EDISI 253

CMYK

Tindak Lanjut Penetapan Tersangka : Bupati Anambas Mandek di Mabes Polri K O R16A- N M U M2019, MINGGU II Rabu, 24U Januari

Baca Hal 9

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi & Faktual

Jumat, 25 - 31 Januari 2019, MINGGU III

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

OPINI

Dewan Pers Larang Media Memuat Logo Dewan Pers

PENGARUH SOSIAL MEDIA,

BISA MENGGANGU EKOSISTEM INFORMASI DITERIMA MASYARAKAT Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi

TULISAN ini sekadar pendapat dan belum tentu benar, saya mendapat informasi kebanyakan orang saat ini, bagun tidur langsung membuka HP. Berbeda dengan masyarakat pada era saya tahun 1980 sampai tahun 2000-an, semua orang di era sekarang ini harus melek melihat segala macam serta peluang yang ada pada Social Media. Itulah kelebihan era sekarang, namun tak bisa dipungkiri di balik kelebihan itu selalu diikuti sebuah kekurangan, itu sudah menjadi hukum alam.

Sebuah fenomena yang menggelitik saat ini adalah di tengah banyaknya para penggiat sosial media melalui teknologi dengan kreatif melakukan proses berbagai menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Namun di ranah politik menjelang pilpres dan pileg 2019 ini tampaknya sosial media menjadi tempat yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas apakah itu informasi positif maupun negatif.

Adanya teknologi sosial media, di tahun politik 2019 ini terutama di pemilu pilpres, kita bisa melihat dan membaca tidak hentihentinya dua kubu yang bertarung, baik kubu oposisi maupun petahana selalu ingin menghadirkan hal yang kontraversial.

Hal yang terdekat itu mulai dari berita hoax, di mana perlu diingat bahwa, suatu berita buruk yang disebarkan sosial media, tentu akan berpengaruh danmengganggu ekosistem informasi yang diterima masyarakat secara luas.

Apalagi sekarang pemegang atau pengguna sosial media tidak bisa ditentukan dan dibatasi secara pasti usia yang bisa menggunakan Hp. Walaupun ada sistem pembatasan konten dengan unsur tertentu melalui usia batas 18 tahun ke atas. Namun berita yang tidak valit dan mengandung unsur kebenaran dampaknya bisa merusak moral maupun konsep berpikir di-

Ketua dewan Pers Yosep Adi Prasetyo

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dewan Pers melarang seluruh mediadi Indonesia memuat logo Dewan Pers di halaman atau laman mediatersebut. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kesalahan interprestasi dan persepsi di masyarakat mengenai hubungan institusi -

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Heboh surat edaran minta sumbangan kepada seluruh Pegawai Pemko Batam yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, untuk urunan membantu salah seorang ter-

Sekda Kota Batam Jefridin

Bersambung ke Hal 2

pidana koruptor Abdul Samad yang saat ini tengah meringkuk dibalik terali besi.

Pasalnya surat edaran tersebut mengundang reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebaga anti rasuah meminta Wali Kota BatamMuhammad Rudi menjelaskan soal surat edaran untuk urunan koruptor yang diteken Sekda Kota Batam Jefridin.

Hal ini diungkapkan juru bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut Febri apabila surat urunan untuk koruptor itu benar, inspektorat diminta melakukan pemeriksaan internal.”Jika surat itu benar, wali kota Batam harus menjelaskan apakah surat terse-

Jurubicara KPK

Febri Diansyah but dibuat atas inisiatif sekda atau ada arahan dari wali kota,” kata Febri kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Bersambung ke Hal 2

Lantamal IV Tanjungpinang BNN Sita 25 Kg Sabu Gagalkan Penyeludupan Jaringan Napi Lapas Mobil Mewah ke Batam Tanjung Gusta MEDAN, RAKYAT MEDIABadan Narkotika Nasional (BNN) menyita 25 kilogram sabu dari seorang tersangka bernama Syaifinur alias Pan, Kamis (24/1/2019).

Barang haram ini merupakan bagian dari jaringan Ramli cs, narapidana Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen (Pol) Arman Depari mengatakan penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus 70 kg sabu dan 2 kg ekstasi yang telah disita BNN dari narapidana Ramli pada Selasa (15/1/2019).”Pasca-mengungkap penyelundupan narkotika yang dikendalikan napi Lapas Tanjung Gusta bernama Ramli, BNN terus melakukan pengembangan hingga menangkap seorang ter-

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen (Pol) Arman Depari

sangka baru dengan barang bukti 25 kg sabu,” kata Arman, Kamis (24/1/2019).

Arman menyebut tersangka Syaifinur alias Pan diciduk petugas dari Pasar Gruegok, Biruen, Aceh dengan barang bukti 8 kg sabu.

Narkotika itu disembunyikannya dalam mobil pick up warna hitam Bersambung ke Hal 2

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Lekat dengan dunia malam, profesi sebagai female disk jockey (DJ) kerap dianggap sebelah mata oleh sebagian orang.Hal itu sangat dipahami Fahria Yasmin Baladraf a.k.a DJ Yasmin.

Karena itu, DJ Yasmin memiliki cara jitu agar dirinya tak dicap sekadar DJ yang hanya bermodalkan tubuh seksi dan wajah menawan. Kepada Okezone, dia mengklaim, fokus menghasilkan musik terbaik merupakan cara jitu lepas dari imej tersebut.

Cara itu sekaligus alasan kenapa DJ Yasmin mampu bertahan selama 11

Bersambung ke Hal 2

PNS Buat Bantu Koruptor

Bersambung ke Hal 2

Stigma Buruk Profesi DJ

Yosep Adi Prasetyo yang diterima redaksi media ini.

Dalam surat edaran tersebut, menyatakan pelarangan tersebut, berawal dari banyaknya laporan media, baik cetak maupun online, yang memasang atau me-

Minta Sumbangan

WARTAWAN BAKAL DAPAT SERTIFIKASI BNSP

Siasat DJ Yasmin Kikis

media dengan Dewan Pers.

Pemasangan atau pemuatan logo Dewan Pers dalam halaman dan laman semua platform media tidak diizinkan. Demikian bunyi Surat Edaran Dewan Pers Nomor : 01/SE-DP/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers

Inspektorat Periksa Sekda Kota Batam Jefridin :

Bersambung ke Hal 2

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Profesi wartawan rencananya bakal mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nantinya wartawan yang mendapat sertifikasi dari BNSP akan diakui negara dan Anggota Dewan Pers memiliki standar Henry Chairuddin sama dengan profesi lain.

Bangun Kabar wartawan bakal disertifikasi oleh BNSP ini dibenarkan oleh Anggota Dewan Pers Henry Chairudin Bangun.Dia mengatakan nantinya uji kompetensi wartawan atau UKW yang selama ini diselenggarakan oleh Dewan Pers bakal diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dimiliki oleh BNSP. “Jadi UKW Dewan Pers akan diselaraskan dengan KKNI dari BNSP sehingga sertifikat kelulusan diakui negara.KKNI yang menyusun adalah komunitas pers sendiri yang dikoordinir oleh Dewan Pers,” kata Henry ketika dihubungi Tempo, Jumat 25 Januari 2019.

Adapun hingga Januari 2019 ini, sebanyak 9.329 wartawan telah dinyatakan lulus UKW oleh Dewan Pers. Sedangkan hingga saat ini sebanyak 2.688 perusahaan media telah mendaftarkan diri ke Dewan Pers.

Dengan adanya sertifikasi ini nantinya sertifikat tidak lagi diterbitkan oleh Dewan Pers tetapi melalui BNSP.Adapun bagi para

Edisi : # 253 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Lantamal IV TNI Angkatan laut Tanjungpinang Sabtu (19/1/ 2019) berhasil menggagalkan penyelundupan mobil mewah dari Singapore ke Batam dan Jakarta. Timgabungan Lantamal IV Tanjungpinang yang terdiri dari Unit I Kejahatan dan Kekerasan Laut (Jatanrasla) bersama Dispamal dan Satgas Bais TNI. Penangkapan sejumlah mobil mewah menggunakan kontainer tersebut dilakukan pada Sabtu (19/1/2019) lalu.

Awalnya, tim gabungan Unit I Jatanrasla Lantamal IV dan Satgas Bais TNI menerima informasi tentang adanya konteiner yang berisi mobil mewah bekas tersimpan di Gudang Batam Trans milik seseorang berinisal LT di kawasan Batam Center, Batam.

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan yang

SALAH satu mobil mewah yang diamankan

beranggotakan 11 orang, terdiri dari 2 personel Satgas Bais TNI dan sembilan personel Unit I Jatanrasla Lantamal IV langsung melakukan pemeriksaan ke Gudang Batam Trans.Gudang tersebut saat itu dijaga oleh seorang penjaga gudang berinisial P. Sebelum melakukan penangkapan, tim terlebih dulu berkoordinasi dengan Kasi Intel KPU BC Tipe B Batam. Tim pun berhasil men-

emukan tiga unit konteiner yang berisi mobil mewah bekas yang diduga eks Singapore. Terdiri atas Nissan Skyline GTR33 warna putih, tahun 2000, Nissan Skyline GTR 34, tahun 2000 dan sedan Mustang, warna merah tahun 1972.

Selanjutnya tim gabungan Lantamal IV dan Bais TNI melakukan mengaman Bersambung ke Hal 2

Debat Capres Dua Pada 17 Februari 2019 Mendatang JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Debat kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden kembali akan digelar di Hotel Sultan Jakarta, 17 Februari 2019 dengan tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis mengatakan banyak masukan dari publik atau masyarakat untuk debat capres kedua setelah yang pertama. “Masyarakat menginginkan di debat kedua pilpres ini berjalan lebih seru,” kata Viryan saat berkunjung

ke lokasi percetakan surat suara di Makassar, Ahad (20/1).

Viryan mengatakan secara teknis terdapat permintaan sejumlah pihak terhadap KPU. Atas permintaan itu, KPU tidak lagi memberikan kisi-kisi soal debat meski tujuan memberikan kisi-kisi dengan pertanyaan terbuka adalah agar masing-masing calon Presiden bisa mengeksplorasikan secara mendalam. “Semangat KPU ingin menyenangkan masyarakat sehingga Bersambung ke Hal 2

CAPRES Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Salahudin Uno

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gagalkan Penyeludupan kan tiga kontainer tersebut dan melakukan pengembangan. Berdasarkan penelusuran, ternyata sudah ada kontainer yang sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ”Koordinasipun segera dilakukan dengan Dispamal dan Bea Cukai Tanjung Priok.

Selanjutnya, kontainer yang dicurigai langsung dipindahkan ke kantor Bea Cukai Tanjung Priok dan diperiksa menggunakan X-ray scanner. benar saja, di dalam konteiner tersebut ada dua unit mobil,” kata Danlantamal IV Laksma Eko Suyatno melalui Kadispen Mayor Samuel Pontoh.

Hingga saat ini pengembagan masih terus dilakukan untuk mengungkap tuntas penyeludupan mobil mewah bekas dari Singapore ke Indonesia melalui Batam.

Mobil mewah Singapore yang diseludupkan ke Batam digagalkan tersebut ada tiga kontainer yang berisi mobil jenis sport. Mobil jenis sport itu terdiri dari Nissan Skyline GTR-R33 warna putih tahun 2000, Nissan Skyline GTR R-34 tahun 2000 serta sedan Ford Mustang, warna merah tahun 1972.

Nissan GTR Skyline merupakan mobil jenis sport yang cukup digemari oleh para penggemar mobil balap.

Begitu juga Ford Mustang, kendati usianya sudah lama, namun produksi 1972 ini sangat populer, terutama sekali di Amerika Serikat. Dua jenis mobil sport ini jenis coupe

atau satu pintu, ciri khas mobil sport pada umumnya. Sementara itu, Nissan GT-R sebenarnya sudah mulai diproduksi tahun 1969–1973, kemudian diproduksi lagi tahun 1989–2002 dengan model yang lebih modern.

Hingga saat ini, mobil balap ini masih terus diproduksi secara terbatas dan laris-manis bagi penggemar mobil balap,terutama sekali di Amerika dan Eropa.Mobil 6 silinder 2.6L Twin Turbo Petrol ini terkenal garang dan cukup bersaing soal kecepatan dan aerodinamis di kelasnya, sejak R-32 diluncurkan. Bahkan, istilah Skyline yang disematkan ke varian Nissan ini justru muncul dari penggemar game balap di tahun 1990-an dan sampai saat ini, sitilah itu melekat di seri-seri GT-R. Mobil ini menarik perhatian ketika beraksi di lintasan Gran Turismo tahun 1990-an.

Nissan R-33, selain desainnya yang sporty, juga kemampuannya, mampu mencapai 0-62mph dalam 5,6 detik dan bisa dipacu dengan kecepatan di atas 300 kilometer per jam.Dari situs-situs jual beli yang ditelusuri TribunBatam.id, harga Nissan GT-R Skyline ini memang tidak seragam. Harga di Inggris dan Amerika lebih mahal dibanding Australia.

Namun, dari seluruh harga tersebut, untuk R-33 tak kurang dari Rp 900 juta hingga Rp 1,3 miliar per

BNN Sita dan akan didisribusikan ke Medan dan wilayah Sumut lainnya.”Setelah penangkapan itu, petugas selanjutnya menggeledah rumah Pan di Muara Batu, Aceh Utara.

Hasilnya diperoleh 17 Kg sabu yang dibungkus lakban warna hitam.Sehingga totalnya ada 25 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan teh warna hijau,” jelasnya.

Arman menerangkan barang bukti yang disita tersebut berasal dari Malaysia. Narkoba itu dibawa den-

gan kapal yang berbeda dengan waktu yang hampir bersamaan dan merupakan bagian dari sindikat Ramli cs.”Saat ini seluruh barang bukti dan tersangka sudah dibawa ke BNNP Sumut untuk proses lebih lanjut. BNN terus melakukan pengembangan atas kasus ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Selasa (15/1/2019), BNN mengungkap penyeludupan narkotika yang dikendalikan seorang narapidana Lapas

terhadap profesi female DJ yang identik dengan sensualitas dan dunia malam.

“Untuk isu seksi, aku menyiasatinya dengan berpakaian semestinya.Tak perlu terlalu terbuka, yang penting nyaman.

Aku biasanya pakai sneaker, crop top dan jaket setiap kali tampil,” kata DJ Yasmin.

Yasmin menegaskan, tampil seksi bukanlah hal utama yang ingin ditonjolkannya.

seluruh lembaga uji yang ada, tapi disesuaikan mata uji dan syarat pengujinya,” kata dia.

Henry yang juga menjadi Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan dan Pengembangan Profesi ini

Pengaruh Sosial mana anak remaja yang semestinya mereka fokus terhadap pendidikan.

Sebagai contoh, dampak dari sosial media tersebut, anak remaja saat ini banyak yang sudah mengerti berpolitik dengan menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres maupun cawapres. Bahkan mereka mengetahui utang negara dan hal lain yang tentunya belum pantas mereka ketahui, ini tentu menjadi sebuah kritikan bagi pemerintah agar bisa mengelola informasi melalui konten sosial media dengan baik.

Banyak yang berpendapat kegiatan menyeleksi konten oleh pihak berwenang saat ini tampaknya sudah tidak efektif lagi, mengingat peninggalan jejak digital sudah menimbulkan dampak refrensi konten tertentu di beberapa sosial media. Melihat fenomena mudahnya informasi hoax tersebar sehingga bisa menyu-

lut emosi para pengguna internet (netizen) sehingga berdampak luas dan bisa mempengaruhi pembentukan karakter diri seseorang. Hal ini tentunya tidak bisa dianggap sepele Jadi jangan dibiasakan dan biiarkan budaya buruk yang mungkin pada saat ini masih sebatas di dunia maya, bisa merambah ke sistem bagaimana generasi selanjutnya maupun orang-orang didekat kita suatu waktu bisa berobah pola pemikiran yang dibetuk oleh kebiasankebiasan buruk tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis hanya ingin menyampaikan hal-hal singkat yang perlu atau mulai kita galakkan kepada pengguna media sosial serta internet pada umumnya untuk mengingat, beberapa hal yang perlu ditanamkan dalam benak pikiran pembaca guna menciptakan hal hal yang positif berkegiatan di sosial media.

Dewan Pers muat logo Dewan Pers di halaman atau media tersebut. Dimana, logo Dewan Pers hanya bisa digunakan untuk kepentingan institusional Dewan Pers.

Oleh karena itu, Ketua Dewan meminta kepada institusi-institusi mediayang masih memasang atau memuat logo Dewan Pers agar segera menghapus atau menghilang-

Tanjung Gusta bernama Ramli. Saat itu, BNN menyita 72 kg narkotika masingmasing 70 kg sabu dan 2 kg ekstasi yang diangkut Kapal Motor (KM) Karibia.

Kapal bermuatan barang haram ini ditangkap Perairan Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (15/1/2019). Untuk memuluskan penyudupan narkotika itu, Ramli dibantu lima orang tersangka lainnya yang merupakan anak dan menantunya sendiri.(rm/ sof).

Sambungan Hal. 1

Wartawan Bakal penguji tetap berada di Dewan Pers. Namun harus mampu lolos uji menjadi asesor dengan mengikuti pelatihan yang materinya juga disusun bersama-sama.

“UKW tetap dilakukan oleh

unit.Begitu juga harga R-34, generasi yang lebih baru dari R-33.

Perbedaan harga ini, selain hukum pasar, adalah modifikasi yang dilakukan para dealer.

Berbeda dengan Nissan GT-R Skyline, mobil Ford Mustang adalah generasi pertama mobil balap di Amerika Serikat yang mulai diluncurkan oleh Ford Falcon di Amerika Serikat.

Hingga saat ini pun, Ford Mustang masih diproduksi dan diperbaharui, seperti Ford Mustang GT tahun 2018. Namun, Ford Mustang klasik memiliki penggemar yang banyak dan modifikasi mesinnya terus berkembang di kalangan pengguna.Mobil ini memiliki moncong yang besar dan ukuran bagian belakang yang lebih kecil. Dalam filmfilm trailer Hollywood, mobil ini paling favorit untuk digunakan untuk aksi kejar-kejaran di jalan raya.Meskipun bentuknya sederhana, namun modifikasi dan upgrade mesin-mesin Mustang klasik membuatnya selalu tidak kehilangan penggemar hingga saat ini.

Apalagi, suku cadangnya sampai saat ini masih diproduksi oleh pabrik.Di Amerika Serikat, harga Ford Mustangtahun 1972 sekitar Rp 20 ribu dolar atau sekitar Rp 290 juta untuk jenis standar.

Namun di Eropa, harganya bisa mencapai Rp 350 hingga 400 juta karena faktor sentuhan modifikasi tersebut. (rm/renhar).

Sambungan Hal. 1

Stigma Buruk tahun menekuni profesi disk jockey. Profesi itu, menurut perempuan 31 tahun, telah membawanya melanglang buana ke berbagai negara.Dia pernah tampil di Swiss, Spanyol, hingga Belanda.

Seiring waktu dan pengalaman, DJ Yasmin mengaku semakin mantap dengan jalur karier yang dipilihnya.Dia bahkan mampu mengubah stigma buruk masyarakat

Sambungan Hal. 1

Pasalnya, dia hanya ingin setiap orang yang menonton penampilannya bisa menikmati musik dan crowd yang disajikannya.

“Kalau kamu berkarier dengan kesungguhan dan menuai prestasi, orang-orang pasti akan melihatnya. Perlahan, (prestasi) itulah yang akan mengikis pandangan buruk publik terhadap profesi female DJ,” katanya. (rm/oz).

Sambungan Hal. 1 menjelaskan proses ini masih sangat panjang lantaran masih sangat awal. Dia menjelaskan proses pembahasan sertifikasi wartawan akan dimulai pada 14 Februari 2019. (rm/ kmps)

Sambungan Hal. 1 Dimana banyak kita temui orang atau golongan tertentu pengguna internet di Indonesia merasa geram jika ada kubu yang berbeda pendapat dengan mereka.Kemudian dengan sadar atau tidak, lalu timbul perasaan benci atau menjauhi kelompok tertentu.

Sifat seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang perlu diteruskan di era jaman sekarang ini, bahkan dari jaman dulu pun perbedaan itulah yang membuat sekelompok orang menjadi bersatu.

Oleh karena itu diakhir penjelasan ini penulis, serta anda tentunya tidak bisa diam saja dengan konten negatif yang bersebaran di media sosial, namun juga perlu adanya suatu tindakan preventif yang dilakukan secara bergerak bersama agar dampak positif berkegiatan sosial media dapat terwujud secara luas, mari sama-sama kita perangi berita Hoax.

Sambungan Hal. 1

kan dari halaman atau laman media yang bersangkutan.

Dalam surat edaran itu juga menyatakan, terkait dengan status verifikasi media, perusahaan pers yang sudah lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual bisa mengumumkan status terverifikasi tersebut dengan mencantumkanya di boks redaksi.

Dengan mencantumkan

status verifikasi dan alamat Dewan Pers, Sedangkan bagi yang sudah terverifikasi faktual bisa ditambahkan nomor sertifikat yang sudah diterima.

Saat ini Dewan Pers sedang menyiapkan QR Code untuk keperluan verifikasi khusus bagi perusahaan pers yang telah lolos verifikasi faktual. (rm/gunawan)

2

DPR RI Kritik Rencana Pembubaran BP Batam JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi II DPR RI mengkritik rencana pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan akan dileburkan dengan Pemerintah Kota Batam.

“Ada beberapa hal yang menjadi persoalan di Batam ini, ada aspek yang menjadi sorotan kami karena terkait rencana ditunjukannya Walikota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron di ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutif dari Antara, Kamis (24/1/2019).

Dia mengatakan kalau rencana ditunjuknya Wa-

likota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam benar-benar dilakukan pemerintah, maka itu bentuk rangkap jabatan publik dan diduga melanggar UU Pemerintahan Daerah (Pemda).

Menurut Herman, pemerintah harus menjelaskan terkait aturan menggabungkan antara regulator dengan operator.”Apa dengan dijadikan Ex Officio itu, aspek bisnis akan efektif? Kalau dulu Batam bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Batam sampai 10-12 persen lalu anjlok 2-5 persen, persoalannya bukan BP Batam dirangkap dengan walikota,” ujarnya.

Selain itu, menurut Herman, kalau Walikota Batam menjadi Ex Officio BP Ba-

tam akan terjadi kerancuan dalam pengelolaan keuangan negara karena diatur dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut dia, Walikota adalah pejabat politik dan dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. ”BP Batam harus dijauhkan dari kepentingan politik, walikota berasal dari partai politik,” kata Herman.

Dari sisi ekonomi, menurut dia, terdapat potensi “abuse of power” dan itu bahaya sekali bagi sistem tata kelola pemerintahan karena kekuasaan ini akan mudah dimanfaatkan pejabat yang mengelola BP Batam.

Debat Capres antusias menyaksikan debat capres.”KPU membertimbangkan masukan dari publik. “Pekan depan kami bahas dalam rapat pleno.”

Selain soal kisi-kisi, durasi waktu debat capres akan bertambah. Namun KPU belum menentukan waktu tambahannya, alasannya penambahan waktu debat harus memperhatikan kondisi.

KPU berharap para calon bisa menyampaikan program, visi misinya yang terukur dan detail dalam debat capres selanjutnya. “Ini kan yang menjadi perhatian bagi pemilih.”

Ada pula usul agar debat pilpres dilakukan di tempat terbuka dan kampus. Namun Undang Undang Pemilu tidak mengizinkan debat capres adalah bagian dari kampanye sehingga tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan.

“Tidak mungkin kami lakukan, debat tetap kita berpegang pada UU Pemilu.”

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) lainnya Wahyu Setiawan mem-

Sambungan Hal. 1

pertimbangkan opsi agar panelis diberi kesempatan untuk bertanya kepada kandidat dalam debat Pilpres berikutnya. “Dimungkinkan (panelis) untuk mendinamiskan lalu lintas perdebatan. Tergantung format dan mekanisme debat,” kata Wahyu saat ditemui dalam sebuah diskusi di D’Hotel, Manggarai, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Ia mengatakan KPU beserta pihak terkait akan membahas evaluasi pelaksanaan debat pertama Pilpres 2019 pada Senin (21/1/ 2019). Wahyu mengatakan, untuk saat ini yang pasti KPU akan meniadakan kisikisi pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing kandidat. Ia berharap hal tersebut dapat membuat debat lebih dinamis.

Namun untuk hal lainnya seperti memberi keleluasaan kepada panelis untuk mendalami pertanyaan, masih akan dibahas bersama seluruh pihak terkait termasuk Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-

Sandiaga Uno.”Kami sudah melakukan evaluasi internal, evaluasi internal akan kami koordinasikan dengan para pihak besok Senin (21/1/ 2019) jam 16.00 WIB di KPU,” lanjut dia.

Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto mengkritik pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden perdana yang berlangsung pada Kamis (17/1) malam lalu.

Menurutnya, debat yang diikuti oleh dua pasangan calon itu tak ubahnya seperti cerdas cermat. “Kita milih Presiden, bukan milih ketua RT, RW.Jadi lebih serius lah.Jangan kayak cerdas cermat gitu,” katanya saat mengunjungi Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Minggu (20/1/2019).

Politisi Partai Berkarya itu bahkan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu untuk mencontoh debat capres-cawapres di negaranegara maju. Sehingga masyarakat tidak hanya disuguhi tontonan, melainkan juga mendapat pemahaman

Minta Sumbangan “Kami minta sebaiknya kepala daerah menugasi inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara internal.

Surat tersebut tujuannya untuk permohonan bantuan yang ditujukan guna “meringankan beban” terpidana korupsi Abdul Samad, eks Kasubbag Bansos bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam.

Lebih jauh Febri menjelaskan, Abdul Samad, dalam surat itu, disebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp626 juta, dan jika tak dibayarkan, masa tahanan bertambah jadi 5 tahun 6 bulan.Untuk “membantu” Abd Samad dalam melunasi denda itulah, sekda Batam meneken surat yang di dalamnya memohon bantuan Rp50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam.

Surat itu juga ditembuskan ke wali kota, wakil wali kota, asisten administrasi setda, serta inspektorat.KPK menilai surat itu sebagai bentuk kompromi terhadap korupsi. Surat itu juga dianggap tak sejalan dengan keputusan untuk memecat semua PNS yang terbukti korupsi. ”Di tengah semangat kita memberantas korupsi dengan segala kendala yang ada saat ini, bahkan pasca-adanya Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN untuk memberhentikan PNS yang terbukti melakukan korupsi, justru kita mendengar ada ada Sekda mengeluarkan surat minta bantuan seperti itu,” jelas Febri.

Karena itu, lanjut Febri, pihaknya meminta kepada seluruh PNS di Kota Batam untuk tidak mematuhi surat tersebut.Febri mengingatkan jiwa korsa bukan untuk membantu koruptor.

“Jiwa korsa mestinya kebersamaan untuk kebaikan dalam pelayanan tugas melayani masyarakat. Bukan justru kebersamaan membela pelaku korupsi, bagi para PNS di Pemerintah Kota Batam, tidak perlu mengikuti permintaan tersebut,” tegas Febri.

Informasi yang diperoleh Koran Rakyat Media, Abdul Samat, merupakan terpidana kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) insentif guru agama (TPQ) untuk tahun

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat tersebut menegaskan bahwa BP Batam dan Dewan Kawasan Batam saat ini masih ada, belum diubah.Namun dia mengakui ada arahan dari Presiden Jokowi untuk mengurai dualisme dan Dewan Kawasan Batam menyiapkan regulasi menginventarisir untuk mengurai masalah tersebut.”Jadi ini belum ada keputusan, sedang menyiapkan, semua mengecek semua dengan benar,” ujarnya.

Tjahjo tidak sepakat kalau dikatakan pemerintah melanggar UU atas rencana pembubaran BP Batam karena Presiden menugaskan Menko Perekonomian dan Dewan Kawasan Batam untuk mengecek regulasinya. (rm/ant).

anggaran 2011 senilai Rp 6.4 miliar dan telah divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 626 juta rupiah Terkait surat edaran itu, Kepala Badan kepegawaian dan sumber daya manusia (BKPSDM) Pemko Batam, M Sahir mengatakan, adapun dasar dikeluarkannya edaran ini, karena sebelumnya Pemkot Batam menerima surat permohonan dari keluarga AS. Mengingat AS adalah mantan pegawai di Pemkot Batam dan kondisinya yang tidak dalam keadaan baik, maka melalui Sekda dibuatlah surat edaran tersebut. ”Surat tersebut berisi permintaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Batam, untuk mengeluarkan iuran sebesar lima puluh ribu Rupiah untuk membantu AS,” ungkap M Sahir, kepada wartawan belum lama ini.

Mmenurut M Sahir, bantuan tersebut untuk melunasi denda dari vonis yang diterima AS. Dimana AS divonis selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626.360.000.jika tidak bisa melunasi denda tersebut, maka AS harus menjalani masa hukuman tambahan selama 1.5 tahun.”Kalau dia (AS) tidak bayar, maka proses masa hukuman terus berlanjut,” jelas Sahir.

Terkait dengan kehadiran surat edaran tersebut, Sahir mengaku memang kesalahan administrasi Pemkot Batam. Ia menerangkan, akan koreksi kedepannya hingga hal tersebut tidak lagi terulang. “Memang mekanismenya tidak tepat,” kata Sahir.

Sementara Walikota Batam, H. Muhammad Rudi maupun Sekretaris daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, terkesan tak ambil pusing dengan adanya teguran KPK terkait surat edaran untuk meringankan hukuman koruptor. Kedua pejabat teras Pemko Batam belum menjawab pesan untuk konfirmasi yang disampaikan Koran Rakyat Media. Padahal KPK meminta Walikota Batam perlu menjelaskan soal keberadaan surat sumbangan kepada PNS sebesar Rp 50 ribu rupiah per-orang untuk koruptor Bansos Abdul Samad yang saat ini mendekan di penjara.

tentang visi dan misi masing - masing kandidat.

“Katanya mau nyontek demokrasi Amerika dan negara-negara besar.Untuk ini nyontek aja juga gitu ya.

Bagaimana debat capres itu harus betul-betul. Jadi rakyat ini disuguhi bukan tontonan ya, tapi mengetahui visi misi yang akan diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa ini,” jelasnya.

“Jangan kayak cerdas cermat lah itu. Serius lah,” imbuhnya.

Titiek Soeharto juga mengkritik kisi-kisi pertanyaan debat yang diberikan KPU kepada pasangan calon sebelum berdebat. Menurutnya, menjadi sesuatu hal yang lucu ketika pemandu debat menyatakan pertanyaan masih tersegel namun isinya sudah diketahui terlebih dahulu.”Ini kata medsos neh, pertanyaanya masih disegel, si pembawa acara (bilang) pertanyaan masih disegel tapi pertanyaan sudah dikreppean (dicontekan). Lucu ya.Ini pemilihan kepala negara ya,” ungkapnya. (rm/dtc).

Sambungan Hal. 1

Beredarnya surat dari Sekda Kota Batam berisi permohonan bantuan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) tujuannya untuk meringankan hukuman terpidana korupsi Abd Samad, mantan Kepala Sub-Bagian Bantuan Sosial bidang Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Abdul Samad dijerat hukum dengan sangkaan menyelewengkan dana bantuan sosial atau bansos yang dianggarkan untuk guru mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPQ).

Dimana putusan hukuman untuk Samadsudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. pada direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Selasa (22/1/2019), dalam kasus tersebut Samad tidak sendiri melakukan perbuatan itu. Abdul Samad bersama Junaidi selaku Kepala Sub-Bagian Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam dan Jamiat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam. Junaidi dan Jamiat sudah dihukum.

Pada pengadilan tingkat pertama, Samad divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau penjara selama 1 tahun 3 bulan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, termasuk uang pengganti kerugian negara.

Vonis itu diketok di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 15 Maret 2017.Setelah itu, baik Samad maupun jaksa mengajukan banding hingga kasasi.

Hukuman Samad di tingkat kasasi menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar Rp 426 juta atau 1 tahun penjara. Hukuman itu dibacakan majelis hakim MA yang dipimpin M Askin pada 10 Januari 2018.

Samad disebut tidak menyalurkan bansos itu sesuai dengan peruntukan. Total dana bansos yang tercantum dalam APBD 2011 itu sebesar Rp64,4 miliar untuk 3.500 guru. Namun ternyata

tidak semua guru mendapatkan bansos tersebut. Sebagian dana itu diberikan kepada guru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kriteria yang tercantum sebelumnya serta ada pula yang bukan pada guru TPQ ikut mendapatkannya.

Persoalan muncul saat surat edaran yang diteken Sekda Batam yang di dalamnya berisi permohonan bantuan Rp 50 ribu per orang dari tiap PNS di Kota Batam.

Surat yang ditembuskan ke Walikota, Wakil Walikota, Asisten Administrasi Setda, serta Inspektorat sempat ramai menjadi pemberitaan hangat disejumlah media cetak dan online.

Hingga kini surat dukungan buat koruptor tersebut menuai berbagai reaksi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai surat yang dikeluarkan Sekda Kota Batam perihal permohonan bantuan untuk meringankan beban hukuman mantan Kasubbag Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, Abdul Samad adalah kebijakan keliru. ”Menurut saya ini suatu kebijakan keliru, apabila seorang sekda mengeluarkan surat edaran yang demikian dimana kasus yang menimpa dan yang akan dibantukan ini kasus korupsi,” ujarnya Udin P Sihaloho, menilai apabila Sekda memiliki jiwa korsa dan kasihan, seharusnya jangan buat perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya.

Seperti bendahara Dinsos yang terkena kasus korupsi dan Direktur RSUD yang lama terkena kasus korupsi.

“Kenapa semuanya tidak diperlakukan sama? Jadi sekali lagi saya melihat ini ada yang tak benar dengan terbitnya surat edarandari Sekda. Persoalan ini pasti sepengetahuan Wali Kota,” papar Udin.

Dalam kondisi ini Udin berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Batam dan tidak hanya sekedar meminta klarifikasi.

Harus mempelajari dan melihat kemana sebenarnya uang si tersangka terpidana korupsi.”Ini perlu didalami dan ditelusuri. Karena ada perlakuan yang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya,” tegasnya.(rm/mwd)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Coffee Town Mall Botania-2 Batam Centre :

Harga Air Putih dan Teh-O Mencekik Batang Leher BATAM, RAKYAT MEDIA-Banyak pengunjung Mall Botania-2 ketika minum di restoran Coffee Town mengeluh mmengeluh. Pasalnya, harga segelas air hangat putih dan teh 0 di restoran tersebut dinilai sangat mencekik leher.Renhar salah satu pengunjung Mall Botania ketika duduk sembari minum segelas Air putih dan teh o di restoran coffee town merasa terkejut karena harga segelas air putih hangat dinilai tidak wajar.

“Saya nilai harga segelas air putih hangat sebesar Rp 4.000 dan segelas teh 12.000 dinilai terlalu malah, harga itu sudah tidak wajar lagi. Saya sering minum di Lotte Mart harga air hangat putih hanya Rp 1.000, kalau dibuat Rp 2.000 itu, tapi kalau segelas air putih hangat sampai Rp 4.000 itu sudah mencekik leher,” kata Renhar.

Renhar yang berprofesi sebagai wartawan lebih jauh mengatakan, ia sudah keliling keluar masuk restoran di Kota Batam, tidak ada harga air putih semahal di restoran Coffee Town Botania-2. Apalagi, restoran Coffee Town ini baru buka tidak langsung menekan harga selangit.

“Harga segelas air putih hangat Rp 4.000 itu tidak wajar lagi, sebelumnya harga teh o di restoran itu sampai Rp 18.000 karena banyak pembeli complaint langsung diturunkan. Harga itu saya nilai tidak wajar, itu sudah jelas menguras kantong, di Bistro Godiva Nagoya Hill harga air putih hangat hanya Rp 2500 saja, disini diluar kewajaran,”ujar Renhar kepada media ini.

Menurut Renhar, meski biaya sewa tempat dibuat cukup mahal, tetapi kalau harga segelas air putih sam-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverivikasi Administrasi & Faktual Terbit sejak 26 Februari 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Rudi Hartono Redaktur I Erwin Syahril (Wartawan Madya) Asisten Redaktur Rudi Effendi Wartawan Muda Andi Stiawan AMD, Renhar Wartawan Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Ferianda, Gunawan Ramadhan, Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda, Muhammad Iqbal Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah.SE (Kepala)Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun/Pulau Kundur Anggiat Panggabean (Wartawan Madya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofyan. M.Y (Wartawan Muda) Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat : Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

pai segitu mahal sudah tidak wajar lagi. Apalagi restoran itu juga tempat duduknya biasa-biasa saja tidak pakai AC servis pelayanannya juga tidak terlalu istimewa,”Maka dibuat harga air putih Rp 4.000 saya complaint, saya terkejut kenapa terlalu mahal restorannya juga hanya sekelas warung kopi biasa,”terang Renhar.

Sejumlah pelayan ketika dikonfirmasi mengatakan mereka tidak tahu, mereka mengaku hanya pekerja, kalau harga minuman dan makanan memang sudah dibuat oleh boos mereka,”Kami tak tahu pak, kami hanya pekerja, sejak dibuka restoran ini memang sudah banyak orang yang complaint sama kami ketika minum disini, tapi kami bilang kami hanya pekerja disini,”kata salah seorang pelayan yang minta tidak ditulis namanya di koran ini.(rm/ren)

SUASANA Coffee Town mall Botania-2 Batam Centre

Pemuatan KTP Gratis di Lapas Menganiaya Dikedai Kopi, Oknum Caleg Batam Berbau Politis BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pembuatan KTP gratis tersebut dibungkus dengan program Gerakan Nasional Jemput Bola pembuatan KTP-el serentak di Lapas dan Rutan yang di gelar serentak di seluruh Indonesia. “ Sudah beberapa hari ini sejumlah petugas dari Disdukcapil melakukan pelayanan perekaman KTP-el warga binaan rutan kelas ll Batam. Menurut Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas II Batam, Tria, sebanyak 985 warga binaan di Rutan Kelas II Batam.334 warga binaan yang mengaku belum merekam KTP-el, mereka kita buatkan KTPnya, ”ujarnya Lebih jauh Tria menjelaskan, pada kegiatan perekaman warga binaan di hari pertama difokuskan bagi 334 orang warga binaan yang mengaku belum melakukan perekaman.

Sedangkan sebanyak 611 orang warga binaan yang mengaku sudah merekam KTP-el untuk data nama-namanya sudah diberikan ke pihak DisdukcapilBatam untuk dilakukan pengecekan apakah sudah melakukan perekaman.

“Sebanyak 611 orang data warga binaan yang sudah mengaku sudah merekam sudah diberikan kepada pihak DisdukcapilBatam.

Dipolisikan

PEREKAMAN e-KTP gratis sejumlah Lapas di Batam

Nanti pihak Disduk capilBatam yang akan mengkroscek apakah benar mereka sudah merekam,”tuturnya.

Ditempat Pelayanan, Kepala Dinas Pendudukan Kota Batam, Said Khaidar mengungkapkan, kegiatan perekaman ini Sesuai dengan arahan Dirjen Disdukcapil Pusat untuk melakukan perekaman bagi warga binaan di lapas dan rutan di seluruh Indonesia.

“Nah pada hari ini serentak di gelar di seluruh Indonesia oleh Disdukcapilmulai tanggal 17-19 Januari 2019,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk di Kota Batam di turunkan tiga tim pelayanan perekaman KTPel di sejumlah lapas dan rutan yang ada di Batam. ”Maka dari itu saat ini saya turun untuk memonitor, prinsipnya warga binaan yang berada di lapas dan rutan ini bisa kita bantu untuk melakukan perekaman KTP-el.

Mudah-mudahan dengan

waktu yang ada ini cukup bagi pelayanan perekaman KTP-el di lapas dan Rutan di Kota Batam,”ujarnya.

Said juga mengugkapkan, untuk proses pelayanan perekaman KTP-el di Rutan Kelas II Batam ini ada sebanyak 300 oran lebih yang akan dilayani.Sedangkan di Lapas Kelas II Batam sekitar seribuan lebih.”Kalau memang yang di Rutan ini sudah clear di tanggal 18 Januari, nanti akan kita pindah pelayanannya ke lapas di Depan untuk membantu,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, sekiranya jika waktu tiga hari ini belum juga selesai melakukan perekaman di seluruh lapas dan rutan di Batam, untuk waktunya akan di tambah sesuai dengan arahan pam Dirjen akan di tambah.

“Saat ini kita hanya melakukan perekaman saja, nanti selanjutnya akan di cetak setelah proses perekaman selesai,”jelasnya. (rm/red)

KRI Clurit Tangkap Tongkang Bermuatan Ternak Babi

PETUGAS TNI AL menunjukan surat penangkapan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Keberadaan Unsur KRI Jajaran Koarmada I dalam memberantas kegiatan ilegal dan menegakkan hukum di laut terus membuahkan hasil.

Kali ini KRI Clurit-641 berhasil menangkap Kapal Tug Boat yang menggandeng Tongkang dengan muatan Makanan Ternak Babi tanpa dilengkapi Surat Rekomendasi Badan Karantina Kesehatan dan Peternakan di Perairan Sambu, Sabtu (19/ 1/2019) lalu.

Penangkapan berawal saat KRI Clurit-641 melaksanakan patroli sektor di Perairan Kepri mendapatkan kontak kapal pada posisi 01 09’ 00’’ U – 103 54’ 00’’ T,

tepatnya di Perairan Sambu Batam Kepri.

Menindaklanjuti hal tersebut, KRI Clurit-641 melaksanakan Pengejaran, Penangkapan, dan Penyelidikan (Jarkaplid) dilanjutkan dengan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap muatan, personel dan dokumen kapal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan diketahui nama Kapal TB. Maritim Lestari, Tonage 26 GT dan TK. Singa Tirta III, Tonage 593 GT, Kebangsaan Indonesia, Pemilik PT. Internusa Bahtera, Jumlah ABK 7 orang (termasuk Nahkoda), Muatan Makanan Ternak Babi, 404.202 Kgs, Rute Pelayaran dari Sin-

gapura tujuan Pulau Bulan Batam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kapal TB. Maritim Lestari dan TK. Singa Tirta diduga melakukan pelanggaran karena Nahkoda mengoperasikan kapal tidak sesuai dengan kompetensinya melanggar Pasal 312 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 jo Pasal 145 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengawakan Kapal, Dokumen Pemberitahuan Import Barang tidak ada di kapal, Surat Keterangan Asal Usul Barang tidak ada, tidak dilampirkan Surat Rekomendasi Badan Karantina Kesehatan dan Peternakan melanggar Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

Atas dasar dugaan pelanggaran tersebut, maka Komandan KRI Clurit-641 Mayor Laut (P) Tri Hermawan, M.A.membawa Kapal TB. Maritim Lestari dan TK. Singa Tirta tersebut dengan cara di adhoc ke Pangkalan terdekat dalam hal ini Lanal Batam untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.(rm/ wk).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Seorang oknum Calon Legislatif (Caleg) kota Batam Daerah pemilihan (Dapil) wilayah 5 Batuaji sekitarnya dipolisikan terkait kasus penganiayaan di salah satu kedai kopi KBC, tepatnya di daerah Batam Center, Kamis (17/1/2019) lalu.

Pria tersebut berinisial SA, yang juga merupakan mantan oknum aparat TNI ini dilaporkan dengan STPL Nomor LP/09/I/KEPRI/ RES/SPK-Polsek Batam kota dengan kasus tindak pidana penganiayaan salah satu pekerja kedai karena hal sepele. Bahkan, kasus ini juga sempat terekam CCTv dari kedai tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat, pada mulanya pria bersama sang isteri dan anaknya itu datang ke kedai tersebut dengan menaiki mobil Honda Brio. Sesampai disana, tiba-tiba pemilik mobil tersebut mengklakson secara rentetan untuk memanggil saudara sepupunya yang ngekos di atas kedai kopi.

Dikarenakan suara klakson sangat bising, sontak pekerja berinisial Rx (23) pun langsung kaget dan menyatakan ‘Oiii kok bising kali kalian’. Bahkan suara klakson bunyi sebanyak 3 kali. ”Karena hanya saya bilang oii kok bising kali klakson mobil kalian.Saya juga sempat terkaget,” ujarnya saat itu.

Tak lama kemudian, pria itu keluar dari pintu samping kiri dan langsung marahmarah korban dengan nada keras hingga menendang serta memukul kepala korban beberapa kali.

Yang parahnya lagi, setelah menendang serta me-

mukul korban, pria bernada keras itu juga sempat mengeluarkan senjata api alias pistol. Bahkan, sempat mengacungkan senjatanya hingga para pekerja ketakutan serta korban berusaha kabur ke messnya.

Meski sudah dilerai sang isterinya, pria itu pun tetap ingin memukuli korban.

Bahkan korban hendak lari, pria itu tetap mau mengejar korban.Tak lama itu, isterinya pelaku menyatakan jika anaknya yang mencet klakson mobilnya.”Sebenarnya saya mau melawan bang tapi karena sudah acungkan senjatanya akhirnya saya takut dan mau kabur ke mess. Dia juga ngakunya anggota. Makanya saya langsung lari ke mess bahkan saya mau dikejar lagi ke mess,” katanya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (20/1) lalu.

Karena korban sudah di messnya, terduga pelaku itu pun langsung pergi begitu saja.Tak terima perlakuan pelaku, akhirnya korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Batam kota.”Setelah mereka sudah pergi, saya pun turun dari mess dan saya lansung melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Batam Kota.Saya pun berharap agar kasus ini diusut tuntas oleh pihak Kepolisian agar tak semenamena mengeluarkan senjatanya meskipun dia pensiunan TNI,” ujarnya lagi.

Sementara, Kapolsek Batam Kota, AKP Ricky Firmansyah saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp belum berhasil mendapat komentarnya terkait kasus penganiayaan serta penangkapan terduga pelaku tersebut. (rm/hk).

MASKAPAI LION AIR MULAI BERLAKU TARIF BAGASI BATAM, RAKYAT MEDIA-Setelah dua pekan melakukan sosialisasi, penumpang Lion Air dan Wings Air mulai dikenakan tarif bagasi berbayar mulai hari ini, Selasa (22/ 1/2019) lalu.

Distrik Manager Lion Air Grup Batam M Zaini Bire mengatakan, kalau masa sosialisasi sudah berakhir. “Mulai hari ini kebijakan bagasi berbayar Lion Air akan mulai diberlakukan,” kata M Zaini Bire, Selasa (22/1/2019).

M Zaini Bire juga mengimbau kepada calon penumpang untuk membeli prepaid bagasi maksimal 6 jam sebelum jadwal keberangkatan. “Jauh-jauh hari sebelum keberangkatan agar lebih murah pembelian bagasinya,” sarannya.

Seperti diketahui, harga bagasi Lion Air terbagi kedalam 2 kategori yaitu excess dan prepaid. Harga dari kedua kategori tersebut pastinya berbeda. Pertama harga excess yaitu harga yang dibanderol sebelum 6 jam keberangkatan.

Dan harga prepaid yang dibeli 24 jam sebelum keberangkatan.”Jika sampai di Airport dan masuk kurang dari 6 jam sebelum jadwal dan ada bagasi, maka akan bayar sesuai excess baggage,” tambah M Zaini Bire.

Misalnya untuk penerbangan Batam-Jakarta , voucher bagasi excess dibanderol dengan harga Rp 55.000/kg. Untuk bagasi prepaid dibanderol dengan harga Rp 140.000/5 kg.

Sedangkan untuk penerbangan Batam - Pekanbaru, voucher bagasi excess dibanderol dengan harga Rp 18.000/ kg. Untuk bagasi prepaid dibanderol dengan harga Rp 55.000/5 kg.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan mulai berlakunya kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan. ”Karena memang sesuai regulasi dan sudah dilakukan sosialisasi selama dua minggu, ya memang mesti berlaku,” kata Budi di Jakarta dilansir kompas.com, Senin (21/1/2019).

Dia mengatakan, persiapan sudah dilakukan dari sisi maskapai maupun dari sisi operator bandara. “Sudah baik,” ujarnya.(rm/iqbal)

BATAM METROPOLIS

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Calo KTP Berkeliaran di Disdukcapil Batam MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin bersama Gubernur Kepri dan Walikota Batam saat membuka acara Sosialisasi PP No.49 tahun 2018.

Tahun 2019 Pemerintah Rekrut 100 Ribu CPNS BATAM, RAKYAT MEDIA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan pada tahun ini pemerintah akan merekrut 150 ribu orang tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 100 ribu CPNS yang rekrutmennya tersebut akan dilakukan bertahap.

“Rekrutmen PPPK itu guna mengisi formasi-formasi yang dibutuhkan,” ucap Syafruddin pada acara pembukaan Sosialisasi PP No.49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I 2019 di hotel Swiss Bell Harbourbay Batam, Rabu (23/1).

Dalam perekrutan nantinya jelas Syafruddin harus tetap memperhatikan prinsip adil, objektif dan transparan. Kepada pemerintah daerah mari bersinergi untuk mendukung perekrutan PPPK sebagai angin segar bagi perubahan birokrasi ASN, karena merekalah yang akan menjadi pilar perubahan kinerja yang mendorong perubahan organisasi dan institunsi bangsa.

Menurutnya di dalam birokrasi itu aset utamanya adalah aparat sipil negara karena aparatur adalah yang memutar organisasi dan memutarkan pemikiran sehingga melahirkan ide.

Seterusnya lanjut dia, bBangsa ini akan disegani oleh bangsa-bangsa lain apabila ada aspek-aspek, pertama, ekonomi kuat pasti diseganai oleh bangsa lain. Kedua kalau militernya kuat.Ketiga olah raganya bagus, keempat, bangsanya yang solid, mulai dari aparatur sampai kebawahnya, mulai dari pemimpinya hingga rakyaknya. Walaupun berbeda-beda namun tetap bersatu.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Kepri (Kepri) Arif Fadillah mengatakan kegiatan sosialiasai yang dilaksanakan itu adalah tentang PP No.49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK agar semua daerah di Indonesia satu konsep dan tidak ada perbedaan, yaitu dengan menghadirkan Bupati, Walikota dan Sekda Seindonesia.

Dijelaskannya untuk waktu pelaksanaan perekrutan PPPK itu belum tau pastinya karana untuk sekarang ini baru tahap sosialisasinya dulu. “Untuk waktunya pelaksanaan rekrutmen itu sampai saat ini kita belum ada kepastian, namun dalam perencanaan adalah di februari mendatang tapi itu baru perencanaan dan belum ada secara tertulisnya.

Khusus untuk Kepri kata dia untuk total rekrutnya belum juga dipastikan karena kita sesuai arahan dari pimpinan saja. Setelah ada surat resmi keluar dari Menpan dan BKN maka baru dibahas lagi secara bersama. (rm/hlk).

Lokasi Judi Berkedok Gelper Menjamur di Batam Kota

BATAM, RAKYAT MEDIAMeski Saber Pungli pernah menangkap salah seorang Kepala Bidang (Kabid) yang melakukan pungitan liar di kantor Disdukcapil Kota Batam. Namun praktek pungli dan pencaloan di instansi pelayanan dokumen kependudukan ini tampaknya semakin marak.

Oknum calo yang beroperasi di kantor Disdukcapil bukan hanya orang luar, tapi disebut sebut praktik percaloan di kantor yang dipimpin Said Khaidar tersebut kabarnya melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Calo pembuatan Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) hingga Akta Kelahiran yang bermain disitu melibatkan oknum pegawai didalam. Mereka kongkalikong dengan calo yang selalu mangkal di kantor tersebut. Banyak calo yang mengaku wartawan berkeliaran di kantor itu,”kata salah seorang warga warga yang berjualan disekitar kantor Disduk Sekupang.

Informasi yang diterima Koran Rakyat Media, banyak warga mengurus KTP langsung ke kantor Disdukcapil mengeluh. Pasalnya, mereka sengaja dipersulit oleh orang dalam (pegawai-red)dengan berbagai alasan yang diucapkan dari mulai blangko tidak ada, belum ada tandatangan Kepala Di-

KANTOR Dinas kependudukan Kota Batam

nas (Kadis) hingga Kepala Dinas belum masuk kantor. Sementara kalau mengurus kepada oknum calo yang setiap hari mangkal dan berkeliaran di kantor tersebut dengan tariff berpariasi bisa cepat selesai.

“Maraknya oknum calo KTP, KK dan Akta Kelahiran di kantor ini, karena ada kerjasama antara calo dengan oknum pegawai di dalam. Tarif pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran biasanya berpariasi yaitu Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu.Kalau pemohon sama sekali tidak memiliki indentitas

dari daerah asalnya bisa sampai Rp 1 juta, biasanya oknum calo yang beroperasi disini mereka mengaku wartawan,’ungkap sumber yang tidak mau disebut namanya dalam berita ini.

Padahal pemerintah telah mengumumkan bahwa pengurusan eKTP, KK, dan Akta Kelahiran semua gratis. Pantauan media ini di kantor Disdukcapil Kota Batam, sedikitnya ratusan orang tiap hari mengurus KTP, KK dan Akta Kelahiran di kantor itu mereka datang dari berbagai Kecamatan di Kota Batam.

BP2RD Batam Akan Optimalkan Pendapatan Sektor Reklame BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Upaya ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Sampel yang sudah menjalankan itu di Palembang. Penerapan pajak reklame dengan sistem informasi,” ujar Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah, Jumat (25/ 1/2019).

Ia menjelaskan optimalisasi perolehan pajak reklame ini menggunakan teknologi berupa barcode (kode batang). Sehingga nanti teknisnya dapat memindai kode batang yang tertera pada materi reklame. ”Bisa dilihat apakah sudah masa ber-

Kepala BP2RD Kota Batam

Raja Azmansyah laku reklamenya masih ada atau sudah habis, dan langsung terpantau,” katanya.

Untuk itu pihaknya nanti akan melakukan studi tiru kepada daerah-daerah yang telah menerapkan pola tersebut, seperti di Paembang.

Pemanfaatan teknologi seperti ini sebagai upaya men-

ingkatkan pendapatan asli daerah dari pajak reklame.

Tahun ini, target pajak reklame ditetapkan sebesar Rp 11,786 miliar atau naik sekitar 30 persen dari target 2018 sebesar Rp 9,066 miliar.

Tahun lalu, BPPRD juga menerapkan alat perekam transaksi (tapping box) untuk empat jenis pajak daerah. Yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir khusus. Sebanyak 400 tapping box telah terpasang, dari total 1.500-an objek pajak. ”Tugas kita menjaga tapping box bekerja secara operasional. Karena tahun ini target kita naik rata-rata 30 persen. Dari empat sektor itu, ada yang sampai 40 persen.

Yang paling besar hotel dan restoran,” jelasnya. (rm/ bns)

Ketua DPRD Tuding Penyelundup Mobil Mewah Libatkan Oknum Berpengaruh LOKASI perjudian berkedok gelper di samping Komplek Perumahan Dotamana/Grand BSI

BATAM, RAKYAT MEDIA-Pratik perjuadian berkedok gelanggang permainan elektronik (gelper) di Kecamatan Batam Kota yang ditutup Polda Kepri beberapa waktu lalu karena dianggap mengandung unsur judi saat ini kembali beroperasi.

Lokasi perjudian berkedok Gelper yang kembali beroperasi itu adalah di ruko samping Perumahan Dotamana/grand BSI tidak jauh dari masjid. Meski saat ini pengunjung yang akan bermain ke lokasi perjudian itu belum terlihat ramai, namun warga setempat merasa khawatir jika anak anak mereka akan masuk kelokasi tersebut karena lokasi gelper itu hanya beberapa meter saja dikelilkingi perumahan penduduk.

Di Kecmatan Batam Kota saat ini ada sejumlah lokasi perjudian berkedok gelper, diantaranya bekas Plaza Kapital 666 Game Zone, di ruko samping kompelek Dotamana dan di Mall Botania-2.Permainan yang disuguhkan ketiga lokasi tersebut disebut sebut merupakan pemain dengan berbagai hadiah yang dapat ditukarkan dengan uang.”Kalau sudah koin bisa ditukas dengan uang itu jelas sudah ada unsur perjudiannya,” kata salah seorang warga setempat kepada media ini.

Maraknya keberadaan lokasi perjudian berkedok gelanggang permainan elektronik (gelper) tak hanya berada di Kecamatan Batam kota. Tapi yang lebih parah lagi, keberadaan praktik perjudian di Hotel Pasifik, ditempat ini kabarnya berbagai praktik perjudian berkedok gelper sudah berlangsung cukup lama.(rm/renhar)

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam meminta kasus penyelundupan tiga mobil mewah dari Singapura ke Jakarta melalui Batam, ditelusuri oleh aparat penegak hukum hingga tuntas. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan penyelundupan mobil ini tidak hanya mendatangkan kerugian bagi negara, tetapi juga pelecehan terhadap aparat penegak hukum.

“Saya memintalah para penegak hukum telusuri, itu jelas merugikan negara, karena bukan hanya kerugiannya tapi penghinaan dan pelecehannya apalagi belum lama ini, para menteri dan jajarannya datang ke Batam,” kata Nuryanto, Jumat (25/1/2019).

Ada dugaan, lanjut Nuryanto, penyelundupan mobil mewah itu melibatkan oknum yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.”Ya tidak menutup kemungkinan kalau ini terindikasi yang terlibat, orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan.

Saya pikir kalau orang biasa

Ketua DPRD Kota Batam

Nuryanto di era transparan sekarang ini tak mungkin berani,” katanya.

Adanya kasus penyelundupan mobil mewah di Kota Batam, semakin menahbiskan kota yang berbatasan dengan Negeri Singa itu sebagai tempat transit barang ilegal. Nuryanto berharap semua pihak yang bersangkutan, harusnya memiliki komitmen dan konsisten dalam melaksanakan penegakan hukum. ”Jangan buka tutup, kalau tak boleh ya tak boleh,” katanya.

Sebelumnya, penyelund-

upan mobil mewah dari Singapura di Batam digagalkan jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV melalui Tim Unit I Kejahatan dan Kekerasan Laut (Jatanrasla) bersama Dispamal dan Satgas Bais TNI, Sabtu (19/1/2019) malam.

Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama Eko Suyatno mengatakan, pengungkapan itu setelah tim gabungan Unit I Jatanrasla Lantamal IV dan Satgas Bais TNI, menerima informasi tentang adanya kontainer berisi mobil mewah. ”Mobil tersebut diinformasikan tersimpan di gudang Batam Trans milik seseorang berinisal LT yang berada di Batam Center Sabtu (19/1/ 2019) malam,” kata Eko. Tiga mobil mewah yang diamankan yakni Nissan Skyline GTR33 warna putih, tahun 2000, Nissan Skyline GTR 34, tahun 2000 dan De Tomaso Pantera rakitan 1972. Ditaksir nilai tiga mobil itu mencapai miliaran rupiah. (rm/bns)

Sementara Kepala Dinas kependudukan Kota Batam Said Khaidar, ketika hendak ditemui dikantornya Selasa (22/1/2019) untuk konfirmasi terkait maraknya calo di kantor Disdukcapil Kota Batam Sekupang, tidak berhasil karena yang bersangkutan tidak ada ditempat. Menurut salah seorang pegawai di kantor itu Kepala Dinas sedang keluar,”Bapak tak ada diruangan sudah dua hari tidak masuk kantor,”kata salah satu pegawai kantor. Ketika dihubungi melalui ponselnya juga tidak mengangkat. (rm/ren)

Taksi Online dan Taksi Konvensional Adakan Pertemuan BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Perhubungan Kota Batam menggelar rapat koordinasi dan duduk bersama antara taksi online dengan taksi konvensional untuk memfasilitasi agar terciptanya kesepakatan bersama antara taksi online dan taksi konvensional, Jumat (25/1/2019).Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rustam Effendi, selaku Kepala Dinas Kota Batam kepada wartawan setelah rapat koordinasi ini selesai dilaksanakan. ”Ini upaya kita untuk memfasilitasi para driver taksi online dan taksi konvensional”, ujarnya sambil tersenyum.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Rustam menjelaskan bahwa ke depan diharapkan tidak terjadi lagi kerusuhan yang terjadi antara kedua belah pihak.”Saya selalu mengharapkan agar situasi selalu kondusif.

Untuk itu, ini adalah bagian dari menjaga kearifan lokal”, ujarnya lagi. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Frengki.

Ketika rapat koordinasi berlangsung, dia dengan tegas mengatakan, ke depan diharapkan pihak aplikator mampu untuk menyediakan database driver yang telah terdaftar dalam sistem dibuat. ”Saya berharap pihak aplikator segera menyiapkan digital dashboard, agar memudahkan untuk proses pengawasan dan jelas garis koordinasinya”, ujar Frengki ketika menjelaskan materi yang ada di proyektor ruang rapat.

Terkait ini, Rustam menambahkan bahwa pihak aplikator yang telah bekerjasama dengan beberapa badan usaha seharusnya mampu untuk memproses database itu dengan baik.”Sudah ada beberapa badan usaha yang bekerjasama dengan pihak aplikator, jadi seharusnya dapat dibuatkan dengan baik”, ujarnya menanggapi.

Seperti yang diketahui, kisruh antara taksi online dan taksi konvensional kerap terjadi.Terakhir, kerusuhan yang terjadi di BCS Mall, Batam, beberapa waktu lalu.

“Kita pengennya damai-damai saja kok, tapi harus sesuai aturan”, ujar Anto Duha Dewan Pembina FKPTB Batam kepada wartawan, ditempat terpisah.

Ia menjelaskan bahwasanya pihak taksi konvensional tidak ingin persoalan ini terjadi berlarut-larut. ”Kita tidak mau ini terjadi berulang kali, kita akan menghargai kok jika mereka (Taksi Online) berjalan sesuai aturan”, ujarnya lagi.

Pihak taksi online sendiri, di tempat terpisah, juga mengamini ucapan Anto Duha tersebut.

Defrizal, selaku perwakilan salah satu perwakilan taksi online, menuturkannya bahwa pihak taksi online juga tidak ingin dinamika yang terjadi di lapangan terus berulang kali terjadi.”Ya kita ingin mencari solusi terbaik, untuk itu makanya kita menghadiri rapat koordinasi ini”, ujarnya.

Defrizal menambahkan, di Batam sendiri sudah ada 13 (tiga belas) perusahaan atau badan usaha yang memiliki izin Angkutan Sewa Khusus (ASK), sehingga seharusnya kebijakan terhadap operasional taksi online dapat dipermudah dan dicarikan solusi terbaiknya.

Senada dengan Defrizal, salah satu perwakilan badan usaha yang telah memiliki izin ASK, yakni Indra, perwakilan PT. Diva Citra Sejati, mengatakan pihaknya selalu bersedia untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada.”Kita selalu ingin yang terbaik kok dek.Apalagi menyangkut hak dari kawankawan driver online.Kita berharap dengan adanya rapat ini, semua berjalan lancar kedepan”, ujarnya sambil menuju mobil yang diparkir.

Selain dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam beserta jajarannya, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Kasatlantas Polresta Barelang, serta perwakilan badan usaha taksi online dan taksi konvensional.(rm/trb)

CMYK

5

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan peninjauan lapangan tentang hasil pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2018.

Anggota DPRD Meranti Lakukan Tinjauan Hasil Pembangunan Anggaran 2018 KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan peninjauan lapangan tentang hasil pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2018.

Peninjauan bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Meranti dan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti itu akan dilaksanakan pada Selasa (15/01/2018) sekira pukul 14.00 WIB. Anggota Dewan Meranti Darsini menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan di tigak titik dimana diantaranya Lokasi di Jalan Pramuka, Jalan Insit Menuju Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Roro Desa Insit.

“Insyalah siang ini. Dan ini merupakan tinjauan awal ditahun ini (2019, red) insya allah selanjutnya akan ada peninjauan tempat lain,” terang Darsini Dikatakan Anggota dari Komisi II Dewan Meranti itu, bahwa pihak Dewan Meranti akan melihat sampai sejauh mana progres pengerjaan dari pembangunan tersebut.

“Melihat sampai dimana progres awal yang sudah dilaksanakan untuk menuju Pelabuhan Roro Insit,” ucapnya. (ist)

BERFOTO bersama

ANGGOTA DPRD Meranti memberikan sidak beberapa proyek

ANGGOTA DPRD Meranti saat berbincang-bincang dengan dinas perhubungan

ANGGOTA DPRD Meranti memberikan pemaparan kepada awak media

ANGGOTA DPRD Meranti memberikan pemaparan kepada awak media

ANGGOTA DPRD Meranti saat melakukan pantauan Proyek

ANGGOTA DPRD Meranti berjalan berjalan dinas Perhubungan

RAKYAT BENGKALIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

6

Balai Benih Induk Padang Marpoyan Pekanbaru Jadi Destinasi Agrowisata

ALEXANDER Pranoto Dirut PT Buana Orbit Sejahtera

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Pekanbaru Kini telah memiliki Kawasan Agrowisata Baru yang siap dikunjungi Oleh masyatakat Luas. Pelaksana Tugas Kepala UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih, Dedih H, pada acara Gebyar Pesta Rambutan yang berlansung di Balai Benih Induk (BBI) Padang di Marpoyan dalam sambutannya menjelaskan “Bahwa kawasan Balai Benih Induk (BBI) yang berada Di Kecamatan Marpoyan Ini sebenarnya sudah lama ditetapkan sebagai kawasan Agrowisata. NAmun karena belum ada payung hukumnya, pengembangannya tidak berjalan dengan baik.

Pada Tahun 2018 Lalu, Pemerintah provinsi Riau

sudah menerbitkan Perda untuk pengelolaan kawasan ini sebagai kawasan Agrowisata. Oleh karena itu mulai tahun 2019 ini kita sudah dapat membukanya untuk masyarakat Luas. Sejak minggu lalu sudah ada 600 pengunjung yang mengunjungi Kawasan Agrowisata ini,” ungkap Dedih.

“Kawasan Agrowisata ini kondisi Sarana prasana Pendukung belum terlalu baik.Masih banyak fasilitas yang perlu dikembangkan.

Oleh Karena itu, Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Perkebunan Riau menggandeng pihak ketiga untuk membantu mengembangkan kawasan ini “ Lanjut Didih Kerjama dengan pihak

ketiga ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Riau dengan PT Buana Orbit Sejahtera yang akan menjadi pengelola kawasan BBI tersebut.

Alexander Pranoto selalu Dirut PT Buana Orbit Sejahtera, usai penandatangan MoU mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengembangkan kawasan BBI Padang Marpoyan menjadi Kawasan Agrowisata yang menarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun nasional.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPH Bun) Riau, Ir. A Ferry HC, M.Si dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa bahagianya dengan

Bupati Lantik 16 Pejabat dan 53 Administrator Pemkab bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Adapun ke-53 Pejabat Administrator yang dilantik Bupati Amril, Jum’at, 25 Januari 2019 di ruang serba guna lantai IV Kantor Bupati Bengkalis adalah Supardi Sekretaris Dinas Pertanian dan Rafiardhi Ikhsan sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP).

Kemudian, Eri Kesuma Pribadi Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdaluk KB), H Suheiry Zein sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dipersip), Darmanto Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah(Setda) Bengkalis.

Aulia Army Efendi sebagai Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda, Febriman Duria Sekretaris Inspektorat, Rinto Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Tommy Nanda Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Supandi Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos), Agusilfridimalis Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik).

Adisutrisno sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Abdul Haris Kabag Persidangan DPRD, Surya Suhersi Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Almunir Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Effendi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Zul Asri Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub), Jumiharto Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Jepalinus Kabid Ekonomi Bappeda, Juminanin Hartatik Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda, Muhammad Firdaus Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda, Yuni Harmoni Sari Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bappeda).

Alfianur Novizantara sebagai Kabid Aset BPKD, Erdila Fitriadi Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DPMD, Muthu Saili Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu DPMSP, Basri Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkunan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Yuslih Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos), Suhaimi

FOTO para pejabat yang dilantik Bupati Bengkalis

Kabid Pengelolaan Berbasi Elektronik Diskominfotik.

Jhon Agustian Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi Bencana BPBD, Syahidallah Kabid Sarana dan Logistik BPBD, Rahmat Hidayat Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Yunilawati Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos, Rospelia Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan Disdalduk KB. Yuniar Wiratna Ningrum Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos, Indrawati Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos, Achyan Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Diskominfotik, Ismetinol Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans.

Said Hafiud Putradiningrat Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan, Akna Juita Kabid Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Disdik, Imam Subchi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Taufik Kabid Penagihan dan Keberatan Bappenda, Ediyarsyah Kabid Statistik dan Persandian Diskominfotik.

Nova Rianti Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Halazmi Julizar Kabid Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, Khairul Ashri Kabid Ketersedian dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.

Syahrudin Kabid Pengendalian dan Pengembangan Bapenda, Ngawidi Kabid Pelayaran Dishub, Jeffri Kabid Lalulintas Jalan Dishub, Burhanuddin Kabid Pemberdayaan Koperasi UKM, Muhammad Jefri Kabid Pengembangan Perdagangan Disperindag, Moch.

Eko Feriyanto Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Suryati Sekretaris Kecamatan Talang Muandau dan Agusnelly Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta kepada seluruh Pejabat Tinggi Pratama yang telah diberikan amanah menjadi Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar selalu membuat inovasi dan terobosan yang tidak bertentangan dengan aturan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Ungkapan itu disampaikan Bupati Bengkalis, ketika diwawancara sejumlah wartawan usai mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, di aula pertemuan lantai IV kantor Bupati, Jum’at, 25 Januari 2019.

“Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, harus bisa menjadikan lingkungan kerja yang baik, bangun tim

work yang solid, kompak dan mampu menyelesaikan tugas dan fungsi dengan baik dan tepat waktu. Jangan ada yang merasa lebih hebat sendiri,” pinta Bupati Bengkalis.

Bupati juga menegaskan agar seluruh pejabat yang dilantik memulai pekerjaan dengan menanamkan niat yang sungguh-sungguh untuk bekerja dengan baik dan membangun negeri ini lebih baik.

Bukan berniat untuk yang malah merugikan daerah ini.”Bupati tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu Kepala OPD, seluruh ASN, rekan-rekan wartawan dan seluruh masyarakat. Untuk itu mari sama-sama kita bekerja lebih baik sesuai dengan fungsi dan bidang masing-masing, Insya Allah kedepan daerah yang kita cintai ini akan semakin baik,” harapnya.

Tak kalah penting, Bupati Bengkalis juga meminta agar Kepala OPD, Pejabat Administrator dan Pengawas untuk menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Jangan sampai perkara-perkara yang terbilang masih bisa ditangani tidak mampu diselesaikan. ”Sehingga perkara yang masih dikategorikan kecil ini tidak menjadi besar dan menambah persoalan yang ujung-ujungnya menjadi beban terhadap pimpinan.Jangan sampai ini terjadi. Bekerjalah dengan sepenuh hati dan jangan sesuka hati,” tutupnya. (rm/ind)

Bupati Bengkalis Serahkan 1.179 Sertifikat Tanah BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Amril Mukminin, menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis untuk 347 penerima sertifikat tanah eks transmigrasi di dua Desa yaitu Desa Sumber Jaya dan Desa Tanjung Damai Kecamatan Siak Kecil serta 832 penerima sertifikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 bertempat di halaman Kantor Camat Siak Kecil , Kamis (24/01/2019) lalu Penyerahan sertifikat itu disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang diwakili Kabid Ketransmigrasian Eva Ismail, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bukit Batu-Siak Kecil Zuhandi, Kepala Resort Kepolisian

(Kapolres) Bengkalis Yusuf Rahmanto, Dandim 0303 Bengkalis Timmy Prasetyo, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Heru Winoto, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Heri Indra Putra, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Ridwan Yazid, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis Subiakto, dan Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bengkalis.

Terlihat juga Camat Siak Kecil M. Fadlul Wajdi serta Camat se-Kabupaten Bengkalis, Kapolsek Siak Kecil Sunaryo, Danramil Bukit Batu Sutarman, sejumlah Lurah dan Kepala Desa, para penerima sertifikat tanah serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Bengkalis meyampaikan ucapan selamat kepada penerima sertifikat atas tanah serta kepada Dinas dan instansi terkait.”Atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta jajaran pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pusat, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis atas kinerja dan koordinasinya dalam pelaksanaan program strategis nasional PTSL tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis.”

Ujar Amril Ini merupakan salah satu wujud dari nawacita pemerintahan Jokowi-JK atas kewaji-

BUPATI Bengkalis Amril Mukminin (pakai baju batik) ban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat dalam upaya me-

ningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sambung Amril (rm/ril humas).

dimulainya kerja sama ini.

“Saya memang sudah lama menginginkan kawasan ini menjadi kawasan agrowisata yang diminati masyarakat,” ungkapnya “Dengan adanya kawasan agrowisata ini ia berharap masyarakat akan semakin mencintai dunia pertanian.

“Berwisata ke tempat ini selain menikmati suasananya yang asri karena banyak pepohonan, juga dapat menjadi sarana belajar bagi anak-anak untuk mengenal dunia pertanian. Apalagi di sana ada kawasan penanaman padi dan sayur-sayuran. Nanti anakanak dapat merasakan langsung bagaimana menjadi petani, bermain dengan lumpur dan memanen sayuran,” Lanjut Kepala Dinas Tanaman

Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPH Bun) Riau, Ir. A Ferry HC, M.Si Suasana Pesta Gebyar Rambutan bertambah Meriah karena pengunjung dihibur dengan musik organ tunggal dan acaraditutup dengan pencabutan doorprize dengan Berbagai hadiah menarik, dari mulai hasil kebun seperti kacang panjang dan cabai, juga ada hadiah sepeda bagi pengunjung yang terpilih. Upaya untuk itu memang perlu adanya pembenahan secara menyeluruh, semoga dengan di percayakan ketua Dpd Ajoi prop Riau Bpk Alexander pranoto yg cukup peduli pembangunan di Riau maka ini semua dapat terselesai dengan cepat. (rm/indra)

PARA peserta arak-arakan di kota Bengkalis

Kota Bengkalis Kembali Raih Adipura BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kepada masyarakat serta petugas kebersihan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan arak-arakan piala Adipura, Senin (21/1/2019) lalu. Arak-arakan tersebut, melibatkan ratusan peserta baik dari petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, Komunitas Motor Tua Bengkalis, Komunitas Motor Nmax Negeri Junjungan dengan menggunakan truk pengangkut sampah sebagai transportasinya.

Ada yang unik pada arak-arakkan kali ini, Sekretaris Daerah Bengkalis beserta seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkalis menggunakan tanjak, sebagai simbolis melayu.

Sebelum melakukan arak-arakan, awalnya Piala Adipura tersebut di serahkan Sekretaris Daerah Bengkalis kepada Ketua MKA LAM Riau Kabupaten Bengkalis H Zainuddin Yusuf, kemudian diserahkan kepada Kepala DLH Kabupaten Bengkalis H Arman AA yang selanjutnya diberikan kepada Bujang Dara Bengkalis sebagai pemegang piala Ad-

ipura untuk dibawa berarak.

Adapun rute yang dilalui oleh peserta tersebut dimulai dari Kantor Bupati Bengkalis, lalu menuju Jalan Hangtuah Bengkalis, kemudian menuju Jalan Sultan Syarif Kasim, selanjutnya ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu menuju Jalan Gatot Subroto, kemudian ke Jalan Antara, dan terakhir menuju Jalan Pertanian, dan finish di Kantor DLH Kabupaten Bengkalis Sepanjang rute yang dilewati, tepian jalan dipenuhi oleh pelajar se-Bengkalis dengan membawa bendera merah-putih dan yang tak kalah meriah pada pawai tersebut juga diisi dengan tabuhan kompang yang meramaikan suasana.Acara kemudian dilanjutkan dengan syukuran di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis.

Piala Adipura sebagai kota kecil terbersih diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya, dan diterima oleh Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Bengkalis H. Bustami HY pada 14 Januari 2019 lalu di Jakarta.(rm/ril humas)

Tertibkan Administrasi PBj 2019,

Diskominfo Bengkalis Mulai Entri RUP BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Tindaklanjuti instruksi Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Rabu, 23 Januari 2019, langsung lakukan entri Rencana Umum Pengadaan (Rup) untuk ditayangkan.

Entri RUP tersebut langsung dilakukan staf masing-masing Bidang dan Sekretariat di Diskominfotik yang dipandu Halimah Tusakdiah dan Feni Junita.Halimah dan Feni merupakan staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat Diskominfotik yang sebelumnya pernah bertugas di Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebelum LPSE menjadi Sub Bagian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Bengkalis.

Kegiatan entri RUP yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dilaksanakan secara bersamaan di ruang kerja Plt Kepala Diskominfotik. Adapun petugas entri untuk RUP tersebut adalah Rahman (Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi/SDKI), M Ali Kurniadi (Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik/ PBE) dan Rajuna (Bidang Statistik dan Persandian/SP).

Kemudian, Nina Mulyati (Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik/ PPIP) dan Jon Ektonizar (Sekretariat).Berdasarkan pantauan di tempat entri

pada pukul 11.20 WIB tadi, untuk Bidang SP dan PBE, proses entri sudah tuntas.

Sedangkan Sekretariat baru sekitar 75 persen.

Sementara untuk Bidang SDKI dan PPIP baru 1 kegiatan yang berhasil dientri. Saat informasi ini ditulis, proses entri untuk Sekretariat, Bidang SDKI dan PPIP masih berlangsung. Minggu Pertama Februari Sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya, batas akhir penayangan RUP di Pemkab Bengkalis melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat minggu pertama bulan Februari 2019.

Tenggat waktu tersebut ditetapkan untuk tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2019 di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Pemberitahuan Sekda mengenai batas waktu penayangan RUP tersebut tertuang dalam Surat Nomor 027/PBJ/2019/ 11 yang ditandatangani Maryansyah Oemar sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum. Maryansyah menandantangani surat tersebut atas nama Sekda Bengkalis.

Surat tertanggal 15 Januari 2019 dengan sifat ‘Segera’ itu, ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis, Camat se-Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Bengkalis. (rm/diskominfo)

CMYK

7

RAKYAT ACEH

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SBY Silaturahim Dengan Masyarakat Kabupaten Langkat BESITANG, RAKYAT MEDIADalam perjalanan turnya dari Sumatera Utara ke Aceh, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertatap muka dengan masyarakat langkat di perbatasan Aceh Tamiang, Kamis (24/1/2019) lalu.

Mantan Presiden SBY dan istri, Ani Yudhoyono bersilaturahmi dengan masyarakat di sebuah warung nasi Kecamatan Besitang tepatnya perbatasan Kabupaten Langkat dan Aceh Tamiang.SBY mengucap terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Sumatera Utara, dan juga mengenang perjuangannya saat mencoba mengakhiri konflik Aceh yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Saya mengenang saat mencoba mengakhir konflik Aceh ketika itu, Oleh karena itu, kita ingin Aceh yang damai dan makin damai, juga Aceh

MANTAN Presiden RI SBY bersama masyarakat Langkat

SBY dan Rombongan Menyapa Masyarakat Aceh Tamiang KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Setelah menyelesaikan turnya di Sumatera Utara.Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melanjutkan turnya ke mProvinsi Nagro Aceh Darussalam (NAD).Dalam rangka Tour Toba-Seulawah, SBY menyempatkan singgah di Kabupaten Aceh Tamian.

Kehadiran mantan Presiden RI ini di Aceh Tamiang, dipusatkan di gelanggang olah raga (GOR) Karangbaru.SBY bersama rombongan tiba di Aceh Tamiang pada Kamis (24/ 1/2019) sekira pukul 12.00 WIB.Persiapan menyambut rombongan yang berjumlah 35 orang ini, pada Rabu (23/1/ 2019) pagi, masih terus dilakukan panitia, di antaranya menyusun kursi, memasang baliho dan membersihkan GOR. “Pagi ini persiapan sudah mencapai 80 persen.Insya Allah hari ini juga selesai 100 persen,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tamiang Nora Idah Nita saat meninjau persiapan penyambutan di GOR. Dalam kunjungan ini, SBY didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan putra bungsunya Edhie Baskoro Yudhoyono beserta istrinya, Siti Ruby Aliya Radjasa.Rombongan menempuh jalan darat dari Medan menggunakan bus.SBY diperkirakan berada di Aceh Tamiang selama dua jam dan kemudian melanjutkan turnya ke Langsa dan Aceh Timur.(rm/red).

Polsek Pangkalan Brandan Bekuk Pengedar Narkoba PANGKALAN BRANDAN, RAKYAT MEDIA-Aparat Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, menangkap bandar narkotika jenis sabusabu dengan barang bukti 5,27 gram.

Penangkapan itu dibenarkan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Langkat AKBP Doddy Hermawan melalui Kepala Polisi Pangkalan Brandan Iptu Dahnial Saragih, di Pangkalan Brandan, Jumat. (25/1/2019). Tersangka yang ditangkap Irfan alias Bidos (53) warga Lingkungan I Tangkahan Serai Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat, katanya.

Dari penangkapan terhadap tersangka Irfan alias Bidos ini, polisi mengamankan satu bungkus plastik klip bening ukurans edang, yang ditemukan dilantai ruang tamu kediaman tersangka.

Juga ditemukan satu bungkus klip bening ukuran besar dan satu klip bening ukuran sedang yang berada di dalam kaleng rokok, juga ditemukan tiga bungkus ukuran kecil, dan 15 plastik bening kosong.”Penangkapan tersangka ini berdasarkan informasi yang disampaikan warga kepada petugas lalu melakukan penggeledahan di kediaman tersangka, maka keseluruhan sabu-sabu tersebut ditemukan dirumahnya,” katanya.

“KIni tersangka sedang diperiksa secara intensif untuk pengembangan kasusnya lebih lanjut, penyidik mempersangkakan dengan pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama tujuh tahun.(rm/sof)

yang makin maju dan makin sejahtera,”ucap SBY dalam silahturahminya dengan warga setempat..

Dalam kesempatan itu, SBY mendengarkan curthat masyarakat yang mengeluhkan perihal harga karet dan sawit yang anjlok sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. SBY menyebut solusi atas kesulitan-kesulitan ini adalah tanggung jawab pemerintah, dan kader-kader Demokrat di mana pun harus aktif membantu rakyat yang kesusahan, ucap SBY. Sebelumnya SBY telah mengunjungi Masjid Azizi Tanjungpura, disini SBY disambut sekitar seribuan warga serta kader dan simpatisan Partai Demokrat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menyambut kedatangan Presiden keenam Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat sekaligus mengunjungi Masjid Azizi Tanjungpura di Tanjungpura, Kamis (23/1/2019). Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat langsung mengelukan ketua umum mereka yang datang bersama Ibu Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, Hinca Panjaitan, Andi Mallarangeng dan Pelaksana Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Heri Zulkarnaen.

Selama kunjungan tersebut SBY disambut dan didampingi Tuanku Azwar Abdul Djalil Rahmatshah Al Hajj masuk ke dalam Masjid Azizi Tanjungpura untuk melihat dari dekat keberadaan masjid yang sangat bersejarah itu.Usai itu SBY menemui warga, simpatisan dan kader Partai Demokrat yang sudah menunggunya di tangga pintu masuk masjid tersebut ingin berfoto bersama.(rm/sofyan)

Bupati Aceh Tamiang Lantik 75 Pejabat Pemkab Aceh Tamiang

KEPALA Dinas Kominfo Aceh Tamiang, Drs. Amiruddin Y

213 Kampung di Aceh Tamiang Bentuk Kelompok Informasi Masyarakat KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Aceh Tamiang diwakili Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh Tamiang, Drs. Amiruddin Y membuka Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Aula Media Centre Dinas Kominfo hari Rabu (19/12) pukul 10.00 WIB. Sekretaris Dinas kominfo, Wan Irwansyah, S. Sos selaku ketua panitia kegiatan sosialisasi menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Bupati Aceh Tamiang dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap kampung perlu dibentuk Kel-

ompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya.Oleh karenanya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo dan Persandian pada hari ini mengajak peran aktif Para Datok Penghulu dan SKPK terkait untuk mewujudkan pembentukan KIM tersebut.

“KIM ini dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat, sehingga pembinaan dan perberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kampung melalui kelompok masyarakat kampung itu sendiri nantinya akan meningkatkan kapasitas warganya dalam mengelola informasi, baik dari sisi teknologi maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya” ungkap beliau.

Seluruh Datok yang berhadir merespon rencana pembentukan Kelompok Informasi masyarakat tersebut dengan antusias. (rm/humas).

ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Aceh Tamiang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Basyaruddin, SH melantik 5 Pejabat Tinggi Pratama, 26 orang Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas di Aula setdakab Aceh Tamiang, Selasa (22/01) pukul 16.00 wib.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B.2995/ KASN/12/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Rekomendasi hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.821.22/ 01/2019 dan BKSDM.821.23/02/2019 serta BKSDM.821.21/03/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator serta Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan telah melalui berbagai proses yang melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan telah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Kegiatan pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah

BUPATI Aceh Tamiang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Basyaruddin, SH

bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai.” ungkap Bupati.

Adapun 5 Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik adalah Ir. Adi Darma, M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang, Amiruddin AR, SE sebagai Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Rianto Waris sebagai Kepala Bappeda Aceh Tamiang, Syamsul Rizal, S.Ag sebagai Kepala Dinas Syariat Islam dan Syahri, SP sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

26 Pejabat Administrator diantaranya Agusliayana Devita sebagai Kabag Humas Setdakab Aceh Tamiang, Dra. Fauziati sebagai Sekretaris BKPSDM, Achmad Yuharda, sebagai Sekretaris Satpol PP dan WH, Ahmad Yani, S.STP, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Sosial, dr.

Tengku Dedy Syah sebagai

Pj. Direktur RSUD Aceh Tamiang, Rudi Heriansyah, S.Pd sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Aceh Tamiang.

44 Pejabat Pengawas antara lain, Abdul Hakim Harahap, ST sebagai Pj.Kepala Seksi Perumahan pada dinas PUPR Aceh Tamiang, Mahyal Fahri, S.Pd sebagai Kasie Peserta Didik dan pembangunan karakter pada Disdikbud Aceh Tamiang, Amir, S.Pd sebagai Kasie Tenaga Pendidik pada Disdikbud Aceh Tamiang, Muhammad Nuhk, SK , M.Kes sebagai Kasi Pelayanan Medis Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap di RSUD Aceh Tamiang, Eddy Rakhmad Putra, ST sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Renir Hidayat, S.STP sebagai Kepala Sub Rumah Tangga dan Protokol Setdakab.

Turut hadir dalam acara tersebut Unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala SKPK, Insan Pers dan hadirin.(rm/humas)

Kapolri Bantu 2 Ekor Sapi

Pada HUL ke-95 Tuan Guru Babsussalam LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dukungan untuk pelaksanaan HUL ke-95 Tuan Guru Babussalam di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terus mengalir diantaranya dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang disampaikan Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIk. Hal itu disampaikan Ketua Panitia HUL ke-95 Tuan Guru Babussalam Haji Zamroni, di Babussalam Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Sabtu.Bantuan yang disampaikan untuk panitia dalam rangka HUL ini dari Kapolri berupa dua ekor sapi serta beras, guna nantinya dapat dimamfaatkan dalam peringatan puncak HUL yaitu MInggu, (27/1), katanya.

Selain dari Kapolri bantuan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Langkat berupa dua ekor sapi, satu ton beras, 100 kotak air mineral dan uang tunai sebesar Rp 20 juta, yang diterima Tuan Guru Syekh Haji

KAPOLRES Langkat AKBP Doddy Hermawan SIk menyerahkan bantuan

Hasyim Al Sarwani.Selain itu, kata Zamroni bantuan juga disampaikan oleh Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana Perangin-angin berupa satu ton beras, 50 kilogram gula dan uang tunai senilai Rp 10 juta.

Ia mengatakan bantuan ini dapat bermafaat untuk kesuksesan dan kehikmatan acara peringatan HUL Syekh Abdul Wahab Rokan, serta bermafaat bagi seluruh jamaah Tariqat Naqsabandiyah Babussalam yang sekarang sudah memadati

perkampungan religius itu, katanya.

Selain itu juga bantuan datang dari Pangdam I Bukit Barisan yang diwakili Kabintaldam Kolonel Kav Sugeng Waskito Aji yang didampingi Dandim 0203 Langkat Letkol Inf Syamsul Alam.”Bantuan yang diberikan berupa domba yang dapat dimamfaatkan dalam acara HUL,” ungkap Zamroni, serta berbagai bantuan lainnya dari berbagai pejabat pemerintahan lainnya termasuk para dermawan untuk suksesnya acara HUL ini. (rm/sof).

Bupati Aceh Tamiang Resmikan TPA Bantuan Kementerian PUPR KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIABupati Aceh Tamiang H Mursil meresmikan penggunaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah Kampung Durian, Kec. Rantau bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2018.

Beberapa fasilitas baru yang dibangun meliputi penataan sel, kolam Instalasi Pengolahan Lindi (IPL), pagar keliling kolam, jalan dan drainase, rumah pengelola, landscape serta sumur monitoring.

“Tidak dapat dibayangkan jika prasarana TPA sampah tidak dibantu pemerintah pusat atau pun pemerintah provinsi, bila mengandalkan APBK jelasjelas tidak sanggup membangun faslitas TPA sampah yang maksimal,” kata H Mursil ketika meresmikan TPA sampah, Sabtu (16/1/2019), dihadiri unsur Forkompincam dan Datok Penghulu.

Disampaikannya, dari jenis sampah terdapat sampah plastik, kardus dan jenis lainnya yang memiliki nilai ekonomis.Karena itu sampah yang mempunyai nilai jual harus dapat dikelola dengan baik sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat.

Bupati mengharapkan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing dan memberdayakan gotongroyong di kampung-kampung.”Saya akan sampaikan juga kepada ibu-ibu PKK agar

BUPATI Aceh Tamiang H Mursil menggunti pita peresmian menggerakkan program disiplin membuang sampah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Provinsi Aceh, Yusrizal mengharapkan Pemerintah Aceh Tamiang dapat menambah areal TPA Kampung Durian, sehingga ke depan statusnya bisa ditingkatkan menjadi TPA terpadu. “Kita harapkan ke depan tidak lagi bicara soal dasar pengelolaan sampah, tapi sudah tahap peningkatan kinerja,” sebut Yusrizal.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tamiang, Samsul Rizal menyampaikan, pihaknya saat ini masih terkendala dengan minimnya armada truk pengangkut sampah.

“Sebab itu, sangat diharapkan dukungan Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman Aceh dan Pemkab Aceh Tamiang bisa memberi perhatian untuk kebutuhan armada truk sampah, sehingga pengangkutan sampah bisa berjalan sebagaimana kita harapkan,” ujarnya. (rm/ril)

SUMATERA BARAT

8

Rabu, 16 - 24 Januari Edisi :2019, # 253MINGGU Tahun IV, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Jumat, 25 - 31 Januari 2019, MINGGU III

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit

WAGUB SUMBAR : MASYARAKAT HARUS BIJAK MENCERNA INFORMASI PADANG, RAKYAT MEDIA-Masyarakat khususnya yang bermukim di kawasan pesisir pantai agar bijak dan arif dalam mencerna setiap informasi yang beredar.Terutama bagi masyarakat yang tinggal radius 100 meter dari bibir pantai.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di sela-sela kunjungannya meninjau Main Stadium Utama Padang Pariaman di daerah Sikabu.

Ini terkait dengan beredar kabar terjadinya tsunami di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kamis (10/12/2018) lalu membuat masyarakat dikawasan itu panik.

Namun informasi tersebut telah dibantah oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui informasi tertulis di website www.bmkg.go.Bahwa kabar tsunami di Sibolga adalah hoaks.

Dikatakan lebih lanjut Wagub Nasrul Abit, himbauan siaga bencana tsunami ini juga pernah disampaikannya sebelumnya.Dia menekankan, kewaspadaan dan kesiapan adalah yang lebih utama.”Pokoknya jika ada gempa lebih dari satu menit, kencang maupun lambat segera selamatkan diri ketempat yang lebih tinggi dan aman,” tegasnya.

Wagub juga menambahkan telah diketahui, Sumbar merupakan salah satu daerah yang berpotensi terjadinya tsunami.Salah satu tsunami besar yang ditakutkan peneliti adalah patahan Mentawai, atau yang disebut megatrhust yang perlu diwaspadai.”Bencana telah mengajarkan kita untuk selalu mendekatlah diri pada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang merusak ekosistem alam.Saling mengingatkan untuk kebaikan bersama merupakan hal penting,” himbaunya. (*)

WAGUB MINTA PEMBANGUNAN TOL DIBATALKAN JIKA GANTI RUGI TAK LAYAK PADANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan pembangunan sirip tol trans Sumatera di provinsi itu dibatalkan jika harga ganti kerugian terhadap lahan masyarakat yang terdampak, tidak sesuai dengan kewajaran.”Perjuangkan harga ganti kerugian itu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.Kalau masyarakat kalah, kita hentikan pembangunan tol di Kasang,” katanya di Padang, Rabu.

Ia mengatakan itu saat menerima puluhan pemilik lahan terdampak tol yang malakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumbar.

Nasrul menyebut pihaknya sangat ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai dengan harga pasar, tetapi tidak ada ruang untuk itu karena dibatasi aturan perundang-undangan.”Setelah kami rapatkan dengan pihak terkait, harga lahan yang ditetapkan sangat murah oleh tim appraisal itu, hanya bisa diubah melalui pengadilan,” katanya.

Proses melalui pengadilan itu dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Padangpariaman. ”Kami di Pemprov Sumbar akan membantu semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam persidangan,” katanya.

Koordinator aksi demonstrasi pemilik lahan terimbas tol, Hamardian menyebutkan pihaknya sebenarnya tidak ingin kembali masuk pengadilan untuk kasus pembebasan lahan itu dan menuntut Pemprov Sumbar berpihak pada masyarakat.

Namun karena Wagub Sumbar menjamin pemerintah provinsi akan membantu masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya memperjuangkan haknya di pengadilan, maka masyarakat menyetujui usulan tersebut. ”Kami secepatnya masukkan gugatan perdata untuk kasus ini,” ujarnya.

Ia menceritakan sejak awal masyarakat pemilik lahan di Kasang sebenarnya hanya meminjamkan tanah untuk “ground breaking” tol oleh Presiden Jokowi. Itupun setelah pemerintah provinsi dan kabupaten memohon agar tidak malu pada pemerintah pusat.

Lalu tiba-tiba lahan itu sudah dikerjakan pembangunan awal tol, padahal proses ganti rugi seperti yang disebutkan pemerintah provinsi belum selesai.Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum, proses pembangunan tidak boleh dilakukan sebelum ganti rugi diselesaikan.

Masyarakat pemilik lahan kemudian dikagetkan dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp32 ribu - Rp270 ribu per meter tanpa ada pembicaraan apapun dengan masyarakat. “Kami pemilik lahan secara turun temurun.Lahan itupun sawah roduktif, tiba-tiba diambil alih untuk pembangunan tol dengan harga yang sangat rendah.Harga itu tidak bisa pula ditawar.Kami dipaksa menerima,” katanya.

Hampir semua pemilik lahan di Kasang menurut Hamardian menolak harga yang ditetapkan itu karena tidak sesuai dengan harga pasar.Pemilik lahan yang menyatakan menerima menurutnya bukan warga asli Kasang.Mereka menuntut agar pemerintah memberikan harga yang layak untuk lahan yang digunakan untuk pembangunan tol itu.

Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan sirip tol trans Sumatera yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Tol itu akan memangkas waktu tempuh Padang-Pekanbaru dari awalnya sekitar 9 jam diwaktu normal menjadi 3 jam saja sehingga perekonomian juga bisa lebih menggeliat. (rm/ril)

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gubernur Sumbar Resmikan Gudung Baru DPRD Sumbar PADANG, RAKYAT MEDIAGedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat resmi ditempati, Jumat (18/1/2019) pecan lalu.Penempatan gedung senilai Rp53 miliar ini diharapkan semakin memicu peningkatan kinerja anggota dewan.

Gedung baru tersebut terletak di sayap kanan gedung yang sudah ada dengan bentuk bangunan bertingkat enam.Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengingatkan, dengan berkantor di gedung baru, hendaknya meningkatkan etos kerja dan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Hari ini telah diresmikan penempatan gedung baru berlantai enam yang tentunya sangat representatif dengan harapan, anggota DPRD semakin terpacu semangat dan etos kerja sehingga kinerja dalam melaksanakan tupoksinya semakin meningkat,” kata Hendra.

Gedung baru tersebut akan ditempati oleh anggota DPRD. Masing-masing anggota memiliki satu ruangan kerja. Disamping itu, komisi dan alat kelengkapan DPRD serta fraksi - fraksi akan berkantor di gedung baru tersebut. ”Dengan ketersediaan ruang kerja, baik perorangan maupun alat kelengkapan dan fraksi-fraksi ini, tentunya akan membuat suasana kerja lebih nyaman,” ujar Hendra.

Harapan yang sama juga disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Menurutnya, beban tugas DPRD sangat berat

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno (kanan)

karena berkaitan dengan regulasi, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah.Saratnya beban tugas tersebut sangat membutuhkan ruang kerja yang representatif agar dapat menetapkan berbagai keputusan strategis dalam rangka kelanjutan pembangunan. ”Semoga ke depan dengan berkantor di gecung baru, kinerja anggota DPRD akan semakin me-

ningkat dalam rangka memacu pembangunan daerah,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menerangkan, pembangunan gedung senilai Rp53 miliar itu dilaksanakan secara tahun jamak sejak tahun 2106. Gedung terdiri dari enam lantai dan masingmasing lantai dihubungkan dengan lift dan tangga manual.

Penggunaan gedung tersebut

adalah untuk ruangan kerja masing-masing anggota DPRD. Kemudian, ruangan kerja alat-alat kelengkapan DPRD seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan komisi - komisi. ”Sementara sekretariat tetap berkantor di gedung yang lama, termasuk juga ruang rapat utama,” terang Raflis. *Publikasi. (rmhumas)

Car Free Day, Kurangi Ketergantungan Kendaraan Bermotor Wagub Sumbar : Pulau Sanding Cocok Untuk Investor Asing PADANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menilai pengembangan Pulau Sanding, Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Mentawai membutuhkan anggaran besar karena itu tidak cocok untuk investor lokal. ”Pulau paling Selatan di Sumbar itu punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai resort.

Investor asing paling memungkinkan untuk itu,” katanya di Padang, Senin.

Pulau yang terletak di perbatasan Sumbar dan Bengkulu itu punya pantai berpasir putih dan laut yang sangat jernih dengan aneka jenis ikan yang berenang bebas di sekitar pantai. Karakter ombaknya yang tinggi dan panjang mengelilingi pulau juga bisa bersaing dengan ombak di Mentawai yang telah lebih dahulu mendunia untuk olahraga surfing. Pulau itu juga tidak berpenghuni sehingga tidak akan terkendala oleh pembebasan lahan seperti yang sering terjadi di Sumbar.

Investor asing dari Ame-

rika Serikat disebut tertarik untuk mengembangkan potensi pulau tersebut untuk dijadikan resort kelas dunia. ”Kita dukung jika ada investor yang datang.Yang penting pulau itu dihuni,” ujarnya.

Wagub Nasrul Abit berkunjung ke pulau tersebut bersama Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake satu minggu sebelumnya.

Kunjungan itu sekaligus untuk meninjau potensi pulau yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan bagi nelayan setempat.

Surfing merupakan olahraga yang menjadi magnet bagi wisatawan asing untuk datang ke Sumbar, terutama ke Kepulauan Mentawai yang memiliki ombak memukau.

Sebagian besar wisatawan asing yang datang ke Sumbar tercatat masuk ke Mentawai untuk menikmati olahraga tersebut. Pengembangan Pulau Sanding sebagai destinasi baru bagi olahraga tersebut dinilai akan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing ke daerah tersebut. (rm/humas).

PADANG, RAKYAT MEDIA-Minggu (20/01), berlangsung acara Car Free Day (CFD) di sepanjang jalur Khatib Sulaiman. Acara ini dibuka oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Forkopimda maupun Kepala SKPD. Acara ini diikuti oleh ribuan orang dan turut diramaikan oleh beberapa stand pelayahan kesehatan yang dibuka oleh beberapa rumah

sakit, seperti RS Hermina Padang, dan RS Bunda BMC Padang dan lainnya.

Dimulai pada 20 Januari 2018, program CFD kedepannya akan dilakukan setiap hari Minggu, mulai pukul 06.00 -sampai 10.00 WIB, dengan pengalihan arus dari jalan Khatib Sulaiman. Adapun lokasi CFD ini hanya di sepanjang jalur Khatib Sulaiman, mulai dari depan Masjid Raya Sumbar sampai ke depan RM Lamun Ombak.

Program ini sangat bagus untuk diterapkan di Padang.

Dalam rapat persiapan gela-

WAKIL Gubernur Sumbar, Nasrul Abit

ran CFD yang dilakukan di Istana Gubernur, 15 Januari lalu, Gubernur Sumbar mengatakan bahwa dengan digelarnya CFD, masyarakat dapat melakukan aktivitas pagi hari pada akhir pekan dengan santai.

Teknis gelaran CFD dikoordinasikan oleh Kepala Dispora Sumbar, Adib Alfikri, bersama jajarannya dan stakeholder terkait. Lebih jauh, CFD diharapkan dapat menjadi gaya hidup dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor.(rm/ril)

CMYK

9 JUMAT, 25 - 31 Rabu, JANUARI 2019, MINGGU III

16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 253 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Tindak Lanjut Penetapan Tersangka :

Bupati Anambas Mandek di Mabes Polri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kasus hukum Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, terkait laporan mana-

jemen PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ) atas penolakan terhadap kawasan Pulau Jemaja untuk dijadikan perkebunan karet hingga kini tindak lanjut kasus tersebut tidak ada kejelasan.

Bupati Kepulauan Anambas

Abdul Haris

BP Batam Minta PT.Jaticatur Niaga Trans Bertanggungjawab

KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady

BATAM, RAKYAT MEDIA-BP Batam minta pertanggungjawaban PT. Jaticatur Niaga Trans terkait kapal minyak MT Eastern Glory yang menabrak jembatan dua, Barelang, Rabu (23/1) lalu. Saat ini, BP Batam sedang menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat tabrakan itu.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady mengatakan timnya sedang berupaya mengumpulkan data secara intensif guna mengecek kerugian terkait kapal yang menabrak jembatan dua, Barelang. “Saat ini yang dikejar adalah menghitung berapa kerugiannya, apa saja dan siapa yang bertanggung jawab, “ kkata Edy usai meresmikan mobil pelayanan kesehatan di RSBP Sekupang, Kamis (24/1/2019) lalu.

Edy berharap insiden tersebut tidak terulang kembali.Agar tidak terjadi lagi kasus serupa, BP Batam kedepan akan melakukan berbagai upaya pencegahan. ”Saya sudah minta bagaimana pencegahannya, Mungkin bukan hanya kekuatan pada jembatananya saja, tetapi pengaruh yang menyebabkan terjadinya tabrakan, seperti sinar, arus, geraknya dan spesifikasi kapal yang diperbolehkan lewat melalui jembatan tersebut, “ ujar Edy. Terpisah, Kasubdit Humas BP Batam, Muhamad Taofan mengatakan, pihaknya bersama kementerian PUPR sudah turun langsung ke lokasi guna mengecek dampak kerugian kerusakan Jembatan tersebut.” Tadi malam kita sudah turun ke lokasi, namun berhubung sudah malam, tadi siang (24/1/2019) kita kembali ke lokasi melihat langsung kondisi kerusakan jembatan Bersambung ke Hal 10

Mengendapnya kasus tersebut di Mabes Polri dipertanyakan berbagai kalangan, padahal dalam kasus tersebut, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana: penyalahgunaan wewenang dan atau fitnah dan atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dalam pasal 421 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Penetapan tersangka terungkap dari surat panggilan Bareskrim Polri bernomor B/26/ 19/IV/Res.1.24/2018/Bareskrim, perihal pemberitahuan pemanggilan tersangka atas nama Abdul Haris selaku Bupati Kepulauan Anambas. Ketika itu Surat ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak atas nama Kepala Bareskrim Mabes Polri.

Sumber Koran Rakyat Media mengungkapkan, bahwa kasus yang membelit Bupati Anambas itu, terkait permasalahan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Kabupaten Anambas, perusahaan tersebut ingin mengembangkan perkebunan karet di Jemaja dan Jemaja Timur, Kabupaten Anambas.Namun saat mulai beroperasi, yaitu di awal tahun 2017, tiba-tiba mendapat penolakan keras dari warga.

Pihak perusahaan merasa curiga atas aksi itu yang terkesan terorganisir, apalagi ada upaya untuk membakar alat-alat berat milik perusahaan. Karina diianggap telah merugikan akhirnya pihak perusahaan melaporkan hal itu kepada polisi untuk mengusut tuntas persoalan itu, terlebih siapa dalang dibalik aksi penolakan warga tersebut.Namun Bersambung ke Hal 10

Gubernur Minta OPD Bersinergi Tumbuhkan Ekonomi Rakyat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi dan bahu membahu demi menumbuhkan perekonomian rakyat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah.

Gubernur Nurdin di Batam, Jumat, menyatakan setiap OPD harus melakukan pembinaan dengan UMKM yang terkait bidang organisasi

Gubernur Kepulauan Riau

Nurdin Basirun masing-masing.”Sekecil apa pun usaha dan kegiatan perekonomian, yang terpenting berjalan dan

bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Pemerintah pun harus mendukung dan mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan,” kata Gubernur.

Dukungan pemerintah, kata dia, harus mengedepankan kearifan lokal setiap daerah. Jangan sampai menabrak kebiasaan masyarakat yang dapat merusak tatanan.

Bersambung ke Hal 10

Kajati Lantik Wakajati dan Aspidsus Kejati Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Edy Birton, SH MH melantik Yendi Kusyendi, SH sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepri dan Tety Syam SH MH sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bersambung ke Hal 10

SEJUMLAH Anggota DPRD Kepri

DPRD Kepri Tinjau Pencemaran Pantai DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri melalui komisi III DPRD Kepri melakukan peninjauan terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh oil Sludge di sepanjang pantai kabupaten Bintan, Selasa (22/1/2019).

Limbah oil Sludge ini telah mencemari garis pantai disepanjang Pantai Sakera dan pantai di kawasan Bintan Resort Cakrawala (BRC).

Manager Lingkungan Hidup PT BRC Rai yang mengatakan bahwa keberadaan limbah oil Sludge ini sudah sangat mengganggu dan meresahkan. “Tak hanya pada kerusakan lingkungan limbah ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan di tempat kami,”.ungkap Rai Dijelaskan Rai, bahwa sepanjang pantai yang mere Bersambung ke Hal 10

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Edy Birton, SH MH

Ratusan Buruh Desak Gubernur Tetapkan UMSK Batam DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Ratusan buruh atau pekerja kota Batam yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Kepri Dompak, Selasa (22/1/2019).

RATUSAN buruh atau pekerja kota Batam

DEMONSTRASI ini merupakan aksi lanjutan demonstrasi yang dilakukan Senin (21/1/2019) untuk meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk segera meneken atau menandatangani Surat

Keputusan Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2019.”Kamu hanya minta Gubernur Kepri segera menandatangani SK UMSK Batam tahun 2019 ini sekarang, apalagi sekarang

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

sudah mau masuk akhir Januari,” tegas Heriawan salah satu buruh dalam orasinya.

Menurut Heriawan,saat ini pihaknya tidak ingin menunggu lebih lama lagi pemberlakuan UMSK kota Batam untuk segera diberlakukan bagi pekerja tahun 2019. “Kami minta pak Gubernur bijak dalamenyele Bersambung ke Hal 10

SAMBUNGAN

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Minta Seperti pembuatan batu bata yang dilakukan Paguyuban Warga Demak di Kampung Mangsang Sei Beduk Batam, kata Gubernur. Meski masih bersifat usaha kecil, namun bisa membangun ekonomi sekitar.

Usaha batu bata di sana

mempekerjakan sekitar 30 kepala keluarga di Kampung Mangsang.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri, Burhanudin mengatakan lintas OPD di lingkungan Pemprov Kepri telah melakukan sinergi demi

Sambungan Hal. 9

mengembangkan industri kecil menengah.”Sinergi dan integrasi yang diperintahkan Pak Gubernur akan memperkuat tumbuh ekonomi masyarakat,” kata dia.

Ia mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan membina 2.400

DPRD Kepri WALIKOTA Batam Muhammad Rudi dan Raja Azmansyah

Pemko Batam Dorong Transparansi Pembayaran Pajak BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mendorong transparansi pembayaran pajak penerangan jalan dengan menggunakan sistem dalam jaringan. ”Kami mau konsultasi dengan KPK untuk bisa memfasilitasi ini,” kata Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah di Batam, Rabu.

Pemkot Batam menggenjot pendapatan asli daerah dengan menggunakan sistem dalam jaringan di berbagai komponen penerimaan daerah. Kini Pemkot Batam sudah menerapkannya untuk pajak hotel, pajak hiburan, pajak tempat hiburan dan

retribusi parkir.

Pemkot Batam ingin agar komponen pajak daerah yang lain juga menggunakan sistem daring untuk mendorong transparansi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah, di antaranya pajak penerangan jalan umum dan reklame.

Secara prinsip, kata Raja Azman, Pemkot ingin memiliki fungsi kontrol terhadap seluruh objek pajak. ”Bagaimana pajak itu berjalan lancar, apa yang kita dapat itu yang seharusnya,” kata dia.

Raja Azmansyah mengatakan pemkot sudah melakukan pertemuan dengan PT Pelayanan Listrik Nasional (Bright PLN Batam) untuk

BP Batam tersebut dari bawah menggunakan kapal bersama kementerian PUPR, “ ungkap Taofan saat di temui di ruang kerjanya.

Lanjutnya, dua sampai tiga hari baru kita ketahui secara detail berapa kerugian yang harus dipertanggung jawabkan oleh Pihak PT. Jaticatur Niaga Trans. “Untuk sementara perizinan berlayar kapal MT Eastern Glory kita cabut sampai kasus ini selesai,” katanya.

Taofan menambahkan, kapal tersebut ditarik dan sudah berlabuh di shiyard Jagad Energi yang merupakan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang letaknya tidak jauh dari jembatan dua.Hasil pemeriksaan pihak BP Batam, File Cap dan Box Girder atau tiang penyangga jembatan II Barelang mengalami kerusakan akibat hantaman kapal tanker Eastern Glory tersebut.

Hal itu disebabkan kapal terbawa arus dan tak kuat menahan terjangan angin kencang yang diperkirakan kecepatan mencapai 30 kilometer meter per jam ditambah arus laut yang kuat. “Setelah kita amati ada kerugian berupa file cap yang terdapat ada 5 titik jembatan, dan juga box girdernya” ujar Boys Zasmita, Kasubdit Pembangunan Jalan Jembatan BP Batam. Ia juga mengatakan, selain yang diamati itu, pihaknya menduga masih ada kerusakan

Sambungan Hal. 9

lainnya akibat tabrakan itu.

Kata Boy lagi, pihaknya juga ingin pihak agent, pemilik kapal untuk memperbaiki atau mengganti kerugian jembatan akibat hantaman kapal tersebut.Box girder dan file cap retak. “Akan kita lakukan dulu pengecekan secara keseluruhan oleh BP Batam dan kementrian PU akan bekerja sama, Intinya kita minta ganti rugi ke pihak pemilik kapal dengan kejadian ini,” katanya lagi.

Untuk sementara waktu, akses jalan di jembatan ini akan ditutup terlebih dahulu hingga proses perbaikan kerusakan jembatan selesai.

Terpantau di perairan pulau Nipah atau dibawah jembatan II Barelang bahwa tim dari BP Batam langsung turun kebawah jembatan untuk mengecek satu persatu kerusakan jembatan. Dijembatan II Barelang pun mereka periksa. Seperti diberitakan Kapal Tanker MT Eastern Glory yang sedang labuh jangkar di perairan Pulau Akar Barelang, hayut hingga menghantam Jembatan II Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/1/2019).

Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa.Direktur Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kepri Kombes Benyamin Sapta yang dikonfirmasi membenarkan kejadian ini.

Dia menyebut, personelnya sedang berupaya melakukan evakuasi menggunakan ka-

Ratusan Buruh saikan persoalan ini,jangan berat ke pengusaha saja,” tegas Heri. Masa yang berdemonstrasi juga mendesak Disnaker Kepri untuk tidak mempersulit proses SK tersebut.

Kami juga meminta Pak Tagor untuk dapat segera cari solusi dan jangan hanya diam dan menunggu saja, minta pak Gubernur percepat penandatanganan SK UMSK Batam tahun 2019 ini” katanya lagi dihadapan puluhan aparat dari Mapolresta Tanjungpinang tampak siaga.

Saat bersamaan Perwakilan buruh FSPMI bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kepri ,Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepri Tagor Napitupulu, perwakilan APINDO dan pemerintah Kota Batam melaksanakan musyawarah untuk membahas persoalan tersebut di Ruang Rapat Sekda Kepri Lt.3 kantor Gubernur Kepri Dompak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri Tagor Napitupulu meminta seluruh bu-

membahas kemungkinan penerapan daring untuk PPJU. PPJU dikenakan kepada masyarakat sebesar 6 persen dari taginan listrik bulanan.

Namun, pembayaran pajak daerah itu tidak melalui Pemkot Batam, melainkan langsung ke Bright PLN Batam melalui tempat pembayaran mitra anak perusahaan PT PLN (Persero) itu. ”Kita sudah ada pertemuan pertama dengan PLN untuk melihat potensinya. Mereka lagi bahas juga,” kata dia.

Ia mengakui, sistem daring untuk PPJU relatif rumit, meski begitu Pemkot tetap berupaya mewujudkannya. ”Kalau PPJU itu sistemnya agak ‘complicated‘,” kata dia. (rm/ant)

ruh dan pekerja bersabar menunggu keputusan dari Gubernur Kepri untuk penandatanganan UMSK Batam 2019 Pasalnya, menurut Tagor berdasarkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Batam (UMSK) Batam 2019 yang sebelumnya sudah ditetapkan harus mengacu pada kajian Dewan Pengupahan.

“Dan hingga saat ini untuk kajian 2019 belum ada kajiannya, sehingga penandatanganan SK UMSM kota Batam 2019 ini belum dapat dilakukan,” ungkap Tagor.

Untuk itu, Tagor meminta seluruh buruh untuk tetap bersabar menunggu keputusan yang bakal dibuat Gubernur Kepri nantinya terkait penandatanganan SK UMSM kota Batam 2019 ini.

“Pastinya semua harus berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, bagaimana mekanismenya,” tegas Tagor.

Untuk itu, Tagor meminta seluruh buruh dan pekerja untuk sabar menghadapi persoalan belum ditandatanganinya SK UMSM kota

pal patroli Ditpolairud Polda Kepri.”Saat ini, personel berusaha melakukan evakuasi,” kata Benyamin.

Dia mengatakan, dari pemeriksaan awal, diduga tali jangkar kapal tanker tersebut putus akibat gelombang dan angin kencang yang terjadi saat ini di perairan Kepri. Sehingga, kapal tersebut terbawa arus hingga akhirnya menghantam Jembatan II Barelang. ”Untuk kerusakan kami belum tahu, sebab saat ini kami berupaya melakukan evakuasi yang lebih utama,” ujar dia.

Untuk menghindari benturan yang terlalu kuat, Ditpolairud Polda Kepri menempatkan 2 kapal patrolinya di bagian belakang kapal tanker tersebut.Tujuannya untuk mendorong kapal tersebut agar berpindah dan bisa ditarik ke lokasi semula. ”Cuaca tidak bersahabat, hal ini menjadi kendala kami. Tapi kami usahakan proses evakuasi bisa secepatnya dilakukan,” ujar dia.

Sekadar informasi, kapal tanker yang menabrak Jembatan II Barelang ini merupakan kapal tangkapan yang dilakukan Tim Gabungan F1QR Lantamal IV dan Lanal Batam atas kasus penyelundupan 5.000 ton industrial diesel oil (IDO) atau bahan bakar minyak (BBM) sejenis solar. Selain itu, kapal ini juga sama sekali tidak mengantongi dokumen pelayaran, alias melakukan pelayaran secara ilegal. (rm/red).

Sambungan Hal. 9

Batam tahun 2019 ini. Tagor juga berjanji akan langsung melaporkan aspirasi buruh ini ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun agar dapat segera diselesaikan dan dibuat keputusan yang pas dan adil bagi para pekerja dan pengusaha.

Sementara itu, Ketua Bidang Konsultasi Hukum dan Advokasi APINDO Provinsi Kepri Al Hujjah Pohan mengatakan bahwa untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2019 ini terlebih dahulu harus dilakukan kajian dan terkait pengembangan sistem pengupahan.”Untuk kajian tahun 2019 ini belum ada,sehingga UMSK ini belum dapat ditetapkan,”tegas Al Hujjah Pohan,SH. Sementara itu,Salah satu Perwakilan Buruh Suryono mengatakan bahwa penetapan dan penandatanganan SK UMSK Batam 2019 ini harus segera dilaksanakan.

“Harusnya UMSK Batam 2019 ini ditetapkan Januari ini agar dapat diberlakukan kepada pekerja,” tegas Suryono.(rm/hlk).

ka kelola yakni 105 km, sekitar 9-10 km terkena dampak limbah tersebut. “Pihak hotel yang berada di kawasan pantai yang terdampak limbah tersebut sering komplain apalagi memasuki musim angin utara seperi sekarang ini,” tambah Rai. Atas insiden tersebut, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Limbah yang telah kami angkut dari bibir pantai kami selama Januari ini sudah mencapai 3,5 ton, sedangkan pada tahun 2018 lalu total limbah mencapai 41,6 ton.” ujar Rai Sementara itu, Kasi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Edison mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan PT BRC.”Kami dari pemerintah menyiapkan drum-drum untuk tempat penampungan limbah setelah diangkat dari bibir pantai,” kata Edison.

Kemudian dia juga menjelaskan, setelah terkumpul

limbah tersebut akan diangkut dan dibawa ke PT Desa Air Cargo Batam untuk dimusnahkan.

Limbah oil sludge tersebut diduga berasal dari kapal-kapal tanker yang melakukan aktivitas tank cleaning di perairan OPL. Dari tengah laut, limbah oil sludge tersebut diperkirakan butuh waktu sekitar 15 - 24 jam untuk mencapai bibir pantai berdasarkan pantauan dari Bali Radar Ground Receiving Station (BARATA) Balai Riset dan Observasi Laut milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution yang turun langsung memimpin peninjauan lapangan tersebut mengatakan bahwa persoalan limbah yang mencemari pantai di Batam dan Bintan ini terjadi setiap tahun. “Setiap musim angin utara limbah oli ini pasti mencemari pantai kita. Kita harus fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini.” kata Surya.

Untuk itu, lanjut Surya Makmur persoalan limbah ini perlu penanganan dari pusat juga karena ini juga melibatkan negara tetangga

yakni Malaysia dan Singapura. ”OPL kita kan berbatasan dengan Malaysia dan Singapura jadi perlu penanganan bersama untuk menyelesaikan masalah limbah ini,” terang Surya Makmur.

Surya Makmur mengatakan bahwa Komisi III DPRD Kepri akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman yang membidangi permasalahan limbah di laut.

“Besok kita langsung ke kementerian untuk mengkoordinasikan penanganan limbah ini karena memang harus ditangani secara serius baik dari pusat dan derah sendiri,” tegas Politisi Demokrat ini Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi III Raja Bakhtiar turut mengatakan bahwa sumber dari limbah yang kerap mencemari perairan Batam dan Bintan ini bukan hanya dari aktivitas tank cleaning kapal-kapal tanker di OPL. “Bisa juga berasal dari kecelakaan kapal yang duludulu, maka kita harus selidiki betul-betul dari mana limbah ini berasal,” kata Raja Bakhtiar

Menurut Raja Bakhtiar bahwa limbah ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi negara ini khususnya Kepulauan Riau.”Kalau setiap tahun kita terdampak limbah ini kasihan nelayannelayan kecil yang mereka mencari ikannya di aerah perairan dangkal. Dan dampak terburuknya lagi lingkungan kita akan tercemari dan akhirnya rusak,” jelas Raja Bakhtiar Mengingat Limbah oil sludge selain mencemari Pantai Nongsa Batam juga mencemari perairan di Bintan yakni di daerah pesisir Pantai Sakera, Pantai Teluk Sebong hingga ke kawasan pantai Bintan Resort. Akibatnya selain berpengaruh pada nelayan disekitar pantai tersebut juga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan di Bintan Resort.

Hadir dalam peninjauan lapangan tersebut Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution, Sekretaris Komisi III Raja Bakhtiar, anggota Komisi III Joko Nugroho, Alex Guspeneldi, Saproni, Asep Nurdin, Raja Astagena dan Suryani.(rm/ red).

Sambungan Hal. 9

pejabat yang baru dilantik harus mampu memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh, memahami bentuk pemecahan masalah, loyalitas integritas dan manajerial serta menjaga kehormatan institusi yang selaras dengan visi kejaksaan.”Setiap tugas mau pun jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang di dalamnya membawa konsekwkensi kewajiban dan tanggung jawab besar.Oleh karena itu setiap pejabat harus memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas,” ucapnya.

Disamping itu, Edy juga mengingatkan pejabat yang dilantik agar dapat segera mengerjakan peran secara optimal tugas dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum khususnya di wilayah Provinsi Kepri.”Saya juga mengharapkan agar pejabat yang baru dilantik mampu memberikan masukan positif dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum di

Kepri,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kajati Kepri ini menekankan kepada seluruh jajarannya untuk dapat menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu. ”Dinamika persoalan hukum dan Pemilu harus menjadi perhatian bersama untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Pemilu harus sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” ujarnya.

Menurutnya, penegakan hukum dan Pemilu di ibaratkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Untuk itu kejaksaan sebagai institusi harus mampu menjadi penompang suksesnya penyelengaraan pemilu nyang berkualitas.

Edy Birton sendiri merupakan Kepala Kejati Kepri yang baru menggantikan pejabat lama, Dr Asri Agung Putra SH MH. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakajati Jawa Timur. Sedangkan Asri Agung Putra, dipromosikan sebagai Direktur

Bupati Anambas sumber menolak menyebutkan bahwa penetapan tersangka Bupati Anambas terkait sebagai dalang dari aksi penolakan warga yang sempat memicu kerusuhaan itu.”Maaf, soal penetapan tersangka itu apakah terkait dengan dalang dari aksi penolakan terhadap KJJ, yang berhak menjawabnya adalah penyidik polisi,” kata sumber.

Sebagaimana yang ramai diberitakan berbagai media cetak maupun online, dalam kasus ituPenasehat hukum PT KJJ Abdul Rahman, kepada wartawan mengatakan ketika itu bahwa PT KJJ memiliki pemahaman tentang penetapan bupati sebagai tersangka adalah proses hukum biasa. Karena itu, Indonesia adalah negara hukum dan PT KJJ akan menghormati semua proses hukum yang berjalan.

“Dalam hal ini, PT KJJ memiliki hak sebagai investasi asing/PMA untuk dilindungi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor.25 Tahun 2017 tentang penanaman modal.Dimana pada pasal (3) menyebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum dan kenyamanan investasi,” ulasnya.

Dikatakan, investasi

usaha kecil seluruh Kepri, agar bisa terus berkembang.”Yang produktif terus kita tingkatkan. Pembinaan, bantuan peralatan kita berikan secara bertahap, dan berkelompok. Industri yang memanfaatkan bahan baku lokal, kita galakkan,” kata dia.(rm/ferianda) Sambungan Hal. 9

Kajati Lantik Kepri, di Aula Kantor Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang, Rabu (23/1/ 2019).

Dalam tugasnya, Yendi Kusyendi sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI.Ia menggantikan jabatan Wakajati Kepri lama, yakni Andi Muhammad Taufik SH MH yang dipromosikan sebagai Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI. Sementara Aspidsus Kejati Kepri yang baru, yakni Tety Syam SH MH, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau.Ia menggatikan jabatan Aspidsus yang lama, Ferry Tass SH MH MSi yang juga dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam amanatnya, Edy Birton mengharapkan agar

10

perkebunan karet yang akan dikembangkan PT KJJ di Pulau Jemaja adalah investasi legal yang memiliki perizinan dari pusat sampai ke daerah lengkap dan sudah sesuai dengan rencana Tata Ruang, Rencana Tata Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang.

“Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewajiban seorang kepala daerah adalah menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pemahami kami, Bupati Wajib menjalankan perda No. 3 tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas,” urainya.

Dikatakan, kegiatan investasi perkebunan karet di pulau Jemaja sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan apapun dan bisa dilakukan oleh perusahaan manapun, termasuk PT KJJ, asalkan memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“PT KJJ melaporkan Bupati ke BAreskrim adalah upaya terakhir. Setelah berbagai proses mediasi yang kami lakukan, tetapi tidak mendapat respon apapun.

Bahkan, alat berat kami dibakar oknum, seperti Samsul Bahri, Kusnadi, Nevi, War, Indrus, Anis dan Saiful.

Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung.

Pelantikan Kepala Kejati tersebut telah dilaksanakan di Kejagung pada pertengahan Januari kemaren. Hal ini sesuai surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP262/A/JA/12/2018 tanggal 7 Desember 2018. Sedangkan acara pisah sambutnya baru dilaksanakan di Ball Room Hotel CK Tanjungpinang pada, Rabu (22/1) malam Pisah sambut orang nomor satu di kejaksaan di Kepri ini berlangsung penuh keakraban dihadiri Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Wakilnya Isdianto, termasuk sejumlah kepala OPD, para Bupati dan Walikota di Kepri, kepala SKPD. Kegiatan lebih meriah dengan kehadiri beberapa artis ibukota, seperti Denada, Uut Permata Sari, serta beberapa artis lainnya dengan mengajak sejumlah para pejabat yang hadir ikut bernyanyi. (rm/hk).

Sambungan Hal. 9

Sehingga perusahan mengalami kerugian ratusan miliar.Kami akan segera meminta polisi menangkap para pelaku,” bebernya.

Rahman mengatakan, dalam mediasi di Kantor Menkopolhukam, 23 Desember 2017, perwakilan Pemkab Kepulauan Anambas diwakili Sekda, Camat Jemaja, Camat Jemaja Timur dan Kementerian Pariwisata secara jelas memberikan petunjuk kepada Sekda, bahwa sekiranya bupati ingin menjadikan semua kawasan Pulau Jemaja sebagai kawasan pariwisata, pemerintah berkewajiban merubah RT/RW sebelum membuat kebijakan, apalagi melarang investasi satu perusahaan yang sudah memiliki perizinan.

“Berhubungan dengan penelitian IPB yang menjadi dasar bupati melarang investasi PT KJJ, menurut kami hasil kajian IPB yang dilakukan 10 hari tersebut sangat bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kepulauan Anambas,” urainya.

Selain itu, menurut Rahman, hasil kajian tersebut menggunakan mata anggaran kajian potensi Kabupaten Kepuluan Anambas, tetapi kesimpulannya subjektif dengan menyatakan, PT KJJ tidak cocok berinvestasi perkebunan karet di Jemaja.

Sehingga hasil kajian ini di-

jadikan bupati sebagai alat kejahatan/alasan untuk menutup PT KJJ. “Pemerintah hanya menggunakan Amdal sebagai rujukan satu kajian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila bupati menggunakan hasil kajian IPB untuk menutup PT KJJ adalah merupakan salah satu kesalahan besar yang tidak di ingatkan para pendukungnya atau hasil kajian IPB untuk menutup PT KJJ adalah merupakana kesalahan besar yang tidak diingatkan para pendukungnya atau hasil kajian IPB bukan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar bupati menutup PT. KJJ,” paparnya.

Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi, menurut Rahman, sangat bijaksana apabila bupati membantu masyarakat.Tetapi apakah bantuan tersebut sesuai dengan Undang-undang.

Apabila tidak sesuai Undangundang, maka masyarakat yang mencelakakan bupati.

“Bahwa selama ini ada pihak yang menuduh perusahaan klainnya hanya ingin melakukan ilegal logging di Kepulauan Anambas, dengan tegas kami menolak.

Karena izin kami adalah usaha perkebunan karet dan belum pernah bekerja lebih jauh di Pulau Jemaja tersebut,” tukasnya. (rm/mwd)

CMYK

11

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Lantik Mabicab dan Kwarcab Pramuka Kab.Karimun Masa Bhakti 2018-2023 KARIMUN - Gubenur Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si melantik pengurus Majelis Pembimbing (Mabicab) Pramuka Kabupaten Karimun Masa Bhakti 2018-2023, Kamis 10 Januari 2019 di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun.

Terpilih sebagai Ketua Mabicab Pramuka Kabupaten Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq.

S.Sos. M.Si. Wakil Ketua Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro, S.E, M.Tr, Hania, Sekretaris Syahimi Sulaiman, S.Sos, M.Si, Anggota Letkol Arm Rizal Analdie, AKBP Hengki Pramudya, SIK, Drs. H. Kholif Inda Rifai, Drs. Rahmadi, Apt, M.Ap. Usai dilantik Gubernur Provinsi Kepri, Aunur Rafiq selaku Ketua Majelis Pembibing Cabang (Mabicab) Kabupaten Karimun dan Bupati Karimun itu melantik Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Karimun periode

2018-2023.

Susunan Pengurus Kwarcab Karimun 2018-2023 adalah Ketua Umum, H. Anwar Hasyim, S.Ag, M.Si. Ketua Harian, Dr. H. Moch Firmansyah, M.Si. Wakil Ketua I, H. Bakrie Hasyim.

Wakil Ketua II, Drs. H. Rasyid Nur. Wakil ketua III, Drs. Hurnaini, M.Si. Wakil Ketua IV, Dra. Riawati , M.Pd. Wakil Ketua V, Dr. H. Kamarullazi, S.Sos, M.Si. Sekretaris Umum, Dr. Abdullah, S.Sos, M.Si. Wakil Sekretaris, Abduyl Rauf, Guruh, Bendahara, Ikhwan S.Pd, M.Pd, Wakil Bendahara, Prima Dewi.

Para pengurus tersebut akan dibantu 40 orang andalan cabang. Kwarcab Pramuka Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kwarcab tergiat di Provinsi Kepri.

Bahkan, sudah pernah mengikuti berbagai kegiatan Pramuka di tingkat nasional maupun internasional. (*)

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Lantik Mabicab dan Kwarcab Pramuka Kab.Karimun Masa Bhakti 2018-2023

GUBENUR Kepri Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.M.Si saat menyampaikan sambutan

KETUA Kwarda Pramuka Provinsi Kepri Dr. T.S. Arief Fadilah, S.Sos.M.Si saat menyampaikan sambutan

Dr. T.S.Arif Fadillah,S.Sos,M.Si, Dr. H. Nurdin Basirun,S.Sos.M.Si, dan H. Anwar Hasyim, M.Si berfoto bersama

GUBENUR Kepri Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.M.Si saat Pelantikan Mabicab

SALAM Komando Dr. H. Aunur Rafiq,S.Sos, M.Si dan Dr. H. Nurdin Basirun,S.Sos.M.Si

SALAM Komando Dr. H. Aunur Rafiq,S.Sos, M.Si dan Dr.T.S.Arif Fadillah,S.Sos,M.Si

KETUA Kwarcab, Anwar Hasyim sedang menandatangani naskah yang disaksikan ketua Mabicab, Dr. H. Aunur Rafiq,S.Sos

MENYANYIKAN lagu kebangsaan Indonesia Raya

KETUA dan Pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Karimun

Dr. Abdullah,S.Sos. M.Si, Abdul Rauf , dan Guruh Ikwan

PENGURUS Kwarcab Pramuka Kabupaten Karimun berfoto bersama

Dr. H. Aunur Rafiq,S.Sos, M.Si sedang melantik pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Karimun.

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Bupati Kabupaten Lingga Alias Wello

12

Lakukan Rapat percepatan dan Pemantapan Rencana Kerja Antara OPD dan pelaku usaha.di kabupaten tanjung jabung timur.

BUPATI Kabupaten Lingga Alias Wello saat bercengkrama

BUPATI Kabupaten Lingga Alias Wello saat memberikan penjelasan

MEMBERIKAN penjelasan

BUPATI Kabupaten Lingga Alias Wello saat makan bersama

SUASANA rapat

BUPATI Kabupaten Lingga Alias Wello saat bercengkrama

PARA tamu undangan

SAAT makan bersama

BUPATI Lingga meninggalkan ruangan

CMYK

13

GALERI FOTO

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ketua DPRD Lingga Riono Sambut Piala Adipura KETUA DPRD Lingga Riono bersama Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar bersama dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Siswadi, serta diikuti oleh pasukan kebersihan Kabupaten Lingga mengarak Piala Adipura keliling Dabo Singkep dari Pelabuhan Jagoh Dabo Singkep.

“Ini adalah kebanggaan untuk kita semua, dan Piala Adipura ini bukanlah akhir tapi ini akan menjadi tugas berat bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertahankan pencapaian ini,” katanya usai mengarak Piala Adipura.

Ia juga memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan, yang telah berupaya keras dalam mewujudkan Kabupaten Lingga yang bersih sehingga Kabupaten Lingga berhasil meraih pencapaian Piala Adipura. Untuk mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Kabupaten Lingga, Nizar berjanji akan memberikan penghargaan kepada para petugas kebersihan.

Menurut dia, berkat kerja keras dari para petugas kebersi-

han, mulai dari sertifikat Adipura hingga Piala adipura dapat diraih.

Selain itu Nizar juga memberikan ucapan terima kasih, kepada lembaga-lembaga vertikal yang telah memberikan suport dan dukungan serta partisipasi langsung dalam menjaga lingkungan.

“Kita ucapkan terima kasih,

kepada lembaga-lembaga vertikal, Jaksa, TNI AD, TNI AL, Polisi, Imigrasi serta lembaga vertikal lainnya yang telah memberikan suport yang luar biasa dalam menjaga kebersihan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Siswadi mengatakan, apa yang telah diraih oleh Kabupaten Lingga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, mulai dari pasukan hijau, para pemerhati-pemerhati lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat dan juga organisasi pemuda, KNPI, Pramuka, dan Organisasi lainnya.

“Sekolah-sekolah juga turut memberikan kontribusi yang luar biasa, terbukti kita berhasil mendapatkan piala Adiwiyata untuk dua sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri 2 Singkep,” ujarnya.

Ke depan berbagai persiapan juga telah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, di antaranya dengan membentuk beberapa organisasi peduli Lingkungan seperti Saka Kalpataru, komunitas penduduk desa peduli sampah serta berbagai lembaga lainnya.(*)

KETUA DPRD Lingga Riono bersama Wakil Bupati Lingga membawa Piala Adipura keliling kabupaten lingga

WAKIL Bupati Lingga Muhammad Nizar mengangkat piala adipura

KETUA DPRD Lingga Riono bersama Wakil Bupati Lingga membawa Piala Adipura keliling kabupaten lingga KETUA DPRD Lingga Riono duduk bersama wakil bupati Lingga

KETUA DPRD Lingga Riono menyanyikan lagu indonesia raya

WAKIL Bupati Lingga Muhammad Nizar mengangkat piala adipura

KETUA DPRD Lingga Riono berfoto bersama

KETUA DPRD Lingga Riono disambut dengan pencak silat

WAKIL Bupati Lingga Muhammad Nizar mengangkat piala adipura

KARIMUN-LINGGA

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Gubernur Dorong Impor Barang ke Karimun MOBIL Hummer tipe H3L RHD/AT

Mobil Mewah Milik Bupati Lingga Disegel Mabes Polri LINGGA, RAKYAT MEDIA-Satu unit mobil mewah pabrikan Amerika yakni Hummer milik pejabat teras di Kabupaten Lingga dititipkan Mabes Polri di parkiran Helly Mapolda Kepri.Mobil yang dibungkus sarung cover mobil dan juga dililitkan Police Line tersebut diketahui berkapasitas mesin 3.656 cc dan merupakan mobil pabrikan tahun 2011.

Dari informasi yang didapatkan, Hummer tipe H3L RHD/AT warna hitam ini, bernilai miliaran rupiah dipasaran. Sudah sejak beberapa waktu terakhir mobil tersebut terparkir di Mapolda Kepri.Hummer yang diduga milik AW itu kabarnya pemberian pengusaha Tanjungpinang. Hummer tersebut menjadi barang bukti bagi pihak berwajib dalam pengungkapan kasus pidana yang melibatkan pemilik mobil berinisial AW. Belum jelas mobil tersebut berada di Mapolda Kepri terkait dengan kasus apa. Namun, yang jelas adalah kasus yang sedang ditangani oleh Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga kepada wartawan, Kamis (24/1/2019) lalu, menjelaskan, mobil tersebut dititipkan oleh Mabes Polri. Pasalnya, penanganan kasusnya dilakukan Mabes Polri.”Yang nangani Mabes Polri,” katanya.

Sementara Bupati Lingga, Alias Wello dikaitkan dengan kepemilikan mobil Hummer tipe H3L RHD/AT yang disegel di Mapolda Kepri. Mobil miliaran rupiah itu tengah diselidiki oleh Mabes Polri.

Alias Wello usai acara Partai Nasdem di Batam , Jumat (25/1/2019), enggan berkomentar banyak terkait mobil mewah tersebut. Informasi di kalangan penyidik menyebutkan jika mobil pabrikan amerika tersebut pemberian seorang pengusaha asal Tanjungpinang kepada Awe—sapaan Alias Wello.”Tanyakan aja langsung ke Polda Kepri kenapa mobil itu ada disana,” singkat Awe sambil berlalu menuju sebuah ruangan di Western Panbil Primer. Kebetulan saat itu ada acara temu kader dan caleg Provinsi Kepri bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Seperti ramai diberitakan media, mobil mewah itu terbungkus dan disegel police line di Mapolda Kepri.

Mobil berkapasitas mesin 3.656 cc pabrikan tahun 2011 itu dititipkan Mabes Polri di Polda Kepri.Mobil itu dikabarkan menjadi barang bukti bagi pihak berwajib dalam pengungkapan kasus.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga kepada Batamnews.co.id, Kamis (24/1/2019) membernarkan mobil tersebut adalah titipan oleh Mabes Polri.

“Yang nangani Mabes Polri. Namun sampai saat ini belum belum diketahui keberadaan mobil tersebut terkait barang bukti kasus apa.(rm/bn).

KARIMUN, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun mempermudah masuknya barang impor ke Karimun dan wilayah Kepri pada umumnya. Upaya yang dilakukan Nurdin Basirun adalah dengan menjadikan Karimun sebagai Pusat Logistik Berikat.

Wacana itu sudah pernah digagas Kakanwil DJBC Khusus Kepri ketika dijabat Rusman Hadi.

“Kemarin kita sudah rapat dengan Menteri Keuangan yang dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung untuk membahas rencana impor ke Karimun atau wilayah Kepri lainnya. Dari hasil rapat itu, nanti akan dibuat aturan apakah Pusat Logistik Berikat atau Kawasan Logistik,” ungkap Nurdin Basirun di Tanjungbalai Karimun, Minggu (20/1).

Kata Nurdin, selama ini kebutuhan pokok di Karimun didatangkan dari Pulau Jawa. Banyak kendala yang dihadapi para distributor, mulai dari jarak tempuh yang jauh akan menimbulkan cost yang tinggi. Belum lagi terancamnya keselamatan barang sampai ke Karimun karena pengaruh cuaca.

“Namun, jika dibandingkan masuknya barang dari negara tetangga.Kalau bisa kita masukkan langsung untuk kebutuhan rakyat, kenapa tidak Kalau kita masukkan barang untuk Kepri, maka kita berikan kebijakan. Dengan catatan, agar barang tersebut tidak melimpah ke daerah lain. Tugas pemerintah adalah mendata berapa kebutuhan dan masuknya barang ke daerah ini,” terangnya.

Nurdin menyebut, secara teknis dirinya akan menemui secara langsung Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk membahas kebijakan impor barang tersebut.

Bahkan, kalangan pengusaha sudah banyak yang meminta kepadanya untuk membuat kebijakan terkait kemudahan masuknya barang impor ke Karimun.

“Saya juga sudah berkali-kali menyampaikan permasalahan ini ke pusat.Tolong di Karimun ada

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

kebijakan khusus, jangan sampai kebutuhan pokok mahal.Apa guna gaji naik kalau harga-harga masih mahal. Alhamdulillah, apa yang kita minta tersebut mendapat respon dari Menteri Keuangan ketika melakukan kunjungan kerja ke Batam,” jelas Nurdin.

Rusman Hadi ketika menjabat sebagai Kakanwil DJBC Khusus Kepri pernah mengatakan, pihaknya bakal mewujudkan Karimun menjadi Pusat Logistik Berikat (PBL) untuk menampung kebutuhan pokok seperti beras, gula dan kebutuhan pangan lainnya pasca ditutupnya kran impor ke Indonesia. Usulan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi Karimun jauh dari pusat logistik yang ada di Jakarta.

Bahan pokok tersebut masuk ke Karimun ditampung dalam area tertentu tanpa dipungut pajak dan bea masuk. Namun, begitu barangbarang tersebut dibawa keluar Karimun baru dikenakan pajak.

Usulan tersebut sudah disampaikan Rusman Hadi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat.

“Kami sekarang sedang menyusun untuk pembentukan suatu kawasan yang dinamakan Pusat Logistik Berikat. Disana, nanti akan ditampung bahan-bahan pokok dari luar. Tujuannya, untuk

Dapur Arang Milik Teddy, Rusak Hutan Bakau Pesisir Kundur Utara

Kepala BKD Kabupaten Karimun:

HONORER DAN PEGAWAI TIDAK TETAP AKAN DITES MENJADI P3K KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Seluruh Honorer daerah dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, akan menjalani beberapa tes sebelum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karimun Sudarmadi saat dikonfirmasi, (Kamis,24/1/2019). Kepada Wartawan Rakyat Media, Sudarmadi mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah tenaga honorer daerah dan PTT yang akan mengikuti tes tersebut.

“Sesuai Undang-undang ASN yang baru, tidak ada lagi yang namanya Honorer daerah atau PTT, semuanya dilebur menjadi P3K.Namun demikian, mereka harus dites dulu,” ucap Sudarmadi.

Sudarmadi menambahkan, status P3K akan memperoleh hak yang sama dengan aparatur sipil negara yang berstatus pegawai negeri, seperti gaji, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya. Namun begitu, ASN dengan status P3K, tidak menerima tunjangan pensiun seperti PNS.”Kalau masalah gaji dan tunjangan lainnya itu sama dengan PNS. Bedanya P3K ini tidak ada gaji pensiunnya,” tambah Sudarmadi.

Dikatakannya lagi, dalam waktu dekat BKD segera mengusulkan jumlah Honor Daerah (Honda) dan PTT yang akan mengikuti tes P3K kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Usulan jumlah P3K kepada Kemen PAN-RB, menurut dia, disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karimun sekitar 7000 orang. Sementara tenaga ASN, yang tersedia hanya sekitar 3.000 orang.”Itupun digabung dengan PTT dan honorer daerah, kebutuhan tenaga ASN (PNS) masih besar di Karimun,” Untuk itu, kata Sudarmadi, seluruh Honorer daerah dan PTT Kaupaten Karimun akan menjalani tes yang dilakukan langsung oleh tim Kemen PAN-RB tanpa melihat dan mempertimbangkan masa bakti para ASN tersebut.

“Ya, jadi kita tidak dapat mengintervensi MenPANRB untuk meloloskan beberapa honorer daerah dan PTT nanti.Hanya saja kita dapat memprioritaskan honorer daerah dan PTT yang telah ada untuk mendapatkan nomor ujian mereka saja, kalau mereka mau mengikuti tes pegawai P3K” tutur Sudarmadi mengahiri.(rm/ gabe).

memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Karimun, apalagi pada saat menjelang lebaran dan Imlek selalu kekurangan,” ungkap Rusman Hadi saat coffee morning di atas Kapal BC-60001, 13 September 2018 lalu.

Kata Rusman, saat ini proses persetujuan kawasan PBL masih berada di Ditjen Bea Cukai di Jakarta. Jika pusat menyetujui, maka Kanwil DJBC Khusus Kepri akan membahas secara teknis dengan mengumpulkan stakeholder terkait termasuk juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mempermudah masuknya barang-barang kebutuhan pokok ke Karimun.

Sebelumnya, masyarakat Karimun meminta kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk membuka kuota impor beras, gula dan buah buahan ke Karimun. Pasalnya, sejak ditutupnya kran impor pangan dan buah-buahan, maka sejumlah kebutuhan makin melambung tinggi. Masyarakat menilai, Gubernur Nurdin memiliki akses yang lebih kuat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta.

“Kami sangat berharap agar Pak Gubernur bisa melobi Menteri Perdagangan untuk membuka kran impor beras, gula dan buah-

buahan ke Karimun.Kami sangat yakin, Pak Gubernur mampu melobi pusat untuk memberikan kuota kepada Karimun,” ungkap Mardianis, warga Kolong, Kecamatan Karimun, Kamis (1/2).

Kata Mardianis, sejak ditutupnya impor bahan pangan dan buahbuahan ke Karimun, maka hampir semua gudang-gudang penampungan beras dan bahan pangan lainnya di kawasan Baran, Kecamatan Meral tutup. Sebab, kapal-kapal pengangkut beras dan gula tidak pernah masuk lagi ke Karimun.

Menurut dia, dengan posisi Karimun yang dekat dengan Malaysia dan Singapura seharusnya daerah ini diberikan kuota khusus impor beras, gula maupun buahbuahan.Namun yang terjadi malah sebaliknya, Karimun tidak termasuk dalam tujuan daerah impor karena tidak memiliki pelabuhan utama.

Tertutupnya akses kapal-kapal pengangkut pangan dari Singapura ke Karimun karena adanya kebijakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penertiban impor berisiko tinggi (PIBT di Jakarta, 12 Juli 2017 lalu. Kebijakan itu keluar setelah dilakukannya rapat bersama pimpinan lembaga tinggi negara dan sejumlah menteri terkait.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kiprah, Jhon Syahputra juga berharap kepada Gubernur Kepri dan Bupati Karimun untuk membahas perekonomian Karimun pasca keluarnya kebijakan penertiban impor berisiko tinggi.Pasalnya, kebijakan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Karimun.

“Sudah saatnya gubernur dan bupati duduk bersama dan merangkut lembaga-lembaga perekonomian seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk membuka kembali kran impor beras, gula dan buah-buahan ke daerah ini,” ungkap Jhon Syahputra. (rm/hlk).

INI dapur arang milik Teddy

KARIMUN, RAKYAT MEDIA -Hutan Bakau diwilayah Pesisir Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sudah mulai punah akibat ditebang untuk bahan baku Dapur Arang Milik Teddy.

Yang berlokasi di Jl. Waseng, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Tanjung Berlian Kota.

Dapur arang yang menggunakan sebanyak 5 Tungku ini sudah beroperasi selama kurang lebih 6 Tahun, telah membabat sekitar Puluhan Ribu Ton kayu Hutan Bakau.

Saat dikonfirmasi Wartawan Rakyat Media, Main

salah seorang pengawas dapur arang mengatakan, bahwa Dapur Arang milik bosnya Teddy memiliki izin lengkap. ”Bang, kalau Dapur Arang milik pak Teddy ini izinnya lengkap, bahkan dari Menteri Kehutananpun kita sudah dapat izin, setiap bulan mereka ada cek kesini” ucap Main dengan bangganya.

Saat ditanya izin apa aja yang dimiliki bosnya Teddy , Main mengeluarkan dua lembar berkas, satu lembar surat izin usaha mikro dari kecamatan dan satu lembar lagi surat Mandat Pemanfaa-

tan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dari Koperasi Wana Jaya Karimun (KOP-WJK).

Surat izin yang disebutsebut Main ada dari Kehutanan dan juga izin untuk menebang kayu Hutan Bakau tidak dapat ditunjukkannya saat ditanyakan. Bahkan dia langsung mengarahkan untuk menghubungi Teddy dan Ketua Koperasi WJK. Sampai berita ini dimuat, belum ada kejelasan dari Pemilik Dapur arang Teddy, seperti apa legalitas izin penebangan kayu Hutan Bakau yang dilakukannya, untuk bahan baku Dapur Arang miliknya.

Bahkan dihubungi beberapa kali melalui HP selulernya, Teddy tidak mau mengangkat.

Dalam hal ini, diminta kepada Dinas terkait agar segera turun kelapangan dan mempertanyakan legatitas Izin penebangan Hutan Bakau yang dilakukan Teddy, kalau terbukti bersalah supaya dihukum sesuai Undang-undang yang berlaku di NKRI.(rm/gabe).

Teddy Dengan Leluasa Menebang Kayu Hutan Bakau KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pemilik usaha Dapur Arang, Teddy, yang berlokasi di Jl. Waseng, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, hanya bermodalkan Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil, bisa dengan leluasa menebang dan memanfaatkan Kayu Hutan Bakau untuk bahan baku Dapur Arang Miliknya.

Sudah berjalan sekitar 6 Tahun usaha Dapur Arang milik Teddy, namun belum ada pihak terkait yang melarangnya.Padahal sudah jelas nampak, hutan Bakau diwilayah pesisir Kundur Utara sudah mulai Punah.

Dalam Undang - undang tentang larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau Mangrove tertuang dalam pasal 50 UU Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 Miliyar.

Legalitas izin yang dikantongi Teddy masih diragukan, hanya selembar surat izin usaha Mikro dan Kecil yang dapat diperlihatkan pengawasnya.

Karna sampai berita ini dimuat Teddy tak mau mengangkat Hp nya ketika dihubungi Wartawan Rakyat Media.

Disisi Lain, Lasidan pengawas dari Kementrian Kehutanan yang ditugaskan diwilayah

Kabupaten Karimun mengatakan, izin yang dikantongi Teddy untuk melakukan pembabatan Hutan Bakau dikatakannya lengkap.”Pak, izin yang dimiliki Teddy lengkap, ada semua, sudah mengikuti prosedur, saya yang mengawasi disana” tutur Lasidan saat dikonfirmasi melalui Hp selulernya.

Akan tetapi, saat wartawan Rakyat Media mengajak untuk bertemu untuk melihat semua bukti izin yang dikantongi Teddy, Lasidan terkesan mengelak.”Pak hari senin aja kita bertemu, saya lagi sibuk sekarang, satu hari ini Ful time kerja” ucap Lasidan saat dikonfirmasi (Jumat, 25/1/2018).(rm/gabe).

WAKIL Bupati Karimun H. Anwar Hasym,M.Si

Wakil Bupati Karimun

Tinjau Kebakaran MTS Yaspika Teluk Air KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasym,M.Si, tinjau lokasi kebakaran di Madrasah Tsanawiyah Islamiah (MTS) Yaspika Teluk Air, Kecamatan Karimun. Selasa (22/01/2019) lalu.

Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasym mengatakan, sangat prihatin atas kejadian yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Karimun akan membantu untuk pembenahan kembali pembangunan kelas belajar di Yayasan Pendidikan Islam Karimun Madrasah Tsanawiyah Islamiah (MTS) Yaspika pada tadi malam.

“Kita tidak akan tutup mata atas musibah kebakaran yang terjadi di sekolah ini, akan tetapi kita akan mempelajari terlebih dahulu bantuan yang akan kita berikan, hal ini dikarenakan sekolah MTS ini merupakan yayasan dibawah naungan dari Kementrian Agama Kabupaten Karimun” ungkap Anwar Hasym.

Beliau juga menambah-

kan, diharapkan kepala sekolah membuat proposal untuk dimasukkan ke Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Provinsi Kepri, agar pembangunan gedung sekolah cepat dibangun dan dipergunakan buat siswa, turtur Anwar Hasyim pada saat kunjungannya di MTS Yaspika.

Kepada para siswa yang gedung Sekolahnya terbakar, Wabup berpesan untuk sabar menghadapi musibah ini dan mengajak berdoa bermohon kepada Allah SWT semoga lokal anak-anak semua dapat segera dibangun.

Kepala sekolah MTS Yaspika Nurbit Siman mengungkapkan, kejadian kebakaran terjadi pada hari selasa pukul 00.15 wib dini hari, yang menghanguskan dua lokal.Menurutnya kebakaran terjadi diakibatkan dari korsleting arus listrik Kipas Angin yang lupa dimatikan di lokal tersebut dan perkiraan jumlah kerugian kebakaran tersebut lebih kurang 500 juta lebih.(rm/ Gabe/Hms).

CMYK

15

BINTAN-TANJUNGPINANG

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Imigrasi Minta Pelajar SMA di Bintan Ikut Awasi Orang Asing BINTAN, RAKYAT MEDIASempena Hari Bhakti ke-69 Imigrasi, pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban memberikan sosialisasi tata cara mengawasi orang asing kepada 50 pelajar SMAN 1 Bintan Utara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Burhanuddin mengatakan Bintan merupakan wilayah perbatasan yang diapit langsung dengan Malaysia dan Singapura. Jadi melalui

PARA siswa/siswi SMA di Bintan

acara ini pelajar diajak untuk mengetahui dan merespon tentang keimigrasian. ”Bintan sangat rawan dengan pelanggaran keimigrasian. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang sangat ketat,” ujarnya, Senin (21/1/ 2019) lalu.

Pelajar, kata Burhanuddin, juga diberikan pemahan tentang pelayanan imigrasi, penegakkan hukum, menjaga keamanan dan juga fasilitator pembangunan

nasional.

Dengan begitu, pelajar mampu memahami jika imigrasi itu tidak hanya sekedar membuat paspor saja. Tetapi juga ada tugas lain seperti pengawasan orang asing. ”Pelajar juga dapat memberikan informasi jika menemui kejanggalan terhadap orang asing di daerahnya,” jelasnya.

Selain itu juga, lanjutnya, pihaknya juga memberikan informasi kepada pelajar-pelajar

tentang bagaimana bisa menjadi ASN imigrasi. Baik melalui jalur pendaftaran CPNS maupun melalui sekolah Politeknik Imigrasi. ”Nah dengan ini juga memberi motivasi agar pelajar dapat terus meningkatkan prestasinya agar dapat ikut seleksi sekolah keimigrasian,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelajar-pelajar Bintan agar peduli tentang keimigrasian. (rm/bn)

2 Oknum Calo Kreditur BRI Divonis 4 Tahun HAKIM Tipkor dipimpin Corpioner SH didampingi hakim anggota

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Harry Andrian dan Lemiana, dua terdakwa kasus korupsi sebagai calo Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Cabang Kijang, Kabupaten Bintan, divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) masing-masing selama 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam sidang, Kamis (24/1/2019) lalu.

Majelis hakim Tipkor dipimpin Corpioner SH didampingi hakim anggota, Guntur Kurniawan SH dan Suherman SH MH menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pindana korupsi secara bersama-sama dalam menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Dalam kasus korupsi tersebut, hakim menyatakan terdakwa Hary Andrian terbukti menikmati uang korupsi berupa fee sebesar Rp41 juta dan terdakwa Lemiana sebesar Rp36 juta dalam upaya mencari dan menghimpun puluhan nasabah untuk melakukan kreditur di BRI

Cabang Kijang, Bintan Timur secara melawan hukum yang hasilnya dinikmati saudara Erival Yudistira (terpidana 5 tahun 6 penjara-red) sebesar Rp1,352 miliar.

Perbuatan terdakwa tersebut menurut majelis hakim telah terbukti melanggar dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU), yakni Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) Jo.Pasal 64 KUH.Pidana.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim lebih dulu mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut yang dapat meresahkan masyarakat serta tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disamping itu, terdakwa juga tidak mengembalikan uang kerugian negara yang ditumbulkan akibat perbuatannya. ”Hal meringankan, terdakwa belum pernah di-

hukum, bersikap sopan dan mengakui perbuatannya,” ucap majelis hakim.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sebelumnya selama 6 tahun dan ditambah hukuman denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Terhadap vonis tersebut, baik terdakwa dan JPU masih menyatakan pikir-pikir selama satu minggu batas waktu yang diberikan majelis hakim.

Sekedar diketahui, dalam perkara dua terdakwa tersebut berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh terpidana Erival Yudistira, mantan Mantri di Bank BRI unit Kijang, Kabupaten Bintan, berupa korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,352 Miliar dan telah divonis selama 5 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda sebesar R200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Kemudian, terdakwa juga dikenakan hukuman tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1,352 miliar melalui penyitaan seluruh harta kekayaannya.

Namun jika tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani hukuman tambahan selama 2 tahun penjara.

Dalam hal ini, perbuatan terdakwa tersebut menyangkut dalam penyaluran dana KUR di Bank BRI Unit Kijang Cabang Tanjungpinang dengan kerugian negara Rp1,352 miliar. Hal tersebut disebabkan, sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh para kreditur, tidak disetorkan ke BRI Unit Kijang, Bintan sebagaimana layaknya prosedur dan ketentuan berlaku, melainkan dipergunakan untuk kepetingan pribadi. (rm/hlk).

Bupati Bintan Serahkan DPA 2019 senilai Rp 1,2 Triliun ke Seluruh OPD BINTAN, RAKYAT MEDIABupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos melantik 16 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) dilingkup Kabupaten Bintan. Agenda disejalankan penyerahan DPA Tahun 2019 sebesar 1,2 Triliun Rupiah kepada seluruh Kepala OPD sekaligus penandatanganan Pakta Integritas. Dalam sambutannya, Apri Sujadi mengatakan, penyegaran dalam struktur pemerintahan sifatnya merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi.

Apri Didampingi Wakilnya Drs Dalmasri syam MM saat Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (24/1/2019) pagi.

Berikut nama-nama 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat tugas baru, Drs Mohd Setioso dari Kepala BPKAD menjadi Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab Bintan, DRH Kartini dari Kepala Dinas P3KB Bintan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Kab Bintan Yudha Inangsa, SH, MM dari Kadisdukcapil menjadi Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kab Bintan, Drs. Makhfur Zurachman, MPd dari Kadisbudpora menjadi Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kab

BUPATI Bintan H Apri Sujadi, S.Sos Bintan Mohd Panca Azdigoena, S.Sos, M.Si dari Kepala BPBD menjadi Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kab Bintan, Drs.Muhammad Hendri, MM dari Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kab Bintan menjadi Sekretaris DPRD Kab Bintan.

Drs, Irma Annisa dari Kepala BKPPD menjadi Kepala BKSDM Kab Bintan, Luki Zaiman Prawira, S.STP, M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala BP3D Kab Bintan, Drs.H.Yandrisyah, M.Si dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala BPKAD Kabupaten Bintan Naharuddin, S.Ag dari Kepala Dinsos Kab Bintan menjadi

Kepala BPBD Kabupaten Bintan, Drs. Edi Yusri dari Sekwan DPRD Kab Bintan menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Ir. H. Juni Rianto, MT dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Dinas Perkim Kab Bintan, Dra. Mardhiah, MM dari Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kab Bintan menjadi Kepala Dinas P3AP2KB Kab Bintan Herry Wahyu, MS , S.Sos dari Kepala Dinas Perkim menjadi Kepala Dinas PUPR Kab Bintan, Moh. Insan Amin, SE, MH dari Kasatpol PP menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kab Bintan, Drs. Wan Rudi Iskandar, MM dari Kepala BP3D Kab Bintan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bintan.(rm/wk)

WALIKOTA Tanjungpinang, H Syahrul, melantik 63 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Walikota Tanjungpinang Lantik 63 Pejabat Baru TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul melantik 63 pejabat eselon III dan VI di Pemko Tanjungpinang, Jumat (25/1/2019) pagi.

Dalam pelantikan tersebut, hampir semua pejabat menempati posisi baru.Misalnya, Boby Wira Satria yang dahulu menjabat Kabag Humas kini berpindah posisi menjadi Kabag Tapem.Jabatan Kabag Humas kini diemban oleh Tri Putranto.

Inilah daftar beberapa nama pejabat dari 63 pejabat itu dengan posisinya masing-masing, Boby Wira Satria: Kabag Tapem, Zulhidayat: Kabag Pembangunan dan Binpro, M Nazri: Kabag Umum, Said Zainal Arifin: Kabag Ortal, M Tri Putranto: Kabag Humas, R Kholidin: Kepala BPBD, M Yasir: Sekretaris Dispora, Indriati: Sekretaris Inspektorat, Nazib Agus: Sekretaris DLH, Ruli Fiadi: Sekretaris Bapelitbang, Hantoni: Sekretaris Satpol PP, Sumantri: Sekretaris Diskominfo Jamnudin: Sekretaris Dishub, Tamrin Dahlan: Sekreraris Disdik, M Irsal: Sekreraris DPMPTSP,

Dedy Sufri Yusja: Sekretaris Perkim, Syafarudin: Sekretaris Dinas Pariwisata, Susilawati: Sekretaris Tenaga Kerja, Jofrizal Sekretaris Dinas P, Abdullah: Kabid Dinas Pariwisata, Syamsul Bahri: Kabid Dinas Penanaman Modal, Yoni Fadri: Kabid Litbang Bapeda, Rifa Hafriani: Kabid Kearsipan Dinas Perpus, Riawati: Kabid Peprus, Fitri Setiadi: Kabid Pertamanan, Perkim, Eliza Hafida: Kabid Disdik, Eliza Purnamawati: Kabid Disdik Imam Muchid: Kabid Pelayanan Pajak Badan Pengelolaan Pajak, 28. Abdul Faried Diah: Kabid Administrasi Pengadaan dan Mutasi BKPSDM, 29. Elfi Ariyanti: Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Mulyadi: Kabid Penyelenggaraan Perizinan DPMPTSP, Salman: Kabid SDA Dinas PU, Salman Alfarizi Sora: Kabid Perekonomian Bapelitbang, Deni Herlina: Kabid Penataan Dinas Lingkungan Hidup, Maswito: Kabid Destinasi Dinas Pariwisat, 35. Isnaini Bayu Wibowo: Kabid DLH, Dongan Marolok: Kabid Angkutan Jalan Dishub

Yudi Ramdani: Kabid Aset BPKA, 38. Rio Trioza Anugrah: Kabid Penagihan Pembukuan Badan Pengelolaan Pajak, Wimi Darma Hidayat: Sekretaris Camat Barat, Erwinsyah Putra: Sekretaris Kecamatan Tanjungpinang Timur, Mahnizar: Lurah Penyengat, Slamet Hariadi: Lurah Sei Jang, M Septian: Lurah Tanjung Ayun Sakti, Gilang Ihsan Pratama: Lurah Tanjungpinang Barat, Hendrawan: Lurah Kamboja, Fina Saktiani: Kasi Pemerintahan Tanjungpinang Timur, 47.

Suci Prihatini: Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos, Kriswanto: Kasubag Rumah Tangga Sekwan Said Alkausar Alatas: Kasubag Pemerintahan Bapelitbang, Yerusnani: Kasubag Keuangan Bagian umum Setdako, 51. Sri Anggraini: Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Koperasi, 52. Raja Mukmin: Kasi Rehabilitas BPBD, Susilo: Kasubag Hubungan Masyarakat Humas, 54. Romi Darmawan: Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Setdako, Ramdanur: Kasubag Protokol Bagian Humas. (rm/ferianda)

Bupati Bintan Lantik 16 Pejabat Eselon II Pemkab Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Bupati Bintan Apri Sujadi melantik 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Bintan.Pelantikan dilakukan di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (24/1/2019).

Semwentara lima jabatan OPD dilingkup Pemkab Bintan kini masih kosong hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang dirangkap sekretaris OPD. Jabatan kepala dinas (Kadis) yang kosong itu diantara, Disdukcapil, Satpol PP, Dispora, Diskominfo, serta Disnaker.

Kekosongan terjadi setelah Bupati Bintan Apri Sujadi sudah dua kali melantik jabatan pimpinan tinggi pratama pada bulan ini. ”Segeralah (Open Bidding/lelang jabatan),” ucap Apri, usai melantik 16 kepala OPD baru.

Ke 16 kepala OPD dilantik merupakan pergeseran jabatan.Semisal Juni Rianto yang kini menjabat Dinas Perkim Bintan, posisinya di Dinas PUPR diisi Herry Wahyu yang sebelumnya

menjabat Kepala Dinas Perkim Bintan.

Selain itu, pertukaran terjadi juga pada jabatan Kepala Disparbud, Luki Zairman Prawira, yang dipindahkan sebagai Kepala BP3D, dan posisi Kepala Disparbud Bintan diisi Wan Rudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP3D Bintan.

Kemudian Kartini kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Bintan, jabatannya di Dinas DPPAPPKB diisi, Mardiah, yang sebelumnya menjabat sebagai staff ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Setdakab Bintan. Sementara jabatan Mardiah diisi Makhfur Zurachman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispora Bintan.

Selanjutnya, Muhammad Hendri menjabat sebagai Sekwan Bintan menggeser posisi Edi Yusri yang dipindahkan pada jabatan baru sebagai Kepala Dinsos menggantikan Naharuddin yang pindah jabatan sebagai

Kepala BPBD Bintan. Sementara jabatan Muhammad Hendri sebagai staff ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setdakab Bintan diisi Yudha Inangsa yang sebelumnya menjabat Kepala Disdukcapil Bintan.

Kemudian, Panca Adi Goena yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPBD Bintan bergeser menjabat sebagai staff ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Setdakab Bintan.

Dan selanjutnya Yandrisyah kini menjabat sebagai Kepala BKAD Bintan, jabatan lamanya sebagai Kepala Dishub Bintan kini dijabat Mohd Insan Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol PP Bintan. Sedangkan mantan Kepala BKAD Bintan Mohd Setioso dipindahkan menjabat sebagai Asisten administrasi pemerintahan Setdakab Bintan.

Terakhir, Irma Annisa yang sebelumnya kepala BKPPD Bintan tetap menjabat namun nama lembaganya berganti menjadi Badan Kepe-

gawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Bintan.

Atas pelantikan ini, Apri berharap ke 16 Kepala OPD baru bisa segera beradaptasi. Ia berpesan supaya sebagai pimpinan di OPD harus bisa merangkul bawahannya dalam rangka pencapaian kinerja. “Jangan sampai ada lagi ketidak cocokan antaran pimpinan dan bawahannya,” tegas Apri.

Selain melantik pejabat Eselon II, seluruh pejabat OPD hingga camat menandatangani pakta integritas dan dianjutkan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 kepada masing-masing kepala OPD dan para camat se-Bintan.

Sebelumnya, pada pekan kedua di bulan Januari ini, Apri sudah melantik jabatan kepala OPD serta pengangkatan pejabat administrator untuk mengisi dua OPD baru yakni Indra Hidayat dilantik sebagai Sekretaris Disnaker Bintan dan Aupa Samake dilantik menjadi Sekretaris Diskominfo Bintan. (rm/red).

RAKYAT MEDIA

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Malaysia Batalkan Proyek Bernilai Rp 281 Triliun yang Dibiayai China KUALA LUMPUR, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membatalkan proyek jalur kereta api bernilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 281 triliun yang diongkosi China.

Pembatalan proyek dilakukan setelah upaya untuk menekan biaya gagal dan hal ini mengakhiri spekulasi dalam beberapa bulan terakhir terkait proyek ini. Menteri

Perekonomian Malaysia Azmin Ali, Sabtu (26/1/2019) mengatakan, keputusan pembatalan proyek ini diambil pemerintah dalam sebuah rapat kabinet pekan ini.

Proyek ini ditangani Perusahaan Konstruksi dan Komunikasi China (CCCC) dan 85 persen pembiayaan ditanggung Bank Ekspor-Impor China. Saat proyek ini diserahkan kepada CCCC pada

2016 oleh PM Malaysia saat itu Najib Razak, rencana pembangunan Jaringan Kereta Api Pantai Timur (ECRL) ini dianggap sebagai pondasi "inisiatif sabuk dan jalan" yang dirancang Presiden Xi Jinping. Azmin mengatakan, proyek ini terlalu mahal untuk pemerintah Malaysia, yang memiliki banyak utang akibat skandal dalam pemerintahan Najib Razak.

"Jika proyek ini tak dibatalkan, bunga yang harus kita bayarkan hampir 1 miliar ringgit (Rp 3,4 triliun)," kata Azmin kepada jurnalis di kantornya. "Kita tak dapat menanggung bunga sebesar itu saat ini, sehingga proyek ini harus dibatalkan tanpa mengganggu hubungan Malaysia dengan China," tambah Azmin.

Meski proyek ini dibatalkan Malaysia masih membuka lebar pin-

tu investasi dari negeri itu. Masalah ini sudah lama menjadi sorotan sejumlah media, yang mengutip sejumlah sumber anonim, mengabarkan, proyek kontroversial itu akan dibatalkan. Pemerintah Malaysia termasuk PM Mahathir Muhammad dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng dikabarkan menolak melanjutkan pembangunan proyek ini. Setelah memenangkan pemili-

han umum pada Mei tahun lalu, Mahathir mengatalan ECRL adalah salah satu dari proyek besar infrastruktur dari China yang akan dibatalkan. Mahathir beralasan, ongkos proyek ini amat mahal dan belum terlalu dibutuhkan Malaysia.

Saat negosiasi dengan China dilakukan, PM Mahathir mengatakan, proyek ECRL bisa dilanjutkan dengan skala yang lebih kecil. (rm/kps)

Pers Bukan Barang “ Mainan” di Pemilu 2019 JAKARTA, RAKYAT MEDIA- Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi menegaskan, menjelang Pemilu 2019, pers tidak boleh dijadikan “barang” yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu. “Pers bukanlah barang mainan. Pers itu bertugas mengedukasi kepada masyarakat,” kata Jimmy saat menghadiri diskusi bertajuk “Hantu Kampanye Hitam” di Jakarta, Sabtu (26/ 1/2019).

Pernyataan Jimmy terse-

SELEKSI relawan demokrasi di Kantor KPU Batam.

Senin KPU Batam Lantik 55 Relawan Demokrasi BATAM, RAKYAT MEDIA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam akan lantik 55 orang warga Batam yang telah mendaftar dan direkrut untuk menjadi relawan Demokrasi.

Pelantikan 55 orang ini dilakukan di i-Hotel Baloi pada hari Senin (28/01/ 2019) depan, di mana bersadarkan hasil seleksi yang digelar KPU Batam, 55 orang relawan dinyatakan lulus melalui rapat pleno KPU Batam nomor 24/ HM.03.5-BA/2171/kota/2019 pada tanggal 23 Januari 2019.

Komisioner KPU Kota Batam, Muhammad Sidik mengatakan, bahwa 55 orang relawan yang sudah lulus akan menempati 10 basis yang telah ditentukan, yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan dan basis penyandang disabilitas, basis kebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan dan basis netizen.

"Persyaratan untuk mendaftar sepuluh basis itu hampir sama semuanya, tapi khusus basis nitizen harus memiliki 1000 follower media sosial," ujarnya, Sabtu (26/1/2019).

Sebelumnya ada sebanyak 62 orang yang mendaftar untuk menjadi relawan demokrasi pada pemilu 2019.

"Namun cuma 55 orang yang lolos seleksi berkas," lanjutnya.

Sidik juga mengatakan, bahwa relawan demokrasi yang telah direkrut tersebut akan menjadi mitra KPU dalam agenda mensosialisasikan program dan tahan KPU pada pesta pemilu 2019.

"55 orang relawan yang terpilih ini akan menjadi mitra KPU dalam mensukseskan pemilu 2019. Baik itu menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Batam sendiri," kata Sidik.

Sidik juga menambahkan, bahwa pada Senin (28/1/2019) depan, 55 orang relawan yang lulus seleksi relawan demokrasi itu akan mengikuti bimbingan teknis dan pembekalan sebelum mulai berutugas.

"Senin depan akan diadakan pelantikan untuk pengkuhuan masa kerja 55 orang relawan yang terpilih selama tiga bulan, mulai bulan Februari sampai April 2019," tambahnya. (rm/bty)

13 Parpol di Batam Belum lapor Kegiatan kampanye ke Bawaslu BATAM, RAKYAT MEDIA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam menyatakan ada 13 dari total 14 partai politik (parpol) di Batam belum melaporkan kegiatan kampanye Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza mengatakan kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan kampanye.

“Kami fokusnya kegiatan saja, jadi masih banyak yang melaporkan kegiatan kampanyenya,” ujar Reza, Sabtu (26/1/2019).

Ia menyampaikan setiap parpol seharusnya melaporkan kegiatan kampanye ke pihak kepilisian dan ditem-

buskan ke Bawaslu, untuk meminta surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye.

“Baru kemudian STTP kampanyenya keluar dari kepolisian dan bawaslu,” jelasnya.

Namun faktanya hanya satu parpol yang sudah sesuai dengan laporan kegiatan kampanye. Misalnya ada satu parpol yang mempunyai kegiatan tetapi tidak melaporkan kegiatannya, padahal papol tersebut memiliki 32 kegiatan.

“Makanya kami sudah menyurati 13 parpol tersebut, agar segera melaporkan,” katanya.

Dan ada beberapa yang

telah melakukan klarifikasi ke kantor Bawaslu, salah satu alasannya kegiatan yang dilakukan oleh Calon Legislatif (caleg) hanya melakukan pertemuan dengam tim pemenangannya.

“Kami sampaikan tolong dibilang kalau kampanye atau hanya bertemu dengan tim pemenang itu dibedakan,” kata dia.

Hal itu dilakukan supaya kedepan laporan milik parpol-parpol tersebut tidak bermasalah. Apalagi jika ada masalah pasa saat audit.

“Lebih parah juga kalau sampai pada proses hukum, nanti bisa meniadakan yang harusnya dilantik jadi tidak dilantik,” ucapnya.(rm/bns)

but menanggapi munculnya Tabloid Indonesia Barokah yang beredar di berbagai daerah. Tabloid tersebut ditemukan di 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Petugas menemukannya di sejumlah Masjid dan kantor kecamatan. Kubu pasangan calon nomorurut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menganggap tabloid tersebut sebagai bentuk kampanye hitam.

“Kami ingin pesta demokrasi ini bermatabat. Karena, benar-benar, pola seperti

ini selalu muncul menjelang pemilu yang tentu menciptakan suasana menjadi tidak kondusif,” ujar Jimmy.

Adapun Dewan Pers, lanjutnya, telah menganalisa konten Tabloid Indonesia Barokah seperti alamat dan kontak redaksi yang tercantum di tabloid serta kontennya. “Kami butuh waktu, targetnya minggu depan selesai. Kami juga menghimbau semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana menjelang pesta demokrasi tahun ini,” ujarnya.(rm/kompas).

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers

Jimmy Silalahi