EDISI 247

CMYK

Baca Hal 9

BPK RI Temukan Rp1,7 Miliar Penyelewengan APBD Bintan KORAN UMUM

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Terverifikasi

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

OPINI

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 247 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Miliaran Alokasi Dana Desa dan BansosTak Dapat Dipertanggungjawabkan:

PERLUNYA MENJAGA PERDAMAIAN DAN PERSATUAN DI TAHUN POLITIK Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi TAHUN politik di Indonesia telahdimulai dari Pilkada 2018 hingga Pileg dan Pilpres tahun 2019. Pada tahun 2019 ini masyarakat akan memberikan hak politiknya sebagai kedaulatan berdemokrasi memilih pemimpin di Negeri ini untuk lima tahun kedepan. Dalam politik tentu saja ada persaingan antara partai politik maupun calon pemimpin.

Tetapi, dalam tahun politik akan ada dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Dalam media sosial (Medsos) saat ini sudah banyak dibanjiri berbagai macam postingan tentang politik disertai komentar-komentar tajam dan pedas. Para peserta politik akan menyerang satu sama lain dan mencari kelemahan satu sama lain. Dalam politik hal tersebut lumrah terjadi, namun jika dilakukan secara tidak sehat bukan tidak mungkin akan terjadi disintegrasi bangsa bahkan perpecahan.

Memang tingkat literasidi Indonesia cukup rendah, karena rendahnya tingkat literasi di Indonesia itulah, menyebabkan berita bohong atau hoaks gampang disebar, apalagi masyarakat Indonesiakurang detail dan teliti dalam memahami informasi yang beredar. Jika masyarakat terus memercayai berita hoaks, masyarakat akan gampang diadu domba oleh pembuat berita hoaks.

Yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah adanya permasalahan Sara. Indonesia sebagai Negara yang besar.Agama yang lengkap, suku dan budaya yang beragam, dan tradisi yang beraneka. Namun, di tahun

Bersambung ke Hal 2

Ayu Ting Ting Posting Rasa Kangen

Dikomentari Sendiri... Apa kata Netizen JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pedangdut Ayu Ting Tingkembali jadi sorotan netizen. Kali ini karena unggahan di akun Instagram miliknya, @ayutingting92.Belum lama ini, pelantun tembang Sambalado itu mengunggah foto capture video call dengan ibundanya, Umi Kalsum, yang tengah berada di Tanah Suci untuk menjalankan umroh.

Pada keterangan foto itu, Ayu mengaku merasa kangen kepada sang ibu.

Yang jadi perhatian netizen, bukan Umi Kalsum yang membalas, melainkan akun Ayu sendiri.Sontak unggahan yang kemudian diunggah kembali oleh beberapa akun gosip langsung jadi bahan pembicaraan warganet. “ Mungkin adminnya lupa switch account,” tulis akun gosip @taante_reempong_officiaall, yang mengunggah tangkapan layar akun Instagram Ayu Tiing Ting.” Hhaha posting sendiri di komen sendiri,” komentar akun @rany.helena.

Bersambung ke Hal 2

BPK Soroti APBD Pemkab Anambas

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi “lahan empuk korupsi” pejabat di daerah. Contohnya, meski sudah cukup banyak Bupati dan Walikota maupun para pejabat di daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara gara korupsi uang APBD terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah terutama kegiatan proyek fisik. Namun tidak membuat ciut nyali para pejabat di daerah Bersambung ke Hal 2

GEDUNG Kantor Bupati Anambas yang belum bisa difungsikan

PLN Batam Upayakan Pemerataan Listri di Provinsi Kepri BATAM, RAKYAT MEDIAManajemen Bright PLN Batam terus berupaya melakukan pemerataan listrik di provinsi Kepuluan Riau (Kepri).Hal ini karena terlihat ada kesenjangan kelistrikan antara Batam dengan daerah lainnya di Kepri. Almarhum Gubernur Kepri, HM Sani kala itu sempat meminta kepada Bright PLN Batam untuk membantu memperkecil kesenjangan kelistrikan tersebut. Terutama agar listrik di Tanjungpinang tetap bisa terjaga.

Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura menyampaikan kepada wartawan sebagai langkah awal pihaknya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan kapasitas 6 MW di Kampung Tekojo, Ki-

jang Pulau Bintan. Pembangun ini beroperasi menggunana Compressed Natural Gas (CNG) yang diangkut lewat laut.

“Ini pertama kalinya di dunia CNG diangkut melalui laut. Brigth PLN Batam tak menemukan referensi apapun mengenai pengangkutan CNG melalui laut. Akhirnya kita learning by doing. Ternyata bisa jalan juga,” ujar Dadan baru-baru ini.

Setelah di Tokojo,

Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

Direktur PLN Batam Dadan Kurniadipura

5 WNI Bawa Uang Sekitar Rp7 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIAKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam menindak lima Warga Negara Indonesia (WNI) karena membawa uang dengan total sekitar Rp7 miliar. Kepala Bidang BKLI KPU BC Batam, Sumarna, di Batam, Kamis, mengatakan penindakan paling banyak terjadi pada Oktober 2018. ”Oktober itu ada tiga kali penindakan, yaitu tanggal 4 dan 19 dua kali,” katanya. Sumarna menambahkan penindakan lainnya dilakukan pada Januari dan Februari.

Dari data yang diberikannya, penindakan pertama dilakukan pada Januari atas nama Kam Tono di Pelabuhan Internasional Batam Centre.”Saat dilakukan pemeriksaan dia kedapatan membawa SGD53.154 atau setara dengan Rp538.131.096,” ujarnya.

Ia menuturkan, karena jumlah yang dibawa melebihi dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/ 2018, tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke dalam dan luar wilayah pabeanan In-

donesia, Kam Tono dikenakan sanksi berupa denda 10 persen dari nominal yang dibawanya.

Penindakan kedua dilakukan pada Februari di Pelabuhan Internasional Batam Centre atas nama Herri Suepriadi.Herri kata Sumarna diketahui membawa uang kertas asing yang jika di rupiahkan mencapai Rp293.390.000.”Dia (Herri) membawa mata uang pecahan 50 ringgit malaysia sebanyak 500 lembar dan pecahan 100 ringgit sebanyak 600 lembar,” paparnya.

Penindakan ketiga, keempat dan kelima dilakukan pada Oktober di Pelabuhan Internasional Batam Centre satu penindakan dan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay dua penindakan.Sumarna mengatakan, penindakan di Pelabuhan Internasional Batam Centre dilakukan pada 4 Oktober atas nama Wirna.”Dia (Wirna) diketahui membawa uang tunai pecahan Rp100 ribu dengan total Rp600 juta,” paparnya.

Bersambung ke Hal 2

Polair Polda Kepri

Ungkap Jaringan Penampung TKI Ilegal di Nongsa NONGSA, RAKYAT MEDIA-Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga di dampingi Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri Kombes Pol Benyamin Sapta dan Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri mengekposes pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, Senin (22/10/ 2018) di Pendopo Polda Kepri. Kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor :

LP/132/IX/2018/Ditpolair tanggal 19 Oktober 2018.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya aktifitas yang mencurigakan, Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib pada saat melakukan patoli rutin, ABK Kapal Patroli PoIisi Baladewa 8002 Ditpolair Baharkam Polri telah berhasil mengagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Indonesia illegal di sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa Perairan Nongsa Batam.

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia ile-

Mapolsek di Aceh Tamiang Dibakar Massa ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara, Aceh Tamiang, Aceh dirusak dan dibakar massa. Api merusak sebagian kantor kepolisian dan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Misbahul Munauwar membenarkan adanya insiden tersebut.

Dia mengatakan, penyerangan Mapolsek dipicu meninggal dunianya seorang tersangka narkoba jenis sabu-sabu.”Awalnya ada penangkapan tersangka sabu-sabu beserta barang buktinya pada Senin (22/10/2018) malam.Tersangka sempat menjalani pemeriksaan dan ikut olah tempat kejadian perkara,” kata Misbahul.

Namun, tersangka meninggal dunia Selasa (23/ 10/2018) pagi.Pihaknya juga belum bisa memastikan penyebab kematian tersangka narkoba tersebut.”Kami belum tahu detailnya bagaimana.

Bright PLN Batam kembali diminta memenuhi kebutuhan listrik di kawasan pemerintahan di pulau Dompak, dengan menggunakan sistem yang sama.

BC Batam Tindak

MAPOLSEK Bendahara Aceh Tamiang yang dibakar massa

gal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen yang sah.Petugas juga mendapati 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK, dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Buru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK yang ditemukan di sekitar hutan bakau tidak jauh dari TKP. Speed Boat akan digunakan untuk membawa ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal ke Negara Malaysia dimana jumlah Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut yaitu 11 (sebelas) orang laki laki dan 1 (satu) orang

Bersambung ke Hal 2

KABID Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga memberikan keterangan pers

Sandi Tak Mau Ada Yel-Yel Pendukung Saat Debat Kandidat JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku dirinya ingin memberi gagasan dan inovasi baru terkait debat antarkandidat Pilpres 2019 mendatang. ”Yang saya coba hadirkan adalah inovasi, selama ini debat itu kaya tanding bola.

Adu yel-yel antara pendukung. Saling teriak. Berisik. Ini justru memunculkan perpecahan di level bawah, padahal debat kan harusnya menyampaikan gagasan kita,” kata

Sandi ditemui di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

Sandi sendiri mengaku sangat dirugikan dengan format debat yang berlaku sebelumnya. Hal itu rasakan saat dirinya mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan.

Sandi mengaku dirinya bahkan tak bisa melihat pengukur waktu yang dipasang Bersambung ke Hal 2

CALON Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dikomentari Sendiri “ Bhahahahahaha ngakak ampun,” tulis akun @riautamips. “ Hahaha,haduuuh post sndri dikomen sndri,” timpal akun @ayufadila1.

Penampilan bebeda Ayu Ting Ting saat berada di dalam mobil yang ditumpanginya mendapat banyak pujian.Ibu satu anak itu tampil berbeda

dengan menutup kepalanya menggunakan hijab.

Tak seperti biasa, netizen yang biasanya menyerang Ayu dengan beragam komentar pedas kali ini seperti tiarap. Penampilan Ayu berhijab banjir pujian.Ayu terlihat mengenakan hijab bermotif dan baju berwarna putih.Dia berpose tersenyum ke arah kamera.”Suka bgt

5 WNI Sementara penindakan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay dilakukan pada Mulyadi dan Erik Setiawan. Keduanya sama-sama diketahui membawa pecahan Rp100 ribu dengan total Rp2,795 miliar”Mereka semuanya kita kenakan sanksi denda 10 persen dari jumlah nominal yang dibawa,” ujarnya.

Menurutnya penindakan kepada para WNI yang membawa uang rupiah diatas Rp100 juta wajib melapor ke

Bea Cukai sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002, yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembawaan uang rupiah yang keluar dan masuk wilayah pabean Indonesia.

Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/ PBI/2018 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke dalam dan luar wilayah pabeanan Indonesia, diatur sanksi kepada pihak yang membawa uang kertas asing

Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang Batam guna proses penyidikan lebih Ianjut.

Barang Bukti dan Tersangka, 1 (satu) unit Speedboat kayu tanpa nama wama kuning bermesin temple merk Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK, 1.Inisial U Bin H (67 Tahun) selaku nakhoda 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang mengangkut 12 (dua belas) orang Warga Negara Indonesia dari Teluk Nipah Telaga PunggurBatam ke sebuah rumah penampungan yang berada di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa, Perairan Nongsa Batam.

A (56 Tahun) selaku penjaga Pekerja Migran Indonesia illega| di Pu1au Seribu Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa, Perairan Nongsa Batam, M Als B (70 Tahun) selaku pemilik rumah penampungan sementara Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia yang berada di Teluk Nipah Telaga Punggur dan pemilik 1 (satu) unit Speed Boat berwama Biru bermesin tempel merk

Perlunya Menjaga politik saat ini hal-hal yang berbau sara, bertebaran di sosial media.

Tentu saja, isu permasalahan sara ini akan membuat potensi disintegrasi dan persatuan Indonesia pun semakin terkikis. Sebab tidak sepatutnya negara dengan kemajemukan dan berwarna harus rusak oleh permasalahan sara. Hal ini tentunya akan membuat Indonesia mengalami ketidaksehatan politik disebabkan pertikaian antar pendukung politik.

Tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar seharusnya kita sadar bahwa politik tidak boleh merusak perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang

baik, kita harus bertekad menjaga perdamaian dan persatuan walaupun di tahun politik.

Masyarakat harus teliti membaca atau menyimak berita, terutama tentang politik.

Ceklah kebenaran berita tersebut sebelum menyebarkannya. Bacalah berita dari sumber-sumber terpercaya dan bukan media yang menyebarkan berita tidak benar. Kemudian tetap menghargai perbedaan dan menghindari permasalahan sara. Sebagai negara yang besar dan beragam, masyarakatnya harus bisa menyadari walaupun kita berbeda suku namun tinggal di tanah air satu, yaitu Indonesia.

Meskipun pilihan dan demokrasi berbeda dalam politik, namun jangan menyinggung

Mapolsek di Setelah beberapa kemudian, datang masyarakat menyerang Kantor Polsek Bendahara, merusaknya serta membakar sepeda motor,” kata dia.

Akan tetapi, insiden tersebut cepat dicegah. Sejumlah pejabat dan personel Polres Aceh Tamiang langsung turun ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. ”Penyebabnya masyarakat tidak terima tersangka meninggal dunia. Namun, sampai kini belum ada masyarakat yang ditahan. Wakapolres Aceh Tamiang Komisaris Muhajir sudah berdialog dengan tokoh masyarakat setempat,” ungkap dia.

Misbahul menyebutkan, kondisi di lapangan pascainsiden sudah kondusif. Pimpinan Polda memberikan atensi dalam kasus ini serta menindak anggota jika ada kesalahan prosedur.

“Penyebabnya masyarakat tidak terima tersangka meninggal dunia.Namun, sampai kini belum ada masyarakat yang ditahan. Wakapolres Aceh Tamiang Komisaris Muhajir

melebihi nilai Rp1 miliar.Yaitu denda 10 persen dari total uang asing yang dibawa dan maksimal Rp300 juta.

Tidak hanya itu, badan berizin yang membawa uang kertas asing melebihi jumlah yang disetujui BI juga akan dikenakan denda 10 persen dari selisih uang yang dibawa dari yang disetujui.Kemudian juga dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin.(rm/ant)

Sambungan Hal. 1 Yamaha 3 X 200 PK.A B Bin A J (42 Tahun) selaku yang mengurus Pekerja Migran Indonesia illegal untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia, PS Als A (41 Tahun) selaku yang meminta uang keamanan dari Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi : “Pasal 81 “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Iima belas miliar rupiah)”.

Pasal 69 Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Pasal 86 huruf c “menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa S|P2Ml sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c”. Pasal 72 huruf c “menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI”.(rm/ril humas polda).

Sambungan Hal. 1 masalah sara. Hal itu karena tujuan politik yang mulia tentunya menginginkan pemimpin yang mampu menjawab permasalahan masyarakat dan menciptakan perdamaian dan persatuan antar masyarakat.

Jangan saling menjelekan atau menjatuhkan lawan politik dangancara yang tidak benar.

Berpolitiklah dengan santun dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga persatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu menciptakan demokrasi yang sehat tanpa ada perseteruan karena siapapun yang terpilih tentu tujuannya untuk kemajuan bangsa dan mensejahterakan masyarakat untuk lima kedepan.***

Sambungan Hal. 1 sudah berdialog dengan tokoh masyarakat setempat,” ungkap dia.

Misbahul menyebutkan, kondisi di lapangan pascainsiden sudah kondusif. Pimpinan Polda memberikan atensi dalam kasus ini serta menindak anggota jika ada kesalahan prosedur.

“Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar serta tidak mudah terprovokasi pihak tidak bertanggung jawab,” kata mantan Kapolres Lingga ini.

Perusakan dan pembakaran Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh oleh warga berbuntut panjang.

Kapolda Aceh Irjen Rio S Djambak mencopot Kapolsek Bendahara Ipda Iwan Wahyudi dari jabatannya.

“Kapolsek sudah dicopot Kapolda. Kapolseknya sedang dibawa ke Polres untuk melengkapi administrasinya,” ujarnya Misbahul menuturkan, kasus perusakan dan pembaka-

Sandi Tak karena terhalang pendukung paslon lain.

Tak hanya itu, teriakanteriakan nada menyindir dan mencibir atau teriakan dukungan yang kerap kali dilontarkan simpatisan pendukung yang hadir, menurut Sandi hal itu pun bukan membantu justru sebaliknya malah memperkeruh suasana dan membuat debat tidak fokus. ”Coba bayangkan nanti kalau Pak Jokowi ngomong, tepuk tangan. Pak Prabowo ngomong, tepuk tangan. Pak Ma’ruf ngomong, Allahuakbar. Saya yang ngomong, Oke Oce,” kata Sandi.

“Debat itu jadi merunc-

hijabnya @mimibayuh @themoon_hijab hihhhiiiiiii,” tulis Ayu Ting Ting, diakses sejumlah media online.

Pujian cantik mengalir ke penyanyi asal Depok ini. Bahkan beberapa netizen mendoakan agar Ayu segera berhijab. ”Mudah” n slma nya brhijab,” kata akun @hengky433.rmdrem) Sambungan Hal. 1

Ungkap Jaringan perempuan.Turut diamankan juga 2 (dua) orang di TKP dengan inisial U dan A yang diduga ke 2 (dua) orang tersebut berperan untuk mengurus kebutuhan ke 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebelum berangkat ke Negara Malaysia.

Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Speed Boat kayu tanpa nama berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK den 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Biru bermesin tempel merk Yamaha 3 X 200 PK berserta 12 (dua belas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia.Diamankan juga 2 (dua) orang pengurus dan dibawa menuju Pelabuhan Batu Ampar ke atas Kapal Patroli Polisi Baladewa 8002 Ditpolair Baharkam Polri guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana yang di maksud dalam rumusan pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 diserahkan kepada Penyidik Subditgakkum

Sambungan Hal. 1

ran itu dipicu adanya warga yang tewas saat ditangkap polisi. Warga tersebut merupakan tersangka kasus narkoba dan dilaporkan melakukan perlawanan kepada petugas saat dibawa untuk pengembangan.

Berdasarkan informasi awal, tersangka sedang dibawa oleh penyidik untuk dilakukan pengembangan terkait kasus narkoba yang tengah ditangani.Namun dalam perjalanan, tersangka dilaporkan melawan polisi. ”Nah itu kan tidak tahu persis bagaimana perlawanannya. Anggota yang sekarang sudah diamankan ke Polres yang tahu, yang diduga entah dipiting entah apa kita nggak tahu juga,” ujar mantan Kapolres Lingga ini.

Selanjutnya, tersangka kembali dibawa ke Mapolsek Bendahara. Namun saat tiba di kantor polisi tersebut, tersangka yang merupakan warga setempat meninggal dunia.

Akibatnya, masyarakat yang tidak terima menggeruduk Kantor Polsek Bendahara kemudian merusak dan membakarnya. (rm/l.6)

Sambungan Hal. 1

ing dan saling serang menyerang kaya sepak bola. Harusnya tidak begitu debat kok kaya cerdas cermat.”

Sandi tak mempermasalahkan lokasi yang sedianya akan digunakan untuk adu visi misi antara pasangan calon ini. Menurutnya, yang penting adalah adu gagasan, adu visi, adu misi untuk membangun Indonesia.”Biar rakyat yang menilai. Pertanyaan debat jangan didesain untuk rating tv yang siarkan, tapi untuk penilaian masyarakat,” kata Sandi.

Untuk itu, Sandi pun ingin format debat nanti melibatkan berbagai golongan masyarakat

yang memang bersikap netral atau belum menyampaikan dukungannya. Atau, sambungnya, digelar dengan melibatkan organisasi-organisasi yang bersifat independen.

“Profesor dan mahasiswa boleh saja, kan bisa itu debat tidak digelar di lingkungan kampus kalau memang ada aturan yang larang. Bisa debat itu digelar di town hall.

Datangkan masyarakat yang netral, profesor yang tidak nyatakan dukungan ke paslon manapun, dan bisa juga organisasi yang memang independen,” kata Sandi soal format debat presiden yang ia impikan tersebut. (rm/cnn).

Pemerataan Listri Upaya-upaya ini dilakukan sambil menunggu pembangunan kabel laut dari batam ke Bintan selesai dikerjakan oleh PT. PLN (Persero).

Setelah kabel laut selesai dibangun, seluruh kebutuhan listrik di Tanjungpinang disuplai melalui Bright PLN Batam, sekarang bebannya sudah mencapai 70 MW. Selain Pulau Bintan, ada juga Sembulang, Sambu dan pulau lainnya.

Dadan mengakui proses birokrasi lebih ringkas sehingga memudahkan dalam upaya untuk investasi baru.

Jika PT. PLN (Persero) mau investasi baru, birokrasinya cukup panjang. Kantor cabang di daerah harus mengajukan ke General Manager, kemudian diteruskan ke Direksi.Namun permohonan belum tentu dikabulkan, karena direksi perlu memprioritaskan sesuai kemampuan keuangan PLN. “Tapi kalau Bright PLN Batam lebih ringkas.Karena keputusan ada di board of director yang ada di Batam. Sehingga semua keputusan bisa diambil langsung di Batam dengan cepat.Kondisi ini juga dilihat oleh PT. PLN (Persero). Bright PLN Batam dinilai mampu membangun pembangkit dengan cepat,” jelasnya.

Sehingga Bright PLN mendapat kepercayaan menyediakan 500 MW tenaga listrik di 8 pulau di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari penyediaan 35 ribu MW tenaga listrik di seluruh Indonesia.

Delapan pulau yang dipercayakan kepada Bright PLN Batam Dadan menyebutkan diantaranya terdiri dari Jeranjang-Lombok dengan kapasitas 2x25 MW, MPP Air Anyir-Bangka dengan kapasitas 2x25 MW. Selain itu, MPP Tarahan–Lam-

pung 4x25 MW , MPP Nias 1x25 MW, MPP Balai Pungut-Riau dengan kapasitas 3x25 MW, MPP Suge- Belitung dengan kapasitas 1x25 MW, MPP Paya Pasir-Medan dengan kapasitas 3x25 MW dan MPP Pontianak dengan kapasitas 4x25 MW. “Bright PLN Batam diminta merampungkan proyek tersebut hanya dalam waktu 6 bulan.Dengan kondisi semua perizinan yang dibutuhkan diurus PT. PLN (Persero).

Sementara Bright PLN Batam bertugas mendatangkan dan mengoperasikan pembangkit.

Permintaan ini disangggupi oleh Bright PLN Batam,” sebut Dadan.

Kendati telah menyanggupi permintaan tersebut, namun Ia mengakui pengadaan pembangkit sebesar 500 MW bukan hal mudah. Selain karena waktunya yang sangat singkat, ada pula sejumlah aturan-aturan pengadaan yang harus diperhatikan. Untuk kepentingan tersebut, Bright PLN Batam harus berkonsultasi dengan konsultan yang pernah melakukan pengadaan serupa di pemerintah pusat.

Bentuk pembangkit yang diminta oleh Mobile Power Plant (MPP), sehingga pembangkit ini bisa dipindah-pindah jika terjadi krisis di daerah tertentu. Hanya ada 3 pabrikan di dunia yang memproduksi MPP.Yakni Siemen, GE dan Pride and Withney (PW).

“Bright PLN mengundang 3 pabrikan tersebut, yakni Siemens, General Electric (GE) dan Pratt and Whitney (PW).

Bright PLN Batam kemudian memaparkan kebutuhannya.

Satu engine yang dibutuhkan berkapasitas 25 MW, Sehingga butuh setidaknya 20 unit, sementara waktu yang dibutuhkan hanya 6 bulan,” sebutnya.

Namun Siemens tak bisa

Sambungan Hal. 1

menyanggupi permintan tersebut.Pabrikan ini baru memproduksi mesin setelah ada pemesanan.Setidaknya butuh waktu 2 tahun bagi Siemens untuk memenuhi kebutuhan 20 unit engine. Alasan yang sama juga dikemukakan oleh pabrikan Pride and Withney.

Hanya GE yang mampu memenuhi permintaan. Bahkan tanpa ada Pre Order (PO), pabrikan tersebut sudah mengirimkan 20 unit mesin dari Amerika Serikat dan sampai di Singapura pada Desember 2015. Menurutnya ini menunjukan komitmen dari GE terhadap kerjasama tersebut.

Barang tersebut sempat tertahan di Singapura selama beberapa waktu.Pasalnya pengurusan izin oleh PT. PLN (Persero) cukup makan waktu. Bahkan Amdal untuk pembangunan Site di Pontianak baru selesai Juni 2016.Kondisi ini membuat pengiriman Engine dari Singapura ke beberapa lokasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari site yang lebih dulu selesai. ”Pengiriman terakhir dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di Paya Pasir, Medan.

Pembangunan di Medan butuh waktu lebih lama karena harus 3 kali pindah lokasi.

Tanggal 29 Desember pembangkit di Medan baru bisa beroperasi,” ungkapnya.

Sebenarnya pengerjaan pembangunan pembangkit hanya memakan waktu 3 bulan sejak mesin sampai di lokasi.Sayangnya, ada sejumlah masalah yang ditemui di lapangan.Mulai dari pengurusan izin yang makan waktu lama, hingga masalah lokasi site yang harus pindah beberapa kali.”Proyek-proyek yang dipercayakan mampu dikerjakan dengan baik sesuai dengan waktu yang diberikan.

Orang butuh listrik tak bisa lama-lama.Jika ada krisis, harus segera diselesaikan,”

BPK Soroti KABUPATEN Kepulauan Anambas salah satu daerah yang diduga rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Daerahterletak diujung Provinsi Kepri ini. Pejabat Bupati, Sekda dan sejumlah Kepala Dinas pernah pernah tertangkap karena melakukan korupsi. Meski sudah ada contoh.Tetapi dugaan korupsi di daerah tersebut tampaknya semakin merajalela. Hal ini terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksa BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas Tahun 2017.

Temuan BPK terungkap dugaan korupsi dana APBD Tahun 2017 dariberbagai kegiatan proyek fisik yang nilainya mencapai puluhan miliar. Dugaan korupsi dana APBD yang menguap tersebut terjadi di Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Anambas. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemkab Anambas, BPKRI menyoroti penyimpangan dan ketidak patuhaninstansi yang dipimpin Abdul Haris terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari dana APBD. Berdasarkan data yang diperoleh Koran Rakyat Media dari laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 13.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018, BPK menemukan10 item penggunaan anggaran di Pemkab Anambas terjadi kecurangan serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang.Tak tanggung tanggung total secara keseluruhan nilai dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran APBD Tahun 2017 tersebut mencapai puluhan miliar.

Salah satu dugaan korupsi yang menjadi sorotan BPK RI adalah penyimpangan dan kecurangan Pengelolaan rekening Penampung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pengelolaan belanja hibah Bantuan Sosial (Bansos).Pada tahun 2017 Pemkab Anambas mengucurkan dana bansos sebesar Rp731.883.000.

Dari jumlah tersebut, Rp230 juta diantaranya merupakan dana hibah kepada ikatan Mahasiswa/Pelajar kabupaten Anambas. Tapirealisasi dana hibah yang disalurkan kepada ikatan pelajar Mahasiswa/wi tersebut, selain tidak tepat sasaran, penerima dana juga bukan penduduk kabupaten Anambas.

Tak hanya itu,BPK juga menyoroti kucuran dana hi-

2

jelasnya.

Dalam waktu dekat Bright PLN Batam akan dapat penugasan untuk membangun pembangkit ke Karimun, Dabo Singkep dan pulau Buluh. Bright PLN Batam juga akan mengirim LNG tau CNG untuk keperluan pembangkit di sana. Selain itu, Bright PLN Batam juga akan mendapat penugasan membangun kabel laut ke Pulau Sambu.

Selain itu juga kondisi kelistrikan Bright PLN sudah surplus sekitar 200 MW. Dadan mendorong program-program marketing agar surplus daya tersebut bisa segera disalurkan.Seperti bebas biaya penyambungan untuk Rumah Tangga, dan potongan biaya penyambungan hingga 50 persen untuk bisnis dan industri.”Jika surplus daya tersebut tak segera disalurkan, akan menambah cost perusahaan. Siapa yang mau nutupin alau tak jualan.Karena itu pemasaran terus menggenjot penjualan listrik di Batam,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan bahwa Pemerintah daerah akan membantu PLN apabila ada kendala untuk memberikan pasokan listrik kepada masyarakat. Sehingga nantinya PLN dapat berupaya mempersiapkan diri guna memenuhi listrik masyrakat. ”Listrik merupakan kewajiban PLN dalam memenuhi kebutuhan itu,” ujar Nurdin pada saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Karimun dengan daya 17 Megawatt,belum lama ini.

Nurdin berharap distribusi listrik dapat berlangsung selama 24 jam di hinterland, saat ini sudah hampir seluruh hinterland mendapat listrik. ”Kita ingin agar pemerataan listrik ini tetap berjalan,” katanya. (rm/red).

Sambungan Hal. 1

bah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp638.636.000. Dari jumlah anggaran tersebut disalurkan kepada Panitia Pelaksana STQ Tingkat provinsi Rp293.800.000, kepada Panitia STQ Tingkat kabupaten Anambas sebesar Rp216.370.000, dan kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) sebesar Rp128.464.000. Bukti penyaluran dana kepada tiga lembaga ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, penyimpangan dana APBD yang lebih parah lagi, terjadi di kabupaten Anambas adalah penggunaan dana desa sebesar Rp1.683.734.092 .Dalam catatan BPK, ada empat desa yang mendapat kucuran alokasi dana desa (ADD) tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Darijumlah Rp49,5 miliar anggaran ADD yang dikucurkan Pemkab Anambas, empat desa yang menerima dana ADD tersebuttak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Keempat desa itu adalah Desa tarempa Selatan, Teluk Siantan, Munjan dan Air Putih.

Secara rinci, dalam laporan BPK tersebut diuraikan, BPK mengungkap ada 10 kasus kecurangandan ketidak patuhan Pemerintah Kabupaten Anambas terhadap Peraturan dan Undang Undang. Selain dugaan korupsi dana bansos. BPK RI juga menemukanpenyimpangan dan kecurangan pekerjaan pembangunan Kantor Bupati tahap III tahun 2017.

Dimana pembangunan kantor Bupati yang menelan anggaran APBD cukup besar itu, BPK menemukan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan proyek itu tidak sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Anambas menyajikan anggaran belanja modal sebesar Rp175.436.455.226 dengan realisasi sebesar Rp153.042.106.656 atau 87,24 %. Dari realisasi anggaran tersebut, sebesar Rp21.356.831.524 digunakan untuk melakukan pekerjaan Pembangunan kantor Bupati Tahap III. Sebagai pelaksana pekerjaan PT Delbiper Cahaya Cemerlangdan konsultan pengawas PT. Bentan Sondong dengan nomor Kontrak. 01.LU/SPGBLS.HS/GDG.KNTRAPBD/DPU.PR.PR.KPCK/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Namun dalam pelaksan-

aan pekerjaan Kantor Bupati tersebut, meski batas waktu penyelesaian telah disepakati dalam Addendum kontrak. Tapi PT.Delbiper Cahaya Cemerlang sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Bahkan masih banyak item item pekerjaan yang belum diselesaikan tepat waktu.

Kontraktor PT DCC tidak mematuhi perjanjian waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati. Akibatnya hingga saat ini kantor Bupati tersebut belum bisa dimanfaatkan. Dan hal ini karena disinyalir kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Dalam LHP BPK, Item pekerjaan yang belum diselesaikan kontraktor PT DCC adalah, pekerjaan galian batu mekanis dengan sisa volume yang belum dikerjakan sebesar 1.107,50 m3 dari volume yang ditentukan dalam kontrak sebesar 11.074,49 dengan nilai sebesar Rp1.456.770.959. Kemudian pekerjaan galian tanah mekanis, volume yang belum dikerjakan sebesar 276,21 m3 dari volume yang ditentukan dalam daftar kuantitas harga addendum kontrak sebesar 8.853,01 m3 dengan nilai sebesar Rp799.205.477.

Selain itu, pekerjaan elektrikal penyambungan PLN 345 KVA juga masih bermasalah alias tidak dikerjakan. Dalam addendum kontrak pekerjaan,BPK RI menyoroti tambahan pekerjaan kurang diketahui pada daftar kuantitas harga, biaya penyambungan PLN 345 KVA sebesar Rp258.066.000. Sementara dalam dokumen laporan fisik dinyatakan pekerjaan sudah selesai dan pembayaran termin telah dilakukan 90 persen kepada kontraktor pelaksana.

Akibat banyaknya kecurangan serta kekurangan item item pekerjaan pembangunan kantor Bupati Anambas Tahap III serta hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang ditentukan dalam addendum kontrak dan pekerjaan yang tidak selesai, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.232.749.587.

Sementara pekerjaan yang terpasang tapi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp168.243.206. Kebobrokan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan rakiyat (PUPR) Kabupaten Anambas tidak hanya sebatas pembangunan kantor Bupati Kepulauan Anambas.

Sejumlah proyak fisik lainnya juga dikerjakan asal

jadi, seperti kegiatan dua paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail)dan satu paket pengadaan dan pemasangan patok tikungan pada Dinas Perhubungan.

Dalam pengerjaan tiga paket pproyek tersebut BPK RI mencatat terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp350.406.124.65.

Pengerjaan peningkatan jalan semen panjang di Kecamatan Siantan juga menjadi sorotan BPK, dimana proyek semen panjang yang dilaksanakan Dinas PUPR Anambas itu pekerjaannya tidak sesuai kondisi dilapangan alias dikerjakan asal jadi. Sementara proyek tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 persen dari nilai kontrak sebesar Rp22.439.112.000.00. Padahal proyek fisik yang sudah dinyatakan selesai tersebut ternyata masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp284.789.649,48 Dalam LHP, BPK juga menyoroti volume pekerjaan Laston Lapis antara AC-BC sebanyak 3.187,56 ton dengan nilai kontrak sebesar Rp7.136..297.207. Pekerjaan itu memiliki tebal aspal 5 cm, dengan kepadatan 98 % dan kadar aspal sebesar 5,20 persen. Namun kadar aspal yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yakni sebesar 5,13 persen dan kepadatan Laston Lapis antara AC-BC hanya 97,13 persen. Akibatnya pemerintah dirugikan sebesar Rp297.037.000 karena pekerjaan yang dibayar lebih besar dari pekerjaan pekerjaan yang terpasang.

Sementara Bupati kabupaten Anambas Abdul Haris, hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi.

Pasalnya ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya terkait temuan BPK tersebut Bupati Anambas tidak membalas SMS. Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas Syahtiar, ketika dikonfirmasi melalui telpon belum bisa memberikan keterangan terkait temuan BPK tersebut,”Saya belum bisa menjawab pertanyaan anda, sebab saya belum terima, dan mengetahui hasil LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas, kalau soal pembangunan kantor Bupati anda bisa ditanyakan langsung ke Dinas PUPR, kalau saya yang memberikan keterangan takut salah,’kata Syahtiar memberi alasan.(rm/ mawardi)

CMYK

3

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

POLISI UNGKAP PROSTITUSI ONLINE SESAMA JENIS BERKEDOK LAYANAN PIJAT DI BATAM BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengungkap prostitusi online sesama jenis di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).Bisnis terlarang itu berkedok jasa layanan pijat yang dipromosikan lewat media sosial.

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli yang dilakukan tim Cyber Crime Polresta Barelang di jejaring media sosial Twitter. Dari patroli tersebut, tim mendapati salah satu akun Twitter milik DV yang diberi nama Pijat Pria Batam. Setelah ditelusuri, akun ini memamerkan foto vulgar dan menawarkan layanan seks sesama jenis. ”Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui akan ada transaksi di salah satu hotel,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Hengki dalam jumpa pers yang digelar di Mapolresta Barelang, Senin (22/10).

Tim lalu bergerak cepat dan mencoba menyelidiki

transaksi yang akan berlangsung tersebut. Hingga akhirnya tim berhasil mengamankan tersangka DV saat tengah melakukan transaksi dengan pelanggannya di salah satu hotel. DV diamankan bersama sejumlah barang bukti.”Tim mendapati beberapa barang bukti berupa satu botol baby oil, kondom, pelumas, celana pendek, celana dalam dan baju tersangka, 4 buah handphone serta uang tunai Rp800 ribu,” kata Hengki.

Terhadap DV, penyidik menjeratnya dengan Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornographi dan Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 27 Ayat (1). Kini, ia terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. (rm/mb).

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT RAKYAT MEDIA PRATAMA Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi.M Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad Ikhsan.Amd (Wartawan Madya) Redaktur I Erwin Syahril (Wartawan Madya) Redaktur II Arifin. M ( Wartawan Madya) Asisten Redaktur Andi Stiawan. Amd, Renhar (Rendi) Wartawan Liputan Batam Ferianda, Bachtiar, Gunawan Ramadhan, Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Divisi Pemasaran/Iklan Anwar Ujang Bagian Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori, Muhammad Ikhsan Ombusman Bottor Erikson Pardede.SH, Bistok Nadeak.SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan) PerwakilanSumateraBarat Amina Jalani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kepulauan Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello BiroKabupatenAnambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofian Erisa Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

177 Perusahaan Batam Masuk Katagori Perusahaan PDS NAGOYA, RAKYAT MEDIABadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Batam Nagoya menyatakan sebanyak 177 perusahaan di Kota Batam masuk dalam kategori perusahaan tidak patuh atau Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), salah satunya ialah pada manfaat jaminan pensiun.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal, Selasa mengatakan untuk memastikan para pekerja terdaftar dalam program jaminan pensiun di tempat perusahaan mereka bekerja, pihaknya menggelar forum komunikasi dan sosialisasi yang dihadiri 150 perwakilan dari perusahaan wajib belum daftar jaminan pensiun.

“Konsepnya yaitu jaminan pensiun bertujuan untuk menjaga harkat martabat dan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja beserta keluarganya. Dan hari ini, 150 perusahaan yang masuk kategori tidak patuh itu berada pada golongan perusahaan menengah atas, yang artinya nanti mereka wajib mengikuti jaminan pensiun tersebut,” kata dia Ia mengatakan program Jaminan Pensiun (JP) yang sudah diberlakukan sejak 1 Juli 2015 lalu itu termasuk 1 dari 4 program BPJS Ketenagakerjaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sesuai Perpres 109 tahun 2013, kata Surya, perusahaan menengah atas wajib mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu

ACARA Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

pihaknya gencar melakukan upaya persuasif melalui sosialisasi agar pemberi kerja memahami hak-hak pekerja yang telah diatur dalam regulasi BPJS Ketenagakerjaan. ”Jika nantinya setelah sosialisasi ini perusahaan tersebut belum mengindahkan kewajibannya ikut dalam empat program manfaat jaminan sosial tersebut, maka kami akan melakukan upaya lain berupa surat peringatan hingga penindakan,” tegasnya.

Untuk penindakan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya telah bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Tenaga Kerja Kota Batam dengan memberikan

PLN Riau/Kepri Tambah Mesin Pembangkit di Pulau Kasu BATAM, RAKYAT MEDIA-PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menambahkan satu mesin pembangkit di Pulau Kasu, Belakangpadang, Batam.Satu unit generator itu menambah kekuatan daya listrik di pulau tersebut menjadi 400kW, sehingga warga dapat menikmati aliran listrik 24 jam penuh.

General Manager PLN Riau Kepri Irwansyah Putra mengatakan, beban puncak di Pulau Kasu sebesar 180kW. Sebelum ditambah mesin pembangkit warga hanya dapat menikmati aliran listrik selama 14 jam setiap harinya. ”Dengan begitu daya mampu menjadi 320 kW, dan beban puncak menjadi 190 kW. Hal ini membuat surplus daya sebesar 130 kW,” kata Irwansyah Putra, Kamis (25/10/2018).

Irwansyah menambahkan, infrastruktur PLTD di pulau tersebut didukung oleh jaringan tegangan menengah 1,276 KMs, jaringan tegangan rendah 2,5 KMs dan 4 unit gardu distribusi daya 250 kVA. Dengan penambahan mesin tersebut, dia berharap warga dapat memanfaatkannya dengan baik, terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi.”Dengan adanya listrik yang merata dan 24 jam sehari, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian,” ujarnya.

Sementara , Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun, mengapresiasi langkah

GM PLN Riau Kepri

Irwansyah Putra dan upaya yang dilakukan oleh PLN, terutama untuk wilayah kepulauan yang masuk dalam kategori perbatasan negara. Pasalnya, Nurdin menyebut Kepri memiliki target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2019 mendatang.”Kami sangat mengapresiasi kinerja PLN. Karena pemerintah menargetkan 2019 mendatang seluruh wilayah di Indonesia atau Kepri sudah diterangi listrik,” ungkap Nurdin.

Acara penyalaan listrik 24 jam di Pulau Kasu dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Rabu (24/10/2018).Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang, dan perwakilan masyarakat Pulau Kasu.(rm/ferri).

surat rekomendasi ke UPTD agar nantinya di tindaklanjuti ke PDS program.”Tindakan upaya hukum akan kita lakukan secara intens bersama pengawas tenaga kerja kota Batam supaya perusahaan patuh, sehingga hak normatif pekerja terjamin oleh negara,” kata Surya.

Surya menambahkan, dari 2.659 perusahaan di Batam di dalammnya terdapat perusahaan mikro atau menengah bawah yang justru mengikuti 3 program BPJS Ketenagakerjaan. ”Perusahaan mikro ini justru secara sukarela mengikuti 3 program yakni JKK, JKM dan JHT, padahal untuk mikro ini cuma diwajibkan 2 program di JKK dan JkM saja,” tuturnya.

Adapun manfaat program Jaminan Pensiun bagi pekerja yakni, Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT), Manfaat Pensiun Cacat (MPC), Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD), Manfaat Pensiun Anak (MPA), Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT), Manfaat Lumpsum, Manfaat Pensiun, Formula Manfaat Pensiun, Pembayaran Manfaat Pensiun. Selanjutnya, pada Usia Pensiun peserta masih diperkerjakan bisa memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja. Terakhir, penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris yang berhak mendapat manfaat pensiun. (rm/ferianda).

Pembangunan Drainase Simpang Kabil Terus Dikebut SIMPANG KABIL, RAKYAT MEDIA-Progres pembangunan drainase Simpang Kabil, Batam terus dikebut. Kontraktor pelaksana pembangunan tersebut berusaha melakukan penyelesaian sesuai dengan target.

Pantauan Koran Rakyat Media, terlihat beberapa tahap sudah berjalan. Seperti penggalian jalan untuk memasang gorong-gorong di beberapa sisi.

Pengerjaan penggalian jalan memang dilakukan bertahap agar tidak terjadi kemacetan jalan.Apalagi simpang ini merupakan jantung persimpangan Kota Batam yang padat. Koordinator Lapangan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Dafitri mengatakan, progres saat ini sudah 31 persen lebih cepat sekitar 16 persen dari target awal.”Hal itu terjadi karena kita selalu nge push (dorong) pekerja agar lebih cepat dalam pengerjaan,” katanya.

Apalagi lanjut Dafitri, beberapa minggu belakangan cuaca cerah sehingga memang dimanfaatkan dengan baik.”Kalau cuaca cerah, itu harus kita manfaatkan betul, bahkan saya minta mereka ada yang kerja lembur malam,” ujarnya kepad Koran Rakyat Media.

Ia mengatakan, selain upaya itu progres baik ini tercapai akibat kerjasama yang bagus dengan pihak terkait terutama kepolisian lalu lintas.”Ini juga karena kerjasama yang baik dengan

SEJUMLAH pekerja Pembangunan drainase Simpang Kabil

polisi, sehingga macet bisa diatasi yang akan membuat pekerjaan melambat,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai kontrak pekerjaan perbaikan drainase langkah awal pembangunan flyover ini akan selesai tanggal 24 Desember.

“Kalau prediksi sekarang kita belum bisa kita prediksi siap kapan, tetapi yang jelas akan kita lakukan lebih cepat lebih baik,” katanya.

Dafitri juga mengatakan, pengerjaan tidak hanya memasang gorong-gorong tetapi juga ada pekerjaan kecil lainnya seperti perbaikan taman bagian median jalan.”Yang kita khawatirkan karena ini pekerjaan akhir tahun terhambat karena sering hujan,” katanya.

Dafitri juga sudah mengatasi keluhan masyarakat terkait debu yang diakibatkan pekerjaan.”Kita sudah siapkan teng air untuk menyiram jalan, satu kali setiap

dua jam,” katanya.

Ditempat terpisah, Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, lalu lintas berlangsung lancar pasalnya rekayasa sudah dipersiapkan dengan baik.”Arus lalu lintas, lancar seperti biasa, kita gunakan rekayasa seperti persiapan beberapa waktu lalu,” katanya.

Pantauan Batamnews.co.id, terlihat jalan menuju simpang kabil dari Batam Center ditutup. Pengendara harus melintas melalui jalur lambat yang keluar di jalan simpang Kabil hendak menuju bandara.Pengalihan arus tersebut merupakan tahap ketiga.Awalnya penggalian sudah dilakukan disisi jalan yang lain.Terlihat baik pagi maupun siang arus lalu lintas seperti biasa.Belum ada kemacetan yang cukup parah. Namun akibat hujan beberapa jalan bekas galian terlihat becek.(rm/rizki).

Pengembangan Pariwisata Batam Masuk Prioritas Utama BATAM, RAKYAT MEDIA-Kementerian Pariwisata akan fokus mengembangkan pariwisata di daerah cross border atau per-batasan 2019 mendatang. Yang mana, Batam adalah daerah utama yang masuk da-lam program pengemba-ng-an pariwisata.

“Semua ne-gara-negara di dunia ini yang me-miliki tingkat pariwisata ter-tinggi adalah negara-negara dengan kategori cross border.Nah, di Kepri khususnya Batam (potensinya)

belum terolah de-ngan baik,” kata Kepala Bir-o Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti di Jakarta, Rabu (24/10) lalu.

Guntur mengatakan, untuk mewujudkan rencana ini, anggaran yang minim tidak boleh menjadi alasan.

Pola pikir harus dibalik.Menurutnya, yang paling utama adalah kebijakan dan rencana yang matang lebih dulu, baru berbicara anggaran.”Jadi, anggaran kita menganut function follow

money, bukan money follow function.

Rencana dibuat, anggaran dicari dan akan datang sendiri. Pola seperti ini yang harus dicari,” katanya.

Artinya, pemerintah harus menyusun grand strategi terle-bih dulu.

Menurutnya, kalau ren-cana kuat maka akan lebih gam-pang mencari anggaran. Ada beberapa sumber angga-ran dari APBN, APBD dan pi-hak swasta atau bahkan dari mas-yarakat. ”Banyuwangi memberikan contoh yang baik

ba-gi kita. Dimana pariwisata tumbuh dan berkembang di sa-na berbasis komunitas,” katanya.

Kementerian Pariwisata akan mengambil bebera-pa langkah untuk mewujudkan ini di 2019 dalam mewujudkan border tourism.”Salah satunya adalah event.Tetapi yang paling utama yang men-jadi tugas daerah adalah men-ciptakan rasa aman dan nya-man,” tambahnya. (rm/bp)

BATAM METROPOLIS

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

BP Batam Musnahkan 276 Drum Limbah B3 Ilegal BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam dan LSM peduli lingkungan Green Indonesia memusnahkan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang ditemukan wilayah nongsa Batam, Kepri,Kamis (25/10/2018).

Limbah beracun tersebut merupakan limbah B3 yang ditemukan oleh anggota Ditpam BP Batam saat melakukan operasi penyisiran diwilayah perairan sekitar nongsa.

Direktur Direktorat Pengamanan BP Batam, Suherman yang mengatakan mengatakan pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga Batam dari bahanbahan berbahaya.”Oleh karena itu kami selaku pengelola ka-

wasan Batam berharap dan semoga Batam akan menjadi hijau dan menarik para investor untuk berinvestasi di Batam, sehingga dengan datangnya investasi otomatis kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.” Ujar Suherman.

Sebelumnya BP Batam juga sudah melakukan pemusnahan 100 drum limbah B3 dan untuk kali ini ada sisa 176 drum yang akan dimusnahkan dan limbah tersebut rencananya akan dibawa ke KPLI (Kawasan Pengolahan Limbah Industri) Kabil, sehingga total limbah B3 yang ditemukan dan dikumpulan oleh BP Batam berjumlah 276 drum.

Limbah B3 tersebut merupakan oil sludge dimana limbah tersebut adalah limbah hasil pengolahan, penyaluran dan pe-

nampungan minyak bumi yang mengandung bahan-bahan logam berat yang berasal dari refinery minyak, ataupun sisa pembuangan dari kapal.Kegiatan ini menjadi prioritas dan komitmen BP Batam dalam menjaga kelestarian, kebersihan dan kesehatan lingkungan diwilayah Batam.

Kegiatan ini berkaitan dengan hari bakti BP Batam ke 47 yang jatuh pada tanggal 26 Oktober dan selain itu BP Batam juga bekerja sama dengan perusahaan Besa Armada Bertiga sebagai transporter limbah B3 tersebut. Kabid Pengelolaan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan pemusnahan limbah B3 ini karena sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia.”Karena itu kita wajib untuk memusnahkannya demi menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan,” ujar Iyus. (*)

BARANG bukti Limbah B3 ilegal yang dimusnahkan

Ditresnakoba Polda Kepri Musnahkan 4,2 Kg Sabu

UJIAN Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Akan Diadakan di Batam

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Unit Pelaksana Teknis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (UPT Kanreg XII BKN) memastikan pihaknya siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi dasar (SKD), Jumat (28/10/2018).

Kepala UPT Kanreg XII BKN, Andri Febrian mengatakan bahwa timnya sedang memproses instalasi server database.”Sudah dicek semua. Server sedang proses instalasi. Nanti setelah instalasi selesai kami segel.Tiap hari paginya kita buka segel, malam tutup segel lagi.Besoknya seperti itu lagi sampai ujian selesai.Ini untuk transparansi,” kata Andri, Kamis (26/10/2018).

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ujian dengan Computer Assisted Test (CAT) secara offline. Karena database soal sudah ada di server lokal.”Yang berbeda, data peserta di pusat semua, tidak diinstal di sini.Nanti tinggal mengunduh,” katanya.

Dalam pelaksanaan ujian SKD ini, pihaknya menyediakan satu ruangan dengan 55 set komputer. Dimana 50 set komputer yang dipakai, sedangkan 5 set komputer untuk cadangan.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin juga ikut meninjau persiapak SKD CPNS. Ia mengatakan ada 5.399 orang yang telah lulus seleksi administrasi.”Sehari bisa 250 peserta.Butuh 22 hari untuk menyelesaikan seluruh peserta, termasuk Sabtu Minggu.Tes dimulai besok (Jumat), sampai 17 November,” ujar Jefridin.

Selain itu Pemko Batam juga sudah mempersiapkan beberapa hal untuk SKD CPNS ini.”Satpol PP kami siapkan untuk membantu kelancaran proses ujian. Mulai dari lantai I untuk seleksi peserta yang boleh naik,” katanya.

Kemudian ada dua unit ambulans lengkap dengan paramedis.Hal ini untuk mengantisipasi jika ada peserta yang sakit. Dan juga ada mobil pemadam kebakaran yang siap sedia.”Fasilitas gedung seperti toilet dan sebagainya juga sudah dipersiapkan Bagian Umum Setdako Batam.

UPT BKN juga menyiapkan loker untuk peserta menyimpan barangnya selama ujian berlangsung,” jelasnya.

Pihaknya juga telah menyurati PLN, agar tidak terjadi pemadaman saat ujian SKD CPNS ini berlangsung.

Setiap peserta yang ikut ujian wajib membawa KTP, kartu pendaftaran CPNS dan kartu ujian. Serta memakai baju putih, bagi laki-laki menggunakan celana hitam dan perempuan menggunakan rok hitam.(rm/red).

NONGSA, RAKYAT MEDIADirektorat Reserse Narkotika (Ditresnarkoba), Polda Kepri memusnahkan 4.257,5 gram narkotika jenis sabu, Kamis (25/10/2018) di ruang Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri, Nongsa. Sabu itu barang bukti atas pengungkapan 2 kasus penyelundupan sabu dari tangan 4 tersangka, Pemusnahan BB Narkotika tersebut dihadiri Kabag Wasidik AKBP I Nyoman Dewa Negara Sik, perwakilan BNNP Kepri, Kejaksaan Batam, Pengadilan Negeri Batam, LSM Granat, staf Bandara Hang Nadim Batam dan Pengacara.

Direktur Resserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Kepri, Kombes Pol Yani K, SH, melalui AKBP I Nyoman Dewa Negara mengatakan, dasar pemusnahan, setelah pihak penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, dan BAP sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan.

BATAM, RAKYAT MEDIAMenyambut Hari Pahlawan 10 November mendatang, Polresta Barelang mennyelengarakan kegiatan Barelang Adventure Off Road yang akan digelar pada awal November 2018. Dan kembali memperebutkan piala Kapolresta Barelang.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki menjelaskan bahwa Barelang Adventure Off Road diselenggarakan oleh Polresta Barelang pada awal November, yakni dijadwalkan pada Tanggal 2,3,4 November 2018.

“Kita gelar pada 2,3 dan 4 November mendatang, dengan memperebutkan piala Kapolresta Barelang,” ujar Kapolresta Barelang seperti yang dilansir Haluan Kepri Rabu (24/10).

Barelang Adventure Off Road tersebut memperebutkan piala bergilir Kapolresta Barelang, yang bekerjasama dengan Indonesia Off-Road Federation cabang Batam. Selain mem-

PARA tersangka yang diduga pencuri kabal

hasil curian untuk mengambil tembaganya. Keduanya langsung diamankan dibantu beberapa warga. ”Saat kejadian kami sedang patroli rutin antisipasi kejahatan jalanan.Lalu kami menerima laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian. Kemudian kami langsung menuju lokasi,” ujar Ricky, Kamis (25/10).

Sesampainya di lokasi, Unit Reskrim Polsek Batuampar langsung mengamankan Hs dan Hr dan membawa barang bukti kabel hasil curi-

“BAP sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, lalu barang bukti narkotika ini harus segera dimusnahkan secara bersama sama,” sebut AKBP I Nyoman, Kamis (25/ 10/2018) kemarin, diruang Opsnal Ditresnarkoba Polda Kepri, Nongsa.

Selanjutnya, imbuh I Nyoman,

ke 4 tersangka kita serahkan kepada pihak kejaksaan, untuk segera diproses penuntutan hukum di dalam persidangan, di Pengadilan Negeri Batam. “Keempat tersangka ini diantaranya, MY, AA, MS, dan K. Mereka ini sebuah kelompok atau jaringan penyelundup narkoba dari Malaysia.Baik melalui Pelabu-

Polresta Barelang Adakan Adventure Off Road

Polisi Tangkap Pencuri Kabel BATUAMPAR, RAKYAT MEDIA-Jajaran Polsek Batuampar mengamankan dua pencuri kabel fibre Telkomsel di Komplek Jodoh Square II, Batuampar. Dua pencuri berinisial Hs, 20, dan Hr, 30, itu sudah ditahan dan masih menjalani proses lebih lanjut di Mapolsek Batuampar.

Kapolsek Batuampar, AKP Ricky Firmansyah mengatakan, kejadian ini bermula ketika pihak PT Telkomsel mendeteksi adanya kabel yang hilang di Base Transceiver Station (BTS) yang terletak di lantai atas Ruko PT Aviari, Kamis (18/10) lalu.

Manajemen Telkomsel kemudian mengirim karyawannya ke lokasi.

Ternyata benar beberapa bagian kabel tower terpotong dan hilang sepanjang 4 meter.Di lokasi, karyawan Telkomsel melihat ada dua orang yang diduga pencuri kabel itu tengah membakar kabel

DIREKTORAT Reserse Narkotika Polda Kepri

han Rakyat, maupun dari pelabuhan resmi di Batam,” papar I Nyoman.

Saat penangkapan dan pengembangan, ujar Kabag Wasidik Narkoba ini, kita juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu klas 1, dengan berat yang berbeda beda dari tangan mereka, dipasok dari Malaysia. “Total barang bukti yang disita ini sebenarnya seberat 4.377,5 gram, namun sebagian kami sisihkan untuk proses persidangan, maupun proses pemeriksaan di Puslaboratorium Polri di Cabang, Medan,” paparnya.

Untuk penerapan pasal yang dilanggar oleh keempat tersangka, ucapnya, yaitu Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 113 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. ”Yakni dengan ancaman hukuman dipenjara paling singkat 10 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati,” pungkas I Nyoman. (rm/hk)

an yang belum sempat terbakar. Sementara petugas tower BTS PT Telkomsel yang berada di lokasi diarahkan membuat laporan ke Mapolsek Batuampar. ”Untuk kerugian belum dapat ditafsirkan oleh korban. Sampai saat ini, dua pelaku yang kita amankan masih kita mintai keterangannya untuk di-proses lebih lanjut,” bebernya.

Hr dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. (rm/bp)

perebutkan piala bergilir, panitia juga menyiapakkan pembinaan dan door prize besar lainnya.

Ditambahkan oleh Ketua IOF Cabang Batam, Revino Handoyo yang akrab di sapa Pak Kevin bahwa Off-road bakal diikuti oleh peminat olah raga off road dari seluruh Kepri, yakni dari Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga.

“Start dari Polda Kepri, dan finishnya di Wellcome to Batam.

Kegiatan ini bakal diikuti oleh 100 lebih mobil off road,” terangnya.

Dijelaskan Kevin, kegiatan tersebut selain menyambut hari pahlawan nasional, juga menjalin silaturahmi sesama peminat olah raga off-road yang ada di Kepri.Sehingga menurutnya, dari kegiatan tiga hari tersebut diharapkan dapat terbina kerjasama, saling memupuk kebersamaan dan persaudaraan.

PAPARAN rencana kegiatan Barelang Adventure Off Road oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki (dua dari kiri) didampingi jajarannya.

Di tempat berbeda, Ketua IOF Pengda Kepri Ilmandri mengaku menyambut antusias Barelang Adventure Off Road tahun ini. Selain kegiatan akhir tahun, juga kegiatan tersebut memperebutkan piala bergilir.

Yang artinya tahun berikutnya pasti akan digelar kembali.”Kita menyambut antusias kegiatan Kapolresta.Kita juga merespon positif kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses,” ujarnya singkat. (rm/hk).

Kepala BP Batam Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV BATAM, RAKYAT MEDIAPelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam digelar, Rabu (24/10/2018) di Ruang Balairungsari.

Dari data yang ada untuk pejabat yang dilantik serta dikukuhkan sebanyak 19 pejabat struktural terdiri dari eselon II sebanyak 4 orang, eselon III ada 7 orang dan eselon IV ada 8 orang.

Upacara pelantikan yang berlangsung di Ruang Balairungsari tersebut dipimpin oleh Kombes Pol Drs. Budi Santoso yang juga dilantik sore itu. Sebelumnya ia menjabat sebagai Plh (Pejabat Pelaksana Harian) Direktur Promosi dan Humas dan kini dikukuhkan menjadi Direktur Promosi dan Humas.

Pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik yang dipilih dengan cermat dengan

melihat kinerja selama ini. Namun demikian, Lukita mengingatkan bahwa proses evaluasi bagi pejabat-pejabat struktural ini akan terus dilakukan, sehingga ia mengharapkan kedepan para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas sesuai amanah.

Kepala BP Batam berpesan, agar pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat, untuk kepentingan negara. Pimpinan melihat dan kemudian mengusulkan dari kinerja saudara-saudara sekalian. Proses evaluasi akan berlanjut terus.

Jangan cepat berpuas diri karena jabatan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik.Jabatan dapat dicabut setiap saat, bekerjalah sebaik-baiknya, dan berbuat baiklah. Karena budi baik, pahala akan selalu diingat, kata Lukita.

Lukita juga meminta kepa-

KEPALA BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo melantik 19 pejabat struktural da pejabat yang baru untuk segera bisa bekerja sesuai jabatan barunya.”Untuk itu pejabat yang baru dilantik saya minta untuk tidak berlama-lama beradaptasi,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru

dilantik dan dikukuhkan pada posisi yang ditempati saat ini.

Usai pelantikan, Lukita bersama para Deputi serta para pejabat BP Batam lainnya yang hadir secara bergantian menyalami para pejabat yang baru dilantik. (rm/kjrN)

CMYK

5

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi Menyerahkan Paket Sembako Murah Kepada Salah Seorang Perwakilan Warga Kecamatan Sagulung, Rabu (17 Oktober)

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

WALIKOTA Batam H Muhammad Rudi Memberikan Sambutan Di dampingi Wawako dan Uspika Kecamatan Batu Aji

Walikota Batam Membagikan Sembako Murah Putaran Kedua

BATAM,SMP-Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam mulai mendistribusikan paket sembako murah putaran kedua. Sebanyak 64 ribu paket sembako murah akan didistribusikan di 12 Kecamatan se Kota Batam. Kegiatan ini dimulai di kelurahan Sei Jodoh dan kelurahan Kampung Seraya kecamatan Batu Ampar, Selasa (9/10). Penyerahan Sembako bagi masyarakat ini dilakukan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH. Harga paket sembako murah sebelum disubsidi Pemko senilai Rp. 99.650.-Kepada masyarakat yang berhak mendapatkan cukup membayar senilai Rp. 50 ribu. Pemko mensubsidi senilai Rp. 49.650.- Isi paket sembako murah terdiri dari beras 5 Kg, minyak goreng 2 liter dan gula 1 Kg. Kepala Dinas Perindus-

trian dan Perdagangan Kota Batam, Zarefriadi mengatakan program sembako murah ini salah satu langkah Pemko Batam dalam membantu perekonomian masyarakat Batam yang belum stabil.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto memberikan apresiasi kepada Pemko Batam yang telah menyelenggarakan program bermanfaat untuk masyarakat. “Karena program ini untuk membantu dan meringankan masyarakat, maka kami DPRD sepakat setuju untuk kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun. Memang tidak bisa merubah langsung perekonomian kita tapi paling tidak bisa membantu masyarakat,” katanya.

Harapannya kedepan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Batam semakin membaik. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk pemimpin yang amanah yang peka terhadap kondisi yang

diperlukan masyarakat.

“Pertumbuhan perekonomian memang merambat pelan tapi pasti akan meningkat pertumbuhannya. DPRD Kota Batam untuk program yang pro dengan masyarakat dan pembangunan tentu DPRD sepakat dan pasti setuju,” tutupnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan sembako murah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemko Batam setiap tahunnya. Pemko mengalokasikan 128 ribu paket sembako murah di tahun 2018 dan putaran pertama telah dilaksanakan pada Ramadhan lalu. Kegiatan ini dilaksanakan sambil melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Batam.

“Jika sampai ketitik 7 persen dan masyarakat sudah membaik. Maka bentuk program untuk masyarakat akan kita ganti.

Ini semua harus diselesaikan Pemko Batam bersama dengan DPRD Kota Batam. (*)

WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad Menyerahkan Paket Sembako Kepada Salah Seorang Warga Masyarakat di kecamatan Sei Beduk, Senin (15 Oktober)

WALIKOTA Batam Didampingi Ketua DPRD Kota Batam, Kadis. Perindag. dan Camat Batu Ampar Foto Bersama Warga Penerima Paket Sembako Murah di Kecamatan Batu Ampar Pada Selasa (9 Oktober)

WALIKOTA H Muhammad Rudi dan WWako Amsakar Achmad foto bersama masyarakat penerima Paket sembako murah di Kecamatan Sagulung

ANTRIAN Warga Mengambil Paket Sembako

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto Menyerahkan Paket Sembako Kepada Perwakilan Warga di Kecamatan Batu Ampar

RAKYAT MERANTI

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si,

Bupati Pimpin Rapat Pembahasan APBD Tahun 2019 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, memimpin rapat pembahasan usulan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti Tahun 2019, pada kesempatan itu Bupati mengintruksikan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Meranti untuk menyampaikan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, bertempat diruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Jum’at (19/10/2018) pekan lalu.

Turut mendampingi Bupati Asisten I Sekda Meranti H. Jonizar, Asisten III H. Rosdaner SPd. M.Si, Asisten II Sekda Drs. Syamsuddin, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala Inspektorat Meranti Drs. Suhendri M.Si, Para Pejabat Eselon II, Kepala Bagian dan Jajaran Pejabat Eselon III, Para Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan prediksi APBD Tahun 2019 mendatang tak lebih baik dari tahun 2018 ini, untuk itu ia mengintruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Seperti pembangunan infrastruktur yang di tahun 2018 ini dalam tahap pengerjaan, sebut saja pelabuhan Semukut, Jembatan Sungai Tohor, Pembangunan Puskesmas, beberapa ruas jalan seperti jalan Pramuka, perbaikan gedung-gedung sekolah dan mobiler, lampu jalan, dan renovasi Stadion dijalan Pramuka yang akan digunakan untuk penyelenggaran MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 mendatang.

Setelah usulan skala prioritas infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik Bupati juga meminta penggunaan anggaran APBD lebih dulu digunakan untuk membayar hutang yang sempat tertunda, menggunakan anggaran untuk menuntaskan pekerjaan (infrastruktur.red) yang tertunda, baru dilanjutkan dengan penggunaan biaya rutin, dan pelaksanaan program lainnya tahun 2019.

Dihadapan seluruh Kepala OPD yang hadir, Bupati Kepulauan Meranti kembali meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih meningkatkan lagi kinerja sehingga target-target yang ingin dicapai dapat dituntaskan sebagai mana mestinya.

Terakhir Bupati Irwan menginstruksikan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Camat dan lainnya segera menyampaikan program skala prioritasnya seperti halnya Pelayanan Publik serta Pemenuhan kebutuhan rutin setiap OPD. Dengan syarat tidak melebihi anggaran Tahun 2018 lalu.(rm/humas).

BPK RI Periksa Seluruh OPD di Kepulauan Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Riau datang ke Kepulauan Meranti. Mereka akan melakukan pemeriksaan pada seluruh OPD terhitung tanggal 24 Oktober 2018 hingga 24 November 2018.

Kata Ketua Tim Pemeriksa BPK RI untuk Kepulauan Meranti, Ahmad Syukri, kedatangan lebih awal.Berhubung Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapat prediket WTP sebanyak 6 kali berturut-turut.

Untuk itu perlu melengkapi laporan LKPD, karena kedepan proses pemeriksaan akan melibatkan akuntan publik secara Independen.

Kata Ahmad Syukri lagi, kedatangan dirinya bersama tim untuk memastikan pelaksanaan proses pengadaan belanja barang dan modal oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan tim BPK RI Perwakilan Riau adalah belanja barang dan modal. Mulai dari kegiatan sampai belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga.Baik itu berupa barang, bangunan maupun yang lainnya.

Untuk itu, selama proses pemeriksaan Ahmad Syukri meminta PA, KPA, dan PPTK wajib hadir serta menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Ia mewantiwanti kepada Kepala OPD dan pejabat terkait jika tidak hadir saat pemeriksaan maka dokumen tidak dapat diperiksa dan OPD bersangkutan akan menjadi catatan bagi BPK RI.”Saat turun ke lapangan kami harapkan PA, KPA, dan PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan.Jika tidak hadir saay pemeriksaan, tidak dapat dilanjutkan dan akan menjadi catatan kami,” kata Ahmad Syukri.

Anggota tim pemeriksa BPK RI lainnya, Andre, juga menambahkan pemeriksaan yang dilakukan kali ini bukan hanya seputar pengadaan fisik tetapi juga pengadaan langsung dan pengadaan lainya. Untuk itu, bagian yang menangani masalah pengadaan terutama pihak ULP Meranti, Pokja, konsultan perencana dan rekanan pemenang ketika pemeriksaan dapat dihadirkan untuk melakukan kroscek langsung. Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK RI, akan dikeluarkan lembar pemeriksaan untuk dilakukan klarifikasi dan kroscek secara bersama-sama.

Sebelumnya, saat briefing dengan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau, Rabu pagi, Sekda Meranti H Yulian Norwis SE MM, menekankan kepada semua pejabat terkait selama proses pemeriksaan untuk tetap berada di tempat. Ia berharap proses pemeriksaan kali ini dapat berjalan dengan baik dan jika ada permasalah dapat diklarifikasi serta diselesaikan dengan cepat. ”Saya tekankan selama proses pemeriksaan, PA, KPA, dan PPTK serta pihak terkait lainnya tetap berada di tempat. Hal ini demi kelancaran proses pemeriksaan sehingga jika ada masalah dapat diselesaikan dengan cepat,” kata Sekda Yulian Norwis.(rm/humas)

6

Pemkab Meranti Raih WTP Keenam Kalinya SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Untuk keenam kalinya, Kabupaten Kepulauan Meranti meraih prediket wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas keberhasilan ini, Bupati Irwan meminta seluruh aparatur tak menjadi lengah.

Meranti telah 6 kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP, itu merupakan capaian luar biasa yang membanggakan bagi Kota Sagu. Karena dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, Meranti merupakan kabupaten pemekaran yang bisa meraih WTP 6 kalise berturut-turut bersama Siak dan Kabupaten Pelalawan. Sementara lainnya di bawah 5 kali.

“Ini capaian yang membanggakan bagi kita semua sebagai sebuah kabupaten baru,” kata Irwan usai menerima penghargaan tersebut dari Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budianto ST MT di Selatpanjang, Kamis (25/10/2018).

Diingatkan Irwan, capaian yang diraih saat ini jangan sampai membuat aparatur lengah. Sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan semakin kendur, dengan mengaggap remeh karena merasa sudah mampu.

Jika hal itu terjadi, kata Irwan lagi, akan berakibat menurunya penilaian kinerja yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebab predikat WTP yang diberikan BPK sangat independen dan tiap tahun tidak mesti sama tergantung dari seberapa

BUPATI Meranti didampingi Wakil Bupati Meranti

baiknya Pemda mengelola keuangan daerah.

“Pada kesempatan ini saya mengimbau kepada semuanya, mari kita tingkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dengan menyesuaikan peraturan yang direvisi oleh pemerintah, agar laporan keuangan di Meranti bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan,” pesan Irwan.

Usaha yang dilakukan Pemda Meranti ini, merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Selain itu untuk mencegah terjadinya korupsi di kalangan birokrasi.Selain itu dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuanga dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh dikatakan orang nomor satu di Kepulauan Meranti

itu, penghargaan WTP ini juga berkaitan dengan penyaluran dana alokasi khusus dan dana desa. Dimana DAK untuk Kabupaten Meranti sudah berjalan dengan cukup baik.Dari pantauan SKPD terkait, semua pembangunan yang berasal dari DAK bisa dikelola dan dilaksanakan dengan lancar.Bahkan dari laporan yang diterima bupati untuk Provinsi Riau, realisasi Kabupaten Meranti termasuk dalam pelaporan yang terbaik.

“Karena kita punya kebijakan semua kegiatan yang berasal dari DAK yang dilelang pada awal tahun telah dibayarkan uang muka kerja menggunakan APBS. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlambat dan tidak perlu menunggu transfer dana pusat,” jelas Irwan.

Irwan kembali menekankan kepada kepala desa, karena dana

Pemkab Meranti Segera Umumkan Beasiswa Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Dari Tahun 2015, 2016, 2017 Beasiswa yang diharapkan seluruh Mahasiswa Kabupaten Kepualauan Meranti tak kunjung diumumkan, dari tahun ke tahun beberapa kali mahasiswa berusaha untuk melakukan diskusi maupun audiensi dengan pihak Pemerintah Daerah baik dengan Sekretaris Daerah, Wakil Bupati hingga Bupati sendiri.

Di tahun 2016, Tepatnya pada Tanggal 30/05/2016 melalui Aliansi Mahasiswa Meranti (AM3) Se-Indonesia, Perwakilan Mahasiswa dari IPMK2M, BEM Amik, DEMA STAI-NH melakukan aksi demonstrasi di kantor bupati untuk menuntut Beasiswa Tahun Anggaran 2015.

Setahun setelahnya tak juga ada kejelasan, Di tahun 2017 kembali Aliansi Mahasiswa Meranti (AM3) Se-Indonesia Jilid II yang diketuai Zuriyadi Fahmi turun kejalan untuk menuntut hak mahasiswa, Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2017.

Pemda kian membisu, janji tetap diobralkan namun tak jua direalisasikan, hingga akhirnya Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) PP ambil bagian, melakukan Koordinasi dengan Seluruh Mahasiswa hingga terbentuklah Aliansi Peduli Meranti (APM).

Tepat pada tanggal 22 November 2017, Pada aksi demonstrasi tersebut sempat ada aksi dorong-dorongan yang mengakibatkan Mahasiswa terluka, namun pada akhirnya Wakil Bupati ikut

PULUHAN mahasiswa foto bersama Sekda Kabupaten Meranti.

Lang March menuju kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti guna menyelesaikan tuntutan mahasiswa yang tak berujung ini.

Pagi tadi, Rabu (24/10/ 2018), Kembali Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Organisasi SAPMA-PP, LM2R, FORBEM, BEM Amik, DEMA STAI Nurul Hidayah Selatpanjang dan beberapa Mahasiswa Meranti yang kuliah dibengkalis bertemu dengan Sekretaris Daerah Yulian Norwis SE MM di kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Kedatangan Para Mahasiswa ini ingin mempertanyakan lagi, prihal kapan diumumkannya beasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dikatakan Sekda Meranti Yulian Norwis SE MM bahwa terkait beasiswa akan diumumkan se-segera mungkin. ”Mungkin ini keterlambatan kami, kalau untuk Beasiswa akan segera diumumkan, diharapkan para mahasiswa mempersiapkan berkasnya. ” ujar Sekda yang akrab disapa Icut itu.

Sementara, Ketua SAP-

MA-PP Kabupaten Kepulauan Meranti Bobi Iskandar, mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemda atas kerjasamanya kepada para mahasiswa. ”Terimakasih kepada semua pihak terutama Perintah Daerah yang hari ini bisa bekerja sama, kami dari SAPMA-PP hanya sebagai fasilitator untuk adik-adik mahasiswa yang tergabung diorganisasi maupun tidak. Saya mengapresiasi atas kebijaksaan yang ditunjukkan mahasiswa meranti, mudah-mudahan ini akan membuahkan hasil yang baik,” ungkap Bobi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (FORBEM) Meranti Muzakar Salim, Mahasiswa semester akhir STAI Nurul Hidayah ini berharap ditahun-tahun yang akan datang pemkab lebih memprioritaskan Bea Pendidikan.”Terimakasih kepada pemerintah sudah menjawab apa yang jadi kicauan kami 4 tahun terakhir.

Semoga di tahun yang akan datang Pemda memprioritaskan bea pendidikan,”harap Muzakar.(rm/ril)

desa merupakan dana masyarakat yang diamanahkan pemeritah untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati tidak ingin dana tersebut diselewengkan ke hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi untuk kesenangan pribadi.

“Jangan sampai karena dana yang dikelola besar, terjadi perubahan prilaku kades. Saya ingatkan jangan sampai berprilaku aneh-aneh, mengkonsumsi narkoba, suka ke tempat hiburan malam, itu bisa membuat otak menjadi tidak sehat,” ujar Irwan.

Irwan juga menekankan jika kades ingin terpilih kembali hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Berkaca pada pengalaman lalu, dimana dari 100 persen kepala desa incumben yang mencalon, hanya 30 persen saja yang kembali menjabat.(rm/ril)

Asisten III Buka Lomba Kreatifitas Remaja 2018 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner SPd M.Si, membuka Lomba Kreatifitas Remaja Tahun 2018. Kegiatan dalam rangka penyaluran bakat dan peningkatan kreatifitas generasi muda di Kepulauan Meranti itu, dilaksanakan di Aula Orange Kantor Bupati, Jum’at (19/10/2018) pecan lalu Hadir dalam kesemlatan itu, Ketua MUI Meranti H. Mustafa, Perwakilan Polres Meranti, dr. Misri, Para Kepala Sekolah dan Jajaran Majelis Guru, Para Remaja Peserta Ajang Prestasi Remaja.Seperti disampaikan Ketua Panitia dari Dinas Sosial Meranti, dr. Misri, menjelaskan remaja perlu dilakukan pembinaan agar memiliki kematangan dalam berfikir, begitu juga dalam hal penyaluran bakat dan kreatifitas perlu diberikan ruang agar tidak sempat berfikir melakukan hal hal negatif, seperti yang dilaksanakan saat ini melalui Lomba Ajang Prestasi Remaja dan Pemilihan Duta Genre. ”Dengan acara ini kita berharap bakat yang ada pada diri remaja dapat tersalur dengan baik dan terhindar dari aktifitas negatif yang merusak seperti hamil diluar nikah, LGBT, Narkoba, Mabuk Mabukan dan lainnya,” jelas Misri.

Sekedar informasi pada kesemlatan itu juga dilakukan pemilihan Duta Genre, khusus untuk Lomba kreatiftas sendiri akan berlangsung selama 3 hari yang diikuti oleh puluhan peserta yang berasal daei berbagai sekolah tingkat SMU sederajat yang ada di Meranti.

Dalam pidatonya, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner SPd M.Si, menyambut

baik peyelenggaraan kegiatan itu. Dijelaskannya masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda, masa ini remaja cenderung ingin mencoba semua hal baru yang perlu mendapat bimbingan agar mengarah kepada kegiatan yang positif.

Salah satu pembinaan terhadap remaja seperti yang dilaksanakan saat ini yakni ajang Lomba Kreatifitas Remaja sebagai penyaluran bakat dan kreatifitas anak muda agar hidup tidak monoton dan terbebas dari aktifitas negatif yang semakin marak menerpa generasi milineal saat ini. Sebut saja pergaulan dan seks bebas, Pengunaan Narkoba, Minuman Keras, dan lainnya. ”Dengan digelarnya ajang penyaluran bakat ini, semoga dapat mengalihkan perhatian remaja untuk melakukan hal negatif yang hanya akan merusak diri apalagi berdasarkan data saat ini jumlah penduduk Indonesia berusia muda sebanyak 66 Juta jiwa atau 25 persen dari total penduduk yang ada,” jelas Rosdaner.

Iapun berharap, melalui kegiatan lomba kreatifitas dan penyaluran bakat yang dikemas dengan Dialog dan Diskusi tentang Reproduksi ini, dapat membangun wawasan, pengetahuan dan kecakapan dari remaja agar lebih mandiri, cerdas, berakhlakukkarimah, dan memiliki masa depan yang cerah.”Mari manfaatkan kegiatan ini sebagai ajang diskusi, bertukar pengalaman tentang Reproduksi remaja sehingga generasi muda Meranti tumbuh menjadi remaja yang kreatif, cerdas, mandiri serta memiliki kecakapan tentang berbagai hal,”papar Rosdaner. (rm/humas).

Sekda Buka Lomba Cita Rasa Minuman Berbahan Baku Gula Sagu SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, membuka secara resmi Lomba Cita Rasa Minuman Berbahan Baku Sagu kerjasama Tim Pengabdian Bina Desa LPPM Universitas Riau. Melalui acara itu Sekda Meranti berharap dapat memotivasi Darma Wanita dan UKM binaan, dalam meningkatkan inovasi dan kreatifitas mencibtakan berbagai produk makanan dan minuman olahaan Sagu agar hasil perkebunan andalan Meranti itu lebih terkenal dan

mendunia, bertempat di Gedung Darma Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (17/10/2018).

Turut mendampingi Sekda Meranti, Ketua Tim Tenaga Bina Desa Universitas Riau Ir. Rosmita M.Si dan rombongan, Sekretaris Darma Wanita Kepulauan Meranti Hartati, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita, Ketua MUI Meranti H. Mustafa, Sekretaris Dinas Perkebunan Meranti Widodo, Tim Kerja Darma Wanita Persatuan serta para Pelaku UKM dan lainnya.

Seperti diketahui selama ini masyarakat lebih mengenal olahan Sagu menjadi Mie, Kerupuk, Kue dan Tepung. Ternyata hasil perkebunan andalan Meranti itu juga dapat diolah menjadi Gula Cair yang dapat dijadikan bahan baku untuk membuat aneka minuman yang nikmat seperti yang saat ini dilakukan oleh Darma Wanita Kepulauan Meranti dengan menggelar Lomba Cita Rasa Minuman Berbahan Baku Gula Sagu.

Seperti disampaikan Sekretaris Darma Wanita Meranti Hartati,

kegiatan Lomba Cita Rasa Sagu ini merupakan kerjasama Tim Pengabdian Bina Desa LPPM Universitas Riau dengan Darma Wanita Kepulauan Meranti dalam upaya mengembangkan potensi hasil Sagu Meranti lewat tangan-tangan pelaku UKM menjadi berbagai produk turunan yang sehat, dan memiliki nilai ekonomi tinggi dalam upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Kedepan Hartati berharap kerjasama antara Tim Bina Desa LPPM UR dan Darma Wanita dapat semakin baik lagi.(rm/humas)

CMYK

7

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

WAKIL Walikota Batam, Amzakar Achmad menandatangani MoU

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menandatangani MoU

Bapemperda Sampaikan Hasil Evaluasi Gubernur Atas Ranperda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir BATAM- Mhd.Jeffry Simanjuntak,SE,MM, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam menyampaikan hasil harmoniasi dan singkronisasi Ranperda Kota Batam tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Hal ini disampaikan pada rapat paripurna ke1 masa persidangan 1 tahun sidang 2018, Jumat,31 Agustus 2018.

Setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kepulauan Riau melalui keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 665 tahun 2018 tentang hasil evasluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir, telah melakukan evaluasi terhadap materi dan substansi juga sistematika dan redaksional dari rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir.

Atas hasil evaluasi Gubernur, Bapemperda dan tim hukum Pemerintah Kota Batam melakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi, dapat kami laporkan sebagai berikut: 1.

Evaluasi Gubernur Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa materi dan substansi serta sistematika dan redaksional, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk itu, ataskoreksi, perbaikan dan atau penyempurnaan terhadap sistematika dan redaksional, kami bersepakat untuk menerima dan menyetujui, sebab hasil evaluasi gubernur tersebut sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Drop off dan tarif parkir sepeda Ketentuan tentang drop off diatur pada bab vi tarif parkir di luar rumija, pasal 20 yang berbunyi: besaran dan rincian tarif parkir kendaraan bermotor di fasilitas

parkir di luar rumija sebagaimana tercantum dalam lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pada lampiran i tersebut pada huruf d disebutkan tidak dikenakan tarif parkir apabila masuk dan keluar area layanan parkir paling lama 15 (lima belas) menit.

Dalam hasil evaluasi gubernur ketentuan tentang drop off ini tidak terkena evaluasi atau dengan kata lain gubernur setuju dan bisa menerima. Sebab ketentuan drop off ini adalah kebijakan daerah, sehingga selama tidak ada peraturan perundangundangan yang dilanggar, pada hakikatnya boleh dan disetujui.

Ketentuan tentang drop off ini menjadi perhatian publik, sebab ketentuan ini akan menguntungkan publik karena masyarakat pemakai kendaraan bermotor yang masuk dan keluar arena layanan parkir tidak akan dikenakan tarif parkir bila tidak lebih dari 15 menit.

Namun disisi lain, ketentuan drop off ini akan memangkas potensi pendapatan daerah(potential lost), yang menurut kajian bp2rd (badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah) kurang lebih sebesar 25% atau sekitar 1,2 milyar per tahun.

Atas kondisi tersebut, dalam pembahasan sempat muncul usulan dan opsi untuk dilakukan pengurangan atas besaran waktu drop off tersebut.

Namun berdasarkan hasil rapat konsultasi antara pimpinan dprd dengan pimpinan fraksi-fraksi, dengan mempertimbangkan berbagai hal, diambil keputusan waktu drop off tetap 15 menit.

Selanjutnya, ketentuan tentang biaya parkir bagi sepeda. Pada hasil pembahasan pansus dan juga hasil evaluasi gubernur, dibuka peluang untuk dilakukan pengaturan berkenaan dengan tarif parkir terhadap sepeda. Namun dengan berbagai pertimbangan bahwa kebiasaan atau budaya bersepeda bagi masyarakat

JURU Bicara Bappemperda, Mhd.Jeffry Simanjuntak,SE,MM menyampaikan laporan

PIMPINAN DPRD Kota Batam bersama Walikota Batam meninggalkan Ruang Rapat Paripurna

kota batam semestinya harus terus didorong dan difasilitasi. Sebab bersepeda merupakan salah satu cara hidup sehat, disamping akan mampu menekan peningkatan gas emisi kendaraan bermotor (polusi) di kota batam.

Atas pertimbangan tersebut, maka disepakati tarif parkir untuk sepeda, ditiadakan.

3.

Penambahan klausul pengaturan sanksi administratif Pada bab x sanksi administratif, pasal 59 yang mengatur tentang biaya pemindahan dan denda adminitrasi, yang semula hanya mengatur untuk kendaraan roda empat atau lebih, disepakati untuk ditambah pengaturan bagi kendaraan roda dua dan roda tiga.

Hal ini, masyarakat yang berkendara, baik roda empat atau lebih, roda dua dan roda tiga dapat parkir sesuai ketentuan yang mengatur dan bila melakukan pelanggaran, ada sanksi admintrasi yang jelas dan tegas.

Sehingga pasal 59 berbunyi: (4) Besaran biaya pemindahan dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : a.

Kendaraan roda empat atau lebih untuk 1 x 24 jam pertama sebesar rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); b.

Kendaraan roda empat atau lebih untuk 24 jam kedua dan berikutnya sebesar rp 200.000,-/24 jam (dua ratus ribu rupiah per dua puluh empat jam); c.

Kendaraan roda dua dan roda tiga untuk 1 x 24 jam pertama sebesar rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);dan d.

Kendaraan roda dua dan roda tiga untuk 24 jam kedua dan berikutnya sebesar rp 75.000,-/24 jam

(tujuh puluh lima ribu rupiah per dua puluh empat jam).

(5) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kalender.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan penyelesaian oleh yang bersangkutan, maka kendaraan yang bersangkutan diumumkan melalui media informasi publik untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender, guna dilakukan pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan, dan hasil pelelangan disetorkan ke kas daerah.

(7) Tata cara pengenaan biaya pemindahan dan denda administrasi serta pelelangan diatur lebih lanjut denganperaturan walikota.

Melalui Rapat Paripurna yang terhormat,sekiranya dapat menyetujui hasil harmonisasi dan sinkronisasi atas hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah penyelenggaraan dan retribusi parkir, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir.

Dengan harapan adanya payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir,penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kota Batam dapat lebih baik dan profesional.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kota Batam Ketua

Sukaryo, SE, MM

Wakil Ketua

Tumbur M. Sihaloho, SE

WAKIL Walikota Batam, Amzakar Achamad memberikan sambutan.

SEKWAN Kota Batam, Asril,S.Sos membacakan kehadiran anggota DPRD Kota Batam.

FOTO bersama Ketua, Wakil Ketua III DPRD Kota Batam bersama Wakil Walikota Batam

SUMBAR

8

Kamis, 25 - 31 Oktober Edisi :2018, # 247MINGGU Tahun IV, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Wagub Sumbar Minta Camat Ikut

STAF Ahli Mentri Pariwisata bidang Multikultural, Esthy Reko Astuti

Kemenpar: Tour de Singkarak Layak Masuk Kalender Pariwisata Nasional PADANG, RAKYAT MEDIA-Ajang balap sepeda internasional berbalut wisata Tour de Singkarak dinilai sangat layak masuk dalam kalender even wisata nasional karena memenuhi empat syarat utama, kata Staf Ahli Mentri Pariwisata bidang Multikultural, Esthy Reko Astuti.”Empat syarat itu adalah nilai budaya, ekonomi, promosi dan komitmen pemerintah daerah, katanya di Padang, Kamis.

Tour de Singkarak sejak penyelenggaraan pertama kali pada 2009 selalu mengedepankan nilai-nilai budaya, terutama dalam rangkaian acara hiburan yang ditampilkan saat start dan finish tiap etape.

Beragam kesenian dan permainan anak nagari (permainan tradisi) ditampilkan sebagai bagian balapan, salah satunya yang paling menarik adalah pacu terbang itik di Payakumbuh.Kemudian nilai ekonomi tergambar dalam tujuan kegiatan yang selain sebagai sebuah balapan bergengsi juga bagian dari promosi wisata untuk mendatangkan banyak wisatawan ke Sumbar.

Wisatawan tentu akan memberikan dampak positif secara ekonomi pada masyarakat dan pemerintah daerah.Selama acara berlangsung, hotel-hotel juga panuh dipesan untuk pebalap dan ofisial.

Nilai promosi terlihat dari jumlah penonton TdS yang disebut terbanyak ke lima untuk ajang balap sepeda di dunia.Puluhan media lokal nasional dan internasional juga meliput kegiatan tersebut sehingga fungsi promosi berjalan sangat baik. Syarat terakhir menurutnya adalah komitmen dari pemegang kebijakan di daerah karena tanpa hal itu, sebuah even tidak akan bisa berjalan dengan baik dan sukses.

“Semua terpenuhi oleh TdS, karena itu sangat layak untuk masuk kalender even wisata nasional,” katanya.

Selain TdS masih ada dua even lain dari Sumbar yang juga masuk kalender wisata nasional yaitu Sawahlunto International Musik Festival (SIMFes) 19 hingga 21 Oktober 2018 dan Festival Pagaruyung 29 Nofember - 2 Desember 2018.Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian menyebut masuknya beberapa even wisata provinsi itu dalam kalender wisata nasional sangat strategis terutama dalam hal promosi.”Promosinya jauh lebih besar gaungnya ketimbang jika dilakukan oleh provinsi,” katanya.

Hal itu akan menjadi salah satu magnet bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke Sumbar.”Nantinya saat mereka datang, akan tahu lebih banyak bahwa even yang menarik di Sumbar itu masih sangat banyak,” katanya.(rm/khaidir).

Kembangkan Pariwisata di Daerahnya PADANG, RAKYAT MEDIAWakil Gubernur Sumatera Bara Nasrul Abit meminta para camat yang ada di provinsi itu ikut menjaga dan mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di daerah masing-masing.”Camat harus terus berinovasi dan menghadirkan pemikiran kreatif untuk menggarap potensi yang ada di daerah masing-masing, terutama bidang pariwisata,” kata Nasrul Abit di Padang, Rabu malam.Hal itu disampaikannya pada rapat kerja antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta camat se-Sumbar.

Ia mengatakan kemajuan pariwisata di suatu daerah akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).”Kalau nanti pariwisatanya ramai akan ada kebutuhan penginapan, transportasi, makanan, serta pengembangan Usaha

WAKIL Gubernur Sumatera Bara Nasrul Abit

Makro Kecil Menengah (UMKM),” katanya.

Oleh karena itu para camat serta wali nagari diminta memetakan apa saja potensi wisata yang ada. ”Tidak perlu banyak lokasi wisata pada suatu daerah, cukup satu atau

dua lokasi wisata saja, namun digarap secara maksimal,” katanya.Ia mencotohkan beberapa pengembangan pariwisata yang baik di antaranya Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kelok Sembilan, dan Pesisir Selatan dengan Kawasan

Wisata Mandeh.

Ia mengatakan pariwisata saat ini harus didahului perencanaan matang, dalam artian muncul berdasarkan kesepakatan dari bawah, lalu diproses menjadi lokasi wisata. Bagi daerah yang sudah mempunyai destinasi wisata diminta untuk memelihara, agar jangan seperti yang terjadi di Danau Maninjau, serta Danau Singkarak. ”Tanggung jawab bersama untuk memelihara lingkungan tersebut baik dari tokoh masyarakat, wali nagari, camat, pemerintah daerah, serta provinsi, dan mengubah pola pikir masyarakat agar peduli pariwisata,” katanya.

Nasrul menyebutkan pariwisata adalah sektor yang berguna untuk mengangkat perekonomian masyarakat.Provinsi melalui biro pemerintah akan mengaktifkan komunikasi dengan pemerintah daerah dan kecamatan. (rm/ant).

Baznas Sumbar Antarkan Beasiswa 122 mahasiswa UNP PADANG, RAKYAT MEDIA-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat mengantarkan langsung beasiswa untuk sebanyak 122 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) untuk melakukan distribusi zakat program pendidikan periode Semester Ganjil 2018.

Pendistribusian kali ini untuk yang ketiga setelah sebelumnya disalurkan pads September 2017 dan Januari 2018 lalu.Dalam kunjungan kali ini, acara dimulai pada pukul 09.35 Wib dibuka langsung oleh Ketua Unit Pengumpul Zakat Universitas Negeri Padang (UPZ UNP), Prof. Dr. Lufri, M.S, Rabu.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pengumpulan zakat di UNP yang masih rendah dan belum optimal.”Dari UPZ UNP sendiri baru empat kali mengumpulkan zakat, namun bantuan dari Baznas Provimsi Sumbar sudah melebihi dana zakat yang kami dikumpulkan,” jelas Lufri.

Semoga zakat yang dikumpulan BaznasS Provinsi Sumbar melalui UPZ UNP ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.Bagi mahasiswa yang memperoleh bantuan, gunakanlah uang seoptimalnya untuk pendidikan, gunakan untuk bayar SPP, jangan sampai putus kuliah karena tidak bisa bayar SPP, pesan Lufri

diakhir sambutannya.

Ketua Baznas Provinsi Sumbar, Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan pihak UNP dalam momentum silaturahim Baznas kali ini.

Kita harap, bantuan yang diberikan ini membantu mahasiswa sukses dalam pendidikan yang sedang dijalani,” katanya.

Secara simbolis, pihak Baznas Provinsi Sumbar menyerahkan zakat melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Prof. Dr. Ardipal, M.Pd.Kesempatan itu, seterusnya diberikan kepada perwakilan mahasiswa dalam hal ini Yofi Dani Septian, mahasiswa jurusan Ma-

KETUA Baznas Provinsi Sumbar, Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib

najemen Perhotelan dan mahasiswi jurusan Pendidikan Biologi, Sri Suci Affandi. ”Mahasiswa adalah investasi, jangan disia-siakan ban-

tuan pendidikan yang telah diterima, jadilah berprestasi dengan bantuan ini,” pesan Ardipal di akhir acara.(rm/ ant).

Wakil Bupati Pasaman Barat Tinjau Polres Pasaman Barat Musnahkan BB 10 kilogram Ganja Lokasi Banjir di Sikilang PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto dan rombongan meninjau dan memberi bantuan ke daerah Sikilang yang dilanda banjir, sehingga mengakibatkan terputusnya akses jalur darat ke wilayah itu.”Benar, sejak banjir Kamis (11/10) daerah Sikilang terisolir dan tidak bisa diakses jalur darat.

Mudah-mudahan saat ini sudah normal kembali,” kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto saat mengunjungi warga korban banjir Sikilang, Minggu.

Ia mengucapkan permohonan maaf karena baru bisa menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan bersilaturahmi langsung dengan warga Kejorongan Sikilang yang sedang mendapatkan dampam bencana banjir.

Hal itu disebabkan terlalu sulitnya kendaraan melalui wilayah tersebut yang diakibatkan tingginya genangan air menuju daerah itu. ”Akhirnya perjalanan ke Jorong Sikilang ini hanya bisa kami tempuh jalur darat melalui areal perusahaan perkebunan dengan kendaraan double gardan,” katanya.

Menurutnya, saat ini Pasaman Barat yang sedang

berduka, karena bencana banjir yang melanda hampir setiap wilayah kecamatan yang ada di daerah itu. ”Hampir merata setiap daerah digenangi banjir.Air naik secara serentak dan merendam rumah warga serta merusak sejumlah infrastruktur yang ada,” ujarnya.

Ia meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera mengambil langkah cepat dalam proses perbaikan terhadap sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan.Ia mengimbau kepada kepada masyarakat Sikilang untuk selalu waspada terhadap curah hujan yang saat ini cukup tinggi, karena situasi cuaca saat ini yang tidak menentu.”Secara umum kerugian sementara akibat banjir lebih Rp26 miliar merusak sejumlah jembatan, jalan, irigasi perkebunan, pertanian dan rumah warga,” sebutnya.

Pihaknya satu minggu kedepan terus menyalurkan berbagai bantuan yang telah berdatangan dari pihak yang peduli.”Terima kasih kepada pihak yang telah menyerahkan bantuan.Kami segera menyalurkan kepada korban banjir,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan satu ton beras dan enam karung

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) memusnahkan 10 kilogram daun ganja yang ditangkap beberapa waktu lalu di Polres setempat, Kamis.

Barang bukti itu dimusnahkan dengan cara dibakar yang disaksikan oleh tersangka, perwakilan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Menurut Kepala Polres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso mengatakan 10 kilogram ganja kering itu merupakan hasil pengungkapan dua kasus berbeda di Pasaman Barat dalam bulan Oktober ini.

Ia mengatakan dua kilogram ganja merupakan barang bukti milik tersangka BU yang merupakan warga Jorong Merdeka, Kecamatan Talamau di awal Oktober ini.”Saat di-

tangkap tersangak mengaku ganja itu akan diajual di sekitar Kecamatan Talamau Pasaman Barat,” ujarnya.

Sementara delapan kilogram ganja merupakan milik tersangka BY, warga Kabupaten Madina, Sumatera Utara yang berhasil ditangkap petugas saat hendak mengantarkan ganja ke Pasaman Barat di sekitar wilayah Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau pada 12 Oktober lalu.

Ia menyebutkan setelah melengkapi berkas dan proses untuk pesidangan petugas langsung memusnahkan barang bukti agar tidak disalahgunakan.”Sebab jumlah barang bukti cukup banyak.

Pemusnahan barang bukti itu sebagai wujud nyata kepolisian perangi terhadap narkoba,” katanya.

Ia menjelaskan satu dari

WAKIL Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto

pakaian untuk dibagikan kepada warga Sikilang.Ia juga membawa sejumlah jajarannya dalam rangka untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan warga Sikilang dan harus segera ditindaklanjuti.

Hadir pada kesempatan itu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Pasaman Bar-

at, Sifrowati Yulianto, Staf Ahli Pemkab Pasaman Barat, Armen, Asisten Administrasi, Raf’an, Kepala Dinas Perhubungam, Edison Zelmi, Kepala Sub Bagian pers dan medi Humas, Yudhinal Reviola serta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (*rm/robbisam)

POLRES Pasaman Barat memusnahkan 10 kilogram

dua tersangka itu merupakan perempuan asal Kabupaten Madina, Sumut. Tersangka ditangkap petugas karena terbukti membawa ganja kering siap edar seberat delapan kilogram yang akan diedarkan di wilayah Pasaman Barat.

Akibat perbuatan tersangka kedua tersangka dijerat dengan undang-undang narkotika Nomor 30 pasal 11 Jo pasal 4 dengan ancaman hukuman sekitar lima tahun hingga dua puluh tahun kurungan penjara.

Ia mengaku pengungkapan kasus ini merupakan peran aktif masyarakat yang melaporkan adanya aksi peredaran narkoba di Pasaman Barat. Ia menambahkansetiap waktu modus dan cara yang digunakan pengedar cukup inovatif. Salah satunya melibatkan perempuan dan anakanak. (rm/robbisam)

CMYK

9 Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

KAMIS, 25 - 31 OKTOBER 2018, MINGGU II

Edisi : # 247 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Pemda Karimun Ekspor Nanas Kundur ke Singapura

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim

KUNDUR, RAKYAT MEDIA Program Kementan “Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di perbatasan semakin menunjukkan hasilnya. Hari ini 20 Oktober 2018, Bupati Karimun didampingi Dirjen Hortikultura meresmikan Launching Perdana Ekspor Nanas dan Pisang Kundur ke Singapura.

Acara ini juga sekaligus meresmikan Unit Penanganan Segar (Packing House Operation) Buah Ekspor yang berlokasi di Tanjung Berlian, Pulau Kundur, Kabupaten

Karimun.Pulau Kundur adalah salah satu daerah penghasil buah nenas dan pisang di kepulauan Riau dengan luas areal pertanaman hampir mendekati 300 ha, dengan produktivitas mencapai 20 ton perminggu.

Melihat potesinya yang cukup bagus, nenas dan pisang Kundur memiliki peluang untuk dijadikan komoditas ekspor andalan dari Pulau Kundur, dengan target ekspor perdana negara tetangga yg letaknya sangat dekat dengan pulau Kundur yaitu Singapura.

Untuk mewujudkan mimpi ekspor tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Karimun menggandeng Badan Litbang Pertanian khususnya Balai Besar Pascapanen sebagai penyedia teknologi sekaligus line proses penanganan segar buah ekspor, Ditjen Hortikultura menyediakan bangunan PHO serta fasilitasi ekspor serta PT Alamanda Sejati Utama sebagai eksportir untuk pasar Singapura .

Balai Besar Pascapanen mengambil peran yang cukup penting

dalam rangka ekspor perdana ini.

Tidak hanya memberikan rekomendasi teknologi tetapi ikut serta dalam melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan oleh suatu unit penanganan segar buah (PHO), seperti penyediaan alat pembersih nenas (blast air compressor), meja2 persiapan dan sortasi, bak pencucian dan ozon generator. Dengan fasilitas PHO yang cukup memadai diharapkan dapat memenuhi kuali Bersambung ke Hal 10

Pengeluaran Anggaran Gunakan Invoice dan Nota Palsu :

BPK RI Temukan Rp1,7 Miliar Penyelewengan APBD Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Instansi penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Ditreskrimsus Polda Kepri diminta turun tangan dan mengarahkan perhatian mengusut kasus dugaan penyelewengan anggaran APBD Tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Berdasarkan data yang diperoleh Koran Rakyat Media, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2017. BPK menemukan dugaan penyelewengan dan penyimpangan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretaris Daerah Pemkab Bintan sebesar Rp1.690.314.776.00 Temuan dugaan penyim-

Sekda Pemkab Bintan

Adi Prihantara pangan tersebut, terjadi atas realisasi belanja makanan dan minuman Setda Bintan, dimana bukti pertanggungjawaban dari realisasi anggaran makanan dan minuman tamu di Bagian Umum sebesar Rp1.000.382.776 tidak sesuai dengan pengeluaran.

Temuan ini tercatat dalam LHP BPK, dimana lima perusahaan penyedia makanan dan minuman tamu di Sekda Bintan yakni RMTR, PMSb, RMI, RMPR, dan RSB9 tidak mengakui kuitansi dan nota yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja minum pada Sekda Bintan merupakan dokumen yang diterbitkan atau diketahui oleh perusahaan penyedia.

Namun tanda tangan penyedia pada kuitansi maupun nota bukan nama dan tanda tangan pemilik, keluarga pemilik, maupun karyawan penyedia. Berdasarkan penjelasan tertulis bendahara pengeluaran dibantu staf bagian umum mengaku untuk memenuhi kelengkapan Bersambung ke Hal 10

KANTOR Bupati Bintan di Bintan Bunyu

Dansat Brimob dan Irwasda Polda Kepri Akan Diganti .NONGSA, RAKYAT MEDIA-Beberapa Pejabat Utama (PJU) di lingkungan Polda Kepri dimutasi. Dari daftar berdasarkan telegram dari Mabes Polri, para pejabat yang mengalami pergeseran antara lain: Komandan Satuan Brimobda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Kabid Propam, dan lain-lain.

Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram Kabid Humas Polda Kepri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kombes Pol S Nomor : ST/2596/X/ Erlangga KEP./2018, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga membenarkan adanya mutasi tersebut.

Ia memerinci, antara lain Kombes Pol Purwolelono, Irwasda Polda Maluku diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasda Polda Kepri.

Bersambung ke Hal 10

Panitia Road Show dan Relawan Siap Sambut Sandiaga Uno di Batam

TIM Panitia Botania ketika melakukan rapat persiapan

BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Calon Wakil Presiden Nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno, Senin 29 Oktober 2018 dijadwalkan dating ke Batam. Kedatangan pasangan Prabowo Subianto itu, nantinya akan

menyapa para pedagang dan masyarakat Kota Batam di Pasar Botania 2, Batam Centre, Batam.

Diperkirakan ribuan masyarakat dan relawan akan menghadiri acara road show Calon Wakil Presiden San-

diaga Uno beserta rombongan. Tim Panitia Botania yang tergabung dari berbagai kalangan dan kelompok Relawan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno, sudah Bersambung ke Hal 10

Polda Kepri Siagakan 557 Polisi Amankan Kedatangan Sandiaga Uno BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) akan mengsiagakan sebanyak 557 personel Polri, guna menjaga keamanan kunjungan Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, yang dijadwalkan datang ke Batam, Senin (29/10/2018) pekan depan.

Sebanyak 557 Personel Polda Kepri

terdiri dari gabungan anggota Polda Kepri, serta Polresta Barelang akan disiagakan mulai dari pintu kedatangan VVIP Bandara Internasional Hang Nadim Batam, sejumlah persimpangan, hingga ke wilayahwilayah yang akan dikunjungi Cawapres pasangan Prabowo Subianto tersebut.

Bersambung ke Hal 10

KETUA Badang Pemenangan Partai Kualisi PrabowoSandi Iman Sutiawan

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Imigrasi Minta BP Batam Awasi Calon Investor BATAM, RAKYAT MEDIADirektorat Jenderal Imigrasi meminta Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan pengawasan terhadap calon-calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, hal tersebut tertuang dalam salah satu

poin adendum kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. ”Imigrasi mengajak BP Batam untuk ikut dalam pengawasan calon-calon investor yang akan masuk ke Batam,” kata Lukita di Batam, Kamis (24/10/2018) kemarin.

Dengan begitu, kata Lukita pihaknya dapat memberikan keyakinan kepada Imigrasi bahwa orang

yang diundang BP Batam benarbenar calon investor. ”Di sisi lain, mereka (investor) akan merasa lebih nyaman ada dukungan dari BP Batam, tentunya harus ikut ketentuan yang ada di Batam,” ujarnya.

Selain itu kata Lukita, adendum kerjasama tersebut nantinya bisa memberikan kemudahan dalam hal pelayanan arus keluar masuk orang ke Kota Batam.Kata

BPJS TK Gandeng Kejaksaan Tagih Perusahaan Nakal TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Tanjungpinang melakukan penandatanganan naskah kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) di tingkat kabupaten/ kota, dalam rangka menagih piutang iuran kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak patuh.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Rini Suryani menuturkan, penandatanganan naskah tersebut tersebut merupakan tindaklanjut dari MoU BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung di tingkat pusat.

“Inti dari MoU itu ialah pihak kejaksaan membantu BPJSTK memulihkan piutang negara,” kata Rini Suryani di Tanjungpinang, Kamis (25/

10).

Rini menuturkan, regulasi yang mengatur tentang kerjasama itu merujuk Undang-Undang No 24 Tahun 2011 yang berbunyi, setiap perusahaan wajib memungut iuran pekerja dan menyetor ke BPJSTK, bagi perusahaan yang tidak mengindahkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 miliar dan sanksi pidana penjara selama 8 tahun.

Rini juga menjelaskan, pihak kejaksaan dalam memanggil perusahaan penunggak iuran diawali dengan proses administrasi oleh petugas pengawas dan pemeriksa BPJSTK. Proses administrasi dimaksud ialah penerbitan SP1, SP2, serta kunjungan BPJSTK ke pihak perusahaan yang bersangkutan.

“Jika tetap tidak ditindaklanjuti oleh mereka,

Pemda Karimun fikasi yang diinginkan oleh negara tujuan ekspor.

Untuk ekspor perdana ini akan ada 5 ton nanas Kundur yang siap dikirim ke Singapura disamping 1 ton pisang. Tahapan selanjutnya, target ekspor adalah 10 ton per minggu hingga akhir tahun 2018, dan tahun 2019 ditargetkan bisa mencapai 20 ton per minggu. Untuk bisa mencapai target tersebut tentunya banyak hal yang harus disiapkan antara lain fasilitas cold room, perbaikan sistem budidaya di lapang, dan perluasan bangunan PHO. Acara launching perdana sekaligus peresmian PHO Buah Ekspor dihadiri oleh 200 undangan diantaranya adalah Bupati Karimun, Dirjen Hortikultura, Wakil Bupati Karimun, Kepala Balai Pascapanen Pertanian, perwakilan Bank Indonesia, SKPD Pemda Kepri dan

Karimun, para petani dan kelompok tani nenas Kundur dan berbagai pihak terkait lainnya.

Dalam laporannya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karimun M.Affan menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, Kabupaten Karimun bersama Kabupaten Lingga dan Bintan sebagai lokasi program LPBE WP. Akhirnya setelah melewati lika liku akhirnya pada tahun 2018, Kabupaten Karimun berhasil mewujudkan mimpi tersebut.

Sementara itu, Kepala BB Pascapanen merasa berbahagia karena melalui sentuhan inovasi, ekspor nanas dan pisang ini bisa terwujud.

Risfaheri juga berharap bahwa ke depan perlu penambahan fasilitas agar target ekspor 20 ton bisa terwujud.

Dr Suwandi, Dirjen Hortikultura dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini disaat rupiah melemah,

Dansat Brimob Selanjutnya, Kombes Pol Sunarwan Sumirat, Dirbinmas Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidproftek Setukpa Lemdiklat Polri.”Kombes Sunarwan digantikan Kombes Pol Bambang Sigit Priyono yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri,” katanya, Selasa (16/10/2018) Kombes Pol Naek Pamen Simanjuntak, Kabid Propam Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Ia yang digantikan oleh Kombes Pol I Gede Mega Suparwitha, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda NTT. ”Kombes Pol Toto Wibowo, Kabidkum Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dosen STIK Lemdiklat Polri, digantikan Kombes Pol Djoko Trisulo yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen STIK Lemdiklat Polri,” sebutnya.

Selanjutnya Kombes Pol Imam Santoso yang men-

jabat Dansat Brimobda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Kombes Imam Santoso digantikan oleh Kombes Pol Guruh Arif Darmawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatbrimob Polda Sulteng “AKBP Nugroho Agus Setiawan Kapolres Purbalingga Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirreskrimsus Polda Kepri. Dan AKBP Anthon Haryadi Kapolres Kediri Kota Polda Jatim diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Kepri,” tambahnya.

Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) melakukan sejumlah pergeseran jabatan perwira menengah di berbagai daerah. Pergeseran jabatan ini Berdasarkan Surat Telegram nomor ST/ 2597 /X/KEP./ 2018 TGL 14- 10-2018 yang ditandatangani AS SDM Mabes Polri, Irjen Pol. Dr. Eko Indra Heri S, M.M.Perwira menengah yang dimutasi berjumlah 149 or-

maka kami meminta Kejari melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk memanggil perusahaan atau pemberi kerja, terkait iuran yang tidak dibayar,” paparnya.

Menurut dia, hingga saat ini perusahaan penunggak iuran di BPJSTK cabang Tanjungpinang yang membawahi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah sebanyak 1.156 perusahaan, dengan total piutang sebesar Rp3,6 Miliar.

“Di Tanjungpinang itu ada sekitar 700 perusahaan dengan piutang senilai Rp1,8 Miliar, Bintan ada 426 perusahaan dengan piutang senilai Rp1,2 Miliar.

Sisanya di Lingga, Natuna dan Anambas,” jelasnya. (rm/ant) Sambungan Hal. 9

ekspor adalah pilihan yang tepat untuk menjaring devisa. Beliau juga berharap ke depan adalah adanya industri hilir sehingga ada peningkatan nilai tambah.

Hal ini juga diamini oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Kepulauan Riau.Harapan beliau selanjutnya adalah menjadikan Kabupaten Karimun untuk pengembangan produk organik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Karimun H.Aunur Rafiq menyampaikan apresiasinya kepada Kementan yg telah membantu terwujudnya ekspor nanas dan pisang. Kepada Bank Indonesia berharap agar ke depan BI juga membantu petani nanas dalam penyediaan saprodi. Bupati berharap petani mendapat jaminan pasar bagi produknya sehingga tidak ragu lagi menanam nanas,tutur Bupati.(rm/gabe) Sambungan Hal. 9

ang. Beberapa jabatan Kapolres di Polda Sumatera Utara turut bergeser.

“Para pamen polri tersebut diperintahkan untuk segera menyesuaikan dan melaksanakan tugas yang baru paling lambat empat belas hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi dan melaporkan pelaksanaanya,” tertulis dalam surat telegram tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Drs Setyo Wasisto membenarkan ada beberapa personel di jajaran Polda Sumut yang dimutasi. ”Mutasi itu mutasi biasa, mutasi rutin, ada mutasi promosi ada. Sikapi saja yang biasa-biasa saja,” kata Irjen Setyo, Selasa (16/10/2018).

Ia menambahkan, kadang-kadang masyarakat menganggap mutasi di Polri itu, seperti ada sesuatu hal. Padahal sebenarnya itu hanyalah hal yang biasa.”Saya itu satu tahun pindah, satu tahun setengah pindah dan itu biasa.

Bahkan enam bulan pindah pun bisa. Nggak masalah dan tidak ada kasus,” ujarnya. (rm/ril humas polda)

Lukita, selama ini pelayanan pembuatan paspor hanya bisa dilakukan di kantor Imigrasi Batam Centre dan Harbour Bay saja, namun saat ini sudah bisa dilayani Mal Pelayanan Publik. ”Kemudahan yang diberikan ada kaitannya dengan kepastian hukum dan kenyamana investor,” ujarnya.

Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie, mengatakan, penandatan-

gan tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama yang sudah ada. ”Ada beberapa poin yang ditambah dengan adanya perkembangan saat ini, terutama dalam hal peningkatan pelayanan arus orang dan barang ke Batam yang kaitannya dengan investasi,” katanya.

Ronny menambahkan, dengan adanya adendum tersebut dapat menjadi landasan guna me-

mudahkan kegiatan di masingmasing pihak. ”Kita mendukung kegiatan pak Lukita untuk membangun investasi di Batam dan bagaimana dunia investasi di Indonesia, khususnya Batam bisa berkembang,” paparnya Dia berharap dengan adanya kerjasama tersebut investasi dan ekspor barang, akan lebih banyak dibanding impor.(rm/mwd).

BPK RI bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana tersebut mereka membuat kuitansi dan nota palsu.

Bendahara pengeluaran dan staf Bagian Umum membuat bukti pertanggungjawaban palsu tersebut atas perintah Plt Kepala Bagian Umum Tak hanya itu, dalamrealisasi belanja makanan dan minuman Bupati dan Wakil Bupati Bintan BPK RI juga mencatat terjadi kecurangan dan penyimpangan. Dari realisasi belanja makanan dan minuman harian dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp1.073.822.300.

Sebesar Rp559.758.000 anggaran makan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati pada CV KJ dan sebesar Rp353.466.300 pada CV GU tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dimana faktur (invoice) belanja pada dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan SV KJ berbeda dengan faktur atau invoice yang diterima BPK. Pihak CV KJ mengaku sampai 7 Mei 2018, Sekretaris Daerah Bintan masih memiliki tunggakan pada tahun 2017 kepada CV KJ sebesar Rp135.780.902 yang belum dibayar.

Pada kasus ini LHP BPK mmencatat, Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Bintan mengakui dana atas pencai-

Sambungan Hal. 9

ran SP2D-GU belanja makanan dan minuman tamu serta makanan dan minuman kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sebagian diambilnya.

Dimana, dana yang diambil Plt Kepala Bagian Umum itu diakuinya untuk digunakan membiayai pengeluaran yang bersifat nonanggaran.

Namun bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran dana itu Plt Kepala Bagian Umum mengaku membuat bukti pertanggungjawaban palsu untuk mengakomodasi adanya pembelian tunai ke swalayan lain. Meski pertanggungjawaban dari belanja ke swalayan lain tersebut tak dapat dibuktikan.

Perbuatan tersebut jelas melanggar Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah, dimana setiap pengeluaran anggaran pemerintah harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan pada pasal 184 ayat (2) menyatakan pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul.

Terkait penyimpangan tersebut BPK RI menemukan indikasi kerugian Negara atas realisasi Belanja Mi-

num dan Makanan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan makanan minuman harian bupati dan wakil bupati Bintan tersebut sebesar Rp1.690.314.776. Pasalnya pengeluaran anggaran itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi mmenggunakan dokumen palsu jelas sudah merupakan perbuatan pidana.

Dugaan penyimpangan anggaran APBD di Pemkab Bintan, takhanya terjadi pada pos anggaran di bagian Umum saja. Alokasi dana Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesmas) dalam belanja bantuan Sosial di Pemkab Bintan juga menjadi sorotan BPK. Dimana hasil LHP BPK dari laporan realisasi anggaran (LRA) pada tahun 2017 tercatat realisasi belanja bansos sebesar Rp3.930.732.319. atau 57 % dari anggaran sebesar Rp6.895.030.000. Dari jumlah itu untuk bantuan sosial kepada individu sebesar Rp938.732.319 dan bansos kepada masyarakat sebesar Rp2.992.000.000 serta Bansos kepada individu sebesar Rp98.732.319.

Namun, BPK mencatat dari pengeluaran Bansossebesar Rp908.732.319 tersebut tidak terencana, pasalnya belanja pengobatan untuk masyarakat miskin sebesar Rp Rp350.732.319 disalurkan kepada warga yang

Panitia Road Show siap menyambut kedatangan calon wakil Presiden RI tersebut Senin depan. Berbagai persiapan kedatangan calon wakil Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan 95 ppersen Ketua Panitia Tim Botania, Kota Batam Rahim Peka, yang diwakili Sekretaris Tim Penitia Mawardi mengatakan, persiapan menyabut kedatangan calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno ke Batam sudah mencapai 95 persen, panitia sudah lima kali melakukan rapat pemantapan, baik dengan tim Pantia Botania maupun dengan Tim Kualisi Partai Badan Pemenangan Kota Batam yang diketuai Iman Sutiawan dan Badan Pemenangan Provinsi Kepri Onward Siahaan.

“Saat ini Tim Panitia persiapan penyambutan road show Calon Presiden Sandiaga Uno, saat ini Panitia Botania terus bekerja, persiapan kita sudah mencapai 95 persen, memang masih ada sedikit sedikit kekuran-

gan, saya rasa itu wajar, karena masih ada yang perlu dipersiapkan, tapi intinya kita sudah siap menyabut kedatangan calon presiden kita Sandiaga Uno,”ujar Mawardi kepada koran Rakyat Media, Sabtu, (26/10/2018) di Botania.

Lebih lanjut Mawardi mengatakan, jadwal road show Sandiaga Uno beserta rombongan di Batam, jika mengacu dari hasil rapat Panitia Botania dengan Ketua Badan Pemenangan Partai Kualisi Prabowo-Sandi Kota Batam yang langsung dipimpin Iman Sutiawan, Sabtu (26/10/2018).

Kegiatan Sandiaga Uno di Botania 2 Batam, pukul 08.00 wib tibadi Batam kemudia, pukul 08-09.30 wib Sandiaga Uno menyapa para pedagang, emak-emak, relawan dan tokoh masyarakat di Botania 2. Setelah itu, pukul 10.00-10,30 Wib sarapan.

Kemudian makan siang di GM Caffe Legenda Malaka, disana Sandiaga Uno akanmelakukan dialog dengan

Sambungan Hal. 9

pelaku usaha UKM, HIPMI, Kadin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dari Partai Kualisi.

“Pukul 12.00-12.30 Wib Sholat Zhuhur di Masjid Hidayatullah Batuaji, kemudian pukul 13.00-13.30 Wib melakukan dialog santai dengan kaum milenial, mahasiswa/ mahasiswi, jam 14.00-14.30 Wib Sandiaga Uno berkunjung ke kantor Harian Batam Pos di Batam Centre ,kemudian pukul 14.30 WIB rombongan Sandiaga Uno berangka ke Singapura melalui Pelabuhan Batam Centre,” kata Mawardi Adapun berbagai tim relawan pendukung PrabowoSandi di Kota Batam yang bergabung dalam Tim Panitia untuk menyukseskan acara road show Sandiaga Uno ke Kota Batam tersebut terdiri dari relawan Independen, Barisan Relawan Kerabat Prabowo-Sandi (KAPAS), PADI 1 Hati, Garda RPS, MAS, GNCP, PASS, Pasnas, RGP, OK OCE dan GNPP, Barisam emak emak,

Polda Kepri Direktur Pamobvit Polda Kepri Harri Sindhu Nogroho menjelaskan ke-557 personel tersebut terdiri dari Satuan Shabara dan Satuan Lalulintas. “Sebanyak 317 personel dari Polda Kepri, serta 140 personel dari Polresta Barelang,” ungkap Kombes Pol Harri, Kamis (25/ 10/2018), saat melakukan pengecekan lokasi tempat yang akan dikunjungi Sandiaga Uno di Legenda Malaka Batam Centre.

Diungkapkannya, hal tersebut sebagai upaya di dalam pengamanan terhadap Cawapres RI saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah. ”Selain dari kepolisian, kunjungan Cawapres selama di Batam juga diback-up unsur TNI. Setidaknya ada 100 personel TNI akan diikutkan dalam pengamanan tersebut,” sebutnya.

Harri menambahkan, dalam posisi pengamanan pada ring 1, akan dijaga Satgas VVIP, dan untuk di ring 2 dijaga oleh pihak kepolisian (Polri). “Sedangkan Anggo-

belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnyapengalokasian dana bantuan social kepada orang miskin tersebut sangat berpotensi terjadi kerugian pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Adi Prihantara, yang coba di konfirmasi melalui surat konfirmasi tertulis Nomor. 301/RM-KB/ X/2018 yang diterima oleh Sekretaris Sekda Bintan, Intan pada 17 Oktober 2018, terkait dugaan penyelewengan anggaran belanja makanan dan minuman di Pemkab Bintan sebesar Rp1,6 miliar lebih berdasarkan data yang dimiliki media ini dari hasil LHP BPK RI No.10.C/ LHP/XVIII.TJP/5/2018 tanggal 22 Mei 2018. Hingga berita ini dimuat belum ada jawaban dari Pemkab Bintan.

Sementara staf humas Pemkab Bintan Salihi, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, pihaknya sudah mmenyampikan surat tersebut kepada Sekda Bintan, ”Surat itu saat ini sedang kami bahas bersama pak Sekda, nanti saya kabarin apa hasilnya, kalu bisa jangan dimuat dulu beritanya, karena sedang kami bahas,”kata Salihi sembari mematikan ponselnya.(rm/mawardi).

Pro Sandi, Permak Bodi Batam, Satria, Barisan Mata Garuda, Pampaspres “Estimasi kami massa yang hadir dalam kegiatan Road Show Sandiaga Uno di Batam nanti cukup ramai bisa mencapai 12 ribu orang, karena masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan Sandiaga Uno, terutama emak-emak dan kaum milenial dan sudah terbukti dari kunjungan dan road show Sandiaga Uno di berbagai daerah lainnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat,”kata Mawardi Mawardi menambahkan, panitia sudah siap, bahkan Kamis (25/10/2018) kemarin pihak kepolisian Polda Kepri juga sudah mengecek seluruh lokasi tempat acara yang akan dikunjungi Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Kita berharap acara di Batam ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan estimasi kita massa yang datang lebih dari 12 ribu,”tuturnya. (rm/Muhammad ikhsan).

Sambungan Hal. 9

ta TNI di ring 3 sebagai tim penyapu gerakcepat dan teknis pengamanan, di lini-lini siaga taktis,” ujar Harri.

Lebih lanjut Harri menjelaskan, Tim Sandiaga Uno itu dijadwalkan tiba di Batam sekitar pukul 08.00 WIB, Senin pekan depan, masuk melalui pintu VVIP Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, dengan sejumlah agenda kegiatan ke masyarakat, dan media massa. ”Ada sejumlah agenda yang akan dijalani Sandiaga Uno selama 1 hari itu. Diantaranya, berdialog dengan warga di Pasar Botania, ke Batuaji serta berkunjungan ke media massa,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, sekira pukul 15.00 WIB rombongan bergerak meninggalkan Batam, menuju ke Singapura dengan menggunakan kapal ferry, melalui Pelabuhan Internasional Ferry Batam Centre. Ketua tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi Kota Batam, Iman Sutiawan mengatakan bahwa Sandi dijadwalkan

berada di Batam mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB. “Selama di Batam Pak Sandi akan mendengar dan menampung segala aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung.Baik dari pengusaha, pedagang, UKM, dan masyarakat secara umumnya, dengan berdialog lansung di Pasar Botania, Kecamatan Batam Kota dan ke Batuaji, jika space waktu memungkinkan,” kata Iman.

Iman Sutiawan menjelaskan, pihaknya menargetkan hanya 3.000 orang, sampai 3.500 orang warga yang akan hadir menyambut kedatangan Sandi itu. Namun, informasi yang didapatkan melebihi dari yang kami prediksikan, sebutnya, karena informasi di masyarakat sudah banyak yang tahu, hingga menyebar kemanamana.

“Ternyata antusias masyarakat di Kota Batam ini melebihi dari batas target yang ditentukan terkait keda-

tangan rombongan Sandiaga Uno, sebagai Cawapres RI,”kata Iman Sutiawan.

Selanjutnya Iman menjelaskan, antusiasme masyarakat menyambut kedatangan Sandiaga Uno cukup besar, sehingga kita memprediksi massa yang akan hadir dalam kunjungan Cawapres bisa lebih dari 10.000 orang. Menurut Ketua Gerindra Kota Batam, kehadiran Sandiaga Uno, juga menjadi momen baik bagi seluruh kader dan partai pengusung pasangan Capres Prabowo Sandi, di Kota Batam dan Kepri. Karena juga mendapatkan kesempatan untuk berdialog.

“Kami juga dijadwalkanbisa untuk berdialog dengan Cawapres Sandiaga Uno. Sehingga, kami akan lebih bersemangat melakukan konsolidasi untuk memenangkan Capres dan Cawapres RI Nomor Urut 2 di Kepri, dengan kemenangan hingga 60 persen lebih,”kata Wakil Ketua DPRD Kota Batam. (rm/mwd).

CMYK

11

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rapat Paripurna DPRD Kabuapten Lingga dengan Agenda

Penyampaian Penjelasan

Ranperda-Ranperda

KATUA DPRD Kabupaten Lingga RIono Menerima berita acara dari Wakil Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos

WAKIL Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos Memberikan kata sambutanya

MEMBERIKAN kata sambutanya

ANGGOTA DPRD Kabupaten Lingga saat memberikan hasil pendapat

MEMBERIKAN kata sambutanya

TAMPAK hadir Sekda kabupaten Lingga

WAKIL Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos menyalami Wakil Ketua DPRD kabupaten Lingga

MEMBERIKAN kata sambutanya

ANGGOTA DPRD Kabupaten Lingga saat rapat Paripurna

PARA tamu undangan

MEMBERIKAN hasil Repap ke Ketua DPRD Lingga Riono

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

WAKIL Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos berbincang bersama DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH,

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

KEPALA Kejati Kepri, DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH, bersalaman dengan Sekda Kabupaten Lingga

12

KEPALA Kejati Kepri, DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH, memasuki gedung

Wakil Bupati Kabupaten Lingga Mengikuti Penyuluhan Hukum

PENYULUHAN hukum dijajaran Pemkab Lingga yang di hadiri 200 peserta terdiri dari Eselon II, III dan Seluruh kepala desa yang ada diwilayah Kabupaten Lingga yang dilaksanakan di Gedung Nasional Dabosingkep pada Selasa (03/10/2018).

DR (C) Yuni Artha Manalu, SH. MH selaku komisioner komisi kejaksaan RI mengatakan, aparatur penyelenggara pemerintahan agar tidak takut dalam menjalankan sejumlah proyek pembangunan pemerintah selama mematuhi setiap aturan yang berlaku.

“Jangan takut dengan jaksa, jaksa bukan untuk ditakuti, jaksa hanya mengawasi dan mengawal jalannya pembangunan. Jika melanggar prosedur dalam menjalankan proyek prmbangunan baru dapat diberikan hukum pidana”, ujar Yuni Artha.

Hal senada juga dikatakan Kepala Kejati Kepri, DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH, ” semua lapisan masyarakat dan seluruh penyelengga pemerintahan diharapkan dapat bersama-sama mengawasi pembangunan dikabupaten Lingga.

Dalam mengawasi proyek pembangunan sebenarnya tidak sulit, hanya saja kita terkadang lalai dan membiarkannya”, ungkap Asri.

Dikesempatan yang sama Wakil Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos sempat berpesan kepada penyelenggara pemerintahan untuk dapat meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sebaliknya juga adanya pedampingan dan bimbingan paham melaksanakan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di kabupaten Lingga Hadir dalam peyuluhan hukum ini diantaranya, Komisioner komisi kejaksaan RI DR (C) Yuni Artha Manalu, SH. MH , Kepala kejaksaan Tinggi kepulauan Riau DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH, kejari lingga Umang job Marsudi SH. MH, Sekda lingga Juramadi Esram, kapolres Lingga Akbp. Joko Adi Nugroho. Serta penjabat eselon II, III dilingkungan pemerintahan dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Lingga. (ist)

WAKIL Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos memberikan kata sambutan.

WAKIL Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos berfoto bersama.

WAKIL Bupati Kabupaten Lingga, M. Nizar S.Sos berbincang bersama DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH,

KEPALA Kejati Kepri, DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH memberikan kata sambutan.

PENYULUHAN Hukum di Jajaran Pemkab Lingga Oleh Komisioner Kejaksaan RI

MEMBERIKAN pertanyaan

DR. H. Asri Agung Putra, SH. MH, bersalaman dengan polisi

MENYANYIKAN lagu indonesia raya

MENYANYIKAN lagu indonesia raya

CMYK

13

POLITIK

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Onward Siahaan Optimis

Prabowo-Sandi Menang di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA-Ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi di Kepri, Onward Siahaan optimis Capres dan Cawaspres nomor urut 2 menang di Kepri.

Bahkan dia menargetkan kemenangan tersebut bisa mencapai angka 60 persen dari total pemilih di Kepri.”Saya targetkan Prabowo-Sandibisa menang 60 persen.Saya optimi,” kata Onward kepada koran Rakyat Media, belum lama ini di Hotel Vista Batam.

Onward menegaskan, kalah dalam jumlah tim pemenangan tidak menjadi dasar untuk menilai pasangan Prabowo-Sandi mendulang suara di Kepri.

Dia mengatakan, tugas tim pemenangan hanya berkoordinasi saja.

KETUA tim pemenangan PrabowoSandi di Kepri

Onward Siahaan Peran penting justru berada di tangan relawan-relawan yang berada di daerah.

Dia meyakini, banyak relawan secara suka rela ingin bergabung untuk meme-

nangkan Prabowo-Sandidi Kepri. ”Makanya relawanrelawan atau sekoci itulah yang kami gerakan,” ucap Onward.

Ketua Badan Pemenangan Partai Kualisi PrabowoSandi Provinsi Kepri ini menambahkan pengalaman tiga kali Pilpres sudah membuktikan betapa besar pengaruh relawan. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai menjabat dua priode dan Presiden Joko Widodo bisa menang pada periode terdahulu berkat kerja keras para relawan. ”Sekarang banyak sekali datang menawarkan diri menjadi relawan. Kami sedang mempersiapkan kedatangan Sandiaga Uno pada 29 Oktober ini,” ujar Onward. (rm/ikhsan)

Prabowo Bertemu Puluhan Youtuber, Blogger, dan Influenser Milenial JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ratusan kaum milenial yang terdiri dari youtuber, blogger, dan vloger berkunjung ke kediaman calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018) kemarin.

Kunjungan mereka yang kebanyakan anak-anak muda ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu dalam rangka berdialog dan berdiskusi bersama membahas beberapa hal.Salah seorang youtuber bernama Jenda Mclover mengaku terkesan dengan sosok Prabowo Subianto yang jauh dari persepsi publik selama ini.Ia dengar bahwa Prabowo sangatlah galak, tetapi kenyataannya justru sebaliknya.

“Saya banyak dengar bahwa Pak Prabowo itu sosok yang galak, tapi tadi pas saya dan teman-teman lainnya bertemu dan berdialog ternyata Pak Prabowo sangat ramah dan humoris.Itulah yang membuat kita nyaman berdialog dengan Pak Prabowo,” kata Jenda.

Dalam keterangan tertulis, Prabowo berharap kepada kaum muda untuk lebih banyak belajar dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.Sebab, saat ini adalah abad atau masa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.”Jadi harapan saya kalian anak muda harus belajar, belajar, dan belajar, karena mereka

Capres Prabowo Subianto yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu pasti tersingkir,” katanya.

Menurut dia, menang dan kalahnya bangsa itu diukur dari kemampuan bangsa memberi kepada rakyatnya peluang, jaminan, dan keamanan.Dengan demikian, rakyat, terutama anakanak muda, bisa berkembang. Prabowo juga berharap bahwa anak-anak muda jaman sekarang jangan hanya bermain gadget ketika bangun dari tidurnya, tetapi juga harus bisa membuat gadget, membuat produk teknologi untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

“Kalau kalian bangun pagi itu pasti kalian bermain gadget.Jadi harapan saya kalian jangan hanya bisa bermain gadget saja tapi juga harus bisa membuat gadget.

Jangan hanya bisa naik motor tapi harus bisa buat mo-

tor, jangan hanya naik mobil saja tetapi kalian harus bercita-cita dan bisa membuat mobil. Karena kalau tidak, kita bisa kalah dalam persaingan,” katanya.

Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno itu juga menjelaskan, negara-negara lain saat ini sudah berlombalomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, jika anak-anak muda Indonesia tidak bisa mengembangkan produk teknologi, bangsa Indonesia akan kalah jauh berkembang dari bangsa lain.

“Iptek mereka sudah jauh sekali berkembang.Jadi belajarlah dengan sangat keras sehingga kalian bisa menghadapi tantangan yang begitu berat ini. Kita butuh anak anak muda yang terampil sehingga kalian bisa bersaing dengan bangsa bangsa lain,” kata Prabowo. (rm/kps).

Bawaslu Batam Ingatkan Caleg Curi Star Beriklan di Media Massa BATAM, RAKYAT MEDIA-Masa kampanye pemilu 2019 secara resmi telah dimulai sejak tanggal 23 September lalu, para caleg di kota Batam telah bisa mengajak segenap warga untuk memilih mereka. Namun, untuk kampanye di media massa, para peserta pemilu belum bisa melakukannya. Karena ada jadwal yang mengaturnya.

“Kita telah mulai sosialisasika ke partai dan para caleg untuk tidak melakukan kampanye melalui iklan media massa cetak maupun elektronik dan internet terlebih dahulu sebelum waktu yang telah ditentukan,” ujar Mangihut Rajagukguk, Komisioner Bawaslu Batam, Senin (22/ 10/2018).

Mangihut mengatakan, khusus untuk kampanye di media massa, baru bisa dilaksanakan 21 hari terakhir sebelum masa tenang. Sesuai Undang-Undang, peserta pemilu baru bisa melakukan iklan di media massa pada tanggal 24 Maret hing-

ga 14 April 2019. ”Tenggat waktu untuk kampanye iklan lewat media massa ini dibatasi, yaitu hanya 21 hari sebelum masa tenang. Jadi, dihitung dari 14 April masa tenang ke belakang 21 hari,” ujarnya.

Mangihut mengatakan, di luar itu, Bawaslu akan aktif mengawasi peserta pemilu. Sebab kampanye di media massa sebelum waktunya sangat berpotensi melanggar aturan. ”Kalau terdapat kampanye di media elektronik atau TV akan bisa diganjar hukuman pidana,” katanya.

Jadi kalau dari sekarang, buat caleg yang masuk ke media massa dibolehkan asal tidak bawa-bawa nama mereka sebagai caleg, apalagi memakai logo partai dan nomor urut.”Yah memakai iklan media elektronik dan media massa dengan mencantumkan logo partai dan nomor urut sangat dilarang, namun kalau hanya berita saja tidak masalah asalkan photo personal,” pungkasnya. (rm/bty).

KETUA Tim Pemenangan Pasangan Capres-cawapres Joko Widodo - Ma’ruf Amin tingkat Provinsi Kepri, HM Soerya Respationo SH,MH

Tim Pemenangan Nomor.1 Rapatkan Barisan Sambut KH Maruf Amin di Kepri BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Ketua Tim Pemenangan Pasangan Capres-cawapres Joko Widodo - Ma’ruf Amin tingkat Provinsi Kepri, HM Soerya Respationo SH,MH menyatakan segera menggelar rapat koordinasi tim pemenangan dengan partai-partai koalisi, serta perangkat tim inti lainnya.

Rapat pertama akandigelar Jumat (19/10/2018) pecan lalu di Rumah Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, kompleks Graha Kadin, Batam Centre.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rakorda internal PDI-Perjuangan yang memutuskan untuk segera melakukan koordinasi dengan partai-partai koalisi guna merealisasikan target pemenangan di Kepri, sebesar 67,14 persen.”Pada Jumat nanti merupakan Rakor pertama, saya mengundang Dewan Pen-

garah, Direktur-direktur Tim Pemenangan yang jumlahnya ada 11 direktorat, serta ketua-ketua partai koalisi,” ungkap Soerya kepada wartawan belum lama ini.

Dikatakan dalam Rakor itu akan dibahas mengenai program-program pemenangan dari saat ini hingga hari H. Menurut Soerya, setelah rapat pertama itu, akan disusul dengan rapat koordinasi yang melibatkan perangkat tim pemenangan lebih lengkap.

“Termasuk nanti kita bahas rencana launching tim pemenangan.

Juga agenda-agenda yang tentu banyak program kerjanya, yang semua harus diselaraskan,” tambahnya.

Soerya yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri itu menyatakan, telah dihubungi oleh putri KH Ma’ruf Amin pada tiga hari lalu.

Dalam komunikasi itu disampaikan

bahwa cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin bakal melakukan road show kunjungan di wilayah Kepri dalam waktu dekat.”Dalam rakor itu juga saya akan sampaikan dan kita bahas. Waktunya kapan, topiktopiknya maupun kemasan acaranya. Nanti kita bahas,” kata mantan Wagub Kepri ini.

Soerya menegaskan untuk pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Kepri, pihaknya menargetkan menang 67,14 persen. Secara internal, PDI-P telah melakukan rakorda yang intinya secara all out memerintahkan semua caleg juga proaktif turun ke masyarakat untuk sosialisasi. PDI-P sebagai bagian dari koalisi juga akan melakukan konsolidasi dengan partai-partai pengusung maupun pendukung untuk mewujudkan target tersebut.(rm/trb)

Bawaslu Akan Tindak Tegas Money Politic BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam, Mangihut Rajagukguk mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku money politic (politik uang). Tapi justeru sebaliknya, akan menindak tegas pelaku sekecil apapun itu nilainya.

Apalagi menurutnya, selama ini sorotan utama Bawaslu dalam gelaran kampanye adalah perihal money politic.Oleh karena itu, sekecil apapun uang yang beredar dalam kampanye dengan maksud untuk mengajak warga memilih caleg yang bersangkutan akan ditindak tegas.”Kita ingatkan jangan coba-coba melaku-

kan politik uang, kami akan menindaktegas sekecil apapun politik uang itu,” ungkap Mangihut ke awak media.

Mangihut berpendapat bahwa salah bentuk kampanye politik uang adalah pemberian sembako oleh caleg dengan cara yang tak wajar. “Jika, caleg baik perorangan maupun partai yang ingin berkenalan dengan masyarakat hanya dibolehkan memberi kartu nama, topi, kaos, pin, gantungan dan brosur. Itupun dengan akumulasi nilai yang tidak lebih dari Rp60 ribu per item,” jelasnya.

Mangihut berpendapat bahwa salah bentuk kampanye politik uang adalah pemberian sembako oleh caleg dengan cara yang tak

wajar. “Jika, caleg baik perorangan maupun partai yang ingin berkenalan dengan masyarakat hanya dibolehkan memberi kartu nama, topi, kaos, pin, gantungan dan brosur. Itupun dengan akumulasi nilai yang tidak lebih dari Rp60 ribu per item,” jelasnya.

Apalagi, Mangihut juga menegaskan, amplop berisi uang, sembako dan hal lain yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan adalah pelanggaran dan akan ditindak tegas.

“Jika ketahuan akan kita tindak tegas baik yang membagikan atau menerima. Semua ini telah di atur dalam perundang-undangan. Kedua belah pihak akan dipenjara paling singkat 36 bulan

dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar,” tutupnya.

Ultimatum tersebut dilancarkan, mengingat pesta demokrasi tahun 2019 mendatang sebentar lagi, sementara Caleg pasti akan lebih bergerak lagi mengoptimalkan programnya masingmasing untuk menarik simpati masyarakat.

Dalam pesta demokrasi ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam sebagai lembaga penyelenggara akan mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan terus memantau segenap tata cara pengerjaan dan program-program para kampanye caleg perorangan atau parpol tersebut.(rm/red).

Onward Siahaan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Sandi BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri telah merilis daftar nama dan jumlah tim kampanye kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf berjumlah 124 orang dan pasangan Prabowo-Sandi berjumlah 51 orang.

KPU merilis, Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’aruf diketuai oleh ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, Soeryo Respationo dan sekretaris dijabat politisi Golkar, Asmin Patros.

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Kepri, diketuai oleh Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Kepri, Onward Siahaan.”Tim kampanye Jokowi-Ma’ruf diajukan ke KPU pada 19 September 2018, sedangkan PrabowoSandi pada 4 Oktober 2018,”

ONWARD Siahaan Sekretaris Gerindra Provinsi Kepri

kata Komisioner KPU Provinsi Kepri, Parlindungan Sihombing kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang Sedangkan daftar urutan teratas tim kampanye daer-

ah Jokowi-Ma’ruf, adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, mantan Walikota Tanjungpinang Lis Darmas-

nyah dan lain sebagainya.

Dari kubu Prabowo-Sandi, daftar urutan teratas tim kampanye daerah adalah Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Bupati Bintan Apri Sujadi, Ketua DPD PKS Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono, serta sejumlah politisi dan tokoh masyarakat lainnya.

KPU juga melampirkan nomor rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan PrabowoSandi. 0750855837 A.n.

Badan Pemenangan Prov.

Kepri Prabowo Sandi, dan 033101001570302 A.n. Jokowi Ma’ruf Amin Kepri. ”Tembusan daftar kampanye dari kedua pasangan ini juga disampaikan kepada masingmasing pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, KPU, BAWASLU, serta Polda Provinsi Kpeulauan Riau,”ujar Parlin. (rm/ferianda).

KARIMUN-LINGGA

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Dispora Karimun Buka Turnamen Kundur Cup III U-19 KUNDUR, RAKYAT MEDIAKepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Karimun, Sukari, SH,MH secara resmi membuka turnamen Kundur Cup III U-19 tahun 2018 bertempat di lapangan Stadion Mini Tanjung Batu Kundur, Desa Sei Sebesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, baru-baru ini.

Dalam sambutannya Sukari mengatakan, marilah kita samasama menjungjung sportivitas dalam bertanding ,agar Turnamen U-19 ini berjalan dengan baik. Ia juga berharap untuk kedepannya Lapangan ini selalu digunakan, supaya Stadion mini ini dapat terawat dengan baik.

Lanjut Sukari, saya sangat

menyambut baik diadakannya turnamen tersebut. Selain sebagai hiburan bagi masyarakat setempat juga dapat membawa dampak baik bagi generasi muda khususnya. “pengaruh-pengaruh dari luar sangat luar biasa, pemuda perlu dibentengi dengan kegiatan-kegiatan positif diantaranya olahraga seperti ini, turnamen ini bukan

hanya sekedar mengejar prestasi tapi menjadi motivasi bagi pemuda dalam meraih cita-cita,” ujar Sukari.

Sukari menambahkan, dulu kita belum memiliki stadion seperti ini, tetapi pemain-pemain yang handal banyak terlahir dari kundur ini.jadi saya berharap agar kedepannya Kundur ini dapat mencip-

takan pemain-pemain yang handal untuk bisa kita bawa sampai ketingkat Nasional, tutur Sukari.

Acara Turnamen Kundur Cup III U-19, diikuti 24 Tim yang berasal dari setiap kecamatan yang berada di kabupaten karimun.

Bagi tim yang keluar sebagai juara nantinya, telah disediakan hadiah berupa uang pembinaan. Un-

tuk hadiah Juara I medapatkan 20jt,Juara II, 15jt Juara III, 10jt dan Juara IV 7jt.

Turut hadir dalam acara, Camat Kundur, Camat kundur Barat, Camat Ungar, Kepala SMA 1,2 dan 4 Kundur,Danramil Kundur ,Waka Polsek Kundur, Kabid Olah Raga, beserta Tokoh Adat dan Tokoh Agama.(rm/Gabe )

Oknum PNS Sekretariat DPRD Karimun di Ciduk Polisi KANTOR DPRD Karimun

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Karimun berinisial DN (37) diciduk anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Karimun atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Oknum PNS tersebut ditangkap pada Senin (22/10/ 2018) malam, di kampung Harapan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Sebelumya, Juli lalu, dua ASN Kairmun juga diamankan polisi karena kedapatan memiliki sabu-sabu. Penangkapan DN dipimpin langsung Kasatresnarkoba AKP

AKP Rayendra Prayana. Saat akan ditangkap, DN membuang barang bukti sabu-sabu.

“Kami mendapat informasi ada seseorang yang akan bertransaksi narkotika di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari. Anggota langsung menuju ke lokasi yang disebutkan.Disana, terlihat seseorang dengan ciriciri sama yang diinformasikan itu,” ungkap Rayendra.

Kata Rayendra, begitu sudah berada di dekat pelaku, dia langsung membuang sesuatu ke balik pagar rumahnya. Barang yang dibuang tersebut ternyata satu paket kecil sabu-sabu yang ada di kotak rokok dan dibungkus menggunakan

tisu.Upaya itu untuk mengelabui petugas polisi.

Kepada petugas, awalnya DN menyebut kalau sabusabu yang dipegangnya itu merupakan titipan temannya.

Didesak, dia mengakui kalau sabu-sabu itu baru saja dibelinya dari seseorang seharga Rp150 ribu untuk paket kecil.Barang haram itu dititipkan oleh seseorang di suatu tempat yang telah disepakati.

Pelaku DN mengaku baru mengkonsumsi sabu-sabu di rumah salah seorang temannya pada siang hari. Ketika ditanya polisi, apakah di rumahnya juga disimpan sabu-sabu atau alat isap, dia menyebut tak pernah menyimpan barang itu.Selama ini dia memakai sabu-sabu hanya di rumah temannya.

Rayendra menyebut, usai menemukan paket sabu-sabu itu, anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan diamankan 1 unit handphone merk Oppo.Tim kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah DN, namun tidak di temukan barang bukti.Tersangka dan barang bukti sudah dibawa dan diamankan untuk pengembangan penyidikan. (rm/hk) DANLANTAMAL IV Laksma R Eko Suyatno menginterogasi nakhoda kapal MV Jolly Rover di Makolanal Karimun.

Polres Lingga Beri Nomor HP Untuk Tampung Aduan Warga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lingga, Kepulauan Riau, AKBP Joko Adi Nugroho menyiapkan satu nomor handpone aduan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lingga.

Maka, bagi masyarakat yang ingin mengadu atau berkonsultasi masalah yang berkaitan dengan tupoksi aparat keamanan tersebut, ia mempersilahkannya dengan senang hati.

Hal demikian disampaikan Joko didampingi Kasat Intel Polres Lingga, Iptu Fredi Pakpahan, Kasat Polair AKP Paten Taregan, Kapolsek Daik Lingga Iptu Sugianto serta beberapa personelnya saat menggelar coffe morning bersama rekan jurnalis di Ibu Kota Kabupaten Lingga, Daik, Jumat (26/10/2018).

“082284349399 ini nomor saya untuk warga Lingga. Jadi, jika ada warga yang ingin mengadu, silahkan.

Saya terbuka,” kata Joko.

KAPOLRES Lingga, AKBP Joko Adi Nugroho ketika melakukan coffe morning bersama rekan jurnalis di Daik Lingga.

Tidak hanya masalah eksternal, tapi Joko mengaku jika ada warga yang ingin mengadu tentang kinerja internal pihaknya, ia mengaku tetap akan menerima aduan tersebut dengan terbuka.

Pasalnya, menurut dia, hal tersebut juga sangat perlu untuk menilai kinerja aparat kepolisian dalam menerapkan kinerja di lapangan.

“Saya tegak lurus dan netral.Kalau ada yang ingin

mengadu, kami persilahkan.

Yang terpenting, informasinya diberikan sebaiknya. Tidak menjustifikasi ataupun menggiring opini,” ujarnya.

Ia berharap, dengan dibagikannya nomor handpone tersebut, dapat mendekatkan hubungan pihak kepolisian dengan masyarakat Kabupaten Lingga umumnya. Sehingga, komunikasi dapat berjalan baik. (rm/ btN).

Diduga Masuk Tanpa Dokumen Kapal Bendera Mongolia di Tangkap KARIMUN, RAKYAT MEDIADiduga masuk tanpa membawa surat-surat atau dokumen lainnya sebuah kapal berbendera Mongolia berhasil ditangkap Anggota Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Combat Boat Lanal Tanjungbalai Karimun yang tergabung dalam Tim F1QR di perairan Takong Hiu, Sabtu (20/10/ 2018).

Kapal MV Jolly Rover muatan kaleng cat, tali selling, tinner dan juga cat semprot dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah itu berlayar dari Singapura menuju West Outer Port Limited (OPL). Saat berlayar, diduga kapal tersebut melakukan pemindahan muatan atau ship to ship (STS) transfer dengan kapal tanker.

Usai melakukan aktivitas STS transfer di perairan West OPL, ternyata kapal tersebut terus bergerak memasuki perairan Indonesia dan terus menyusuri sebelah utara Pulau Takong Hiu. Melihat ada kapal asing yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin, maka Tim F1QR segera mengambil tindakan tegas.

“Kapal MV Jolly Rover berla-

yar dari Singapura menuju perairan West OPL, diduga melakukan pelanggaran pelayaran karena berlayar di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Port Clearance, tanpa crewlist dan manifest,” ujar Danlantamal IV Laksma R Eko Suyatno saat memberikan keterangan pers di Dermaga Lanal TBK, Senin (22/10/ 2018).

Kata Danlantamal, izin yang dikantongi kapal MV Jolly Rover itu hanya berlayar sampai ke west OPL. Namun, ternyata kapal itu melakukan aktivitas STS transfer dengan kapal tanker lain dan masuk perairan Indonesia. Kegiatan kapal dengan menurunkan barang di perairan Indonesia tanpa izin merupakan ilegal.

“Aktivitas yang dilakukan kapal MV Jolly Rover dengan 4 awak kapal itu diduga melanggar Undangundang no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.Meski berbendera Mongolia, namun seluruh ABK kapal merupakan WNI.Saat ini, nakhoda beserta ABK kapal masih dalam

proses penyidikan,” terangnya.

Danlantamal menyebut, aktivitas ilegal yang dilakukan MV Jolly Rover jelas menimbulkan kerugian bagi Indonesia.Dengan adanya aktivitas ilegal itu, maka Indonesia kehilangan pendapatan dalam STS transfer. Harusnya, ada pemasukan kepada negara, namun lost karena aktivitas ilegal itu.

“Ini yang terjadi baru satu kapal.

Coba bayangkan berapa kapal yang melewati perairan Indonesia dan melakukan aktivitas ilegal seperti ini dan berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat aktivitas ilegal yang mereka lakukan.Kita akan meneruskan kasus ini hingga ke meja pengadilan,” tegas Eko. Danlantamal memerintahkan kepada seluruh anggota TNI AL untuk melakukan pengawasan di wilayah yuridiksi Indonesia, khususnya wilayah kerja Lanal Tanjungbalai Karimun.Karena, Karimun yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura rentan munculnya kejahatan di laut. (rm/hk)

Kabupaten Lingga Berhasil Sabet Posisi Kedua MTQ Korpri

PARA peserta dari Kabupaten Lingga

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Lima dari tujuh utusan Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lingga berhasil menyumbangkan medali pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri tingkat Provinsi Kepri tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, Sabtu (20/10/2018).

Salah seorang peserta dari Kabupaten Lingga, Hazni Hamka mengatakan, pada perhelatan tersebut Lingga berhasil meraih tiga emas dan dua perak.

“Alhamdulillah utusan dari Kabupaten Lingga pada

MTQ Korpri tingkat Provinsi Kepri yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2018 di Tanjungpinang kemarin, kita berhasil meraih juara umum kedua,” kata dia, Senin (22/10/2018).

Lanjut dia, MTQ Korpri tersebut merupakan kegiatan rutin di tingkat provinsi dan Nasional.Namun, untuk di Provinsi Kepri sendiri baru tahun ini dilaksanakan.

“Kalau cabang yang diikuti peserta dari Lingga, itu cabang tartil putra, tilawah putra, tilawah putri, tahfizh 1 juz putra dan putri, tahfizh 2 juz plus serta

cabang dai,” ujarnya.

Hazni menjelaskan, setiap peserta yang meraih juara pertama pada MTQ Korpri tersebut akan mewakili Kepri di MTQ Korpri tingkat Nasional yanga akan dilaksanakan di Jakarta, November mendatang.

“Kalau untuk juara umum pertama pada MTQ Korpri ini diraih khafilah dari OPD Pemprov. Kedua Lingga dan ketiga Batam kalau tidak salah,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kasubbag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial di Bagian Kesra Lingga itu.(rm/taufik)

CMYK

15

BINTAN-TANJUNGPINANG

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bidan Melaporkan Oknum Dokter ke Polisikan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Salah seorang bidan di salah satu klinik di Tanjungpinang berinisial W, melaporkan dugaan penganiyaan yang dilakukan oleh seseorang ke Mapolres Tanjungpinang, Sabtu (13/10).Informasi diperoleh, pelaku penganiyaan itu diduga dilakukan oleh oknum dokter tem-

pat korban bekerja.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan adanya dugaan penganiayaan berupa sejumlah suntikan di beberapa bagian tubuh korban, terutama pada bagian tangan dan kaki.Informasi lainnya, oknum dokter yang melakukan penganiayaan itu disebut-sebut berinisial Ys.

Sejauh ini belum diketahui apa motif dibalik penganiayaan yang dilakukan oleh oknum dokter itu terhadap bidan bersangkutan, sehingga beragam isu pun sempat beredar di masyarakat.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan adanya lap-

oran yang dilakukan oleh bidan sebagai korban dugaan penganiyaan tersebut. “Dari laporan itu disebutkan ada beberapa suntikan di bagian organ tubuh korban, seperti tangah dan kaki,” kata Ucok, Senin (15/10).

Lebih lanjut, Ucok belum bisa memberikan penjelasan ketika ditanya secara lengkap apakah

seorang bidan ini dianiaya oleh oknum dokter atau tidak, termasuk berapa jumlah suntikan yang terdapat pada tubuh korban.

“Saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap, karena masih dalam proses penyelidikan dan harus dengan bukti permulaan yang cukup,” ucapnya.

Ucok menyebutkan setelah

menerima laporan atas dugaan penganiayaan, saat ini Reskrim masih melakukan penyelidikan.

Ada beberapa saksi yang dimintai keterangan. ”Harus dipastikan dahulu. Tidak mau nanti proses penyidikannya kabur. Mudahmudahan Sat Reskrim dengan cepat mengungkapnya,” singkatnya. (nel).

Menteri PUPR Pastikan Bangun Jembatan Batam-Bintan ta.

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan membangun Jembatan Batam-Bintan.

“Kita sudah sepakat akan dibangun.Ini perjuangannya Pak Gubernur,” kata Basuki usai membuka seminar nasional Inovasi Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan, di Hotel Aston Batam, Rabu (25/10/2018) kemarin.

Menurut Basuki, dirinya baru mengambil rincian desain teknis atau “Detail Engineering Design” (DED) Jembatan Babin terbaru yang disiapkan Pemprov Kepri. Dari disain itu, kajiannya juga segera dilakukan. ”Apalagi dari disain itu, ada hitungan pembiayaan yang cukup besar,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menuturkan DED yang baru memang terlihat penurunan pembiayaan yang cukup besar. Dari pembiayaan yang awalnya sebesar Rp7 triliun, kini menjadi Rp3,4 triliun.”Dengan DED yang baru, semakin memanfaatkan teknologi, biayanya jadi turun drastis,” kata Nurdin, Kamis (25/10).

Nurdin turut menegaskan, kemungkinan Kementerian PUPR membangun jembatan Babin sangat besar.Karena secara kebijakan, kata Nurdin, Menteri Basuki sudah sangat setuju.

Menurut Nurdin, DED itu sebenarnya sudah ditunggu Kementerian PUPR sejak sebulan yang lalu. Terutama setelah dirinya bertemu dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya di Jakar-

Waktu itu, kata Nurdin, mereka banyak diskusi aspek manfaat.Dari perbincangan itu, terangkum aspek manfaat yang cukup besar. Salah satunya, jalur suplai air dari waduk Busung ke Pulau Batam dan kemungkinan Singapura melalui Jembatan Batam-Bintan juga akan lebih efisien.”Bapak Basuki menyampaikan, soal mengalirkannya melalui Jembatan Batam Bintan, juga akan lihat ke depannya seperti apa,” sambungnya.

Dengan kepastian pembangunan Jembatan Babin oleh pemerintah pusat. Nurdin menyatakan, kemungkinan penawaran untuk investor tidak ada lagi. ”Kalau ditawarkan ke investor, nanti rakyat terbebani. Karena perjanjian kontraknya akan cukup panjang. Kalau pemerintah yang bangun biayanya jauh lebih murah, tidak mengejar profit.Semuanya untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

Ketua DPW Nasdem Provinsi Kepri ini turut mengungkapkan, Jembatan Batam Bintan akan menggerakkan roda ekonomi secara nasional. ”Pembangunan itu pun bukan hanya aspek ekonomi, tapi semakin memperkuat martabat bangsa,” tutup Nurdin. (*)

Pansel CPNS Kabupaten Bintan Digelar Seleksi CPNS BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pansel penerimaan CPNS Kabupaten Bintan mengklaim pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) siap digelar di Kantor BKPPD Bintan. Sebanyak 50 unit laptop yang terkoneksi jaringan internet sudah disiapkan. Bahkan, pihak BKPPD Bintan sudah mematangkan seluruh persiapan dengan menggelar rapat persiapan, Kamis (25/10).

Kepala Bidang Mutasi

Kepegawaian BKPPD Bintan, Ami Rofian menjelaskan, pengumuman pelaksanaan ujian sistem Computer Assisted Test (CAT) akan disiarkan melalui laman resmi https://bkppd. bintankab.go.id hari ini. “Persiapan sudah oke, sehari dengan 50 unit laptop yang akan kita melaksanakannya sebanyak 5 sesi, setiap sesi waktunya 90 menit,” terang Ami, Kamis (25/10).

Pelaksanaan tes pun difasilitasi Kantor Regional XII BKN Pekan Baru. Agar

pelaksanaan ujian tidak terganggu, pihaknya kata dia, sudah menyurati pihak PT PLN. “Internet aman, listrik kami sudah menyurati PLN regional Kijang untuk mendukung pelaksanaan supaya tidak melakukan pemadaman diwilayah perkantoran Bintan Buyu selama masa ujian,” tuturnya.Bahkan untuk mengantisipasi padam listrik, pansel penerimaan CPNS Bintan sudah mencadangkan mesin genset. (rm/hk).

Optimalkan Pengelolaan Keuangan,

DPRD Kepri Luncurkan Aplikasi Siapek DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan sistem informasi akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan (Siapek), Senin (22/10).Peluncuran ini merupakan tuntutan era reformasi yang menuntut setiap pemerintahan untuk terbuka dan dapat Akuntabel.

Sekretaris Dewan DPRD Hamidi, mengatakan bahwa selama ini sistem pelaporan keuangan di DPRD Kepri masih manual dan lambat.

Padahal, Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang pelaporan keuangan menuntut setiap pengguna anggaran diwajibkan untuk melakukan pelaporan terkait pertanggungjawaban anggaran yang digunakan, dan batas maksimal penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Namun, karena keterbatasan SDM, dan tingginya Aktifitas Dewan terkadang

Sekretaris Dewan DPRD

Hamidi batas waktu penyelesaian pertanggungjawaban menjadi lambat.”Dengan adanya Siapek ini menjadi jawaban dari masalah-masalah tersebut. Proyek perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau,” kata Hamidi, Minggu (21/ 10).

Sehingga, sambungnya, terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang akunt-

abel dan terintegrasi sehingga sejalan dengan misi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.Adapun misinya yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk tahap awal, dirinya telah membentuk tim efektif. Tim efektif ini membentuk aplikasi yang mempermudah pelaporan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Untuk tahap pertama, penerapannya digunakan untuk beberapa kegiatan di sekretariat DPRD. “Untuk tahun 2019 nanti, Siapek akan diterapkan diseluruh kegiatan-kegiatan di DPRD Kepri. Sehingga, nantinya keuangan DPRD Kepri akan lebih akuntabel, transparan yang juga sesuai dengan nawacita bapak Presiden,” tutupnya. (*)

KOMISI VII DPR RI didampingi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan (LHK) RI

Komisi VII DPR RI Ancam Hentikan Aktifitas PT BAI BINTAN, RAKYAT MEDIA-Komisi VII DPR RI didampingi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan (LHK) RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) kebkawasan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (25/10) kemarin.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir mengancam akan menghentikan aktifitas PT BAI jika izin reklamasi yang diberikan tidak sesuai. “Kalau ini tidak sesuai dengan yang bapak katakan, kami hentikan ya,” ancam Nasir kepada pria yang menjadi perwakilan PT

BAI saat berdiskusi di master plan PT BAI. Pihaknya, kata Nasir, akan kembali meninjau dokumen reklamasi yang dimiliki PT BAI. Bila ditemukan, kejanggalan pihaknya akan menyurati kementerian terkait. ”Nanti dikaji dulu, kalau tidak sesuai kami akan rekomendasikan ke kementerian terkait untuk meninjau ulang izin yang sudah diberikan,” tuturnya.

Informasi yang diterima Komisi VII DPR RI, reklamasi dilakukan PT BAI sejauh 2 kilometer menjorok ke arah laut.Informasi itulah yang mengundang para legislator dari Senayan untuk ke PT BAI.

Namun, Operasional Manager PT BAI Zulkarni membantah isu reklamasi yang jauh ke arah laut.

Menurutnya, informasi yang diterima Anggota DPR RI Komisi VII dari masyarakat tidak benar.”Saya bisa pastikan itu tidak benar. Palingan sekitar 100 sampai 200 meter ke arah laut,” bantahnya.

Bahkan, kata dia, PT BAI hanya melakukan reklamasi dengan luasan yang ditimbun 55,89 hektare.

“Jadi yang difoto masyarakat itu sewaktu kami melakukan cover down agar material reklamasi yang kami lakukan tidak kemana-mana,” kata Zul. (rm/red)

BNPT Gelar Pelatihan Cegah Masuknya Terorisme di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bersama Forum Komunikasi Penanggulangan Teroris (FKTP) Provinsi Kepri menggelar pelatihan pencegahan masuknya Terorisme di Provinsi Kepri.

Kepala Badan Penanggulangan Teroris BNPT Provinsi Kepri Reni Yusneli mengatakan pelatihan penanggulangan teroris ini diberikan kepada Lurah dan Kades serta seluruh Babinkamtibmas dan Babinsa di Kabupaten Bintan.”Pelatihan ini dilaksanakan secara rutin guna cegah tangkal teroris di Kepulauan Riau,” ujar Reni di Tanjungpinang, Rabu (24/ 10/2018).

Selain itu dikatakan Reni, pelatihan ini juiga bertujuan untuk mencegah kemungkinan ada munculnya kelompok radikal yang berujung pada aksi-aksi terorisme.

Pasalnya, menurut Reni, jika terlambat mencegahnya bisa menjadi potensi yang bisa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.”Munculnya aksi-aksi tersebut juga dapat menimbulkan dan sekaligus menyebarkan fitnah bagi suatu kelompok,” tegas Reni yang juga Ketua FKPT Kepri.

Dikatakan, pelatihan seperti ini juga diharapkan dapat mencegah berkembangannya paham radikal terorisme yang merupakan suatu keniscayaan, dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, tanggung jawab pencegahan terhadap aksi kelompok radikal terorisme ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sema-

PARA peserta pelatihan yang diselenggarakan BNPT

ta, melainkan seluruh komponen bangsa.”Dipilihnya pejabat desa dan kelurahan serta Kamtibmas serta Babinsa dikarenakan mereka adalah aparatur pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelas Reni.

BNPT merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang diamanatkan menangani terorisme.Sementara FKPT adalah unit kerja yang dibentuk dan dilantik oleh BNPT untuk membantu menjalankan program kerja BNPT di daerah-daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Irwan Panggabean, ST, MH menyebutkan, pendekatan lunak dalam berbagai bentuk, seperti melalui seni budaya, adalah metode yang efektif dalam mencegah munculnya radikalisme.

“Ini upaya meningkatkan daya tangkal masyarakat, khususnya generasi muda untuk menolak ajaran dan ajakan kekerasan yang diinisiasi kelompok radikal terorisme,” kata Irwan yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan hukum FKPT Kepri, kemarin.

Menurut Irwan, acara ini merupakan penguatan aparatur Kelurahan dan Desa dalam pencegahan terorisme melalui FKPT Kepulauan Riau.

Selain itu upaya ini juga untuk memberikan pemahaman terhadap mekanisme pencegahan terorisme di daerah. “Caranya dengan mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan, penguatan kewaspadaan dan peningkatan daya tangkal masyarakat menolak ajaran dan ajakan kekerasan,” ungkap Irwan kembali. (rm/hlk).

RAKYAT MEDIA

Kamis, 25 - 31 Oktober 2018, MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Proyek Pelabuhan Rp 200 Miliar Mangkrak di Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Proyek pelabuhan peti kemas Malarko di Desa Pelambung, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun kembali menjadi sorotan.Pelabuhan yang digadang-gadang menjadi salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia itu sudah menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar hingga kini tidak jelas nasibnya alias mangkrak.

Bahkan pembangunan pelabuhan itu sudah 10 tahun lebih sejak mulai dibangun pada sekitar tahun 2008 hingga saat ini mangkrak.Kepala Seksi Lalu Lintas Laut (Kasi Lala) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun, H Mappeati mengatakan pihaknya minta proyek pelabuhan Malarko diaudit khusus sebelum pembangunannya di-

lanjutkan kembali.

Permintaan audit khusus tersebut sudah disampaikannya ke pihak Inspektorat Jenderal Perhubungan di Jakarta sekitar 3 bulan lalu.”Saat pemaparan di kantor Irjen Perhubungan sekitar 3 bulan lalu, saya sampaikan proyek pelabuhan Malarko itu sebaiknya diaudit khusus dulu kalau mau dilanjutkan,” kata Mappeati kepada wartawan , Jumat (26/10/2018) di Karimun.

Mappeati mengatakan dirinya melihat beberapa hal yang tidak biasa pada proyek pelabuhan Malarko tersebut. Diantaranya pembangunan yang dimulai dari laut.Padahal biasanya pembangunan sebuah pelabuhan dimulai dari darat terlebih dahulu.

“Saya baru kali ini melihat pembangunan pelabuhan dimulai dari laut.Biasanya pembangu-

nannya dari darat dulu,” kata Mappeati.

Kedua, dirinya melihat pembangunan terstel (atau jalan dermaga) yang begitu panjang sehingga akan menimbulkan anggaran yang besar.”Terstel Malarko itu saya nilai terlalu panjang.

Bentuknya juga tergolong kecil untuk ukuran pelabuhan peti kemas,” ujarnya.

Mappeati mengaku dirinya siap jika aparat penegak hukum memerlukan keterangannya terkait proyek pelabuhan Malarko tersebut.”Silakan, saya siap,” kata Mappeati singkat.

Ketika disinggung dokumen yang dimiliki KSOP, Mappeati mengaku dirinya tidak memiliki banyak dokumen. Hal itu dikarenakan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proyek tersebut. ”Saya sudah tanyakan ke peja-

PROYEK Pelabuhan Malarko Karimun yang makrak

bat-pejabat sebelumnya, mereka bilang tidak ada karena kita tidak pernah dilibatkan sama sekali,” terang Mappeati.

Proyek pelabuhan Malarko sempat diputuskan dihentikan oleh Irjen Perhubungan pada tahun 2015 dan sampai sekarang

keputusan itu belum dicabut. ”Sampai sekarang keputusan itu belum dicabut,” terang Mappeati. (rm/red)

Desember, Presiden Dijadwalkan Resmikan Dam Sei Gong

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan

KPK OTT Anggota DPRD Kalimantan Tengah JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan seorang wakil rakyat, anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (26/10/2018).OTT KPK anggota DPRD Kalteng ini lanjutan operasi senyap di Cirebon pada Rabu (24/10/2018) kemarin.

Informasi yang dihimpun di lingkungan internal KPK, lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terjadi di Jakarta.Selain anggota DPRD Kalteng, Satgas juga mengamankan unsur swasta dan barang bukti uang yang masih dihitung.”Iya, (ada OTT) di Jakarta, yang diamankan anggota DPRD dan pihak swasta,” singkat Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan.Namun kasus apa yang menjerat anggota DPRD Kalteng dan pihak lainnya itu masih belum diketahui.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan membenarkan lembaganya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota DPRD Kalteng di Jakarta sejak Jumat (26/10/2018) siang tadi.Mantan Polwan bintang dua ini ýmenduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup.

Selain mengamankan 14 orang, lanjut Basaria, Satgas KPK turut pula menyita uang ratusan juta sebagai bagian dari komitmen fee di kasus OTT KPK pada anggota DPRD Kalteng.”Sejak siang sampai malam ini ada 14 orang yang diamankan dari pihak DPRD Kalteng dan pihak swasta. Mereka telah dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Basaria dalam pesan singkatnya pada awak media.

“Informasi lebih lanjut akan disampaikan nanti setelah status pihak-pihak yang diamankan tersebut sudah ditentukan maksimal dalam waktu 24 jam.Setelah itu akan disampaikan melalui Konferensi Pers Sabtu (26/10/ 2018),” tambah Basaria.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nama anggota DPRD Kalteng yang tertangkap OTT KPK di Jakarta siang ini. Pun dengan nama 14 orang yang diamankan KPK.(rm/red)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo direncakanan akan meresmikan Dam Sei Gong yang berada di Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember mendatang.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan mengatakan, saat ini pekerjaan Dam Sei Gong sudah 95 persen dan dalam waktu dekat akan dilakukan pengenangan.”Rencananya akan diresmikan bapak Presiden akhir tahun ini,” kata Binsar di Batam, Jumat (26/10/2018).

Binsar menambahkan, saat ini seluruh pakar dan pengelola bendungan di Indonesia sedang berkumpul di Kota Batam untuk membahas permasalahan yang kerap terjadi di dam.”Dalam pertemuan tersebut kita sharing, masalah apa-apa saja yang sering terjadi di 500 sampai 600 bendungan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Para pakar tersebut lanjutnya,

akan melakukan peninjauan ke Dam Sei Gong guna meminimalisir gangguan dari waduk tersebut saat sudah dioperasikan.”Kunjungannya direncanankan Jumat (26/10/2018) sehingga nanti akan kita dapati improvement seperti apa,” katanya.

Sementara, Deputi IV Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya Badan Pengusahaan (BP) Batam Eko Budi Soepriyanto mengatakan, setelah dilakukan pengenangan selanjutnya akan dilakukan ‘flushing’ dengan air hujan.

Kata Eko, flushing diperkirakan memakan waktu sekitar dua sampai tiga tahun ke depan. Katanya, flushing dilakukan karena air yang pertama kali menggenangi Dam Sei Gong adalah air laut.Sehingga perlu dilakukan pencampuran agar air menjadi tawar.

Air di dam tersebut kata Eko, baru dapat disalurkan kepada masyarakat pada 2021 mendatang. Eko menambahkan, Dam Sei Gong dap-

PRESIDEN Jokowidodo didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun

at menyalurkan air sekitar 600 liter per detik dan akan disuplai ke seluruh Kota Batam.”Nanti airnya ditarik ke reservoar kemudian disalurkan ke seluruh wilayah di Kota Batam,” paparnya.

Saat ini lanjut Eko, kebutuhan air bersih di Kota Batam mencapai empat ribu liter per detik.Air bersih tersebut kata Eko, paling banyak disuplai dari Dam Duriangkang.

”Kontribusi Dam Duriangkang itu sekitar 70 persen dan dam-dam lainnya hanya 30 persen,” ujarnya.

Eko melanjutkan saat ini Kota Batam memiliki tujuh waduk dan jumlah tersebut akan terus bertambah sering dengan tingginya populasi manusia di kota industri tersebut. ”Potensi waduk lainnya nanti bisa dibangun lagi di Rempang dan Galang Baru,” pungkasnya. (rm/red).

Kepala BP Lantik 19 Pejabat Struktural BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Badam Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo melantik serta mengukuhkan 19 Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan BP Batam, Rabu (24/10/2018) lalu.

Upacara pelantikan yang berlangsung di Ruang Balairungsari, gedung BP Batam di Batam Centre tersebut dipimpin oleh Kombes Pol Drs Budi Santoso yang juga dilantik sore itu. Sebelumnya ia menjabat sebagai Plh (Pejabat Pelaksana Harian) Direktur Promosi dan Humas dan kini dikukuhkan menjadi Direktur Promosi dan Humas.

Pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik yang dipilih dengan cermat dengan melihat kinerja selama ini. Namun demikian, Lukita mengingatkan bahwa proses evaluasi bagi pejabat-pejabat struktural ini akan terus dilakukan, seh-

KEPALA Badam Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo

ingga ia mengharapkan kedepan para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas sesuai amanah.

Dalam kesempatan itu, ia men-

gajak pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara.

Lukita menambahkan, pimpinan melihat dan kemudian mengusulkan dari kinerja saudara-saudara sekalian dan proses evaluasi akan berlanjut terus.

“Jangan cepat berpuas diri karena jabatan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Jabatan dapat dicabut setiap saat, bekerjalah sebak-baiknya, dan berbuat baiklah Karena budi baik akan selalu diingat,” kata Lukita.

Ia juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan pada posisi yang di tempati saat ini.Usai pelantikan, Lukita bersama para Deputi serta para pejabat BP Batam lainnya yang hadir secara bergantian menyalami para pejabat yang baru dilantik.

Adapun pejabat yang dilantik, Eselon II sejumlah 4 orang, Eselon III sejumlah 7 orang, dan Eselon IV sejumlah 8 orang. (rm/hk).

Kapolres Lingga Ngopi Bareng Dengan Wartawan LINGGA, RAKYAT MEDIAMenyikapi perkembangan akhir akhir ini, Kapolres Lingga, AKBP Joko Adi Nugroho SIK.MT mengajak kalangan pers baik media cetak maupun media online yang bertugas di Kabupaten Lingga ngopi bareng sekaligus silaturahmi di kedai kopi di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kamis (25/10/2018) malam.

Dalam silaturahmi tersebut, Kapolres Lingga ini membahas banyak persoalan terkait isu

terkini.Dalam pertemuan tersebut, Joko minta agar wartawan yang berada di Kabupaten Lingga dapat membuat berita yang menyejukkan masyarakat, sehingga tidak menjurus kepada memprovokasi masyarakat. Jangan sampai di goreng-goreng dengan istilah yang ada sekarang.”Hal ini kami sampaikan untuk menyikapi adanya peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut Jawa Barat beberapa waktu

lalu,” terang Joko di hadapan belasan wartawan.

Menurut Joko, kejadian pembakaran bendera HTI di Garut Provinsi Jawa Barat merupakan tindakan spontan dari Banser yang merupakan petugas keamanan dalam kegiatan tersebut.Panitia pelaksana Hari Santri Nasional telah membuat konsignes bahwa, bendera yang boleh dibawa dalam kegiatan tersebut hanya Bendera Merah Putih, tidak dibenarkan

membawa bendera HTI, ISIS maupun lainnya.

“Perkembangan terakhir terduga pelaku yang membawa bendera HTI saat ini sudah diamankan oleh Polda Jawa Barat, bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri. Terhadap terduga dikenakan Pasal 174 KUHP,” jelasnya lagi.

Terkait situasi Kamtibmas akhir-akhir ini di Kecamatan Singkep, dimana akhir-akhir ini terjadi tindak pidana curas.

Polres Lingga telah melakukan penyelidikan dimana identitas pelaku sudah diketahui. ”Saya harap kepada rekan-rekan pers dapat memberikan informasi sekecil apa pun kepada Satreskrim Polres Lingga. Situasi Kamtibmas di Kabupaten Lingga secara umum dalam keadaan aman dan terkendali,” jelas Joko.

Menanggapi masalah tersebut, media yang ada di Kabupaten Lingga mendukung

langkah-langkah yang dilakukan Kapolres Lingga dan jajaran serta siap untuk bersinergi. ”Kami sebagai wartawan mendukung dan akan memberitakan berbagai persoalan kamtibmas secara proporsional dan professional sesuai dengan kode etik jurnalistik,” kata Taufik Safira, salah satu wartawan di Lingga yang telah mengantongi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW). (rm/ikhsan).