EDISI 252

CMYK

Baca Hal 9

Kejari Terima Perkara 20 Ribu BB HP Tangkapan TNI AL K O R16A- N M U M2019, MINGGU II Rabu, 24U Januari

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi & Faktual

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 252 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Penderita HIV di Batam 2018 Capai 6,522 Orang

PRABOWO Subianto Calon Presiden Nomor urut 2

PRABOWO MINTA RELAWANNYA KAWAL DI TPS 17 APRIL 2019 JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Karena dipridiksi terjadi kecurangan pada saat pencoblosan nanti.Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, meminta relawan maupun rakyat untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada Pemilihan Presiden berlangsung pada 17 April 2019.

Menurutnya, itu perlu dilakukan karena salah satu kekurangan atau kelamahan pemilihan di Indonesia adalah sering curang.Hal itu diumpamakannya seperti saat pertandingan bola di tingkat kecamatan yang sering kali ada kecurangan. ”Kita harus koreksi bangsa kita sendiri.

Adalah, janganlah usaha-usaha besar, kadang-kadang main sepak bola tingkat kecamatan aja mau curang, apalagi ini.Saudara-saudara sekalian jaga TPS, jaga suara rakyat.Waspada terhadap pemilih-pemilih hantu yang akan coblos,” katanya saat bertandang di Roemah Joeang Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu 13 Januari 2019.

Dia mengaskan, sejak sebelum pencoblosan dilakukan, maka relawan maupun rakyat harus benar-benar awas, terutama terhadap kotak suara yang harus dipasti-

Bersambung ke Hal 2

TIKET MAHAL, WARGA ACEH KE JAKARTA LEWAT MALAYSIA ACEH, RAKYAT MEDIA-Harga tiket pesawat mahal, dirasakan traveler dari berbagai daerah. Sampai-sampai traveler dari Aceh ke Jakarta memilih lewat Malaysia karena lebih murah.

Harga tiket pesawat dari Aceh ke Jakarta melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu. Untuk mengakalinya, warga Tanah Rencong memilih transit dulu di Malaysia agar bisa menikmati tiket lebih murah.

Dilihat dari situs pemesanan, harga tiket langsung Banda Aceh ke Jakarta lebih mahal dibanding via Kuala Lumpur. Untuk penerbangan pada Senin (14/1) misalnya, harga tiket pesawat Lion Air dari Aceh ke Jakarta dengan sekali transit di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara berkisar Rp2.185.000 hingga Rp2.586.000.

Sementara tiket pesawat Batir Air penerbangan langsung dari Aceh ke Cengkareng Rp2.383.000. Pesawat Garuda dengan penerbangan yang sama harga tiketnya Rp2.962.700. Sedangkan jika transit ke luar negeri, harga tiketnya malah lebih murah.

AirAsia, misalnya, rute Aceh ke Bandara Cengkareng dengan sekali transit di Kuala Lumpur harga tiketnya Rp 1.525.000.

Namun penerbangan dengan Air Asia waktu transitnya lebih lama yaitu berkisar 10 hingga 12 jam. Warga Aceh saat ini kebanyakan lebih memilih terbang dulu ke luar negeri kemudian baru ke tempat tujuan di Pulau Jawa. ”Saya pernah berangkat dari Aceh ke Bandung tapi saya pilih ke Malaysia dulu biar harganya lebih murah. Itu harga tiketnya pada 2018 bisa lebih murah sampai 70 persen,” kata seorang warga Meulaboh, Aceh Dedi Iskandar dilansir dari detik.com, Sabtu (12/1/2019).

Waktu itu memang dia tidak langsung terbang via Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh. Tapi Dedi terbang dari Bandara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya Aceh menuju ke Bandara Kuala

Bersambung ke Hal 2

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sungguh mengkhawatirkan, per Desember 2018 penderita HIV di Batam sudah mencapai 6.552 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah mengidap AID sebanyak 2.501, 745 orang diantaranya sudah meninggal dunia.Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi kepada wartawan belum lama ini.

Bersambung ke Hal 2

LOKASI esek esek di kota Batam semakin marak

Luncurkan Program Nasional

Kawasan Bebas Batam

BATAM, RAKYAT MEDIA-Batam dijadikan peluncuran 11 program anti korupsi, peluncuran program nasional penertiban kawasan bebas Batam dan Pesisir Timur dilakukan Pemerintah secara resmi, Selasa (15/1/2019) kemarin untuk menindaklajuti kebijakan dan arahan Presiden Jokowi kepada meterimenterinya.

“PROGRAM ini sejalan dengan strategi nasional RI, pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Ini menjadi arahan kebijakan nasional, sebagai acuan kementerian beserta lembaga, pemerintah di daerah, maupun pemangku kepentingan lainya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pelabuhan Makobar, Batuampar, Batam, dalam acara pemusnahan hasil penegahan BC Kepri, Selasa (15/1/ 2019).

Acara tersebut dihadiri Menkeu, Kapolri, Jendral Pol M Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jaksa Bersambung ke Hal 2

MENKEU Sri Mulyani, Kapolri, Jendral Pol M Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung, M Prasetyo

2 Koruptor Proyek Pelabuhan Dilimpahkan ke PN Tipikor TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dua tersangka dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak tahun anggara 2015 atas nama Hariyad dan Berto Riawan, segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang untuk disidangkan.

Dalam kasus tersebut, Hariyadi bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Berto Riawan sebagai Direktur PT Karya Tunggal Mulya Abadi.Kedua tersangka saat ini sudah ditahan oleh jaksa di Rutan Kelas I Tanjungpinang.

“Saat ini kami masih menyusun dakwaan terhadap dua tersangka atas dugaan kasus korupsi

Peleburan BP Batam Menabrak 3 UU JAKARTA, RAKYAT MEDIAKetua DPR RI Bambang Soesatyominta kepada Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana melebur operasional Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam. Sebab jika rencana itu dilaksanakan, maka akan ada 3 Undang-Undang (UU) yang ditabrak pemerintah.

Hal tersebut disam-

Pemprov Jatim SiapMenyambut HPN 2019

Bersambung ke Hal 2

DUA tersangka digiring petugas Kejaksaan

Tolak Tawaran Cinta Satu Malam

Bersambung ke Hal 2

PKM Lubuk Baja.

Kemudian untuk penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Batam juga terdapat 8 puskesmas termasuk diantaranya Puskesmas Lubuk Baja dan Puskesmas Sekupang. Dari anggaran APBD tahun 2019, Pemko Batam mengalokasikan sedikitnya Rp 138,3 miliar untuk sektor kesehatan dan sekitar Rp 187 juta khusus untuk

7 Pejabat Tinggi Rame-Rame Kunjungan Kerja ke Batam

Dinar Candy

JAKARTA, RAKYAT MEDIAAktivitas sebagai disc jockey (DJ) ternyata membuatDinar Candy akrab dengan tawaran kencan dari para pria hidung belang. Hal itu diutarakan Dinar saat ditemui usai mengisi acara di kawasan Tendean, Jakarta.”Ya kalau yang nawar mah pasti lah banyak. Apalagi dunia malam, dunia DJ,” ungkapnya.

Iming-iming yang d i t a w a r k a n

Menurut Didi, pihaknya menyediakan fasilitas kesehatan untuk penderita HIV/ AIDS. Hingga kini terdapat 26 rumah sakit dan puskesmas di Kota Batam yang menyediakan pelayanan VCT (tes HIV) sesuai standar.Selain itu juga terdapat layanan Care, Support dan Treatment (CST) untuk 4 Rumah Sakit yaitu RSUD Embung Fatimah, RS Budi Kemuliaan, RS Elisabeth, dan

paikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (14/1/2019) usai menerima jajaran pengurus Kadin Batam, antara lain Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.

Didampingi Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto dan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo, Bamsoet sapaan politisi Golkar itu pun menyebut tiga UU yang akan dilanggar jika rencana peleburan tersebut jadi dilakukan.

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jatim, Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM (tengah)

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang akan digelar di Provinsi Jawa Timur saat ini persiapannya telah mencapai 90 persen. Artinya, Provinsi Jatim telah siap menyambut perayaan insan pers nasional tersebut.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur Jatim, bahwa pelaksanaan HPN ini harus dikelola secara detail. Jangan sampai pelaksanaan HPN ada kekurangan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM yang sekaligus Ketua Panitia Penyelenggaraan HPN 2019 saat mengikuti Dialog Publik di TVRI Jawa Timur, Kamis (10/1/2019) lalu.

Ketua DPR RI

Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

Bambang Soesatyo

TKI Asal Siantar Terancam Hukuman Mati di Malaysia MALAYSIA, RAKYAT MEDIATenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pematangsiantar, Sumatera Utara, Jonathan Sihotang (31), terancam hukuman mati di Penang, Malaysia. Jonathan dituduh membunuh majikannya, Sia Seok Nee (44) warga Kilang Toto Food Trading No. 4897, Kampung Selamat, Tasek Gelugor.

Parluhutan Banjarnahor dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematangsiantar yang menjadi kuasa hukum Jonathan Sihotang menyebutkan, kasus yang menjerat pria warga

Jalan Damar Laut, Pematangsiantar, bermula majikan tak pernah memberikan gaji secara utuh kepada Jonathan selama bekerja dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal,” tutur Parluhutan, belum lama ini di Penang.

Mulanya, Jonathan bersama istrinya, Asnawati Sijabat (34), merantau ke Penang, Malaysia guna memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Jonathan yang memiliki dua anak tersebut akhirnya bekerja di pabrik pengawetan daging olahan.

Selama bekerja di pabrik, dia selalu berkelakuan baik

Bersambung ke Hal 2

TKI asal Pemantang Siantar Jonathan Sihotang (31)

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2 Koruptor proyek pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak tersebut.Jika sudah selesai, secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang untuk proses persidangan,” kata Kepala Seksi Tidak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Budi Sastera SH MH, Rabu (16/1).

Dikatakan, pihaknya masih memiliki waktu yang

Sambungan Hal. 1

cukup untuk proses penyusunan dakwaan kedua tersangka tersebut sejak peimpahan tahap dua oleh tim penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Tanjungpinang pada Kamis (10/1/2019) lalu.”Masih ada tersisa banyak waktu untuk pelimpahan berkas kedua tersangka itu ke Pengadilan,” ujar Budi.

Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang ini sebelumnya

Prabowo Minta kan kosong. Begitu juga hingga waktu pencoblosan berakhir di malam hari untuk mengawasi proses penghitungan surat suara.”Coba semua cek dulu kotak suaranya, harus kosong dulu pemilihan.Dan emak-emak semua, bapakbapak semua, kalau datang maaf, jangan pulang cepatcepat.Tunggu sampai malam,” tegasnya.

“Kuat enggak?Berani enggak?Datang ya harus sampai sore, tunggu, jangan anti terakhir-terakhir.Jadi, kalau terpaksa kalian bawa rantang ke TPS, bawa tikar ke TPS. Sekalian piknik disitu,” tam-

bahnya.

Untuk mengamankan proses itu, bahkan Prabowo mengatakan, relawan maupun rakyat kalau perlu bermalam di TPS-TPS Sebab menurutnya, pemilihan 17 April 2019 mendatang itu akan menentukan nasib bangsa hingga ratusan tahun ke depan.”Kalau perlu tidur di situ sampai selesai. Ya untuk negara, apa yang kita lakukan 17 April menentukan kita untuk beberapa ratus tahun ke depan,” tegas Prabowo.

Sebelumnya, Relawan Roemah Djoeang PrabowoSandi mengukuh dukungannya untuk memenangkan Calon

Peleburan BP Undang Undang itu adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 23 tahun 2005 dan UU tentang Pengelolaan Aset Negara. “Kami meminta agar semua pihak hendaknya menahan diri, termasuk pemerintah agar membatalkan rencana peleburan tersebut,” ujarnya.

Terkait hal itu, Bamsoet meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR dalam mengambil keputusan terkait BP Batam.Karena UU menyebut BP Batam di kelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR RI.”Kami menduga ada ketidakpuasan

dari pihak pemerintah daerah terhadap kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam, sehingga terjadi gesekan antara BP Batam dan Walikota Batam,” ucapnya.

Karena itu sebagai mitra koalisi, dirinya mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU, dan sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR mengevaluasi semua permasalahan terkait persoalan dua lisme kepemimpinan di Batam, sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU. “Pemerintah juga perlu membuat kajian mendalam terkait keputusan strategis tersebut termasuk membenahi payung hukumnya,” kata Bamsoet seraya menyaran-

bawah kepemimpinan Pakde Karwo memiliki pertumbuhan ekonomi paling baik di Indonesia.

Sekda mengatakan, sesuai tema pelaksanaan HPN tahun 2019 yakni “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital,” penyelenggaraan HPN ini diharapkan akan membawa dampak baik terhadap tumbuhnya sektor UMKM di Jatim. Ia berharap ke depan pers akan lebih banyak memberitakan soal UMKM kepada masyarakat luas.

“Mungkin yang tadinya pers lebih banyak memberitakan soal politik, olahraga dan lain-lain, porsi pemberitaan soal UMKM bisa meningkat, ini sekaligus membantu promosi mereka,” katanya.

Tidak hanya itu, ia juga berharap pers ikut berperan

Penderita HIV anggaran HIV/AIDS. “Target bulan ini penambahan layanan pengobatan akan ditambah 5 layanan sebab telah dilatih bulan November 2018 yaitu PKM Sekupang, PKM Batuaji , PKM Botania, PKM Sambau, PKM Sei Langkai , RS Otorita dan RS Awal Bros,” kata Didi, Rabu (16/1).

Dia juga mengajak kalangan ibu hamil, pasien TB, IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan wajib dites HIV berdasarkan Permenkes 21 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penderita HIV berdasarkan kategori pekerjaan pada tahun 2018 didominasi oleh karyawan atau buruh pabrik yaitu sebanyak 151 orang, diikuti oleh Ibu Rumah Tangga sebanyak 50 orang, Wanita Pekerja Seks (WPS) sebanyak 42 orang, Pria Pekerja Seks (PPS)/Gay/Panti Pijat sebanyak 15 orang dan yang paling sedikit dari Petani/Nelayan

presiden dan Calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada April 2019 mendatang.

Dukungan itu dikukuhkan dalam acara Konsolidasi Koordinator TPS se-Provinsi DKI Jakarta, yang digelar hari ini, Minggu 13 Januari 2019, di Roemah Djoeang Jakarta.

Ketua Roemah Djoeang, Pius Lustrilanang mengatakan ini merupakan bentuk komitmen relawan untuk memenangkan 60 persen PrabowoSandi di 50 ribu Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada Pemilihan Presiden 19 April 2019 mendatang. (rm/viva).

kan pemerintah untuk menata Batam agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kawasan industri dan perdagangan yang strategis.

Terakhir, Bamsoet juga berharap keputusan yang strategis diambil setelah Pilpres mendatang sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Menurutnya, jika pemerintah memaksakan untuk mengambil keputusan terkait BP Batam maka jelas akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.”Jika Pemerintah tetap melaksanakan ini, kita khawatir akan menimbulkan ke khawatiran gejolak di masyarakat dan mengganggu perekonomian khususnya di Batam,” kata Bambang. (rm/hk) Sambungan Hal. 1

dalam membangun dan memfasilitasi UMKM. Termasuk menyampaikan berita atau informasi yang membangun kepada masyarakat, bukan sebaliknya.

“Karena keberhasilan suatu pembangunan akan diketahui masyarakat bila disampaikan dengan baik oleh media, sehingga penyelenggaraan HPN besok sekaligus menjadi momentum menguatkan peran pers sendiri,” katanya.

Kegiatan HPN tahun 2019 di Provinsi Jatim memiliki berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya bedah rumah, pengobatan gratis, night run dan hiburan rakyat, pameran teknologi media, press tour, workshop, dan seminar nasional.

Acara HPN sendiri puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2019 di Grand City Surabaya. (rm/ril) Sambungan Hal. 1

yaitu hanya 2 orang saja.

36,9 Juta Penduduk Dunia Berdasarkan data dari UNAIDS, terdapat 36,9 juta masyarakat berbagai negara hidup bersama HIV dan AIDS pada 2017. Dari total penderita yang ada, 1,8 juta di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun.

Selebihnya adalah orang dewasa, sejumlah 35,1 juta penderita. Masih bersumber dari data tersebut, penderita HIV/AIDS lebih banyak diderita oleh kaum wanita, yakni sebanyak 18,2 juta penderita. Sementara laki-laki sebanyak 16,9 juta penderita. Sayangnya, 25 persen di antaranya, sekitar 9,9 juta penderita, tidak mengetahui bahwa mereka terserang HIV atau bahkan mengidap AIDS. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai wilayah dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak di seluruh dunia dengan total penderita sebanyak 5,2 juta jiwa.

Indonesia menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa di Asia Pasifik yang

Tolak Tawaran kepada Dinar Candypun tidak main-main. Pernah dalam satu kesempatan, pria lanjut usia coba merayu Dinar dengan imbalan mobil serta rumah andai mau memuaskan fantasi seksualnya.”Banyak lah. Dinar pernah mau di kasih rumah sama mobil, sama kayak yang tua 70 tahunan gitu deh,” kata dia.

Meski begitu, Dinar Candysama sekali tidak tergoda dengan tawaran semacam itu.

Meski memberikan dampak

Sambungan Hal. 1

Sambungan Hal. 1

Pemprov Jatim Sebagai langkah awal, pada 15 Januari nanti akan diselenggarakan seminar di Universitas Airlangga Surabaya. Menurutnya, hal ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan HPN ini tidak hanya untuk insan pers saja melainkan juga para akademisi atau mahasiswa. Tidak hanya itu, berbagai rangkaian kegiatan HPN seperti pameran dan seminar juga menggambarkan bahwa penyelenggaraan acara nasional ini juga untuk masyarakat luas.

Menurutnya, beberapa alasan dipilihnya Jatim sebagai tuan rumah pelaksanaan HPN karena Jatim merupakan provinsi yang fokus mengembangkan UMKM. Selain itu, Jatim memiliki potensi wisata yang bisa diekspos baik wisata budaya maupun wisata alam.Tidak hanya itu, Provinsi Jatim di

menjelaskan, selain tersangka, penyidik polisi juga melimpahkan barang sitaan berupa uang sebesar Rp250 juta, termasuk satu buah sertifikat Ruko.”Untuk JPU yang akan menangani perkara ini ada empat orang, termasuk saya sendiri dan didampingi tiga jaksa lainnya yakni, Nolly Wijaya SH MH, Gustian Juanda Putra SH dan Destia SH,” ucapnya.(rm/hlk).

negatif juga kepada karirnya sebagai DJ, Dinar lebih mementingkan harga dirinya. ”Dinar di-black list ada lima club di Indonesia gara-gara Dinar enggak mau main sama owner-nya,” pungkasnya.

Bagi Dinar Candy, pekerjaannya sebagai DJ sudah cukup menghabiskan waktu.

Oleh karenanya, dia sama sekali tidak terpikir untuk berbuat hal-hal semacam itu Soal tudingan, DJ Dinar

terjangkit HIV/AIDS. Jika dikelompokkan berdasarkan latar belakangnya, penderita HIV/AIDS datang dari kalangan pekerja seks komersial (5,3 persen), homoseksual (25,8 persen), pengguna narkoba suntik (28,76 persen), transgender (24,8 persen), dan mereka yang ada di tahanan (2,6 persen).

Penderita HIV/AIDS terbanyak terdapat di Kawasan Afrika Timur dan Selatan dengan angka mencapai 19,6 juta penderita. Selanjutnya di posisi kedua adalah Kawasan Afrika Barat dan Tengah dengan angka 6,1 juta pengidap. Angka kematian Data penderita HIV/AIDS dan kasus kematian yang diakibatkan olehnya.

Data penderita HIV/AIDS dan kasus kematian yang diakibatkan olehnya. (UNAIDS) Pada tahun 2017 tercatat jumlah kematian yang disebabkan oleh AIDS sebanyak 940.000 kasus di seluruh dunia. Angka itu terdiri dari kematian di usia dewasa sebanyak 830.000 dan sisanya pada usia anak sebanyak 110.000. (rm/rdi) Sambungan Hal. 1 Candy akhirnya menjawab tudingan publik yang mengklaim dirinya sengaja menyindir Vanessa Angel lewat unggahan di Instagram. Dinar beralasan, video bertuliskan ‘Menjemput rezeki di Bali’ itu diunggahnya hanya karena sedang viral di media sosial. ”Itu karena caption (menjemput rezeki) kan memang sedang hits. Jadi itu hanya becanda doang,” ujarnya. (rm/ okeseleberity)

TKI Asal dan rajin.Namun, setiap menerima gaji dari majikannya selalu mendapatkan gaji yang kurang dan tidak sesuai dengan janji awal pada saat pertama kali masuk kerja. Jonathan merasa tertekan bekerja di pabrik tersebut.Dia sering dicaci maki dan dimarahi majikannya tanpa alasan yang jelas.

Lalu, pada 19 Desember 2018, Jonathan meminta gaji kepada majikannya, tetapi tetap saja majikannya memberikan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan.Dia melakukan protes kepada majikannya. ”Majikannya tidak peduli, malah melempar sejumlah uang kepada Jonathan. Dia tersinggung dan emosi yang kemudian membunuh majikannya,” ungkap Parluhutan.

Akibat peristiwa tersebut, Jonathan telah ditangkap polisi Malaysia dan ditahan di Penang.”Kami selaku kuasa hukum sudah melayangkan surat kepada Kedubes RI di Malaysia pada 27 Desember 2018 lalu guna memberikan perlindungan hukum kepada Jonathan,” lanjut Parluhutan.

Parluhutan menambah-

Sambungan Hal. 1 kan, pascapenahanan Jonathan, keluarganya, terutama istri dan orangtua Jonathan di Pematangsiantar sangat tertekan dan takut dengan peristiwa tersebut. ”Keluarga Jonathan sangat berharap perlindungan dan bantuan hukum dari pemerintah.Keluarga Jonathan merupakan orang tak mampu,” tukasnya.

Lewat pengacara, Parluhutan mengatakan hampir enam bulan Jonatan tidak mendapat upah yang semestinya. Padahal, ia berencana ingin pulang ke Indonesia untuk merayakan Tahun Baru Lewat pengacaranya, Parluhutan mengatakan hampir enam bulan Jonatan tidak mendapatkan upah yang semestinya. Padahal, ia berencana ingin pulang ke Indonesia untuk merayakan Tahun Baru.

“Ini kan peristiwanya masalah gaji, artinya tidak ada juga perlindungan dari Mentri Indonesia bagaimana persoalan gaji tenaga kerja indonesia di Luar Negeri. Mungkin akibat gaji ini si tersangka spontanitas melakukan upayaupaya pembunuhan atau upaya-upaya lain,”ujarnya.

Ia berharap Menteri Tena-

ga Kerja mengetahui persoalan ini. Ada upaya pemerintah Indonesia melalui Pemko Siantar untuk memediasi persoalan ini.”Seharusnya pemerintah indonesia bisa mendata itu mana yang ilegal mana yang tidak agar hal semacam peristiwa ini tidak terulang kembali,” ucapnya.

Sejauh ini, pihak keluarga dan juga pengacara Jonatan sudah melakukan upaya yakni menyurati Kementerian luar Negeri, Kementrian Ketenaga Kerjaan, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, Konsulat Indonesia di Penang dan Pemerntah kota.

“Kenapa kita menyurati Pemerintah Kota, karena warga negara Indonesia dan berkedudukan di Pematangsiantar. Pihak pemerintah kota juga harus turut juga bertanggung jawab dan berpastisipasi menolong keluarga tersangka ini. Belum ada respon sampai saat ini,”katanya.

Parluhutan juga menilai tertangkapnya Jonatan tanpa ada konfirmasi ke keluarga.

Sebelumnya, istri Jonatan, Boru Sijabat menangis menceritakan penyebab suaminya

Tiket Mahal Namu di Sumatera Utara.

Nah, dari Bandara Kuala Namu baru dia terbang ke Bandung dan memilih transit di Kuala Lumpur. ”Kalau terbang langsung dari Aceh ke Bandung itu mahal. Tiketnya bisa sampai Rp 3 juta lebih, kalau transit dapat sekitar Rp 900 ribu. Tapi saya harus nginap satu malam di Bandara Kuala

membunuh majikannya di rumahnya di Jalan Damar Kecamatan Siantar Utara.

Boru Sijabat tidak dapat banyak bicara lantaran terus terbayang suaminya di balik jeruji negara tetangga.

Lewat pengacaranya, Parluhutan mengatakan hampir enam bulan Jonatan tidak mendapatkan upah yang semestinya. Padahal, ia berencana ingin pulang ke Indonesia untuk merayakan Tahun Baru. ”Ini kan peristiwanya masalah gaji, artinya tidak ada juga perlindungan dari Mentri Indonesia bagaimana persoalan gaji tenaga kerja indonesia di Luar Negeri. Mungkin akibat gaji ini si tersangka spontanitas melakukan upaya-upaya pembunuhan atau upaya-upaya lain,”ujarnya, Jumat (28/12).

Ia berharap Menteri Tenaga Kerja mengetahui persoalan ini. Ada upaya pemerintah Indonesia melalui Pemko Siantar untuk memediasi persoalan ini.”Seharusnya pemerintah indonesia bisa mendata itu mana yang ilegal mana yang tidak agar hal semacam peristiwa ini tidak terulang kembali,” ucapnya. (rm/trb/kps)

Sambungan Hal. 1 Lumpur,” jelas Dedi.

Ia mengaku baru sekali merasakan bepergian dengan harga tiket selangit dan memilih transit di luar negeri. Menurutnya, keuntungan memilih tiket murah yaitu sisa uang beli tiket dapat dimanfaatkan untuk beli oleh-oleh di Malaysia. ”Transit jauh lebih hemat, malah (uangnya) bisa buat

makan, dan beli oleh-oleh.

Tidak enaknya, ketika sampai di Bandung saya dicurigai sama imigrasi. Saya diperiksalah sama imigrasi,” ungkapnya.

Sementara seorang warga Aceh lainnya, Hotli Simanjuntak, mengaku juga pernah punya pengalaman yang sama. Dia menghemat uang saku saat ke Jakarta dengan

Luncurkan Program Agung, M Prasetyo, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Mentri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Ketua KPK RI Agus Raharjo.

Dalam keterangan persnyaMenteri keuangan Sri Mulyani, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, fokus pada perizinan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum serta reformasi birokrasi. “Pencegahan korupsi tersebut dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, hingga berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” tuturnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, strategi nasional tersebut memiliki sebuah sasaran antara lain penerapan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan, serta perundang undangan. Selain itu penegakan hukum harus transparan dan akuntabel, berbasis kepada sistem informasi, hingga tercipta tata kelola pemerintahan, budaya birokrasi anti korupsi, kapabilitas dan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas.

Menurut Menkeu, program nasional penertiban Kawasan Bebas Batam maupun Pesisir Timur Sumatera, merupakan lanjutan dari program sinergi Penertiban Impor, Cukai, serta Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) telah dideklarasikan pimpinan tinggi antar Kementerian/ Lembaga. Aparat penegak hukum di Kantor Pusat DJBC dinilai berhasil dalam melakukan pengamanan penerimaan negara, dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun. ”Sejak 3 tahun belakangan, hasil capaian BC kepada penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT), telah berkontribusi langsung terhadap importasi dan peneriman negara yang plus,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, terdapat penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46 %, kenaikan tax base sebesar 62 %, peningkatan dari jumlah akumulasi bea masuk, dan pajak dalam rangka Impor sebesar 47%. Selain itu, terdapat perbaikan lingkungan strategis. Diantaranya, perbaikan kepatuhan importir, maupun perbaikan kualitas data,” ungkapnya.

Ada perdagangan yang sehat serta efisiensi, sehingga momentum pertumbuhan industri nasional meningkat. ”Program ini juga telah berimplikasi terhadap penurunan peredaran rokok ilegal. Sehingga hasil survei terakhir UGM juga menunjukkan peredaran rokok ilegal di pasaran turun dari 12,14 % menjadi 7,04 %,” terangnya.

Pemerintah telah menyusun 11 langkah strategis yang terbagi ke dalam tiga tema besar, yaitu Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, beserta kegiatan Operasi Bersama (Joint Operation). Diantaranya, lanjut Sri, penertiban pelabuhan tidak resmi (rakyat) guna mencegah adanya pemasukan atau pengeluaran barang ilegal ke/dari Ka-

2

wasan Bebas Batam. Kemudian pengelolaan ship to ship area, ujar Sri, untuk mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran barang di tengah laut, tanpa mengindahkan semua ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pertukaran data terkait kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik itu tujuan keluar daerah pabean dan antarpulau guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/ keluar dari Kawasan Bebas Batam. ”Pembentukan Maritime Domain Awareness (MDA), untuk menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman.

Mmenurut Sri Mulyani, kewajiban terhadap penggunaan Automatic Identification System (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia, sehingga dapat mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk ataupun keluar dari Kawasan Bebas Batam.

Kemudian pembatasan kecepatan bagi kapal non-pemerintah ataupun non-militer hingga bisa menanggulangi penyelundupan dengan kapal kecil berkecepatan tinggi.

Penerbitan kuota impor di Free Trade Zone Batam serta penertiban kuota Barang Kena Cukai yang masuk ke Kawasan Bebas Batam. Sehingga tidak terjadi sebuah over kuota dan penyalahgunaan kuota. Pemanfaatan analisis komunikasi berbasis IT untuk mendeteksi pelanggaran serta terduga pelaku terhadap pelanggaran tindak pidana. ”Patroli laut bersama DJBC, TNI, dan POLRI di daerah perairan sekitar Batam dan di Pesisir Timur Sumatera, secara rutin,” kata Menkeu.

Lalu operasi bersama DJBC, TNI, dan POLRI di daerah asal, ataupun tujuan penyelundupan barang impor dari luar negeri, ataupun dari Kawasan Bebas Batam yang tidak memenuhi kewajiban pabean serta tidak membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Upaya pengawasan berlapis terhadap barang ekspor serta impor ilegal yang diangkut antar pulau dengan tujuanya ke wilayah pelabuhan Tanjung Priok dan dari Batam dan Pontianak. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Keuangan merilis penindakan hasil sinergi dalam Operasi Gabungan DJBC, TNI, dan POLRI. Periode Agustus - November 2018, Bea Cukai bekerjasama dengan Puspom TNI, Angkatan Darat wilayah Jagoi Babang Kalimantan juga berhasil menindak aksi penyelundupan rotan sebanyak 300 Ton, setelah mendapatkan satu perlawanan didalangi oknum penyelundup.

Berbagai penindakan hasil operasi gabungan sebelumnya, berhasil menorehkan beberapa catatan prestasi diantaranya.Di akhir Desember 2017, Bea Cukai bersama Angkatan Laut, BNN beserta Bareskrim Polri menangkap 1,037 Ton Methamphetamine di wilayah perairan Batam.

Mmenkeu menjelaskan,

memesan tiket pesawat transit di Malaysia. Meski demikian, dia harus rela menikmati transit hingga delapan jam. ”Waktu saya ke Jakarta dan transit di Kuala Lumpur, itu bisa menghemat Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu. Bedanya, kita harus transit selama delapan jam di Kuala Lumpur,” ungkap Hotli.(rm/dtk).

Sambungan Hal. 1

Maret 2018, Bea Cukai bersama Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap 23.194 botol miras ilegal dan 664.440 batang rokok ilegal di wilayah Tembilahan Riau.

Maret 2018, Bea Cukai bersama Bareskrim Polri menangkap penyelundupan 1,622 Ton Methamphetamine di wilayah Banten.

Periode Maret 2018, Bea Cukai bekerjasama dengan Angkatan Laut dan Kepolisian sudah menangkap enam kapal di wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berisikan barang ilegal berupa 8 Ton dan 1.361 ballpress, 557 karung bawang merah dan barang campuran.

Oktober 2018, Bea Cukai bersinergi dengan PUSPOM TNI dan Angkatan Darat melakukan kegiatan penindakan dengan Operasi Cipta Kondisi, berhasil menindak minuman keras ilegal sebanyak 84 karton di wilayah Tembilahan, Riau dan Jambi.

Pada Oktober 2018, Bea Cukai bersinergi dengan PUSPOM TNI dan KODAM V Brawijaya melakukan penindakan terhadap 1 pabrik rokok ilegal dan 5,4 juta batang rokok ilegal di wilayah Surabaya dan Malang Jawa Timur. Pada Oktober - November 2018, Bea Cukai bersinergi dengan KODAM IV Diponegoro melakukan penindakan terhadap 4,3 juta batang rokok ilegal dan 19.168 keping pita cukai palsu di daerah Jepara Jawa Tengah; Oktober hingga November 2018 Bea Cukai bersama PUSPOM TNI dan KOSTRAD, juga melakukan penindakan sebanyak 11.924 botol miras ilegal di wilayah Medan Sumatera Utara. November 2018, Bea Cukai bersama PUSPOM TNI dan KOSTRAD melakukan penindakan terhadap 104 botol miras ilegal dan 6.000 packages barang-barang impor ilegal di wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Masih kata Menkeu, secara keseluruhan, operasi gabungan Bea Cukai, TNI, dan Polri pada tahun 2018 berhasil mengungkap sebanyak kurang lebih 53 kasus penyelundupan minuman keras, rokok, narkotika, dan barang-barang eks-Batam lainnya dengan perkiraan total nilai barang kurang lebih mencapai Rp. 4 Triliun dan perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih mencapai Rp30 Miliar disamping kerugian immaterial lainya.

Selain hasil Operasi Gabungan tersebut, DJBC juga merilis hasil penindakan Bea Cukai wilayah Batam dan Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu Oktober 2018 hingga saat ini, Bea Cukai Batam dan Kepulauan Riau telah melakukan penindakan terhadap Kapal MT Yosoa Eks WI No. I yang mengangkut kurang lebih 1.500 KL Crude Oil serta serangkaian penindakan narkotika, rokok, kayu, minuman keras, pakaian, tas, sepatu bekas, barang elektronik, dan baby lobster.

Dengan perkiraan total nilai barang kurang lebih mencapai Rp 102 Miliar dan perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan

kurang lebih mencapai sebesar Rp 64 Miliar disamping kerugian immaterial lainnya atas ketersediaan energi nasional, dan kelestarian lingkungan.

Hasil penindakan Bea Cukai menarik lainnya di pesisir timur Sumatera juga dilakukan oleh Bea Cukai Palembang, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan terhadap 1 unit mobil sport merk Ferrari, minuman keras sebanyak 23.310 botol dan barang lainnya di Palembang dengan perkiraan nilai barang kurang lebih Rp.14,6 Miliar dan perkiraan kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih Rp.25,7 Miliar.

Penindakan dan dampak yang ditimbulkan untuk mengoptimalkan skema koordinasi, sinergi antar Kementerian dan Lembaga, diperlukan kerja sama yang terstruktur, sistematis dibidang pengawasan, pertukaran data, informasi secara nasional khususnya di Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera.

Artinya, kata Menkeu, kehadiran para pimpinan Kementerian, Lembaga serta Aparat Penegak Hukum, di dalam kesempatan ini merupakan satu perwujudan atas komitmen Pemerintah menyukseskan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam maupun Pesisir Timur Sumatera, menjawab tantangan masyarakat. ”Sehingga perdagangan ilegal tersebut dapat diberantas guna mengoptimalkan peneriman negara, menciptakan praktik perdagangan yang sehat, bersih dan fair, serta melindungi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” terang Sri Mulyani.

Sementara Menko Kemaritiman Luhut Binsar mengungkapkan, di tahun 2020 mendatang akan ada sebuah lapangan terbang di Bintan, yang akan dioperasionalkan tahun 2021. “Permasalahan izin dari ketiga permasalahan yang disampaikan oleh pengelola kawasan di Pemkab Bintan, tidak ada masalah.

Selagi hal tersebut untuk kepentingan negara, semua bisa diselesaikan dengan baik,” tegas Luhut.

Selain itu, kata Luhut, pembangunan kawasan perairan untuk lego jangkar kapal di laut, atau parkir kapal ini memang masih perlu ditinjau kembali.

Dalam kunjungan tujuh pejabat tinggi pusat tersebut, turut dihadiri oleh 10 Kapolda se Sumatera, serta dua Pangdam. Diantaranya Pangdam 1 BB, Mayjen TNI M Sabrar Fadilah dan Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan.

Luhut menambahkan, khusus untuk pembangunan bandar udara di KIB Lobam, memiliki panjang runway 3000 meter tidak ada masalah dalam hal perizinan. Begitu juga rencana pembangunan DAM agar dapat memenuhi kebutuhan air, juga sangat baik. “Kalau dilihat dari jumlah volume justru dapat dijual, dan bekerjasama dengan pihak luar seperti Malaysia atau Singapura untuk pemasukan negara,” ungkap Luhut. (rm/ mawardi).

CMYK

3

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Koran Rakyat Media Lolos Verifikasi Faktual di Dewan Pers BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Meski baru berusia 5 tahun, Koran Umum Rakyat Media salah satu media cetak Mingguan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang didukung dengan sejumlah reporter dan redaktur yang memiliki sertifikat kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Menyajikan berita yang kredibel dan berimbang menjadi kekuatan media ini bisa eksis menyapa pembacanya setiap minggu.

Kredibilitas Koran Umum Rakyat Media juga telah diakui oleh Dewan Pers, saat inikoran Rakyat Media satu satunya Koran mingguan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang sudah lolos verifikasi administrasi dan

faktual. Setelah sebelumnya ada 13 media di Kepri yaitu koran harian dan media online yang telah lolos verifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers.

Penentuan verifikasi faktual ini oleh Dewan Pers, karena dinilai koran Rakyat Media telah memenuhi standar perusahaan pers serta mematuhi program Dewan Pers dimana manajemen perusahaan media ini berkomitmen menegakkan profesionalisme dan memenuhi syarat sekaligus memberi perlindungan terhadap wartawannya.

Status verifikasi administrasi kora Rakyat Media di Dewan Pers sudah sejak tahun 2015, pada Apri 2018 dilakukan verifikasi faktual oleh wakil Ketua Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad Ikhsan Amd (Wartawan Madya) Redaktur I Erwin Syahril (Wartawan Madya) Redaktur II Arifin. M ( Wartawan Madya) Asisten Redaktur Andi Stiawan AMD, Renhar (Rendi) Wartawan Liputan Batam Rudi Effendi (Wartawan Muda) Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Gunawan Ramadhan, Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda Bagian Pemasaran Iqbal Ramadhan Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Muhammad Ikhsan Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah.SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan) PerwakilanSumatera Barat Khaidir (Kepala) Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun/Pulau Kundur Anggiat Panggabean (Wartawan Madya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang M. Ikhsan (Wartawan Madya) Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro) Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Sofian Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi (Wartawan Muda) Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang PenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat : Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Ahmad Djauhar, ketika Koran Rakyat media menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-1, disela acara UKW tersebut wakil ketua Dewan Pers melakukan verifikasi faktual ke kantor redaksi koran Rakyat Media di Komplek Dotamana/Grand BSI Batam Centre.

Sebagaimana pernah dijelaskan Kepala Bagian Pendataan Dewan Pers Deritawati di berbagai kesempatan mengimbau kepada perusahaan pers untuk melengkapi dokumen-dokumen layaknya suatu perusahaan pers yang diamanahkan sesuai dengan UU Pers. Sehingga pada saat Dewan Pers melakukan verifikasi dalam rangka mendata perusahaan pers nasional, perusahaan tersebut memang layak dinyatakan lulus verifikasi secara administrasi berdasarkan amanah UU Pers serta Piagam Palembang Tahun 2010.

Menurut Deritawati pentingnya perusahaan pers diverifikasi tujuannya adalah guna mengukur perusahaan pers tersebut memenuhi standar yang dibentuk Dewan Pers dan Komunitas Pers Indonesia.Deritawati men-

KANTOR Redaksi Koran Rakyat Media di Batam centre

erangkan verifikasi tersebut berfungsi sebagai penjamin bahwa perusahaan pers tersebut telah menaati ketentuan dewan pers. Sehingga Dewan Pers dapat melindungi perusahaan pers tersebut sesuai UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kalau mereka tidak menaati peraturan, Dewan Pers tidak bisa melindungi.Kita harapkan, media yang diverifikasi telah memenuhi unsur-

unsur sesuai standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan, mematuhi kode etik jurnalistik dan juga sesuai dengan standar kompetensi wartawan,” jelasnya.

Deritawati menambahkan, verifikasi adalah komitmen komunitas pers, agar media di Indonesia bukan perusahaan yang abal-abal.

Melainkan media profesional. ”Status terverifikasi ini lebih kepada dewan pers

memberi infomasi kepada masyarakat, bahwa media ini sudah terverifikasi secara administrasi atau faktual. Status ini kita berharap dapat dipergunakan oleh lembaga, instansi, SKPD, pemerintahan daerah atau provinsi sebagai bahan buat lembaga-lembaga atau instansi tersebut melihat mana yang benar-benar media yang profesional dan juga supaya tidak terjadi malpraktek,” ucapnya.

“Kami melakukan verifikasi faktual terhadap perusahaan pers yang sebelumnya terlebih dahulu telah dinyatakan terverifikasi secara administrasi.Jadi statusnya sudah terverifikasi administrasi. Kemudian kami melakukan verifikasi faktual, mengkonfirmasi data, dokumen yang sudah ada kepada kondisi yang sudah ada di lapangan,” imbuh Deritawati. (rm/ikhsan).

Neno Warisman Resmikan Relawan Ganti Presiden di Batam

KAPOLDA Kepri, Irjen Andhap Budi Revianto

Jajaran Polda Kepri Tingkatkan Pengawasan di Perairan NONGSA, RAKYAT MEDIA-Polda Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan pengawasan di perairan guna mencegah tindak kriminal seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika dan pencurian ikan atau “illegal fishing”.

Kapolda Kepri, Irjen Andhap Budi Revianto, di Batam, Jumat, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan tindak kriminal terutama di perairan.”Kita memiliki 20 unit kapal patroli dan tiga unit bantuan dari Mabes Polri untuk melakukan pengawasan laut Provinsi Kepri,” katanya.

Tidak hanya dengan kapal patroli, Polda Kepri juga melakukan pengawasan melalui udara dengan menggunakan helikopter.Kapolda menambahkan pihaknya sudah melakukan zonasi guna meminimalisir tindak kriminal di perairan Provinsi Kepri.”Ada enam yang sudah kita petakan dan kita juga rutin melakukan pertemuan dengan Polisi Diraja Malaysia,” ujarnya.

Kapolda menuturkan guna menekan masuknya narkoba ke Provinsi Kepri, pihaknya melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir agar tidak mudah terpengaruh menjadi kaki tangan para bandar barang haram tersebut.

Kapolda mengatakan pada 2018, pihaknya melakukan penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 431 kasus atau naik 76 kasus dari sebelumnya 355 kasus. ”Kita selesaikan di 2018 sebanyak 377 kasus atau naik 22 kasus dari sebelumnya hanya 355 kasus,” jelasnya. (rm/renhar)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gagal deklarasi Relawan Ganti Presiden (RGP) di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Neno Warisman, bertolak ke Batam. Neno Warisman meresmikan Sekretariat Relawan Ganti Presiden DPW Kepulauan Riau di Kota Batam, kemarin.

Sebelumnya, Neno Warisman sempat singgah ke makam Raja Ali Haji di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang sebelum menghadiri

kegiatan Safari Doa Bersama untuk NKRI serta mengukuhkan DPW dan DPD RGP se-Kepulauan Riau.

“Sehari sebelumnya juga telah dilaksanakan Training of Trainer Relawan se-Kepri di gedung Muhammadiyah Tanjungpinang,” ujar Ketua Presidium RGP DPW Kepri, Rosi Zuraida, melalui keterangan tertulis, Senin (14/1).

Rosi mengatakan, tugas relawan merupakan kerjakerja ikhlas untuk menyuk-

seskan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Relawan yang telah mendapatkan pelatihan dan telah dikukuhkan, akan menjadi motor pengawal demokrasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, dari segala potensi penyimpangan proses pemilu, khususnya terhadap suara pasangan calon Presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Solahuddin Uno,” ujarnya.(rm/renhar).

Batam Peroleh Kucuran Dana Kelurahan Rp22 Miliar BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemerintah mengalokasikan Rp22 miliar dana kelurahan, atau Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Kota Batam Kepulauan Riau. ”Secara keseluruhan Batam dapat Rp22 miliar, dibagi untuk setiap kelurahan,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Pebrialin di Batam, Kamis.

Dana sebanyak itu akan dibagi untuk 64 kelurahan, sehingga setiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp300 juta.Ia menyatakan dana itu akan dikelola oleh kelurahan secara langsung, tidak melalui kecamatan.

Berbeda dengan pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kecamatan (PMPIK) yang sudah dijalankan oleh pemerintah kota sejak 2016.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin

ASISTEN Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Pebrialin mengatakan pemerintah menyiapkan Dana Alokasi Umum Tambahan sebanyak Rp3 triliun untuk seluruh Indonesia, dan Batam mendapatkan sekitar Rp22 miliar. ”Sesuai komitmen awal, DAU tambahan se-Indonesia sekitar Rp3 triliun dibagi untuk 8.000 kelurahan lebih,” kata dia.

Dana sebanyak itu hanya

bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. ”Dari 2 kelompok itu jelas diutamakan di sarana dan prasarana. Tapi tidak disebut secara rinci persentase berapa. Kami kembalikan ke masing-masing kepala daerah,” kata dia.

Pembagian dana itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan masing-masing, sehingga bisa saja satu kelurahan memperoleh dana yang lebih besar karena berbagai pertimbangan, di antaranya jumlah penduduk lebih banyak.

Kemendagri menyerahkan kepada kepala daerah untuk mengatur pembagian dana tersebut, karena lebih memahami kondisi daerahnya. ”Peruntukannya tak dibagi rata, nanti wali kota buat peraturan, indikator apa yang diberi bobot. Kelurahan dapat berapa,” kata dia. (rm/ikhsan)

7 Pejabat Negara Rame Rame Kunjungan Kerja Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Tujuh pejabat penting dari pusat Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dijadwalkan berkunjung ke Batam.

Tito sendiri tiba di Batam lebih dahulu, atau sehari sebelum para pejabat lainnya tiba tepatnya hari ini , Senin (14/01/2019). Kapolri , Ketua KPK dan para menteri terkait dijadwalkan datang ke Batam untuk menghadiri konfrensi pers hasil penindakan BC Kepri dan BC Batam pada Selasa (15/01/2019).

“Dari rapat koordinasi yang kami lakukan kemarin.

Yang datang duluan Kapolri, tanggal 14 Januari,” ucap Kepala BUBU Bandara Hang Nadim Batam, Suwarso, Minggu (13/1/2019).

Ia mengatakan para pejabat pusat yang akan ke Ba-

tam antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Mentri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Ketua KPK RI Agus Rahardjo.

“Kami dari pihak bandara menyambut kedatangan para pejabat tinggi tersebut, dengan memfasilitasi ruangan VIP Bandara, serta menyediakan Bus untuk menjemput para tamu dari pesawat menuju ruang VIP,” katanya.

Dipaparkan, sesuai hasil rapat, kunjungan para pejabat diperkirakan akan tiba di Batam pada Selasa (15/01/ 2019). Namun dikatakan Suwarso, kunjungan ini tidak berpengaruh pada jadwal penerbangan.”Tidak meng-

ganggu jadwal penerbangan, dan juga tidak ada pengamanan yang khusus dari pihak bandara lakukan,” sebutnya.

Kabid BKLI BC Batam, Sumarna mengatakan kegiatan sendiri akan difokuskan di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam. Nantinya, dalam kunjungan tersebut akan dirincikan hasil tegahan selama tiga bulan terakhir. ”Nanti akan diampaikan hasil tegahan yang dilakukan oleh BC Kepri dan BC Batam selama tiga bulan terakhir terhitung dari Oktober, November dan Desember,” sebut Sumarna.

Ditambahkan Sumarna, selain memberikan pers rilis hasil tegahan BC Batam dan BC Kepri, nantinya ada pembahasan terkait masalah penertiban kawasan Bebas Batam dan Pesisir timur Sumatera.

Untuk persiapan sendiri, Menurut Sumarna karena ini

KAPOLRI, Jenderal Tito Karnavian.

adalah agenda BC, sejauh ini BC sudah melakukan persiapan matang. Selebihnya, nanti petugasnya akan melakukan koordinasi dengan masing-masing protokoler.

“Diagendakan acaranya dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu kita juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait termasuk dengan pihak kemanan seperti TNI dan Polri,” se-

butnya.

Untuk diketahui, ini adalah kunjungan perdana pejabat pusat seperti Menkeu, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK, Menhub dan Mentri Koordinator Negara ke Provinsi Kepri pada tahun 2019 ini.”Kita berharap kunjungan ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana awal kita yang sudah kita agendakan,” tegasnya. (rm/ renhar)

BATAM METROPOLIS

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Ditpolair Polda Kepri Tangkap 2 Pelaku Penyeludup Narkoba NONGSA, RAKYAT MEDIA -Direktorat Pol Air (Ditpolair) Polda Kepri, Jumat (11/1/2019) lalu menangkap dua orang pelaku penyelundupan narkoba, jenis sabu.Kedua pelaku ditangkap ketika sedang bertransaksi di kawasan Pantai Telaga Tujuh, Tanjungbalai Karimun.

Dalam rilisnya Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs S. Erlangga, didampingi Dirnarkoba, Kombes Pol Yani K dan Ditpolair Polda Kepri, Kombes Pol Benyamin S. mengatakan sebelum ditangkap pelaku berpura-pura menjual makanan.

Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan kedua tersangka dan barang bukti jenis sabu seberat 1.000 gram, yang disembunyikan dalam kantong plastik berwarna hitam, serta hand phone (hp) android merk Advan dan satu unit hand phone merk Strawberry.

Erlangga menjelaskan, petugas sudah lama kedua pelaku, setelah adanya informasi dari masyarakat nelayana.Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan pengintai sebelum menangkap pelaku dan barang buktinya.

“Sekira pukul 20.30 WIB, personel Kapal Polisi XXXI 2001 dan Kapal Patroli Polisi XXXI - 2004 Ditpolairud Polda Kepri, melaksanakan tugas patroli di perairan Pesisir Pantai Telaga Tujuh Tanjungbalai Karimun, guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat,” kata Erlangga, kepada wartawan di Mapolda Kepri.

Lalu petugas patroli melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan kepada kedua orang yang sedang berbicara di pesisir pantai, yang pura-pura menjual makanan.”Petugas langsung mendatangi mereka, serta melakukan pengecekan.Dan

ternyata, hal itu memang benar.

Mereka sedang melakukan transaksi narkotika,” ungkap Kabid Humas.

Saat disita dan diperiksa oleh petugas, terang Kombes Erlangga, disaksikan masyarakat dan Ketua RT setempat Bapak Rozali. “Bungkusan plastik berwarna hitam itu berisi serbuk kristal dan diduga narkoba jenis sabu. Setelah ditimbang, seberat 1.000 gram, atau setara satu kilo gram (kg),” ujar Erlangga.

Selanjutnya, ucap Erlangga, terhadap pelaku dan berikut barang bukti diamankan di Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.”Kedua tersangka melanggar Pasal 114 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Dengan ancamannya paling singkat 15 tahun penjara dan hukuman seumur hidup,” pungkasnya. (rm/renhar)

KABID Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs S. Erlangga

Firmansyah Jabat Kadis Penanaman Modal PTSP Kota Batam

RAZMAN Arif Nasution, SH (tengah) Kuasa Hukum Warga Sei Gong

PN Batam Tunda Sidang Gugatan Warga Sei Gong Ditunda BATAM, RAKYAT MEDIA-Sidang perdana gugatan warga Sei Gong ditunda terkait lahan waduk Sei Gong oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (7/1/2019). Kuasa hukum warga Sei Gong, Muhammad Anwar SH menilai, tidak hadirnya Kuasa Hukum dari Badan Pengusaha (BP) Batam itu merupakan sikap yang tidak taat hukum.BP Batam tidak punya niat baik.

“Sebagai badan pemerintahan mereka tidak menunjukan sikap taat kepada hukum.Kami saja datang jauhjauh dari Jakarta,” kata Muhammad Anwar, SH didampingi rekannya Sukarno JB, SH, MH yang bernaung di Kantor Hukum MAP Law Office bersama mitra kolaborasinya Razman Arif Nasution, SH dari Kantor RAN Law Office di PN Batam.

Ditambahkan Razman, yang juga kuasa hukum dalam persoalan itu mengatakan, BP Batam seharusnya bersikap profesional dalam mempersiapkan diri dan mengirimkan pihak yang berkompeten dalam menghadapi gugatan ini.

“Masa iya yang dikirim ke pengadilan karyawan honornya. Kita tidak ada urusan dengan karyawan honor,” ucap Razman Menurut Razman, dengan tidak hadirnya pihak BP Batam tersebut itu berarti kurangnya niat baik dan keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada itu.

Adapun jumlah kerugian yang di dapatkan dalam permasalahan Sei Gong tersebut lebih kurang Rp37 milliar.Lahan yang digarap itu sebanyak 1,620.000 meter persegi.Hal inilah yang harus diperjuangkan.

Yang terpentingnya kata Razman, apapun pembangunan masyarakat kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan.”Saya percaya bahwa kasus ini akan selesai.Saya mengharapkan Bapak Presiden kalau sudah meresmikan sesuatu baik itu infrastruktur maupun yang lainnya harus benar-benar klir dengan masyarakat. Presiden sudah mengintruksikan itu, bangun jalan tol tapi harus klir dengan masyarakat dan dibebaskan, di Jakarta juga seperti itu,” ucap Razman “Kalau membangun sesuatu tapi tidak diselesaikan dengan masyarakat, itu masyarakat bukan diuntungkan, akan tetapi malah dirugikan.Hal ini tidak boleh terjadi.Jadi para pejabat-pejabat itu jangan asal senang aja,” katanya.

Humas PN Batam, Taufik Abdul Halim Nainggolan mengatakan, terkait tidak hadirnya pihak BP Batam di persidangan pihaknya akan memanggil BP Batam di sidang berikutnya. Sidang dijadwalkan pada Senin 28 Januari 2019 mendatang.(rm/hlk).

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad (Ramah) kembali melakukan reposisi di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (14/1/2019) di Gedung Walikota Batam, Engku Putri.

Sesuai prediksi banyak pihak, Ardiwinata yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris dan sekaligus Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bata, resmi dilantik sebagai Kepala Disbudpar menggantikan pejabat sebelumnya, Febrialin yang dipindahtugaskan ke Asisten Daerah.

Firmansyah dilantik oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar bersama tiga Kepala Dinas lainnya serta 4 pejabat lainnya.Adapun 4 Kadis yang dilantik itu ialah, Firmansyah dilantik mejadi Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum di Pemko Batam.Kemudian, Gustian Riau dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral (Disper-

PARA pejabat yang dilantik diambil sumpahnya

indag ESDM) Kota Batam, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPM-PTS Kota Batam.

Samudin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian jabatan baru sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

Terakhir atau keempat, Ardiwinata dilantik menjadi Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisparbud) Kota Batam.

Sementara itu, Zarefriadi yang sebelumnya menjabat Kadis Perindag, dilantik dalam jabatan barunya sebagai Asisten Administrasi

Kapolsek Batuaji Serahkan Akte Kelahiran Kepada Warga BATUAJI, RAKYAT MEDIA -Setelah menerima berkas untuk mengurus akte kelahiran, pihak Kepolisian sektor Batuaji menyerahkan akte kelahiran secara simbolis kepada warga Batuaji, di depan Mako Polsek, Senin (7/ 1/2019) kemarin.

Kepengurusan akte kelahiran tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babhinkamtibnas kepada masyarakat, yang kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam, jika orangtua tak memiliki waktu untuk mengurusnya.

Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe mengatakan, tugas kita adalah Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Jadi jika Babhinkamtibnas yang setiap hari berhubungan langsung dengan masyarakat tak hanya sekedar melindungi masyarakat, tetapi harus juga bisa membantu masyarakat.

Bahkan, lanjutnya, untuk penyerahan akte kelahiran ini hanya secara sembolis saja. Pihaknya pun sudah selesai mengurus 10 lembar akte kelahiran anak yang tinggal di daerah Bat-

KAPOLSEK Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe

uaji dan tinggal dibagikan saja. ”Itu tadi hanya simbolis aja.Kita sudah siap mengurus 10 lembar akte lahir anak warga yang tinggal di Batuaji ini,” kata Dalimunthe.

Dia juga mengatakan, sebagai daerah maju, dimana masyarakat rata rata sibuk bekerja untuk memenuhi keperluan mereka.”Jadi, tak salah kita membantu mereka,” kata Syafruddin.

Dia pun menyampaikan, jika masih ada warga Batuaji yang tak sempat mengurus akte lahir anak mereka, agar segera datang ke Polsek Batuaji untuk menga-

ntarkan berkasnya dengan syarat KTP-el suami istri, KK dan surat tanda kelahiran anak dari rumah. Bahkan siap membantu, dan semuanya gratis.

“Kalau ada warga yang belum ada akte lahir anaknya ingin diurus bisa mengantarkan berkasnya ke kantor Polsek Batuaji,” jelasnya lagi.

Sementara, Supardi, salah satu orangtua yang menerima akte lahirnya yang diurus Polsek Batuaji mengaku sangat berterima kasih kepada pihak Polsek Batuaji karna sudah mau membantu warga Batuaji. (rm/hk)

Camat Sagalung Reza

Normalisasi Drainase di Sagulung Masih Berlanjut Tahun Ini BATAM, RAKYAT MEDIA-Normalisasi drainase masih berlanjut di wilayah kecamatan Sagulung.Proyek sepanjang tahun 2018 lalu belum seluruhnya mengatasi persoalan drainase baik yang induk ataupun dalam lingkungan pemukiman.

Camat Sagulung Reza Khadafi mengatakan, masih ada beberapa titik drainase induk

atau perumahan yang bermasalah. Itu akan dikerjakan tahun ini sebab masih menjadi prioritas usulan musrembang tahun sebelumnya.

“Yang besar (drainase induk) akan dikerjakan Dinas Bina Marga. Dalam lingkungan dari dana PIK (percepat infrastruktur kelurahan. Ada puluhan titik juga,” ujarnya.

Untuk proyek tahun 2018

lalu sebut Reza sudah cukup maksimal.Meskipun belum semua mengatasi persoalan drainase di wilayah kerjanya, namun Reza tetap apresiasi sebab semua proyek tersebut rampung dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. ”Yang sudah dikerjakan cukup banyak dan alhamdulilah semuanya beres. Kalau tak rampung tentu sudah kami per-

tanyakan,” katanya.

Seperti yang diketahui beberapa tahun terakhir ini wilayah kecamatan Sagulung kerap berhadapan dengan masalah banjir. Banjir terjadi karena sistem drainase banyak yang bermasalah.Ada yang rusak dan tertutup sampah, ada juga yang sengaja ditutup atau dipersempit oleh aktifitas proyek lainnya. (rm/btp)

Camat Sagulung

Reza Khadafi, SSTP.MPA

Umum. Kemudian M Harbramsyah, Kasi Perizinan Pembangunan Dinas PM dan PTSP menjadi Kasubag Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Setdako Batam.

Fhaidal Isfandhi, Lurah Teluk tering menjadi Kasi Perizinan Pembangunan Dinas PM dan PTSP. Wikra Wardana, Sekretaris Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang menjadi Lurah Teluk Tering.

Dalam pelantikan itu Wakil Walikota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad mengatakan pelantikan dan rotasi adalah hal yang biasa dan sesuai kebutuhan organisasi. Ini bukan hukuman tapi ini merupakan apresiasi kepada kepala Dinas yang sudah bekerja baik.

Sedangkan untuk Kadispar dan Kadis Arsip dan Perpustakaan kata Amsakar, merupakan pengisian jabatan karena kosong ada yg pensiun dan sudah melalui mekanisme open biding. “Kepada kedua Kadis baru agar bis menciptakan gebrakan-gebrakan terutama untuk meningkatkan pariwisata di Batam,” kata Amsakar. (rm/gunawan)

POLSEK BEKUK PENCURI SEPEDA MOTOR TETANGGA BATUAJI, RAKYAT MEDIA-Karena terlilit hutang untuk membayar kontrakan, DPY (29) warga Perumahan Taman Lestari Kelurahan Kibing Batuaji, nekat mencuri sepada motor milik tetangganya sendiri, Sabtu (12/1) sekira pukul 19.30 WIB. Selang beberapa hari tepatnya pada Senin (14/1/2019) malam, polsek Batuaji berhasil meringkus tersangka berinisial DPY di kampung Aceh, Muka Kuning yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor tetangganya sendiri.

Di Polsek Batuaji, tersangka mengakui perbuatannya mencuri sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BP 2064 HJ, demi membayar uang kontrakan yang sudah tiba untuk pembayaran uang kontrakan tersebut. “Saya bingung bang. Mau cari uang kemana.

Soalnya sudah jatuh tempo bayar kos seharga Rp500 ribu perbulannya,” ujarnya kepada wartawan.

Diceritakan, awalnya sepeda motor korban terparkir di taman dekat jalan raya yang kebetulan kunci kontak tergantung di jok motor. Merasa ada kesempatan, pelaku pun mengambil kunci kontaknya dan menyimpan di rumah kontrakan. Pada Sabtu malam, pelaku yang nganggur 3 bulan itu pun nekat mencuri sepeda motor dan menyimpan ditempat kontrakan lamanya tepatnya di perumahan Sawang Permai, Batuaji selama 2 hari. Bingung jatuh tempo pembayaran uang kos.

Akhirnya ia pun nekat menjual sepeda motor itu kepada temannya kurir sabu di Kampung Aceh seharga Rp1 juta. Namun karena tak ada uang kontan, pelaku kembali membawa sepada motor tersebut hendak dijualnya di seputaran Simpang Dam Muka Kuning.

Akan tetapi belum sempat terjual pelaku pun langsung dibekuk polisi.

Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe mengatakan, penangkapan pelaku ini atas laporan dari korban yang tinggal di perumahan Taman Lestari. Mendapat laporan itu, tim Opsnal Polsek Batuaji langsung melakukan pengembangan yang kebetulan mendapat informasi bahwa pelaku menjual sepeda motor hasil curiannya di Kampung Aceh Muka Kuning. (rm/hk)

CMYK

5

RAKYAT MERANTI

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Lantik 241 Pejabat

Pemkab Meranti

BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.S

Bupati Meranti Laporkan Akun Facebook Yanti Susi Ke Polda Riau SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Akun Facebook “Yanti Susi” yang dinilai telah menyebarkan berita Finah dan Hoax terhadap Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, dilaporkan ke Polda Riau, laporan resmi langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti didampingi Pengacara Bonny Nofriza SH MH, ke Sub Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pokda Riau, Jumat pagi (11/1/2019).

Laporan atas kasus pencemaran nama baik terhadap Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, dilakukan langsung oleh Bupati didampingi kuasa hukumnya Bonny Nofriza pada jumat pagi. Kebagian Sub Direskrimsus Polda Riau untuk pendataan dan diproses oleh penyidik Kepolisian.

Dijelaskan Kuasa Hukum Bupati Kepulauan Meranti, Bonny Nofriza SH MH, pelaporan Akun Facebook “Yanti Susi” ke Sub Direktorat Reskrimsus Polda Riau karena Akun atas nama “Yanti Susi” dinilai telah menyebarkan berita Fitnah dan Hoax pada Akun Facebook milik terlapor Tertanggal 9 January 2019 yang mengarah pada pencemaran nama baik.

Langkah ini diambil dikatakan Bonny Nofriza, untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada pengguna jejaring sosial khususnya pemilik Akun Facebook atas nama “Yanti Susi” agar tidak sembarangan memosting berita ataupun informasi yang tidak sesuai fakta dan realita, apalagi diragukan kebenarannya.

Ditambah lagi media sosial digunakan sebagai sarana penyebaran kebencian dan fitnah yang dapat membentuk opini negatif terhadap orang yang dituju yang dapat membuat keresahan baik bersifat pribadi maupun ditengah masyarakat.”Dan kita ingin pelanggaran hukum ini segera diproses sesuai UU yang berlaku,” ucap Bonny.

Selain itu pelaporan itu lanjut Bonny, adalah hak dari setiap warga negara dalam mendapatkan perlindungan hukum dan rasa keadilan apalagi hal ini berhubungan dengan Kepala Daerah yang menjadi panutan masyarakat.”Kedepan kita mengimbau kepada segenap masyarakat untuk senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial apalagi menjadi sarana penyebar kebencian dan fitnah kepada pribadi maupun menimbukan keresahan dimasyarakat, karena hal ini dapat di pidana,” jelas Bonny.

Seperti diketahui sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan yang dapat dipidana jika dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu yang maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Cara penyebaran penghinaan ini berdasarkan KUHP ada secara lisan dan tulisan.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Sehingga, jika ada orang yang melakukan perbuatan sengaja menyebarkan info atau dokumen yang menghina seseorang, maka terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, serta denda maksimal satu miliar rupiah.Menyikapi pelaporan itu, tim penyidik Polda Riau mengatakan akan segera memproses kasus tersebut sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. (rm/grc).

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim didampingi Sekretaris Daerah Yulian Norwis melakukan mutasi dan pelantikan 241 pejabat eselon II, III dan IV, Kamis (10/1/2019). Wabup berharap kepada pejabat yang baru dilantik tersebut tetap bekerja ikhlas dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

Beberapa orang pejabat Eselon II, III dan IV dilakukan pelantikan ulang karena terjadi perubahan nomenklatur naik status tipelogi dan perubahan nama OPD, di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda Meranti, Inspektorat Meranti, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Adapun jumlah pejabat yang dilantik dengan rincian 11 orang pejabat eselon II, 56 orang pejabat eselon III, dan 174 orang pejabat eselon IV. Said Hasyim mengatakan pelantikan ini merupakan kegiatan biasa untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat roda organisasi pemerintahan daerah, agar pelayananan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kepulauan Meranri berjalan efektif, tepat sasaran, dan efisien.

“Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dari hari ke hari semakin baik,” ujar Wakil Bupati.

Lebih jauh disampaikan Wabup, pejabat yang diberikan kepercayaan dan menjadi perpanjangan tangan kepala daerah diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga visi dan misi kepa-

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim

la daerah yang tertuang dalam program jangka pendek, menengah dan panjang Pemkab Meranti dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Dari keseluruhan pejabat yang dilantik berdasarkan laporan yang diterima oleh Wakil Bupati, 90 persen terjadi akibat perubahan nomenklatur pada OPD, dan hanya 10 yang mengalami evaluasi untuk memberikan tempat yang tepat dan lebih baik kepada pejabat bersangkutan.

Lanjut Wakil Bupati, Pemda Meranti meyakini dan percaya terhadap pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tupoksi serta tanggung jawab dengan baik.

Sebab satu hal yang menurut Wabup perlu diketahui, yaitu ke depan masih akan dilakukan pelantikan lainnya atau akan dilakukan perombakan lagi sesuai den-

gan kebutuhan organisasi.

“Saya berharap jangan ada yang tidak puas atas pelantikan ini.

Laksanakan saja amanah sesuai dengan tanggung jawab, jalankan tupoksi dengan baik dan ikhlas agar di mana pun ditempatkan baik-baik saja,” ucap Wakil Bupati.

Menurutnya lagi, PNS adalah satu kesatuan yang bekerja dalam satu sistem pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, harusnya memiliki satu rasa dan saling dukung satu sama main.

“Mari bekerja dengan baik dan terus lakukan evaluasi mana pekerjaan yang sudah baik lanjutkan dan mana yang tidak baik tingkatkan lebih baik lagi. Di tempat yang baru kita yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, saling menghargai antara pimpinan dan bawahan, jika itu sudah

dilakukan yakin dan percayalah semua berjalan dengan baik,” pesan Wakil Bupati.

Wakil Bupati mengingatkan kepala OPD harus jeli melihat situasi di tengah masyarakat, sebagai acuan menyusun program pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam pelantikan itu Forkopimda Kepala Kejaksaat Negeri Meranti Budi Rahardjo, Asisisten III Sekdakab. Meranti Rosdaner, staf ahli Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Meranti Alizar, Pabung Kodim Bengkalis Mayor TNI Girsang, Waka Polres Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra, jajaran Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab. Meranti, para camat, tokoh masyarakat, agama, adat, dan lainnya. (rm/ril/zaini).

Anggota Polres Meranti Dikeroyok Tersangka Narkoba SELATPANJANG - Anggota polisi dikeroyok tersangka narkotika dan obatobatan (Narkoba) di Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia, terjadi saat akan menangkap tersangka.

Satu orang anggota polisi dari Polres Kepulauan Meranti mengalami kejadian pengeroyokan saat melakukan tugas penyamaran.

Kejadian berlangsung saat angggota polisi bernama Ipda Rahmad Wahyudi SH hendak melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku Tindak Pidana Narkoba, di Jalan Dorak, Selatpanjang, Kepulauan Meranti pada Selasa (08/01/ 2019). ”Seprang anggota yang di keroyokan itu merupakan anggota yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kepulauan Meranti. Anggota kita dikeroyok pada saat melakukan Undercover Buy,” kata Kapolres Meranti AKBP

La Ode Proyek SH melalui Kasat Narkoba Polres Meranti Iptu Darmanto kepada wartawan pada Kamis (10/1/2019).

Korban adalah Ipda Rahmad Wahyudi SH yang saat itu sedang melakukan penyamaran. Melalui pesan WhatsApp, Darmanto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 22.30 WIB. ”Anggota kita melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujarnya.

Dikatakan Darmanto, target mereka adalah tersangka berinisial D (DPO) yang juga merupakan residivis bandar narkoba yang sering melakukan transaksi narkoba di lokasi kejadian. Selanjutnya,

Kapolres Meranti

AKBP La Ode Proyek SH Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin KBO Sat Res Narkoba Ipda Rahmad Wahyudi SH melakukan Undercover Buy kepada saudara D yang berada di TKP. Namun, D (DPO) waktu itu menyuruh kaki tangannya yaitu pelaku inisial SB (29) yang pada waktu itu duduk dekat dengannya dan teman pelaku lainnya untuk menyerahkan barang diduga nark-

otika jenis sabu-shabu tersebut kepada anggota yang Undercover Buy. Darmanto juga mengatakan, ketika pelaku SB mengeluarkan 1 paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya, anggota yang menyamar langsung mengamankan dan menangkap pelaku SB. Namun ketika dilakukan penangkapan pelaku sengaja melakukan perlawanan dengan cara mengeroyok anggota yang menyamar yang tak lain adalah Ipda Rahmad Wahyudi. Saat kejadian pengeroyokan terjadi tim yang dipimpin KBO Ipda Rahmad Wahyudi SH yang berada tidak jauh dari TKP datang untuk membantu melakukan penangkapan.

Dari penangkapan kepolisian hanya berhasil mengamankan SB.”1 orang dari pelaku dapat diamankan, sedangkan sau-

dara inisial D (DPO) yang merupakan target beserta kawan-kawannya dapat melarikan diri, “ ungkapnya.

Anggota yang mengalami pengeroyokan sempat harus mendapat perawatan insentif. Walaupun demikian Darmanto mengatakan saat ini kondisi Ipda Rahmad Wahyudi sudah baikan. ”Udah (baikan) mas, sempat di opname di RUSD (Kepulauan Meranti,” ungkapnya.

Setelah Tim mengamankan pelaku SB selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh ketua RT setempat. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya 0,20 gram. Pelaku SB berikut barang bukti dibawa ke Mapolres guna proses penyidikan lebih lanjut.(rm/trb).

Gedung Kantor Camat Rangsang Pesisir Resmi Difungsikan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kantor Camat Rangsang Pesisir di Desa Telesung resmi difungsikan, penggunaan Kantor Camat yang telah dinanti-nanti warga sejak tiga tahun lalu itu, ditandai dengan acara syukuran dan peresmian oleh Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, Rabu (9/1/2019).

Turut dalam rombongan Asisten I Sekdakab. Meranti H. Jonizar, Kabag Perbatasan Sekdakab. Meranti Efialadi, Kabag Tata Pemerintahan Sekdakab. Meranti Jon Hendri, Camat Rangsang Pesisir M. Nasir dan Jajaran, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Camat Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si, Camat Rangsang Drs. Tunjiarto, Camat Tebing Tinggi Barat Said Jamhur, Ketua MUI Meranti H. Mustafa, Kades Telesung Syahrullah, Kapolsek Rangsang Pesisir, Babinkamtibmas, Tokoh Agama/ Masyarakat.

Pada kesempaan itu, sebagai rasa terima kasih kepada keluar-

ga Giran yang telah mendukung pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir dengan menghibahkan tanah seluas 2 Ha, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Asisten I Sekdakab.Meranti H. Jonizar menyerahkan piagam penghargaan, piagam sebagai bentuk rasa terima kasih Pemda Meranti kepada keluarga Giran diterima oleh Bu Poinem selaku perwakilan keluarga Giran.

Saat menerima piagam penghargaan dari Pemda Meranti Poinem tampak tak kuasa menahan haru seraya keneteskan air mata, iapun mengucapkan terima kasih kepada Pemda Meranti yang telah memfasilitasi pembangunan Kantor Camat yang cukup representatif yang memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat.

Seperti diakui Camat Rangsang Pesisir M. Nasir, Gedung Kantor Camat Rangsang Pesisir memang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat, yang telah menunggu selama 3 tahun sejak pemekaran dari Kecamatan Rangsang sebagai Kecamatan in-

ASISTEN III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner

duk. Dikatakan Camat Ramgsang Pesisir selama ini dalam melayani administrasi masyarakat pihaknya hanya menempati Gedung Kantor Camat darurat bekas PNPM Mandiri yang berada di Desa Sonde.

Dengan difungsikannya Kantor Camat Rangsang Pesisir yang

menyedot dana APBN sebesar 1.4 Miliar itu menjadi tonggak sejarah bagi Kecamatan Rangsang yang telah memiliki gedung megah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di 12 Desa yang berada di Kecamatan tersebut. ”Dan ini adalah bukti komitmen Bupati dalam membangun

infrastruktur khususnya didaerah Rangsang Pesisir,” ujar M. Nasir.

Tak lupa Camat Rangsang Pesisir juta mengucapkan terima kasih kepada keluarga Giran atas hibah tanah seluas 2 Ha untuk pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir.”Semoga apa yang telah dilakukan oleh keluarga almarhum Girang untuk kepentingan umum menjadi amal ibadah bagi Giran dan keluarga,” ucap Camat.

Kedepan M. Nasir juga berharap kepada Pemda Meranti untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur diwilayahnya terutama infrastruktur jalan dalam rangka mendongkrak roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang tak kalah penting ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan dan kondusifitas daerah apalagi dalam iklim politik yang sedikit hangat saat ini.

Menyikapi pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir itu, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner dalam sambutannya atas nama pribadi dan Pemda

Meranti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir yang siap untuk difungsikan itu, ”Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan Kantor Camat ini demi kemajuan Kabupaten Meranti yang sama-sama kita banggakan,” ucap Asisten III Sekda Meranti.

Ia berharap, dengan adanya Kantor Camat yang cukup megah ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesua dengan tujuan pembangunan Kantor Camat untuk mempermudah akses dan mempersingkat rentang kendali pelayanan publik.

Agar proses pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan, Asisten III Sekda Meranti juga mengingatkan Camat untuk menerapkan managemen yang baik dan yang tak kalah penting sinergitas antara masyarakat dan aparatur pemerintah Kecamatan sehingga apa yang ingin dicapai akan terwujud.(rm/ril/zaini)

RAKYAT BENGKALIS

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Bupati Bengkalis Beri Nama Mushola Kantor Kemenag Al-Ikhlas

BUPATI Bengkalis Amril Mukminin

.BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Amril Mukminin, secara simbolis meletakkan batu pertama pendirian Mushola di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkalis, Jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Senin, 07 Januari 2019.

Peletakan batu pertama ini dilakukan Bupati Bengkalis bersama tamu kehor-

matan lainnya usai upacara bendera Peringatan Hari Amal Bakti ke-73 Kemenag tingkat Kabupaten Bengkalis.

Mushola ini pun dinamai Bupati Amril dengan nama Al-Ikhlas yang artinya, Kemurnian Keesaan Allah. Dengan harapan agar seluruh jajaran Kementerian Agama selalu memurnikan keesaan Tuhan.

“Terlebih semboyan Ke-

menag adalah Ikhlas Beramal, yang artinya tulus dan murni dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan.Maka dari itu kita harus selalu mengedepankan keikhlasan dalam melayani dan mengayomi masyrakat,” tutur Amril.

Amril juga mengharapkan dengan didirikannya Mushola di Kantor Kemenag Bengkalis, dapat menjadi salah satu sumber keberkahan dan se-

mangat seluruh jajaran Kemenag dalam bekerja.

Dikesempatan itu, Bupati Bengkalis meletakkan batu pertama secara simbolis dengan adonan kerikil, pasir dan semen yang sebelumnya dilakukan doa bersama di pandu oleh Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, H Amrizal.

Selain Bupati, turut dilakukan oleh Kapolres Bengkalis, AKBP Yusuf

Rahmanto, Kakan Kemenag, H Jumari, Sekda Bengkalis, H Bustami HY, perwakilan Dandin 0303 Bengkalis, serta tamu kehormatan lainnya.

Sebagai informasi, pendirian mushola ini dilakukan dengan bantuan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Riau Kepri Syariah, serta bantuan dari Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan donatur-donatur lainnya.(rm/ril/indra).

Pemkab Bengkalis Alokasikan Dana Keluran Sebesar Rp7 Miliar BENGKALIS,RAKYAT MEDIA–Tahun ini melalui program dana kelurahan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Bengkalis mendapatkan alokasi dana kelurahan sebesar Rp7 miliar lebih yang akan disalurkan ke 19 kelurahan.

Demikian disampaikan, Sekretaris Bappeda, H Tajul Mudarris, Selasa 8 Januari 2019 saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersamaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas rencana pengelolaan dana kelurahan.

Dana kelurahan merupakan program baru Pemerintah Pusat yang diberlakukan mulai tahun 2019. Nantinya dapat tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.

Terkait pemanfaatan dana tersebut, Tajul mengatakan perlu koordinasi dengan seluruh OPD termasuk pihak kecamatan. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar dana kelurahan bisa segera dimanfaatkan mengingat petunjuk teknis dari Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegaitan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat

SEKRETARIS Bappeda, H Tajul Mudarris

di kelurahan belum ada.

BPKAD Bengkalis diwakili Kepala Bidang Anggaran, Arlys Suhatman mengatakan, kalau dibagi rata dana kelurahan sebesar Rp7 miliar lebih tersebut, maka satu kelurahan akan mendapatkan Rp370 juta lebih per kelurahan.

“Tergantung petunjuk teknisnya nanti seperti apa, apakah dibagi rata atau ada kriteria tertentu sehingga setiap kelurahan tidak mendapatkan dana kelurahan yang sama,” kata Arlys.

Terlepas bagaimana penetapan besar alokasi anggaran per kelurahan, menurut Arlys ada persoalan lain yang muncul yaitu tentang penatausahaan dana tersebut. Dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, disebutkan untuk mengelola dana kelurahan, Kepala Daerah menetapkan lurah selaku

Kuasa Pengguna Anggaran.

Padahal, selama ini untuk kegiatan di kelurahan dengan anggaran di kecamatan, lurah bertindak selaku PPTK.Tidak hanya itu, Permendagri juga mengamanatkan lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu. ”Selama ini hal itu tidak kita lakukan,” kata Arlys.

Berbagai pandangan juga disampaikan oleh para camat yang turut hadir saat itu, salah satunya Camat Mandau Riki Rihardi. Riki mengatakan, dirinya menyambut baik adanya dana kelurahan ini karena sangat membantu percepatan pembangunan di kelurahan.

Namun demikian, agar tidak timbul persoalan di kemudian hari, maka pengelolaan dana kelurahan ini harus memiliki landasan hukum yang jelas. (rm/ril/indra).

Pemkab Bengkalis Perpanjang Kontrak Honorer Diskominfo BENGKALIS,RAKYAT MEDIA-Bupati Amril Mukminin dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan tidak ada pegawai honorer/tenaga sukarela yang dirumahkan (diberhentikan).

Begitu pula pada tahun 2019 ini. Selain itu, mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir tersebut mengingatkan agar masingmasing Perangkat Daerah segera mempersiapan administrasi yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2019.

Menindaklanjuti arahan Bupati Amril tersebut, hari ini, Selasa, 8 Januari 2019, seluruh pegawai honorer/ tenaga sukarela di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja mereka.

SK tertanggal 2 Januari 2019 itu, diserahkan masingmasing Kepala Bidang tempat para pegawai honorer/ tenaga sukarela bertugas.

Untuk Sekretariat langsung diserahkan Sekretaris yang juga Pelaksana Tugas Kepala Diskominfotik Johansyah Syafri bersama para Pejabat Pengawas di Sekretariat.

Sedangkan untuk Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik (PBE) diserahkan H Basri sebagai Kepala Bidang (Kabid) PBE.Selaku Kabid, Adi Sutrisno, menyerahkan SK kepada 10 pegawai honorer/tenaga sukarela di Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika (SDKI).

Ke-10 pegawai honorer/ tenaga sukarela yang bertugas sebagai tenaga peliputan, seperti fotografer dan

BUPATI Bengkalis Amril Mukminin

kameramen.Untuk Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPIP) diserahkan Kabid PPIP Mohd Elkhusairi.

Terakhir untuk Bidang Statistik dan Persandian (SP) oleh H Taufik sebagai Kepala Bidang SP.Usai penyerahan SK, Plt Kadis Kominfotik menjelaskan, penyerahkan keputusan perpanjangan kontrak tersebut memang merupakan tindaklanjut dari instruksi Bupati Amril agar menyiapkan administrasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Sebagaimana penyerahan di Sekretariat, ketika menyerahkan untuk perpanjang kontrak untuk pegawai honorer/tenaga sukarela di masing-masing Bidang, setiap Kabid juga didampingi Pejabbat Pengawas. Penyerahan SK ini merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana arahan Bupati Bengkalis tersebut,” jelas Johan.

Kepada para pegawai honorer/tenaga sukarela yang menerima SK tersebut, Johan berpesan untuk senantiasa berupaya meningkat-

kan kualitas kinerja, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja berkualitas. ”Tingkatkan terus disiplin dan kompetensi diri.Bekerjalah dengan baik, penuh dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan dan daerah. Jaga kekompakan. Semua harus bekerja sebagai tim, tidak ada yang boleh merasa lebih hebat atau penting dari yang lain,” pesan Johan.

Sementara itu, sejumlah pegawai honorer/tenaga sukarela di Diskominfotik yang menerima SK mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bengkalis yang tetap mempertahankan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengabdi bagi daerah ini dengan tidak merumahkan mereka. Khususnya pada tahun 2018 lalu dimana terjadi rasionalisasi anggaran. ”Alhamdulillah, meskipun terjadi rasionalisasi anggaran pada tahun 2018 lalu kami tidak ikut dirumahkan sebagaimana terjadi di daerah lain,” ujar mereka dengan wajah berseri-seri yang senyum nan bahagia saat ditemui usai menerima SK perpanjang kontrak. (rls/ind).

BUPATI Bengkalis memegang piala

Bengkalis Kembali Terima Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Seperti tahun 2017, pada tahun 2018, kota Bengkalis – ibu kota Kabupaten Bengkalis — termasuk salah satu kota kecil terbersih di Indonesia.Untuk itu, melalui Kementerian Lingkungn Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemerintah Pusat memberikan penghargaan Adipura untuk kota Bengkalis.

Adipura adalah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sejak 1986.

Kepala Dinas Llingkungan Hidup H Arman AA menjelaskan, kepastian kota Bengkalis mendapat Adipura tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Bera-

cun Berbahaya Kementerian LHK. Surat Nomor UN.4/PSLB3/ PLB.0/01/2019 tertanggal 8 Januari 2019 itu, imbuh Arman, ditandatangani Rosa Vivien Ratnawati selaku Direktur Jenderal.

“Penyerahan Adipura tersebut akan dilakukan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla,” ujar Arman, di selasela mengikuti acara peresmian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 4 di Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Kamis, 10 Januari 2019.

Masih menurut Arman, acara penyerahan Adipura itu akan dilaksanakan Senin mendatang, 14 Januari 2019 dan dimulai pukul 10.00 WIB.”Acara penyerahan Adipura tersebut akan dipusatkan di Auditorium Manggala Wanabakti Kementerian LHK di Jalan Gatot Sub-

roto, Jakarta Pusat,” imbuh Arman.

Sebagaimana untuk Adipura tahun 2017 Arman menambahkan, kemungkinan besar Bupati Amril Mukminin juga akan langsung menerima penghargaan Adipura pada Senin mendatang tersebut.”Kami masih menunggu kepastian dari beliau (Bupati Bengkalis).Seperti tahun 2017, kami jua berharap beliau dapat menerimanya langsung di Jakarta.Semoga beliau tidak ada agenda kedinasan yang sudah teragenda pada Senin mendatang,” harap Arman.

Sesuai lampiran surat yang ditandatangani Rosa Vivien Ratnawati, di Provinsi Riau, selain Bengkalis, kota yang mendapat penghargaan serupa Bangkinang (Kabupaten Kampar), Pangkalan Kerinci (Pelalawan), dan Siak Sri Indrapura (rm/ril kominfo)

Bupati Amril Kecewa Lihat Pembangunan Box Culvert di Tegal Sari Ujung DURI, RAKYAT MEDIABupati Amril Mukminin tak bisa menahan rasa kecewanya melihat kemajuan kegiatan pembangunan jembatan di Kecamatan Mandau, yakni pekerjaan pembangunan box culvert di jalan Tegal Sari Ujung, Kelurahan Air Jamban.

Kata Bupati Amril, jalan ini merupakan jalan poros masyarakat dari Desa Petani, terutama yang dari jalan Siak.

Masih menurut mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, kalau tidak segera diselesaikan, kasihan masyarakat. Aktivitas mereka menjadi sangat terganggu dibuatnya.

“Panggil PPTK-nya. Kalau perlu perintahkan rekanannya untuk mengerjakannya setiap hari selama 24 jam.Kami minta paling lambat 15 Februari mendatang pekerjaan ini sudah selesai,” tegas Bupati Amril, Kamis, 10 Januari 2019.

Instruksi itu langsung disampaikan Bupati Amril kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hadi Prasetyo yang ikut mendampinginya meninjau pekerjaan box culvert di jalan Tegal Sari Ujung tersebut.

Peninjauan yang dilakukan Bupati Amril usai meresmikan MTs Negeri 4 Bengkalis di Desa Petani itu berkat adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kemajuan pekerjaan pembangunan box culvert di jalan Tegal Sari Ujung tersebut bukan hanya lambat, tetapi terlihat sangat lambat.

Sesuai papan proyek pembangunan box culvert di jalan Tegal Sari Ujung dikerjakan CV Citra Makmur Jaya dengan dana Rp578.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dengan waktu pelaksanaan 75 hari kalender.

Sementara itu, ketika menjawab wartawan adanya rekanan yang masih mengerjakan proyek sementara tahun anggaran 2018 sudah berakhir sebagaimana pembangunan box culvert di jalan Tegal Sari Ujung, Bupati Amril mengatakan, hal itu sepengetahuannya dibenar-

BUPATI Amril Kecewa Lihat Pembangunan Box Culvert di Tegal Sari Ujung

kan peraturan perundangundangan.

“Sesuai aturan, kalau tidak salah, lamanya dispensasi yang bisa diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada rekanan hingga 50 hari kalender,” jelasnya.

Di bagian lain, kepada para rekanan yang memperoleh dispensasi tambahan waktu 50 hari kalender tersebut, Bupati Amril berharap agar tambahan waktu tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan kewajibannya.

“Kita berharap, semua pelak-sanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis da-

pat berjalan dengan lancar, tepat waktu, berdaya dan berhasil guna serta manfaatnya segera da-pat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh elemen masya-rakat,” pung-kas Bupati Amril.

Selain Hadi Prasetyo, ikut mendampingi Bupati Amril meninjau pembangunan box culvert di jalan Tegal Sari Ujung itu, diantaranya Anggota DPRD Bengkalis Ibra Teguh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H heri Indra Putra, Plt Kepala Diskominfotik Johansyah Syafri dan Camat Mandau Riki Rihardi, serta jumlah Kepala Perangkat Daerah lainnyA. (rm/ril humas)

CMYK

7

RAKYAT ACEH

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

7 Polisi Aceh Tamiang Terlibat Penganiayaan Segera Disidang BANDA ACEH, RAKYAT MEDIA-Tujuh oknum Polres Aceh Tamiang yang diduga terlibat Kasus penganiayaan Mahyar bin Usman (31), hingga saat ini masih terus ditangani penyidikPolda Aceh dan juga Polres Aceh Tamiang.Informasi yang diterima media ini, ketujuh anggotaPolsekBendaharaitu masih diproses secara hukum dan kasusnya akan segera disidangkan.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, kepada wartawan dalam konferensi pers akhir tahun di Mapolda Aceh, Senin (31/12) lalu. “Pada kesempatan ini dapat kami informasikan terkait perkembangan penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri oleh tujuh personel Polsek Bendahara, Polres Aceh Tamiangmasihberlanjut,” kata Irjen Rio. Menurut Kapolda, tujuh personel Polsek Bendahara, Aceh Tamiang, itu telah diproses hukum terkait dugaan penganiayaan terhadap Mahyar bin Usman (31)

Kapolda Aceh,

Irjen Pol Rio S Djambak yang meninggal pada 23 Oktober 2018. “Terhadap tujuh personel yang diduga terlibat penganiayaan sehingga menyebabkan kematian Saudara Mahyar pada 23 Oktober 2018 telah dilakukan proses hukum,” kata Irjen Rio. Seperti diketahui, pada 23 Oktober lalu, Mahyar ditangkap personel Polsek Bendahara, karena ditengarai terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Tak lama setelah ditangkap dan diinterogasi, Mahyar meninggal.

Ditengarai, almarhum men-

dapat perlakuan tidak baik bahkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum personel polsek tersebut.

Kematian Mahyar kemudian menyulutkan emosi warga yang berujung pada pembakaran mapolsek tersebut.

Sehari setelah itu, Kapolda Aceh, Irjen Rio S Djambak mengakui adanya kekeliruan anggota Polsek Bendahara dalam kasus tersebut. Karena itu, atas nama Kapolri dan pribadi, Irjen Pol Rio S Djambak juga telah menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada keluarga almarhum Mahyar.

Dalam konferensi pers akhir tahun Irjen Pol Rio dengan tegas mengatakan, setelah menjalani proses hukum, ketujuh personil polsek tersebut juga akan menjalani siding.”Selanjutnya terhadap personil tersebut akan dilakukan persidangan. Adapun terduga melanggarakan dikenakan pasal berbedabeda, sesuai dengan keterlibatannya dalam perkara tersebut,”pungkas Kapolda Aceh. (rm/dedi)

Kapolda Sumut Ajak Masyarakat Ciptakan Situasi Kamtibmas Kondusif

KAPOLDA Sumut Irjend Pol Drs Agus Andrianto SH MH

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Kapolda Sumut Irjend Pol Drs Agus Andrianto SH MH meminta kepada semua pihak, baik tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Ajakan itu ia disampaikan di Tanjungpura, Jumat, saat melakukan safari Jumat dan Jumat Barokah, yang merupakan program Kapolda guna menjalin kedekatan dan kebersamaan kepada masyarakat.

Agus Andrianto juga menyampaikan terkait kasus pembakaran Al Quran yang terjadi di wilayah Langkat,

pihak Polres Langkat masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya.

Terkait permasalahan itu, kiranya para tokoh agama dan masyarakat tidak terprovokasi, diharapkan dapat bekerjasama untuk memberikan kesejukan dan menciptakan situasi yang aman di masyarakat, karena pelaku pembakaran tersebut belum tentu pelakunya adalah orang non muslim, katanya.

Ia juga mengungkapkan jelang Pemilu 2019, semua masyarakat dapat menjaga situasi yang aman dan jangan sampai terjadi perpecahan antar umat beragama

khususnya umat Islam, calon presiden juga semuanya muslim, Islam adalah agama Rahmatanlilalaminn.

Agus juga mengucapkan terima aksih kepada seluruh masyarakat Langkat khususnya Tanjungpura, yang telah berperan aktif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Pada kesempatan Safari Jumat dan Jumat Barokah itu, Kapoldasu juga memberikan cenderamata berupa kain sarung kepada masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat, secara simbolis diserahkan kepada pengurus BKM Azizi Tanjungpura.

Sementara itu Pemangku Adat Kesultanan Langkat Tuanku Azwar Abdul Djalil Rahmadsyah Al Hajj menyampaikan terima aksih kepada Kapolda Sumut yang melaksanakan sholat Jumat di masjid Azizi Tanjungpura.

“Kehadiran Kapolda Sumut di masjid Azizi Tanjungpura dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada amsyarakat, kiranya dapat menciptakan situasi yang aman dan damai pada Pemilu 2019,” katanya. (rm/sofian).

Asisten Ekonomi Pemkab Aceh Tamiang Hadiri Maulid Nabi di Seruway KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Rabu ( 9/01/ 19) Asisten Ekonomi dan Pembangunan mewakili Bupati Aceh Tamiang menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Dihadiri oleh Ketua MAA Aceh Tamiang, Inspektur Aceh Tamiang, Camat Seruway, Danramil Seruway, Kapolsek danWaka Polsek Seruway, Para Kepala Mukim dan Datok Penghulu Kecamatan seruway serta seluruh masyarakat Seruway. Acara dimulai pada pukul 21.00 WIB bertempat di Pekan Seruway depan Kantor Datok Penghulu.

Dalam sambutan Bupati Aceh Tamiang yang dibacakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan bahwa Peringatan Maulid Nabi adalah momen penting dalam sejarah peradaban manusia sepanjang masa , baik pada era tradisional maupun di era digital seperti saat ini.

TERSANGKA JP (tengah) diamankan bersama barang bukti.

Korem Langsa Ungkap Penyeludupan The Asal Thailand KUALASIMPANG, RAKYAT MEDIA-PetugasIntel Korem 011/ Lilawangsa, Kamis (3/1/2019) laluberhasilmengungkap kasus penyelundupan teh produksi Thailand ke Indonesia melalui perairan Seruway, Aceh Tamiang. Pengungkapan kasus penyeludupan the tersebut diawali adanya informasi bahwa akan ada penyelundupan narkoba.

Hal ini dijelaskan Danrem 011/ Lilawangsa Kolonel Inf Purwanto melalui PasiIntel Korem 011/Lilawangsa, Kapten Inf Abdul Majid, kepada wartawan Selasa (8/1/2019) di Langsa, bahwa mereka menerima informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang baru didatangkan dari Thailand, bersama

produk teh melalui perairan Seruway. Penyelidikan yang dilakukan kemudian mengarahkan petugas memburu pelaku hingga ke Langsa. ”saat itu kami menemukan seorang pria yang dicurigai sedang berada di Lapangan Merdeka Langsa,” kata Majid.

Majidmmenjelaskan, tersangkaJP (21) ini merupakan warga Bendahara, Aceh Tamiang, dan langsung diamankan karena tertangkap membawa 20 kotak teh ilegal dari Thailand yang disembunyikan di dalam Avanza BL 1398 NZ. ”Saat digeledah, petugas tidak menemukan narkoba pada pria tersebut, tapi kami menemukan barang ilegal lain berupa produk teh asal Thailand,”

Sekda Langkat Indra Salahudin Minta ASN Tingkatkan Kinerja STABAT, RAKYAT MEDIA-Bupati Langkat berharap agar Aparatur Negri Sipil (ANS) lebih meningkatkan kinerja dan semangat dari tahun 2018, guna menjawab tantangan kedepan.

Hal itu disampaikan Sekreatris Daerah Langkat Indra Salahuddin, di Stabat, Senin, sat mewakili Bupati memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemkab Langkat.

Indra Salahuddin menyampaikan di tahun 2019 yang baru ini, untuk seluruh ASN dijajaran Pemkab Langkat kembali menyegarkan semangat, tekad dan komitmen seraya mengevaluasi diri, agar memahami sejauh mana tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat.

“Dengan meningkat disiplin, akan membawa perubahan yang lebih baik, guna tercapainya peningkatan kinerja tugas pemerintah, pemban-

SEKREATRIS Daerah Langkat Indra Salahuddin

gunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, agar seluruh ASN, terus mendukung visi misi Presiden RI yaitu dengan melangkah dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dengan melakukan berbagai langkah inovasi dan berkreasi untuk terus menampilkan pelayanan public yang lebih baik

Wakil Bupati Aceh Tamiang

ASISTEN Ekonomidan Pembangunan Pemkab Aceh Tamiang

Pada peringatan Maulid ini kita dapat mengambil banyak pelajaran khususnya dari sejarah Hidup Rasulullah dan peradaban dunia lebih dari 14 abad yang lalu. Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan syari’at Islam di tengah masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu, seharusnya menjadi inspirasi dan tauladan bagi kita semua terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam menegakan Syari’at Islam secara Kaffa.Walau sekecil apapun peran yang harus kita jalankan , agar syari’at islam

dapat tegak di Bumi Muda sedia ini dan menjadi Nafas dalam kehidupan kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Harapan Pemerintah melalui peringatan maulid ini kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan hikmah yang nantinya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita jadikan momen peringatan maulid ini sebagai tonggak instropeksi keperbaikan diri dalam mencapai ridho Allah SWT.(rm/humas)

ujarnya Majid. Selanjutnya, anggota Tim Intel Korem 011/Lilawangsa mengembangkan kasus ini dengan menggeledah rumah orang tua JP di Desa Simpang IV Opak, Karangbaru, Aceh Tamiang. Di lokasi itu kembali ditemukan teh asal Thailand dalam jumlah ratusan kotak.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sudah melakoni bisnis ini sejak setahun lalu dan sudah memasarkannya ke berbagai daerah. Di antaranya ke Kalimantan, Jakarta, Bali, hingga Papua. Penyelundupan barang tersebut memanfaatkan kapal kayu yang masuk ke Tamiang melalui pelabuhan tikus di Seruway. (rm/ dedi)

Pimpin Rapat Penyusunan LPPD dan LKPJ ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Jum’at (11/ 1/19) Wakil Bupati Aceh Tamiang H.T. Insyafuddin, ST, pimpin rapat Koordinasi Penyampaian dan Pembahasan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 serta Penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, bertempat di Aula Setdakab Aceh Tamiang pada pukul 09.00 wib s.d selesai. Turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang, Para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, Para Kepala Bagian Setdakab Aceh Tamiang, Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang. (rm/ril)

kepada masyarakat.

Diharapkan melalui berbagai langkah itu akan dapat terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif dan rasional.

Sekda juga menghimbau kepada para pejabat penyelengara negara di Pemkab Langkat, untuk menyampaikan LHKPN tahun 2018 paling lama tanggal 31 maret 2019. Ini sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan KPK RI Nomor 07/

2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

Selain itu juga sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Langkat Nomor 36/ 2017 tentang cara pelaporan harta kekayaan penyelangaraaan negara di lingkungan Pemkab Langkat, ujarnya.

Untuk pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala SKPD dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Pemkab Langkat, serta pejabat pegawai yang bertugas pada layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik/ unit kerja LPSE. Ia juga menyampaikan terimaksih kepada seluruh ASN Pemkab Langkat yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2017, dengan tepat waktu.(rm/sof)

Wakil Bupati Aceh Tamiang

Pimpin Rapat HUT Kabupaten Aceh Tamiang ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Dalamrangkapembentukan Panitia HUT Kabupaten Aceh Tamiang ke-17 Tahun 2019, Wakil Bupati Aceh Tamiang H.T. Insyafuddin, ST, Rabu (09/01/19) memimpin rapat pembentukan Panitia HUT Kabupaten Aceh Tamiang yang dihadiriseluruh SKPD danmuspidaKabupaten Aceh Tamiang.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Bagian Kesra

Setdakab Aceh Tamiang bertempat di Aula Setdakab Aceh Tamiang pada pukul 09.30 wib s.d selesai. Hadisdalamrapattersebutseluruh unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang, Para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang serta para Kepala Bagian Setdakab Aceh Tamiang.(rm/dm)

SUMATERA BARAT

8

Rabu, 16 - 24 Januari Edisi :2019, # 252MINGGU Tahun IV, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno :

Mendukung Program Pembangunan di Padangpariaman PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatra Barat H Irwan Prayitno mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan Bupati H Ali Mukhni bersama Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur dalam daerah.Program pembangunan tersebut sangat berguna untuk kemajuan daerah dan peningkatkan ekonomi masyarakat Padangpariaman.

“Di Kabupaten Padangpariaman hingga kini telah terlaksanakan berbagai jenis program pembangunan berskala nasional dan tingkat Kabupaten Padangpariaman,” kata Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, saat sidang paripurna istimewa DPRD Padangpariaman dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke 186 tahun 2019 di Aula Kantor Bupati Padangpariaman, Jumat 1101-2019.

Hadir saat itu, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Sumatra Barat, DPRD Padangpariaman, Fokompinda Sumatra Barat, Padangpariaman dan Kepala Daerah se Sumatra Barat dan tokoh masyarakat setempat serta para undangan lainnya. ”Saya sangat apresiasi program pembangunan yang dilaksanakan Bupati H Ali Mukhni bersama Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, karena programnya berdampak sekali untuk kemajuan daerah dan ekonomi masyarakat.Apalagi pasangan kepala daerah tersebut sangat gigih dalam melaksanakan program-programnya,” ungkapnya.

Salah satu lanjutnya, pembangunan Tarok City adalah pembangunan yang

Gubernur Sumatra Barat

H Irwan Prayitno luar biasa. Sebab di lokasi Tarok City dalam Kenagarian Kepala Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayutanam, Padangpariaman akan berdiri kampus-kampus dan rumah sakit.”Kondisi demikian sangat berguna untuk kemajuan daerah dan perekonomian masyarakat,” kata dia.

Program tersebut terwujud tentu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padangpariaman ini hingga kini masih kompak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasangan kepala daerah ini wajib dijadikan contoh untuk kepala daerah lain di Sumatra Barat ini, karena masih ada sebagian kepala daerah yang tidak kompak dalam melaksanakan tugas-tugas.

“Kondisi tidak kompaknya pasangan kepala daerah tersebut akan mempengaruh program-program daerah.

Kita di Propinsi Sumatra Barat baru saja mengumpulkan wakil bupati dan wakil walikota se Sumatra Barat untuk menjaga kekompaknya dengan kepala daerahnya,” ungkapnya.

Kemudian Gubernur Sumatra Barat menyatakan tentang Bupati Padangpariaman ingin menggaet danadana APBD Propinsi Sumatra Barat harus bisa melobi para anggota DPRD Sumatra Barat yang berasal dari Padangpariaman, seperti Siti Izati Aziz dan Endarmy.

“Artinya, program Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni sangat bangus dan semangat baja melaksanakan berbagai jenis pembangunan untuk kemajuan daerahnya.

Apalagi sekarang lagi dilaksanakan Main Stadion dan Asrama Haji dan lainnya.

Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Suhatri Bur sangat peduli dengan pembangunan daerahnya,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni ekspos tentang programprogram pembangunannya dihadapan para undangan dan anggota DPRD Padangpariaman dalam sidang paripurna tersebut.

Bahkan saat itu Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni memohon kepada Gubernur Sumatra Barat H Irwan Prayitno untuk tahun 2019 mengaspal Jalan Lingkar Duku Sicincin (JLDS).

Menurutnya, JLDS tersebut sangat penting, karena Main Stadion di Lubuk Alung akan dipergunakan untuk MTQ tingkat nasional. Dengan diaspal jalan tersebut tentu semakin maju Kabupaten Padangpariaman. ”Karena itu saya sangat berharap kepada Gubernur Sumatra Barat bersama anggota DPRD Sumbar dapat alokasi dana untuk pengaspalan JLDS,” tandasnya menghakiri. (rm/pt)

Kajati Sumbar Lantik Feri Tas Sebagai Kejari Bukit Tinggi PADANG, RAKYAT MEDIA- Mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri), Feri Tas. Secara resmi dilantik mmenjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar).

“Dengan pengalaman serta kemampuan yang sudah dimiliki selama ini, diharapkan Feri Tas terus sebagai pimpinan baru dapat meningkatkan kinerja Kejari Bukittinggi,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Priyanto, usai pelantikan dan serah terima Kajari Bukittinggi di Padang, Kamis.

Peningkatan kinerja itu yang utama meliputi inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Birokrasi bersih dan melayani adalah acuan untuk memberi melayani masyarakat,” katanya.

Selain itu di bawah kepemimpinan Feri Tas diharapkan kualitas penanganan perkara terus ditingkatkan dan memenuhi rasa keadilan.Mengingat jabatan lamanya sebagai Aspidsus

KAJATI Sumbar lantik mantan Aspidsus Kejati Kepri Feri Tas

adalah jabatan struktural di korps kejaksaan yang membidangi perkara-perkara tindak pidana khusus.

Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi, cukai dan kepabeanan, perikanan dan kelautan, pencucian uang, dan kasus pidana lainnya yang diatur oleh undangundang khusus.

Sementara untuk penyesuaian kondisi daerah dan sosial, Feri Tas dinilai tidak akan butuh lama.Mengingat dia adalah putra daerah yang pulang untuk bertugas di ka-

mpung halaman.”Sebagai putra daerah Feri Tas rasanya sudah paham akan adat, budaya, dan kondisi sosial masyarakat, jadi tinggal menjalankan tugas saja,” katanya.

Pada bagian lain, Feri Tas mengisi jabatan Kajari Bukittinggi menggantikan pejabat lama Zulfadli Savitri Noor, yang dimutasi sebagai inspektur muda kepegawaian dan tugas umum pada inspektorat III Jamwas Kejaksaan Agung RI. (rm/ khaidir).

WAKIL Gubernur Nasrul Abit dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim

Wagub Sumbar : Minta Ranperda Kesejahteraan Sosial Sasar Masyarakat Ekonomi lemah PADANG, RAKYAT MEDIAWakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan pembahasanrancangan peraturan daerah (ranperda) penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menyasar masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar dapat dibantu dengan dana dari APBD “Ini merupakan ranperda usulan DPRD Sumbar dan kami berikan jawaban bahwa ada yang perlu diubah agar ranperda ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata dia di Padang, Jumat Ia mengatakan maksud ranperda ini dibuat salah satunya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 A yang menyebutkan fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara.

“Salah satu targetnya adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat secara langsung mela-

lui dana hibah bansos, saat ini belum dapat dilakukan karena ada pelarangan dari aturan Kemendagri, kita berupaya memberikan masukan terkait hal ini,” ujar dia.

Selain itu ranperda ini diharapkan akan membuat pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, orang tua yang tidak mampu bekerja, panti jompo, serta pemeliharaan makampahlawan nasional dan lainnya.

“Usulan ranperda ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar.Ranperda ini bagus namun harus disesuaikan dengan regulasi yang ada,” kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang membuka sidang paripurna tersebut mengukapkan, pandangan yang diberikan oleh pemprov akan menjadi rekomendasi dalam tahap

penyempurnaan, pembahasan sendiri akan dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar.

“Ranperda penyelenggaran kesejahteraan sosial merupakan usul prakarsa DPRD, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019, regulasi ini merupakan agenda prioritas,” ujarnya Dia mengatakan sesuai RPJMD Sumbar dan undang-undang yang berlaku, setiap daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk program yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berangkat dari hal ini, pemerintah tidak hanya menggelontorkan anggaran, namun juga menyusun regulasi.”Sumbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang masih tertinggal , pada wilayah itu tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah,” kata dia.(rm/ant).

Wagub Sumbar Minta Segera Selesaikan Tukar Guling Lahan Stadion PADAMG, RAKYAT MEDIA- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyelesaikan persoalan tukar guling lahan Stadion Haji Agus Salim Kota Padang, antarapemerintah provinsi dengan pihak Bank BNI yang masih belum jelas hingga saat ini.

Menurut Wakil Gubernur proses tukar guling lahan tersebut saat ini sedang berjalan dan dalam waktu akan diselesaikan.”Saya sudah menginstruksikan Biro Hukum dan Biro Aset Pemprov Sumbar bernegosiasi dengan Bank BNI untuk memastikan legalitas lahan tersebut,” kata Wagub Sumbar.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan, ia berharap perosalan tugar guling lahan ini dapat segera diselesaikan sehingga jelas mana yang aset pemprov dan mana aset

Bank BNI.”Lahan tersebut sudah kita tempati dan pihak BNI juga telah menempati lahan yang ditukarguling tersebut,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius mengatakan pemerintah daerah harus segera menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan Stadion Haji Agus Salim yang direncanakan menjadi kandang tim Semen Padang dalam menghadapi Liga 1 2019.

Kita mendesak pemprov untuk segera menyelesaikan persoalan tukar guling lahan ini sehingga pihak tim Semen Padang memiliki kepastian dalam melakukan perbaikan stadion menghadapiLiga 1,” katanya di Padang, Jumat.

Menurut dia awalnya lahan Stadion Haji Agus Salim tersebut merupakan milik Bank BNI dan pemerintah daerah melakukan tukar guling lahan dalam menghadapi

MTQ Nasional pada saat itu.”Kedua pihak sepakat melakukan tukar guling lahan, pemerintah daerah memiliki Stadion Haji Agus Salim sementara pihak BNI mendapatkan tiga persil lahan di kawasan Air Pacah,” kata dia.

Persoalan muncul, rencana tukar guling ini tidak berjalan mulus dan terkatungkatung hingga saat ini danbelum ada penyelesaian.

Apalagi pihak BNI juga enggan dengan tiga persil tanah yang ditukar guling tersebut karena ada yang telah ditempati oleh masyarakat.

“Saat ini kepemilikan lahan Stadion Haji Agus Salim atas nama Bank BNI begitu juga dengan tiga persil lahan di Air Pacah juga atas nama Bank BNI,” ujar dia.

Menurut dia keinginan dari Semen Padang untuk melakukan perbaikan dan menjadikan kandang mereka dalam kompetisi teratas sep-

ak bola Indonesia sehinggaharus diapresiasi.

Apabila lahan tersebut telah menjadi milik pemprov tentu akan memudahkan kerja sama dengan kesebelasan Semen Padang mulai dari apa hak dan kewajiban yang harus diberikan pemprov, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban Semen Padang atas stadion semakin jelas. ”Kita mendesak hal ini segera diselesaikan agar tidak mengganggu persiapan Semen Padang menghadapi Liga 1 nanti,” katanya.

Sebelumnya manajemen kesebelasan Semen Padang telah mendatangkan pihak ketiga dari Jakarta untuk menentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk merenovasi Stadion Haji Agus Salim untuk menghadapi Liga 1 2019.Berbagai fasilitas stadion harus diperbaiki seperti kualitas rumput lapangan, tribun penonton dan lainnya. (rm/khaidir)

Pembangunan Pasar Pariaman Telan Biaya Rp120 Miliar PARIAMAN, RAKYAT MEDIAPpemberitah Kota Pariaman sudah merencanakan pembangunan Pasar Pariaman. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan membangun Pasar Pariaman yang terletak di Kota Pariaman, mencapai Rp120 miliar.Anggaran pembangunan tersebut bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

“Anggaran Pembangunan Pasar Pariaman cukup besar, jika

mengandalkan APBD Kota Pariaman saja maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya,” kata Wali Kota Pariaman, Genius Umar di Pariaman, Rabu, usai mengadakan pertemuan terkait pembangunan Pasar Pariaman.

Pembangunan fisik Pasar Pariaman lanjutnya, diperkirakan dapat dimulai pada awal Maret 2019 dengan diawali penghapusan aset serta pembangunan pasar penampungan bagi pedagang. Pemerin-

tah daerah telah menyiapkan lokasi pasar penampungan di dua titik sebelum dilakukan pembangunan fisik, katanya.

Lokasi pasar penampungan tersebut yaitu berada di Lapangan Merdeka dan bagian kanan bangunan Pasar Pariaman yang diperkirakan mampu menampung sekitar 400 pedagang.Untuk tahap penghapusan aset, proses tender diperkirakan pada awal Februari 2019 yang berbarengan langsung

dengan pembangunan pasar penampungan.

Rencana pembangunan Pasar Pariaman kata dia, awalnya telah dimulai pada 2016 dengan melibatkan pedagang, pemilik kios, Kerapatan Adat Nagari setempat serta pihak terkait lainnya.

Namun, pembangunan Pasar Pariaman terhalang untuk dibangun akibat masih adanya beberapa pihak yang menentang pembangunan karena merasa tidak di-

akomodir oleh pemerintah daerah serta keterbatasan anggaran.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit mengatakan pembangunan fisik Pasar Pariaman ditargetkan selesai selama sembilan bulan.

“Pembangunan pasar ini bersumberkan dana APBN, dan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat RI berdasarkan instruksi presiden,” katanya.

Pembangunan pasar tersebut lanjut dia, juga mengedepankan nilai estetika sebagai pendukung visi dan misi daerah tujuan pariwisata.

“Jadi konsep Pasar Pariaman ini tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, namun sekaligus tempat wisata dengan berbagai sarana pendukung yang akan dibangun,” katanya.(rm/khaidir)

CMYK

9 RABU, 16 - 24 Rabu, JANUARI 2019, MINGGU II

16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 252 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Kejari Terima Perkara 20 Ribu BB HP Tangkapan TNI AL Setelah Berbulan-Bulan Ngendap di Lanal Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Setelah beberapa bulan ngendap kasus tindak pidana penyeludupan 20 ribu handphone berbagai merk oleh Pangkalan Angkatan laut (Lanal) Batam.Akhirnya penyidik Lanal Batam, Senin (14/1/2019) kemarin menyerahkan barang bukti (BB) yang disebut-sebut milik Santoso alias Santo.Santo dan satu tersangka pembawa kapal kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Di Batam Santoso alias Santo.Santo ini sudah dikenal di kalangan ekspedisi penyelundupan handphone di Batam.Dan kabarnya sudah beberapa kali ditangkap oleh Lanal Batam.Oleh sebab itu sejumlah LSM dan masyarakat mengharapkan Kejaksaan dan Pengadilan Batam benarKANTOR Kejari Batam di Batam Centre

Bersambung ke Hal 10

PEMKAB BINTAN JAJAKI JUAL AIR BINTAN KE SINGAPURA BINTAN, RAKYAT MEDIA-Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan, membuka peluang usaha baru bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan. Potensi itu bisa digali

dengan penjajakan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan produksi air baku yang rencananya akan dikerjakan kedepan di daerah Bintan.

Bersambung ke Hal 10

BUPATI Bintan dan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Palima TNI berjabat tangan

Gubernur Kepri Sambut Kedatangan Panglima TNI BATAM, RAKYAT MEDIA-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Pangkoarmada I Laksda TNI Yudo Margono, dan Kapuspen TNI Brigjen TNI Sisriadi melaksanakan kunjungan kerja ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (15/1/ 2019).

Dengan menggunakan Pesawat Boeing A-7307TNI AU dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta rombongan tiba di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan disambut antara lain oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, Pangdam IM Mayjen TNI Teg-

uh Arief Indratmoko, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV/Tanjungpinang Laksma R. Eko Suyatno, Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Dafit Santoso, Danlanal Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel Pnb Dadan Gunawan serta Walikota Batam H. Muhammad Rudi.

Selanjutnya melalui jalur darat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta rombongan menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka menghadiri acara Ekspos Program Penertiban Nasional Kawasan Bebas Batam. (rm/ril)

KPU Batam Ajak Langgar Teritorial, TNI AU Paksa Pesawat Asing Turun Warga Jadi Relawan Demokrasi BATAM, RAKYAT MEDIAKomisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau mengajak warga setempat menjadi relawan demokrasi, demi membantu penyelenggara dalam menyukseskan Pemilu 2019. ”Kami membuka kesempatan bagi warga Batam untuk bergabung dalam relawan demokrasi,” kata Komisioner Bidang Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan di Batam, Minggu.

Pendaftaran relawan demokrasi yang akan bertugas selama tiga bulan tersebut dibuka sampai 17 Januari 2019, di Kantor KPU Batam, Sekupang.Ia menyatakan pembentukan relawan demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.”Selain itu juga untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda dan demokratisasi serta meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Zaki.

Sebagai indikator penting penyelenggaraan pemilu, lanjut Zaki, partisipasi pemilih tidak sekadar terkait dengan kehadiran pemilih untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Namun juga keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 yang semakin kompleks.

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam cenderung menurun dalam tiga pemilu terakhir. Pada pemilu legislatif 2014, dari 715.544 pemilih di daftar Bersambung ke Hal 10

BATAM, RAKYAT MEDIA- lantaran kedapatan melanggar batas teritorial udara Indonesia Pesawat Ethiopian Cargo ETH3728, Senin (14/1) pagi dipaksa turun oleh pesawat tempur F16 milik TNI AU.Setelah pendaratan, diketahui pesawat kargo tersebut terbang dari Ibukota Ethiopia, Addis Ababa, dengan tujuan Hong Kong, membawa barang ekspedisi.

Informasi yang diperoleh awak media ini, pilot, co pilot, serta empat awak pesawat menjalani pemeriksan intensif di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Informasi yang diper-

oleh, pilotnya pilot pesawat cargo itu bernama Fitsum Seleshi Belachew dan copilot Teklu Melese Zurgi. Sedangkan tiga kru lainya itu, bernama Tekalign Serbesa Dabi, Abraham Mesele Tegegne berpaspor Ethiopia dan John Richard Bexfield, berpaspor Kanada.

Pantauan wartawan Koran Rakyat Media saat berada di Bandara, terlihat anggota TNI AU siap siaga menjaga pesawat Ethiopian Cargo tersebut.

Komandan Pangkalan Udara (DanlaBersambung ke Hal 10

PESAWAT kargo Ethiopia, Addis Ababa melanggar teritorial Indonesia

PT Pollux Rampungkan Pembangunan Tower 40 Lantai di Batam Centre

CEO PT Pollux Properti Indonesia Tbk, Nico Po dan Ilham Akbar Habibie

BATAM, RAKYAT MEDIA-Perusahaan property pembangunan Apartemen yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Batam Center, sukses merampungkan pembanguan tower A1 setinggi 40 lantai.

Tower ini merupakan bagian dari tower tahap pertama yang terdiri atas 4 tower, yakni A1, A2, A3 dan A5.

Penyelesaian proyek pembangunan tower A1 aparteBersambung ke Hal 10

Kemenko Perekonomian Akan Bentuk

Dewan Pengawas BP Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan membentuk Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam yang berangggotakan perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Keuangan RI. Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Batam, Selasa, mengatakan BP Batam seKepala BP Batam

Edy Putra Irawady

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 10

SAMBUNGAN

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gedung PLUT Batam Ditargetkan Akan Beroperasi Juni Mendatang SEKUPANG, RAKYAT MEDIA- KUKM atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dikabarkan akan segera merekrut tenaga pendamping yang akan ditempatkan di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT di Kota Batam.Hal itu menyusul karena rampungnya pembangunan gedung yang berada tak jauh dari Hotel Golden Bay, Bengkong Laut ini, akhir tahun lalu.

Menurut Kepala Dinas KUKM Batam, Suleman Nababan, pada hari Kamis (10/1/2019) lalu diperkirakan bulan Maret perekrutan serta biaya dari pihak kementerian akan dimulai.

Sementara untuk pengoperasian gedung, direncanakan mulai efektif pada Juni mendatang.Gedung PLUT ini diperuntukan sebagai tempat pelatihan pen-

Kepala Dinas KUKM Batam,

Suleman Nababan ingkatan sumber daya manusia, disamping untuk melayani pendampingan, konsultasi bisnis, dan sebagainya menyangkut peningkatan usaha KUKM. Gedung PLUT dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, dan memiliki dua lantai. Pembangunan gedung tersebut, termasuk biaya administrasinya, dianggarkan dari pusat sekitar Rp 2,6 miliar. Selain itu, gedung ini juga nantinya

Pemkab Bintan Luhut menyampaikan, rencana pembuatan DAM/ bendungan air dikawasan selat dengan perkiraan produksi air baku sebanyak 150 juta kubik bisa dimanfaatkan secara ekonomis dengan cara menjual kenegara terdekat seperti Singapura.

“Kebutuhan air di Pulau Bintan hanya sekitar 100 juta kubik, rencana pembuatan dam air dengan reserve 150 juta kubik ditambah 50 juta kubik di resort (Lagoi) jadi 200 juta kubik. Penggunaan di Pulau Bintan kira-kira 100 juta kubik, jadi kalau mau bikin kontrak kerja untuk penerimaan negara dari air, bisa saja (dijual) ke Singapura. Karena sayang juga tidak digunakan, air itu hilang juga

karena air laut yang jadi tawar kan,” ujar Luhut saat meninjau pembangunan bandara Busung, Selasa (15/1) siang.

Selain masalah produksi air yang bisa dijual, Luhut juga menyinggung soal aktifitas labuh jangkar di perairan Kepri.Menurutnya ada 13 anchoring/labuh jangkar yang mesti ditertibkan.”Ada 13 anchoring yang liar tak jelas, kita buat jadi 3 sehingga kapal-kapal yang dari Singapura itu jangan jadi transhipmen saja.Nanti Angkatan Laut bekerjasama sudah terintergrasi. Rencananya mereka minta 1 disini, nanti kita lihat lah,” kata Luhut.

Berkaitan dengan renca-

KPU Batam pemilih tetap (DPT) hanya 450.269 pemilih atau 62,93 persen yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian di pilpres 2014 hanya 406.153 pemilih atau 53,94 persen yang menggunakan hak pilih dari 752.903 pemilih di DPT. Sementara pada pilkada 2015 hanya 297.298 pemilih atau sekira 47,11 persen yang

Sambungan Hal. 9

na pembangunan bandara pertama yang dikelola swasta didaerah Busung, Luhut menyampaikan informasi yang ia dapatkan bandara tersebut akan selesai dikerjakan pada tahun 2020.

“2021 katanya sudah bisa beroperasi, yakin bisa semuanya,” kata Luhut.

Ia menyakini, dengan berdirinya bandara Internasional guna menunjang sektor pariwisata khususnya di Bintan. Tahun 2018, penerimaan dari tourism saja mencapai $16,6 miliar atau melebih target pemerintah yang dipatok pada $15 miliar.

“Hanya saja faktor kebersihan juga harus diperhatikan, itu tugas pemerintah daerah,” tuturnya. (rm/hlk) Sambungan Hal. 9

menggunakan hak pilih dari 631.457 pemilih di DPT. Pada 2019 , jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) mencapai 650.876 dengan target partisipasi pemilih 77,5 persen. Pembentukan relawan demokrasi merupakan salah satu sarana bagi KPU Batam guna

Langgar Teritorial nud) Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kolonel Pnb Elistar Silaen membenarkan, pihaknya melakukan pendaratan paksa pesawat asing tersebut.

“Kita paksa turun karena melanggar kedaulatan udara yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi Flight Clearance (FC). Maka, pesawat kargo jenis Boeing B777 milik maskapai penerbangan Ethiopian Air Cargo, Nomor Registrasi ET-AVN, kita paksa turun dari langit Indonesia,” kata Kolonel Elistar Silaen, Senin (14/1), sore.

Danlanud RHF menambahkan, pemeriksan terhadap pilot, copilot dan krunya, secara intensif sudah dilakukan. ”Saat ini, kita masih melakukan pemeriksaan kepada pilot, copilot dan krunya. Bagaimana nanti hasilnya, segera akan kita informasikan melalui pres rilis,” ucap Kolonel Elistar Silaen.

Kronologis penindakan, kata Danlanud RHF, saat mereka memasuki wilayah udara hukum Indonesia, tidak dapat menyebutkan izin atau FC.Hal itu, setelah dihubungi pihak otoritas navigasi udara Indonesia (AirNav) melalui komunikasi radio.”Lalu, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) segera memerintahkan kedua pesawat tempur F16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, untuk

dilengkapi dengan perpustakaan.

Menurut Sulaeman, usai dibangun nantinya gedung PLUT akan diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya, PLUT akan menjadi aset Pemerintah Kota Batam. ”Rencana pak wali, ke depan jika diserahkan, mau dibuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah dinas kita. Tapi harus ikut mekanismenya,” kata Suleman. (rm/wk).

melakukan identifikasi visual pesawat, serta melakukan penyergapan,” paparnya.

Pesawat F16 dengan Callsign Rydder Flight dengan diawaki Kapten Pnb Barika (TS-1627), dan Kapten Pnb Anang (TS-1633),tegas Elistar, berhasil melakukan kontak visual ke B777 ET AVN tersebut. “Kemudian, pada frekuensi darurat memaksa pilotnya untuk segera mendaratkan pesawat Ethiopian Cargo ETH3728 tersebut mendarat (force down) di Bandara Hang Nadim,” kata Danlanud RHF Tanjungpinang ini.

Sementara itu Direktur Badan Usaha Bandar Udara (Bubu), Hang Nadim Batam, Suwarso membenarkan, pesawat jenis Boeing B.777F / ET-AVN dipaksa turun oleh kedua jet tempur TNI AU, yang bermarkas di Bandara Roesmin Noerjadin Pekanbaru. ”Untuk proses penanganan pelanggaran atas wilayah teritorial (yuridis) langit Indonesia itu ditangani lansung oleh Lanut RHF Tpi. BHNB ini, akan mempasilitasi langkah penindakan hukum yang dilakukan TNI AU,” ujar Suwarso.

Pesawat Ethiopian Cargo dipaksa mendarat oleh dua jet tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara di Bandara Hang Nadim Batam pada Senin (14/1/2019). Bukan tanpa alasan matra udara TNI itu

memenuhi target partisipasi pemilih tersebut. ”Dengan keterlibatan masyarakat kami berharap sosialisasi dan pendidikan pemilih bisa dilakukan lebih masif. Dengan begitu maka guna meningkatkan kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik di pemilu 2019,” ujar Zaki. (rm/rudi) Sambungan Hal. 9

memaksa pesawat asing tersebut mendarat.Sejumlah prosedur dan langkah sesuai aturan di Republik Indonesia sudah dijalankan.

Elistar Silaen menyebutkan pesawat kargo yang terbang dari Addis Ababa, Ethiopia dengan tujuan Hong Kong itu memasuki wilayah kedaulatan udara yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi Flight Clearance (FC) atau izin penerbangan.

“Saat dihubungi oleh otoritas navigasi udara Indonesia (AirNav) melalui komunikasi radio, pesawat kargo itu tidak bisa menyebutkan izin atau FC,” kata Silaen.

Karena tidak merespons pertanyaan, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) kemudian mengambil sikap.Dua pesawat tempur F16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru lalu diperintahkan untuk melakukan identifikasi visual dan penyergapan.

Pesawat tempur F-16 dengan callsign Rydder Flight yang diawaki oleh Kapten Pnb Barika (TS-1627) dan Kapten Pnb Anang (TS1633) akhirnya berhasil melakukan kontak visual dengan B777 ET-AVN. “Kita melakukan komunikasi pada frekuensi darurat dengan pengawalan dua pesawat tempur inilah, pesawat Ethiopian Cargo kemudian dipaksa mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam. (rm/mwd).

Kejari Terima benar menutut pelaku dalam kasus tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan barang bukti (BB) 20 ribu handphone berbagai merk tersebut tidak menyusut ketika sampai dipersidangan.

Masyarakat khawatir karena disinyalir masih bercokolnya mafia kasus (markus) di kedua instansi penegak hukum yakni Pengadilan dan Kejaksaan ini bisa mempengaruhi perkara tindak pedana pelayaran penyeludupan 20 handphone.

Terutama pelaku dihukum ringan dan barang bukti bisa menyusut, bisa jadi karena pertimbangan itu aparat yang menangkap enggan menyerahkan tangkapannya ke penutut umum, kata sejumlah masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya dalam berita ini.

Dalam perkara tindak pidana pelayaran ini, penyidik Lanal Batam telah menyer-

Sambungan Hal. 9

ahkan tersangka dan barang bukti, Senin (14/1/2019) kepada Kejari Batam setelah dinyatakan lengkap (P21).

BB dan pelaku. Penyerahan perkara tersebut diterima oleh jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Batam Filpan Fajar D Laia, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Lanal Batam, terkait kasus tindak pidana pelayaran beberapa bulan yang lalu,” katanya.

Langkah selanjutnya kata Filpan, pihaknya akan melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti dan dalam waktu dekat akan disusun dakwaan. “Kita periksa barang bukti dan jumlahnya, kemudian kita susun dakwaan sebelum kita limpahkan kepada Pengadilan untuk disidangkan,”

jelasnya.

Seterusnya kata Filpan, dalam pemeriksaan pihaknya melihat apa layak atau tidak perkara tersebut dilanjutkan. “Kita berharap dalam waktu dekat penuntut umum dapat mengambil sikap dan membuat formulasi dari dakwaannya,”kata Filpan Lebih lanjut Filpan mengatakan, barang bukti yang diterima oleh Kejaksaan dari Lanal Batam yaitu, surat-surat pelayaran kapal dan 1 orang tersangkanya sebagai nahkoda kapal berinisial H, yang membawa barang tersebut.

Penanganan perkara atas dua kasus tangkapan ini sudah mengendap di penyidik F1QR Lanal Batam pada Oktober 2018 lalu. Kasus pertama adalah penangkapan 2.358 hand phone berbagai merek, pada (7/10/ 2018) tahun lalu. Ribuan hand phone ini berhasil diamankan Tim F1QR Lanal

PT Pollux men yang ditangani pengembang properti PT Pollux Barelang Megasuperblok Tbk tersebut bekerjasama dengan keluarga besar mantan Presiden RI BJ Habibie, ditandai dengan Penutupan Atap (Topping Off), Selasa (15/1/2019) kemarin.

CEO PT Pollux Properti Indonesia Tbk, Nico Po mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmennya kepada masyarakat yang telah membeli apartemen di Pollux Habibie. ”Kami akan menjalankan komitmen dengan terus membangun kawasan Megasuperblok Meisterstadt Batam secara keseluruhan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nantinya, setelah tahapan pembangunan struktur selesai maka pembangunan tower akan memasuki tahap finishing,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut Nico menjelaskan, Meisterstadt Pollux Habibie dikembangkan di atas lahan seluas 9 hektare.

Proyek multi fungsi ini nantinya akan merangkum 11 gedung pencakar langit yang terdiri atas 8 menara apartemen sebanyak 6.500 unit, 1 hotel, 1 rumah sakit bertaraf internasional, mal, pertokoan serta 1 perkantoran dengan rencana ketinggian 100 lantai.

Pollux sendiri telah menunjuk perusahaan kontruksi BUMN yaitu PT PP (Persero) Tbk, sebagai kontraktor utama untuk mengerja-

Batam dari speed boat di perairan Pulau Dengis, Sagulung, Batam. Dalam penanganan kasus ini, sampai saat ini tidak ada seorangpun yang ditetapkan tersangka oleh Lanal Batam.

Kemudian kasus kedua penangkapan 20.000 handphone berbagai merek, pada (16/10/2018) tahun lalu juga. Puluhan ribu hand phone ilegal ini berhasil diamankan dari kapal KLM Berkat Saudara Jaya 99 GT di perairan selat Singapura. Dalam penanganan kasus ini, Lanal Batam menetapkan 19 tersangka yang diketahui sebagai ABK kapal.

Tapi menurut Filpan penanganan perkara tersebut belum ada dilaporkan ke kejaksaan. Lanal Batam sudah beberapa kali menangkap dan kami tidak tahu penanganannya, dan di mana keberadaan barang ini sekarang,” terang Filpan. (rm/ wardi) Sambungan Hal. 9

kan fase pertama konstruksi Meisterstadt yang meliputi pembangunan empat tower apartemen sebanyak 3.000 unit, area ruko serta pusat perbelanjaan.”Dana investasi yang dipersiapkan perseroan untuk mengembangkan proyek terbesar di Batam ini, tak kurang dari 11 triliun,” ucapnya.

Komisaris Utama PT. Pollux Barelang Megasuperblok, Ilham Akbar Habibie mengatakan, Meisterstadt Batam dikembangkan dengan mengacu pada konsep kemajuan kota berstandar Jerman. Hal ini dapat dilihat pada komposisi bangunannya yang terintegrasi dengan beberapa proyek properti khususnya perkantoran dan rumah sakit.”Proyek ini merupakan hasil dari visi Habibie untuk menciptakan integrated vertikal city yang terinspirasi dari standar kemajuan negara Jerman,” katanya.

Selain itu, putera pertama dari BJ Habibie ini juga menyebutkan, Batam merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat. “Karena itulah, bisa dipastikan dengan lokasi yang strategis dan menjadi penghubung antar negaranegara di Asia Tenggara, maka kehadiran Meisterstadt diharapkan dapat lebih meningkatkan keberadaan kawasan Batam sebagai salah satu pusat ekonomi baru Indonesia,”kata Ilham.

Selanjutnya, Direktur

Sales & Marketing PT. Pollux Barelang Megasuperblok, Maikel Widjaja mengatakan, saat ini penjualan Meisterstadt dilakukan dalam 4 fase. Pada fase pertama telah dipasarkan tiga menara apartemen yakni Tower A1, A2 dan A3 sebanyak 1.575 unit dan 113 unit ruko dengan harga mulai dari Rp3 miliar. ”Penjualan fase pertama yakni Tower A1 dan tower A2 penjualannya 100 persen sold out, dan luar biasanya lagi terjualnya hanya dalam waktu satu hari saja,” ujar lelaki berkacamata ini.

Lanjutnya, saat ini penjualan apartemen untuk tower A3 sudah mencapai 70 persen. Dan rencananya pada akhir tahun ini pihaknya akan melakukan serah terima unit untuk tower 1 dan 2.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Isdianto yang hadir dilokasi mengatakan sejarah Kota Batam telah mencatat bahwa geliat pembangunan Kota Batam selama ini tidak lepas dari buah kerja keras dan pemikiran B.J Habibie.

Isdianto menjekaskan bahwa B.J Habibie yang dulunya pernah diamanatkan oleh Presiden Indonesia RI Suharto dia sangat bekerja keras untuk pengembangan Kota Batam dan untuk pengembangan selanjutnya juga tidak terlepas dari otorita Batam yang sekarang menjadi Badan pengusaha (BP) Batam. ”kondisi perekonomian Kota Batam sem-

Dewan Pengawas bagai Badan Layanan Umum (BLU), harus memiliki Dewan Pengawas diluar dari Dewan Kawasan dan tim teknis yang sudah dibentuk.

“Pertemuan hari ini merumuskan berbagai kebijakan, dan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dilakukan kemarin di Jakarta,” ujarnya.

Sesmenko menyatakan, Dewan Pengawas berfungsi untuk mendorong agar perekonomian di Kota Batam tidak berhenti. Sesmenko mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan mengenai revisi PP Nomor 46 Tahun 2007.”Ada beberapa ‘policy’ yang memerlukan waktu untuk merumuskan, namun selama ini berjalan kita tetap mendorong agar Batam jangan sampai berhenti,” katanya.

Sesmenko berjanji akan terus mengawal investasi di Kota Batam terutama yang sudah ada. ”Dalam pertemuan tadi kita belum membahas mengenai proyek investasi baru, namun tadi ada dibicarakan mengenai target di 2019,” jelasnya.

Kata Sesmenko, pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar tujuh persen menjadi target utama oleh pimpinan baru BP Batam. Selaku Dewan Pengawas, Sesmenko akan kembali melakukan pembahasan dengan Dewan Kawasan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution agar dapat

10

menwujudkan target yang ingin dicapai.”Beberapa indikator yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam yaitu adanya perang dagang, apakah ini nantinya kita dorong atau tarik untuk kemudian kita relokasi ke Batam,” katanya.

Susiwijono mengatakan belum dapat memberikan target realisasi revisi PP Nomor 46 Tahun 2007, maupun realisasi kerja dari pembentukan Dewan Pengawas dan mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Batam sebesar tujuh persen. ”Seluruh realisasi tersebut mungkin dilakukan dengan kerja sama dari BP Batam dan Pemkot Batam.

Sebelumnya Kepala BP Batam Edy Putra Irawady mengatakan akan menyusun panduan yang akan diberikan kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi selaku Ex-Officio setelah masa jabatannya habis pada 30 April 2019 mendatang.

Edy mengatakan, dirinya memiliki tiga tugas utama yang diberikan Ketua Dewan Kawasan yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution.

Tugas pertama saya itu mempersiapkan ‘stock taking” yaitu mengenai gambaran BP Batam dalam rangka menjalankan FTZ untuk kepentingan investasi,” katanya.

Pada tugas “stock taking” dirinya diminta untuk menggambarkan semua

pat mengalami dampak akibat hengkangnya perusahaan besar dari kawasan industri,” ucap Isdianto saat ditemui di Follux Habibie Batam Center pada acara Topping Off Apartemen.

Namul hal tersebut terang Isdianto tidak menyurutkan usaha pemerintah, swasta dan Stakeholder untuk terus mempromosikan Kota Batam serta mengait para investor, pembangunan properti, galangan kapal serat usaha lainnya tetap bergeliat dan berinovasi. ”Pemerintah provinsi Kepri sangat mengapresiasi dengan kehadiran Pollux Habibie. Proyek itu merupakan proyek pertama terbesar di Kota Batam,” jelasnya Menerut Isdianto Kehadiran kawasan itu pastinya akan banyak menyerap tenaga kerja serta menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia. Semoga hal ini bisa memacu perekonomian Kota Batam kearah yang lebih baik.

“Dengan hadirnya bangunan Pollux Habibie menjadi salah satu aikon Kota Batam, karena baru ini lah gedung selengkap ini ada di Kota Batam dan dengan kehadiran Follux menjadi banyak orang datang ke Kota Batam dan semakin meningkat pendapatan pemerintah Kota Batam”, ujarnya. (rm/ikhsan).

Sambungan Hal. 9

mengenai BP Batam, terutama mengenai beberapa kekayaan negara yang dikelola BP Batam, misalnya pelabuhan, Bandara serta rumah sakit. ”Ini harus disampaikan secara beraturan dan tugas saya hanya menyampaikan jangan sampai salah,” jelasnya.Dengan begitu lanjutnya dapat meminimalisir Ex-Officio melakukan improvisasi. ”Karena bagaimana pun Batam ini adalah selling point ekonomi,” ujarnya.

Selain itu terkait masalah lahan juga harus dijelaskan secara detail kepada ExOfficio. Pengelolaan lahan, kata Edy, dilakukan BP Batam berdasarkan UndangUndang.”Nanti dijelaskan bagaimana prosedurnya, kriterianya dan peraturannya, jangan sampai nanti Ex-Officio berimprovisasi,” paparnya.

Tugas kedua lanjutnya menjelaskan kepada Ex-Officio BP Batam adalah Badan Layanan Umum dan hal itu menyangkut tanggung jawab UU keuangan negara.

“Artinya harus transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik.Karena kalau tidak, akan menjadi masalah,” katanya.

Kata Edy, tugas ketiga adalah harus melaporkan mengenai perkembangan investasi, baik dari segi permasalahannya dan mencari solusi terkait hal tersebut.

Edy mengatakan dirinya

juga diminta untuk menyatukan proses bisnis dalam hal ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang PTSP lanjutnya ada dua yaitu DPM PTSP dan KPBPB PTSP. ”Secara kelambagaan Perpresnya itu memang ada dua, tapi secara bisnis itu disatukan dan sekarang secara fisik sudah ada gedungnya yang menjadi satu,” kata dia.

Terkait hal itu, Edy menyatakan sudah berkomunikasi dengan Wali Kota Batam dan Ketua DK meminta agar hal tersebut diseragamkan terlebih dahulu.Proses bisnis kata Edy sangat mudah yaitu dengan melakukan pelayanan berdasarkan tanggungjawab bukan kewenangan. ”Jadi sharing tanggung jawab dan tujuannya Batam ini adalah melayani investasi dan pelaku usaha, untuk berkontribusi untuk ketahanan nasional,” ujarnya.

PTSP lanjutnya memiliki empat model pelayanan diantaranya menyediakan layanan mandiri bagi pelaku usaha, masyarakat sehingga dapat melakukan pelayanan sendiri. Kedua pelayanan berbantuan yaitu ada petugas yang membimbing pelaku usaha atau masyarakat dalam hal melakukan pengurusan izin.

“Ketiga itu harus ada klinik berusaha misalnya ada kasus harus bisa diselesaikan di tempat dan keempat adalah konsultasi umum.(rm/ant).

CMYK

11

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

12

CMYK

13

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Malam Penutupan MTQ Desa Sawang Selatan Berlangsung Khidmad KUNDUR, RAKYAT MEDIA-Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Desa Sawang Selatan (Jumat malam 4/1 /2019) bertempat di Halaman Masjid Sabilul Muttaqim berlangsung khidmad. Acara yang dilaksanakan selama 4 Hari 5 Malam ini, ditutup secara resmi oleh Camat Kundur Barat Murnizam,MM. Dalam sambutannya, Kepala Desa Sawang Selatan mengatakan, sangat berterimakasih atas kehadiran paratamu undangan yang hadir. “Saya sangat berterimakasih atas kehadiran para tamu undangan khususnya bapak Camat Kundur Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun Abdul Hafid yang telah sudi hadir dimalam penutupan MTQ Desa Sawang Selatan� tutur Sukiran.

Sukiran menambahkan, saya juga sebagai Kepala desa sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dusun IV M.Rafi sebagai tuan rumah dalam MTQ Desa Sawang Selatan, yang telah bekerja keras dalam membatu pelaksanaan MTQ ini.

Dan saya juga tidak lupa berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat Desa Sawang Selatan,mulai dari Sekdes, Kasi, Kaur dan Staf Desa, dan juga seluruh Masyarakat Desa Sawang Selatan yang turut membantu ter-

laksananya MTQ Desa ini, tutur Sukiran dalam sambutannya.

Sebagai Juara Umum Dalam Penutupan MTQ Desa Sawang Selatan, diraih oleh Dusun IV Dabit Sidomulyo dengan jumlah nilai 51 Poin, Juara 2 Dusun II KM 14 jumlah nilai 44 Poin, Juara 3 Dusun III Batu Tumbang jumlah nilai 41 Poin dan juara 4 Dusun I Mengku sejumlah nilai 26 Poin.

Untuk kategori Lagu Qasidah, Regu terbaik 1 utusan dari Permata Desa Sawang Selatan jumlah nilai 646, Regu terbaik 2 Dusun II KM.14 jumlah nilai 616 dan Regu terbaik 3 Dusun IV Dabit Sidomulyo. Kategori Rebana, Reguter baik 1 Dusun IV Dabit Sidomulyo jumlah nilai 800, Regu terbaik 2 Dusun I Mengku sejumlah nilai 787 dan untuk pemenang Bazar, terbaik 1 Dusun IV Dabit Sidomulyo jumlah nilai 247, terbaik 2 Dusun III Batu Tumbang jumlah nilai 242 dan terbaik 3 Dusun II KM.14 jumlah nilai 229.

Acara malam penutupan MTQ Desa Sawang Selatan dihadiri , Anggota DPRD Kabupaten Karimun Abdul Hafid, Camat Kundu Barat Murnizam,MM, KUA Kecamatan Ungar, Lurah Sawang, Kepala Desa se- Kecamatan Kundur Barat,Tokoh Agama, Tokoh adat dan para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. (rm/panggabean)

KARIMUN-LINGGA

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun

BUPATI Karimun Aunur Rafiq

BUPATI KARIMUN SERAHKAN 213 PELAMAR CPNS LULUS SKD DAN SKB

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 213 pelamar dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari 227 formasi yang tersedia sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) di lingkungan Pemkab Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq usai apel upacara bendera di halaman Kantor Bupati Karimun, Senin (7/1/ 2019) pagi mengatakan, sekitar 65 persen dari 213 pelamar yang lulus SKD dan SKB tersebut merupakan putra-putri Karimun. Sedangkan, 10 persen dari Batam, 9 persen Tanjungpinang dan sisanya dari daerah lain.

Awalnya, Bupati Rafiq sempat khawatir, dari jumlah 213 pelamar yang lulus itu berasal dari daerah lain. Namun, setelah di cek hasil pengumuman baru diketahui ternyata lebih banyak putra-putri Karimun. Dia bersyukur ternyata anak-anak Karimun masih mampu bersaing dengan daerah lain.

“Terung terang, awalnya saya sempat khawatir juga, dari jumlah yang lulus itu bukanlah anak-anak Karimun.

Namun, setelah kita lihat hasil pengumuman itu. Alhamdulillah, pelamar yang lulus itu lebih didominasi oleh anak-anak Karimun. Ini menunjukkan kalau anak-anak kita mampu bersaing,” ujarnya.

Aunur Rafiq menyebut, pihaknya sudah mengumumkan hasil intergrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Minggu, 6 Januari 2019 malam. Setelah dikalkulasikan ternyata dari 213 pelamar dinyatakan lulus itu sebanyak 65 persen merupakan anak-anak Karimun.

Kata Rafiq, Pemkab Karimun mendapatkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 227 formasi. Dari jumlah itu, hanya 213 yang berhasil dinyatakan lulus.Sementara, 14 formasi lagi dinyatakan kosong.Sebabnya, dua formasi tidak ada pelamar dan 12 lagi tidak melewati pasing grade P1 dan P2.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Karimun (BKPSDM) Kabupaten Karimun, Sudarmadi menjelaskan, dari 14 formasi yang kosong atau pelamar yang tidak lulus tersebut diantaranya terdiri dari formasi guru dan tenaga medis.

“Memang ada 14 formasi yang tidak terisi. Kekosongan itu terjadi pada formasi guru dengan jumlah 8 posisi dan formasi tenaga medis sebanyak 6 orang.Untuk formasi tenaga pengajar itu paling banyak tidak terisi di Kecamatan Moro, jumlah sebanyak 5 sekolah,” ungkap Sudarmadi.

Dijelaskan, bagi 213 yang dinyatakan lulus dalam integritas SKD dan SKB itu, diminta untuk datang ke Gedung Nilam Sari Pemkab Karimun untuk diberikan pengarahan pemberkasan pengajuan NIP sebagai PNS. Setelah itu, mereka akan diberi tenggat waktu selama 15 hari untuk melengkapi berkas. (rm/jim).

MakanBersamadi MukaLimusSawang KUNDUR, RAKYAT MEDIADalam kunjungannya keacara Pesta Pantai Rakyat ( 1/1/2019 ) di Pantai Mukalimus Sawang, Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun,M.Si menyempatkan diri makan siang di Gerai Makan Mak Nor Muka Limus, Kelurahan Sawang ,Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.

Dalam acara makan siang, Gubernur Kepri didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri M.Dali dan beserta Rombongan dari Provinsi Kepri. Hadir juga diacara makan siang, H.M.Taufik,SH Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Sataria Calon Anggota DPRD Kabupaten Karimun Dapil 3 Kundur dari Partai PKS dan beberapa Tokoh Masyarakat.

Saat diconfirmasi Wartwan Rakyat Media, apa kesan dan pesan makan siang di Muka Limus.

Gubernur Mengatakan, “ Kesannya makan disini, makanannya Enak dan bumbunya asli Kampung betul,lebih enak makan dikedai kampung seperti ini,daripada makan di Restoran Mewah” tuturnya.

Nurdin Basirun menambahkan,

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun Makan Bersama Di Muka Limus Sawang

pesan saya kepada kawan Rombongan, marilah kita mengembangkan kedai-kedai kecil yang ada dikampung.” Kalau pergi kunjungan kemana-mana kita carilah kedai-kedai makan kampong, jangan kita selalu terbiasa makan di Restoran mewah” pesan Gubernur Kepri.

Pemilik Gerai Makan Mak Nor

ibu Yusnani, kepada Wartawan Rakyat Media mengatakan sangat senang dan bahagia, karena bapak Gubernur H. Nurdin Basirun beserta Rombongan menyempatkan diri Makan siang di kedai Makannya.

“Saya senang sekali pak,atas kedatangan bapak Gubernur di

Korban Bencana Karimun Raih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 Alam Dapat Bantuan KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Kabupaten Karimun meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (19/12) di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.

159 dari 509 Kabupaten / Kota Se Indonesia ,Kabupaten Karimun salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq,M.Si, yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) Republik Indonesia,Yohana Susana Yembise.

Hal ini, dikatakan lang-

sung oleh Kabag Humas Kabupaten Karimun, Didi Irawan,SE kepada Wartawan Rakyat Media (Senin 7/ 1/2019) saat dikonfirmasi melalui HP selulernya.

Ikut mendampingi Bupati menerima penghargaan diantaranya, Sekda Karimun, HM Firmansyah, Kadis PP dan PA, Chaironi, Kadisdagkop, M Yosli, Kabag Umum, Basori dan juga Kabag Humas, Didi Irawan,SE. Sebelum Kabupaten Karimun meraih penghargaan tersebut, dari Kementerian PP dan PA bersama tim independen telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten serta Kota.

Berdasarkan hasil evalu-

asi, Kabupaten Karimun memenuhi indikatornya dan berhasil meraih penghargaan APE tahun 2018.

Untuk diketahui, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).

Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (rm/gabe).

Bupati Karimun Resmikan Gedung Baru SD 017 Kecamatan Kundur

NGADINO (Duduk) Kepala Desa terpilih

NGADINO DIPERCAYA MENJABAT KEPALA DESA TELUK RADANG 2 PERIODE KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Selasa (8/1/2019), bertempat di Gedung Serba Guna Desa Teluk Radang, acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Desa Teluk Radang,dari Pejabat Sementara (PjS) Suratman, kepada Kepala Desa terpilih, Ngadino, berjalan dengan seksama.

Dalam Sambutannya Ngadino mengatakan, “Saya sangat berterimakasih kepada Masyarakat Desa Teluk Radang, atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada saya, untuk memimpin kembali Desa Teluk Radang periode ke 2” Dan saya tidak lupa juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Suratman, yang telah memimpin dengan baik Desa Teluk Radang ini, selama saya tinggalkan dan terpilih lagi, tutur Ngadino.

Ngadino menambahkan, saya selaku Kepala Desa berharap agar bersama-sama kita membangun Desa Teluk Radang ini.

“Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk terus memajukan Desa, dengan kerjasama dari semua bidang yang bisa kita kembangkan bersama masyarakat Desa Teluk Radang” tutup Ngadino, dalam sambutannya.

Dalam acara Sertijab tampak hadir , Kasi PMD Kecamatan Kundur Utara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, beserta Masyarakat Desa Teluk Radang. (rm/gabe)

kedai kami ini, saya sebenarnya merasa malu , kedai saya sekecil ini bapak Gubernur mau duduk makan siang disini” mudah-mudahan dengan kedatangan bapak Gubernur di kedai kami, semakin bertambah rezeki di Tahun 2019 ini,tutur ibu Yusnani kepada Wartawan Rakyat MediA.(rm/gabe)

KUNDUR, RAKYAT MEDIABupati Kabupaten Karimun beserta rombongan dari Karimun mengahadiri acara Peresmian Gedung baru SD 017 Kundur, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, (Rabu/9/1/2019).

Kehadiran Bupati Karimun H. Aunur Rafiq,M.Si sekaligus meresmikan Gedung Baru SD 017 Kundur, yang dibangun melalui sumber Dana APBN Tahun 2018, dengan total anggaran Rp.1.494,192,000,- dan APBD Kabupaten Karimun, Rp.80.000,000,Saat dikonfirmasi, Bupati mengatakan, bahwa anggaran untuk pembangunan Gedung Sekolah bersumber dari APBN dan untuk pembangunan Pagar Sekolah bersumber dari APBD Kabupaten Karimun Tahun 2018.

“Pembabangunan gedung ini, merehab atau merenova-

si, 1,5 Milyar anggarannya bersumber dari APBN dan dari APBD 80 Juta untuk pembangunan pagar “ tutur Bupati.

Rafiq menambahkan, yang dibangun ruang kelasnya diatas ada 4, dibawah ada 4 kelas didepan ada 1 kelas, kemudian dibelakang ada Ruang Pustaka, Majelis Guru, Kantin Sehat. Ketersediaan untuk sanitasinya juga dibangun, kemudian WC 6, 2 WC Siswa, 4 WC Guru. “Karna sekolah ini akan kita promosikan menjadi Sekolah Sehat untuk penilaian 2019 dan akan ditetapkan Tahun 2020” tutur Rafiq kepada Wartawan Rakyat Media.

Ditambahkan Bupati lagi, saya berharap kepada pihak Sekolah sebagai pengelola.

“Jaga dan rawatlah Gedung ini dengan baik,karna bangunan ini sudah sangat bagus ,tinggal menata lagi untuk keindahannya”

Kepala Sekolah SD 017 Kundur Sarwik Utami, MPd juga mengatakan, sangat-sangat berterimakasih atas bantuan Gedung baru Sekolah yang dia pimpim. “Saya selaku Kepala sekolah disini, sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya, atas bantuan dana dari APBN maupun APBD untk pembangunan sekolah ini , sehingga Gedung sekolah ini sudah sangat bagus”, ujarnya Saya juga tidak lupa berterimakasih kepada bapak Bupati Karimun H.Aunur Rafiq, bapak Bakry Hasym,selaku Kepala dinas Pendididikan Kabupaten Karimun yang telah sudi hadir meresmikan Gedung Baru SD 017 ini, dan juga Rombongan dari Kabupaten Karimun dan yang saya tak bisa sebutkan satu persatu yang hadir dalam acara ini, tuturnya Sarwik saat dikonfirmasi. (rm/gabe)

Dari Pemkab Lingga

LINGGA, RAKYAT MEDIAPemkab Lingga melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare. Bentuk kepedulian tersebut mendapatkan apresiasi dari pihak Kecamatan Katang Bidare.

“Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lingga yang dimotori oleh Bupati Lingga, H Alias Wello atas bantuan yang diberikan kepada warga kami di Desa Mensanak Dusun I yang kemarin mendapat musibah angin puting beliung beberapa waktu lalu,” kata Sekretaris Camat (Sekcam) Katang Bidare, Ardiyansyah, belum lama ini.

Ada pun bantuan yang disampaikan kepada korban sesuai dengan SK Bupati Lingga, nomor 462/KPTS/XI/2018 tertanggal 16 November lalu. Bentuk bantuan itu, juga sudah dilakukan verifikasi di Dinas PUPR-PKP dengan dasar proposal yang masuk sebelumnya.

Penerima bantuan itu yakni, Uyub dengan total bantuan Rp10.658.000 dan Yusnan dengan bantuan Rp3.681.000.

Keduanya merupakan warga Dusun I, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare.

Ardiyansyah yang mewakili Camat Katang Bidare mengatakan, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat, dan di-

manfaatkan sebaik-baik mungkin para korban. Atas nama Camat katang bidare saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lingga atas kepeduliannya terhadap masyarakat kami.

Namun atas semua musibah yang dilalui, mengingat wilayah Katang Bidare sangat rentan dengan bencana alam baik angin ribut dan gelombang tinggi, pihak kecamatan sedang memikirkan upaya bagaimana meminimalisir adanya korban selanjutnya.

Selain itu, penegasannya bukan hanya ini program bantuan bencana, yang telah dibantu dan dilakukan pihak kecamatan. Sebelumnya bantuan juga sudah diterima korban musibah alam, baik di Desa Benan, Mensanak mau pun Pulau Medang.

“Ada anggaran lain, anggaran lain dan dalam bentuk barang. Bantuan itu lebih dulu diterima beberapa korban pasca terjadi bencana,” kata dia.

Pihak Kecamatan juga memberikan apresiasi kepada gerak cepat BPBD Lingga yang siap sedia dirangkul bila mendengar adanya masyarakat terkena musibah. “Kami apresiasi sebaik mungkin menjalankan program cepat tanggap melaksanakan program Bapak Bupati,” lanjut Ardiansyah. (rm/hk)

BUPATI KARIMUN RESMIKAN PASAR UKM KUNDUR BARAT

BUPATI Karimun H.Aunur Rafiq,S.Sos,MSi

KUNDUR, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun H.Aunur Rafiq,S.Sos,MSi, Selasa (4/12/2018) meresmikan pasar UKM kecamatan Kundur Barat, yang terletak di sebelah Jembatan Sungai Kelurahan Sawang. Pasar yang dibangun menggunakan dana APBN 2018, melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) dari Kementrian PUPR dengan anggaran sebesar 600 jt rupiah.

Dalam sambutannya bupati menyampaikan terimakasih kepada masyarakat kundur barat atas partisipas-

inya dalam membantu terlaksananya pembangunan pasar UKM. Bupati juga meminta kepada ketua BKAD Kundur barat M. Nur Almsyah supaya diadakan acara tahunan kelompok, agar kita biasa melihat perkembangan kelompok perekonomian BKAD disini.

“Kalau di kecamatan Tebing saya selalu diundang kalau BKAD disana mengadakan syukuran” jadi untuk mempererat silaturahmi tolong diadakan pertemuan tahunan kelompok, tutur Bupati.

Bupati menambahkan, saya juga meminta kepada

masyarkat yang mengelola Gedung ini, agar benar-benar merawat dan menjaga gedung ini.Supaya kedepannya nampak perkembangan ekonomi UKM di kundur barat ini. Kalau untuk pembagiannya nanti biar pihak kecamatan yang mengaturnya. Untuk pembagian gedung pasar ini kemungkinan dibagi sesuai desa dan kelurahan di kundur barat , karna saya lihat ada lima ruangan yang sudah disediakan, tutur Aunur Rafiq dalam sambutannya dan sekaligus membuka secara resmi pasar UKM Kecamatan Kundur Barat.(rm/Gabe )

CMYK

15

BINTAN-TANJUNGPINANG

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

ASN Pemko Tanjungpinang Terlibat Korupsi di tunda Pemecatannya TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang oleh Walikota Tanjungpinang ditunda dikarenakan para ASN yang terlibat korupsi telah mengajukan proses banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saat ini, mereka para ASN yang terlibat korupsi dan terancam diberhentikan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka dari itu proses hukumya harus di hormati oleh pemerintah daerah,” ujar Syahrul di Tanjungpinang, Jum’at (11/1/2019).

Lanjut Syahrul, tim pengacara memberikan surat resmi kepada Kepala Daerah untuk menunda penandatanganan pemberhentian tidak dengan hormat itu.

Karena masih dalam proses banding di MK. Sebenarnya, kata Syahrul pemberhentian tersebut sudah harus dilakukan pada 31 Desember 2018 lalu.

“Namun karena ada surat resmi dari pengacara para ASN yang tersandung itu ke kepala daerah untuk menunda itu. Kita dapat surat itu, dan sampai sekarang kita masih menunggu. Kalau nanti ada komando atau intruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera, maka saya akan segera menandatangani SK pemberhentian itu,” ujar Syahrul.

Dikatakan Syahrul, di Pemko Tanjungpinang masih 10 ASN yang bakal diberhentinkan tersebut. Dan nanti tidak dilakukan acara pemecatan.Karena perintah

WALIKOTA Tanjungpinang Syahrul tunda pemecatan 10 PNS pemko Tanjungpinang, tunggu intruksi Kemendagri.

pemerintah pusat hanya meminta menandatangani SK pemberhentian dengan nama-nama ASN yang terbukti korupsi tersebut. Kemudian SK tersebut dikirim ke Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN. “Kita hanya diminta untuk mengirimkan nama-nama ASN tersebut ke pemerintah pusat.Nanti pemerintah pusat yang mengeksekusi dengan mengeluarkan SK pemberhentian tersebut,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tersebut sebagai temuan kerugian negara. Oleh sebab itulah, gaji mereka tidak dibayarkan hingga keputusan MK keluar.Karena ada batas waktu memberhentikan mereka sampai 31 Desember 2018 sejak SKB 3 Menteri ditandatangani. Maka sejak 1 Januari distop dulu sementara pembayaran seluruh hak-haknya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan seharusnya sudah dihentikan pemberian gaji kepada ASN mantan narapidana yang terlibat kasus korupsi terhitung 1 Januari 2019 ini.

Langkah tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan koruptor.Batas akhir untuk harus sudah ditandatangani SK terkait nasib para oknum ASN tersebut, pada 31 Desember 2018.”Kalau mengacu kepada SKB 3 Menteri itu terakhirnya, ya 31 Desember 2018 kemarin.Sudah diberlakukan,” ungkap Tengku.

Selain itu, Tengku juga menyarankan mempertanyakan langsung ke OPD dimana ASN mantan Korupsi tersebut berdinas.Apakah sudah dihentikan penerimaan gajinya.”Kalau lebih pastinya coba tanyakan ke OPD nya masing-masing.

Saya lupa, tidak ingat di OPD mana saja,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu arahan dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat atau pemecatan yang terbukti korupsi atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Petunjuk teknis dan arahan tersebut masih menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara,” pungkasnya. (rm/hk)

Bangun Infrastruktur, Nurdin: Dorong Sektor Lain Bergerak Cepat KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan pemerintah terus membangun infrastruktur untuk mendorong sektor lainnya dapat bergerak lebih cepat.

Dengan merealisasikan infrastruktur ini, ke depan sektor pariwisata, akses transportasi barang, ikut tergerak lebih baik. ”Mobilisasi logistik lancar dan murah dapat berjalan dengan ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan yang baik,” kata Nurdin di sela-sela blusukannya di sejumlah fasilitas di Pulau Moro, Selasa, 8 Januari 2019.

Misalnya di Desa Pauh, Nurdin meninjau Jembatan dan Jalan.Sekitar 4 Km perjalanan dari Ibu Kota Kecamatan dengan melewati jalan dan jembatan.”Semoga dengan pambangunan ini menjadikan akses masyarakat lebih maksimal dalam peningkatan taraf ekonomi,” kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin meninjau lapangan Bola Kaki Desa Pauh. Soalnya, Februari mendatang akan melaksanakan turnamen. Pemerintah, tambah Nurdin, mendukung kegiatan masyarakat.

Nurdin mengajak masyarakat bersama dan bahu

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun

membahu untuk kesuksesan pembangunan di Kepri. Dengan kekompakan, kebersamaan, Kepri akan semakin baik dan semakin maju. “Mari memajukan Kepri dengan kekompakan kita, agar masyarakat jaya dan sejahtera dimasa depan,” ujar Nurdin.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga meninjau Puskesmas.

Nurdin tampak menyempatkan menjenguk pasien yang sakit karna terbakar dan pasien demam tinggi. Sambil berinteraksi bersama pasien dan juga keluarga pasien yang menunggu maupun yang menjenguk. ”Semoga cepat sembuh dan cepat balek lagi ke rumahnya masing-masing,”

ucap Nurdin.

Saat melihat pembangunan puskesmas masih banyak dengan bangunan lama dari pada bangun baru.Yang mana bangun tersebut Nurdin masih ingat dan banyak kenangan-kenangan di puskesmas tersebut.

Nurdin pun melakukan tanya jawab bersama Kepala Puskesmas tentang kendala terkait pelayanan yang menjadi proses di puskesmas tersebut. “Dokter gimana pelayan BPJS masyarakat kita? Semoga tak ada yang dipermasalahkan ya, karena kita utamakan masyarakat dengan pelayanan perbaik,” ucap Nurdin.(rm/ril humas)

Wakil Presiden Yusuf Kalla menyerahkan piala Adipura

Pemkab Lingga Kembali Raih Piala Adipura 2018 LINGGA, RAKYAT MEDIASetelah pada tahun 2017 yang lalu Kabupaten Lingga berhasil mendapatkan sertifikat Adipura kategori kota kecil, pada tahun 2018 ini Kabupaten Lingga berhasil meraih piala Adipura kategori kota kecil. ”Ini merupakan raihan yang membanggakan, karena usaha masyarakat Kabupaten Lingga membuahkan hasil, kalau dulu kita dapat sertifikat tahun ini meningkat kita dapat pialanya,” kata Bupati Lingga Alias Wello, kepada Antara, Senin.

Apa yang telah diraih oleh Kabupaten Lingga dengan mulai merintis dari sertifikat Adipura, dan kini berhasil mendapat piala Adipura tentulah tidak mudah. Upaya dan kerja keras semua pihak, mulai dari OPD terkait Dinas Lingkungan Hidup, serta didukung oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, atau dinas-dinas lainnya serta masyarakat dan seluruh stakehold-

er yang ada di Kabupaten Lingga akhirnya membuahkan hasil.

Kedepan menurutnya Adipura ini bukan menjadi akhir dari prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Lingga, prestasi piala Adipura ini harus dapat dipertahankan dan itu semua membutuhkan kerjasama semua pihak.Piala Adipura merupakan pencapaian paling bergengsi selama tiga tahun Awe-Nizar menjabat, bahkan ada kabupaten/kota yang telah puluhan tahun berdiri belum mampu mendapat piala yang cukup bergengsi bagi daerah di bidang Lingkungan Hidup.”Ini adalah tantangan kedepan, dan ucapan terima kasih kepada semua masyarakat pantas kami haturkan karena telah memberikan dukungan untuk pencapaian ini,” sebutnya.

Dihubungi terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Siswadi mengatakan, selain berhasil menyabet prestasi piala

Adipura pada tahun 2018 kemarin, dua sekolah di Kabupaten Lingga juga berhasil meraih piala Adiwiyata sebagai sekolah yang bersih dan cinta lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Republik Indonesia.”Kita juga pada Desember kemarin, menerima penghargaan Adiwiyata yaitu SMA Negeri 2 Singkep, dan SMK Negeri Singkep,” ujarnya.

Piala Adiwiyata diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Lingga Alias Wello di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati Lingga juga didampingi beberapa pihak diantaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga yang juga mantan Kepala DLH, serta beberapa pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Lingga. (rm/taufik)

Wagub Serius Hubungkan Pinang-Johor via Roro JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Provinsi kepri H. Isdianto.S.Sos.MM, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Kunjungan Wakil Gubernur ini untuk membahas perihal transportasi darat dan laut di wilayah Provinsi Kepri.

Terutama terkait rencana pengadaan kapal roll on roll (Roro) untuk menghubungkan Tanjungpinang ke Johor Baru dan Sebaliknya.

Isdianto bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat ( BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau S.Ajie Panatagama,A.TD,MT, Kepala Seksi Pengelolaan Perairan diluar Pelabuhan Dishub Kepri Dwi Cahyo k. S.Sos, MSi, turut serta ketua Organda Kepri Syaiful, SE. Hal ini penting mengingat Kepri adalah wilayah Kepulauan yang jarak tempuh dari pulau satu ke pulau lainnya sangat berjauhan, serta membutuhkan

WAKIL Gubernur Provinsi kepri H. Isdianto.S.Sos.MM.

banyak transportasi laut berupa kapal penumpang maupun kapal barang.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur dan rombongan disambut oleh Dirjend perhubungan Darat Drs. Budi Setiyadi.Yang mana Isdianto menjelaskan bahwa wilayah Kepri sangat luas dan terdapat banyak pulau di dominasi oleh luasnya lautan seperti Pulau Natuna, Anambas, Lingga, Bintan, Karimun dan Batam.

Setiap daerah di Kepri pun-

ya potensi alam yang luar biasa seperti bidang perikanan, pariwisata hingga pertanian. Tetapi para petani di pulau-pulau memiliki masalah saat akan mengangkut hasil tangkapan dan perkebunan tersebut dikarenakan minimnya transportasi laut.

“Konektivitas merupakan hal utama yang kita perhatikan di Kepri, terutama masalah transportasi.Baik jalan, pelabuhan, bandara dan sebagainya. Konektivitas adalah untuk meningkatkan arus

barang, orang dan uang dari satu tempat ke tempat lain.

Dan ini harus kita gesa terus demi kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Isdianto.

Dirjen perhubungan Darat, Drs.Budi Setiyadi,SH,Msi tampak menyambut positif kunjungan Wagub Mepri dan rombongan ini terkait upaya meningkatkan jalur transportasi di Kepri. Bahkan sampai akan menghubungkan Tanjungpinang-Johor Baru dengan menggunakan kapal roro.

Budi juga berjanji akan segera mengevaluasi apa yang menjadi recana Pemprov Kepri ini.”Mudah-mudahan pada anggaran 2020 nanti kita bisa membantu menambah armada laut di Kepri,” ucapnya.

Budi juga mengatakan jika tidak ada halangan dalam waktu dekat akan membalas kunjungan Wagub Kepri dan akan berkunjung ke Kepri, guna melihat lebih dekat dan jelas tentang kebutuhan transportasi laut di Kepri. (rm/ril humas).

KRI Cut Nyak Dien Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Cut Nyak Dien 375 menangkap satu unit kapal ikan asal Vietnam yang memasuki Perairan Indonesia dan mengambil ikan secara illegal.

Penangkapan tersebut dilakukan pada Jumat (11/1/2019) kemarin di posisi 04’33’286' U – 105°37’886" T sekitar pukul 07.00 Wib dengan jumlah awak kapal sebanyak 15 orang.

KOMANDAN KRI Cut Nyak Dien 375, Letkol Laut (P) Amin Wibowo

“Awalnya kita mendapat kontak dari Lanal Tarempa terkait posisi kapal ikan asing yang memasuki Perairan Indonesia sekitar 20 mil dari wilayah perbatasan. Ternyata informasi itu benar, bahwa ada 4 unit kapal ikan asing yang sedang beroperasi,” kata Komandan KRI Cut Nyak Dien 375, Letkol Laut (P) Amin Wibowo, Sabtu (12/1/ 2019) usai berhasil menyeret kapal ikan asing tersebut ke Pelabuhan Tarempa.

Amin menceritakan, sekitar pukul 05:00 Wib ada 4 unit

kapal ikan asing sudah terdeteksi pada radar KRI.Ketika dilakukan pengejaran, 4 unit kapal tersebut menyebar dan berusaha melarikan diri. Bahkan, KRI juga sempat melepaskan tembakan peringatan agar kapal ikan asing tersebut menyerahkan diri.

“Modus yang kita temui di lapangan, kapal ikan asing ini beroperasi dengan bergandengan. Ketika melihat petugas, mereka menyebar.Kami pun mengejar kapal yang paling dekat dijangkau dengan kece-

patan penuh.Yang ketangkap kapal ikan KG 1916 TS yang didalamnya terdapat ikan campur sekitar 4 ton,” urainya.

Amin juga berharap, agar sinergitas lintas stake holder tetap terjaga demi terwujudnya kedaulatan dan penegakan hukum yuridiksi Nasional Indonesia.

“Kami ucapkan terimakasih atas kerjasama masyarakat dan Lanal Tarempa atas informasi yang akurat.Kami yakin, kalau koordinasi ini selalu dijalin, maka ada efek jera bagi nelayan asing.Dan hasil kekayaan alam kita juga benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Sementara, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Tarempa, Letkol Laut (P)

Nur Rochmad Ibrahim mengakui, hasil tangkapan KRI Cut Nyak Dien 375 merupakan tangkapan perdana di tahun 2019. Dan keberhasilan penangkapan tersebut merupakan wujud hasil kerjasama yang baik antara stake holders masyarakat di Anambas dengan TNI AL. “Hari ini telah kita saksikan kembali wujud nyata keseriusan unsur-unsur TNI AL dalam merespon setiap informasi khususnya dari masyarakat nelayan Anambas. Informasi itu tidak akan putis, tetapi langsung di tindaklunjuti. Mudahmudahan sinergitas ini memberikan efek jera terhadap kapal-kapal asing yang berusaha memanfaatkan kekayaan alam laut Indonesia secara illegal,” tuturnya.

Nur Rochmad juga berharap agar masyarakat tidak segan memberikan informasi penting tentang adanya pelanggaran tindak pidana di laut kepada unsur-unsur TNI AL di Lanal maupun KRI yang sedang beroperasi di laut.

“Sekecil apa pun informasi tersebut, pasti akan kami respon ,” katanya Kapal ikan asing tersebut diduga melanggar pasal Pasal 92 Jo.Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) Jo.Pasal 27 ayat (2), Pasal 85 Jo.Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan telah diserahkan kepada Lanal Tarempa guna penyidikan lebih lanjut.(rm/bty)

RAKYAT MEDIA Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 16 - 24 Januari 2019, MINGGU II

16

BC Batam Daftarkan Wartawan Abal-Abal Liput Kunjungan Menteri BATUAMPAR, RAKYAT MEDIA-Sejumlah wartawan di Kota Batam kecewa dengan sikap petugas Bea Cukai Batam yang bertindak sebagai panitia dalam kunjungan kerja 7 pejabat tinggi ke Batam, Selasa (15/1/2019). Pasalnya, wartawan yang benar -benar resmi dan memiliki indentitas kartu kompetensi tidak diperbolehkan masuk ke lokasi meliput acara tersebut.

“Anda dari wartawan mana tanya petugas bernama Risky, setelah kami perlihatkan indentitas kartu kompetensi, Rizky mengatakan tak bisa lagi, sudah cukup, kami hanya daftarkan 50 orang wartawan, 50 orang itu sudah kami ajukan kepusat nanti anggaran tidak cukup,”kata Muhammad Ikhsan wartawan Koran Rakyat Media.

Padahal lanjut Ikhsan, mereka sudah melaporkan diri kepada petugas BC bernama Selamat, yang juga sebagai panitia di kantor Bea Cukai dan mereka diarahkan untuk langsung ke tempat acara. Namun petugas BC bernama Rizky, yang berpostor tinggi tetap saja mencegat ketiga wartawan tersebut tidak boleh masuk, dengan alasan perintah pimpinan,” kata Muhammad Ikhsan.

Muhammad Ikhsanmenambahkan, ketika mereka pertanyakan larangan tersebut, petugas BC yang terkesan arogan ini berkalikali mengatakan hanya menjalankan perintah pimpinan, kan sudah banyak teman bapak didalam mint saja informasi sama mereka ,tutur Ikhsan menirukan ucapan

KANTOR Bea Cukai Batu Ampar

Risky “Kami hanya menjalankan tugas peliputan apalagi yang datang adalah Menteri Keuangan, kunjungan Menteri Keuangan merupakan momentum untuk mengkonfirmasikan sejumlah permasalahan. Ini sama saja menghalangi kebebasan pers, apalagi yang datang adalah pejabat publik dan lokasi kunjungan juga milik publik. Sebagai penyampaiin formasi publik, kami berkewajiban untuk melakukan tugas peliputan,” ungkapnya.

Sementara Rudi Effendi mengaku kecewa dengan sikap petugas Bea Cukai. Padahal mereka sudah lebih dulu melaporkan diri untuk meliput kunjungan MenteriKeuangan, dan Kapolri. “Kami sebagai wartawan resmi sangat kecewa, sementara dari 50 orang wartawan yang di daftarkan Bea Cukai untuk meliput kunjungan menteri tersebut, banyak wartawan abal-abal, medianya tidak

jelas belum terverifikasi dan tidak kompoten, sementara kami yang memiliki indentitas resmi tidak diterima,” ucap Rudi kesal.

Ketiga wartawan yang ditolak masuk oleh petugas Bea Cukai masing-masing Rudi Effendi dari media online www.rakyatmediapers.co.id, Muhammad Ikhsan dari Koran Rakyat Media dan Renhar dari Surat Kabar Suara Mandiri Pos. Muhammad Ikhsan yang juga redaktur pelaksana Koran Rakyat Media mengaku heran dan kecewa dengan larangan tersebut.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam Susila Brata, yang coba dikonfirmasi Selasa (15/1/2019) melalui ponselnya terkait pelarangan peluputan kunjungan menteri dan kapolri di Batam, hingga berita ini dimuat belum ada memberikan jawaban. Demikian juga ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak dijawab. (rm/renhar).