EDISI 242

CMYK

Baca Hal 9

Bangunan RSUD Anambas Senilai Rp 10 Miliar Terbengkalai KORAN UMUM

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479646

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Terverifikasi

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 242 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Sepakat Buat Peta Perbatasan JAKARTA, RAKYAT MEDIAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan survei pemetaan bersama guna menentukan titik perbatasan ant-

PATOK patroli perbatasan Indonesia-Malaysia.

ara kedua negara.

Hal itu ia katakan untuk mempercepat penyelesaian sejumlah titik perbatasan yang masih saling klaim atau yang biasa disebut Outstanding Boundary Problems (OBP) antara Indonesia dengan Malaysia yang tak kunjung sele-

sai selama 40 tahun.”Kita akan buat semacam peta bersama, peta ini kita bisa selesaikan dengan survei bersama. Maka Indonesia dan Malaysia akan mengadakan survei bersama untuk masalah perbatasan ini,” kata Wiranto Wiranto mengatakan hasil pe-

metaan tersebut nantinya akan berguna untuk menyelesaikan sembilan titik OBP yang tak kunjung menemukan titik temu antara kedua negara.Kesembilan titik OBP itu di antaranya tersebar di sektor Bersambung ke Hal 2

Proyek Semenisasi Dinas Perkimtan Batam Dikerjakan Asal Jadi BATAM, RAKYAT MEDIA-Aroma adanya permainan kongkalikong terkait pelaksanaan proyek pada tahun 2018 di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam bakal menguap.Pasalnya, instansi yang dipimpin Yudi sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam belakangan ini kerap menjadi sorotan publik.

Sedikitnya ada ratusan paket kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan jalan semenisasi/Paving blok di komplek perumahan penduduk yang tersebar di setiap kelurahan, 12 Kecamatan Kota Batam baik proyek

yang dilaksanakan melalui proses lelang maupun penunjukan langsung (PL) dengan dana bersumber dari anggaran APBD Kota Batam tahun 2018 diduga kuat sarat penyimpangan dan terindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Sumber di internal Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam kepada Koran Rakyat media mengungkapkan, dugaan adanya permainan dan kongkalikong antara oknum Dinas perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan dengan kontraktor pemenang lelang.

Bersambung ke Hal 2

KPK Minta KPU Larang Eks Koruptor Jadi Caleg JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsisten menerapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Dalam aturan itu memuat larangan bekas narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. ”Kami harap KPU konsisten menegakkan PKPU yang sudah dibuat tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, belum lama ini.

KPU telah membuka masa pendaftaran caleg untuk DPR, DPRD tingkat provin-

Dua Tersangka Korupsi Jadi Bacaleg DPRD Kepri

Juru Bicara KPK

Febri Diansyah si, dan DPRD tingkat kabupaten sejak 4 Juli sampai hari ini.Febri mengatakan pihaknya juga kerap memberikan pemahaman kepada calon legislatif maupun calon kepala daerah tentang tindak Bersambung ke Hal 2

PROYEK semenisasi lingkungan perumahan Pondok Pertiwi, Sei Harapan

Bawaslu RI Rilis 199 Eks Napi Korupsi Sebagai Bacaleg JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sebanyak 199 mantan terpidana korupsi di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota di Indonesia, mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Bakal calon Legislatif (Bacaleg) di DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi dan DPR Pusat.

Dari jumlah Bacaleg terpidana korupsi yang nyaleg tersebut, 7 orang di antara terpidana korupsi berada di kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dari data hasil identifikasi potensi bakal calon terpi-

Ketua Umum Partai Gerindra

Prabowo Subianto

KANTOR Badan Pengawas Pemilu Pusat

dana korupsi anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu RI, terdapat 30 Bacaleg terpidana korupsi di propinsi dan 148 Bacaleg di kabupaten serta 21 Bacaleg di kota.

Di tingkat provinsi, terdapat 30 orang mantan terpidana korupsi yang menjadi Bacaleg, seperti di Jambi 9 orang, Bengkulu 4 orang, Bersambung ke Hal 2

uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah.Apa yang terjadi adalah dalam lima tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah mis Bersambung ke Hal 2

Gubernur Kepri Mengakui Sekdaprov Kepri Dapat Sanksi dari Mendagri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akhirnya mengakui kalau Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mendapat sanksi dari Mendagri RI. Namun demikian, dia masih enggan menyebutkan apa sebenarnya sanksi yang dijalani Arif akibat terlibat kasus dugaan gratifikasi dalam pernikahan anaknya pada Februari 2018 lalu.

“Saya sudah menerima sanksi terhadap Pak Sekda. Pokoknya sanksi lumayan keras,” ungkap Nurdin kepada awak media seraya berlalu pergi usai menghadiri acara hari ulang tahun Adyaksa di Kantor Kejati Kepri, Senggarang Tanjungpinang, Senin (23/7/2018) siang.

Nurdin hanya mengaku bahwa Bersambung ke Hal 2

Mantan Bupati Natuna

Ilyas Sabli bagai Bacaleg Partai Nasdem untuk DPRD Kepri dari dapil Kepri 7 (Kabupaten Natuna dan Anambas).

Dari tiga nama daftar Caleg Nasdem dari dari Dapil 7

Bersambung ke Hal 2

Ketua DPC Partai Hanura Lingga “Murka” Atas Sikap Oknum Anggota Dewan

Prabowo Sebut Data BPS Kemiskinan RI Naik 50% JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Indonesia tambah miskin dalam waktu lima tahun terakhir. Ini terjadi karena mata uang rupiah rusak dan terus melemah.”Mata

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dua dari lima tersangka dugaan kasus korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Natuna, Ilyas Sabli dan Hadi Chandra, mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kepri dari Dapil Natuna-Anambas.

Mantan Bupati dan Ketua DPRD Natuna itu nekat nyaleg meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Memang, kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ini terkesan mengendap dan tak jelas proses penyelesaiannya.

Pencalonan dua tersangka korupsi ini tertera dalam daftar Bacaleg DPRD Kepri hasil veridfikasi KPU Kepri dari Partai Nasdem dan Golkar daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Natuna dan Anambas.

Dari data KPU Kepri, Ilyas Sabli yang merupakan kader Partai Nasdem, terdaftar se-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

LINGGA,RAKYAT MEDIAKetua Partai HANURA kabupaten Lingga, Kepulauan Riau Harman M.S.i tidak dapat menyembunyikan rasa “kesalnya” terhadap salah seorang oknum anggota DPRD kabupaten Lingga ,Suihiok, yang tidak lain adalah merupakan Kader partai Hanura sendiri.

Menurut Harman, Suihiok telah membuat pern-

yataan yang mencengangkan publik, khususnya pengurus partai Hanura, pasalnya Suihiok telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai Hanura di saat pendaftaran bacaleg resmi ditutup sehingga partai Hanura tidak ada lagi waktu, untuk mencari peng-

Isyana Sarasvati

Bakal Berikan Kejutan di Ajang Asian Games 2018 JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sebentar lagi, tepatnya 18 Agustus hingga 2 September 2018, gelaran Asian Games 2018 bakal dihelat di Indonesia. Jakarta dan Palembang akan menjadi venue digelarnya Asian Games 2018. Seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali Isyana Sarasvatibegitu antusias menyambut pesta olahraga terbesar di Asia ini.

Sebagai penyanyi, Isyana pun terlibat dalam sebuah album kompilasi Asian Games 2018 untuk memeriahkan perhelatan besar ini. Tidak hanya itu, ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/8), Isy-

Bersambung ke Hal 2

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 2

SAMBUNGAN

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bawaslu RI Sulawesi Tengara 3 orang, Kepulauan Riau 3 orang, Riau, Banten, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur masing-masing 2 orang, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara masing-masing 1 orang.

Dari 148 Bacaleg, seperti di Natuna Provinsi Kepri terdapat 3 Bacaleg yakni Harmain dari Partai NasDem, Sudirman dari Partai Golkar, H Daeng Rusnadi dari Partai

Sambungan Hal. 1

Golkar. Sedangkan di Kabupaten Lingga terdapat 1 orang atas nama Muhammad Afrizal dari PAN. Sedangkan di tingkat Provinsi Kepri, disebutkan 3 nama, termasuk politisi NasDem Bobby Jayanto, serta M Hidayat Atiar dari NasDem, dan Mustamin Bakri dari Partai Golkar.

Anggota Komisioner Bawaslu Kepri, Ideris dan Sjahril Papeni yang berusaha dikonfimasi dengan hasil

Dua Tersangka Kepri, nama Ilyas Sabli merupakan urutan nomor 1, disusul nama Hasyanti dan Harry Yanto.Sedangkan tersangka Hadi Candra dari Partai Golkar, juga mencalonkan diri dari dapil Kabupaten Natuna dan Anambas. Selain Nama Hadi Candra, ada juga nama Mustamin Bakri dan Maryati.

Seperti diketahui, Kejati Kepri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Natuna, yang melibatkan dua mantan bupati, mantan ketua DPRD, mantan sekda dan mantan sekwan bersama Kabag Keuangan DPRD Natuna 2011-2015 sejak 31 September 2017.

Ke-lima tersangka adalah mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekda Syamsurizon, mantan Ketua DPRD Hadi Chandra dan mantan Sekertaris Dewan DPRD Makmur. Kelima tersangka diduga melakukan korupsi Rp 7,7 miliar dana tunjangan perumahan DPRD yang dialokasikan dari APBD sepanjang 2011-2015.

Kejaksaan Tinggi Kepri sampai saat ini belum juga melakukan penahanan terhadap kelima tersangka dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna senilai Rp 7,7

miliar.

Kelima tersangka masingmasing Mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Syamsurizon dan Mantan Sekertaris Dewan Makmur dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra.

Diketahui bahwa penetapan kelima orang tersangka ini pada tanggal 31 September 2017, sehingga sudah berlangsung sekitar 8 bulan lebih tetapi hingga saat ini belum juga dilakukan penahanan.

“Korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna masih kita lakukan pendalaman sampai saat ini,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri Feritas saat dikonfirmasi di Kantor Kejati Kepri, Kamis(12/4/2018).

Menurutnya sampai saat ini penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri masih mengupayakan pengembalian kerugian negara, tidak hanya penegakan hukum saja. Sebagaimana arahan dari Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.”Saat ini yang kita upayakan pengembalian kerugian negara itu hal yang mutlak di zaman now dan tetapi masih kita dalami kasusnya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan Kajati Kepri Yunan Harjaka

KPK Minta pidana korupsi sebelum mengikuti kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menurut Febri, pemahaman itu penting diterima para calon penyelenggara negara agar mengetahui mana pidana korupsi atau bukan.”Itu kan penting diketahui sejak awal, agar nanti tidak ada lagi alasan, ‘Saya tidak tahu terima, saya kira menerima hadiah itu sebagai kebaikan’, seperti yang muncul beberapa kali ini,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata Febri pihaknya belum diminta KPU menjelaskan kepada caleg terkait tindak pi-

dana korupsi. Febri mengatakan ingin memastikan apakah sudah ada permintaan dari KPU atau belum terkait hal ini.”Biasanya kami lakukan koordinasi lebih lanjut.

Belajar dari pengalaman sebelumnya selalu diminta menjelaskan ke cakada atau caleg,” kata dia.

Sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh sejumlah pihak, salah satunya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati.

ing di berbagai cabang olahraga Asian Games 2018.Sebuah doa dan harapan pun terlontar dari mulutnya. ”Pokoknya aku berdoa yang terbaik. Sukses juga.Semoga Indonesia bisa mendapat banyak medali emas tahun ini,” harapnya.

Isyana Sarasvatibuka-bukaan. Kisah perjalanan bermusiknya selama 2 tahun terakhir ia bongkar. Meski tidak secara gamblang, kisah ini ia ungkap lewat lagu.

Lagu ini merupakan lagu terbarunya. Berjudul Winter Song, lagu ini bercerita tentang 5 karakter yang ada dalam dirinya : marah, tenang, jenaka, tegas, dan depresi. Kelimanya ia rasakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. “ 5 karakter ini yang paling membentuk Isyana,” kata Isyana Sarasvati saat ditemui di The Pallas,

jabat eselon IV di Diskominfo Kepri menuturkan bahwa seorang stafnya sempat mengantar surat untuk ditandatangani Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah. Namun, surat tersebut dikem-

Prabowo Sebut kin,” tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018) lalu.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 28,59 juta. Dengan komposisi orang miskin di kota sebanyak 10,33 juta dan orang miskin di pedesaan 18,09 juta.Kemudian memasuki September 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,55 juta menurun dibandingkan periode September 2012. Untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,63 juta. Lalu jumlah orang miskin di pedesaan sebesar 17,92 juta.

Selanjutnya periode September 2014 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan jadi 27,73 juta. Lalu jumlah orang miskin di perkotaan 10,36 juta dan orang miskin di pedesaan

mengatakan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dua mantan bupati, mantan ketua DPRD, mantan sekda dan mantan sekwan bersama Kabag Keuangan DPRD Natuna ini, telah ditemukannya alat bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.

Adapun besaran tunjangan perumahaan yang diperoleh unsur pimpinan, yakni Ketua DPRD Rp14 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan dan Anggota DPRD Natuna masing-masing Rp12 juta per bulan.

Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, tambah Yunan, pengalokasian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna di APBD Natuna, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna sejak 2011-2015, yang dilabeli dengan SK dua Bupati atas suruhan Ketua DPRD Natuna.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka yang disebutkan, dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 KUHP.(rm/mwd).

Wa Ode menggugat aturan baru yang dibuat KPU untuk Pemilu 2019 itu lantaran haknya sebagai warga negara dikebiri.Wa Ode mengingatkan anggota KPU bahwa dirinya selaku terpidana kasus suap dan pencucian uang telah menjalani hukuman penjara atas kesalahannya itu.

KPU sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang mendaftarkan bakal caleg mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak serta bandar narkoba kepada masyarakat.(rm/net) Sambungan Hal. 1

Gubernur Kepri sanksi tersebut sudah diterima sejak sepekan silam.

Sanksi yang diterima Arif sempat menimbulkan kasakkusuk di kalangan pegawai di lingkup Pemprov Kepri.

Pekan lalu, seorang pe-

Sambungan Hal. 1

Sambungan Hal. 1

Bakal Berikan ana mengaku bakal ada kejutan darinya saat nanti Asian Games digelar. Sayang, pelantun lagu Tetap Dalam Jiwa itu belum bisa banyak bicara tentang apa yang akan dilakukannya demi memeriahkan Asian Games 2018.

“Kalau aku sih tunggu aja nanti kejutannya ya. Insyaallah aku akan perform bukan di opening Asian Gamesnya ya.

Ini belum boleh dikasih tau,” katanya.

Di sela kesibukannya, Isyana pun berharap dapat menyaksikan beberapa pertandingan yang akan digelar.”Kalau nonton langsung sih mau banget ya.Doain aja nanti,” ucapnya.

Sebagai warga Indonesia, Isyana jelas memberikan dukungan penuh kepada atlet Tanah Air yang bakal bertand-

identifikasi Bawaslu RI ini, belum memberikan jawaban, karena saat dihubungi dua anggota Bawaslu Kepri ini belum merespon.

Terpisah, komisioner KPU Prpovinsi Kepri Arison, membenarkan adanya rilis Bawaslu RI tersebut, tetapi mengenai 3 Bacaleg di Provinsi Kepri dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi, Arison membantahnya. (rm/net).

17,37 juta.Jumlah orang miskin pada September 2015 tercatat 28,51 juta lebih tinggi dibandingkan periode 2014.

Kemudian untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,62 juta dan orang miskin di pedesaan 17,89 juta. Memasuki September 2017 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat mengalami penurunan yakni menjadi 26,58 juta dengan komposisi orang miskin di perkotaan 10,27 juta dan orang miskin di pedesaan 16,31 juta.

Periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta.BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit. Karena turun 0,30% dibanding September. Pada Maret 2018 posisi persentase

SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Lima karakter ini seolah menjadi cara ia mengekspresikan diri saat itu. Kelimanya ia tunjukkan kepada para pendengarnya lewat musik agar dirinya dikenal lebih dalam lagi. Baik sebagai musisi, maupun sebagai seorang manusia. “Aku juga mau memberi tahu walaupun kita seorang publik figur kita seorang seniman kita juga sama manusia, yang punya keterbatasan dan punya ups and downs juga kayak orang lain,” jelasnya.

Sebelumnya saat ditemui di kesempatan yang sama ia mengaku stuck. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Beruntungnya ia kembali menemukan dirinya. Ia berhasil bangkit dari keterpurukan.(rm/kapanlagi)

Sambungan Hal. 1

balikan dengan arahan dikonsepkan ulang. ”Diminta supaya pangkat dan golongan Pak Sekda dihilangkan. Cukup ditulis Arif Fadillah saja,” terang pejabat tersebut.(rm/trb) Sambungan Hal. 1

kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.

Namun, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal. (rm/dtk)

Ketua DPC ganti Suihiok ungkapnya.

Lebih aneh lagi kata Harman, ternyata Suihiok sudah di daftar ke KPUD Lingga, sebagai bacaleg yang di usung oleh partai Demokrat ujar Harman.

Dimana sebelumnya, partai Hanura juga telah resmi mendaftarkan nama Suihiok sebagai bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPUD) kabupaten Lingga.karena sejauh ini partai Hanura belum pernah menerima surat resmi pengunduran diri Suihiok ,baik itu atas nama kepengurusan partai maupun atas nama anggota DPRD Lingga sehingga Harman menarik kesimpulan kalau Suihiok telah “meleceh” partai Hanura yang telah menghantarkannya ke gedung terhormat DPRD kabupaten Lingga.

Masih kata Harman,kalau kita mencermati ,Suihiok mencoba mempertontonkan politik yang akrobatis, tapi sangat tidak bermutu,politik Suihiok penuh lelucon tapi sayang tidak lucu paparnya Pada prinsipnya partai Hanura tidak pernah mempermasalahkan kadernya untuk pindah ke partai politik lain ,karena itu merupakan hak asasi seseorang, yang telah diatur oleh UUD 1945 .namun jangan lupa bahwa ketika seseorang pindah ke Partai lain, tentu harus melalui prosedur dan ada mekanismenya.

Seyogianya saudara Suihiok harus membuat surat pengunduran diri terlebih dahulu, itu merupakan syarat mutlak yang di tujukan kepada Partai Hanura sesuai mekanisme bukan dengan caracara premanisme.

Harman pun mempertanyakan sepak terjang Suihiok selama terjun kedunia politik ,apakah tidak paham dengan

Sambungan Hal. 1 mekanisme atau memang ada unsur sengaja ,sehingga terjadi pendaftaran caleg ganda Partai Hanura siap menerima siapapun yang ingin bergabung atau yang ingin mengundurkan diri, namun harus melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana lazimnya ujar Harman.

Pada kesempatan yang sama Harman menyarankan kepada KPU melalui KPUD agar membuat aturan yang jelas dan tegas terhadap bacaleg yang sering pindah-pindah partai , karena peraturan yang sekarang terkesan tidak tegas.

Seperti yang terjadi sekarang seluruh bacaleg yang pindah partai menimbulkan masalah atau konflik, baik konflik di internal partai, maupun eksternal partai.

Kenapa konflik bacaleg ganda sering terjadi di daerah, karena aturan kita yang tidak mendukung dan aturan kita juga tidak ada ketegasan yang sifat mengikat.ujarnya terlalu gamblangnya bagi bacaleg untuk pindah dari satu partai ke partai lain, jelas Harman, bacaleg yang pindah partai tidak hanya cukup membuat surat penguduran diri (secara pribadi/ sepihak) untuk sekedar melengkapi syarat untuk mendaftar Ke KPU/ kabupaten,kota Tanpa ada berita acara tanda terima atau rekomendasi dari partai lama,dengan mudahnya aturan partai di kangkangi oleh bacaleg ketika ingin pindah ke partai lain, terangnya Setiap Partai yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi atau verifikasi faktual dan resmi terdaftar di Menkumham siapun termasuk bacaleg harus menghargai itu,jangan sampai ada hak -hak partai yang di abaikan oleh oknum -

oknum yang tidak memiliki etika dalam berpolitik ujarnya Salah satu contoh nyata, ketika bacaleg menyatakan mundur dari satu partai ,itu menjelang 1(satu) atau 2(dua )hari lagi penutupan pendaftaran bacaleg di KPU,jadi sampai kapanpun bacaleg ganda atau bacaleg yang mendaftar dari dua partai yang berbeda terus akan terjadi sebelum ada perbaikan aturan yang tegas, ungkap Harman.

Harman juga mempertanyakan mekanisme kerja KPUD Kabupaten Lingga ,ketika terdapat bacaleg ganda/ bakal calon legeslatif yang di daftar oleh dua partai yang berbeda, kenapa tidak langsung menyurati partai terkait bacaleg ganda untuk meminta klarifikasi langsung sebelum suhu politik memanas terang Harman.

Menaggapi gejolak bacaleg ganda, ketua KPUD Lingga Yuliati ,ketika ditemui Rakyat Media , senin (23/07/ 2018) diruang kerjanya ,mengatakan Bahwa pihaknya baru mengetahui bahwa ada seorang caleg di usung oleh 2 (dua ) partai yang berbeda, itu1 (satu) hari pasca di tutupnya pendaftaran bacaleg jelasnya.

Sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pihak KPUD akan mengirim surat klarifikasi kepada partai terkait dan bacaleg ,sesuai dengan aturan yang berlaku jelas Juliati.

Dalam hal ditemukan kegandaan pada tahapan 1(satu) hari sebelum penetapan DCT ,oleh KPU /kanbupaten dan kota akan mencoret calon yang bersangkutan dari seluruh jenis kegandaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat yang bersangkutan jelasnya Terkait gegap gempita ma-

Sepakat Buat barat dan sektor timur wilayah Kalimantan.

Kelima OBP di sektor Timur itu terletak di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia, di antaranya Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, titik B.2700-B.3100, dan di Titik C.500-C.600. Sedangkan empat OBP di sektor barat terletak di Batu Aum, Gunung Raya, Titik D400, dan Sungai Buan.

Wiranto mengatakan sudah ada titik temu antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan satu persatu dari kesembilan titik OBP antara kedua negara tersebut.”Perdana menteri Mahatir kelihatanya lebih bisa menerima juga penyelesaian per segmen [per titik OBP]

salah pendaftaran bacaleg ganda di KPUD Lingga mendapat respon dari mantan ketua KPUD Lingga Agussyuriawan dimana sekarang mencoba banting stir terjun kedunia politik dan kini mantan Ketua KPUD tersebut resmi mendaftar di KPUD Lingga yang di usung partai Golkar.

Menurutnya Agussyuriawan semua masalah bisa di selesaikan karena kita punya aturan sebagai rumus untuk mencari solusi.

Agussyuriawan menilai pendaftaran bacaleg ganda tidak akan terjadi ,kalau saja pihak -pihak terkait bekerja lebih teliti dan cermat dan tidak menganggap sepele sekecil apapun masalah.

Kalau kita bicara tentang aturan memang ini jelas bermasalah. karena berdasarkan aturan( Seoarang Caleg Hanya Boleh Mendaftar Satu Kali Dan Hanya Di Usung Oleh Satu Partai,)ini jelas tidak ada pengecualian atau multitafsir, berarti diluar aturan tersebut itu jelas pelanggaran yang sistemik Dalam hal ini pihak KPUD harus menjelaskan atau menentukan sikap untuk segera mengambil langkah-langkah agar permasalahan tidak bias,masyarakatpun tidak berspekulasi atau berasumsi sehingga dapat,menggiring opini publik, untuk menyalahkan KPUD ujar Agussyuriawan Namun Agussyuriawan berharap agar polemik tersebut dapat di selesaikan secara internal kalau memang harus di selesaikan lewat aturan yang berlaku itu hak mereka, dengan harapan semga tidak ada lagi gejolak politik di Lingga ,sehingga semua dapat berjalan sebagai mana mestinya tandasnya. (rm/taufik.s)

Sambungan Hal. 1

sehingga lebih ada ruang untuk bisa menyekesaikan ini dengan lebih leluasa,” ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan kemajuan pembahasan ini juga muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, kata Wiranto, Jokowi dan Mahatir menemui kata sepakat untuk mempercepat persoalan perbatasan RI-Malaysia.

Ia juga memastikan bahwa kedua negara telah berkomitmen untuk tak saling merugikan kedaulatan masing-masing negara dalam menyelesaikan persoalan titik perbatasan tersebut. ”Kemudian dalam rapat tadi kita sudah simpulkan dan sudah

mengambil kesepakatan bersama bahwa dalam penyelesaian ini tidak merugikan kedaulatan negara,” ujarnya.

Selain membahas mengenai OBP, Wiranto juga mengatakan pihaknya bakal membangun kawasan ekonomi di perbatasan Indonesia agar tak muncul ‘jalurjalur tikus’ baru yang kerap meresahkan Indonesia. Wiranto menilai jalan tikus itu terbentuk karena masyarakat perbatasan lebih memilih untuk berbelanja barang dan jasa di Malaysia ketimbang di Indonesia karena harganya yang mahal. ”Jalur tikus muncul karena lebih murah membeli bahan kebutuhan sehari hari kesebrang ketimbang ke wilayah kita sendiri. Costnya jadi mahal, ini yang akan disasar,” kata

Proyek Semenisasi Dimana dalam pelaksaanaan proses lelang paket proyek, berdasarkan informasi yang berkembang dilapangan, selain dugaan kongkalikong antara panitia lelang dan kontraktor tertentu yang menjadi sorotan publik, kontraktor yang memenangkan tender proyek di instansi ini disebut sebut wajib menyetorkan uang fee dimuka10 hingga 12 persen dari nilai proyek.

Tak hanya itu, kontraktor yang mendapat proyek juga kontraktor yang punya hubungan dekat dengan oknum Kabid berinisial AG.” Umumnya kontraktor pemenang tender punya hubungan baik dengan salah seorang oknum Kabid berinisial AG, semua yang ngatur soal proyek di dinas Perkimtan oknum AG, semua proyek yang ngatur oknum AG, kontraktor yang dapat proyek setiap tahun itu itu juga, bahkan ada kontraktor yang mendapat proyek 3 sampai 4 paket, kontraktor ini tidak lain temannya oknum AG,”ungkap sumber yang minta tidak disebutkan namanya dalam berita ini.

Sumber itu mengungkapkan, oknum AG sudah cukup lama menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid), sebelumnya ketika dinas tersebut masih dibawah dinas Tata Kota, oknum AG sudah menangani berbagai proyek.

Maka jangan heran, kalau kontraktor yang mendapat proyek di Dinas perkimtan Kota Batam umumnya adalah pemborong yang sudah kenal dekat dengan oknum AG, meskipun kontraktor tersebut kinerjanya sangat jelek dan bobrok, kata sumber itu lagi selain isu KKN dan kongkalikong dalam pelaksanaan proyek pada tahun 2017 yang dialamatkan pada oknum AG, kualitas pekerjaan proyek dibawah pengawasan AG juga menjadi sorotan masyarakat. Terutama, kualitas matrial seperti besi beton yang dipakai kabarnya tidak sesuai ukuran, be-

2

gitu juga kualitas campuran semen cor yang dipakai kabarnya dibawah standar lebih banyak pasir dari pada semen.

Akhirnya banyak pekerjaan proyek pembangunan jalan/paving blok yang sudah selesai dikerjakan disejumlah lokasi belum satu tahun proyek tersebut selesai sudah hancur. Bahkan parahnya lagi, ada pembangunan jalan semen/paving blok kondisinya bergelombang dan tidak rata ini disebabkan karena pekerjaan kontraktor dilakukan asal jadi, ujar sumber itu.

Informasi yang diterima media ini pekerjaan proyek yang kondisinya dinilai asal jadi, tak hanya pada kegiatan proyek tahun 2018 saja.

Tapi pelaksanaan proyek tahun 2017 yang ditangani oknum AG banyak yang bermasalah dan dikerjakan secara asal asalan alias amburadul,ungkap sumber Data diperoleh koran Rakyat Media menyebutkan, proyek yang dikerjakan asal jadi dan diduga kuat tidak sesuai spesifikasi teknik, pembangunan jalan/paving blok di Perumahan Pondok Pertiwi 1, Sungai Harapan, jalan semenisasi Perumahan Sungai Pelunggut 1 Sagulung senilai Rp535 juta, jalan semen/paving Lingkungan permukiman Kelurahan Sungai Lekop 2 senilai Rp436 juta dan jalan semen/paving Lingkungan Permukiman, Kelurahan Sungai langkai 4 Sagulung senilai Rp559 juta.

Selain itu, pembangunan jalan Perumahan Lingkungan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk senilai Rp539 juta, pembangunan jalan semen/ paving lingkungan perumahan Kelurahan Sungai Pelunggut 1 senilai Rp535 juta, pembangunan jalan semen/ paving lingkungan Perumahan Sei Pelunggut 2, Kecamatan Sagulung senilai Rp531 Juta dan pembangunan jalan semen/paving lingkungan permukiman Kelurahan sei Pelunggut 2 RT.02.RW.011 dan RW.013

Wiranto.

Selain itu, ia turut berupaya untuk menyebar basis pasukan keamanan di sepanjang wilayah-wilayah perbatasan untuk meminimalisir potensi adanya jalur tikus tersebut.

Meski begitu, rencana tersebut masih dalam pengkajian pemerintah karena membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di wilayah tersebut. ”Masih ada maslah pembiyaaan lalu maslah kesejahteraan prajurit, pendidikanya, fasilitas penunjang misal puskesmas, pasar, sekolah, temoat ibadah itu nanti jadi satu rancangan yang lebih luas lagi,” ujarnya.(rm/cnn Indonesia).

Sambungan Hal. 1

senilai Rp 436,7 juta.

Selain itu, proyek pembangunan jalan semen/paving dilingkungan permukiman Griya Permata RW.10, RW.13. RW.14 dan RW.15 Sei Langkai 2 Kecamatan Sagulung senilai Rp757,72 Juta, jalan semen/paving lingkungan permukiman Prum Anggara RW.12, Kel Sagulung Kota sebesar Rp661,55 Juta, jalan lingkungan Perumahan Taman Baloi Marchelia Blok A dan B mRT.01 dan RT.02, permukiman Perumahan Wisma Buana Indah RT.01.RW.10 dan Perumahan Cemara garden senilai Rp2 Miliar.

Kemudian pembangunan jalan semen/paving perumahan Sei. Panas 2 perumahan badar Sri Mas RT.01, RW.012 di Kecamatan batam Kota senilai Rp 387,63 Juta, jalan lingkungan perumahan Sei Pelunggut 3, Kecamatan Sagulung, RT.03/RW.10 Kavling mandiri, RW.11 Kavling Kamboja, Kav mandiri RW.12, Kav Kamboja RW.13, Kav Flamboyan RW.14 senilai Rp 373 Juta, jalan semen/paving blok Windsor Kelurahan Lubuk Baja sebesar Rp 929,77 juta.

Pembangunan jalan semen/paving lingkungan Perumahan Baloi Permai, Kecamatan batam Kota, Perumahan Legenda Malaka Blok I RW.05.RW.04 dan Perumahan Legenda Bali Jalan Masjid Al-Kaffah sepanjang 300 meter senilai Rp 1,5 miliar dikerjakan oleh CV Hathan Mandiri Sejahtera, jalan semen/paving Bengkong Harapan senilai Rp 368 juta, jalan semen/paving Kavling Bida Kabil senilai Rp 388 juta dan jalan semen/ paving blok Selanjutnya pembangunan jalan semen/paving lingkungan Perumahan Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung senilai Rp 979,04 juta, jalan semen/paving Taman Raya Tahap 2 Blok CU Kel Belian, kecamatan Batam Kota senilai Rp 359,2 juta, jalan semen/paving lingkungan Perumahan Win-

dsor Park RT.04 RW.09 Kel. Lubuk Baja senilai Rp 358,94juta dan jalan semen/ paving lingkungan Perumahan Taman Raya Tahap 4 RW.42, Kel. Belian, Kecamatan Batam Kota senilai Rp 54,8 juta.

Dari sejumlah proyek jalan semen/paving milik Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan di Kota Batam, yang ditangani oknum AG, dilokasi proyek tersebutsama sekali tidak menggunakan papan plang proyek. Diduga hal ini dilakukan untuk mengelabui masyarakat karena indintitas proyek yang dibangun pemerintah berapa nilai proyek, volume pekerjaan, siapa kontraktor pelaksana dan sumber dana yang digunakan tidak diketahui sehingga mudah untuk melakukan penyimpangan.

Kejanggalan lain, sejumlah proyek Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang saat ini dalam proses pengerjaan tiap tahun dimonopoli oknum anggota Dewan,”Saya tak bisa sebutkan nama oknumnya, tapi itu bukan rahasia umum lagi, memang serba susah, tak diakomodir mereka bisa berbuat apa saja karena fungsi anggota dewan adalah pembuat anggaran, legislasi dan pengawasan, mereka punya wewenang,’ungkap sumber Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Yudi, ketika dikonfirmasi Jumat (3/8/2018) melalui ponselnya tak mau banyak komentar hanya mengatakan. ”Nanti saya cek dulu, apa penyebabnya,”ujar Yudi singkat Demikian juga Sementara oknum AG selaku Kepala Bidang yang menangani proyek tersebut beberapa kali ketika hendak ditemui awak media ini untuk konfirmasi terkait pelaksanaan proyek yang diduga kuat terindikasi kongkalikong dan sarat KKN, juga sampai berita ini naik cetak belum berhasil dikonfirmasi. (rm/mwd).

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Kapolresta Barelang Bantah Kecolongan Dua Aksi Massa BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolresta Barelang Kombes (Pol) Hengki menampik tudingan jika polri kecolongan dua aksi kubu berseberangan di tempat dan waktu yang bersamaan di Batam Centre. Dua massa aksi #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi bertemu di Batam Centre, Minggu (29/7/2018) lalu.

Suasana panas mulai tampak saat kedatangan aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman pada Sabtu (28/7/2018). Ratusan massa menolak kedatangan Neno.

Mereka khawatir akan terjadi perpecahan di Batam.

Polisi akhirnya meminta agenda deklarasi Ganti Presiden dan Jalan Santai Cinta Jokowi dibatalkan.

Namun, paginya aksi itu tetap berlanjut. Massa Ganti Presiden tetap melakukan deklarasi di Pelataran Masjid Agung Batam, sementara massa Cinta Jokowi melakukan senam sehat di jalan Engku Putri yang ber-

sebelahan dengan pelataran Masjid Agung Batam.

“Kita sudah melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin. Untuk menegakkan hukum dan menjaga kamtibmas. Tidak ada yang kecolongan. Semua sudah kita antisipasi, yang jelas kami menjalankan tugas mengamankan situasi hingga aman dan kondusif,” ungkap Hengki, saat dijumpai batamnews.co.id di Batam Centre, Senin (30/7).

Hengki mengatakan kendati pihaknya sudah melarang aksi tersebut digelar, polri tetap siaga penuh di Batam Centre, baik aksi itu dibatalkan atau tetap digelar dua kelompok massa tersebut. Kemungkinan massa tetap melakukan aksi sudah terprediksi.

“Kami sudah dari awal mengantisipasi. Agar tidak ada bentrok yang menyebabkan kerugian materi, jiwa dan sebagainya. Yang jelas upaya kami sudah dijalankan sehingga semua pelaksanaan kegiatan berjalan lancar kondusif,” ujar Hengky.(rm/bn)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi ( Lulus UKW Jenjang Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Muhammad Ikhsan (Lulus UKW Jenjang Wartawan Madya) Redaktur I Arifin. M ( Lulus UKW Jenjang Wartawan Madya) Redaktur II Andi Stiawan. S.Pd Asisten Redaktur Renhar (Rendi), Rudi Efendi (lulus UKW jenjangWartawan Muda) Wartawan Liputan Batam Ferianda, Bachtiar, Gunawan Ramadhan, Iqbal Ramadhan, Rizki Perdana Kepala Divisi Pemasaran/Iklan Anwar Ujang Bagian Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori, Muhammad Ikhsan Ombudsman Bettor Erikson Pardede. SH, Bistok Nadeak.SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (lulus UKW Jenjang Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan) Perwakilan Sumatera Barat Amina Jalani (Kepala), Khaidir (Koordinator), Sapriadi Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kepulauan Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Lulus Uji Kompetensi Wartawan Muda) Usman Wello BiroKabupatenAnambas Eddy Gius (Kepala Biro) Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kota Bintai Supriadi Biro Kabupaten Langkat Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofian Erisa Lay Out Emir Guswan Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4 Penyeludup Sabu Asal Tiongkok Dituntut Hukuman Mati BATAM, RAKYAT MEDIAPengadilan Negeri Batam menyidangkan dua kasus penyelundupan sabu berjumlah besar di hari yang sama, Selasa (24/7/2018).

Selain menyidangkan kepemilikan sabu 1 ton dari empat tersangka Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu, PN Batam juga menyidangkan kepemilikan sabu 1,6 ton.

Barang haram seberat itu ditangkap Bea Cukai dan Mabes Polri di perairan Karang Helen Mas, dekat Karang Banteng, Anambas. Empat terdakwa yang disidangkan dalam kasus ini adalah Tan Mai, Tan Yi, Tan Hui dan Liu Yin Hua yang kesemuanya warga negara China.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Chandra dan dua majelis hakim anggota lainnya, Hera P dan Yona L Ketaren.

Kemudian, sebagai jaksa penuntut Filpan Fajar Dermawan

EMPAT terdakwa penyeludup sabu mulai disidangkan

Laia, JPU dari Kejagung serta menghadirkan seorantg penerjemah.

Keempatnya dituntut hukuman maksimal hukuman mati.Filpan mengurai satu per satu keterlibatan keempat terdakwa serta kronologisnya, mulai dari sabu itu dibawa dari luar negeri hingga sampai ke perairan Indonesia.Usai mendengarkan dakwaan JPU ter-

sebut, majelis hakim mempersilahkan keempatnya menanggapi tuntutan.

Keempat terdakwa membantah sebagai pemilik sabu tersebut.

Mereka bahkan mengaku tak tahu kalau di dalam kapal yang mereka bawa terdapat 81 karung sabu dengan berat 1,6 ton.”Kalau saya tahu di kapal yang saya bawa ini ada narkobanya, dibayar berapapun

Mobil Pelayanan Rekaman e-KTP Layani Korban Kebakaran BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menyiapkan satu mobil pelayanan di Gedung Bersama Pemko Batam di Batam Centre, Jumat (20/7/2018).

Mobil Disdukcapil ini hadir untuk melayani perekaman dan pencetakan eKTP bagi korban kebakaran rumah liar (ruli) Beverly yang tinggal sementara di gedung pemerintahan tersebut.

“Untuk yang sudah punya KTP Elektronik Batam, langsung dicetak kembali saja, tidak butuh waktu lama.

Tapi ada juga yang belum merekam, maka ada mobil yang stand by di lokasi,” kata Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar.

Pada hari pertama pelayanan, petugas sudah mencetak 30 keping e-KTP warga. Dan saat ini petugasnya masih terus mendata seluruh korban yang ada.”Data yang diterima langsung dicek ke sistem. Yang belum rekam, kita bantu rekam. Jadi kami bantu melengkapi dokumen

KEPALA Disdukcatpil kota Batam Drs. Said Khaidar saat menyerahkan e-KTP pada warga yang kena musibah kebakaran.

kependudukan mereka,” ujarnya.

KTP-Elektronik, kata Said, merupakan dokumen negara yang sangat penting bagi masyarakat. Berbagai urusan bisa diselesaikan dengan melampirkan kartu identitas penduduk ini. Dan akibat kebakaran Sabtu pekan lalu, banyak warga yang kehilangan dokumen berharga ini.

“Karena ini penting, maka kami jemput bola membantu warga. Kami memberikan kemudahan. Jangan sampai mereka tak punya KTP. Apalagi semua dokumen

yang menjadi persyaratan permohonan sudah ludes terbakar,” ujar Said Khaidar.

Menurut Said, ada ratusan orang yang kehilangan tanda pengenal akibat kebakaran. Oleh sebab itu ia mengaku butuh waktu untuk pengecekan data dan pencetakan KTP-el. Meski begitu ia berharap kebutuhan akan kartu identitas bisa dituntaskan dalam waktu dekat.

“Ya mudah-mudahan tak lama prosesnya. Karena mereka butuh juga untuk mengurus yang lain,” kata dia. (rm/wk)

Warga Sagulung Keluhkan Air ATB Berubah jadi Keruh dan Kotor BATAM, RAKYAT MEDIA-Warga Sagulung kembali mengeluh, pasalnya air yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Adhya Tirta Batam (ATB) kotor dan berkeruh. Warga kuatir dengan kualitas kebersihan air yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan masak, mandi ataupun mencuci itu sangat tidak baik.

Keluhan tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah Perumahan Sukadamai, Tembesi hingga ke perumahanperumahan lain yang ada di wilayah Tanjunguncang.

Kondisi air yang mengkuatirkan itu sudah terjadi selama tiga hari belakangan ini. Warga mulai benar-benar kewalahan sebab air yang tersedia tidak bisa dipakai untuk kebutuhan harian.

“Sudah kotor, kaporitnya juga tinggi. Kalau mandi bikin mata pedih. Makanya tak bisa dipakai untuk cuci piring dan pakaian,” Ujar

Andra warga Perumahan Sukadami, Tembesi, Sabtu (21/7/2018) kemarin.

Sebagian warga mulai mengandalkan pasokan air galon isi ulang untuk kebutuhan mandi ataupun cuci.”Kalau orang dewasa masih bisalah dipaksakan mandi pakai air kotor itu, tapi anak-anak terpaksa harus beli air galon untuk mandi, takut kenapa-kenapa nanti,” katanya.

Warga lainnya, juga mengaku demikian. Aliran air yang kotor dan keruh tersebut cukup merepotkan mereka. ”Harus ditadah dulu.

Nambah kerjaan kami saja,” jelasnya.

Sampai siang kemarin, air yang dialirkan masih kotor juga dan warga sangat berharap agar pihak ATB secepatanya memperhatikan keluhan tersebut.

Sementara itu, pihak ATB, Ginda Alamsyah mengatakan penyebab air keruh dan

Iklan Kehilangan Telah Hilang Satu Buah STNK ATAS NAMA BRESMAN YAKUP SITUMORANG BP 3254 QF Jenis Motor Beat, warna Putih Tahun 2016 Type X1B02NO4LOA/T, NO RANGKA/NIK/VIN: HM1JFP126GK457626 NOMOR MESIN: JFP1E2459146

kotor yang terjadi di beberapa wilayah di Sagulung karena saat ini tengah ada perawatan yang dilakukan oleh tim produksi ATB. Pelanggan yang mendapatkan suplai air bersih dari IPA Mukakuning akan terdampak sementara waktu atau selama pengerjaan berlangsung. Suplai air akan mengecil atau air akan keruh sementara waktu, dikarenakan adanya pengurangan air di area clear well sampai batas aman secara hidrolis.

“Pada awal pekerjaan air akan sedikit keruh atau kotor di tempat pelanggan.

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama, nantinya air akan kembali normal,” kata Ginda.

Beberapa wilayah lainnya yang terkena dampak suplai air tidak mengalir, yakni Taman Lestari Area, Rindang Vilage area MKPI, Mutiara Indah, Dapur 12, Abadi Jaya dan sekitarnya, Medio, Laguna, Buana Impian dan daerah sekitarnya.

Diharapkan kepada pelanggan yang wilayahnya mendapat suplai air dari IPA Mukakuning, dapat mempersiapkan tampungan air sesuai keperluan selama suplai terganggu. (rm/btp)

pasti saya tak akan mau dan tak akan berani menyeberangi perairan negara lain seperti Indonesia,” kata keempat terdakwa yang disampaikan penerjemah.

Usai mendengarkan keberatan para terdakwa, majelis hakim kemudian menutup sidang dan mengagendakan sidang berikutnya pada Selasa (31/7/2018) minggu depan .Di ruang utama sidang di PN Batam, sejumlah aparat kepolisian bersenjata laras panjang mengawal jalannya persidangan.

Ada juga petugas keamanan dari pihak kejaksaan, serta perwakilan Kejagung juga ikut mengawal jalannya persidangan ini.

Penangkapan sabu dalam jumlah besar ini dilakukan tim gabungan dari Ditjen Bea Cukai dan Mabes Polri pada 20 Februari 2018 lalu.Kapal asal China yang sudah diintai itu dicegat ketika memasuki perairan Karang Banteng. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 81 karung berisi narkoba jenis sabu yang setelah dihitung jumlahnya 1,6 ton. (rm/mwd)

Pengembang Keluhkan Lambannya Skep dan SPj di BP Batam BATAM, RAKYAT MEDIAPengusaha properti di Batam mengeluhkan lambatnya pengurusan surat keputusan dan surat perjanjian di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Akibatnya, sejumlah proyek properti terkendala. Padahal, para pengembang mengaku sudah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Achyar Arfan mengatakan, keluhan ini banyak disampaikan para pengembang anggota REI Batam. Bahkan ada yang mengaku sudah mengurus Skep dan SPj sejak 2015 lalu. Namun hingga kini, kedua surat izin tersebut belum juga rampung. ”Ya berarti sudah bertahuntahun tak selesai,” kata Achyar, Senin (30/7/2018).

Menurut Achyar, Skep dan SPj merupakan dokumen wajib yang harus dipenuhi pengembang sebelum membangun perumahan atau properti.

Sehingga kondisi ini membuat lahan para pengembang saat ini terbengkalai.

“Ada juga yang fatwa tak

terbit. Ini yang kami minta untuk segera dipercepat. Tanpa ini tak akan bisa dibangun,” katanya.

Padahal umumnya, kata Achyar, pengurusan Skep dan SPj paling lama hanya sekitar tiga bulan saja. Namun belakangan pengurusan Skep dan SPj lamban karena adanya penataan lahan oleh BP Batam. ”Sejak penataan lahan ini, memang agak lambat. Kalau harapan kami, tolonglah ini dipercepat,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi BP Batam yang sudah menyelesaikan masalah IPH yang selama ini terhambat.

Ia mengaku hampir semua pengurusan IPH milik perusahaan pengembang yang tergabung dalam REI Batam sudah lancar.

Sementara anggota komisi I DPRD Kota Batam Jurado Siburian mengatakan perizinan memang kerap menjadi masalah dan kendala bagi para pengusaha di Batam, khususnya pengembang. Masih banyak keluhan dari warga mengenai berbelitnya brirokrasi. (rm/btp)

Kunjungan Wisman ke Batam Capai 700 Ribu Orang BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Pariwisata Kota Batam mengklaim kunjungan wisatawan di Kota Batam sudah mencapai angka 700 ribu orang dari Januari hingga memasuki Juli tahun 2018.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Febrialin saat menghadiri sebuah acara di Mega Mall, Batam Center, Sabtu (21/7/2018).”Dari bulan Januari hingga periode Mei kemarin sudah mencapai 693 ribu wisatawan yang datang ke Batam, dan hingga bulan Juli kurang lebih sudah mencapai 700 ribu wisatawan,” kata Febrialin.

Febrialin mengatakan, angka tersebut sudah mendekati angka kunjungan wisawatan yang ditargetkan pada pihaknya pada 2018 yakni sebanyak 1,8 juta wisatawan. Sebagai informasi, kunjungan wisatawan ke Kota Batam pada tahun 2017 sebanyak 1.504.000 orang.”Target 1,8 juta wisatawan tahun ini, kami harapkan bisa tercapai sampai akhir tahun nanti,” ujarnya.

Angka 700 ribu wisatawan tersebut dikatakan Febrialin merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh stakeholder pariwisata di Kota Batam.”Artinya tidak hanya pemerintah kota Batam saja tapi melibatkan seluruh komponen stakeholder pariwisata yang ada di Batam, termasuk dukungan kementrian pariwisata dan dinas pariwisata provinsi kepri,” katanya.

Meningkatnya kunjungan

Kepala Dinas Pariwisata

Febrialin wisatawan ke Batam, dikatakan Febrialin berkat Program Hot Deals Kemenpar berupa promosi harga tiket dan pemberian insentif.

“Seperti harga tiket dari Batam ke Singapura dan sebaliknya itu, normalnya 30 sampai 32 dolar singapura dengan program Hot Deals jadi lebih murah. Begitu juga tiket Batam-Johor dan sebaliknya,” ujarnya.

Program Hot Deals ini juga melibatkan pengelolah destinasi dan hotel dengan harapan mampu mendorong dan meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya mancanegara ke wilayah Kepri, khususnya Kota Batam.

“Ada 500 ribu item disiapkan untuk program Hot Deal bagi Wisman. Di mana dari 500 ribu itu, 350 ribu untuk wisatawan Asean dan 150 ribu untuk wiman Asia lainnya. Namun program Hot Deal ini untuk wisatawan lokal, tidak bisa,” kata Febrialin. (rm/trb).

BATAM METROPOLIS

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Camat Sagulung Harapkan Sekolah Baru di Sagulung

Reza Khadafy Camat Sagulung Kota Batam

SAGULUNG, RAKYAT MEDIA-Camat Sagulung Reza Khadafy mengharapkan di Sagulung dibangun sekolah baru untuk SD dan SMP. Harapan Reza bukannya tanpa alasan.Ia melihat Sagulung terus mengalami pertumbuhan penduduk yang

signifikan hampir setiap tahunnya.

Reza khawatir, jika tidak didirikan sekolah baru, dengan sistem zonasi tentu akan menjadi persoalan ke depannya.

“Jika ke depan sekolah baru tidak ada, maka dikawatirkan persoalan penerimaan peserta

didik Baru akan selalu bermasalah setiap tahunnya,” kata Reza, Sabtu (21/7/2018) kemarin.

Reza Khadafy Camat Sagulung, menuturkan kecamatan Sagulung termasuk salah satu kecamatan terpadat penduduknya di Batam, di

tambah lagi dengan tingginya pembangunan perumahan yang berjalan saat ini.

Berdasarkan catatan Reza, penduduk Sagulung saat ini mencapai sekitar 154 ribu jiwa, 25 ribu diantaranya adalah anak usia sekolah, 7-13 tahun.

Reza berharap ada pengem-

bang yang bersedia menghibahkan lahan untuk pembangunan sekokah baru di Sagulung.

“Kalau ada pengembang yang mau menghibahkan lahan, kami akan mengajukan pembangunan sekolah baru ke pemerintah kota Batam,” kata Reza. (rm/ trb)

Lanal Batam Tangkap Kapal Berbendera Afrika BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapal motor berbendera negara Afrika Timur ditangkap Tim WFQR Lanal Batam karena memasuki perairan Indonesia tanpa izin.

Kapal bermerek “Phyllis SC4471J” itu diketahui sedang membawa sayur, minuman, dan daging babi ke Kota Batam.Barang-barang tersebut dipasok tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Panglima Koarmabar I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono menerangkan, pihaknya sudah menangkap kapal motor asing berbendera Afrika Timur, yang masuk perairan Indonesia tanpa izin. “Saat diperiksa, ditemukan beberapa dokumen kapal dari beberapa negara. Namun dokumen tersebut semuanya sudah kadaluwarsa,” kata Yudo Margono, saat ekpose kapal, Jumat (27/7/2018) lalu.

Selain kapal tersebut, ungkap Yudo, pihaknya juga mengamankan 3 anak buah kapal (ABK) dan 1 orang nahkoda. “Anehnya, awak kapal mengaku bahwa kapal mereka itu milik orang Singapura dan banyak keganjilan lain saat dilakukan pemeriksaan,” ujar Yudo.

Selain kapal tersebut, ungkap Yudo, pihaknya juga mengamankan 3 anak buah kapal (ABK) dan 1 orang nahkoda. “Anehnya, awak kapal mengaku bahwa kapal mereka itu milik orang Singapura dan banyak kegan-

Panglima Koarmabar I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono jilan lain saat dilakukan pemeriksaan,” ujar Yudo.

Selain itu, imbuh dia, semua ABK berasal dari negara Myanmar, sehingga menjadi lebih mencurigakan, termasuk barang yang dibawa. “Karena sudah melanggar, dan mencurigakan, makanya kapal asing ini kami giring ke Mako Lanal Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” papar Laksma Yudo.

Sementara Danlanal Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan menambahkan untuk menjawab kecurigaan itu, anggota Lanal membawa mereka menjalani tes urine.

“Dan hasilnya, ternyata nahkoda kapal positif menggunakan metametamin alias narkotika jenis sabu,” sebut Kolonel Iwan.

Selain itu, ungkapnya, pihaknya juga menggunakan anjing pelacak untuk memeriksa kapal.Tetapi tidak ditemukan narkoba. ”Penga-

kuannya, mereka itu hanya menyuplai makanan di tengah laut (OPL).Namun, kami masih selidiki dulu lebih lanjut,” ujarnya.

Iwan mengungkapkan, pihak penyidik di Lanal sudah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Pemeriksaan (SPDP), kepada Kejaksaan. “Sebab, kami nggak mau berlama-lama dalam melakukan proses pemeriksaan. Dari itu, kami telah mengirimkan SPDP ke pihak kejaksaan,” imbuhnya.

Dalam penanganan kasus pelanggaran daerah teritorial ini, ucap Kolonel Iwan, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 284 Nomor 2 Tahun 2018, tentang pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

“Ke 4 ABK KM Phyllis SC4471J ini, akan dijerat dengan UU Pelayaran RI Pasal 284 No 2 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman Maksimal 5 tahun penjara,” pungkas Kolonel Iwan. (rm/anwar)

CJH Kloter 6Kabupaten Kampar Diberangkatkan BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Bapak dan Ibu juga merupakan duta bangsa.Karena itu, saat berada di Tanah Suci, tunjukan jati diri kita saat berada di negeri orang. Jaga kekompakan, persatuan, dan jadilah satu sama lain saling melengkapi.” Demikian dikatakan Asisten I Pemerintahan Kabupaten Kampar, H. Ahmad Yuzar, saat menyampaikan sambutan sekaligus melepas keberangkatkan Jamaah Calon Haji (JCH) Kloter 6 di Asrama Haji Batam, Rabu (25/7) lalu.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar juga berharap kepada jamaah calon haji Kampar untuk mendoakan kampung halaman di tempattempat yang mustajab selama berada di Tanah Suci, agar Kabupaten Kampar tetap aman, damai, nyaman, dan sejahtera.

“Doakan juga para pemimpin kita agar senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga Kabupaten Kampar lebih maju dan berkembang,” ucapnya lagi.

“Terima kasih kepada PPIH Embarkasi Batam, yang telah melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada jamaah calon haji.Selamat jalan kepada seluruh jamaah calon haji Kloter 6, berangkat sehat, pulang sehat.Selamat berangkat ke Tanah Suci dan selamat kembali ke Tanah Air membawa predikat haji mabrur,” pungas Ahmad Yuzar.

Turut hadir dalam acara pelepasan keberangkatan Kloter 6 asal Riau tersebut, diantaranya, Ketua PPIH Embarkasi Haji Batam, H.Afrizal, Sekda Kota Pe-

kanbaru, H.M.Noor, Asisten III Kota Pekanbaru, Baharudin, Kabid Haji Riau, H.Erzon Efendi, Kakan Kemenag Kampar, Alfian dan Kakan Kemenag Kota Pekanbaru, H.Edwar S Umar.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberangkatan Jamaah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, H. Erizal Abdullah, menyampaikan, jamaah Kloter 6 berjumlah 447 orang.

“Semua berasal dari Kabupaten Kampar 395 orang, Kota Pekanbaru 45 orang, Kabupaten Inderagiri Hulu 2 orang, ditambah 5 orang Petugas Kloter dengan komposisi, laki-laki 205 orang dan perempuan 242 jamaah,” jelas Erizal yang juga Kakan Kemenag Batam ini .

Dijelaskannya juga, pada Kloter 6 terdapat 2 JCH yang batal berangkat ke Tanah Suci yaitu, a.n Rukani Rukijan Semo manifest 301 asal Kabupaten Kampar karena wafat di daerah. Lalu, a.n Wirda Mail Jiali manifest 262 asal Kampar karena sakit di daerah.

“Selain itu, ada 4 JCH yang tunda berangkat, yakni, a.n Jasmanidar Zainun Yudo manifest 112 asal Kampar karena sakit di Embarkasi. Lalu, a.n Sayuti Hasim Kihi manifest 113 asal Kampar yang merupakan pendamping Jasmanidar. Selanjutnya, a.n Hasnimar Abdul Hamid manifest 127 asal Kampar karena sakit di Embarkasi, serta, a.n Ahmad Layar Ahmad manifest 128 asal Kampar juga merupakan pendamping Hasnimar,” terangnya lagi.

Erizal melanjutkan, terdapat juga 3 JCH yang mutasi ke Kloter 6, yaitu, Rodi-

ah binti Atan Uwuk dari Kloter 4 asal Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu, Raja Syamsiar bin Dayut Aman dari Kloter 4 asal Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, Farida Wati Majidi dari Kloter 5 asal Kabupaten Kampar.

Disampaikannya, jamaah tertua dalam Kloter 6 adalah Mahfudin Mat Dahlan (83) asal Kabupaten Kampar. Sedangkan jamaah termuda a.n Penti Rayani Sidar (25) juga berasal dari Kabupaten Kampar. Berdasarkan Qur’ah Maktab Tahun 1439 H/ 2018 M, selama berada di Madinah, JCH Kloter 6 akan menempati Rumah di wilayah Rei Bakhsy Maktab 41 Sektor 08 No. Rumah 815.

Pesawat Saudi Arabian Airlines (SAA) no penerbangan SV 5321 yang membawa Kloter 6 langsung menuju Madinah take off dari Bandara Hang Nadim Batam pukul 09.04 WIB. Dan tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport pukul 13.50 WAS. Menurut jadwal, jamaah haji Kloter 6 akan tiba kembali di Tanah Air pada 3 September 2018 pukul 22.45 WIB. Dengan berangkatnya Kloter 6, maka sampai kemarin, JCH Embarkasi Batam yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 2.683 orang.

Seiring keberangkatkan Kloter 6, JCH Kloter 7 asal Kota Pekanbaru, Riau tiba di Asrama Haji Batam siang kemarin. Menurut rencana, besok, Kamis (26/7/2018) JCH Kloter 7 akan diberangkatkan ke Madinah pada pukul 09.00 WIB via Bandara Hang Nadim Batam dengan pesawat Saudi Arabian Airline (SAA) no penerbangan SV 5421.(rm/hk).

SUASANA saat penertiban rumah liar di kawasan Tanjung Piayu

Satpol PP Bentrok Dengan Warga Ruli Kebun Sayur TANJUNG PIAYU, RAKYAT MEDIA-Ratusan warga Kampung Suka Damai, atau Ruli Kebun Sayur, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk bentrok dan adu jotos dengan tim terpadu (Satpol PP, TNI-Polri dan Ditpam), Rabu (25/ 7/2019) pekan lalu.

Bentrok pecak karena warga menolak pembongkaran tempat tinggal mereka yang dilakukan oleh tim terpadu Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Tidak hanya adu mulut, tetapi bentrok fisik tak terelakkan karena warga kekeh mempertehankan rumahnya agar tidak dirobohkan dengan berat jenis beko.

Pantauan di lokasi, sebelum penggusuran ternya puluhan warga sudah siaga dan menanti tim terpadu di pintu masuk perkampungan. Warga membuat api unggun dan memblokir jembatan yang merupakan akses utama masuk ke lokasi. Ketika warga menghadang tim terpadu di pintu masuk, sebagian tim terpadu masuk dari sisi lain. Dan langsung merubuhkan 5 unit rumah warga yang berada di depan Klenteng.

Kerusuhan juga dipicu karena warga mengaku sudah menelpon Walikota Batam, Muhammad Rudi, dan mereka mendapat jawaban kalau penggusuran tersebut tidak diketahui walikota Batam.”Barusan kami telpon pak Walikota. Beliau tidak tahu adanya penggusuran ini,” teriak salah satu warga sebagai upaya menghentikan tim terpadu.

Bahkan satu seorang warga, yak-

ni Dwi, langsung pingsan melihat rumahnya tetap dirobohkan. Apalagi ia sudah berkoar-koar agar rumahnya tidak dirobohkan sebelum ada solusi kongkrit. Suasanya bertambahan panas, ketika warga lainnya juga mendatangi lokasi yang digusur.Sehingga terjadi dorongdorongan antara anggota Satpol PP dengan warga.

Masih dilokasi kejadian, warga dan seorang oknum Satpol PP baku hantam, namun bisa diredam. Hal itu terjadi saat petugas Satpol PP hendak memukul mundur warga. Namun seorang korban yang rumahnya telah robohkan merasa tersinggung saat didorong.

Penggusuran tetap berjalan, Tang Aliang, seorang warga yang rumahnya terkena gusuran hanya bisa menangis meratap dari kejauhan. ”Saya sudah lama tinggal disini. Bahkan rumahnya sudah permanen. Yang kena bongkar itu rumah anak saya semua,” ujarnya perempuan tua itu sambil menangis.

Melihat kondisi yang tak kondusif lagi, Tim Terpadu akhirnya mengakhiri penertiban.Petugas meminta masyarakat mengosongkan dan membongkar rumahnya sendirisendiri.

Kasi Trantib Satpol PP Batam, Imam Tohari mengatakan, bahwa ada 37 KK lagi yang harus ditertibkan.

Sementara lainnya sudah pindah duluan ke Rusunawa dan ada sebagian di rumah keluarganya. ”Sempat dihentikan karena melihat kondisi tak

kondusif lagi. Namun penertiban pasti tetap akan dilanjutkan. Besok (Kamis, 26/7), akan tetapi kita akan duduk bersama lagi dengan masyarakat sekitar dan bahas kembali masalah ini,” kata Imam Tohari.

Dijelaskan, warga yang tinggal di Kampung Suka Damai merupakan pindahan dari Ruli Dam Duriangkang. Setelah digurusur dari Dam Duriangkang, mereka ditempatkan di Ruli Kebun Sayur. Namun surat kavling mereka tidak keluar.

Bahkan, sambungnya lagi, warga terus bertambah dan membangun rumah di bantaran sungai. Akibatnya, sungai menjadi sempit dan Sei Beduk kerap banjir.

Saat ini bantaran sungai yang tersisa disepanjang Kampung Suka Damai hanya sekitar 1 sampai 2 meter. Untuk mengantisipasi banjir, pemerintah harus melakukan pelebaran sungai.”Kita akan lebarkan menjadi 40 meter.Jika tidak, banjir tidak akan teratasi,” jelasnya.

Sememtara itu, Camat Sei Beduk, Taufik Science Hidayat mengatakan, penertiban ini dilakukan untuk pelebaran sungai.Jadi dampaknya yang kena gusur ada sebanyak 54 KK yang ada di RT 01 dan 02 Kampung Suka Damai.”Mau tidak mau warga harus pindah.Dan tidak ada ganti rugi dalam penertiban ini.Namun pemerintah sudah memberikan solusi, bahwa warga yang terkena penertiban akan dipindahkan ke Rusun,” ujar Taufik Science Hidayat dengan singkat. (ded)

Satuan Pengamanan Bandara di Tambah BATAM, RAKYAT MEDIA-Akhir-akhir ini Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjadi favorit perlintasan kurir sabu.Penyebabnya, bandara menjadi tempat yang murah dan cepat, untuk mengantarkan sabu.

Dalam sebulan belakang ini saja, sudah lebih tiga kali petugas Hang Nadim mengamankan kurir sabu.

Oleh sebab itu, Direktur BUBU Hang Nadim Batam Suwarso mengatakan akan melakukan perekrutan satuan pengamanan bandara (Avsec) yang baru.”Saat ini

personel Avsec itu sebanyak 158 orang, sedangkan yang dibutuhkan 205 orang.

Masih banyak kekurangannya,” katanya, Sabtu (28/7).

Ia mengatakan sedang melakukan perekrutan anggota di beberapa daerah di Indonesia, seperti Makasar, Surabaya dan Medan. Namun, tak semua personel disodorkan semua daerah itu akan diambil.

“Misalnya Makasar itu menyodorkan 50, kami hanya ambil 10 saja.Begitu juga di daerah lainnya, sisanya akan kami ambil dari Batam,” ungkapnya.

Pengawasan akan penyelundupan narkoba, kata Suwarso menjadi fokus petugas keamanan Bandara Internasional Hang Nadim. Setiap hari, Suwarso mewanti-wanti petugas satuan pengamanan di bandara agar melakukan tugas secara profesional.

“Saya selalu ingatkan kepada jajaran melakukan pengawasan kepada orangorang yang dicurigai,” ucapnya.

Walau sering melakukan penangkapan kurir sabu.

Tapi pernah juga beberapa kali sabu itu lepas dari pengamanan dan pantauan petu-

gas Bandara Internasional Hang Nadim.”Beberapa kali dapat laporan dari bandara lain, ada penumpang dari Batam lolos (bawa sabu, red). Saya tegur, karena ini merusak nama baik bandara,” ungkap Suwarso.

Tidak hanya penambahan personel saja.Suwarso juga meminta jajaranya agar meningkatkan kemampuan dalam mengenali ciri-ciri kurir narkoba.”Kami juga menambah double scanner dan juga memperbaharui alat-alat pengawasan dan pengamanan,” tuturnya. (rm/btp).

CMYK

5

GALERI FOTO

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati dan Wabup Karimun Menghadiri Halal Bihalal KKKS SD/MI Karimun Tahun 2018 BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq di dampingi Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menghadiri acara Silaturrahmi dan Halal Bi Halal bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD / MI Kabupaten Karimun Tahun 2018. Sabtu (28/07/2018).

Junaidi, Mpd - selaku Ketua KKKS mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh KKKS dan tuan rumah selalu bergantian.

Untuk tahun ini,katanya; tuan rumahnya adalah Kecamatan Ungar, dan tahun 2019 mendatang di fokuskan di Kecamatan Karimun.

Adapun jumlah anggota KKKS ini berjumlah 149 orang yang merupakan seluruh kepala sekolah SD/MI se-Kabupaten Karimun.

Acara dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus KKKS yang baru periode 2018 - 2021, yang

dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq.

Pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik, semoga menjadi mitra bagi pemerintah dalam melaksanakan pendidikan di Kabupaten Karimun.

"Hadir kami berdua pada hari ini, kami mengganggap kegiatan ini sangat penting karena demi pendidikan Kabupaten Karimun kedepan. Saya akan mengundang kepala sekolah SD, MI, SMP dan MTS dalam rangka menanggulangi pendidikan di Kabupaten Karimun dari segala bidang," katanya Lebih lanjut disebutkannya untuk mutasi kepala sekolah belum kita laksanakan dan jika kita laksanakan mutasi ini kita akan panggil Ketua KKKS terlebih

BERFOTO bersama

dahulu karena mereka lebih tahu kinerja bagi kepala sekolah di Kabupaten Karimun.

Mengatasi permasalahan Tunjungan kepala sekolah yang turun dan kedepan akan kita kembalikan sebagaimana biasanya.

Dan untuk Sekretariat KKKS akan kita laksanakan pada tahun 2019 sampai 2021 sekretariat KKKS akan dapat berdiri tegak sebagaimana yang kita inginkan.

"Mari kita tingkatkan silaturrahmi antara kepala sekolah dan guru agar kualitas pendidikan disekolah tersebut dapat berjalan dengan baik. Saya tidak mau ada terjadi antara kepala sekolah dengan guru tidak bertegur sapa," harap Bupati.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Karimun, OPD Karimun, FKPD Kecamatan dan undangan lainnya. (hms)

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq di dampingi Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menghadiri acara Silaturrahmi dan Halal Bi Halal bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD / MI Kabupaten Karimun

BERSALAM salaman

Bupati Karimun H. Aunur Rafiq di dampingi Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menghadiri acara Silaturrahmi dan Halal Bi Halal bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD / MI Kabupaten Karimun Tahun 2018.

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq di dampingi Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menaiki motor.

PANITIA menyambut bupati Karimun H. Aunur Rafiq.

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq memberikan Kata sambutannya.

PEMBENTUKAN panitia

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq menyalami tamu undangan

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq di dampingi Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menikmati hiburan

RAKYAT MERANTI

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Pulau Merbau Juara MTQ Kabupaten Meranti ke- X

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAMusabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang ke- X resmi ditutup pada Jumat (27/7/2018) malam, Kecamatan Pulau Merbau menjadi juara umum pada perhelatan MTQ tersebut.

MTQ Kabupaten Kepulauan Meranti ke- X di Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau itu resmi ditutup Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, acara dimulai dengan Bunpersound hasil karya Protokol Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah yang membuat semakin semarak penutupan event tahunan ini.

Keluar sebagai Qoriah Terbaik Zulfan utusan Kecamatan Tebing Tinggi

dan sebagai juara umum I. MTQ ke X Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Pulau Merbau ini merupakan perdana Kecamatan Pulau Merbau Juara Umum I MTQ Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim berpesan agar MTQ ini bukan jadi tujuan pokok tapi sebagai pengantar untuk semua agar mencintai al qur’an dan sebagai motivasi untuk semua terutama generasi muda untuk membaca dan memahami isi al qur’an yang benar sesuai sunah rasulullah.

“MTQ ini bukan menjadi tujuan pokok kita tapi hanya sebagai pengantar bagi kita semua agar lebih menc-

intai Al Qur’an dan sebagai motivasi untuk kita semua terutama generasi muda untuk membaca dan memahami isi kandungan al qur’an sesuai sunnah Rasulullah,” Ujar Said Hasyim.

Ditambahkan Said Hasyim, sekedar mengingatkan kepada semua yang ada agar mendo’a kan anakanak yang akan mengikuti MTQ Nasional di Medan nanti yang berjumlah 6 orang.

“Saya juga berharap untuk siapapun dari anak-anak kita yang mewakili Propinsi Riau di ajang MTQ Nasional agar berusaha semaksimal mungkin untuk mengharumkan Kabupaten ini” harap Said Hasyim seraya menutup sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan penekanan serine oleh Wakil Bupati kepulauan Meranti Said Hasyim, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE, dan Forkompinda Kepulauan Meranti petanda telah di tutupnya MTQ ke X Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir diacara penutupan MTQ Ke X Kabupaten Kepulauan Meranti Ketua DPRD kepulauan Meranti, Wakil Ketua TP PKK Kepulauan Meranti, Kakan Kemenag Kepulauan Meranti, Kejati Kepulauan Meranti, Kapolres Kepulauan Meranti serta Forkompinda dan pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.(rm/humas)

Perusahaan Kapal Feri Batam-Dumai

Naikkan Harga Tiket 100 Persen SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Warga Selatpanjang yang umumnya menggunakan jasa transportasi laut untuk bepergian baik ke Pekanbaru, Dumai maupun ke Batam banyak yang protes. Pasalnya, mulai awal Agustuspengusaha angkutan kapal ferry jurusan Dumai dan sebaliknya menaikkan harga tiket hingga dua kali lipat dari harga saat ini.

Bahkan tiket transportasi tujuan Selatpanjang menuju Batam naik hingga 100 persen.Kenaikan ongkos transportasi laut ini tertera dalam surat yang ditandatangan 3 perusahaan. Yaitu Dirut PT Pelnas Lestari Indomabahari, Dirut PT Pelnas Batam Bahari Sejahtera, dan Dirut PT Pelnas Miko Natalia.

Surat itu dikeluarkan di Dumai tanggal 26 Juli 2018.

Ditujukan kepada agen penjualan tiket di Selatpanjang, Tanjungbalai Karimun, dan Kota Batam.Dari surat tersebut, ditetapkan kenaikan ongkos terhitung tanggal 1 Agustus 2018. Ditekankan juga tidak lagi ada calo penjual tiket di setiap pelabuhan. Serta tidak ada harga khusus untuk karung goni.

Selain itu, juga ada ancaman bagi pihak penjual tiket di luar harga yang telah

KAPAL feri pengangkutan transportasi laut Batam-Dumai

disepakati.Adapun kenaikan harga tersebut, Selatpanjang - Balai Rp130.000 sekali jalan, dan Rp240.000 untuk tiket PP.Tujuan Selatpanjang ke Batam Rp180.000,untuk satu kali keberangkatan dan Rp340.000 untuk tiket PP. Padahal sebelumnya, harga tiket Selatpanjang - Batam Rp180.000 itu untuk tiket PP. Atas kenaikan ongkos tersebut, banyak warga mengaku kaget.Dan tak sedikit pula menyesalkan, sebab dinilai cukup tinggi.Kenaikan pun terkesan sepihakItu pula yang dirasakan warga Meranti. Karena setiap hari tak sedikit warga Kota Sagu berangkat ke Tanjungbalai dan Batam.Keluhan dari warga ini cepat direspon Komisi II DPRD Kepulauan Meranti.

Untuk meminta penjela-

san masala kenaikan harga tiket transportasi laut di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi II akan memanggil hearing pihak terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan, KSOP Kepulauan Meranti, Pelindo Selatpanjang, Dirut PT Pelnas Lestari Indomabahari, Dirut PT Pelnas Batam Bahari Sejahtera, dan Dirut PT Pelnas Miko Natalia Mendengar kenaikan harga tiket tersebut, Komisi II DPRD Meranti akan melakukan hearing, Komisi II menjadwalkan hearing Rabu tanggal 1 Agustus 2018. ”Betul, kita panggil hearing pihak terkait,” kata Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SH, Selasa (31/7/2018). (rm/mwd).

Kantor Mapolres Kepulauan Meranti Mulai Dibangun SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Wakapolda Riau Brigjendpol. H.E. Permadi MH, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mapolres Kepulauan Meranti. Peletakan batu pertama pembangunan kantor berlevel Kabupaten itu dipusatkan di Desa Gogok Darusalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (30/7).

Turut hadir dalam acara itu, Ketua DPRD Meranti Fauzy SE, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman, Sekretaris Daerah Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Kepala Imigrasi Selatpanjang, Pabung Kodim Bengkalis, Kepala Bea Cukai Meranti, Ketua MUI Meranti, Jajaran Pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemkab Meranti, Perwakilan Perbankan dan Swasta, tokoh masyarakat/adat dan lainnya.

Wakapolda Riau juga turut membawa beberapa Pejabat Utama diantaranya Kabid Propam Polda Riau Kombespol Agus, Kabid Humas Kombespol Karto, Irwasda Kombespol Suwarno, Dansat Brimob Kombespol Kamaruddin, Karo Sarpras Kombespol Revianto.

Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Mapolres Kepulauan Meranti sangat strategis dan sudah dinanti sejak lama, namun meski sudah 4 kali ganti Kapolres, baru kali ini pembangunan kantor pertama berlevel Kabupaten itu terwujud.

“Sudah 4 Kapolres berganti baru kali ini terwujud, saat ini personil di Mapolres sudah berjumlah 389 orang, yang tersebar di 5 Polsek dimana per Polsek berjumlah 25 personil yang memiliki wilayah kerja di 102 Desa dan 9 Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelas Kapolres.

Selanjutnya, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, memaparkan soal rencana kontruksi Mapolres yang dibangun dilahan hibah Pemda Meranti seluas 5 Ha tersebut.

Panjang Mapolres 250 Meter Persegi dengan Lebar 200 Meter Persegi.Bangunan itu

bertype 1800 atau bertingkat dua. Menurut rencana untuk tahap pertama pembangunan Mapolres lengkap dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Lapangan Mapolres dan Masjid.Kedepan akan dilanjutkan dengan pembangunan Perumahan Pejabat Polres, Mes Sabhara lengkap dengan lapangan tembak.

Menurut rencana pembangunan Mapolres Meranti yang diperkirakan akan menyedot dana 16 Miliar Rupiah itu, akan dituntaskan selama lima setengah bulan, atau 18 Desember 2018 mendatang. Sementara itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Wakapolda Riau dan jajaran yang telah mendukung Pemda Meranti menjaga Kamtibmas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakan Wakil Bupati, Pemkab. Meranti sangat menginginkan Mapolres Kepulauan Meranti segera dibangun, namun untuk mewujudkannya tidak cukup hanya sekedar keinginan tapi harus didukung dengan ketersediaan anggaran.Seperti diketahui saat ini Kebupaten Meranti telah berusia 9 tahun, namun masih tertinggal dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi 28 persen.”Kebijakan yang diambil Pemda lebih mendahulukan pembangunan Infrastruktur meski sudah berhasil menekan angka kemiskinan dan 43 persen ke 28 persen, namun masih belum mampu membuka isolasi,” akunya.

Untuk membuka isolasi, Penghubung antara Kabupaten Meranti dengan Pulau Sumatera telah dibangun RoRo yang siap difungsikan, kendala saat ini belum tersedianya infrastruktur jalan. ”Sejak 5 tahun lalu kami mengupayakan pembangunan jalan akses di Kampung Balak namun belum dapat difungsikan karena terus amblas, sudah miliaran rupiah dihabiskan,” jelas Wabup.

Kedepan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi, pembangunna jalan akses menuju RoRo akan dipindah dari lokasi semula di Kampung Balak dengan pemindah-

an lokasi itu pembangunan dapat berjalan dan isolasi daerah bisa terbuka.Dalam upaya membuka isolasi daerah Pemkab.

Meranti terus berupaya mengejar dana APBN yang masih mengendap ditingkat pusat. Sebagai daerah yang masuk kawasan strategis Nasional dan merupakan beranda terdepan Indonesia Meranti harusnya mendapat porsi lebih dibanding daerah lainnya di Indonesia.

Seperti diketahui Meranti terletak di Selat Malaka dan merupakan beranda terdepan Indonesia, berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Negara Tetangga Singapura, Semenanjung Malaysia. ”Setiap hari kapal yang lalu lalang di Selat Malaka sebanyak 300500 Kapal, sebagai beranda terdepan di Indonesia, Kabupaten Meranti harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ucap Wabup.

Dihadapan seluruh tamu yang hadir, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim juga mengungkapkan rasa bangganya kepada jajaran Polda Riau yang telah mendukung Kepulauan Meranti dalam menjaga Kamtibmas. Satuhal yang perlu mendapat perhatian serius adalah masalah peredaran Narkoba yang semakin marak untuk toleransi beragama diakui Wabup tidak ada masalah.Ia berharap dengan dibangunya Mapolres Meranti itu dapat lebih meningkatkan kinerja Kepolisian Polres Meranti.”Masalah yang menonjol saat ini masalah Narkoba, bahkan sudah masuk kesekolah, semoga dengan adanya Mapolres akan meningkatkan kinerja Kepolisian dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi lebih cepat dan profesional,” papar Wabup.

Terakhir, Wabup Meranti H. Said Hasyim berharap kepada pihak kontraktor untuk menyelesaikan proyek pembangunan sesuai rencana dan waktu yang telah ditapkan. Sehingga dapat menjadi kado ulang tahun terindah bagi negeri yang terkenal dengan sebutan tanah jantan ini. ”Mudah-mudahan sebelum Ulang Tahun Meranti pembangunan Mapolres sudah selesai sehingga dapat menjadi kado terindah bagi Meranti,” ucapnya. (rm/humas).

BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si

Bupati Meranti Buka Sosialisasi Penguatan Urusan Pertanahan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Urusan Pertanahan dilingkungan Pemkab.Meranti, kegiatan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur pemerintah dalam mengatasi masalah sengketa tanah itu, dipusatkan di Gedung Afifa Sport, Selatpanjang, Rabu (25/7/2018).

Hadir dalam acara itu Harianto SH dari Dinas Pertanahan dan Penata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Jufriman dari Kanwil BPN Riau, Iwan Suryawan Kabid Pertanahan Pemerintah Provinsi Riau, Anggota DPRD Meranti Fraksi Golkar Fauzy SE, Kepala Dinas/ Badan, Kabag Tata Pemerintahan Sekda Meranti Drs. Mulyadi, Para Camat serta Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Meranti Drs. Mulyadi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Aparatur Pemerintahan khususnya Lurah/Kades dan Camat untuk mengantisipasi sengketa pertanahan yang terjadi diwilayahnya.

Menyikapi kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengapresiasi kegiatan yang digelar karena berhubungan dengan

pemerintahan dan menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat, menurutnya masalah pertanahan sangat rentan terjadi konflik vertikal dan horizontal untuk itu diperlukan kemampuan aparatur untuk menuntaskan masalah tersebut.

Dijelaskan Bupati, untuk masalah pertanahan tidak terlepas dari peran RT/RW, Kades/Lurah dan Camat sebagai pihak pertama yang didatangi masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan.

Namun sayangnya hingga saat ini belum ada Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur kewenangan Lurah/Kades serta Camat.

“Untuk masalah pertanahan, faktanya Camat dan Lurah selalu bersentuhan dengan masalah pertanahan, namun kita melihat ada wilayah abu abu tentang siapa yang berwenang mendata masalah tanah yang secara aturan dilakukan oleh BPN, hal ini perlu ditegaskan,” ujar Bupati.

Mantan Camat di Kota Batam Tahun 2001-2004 itu menjelaskan, sejak tahun 2002 lalu kewenangan Camat yang mengantingi Sertifikat PPAT tidak dibenarkan lagi menjadi Pejabat Pembuat Akte Tanah, karena sudah ‘membudaya’ yang terjadi saat ini masyarakat masih mencari Kades/Lurah dan Camat untuk mengurus masalah tanah.

“Hal ini menimbulkan kerancuan karena dokumen pendukung

Pertanahan lahir dari RT/RW, Lurah/Kades dan Kecamatan tapi jika mengacu pada UU mereka tidak memiliki kewenangan, jika Hilirnya jelas diurus oleh Badan Pertanahan tetapi Hulunya masih abu abu atau belum, diatur,” ucap Bupati.

Rancunnya lagi, saat masyarakat mengurus sertifikat tanah pihak BPN acap kali meminta surat rekomendasi dari Lurah dan Camat.

Kerancuan lainnya, saat terjadi masalah sengketa tanah antara masyarakat satu dan lainnya, masyarakat sering dibuat kebingungan karena tidak bisa dituntaskan di kantor Desa, Kelurahan serta Kecamatan, dan saat dibawa ke BPN pun hanya sampai pengukuran batas tanah, untuk penetapannya harus melalui putusan pengadilan.

“Sengketa tanah selalu berakhir di Pengadilan karena BPn hanya bisa mengukur batas tanah, untuk itu peraturan ini perlu dirumuskan ulang,” saran Bupati.

Untuk itu, melakui kegiatan tersebut Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si berharap dapat memberikan pengetahun kepada aparatur Desa/Lurah serta Camat dalam mengeluarkan kebijakan, satu hal yang diingatkan Bupati kepada Lurah dan Camat jangan sampai memgeluarkan kebijakan yang melebihi kewenangan tapi jangan sampai tidak memberikan perhatian karena itu merupakan pelayanan.(rm/ril).

Petugas Bea Cukai Kejar Kapal Penyeludup SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Aksi penyeludupan di perairan laut Selatpanjang semakin marak.Hal ini diketahui dengan aksi kejar-kejaran antara petugas Bea Cukai dengan pelaku penyelundupan. Perisitiwa tersebut terjadi pada Munggu (29/7/ 2018) malam.Bakri, salah seorang warga Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang yang menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan, aksi kejarkejaran tersebut sudah terlihat ditengah laut.

Bakri menjelaskan kapal cepat milik Bea Cukai mengejar satu unit kapal cepat yang melaju dengan kecepatan tinggi.”Saat saya sedang duduk-duduk di sekitar pelabuhan, saya melihat ada dua kapal cepat yang melaju dengan kecepatan tinggi.Kapal yang ke belakang tampaknya milik Bea Cukai, sedangkan yang dikejar tampaknya kapal penyelundup,” ujar Bakri, Senin (30/7/2018).

Bakri mengatakan, kapal cepat milik penyelundup ter-

sebut memiliki 5 unit mesin tempel yang masing-masingnya berkapasitas 200 PK. Dari bentuk kapal kata Bakri, kapal cepat tersebut memang dirancang untuk melaju dengan kecepatan tinggi.

“Kapalnya tidak memiliki atap dan berwarna gelap.

Tampaknya memang dirancang agar bisa melaju cepat,” ujar Bakri.

Meskipun dirancang untuk melaju dengan kecepatan tinggi, namun kapal cepat milik terduga penyelundup terpojok.Nahkoda kapal penyelundup akhirnya hilang kendali dan melayang sebelum mendarat ke semak mangrove. ”Kapal cepat terduga penyelundup sempat melayang ke udara dan mendarat. Setelah itu baru ramai-ramai, namun nampaknya cuman satu orang yang berhasil ditangkap petugas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekcam Rangsang, Rayan Pribadi membenarkan adanya aksi kejar-kejaran antara kapal

Bea Cukai dengan kapal terduga penyelundup di wilayah Rangsang.Selain kejar-kejaran, dari kesaksian warga, ia menuturkan juga ada suara letusan mirip senjata api.”Ada dua kali suara letusan mirip tembakan yang terdengar.Mirip film barat gitu,” ujar Rayan.

Rayan mengatakan, dari informasi warga, satu orang diamankan petugas.

Sedangkan 6 orang lainnya belum berhasil diamankan. ”Dari informasi petugas Bea Cukai, enam orang lagi berhasil kabur ke hutan.Satu pelaku yang berhasil diamankan merupakan warga Batam,” ujarnya.

Rayan mengungkapkan, sebenarnya ada 3 unit kapal cepat yang dikejar petugas.

Namun, dua lainnya berhasil melarikan diri ke perairan Rangsang.

“Informasinya mereka akan menyelundupkan miras impor,” ujar Rayan.

Ia juga mengimbau agar warga Rangsang segera melaporkan ke pihak berwajib jika menemui orang tidak dikenal.Ia khawatir, ke enam orang yang masih buron tersbeut akan membahayakan warga setempat.”Kalau mereka terdesak, mereka bisa membahayakan warga. Sebab itu harus cepat diantisipasi,” ujar Rayan.(rm/zaini).

CMYK

7

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rapat Paripurna Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lingga Tahun 2017 RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 telah disetujui DPRD Lingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Gedung Paripurna DPRD Lingga, Senin (16/7/ 2018) kemarin.

“Kami berharap, ini dapat menjadi tolak ukur untuk terus meningkatkan kinerja kita demi mensejahterakan masyarakat,” kata Bupati Lingga, Alias Wello saat rapat paripurna tersebut.

Dia menjelaskan, secara keseluruhan, APBD dinilai baik dan ada pergerakan yang cukup dinamis, baik dari pusat maupun daerah.

“Ada satu hal yang patut kita syukuri bersama, adalah kita mendapat suatu predikat yang diimpikan oleh semua pemangku daerah untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan alhamdulillah kita mendapatkannya” ujar pria yang akrab disapa Awe itu.

Pantauan di lapangan, tampat hadir pada kegiatan tersebut, Sekda Lingga, Ketua beserta Wakil DPRD Kabupaten Lingga, Asisten, Staff Ahli, Kapolsek Daik Lingga, Pimpinan OPD, Camat, Kades serta BPD se-Kabupaten Lingga. (*)

BUPATI Lingga, Alias Wello menandatangani berita acara

BUPATI Lingga, Alias Wello memberikan kata sambutannya

MEMBERIKAN kata sambutannya

MEMBERIKAN kata sambutan.

SUASANA rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga

PARA tamu undangan

ANGGOTA DPRD Kabupaten Lingga mmenyanyikan lagu Indonesia

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Jumat, 3 - 10 Agustus Edisi :2018, # 242MINGGU Tahun IV, I Harga: Rp6.500,-

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

CMYK

9 JUMAT, 3 - 10 Jumat, AGUSTUS 2018, MINGGU I

3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

KANTOR Dinas Sosial Kota Batam

Proyek RTLH Pemko Batam Belum Terlaksana BATAM, RAKYAT MEDIA-Memasuki semester kedua tahun ini, pengerjaan sejumlah proyek Pemerintah Kota Batam belum juga terlaksana.Seperti pengerjaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Proyek yang sempat mengalami gagal lelang berkali-kali tahun lalu ini masih sebatas lelang perencanaan.”Kami usahakan tidak ada lagi gagal lelang,” kata Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam, Leo Putra, Kamis (19/7).

Ia menjelaskan gagal lelang tahun lalu disebabkan karena peserta lelang kesulitan menemukan bahan yang dibutuhkan untuk merenovasi rumah milik warga yang ada di pesisir.”Kayunya yang buat gagal lelang. Sehingga kami membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pemenang lelang yang mampu menyanggupi,” ujar mantan camat Batuampar ini.

Bulan depan berkas lelang pengadaan barang sudah dilempar ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Batam. Jika tidak ada masalah, proses lelang ini akan memakan waktu satu bulan untuk mendapatkan pemenangnya. ”Ia tentu kami berharap lelang berjalan lancar, sehingga September mulai jalan renovasi rumah penerima bantuan tersebut,” ucap Leo. Leo menyebutkan masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp 22 juta dan upah tukang Rp 3 juta.Berbeda dengan tahun lalu pengerjaan dibantu TNI Manunggal, tahun ini pengerjaan dikerjakan swadaya masyarakat.

Tahun ini Pemerintah Kota Batam kembali merenovasi 100 rumah warga yang ada di hinterland maupun mainland. Untuk memudahkan proses lelang, Pemko Batam berencana mengganti kayu dengan baja ringan. Hal ini bertujuan agar proses lelang bisa berjalan lancar. (rm/btp)

Polresta Barelang Gelar Perkara Pungli PPDB SMP 10 Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Ketua Tim Saber Pungli Kota Batam, Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriyadi, menyebutkan bahwa seluruh orangtua siswa yang menjadi korban pungutan liar (Pungli) penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 10, saat ini masih menjalani pemeriksaan.

Mudji juga memastikan, seluruh orangtua siswa yang diperiksa, saat ini masih berstatus saksi.Namun, tidak menutup kemungkinan ada orangtua siswa yang dijadikan tersangka penyuapan.”Sampai saat ini, semua masih berstatus saksi.Tapi bisa jadi nanti ada yang berstatus tersangka, karena dia yang menyerahkan,” ujarnya, Jumat (20/7/2018).

Menurutnya, untuk saat ini pihaknya masih belum menemukan adanya bukti yang memberatkan para orangtua siswa.Hal ini dikarenakan seluruh bukti yang dikumpulkan, seluruhnya mengarah kepada para oknum dan kepala sekolah yang meminta uang dan menjanjikan anaknya dapat bersekolah di SMPN 10, Seipanas, Batam Kota.

Dari hasil pemeriksaan hingga saat ini, jumlah korban sudah mencapai 171 orang. Tim Saber Pungli juga menemukan adanya jaringan yang bekerja dengan profesional di proses pungutan liar (Pungli) ini. “Dari hasil pemeriksaan, para tersangka ini mengaku baru sekali melakukan hal ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki menjelaskan bahwa adanya jumlah korban, berasal dari orangtua siswa yang gagal mendaftarkan anaknya melalui pendaftaran online.

Beragam modus dilakukan oleh para tersangka, dalam meminta uang kepada orang tua siswa. Dimana selain memanfaatkan kuota Rombongan Belajar (Rombel), hingga biaya buku dan baju sekolah yang harganya mencapai jutaan rupiah.(rm/sdn).

Edisi : # 242 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Bangunan RSUD Anambas Senilai Rp 10 Miliar Terbengkalai ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa Kecamatan Siantan, hingga kini belum difungsikan, meski telah diselesaikan pengerjaannya sejak2015 oleh PT Rajawali Sakti Kalbar selaku pemenang tender.

RSUD yang dibangun dengan anggaran Rp 10 miliar ini, kini tampak tidak terurus, karena terlihat sejumlah kaca jendelanya pecah, dan kacanya berserakan tanpa ada yang membersihkannya.

Berbagai kecaman dan kritikan mulai bermunculan dari sejumlah tokoh masyarakat Anambas melihat Keadaan bangunan yang memprihatinkan itu.

Seperti Haidir Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (HIMKKA) ber-

harap Dinas PUPR Anambas segera membenahi masalah pembangunan RSUD tersebut, pasalnya dinas tersebutlah yang menjadi pelaksana teknis dan pengawas untuk pihak kontraktor.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wan Rendra, yang juga dari HIMKA. Wan Rendra mengaku dari hasil observasinya, kondisi bangunan sangat miris dan tampak belum layak untuk digunakan. Dari keadaan itu ia berharap Dinas PUPR dapat segera memperbaiki segala kerusakan bangunan, terutama sejumlah jendela yang kacanya pecah.

Pak Ongso seorang warga yang berjualan di sekitar bangunan mengaku, keadaan RSUD yang tidak terawat dan kaca berserakan, itu sudah ada sejak pertama ia jualan sekitar 1 Bulan lalu.

RSUD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa belum difungsikan

“Sebelum saya pindah memang banyak kaca-kaca bertaburan baik dari bawah sampai ke lantai atas.

Sejak awal itu sampai saat ini belum ada lagi yang pecah, “ ujarnya. (rm/kjrN).

Gubernur Kepri Lepas Keberangkatan JCH Kloter I Embarkasi Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam kata sambutan saat pelepasan keberangkatan Jama’ah Calon Haji Kloter I Embarkasi Batam, Gubernur H Nurdin Basirun meminta kepada JCH asal Kepri tersebut untuk tidak lupa mendoakan Indonesia dan Kepri khususnya. Doakan negeri ini agar selalu aman, damai, tentram serta sejahtera.

“Semoga seluruh JCH kloter 1 Embarkasi Batam menjadi haji mabrur, dipermudah segala urusan dalam pelaksanaan haji mulai dari berangkat, pelaksanaan ibadah dan sampai dengan kembali ke tanah air tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun,” kata Nurdin saat Pelepasan Keberangkatan Jamaah Calon Haji Kloter 1 Embarkasi Batam di Asrama Haji Batam Center, Kota Batam, Rabu (18/7/2018) kemarin.

Perlu untuk diketahui, pada tahun 1439 H/ 2018 M Embarkasi Batam akan melayani 11.887 JCH yang terdiri dari Jamaah sebanyak 11.752 orang, petugas Kloter sebanyak 135 orang dan seluruhnya terbagi ke dalam 27 Kloter.

Embarkasi Batam melayani JCH dari empat provinsi.

Dari Kepri sebanyak 1.268 orang yang tergabung kedalam kloter 1, 19 dan 27.

Provinsi Riau sebanyak 5.043

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun lepas keberangkatan JCH kloter I Embarkasi Batam

orang yang tergabung kedalam kloter 2 hingga 10, 16 sd 18 dan 26. Provinsi Jambi memberangkatkan 2.526 orang yang tergabung kedalam kloter 11 hingga 16.Dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2.915 JCH tergabung kedalam kloter 20 hingga 26.

Pada Kloter I, Gubernur melepas 449 JCH Kepri dengan dengan rincian dari Kota Tanjungpinang sebanyak 216 orang, Natuna (88 orang), Lingga (57 orang), Anambas (43 orang), Kota Batam (40 orang) dan Petugas Kloter sebanyak 5 orang.

JCH kloter 1 Embarkasi Batam take off dari Bandara

Hang Nadim Batam pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. Direncanakan tiba di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz Medinah pukul 13.50 WAS serta akan tiba kembali di Tanah Air pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 03.15 WIB. Tampak hadir dalam pelepasan JCH itu Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher, Anggota Komisi VIII DPR RI Hj Ei Nurul Khotimah dan Zulfadli, Irjen Kementerian Kesehatan RI Oskar Primadi, Anggota DPRD Prov. Kepri Asnah dan Hanafi Ekra. Hadir juga Sekda Prov. Kepri H TS Arif Fadi-

lah, Walikota Batam H Muhammad Rudi, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Abdul Haris, Wakil Bupati Lingga M Nizar, Plt Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri Drs H Afrizal, Kepala Kantor Kemenag Kota Batam H Erizal Abdullah dan Ketua MUI Kepri KH Azhar Hasyim.

Gubernur mengatakan, Pemerintah selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada seluruh JCH Embarkasi Batam sebelum pelaksanaan ibadah haji. Hal ini agar nantinya bisa mengerjakan seluruh rukun Haji dan lebih khusyuk dalam berib-

adah karena setiap doa yang dipanjatkan di Tanah Suci InsyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT. “Pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh JCH dengan melakukan pembenahan-pembenahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sebelumnya,” kata Nurdin.

Oskar Primado menyampaikan agar seluruh JCH untuk menjaga kesehatan dan kebersihan serta dengan memperbanyak mengkonsumsi air putih / air zamzam.Dia juga menyampaikan agar JCH selalu menggunakan masker dan menjaga pola makan selama berada di Arab Saudi.

“Jangan sungkan-sungkan meminta bantuan kepada petugas kloter dan gotong royong kerjasama selama berada di Arab Saudi,” kata Oskar.

Dalam pada itu, Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher minta kepada seluruh JCH terus memperbanyak rasa Syukur kepada Allah SWT karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena karena masih ada 34.706 orang masih daftar tunggu untuk berangkat Haji.” Perbanyak ibadah dan tingkatkan keimanan dan ketaqwaan selama berada di Tanah Suci,” kata Ali. (rm/wk)

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

10

Komisi IV DPRD Batam Menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Jajaran Dinas Pendidikan Batam

Satu Siswa Maksimal Daftar di Dua Sekolah

Udin P Sihaloho, Sekretarsi Komisi IV DPRD Kota Batam memberikan penjelasan Kepada Pj Kadisdik Kota Batam, Hendri Arulan saat RDP tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

BATAM – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Batam. RDP tersebut membahas mengenai teknis Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah mulai berlangsung hingga pertengahan Bulan Juli nanti, Pembahasan digelar diruangrapat Komisi IV DPRD Kota Batam, Jumat (22/6) siang.

Kadis Pendidikan Batam, Hendri Arulan menegaskan, satus siswa dalam zonasinya, hanya bisa mendaftar maksimal di dua sekolah yang masih satu zonasi di satu kecamatan khusus untuk sekolah SMP berdasarkan zonasi. Sedangkan untuk sekolah rujukan, utamanya berdasarkan nilai serta hasil ujian tertulis dan wawancara.

“Untuk kebijakan kuota zonasi SMP, 70 persen kami utamakan siswa yang tinggal dalam zonasi, sedangkan untuk siswa miskin 10 persen, begitu juga bina lingkungan atau siswa yang tinggal di lingkungan dekat sekolah sebanyak 10 persen. Untuk siswa di luar zonasi bisa juga masuk tapi dengan catatan, harus nilai akademiknya bagus. Itu kuotanya ditetapkan 10 persen,” ujar Hendri.

Sedangkan kuota untuk masuk SD, 70 persen diutamakan dalam zonasi. Sementara 15 persen untuk bina lingkungan atau siswa yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah, 10 persen untuk siswa miskin, dan siswa di luar zonasi atau dari daerah luar Batam ke Batam sebesar 5 persen.

Pada sekolah zonasi, lanjut Hendri, satu zonasi itu harus berada dalam satu kecamatan, tak boleh satu zonasi di luar kecamatan.

“Misalnya saja siswa yang tinggal di Bengkong. Mereka kan ada beberapa sekolah negeri di

Bengkong. Kalau tak diterima di sekolah A, siswa tersebut masih bisa mendaftar di sekolah B yang masih satu Kecamatan di Bengkong. Kalau dari Bengkong tak diterima, siswa tersebut mencoba mendaftar di sekolah kecamatan lainnya, itu yang tidak bisa,” terang Hendri Arulan.

Sedangkan untuk sekolah rujukan, nantinya melihat nilai siswa serta hasil ujian masuk ke sekolah.

“Seumpama siswa mencoba daftar di sekolah rujukan. nilainya bagus tapi ternyata hasil ujian masuk ke sekolah jeblok, bisa saja tak lulus masuk sekolah rujukan. Intinya nilai yang utama, berikutnya hasil ujian. Kalau nilainya sudah di bawah yang ditentukan, jangan paksakan masuk ke sekolah rujukan,” terang Hendri.

Apabila tak lolos masuk sekolah rujukan, siswa masih bisa mendaftar di sekolah zonasi pada bulan depan. Untuk pendaftaran sendiri mulai dibuka pada tanggal 25 sampai 28 Juni khusus untuk sekolah rujukan. Pendaftaran bisa melalui online atau bisa langsung datang ke sekolah.

Sedangkan untuk masuk ke sekolah zonasi, baik SD maupun SMP, pendaftarannya mulai dibuka pada tanggal 25 Juni sampai 5 Juli.

Untuk batas nilai sendiri di SMP rujukan dipatok minimal 8.

Sedangkan untuk SD rujukan, berpatokan pada hasil ujian.

Sementara untuk daya tampung peserta didik untuk sekolah zonasi maksimal dalam satu rombongan belajar (rombel) ada 36 siswa untuk SD. Untuk SMP maksimal dalam satu rombel berjumlah 36 juga. Sedangkan untuk rombel SD maksimal ada empat, sedangkan SMP maksimal 11 rombel.

Zonasi harus Sesuai Alamat KK Kadis Pendidikan, Hendri Arulan menegaskan, pendaftaran

INPEKTORAT Pemko Batam Hadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Batam dengan Disdik Kota Batam.

sekolah zonasi, harus berpatokan pada alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Sedangkan untuk surat domisili yang dikeluarkan RT, RW Hendri menegaskan hal itu tak berlaku nantinya untuk pendaftaran.

“Misalnya saja ada siswa yang tinggal bertahun-tahun dan sekolah di kawasan Batam Kota.

Ternyata alamat KTP dan KK orangtuanya itu masih beralamat di luar Batam Kota yakni di Sekupang lah. Otomatis anaknya tak bisa lah masuk ke SMP zonasi di Batam Kota, harus sekolah di Kecamatan Sekupang berdasarkan alamat tercantum di KK orangtuanya. Kalaupun mereka hendak sekolah di Batam Kota, harusnya jauh sebelumnya atau enam bulan sebelumnya harus mengurus KK yang baru beserta surat pindah alamat,” terang Hendri.

Sementara di Batam sendiri banyak sekali warga yang tinggal tak sesuai alamat di KTP nya ataupun yang tertera di KK nya. Hal tersebut akan menjadi permasalahan yang berujung keributan nantinya saat PPDB baik masuk SD maupun SMP berdasarkan zonasi.

Begitu juga dengan jatah masuk sekolah untuk warga miskin.

Menurut anggota DPRD Batam Komisi IV, Aman,S.Pd kriteria miskin yang sampai saat ini belum jelas seperti apa, juga akan menjadi permasalahan pada saat pendaftaran PPDB sekolah.

“Sekolah akan menggunakan acuan apa untuk mengetahui siswa tersebut dari keluarga miskin atau tak mampu. Sebab, kalau dikatakan masyarakat miskin, saat ini di Batam jumlah masyarakat miskin bertambah banyak karena banyaknya PHK di beberapa perusahaan. Apakah menggunakan acuan seperti surat keterangan tidak mampu ataupun warga pemegang Kartu Indonesia Pintar,” tanya Aman.

KEPALA DInas Pendidikan Kota Batam menjelaskan kepada Komisi IV DPRD Kota Batam terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018-2019.

Menanggapi hal tersebut, Hendri Arulan menegaskan, jatah masuk sekolah untuk warga miskin nantinya, sekolah akan berpatokan pada warga pemegang Kartu Indonesia Pintar. Di luar itu tidak bisa.

“Untuk solusinya nanti seperti apa bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Apakah sekolah harus memaksakan semua diterima, kan tidak. Solusinya dari Dinas Pendidikan sendiri ya kalau memang tak bisa diterima di sekolah negeri, sebaiknya siswa yang tak diterima tersebut bersekolah ke sekolah swasta, daripada tak sekolah kan,” ujar Hendri Arulan.

Sementara, anggota DPRD Batam lainnya, Udin Sihaloho menegaskan, pada tahun ini dipastikan akan banyak siswa yang tak tertampung masuk sekolah di sekolah negeri, baik untuk SD maupun SMP. Sebab jumlah lulusan tahun ini lebih banyak dibandingkan kuota yang ditetapkan di masing-masing sekolah negeri.

“Ini harusnya yang bisa diantisipai atau dicarikan solusi oleh Disdik Batam. Masak tiap tahun, selama saya duduk di DPRD selama sembilan tahun, permasalahannya tetap sama, itu-itu saja, sekolah negeri ta mampu tampung calon peserta didik. Misalnya saja, banyak memang warga miskin saat ini. Masak kalau tak tertampung di sekolah negeri, anaknya tak disekolahkan. Untuk masuk ke sekolah swasta tak akan mungkin mampu. Ini tanggung jawab pemerintah loh. Jangan sampai ada anak warga miskin yang tak bisa bersekolah di Batam ini,” terang Udin.

Ia juga meminta pada saat PPDB, agar komite sekolah juga tak ikut jadi calo PPDB yang biasanya tiap tahun selalu saja terjadi. Begitu juga dengan pejabat dan anggota DPRD, Udin minta

H.DJOKO Mulyono,SH,MH, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Disdik Kota Batam.

jangan sampai mengambil kesempatan atau keuntungan dari PPDB nantinya.

Safari Minta SMP 26 Dibatalkan jadi Sekolah Rujukan Anggota DPRD Batam dari Komisi IV, Safari Ramadan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan meminta untuk membatalkan atau meninjau kembali penunjukan SMPN 26 sebagai salah satu SMP Negeri rujukan mendampingi SMP 3 dan 6 serta SD 06 Sekupang.

Alasan Safari, karena saat ini kondisi infrastruktur maupun dalam hal prestasi yang ada di SMP 26 belum layak untuk dijadikan sekolah rujukan oleh Pemko Batam.

“Sebaiknya kembalikan statusnya ke yang lama sebagai sekolah zonasi saja. Sebab, kalau dijadikan sekolah rujukan, otomatis akan banyak tak tertampung siswa yang tinggal di sekitar sekolah di Batuaji. Kami minta kaji ulang status itu. Kalau SMP 6 sih wajar karena sudah ada dasar aturannya langsung dari Kemendiknas,” ujar Safari.

Menanggapi permintaan Safari Ramadan, Hendri Arulan menegaskan hal tersebut merupakan suatu kemunduran apabila SMP Negeri 26 dikembalikan menjadi sekolah zonasi.

“Justru rencana kami ini tiap kecamatan harusnya ada satu sekolah rujukan seperti misalnya di Nongsa ada satu, di Sagulung ada satu di Lubukbaja ada satu.

Jadinya kan pemeratan dan keadilan dalam pendidikan nantinya bisa terwujud. Bukan malah menghapus sekolah rujukan yang sudah ditetapkan,” ujar Hendri menjawab permintaan Safari Ramadan.

Untuk sekolah rujukan sendiri di SMP 3 sebanyak 10 rombel daya tampung yang akan diterima dalam PPDB sebanyak 320. Un-

tuk SMP 6 dari 10 rombel yang akan diterima siswa dalam PPDB juga sebanyak 320. Sementara untuk SMP 26 dari 6 rombel, siswa yang akan diterima saat PPDB sebanyak 216. Sedangkan untuk SD 06 di Tiban Koperasi dari tiga rombel, murid yang akan diterima saat PPDB hanya berjumlah 84 saja.

Sementara untuk SMP zonasi di kawasan Batam Kota, dari delapan SMP yang ada, rencana daya tampung siswa yang akan diterima sebanyak 2.156. Di Lubukbaja yang hanya ada satu SMP Negeri yakni SMP 41, dari tujuh rombel hanya akan menerima siswa baru sebanyak 252.

Untuk di Batuampar, dari dua SMP yang ada nantinya akan menerima siswa baru sebanyak 396.

Di Batuaji, dari dari empat SMP zonasi yang ada nantinya akan menerima siswa baru sebanyak 984 siswa, di Bengkong dari dua SMP zonasi yang ada, nantinya akan menerima sebanyak 504 siswa baru.

Begitu juga di Kecamatan Nongsa dari lima SMP zonasi yang ada, nantinya akan menerima siswa baru sebanyak 648. Untuk di Kecamatan Seibeduk dari empat SMP zonasi yang ada, termasuk SMP 58 yang gedungnya masih menumpang ke SMP lainnya nantinya di PPDB akan menerima siswa baru sebanyak 720.

Sementara ada satu SMP Negeri di Batam Kota yang nantinya juga akan menerima atau menampung pendaftaran siswa baru dari Nongsa. SMP yang dimaksud adalah SMP 28 yang ada di Taman Raya.

“Karena letak SMP 28 ini sudah dekat dengan kawasan Nongsa seperti di perumahan BCL dan sekitarnya atau di seberang SMA 3, maka kami membolehkan siswa dari Nongsa mendaftar ke SMP 28 nantinya,” ujar Hendri Arulan. (hms)

AGENDA Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Batam dengan Disdik Kota Batam.

CMYK

11

GALERI FOTO

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wali Kota Batam Rudi Jalin

Kerja Sama Dengan Pemkab Siak PEMERINTAH Kabupaten Siak menjalin kerjasama di sektor pariwisata dengan empat kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Keempat daerah itu, Kota Batam, Tanjungbalai Karimun, Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemko Batam dan Kabupaten Karimun berlangsung di kantor Walikota Batam, Senin (30/7/2018). Tujuan dari kerja sama ini, mempromosikan dan mengembangkan destinasi wisata.

Selain itu, terpaut juga keinginan mempromosikan kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak dan Kota Batam sehingga jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat.

Bupati Siak, Syamsuar, mengatakan 4 kabupaten kota ini dipilih untuk bekerja sama karena menjadi pintu masuk wisatawan asing di Provinsi Kepri. Harapannya, wisatawan manca negara yang masuk ke empat kabupaten/ kota ini bisa meneruskan perjalanannya ke Kabupaten Siak, apalagi Kota Batam memiliki jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar ketiga setelah Bali dan Jakarta.

“Mudah-mudahan Siak dapat bias pariwisata dari Kota Batam.

Bentuk kerja samanya nanti bisa kami lakukan promosi pariwisata atau mungkin membuat event-

event kebudayaan bersama dan sebagainya,” kata Syamsuar.

Besar harapan Syamsuar, kelak terobosan kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan pelancong ke Siak sampai 100 persen. Saat ini angka kunjungan wisatawan manca negara ke Siak baru sekitar 400 orang per tahun, setelah adanya kerjasama diharapkan bisa menembus satu juta lebih.

“Saat ini Kabupaten Siak telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya hal ini bisa menambah nilai jual pariwisata, khususnya wisata budaya dan sejarah di Siak,” ucap Syamsuar.

Kadis Pariwisata Siak, Fauzi Asni, mengatakan MoU promosi wisata ini bentuknya saling mempromosikan wisata di daerah.

“Tinggal menunggu waktu yang pas untuk penandantangan dengan Dinas pariwisata kabupaten/kota se Provinsi Riau,” ucapnya.

Fauzi menjelaskan, kerja sama ini adalah salah satu upaya komunikasi untuk saling mempromosikan dan memfasilitasi paket perjalanan wisata antar daerah, mulai dari Kepulauan Riau hingga Riau.

“Semoga dengan adanya penandatanganan MoU ini, pariwisata di Provinsi Riau, Kabupaten Siak khususnya makin dikenal dan bisa menjadi daerah tujuan wisata di Sumatera,” harap Fauzi. (*)

WALI Kota Batam Rudi mengadakan Konfrensi pers

WALI Kota Batam Rudi berfoto bersama

WALI Kota Batam Rudi berfoto bersama

WALI Kota Batam Rudi berbincang dengan Bupati karimun

BUPATI Siak, Syamsuar, (kiri) Wali Kota Batam Rudi (tengah) dan bupati karimun Aunur Rafiq (kanan)

PARA tamu undangan

WALI Kota batam HM Rudi sedang berbincang dengan Bupati karimun Aunur Rafiq

PARA tamu undangan

BUPATI Siak, Syamsuar berbincang santai dengan Wali Kota batam HM Rudi

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama

12

Bupati Bintan Apri Sujadi Pastikan Insentif 1.500 Guru Naik

BUPATI Bintan Apri Sujadi memastikan insentif guru paud, guru SD , guru SMP, Tenaga Kantor dan Administrasi Sekolah akan naik pada 2019 mendatang. Hal itu disampaikannya saat agenda silaturahmi PGRI Kecamatan Bintan Timur, di Aula Kantor PGRI Bintan Timur, Ahad (29/7).

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bintan saat ini sedang merancang skema kenaikan insentif tersebut. Rencananya

pada 2019 nanti, anggaran insentif guru yang semula menghabiskan anggaran sekitar Rp14,5 miliar, akan dirancang ulang skema kenaikannya hingga Rp16,7 miliar.

Insentif itu akan dibagikan untuk sekitar 1.500 guru, yang terdiri atas 500 orang guru PAUD, 700 orang guru SD/MI, SMP, serta sekitar 300 tenaga adminitrasi sekolah dan kantor.

“Kita rancang proses kenaikan insentif tersebut untuk 2019 nanti.

Semoga bermanfaat,” kata Apri.

Selain menaikkan insentif guru, rencananya pemerintah daerah Bintan juga menganggarkan tunjangan uang makan untuk guru dan tenaga adminitrasi sekolah yang akan menelan anggaran Rp3,5 miliar.

“Total alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar lebih. Anggaran kenaikan insentif ini sekaligus uang makan untuk para guru,” tutupnya. (ist)

BUPATI Bintan Apri Sujadi memberikan kata sambutan

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyalami para guru

BUPATI Bintan Apri Sujadi memberikan kata sambutan

BUPATI Bintan Apri Sujadi memberikan hadiah

BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyalami para guru

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyalami para guru

CMYK

13

GALERI FOTO

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Buka POPDA VII di Lingga

SETELAH bergulir sejak 20 Juni lalu, pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kepri ke VII secara resmi dibuka Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, di lapangan Merdeka Dabosingkep, Selasa (24/7).

Nurdin menyampaikan dan memberi apresiasinya kepada Pemkab Lingga karena mampu menyelenggarakan beberapa even provinsi dengan baik.

“Lingga ini hebat, semua even-even besar di Lingga, nanti ada tamu besar lagi dari berbagai negara ke Lingga. Ambil yang hebat itu,” kata Nurdin Basirun pada saat sambutannya dalam pembukaan tersebut.

Dikatakan Gubernur Kepri ini, untuk mendukung penyelenggaraan even sekelas

POPDA ini, provinsi sudahpun menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Bahkan kedepannya dia menjanjikan dan menjadi prioritas peningkatan sarana prasaran olahraga di daerah ini.

“Apapun yang pak Bupati mintak kita berikan, demi meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di Lingga.

Seperti stadion lapang Merdeka ini tinggal ada penambahan sedikit saja lagi. Nanti kita bantu apapun itu untuk prasarana olahraga lain” ungkapnya.

Dia juga mengajak membangun kemajuan Kabupaten Lingga menuju provisi Kepri semakin baik.

Para atlet yang bertanding merupakan bentuk bela terhadap negara. Rasa terimakasih

disampaikan kepada atlet yang telah berupaya memberi kontribusibya demi majunya olahraga di Provinsi Kepri.

“Panitia sudah bagus dan juga didukung penuh masyarakat Lingga, yang saya lihat mereka sudah siap semua menyelenggaran even POPDA ini. Karena ini pekerjaan-pekerjaan berat, tenyata kita mampu,” ucap Gubernur Kepri dilansir Marwah Kepri.

Setelah menyampaikan sambutannya, pembukaan ditandai dengan pemotongan balon oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Bupati Lingga, Alias Wello, Wakil Bupati dan pejabatpejabat lainnya baik dilingkungan pemerintah provinsi maupun di Kabupaten/Kota. (*)

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun memberikan kata sambutannya.

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun menerikam sekapur sirih

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun menerikam piala bergilir

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun menyalami para tamu undangan

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

ANGGOTA yang ikut POPDA di Kabupaten Lingga

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun berfoto bersama

ANGGOTA yang ikut POPDA di Kabupaten Lingga

MELEPAS balon

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun menyalami wakil bupati Karimun

KARIMUN-LINGGA

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Bupati Karimun Lantik 36 Pejabat Pemkab SAFARUDIN ketua Kontingen Kabupaten Lingga menerima piala sebagai runer up Popda Kepri

Lingga Raih Juara Dua Diajang Popda Kepri LINGGA, RAKYAT MEDIA-Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kepri resmi ditutup, Jumat 927/7/2018) pekan lalu, oleh sekertaris daerah Kabupaten Lingga Juramadi Esram.Dalam kegiatan olahraga ini Kabupaten Lingga mendapat posisi ke 2 di bawah Batam.

“Ini baru pertama kali kita meraih posisi kedua pada ajang pekan olahraga pelajar daerah( Popda) yang sudah 7 kali digelar di Provinsi Kepri,” kata Safarudin ketua kontingen Kabupaten Lingga yang tengah menerima piala, Jumat (27/07/2018) lalu Safaruddin mengaku bangga dan prestasi yang diperoleh atlit Lingga. Sampai dengan hari penutupan ini, kontingen Kabupaten Lingga mampu merebut 25 Emas, 17 perak dan 23 perunggu . “Peringkat kedua ini merupakan prestasi tim, pretasi kita bersama , capaian target kita terlampaui. semua ini bukan hal yang mudah di capai namun dengan kerja keras ternyata kita bisa, “ ujarnya.

Safarudin berharap kedepannya agar seluruh tim, terutama atlet olahraga Lingga mampu meningkatkan prestasi lebih baik lagi.Kerja keras dan kekompakan sangat diperlukan untuk meraih prestasi .”Dan juga tidak cepat berpuas diri dengan yang di capai, namun tetap mensyukuri apa yang sudah di raih.Mari kita bersama-sama memajukan dunia olahraga di Lingga yang sudah mulai diperhitungkan oleh daerah kain,” tegasnya.

Informasi terakhir perolehan mendali Popda ke 7 provinsi Kepri sampai dengan hari pentupan ini. Kontingen Kota Batam menduduki tangga teratas dengan perolehan sebanyak 35 emas, 25 perak dan 20 perunggu, tuan rumah Kabupaten Lingga menduduki Posisi kedua dengan perolehan 25 emas 17 perak dan 23 perunggu, di susul Tanjung Pinang dengan perolehan 19 emas, 25 perak dan 26 perunggu.

Sedangkan Kabupaten Bintan duduk di posisi ke empat dengan jumlah perolehan emas 6 , perak 7 dan perunggu 21 Untuk posisi ke lima di duduki Karimun dengan jumlah emas 4, perak 11 dan perunggu 13, Kabupaten Natuna belum memperoleh emas , hanya perak 3 dan perunggu 2 duduk di posisi ke 6.Sementara posisi terakhir Kabupaten Anambas yang sampai dengan hari penutupan memperoleh 4 mendali perunggu. (rm/taufik)

Kadis Pangan dan Pertanian

Adakan Rapat Dengan Penyuluh

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik 36 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun di Gedung Serbaguna Nilam Sari Kantor Bupati Karimun, Rabu (25/ 7) siang. Pelantikan pejabat tersebut disejalankan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam sambutannya, Bupati Aunur Rafiq meminta kepada pejabat untuk menyatakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aunur Rafiq dalam kesempatan itu juga menegaskan kepada masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daetah (OPD) untuk mengevaluasi perjanjian kinerja seluruh jajarannya. Dia juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan diangkat sumpah, agar dapat bekerja sama dalam membangun Kabupaten Karimun, dengan penuh tanggung jawab. Setiap 3 bulan hasil kinerja pejabat itu akan dievaluasi dan ditinjau kembali.

“Hari ini, kita kembali melantik 36 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Karimun.Saya berharap, kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik ini agar dapat bekerja dengan amanah dan penuh tanggungjawab dalam membangun Kabupaten Karimun. Selalu mengedepankan disiplin dan

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyaksikan penandatanganan

loyalitas,” ungkap Aunur Rafiq.

Rafiq juga meminta agar pejabat tersebut harus bekerja dengan sungguh-sungguh.Mengutamakan kepentingan masyarakat.Sebab, seorang aparatur negara sejatinya adalah pelayan bagi masyarakat dan bukan minta untuk dilayani.

Dengan kesungguhan, akan tercipta kinerja yang baik dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Saya berharap kepada para pejabat yang telah dilantik hari ini jangan lagi bermain-main dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.melainkan harus langsung bekerja. Apalagi, sebagai aparat pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah memberikan

bid Kebersihan DPKPK. Ahmad dilantik sebagai Kabid Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelumnya, Ahmad menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

Sedangkan posisi Sekretaris Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang ditinggalkan Ahmad diisi oleh Nurbaiti Dwi Kurnia yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Hukum Setdakab Karimun.

Posisi Kabag Hukum dijabat Rusmawar Dewi yang dipindahtugaskan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sementara, pejabat eselon IV rata-rata diisi oleh lurah, kasi di kantor kecamatan dan sekretaris lurah.(rm/hlk).

Cabang Sepak Bola Popda ke-7 Mulai Dipertandingkan LINGGA, RAKYAT MEDIA-Meskipun perhelatan Popda Kepri ke-7 belum dibuka secara resmi, namun cabang olahraga sepak bola kemarin mulai dipertandingkan. Dalam laga perdana itu, Tanjungpinang berhasil membungkam Batam dengan skor 0-1. Pertandingan kedua tim berlangsung di Lapangan Merdeka, Dabo Singkep.

“Hasil akhir Tanjung Pinang menang lawan Batam 1:0 dan Bintan Unggul melawan Natuna dengan skor

1:0,” kata Kabid Pora Lingga, Safariddin, Jumat (20/7) yang juga ikut menyaksikan secara langsung dua laga perdana tersebut.

Secara keseluruhan usai pertandingan, Safariddin mengkaku cukup puas dengan persiapan dan juga kesiapan pantia baik dari Kabupaten Lingga maupun Provinsi Kepri. Hal ini terlihat dengan berjalan lancarnya pertandingan cabang olahraga sepak bola.

“Secara keseluruhan jalannya pertandingan berjalan

lancar, panitia kita siap menggelar seluruh iven cabang olahraga pada Popda ini.

Hari ini (kemarin) cabang olahraga sudah mulai dipertandingkan sampai dengan akhir pertandingan lancar dengan hasil yang memuaskan,” ungkapnya.

Pantauan di lapanga, kemarin sebanyak empat tim bertanding yakni Tanjung Pinang, Batam, Natuna dan Bintan. Ratusan penonton tampak memadati tribun, tempat duduk yang disediakan. (rm/red).

PARA peserta penyuluh pertanian adakan rapat dengan kepala dinas

KUNDUR, RAKYAT MEDIA-Kesiapan untuk Ekspor Nenas ke Negara tetangga Singapore benar-benar dilakukan kepala Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten karimun, M.Affan.

Bertempat di Gedung Balai Penyuluhan Pertanian Kundur KM.4. Jumat 20/7, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun adakan rapat dengan para penyuluh, membahas kesiapan para petani untuk Ekspor Nenas dari Pulau Kundur ke Negara tetangga Singapore yang rencananya bulan September ini akan dilaksanakan Ekspor Perdana.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas pertanian mengatakan, acara ini kita buat untuk memperlancar kesiapan para petani kita untuk bahan baku nenas yang akan kita Ekspor.

“Saya sebagai kepala dinas karna ingin mengangkat pertanian di Pulau Kundur ini,saya tetap berusaha mencari orang-orang yang mau terlibat dalam hal ini” Selama ini teman-teman kita penyuluh merasa kegitan ini sudah tidak berjalanan. Tapi saya sebagai kepala dinas tetap berusaha untuk menjalankan Ekspor Nenas ini, karna rencana ekspor ini udah lama kita rencanakan, bahkan sudah sampai ke kementrian. Kalau kita tak memulai kapan lagi dimulai,tuturnya.

M.Affan menambahkan, rencana kita bulan September ini sudah Ekspor perdana ,target yang akan kita Ekspor sebanyak 20 Ton per minggu. Seberapun pun yang ada untuk Ekspor perdana nanti kita akan tetap laksanakan.

Makanya saya usahakan hadir diacara ini untuk menyampaikan kepada teman-teman kita penyuluh agar benar-benar mendata para petani di pulau kundur ini untuk kesiapan target yang akan kita Ekspor bulan september ini,tutur Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun. (rm/gabe)

pelayanan kepada masyarakat.

Tidak pandang bulu dengan memberikan pelayanan yang prima,” tegas bupati.

Diantara pejabat yang dilantik itu adalah Eddi Muar dilantik sebagai Kabag Persidangan dan Produk Hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD, posisi Kabag Umum ditempati Riyanta yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD. Posisi Kabag Keuangan DPRD diisi Ramli yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan (DPKPK).

Sementara, posisi Sekretaris DPKPK dijabat Netty Widaty yang sebelumnya menjabat sebagai Ka-

PERTANDINGAN cabang olahraga sepak bola dipertandingkan

BARANG bukti ratusan kiss miras yang akan disidangkan

Kejari Lingga Terima Limpahan Perkara Ratusan Kiss Miras LINGGA, RAKYAT MEDIA-Kejari Lingga melalui seksi Pidana Umum yang menerima perkara tangkapan ratusan Kiss minuman di Kecamatan Singkep akan segera disidangkan. Dalam perkara tersebut ada empat orang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lingga.”Iya kasus sudah kita terima dan sudah P21 segera akan kita sidangkan,” kata Yuriza Antoni Kepala Seksi Pidana Umum Kajari Lingga saat di hubungi, Selasa (24/7/2018) pekan lalu.

Dalam perkara ini, Polres Lingga yang menangani kasus tangkapan ratusan Kiss minuman beralkohol sudah mene-

tapkan empat orang tersangka sat melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan. “Tersangkanya ada empat orang yaitu Harianto alias Aseng, Yan Firman, Hasnah dan terakhir Jumaidi als Amin.Batanf bukti 200 lebih keras minuman beralkohol,” jelasnya lagi.

Usai di nyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan kasus akan segera di daftarkan ke Pengadilan untuk menunggu jadwal penetapan sidang dari Pengadilan negeri Tanjung Pinang. “Nanti setelah di ajukan ke pengadilan dan udah ada penetapan tanggal persidangan kita informasikan lagi,” katanya mengakhiri .(rm/hk).

Wakil Bupati Karimun Tutup Turnamen Ungar Cup II KUNDUR, RAKYAT MEDIAMinggu 22/7, Wakil Bupati Kabupaten Karimun Anwar Hasym,MSi resmi menutup acara Turnamen Ungar Cup II Kecamatan Ungar.

Dalam sambutannya,Wakil bupati mengatakan, kami atas nama kabupaten karimun mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya pertandingan ini, dan menyampaikan pesan kepada para pemain” biar kita kalah dalam bertanding tapi menang dalam persahabatan”.

Wakil bupati menambahkan, mudah-mudahan kedepannya acara ini berlanjut dan bisa kita upayakan Dana yang lebih besar lagi,tutur Anwar Hasym dalam sambutannya.

Turnamen Ungar Cup diikuti 32

tim yang bertanding, yang seluruhnya berasal dari wilayah kabupaten karimun.

Tim yang berhasil mendapatkan trhopi diacara penutup adalah, Juara 1. Fery One dari tanjung batu,mendapat dana Pembinaan Rp.18.000.000,Juara 2. Belakang Padang Alai dan juga sebagai tuan rumah, mendapat dana Pembinaan Rp. 16.000.000,Juara 3. Kanaya dari Sungai buluh,mendapatkan dana Pembinaan Rp. 14.000.000,- dan Juara 4. Tiga Dara dari tanjung batu, mendapat dana Pembinaan Rp. 10.000.000,-.

Dalam acara penutup Ungar Cup II turut hadir, Camat Ungar , kepala Dinas Pemuda dan Olah raga, Kepala dinas Pangan dan Pertanian,

PARA peserta tim foto bersama dengan wakil Bupati Karimun

Kepala dinas Pendidikan, Anggota DPRD kab.Karimun Fahkurazi,

Danramil Tanjung batu , para Lurah dan kepala Desa.(rm/gabe).

CMYK

15

BINTAN-TANJUNGPINANG

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Bintan Kunjungi SDN 3 Bintan Timur

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi kunjungi SDN 3 di Kecamatan Bintan Timur

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Usai melepas Kontingen Popda Kabupaten Bintan, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 3 Kec Bintan Timur, Jum’at (20/7/ 2018) pagi kemarin.

Kunjungan tersebut dilakukannya dalam usaha me-

nemui orangtua murid serta melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah.

Dirinya bahkan terlihat melakukan dialog bersama sejumlah orangtua murid serta melihat langsung kondisi kelas dan bangunan sekolah.

“Tadi kita berdialog bersama sejumlah orangtua mu-

rid. Alhamdulillah, hingga saat ini program-program pemerintah mendapat respon yang baik, “ ujar Bupati kepada wartawan.

Lanjut Apri, bahwa pada tahun 2018 ini, sekitar Rp 6,1 Miliar lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 yang akan di-

gunakan untuk merehabilitasi sejumlah bangunan fisik sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bintan.

Rp 6,1 Miliar tersebut, nantinya akan dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan fisik meliputi pembangunan rumah dinas, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang

majelis guru dan juga pembangunan jamban sekolah.

“Kita juga meninjau sejumlah sekolah-sekolah untuk kita lihat langsung , tentunya kita berharap secara bertahap keberlangsungan program pendidikan di Kabupaten Bintan akan semakin baik,” tutupnya. (rm/kjrN)

Kejari Bintan Periksa Kadis Pemkab Bintan Terkait Korupsi BINTAN, RAKYAT MEDIA – Kepala Seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan dikabarkan tengah memeriksa salah seorang oknum pejabat Eselon II di Pemkab Bintan yang menjabat Kepala Dinas salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kejari Bintan, Sigit Prabowo SH membenarkan pemeriksaan terkait kasus korupsi penyelewengan anggaran. “Ada satu Kepala Dinas (Kadis) di Pemkab Bintan yang kita periksa. Biasalah, tersangkut kasus korupsi penyelewengan dana,” ujar Kajari Bintan, Sigit, Senin (23/7/2018).

Terkait di OPD mana, Sigit masih enggan membeberkan hal tersebut. “Kalau kasus korupsi di Desa sudah

Kajari Bintan,

Sigit Prabowo SH jelas akan dipertimbangkan.

Tapi kalau kasus korupsi di OPD ini lagi dalam tahap pemeriksaan. Tapi no komen dululah namanya,” jelasnya kepada wartawan.

Ia menargetkan sebelum akhir tahun ini satu kasus

korupsi di Bintan akan diungkapnya sampai tuntas.

Kejaksaan akan terus bekerja mencari seluruh data, saksi dan lainnya. “Saya yakin beberapa bulan lagi satu kasus korupsi berhasil diungkap. Ya, minimal bisa ditingkatkan ke penyidikan sesuai anggarannya,” ucapnya.

Sigit mengaku negara hanya mengucurkan dana sebesar Rp 150 juta untuk lembaganya. Dana itu hanya mampu mengungkap satu kasus di 2018 ini. Diantaranya penyelidikan Rp 50 juta dan penyidikan Rp 100 juta.Namun kasus korupsi yang telah diungkapnya ada dua. Yaitu kasus korupsi di Desa Lancang Kuning dan di salah satu OPD Pemkab Bintan. (rm/btN)

Rp 100 Juta Dana Pembinaan Buat Atlet Bintan Yang Berprestasi Di Popda Ke VII se Kepri BINTAN, RAKYAT MEDIA-Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bintan telah menyiapkan anggaran sebesar 100 Juta Rupiah untuk atlet Kabupaten Bintan yang berprestasi di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kepri ke VII. Hal tersebut dikatakannya seusai melepas kontingen atlet Kabupaten Bintan di Aula Kantor Camat Bintan Timur, Jum’at (20/7/2018) pagi. Menurutnya Rewards ( Uang Pembinaan ) tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi perwakilan atlet Kabupaten Bintan untuk dapat lebih semangat dalam memberikan prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Bintan. “Kita siapkan rewards bagi peraih medali untuk atlet Popda tahun ini, totalnya mencapai Rp 100 Juta,” ujarnya.

Untuk target pencapaian prestasi Popda Kepri yang akan diadakan di Kabupaten Lingga tersebut, dirinya tidak menargetkan secara khusus namun berharap atlet Kabupaten Bintan setidakn-

BUPATI Bintan Apri Sujadi bersama pelatih atlet Bintan.

ya mampu mencapai rangking 2 Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri. “Kita tidak memberikan beban, namun kita berharap mudah-mudahan tahun ini kita mengejar diposisi ke dua,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bintan Makhfur Zurachman mengatakan bahwa pada tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah memberangkatkan sebanyak 209 kontingen yang terdiri atas 166 atlet dan 23 pelatih dan official.

Adapun atlit yang dikirimkan akan mengikuti 10 cabang olahraga yang meliputi cabang bola kaki, cabang bola voli, bola takraw, bola basket, cabang atletik, silat, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis serta cabang renang.

“Kontingen kitaakan berada di Kabupaten Lingga, selama lebih kurang 8 hari atau sampai dengan tanggal 28 Juli 2018. Kita berharap agar atlet-atlet kita mampu memberikan kontribusi yang terbaik, “ tutupnya. (rm/kjrN).

Kasus Gratifikasi Timsel Bawaslu Kepri Masih Berlanjut TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penyelidikan dugaan kasus pemberian hadiah (Gratifikasi) dari calon yang lolos dan dilantik menjadi anggota Bawaslu Kepri kepada tiga orang mantan tim seleksi (Timsel) Bawaslu Kepri periode 2017 lalu, hingga kini masih berlanjut dan diproses Satreskrim Polres Tanjungpinang.

“Proses penyelidikan dugaan gratifikasi Timsel Bawaslu Kepri tersebut masih terus berlanjut,” ucap Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi saat ditemui usai menghadiri kegiatan Kick Off kampanye Gerbang pembayaran Nasional (GPN) dan semarak Non dilaksanakan Bank Indonesia (BI) di kawasan Gedung Gonggong- Taman

Laman Boenda, Tepi Laut, Tanjungpinang, Minggu (29/ 7/2018) lalu.

Lebih lanjut, Kapolres ini belum bisa memberikan penjelasan sejauh mana proses penyelidikan dugaan gratifikasi tersebut dilakukan tim penyidiknya, termasuk sejumlah saksi dan barang bukti yang telah dikumpulkan. “Untul lebih ditailnya, silahkan saja tanya ke Kasat Reskrim nanti,” ujar Ucok.

Sekedar diketahui, dugaan kasus gratifikasi tersebut atas laporan salah seorang masyarakat ke Polres Tanjungpinang. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Dwiatmoko Wiraseno mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, seperti man-

tan Tim Seleksi Bawaslu Kepri Riama Manurung, Suradji dan Siti Habibah.

“Selain Tim Seleksi sebagai penerima barang, anggota Bawaslu sebagai pemberi juga kami periksa dan dimintai keterangan,” kata Dwiatmoko pada wartawan Disamping itu, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tas dan barang lainya dari Tim seleksi, sebagai penerima dari pemberiaan anggota Bawaslu Kepri tersebut.

“Untuk memastikan apakah yang diterima Timsel tersebut merupakan gratifikasi atau bukan, kita akan meminta pendapat saksi ahli pidana, sebelum dilanjutkan gelar perkara atas proses penyelidikan yang kita lakukan,” ungkapnya.(rm/hk).

ACARA halal bihalal warga Karimun di Gedung Daerah, Tanjungpinang

Wakil Gubernur Kepri : Kekuatan Kepri Berada di Masyarakat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto menekankan bahwa kekuatan Kepulauan Riau pada hakekatnya berada pada masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat hidup guyup, rukun dan damai serta punya kesadaran yang kuat untuk bahumembahu membangun, maka Kepri akan maju, kuat dan berkembang dalam segala hal. Baik dibidang politik, sosial maupun perekonomiannya.

“Mari kita masing-masing instropeksi diri. Jadikan ajang halal bihalal ini untuk meningkatkan silahturahmi dan saling bahu membahu serta bagaimana kita samasama berpikir untuk kemajuan Pro-

vinsi Kepri ini,” kata Isdianto saat menghadiri acara halal bihalal warga Karimun di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Ahad (15/7/2018) pekan lalu.

Di hadapan para tokoh masyarakat Karimun yang hadir, Wakil Gubernur menegaskan jika dalam hal intelektual, masyarakat Karimun cukup kompetitif jika dibanding dengan masyarakat daerah lain. Oleh sebab itu ia berharap akan selalu ada sumbangsih dari masyarakat Karimun dalam membangun Kepri.

“Mari kita gunakan intelektualitas yang kita punya untuk membangun Kepri. Berikan yang terbaik untuk membangun Kepri serta mari kita

warisi hal-hal positif untuk generasi kita yang akan datang,” katanya.

Lanjut Isdianto, bahwa roda pemerintaham baru bisa dikatakan berjalan maksimal apabila ada keterlibatan masyarakat didalamnya. ”Kekuatan kami sepenuhnya ada di masyarakat. Jika Provinsi Kepri mengalami kemunduran hari ini, maka yang malu adalah kita semua.

Untuk itu mari kita bangun kebersamaan ini,” kata adik dari mendiang H. Muhammad Sani ini.

Tampak hadir pada kesempatan ini Sekdaprov Kepri Arif Fadillah, Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood, Pj. Walikota Tanjungpinang Raja Ariza dan sejumlah tokoh masyarakat Karimun lainnya. (rm/kjrN)

BPN Kepri Akan Bagikan 90 Ribu Sertifikat Tanah Gratis TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri akan memberikan sebanyak 90 Ribu sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat yang ada di 7 kabupaten kota se-Provinsi Kepri tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala BPN Provinsi Kepri Syafriman di Tanjungpinang, Jumat (27/7/ 2018) pecan lalu.

Dikatakan Syafriman, ada beberapa program yang men-

jadi prioritas utama BPN Kepri di tahun 2018 yang sedang berjalan saat ini.

Salah satunya, yakni pembagian 90 ribu sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat di tahun 2018 ini. “Jumlah ini meningkat lebih dari 100 persen dari pembagian sertifikat yang dilakukan BPN Kepri pada tahun 2017 lalu yang hanya 44.000 sertifikat,” ujarnya.

BPN Kepri, kata Syafriman, telah melakukan

pemetaan. “Kanwil BPN Kepri merupakan 1 dari 5 kanwil yang tercepat dalam menjalankan program ini,” ungkap Syafriman.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa program yang juga sedang dilaksanakan Kanwil BPN Kepri di tahun 2018.

Seperti retribusi 5.000 bidang tanah, konsolidasi tanah. program ini hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk memberi sertifikat kepada aset

daerah serta program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah atau P4T sebanyak 20.000 bidang.

“Program-program tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk dapat mendaftarkan tanah-tanah milik masyarakat. Agar kedepannya tak ada lagi persoalan konflik agraria yang terjadi akibat ketiadaan sertifikasi tanah ini,” ujar Syafriman. (rm/red).

1.480 Peserta Akan Bertanding Diajang Ironman Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 1.480 peserta yang akan turut bertanding diajang tahunan Ironman 70.3 Bintan diantaranya, 1.180 peserta Ironman dewasa dan 300 peserta Iron Kids. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 18-19 Agustus mendatang bertempat di kawasan pariwisata Lagoi, dan Bintan menjadi tuan rumah untuk iven international ini.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan Luki Zairman, Prawira menyebutkan, sudah ada 1.180 peserta Ironman dan 300 peserta Iron Kids yang akan meramaikan hajatan tahunan tersebut.

Luki menjamin, pelaksanaan Ironman 70.3 Bintan tahun ini takkan kalah meriah dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan atlet profesional dalam negeri, Andy Wibowo katanya, akan ikut berlaga melawan atlet-atlet profesional dari berbagai belahan dunia tersebut.”Sampai hari ini, sudah terdaftar 1.180 peserta Ironman, ditambah 300 peserta Iron Kids. Jumlah tahun ini jelas sudah melebihi target,” papar Luki, Minggu (29/7) pagi.

Pada 11 Juli lalu, lanjut Luki, Menteri Pariwisata RI Arief Yahya telah menggelar

Press Conference terkait pelaksanaan Ironman 70.3 Bintan di Gedung Kementrian Pariwisata di Jakarta. Luki menyampaikan, setiap tahun jumlah peserta iven ‘manusia super’ itu terus mengalami peningkatan. Mantan Kabag Humas Pemkab Bintan itu berharap, penyelenggaraan tahun ini bisa mendatangkan dampak positif bagi daerah.

Ironman 70.3 Bintan merupakan babak kualifikasi para atlet profesional untuk mendapatkan tiket emas menuju pelaksanaan Ironman World Champion yang tahun ini dilaksanakan di Nelson Mandala Bay, Afri-

ka Selatan pada awal September tahun ini.

GGM PT BRC Lagoi, Abdul Wahab menjelaskan, para peserta akan berkompetisi mengadu kemampuan fisiknya dimulai dengan berenang sejauh 1,2 mile (1,9 Km) dipermukaan air dekat pantai Plaza Lagoi Bay. Dilanjutkan dengan bersepeda menempuh jarak sejauh 56 mile (90 KM) dan diakhiri dengan berlari menembus garis finis sejauh 21 Km. ”Pelaksanaannya kita pusatkan di Plaza Lagoi Bay sebagai pusat pengembangan pariwisata yang berada di Teluk Lagoi kawasan Bintan Resort,” katanya. (rm/feri)

RAKYAT MEDIA

Jumat, 3 - 10 Agustus 2018, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Kantor Unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay Batu Ampar :

Diduga Terbitkan Paspor Menggunakan Dokumen Bodong dan Foto Copy

Walikota Terpilih Syahrul-Rahma

Dilantik 20 September TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang terpilih periode 20182023, Pasangan Calon Syahrul-Rahma akan dilantik pada 20 September 2018 mendatang.

Setelah melalui rapat pleno penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, KPU Kota Tanjungpinang, langsung menyerahkan surat keputusan serta berita acara penetapan calon Kepala Daerah terpilih kepada DPRD Kota Tanjungpinang untuk ditindaklanuti di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (25/7/2018) lalu.

Hal ini menyambung rangkaian kegiatan KPU Kota Tanjungpinang pada Pilkada 2018 yang telah selesai.Selain itu juga diserahkan kepada Partai Pengusung dan KPU Provinsi Kepri untuk dilanjutkan kepada KPU RI. Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan dari surat edaran Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) salah satu poin dibunyikan

bahwa akan dilakukan pelantikan pada 20 September 2018 mendatang.

“Ini sudah ada prosedurnya masingmasing, dan kita juga telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Kepri. Dan mereka telah memulai segala persiapan yang akan dilakukan.

Jadi kami sifatnya menunggu,” ungkap Ade sekaligus Ketua Tim Pemenangan Syahrul-Rahma.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution mengatakan dalam rangka memenuhi peraturan perundangundangan Pemilu, KPU berkewajiban menyerahkan surat keputusan penetapan Pilkada kepada DPRD untuk ditindaklanjuti pengusulan pelantikan.

“Tugas kami pada Pilkada 2018 ini, hanya sampai pada pleno penetapan pasangan calon terpilih.Berarti sudah selesai.Jadi kalau kapan akan dilantik itu sudah wilayahnya Kemedagri, dan secara administrasinya juga dari DPRD setelah kami serahkan SK serta berita acara dari KPU,” pungkas Aswin yang didampingi anggota Komisioner lainnya. (rco)

Kadis Pariwisata Buralimar Apresiasi Pelaksanaan FPM ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau (Prov.Kepri), Buralimar menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Festival Padang Melang (FPM), yang dilaksanakan Dispar Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) di pantai Padang Melang, Kecamatan Jemaja, Anambas.

Di malam penutupan festival, Buralimar mengatakan, FPM tersebut lebih baik dari tahun-tahun tahun sebelumnya.”Festival ini bertepatan dengan malam

purnama, pelaksana sangat baik dalam menentukan tanggal pelaksanaan acara.

Saya sangat apresiasi dengan FPM yang diadakan tahun ini. Kegiatan ini saya rasa lebih baik dari tahun-tahun lalu. Dan event yang masuk menjadi kalender wisata kita di Kepri ini hendaknya dapat terus ditingkatkan, “ ujarnya.

Sebelumnya dalam sambutan, Masykur Kadispar KKA menyampaikan, bahwa Festival yang dimulai tanggal 26-28 juli 2018 kemarin, di hari pertama

wisatawan mancanegara berjumlah 38 orang, sedangkan wisatawan nusantara dan lokal berjumlah 11.769 orang, namun di hari ke tiga, di malam penutupan, wisatawan bertambah dengan total sekitar 15.000 Orang.

Masykur berharap FPM bisa menjadi gerbang investasi budaya sehingga dapat menumbuhkan perekonomian tingkat lokal maupun Nasional.Malam penutupan festival diisi oleh artis lokal maupun artis ibukota Jakarta. (rm/kjrN)

Isdianto Minta Pelajar Jauhi Narkoba ANAMBAS, RAKYAT MEDIAWakil Gubernur provinsi Kepri Isdianto menghimbau para pelajar di SMUN 1 Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas serta seluruh pelajar di Kepri menjauhi narkoba, karena narkoba merupakan musuh masyarakat dan merusak generasi bangsa.

Hal itu dikatakan Isdianto dalam amanahnya saat menjadi inspektur upacara di SMUN 1 Desa Air Bini Kecamatan Sianyan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain menekankan untuk giat belajar dan mengukir prestasi, Isdianto juga menekankan agar para pelajar di sekolah tersebut dapat menjaga lingkungan serta berperan sebagai duta lingkungan bagi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Anambas.

“Kami berharap para pelajar dapat menjadi generasi yang berprestasi seperti yang dinginkan para orang tua agar nantinya bisa menjadi penerus para pemimpin guna melanjutkan pembangunan di daerah,” ujar Isidanto dalam rilisnya.

Prestasi kata Isidanto, harus diawali dengan belajar yang giat, disiplin serta bisa

menghindari segala bentuk aktivitas yang merusak citacita.

“Anak-anak inilah nanti yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini.Maka belajarlah dengan baik dan benar. Karena Kepri kedepan membutuhkan kalian semua, untuk menggantikan para Bupati, Wakil Bupati bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang saat ini menjabat,” kata Isidianto.

Sebagai peserta didik, Wagub mengingatkan juga agar para pelajar di SMUN 1 selalu menjaga disiplin dan terus berlomba-lomba dalam mengukir prestasi, hormat terhadap guru dan orangtua.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, namun jasanya akan selalu melekat sepanjang masa, tanpa guru tidak pernah ada saya yang sekarang berdiri sebagai Wakil Gubernur. Tanpa guru juga tidak akan pernah ada Bupati, Wakil Bupati dan sebagainya.

Makanya bapak berpesan agar anak-anak sekalian senantiasa hormat terhadap guru,” pinta Isdianto.

Wakil Gubernur juga menghimbau, agar para pelajar menjaga laut yang indah yang

ada di Kepulauan Anambas.

Salah satunya pantai Padang Melang yang baru saja diselenggarakan festival.

“Anak-anak harus jadi pelopor dan mengajak yang lainnya untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke laut.Alam yang indah ini adalah aset yang harus kita jaga dan kembangkan, dan dapat di kelola untu memikat para turis datang, hingga bermuara pada penambahan PAD dam kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Usai apel bersama para siswa, Isdianto juga mengadakan dialog singkat bersama majlis guru di SMUN 1 Siantan.Pada kesempatan, Wagub memberikan perhatian khusus terkait keluhan beberapa infrastruktur sekolah serta sarana dan prasarana yang ada agar lebih representatif dan bisa menunjang lebih baik kegiatan belajar-mengajar disana.

“Semua aduan atau keluhan yang kami dapat dalam kunjungan kerja di Anambas ini akan kami bawa pulang dan kami bahas bersama jajaran OPD terkait.Setelah itu kita baru lanjutkan kunjungan kerja ke daerah lain,” ujarnya. (rm/ btN).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dari depan aktivitas kantor Unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay Batu Ampar sekilas tampak sepi, namun jangan ditanya soal permainan praktek dugaan pungutan liar dalam penerbitan paspor dengan menggunakan dokumen bodong alias foto copy di instansi yang dipimpin Sofia ini kabarnya masih marak.

Bisa jadi dibuat unit pelayanan Imigrasi di lokasi ini bukan untuk menampung tingginya permohonan paspor di kantor Imigrasi kelas I Batam Centre. Tapi diduga kuat untuk menghindari sorotan masyarakat atau pers dari permainan proses penerbitan paspor dengan menggunakan dokumen foto copy alias bodong yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dugaan permainan penerbitan paspor menggunakan dokommen foto copy yang dilakoni SF disebut sebut mendapat restu dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto.

Dari hasil pantauan Koran Rakyat Media di Kantor Unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay belum lama ini, terlihat ada sejumlah calo yang selama ini beroperasi di kantor Imigrasi Batam Centre, pindah operasi ke Unit Pelayanan Imigrasi Hharbour Bay dengan membawa map untuk mengajukan

Kepala Unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay

Sofia paspor di tempat tersebut.

Disebut sebut biaya untuk meloloskan paspor pakai dokumen foto copy ini juga cukup fantastis yakni mencapai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta.

Sebelumnya pejabat imigrasi berinisial SF yang menjabat Kepala unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay ini disorot media karena diduga terlibat praktik dugaan pungutan liar penerbitan berbagai dokumen keimigrasian pembuatan Kitas dan kitap bagi warga Negara asing (WNA) dengan mematok biaya diatas tarif resmi ketika menjabat sebagai Kepala unit Pelayanan Imigrasi Gedung Sumatera Batam Centre.

Meski kinerjanya SF dinilai sangat buruk namun SF masih mendapat perlakuan

istimewa dan dipercaya menduduki sejumlah jabatan padahal SF masih mmenjabat sebagai Kasi Fosakim di kantor Imigrasi Batam Centre,”Saat ini SF menduduki jabatan Kepala unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay, padahal dia masih menjabat sebagai Kasi di Fosakim Imigrasi Batam Centre.

Meski kinerja SF sangat buruk, pernah terlibat kasus dugaan pungli ketika bertugas di gedung Sumatera,” ungkap sumber Sumber itu menambahkan, dugaan praktik pungli yang dilakukan SF sebagai Kepala Unit Pelayanan Imigrasi gedung Sumatera, mematok biaya pengurusan berbagai dokumen keimigrasian bagi warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia, baik visa kunjungan kerja, visa kunjungan terbatas, kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap), kartu Izin Tinggal terbatas (Kitas), maupun izin tinggal sementara (Itas) sebesar Rp6 hingga Rp 7 juta,”sebut sumber.

Sementara Kepala Unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay, Sofia, ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media belum lama ini diruang kerjanya membantah tudingan yang dialamatkan ke instansinya. Sofi yang didampingi dua stafnya mengatakan, silakan di cek kalau ada pemohon paspor yang mengguna-

kan dokumen bodong,” Mohon maaf, mohon izin, saya ini pejabat yang paling keras, kalau ada pemohon yang menggunakan berkas tidak bagus atau tanpa menunjukan yang asli saya tolak, setelah mereka tunjukan dokumen yang asli baru kami proses,” tegasnya.

Sofi mengatakan, memang ada juga yang mengajukan permohonan paspor dengan menggunakan dokumen foto cofi, tetap tidak kami layani . Sofi yang mengaku diangkat sebagai Kepala Unit Pelayanan Imigrasi Harbour Bay, mulai 20 januari 2018 mengatakan,” Sebenarnya saya menjabat disini bukan berdasarkan SK, tapi ini perintah atasan yaitu dari pak Lucky Agung Binarto, saya sebagai bawahan kalau perintah atasan saya laksanakan, namun kalau posisi saya tetap di Batam Centre,”ujarnya.

Sofi menambahkan, permohonan paspor di unit pelayanan Imigrasi Harbour Bay belum banyak per harinya 70 sampai 75 orang. Sedangkan proses penyelesaian paspor jika berkas lengkap hanya 4 hari kerja,” Permohonan paspor per hari 70 sampai 75 berkas, proses penyelesaian paspor 4 hari kerja, semua penerbitan paspor atas persetujuan Kepala kantor pak Lucky Agung Binarto,”kata Sofi lagi. (rm/ mwd)