CMYK
Baca Hal 3
Kejari Diminta Usut Kasus Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir K O R21 AN M U M 2019, Minggu II Kamis, - 28UFebruari
Mau Pasang Iklan Hubungi
0778-479636
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terverifikasi Administrasi & Faktual
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Edisi : # 255 Tahun IV, Harga: Rp 7.000-
Mahasiswa Demo, Walikota Batam Sembunyi? BATAM, RAKYAT MEDIAPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Batam kembali menggelar aksi demo di depan kantor Walikota Batam, Selasa (19/2). Mereka menuntut Walikota Batam HM Rudi mencopot Sekdako Jefridin dari jabatannya karena mengeluarkan surat edaran bantu koruptor. Dalam aksi itu, sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Mahasiswa yang sudah menunggu hampir dua jam mulai kesal ketika tak seorang pun perwakilan walikota da-
tang menemui mereka. Para mahasiswa pun mencoba menerobos masuk ke kantor Walikota. Namun aksi itu dihadang petugas kepolisian.Aksi saling dorong pun tak terelakkan. Petugas kepolisian berhasil menahan mahasiswa yang mencoba memaksa masuk ke halaman kantor walikota. Koordinator umum aksi, Kasim Abdullah mengatakan aksi tersebut merupakan yang kedua kali digelar karena sampai saat ini belum ada ketegasan dari walikota terhadap Sekdako. “Jadi hari ini kita
membuat nota kesepahaman dengan Pak walikota untuk ditandatangani agar Sekdako segera dicopot dari jabatannya dan menjalani proses hukum yang dilakukan atas dirinya, “ ucap Abdullah. Pantauan Haluan Kepri, massa berpindah ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Mahasiswa kembali memaksa masuk ke gedung wakil rakyat itu.Tapi lagilagi, aksi tersebut dihadang pihak kepolisian yang membentuk pagar betis. Setelah dua jam melakukan
aksi, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad didampingi Kapolsek Batam Kota, Ricky Firmansyah datang menemui para demonstran. Kepada massa mahasiswa, Amsakar menyampaikan permintaan maaf Walikota Batam, Muhammad Rudi atas ketidakhadirannya. “ Walikota tidak bisa hadir di sini menandatangani surat pernyataan tersebut, karena beliau sedang sakit, “ ujar AmBersambung ke Hal 2
PULUHAN mahasiswa demo Setdako dicopot
Tim TP4D Kejaksaan Negeri Batam Mandul :
PRABOWO Salahuddin Uno
Subianto-Sandiaga
SURVEI CELEBES: PRABOWO - SANDI UNGGUL DI SEGMEN PENGUSAHA JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Survei Nasional Pemilihan Presiden 2019 terbaru dari Celebes Research Center (CRC) menemukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ungguli pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin di kalangan pemilih kelompok pengusaha yaitu 81,8%. Pasangan nomor urut 2 ini juga unggul dalam pemilih kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan 42,9 persen suara sedangkan Jokowi 28,6 persen. Menanggapi hal itu, Anggota BPN Prabowo-Sandi, Anggawira menyatakan kondisi ekonomi saat ini memberatkan. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam hal ekonomi ini tidak berdampak positif bagi kalangan pengusaha. “Saya rasa survei ini mencerminkan bahwa para pengusaha menilai kondisi Bangsa ini secara ekonomi cukup berat.Kebijakan ekonomi pada era pemerintahan Jokowi saat ini pun tidak
Proyek Dinas Bina Marga Asal Jadi dan Tak Selesai BATAM, RAKYAT MEDIA-Sepanjang Tahun 20172018 lalu, sejumlah Kepala daerah dan pejabat Dinas PU yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Kasus terbaru, pada Rabu (23/1/2019) KPK kembali menangkap seorang kepala daerah di Lampung, tertangkapnya Kepala Daerah tersebut karena diduga korupsi proyek infrastruktur. TAK hanya itu, pertengahan tahun 2018 KPK juga menangkap Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno.KPK membekuk Sutrisno dalam operasi tangkap tangan (OTT), bersama Wali Kota Blitar. Sebelumnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK juga menangkap salah satu kepala daerah di Sumatera Utara yakni Bupati
Pakpak. Tertangkapnya Bupati Pakpak juga karena terlibat korupsi sual proyek infrastruktur. Informasi yang diterima media ini, sejak tahun 2018 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebanyak 37kali, dari OTT tersebut belasan kepala daerah, KepaBersambung ke Hal 2
PROYEK pelebaran jalan protocol depan komplek Bea Cukai Baloi
Pengadilan Jakarta Pusat
Tolak Gugatan SPRI dan PPWI Terhadap Dewan Pers
Bersambung ke Hal 2
DISPAR KEPRI KELUHKAN HARGA TIKET PESAWAT MAHAL TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengeluhkan harga tiket pesawat mahal dalam beberapa pekan terakhir, karena mempengaruhi kunjungan wisatawan ke wilayah itu. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat dirasakan dunia pariwisata di wilayah itu sejak Januari 2019 sampai sekarang. “Kami akan menyurati pemerintah pusat, agar dapat menurunkan harga tiket penerbangan domestik.Secara lisan sudah sampaikan ke Kemenpar, disampaikan ke perhubungan (kementerian),” katanya. Semenjak kenaikan harga tiket, kata dia tingkat hunian hotel untuk wisatawan nusantara di Kepri berkurang 20-30 persen.Tingkat pemesanan paket perjalanan ke Kepri juga turun 60-65 persBersambung ke Hal 2
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga
Polda Kepri Berhasil Ungkap Kasus Prostitusi Online di Batam NONGSA, RAKYAT MEDIATim Sub Direktorat V Ditreskrimum Polda Kepri meringkus AA, tersangka kasus dugaan prostitusi online di Batam. Pria berusia 32 tahun itu mengendalikan aksinya menggunakan medsos WeChat untuk menawarkan puluhan wanita muda kepada warga yang ingin menggunakan jasa mereka. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 65 perempuan dimasukkan oleh tersangka dalam akun medsosnya. Pemuda itu membuat tiga akun medsos WeChat,
Syahrini
NIKAH DI JEPANG 26 FEBRUARI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Berita pernikahan Syahrini dan Reino Baracksemakin santer beredar. Pasangan yang kabar kedekatannya baru muncul akhir tahun 2018 lalu tersebut kabarnya bakal menikah di Masjid Camii, Tokyo, Jepang pada 26 Februari mendatang. Namun teka-teki pernikahan Syahrini dan Reino masih belum terungkap. Hingga saat ini, Syahrini belum meminta izin untuk menikah di luar negeri kepada KUA tempat ia
Bersambung ke Hal 2
yakni Miss Avve, Ms Avve, dan Sofie. Tersangka AA diketahui mulai menggeluti aksinya layaknya mucikari sejak tahun 2015. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga mengatakan, prostitusi online tersebut terungkap setelah Tim Subdit V Ditreskrimum Polda Kepri menyelidiki jaringan tindak kejahatan tersebut pada Januari 2019. “Kasus ini terungkap saat Subdit V Ditreskrimum berhasil masuk dalam sistem yang kenBersambung ke Hal 2
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang dilayangkan oleh Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) kepada Dewan Pers, Rabu (13/ 2/2019). Majelis hakim yang diketuai oleh Abdul Kohar meBersambung ke Hal 2
LOGO Dewan Pers
Perusahaan Modern Mulai Terapkan Industri 4.0
KEPALA Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti
BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, saat ini sejumlah perusahaan masih belum menerapkan industri 4.0 yang saat ini sedang jadi trending topic. ”Terkait industri 4.0 itu, saat ini di Perusahaan di Batam setahu saya belum ada yang menerapkan, namun ke depan suda ada beberapa perusahaan yang mengarah ke sana,” kata Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, Selasa (19/ 2/2019). Rudi juga menjelaskan, bahwa terkait perekrutan karyawan sampai sejauh ini masih normal-normal saja untuk perekrutan karyawan di setiap perusahaan, khususnya di perusahaan elektronik.”Untuk perekrutan karyawan sampai sejauh ini masih normal seperti biasanBersambung ke Hal 2
Disnaker Batam Latih 2.228 Pencari Kerja BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau menggunakan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk memberikan pelatihan kepada pencari
kerja dan meningkatkan kapasitas pekerja. “Sesuai aturan, 70 persen dana IMTA itu harus dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, maka kami mengadakan kegiatan ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, di Batam, Kamis. Sejak 2017, kata dia, sebanyak 7.093 warga kota yang mengikuti pelatihan, yaitu 2.545 orang pada 2017, 2.320 orang pada 2018, dan 2.228 orang pada 2019.Jenis pelatihan yang diberikan setiap tahun berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah
PARA pencari kerja di Kota Batam
setempat. Pada 2019, Pemkot Batam menyelenggarakan pelatihan pada 33 bidang keahlian untuk 925 pencari kerja
dan 51 bidang pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk 1.303 orang pe-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Bersambung ke Hal 2
SAMBUNGAN
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Polda Kepri dalikan AA dan mendalami kegiatan tersangka melakukan kejahatan prostitusi online di Batam,” ungkap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga, Jum’at (15/2/2019). Dari penyelidikan tersebut, polisi mendapati ada puluhan perempuan yang dimasukkan tersangka dalam aksi kejahatan yang ia lakukan. Tersangka menggunakan tiga akun di medsos WeChat yang kemudian berhasil didalami oleh penyidik. “Polisi menangkap tersangka dan mengungkap kasus ini pada Jumat, 8 Februari 2019,” ungkap Erlangga. Untuk memesan atau booking puluhan perempuan tersebut, termasuk transaksi, tersangka mengendalikannya melalui medsos WeChat. Korban ditawarkan kepada pemesan dengan harga bervariatif mulai Rp400 ribu hingga Rp1 juta. “Ratarata usia wanita yang ditawarkan tersangka yakni usia 20 hingga 25 tahun,”
Sambungan Hal. 1
kata Kabid Humas. Cara tersangka menawarkan wanita tersebut, sambung Erlangga, yakni dengan menampilkan foto-foto korban tersebut di medsos WeChat. Uniknya, tersangka AA mengendalikan aksi jahatnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar). “Tersangka menjalankan aksinya sejak 2015 di Batam dan baru pada Desember 2018 kemarin dia ke Karawang. Ternyata dia mengendalikan aksinya dari sana. Dia (AA) menghubungkan antara korban dengan pemesan melalui tiga akun medsos yang dibuatnya,” ujar Erlangga. Satu kali transaksi, tambah Erlangga, tersangka mendapatkan fee sebesar 20%-25%. Fee yang didapatkan tersangka dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik tersangka. “Kami terus mengembangkan kasus ini. Namun kasus ini tak memiliki keter-
Perusahaan Modern ya, apalagi di perusahaan elektronik yang memang tergolong mengarah ke Industri 4.0 tersebut,”ungkapnya. Lanjutnya Rudi, kalaupun nanti sistem operator dikurangi, dari segi operator untuk teknisi pasti banyak yang dibutuhkan juga, dan kemungkinan masih ada dibutuhkan beberapa operator untuk memperhatikan mesin yang bekerja tersebut. ”Tapi sekarang di Batam belum melaksanakan seperti yang di luar negeri. Karena kalau menggunakan industri 4.0 itu harus mempersiapkan peralatanya,” ujarnya. Rudi juga menjelaskan, jikalaupun nanti perusahaan di Batam mengarah ke industri 4.0 mengingat kemajuan teknologi yang saat ini semakin pesat, perusahaan juga harus butuh persiapan
yang matang.”Khususnya untuk melengkapi sejumlah peralatan system elektronik yang dibutuhkan untuk industri 4.0 tersebut. Karena persiapan itu bukan waktu yang cepat, bahkan persiapan itu butuh waktu 2 -3 tahun lagi,” katanya. Sebelumnya diberitakan, Manager Admin and General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, Tjaw Hioeng mengatakan, saat ini beberapa perusahaan di kawasan industri yang terletak di Batamindo Mukakuning sudah mengaplikasikan revolusi industri 4.0. Itu berimbas pada jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan.Karena beberapa pekerjaan sudah bisa ditangani dengan teknologi. ”Kalau industri manufacture kita mau ‘naik kelas’, suka tidak
Tolak Gugatan mutuskan penggugat dihukum membayar biaya perkara setelah gugatannya ditolak. Sesuai dengan surat gugatan bernomor 235/PDT.G/JKT.PST/2018, penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 845 ribu. “Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang memghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu, 13 Februari 2019, akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa gugatan Penguggat tidak dapat diterima (ditolak) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara,” Demikian siaran pers lembaga Dewan Pers yang diterima rakyatmediapers.co.id Ada tiga pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Pertama, pokok materi gugatan Penggugat adalah perihal
permohonan pembatalan kebijakan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pertimbangan kedua, karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan Dewan Pers, maka harus diuji apakah regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang – Undang atau peraturan yang ada. Ketiga, kewenangan untuk menguji sah tidaknya kebijakan dari Dewan Pers bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan peradilan lain. Karena kebijakan Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan, kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya, pada akhir bulan April 2018, Dewan
Dispar Kepri en. Kondisi tersebut juga berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kepri.Rata-rata penjualan oleh-oleh di Kepri turun hingga 70 persen.?Dari Januari sampai sekarang, sebut Buralimar. Sebenarnya untuk bagasi berbayar, tidak terlalu dipermasalahkan. Pasalnya wisatawan nusantara dapat membeli “voucher” bagasi. Namun harga tiket penerban-
Sambungan Hal. 1
suka kita harus sudah menyiapkan diri untuk beralih ke industri 4.0,” ujarnya. Sementara saat ini, mayoritas perusahaan masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0 sampai 3.0. Menurutnya, ke depan industri 4.0 harus dimanfaatkan sebagai lokomotif untuk menarik industri-industri mencapai pertumbuhan yang lebih optimal.Sehingga dapat meningkatkan produktivitas, tenaga kerja dan memperluas pasar.”Seharusnya revolusi industri 4.0 ini jangan dipandang sebagai ancaman pengurangan lapangan pekerjaan, tapi juga harus dipandang sebagai kesempatan yang melahirkan peluang pekerjaan baru yang berpotensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ayung. (rm/rudi) Sambungan Hal. 1
Pers telah digugat oleh SPRI dan PPWI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat menurutnya Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 Pasal 15 ayat 2, huruf f yaitu sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan dibidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.*** Sambungan Hal. 1
gan yang menjadi masalah. ”Diharapkan kondisi itu akan segera membaik. Mudahmudahan minggu depan sudah ada kebijakan dari pemerintah,” ucapnya. Buralimar mengemukakan meski Kepri termasuk dalam tiga besar di Indonesia terbanyak dikunjungi wisatawan mancanegara di Indonesia, kunjungan wisatawan nusantara juga diharapkan.Wisatawan ini
Survei Celebes memberikan dampak positif bagi pengusaha,” ujar Anggawira saat dihubungi (11/ 02/2019). Anggawira yang juga ketua salah satu organisasi pengusaha ini menambahkan, jika kebijakan ekonomi yang dulu sangat konstruktif sekarang justru sangat sporadis dirasakan para pengusaha. “Padahal para pengusaha yang tergabung dalam Kadin ikut di dalam Pokja yang dibentuk pemerintah untuk mengawal PKE [Paket Kebijakan Ekonomi].Namun, perlahan-lahan semangat reformasi ekonomi ini turun,” sambungnya. Anggawira yang merupakan caleg DPR RI Dapil Ja-
kaitan dengan kasus prostitusi online yang diungkap Polda Kepri belum lama ini,” ujarnya. Ditambahkan Erlangga, tujuh orang saksi atau korban sudah dimintai keterangan. Adapun 65 wanita yang diperdagangkan di medsos wechat oleh tersangka AA ini semuanya adalah freelance. Kasubdit V Ditreskrimum Polda Kepri menambahkan, tersangka dikenakan Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 ayat (1) UU RI No 11/ 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau pasal 296 junto pasal 506 KUHP. Sebelumnya, Tim Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengungkap kasus prostitusi online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pria berinisial AS ditangkap dalam kasus tersebut. Dia ditetapkan sebagai tersangka. Seorang korban berinisial N juga diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. (rillis)
bar VIII meliputi Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon ini menyatakan PKE ke-16 tidak disusun melalui konsultasi yang baik dengan pelaku usaha, sehingga berdampak protes dari kalangan pengusaha. “Sangat disayangkan implementasi dari berbagai kebijakan pemerintah sekarang masih jauh dari harapan. Selain itu, OSS [Online Single Submission] yang awalnya diharapkan sebagai pendorong investasi malah menjadi beban baru karena belum terintegrasi penuh antara pusat dan daerah,” katanya. Terakhir, Pengusaha Muda ini menegaskan bahwa sekarang yang perlu di-
termasuk menyumbang sektor pariwisata cukup besar. Dalam sekali kunjungan, rata-rata wisatawan nusantara menghabiskan Rp3,5 juta di daerah kunjungan. Pada 2018 lalu diperkirakan kunjungan Wisnus di Kepri sekitar sejuta orang.Wisnus cara hitung per pergerakan. Sekali datang bisa ke Bintan, ke Batam. Dalam catatan kita Rp 3,5 juta sekali datang, ujarnya.(rm/eko). Sambungan Hal. 1
lakukan pemerintah ialah membangun industri. Di mana industri RI menurutnya mulai bergeliat lagi dari akhir 2017 lalu, ini tercermin dari komposisi impor bahan baku/barang penolong yang terus naik, konsumsi otomotif yang meningkat dan bertumbuhnya jasa logistik. “Seharusnya kita bisa manfaatkan momentum ini. Ditambah lagi, proyeksi ekonomi global dalam kurun tiga tahun ke depan akan turun. Jadi saat ini waktu yang tepat untuk membangun kembali industri kita mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari padat karya sampai full automation,” tutup Anggawira.(rm/red).
Nikah di Jepang tinggal.”Belum ada yang daftar. Yang saya dengar (Syahrini) menikah di luar negeri ya (Jepang). Sampai sekarang belum ada yang ke sini baik perwakilan keluarga atau apa,” ujar Seketaris KUA Kebayoran Lama kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/2/) Meski bukan seorang artis, namun nama Reino Baracktak henti-hentinya menghiasi headline media massa, pun muncul di layar kaca. Pengusaha sukses
Sambungan Hal. 1 itu memang sempat terlibat jalinan asmara dengan artis papan atas, Luna Maya. Nahas setelah bertahun-tahun lamanya bersama, hubungan mereka kandas di tengah jalan. Namun bukan berarti nama Reino stop jadi perbincangan begitu saja. Pasalnya, pria lulusan American University, Prancis ini sekarang sedang santer dikabarkan dekat dengan artis yang tak kalah fenomenal, Syahrini.
Banyak bukti yang sudah mengindikasikan jika keduanya punya hubungan spesial. Namun baik Syahrini maupun Reino lebih memilih untuk bungkam tiap kali ditanya oleh awak media ataupun para fans.Hubungan Syahrini dan Reino cukup menyita perhatian mengingat si cowok baru saja putus dari Luna. Terlebih lagi, pelantun Sesuatu ini dikenal sebagai sahabat baik dari Luna. (rm/kapanlagi.com)
Disnaker Batam serta.”Bidangnya bermacam-macam.Tetapi sebagian besar industri dan pariwisata. Kita pada 2019 lebih banyak pariwisata,” kata Rudi. Dari total 51 jenis pelatihan yang diselenggarakan, 20 di antaranya adalah sektor pariwisata, seperti pelatihan Bahasa Inggris pariwisata dan sekuriti pariwisata. Ia menjelaskan, petugas pengamanan untuk pariwisata memang dibedakan dengan
sekuriti lain, karena prosedur tetap untuk pariwisata harus ramah.Pemkot Batam, kata dia, kini sedang fokus membesarkan pariwisata, sehingga pelatihan untuk sektor itu dirancang lebih banyak. Apalagi, Batam sudah memiliki banyak destinasi wisata yang membutuhkan pekerja profesional.”Banyak yang sudah bekerja, tetapi belum mempunyai sertifikasi. Misal pemandu untuk di
Sambungan Hal. 1
Pulau Abang.Anak-anak di sana sudah pintar menyelam, tetapi sertifikat tidak ada,” kata Rudi. Padahal sertifikat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan pelancong yang menggunakan jasanya.Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pemerintah sengaja menggelar pelatihan, sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masya-
rakat. ”Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi negara atau pemerintah, kecuali bisa hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya. Dia menegaskan, pelatihan yang diberikan bukan sembarangan, karena sekaligus sertifikasi.”Bahkan bersertifikasi internasional. Inilah bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat Kota Batam,” kata Amsakar. (rm/red)
Proyek Dinas la Dinas PU dan kontraktor yang tertangkap tangan. Umumnya kepala daerah yang tertangkap KPK itu semuanya melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan proyek di daerah. Ironisnya,meski sudah banyak kepala daerah dan pejabat teknis yang terjerat kasus korupsi terkait pelaksanaan proyek di daerah, tapi tak membuat para pejabat untuk melakukan tindak pidana kejahatan korupsi. Berbagai modus korupsi mereka lakukan untuk menggerogoti keuangan negara. Selain menerima fee proyek 10 hingga 15 persen dari nilai proyek dari kontraktor yang mendapatkan proyek. Modus lain juga sering terjadi yaitu melakukan kongkalikong dengan kontraktor untuk melakukan penyimpangan proyek dan melakukan yang dikerjakan. Seperti pelaksanaan proyek Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam pada tahun 2018 menjadi sorotan publik, pasalnya ada sejumlah proyek infrastruktur pembangunan dan pelebaran jalan protokol dan non protokolyang ditangani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam banyak yang dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan ketentuan Terutama proyek pembangunan pelebaran jalan protokol yang ditangani Kepala Bidang Jalan dinasBina Marga dan Sumber Daya Air, Suratno,ada yang tidak selesai dikerjakan di akhir tahun. Bahkan proyek itu diduga kuat dikerjakan asal jadi. Salah satunya adalah
Sambungan Hal. 1
proyek pelebaran jalan Baloi depan perumahan Bea Cukai, proyek jalan yang diperkiaran menelan anggaran hingga puluhan miliaran rupiah itu ternyata tidak selesai dikerjakan, di proyek itu masih terlihat timbunan tanah menumpuk dipinggir jalan. Selain itu, kualitas pekerjaan proyek itu juga sangat jelek, terutama pembuatan pedestarian jalan dikerjakan sembarangan sehingga proyek yang baru selesai dikerjakan itu disana-sini terlihat batu-batunya terkelupas. Penimbunan jalan pedestarian itu juga tidak dipadatkan sehingga terlihat bergelombang dan tidak rata. Dari pengamatan wartawan Koran Rakyat Media di sejumlah lokasi proyek dilapangan terlihat, pekerjaan sejumlah proyek yang dilaksanakan dinas Bina Marga dan Sumber Air Kota Batam kualitas pekerjaannya hampir sama secara teknik diduga kuat tidak sesuai dengan ketentuan alias asal jadi. Data yang diperoleh media ini mengungkapkan, pada tahun 2018 Dinas BMSDA Kota Batam telah mengerjakan delapan titik pembangunan dan penataan jalan dengan nilai proyek mencapai Rp 82,69 miliar. Diantaranya ruas jalan yang diperbaiki antara lain dari Underpass Pelita-Simpang Telkom Pelita-Irinco nilai proyek sebesar Rp 17,98 miliar. Penataan jalan Planet Holiday Hotel-The Hills Hotel Nagoya, senilai Rp 17 miliar, ruas jalan Simpang Jam-BNI atau Rosedale den-
gan menelan anggaran Rp 18,48 miliar. Penataan jalan Simpang Baloi Centre-Apartemen Harmoni, Rp 10,95 miliar. Serta pembangunan jalan Dapur 3 Sijantung, Rp 9,46 miliar. Selain itu, empat paket peningkatan jalan Dapur 13 Galang, pembangunan jalan Kavling Lama Sagulung, peningkatan jalan di depan SMP 54 Batam Mangsang Seibeduk, serta peningkatan jalan di sekitar perumahan Mutiara View Sekupang.”Ini (proyek) yang baru pada tahun ini.Rata-rata bukan jalan protokol. Ruas Jalan Prambanan (Simpang Planet Hotel-Simpang The Hill), Jalan Sriwijaya (Underpass-Simpang Telkom-Simpang Irinco), Jalan Pembangunan Windsor (Simpang Harmoni Apartemen-Simpang Baloi) serta ruas jalan Raja Haji Fisabilillah (Simpang Gelael-Fly Over Laluan Madani). Pembangunan jalan simpang Frengki ke Simpang BNI Sei Panas hingga Underpass Pelita. Planet Holiday Hotel-Simpang The Hills Hotel, Underpass Pelita-Telkom Irinco. Pelebaran jalan Apartemen harmoni-Simpang Baloi, Simpang JamSimpang BNI, Simpang Kuda-Bengkong Seken, Mesjid Raya-Simpang Kabil, KDABundaran Kantor Camat Batam Kota Kota, IndomobilSimpang Baloi, dan Simpang Baloi-Kampung Nelayan. Kemudian proyek jalan Laksamana Bintan, Simpang Kuda Sei Panas dengan Bengkong Seken. Dari pengamatan mmedia ini dari sejum lah titik
pembangunan dan pelebaran jalan yang dilaksanakan Kepala Bidang Dinas Bibna Marga dan Sumber daya Air, Suratno, ada sejumlah titik pekerjaan jalan itu yang dikerjakan asal jadi dan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Sementara Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Suratno, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi terkait bobroknya kualitas pekerjaan sejumlah proyek pelebaran jalan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Beberapa kali hendak ditemui awak media ini untuk konfirmasi terkait proyek tersebut Suratno selalu menghindar, demikian juga ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat ke nomor ponselnya juga tidak dibalas. Yang lebih parah lagi, Tim TP4D Kejaksaan Negeri Batam yang punya wewenang mengawal dan pengamanan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan dari penyimpangan proyek yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam terkesan mandul.Meski ada sejumlah proyek di Kota Batam yang diduga kuat dikerjakan asal jadi dan tak sesuai spesifikasi teknik tapi tidak ada tindakan dari TP4D. Para pejabat pelaksana proyek dan kontraktor seperti sudah terlindungi sejak adanya MOu Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pihak Kejaksaan terkait pelaksanaan proyek yang disebut Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). (rm/mwd)
kerugian negara. Vonis itu diketok di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 15 Maret 2017. Setelah itu, baik Samad maupun jaksa mengajukan banding hingga kasasi. Hukuman Samad di tingkat kasasi menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau 1 tahun penjara. Hukuman itu dibacakan majelis hakim MA yang dipimpin M Askin pada 10 Januari 2018. Samad disebut tidak menyalurkan bansos itu sesuai dengan peruntukan. Total dana bansos yang tercantum dalam APBD 2011 itu sebesar Rp 64,4 miliar untuk 3.500 guru. Namun ternyata tidak semua guru mendapatkan bansos tersebut. Sebagian dana itu diberikan kepada guru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kriteria yang tercantum sebelumnya serta ada pula yang bukan pada guru TPQ ikut mendapatkannya. Problem muncul saat surat edaran yang diteken Sekda Batam muncul yang di dalamnya berisi permohonan bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam. Surat itu juga ditembuskan ke Wali Kota, Wakil Wali Kota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) M Sahir membenarkan isi surat itu. Surat tersebut muncul setelah istri Samad meminta bantuan. “Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di kantor Wali Kota Batam sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, Senin (21/1). “Maka kami ajak kawankawan untuk meringankan hukumannya,” sambung Sa-
hir.
Mahasiswa Demo sakar di hadapan massa. Amsakar menjelaskan, terkait surat urunan bantu koruptor yang dikeluarkan Sekdako, memang sudah diperbincangkan di tingkat nasional dan kasus tersebut sudah diambil alih oleh Dirjen. “Bahkan Pak Sekda (Jefridin) sudah 3 kali dipanggil, semua prosesnya sedang berjalan, bagaimana rekomendasinya nanti, itu lah yang akan kita follow up, “ jelas Amsakar. Wawako juga mengatakan, semua kebijakan dan ketentuan dalam bernegara ada aturan mainnya termasuk dalam hal pencopotan dan pemberian sanksi kepada para pejabat. Mekanisme dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis penurunan pangkat dan pemberhentian. Semua itu diatur dalam PP Nomor 53. “Inilah yang menjadi rujukan kita. Tetapi sebagai Aspirasi dari mahasiswa, kami menyambut baik, karena pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, “ terangnya. Dikatakan, tidak ada satupun pegawai negeri sipil di lingkungan Pemko Batam yang kebal hukum, termasuk Sekdako.” Artinya tidak ada satupun yang kami bela kalau dia berkaitan dengan korupsi ini karena negara sudah menuju ke tatakelolaan pemerintah yang baik dan bersih, “ tutupnya. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh negara maka tidak ada ruang untuk para pelaku korupsi. “ Siapa pun orangnya, aparat penegak hukum harus bertindak cepat tanpa pandang bulu, “ tegasnya. Karena, DPRD dan Pemko Batam sepakat dan berko-
2
mitmen untuk bersikap transparan dan terbuka. “Jadi, kalau ada pelaku-pelaku korupsi di lingkungan Pemko Batam, itu adalah oknum dan itu kita rekomendasikan kepada penegak hukum untuk ditindak tegas, “ tambahnya. Kasus tersebut saat munculnya surat edaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang berisi permohonan bantuan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk ‘meringankan beban’ hukuman terpidana korupsi Abd Samad. Siapa Abd Samad?. Abd Samad merupakan mantan Kepala Sub-Bagian Bantuan Sosial bidang Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Dia dijerat hukum dengan sangkaan menyelewengkan dana bantuan sosial atau bansos yang dianggarkan untuk guru mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Hukuman untuk Samad pun sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dicek pada direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Selasa (22/1/2019), Samad tidak sendiri melakukan perbuatan itu.Dia disebut bersama-sama Junaidi selaku Kepala Sub-Bagian Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam dan Jamiat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam.Junaidi dan Jamiat pun sudah dihukum. Pada pengadilan tingkat pertama, Samad divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau penjara selama 1 tahun 3 bulan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, termasuk uang pengganti
Sambungan Hal. 1
Surat itu pun viral.Sahir mengaku ada kesalahan karena menurutnya koordinasi secara lisan saja cukup. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya. KPK pun menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti terlibat korupsi. “Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, MenPAN-RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada surat-surat seperti itu,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Dia pun meminta PNS di Batam tak mematuhi surat tersebut. Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz turut berkomentar. Dia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta klarifikasi dan memberi teguran kepada Wali Kota Batam terkait surat edaran itu. “Saya pikir Mendagri harus memanggil wali kotanya untuk ditegur sekaligus memerintahkan untuk mencabut surat edaran,” kata Donal. detikcom sudah mencoba menghubungi Tjahjo dan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengenai hal itu. Namun sampai saat ini belum ada respons dari keduanya. (rm/dtk)
CMYK
3
BATAM METROPOLIS
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Setelah Terpojok, Kepala Pos Sebut Surat Pemberitahuannya Hoax BATAM, RAKYAT MEDIA-Setelah viral di media sosial (medsos) surat pemberitahuan yang kepada pelanggan yang diterbitkan Kantor Pos Indonesia Cabang Batam, yang menyatakan bahwa Batam dianggap wilayah luar negeri untuk jasa pengiriman barang, Kepala Kantor PT Pos Indoneisia (Persero) Cabang Batam, Mazni menegaskan bahwa informasi surat yang beredar di kalangan media sosial tersebut adalah hoaks. “Surat tersebut berawal dari internal kami, dimana dari customer servis kami ke kapada saya, ketika saya lihat judul yang berbunyi kepada kepala Kantor PT Pos Cabang dan penggelo agen,” kata Mazni, saat konferensi pers di kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam, Selasa (12/2/2019). Menurut Mazni, kata-kata yang paling mengagetkan dirinya adalah yang ada tulisan di garis merah dengan bunyi ‘Kepada para pelanggan yang terhormat’.”Saya kaget, siapa yang buat kop surat itu, setelah ditanya kepada stafnya dan mengaku ada salah satu pegawai yang membuat,” kata Mazni. Pegawai yang membuat, lanjut dia, yang berkerja sebagai pelanyan pengiriman barang melalui online. Pegawai tersebut, melayani pelanggan dalam satu hari ada 150 orang
melalui daftar online. ”Ketika saking banyaknya pelanggan yang mengirim, dengan capek menjawab pertanyaan pelanggan. Akhirnya, kop surat dia copy dengan lampiran pengumuman tersebut, kata Mazni. Lanjut Mazni, pihaknya berjanji akan merilis surat resmi yang ada tanda tangan dari Kepala Kantor, dan instansi agar masyarakat tak dibuat bingung dalam hal proses pengiriman barang melalui jasa perusahaan plat merah ini. Sebelumnya, warga dibuat heboh, khususnya warga net dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh PT Pos Indoneisia (Persero) Cabang Batam. Dengan berbunyi kantor Pos Batam mengumumkan bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep07/BC/2019 tertanggal 1 Februari 2019 terjadi perubahan alur proses pengiriman barang ke luar dari Batam. Kiriman paket/barang yang dikirim keluar Batam diperlakukan sama seperti kiriman incoming internasional. Hal itu terjadi karena status pulau Batam sebagai FTZ (Free Trade Zone). Secara kepabean ‘pulau Batam dianggap sebagai wilayah luar negeri sehingga kiriman paket/barang wajib diperiksa satu persatu, untuk dicocokan isi dan perhitungan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). (rg)
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terperifikasi Administrasi & Faktual Terbit sejak 26 Februari 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Rudi Hartono Redaktur Eko Komansyah Asisten Redaktur Rudi Effendi Wartawan Muda Andi Stiawan AMD, Renhar, Winarto Wartawan Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Ferianda, Gunawan Ramadhan, Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda, Muhammad Iqbal Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah.SE (Kepala)Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala), Hifzhil Khairati Hasanah, Syafriadi. AMd, Zainuddin Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun/Pulau Kundur Anggiat Panggabean (Wartawan Madya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi (Wartawan Muda) Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang PenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat : Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Aparat Penegak Hukum Tutup Mata
Kilang Pengolahan Kayu Ilegal Menjamur di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA – Kilang pengolahan kayu ilegal menjamur di Dapur 12 Batuaji, Kecamatan Sagulung.Selain kilangnya ilegal, bahan baku kayu bulat yang diolah diduga juga illegal dari hasil tebangan liar di hutan Kota Batam. Hasil pengamatan yang dilakukan media ini di daerah Kecamatan Sagulung, sedikitnya terdapat puluhan kilang pengolahan kayu ilegal.Masing-masing kilang ilegal tersebut diperkirakan setiap bulannyamampu mengolah 200 sampai 300 ton kayu olahan dari berbahan baku kayu glondongan (kayu bulat)ukuran sedang dan kayu tim yang di suplai dari luar kota Batam. Lihat saja salah satu lokasi gudang pengolahan kayu di sekitar Kecamatan Sagulung, Batu Aji, tepatnya di belakang kantor Kelurahan Sei Binti, Batu Aji, kemudian kilang di belakang Komplek Perumahan Panaran PT.Gas Negara (sebelum jembatan 1 Barelang. Tepatnya sebelum Batalyon 134, dengan kondisi jalan masih tanah dibalik bukit milik pengusaha perumahan Cipta. Selain itu, kilang milik Pakpahan, yang berada di belakang Markas Brimob, Simpang Barelang, dekat perumahan Cipta Asri, tepatnya dibalik perbukitan. Kilang atau panglong milik Edi Jambang di Aviarai, Kilang milik Ihksan yang berdampingan dengan kilang
KILANG pengolahan kayu illegal di Dapur 12 Batuaji, Sagulung
milik Edi Jambang.Kilang Milik Ucok di Belakang Kantor Camat Sagulung, kilang/panglong milik Hendri komplek Putri Hijau dankilang/panglong milik Siwa di Kavling Natotepatnya di Kavling Batu Aji Lama. Dari pengamatan media ini, setiap hari tampak mobil truck rutin keluar masuk membawa berbagai jenis kayu olahan dan masuk mengantarkan bahan baku kayu balok dan kayu tim. Belum diketahui secara pasti asal kayu-kayu tersebut.
Namun, diduga semua kayu yang masuk ke gudang milik kilang yang ada di Batam, semuanya berasal dari pulau-pulau sekitar Batam atau diduga dari hutan lindung yang ada di Batam. Sekedar diketahui, PT.Limas Jaya yakni kilang/panglong milik Jimy Putri Hijau yang berada di depan Kantor Camat Sagulung, meski diketahui mengelola kayu illegal yang diolah untuk palet perusahaan yang berada di Bengkong Seken dan Bengkong Polisi, sa,a sekali tidak pernah tersentuh apar-
at penegak hukum. Sampai saat ini belum ada satu orangpun pemilik panglong/kilang atau gudang yang ditindak tegas atau diberi sanksi oleh Dinas Kehutanan ataupun penegak hukum, semua terkesan tutup mata. Kuat dugaan, semua instansi terkait sudah mendapat upeti dari setiap pengusaha panglong/kilang sekaligus pemilik gudang kayu olahan tersebut. Sehingga aparat penegak hukum diBatam tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya tutup mata.(rm/mwd)
Kejari Diminta Usut Kasus Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir BATAM, RAKYAT MEDIA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, diminta tindaklanjuti informasi mengenai indikasi dugaan korupsi dana retribusi perparkiran di Kota Batam. Informasi adanya indikasi dugaan korupsi serta penggelapan dana retribusi perparkiran yang diduga mengalami kebocoran ratusan juta bahkan mencapai miliaran rupiah akibat ulah oknum-oknum di Dinas Perhubungan terkait pungutan setoran retribusi perparkiran. Sehingga, pungutan dari hasil reribusi perparkiran yang seharusnya masuk seluruhnya ke kas daerah sesuai nilai target tahun 2018 sebesar Rp10 miliar, tidak terpenuhi. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penerimaan pajak retribusi perparkiran yang ditargetkan Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp10 Miliar di tahun 2018, menjadi buah bibir para anggota legislatif serta masyarakat Batam pada umumnya. Padahal, jika berdasarkan pengamatan media ini di berbagai ruas jalan kompleks pertokoan dan ruas jalan lain, ribuan kendaraan baik roda dua dan empat setiap hari silih berganti memberikan sejumlah uang jasa parkir kepada petugas perparkiran yang ditunjuk oleh oknumoknum Dinas Perhubungan Kota Batam di berbagai lokasi ruko tempat usaha yang ramai dikunjungi. Belum lagi setoran pajak retribusi perparkiran yang dipungut langsung dari oknum-oknum Dishub di pusat-pusat perbelanjaan dan jasa usaha tertentu secara bulanan. Ironisnya, banyak setoran jasa perparkiran secara bulanan serta setoran mingguan yang dipungut dari para pengendara serta pengusaha, tidak memilki kwitansi resmi tanda terima dari oknum Dinas Perhubungan sebagai bukti besaran setoran yang diserahkan pemilik petugas parkir serta para pengusaha. Sehingga, wajar jika pendapatan daerah dari sektor retribusi perparkiran yang ditagetkan Rp10 miliar di tahun 2018, hanya berhasil
RAKYAT Media sedang mengkonfirmasi tukang parkir.
terealisasi berkisar 65 persen. Informasi yang diperoleh Rakyat Media dari beberapa petugas parkir di ruko usaha di tepi jalan-jalan umum di wilayah Batam Centre, petugas parkir mengaku bahwa mereka diwajibkan menyetor dengan jumlah bervariasi antara Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per hari. Anehnya, ada petugas parkir yang menyetorkan kepada pihak oknum swasta bermarga Napitupulu serta menyetorkan hasil pungutan parkirnya kepada oknumoknum dari Dinas Perhubungan yang mengkoordinir serta menunjuk petugas parkir dan menempatkannya langsung. “Kalau saya wilayahnya cuma di beberapa ruko usaha, Bang.Sehari saya wajib menyetorkan Rp100 ribu per hari dan disetorkan seminggu sekali kepada Pak Napitupulu kepada Rakyat Media, Selasa (11/2), belum lama ini. Petugas parkir yang enggan disebutkan namanya dalam pemberitaan, mengaku, banyak lokasi parkir yang dikoordinir Napitupulu di wilayah Batam Centre.Uniknya, bahwa setiap melakukan penyetoran secara mingguan kepada Napitupulu, dirinya tidak
pernah menerima kwitansi apapun. Sementara petugas parkir lainnya yang berada di wilayah kompleks pertokoan tak jauh dari Botania mengatakan bahwa dirinya serta petugas parkir yang ada di wilayah itu ditunjuk langsung oleh oknum Dishub. Petugas parkir yang berasal dari Pulau Jawa ini mengatakan bahwa dirinya per hari diwajibkan menyetor sebesar Rp130 ribu. Bedanya, pria bertubuh kecil ini mengatakan bahwa dirinya menyetorkan uang kutipan parkirnya ke salah seorang petugas Dishub yang tiap minggu melakukan pengutipan, yang juga tanpa menyertai kwitansi resmi. Artinya pihak Dishub menerima uang retribusi parkir dari petugas perparkiran per-minggunya antara Rp700 ribu sampai Rp1 juta untuk beberapa titik yang wilayah kerjanya hanya berkisar 3 ruko.Belum lagi petugas parkir pinggir jalan yang tersebar di berbagai lokasi. Nah jumlah pungutan mingguan ini berbeda nilainya dengan setoran parkir secara bulanan dari pengusaha ritel, karaoke, hotel melati, hotel berbintang, mall, tempat hiburan lainnya, pujasera serta lokasi bisnis lainnya
yang tersebar hampir di seluruh penjuru Kota Batam. Kadis Perhubungan Kota akhir medio Desember 2018 lalu, menyebutkan bahwa sampai memasuki penghujung 2018, realisasi retribusi parkir tepi jalan umum masih berada di angka 65 persen, atau Rp 6,54 miliar dari target Rp10 miliar. Dibandingkan pencapaian sumber pendapatan daerah lain, retribusi parkir di Kota Batam menjadi salah satu sektor pajak retribusi yang tak sesuai target. Bahkan, anggota Komisi II DPRD Batam, Mulia Rindo Purba, mengakui data itu (tidak mencapai targetRed) sudah masuk kepada BP2RD.Dalam hal ini, Mulia juga menilai bahwa parkir tepi jalan umum harus dikelola dengan baik dan transparan. “Untuk setoran yang diterima Dinas Perhubungan (Dishub) satu titik parkir bisa memungut retribusi Rp400 ribu hingga Rp600 ribu.Namun hanya disetorkan Rp30 ribu sampai Rp60 ribu ke Dishub,” ujar Mulia belum lama ini. Mulia menilai, jumlah ini tidak logis dan jelas merugikan potensi pendapatan asli daerah Batam.Ia mencontohkan dengan Kota Bandung yang hampir sama dengan Batam bisa di atas Rp50 miliar. “Kita Rp10 miliar saja itupun tidak tercapai.Saya malu lihat capaian retribusi parkir.Pola pengelolaan seperti ini harus diakhiri, potensi parkir kita sangat besar. Sementara realiasinya tidak sesuai harapan,” sesalnya. Sebelumnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Batam, Alexander Banik mengatakan, sesuai hitungan parkir yang ada saat ini pihaknya hanya optimis mencapai Rp7 miliar. “Kalau untuk Rp10 miliar sangat sulit.Sebab sesuai hitungan kami, hanya segitu (Rp 7 miliar),” elak Banik kepada wartawan belum lama ini. Diakuinya, Dishub sudah menyampaikan bahwa realisasi retribusi parkir tepi jalan umum paling maksimal di angka Rp7 miliar.Hal ini berdasarkan perhitungan titik parkir yang dikelola oleh Dishub saat ini. “Saya tak hapal angka
pastinya.Namun dari data kami ada 478 titik parkir.Kita masih lakukan pengembangan titik parkir baru,” ungkap Alex. Pemerintah Kota Batam menargetkan retribusi parkir di tepi jalan umum pada 2019 sebesar Rp15 miliar. Angka ini lebih tinggi Rp5 miliar, dari target tahun sebelumnya sebesar Rp10 miliar. “Ya, naik Rp 5 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi, Senin (4/2/2019) di Batam Center, sembari menambahkan untuk mengejar target angka itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin. Satu diantaranya, dengan mengaktifkan kembali titiktitik lokasi parkir di Batam yang masuk dalam Surat Keputusan (SK) tahun 2017 lalu. “Di SK itu ada 652 titik lokasi parkir di Kota Batam. Tapi yang berjalan baru 420 titik parkir.Artinya ada 105 titik parkir yang belum berjalan.Pada umumnya, titik parkir yang belum efektif ini, berada di daerah yang baru dibangun, dan di situ belum banyak orang yang menempatinya. Kebanyakan di Batuaji dan Sagulung. Masuk ke Flamboyan, Dapur 12, itu kan banyak ruko-ruko yang kosong. Kita biarkan dulu, biar usahanya lancar dulu,” dalih Rustam. Rustam mengatakan, pihaknya akan mengaktifkan penarikan retribusi parkir di titik-titik tersebut secara bertahap. “Dari 100 titik ini, pelanpelan kita aktifkan. Awalnya, berapa mereka sanggup bayar dulu. Kalau ruko-ruko itu penuh, bisa sampai Rp2 juta-an dapat retribusinya di situ,” ujarnya. Upaya lain, pihaknya juga melakukan evaluasi dari titik parkir yang sudah ada. Potensinya akan dimaksimalkan. “Potensi lain juga coba kita tingkatkan. Misal dari Rp2 juta, jadi Rp2,5 juta,” kata Rustam. Sementara itu, melihat data di sistem informasi penerimaan daerah, dari target retribusi parkir sebesar Rp 10 miliar tahun lalu, terealisasi sebesar Rp 7,2 miliar. Atau 72,37 persen.(rdh/rm)
BATAM METROPOLIS
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4
Anggota Polsek Batu Ampar Tewas Diduga Bunuh Diri BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Polresta barelang heboh, pasalnya Rabu (13/2/2019) kemarin oknum anggota polisi Polsek Batu Ampar Polresta Barelang berinisial Bripka KPBS tewas, diduga bunuh diri dikantornya sendiri. Waka Polda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri terlihat juga tiba di Polsek Batu Ampar untuk melihat langsung kejadian tersebut.Sebelumnya, Wakapolresta Barelang, AKBP Mudji Supriadi, turun
ke Polsek Batuampar, Batam ketika mendengar ada salah seorang anggotanya yang nekad mengabisi nyawanya sendiri dengan cara menembak kepala sendiri. Orang nomor dua di jajaran Polresta Barelang itu datang dengan menggunakan mobil dinas dan pakaian dinas lengkap. Sampai di Polsek Batuampar, Mudji langsung bergegas masuk ke dalam ruangan. Infomasi yang diperoleh Batam Click.com, Mudji langsung menuju ke jenazah
Bripka KPBS yang sedang dilakukan visum awal. Dari sejumlah sumber, diketahui Bripka KPBS nekad menghabisi nyawanya sendiri lantaran depresi.Ia diduga memiliki masalah di luar pekerjaan, yang akhirnya terbawa-bawa saat ia sedang melaksanakan tugas. Hingga berita ini diturunkan, jenzah Bripka KPBS masih berada di dalam Polsek Batuampar, dan rencananya akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara, Nongsa.
Sebelumnya, suasana Polsek Batuampar yang semula lengang dan sepi-sepi, mendadak heboh, seiring suara letusan senjata api, sekitar pukul 12.15 WIB, Rabu (13/2/2019) siang.Seorang anggota polisi yang masih berpakaian seragam lengkap, terbujur di lantai dengan darah yang keluar dari kepalanya. Brigadir Kepala (Bribka) KPBS diduga nekad menghabisi nyawanya sendiri dengan menembakkan timah
panas ke kepalanya. Informasi yang diperoleh wartakepri.co.id, pistol yang digunakan oleh korban merupakan pistol teman sekerjanya, yang ia rebut sesaat sebelum mengahabisi nyawanya sendiri. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, pantauan di lapangan sejumlah mobil dinas polisi datang ke lokasi, begitu juga ambulan. Sementara pewarta belum dibenarkan untuk masuk ke lokasi.(rm/wk)
POLSEK Batu Ampar
8 Jaringan Peduli Migran Batam Lakukan Demo di PN BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan Gabungan Jaringan Peduli Migran melakukan demonstrasi di halaman Kantor Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (11/2/2019). Melalui juru bicaranya, mereka mengungkapkan kekecewaannya atas putusan ringan terhadap terdakwa Rusna, dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang hanya diputus bersalah 1 tahun 6 bulan oleh hakim PN Batam. Koordinator Safe Migran, Sudirman Latief mengatakan delapan lembaga yang tergabung dalam jaringan peduli migran, perlindungan anak dan perempuan, menyatakan sikap mendukung pengadilan negeri kota Batam sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskan kasus pidana perdagangan orang dengan terdakwa saudari J. Rusna” Sangat miris dan prihatin,” ujar Sudirman. Menurutnya keputusan itu sangat jauh dengan pelaku lapangan Paulus Baun dengan yang sudah diputuskan 4 tahun sebagai terpidana kasus perdagangan orang.Selain itu, pihaknya juga mendesak pengadilan untuk mengedepankan integritas yang jujur, adil, profesional dan menggunakan hati
SEJUMLAH aktivis yang tergabung dalam gerakan Gabungan Jaringan Peduli Migran
nurani berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam menegakkan hukum dan memutuskan perkara perdagangan orang. “Mengingat Sangat prihatinnya atas jalannya sidang oleh hakim yang dirasa tidak adil dan berat sebelah dengan memihak kepada terdakwa,” terangnya. Untuk itu, kita mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Batam untuk bekerja sama memberantas TPPO yang adalah kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan. Sementara itu, Ketua panitra PN Batam, Bambang budi setiawan menanggapi puluhan para masa aksi tersebut dan dia akan menyampaikan tuntutan masa itu ke pada ketua PN Batam. “Saya
akan samapikan tuntutan ini kepada pimpinan,” ucapnya. Aksi damai tersebut dilaksanakan dari delapan jaringan peduli migran, perlindungan perempuan dan anak kota Batam yakni, Rumah Faye, Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP), Yayasan Embun Pelangi (YEP), Lintas Nusa (Linus), Dunia Viva Wanita, Gerakan Hati Nurani Anak (Gerhana), Layanan Informasi Bantuan Advokasi Kemanusiaan (LIBAK)dan P2TP2A kota Batam. Selain menyampaikan tuntutan secara langsung, para demonstran juga menyampaikan aspiran melalui berbagai tulisan di karton serta melakukan aksi tutup mulut sebagai simbol kekecewaan. (rm/hlk)
Penjualan Tiket Pelni Meningkat 21 Persen
KAPAL Kelud tujuan Jakarta sedang sandar di Pelabuhan Batu Ampar
BATU AMPAR, RAKYAT MEDIA-Sejak harga tiket pesawat naik tiga kali lipat, sebagai transportasi alternative masyarakat beralih menggunakan jasa kapal laut jika bepergian keluar kota. Hal ini terbukti sejak itu pula penjualan tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni Persero) meningkat 21 persen pada Januari 2019 sebagai dampak dari kenaikan harga tiket pesawat domestik yang meningkat tajam. “Penumpang Januari tahun 2019 naik 21 persen, tahun lalu 343.965 tahun ini 414.649,” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Ridwan Mandaliko melalui pesan aplikasi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu. Menurut dia, peningkatan jumlah penumpang, umumnya terjadi pada rute pendek, seperti Batam-Belawan, Baubau-Makasar, MakasarAmbon.”Kami menjadi alternatif transportasi publik, sebagai sarana konektifitas
antarpulau. Dengan kelebihan memberikan ‘free‘ 50 kg bagasi, Pelni menjadi daya tarik bagi masyarakat,” kata dia. Ridwan Mandaliko mengatakan, sesuai peraturan perusahaan tentang bagasi penumpang kapal Pelni, yang disebut dengan bagasi bebas adalah barang bawaan penumpang yang dibebaskan dari biaya, berupa barang jinjingan, dapat diangkat dengan 1 tangan oleh penumpang bertiket dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak boleh diseret atau dipikul saat embarkasi atau naik ke kapal. Pelni, lanjut Ridwan, mengatur ukuran volume bagasi bebas bea dengan ukuran maksimal 0,175 meter kubik atau 30 cm x 30 cm x 30 cm atau setara satu koper/koli dengan berat maksimal 50 kg. Setiap barang bawaan yang melebihi ketentuan bagasi bebas sebagaimana ketentuan di atas disebut sebagai over bagasi dan dike-
nakan tarif over bagasi.”Bila bagasi melebihi 50 kg atau setara dengan 0,3 kubik atau ukuran 2 koli/koper akan dikenakan tarif ‘over‘ bagasi” kata dia. Pelni, memberikan toleransi penerapan ketentuan bagasi bagi penumpang karena beratnya hingga 50 kg.Ia mengatakan, kelonggaran itu hendaknya dipatuhi penumpang agar ketertiban, keamananan, dan kelancaran penerapan barang bagasi dapat berjalan sesuai ketentuan agar dapat mendukung keselamatan pelayaran. Meskipun bebas bagasi hingga 50 kg, beberapa penumpang kerap melanggar ketentuan baik berat maupun volume bagasi.Untuk menegakkan aturan dan menjamin keselamatan pelayaran PELNI memberlakukan ketentuan over bagasi atau kelebihan bagasi di atas 50 kg bagi penumpang yang membawa bagasi melebihi ketentuan.”Bagi yang membawa bagasi melebihi berat atau volume, Pelni menerapkan tarif ‘over‘ bagasi, tujuannya agar tertib, aman, dan selamat,” katanya. Ketentuan bea ‘over‘ bagasi sudah diterapkan di Pelni sejak tanggal 15 Januari 2016. Menurut dia, ketentuan ‘over‘ bagasi juga sudah berlaku umum di seluruh angkutan atau transportasi umum. ”Jadi Pelni tetap memberikan ‘free‘ bagasi hingga 50 kg. Namun bila melanggar, Pelni memberikan solusi dengan tarif ‘over‘ bagasi,” kata dia.(red/rm)
Puluhan guru honorer K2 Kota Batam melakukan aksi demo
Puluhan Guru Honorer Tuntut SK PNS BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan guru honorer K2 Kota Batam melakukan aksi demo di depan kantor Walikota Batam, Senin (18/2). Mereka menuntut Walikota Batam HM Rudi mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam. Karena mereka telah dinyatakan lulus mengikuti tes CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2013 lalu. Namun sejak dinyatakan lulus, hingga kini mereka belum menerima SK pengangkatan mereka sebagai PNS. Koordinator aksi, Candra guru honorer SMK 7 Batam mengatakan jumlah guru honorer yang sudah dinyatakan lulus tes CPNS, namun belum menerima SK sebanyak 93 orang. Secara hukum, guru honorer K2 tersebut sudah dinyatakan lulus PNS dan semua data mereka, menurut Panitia pelaksna CPNS valid.Tapi hingga kini, Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka belum juga keluar. Sementara rekan-rekan mereka yang
lulus tes tahap pertama dan kedua sudah mengantongi NIP. “Kami sudah dinyatakan lulus tes CPNS oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 2013 lalu, namun sampai sekarang nomor induk pegawai (NIP) kami tak keluar-keluar,” katanya. Yang membuat mereka tak habis pikir, kata Candra, alih-alih mengeluarkan NIP. Mereka malahan disuruh mengikuti tes penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada bulan Februari ini. Dengan tegas, saran tersebut mereka tolak. Mereka akan tetap memperjuangkan apa yang sudah menjadi haknya. “Oleh karena itu kami datang ke sini untuk menuntut keadilan pada pemerintah Kota Batam, kami minta NIP kami dikeluarkan dan jangan ada perbedaan, yang namanya hukum itu harus adil,” beber Candra. Ditambahkan Candra, dia dan kawan-kawannya dulu pernah dimintai uang oleh panitia seleksi daerah sebayak Rp10 juta sebagai uang administrasi dan akomodasi. Alasan-
ya untuk kategori 2 dari pemerintah dan pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak ada anggaran untuk pengurusan mereka selanjutnya. “Pembayaran uang 10 juta itu sudah lama kami berikan yaitu sekitar tahun 2015, “katanya.Candra juga menyebutkan, jumlah guru honorer K2 yang memberikan uang Rp 10 juta sebanyak 73 orang.Untuk pembayarannya, ada yang sudah lunas, ada yang baru setengah dan ada juga yang baru 2 juta. Terpisah, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan masalah itu sudah lama, berita itu sudah muncul dan saya bukan Menteri, keputusan itu ada di pusat. Rudi mengatakan, sistem penerimaan CPNS tahun 2013 itu terbalik dan berbeda dengan yang sekarang, dimana waktu itu mereka yang ikut CPNS itu ikut tes dulu dan setelah lulus tes baru dilaksanakan pemeriksaan administrasi.”Mereka itu tesnya lulus tapi administrasi katanya tidak dan itulah sebabnya NIK mereka tidak keluar,” jelas Rudi.(rm/iqbal)
Penumpang Sepi, Maskapai Lion Air Batalkan Beberapa Rute BATAM, RAKYAT MEDIA - Sepinya penumpang di Bandara Hang Nadim Batam membuat maskapai Lion Air dan maskapai lainnya melakukan pembatalan tujuan beberapa rute penerbangan. Hal ini disampaikan oleh Distrik Manager Lion Air Batam, M Zaini Bire.”Kita kurangi frekuensi penerbangan kesejumlah penerbangan, soalnya masih sepi penumpang,” sebutnya, Senin (18/02). Disampaikannya, pembatalan penerbangan seperti tujuan Batam-Medan yang biasa enam kali, hari ini hanya lima kali penerbangan. ”Kemudian, Batam-Pekanbaru biasanya tiga kali penerbangan, hari ini jadi dua penerbangan.Lalu, rute Batam-Padang yang biasa tiga kali penerbangan hari ini juga dua penerbangan,” ujarnya. Selanjutnya, rute penerbangan Batam-Jakarta yang biasa enam kali penerbangan. Hari ini hanya dua penerbangan saja.”Hal yang sama juga pada penerbangan rute Batam-Surabaya yang biasa enam kali, hari ini dua penerbangan saja,” sebutnya.
Masa low season ini pun dikatakan Bire, seperti pada tahun lalu di awal tahun. Biasanya di bulan Januari hingga April penumpang masih dalam masa low season. Namun, pembatalan sejumlah rute penerbangan tersebut, bukan berarti melalaikan para penumpang. Sebab, sejumlah penumpang tetap ikut, dan diutamakan dalam rute penerbangan.”Jadi penerbangan penumpang dengan tujuan sama jadi digabungkan dalam satu penerbangan,” ucapnya. Beragam dampak yang timbul akibat mahalnya tiket pesawat dan tingginya harga barang bagasi.Tidak hanya pada berdampak di lingkungan perusahaan penerbang sendiri, pedagang di bandara, para porter dan para supir taksi.Khusus supir taksi bandara merupakan sangat merasakan dampak negatif dengan adanya kebijakan bagasi berbayar dan kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini. Turunnya jumlah penumpang pesawat yang biasanya dalam sehari mencapai 7.000 orang saat low season, kini hanya sekitar 5.000 saja.Kondisi itu merupakan
dampak pemberlakuan bagasi berbayar serta kenaikan harga tiket pesawat yang melonjak drastis sejak akhir tahun lalu, tepatnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Beberapa supir taksi yang dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa rata-rata mereka sudah bekerja selama 4 tahun menjadi supir taksi di bandara tersebut. Mereka mengakui adanya pengaruh sepinya penumpang bandara terhadap pendapatan hariannya. Selain melonjaknya harga tiket dan harga bagasi, juga keberadaa taksi online menambah berkurangnya pendapatan mereka. Biasanya, ujar mereka, penumpang yang datang sendirian dan membawa banyak barang kemudian memilih taksi sebagai alat transportasinya, sekarang penumpang hanya membawa 1 ransel atau koper kecil saja dan lebih memilih jasa ojek yang lebih ekonomis. “Tapi menurunnya tidak terlalu signifikan.Memang semenjak ada taksi online yang masuk ke Batam ini kita mulai sepi.Jadi sudah sepi sejak itu. Kalo dari adanya bagasi bayar sama
harga tiket naik pengaruhnya tidak jauh berbeda” ujar supir taksi lainnya. Kebijakan bagasi berbayar yang diberlakukan maskapai Lion Air tak hanya membuat para penumpang harus pintar-pintar menyiasati barang bawaannya. Tak sedikit yang memilih untuk mengurangi barang bawaan mereka agar tak dikenakan biaya tambahan yang nilainya cukup besar.Dampak bagasi berbayar tersebut akhirnya mengurangi jumlah barang di bagasi pesawat. Hal ini diutarakan oleh Operasi Ground Handling Gemlindo, Dedi Habibie. ”Biasanya 2 ton sehari sekarang 400 hingga 500 kilogram saja.Kebanyakan banyak dibawa ke kabin,” ujar Dedi di Bandara Hang Nadim. Diakuinya jumlah untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang hampir sama. Sepinya penumpang yang membawa bagasi membuat para porter banyak yang menganggur karena kerjanya kurang.Ironisnya, banyaknya jumlah porter di Bandara Hang Nadim Batam juga semakin memperketat persaingan. (rm/rud)
CMYK
5
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim bertindak sebagai Pembina Apel Hari Kesadaran Nasional di Lingkungan Pemkab Meranti, pada kesempatan itu Wabup menghimbau seluruh PNS untuk bekerja dengan penuh tangungjawab, bertempat di Halaman Kantor Bupati Meranti
Peringati Hari Kesadaran Nasional,
Wabup Meranti Himbau PNS Bekerja Penuh Tanggungjawab WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim bertindak sebagai Pembina Apel Hari Kesadaran Nasional di Lingkungan Pemkab Meranti, pada kesempatan itu Wabup menghimbau seluruh PNS untuk bekerja dengan penuh tangungjawab, bertempat di Halaman Kantor Bupati Meranti, Senin (18/2/2019). Dalam pidatonya dihadapan PNS dan Non PNS dijajaran Pemkab Meranti mengajak seluruh pegawia untuk mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kekurangan untuk dibenahi. Dimana sesuai dengan Visi dan Misi Kab Meranti ada beberapa hal yang menjadi perhatian yakni penataan birokrasi atau reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sumber
daya manusia. Namun duakui Wabup, genap 3 tahun dirinya menjabat masalah penataan birokrasi masih menjadi PR besar yang harus dituntaskan. "Penataan birokrasi masih belum signifikan baik dari segi pengaturan struktur organisasi sesuai aturan yang ada maupun masalah disiplin, namun yang penting kinerja birokrasi dapat berjalan efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya," jelas Wabup. Dan yang disayangkan Wabup, hingga saat ini masalah kehadiran dan disiplin pegawai masih belum sepenuhnya baik untuk itu ia meminta Sekretaris Daerah selaku pembina tertinggi kepegawaian dapat memberikan laporan berkala soal disiplin pegawai itu dan bagi yang
selalu membandel diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ditambahkan Wabup agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal ia meminta PNS bekerja dengan keras dan tidak menyerahkanya semua pekerjaan pada pegawai honor. "Karena banyak pegawai yang menyerahkan pekerjaan pada honorer," ucapnya. Dan untuk mengantisipasinya, Wabup meminta OPD terkait untuk menghitung jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai untuk diusulkan ke Kementrian yang disesuaikan pula dengan kekuatan anggaran. Lebih jauh disampaikan Wakil Bupati, saat ini masyarakat menunggu apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk mense-
MEMBERIKAN tablet tambahan kapada siswa-siwa pemkab meranti
PARA Pegawai Pemkab Meranti memberikan Hormat kepada sang merah putih
jahterakan mereka, untuk itu Wabup meminta OPD untuk membuat perencanaan program berbasis Outcome atau manfaat. Sehingga benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. "Hendaknya apa yang kita lakukan dapat memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, agar kita mampu duduk sama rendah dan berdiri sama ringgi dengan daerah lainnya," ucap Wabup. Bahkan Wabup mengintruksikan bagi OPD yang mengusulkan kegiatan yang tidak terlau Urgen untuk dicoret. "Kalau perlu tidak ada anggaran," tegas Wabup. Terakhir Wabup meminta Sekda untuk mengevaluasi se-
mua pegawai yang tidak serius dan tidak bertanggungjawab sebagai bahan pertimbangan pemberian promosi. "Setiap pegawai yang bekerja dengan baik pasti mendapat apresiasi dari pimpinan, tidak perlu meminta jabatan bekerjalah dengan baik semua akan dievaluasi dan akan diberikan tempat yang sesuai," pungkas Wabup. Sekedar informasi dalam Apel Peringatan Hari Kesadarab Nasional itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim didampingi Sekda Meranti dan Kadis Sosial pertama kepada pemenang Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2WKSS kepada pemenang 1
Desa Dwi Tunggal, pemenang Ke II Desa Semukut dan Pemenang III Desa Sungai Cina. Kemudian Penghargaan Kepada Desa Banglas atas keberhasilan meraih juara I pada lomba peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera Tingkat Provinsi Riau Tahun 2017 lalu. Penghargaan kepada Kecamatan Tebing Tinggi Barat atas prestasinya meraih juara III pada Lomba Kecamatan Sayang Ibu. Terkahir penghargaan kepada Forum Anak Kepulauan Meranti yang berhasil meraih juara II Pada DAFFA Award Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018 dan Forum Anak Kec Merbau atas prestasinya sebagai pelopor bidang kesehatan pratama pada DAFFA Award Tingkat Nasional Tahun 2018. (ist)
WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim melihat pengisian Buku
PARA Pegawai Pemkab Meranti memberikan Hormat kepada sang merah putih
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutannya di acara musrembang kelurahan Belian.
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
6
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi yang di dampingi Oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memberikan kata sambutannya di acara musrembang.
Musrenbang Dimulai, Walikota Muhammad Rudi Sampaikan Dana Kelurahan MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan mulai dilaksanakan, Senin (28/1). Tiga kelurahan pertama yang menggelar musrenbang yakni Sei Panas, Belian, dan Baloi Permai. Ketiganya termasuk dalam wilayah Kecamatan Batam Kota. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan tahun ini semakin banyak dana yang dikucurkan untuk pembangunan di tingkat kelurahan. Selain dana percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) juga ada dana alokasi umum tambahan atau dana kelurahan dari pemerintah pusat. “Sesuai RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), jalan lingkungan pada 2021 harus selesai. Karena itu kami anggarkan PIK yang jumlahnya tiap tahun meningkat. Saat ini dana PIK Rp1,3 miliar tiap kelurahan,” kata Rudi di Kelurahan Belian.
Tahun ini, sambungnya, atas prakarsa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan melihat contoh di Batam, mulai dikucurkan dana kelurahan. Pada tahun pertama ini, tiap kelurahan di Batam menerima lebih kurang Rp 350 juta. “Maka saya titip kepada masyarakat, gunakan dana ini dengan baik, terutama untuk jalan dan drainase. Silakan dirembuk melalui musrenbang dengan baik, utamakan yang prioritas. Dan kepada camat, lurah, LPM, RT, RW, jangan pilih kasih. Ini untuk kita semua,” pesannya. Khusus PIK, kata Rudi, akan diprioritaskan untuk mulai dikerjakan di awal tahun. Mulai dari sekarang lurah, camat, RT, RW, dan LPM sudah bisa bekerja untuk persiapan PIK ini. Sehingga pelaksanaannya bisa selesai sebelum akhir tahun. Sementara itu, Camat Batam Kota, M Fairuz mengatakan
masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan pembangunan di tingkat pemukiman. Sudah banyak jalan dan drainase lingkungan yang dibangun melalui program PIK ini. “Melalui musrenbang hari ini, kita usulkan lagi program pembangunan di kelurahan untuk tahun 2020,” tuturnya. Adapun sepuluh usulan prioritas untuk Kelurahan Belian yakni pembangunan drainase saluran parit besar di Odessa sepanjang 1500 m, gorong-gorong di Taman Raya tahap I sepanjng 600 m, tanggul batumiring Batara Raya 500 m, gedung sekolah dasar di Botania Garden, dan pembangunan SMP di perumahan Pesona Asri. Kemudian penambahan ruang kelas baru di SDN 006 Batam Kota, jalan masuk Taman Raya tahap III 400 m, drainase lanjutan Valencia hingga Taman Raya volume 800 m, pembagunan GOR mini di Nadim Raya, serta batu miring di Pesona Boulevard sepanjang 400 m. (*)
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutannya di acara musrembang kelurahan Sei panas.
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutannya di acara musrembang kelurahan Baloi Permai.
ANTUSIAS warga mengikuti musrembang
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutannya di acara musrembang.
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutannya
ANTUSIAS warga mengikuti musrembang
CMYK
7
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
RAKYAT ACEH
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Pekerjaan Tidak Selesai Dibayar 100 Persen
Proyek Bangunan dan Jalan PUPR Langkat Menjadi Sorotan LANGKAT, RAKYAT MEDIA – Pelaksanaan pengerjaan proyek pengaspalan jalan dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 yang dikomandoi Dinas PUPR Langkat, terus menjadi sorotan masyarakat.Berbagai proyek pengaspalan jalan hotmix yang tersebar di beberapa ruas jalan Kabupaten, kondisinya banyak yang hancur kendati baru selesai dikerjakan. Demikian juga halnya proyek pembangunan gedung untuk beberapa instansi di jajaran Pemkab Langkat, seolah membuang-buang anggaran karena gedung perkantoran yang dirobohkan, kondisinya masih cukup layak ditempati dan hanya butuh penambahan ruang serta renovasi. Bukan itu saja, proyek pembangunan gedung baru bertingkat untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) yang berlokasi persis di belakang gedung Pengadilan Negeri Stabat, kendati menggunakan anggaran APBD 2018, hingga akhir tahun dan memasuki tahun 2019 tidak kunjung selesai. Demikian juga dengan proyek pembangunan gedung Dinas PMDK, kendati sudah melampaui batas pelaksanaan pengerjaannya, juga belum kunjung selesai. Ironisnya, kendati pelaksanaan pengerjaannya tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu pelaksanaannya, namun diduga pihak PUPR tetap menandatangani berita acara pencairan dana pembangunan 100 persen. Padahal, sesuai Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Pasal 120 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, rekan-
an kontraktor wajib dikenakan denda denda yakni 1/1.000 per mili meter dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Selain itu, setiap pertengahan tahun berjalan merupakan batas akhir pembayaran proyekproyek pemerintah dan akhir Desember atau awal tahun untuk pembayaran proyek dari Perubahan, SKPD wajib mengintensifkan pengawasan. Namunyang terjadi di Kabupaten Langkat, pihak pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih sering duduk ditempat hiburan bersama para rekanan kontraktor yang mayoritas dari luar daerah, dari pada melakukan pengawasan. Sehingga tidak salah, setiap musim pelaksanaan tender, Kantor Dinas PUPR Langkat kerap dikunjungi para rekanan kontraktor lokal karena pihak Dinas PUPR lebih senang memberikan paket proyek kepada perusahaan rekanan dari luar daerah. Kendati pelaksanaan tender melalui LPSE, namun, pelaksanaan tender melalui LPSE tersebut hanya dijadikan formalitas belaka dan sudah diketahui perusahaan pengantin yang akan memenangkan tender-tender besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai mengelar aksi unjuk rasa ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Langkat. Mahasiswa datang berorasi, membawa bendera dan spanduk bertuliskan tuntutan dan protes di kantor Dinas PU Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Selasa (15/1/2019) lalu. Aksi demo mendapat pen-
gawalan ketat dari personel Polres Langkat yang berjaga dan berdiri tepat di depan pintu gerbang besi kantor Dinad PU. Awalnya aksi berjalan damai, namun akhirnya berujung robohnya pagar besi dan aksi kejar-kejaran antara mahasiswa dan pegawai Dinas PU.Ketua PC PMII Langkat-Binjai, Gusri Hanafi menyatakan tuntutan, mempertanyakan kinerja dinas PUPR tentang adanya kekurangan volume 27 paket senilai Rp7.588.687.081 Miliar. Massa meminta Dinas PUPR menjelaskan perihal pengembalian hasil temuan yang terjadi pada tahun 2017.”Maka dari itu PC PMII Langkat-Binjai mendesak instansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di bagian pengawasan, karena disinyalir menyahgunakan wewenang. Kami meminta Bupat Kabupaten Langkat untuk mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggujawabnya,” kata Gusri Hanafi. Selain itu, Aliansi Kontraktor dari wilayah Langkat Hilir, juga kerap kali berunjukrasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR), Jalan T.Amir Hamzah Stabat.Dalam orasinya, mereka menuntut pembagian proyek di Pemkab Langkat karena dinilai tidak transfaran dan bernuansa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).”Harus transparanlah, selama tidak, dan terkesan ada tindak pidana Korupsi dan KKN, serta diduga ada kepentingan pihak dalam hal ini PU itu sendiri,” teriak massa di bawah komando Ketua Gapeknas, M.Yusuf Kaban. Para pendemo menilai, pro-
Pengadaan Pipanisasi Desa Aras Sembilan Terindikasi Korupsi ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA – Proyek pengadaan pipanisasi di Desa Aras Sembilan disoal warga. Beberapa warga Kampung Aras Sembilan menduga pengadaan pipanisasi terindikasi korupsi, hal itu langsung disampaikan beberapa warga kepada RAKYAT MEDIA, Selasa (12/2/2019) . Salah seorang warga bernama Sarpudin, mengatakan, bahwa pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tersebut sebenarnya sejak tahun 2017 sudah dilakukan. Dijelaskannya bahwa mereka sudah mempertanyakan masalah pengadaan pipanisasi jariangan air bersih ini kepada Camat dihadapan Datok Penghulu.Namun, mengapa hingga saat ini warga belum bisa menikmati air bersih. “Untuk pengadaan mesin dalam proyek pipanisasi aja itu berkisar Rp190 juta. Kami menduga itu mesin seken.Karena saat pelaksanaan uji coba, airnya tidak naik,Pak,” ujar Sarpudin yang diamini warga lainnya. Ketika ditanyakan kapan uji coba mesin air tersebut dilakukan, warga serentak mengatakan pelaksanaan uji coba mesin air pada Januari 2019.”Bulan Januari 2019 kemarin Pak udah diuji coba, tapi gagal karena airnya tidak kunjung naik.Kami menduga pengadaan pipanisasi tidak sesuai dengan RAP,” ujar warga, Minggu 17 Februari 2019. Saripudin yang juga akrab dipanggilWak Buyung ini juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, agar masalah pipanisasi ini dapat diselidiki. “Sebab kami menduga, pengadaan ini terindikasi korupsi dan terkesan asal jadi.Kami juga menduga pelaksanaan pengerjaannya tidak sesuai dengan RAP. Datok Sofyan juga tidak pernah transparan, rapat juga tidak
MESIN pipanisasi seharga berkisar Rp190 juta yang diduga mesin seken.
pernah dilakukan oleh Datok. Kami berharap kepada Pemkab dan instansi terkait pengadaan tersebut, agar dapat dilakukan investigasi agar masalah ini cepat terselesaikan,” ujarnya. Sementara itu, Datok Aras Sembilan, saat coba dikonfirmasi ke kediamannya sedang tidak berada di tempat.Menurut warga di sekitar kediaman Datok Sofyan mengatakan, bahwa sang Kades lagi antar pengantin di Lhoksumawe. Namun, ketika dikonfirmasi ke nomor ponselnya, Datok juga enggan menerima panggilan.Begitu juga saat dikonfirmasimenggunaan layanan SMS, hingga berita ini diterbitkan, Datok tidak kunjung menjawab. Sementara itu, Camat Bandar Pusaka, M.Hans,saat dikonfirmasi mengenai pengadaan proyek pipanisasi dan masalah dugaan pengadaan mesin air seken mengatakan, bahwa untuk pengadaan pipanisasi sebenarnya itu harus baru tidak boleh bekas punya. “Untuk pipanisasi itu, mesinnya harus baru. Mengenai benar atau tidaknya mesin itu seken, kita kan belum evaluasi.Menurut saya, intinyakan Kampung Aras
Sembilan ini kan nyaman. Air naik dan pengadaannya pun harus sesuai dengan RAP.Kalau tidak sesuai spek, ya Datokharus mengembalikan uang negara untuk pipapinasi itu,” ujarnya. Camat juga menambahkan, phaknya juga sudah turun kelapangan bersama anggota agar dapat dengan segera masalah ini bisa diselesaikan.”Masyarakat juga sudah menjumpai saya melaporkan hal ini, boleh barang itu dibeli dengan harga murah, cuman ya harus sesuai dengan progresnya. Capaiannya juga mana, ketika barang itu dibeli dengan harga murah, ya harus dikembalikan sisanya. Intinya barang tersebut harus dari pabrik dan air naik, itu permintaan masyarakat,” terang M.Hans. Camat Bandar Pusaka juga berharap agar masyarakat dapat bersama, karena konsep Dana Desa ini sifatnya gotong royong serta untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, menjadi prioritas. ”Masalah ini harus selesai. Kalau tidak selesai, kembalikan uang negara saja, kan mudah,” tandasnya.(rm/ dedi)
RATUSAN kontraktor lokal melakukan aksi di depan Gedung Dinas PUPR Langkat .
yek PAPBD PU Langkat sengaja dijadikan ajang kepentingan oknum pejabat tertentu, seperti Polres, Kejati dan DPRD, sehingga para pemilik PT dan CV yang ada di Kabupaten Langkat sudah habis dibagi-bagi dengan alasan tertentu,” jelas mereka. Kedatangan sekitar 300 kontraktor inipun diterima Edianto Kasubag Umum Dinas PUPR. Edianto menjelaskan, bahwa tender dan penyaluran proyek sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.”Semua sudah sesuai prosedur, jika ada keluhan nanti saya sampaikan kepada pimpinan, kebetulan saat ini mereka (pimpinan) tidak berada ditempat,” dalihnya. Di rumah wakil rakyat terse-
but. Mereka pun menyampaikan keluhan serupa yang sudah disampaikan di Dinas PUPR.Sekira pukul 12.10 WIB, perwakilan kontraktor sebanyak 10 orang yang dipimpin Yusuf Kaban (Gapeknas) diterima oleh Komisi D di ruang Rapat Komisi D Gedung DPRD Kabupaten Langkat. Tampak Syamsul Bahri dan H Agus Salim anggota DPRD Komisi D bidang pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, menemui para rekanan kontraktor. Merekapun melakukan dialog dan hasilnya DPRD meminta Dinas PU lebih Profesional. ”Kita harapkan Dinas PU lebih profesional lagi dan mengutamakan kontraktor lokal,” pinta
anggota DPRD. Mereka juga memohon, agar masalah pembagian proyek kepada kontraktor lokal direalisasikan Paket PL untuk rekanan lokal, dan menuntut komitmen pihak PU. “Ironis, rekanan dari Stabat yang sudah dijanjikan oleh pihak PU di proyek PL dan Perkim serta Kejaksaan komit, namun sampai saat ini belum ada realisasi,” jelas anggota DPRD ini berharap permasalahan terselesaikan. Selama berunjukrasa, ratusan massa mendapat pengawalan petugas Polres Langkat melakukan pengawalan selama aksi. Sekitar pukul 12.58 WIB, aksi unjukrasa berhenti dengan tertib dan aman.(rm/rudi/sup)
BENGKALIS-MERANTI
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
8
Pernyataan Jokowi Dibantah Greenpeace Indonesia
Omong Kosong 3 Tahun Terakhir Tidak Terjadi Kebakaran Hutan MERANTI, RAKYAT MEDIA - Greenpeace Indonesia bantah pernyataan Calon Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa kebakaran hutan tidak terjadi selama tiga tahun terakhir. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam debat kedua pilpres 2019 yang berlangsung pada Minggu (17/ 2/2019).Menanggapi itu, Greenpeace Indonesia lantas menuliskan bantahannya melalui kicauan di akun Twitter @GreenpeaceID.”Pak @jokowi tadi mengeluarkan statement bahwa tidak terjadi kebakaran hutan selama 3 tahun terkahir.Faktanya? Sejak tragedi kebakaran hutan terbesar 2015, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun hingga sekarang.#Debat-
PROSES pemadaman kebakaran lahan di desa Tengayun Raya, Kepulauan Meranti.
Capres,” tulis Greenpeace Indonesia. Greenpeace bahkan mengungkapkan fakta bahwa di bulan Februari ini, kebaran hutan kembali terjadi di Riau. Greenpeace juga menambahkan bukti pernyataannya dan mencantumkan link sebuah artikel portal
berita yang menyebutkan 497,7 hektare lahan di Riau dilahap api.”Bahkan bulan ini saja kebakaran hutan di Riau kembali terjadi lagi. Akibatnya? Kota-kota di Riau terselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan,” kicau Greenpeace Indonesia. (rel/rm)
Musrenbang Kecamatan Mandau Fokuskan Pembangunan Inprastruktur MANDAU, RAKYAT MEDIA – Camat Kecamatan Mandau, Riki Rihardi melaksanakan rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Gedung Bathin Bertuah, Rabu ( 13/2/2019). Dihadapan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Riki Rihardi menyampaikan berbagai usulan program prioritas memfokuskan pembangunan inprastruktur fasilitas umum seperti jalan dan drainase. Pembangunan inprasutruktur fasilitas umum tersebut meliputi peningkatan jalan poros Desa Harapan Baru dan Desa Bathin Bertuah.Sebab, saat ini jalan poros menuju kedua desa tersebut, belum memadai. “Jika musim panas, jalan menjadi berdebu, sebaliknya jika musim hujan jalan becek,” ujarnya. Menurut Riki, jalan poros yang menghubungkan kedua desa itu sangat vital. Oleh karena itu, dirinya meminta untuk tahun 2020, pembangunan dan peningkatan jalan tersebut masuk skala prioritas. Selain itu, mantan Kabag Umum Sekretariat Daerah ini juga mengusulkan pengembangan dan peningkatan jalan Gajah Mada dibuat dua jalur sepanjang 2 km. Alasannya, jalan tersebut sangat ramai dan padat, sehingga sering terjadi kemacetan. Kondisi terparah terjadi pada pagi hari, disisi kanan kiri badan jalan, terjadi antrian warga menunggu jasa angkutan.Mereka terdiri dari pelajar, warga yang ingin bekerja dan berjualan.
“Dapat kita saksikan sendiri, pada pagi hari kondisi jalan sepanjang 2 km itu sangat ramai karena warga mengantri menunggu angkutan dan ditambah lagi kendaraan angkutan berhenti di sisi badan jalan.Kondisi ini sering menyebabkan kemacetan jalan.Sehingga jalan Gajah Mada itu sudah selayaknya dibuat menjadi dua jalur,” paparnya. Untuk mendukung usulan itu agar dapat direalisasikan, Riki Rihardi, pernah turun langsung ke lapangan. Hasilnya, kondisi badan jalan masih bisa memungkinkan untuk diperlebar, menjadi dua jalur. “Dari hasil survei kami, ternyata kanan kiri badan jalan, masih milik Pemkab Bengkalis.Berarti kedepannya tidak ada kendala untuk pelebaran jalan menjadi dua jalur,” tandasnya. Kemudian Riki juga menyingung realisasi blue print Jalan Hang Tuah dan Jalan Sudirman, terutama dalam pembangunan drainase pada kedua jalan tersebut.Karena ketika musim hujan, beberapa titik di jalan tersebut selalu banjir dadakan alias digenangi air. Riki juga menyinggung soal trotoar Jalan Sudirman. Saat ini kondisinya tidak memadai lagi, sehingga perlu perbaikan.Misalnya jika belum bisa dilakukan revitalisasi, untuk tahap awal bisa dilakukan pengecatan. “Selain untuk memperindah kota, trotoar tersebut bisa difungsikan warga untuk berjalan kaki.Sebab sejauh ini, karena kondisinya rusak fungsi trotoar seakan
beralihfungsi dilewati sepeda motor,” ujarnya. Riki juga menyoroti masalah kandang ternak, yang keberadaannya mengganggu kenyamanan dan kebersihan masyarakat sekitar. “Masyarakat banyak mengeluh kepada kami, sebab kandang tersebut berada di tengah pemukiman padat penduduk, sehingga baunya menggangu kenyamanan dan kebersihan,” jelasnya. Oleh karena itu, Riki berharap OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian ataupun Dinas Lingkungan Hidup agar meninjau keberadan kandang ternak tersebut. Kegiatan Myrembang Kecamatan Mandau ini, selain dihadiri Plt.Kepala Badan Perencanaan Daerah (BappedaI), H.Yuhelmi, juga tampak hadir Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis Penda), H Imam Hakim, Kadis DLH Arman AA, Kadis Sosial Hj.Martini, Kadis Perpustakan dan Arsip Daerah, H.Suwarto, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, H.Ismail, Kepala Balitbang Emri Juli Harnis dan Kadis Perhubungan Djoko Edy Imhar. Selain itu tampak hadir, Kadis Kelautan dan Perikanan, Herliawan, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, H.Basuki Rakhmad, Kadis Damkar Djamludin dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) H.Hermanto Baran. Sedangkan dari unsur DPRD Bengkalis daerah pemilihan Mandau, tampak hadir H.Abi Bahrum, Ibra Teguh dan dr.H.Fidel Fuadi. (ind/rm)
Bupati Bengkalis Instruksikan Siaga Tanggulangi Karhutla BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bustami HY mengintruksikan seluruh stakeholder siaga dan tingkatkan koordinasi menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Terlebih, setelah menetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap dan Karhutla di Kabupaten Bengkalis. “Hasil rapat ini langsung kita laporkan kepada Bapak Bupati Amril Mukminin. Beliau langsung respon. Besok surat pernyataan bencana dan SK Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap dan Karhutla sudah ditandatangani,” ungkap Sekda Bengkalis Bustami HY, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi dan Kondisi Karhutla Tahun 2019, Kamis (14/2/2019). Menurut Bustami, bahwa Bupati Bengkalis, Amril Muk-
minin, mengintruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kekabaran, Masyarakat Peduli Apil (MPA), Satpol PP dan stakeholder terkait untuk mengerahkan personil guna memadamkan kebakaran lahan. Sesuai ketentuan setelah penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap dan Karhutla, langsung mendapat dukungan personil dan peralatan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Untuk itu, Bupati Bengkalis mewanti-wanti agar petugas (stakeholder terkait) untuk meningkatkan koordinasi. “Pak Bupati mengingatkan kita terutama personil di lapangan, untuk meningkatkan kerja sama. Karena penanganan karhutla harus ditangani secara sinergi dan koordinasi yang baik,” ujar Bustami mengutip pernyataan Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
Selain itu, Bupati Bengkalis juga mengintruksikan kepada Camat se-Kabupaten Bengkalis untuk menghimbau Kepala Desa dan Lurah untuk menyosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Karena konsekwensi dari Karhutla selain akan menimbulkan bencana kabut asap yang mengganggu kesehatan, juga akan berdampak pada persoalan hukum. Rakor dihadiri langsung Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bengkalis Tajul Mudaris. Dandim 0303 Bengkalis diwakili Perwira Staf Teritorial Kapten Inf Isnanu, Kapolres Bengkalis diwakili Kasat Binmas AKP Selamat Riadi, Kepala Satpol Pol Jendri Ginting, Kadis Damkar Djamaludin, Sekretaris Diskominfotik Adi Sutrisno dan Camat se-Kabupaten Bengkalis serta tim SAR Bengkalis dan perwakilan KPH Pulau Bengkalis, Bustami. (rel/diskominfotik/ind)
BERBAGAI lembaga swadaya masyarakat (LSM)
Ratusan Massa LSM Unjuk Rasa di Kantor Bupati Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sejumlah massa yang berasal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Meranti, Senin (18/2/2019). Tampak dilapangan pengunjuk rasa membawa spanduk yang bertuliskan sejumlah aspirasi, di antaranya, meminta aparat menertibkan perusahaan sagu atau dapur arang yang melanggar aturan dan memproses secara hukum. Kemudian, meminta Bupati
mencopot kepala Dinas Lingkungan Hidup karena gagal dalam menangani persoalan limbah dan perizinan perusahaan dapur arang. Massa juga menuntut perusahaan kilang sagu untuk membayar kompensasi kerusakan lingkungan. ”Kami juga mendesak Polres Meranti serius dalam penegakan hukum terutama perusahaan pembuatan kapal yang ilegal,” ujar Ketua LM2R Jefrizal. Selain LM2R juga terlihat dalam aksi ini LSM Gementara Raya, dan Suir Sejati.”Apapun bentuk as-
pirasi tetap kami terima, tapi tolong mempunyai etika ada aturan mainnya,” kata Asisten I Samsudin kepada peserta aksi. Dikatakan Samsudin, semua perlu proses, dan ada aturan yang mengaturnya. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Hendra Putra mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup sekarang sudah bagus dan berbenah.”Jadi bantu kami untuk mewujudkan kota kita yang bebas dari lingkungan yang kurang indah,” katanya.(rm/mz)
Bengkalis Dilanda Kebakaran Hutan
Pemkab Bengkalis Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap BENGKALIS, RAKYAT MEDIA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus melanda di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Dumai, Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 36 hektar. Kepala Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni Siak, Sailendra, mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Bengkalis terjadi di tiga kecamatan sejak sepekan terakhir. Hingga saat ini pemadaman serta pendinginan api masih dilakukan tim satgas di lokasi yang merupakan lahan gambut tersebut. “Sebagian besar api sudah berhasil kami padamkan. Lokasi kebakaran di Kecamatan Bukit Kerikil 17 hektar, Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil masing-masing 1,5 hektar. Jadi total yang terbakar 20 hektar,” kata Sailendra, Sabtu (16/2/2019). Dia mengatakan, pemadaman karhutla dilakukan tim gabungan dari Manggala Agni, Kepolisian, TNI, BPBD dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Sementara kebakaran lahan gambut di wilayah Dumai terjadi di lahan seluas sekitar 16 hektar.Karhutla di Dumai sudah terjadi sepekan terakhir. Sabtu i(16/2/2018) tim Satgas Karhutla masih berjibaku mematikan api di Jalan Parit, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sei Sembilan, Kota Dumai. Petugas kesulitan untuk menjangkau titik api karena angin kencang dan asap pekat. Kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Provinsi Riau terus meluas. Data Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) Riau menunjukkan, lahan yang terbakar telah mencapai 108,5 hektar.(ind/rm) Sebelumnya, dalam menyikapi kondisi bencana kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) yang terjadi terus meluas di sejumlah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akhirnya menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap dan Karhutla. Pernyataan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap dan Karhutla ini setelah melalui hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi dan Kondisi Karhutla Tahun 2019, yang dipimpin Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bustami HY, di ruang rapat Bagian Keuangan, Setda Bengkalis Kamis siang 14 Februari 2019. Rakor dihadiri langsung Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bengkalis Tajul Mudaris. Dandim 0303 Bengkalis diwakili Perwira Staf Teritorial, Kapten Inf Isnanu, Kapolres Bengkalis diwakili Kasat Binmas AKP Selamat Riadi, Kepala Satpol PP Jendri Ginting, Kadis Damkar Djamaludin, Sekretaris Diskominfotik Adi Sutrisno dan Camat se-Kabupaten Bengkalis serta tim SAR Bengkalis. “Setelah semua unsur (termasuk Forkopimda) menyatakan setuju, kita segera menetapkan Status Siaga Bencana. Besok Bupati Bengkalis Bapak Amril Mukminin, segera menandatangani Surat Pernyataan Bencana dan SK Siaga Bencana,” ungkap Sekda Bengkalis Bustami. Sebagaimana dimaklumi Bupati Bengkalis Amril Mukminin pada Kamis, menghadiri acara undangan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dalam acara peresmian Jembatan Abdul Jalil Alamuddin Syah, di Pekanbaru. Diungkapkan Bustami, segala persyaratan administrasi seperti surat pernyataan
TIM Satgas Karhutla Riau melakukan pemadaman serta pendinginan api di lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis, Riau, Sabtu (16/2/2019).
dan SK sudah diselesaikan oleh Bagian Hukum Setda Bengkalis. Selanjutnya, Jumat 15 Februari 2019, sudah ditandatangani, berarti resmi penetapan Status Siaga Bencana Karhutla di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data dari Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis, sampai 13 Februari 2019, sudah terjadi kebakaran sebanyak 17 kali dengan luas lahan mencapai 223 hektar. Sementara itu, dari pantuan satelit, jumlah titik panas (hotspot) mencapai 56 titik. Kondisi Karhutla setiap kecamatan, sebagai berikut, Kecamatan Bantan 2 kali kebakaran seluas 9 hektar, sedangkan jumlah hotspot zero alias nol. Bukit Batu 3 kali kebakaran seluas 8 hektar, hotspot 5 titik. Siak Kecil 2 kali kebakaran, seluas 17 hektar, sedang jumlah hotspot zero. Rupat 5 kali kebakaran, seluas 163 hektar, dengan jumlah hotspot 47 titik.Rupat Utara 1 kali kejadian kebakaran seluas 1 hektar dan 1 hotspot. Bathin Solapan 1 kali kebakaran seluas 3 hektar dan 1 hotspot. Talang Muan-
dau 3 kali terjadi kebakaran, seluas 22 hektar dan 1 hotspot.Bandar Laksamana 1 hotspot, tidak ada kasus kebakaran. Sedangkan tiga kecamatan, Bengkalis, Mandau dan Pinggir, berdasarkan data per 13 Februari 2019 tidak ada kasus Karhutla dan tidak ditemukan titik panas (hotspot). Sejauh ini petugas di kecamatan, mulai dari Damkar, BPBD, Satpol PP, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan personil TNI/Polri terus berusaha memadamkan api agar tidak merebak. Namun petugas sedikit mengalami kendala, karena faktor lokasi yang sulit terjangkau dan minimnya pasokan air. Terakhir dari informasi Kepala Dinas Damkar Djamaludin, hingga Kamis (14/ 2) siang, terjadi kebakaran lahan di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, dengan luas lahan seperempat hektar. Personil pemadaman sebanyak 2 regu dibantu Masyarakat Peduli Api (MPA) langsung bergerak untuk memadamkan api agar tidak merambat ke kawasan lain. (rel/diskominfotik/ind)
CMYK
9
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
BERFOTO bersama
3 Tahun Kepemimpinan Bupati Bintan H Apri Sujadi dan H Dalmasri Syam PEMKAB Bintan melakukan kilas balik (refleksi), 3 tahun masa kepemimpinan Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, Senin (19/ 2) kemarin. Dari refleksi ini, ApriDalmasri berjanji akan merealisasi Pekerjaan Rumah (PR) yang tersisa, untuk tiga tahun ke depan. Kegiatan refleksi 3 tahun kepemimpinan Apri-Dalmasri ini dihadiri Sekda Bintan Adi Prihantara, Ketua DPRD Bintan H Ne-
sar Ahmad, Wakil Ketua Agus Wibowo dan Trijono, anggota DPRD Bintan, Ketua PKK Hj Deby Apri Sujadi, pimpinan FKPD, MUI, FKUB, LAM, pengusaha, perbankan, forum lintas umat beragama, tokoh masyarakat, pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Bintan. Dalam kegiatan ini, Pemkab Bintan memaparkan realisasi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pariwi-
BUPATI Bintan H Apri Sujadi salam komando
sata, investasi, sosial dan budaya, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan rakyat. Dari semua sektor yang diuraikan, Pemkab Bintan berhasil mengalami peningkatan bahkan beberapa diantaranya secara grafik naik signifikan. ”Sebenarnya, kami itu mulai merealisasikan janji di Pilkada 2015 itu, awal tahun 2017 lalu. Karena, tahun anggaran 2016 masih disusun oleh pemerintah sebelumnya. Namun demikian,
banyak program yang sudah berjalan,” kata H Dalmasri Syam, Wakil Bupati Bintan. Bupati Bintan H Apri Sujadi menjelaskan, banyak perubahan yang diwujudkan pasangan Apri-Dalmasri. Seperti program pendidikan dan kesehatan gratis, infrastruktur, sampai dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PAD. ”Terima kasih atas dukungan DPRD, OPD dan semua pihak. Dalam menjalankan program ini, ka-
mi tak luput dari kritikan. Tapi, kritikan membangun itu adalah obat bagi Apri-Dalmasri, untuk mewujudkan pembangunan ke depan. Masih ada PR yang harus kami realisasikan, untuk 3 tahun tersisa ke depan,” kata H Apri Sujadi. Peringatan 3 tahun kepempimpinan Apri-Dalmasri ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng. Dalam kesempatan itu dilaksanakan dialog interaktif, serta launching E-Goverment yang ditujukan
untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan efesiensi tugas. Aplikasi e-List, SIMANTAN melalui play store internet. Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada RSUD Kabupaten Bintan yang telah mengalami peningkatan status, kepada Direktur RSUD Bintan dr Benny Antomi. Serta menyerahkan mobil operasional PTSP Keliling kepada Kepala DPMPTSP-Naker Hasfarizal Handra. (ist)
BUPATI Bintan H Apri Sujadi memberikan kata sambutannya.
BUPATI Bintan H Apri Sujadi memberikan kata sambutannya.
WAKIL Bupati Bintan H Dalmasri Syam sedang berbincang
KETUA PKK kabupaten Bintan berfoto bersama
BUPATI Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam duduk bersama para Petinggi Kabupaten Bintan
PRO KEPRI
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
10
Azman : Kebakaran Hutan Sering Terjadi di Batam
HUTAN lindung seluas 30 hektare di Tanjung Riau, Batam, terbakar, Senin (11/2/2019) lalu.
BATAM, RAKYAT MEDIA Memasuki bulan Februari 2019 kasus kebakaran hutan dan lahan kosong sering terjadi di Kota Batam di tengah cuaca yang saat ini dikatakan cukup ekstrem. Sehingga menjadi perhatian lebih bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam, Azman mengakui, bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran lainya memasuki bulan Februari memang tergolong banyak terjadi. “Seperti kasus kebakaran beberapa hari belakangan ini cukup banyak yang kita tangani, khususnya kebakaran hutan lindung di Sei
Harapan kelurahan Tanjung Riau, Sekupang,”ungkap Azman, Senin (18/2/2019). Yakni sampai menurunkan helikopter dari Pekanbaru oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses pemadaman api di hutan lindung Sei harapan yang terbakar beberapa hari lalu. “Sebab kebakaran hutan lindung itu, petugas Damkar tidak dapat mencapai bukit untuk proses pemadaman api. Karena tekanan air dari pompa mobil damkar kurang akibat posisi hutan lindung yang cukup terjal,” ungkapnya. Azman juga mengungkapkan, bahwa sampai sejauh ini dari infor-
masi yang didapatkan penyebab kebakaran adalah umumnya kelalaian manusia, karena tak mungkin bisa terbakar sendiri.”Nah penyebabnya itu rata-rata disebabkan ulah manusia, seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan,” tuturnya. Atas kejadian kebakaran yang memang tergolong disebabkan oleh ulah manusia, Azman menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar dan meninggalkan yang dibakar tersebut. Apalagi perihal membakar sampah yang ada di pekarangan rumah. Karena terkadang masyarakat membakar sampah sore harinya di halaman atau di belakang
rumahnya dan meninggalkan yang di bakar begitu saja. Sehingga lambat laun api menyebar dan membakar sekelilingnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena itu pemicu juga. Sebab saat ini bisa diketahui sendiri bahwa kondisi cuaca cukup ekstrem hingga menyebabkan kekeringan, seperti di hutan-hutan sendiri dan lainya.”Kalaupun membakar sampah, mohon diperhatikan sampai api padam. Kalau tidak masyarakat jangan membakar sampah cukup buang sampah ke tong sampah saja,” katanya. (rm/rel)
Wow.., Banyak Orang Kaya di Bintan Terima Raskin BINTAN, RAKYAT MEDIA – Pembagian beras sejahtera atau yang dulu disebut raskin, ternyata hak orang miskin tersebut dinikmati orang kaya di Bintan. Bupati Bintan Apri Sujadi mengungkapkan, data warga miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tetap harus dikritisi. Data orang miskin versi BPS itu yang selama ini dijadikan data pemerintah untuk menyalurkan beras sejahtera (Rastra) atau dulu disebut beras miskin (Raskin) ke warga Bintan. Apri memiliki alasan mengapa data orang miskin fersi BPS perlu dikritisi. Pertama, dari sejumlah penerima rastra, yang dilaporkan masyarakat sebagian diantara mereka tidak cocok lagi menerima sebab kondisi mereka sudah hidup layak.Kedua, hasil investigasi internal Pemkab Bintan membuktikan hal tersebut. Hasil investigasi memang mengungkapkan, tidak semua penerima Rastra atau Raskin selama ini memenuhi kriteria.
“Hasil investigasi kami ternyata tidak semua data penerima Rastra sesuai dengan kriteria.Ada juga yang menurut kami itu kaya, ada mobil, rumahnya besar tapi masih menerima Rastra,” kata Apri, Senin (18/2/2019). Apri mengatakan, data hasil investigasi mereka terkait terkait penerima Rastra akan diserahkan langsung ke Badan Pusat Stastistik (BPS) Bintan. Diharapkan, data tersebut akan menjadi pertimbangan BPS dalam menentukan kriteria kaya dan miskin.
Sekadar catatan, data penyaluran raskin selama ini diambil dari data masyarakat miskin yang dirilis BPS. “Pada prinsipnya data raskin tidak melalui kita (Pemda), data itu melalui BPS,”kata Apri. Data orang miskin di Bintan berdasarkan yang diterima Apri berjumlah 8 ribu orang.Dari jumlah tersebut, penerima Rastra hanya 4.900-an orang. Menurut Apri, data warga miskin yang menjadi acuan tersebut masih simpang siur.(rm/ red)
Jual BBM Ilegal, Bakamla Amankan Tanker Maxima
KAPAL Tanker Maxima Pratama yang diamankan Bakamla.
BATAM, RAKYAT MEDIA – Kendati sudah hampir 2 minggu berlabuh di sekitar perairan pelabuhan Batu Ampar dan berhasil menjual BBM ke kapal-kapal kayu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) akhirnya mengamankan kapal tanker tersebut. Upaya Bakamla mengamakan kapal tanker Maxima bermuatan bahan bakar minyak setelah mendapatkan informasi tentang adanya kapal tanker yang melakukan aktivitas ilegal di perairan Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dari para nelayan. Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama Nursyawal Embun, mengatakan kapal tersebut diamankan pada Minggu (17/2) dini hari. “Awalnya tim kita menangkap kapal kayu tanpa nama yang merupakan kapal penampung dan saat ditanya awak kapal mengaku menda-
patkan BBM dari kapal Maxima ini,” kata Nursyawal di Batam, Senin (18/2). Kata dia, kapal kayu tanpa nama tersebut menampung BBM dari kapal tanker Maxima Pratama yang sedang melakukan lego jangkar di sekitar pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Menurutnya kapal Maxima Pratama sudah berlabuh di sekitar pelabuhan Batuampar sejak dua minggu lalu. “Kapal Maxima ini diduga melakukan kegiatan ilegal berkaitan dengan Migas dan modusnya kedua kapal menempel kemudian kapal Maxima mengalirkan beberapa ton bahan bakar sesuai komitmen mereka berdua,” ujarnya. Kata dia, Bakamla mengamankan kedua kapal tersebut dalam rangka mendukung kebijkan pemerintah terkait Migas dan BBM satu harga. “Diduga kapal Maxima ini adalah penyuplai dan
yang menerima kapal kayu tanpa nama,” paparnya. Saat ini lanjutnya, Bakamla sedang melakukan pendalaman dari mana kapal Maxima memperoleh BBM. “Kegiatan ini sudah termasuk ilegal karena BBM yang diangkut tidak memiliki dokumen, kemudian ditransfer antar kapal dan tidak dibenarkan,” ujarnya. Menurutnya, dari keterangan ABK kapal Maxima jumlah BBM yang sudah dialirkan ke kapal penampung sekitar 18 ton BBM. “Nanti akan kita sounding pengecekan secara fisik berapa jumlah total rill yang diangkut kapal pengangkut ini,” jelasnya. Kata dia, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui berapa daya tampung dari kapal Maxima untuk mengangkut BBM. “Kita juga masih melakukan pendalaman mengenai sudah berapa kali ABK melakukan kegiatan ilegal ini dan kedua kapal berbendera Indonesia,” paparnya. Kata dia, Bakamla akan melimpahkan kasus tersebut ke instansi terkait. “Jumlah ABK yang kita amankan ada tujuh orang dan kita juga mendapati beberapa pekerja di kapal penampung ada anak di bawah umur,” katanya. Menurutnya, untuk sementara para ABK kedua kapal tersebut dijerat dengan Undang-Undang Pelayaran. “Kita juga belum mengecek berapa taksiran kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini, nanti akan lebih didalami oleh penyidik,” pungkasnya. (mwd/rm)
Aneh, Lulus CPNS 2013 Tapi Tidak Punya NIP BATAM, RAKYAT MEDIA – Tidak adanya kejelasan mengenai Nomor Induk Pegawai (NIP), puluhan guru honorer menggelar aksi demo di kantor Walikota Batam, Senin (18/2/2019). Walaupun sempat ada pertemuan dengan pihak Pemko Batam, namun akhirnya tak ada keputusan yang menyenangkan bagi wakil guru honorer tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam, Rudi tak terlalu mau berkomentar banyak terkait nasib 93 honorer yang lulus CPNS 2013 lalu, namun NIP-nya tak keluar hingga saat ini. Saat ditanyakan perihal aksi demo para guru honorer, Rudi memang sempat menghindar, dan burubaru masuk ke dalam mobilnya. “Saya mau salat Ashar.Saya mau kejar Ashar berjamaah di masjid,”
kata Rudi mengawali kalimatnya, Senin (18/2/2019). Kemudian, ia menerangkan sedikit soal kronologis tes CPNS 2013 lalu. “Supaya kalian tak bingung, waktu itu tesnya terbalik.Tes dulu, baru diperiksa administrasi.Tesnya lulus, administrasi katanya tidak. Makanya (NIP) tak keluar,” ujarnya. Namun Rudi tak punya solusi untuk nasib 93 honorer guru yang masih menunggu kejelasan statusnya ini. “Saya bukan menteri. Keputusannya kan di pusat,” kata Rudi. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir, mengatakan, berkaitan dengan kegiatan K-II di lingkungan Pemko Batam, mereka telah menganggap persoalan itu se-
lesai. “Upaya kami sudah maksimal. Kalau itu dipertanyakan lagi, silakan gunakan jalur yang akan menyelesaikan masalah dan mediasi,” kata Sahir. Dikatakan, ketika pihaknya memproses terkait CPNS, mereka mesti membuka file satu per satu. Dari situ mereka menemukan ada BTL (Berkas Tak Lengkap) dan TMS (Tak Memenuhi Syarat). “Ketika bapak ibu nilai ada indikasi kecurangan, silakan saja.Biar aturan hukum yang menyelesaikannya,” ujarnya. Sayangnya, sejauh ini Walikota Batam tidak mampu memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut untuk memperoleh NIP.Padahal, tenaga mereka masih terus dibutuhkan oleh Pemko Batam hingga saat ini.(rm/rdh)
Pemkab Bintan Akan Gelontorkan Rp14,8 M Untuk Bangun Jembatan BINTAN, RAKYAT MEDIA - Mimpi masyarakat akan pembangunan jembatan di Kampung Belak, Desa Penaga sepertinya akan mulai terealisasi tahun 2019 ini. Bupati Bintan Apri Sujadi menyatakan komitmennya bahwa anggaran realisasi pembangunan jembatan tersebut sudah disiapkan melalui anggaran APBN yang dialokasikan melalui BP Kawasan Bintan. “Jembatan Belak-Kemalai Desa Penaga, akan kita bangun jembatan pada 2019 ini. Anggaran sudah kita siapkan Rp 14,8 miliar melalui APBN di BP Kawasan Bintan,”kata Apri, Senin (18/2/2019). Dikatakannya juga bahwa pembangunan Jembatan Belak-Kemalai, Desa Penaga akan dibangun dengan
KONDISI jembatan kayu di Kampung Belak, Desa Penaga.
bentang sepanjang 20 Meter dan lebar 7 meter ditambah kurang lebih 1 meter untuk bahu kanan dan kiri jembatan. “ Kita tahu, masyarakat di sana sudah lama menantikannya. Dan itu menjadi perhatian kita, bahwa kita terus berusaha menggesa dan mewujudkan mimpi masyarakat
salah satunya dengan menjemput anggaran APBN pusat “ tuntasnya Ditambahkannya juga bahwa dengan terealisasinya jembatan tersebut, bupati mengharapkan hal ini menjadi jawaban atas keluhan masyarakat Kampung Belak-Kemalai yang didiami sekitar 60 Kepala Keluarga
(KK). Pasalnya, jembatan ini menjadi akses utama dan satu-satunya jalan yang menghubungkan RT.006 dan RT.008 Dusun II untuk masyarakat beraktifitas. “Kami berupaya untuk menjangkau semua kebutuhan. Tentu semua itu perlu tahapan proses dan waktu, tahun ini memang jembatan Belak itu menjadi prioritas dan dipastikan akan dibangun,” kata Apri. Pembangunan jembatan ini direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun sekitar bulan Juli setelah pelaksanaan lelang pada Mei atau Juni mendatang. “Sejatinya semua program dan perencanaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Apri. (rm/ mwd)
CMYK
11
GALERI FOTO
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Rapat Dengar Pendapat DPRD Batam Dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Disprindag Kota Batam
PIMPINAN rapat dengar pendapat Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, beserta unsure wakil Ketua I H. Zainal Abidin
MENYANYIKAN lagu indonesia Raya
KETUA DPRD Kota Batam Nuryanto, memimpin rapat
WAKIL KETUA I DPRD Kota Batam H Zainal Abidin dan Iman Sutiawan
KETUA DPRD Kota Batam Nuryanto, mmemberikan kata sambutannya
SEJUMLAH Anggota DPRD Batam yang menghadiri rapat dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kota Batam
SEJUMLAH Anggota DPRD Batam yang menghadiri rapat dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kota Batam
SALAH satu anggota DPRD Kot batam Memberikan hasil rapat
MEMBERIKAN kata sambutan
SUMATERA BARAT
8
Harga: Rp6.500,-
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
12
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu Edisi : # 255 Tahun IV, II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Kegiatan Dinas Kesehatan Sumatera Barat Januari S/D Februari 2019 KEPALA Dinas Kesehatan Sumatera Barat foto bersama
KUNJUNGAN Komisi IX di Provinsi Sumatera 14 Februari 2019, dalam rangka pengawasan penanganan kesehatan Komisi IX DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyatakan, tingginya jumlah perokok di Sumbar merupakan masalah sosial yang harus ditekan. Dihadapan peserta Rakor Dinas Kesehatan se Sumatera Barat.
PETUGAS Dinas Kesehatan Sumbar melakukan pengobatan ke desa desa
DINAS Kesehatan Sumbar melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk warga di Car Free Day (CFD) di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
KEGIATAN Dinas Kesehatan Sumatera Barat, dalam rangka kegiatan olah raga untuk kesehatan.
Dinkes Sumbar Imbau Kabupaten dan Kota Tingkatkan Sosialisasi DBD PADANG, RAKYAT MEDIADinas Kesehatan Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau agar sosialiasi terhadap pencegahan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat lebih ditingkatkan di kabupaten/kota. Pasalnya, saat ini terjadi peningkatan kasus DBD di Sumbar. “Sosialiasi ke masyarakat untuk meningkatkan budaya hidup bersih perlu ditingkatkan.Dinkes kota dan kabupaten harus lebih gencar lagi memberikan edukasi untuk setiap masyarakat peduli dengan kebersihan lingkungan sekitarnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat (Sumbar) Merry Yuliesday, kepada Rakyat Media Kamis (14/ 2/2019) di Padang. Dikatakan Merry, pemberantasan perkembangan nyamuk Aedes Aegypti yang menjadi penyebab DBD tersebut dapat dilakukan di setiap lingkungan. Program Pemberantasan Sarang Nya-
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat
Merry Yuliesday muk (PSN) dengan cara 3M Plus perlu terus maksimal terlaksana. Upaya ini cara pencegahan sejak dini, selain dari fogging yang dilakukan untuk membasmi nyamuk dewasa. “Bagaimana masyarakat dap-
at membersihkan tempat penampungan air secara berkala. Setiap rumah perlu ada Juru Pemantau Jentik (Jumantik).Kemudian, PSN perlu ditingkatkan terutama pada musim penghujan dan pancaroba. Sebab, meningkatnya curah hujan dapat meningkatkan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD ini,” jelasnya. Berdasarkan data dinas kesehatan Sumbar, jumlah kasus DBD di provinsi setempat selama Januari mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat ada 256 kasus yang terjadi, dan satu diantaranya menyebabkan korban meninggal dunia. Padahal pada Desember 2018 terjadi hanya 189 kasus DBD. “Ada tiga daerah tertinggi kasus DBD selama Januari kemarin, Kota Padang ada 58 orang, Pasaman Barat 33 kasus, dan Tanahdatar 24 kasus. Kita berharap pada Februari ini terjadi
penurunan.Masyarakat bisa lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan sekitar,” terangnya. Sementara hingga 12 Februari, Kota Padang masih berada diurutan teratas kasus DBD, dimana 12 kasus, Pariaman sembilan kasus, Kabupaten Solok 8 kasus, sementara Pasaman Barat saat ini terjadi tujuh kasus, dan Tanahdatar terjadi tiga kasus. Merry menyampaikan dengan lingkungan yang bersih, tentunya tempat nyamuk berkembang biak bisa dibasmi. Jika telah ada gejala terjangkit DBD, diharapkan masyarakat dengan cepat bertindak dan melakukan pencegahan. ”Segera ke dokter, dan lakukan pemeriksaan. Budaya hidup bersih perlu ditingkatkan, sebab dengan lingkungan yang bersih, perkembangan jentik nyamuk bisa dicegah, sehingga resiko tertular DBD ini bisa dihindari,” ujarnya. (rm/red).
Wagub Sumbar, Nasrul Abit, Berdialog Dengan Rombongan Komnas HAM Pusat PADANG, RAKYAT MEDIAMasyarakat Sumbar identik masyarakat Minang amat fanatik terhadap agama Islam, karena hampir mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100 persen. Karena sejak dulu, Suku Minangkabau terkenal dengan filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai. Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi tahun 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau, dengan melakukan pembai’ atan di Bukit Marapalam,” papar Nasrul Abit. Wagup Sumbar juga mengatakan, bahwa masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABSSBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang. “Sementara ada daerah lain
WAKIL Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, saat berdialog dengan rombongan Komnas HAM Pusat.
yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam.Ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati Marapam tersebut,” ujarnya. Kemudian untuk permasala-
han LGBT, Wagub menjelaskan, sebanyak 1880 orang menderita penyakit HIV/AIDS di Rumah Sakit M.Jamil Padang dengan menunggu kematian.Ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar. “Kalau ini dibiarkan terus, maka masyarakat Sumbar akan
habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya,” ujarnya. Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, apa ini bisa dikategorikan melanggar kalau pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah anti LGBT ini.”Apa ini akan kita biarkan terus, mau jadi apa nantinya generasi muda kita kalau dibiarkan.Ini menjadi dilema bagi kita semua, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda), aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa,”jelasnya. Akhirnya Wakil Gubernur Nasrul Abit merasa bersyukur, sambil mengucapkan Alhamdulillah, dengan menjabat tangan rombongan Komnas HAM Pusat.”Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini Pemprov bisa menerapkan Perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia,”imbuh dia.(rm/dir)
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr Hj Merry Yuliesday, MARS dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, Adib Alfikri bersama Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan istirahat dan makan bersama di Stand Dinas KesehatanDalam rangka memeriahkan Car Free Day di Jl Khatib Sulaiman
DPRD Sumbar Minta Dinas Kesehatan Rutin Lakukan Foging
Anggota Komisi V DPRD Sumbar,
Sabrana SUMBAR, RAKYAT MEDIA - Menindaklanjuti adanya peningkatan kasus DBD di Kabupaten/Kota di wilayah Sprovinsi Sumatera Barat, yang telah membawa jatuhnya korban jiwa, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana, meminta Dinas Kesehatan agar membuka posko-posko siaga DBD di daerah. Selain itu, Sabrana juga meminta agar Dinas Kesehatan secara rutin melakukan kegiatan pencegahan perkembangbiakan nyamuk, dengan carafoging secara rutin. “Jangan hanya menunggu ada laporan masuk dari masyarakat, baru dilakukan foging. Penyuluhan kepada masyarakat juga harus dilakukan tentang sebab kemunculan DBD.Berkaitan dengan foging, itu tak boleh ada pungutan, kecuali yang mengadakan pihak swasta,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Sabrana juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan.Hal ini bertujuan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab penyakit DBD. Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sum-
bar, Mockhlasin, menuturkan, bahwa DBD adalah penyakit endemik lima tahunan yang ada di Indonesia. Karena penyakit ini sudah ada sebelumnya-sebelumnya dan bisa diprediksi, pihaknya yakin Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki upaya tersendiri untuk penanggulangannya. Dalam hal ini, dirinya mengimbau upaya penanggulangan itu bisa dijalankan dengan maksimal. “Untuk di Provinsi, tak ada alasan penanganan DBD sampai tak maksimal, karena anggaran untuk bidang kesehatan terbilang sudah lebih dari cukup. Dimana setiap tahunnya, anggaran kesehatan Provinsi Sumbar mencapai 15 persen dari total APBD, sedangkan yang diarahkan pusat hanyalah, anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD. Selain pemaksimalan program kegiatan untuk penanganan dan pencegahan, politisi PKS itu juga mengimbau pada masyarakat agar membiasakan budaya hidup sehat dan membuat lingkungan selalu bersih.Sebab DBD identik dengan persoalan kebersihan lingkungan. (rel/humas.dprd/rm)
CMYK
9 KAMIS, 21 - 28 Kamis, FEBRUARI 2019, MINGGU II
21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
13
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 255 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Bawaslu Kepri Jangan Tutup Mata :
Kegiatan Millenial Road Safety Festival Berbau
ZAEROJI PIMPIN KAKANWIL KEMENKUMHAM KEPRI TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Tampuk pimpinan di Kantor Wilayah Kemenkuham Provinsi Kepri berganti. Zaeroji, dilantik menggantikan pejabat lama Bambang Widodo. Pergantian ditandakan dengan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Kepri, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (15/2/2019). Acara sertijab dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto, Gubenur Kepri Nurdin Basirun dan beberapa pejabat daerah lainnya. Bambang mengatakan, Zaeroji merupakan pejabat terbaik di Kemenkumham.”Beliau ini salah satu pejabat terbaik kita, beruntung Kepri mendapatkan beliau,” kata Bambang dalam sambutannya. Ia melanjutkan, sebagai pejabat unggulan diharapkan Zaeroji dapat mengemban tugas dengan sebaik mungkin di wilayah Kemenkuham Kepri. “Semoga Zaeroji dapat melaksanakan tugas seperti yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya,” kata dia. Selain itu Nurdin Basirun mengapresiasi tugas yang sudah dilaksanakan kepala Kemenkuham Kepri yang lama Bambang Widodo.Menurut Nurdin, selama dua tahun menjabat Bambang dapat memperbaiki proses pemeriksaan keimigrasian yang ada di Kepri.”Salah satunya Pelabuhan Bintan Talani,” kata Nurdin. Nurdin juga mengucapkan selamat datang kepada Zaeroji di Provinsi Kepri. (rel/rm)
Robot Karya Anak Bangsa Jadi Perhatian Pameran IT
MAHASISWI berpakaian seragam STT Indonesia
Kampanye Terselubung BATAM, RAKYAT MEDIA Kalau Gubernur Sumut, Jendral Inf (Purn) Edy Ramayadi, berani ambil gebrakan mengajak KPU Sumut, Bawaslu Sumut, Polda Sumut, Kejati Sumut dengan melibatkan Pangdam I/Bukit Barisan telah melakukan kesepakatan kerjasama (MoU) untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2019 sembari mengingatkan aparat agar tidak mengintimidasi masyakarat untuk mendukung salah sato Paslon Capres/Cawapres, bagaimana dengan Provinsi Kepulauan Riau ini? Saat ini, baik KPU, Bawaslu Kepulauan Riau dan Bawaslu Kota Batam sepertinya tidak banyak berbuat untuk mengantisipasi adanya upaya-upaya dukungan kepada salah satu paslon Capres/ Cawapres, baik yang dilakukan pejabat publik, ASN, TNI/Polri dan pejabat lintas sektor lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan Millenial Road Safety Festival yang digarap Polda Kepri yang rencananya akan digelar tanggal 24 Februari 2019 pekan depan di Jalan Engku Putri Batam Center. Belum diketahui dengan pasti, dari mana anggaran pelaksanaan kegiatan ini.Sebab banyak kalangan menilai, tidak mungkin Polda Kepri membuang anggaran untuk kegiatan tersebut tanpa ada dukungan pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana pemenangan Capres Jokowi. Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Pol.Andap Budhi Revianto, melalui Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol.S.Erlangga, Senin (18/2/2019) menjelaskan bahwa kegitan Millenial Road Safety Festival, merupakan upaya Kepolisian dalam mencegah korban laka lantas, khususnya generasi muda. “Sesuai data 56% kasus lakalantas saat ini merupakan usia produktif atau Millenial. Sementa-
SELEBARAN kegiatan Millenial Road Safety Fetival yang diselenggaran Polda Kepri berbau kampanye terselubung
ra penggunaan icon acara Bpk.Ir.H.Joko Widodo, adalah sebagai Presiden RI,” ujar Erlangga singkat menjawab konfirmasi Rakyat Media melalui WhatsApp. Saat ditanyakan kembali apa kaitannya Presiden Joko Widodo dengan kegiatan Millenial Road Safety Festival yang dilaksanakan jajaran Polda, Kabid Humas Polda Kepri itu berkilah bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia. “Kegiatan ini bukan hanya di Kepri, tapi seluruh Indonesia. Pelaksanaan di Provinsi Riau dan Batam serentak tanggal 24 Februari 2019.Sedangkan anggaran keg-
iatan berasal dari DIPA Polri,” ujarnya. Erlangga menjabarkan bahwa berdasarkan data dari WHO, lakalantas merupakan penyebab korban meninggal dunia terbanyak kelima setelah jantung, paru-paru, diabetes dan TBC. Dan amanat UU No.20 Tahun 2009 Pasal (203)pemerintah bertanggungajawab atas keselamatan lalulintas angkutan jalan. “Jadi berdasarkan latarbelakang di atas, menjadi perhatian Bpk.Presiden RI, H.Joko Widodo, untuk keselamatan berlalulintas, khususnya anak-anak usia produktif,” sebutnya.
Begitu juga saat ditanyakan apakah tidak lebih bagus foto Kapolri atau Kapolda Kepri yang dipasang menjadi icon untuk kegiatan kesemalatan berkendara sesuai dengan tupoksinya. Sebab, saat ini masyarakat menilai, selain pemasangan foto Jokowi, tanda garis 3 warna yang ada di tulisan Millenial Road Safety Festival, mengarah kepada 3 partai pendukung Capres No.Urut 01. Erlangga keukeuh jika pemasangan foto Cappres Nomor Urut 01 tidak ada hubungannya dengan kampanye, meski kegiatan yang dilakukan Polda Kepri ini dilaksanakan persis pada saat menjelang Pemilu dan mengapa tidak dari dulu dilaksanakan. “Namanya juga Pak Jokowi kan memang Presiden RI. Jadi kalau perkantoran memasang foto Presiden Jokowi apa itu juga kampanye. Kecuali kita pasang Jokowi dan Makhruf Amin, itu baru kampanye,” elaknya seperti menyembunyikan fakta bahwa pemasangan foto pasangan Presiden dan Wakil Presiden di kantor-kantor pemerintah memang di bawah naungan pemerintah dan secara inrternal. Sementara, masyarakat saat ini sudah memahami bahwa pemasangan foto Jokowi menjadi icon kegiatan itu dirasa aneh, sebab merupakan kegiatan eksternal dan bukan program pemerintah.Sebab, jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan program pemerintah, kenapa hanya memasang foto Jokowi tanpa menyertakan foto Wakil Presiden H.M.Yusuf Kala. Erlangga juga berkilah bahwa penggunaan warna pada garisgaris tulisan Millenial Road Safety Festival tersebut bukan merupakan bagian partai pendukung, melainkan tanda lampu lalulintas. Dari informasi yang diperoleh RAKYAT MEDIA dari rekan-reBersambung ke Hal 14
Nurdin Prihatin Polda Kepri Amankan Mahasiswi Mucikari Prostitusi Online Mahalnya Tiket Pesawat
KEPRI, RAKYAT MEDIA - Prototipe robot yang dipajang pada pameran IT yang diselenggarakan Diskominfo Prov.Kepri menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung. Tidak jarang tingkah laku robot itu mengundang pengunjung dan ingin memperhatikannya lebih dekat. Prototipe itu berasal dari salah satu stand pameran IT Diskominfo Provinsi Kepri pada bagian sudut kanan aula. Stand itu merupakan milik Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Indonesia Tanjungpinang. Beberapa mahasiswi berpakaian seragam STT Indonesia siap melayani pengunjung stand.Satu per satu mereka menjelaskan fungsi prototipe robot yang mereka rancang sendiri.Empat prototipe robot terlihat berjejer di meja stand.Masing-masingnya mempunyai fungsi dalam kehidupan sehari-hari, tentu lebih bisa bekerja cepat dan andal. Beberapa prototipe itu diantaranya, prototipe robot pemadam kebakaran, prototipe automation system street
KEPRI, RAKYAT MEDIA - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin meminta pemerintah pusat memperhatikan polemik harga tiket mahal dan bagasi berbayar. Menurutnya kondisi itu menjadi beban di masyarakat. Nurdin mengatakan, setiap kebijakan seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat agar tidak memberatkan masyarakat. ”Janganlah buat kebijakan membebankan masyarakat seperti ini,” kata Nurdin, belum
Bersambung ke Hal 14
Bersambung ke Hal 14
Gubernur Provinsi Kepri
Nurdin Basirun
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Polda Kepri kembali mengungkap kasus prostitusi online dan berhasil mengamankan seorang mucikari. Pengungkapan kasus prostitusi online ini berhasil diungkap Ditreskrimsus melalui Subdit V Cybercrime Polda Kepri. Hal itu disampaikan saat ekspos yang digelar Polda Kepri. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S. Erlangga yang memimpin ekspos mengatakan, penangkapan ini dilakukan pada 8 Januari 2019 lalu.”Kita amankan satu tersangka berinisal M ini.Namun penangkapan ini bukan di Batam, tapi di Karawang, Jabar,” kata Ko-
MAHASISWI mucikari prostitusi online, M, saat digiring petugas.
mbes Pol S Erlangga, Jumat (15/02/2019). Dijelaskannya, tersangka ini mengendalikan dari Karawang, dengan sebuah media
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
sosial bernama Wechat. Polres Tanjungpinang meringkus seorang mucikari prosBersambung ke Hal 14
SAMBUNGAN
14
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
DLH Bengkalis Bentuk Satgas Patroli Sampah
CAMAT Kecamatan Mandau, Riki Hardi saat mengikuti Musrembang
MANDAU, RAKYAT MEDIA - Siap-siap dan jangan kaget jika sewaktu-waktu anda tertangkap pasukan khusus berpatroli, kemudian menegur dan menasehati jika ketahuan atau ketangkap basah membuang sampah sembarangan. Pasukan khusus tersebut adalah Satuan Tugas (Satgas) Sampah yang dibentuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis yang bertugas akan berpatroli di pasar, pertokoan dan bahkan perumahan warga. Jumlah Satgas Sampah dari DLH ini sebanyak 33 personil yang tersebar di Ibu Kota Kecamatan, yakni Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bengkalis. Terbanyak jumlah Satgas Sampah berada di Duri, yakni sebanyak 20 orang, Pinggir 5 orang dan Bengkalis 8 orang. “Insya-Allah mulai bulan
Februari 2019 ini, Satgas Sampah ini mulai bertugas berpatroli ke pasar, pertokoan dan perumahan warga.Untuk sementara sifatnya melalui pendekatan persuasif,” ungkap Kepala DLH Arman AA, saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mandau, Rabu (13/2/2019) di Gedung Bathin Betuah, Kantor Camat Mandau. Lebih lanjut Arman mengatakan, keberadaan Satgas Sampah ini, belum familiar di masyarakat, makanya tahap pertama gencar melakukan sosialisasi. Setiap Satgas Sampah menemukan atau menangkap warga yang membuang sampah sembarangan, saat ini sanksinya hanya diberi teguran dan nasehat. Agar masyarakat tidak
Pasar Malam Kota Lama Resmi Dibuka Maret TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menargetkan pasar malam yang akan digelar setiap malam Minggu di pusat Kota Lama, Tanjungpinang mulai berlangsung pada Maret mendatang. Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan, pelaksanaan pasar malam Minggu di Kota Lama saat ini masih dalam menentukan konsep pelaksanaannya. ”Kita meneruskan keberhasilan pasar malam Imlek kemarin, kunjungannya luar biasa setiap malam.Tapi saat ini masih kami konsep dulu dari sebelah mana dimulai,” kata Syahrul, Kamis (14/2/2019).
Wali Kota Tanjungpinang
Syahrul Ia menuturkan, pelaksanaan pasar malam tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian di daerah kawasan Kota Lama. ”Dulu di kawasan Kota Lama itu merupakan pusat perdagangan, nah kita kembalikan seperti dulu,” ujarnya. Syahrul mengatakan,
Robot Karya light, prototipe robot pemindah barang, dan prototipe IoT kendali lampu. Setiap robot bekerja dengan kegunaannya masing-masing. Seperti prototipe robot automation system street lights (lampu jalan).Robot ini dirancang berfungsi menghidupkan lampu jalan di jembatan dengan sistem otomatis. Sistem itu memanfaatkan sensor getaran di jembatan. Jadi ketika mobil melintas lampu jalan hidup dengan sendirinya. Begitu juga ketika mobil meninggalkan jembatan lampu akan mati dengan sendirinya. “Ini kita rancang memang untuk difungsikan di jembatan yang sepi dan sunyi,” kata Muhammad Farid Hasymi salah seorang mahasiswa perakit prototipe itu. Begitu juga dengan prototipe robot pemadam kebakaran. Robot satu ini terlihat seperti mobil pemadam kebakaran (damkar) biasanya. Namun pada bagian depan mobil berjejer alat sensor panas atau api. Ketika ada sensor berfungsi kipas pada bagian atas mobil akan menyala dengan sendirinya,
Sambungan Hal. 13
siap memadamkan kobaran api. Mobil pemadam kebakaran ini tidak memanfaatkan petugas ataupun sopir.Robot dioperasikan mengunakan kontrol pengendali (remote control).”Ini sudah bisa dibuat secara realnya, dan dapat digunakan,” ujar mahasiswa yang sering disapa Pandu itu. Tidak hanya itu, ada juga prototipe robot menghidupkan dan mematikan lampu mengunakan aplikasi smartphone. Pengguna tidak perlu menekan tombol atau seperti biasanya, cukup mematikan dengan smartphone. Satu lagi, Pandu dan mahasiswa lainnya juga menampilkan prototipe robot pemindah barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat ini berbentuk seperti pengangkut barang seperti biasanya, tetapi dikendalikan menggunakan kontrol pengendali. Beberapa prototipe tersebut tidak jarang mengundang decak kagum pengunjung pameran IT. Beberapa orang mencoba mendekati stand STT Tanjungpinang. Beberapa prototipe yang
Nurdin Prihatin lama ini. Ia melanjutkan, salah satu yang terbebani adalah usaha kecil menengah oleh-oleh yang mengalami penurunan pendapatan mereka. “Masak iya ada penjual oleh-oleh sudah capek membuat tidak ada yang beli,” kata dia. Ia meminta, pemerintah meninjau kembali apa sebenarnya yang terjadi terkait
masalah itu. Apalagi hal tersebut akan berdampak cukup buruk kepada kunjungan pariwisata Provinsi Kepri. “Ya kita minta pemerintah meninjau kembali hal ini, dan mencarikan solusi,” kata Nurdin. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar, mengatakan, polemik
Polda Kepri titusi online.Diketahui, mucikari tersebut adalah M, seorang oknum mahasiswi di Tanjungpinang.Perempuan berusia 19 tahun ini diringkus Satreskrim Polres Tanjungpinang di salah satu rumah kos pada Rabu (13/2/ 2019) malam. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Ali menuturkan, terungkap kasus prostitusi online ini setelah Satreskrim Polres Tanjungpinang mendapat laporan kasus pencabulan
lokasi Kota Lama sangat strategis untuk dijadikan pusat kuliner, sebab berdekatan dengan pelabuhan Sri Bintan Pura dan Perhotelan. ”Kalau kita lihat malam disana sepi, nah kalau pasar malam ini nanti, para wisatawan yang menginap di hotel berdekatan dengan pelabuhan tentunya bisa berbelanja,” sebutnya. Selain itu, Syahrul mengajak masyarakat di kawasan Kota Lama untuk bersama membuka pertokoan hingga sampai malam hari.”Insya Allah kalau sudah buka toko hingga malam, pasti ada pengunjung, ntah mau beli baju dan lainnya,” ucapnya. (red/ rm)
dirancang tidak hanya ditunjukan di beberapa pameran IT.Tetapi juga pernah meraih juara dua tingkat nasional. Perlombaan itu diikuti seluruh pengiat IT di seluruh Indonesia.”Waktu itu kita pernah juara dua nasional, itu robot pemadam kebakaran ini,” ujar Hendi Setiawan, salah seorang dosen STT Tanjungpinang.Handi mengatakan, saat ini mahasiswa STT Tanjungpinang sudah memiliki puluhan prototipe. ”Dulu pernah dilihat gubernur tetapi belum bisa digunakan secara nyata,” katanya. Handi melanjutkan, tidak hanya membuat prototipe dalam bentuk robot beberapa mahasiswa STT Tanjungpinang juga merancang aplikasi untuk ujian di kampus mereka.”Itu sudah digunakan, seperti ada namanya e-vote, aplikasi ujian akhir online disebut SiUAS,” kata Handi. Handi maupun beberapa mahasiswanya berharap prototipe ini tidak hanya digunakan ketika pameran saja. Tetapi menjadi perhatian pemerintah untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari.(rel/bn/rm) Sambungan Hal. 13
harga tiket mahal dan bagasi berbayar adalah hal buruk yang terjadi untuk pariwisata Kepri. “Kita sudah dapatkan angkanya, semuanya tergerus, baik oleh-oleh, pembatalan booking travel dan lainnya,” kata dia. Ia pun sudah menyampaikan surat kepada pemerintah pusat untuk mencarikan solusi tersebut.(red/rm) Sambungan Hal. 13
anak di bawah umur. ”Awalnya ada orang tua melaporkan ke kami bahwa anaknya menjadi korban pencabulan,” kata Efendri, Jumat (15/2/2019). Dia menyebutkan, setelah melakukan penyelidikan ternyata seorang pelajar bernama Bunga (nama samaranred) itu disuruh temannya untuk melayani pria berusia 41 tahun. “Mahasiswi berinisial M itu menghubungi Bunga untuk mendatangi seorang pria
di kamar Hotel BBR Tanjungpinang,” sebutnya. Setelah tiba di kamar Hotel BBR, Bunga disuruh melayani hubungan badan dengan pria berinisial H dengan tarif sebesar Rp 1 juta. ”Pelaku H sudah kami tangkap dan pelaku yang menyuruh berinisial M juga sudah,” jelasnya. Kedua pelaku dijerat pasal 81 UU Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau juncto pasal 56 KHUP.(red/rm)
terkejut dengan keberadaan Satgas Sampah ini, Kepala DLH mohon bantuan kepada Lurah dan Kepala Desa serta stakeholder agar lebih gencar melakukan sosialisasi. Hal ini penting dilakukan, agar keberadaan Satgas Sampah jangan sampai malah menimbulkan kesalahfahaman warga di lapangan. Menurut Arman, pihaknya juga telah memberi tahu pihakpihak perusahaan, khususnya di Kecamatan Mandau dan Pinggir, untuk ikut menyukseskan program bersih-bersih lingkungan ini. Terutama kawasan yang berada di depan kantor dan perusahaan, agar tetap menjaga kebersihan. Setelah dilakukan pendekatan dan sosialsiasi, kedepan kata Arman, Satgas Sampah ini akan melakukan tindakan tegas terhadap warga yang melang-
gar ketentuan, karena membuang sampah sembarangan. Sanksinya bisa dalam bentuk denda dalam jumlah besar. Untuk mewujudkan lingkungan bersih di Kota Duri, Kecamatan Mandau, pada tahun 2019 pihak DLH Kabupaten Bengkalis menyiapkan tong sampah sebanyak 100 unit. Langkah ini untuk mengurangi sampah di Duri. Menurut Arman salah satu cara untuk mengurangi sampah, selain menyiapkan sarana prasarana pendukung, juga membangkitkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Misalnya dengan cara menabung sampah di Bank Sampah yang ada di Kecamatan Mandau. Sejauh ini, kata Arman, di pusat Kota Bengkalis, kebiasaan menabung Bank Sampah sudah berjalan. Terlebih bagi
kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup DLH. Setiap hari Selasa dianjurkan membawa sampah ke kantor untuk disetorkan ke Bank Sampah. Untuk itu, Kepala DLH menyarankan kepada masyarakat kota Duri, Kecamatan Mandau untuk membiasakan menabung sampah di Bank Sampah. Karena dengan menabung sampah, selain akan mengurangi sampah, juga akan menambah pundi-pundi ekonomi. “Kalau di Surabaya, warga naik bus membayar dengan uang sampah. Kita harapkan di Duri ini, warga bisa menabung sampah, untuk bayar listrik dan lainnya,” ungkapnya. Lebih lanjut, dijelaskan Arman, potensi pendapatan retribusi sampah di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, pada tahun 2018 mencapai Rp500 juta lebih. (ind/rm)
ATB Belum Bayar Hutang ke Provinsi Kepri Rp39,9 M TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Sepertinya pihak PT.Adhya Tirta Batam (ATB) masih belum membayar hutang Nilai Pajak Air Permukaan atas temuan BKP senilai Rp39,9 miliar. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, menyesalkan PT Adhya Tirta Batam (ATB) tak kunjung membayar piutang Nilai Pajak Air Permukaan (NPAP) ke-
pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 39,9 miliar. Rudy Chua mendesak agar pemerintah Provinsi Kepri terus menagih piutang itu ke PT ATB, sebab itu menjadi temuan oleh BPK sudah kewajiban untuk ditagih. “Kita berharap ATB mentaati ya, kan ATB ini bukan perusahaan negara, tapi perusahaan Swasta, apa bedanya dengan perusahaan
lain, ia boleh tak membayar pajak,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua kepada Batamnews.co.id, Senin (15/10/2018). Ia minta PT ATB tetap membayarkan piutang, sebab tak ada alasan untuk tidak membayar. Saat ini katanya, penagihan pajak itu masih dalam negosiasi. “Sudah dilakukan, tapi ATB melakukan negosiasi, kita
Kegiatan Millenial kan media yang meliput kegiatan Millenial Road Safety Festival yang diselenggarakan Polda atau Polres di masing-masing wilayah mengatakan tidak ada pemasangan foto Capres No Urut 01 baik di baliho, spanduk atau brosur. Sangat aneh, sebab hanya di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam, kegiatan Millenial Safety Road Festival yang menggunakan foto Jokowi sebagai icon kegiatan dan baru di Batam ini ada kegiatan yang menggratiskan perpanjangan SIM A dan SIM C. Mayoritas kegiatan Millenial Safety Road Fetival ini yang dilaksankan di berbagai daerah di Indonesia, hanya memasang foto pimpinan Polda/Polres berpasangan dengan personil Sat Lantas sesuai tupoksi Polri. Sekedar diketahui, dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelas disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa : (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Menanggapi hal tersebut, salah seorang sumber media ini yang memiliki akses dengan para petinggi di Polda Kepri menjelaskan bahwa anggaran kegiatan ini diduga diperoleh dari pengusahapengusaha dan pejabat publik serta partai pendukung Capres No.Urut 01, serta menjadikan Polri sebagai tameng pelaksana untuk menghindari kecurigaan masyarakat. “Lihat 3 warna garis pada tulisan kegiatan Millenial Safety Festifal serta tulisan Relasi yang juga tediri dari 3 warna yang notabene merupakan warna partai besar pendukung Paslon Capres No.Urut.01, serta tanda 3 bintang. Semua orang sudah mengerti dengan diadakannya kegiatan ini, Polri khususnya di Kepri dituding sudah menunjukkan ketidaknetralan dalam menyongsong kegiatan Pemilu Presiden 2019,” ujar sumber yang wanti-wanti minta namanya tidak disebutkan
dalam pemberitaan. Tapi sayang, Polda Kepri menjawab tantangan tersebut meski dengan syarat tetap memajangkan foto Jokowi sebagai icon kegiatan. Padahal kendaraan sepeda motor yang dikendarai Capres No.Urut 01 ini, kondisi fisiknya sudah berubah dari aslinya dan pemasangan kaca spion serta posisi pemasangan plat nomor polisinya sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan standart UU Lalulintas. Untuk menarik minat masyarakat, selain memamerkan salah satu foto Capres Jokowi, Polda Kepri akan menghibur masyarakat dengan atraksi terjun payung, menari kolosal Maumere dan membagi-bagikan hadiah doorprize menarik, perpanjangan SIM A dan SIM C gratis serta banyak hadiah hiburan menarik lainnya. Dengan terang-terangan, pihak Polda Kepri memasang foto Capres Jokowi sebagai icon dalam kegiatan tersebut. Sehingga hal ini menjadi tandatanya masyarakat Kepri, apa hubungannya pemasangan Capres Jokowi dengan kegiatan Millenial Safety Festival yang akan dilaksanakan Polda Kepri? “Ini sudah jelas ada kaitannya dengan ketidaknetralan Polri, khususnya Polda Kepri beserta jajarannya untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan Capres.Ini jelas tidak boleh.Ini melanggar UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri.Apa hubungannya foto Jokowi dengan kegiatan itu,” ujar salah seorang anggota Bawaslu Sumut sembariminta agar namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan, saat dikirimkan foto kegiatan yang dilakukan Polda Kepri itu meski tanpa pertanyaan apapun sebelumnya. “Tolong ya jangan menyebut nama dan atau pun identitas saya. Karena wilayah Kepri bukan domain saya atau bukan wilayah kerja saya. Tapi yang jelas, itu merupakan pelanggaran berat karena Polri, khususnya Polda Kepri, terlihat tidak netral dan seolah-olah menjadi Tim Sukses bayangan Capres No.Urut 01,” tambahnya lagi sembari menyarankan untuk mengkonfirmasi Ketua Bawaslu setempat. Sekedar diketahui, dalam Pasal 280 UU No.17 Tahun 2017 tentang Larangan Kampanye Ayat (2) huruf g menyebutkan Pelaksana dan/ atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan anggota TNI dan Polri.
ANGGOTA Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua
tunggu negosiasi itu,” ujarnya. (red/rm). Sambungan Hal.14
Sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin, telah mengeluarkan 13 poin pedoman netralitas polisi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pedoman tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri. Selain itu dalam Ayat 3 menyebutkan bahwa Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. Juga disebutkan dalam Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada Ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I dan huruf j dan Ayat (2), merupakan tindak pidana Pemilu. “Benar itu untuk internal Polri.Itu untuk menjamin netralitas anggota,” ujar Martuani saat dikonfirmasi wartawan dari berbagai media di Jakarta, Selasa (16/1/ 2018), lalu. Sikap netralitas Polri, kata dia, bersikap wajib untuk seluruh anggota Polri. Anggota Polri dilarang terlibat langsung dalam politik praktis. Siapa pun yang melanggar, akan diberi sanksi. “Sanksinya adalah disiplin atau kode etik,” ucap Martuani. Hanya saja mantan Kapolda Papua Barat itu enggan menjelaskan lebih detil mengenai sanksi yang bakal diberikan kepada anggota yang melanggar. Berikut ini 13 poin pedoman netralitas Polri pada ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019: 1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/ wakil kepala daerah/caleg. 2. Dilarang menerima/ meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada. 3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon. 4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas. 5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/ foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial. 6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal
pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. 7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilukada. 8. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg di dalam Pemilu/Pemilukada. 9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada. 10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye. 11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput. 12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pemilukada. 13. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewanti-wanti anggotanya untuk tetap menjaga netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dia tak segan menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti tidak netral pada Pemilu 2019.”Sama kaya Pilkada sudah mengeluarkan maklumat (pedoman netralitas anggota PolriTNI), Panglima TNI juga mengeluarkan.Ada sanksinya,” ujar Tito saat menghadiri Rakor Pengamanan Pemilu 2019 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Untuk mewujudkan netralitas Polri, Tito bahkan melarang anggotanya berfoto bersama calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon anggota legislatif. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas hingga pemecatan pun menantinya.”Tidak boleh berfoto dengan paslon (pasangan calon), ikut dalam kampanye dan lain-lain. Sanksinya bisa mulai dari teguran, demosi, sampai dipecat,” ucap Tito saat itu. (rm/ redaksi)
CMYK
15
BINTAN-TANJUNGPINANG
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Tambang Pasir Ilegal di Bintan Bebas Beroperasi BINTAN, RAKYAT MEDIA-Sktifitas tambang pasir di wilayah Kabupaten Bintan bebas beroprasi meski tidak memiliki izin resmi. Masyarakat minta penagak hukum segera usut tuntas pelaku usaha galian pasir tersebut. Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, ada beberapa titik yang menjadi aktivitas tambang pasir. Antaranya di Kecamatan Gunung Kijang, Kelurahan Kawal dan Desa Pengunjan. Seperti di Kawal Kecamatan Gunung Kijang, belakangan diketahui aktivitas tersebut didalangi salah satu pengusa yang berdomisili di Tanjungpinang berinsial R. Pasir yang ditambang, tidak hanya dijual ke perorangan,
TAMBANG pasir illegal di wilayah Kabupaten Bintan
Kanwil Kemenkumham dan Polda Kepri Teken Perjanjian Kerjasama TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Polda Kepridan kanwil Kemenkumham Kepri menandatangani perjanjian kerjasama tentang peningkatan tugas dan fungsi Kepolisian dan Pemasyarakatan keimigrasian dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara kepolisian daerah dengan Kemenkumham dalam hal pelayanan hukum terpadu serta penegakan hukum. “Ruang lingkup dimana beberapa yang diawasi di antaranya pengawasan orang asing, pencegahan narkotika, patroli sambang, penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, meningkatkan keterampilan dan penyuluhan hukum hak asasi manusia,” kata Bambang Widodo kepala kanwil Kemenkumham Kepri di Kantornya Senggarang, Tanjungpinang, Rabu (13/2). Salah satunya dalam hal pencegahan narkotika, Polisi bersama-sama dan petugas Pemasyarakatan serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan masuknya pengunjung pada lembaga pemasyarakatan di rumah tahanan.Kemudian Polisi menginformasikan kepada petugas Pemasyarakatan apabila terdapat pengunjung yang melakukan percobaan memasukkan narkotika ke dalam Lapas maupun rutan
pala Rutan dan dapat diperpanjang melalui permohonan kembali dengan mencantumkan alasan peminjaman sesuai dengan kebutuhan,” katanya. Peminjaman warga binaan dapat dipindahkan sementara ke Lapas maupun Rutan negara tempat pemeriksaan dilakukan. Kemudian dalam hal tertentu dan keadaan mendesak guna kepentingan penyidikan kepolisian setempat dapat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan maupun hutan dengan memperhatikan situasi keamanan. Sampai saat ini setelah dilakukan MoU, Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto dan kepala Kemenkumham masih melaksanakan diskusi di Kanwil Kemenkumham Kepri di Senggarang, Tanjungpingpinang. (rm/red).
Pelabuhan Seri Kuala Tanjung Terlantar
Habiskan Miliaran Rupiah Cuma Jadi Lokasi Mancing LOBAM, RAKYAT MEDIA - Kondisi Pelabuhan Seri Kuala Tanjung yang berada di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam kian memprihatinkan. Sebab sejak diresmikan 9 Februari 2011 lalu pelabuhan transit tersebut tak kunjung dioperasikan. Bahkan 2016 lalu, pelabuhan ini sempat diwacanakan Pemkab Bintan sebagai pelabuhan bongkar muat. Namun wacana itu tak kunjung terealisasi hingga saat ini sehingga lambat laun beberapa bagian bangunan rusak akibat tak terurus. Seperti atap pelabuhan yang sudah banyak berkarat dan rusak dihempas angin serta bagian lainnya. Meskipun demikian, pelabuhan seharga miliaran rupiah yang terbengkalai selama 8 tahun itu kini menjadi lokasi favorit bagi masyarakat yang hobi memancing di Kabupaten Bintan. Yendri, salah satu mancing mania asal Tanjungpinang mengaku suasana di
pelabuhan itu sangat sepi dan tidak ada aktivitas apapun. Sehingga sangat tepat untuk dijadikan lokasi pemancingan. ”Pelabuhan ini termasuk lokasi pemancingan seharga miliaran rupiah. Satu lagi di Dompak,” ujar bapak satu anak ini sambil tertawa, Sabtu (16/2/2019). Memang sangat disayangkan pelabuhan ini tidak dioperasikan.Karena pem-
duksi pasir yang keluar selama ini dari Bintan adalah ilegal. “Sampai saat ini, Distamben Kepri tidak pernah mengeluarkan izin tambang pasir darat di Bintan. Jadi kalau ada aktivitas penambangan di sana itu semua ilegal. Kita minta aparat penegak hukum menangkap dan tidak membekingi,” ujar Amjon pada wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Senin (6/8/2018). Amjon menambahkan, hingga saat ini sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bintan, tidak pernah ada dan dipungut Pemerintah Provinsi Kepri. Demikian juga dana retribusi dari pengurusan izin perusahan pertambangan itu.(rm/ferianda)
900 Pembalap Sepeda Amatir Akan Ramaikan Tour de Bintan
KAPOLDA Kepri dan Kanwil Kemenkumham Kepri
rumah detensi dan community house bagi imigran ilegal.”Dalam hal tertentu polisi dapat melakukan tindakan hukum terhadap pengunjung dan petugas yang terlibat,” ungkap Sementara itu dalam rangka Penegakan hukum, salah satunya tentang peminjaman tahanan.Dalam isi kerjasama, Polisi dapat mengajukan permohonan kepada Kemenkumham terkait peminjaman warga binaan dengan ketentuan peminjaman warga binaan dilaksanakan dalam rangka menyerahkan berkas perkara. Selain itu untuk kepentingan rekonstruksi, pemeriksaan perkara baru, pemeriksaan di sidang pengadilan atau dalam hal diperlukan sebagai saksi atau pengembangan perkara lain. ”Peminjaman warga binaan wajib dilengkapi dengan izin tertulis dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dan ke-
adapula yang dijual ke resort-resort di Bintan. “Mereka jual ke resort, katanya udah kontrak.Jadi harus kirim pasir terus kesana,” kata salah seorang yang ditemui di Kawal, Kamis (14/2/2019). Sebelumnya, Kepala dinas Pertambangan dan Energi ESDM Provinsi Kepri Amjon, meninta aparat penegak hukum menindak tegas dan tidak mendekingi tambang pasir darat ilegal di sejumlah tempat di Kabupaten Bintan. Menurutnya, berdasarkan data hingga saat ini tidak satu perusahaan pun yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir darat di Kabupaten Bintan.Sehingga, dipastikan apabila ada pro-
bangunannya sangat cumacuma dan sudah mumbazir uang negara.Namun sebaliknya karena tidak adanya aktivitas hilir mudik transportasi, kondisi lautnya tidak terganggu dan tenang sehingga banyak ikan-ikan berkeliaran di seputar pelabuhan. ”Pernah dapat Ikan Kerapu, Ikan Merah dan banyak lagi lah,” katanya. (red/ rm)
(FOTO/IST)
PINTU masuk menuju Pelabuhan Seri Kuala Tanjung Bintan.
BINTAN, RAKYAT MEDIA - Tour de Bintan hingga penyelenggaraan pada 2019 ini sudah masuk dalam agenda olahraga bersepeda internasional. “Tahun ini, Tour de Bintan kembali menjadi kualifikasi kejuaraan dunia UCI (Union Cycliste Internationale) Gran Fondo,” kata CEO MetaSport Nathalie Marquet, penyelenggara kegiatan tahunan ini pada Selasa (12/2). Sejatinya, kegiatan ini sudah berlangsung hingga kali sembilan sekarang. “Tiga tahun berturut-turut sebelumnya, kegiatan ini masuk ke kejuaraan dunia tersebut,” imbuh Nathalie. Dalam kesempatan itu, Nathalie yang ditemani oleh General Manager PT Bintan Resort Cakrawala Abdul Wahab, Senior General Affair Manager Bintan Lagoon Resort Dedi Hariady, Staf Ahli Bidang Multikultural Kementrian Pariwisata RI Esthy Reko Astuti, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Wan Rudy Iskandar mengatakan, Tour de Bintan 2019 berlangsung pada 2931 Maret. Tercatat ada tujuh pilihan lomba bagi pesepeda semua tingkatan baik kompetisi maupun nonkompetisi.Dua dari tujuh pilihan tersebut adalah kualifikasi kejuaraan dunia 2019 di Polandia.Yang pertama adalah Individual Time Trial berjarak 17 kilometer. “Ini dimainkan pada Jumat (29/3/2019) siang,” kata
Abdul Wahab.Yang kedua adalah Gran Fondo Classic berjarak 144 kilometer yang dimainkan pada Sabtu (30/ 3/2019) pagi.”Jarak ini mulai dari Bintan Resort ke ibu kota Tanjung Pinang,” imbuh Wahab. Sementara, kegiatan yang termasuk dalam agenda olahraga pariwisata ini mematok target 1.800 pengunjung. Dari jumlah itu, ada 1.200 pesepeda dari 23 negara yang mewakili 42 kewarganegaraan. Lomba balap sepeda amatir Tour de Bintan akan kembali digelar pada 2019. Ajang ini akan dihelat 29-31 Maret mendatang di Bintan, Kepri. Ajang ini menarik untuk diikuti karena bakal menjadi salah satu lomba kualifikasi bagi para pembalap amatir untuk tampil di UCI Gran Fondo World Championship di Polandia. Tour de Bintan akan diawali dengan lomba kategori individual time trial yang berjarak 17 km di Lagoi Bay, area Bintan Resorts. Kemudian, di hari kedua dilanjutkan dengan kategori Grand Fondo Classic yang menempuh 144.Di hari ketiga, perlombaan start dan finis di Bintan Lagoon Resort. CEO dari Tour de Bintan, Nathalie Marquet, mengatakan balapan itu istimewa karena menjadi salah satu dari 21 seri di dunia yang menjadi kualifikasi ke Seri Dunia UCI Gran Frondo di Polandia. “Tahun lalu, kami mengikutsertakan sekitar 1.100
CEO MetaSport Nathalie Marquet, penyelenggara kegiatan tahunan ini.
peserta. Tahun ini kami menargetkan 1.200 pembalap dari 23 negara. Saat ini, sudah ada 900 pembalap mendaftar,” katanya, saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (12/2). Dalam lomba ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan menyebutkan bakal menyedot lebih dari 3.000 wisatawan domestik karena bukan hanya pembalap yang hadir, tapi juga beserta keluarganya. “Jadi, nanti harapan kami bisa mendongkrak wisatawan atang. Ini adalah konsep olahraga yang bertemu dengan hiburan dan juga liburan,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Rudy Iskandar Nantinya, para peserta bakal memperebutkan tiket UCI Gran Fondo World Championship 2019 di Polandia. Silakan catat tanggal penyelenggaraannya yakni 29 Maret 2019 – 31 Maret 2019, di Bintan Lagoon Resort.
Target Tahun ini, menurut informasi dari Meta Sport, ada target 2.000 wisatawan yang datang ke Tour de Bintan 2019. Lantas, ada tiga negara yang kian sering mencatatkan makin banyak pesepedanya ke acara ini yakni Inggris, Jepang, dan Australia. Untuk tahun ini, Tour de Bintan terbagi atas lima kategori. Pertama adalah Individual Time Trial 17 Kilometer pada 29 Maret 2019. Kedua, pada 30 Maret 2019, Kategori Gran Fondo Classic 140 Kilometer. Ketiga, pada 30 Maret 2019 pula, Gran Fondo Challenge 82 Kilometer. Seluruh kegiatan pertama hingga ketiga berlokasi di area Terminal Simpang Lagoi. Selanjutnya, kategori keempat dan kelima adalah Kategori Gran Fondo Century 108 Kilometer dan Gran Fondo Discovery 55 Kilometer pada 31 Maret 2019 di kawasan Bintan Lagoon Resorts. (ril/ferinda/rm)
Polisi Amankan Pria Terkait Penemuan Kerangka di Septic Tank TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Polisi dikabarkan menangkap seorang pria usai menguak indikasi pembunuhan di Batu 8 Atas Tanjungpinang. Penangkapan pria ini pasca ditemukannya kerangka manusia di ruang septic tank rumah kosong di Jalan Menur, Gang Juang nomor 15 C, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang ,Jumat (15/2/ 2019) lalu. Usai dilakukan pemeriksaan oleh timforensik,kerangka tersebut terindikasi merupakan korban pembunuhan. Ada beberapa jejak penganiayaan di bagian dada dan kepala.Sementara posisi kaki terikat.Polisi sempat melakukan penyisiran ulang dan menemukan beberapa bagian kerangka lainnya. Beberapa hari berselang, seorang pria diamankan aparat.”Satu orang orang pria diamankan.Dia memakai kaos oblong warna biru tua,” ujar warga yang mengetahui penangkapan pria yang diduga tersangka pembunuhan tersebut, Minggu (17/2/2019). Ada dugaan pria tersebut bertanggung jawab atas penemuan kerangka ini.Kendati demikian, belum ada keterangan resmi dari Polres Tanjungpinang. Penemuan kerangka ini dikaitkan dengan hilangnya seorang purnawirawan TNI AL, Arnold Tam-
bunan sekitar 6 bulan lalu. Rumah kosong itu milik M Rasyid, yang sempat diperiksa Polisi sebagai saksi atas hilangnya Arnold. Namun Rasyid waktu itu kecelakaan saat akan menyeberang jalan usai diperiksa atas hilangnya Arnold. Ia meninggal dunia dalam insiden itu. Dikabarkan antara Rasyid an Arnold punya hutang-piutang.Arnold pun terakhir pamit dengan keluarga dari rumah untuk menagih hutang ke rumah Rasyid di Batu 8 tersebut. Bapak bilang sama mama mau pergi ke rumah di Kilometer 8, namun setelah itu tak ada kabar,” kata Marta, putri sulung Arnold. Sehingga, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, Polisi mengembangkan kasusnya sehingga berhasil membekuk seorang pria yang identitasnya sampai Minggu sore belum diketahui. Titik terang kasus hilang Arnold Tambunan, seorang pensiunan TNI AL seakan mulai terang. Ada indikasi ia dibunuh secara sadis dan mayatnya disembunyikan di dalam ruang septic tank, pada rumah kosong di Jalan Menur, Batu 8 Atas, Kota Tanjungpinang, Kepri. Satreskrim Polres Tanjungpinang sudah memintai keterangan saksisaksi.Begitu juga dengan istri Arnold.Nawati (57) wanita paruh baya ini yakin betul, kerangka itu adalah jas-
ad suaminya. Ciri-ciri dan postur badan menurutnya persis. Apalagi lagi baju kemeja kotak-kotak yang dikenakan suaminya dikenali betul oleh wanita paruh baya itu.”Dari bajunya itu, betul suami saya,” sebutnya sambil meninggalkan halaman parkir Polres Tanjungpinang. Sebelumnya Tulang belulang manusia ditemukan di rumah kosong, Jl Menur Nomor 15 C, Batu 8 Atas, Tanjungpinang, Jumat (15/2/2019).Dikabarkan penemuan ini saat polisi melakukan penyelidikan hilangnya Arnold. Berdasarkan hasil autopsi tim forensik Polda Kepri, terindikasi ada aroma pembunuhan. Ada beberapa tanda kekerasan ditemukan.Kendati kerangka itu belum dipastikan identitasnya sebelumnya.”Diduga ada kekerasan. Pertama pada tengkorak kepala bagian belakang,” kata Dr Agung salah satu tim dokter forensik Polda Kepri, Sabtu (16/2/2019). Ia menuturkan, selain di bagian kepala ada juga tanda kekerasan bekas pukulan di tulang hidung pipi kiri dan rahang bawah patah.”Hampir seluruh rongga dada patah,” ujarnya. Selain tanda kekerasan, pihak kepolisian juga menemukan tali yang digunakan untuk mengikat kaki korban.”Kedua kaki terikat dengan tali,”sebutnya. (rm/red)
GALERI FOTO
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
KOMISI III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.
16
KETUA Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho bersama anggota dalam pertemuan dengan ke Bappenas
Komisi III DPRD Kepri Konsultasi ke Bappenas Minta Pemerintah Fokus dan Perhatikan Kepri
TANJUNGINANG - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Dalam konsultasinya Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau. “Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi. Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar. “Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang dari pria yang kerap disapa Mas Iik. Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar. Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri. “Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah. Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T. Bagaimana caranya agar Kepri bisa
ROMBONGAN Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama dalam kunjungan konsultasi ke Bappenas
mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah. Anggota Komisi III Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri. “Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususn-
ya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal. Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 persen laut dan merupakan wilayah 3T. Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya. “Provinsi jangan lupa di Kepri ada
BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin. Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai. “Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan
lain-lain,” terang Erwin. Terakhir dia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan banyak proyek pemerintah pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna. “Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat design Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar.” tambahnya. Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin.(*)
KONSULTASI DPRD Kepri ke Bappenas.
KONSULTASI DPRD Kepri ke Bappenas
KOMISI III DPRD Kepri Minta Bappenas RI Prioritas Anggaran Pembangan di Kepri.
PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas.
SUASANA saat Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas.
PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas
CMYK
17
LINGGA-KARIMUN
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Bupati Lingga Perintahkan Camat dan Kades Sukseskan PTSL LINGGA, RAKYAT MEDIA Bupati Lingga, Alias Wello memerintahkan para Camat, Kepala Desa dan Lurah di wilayah Kabupaten Lingga mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lingga, Syaiful Masdar di Daik Lingga, Jumat (15/2/2019). “Saya sudah perintahkan Kepala Bagian Pemerintahan untuk mengkoordinasikan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah agar mensukseskan program PTSL Kementerian ATR/BPN ini,” ujar Awe sapaan akrab Bupati Lingga ini. Program PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini, jelas Awe, merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerin-
tah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. “Masyarakat nantinya yang telah mendapatkan sertifikat tanah, dapat menjadikan sertifikat itu sebagai modal pendampingan usaha guna membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” katanya. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Lingga
mendapat alokasi program sertifikasi tanah gratis sekitar 13.000 persil yang tersebar di sekitar 58 desa dan kelurahan. “Saya minta Camat, Kades dan Lurah betul-betul serius melaksanakan program ini.Saya sudah sampaikan kepada Kepala BPN Lingga, apabila ada Camat, Kades dan Lurah yang tak kooperatif, laporkan ke saya,” tegasnya. Ia tak ingin program-program pro rakyat yang digelontorkan di
era pemerintah pusat ke daerah tak dilaksanakan secara sungguhsungguh. Apalagi, ini menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui, tahun ini Kementerian ATR/BPN memiliki target untuk mendaftarkan 9 juta bidang tanah diseluruh Indonesia. Diharapkan, dengan adanya program PTSL ini, permasalahan tanah di daerah dapat diminimalisir.(ril/rm)
Bupati Lingga,
Alias Wello
Warga Minta Pemkab Perbaiki Pelabuhan Pulau Mandah KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Kondisi Pelabuhan di Pulau Mandah, Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun sangat memprihatinkan. Kondisi itu juga diperparah ketika air pasang melanda kawasan pelabuhan itu. Warga harus menunggu air surut karena bagian depan pelabuhan tersebut terendam pasang. Pelabuhan itu merupakan satu-satunya akses masyarakat di pulau tersebut. Pelabuhan ini terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu, sehingga membahayakan aktivitas masyarakat. Seorang warga Desa Ngal, Syahril menuturkan, sebelumnya perbaikan pernah dilakukan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan.”Tapi tidak bertahan lama, rusak lagi.Belum lama ini masyarakat secara swadaya melakukan perbai-
(FOTO/IST)
KONDISI Pelabuhan di Pulau Mandah, memprihatinkan.
kan,” kata dia, Kamis (14/2). Pelabuhan ini sangat vital perannya bagi warga sekitar sebagai akses penghubung serta jalur perekonomian” Pelabuhan ini jalur ke Tanjungbatu.Kemudian menuju Moro, juga singgah di Pelabuhan ini,” Kata dia. Warga juga sempat men-
geluhkan kondisi ini kepada pemerintah.Namun hingga kini belum ada respons lebih lanjut.”Kemarin sempat disampaikan kepada Bupati, katanya akan di masukan dalam APBD. Tapi hingga sekarang belum ada kabar beritanya,” keluh Syahril. (mamo/rm)
Kapolres Lingga Pantas Dijuluki KK Promotor Untuk Promoter LINGGA,RAKYAT MEDIA-Jajaran Polres Lingga Berhasil menempati peringkat ketiga terbaik di tingkat Nasionalprogram Profesional Modern Terpercaya (Promoter). Keberhasilan yang di raih oleh jajaran Polres Lingga ini tidak terlepas dari hasil kerja keras Kapolres Lingga, AKBP Joko Adi Nugroho, SIK, bersama dengan segenap jajarannya. Menurut filosofi orang nomor satu di jajaran Polres Lingga ini, yakni, pantang menyerah dalam berbagai kondisi walau dihimpit keterbatasan dan kekurangan, tidak pernah menjadikan keterbatasan itu sebagai batu sandungan, sehingga dapat menghalangi tugas yang diembankan sebagai pemimpin atau pemegang tongkat komando. Sekedar diketahui, sejak dilantik menjadi Kapolres Lingga,Joko Adi Nugroho mengaku hanya bermodalkan jiwa nasionalisme yang dibalut dengan semangat kerja yang tinggi dalam menjaga integritas Polri. Sehingga Polri mampu menjawab tantangan reformasi khususnya di bidang pelayanan publik. “Melalui peningkatan etos kerja yang secaraedukatif dan senantiasa berpegang teguh pada amanat UUD Kepolisian Republik Indonesia, pasti akan berbuah manis,” tegas Joko. Buah manis akan capaian etos kerja AKBP Joko Adi Nugroho ini berbuah manis.
Gubernur Kepri Janji Bangun Tribun Olahraga di Desa Musai KAPOLRES Lingga , AKBP Joko Adi Nugroho S.I.K..
Baru-baru ini Lembaga Riset Markplus Insight mengadakan survey mengenai bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hasilnya, Polres Lingga mendapat peringkat 3 besar Polres untuk kategori kota kecil se-Indonesia. Menurut salah seorang pegawai Pemkab Lingga mengatakan bahwa sosok Joko Adi Nugroho memang dikenal sangat humanis dengan seluruh elemen masyarakat Negeri Bunda Tanah Melayu ini. Menurutnya, Joko mendukung penuh terhadap program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lingga. “Pak Kapolres selalu memenuhi setiap undangan dari Pemkab Lingga.Kalau pun beliau berhalangan, biasanya tetap ada yang mewakili Bapak Kapolres,” ujar PNS tersebut sembari minta agar namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan. Sehingga, Kapolres Lingga tersebut kerap mendapatkan pujian dari berb-
agai pihak, termasuk Pemkab Lingga sangat mengapresiasi atas dedikasinya dalam membangun Kabupaten Lingga. Bedasarkan informasi yang berhasil dihimpun Rakyat Media, Senin(13/2/2019) dari berbagai sumber yang menjadi koresponden, hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat puas atas layanan Kepolisian yang terkait dengan layanan publik Dengan hasil yang membanggakan tersebut tentu Polri khususnya Polres Lingga akan terus memberikan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. “Atas nama pribadi dan keluarga besar Polri, saya sangat berterima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga hasil tersebut dapat kami capai. Tentunya kami akan terus meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat, ”ujar perwira, alumni Akademi Kepolisian yang dikenal dengan semangat slogannya “BUKAN KALENGKALENG” (rm./taufik.s)
Polisi Ringkus IRT Jadi Bandar Sabu di Kundur KARIMUN- RAKYAT MEDIA - Rs, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) diringkus anggota Polsek Kundur setelah kedapatan menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Penangkapan Rs terjadi pada Kamis (14/2/2019) dini hari di Rumahnya di daerah Batu Tiga, Tanjungbatu, Kundur, Kabupaten Karimun. ”Penangkapan setelah adanya laporan.Yang bersangkutan ditangkap di rumahnya,” kata Kapolsek
NURDIN Basirun menyerahkan trofi kepada pemain Daik Belia.(foto/ist)
Kundur, Kompol Endi Endarto, Jumat (15/2/2019). Setelah menangkap Rs, Polisi langsung menggeledah di rumah tersebut. Hasilnya, petugas mendapat sembilan paket sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak. “Kotak itu diberi dengan tanda sebuah tusuk gigi warna hijau. Di dalamnya didapat sembilan paket serbuk putih yang diduga sabu-sabu,” kata dia. Selain itu, mengamankan sembilan paket sabu, petugas juga mendapatkan barang
bukti berupa sebuah alat isap sabu (bong) serta sebuah timbangan digital dan plastik kecil bekas sabu.Dari pengakuan Rs, paket sabu tersebut merupakan miliknya. Barang haram tersebut akan dijualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rs diduga juga mengonsumsi bubuk putih tersebut.Polisi saat ini masih melakukan pengembangan asal barang tersebut. Sementara itu, Rs kini dijebloskan ke dalam sel Polsek Kundur.(mamo/rm)
LINGGA, RAKYAT MEDIA Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri dan Camat Lingga serta Kepala Desa Musai, Syafri Sidek resmi menutup turnamen sepak bola di Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Sabtu (16/2/2019) sore. Dalam sambutannya, Nurdin mengaku tim yang bermain di partai final perebutan posisi pertama, antara Sungai Buluh dan Daik Belia, cukup sportif. Hal itu kata Nurdin tentu tak lepas dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara kepala desa, panitia dan masyarakat. “Pertandingan final ini sangat baik dan berjalan lancar, saya yakin panitia dan kadesnya sangat berkerja keras untuk mensukseskan turnamen ini, terlihat sangat semarak, dengan sorak-sorakan antara ked-
ua sporter, yang penting terus bangun kekompakan,” kata Nurdin. Kemudian, pada kesempatan tersebut ia juga berjanji pada tahun 2020 mendatang, di lapangan sepak bola H Ali, Desa Musai itu akan dibangun tribun atau tempat duduk penonton disertai dengan rumput yang hijau di tengah lapangan. “Insya Allah kita akan bangun di Desa Musai ini tribun di tahun 2020. Semoga ini bisa terealisasi dan tentunya akan memberikan dampak baik. Terlebih lagi lokasi lapangan ini sangat strategis, berada tepat dipinggir jalan,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Desa Musai, Syafri Sidek mengapresiasi kehadiran Nurdin di tengah para penonton. Meski sempat terdengar kabar Nurdin berada di Jakarta, tapi ternyata ia bisa hadir pada kesempatan tersebut. “Kita memiliki pemimpin yang dekat dengan masyarakat, kami
berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah hadir di penutupan Turnamen Musai Cup 2019.Mudah-mudahan turnamen ini bisa terus kami lakukan di tahun berikutnya,” ujar pria yang akrab disapa Pak Haji ini. Diketahui, antusias warga menyaksikan partai final antara Sungai Buluh dengan Daik Belia cukup tinggi.Terlebih lagi suporter fanatik Sungai Buluh dengan ciri khas warna merahnya itu hadir menambah riuhnya suasana dipinggir lapangan. Pada partai final ini, Sungai Buluh berhasil menumbangkan Daik Belia dengan skor 1-0.Gol semata wayang itu mampu mengantarkan Sungai Buluh membawa pulang trofi juara. Kemudian disusul Daik Belia sebagai juara kedua, dan Cekatan FC juara tiga serta juara keempat diraih Pangkalan Buluh. (rel/taufik/rm)
Wabup Lingga Buka Musrembang Kecamatan LINGGA, RAKYAT MEDIA - Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) perdana di Kecamatan Katang Bidare, Jumat (15/2/2019) pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, Nizar menekankan agar pemerintah desa dapat mengusulkan program prioritas. Minimal, kata dia satu desa satu program prioritas. “Musrenbang merupakan puncak dalam penyusunan RKPD yang mana RKPD adalah acuan dalam penyusunan rancana kerja anggaran di dalam penyusunan APBD,” ujar Nizar. Ia juga menyebutkan, dengan belum terakomodirnya sejumlah usulanusulan dari desa atau kecamatan selama ini, bukan berarti tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. “Skema pembiayaan pembangunan bisa juga bersumber dari Dana Desa (DD) selain APBD dan APBN.Karena DD ini notabenenya juga berasal dari pemerintah, baik pusat maupun kabu-
paten, jadi perlu dipahami,” ucapnya. Kemudian, pada kesempatan tersebut Nizar juga menyinggung masalah penerbitan perizinan, khususnya masalah lahan di tingkat desa.Misalnya
ketika ada investor yang berminat melakukan investasi. ”Jadi harus saling koordinasi. Jangan sampai pas ada masalah, baru lempar ke camat atau bupati,” katanya. (taufik/rm)
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
18
WAKIL Bupati lingga mengangkat piala Adipura
BERFOTO bersama
Kabupaten Lingga Raih Penghargaan Piala Adipura KABUPATEN Lingga kembali meraih prestasi bergengsi di tingkat nasional mendampingi tiga kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Tanjungpinang. Prestasi bergengsi tersebut adalah penghargaan Piala Adipura 2018. Penghargaan Piala Adipura tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Senin (14/1/2019). Bupati Kabupaten Lingga, Alias Wello mengatakan penghargaan Piala Adipura untuk Bumi Bunda Tanah Melayu itu, merupakan kado istimewa dalam menyambut 3 tahun pemerintahan Awe – Nizar. “Ini anugerah yang luar biasa. Tahun 2017 kemarin, kita baru dapat Sertifikat Adipura. Tahun 2018 ini, kita sudah berhasil meraih Piala Adipura,” ungkap Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini usai menerima piala Adipura tersebut. Penyerahan penghargaan Piala Adipura ini, sejatinya dijadwalkan pada bulan Desember 2018 lalu. Namun, karena sesuatu dan lain hal penyerahannya diundur oleh Kementerian LHK menjadi tanggal 14 Januari 2019. Sebanyak 115 kabupaten/kota dalam kategori kota kecil menerima Piala Adipura bersama dengan Kabupaten Lingga. Hadir mendampingi Bupati Lingga dalam penyerahan Piala Adipura tersebut, ant-
ara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Siswadi dan Kepala Dinas Pendidikan, Junaidi Adjam. Sebelumnya, Kabupaten Lingga juga berhasil menyabet 2 penghargaan nasional di bidang lingkungan hidup, yakni penghargaan Adiwiyata Nasional 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. “Kedua penghargaan Adiwiyata Nasional itu diraih oleh SMA Negeri 2 Dabo dan SMK Negeri 1 Dabo. Penghargaan ini baru diraih setelah 15 tahun usia Kabupaten Lingga,” ungkap Kapala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Siswadi. (ist).
BUPATI Lingga Allias Wello menerima Piala Adipura dari Wakil Presiden Yusuf Kalla
PIALA Adipura dibawa keliling Kabupaten Lingga
MOBIL dinas Kebersihan beriringan
WAKIL Bupati Kabupaten Lingga memberikan Kata sambutannya
BERFOTO bersama
WAKIL Bupati lingga duduk Bersama
CMYK
19
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak melalui Paripurna Istimewa di ruang rapat utama Balairung Gedung DPRD Kepri tentang pelnatikan PAW
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak
Melantik Tiga Anggota DPRD Kepri Hasil PAW TIGA anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) secara resmi dilantik oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak melalui Paripurna Istimewa di ruang rapat utama Balairung Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/1/2019). Ketiga anggota DPRD PAW tersebut, antara lain Burhanudin Nur menggantikan Afrizal Dahlan dari Partai Demokrat, Darwin menggantikan Syarifah Elvyzana dari Partai Demokrat serta Saptono Mustakim menggantikan Susilawati dari Partai NasDem. Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak saat membuka paripurna mengungkapkan, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur jika ada anggota DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau bahkan diberhentikan oleh Partai Poli-
tik wajib dilakukan PAW. Melalui aturan itu, maka diketahui bersama ada sebanyak 3 orang anggota DPRD diberhentikan parpol nya masing-masing dan diajukan untuk di PAW sebagai anggota DPRD. "Pemberhentian itu sudah disampaikan parpol kepada Ketua DPRD melalui surat resmi, dan kami tindak lanjuti melalui surat ke KPU dan pengajuaan PAW kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur," ungkap Jumaga. Selanjutnya, sambung Jumaga, atas pengusulan keluarnya SK penetapan dari Mendagri, ketiga nama anggota DPRD PAW Kepri tersebut dilakukan pengangkatan sesuai dengan usulan PAW Partai Politik. "Berdasarkan Surat Keputusan mendagri itu, maka hari ini tertanggal 28 Januari 2019, dilaksanakan Paripurna Istimewa pengambilan sumpah PAW ke tiga anggota DPRD ini," tegasnya. (*)
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak membuka Paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kepri PAW
PENGAMBILAN sumpah anggota DPRD Kepri Pergantian Antar Waktu
ANGGOTA DPRD Kepri Pergantian Antar Waktu
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak memasang PIN Anggota DPRD Kepri.
SEKRETARIS DPRD Kepri Hamidi membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang anggota DPRD Kepri PAW
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak memasang PIN Anggota DPRD Kepri.
WAKIL Gubernur dan Pimpinan DPRD Kepri dalam Paripurna Istimewa pengambilan sumpah anggota DPRD Kepri Pergantian Antar Waktu
PARIPURNA istimewa dengan agenda pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kepri PAW
SELURUH anggota DPRD Kepri dan tamu undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya
RAKYAT MEDIA
Kamis, 21 - 28 Februari 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
20
Sindir Prabowo Kuasai Tanah Ribuan Hektar, Kombatan GAM Marah JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Banyak kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menggunakan lahan milik Prabowo di Aceh, kata Koordinator Juru Bicara (Jubir) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam jumpa pers, Senin (18/2/2019). Dahnil mengaku mendapat keluhan dari sejumlah kombatan GAM atas pernyataan Jokowi yang mengungkap lahan Prabowo di Aceh saat debat kedua Pilpres 2019.
“Mas, kami ini marah, kami kecewa dengan statement (pernyataan-red) dan tuduhan Pak Jokowi,” kata Dahnil merujuk keluhan yang ia terima dari kombatan GAM. Dahnil menjelaskan lahan milik Prabowo yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) digunakan oleh masyarakat sekitar dengan izin Prabowo.”Jadi teman-teman kombatan Aceh itu merasa terbantu dengan lahan yang di HGU-kan kepada Pak
Prabowo.Ingat, itu bukan milik Pak Prabowo, tapi beliau malah membayar, kira-kira begitu, memanfaatkan,” paparnya. Begitu juga lahan yang di Kalimantan Timur. Kata Dahnil, Prabowo bertarung melawan korporat Churchill Mining Plc asal Inggris untuk bisa mengelola lahan tersebut.”Dia bertarung bahkan sampai PTUN, untuk memastikan tambang itu diperoleh dan dikelola oleh pengusaha lokal,” ujar dia.
Dengan dalih itu, Dahnil merasa heran dengan pernyataan Jokowi saat debat kedua Pilpres yang mengungkapkan Prabowo memiliki lahan ratusan hektare di Kalimantan dan Aceh. “Jadi kalau Tindakan Pak Prabowo itu dicibir oleh Pak Jokowi, saya ndak tahu harus mengungkapkan kalimat seperti apa. Justru yang dipertahankan Pak Prabowo adalah... apa namanya, dignity atau martabat sebagai anak bangsa,” ujar Dahnil. (rel/rm)
CAPRES No Urut 02, Prabowo
Lebay Jika Pembelian Saham Freeport Bagian Nasionalisme
ILUSTRASI kebakaran lahan di Riau
Jokowi Klaim 3 Tahun Tidak Ada Kebakaran Hutan, Bohong JAKARTA, RAKYAT MEDIA - CALON Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo dalam debat Capres kedua yang dipandu oleh moderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki yang digelar Minggu (17/2/2019) mengklaim jika tiga tahun terakhir kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini. Jokowi menyampaikan dalam visimisinya terkait lingkungan hidup dengan menyebutkan tiga tahun terakhir Indonesia berhasil menghindari adanya kebakaran lahan hutan dan gambut. “Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini,” kata Jokowi saat menyatakan visinya di Debat kedua, Minggu (17/2/2019). Hasil penelusuran tim cek fakta yang merupakan kolaborasi puluhan media, bahwa pada Senin, 17 Desember 2018 terlihat kebakaran lahan di Kalimantan Tengah dalam rilis foto oleh Dansubsatgar udara BPBD Kalteng. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga menemukan 3.578 titik api yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan sepanjang 1 Januari-25 Agustus 2018 dengan 765 titip api. Di
antaranya berada di area lahan konsesi korporasi. Sejak awal 2018, kebakaran hutan dan lahan di Riau memakan 5.776 hektare. Dengan rincian kebakaran paling luas di Rokan Hilir sebanyak 1.985,35 hektare. Pada 23 Agustus 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis berita terkait 10 helikopter water bombing dan hujan buatan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan rincian dari 885 titik panas tersebut 509 titik panas kategori sedang dan 376 titik panas kategori tinggi. BNPB juga merilis berdasarkan informasi Badan Meteorolgi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau 2018 adalah pada Agustus hingga September. Disamping itu Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018, patut mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah kesiapsiagaan bencana asap BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat posko siaga darurat bencana asap di BPBD Sumatera Selatan, Kota Palembang.(rel/rm)
JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, menilai berlebihan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo mengambil alih mayoritas saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme. “Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme.Itu lebay.Itu transaksi jual beli saham biasa,” kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019). Merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019, Sudirman mengatakan, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indo-
kepemilikan tanah ribuan hektar coba dia (Jokowi) lihat timnya (orang-orang di belakang Jokowi) ya, di tim pemerintahannya dia juga Jokowi, siapa aja yang memiliki lahan yang luas, berani enggak,” tegas Nur Hidayati, yang ditemui di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019). Anggota panelis debat pilpres kedua itu, menyarankan, agar Jokowi segera merilis nama-nama itu. “Jadi jangan hanya lihat dilawannya (Prabowo) karena memang itu dari dulu sudah seperti itu. Tapi juga tim nya Jokowi yang berasal dari masa lalu kan juga harus berani (merilis),” kata dia.
“Itu bukan rahasia lagi dan saya pikir menarik juga kalau Jokowi mngkritisi timnya sendiri gitu,” sambung perempuan berkacamata ini. Diberitakan sebelumnya, dalam gelaran Debat Kedua Capres pada Minggu (17/2/ 2019), Jokowi sempat menyinggung tanah milik Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Jokowi menyebutkan luas tanah milik calon presiden nomor urut 02 itu mencapai 340 ribu hektar.”Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar,” ungkap Jokowi saat Debat Kedua Capres, seperti dikutip dari tay-
Sudirman Said nesia. “Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian
Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan.Sementara Indonesia, dapat hutang baru,” kata Said. Said menilai, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu.Dia meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat. “Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara,” ucap Said. (rel/mandiri/rm)
Impor Pangan, Jokowi Dinilai Memiliki Kepemimpinan Rendah JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kepemimpinan yang rendah terkait kebijakan impor pangan. Hal itu terlihat saat Jokowi menjelaskan kebijakan impor pada debat kedua pilpres Minggu (17/2/2019) malam. ”Pak Jokowi justru menunjukkan rendahnya komitmen kepemimpinan beliau,” ujar Dahnil kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019). Saat debat, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menanyakan soal
Walhi Tantang Jokowi Kalau Tim Suksesnya Juga Memiliki Lahan Negara JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai, capres 01 Joko Widodo perlu membuka kartu timnya sendiri yang memiliki tanah negara berstatus HGU (Hak Guna Usaha) seperti Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan, kepemilikan lahan negara oleh elite bukan lagi rahasia. Karenanya dia menegaskan, calon presiden pertahana seperti Jokowi seharusnya berani pula membuka kepemilikan lahan negara oleh orang-orang yang berada di dalam tim suksesnya. “Ketika dia melontarkan kepada Pak Prabowo soal
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi,
jual beli saham.Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu,” sambung mantan Menteri ESDM pertama di era Jokowi ini. Senada dengan Sudirman, mantan staf khusus Kementerian ESDM, Muhammad Said Didu, mengatakan, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, lanjut Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter. “Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu.Yang terjadi sekarang justru PT
angan live Kompas TV. Terkait kepemilikan lahan ratusan ribu hektar tersebut, Prabowo dikesempatan yang sama tak membantah. Namun, ia menjelaskan bahwa lahan yang disebut Jokowi berstatus Hak Guna Usaha (HGU). ”Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara,” kata Prabowo. Prabowo menyatakan rela jika suatu saat tanah tersebut dikembalikan pada negara. “Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua,” kata Prabowo Subianto. (trb/rm)
BPN Prabowo-Sand Dahnil Anzar Simanjuntak
janji Presiden Jokowi yang tak akan membuat kebijakan impor pangan pada awal masa pemerintahannya. Namun, menurut dia, saat ini pemerintah justru banyak mengimpor berbagai komoditas pangan.Prabowo
menilai kebijakan pemerintah dalam mengimpor pangan justru membebani para petani.Terlebih lagi impor pangan justru dilakukan pada masa panen. Ia mencontohkan impor gula dalam jutaan ton yang dilakukan pada saat masa panen. Sementara, Jokowi mengakui pemerintah masih menerapkan kebijakan impor. Namun ia menegaskan, secara kuantitas, impor pangan pada pemerintahannya menurun drastis.Menurut Jokowi, di tahun 2014 tercatat impor jagung mencapai 3,5 juta ton. Kemudian pada 2018 pemerintah hanya mengimpor jagung sebanyak 180 ribu ton.Dahnil mengatakan,
data yang harus dipaparkan tersebut harus dicek kembali. Sebab, merujuk pada data BPN, ia melihat agresivitas impor saat ini sangat tinggi. Kedua, lanjut Dahnil, pemerintah dinilai tak memiliki alasan yang cukup untuk melakukan impor, apalagi saat panen.Ia menuturkan kebijakan impor saat panen justru membebani para petani. ”Itu jadi masalah besar dan selalu kita kritik karena merugikan petani dan petani jadi korban dari kebijakan impor itu.Ini yang mau dilawan pak Prabowo karena potensi rente dalam impor itu harus dilawan. Mafia impor harus distop,” kata Dahnil. (trb/rm)
Usulan Penggunaan Embarkasi Haji Batam, Tidak Ada Unsur Politis MERANTI, RAKYAT MEDIA – Surat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilayangkan kepada Kementrian Agama RI, tentang permohonan dispensasi menggunakan embarkasi Batam untuk pemberangkatan jemaah calon hajinya, berbuntut panjang. Surat yang dilayangkan Pemkab Meranti melalui surat bernomor 180/HK/14 beberapa waktu lalu tentang permohonan dispensasi kepada pihak Kementrian Agama RI agar Meranti tetap bisa menggunakan Embarkasi Batam untuk memberangkatkan jemaah calon hajinya atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran, efisiensi waktu serta kondisi kesehatan jemaah calon haji, membuat Gubernur Riau, H.Wan Thamrin Hasyim, meradang. Pascasurat itu dilayang-
kan, ternyata usulan tersebut mendapat respon negatif dari Pemerintah Provinsi Riau dan malah menuding ada nuansa politik dibalik usulan tersebut. Bahkan Gubernur Riau, H.Wan Thamrin Hasyim, mengeluarkan pernyataan melalui salah satu media online di Riau, seolah-olah menuding Pemkab Meranti menjadi penyebab terancam batalnya pemberlakuan Embarkasi Haji Riau di Pekanbaru. Terkait pernyataan Gubernur Riautersebut, Pemkab Kepulauan Meranti melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti, Hery Saputra SH, membantah tudingan tersebut. Hery sangat menyayangkan pernyataan Gubernur Riau itu dan dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Meranti membantah
keras tuduhan yang dilontarkan Gubernur Riau itu karena dinilai sangat tidak mendasar. Hery menegaskan, permintaan usulan itu sudah melalui pertimbangan mendalam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, baik dari segi efisiensi, aksesbilitas maupun mobilitas calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci. “Dan satu hal lagi, Pemkab Meranti memiliki hak untuk mengajukan yang terbaik bagi calon jemaah hajinya.Jika kita kaji dari segi geografis, posisi Kabupaten Meranti lebih dekat dengan Kota Batam.Menurut hemat kami, perjalanan ke Batam lebih dekat dan efisien karena hanya sekali jalan melalui jalur laut, dibandingkan ke Pekanbaru yang terjadi dua kali transit laut dan darat,” jelas Hery. (rel/humasmeranti/rm).