Edisi 229

CMYK

Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Kepulauan Riau Darurat Narkoba Penanggung Jawab Mawardi, Rabu, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

Baca Hal 9

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479646

KORAN UMUM 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 229 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Beredar Surat Palsu Pengangkatan CPNS JAKARTA, RAKYAT MEDIABadan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerima konfirmasi surat perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Surat tersebut menjelaskan adanya pengangkatan calon pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM, yang menetapkan seseorang sebagai calon pegawai pada Rutan Klas A Surakarta.

Kepala Bagian Hubungan

PENGANGKATAN CPNS di Indonesia

Alias Wello Mau Mundur Dari Bupati Lingga

Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu W menyatakan surat pengangkatan CPNS tersebut palsu.

Bayu menemukan banyak kejanggalan dalam surat tersebut. Dari nama institusinya saja menurut Bayu, sudah janggal.

Di surat itu tertulis, Kementerian Pertahanan Hukum dan HAM, padahal seharusnya Kementerian Hukum dan HAM.

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kabar rencana mundur Bupati Lingga Alias Wello (AWE), di tengah masa jabatan bukan hanya kabar burung.Mundurnya orang nomor satu di Kabupaten Lingga ini, di benarkan oleh yang bersangkutan (Awe) lewat pernyataan langsung kepada wartawan Bupati Lingga

Bersambung ke Hal 2

Alias Wello

Bersambung ke Hal 2

Anggaran Pelatihan Disnaker Batam Jadi “Sumber Korupsi” BATAM, RAKYAT MEDIA-Setiap tahun Pemerintah Kota Batam mengucurkan anggaran untuk program pelatihan tenaga kerja hingga puluhan miliar.

Tujuan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tersebut sejatinya untuk meningkatkan pegetahuan, keterampilan dan kompetensitenaga kerja agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Batam

Rudi Sakyakirti

22 PROYEK APBD KEPRI SUDAH SELESAI DILELANG

NAMUN kegiatan yang menggunakan sumber dana dari APBD Kota Batam tersebut dinilai tidak bermanfaat dan hanya menghambur hamburkan anggaran karena kegiatan tersebut tidak tepat sasaran.Bahkan belakangan ini kegiatan program pelatihan tenaga kkerja tersebut kerap menjadi sorotan masyarakat maupun anggota DPRD Batam.

Pasalnya penggunaan anggaran mencapai belasan miliar untuk kegiatan program pelati-

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun

Bersambung ke Hal 2

Sertifikat Perumahan Airmas Mandar Hilang di Kantor BPN BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan warga Perumahan Airmas Mandar Paradise, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, melakukan aksi demontrasi di depan kantor BTN cabang Batam, Batam Center, Selasa (20/2/2018).

Mereka menuntut pihak BTN yang tidak mengeluarkan sertifikat perumahan milik mereka, padahal sisa kredit sudah lunas dibayar.”Sudah lunas kami bayar, kan kreditnya 10 tahun, dan tahun lalu saya sudah lunas tapi sertifikatnya belum dikasih juga,” ujar Tika, salah seorang warga Perumahan Airmas Mandar Paradise.

Tika menuturkan dari ratusan rumah yang ada di Peru Bersambung ke Hal 2

KAPAL pembawa sabu 1,8 ton yang di tangkap Mabes Polri

Mabes Polri Tangkap Kapal Bawa Narkoba 1,8 Ton BATAM, RAKYAT MEDIA-Tim gabungan dari Satuan Tugas KhususPolri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, dan Bea Cukai mengungkap penyelundupan 1,8 ton paket sabu di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/2/2018).

Sabutersebut diangkut menggunakan kapal berbendera Singapura dengan empat anak buah kapal warga negara Taiwan.”Sudah benar itu, 1,8 ton,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brig-

jen Pol Eko Daniyanto, kepada wartawan Selasa (20/2/2018) di Batam Eko mengatakan, kepolisian sudah melacak rencana penyelundupan itu sejak 1,5 bulan lalu. Dua pekan lalu, polisi berkoordinasi dengan bea cukai karena memiliki kapal besar untuk melacak keberadaan kapal yang menyelundupkan barang haram itu.

Pencarian dilakukan secara terpisah, yakni di wilayah Anyer, Selat Phillips, dan Natuna.”Setelah tiga

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayetno :

Tiap ASN Wajib Apel, Yang Tidak Ikut Diberi Sanksi PADANG, RAKYAT MEDIA-Apel pagi merupakan rutinitas yang mesti dilaksanakan bagi setiap ASN dimanapun berada tanpa terkecuali di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Apel juga merupakan aturan dalam sistem pelayanan dan disiplin pegawai bagi setiap instansi kerja dan dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada saat sebagai inspektur Upacara Priodik Bulan Korpri di halaman

kantir gubernur, Senin (18/2/2018) lalu.Hadir dalam kesempatan tersebut, para asisten, staf ahli gubernur, kepala OPD dilingkungan pemprov. Sumbar.

Gubernur lebih tegas menyampaikan, saya tidak akan biarkan lagi ada pegawai hadir tapi tidak ikut berbaris, ada pegawai yang benar-benar tidak peduli ikut berarti telah melanggar aturan yang ada sebagai pegawai.

Bersambung ke Hal 2

hari di atas laut itu, sekitar pukul 7.35 WIB, tim A Satgas Laut yang dipimpin AKBP Gembong dengan Bea Cukai menangkap satu kapal berbendera Singapura,” kata Eko. Barang bukti yang disita berupa 81 karung yang isinya methampetamine. Masing-masing karung diperkirakan berisi 20 kilogram. Selanjutnya, Polri akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk me Bersambung ke Hal 2

Banyak Artis yang Tertangkap

Cut Meyriska Berusaha Jauhi Narkoba JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Banyaknya artis yang terjerat narkoba membuat Cut Meyriska berusaha menjauhi barang terlarang tersebut. Apalagi dirinya tipikal orang yang jarang bergaul.

Salah satunya adalah karena padatnya jadwal syuting. Hal itulah yang membuat Cut Meyriska juga jarang untuk pergi bermain bersama teman-temannya ”Yang penting aku bisa menjaga diri sendiri, aku nggak menjurus ke arah situ.

Itu aja sih menurut aku,” tuturnya saat ditemui di Epiwalk, Kuningan, Jakarta

SUASANA Apel pagi di kantor Gubernur Sumbar di Padang

Bersambung ke Hal 2

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAPemerintah Provinsi Kepri telah melelang sebanyak 22 paket pekerjaan.Paket proyek yang telah dilelang dlah proyek pembangunan yang ada di bawah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Jumlah paket proyek tahun 2018 peningkatannya cukup signifikan.

Dari data yang dikeluarkan Biro Administrasi Layanan Pengadaan Pemprov Kepri, jumlah paket yang sudah selesai dilelang mencapai 22 paket.”Ada 22 paket yang sudah selesai dilelang. Jumlahnya mencapai Rp 70,8 miliar,” kata Misbardi, kepala Biro Administrasi Layanan Pen Bersambung ke Hal 2

CMYK

SAMBUNGAN

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Dinas Pendidikan Pasaman Barat Gelar Seleksi OSN Serentak PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Dinas Pendidikan Pasaman Barat menggelar seleksi peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kecamatan secara serentak untuk pertama kalinya di kabupaten tersebut. Seleksi OSN dibuka secara langsung oleh kepala Dinas Pendidikan Pasbar, Marwazi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Pasaman, Selasa (13/2/2018).

“Seleksi OSN untuk tingkat SD yang dilakukan hari ini secara serentak diseluruh kecamatan, merupakan sejarah baru dalam dunia pendidikan di Pasbar. Ini kali pertama Disdik Pasbar menggelar seleksi OSN serentak dengan soal dan

pengawasan yang sama di seluruh kecamatan yang ada,” ungkap Marwazi.

Disampaikannya, OSN merupakan kompetisi bergengsi dalam dunia pendidikan, dengan melombakan dua cabang mata pelajaran yakni Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pada dasarnya, seleksi dilaksanakan setiap tahunnya secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional.

“Dari hasil seleksi tingkat kecamatan, akan diambil peserta lomba yang meraih peringkat 1, 2 dan 3 dari setiap cabang yang kemudian akan dilanjutkan mengikuti sele-

Mabes Polri nelusuri alur kedatangan narkoba melalui pemeriksaan dokumen pengiriman barang-barang.

Eko menuturkan, penangkapan ini sudah melalui pemetaan lapangan selama 1,5 bulan. Kemudian, sekira dua minggu sebelum penangkapan pihaknya berkoordinasi dengan pihak BC yang merupakan pemilik Kapal tersebut.

“Kemudian dari hasil diskusi dengan nahkoda kapal karena BC punya dua kapal besar akhirnya kami putuskan, satgas kita bagi Metro Jaya dengan satgas 1 Bareskrim Polri di Anyer. Satgas 2 Bareskrim Polri, AKBP Gembong di Natuna,” tutur Eko. Kemudian, kata Eko tim kembali dibentuk untuk di daerah Selat Philips. Lalu, setelah tiga hari berada di atas laut, sekira pukul 07.35 WIB pagi tadi, pihaknya berhasil menangkap kapal tersebut.

“Tim A satgas laut yang dipimpin AKBP Gembong dengan BC menangkap satu kapal Taiwan berbendera Singapura yang akhirnya siang tadi dibawa ke Sekupang Batam di Pelabuhan BC,” ujar Eko.

Sambungan Hal. 1

Tujuh hari penangkapan itu dimulai sejak Kamis 13 Februari 2018. Awalnya tim dari Polri melakukan koordinasi bersama perwakilan Bea Cukai Kanwil Pusat di Kantor Dittipid Narkoba Bareskrim Polri.

Lalu, setelah tiga hari melakukan koordinasi, atau 16 Februari 2018, akhirnya tim advance berangkat menuju Batam. Sehari setelah itu, 17 Februari 2018, tim advance kembali berkoordinasi dengan Bea Cukai Kanwil Kepulauan Riau di Pelabuhan Punggur, Batam.

Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pergerakan melalui tim tindak dengan menggunakan Kapal Bea Cukai dengan Nomor Lambung BC 2005. Setelah itu, pada 18 Februari 2018, tim tindak bersama Kapal Bea Cukai tiba di sekitaran Perairan Anambas, Kepri dan langsing dilanjutkan dengan Patroli di sekitaran Perairan Anambas, Kepri.

Selama patroli satu hari tersebut, akhirnya pada 19 Februari 2018 tim advance mendapat informasi mengenai koordinat kapal target yang berlokasi di 01.09.227 U / 103.48.023 T. Mendapatkan lokasi,

Tiap ASN Kita akan memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku, bagi pegawai yang tidak ikut apel senin, hari ini dan seterusnya dicatat direkap laporkan kepada saya. kita ingin lihat siapa-siapa tidak hadir dan tidak mau hadir karena apel juga akan dikaitkan dengan tunjangan daerah, seru Irwan Prayitno Gubenur Irwan Prayitno juga menyampaikan bahwa melaksanakan apel pagi banyak manfaatnya, antara lain, meningkatkan disiplin diri, membangun silaturrahmi, pelurusan informasi bagi pegawai, penyemangat kerja dan meningkatkan kebersamaan dalam kerja memajukan daerah.

Karena itu saya perintahkan semua ASN dilingkungan

pemlrov Sumbar wajib apel tanpa terkecuali sesuai aturan yang berlaku.Apel pagi setiap Senin sekali seminggu bukanlah hal yang sulit, himbau Gubernur Irwan Prayitno.

Kemudian gubernur Irwan Prayitno juga mengingatkan, setiap pejabat mulai eselon II, III dan IV tidak boleh marah marah, kepada staf dan anak buahnya, jika tidak bisa mengendalikan emosi puasa senin – kamis.

Tidak benar pejabat memarahi anak buahnya, itu juga melanggar hak asasi manusia (HAM).Prilaku marah terkadang juga tidak dapat berpikir subjektif, tidak normal, sehingga bisa mengurangi gairah kerja staf dan malah bisa membuat anti pati merusak sistem peker-

dari segi nama pejabat dari BKN yang dicatut juga janggal, mengingat Kepala BKN saat ini bukan Soekamto.Lebih lanjut Bayu mengatakan suratsurat palsu serupa yang terkait pengangkatan dan permasalahan CPNS sering bermunculan.

Oleh sebab itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan cermat dalam menyikapinya.

“Oknum yang tidak bertanggung jawab senantiasa

berkeliaran dan tidak pernah berhenti berusaha mencari keuntungan. Mohon masyarakat cek dan ricek kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menuruti ketentuan yang diminta dalam informasi tersebut, karena belum tentu benar. Kami pun tidak akan pernah lelah mengedukasi masyarakat agar kasus penipuan yang terjadi dalam bidang kepegawaian tidak terulang kembali,” tutur Bayu. (rm/detik) Sambungan Hal. 1

gan wirausaha-wirausaha yang ada di Lingga maupun Kepri,” kata Awe, kepada wartawan Selasa (20/2/2018).

Soal kapan jadwal kemundurannya sebagai Bupati, Awe mengatakan, rencana itu akan diwujudkan setelah selesai program kerjanya di tahun ketiga

22 Proyek gadaan Pemprov Kepri kepada wartawan Selasa (20/2/2018) kemarin di Dompak Daftar paket-paket yang sudah selesai dilelang adalah Dinas Pekerjaan Umum (4 Paket) Peningkatan jalan kawasan pusat pemerintahan Dompak: Rp 4, 7 miliar, Pengawasan teknis peningkatan jalan kota Tanjungpinang wilayah I: Rp 230 juta, Peningkatan jalan Coastal Area lanjutan: Rp 4,5 miliar. Pengawaasan teknis peningkatan jalan kabupaten Karimun: Rp 210 juta.

Dinas Perhubungan (6 Paket) diantaranya Pengawasan pembangunan pelabuhan Penagi Tahun II: Rp 570 juta. Pengawasan pembangunan pela-

jaan tidak maksimal.

Kapan lagi pejabat bisa menjadi inspirasi bagi staf dalam meningkatkan kemampuannya memajukan pelayanan dilingkungan dengan kerja sungguh-sungguh, tekun dan bangga dengan lembaga tempat kerjanya.

Sikap disiplin dan kerja keras pejabat selain memberikan inspiratif juga memberikan wawasan pengalaman yang memajukan lembaga, membuat staf merasa nyaman dalam memberikan pengabdiannya sesuai tugas-tugasnya.

Jadi pemimpin itu mesti pakai hati nurani dan logika pikir yang sehat dalam menjalankan amanah tugas sesuai peran tugas dsn fungsi organisasi, tegas gubernur.(rm/humas) Sambungan Hal. 1

Alias Wello Di sela kegiatan kerja, Awe mengatakan rencana melepas jabatan Bupati di Kabupaten Lingga, sudah lama Ia niatkan.

Ia mengaku, niat mundur dari Jabatan Bupati tanpa ada paksaan dari orang lain.

“Murni niat saya sendiri, saya ingin fokus ke perkemban-

tim pun selanjutnya kembali berkoordinasi dengan Bea Cukai Kanwil Kepri untuk dilakukan penyisiran dan pengejaran kapal target.

Saat melakukan pengejaran kapal yang membawa sabu, akhirnya pada hari ini, Selasa (20/ 2) sekira pukul 07.35 WIB pagi dilakukan penangkapan kapal tersebut oleh Satgas Polri dan Bea Cukai dengan menggunakan Kapal BC 7005 di perairan Karang Helen Mars yang berdekatan dengan Karang Banteng.

Ketika itu, satgas gabungan Polri mengamankan satu unit kapal ikan berisi Jaring Ketam asal Taiwan dengan bendera Singapura dan tidak terdapat dokumen serta surat-surat kapal.

Akhirnya, di hari yang sama aparat menggiring kapal tersebut menuju Pangkalan Bea Cukai Sekupang bersamaan dengan Kapal Bea Cukai 20007 yang turut serta Tim Bareskrim Polri.

Dalam penangkapan itu, Polri juga mengamankan empat warga negara asing, mereka adalah Tan Mai (69), Tan Yi (33), Tan Hui (43) yang merupakan nahkoda Kapal dan Liu Yin Hua (63), kata Eko.(rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

Beredar Surat Saat ini tidak ada Kementerian Pertahanan Hukum dan HAM dalam Pemerintahan,” kata Bayu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/ 2/2018).Hal lain yang janggal menurut Bayu adalah perihal adanya persetujuan Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP). ”KUP kan sudah berubah menjadi BKN, jadi tidak mungkin lagi KUP menerbitkan persetujuan,” imbuh Bayu.

Tak hanya itu, kata Bayu,

ksi di tingkat kabupaten, begitu seterusnya,” jelasnya.

Dikatakan, seleksi OSN tingkat kabupaten Pasbar sendiri akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang, untuk tingkat propinsi pada bulan April dan tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli mendatang di kota Padang.

“Ada beberapa tujuan dari penyelenggaraan OSN yang harus kita ketahui, disamping melihat bakat dan kemampuan lebih, yang dituntut adalah meningkatkan pemahaman terhadap Matematika dan IPA,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, OSN juga ditujukan untuk meningkatkan

sebagai Bupati Lingga. ”Secepatnya, saya tidak ingin meninggalkan apa yang sudah saya rencanakan dan apa yang sudah menjadi tanggungjawab saya. Setelah selesai masa kerja di tahun ketiga, saya akan mundur,” ujar Awe. (rm/tb).

Sambungan Hal. 1

buhan Tanjunguban: Rp 400 juta. Pengawasan pembangunan pelabuhan Parit Rempak: Rp 280 juta. Pembangunan pelabuhan Tanjungguban: Rp 13,3 miliar. Pembangunan pelabuhan Penagi Tahun II: Rp 19,1 miliar.Pengawasan pengembangan dan peningkatan pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II Tahun II: Rp 866 juta RSUP Kepri (2 Paket) diantaranya yakni Belanja cleaning service: Rp 2,4 miliar, Belanja makan minum pasien: Rp 2,1 miliar. Biro Umum (2 Paket), Belanja ATK: Rp 1,3 miliar , Belanja kebersihan kantor: Rp 2,6 miliar. Dinas Pendidikan (4 Paket) diantaranya Perencanaan pembangunan Yayasan

Mahanaem Batam: Rp 73 juta Pengadaan alat peraga microplayer education SMA berkarakter: Rp 2,4 miliar . Pengadaan alat peraga praktik keterampilan berbasis nirkabel untuk SMA: Rp 2,4 miliar. Pengadaan alat monitoring kelas dan pusat sumber belajar siswa untuk SMA: Rp 2,4 miliar. Dinas Perumahan dan Permukiman (4 Paket). Pengawasan teknis pembangunan GOR Singkep Barat: Rp 165 juta. Pengawasan teknis peningkatan masjid Baiturahman kabupaten Karimun: Rp 135 juta.

Peningkatan masjid Baiturahman kabupaten Karimun: Rp 4,7 miliar . Pembangunan GOR kecamatan Singkep Barat: Rp 5,6 miliar. (rm/humas).

kemampuan membaca. Dengan adanya peningkatan kemampuan membaca, peserta didik diharapkan mampu memahami secara cepat soal-soal yang ada. Seterusnya, berlatih menulis dengan cepat dan benar.

“Tujuan selanjutnya dari seleksi OSN adalah anak-anak SD punya pengalaman untuk bisa meningkatkan daya ingat dan pemahaman terhadap sesuatu, meningkatkan penalaran dan kemampuan untuk melihat yang nyata dan yang abstrak,” katanya.

Diakhir arahannya, Marwazi berharap melalui seleksi OSN bisa dicapai beberapa perubahan beru-

pa inovasi dan kreasi dalam wujud penemuan baru yang bermanfaat untuk dunia pendidikan di Pasbar.

“Selamat berlomba. Jujur, sportif, kerja keras dan patuhi pembimbing. Cerdaskan pikiran, haluskan perasaan, tingkatkan menulis, tingkatkan membaca, tingkatkan berhitung dan tingkatkan budi pekerti,” pungkas Marwazi.

Sementara, panitia pelaksana seleksi OSN SDN 18 Pasaman, Azizkan menyampaikan bahwa seleksi OSN untuk kecamatan Pasaman dikuti oleh 114 orang siwa-siswi. 58 orang mengikuti cabang Matematika dan 56 orang lainnya pada cabang IPA.(RM/

KEPALA Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Marwazi saat membuka seleksi OSN di SD N 18 Pasaman

Anggaran Pelatihan han bagi tenaga kerja di Kota Batam tidak transparan, terkesan ditutup tutupi.

Keterangan Walikota Batam Muhammad Rudi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rudi Sakyakirti dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Maryulis, terkait besaran anggaran berbeda beda.

Walikota menyebut anggaran pelatihan tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar Rp 19 miliar lebih, sementara Kepala Dinas Tanaga Kerja menyebut anggaran program pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 15 miliar. Namun ketika dikonfirmasi koran Rakyat Media, Kepala Disnaker Kota Batam ini menyebut anggaran program pelatihan hanya sebesar Rp 13.458 miliar. Tidak transparannya penggunaan anggaran program pelatihan tersebut patut dipertanyakan?.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media belum lama ini menyebut anggaran pelatihan tahun 2017 yang menggunakan sumber dana APBD sekitar Rp 13,485 miliar dengan jumlah paket pelatihan sebanyak 63 paket, dan tenaga kerja yang dilatih sebanyak 2553 orang.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh koran Rakyat Media, program pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dalam daftar pemenang lelang LPSE Kota Batam pada tahun 2017 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tercatat hanya 8 paket kegiatan dengan nilai anggaran sekitar Rp 2.086.000.000. Dimana ke delapan paket tersebut dilaksanakan oleh 6 perusahaan rekanan dinas tenaga kerja kota Batam.

Diantaranya dua paket belanja jasa pihak ketiga berupa kegiatan keterampilan dan keahlian khusus maupun pengawas (Inspectur rigger) dilaksanakan oleh CV Vipta Glorindo Unve nilai pekerjaan masing masing sebesar Rp 256.245.000 dan Rp 255.245.000. Kemudian kegiatan paket pelatihan weld-

er level II SMAW ke GTAW sertifikat TWI yang sedang bekerja dilaksanaakan oleh PT Duta Utama Jaya dengan anggaran senilai Rp 459.000.000.

Selain itu paket pelaksanaan pelatihan pengawas scaffolding pekerja yang berpengalaman dilaksanakan oleh PT Wicaksana Bangun Abadi senilai Rp 238.000.000, paket pekerjaan pelatihan drafter autoCAD yang berpengaalaman sebesar Rp 253.000.000 dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Batam Profesional, paket pekerjaan pelatihan drafter autoCAD yang masih bekerja dilaksanakan oleh LPK. Equalita Learning Centre dan kegiatan sertifikat dan uji kompetensi NDT MT sebesar Rp 376.000.000 dilaksanakan oleh LPK Geweld.

Jika dilihat dari besarnya anggaraan yang dikucurkan pada tahun 2017 senilai Rp 13.458 miliar dengan paket pekerjaan pelatihan hanya sebesar Rp 2.086.000.000. Sisanya sekitar Rp 11 miliar lebih tidak jelas penggunaan aanggaran tersebut. Apakah memang persentasi penyerapan anggaran rendah, atau terjadi dugaan permainan dan penyelewengan. Hal ini patut menjadi pertanyaan Laporan penyerapan anggaran atau anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 13.458 miliar dengan 63 paket pelatihan tersebut diduga laporan fiktif,”Dalam daftar pemenang lelang LPSE Pemerintah Kota Batamtahun 2017 paket pelatihan yang dilaksanakan Disnaker Kota Batam hanya 8 paket dengan nilai Rp 2.086.000.000, bisa jadi sisa anggaran Rp 11 miliar lagi merupakan laporan fiktif,”ungkap sumber media ini yang minta tidak disebutkan namanya dalam pemberitan.

Tudingan miring yang dialamatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sejak dipimpin Rudi Sakyakirti selaku Kepala Disnaker Batam, tak hanya terkait kinerja yang di-

Sambungan Hal. 1

nilai bobrok. Tudingan yang paling parah terkait tidak transparannya anggaran program pelatihan bagi tenaga kerja,”Anggaran program pelatihan itu dijadikan sumber korupsi oknum pejabat di disnaker kota Batam,”ungkap sumber itu Sebenarnya tujuan program pelatihan ketrampilan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kualitas pekerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini agar bisa bersaing dengan pekerja asing dan mengatasi pengangguran.

Ironisnya, upaya pemerintah kota Batam untuk mengatasi persoalan pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengucurkan anggaran yang cukup besar justru diduga diselewengkan Sebelumnya anggota DPRD Kota Batam Riky Indrakari, juga pernah menyoroti program pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan Disnaker kota Batam tidak tepat sasaran Menurutnya, dilihat dari program pelatihan Pemko Batam, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) masih memasukan pelatihan menjahit dan pelatihan potong rambut.

Padahal menurut Riky, seharusnya pemanfaatan dana untuk keterampilan calon tenaga kerja Batam, lebih mengarah pada pelatihan di sektorsektor tertentu.

Diantaranya, sektor industri, parawisata dan lainnya, yang sesuai dengan pertumbuhan industri di Batam dalam rangkan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Riky minta program pelatihan tenaga kerja yang menggunakan dana APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan MEA. Selain itu, ia pun meminta agar dana tersebut dipakai untuk program sertifikasi. ”Pemanfaatan anggaran pelatihan sekarang masih belum maksimal. Harusnya pelatihan yang dibuat oleh Disnaker itu

Sertifikat Perumahan mahan mereka, hanya 5-10 persen yang sudah memiliki sertifikat. ”Hanya sedikit yang punya sertifikat, kalau diperkirakan ada seratusan rumah yang belum ada sertifikat padahal semuanya sudah lunas terbayar,” katanya.

Selain itu juga mereka juga sudah membayar Rp 3 juta untuk menerbitkan sertifikat ke BTN.Menurut Tika, Sertifikat milik mereka tidak dapat dikeluarkan karena perumahan tersebut tidak memiliki Penetapan Lokasi (PL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”Kami tidak mau tahu, kami hanya ingin sertifikat rumah kami dikeluarkan,” katanya.

Selain perumahan Airmas Mandar Paradise, Tika mengatakan masih ada perumahan lainnya yang bernasib sama

dengan mereka. ”Kalau dalam sebulan ini sertifikat kami tidak diberikan, kami bersama warga perumahan Bagan di Tanjung Uncang akan demo,” katanya.

Saat ini sedang dilakukan pertemuan perwakilan warga Perumahan Airmas Paradise bersama dengan pihak BTN. Warga Perumahan Airmas Mandar Paradise, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, tak kunjung memperoleh sertifikat setelah melunasi kredit rumah mereka.Mereka meminta BTN mengeluarkan sertifkat dalam waktu satu bulan kedepan.

Kepala Cabang BTN Batam, Ardi Darmawan mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat mengeluarkan sertifikat, karena sertifikat itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Sambungan Hal. 1

(BPN).Namun pihaknya akan meminta BPN untuk membuat sertifikat pengganti. ”Yang menerbitkan sertifikat bukan kami, tetapi BPN,” ujar Adi, Selasa (20/2/2018) di Kantor BTN cabang Batam.

Sementara itu, pihak developer perumahan menyebutkan bahwa sertifikat induk hilang di BPN.”Sertifikatnya hilang atau terselip, itu kita tidak tahu,” ujar Direktur Arimas Trikarsa, Palti Sibagariang.

Saat awal pembangunan perumahan, sertifikat lahan tersebut sudah diterbitkan oleh BPN. Kemudian diserahkan ke BTN untuk kredit konstruksi setelah itu BTN menyerahkan ke notaris untuk hak kuasa. ”Setelah itu kita berikan ke BPN untuk pecah sertifikat,” ujar Palti.

Cut Meyriska Selatan, Selasa (20/2/2018) malam.

Kendati demikian, wanita 24 tahun itu mempunyai sebuah pesan untuk masyarakat luas.

Ia menyebut agar berhati-hati dalam bergaul. ”Buat teman-teman semuanya jangan dekat-dekat dengan yang tidak baik dengan kita.

Jaga pergaulan kita juga. Pokoknya jaga diri kita. Kalau sekali pake pasti akan membawa ke hal yang nggak baik,” pungkasnya.

Cut Meyriska rupanya sudah memiliki seorang kekasih.

Tak pikir panjang, ia mengatakan akan segera menikah. Benarkah?” Bentar lagi nikah.

mendukung sertifikasi buruh untuk industri, parawisata, shipyard,”ujarnya Riky menambahkan, anggaran pelatihan tersebut bukan digunakan seperti sekarang untuk pelatihan menjahit dan potong rumput.”Bukan kayak sekarang.

Masa pelatihan menjahit, potong rambut, termasuk kursus Bahasa Inggris pun dimasukan dalam program,” kritiknya.

Menurut Riky, Bahasa Inggris bukan keahlihan teknis untuk industri.

Seharusnya Disnaker lebih mendorong pada sertifikasi dan pelatihan untuk dimasukkan ke industri.”Bahasa Inggriskan bukan keahlihan teknis di industri. Itu pendukung yang harusnya wajib dipenuhi,” kata Riky.

Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Batam Rudi Sakyakirti, dalam pesan singkatnya ketika dikonfirmasi koran Rakyat Media belum lama ini membantah tudingan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas tenaga Kerja Kota Batam tidak sesuai jika dibandingkan dengan anggaran yang ada.

Menurut Rudi, anggaran pelatihan tahun 2017 sekitar Rp 13,458 miliar dengan jumlah paket pelatihan sebanyak 63 paket sedangkan pekerja yang dilatih ketrampilan sebanyak 2553 orang. Pelatihan yang dilaksanakan untuk pencari kerja dan peningkatan kemampuan kerja bagi yang sedang bekerja.

Menurut Rudi, semua kegiatan pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Batam sudah melalui prosedur pembayaran non tunai. Tak hanya itu, Rudi mengaku semua kegiatan di disnaker sudah mengikuti sertakan pendamping tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Batam.

“Menurut saya info yang anda dapatkan tidak sesuai dengan yang kami laksanakan, tidak mungkin kami lakukan apa yang anda dapatkan sebagaimana info yang anda terima. Saya mohon dengan apa yang saya sampaikan anda bisa memahaminya,”kata Rudi. (rm/mwd)

Diketahui ada sekitar seratus rumah warga perumahan Airmas Mandar Paradise belum mendapat sertifikat tanah, padahal sisa kredit sudah lunas terbayarkan. Para warga yang mendengar jawaban tersebut merasa tidak puas dan mengadukan hal tersebut ke Wali Kota Batam, Rudi.Mereka tidak percaya sertifikat tersebut dinyatakan hilang.

Menanggapi aduan tersebut, Rudi mengatakan akan memanggil kepala BPN dan kepala cabang BTN untuk mengetahui keberadaan sertifikat yang dinyatakan hilang. ”Besok kita panggil, supaya tahu kalau serifikatnya betulan hilang atau tidak, kalau hilang kita minta mana bukti laporan ke polisi, bisa jadi sertifikatnya digadaikan,” ujar Rudi. (rm/bn).

Sambungan Hal. 1

Nggak, nggak, becanda,” ucapnya saat ditemui di Epiwalk, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018).

Ditanya lebih lanjut soal pria yang sedang dekat dengannya itu, Cut Meyriska enggan untuk memberitahu kepada awak media. Tapi yang jelas, lanjutnya, bukan dari kalangan selebriti. ”(Orang) jauh, saya kerja di mana, dia di mana. Bukan dari Jakarta. Malah ketemunya jarang. Jarang banget, kalau ketemu cuma lima menit,” imbuh wanita 24 tahun itu.

Cut Meyriska memang dikenal sebagai artis peran antagonis dalam sebuah sinetron. Namun kali ini berbeda, ia menda-

pat kesempatan untuk bermain di film berjudul ‘Yowis Ben’.

Adalah kali pertamanya wanita 24 tahun itu bermain film. Dengan rasa bahagia, Cut Meyriska pun menceritakannya. ”Alhamdulillah di sini rezeki aku. Karakternya anak pindahan dari Jakarta ke Malang.

Jadi nggak usah pakai bahasa Jawa. Iya ini film pertama aku.

Biasanya sinetron,” tuturnya saat ditemui di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018).

Cut Meyriska pun merasa kaget saat awal mula dirinya ditawari untuk bermain film.

Pada saat syuting, ia pun merasakan sesuatu yang berbeda

antara akting di sinetron dan film.”Pertama kali ditawarin kaget. Biasa sinetron selalu.

Saat nyoba film, oh gini toh.

Terus aku juga lagi syuting film horor (sekarang),” imbuh Cut Meyriska.

‘Yowis Ben’ adalah satu lagi film karya anak bangsa yaitu seorang youtuber Bayu Skak bersama sutradara Fajar Nugros. Film yang bergenre drama komedi itu 80 persen menggunakan bahasa Jawa.

Dengan menggandeng beberapa pemain seperti Joshua Suherman, Brandon Salim, dan pemain baru, rencananya film tersebut akan rilis pada 22 Februari 2018.(rm/dtk)

CMYK

3

NASIONAL

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo Menganggap

Imam Besar FPI Rizieq Shihab

Polisi: Tidak Ada Informasi Intelijen Bahwa Rizieq Shihab Pulang JAKARTA, RAKYAT MEDIAJuru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan sampai hari ini pihaknya belum melihat adanya rencana kedatangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Jakarta pada Kamis, 21 Februari 2018.

“Kami belum dapat informasi dari intelijen berkaitan dengan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia,” kata Argo, Senin, 19 Februari 2018. Menurut Argo, polisi siap melakukan pengamanan jika benar Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia.

Argo meminta masyarakat

tidak berandai-andai terhadap sikap polisi terhadap Rizieq Shihab.”Kalau datang akan kita amankan,” ujar Argo.Argo menepis informasi bahwa kepulangan Rizieq karena paspornya telah kadaluarsa.

“Kita tunggu saja nanti kepulangannya.Kan belum pasti,” ujarnya.”Seandainya pulang di situ kami lakukan pengamanan.Dari intelegen tidak ada informasi akan pulang.”

Rizieq Shihab hingga kini masih tinggal di Arab Saudi. Sejak April 2017, Rizieq Shihab berada di Mekah paska dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi.(rm/net)

UU MD3 dan RKUHP Ancam Kebebasan Pers JAKARTA, RAAKYAT MEDIA-Revisi Undang-Undang MD3 menuai kritik dari masyarakat, termasuk dari kalangan pers. Ada beberapa pasal dalam UU MD3 yang dianggap mengancam kebebasan pers.

Pasal 122 huruf UU MD3 berbunyi, “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

“Saya juga bingung ini ada UU MD3 yang sebetulnya hanya mengikat di internal DPR tidak boleh kan dia mengatur TNI Polri, termasuk wartawan. Ini kok bisa mengancam pihak luar di DPR?” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Menurutnya, pasal tersebut dianggap bermasalah. Yosep malah

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mempertanyakan proses pembuatan UU MD3 soal pemahaman tim penyusun soal kemerdekaan pers, termasuk soal naskah UU yang seharusn-

ya dibuat.”Karena kalau ada UU lain yang sudah spesifik mengatur, tidak boleh ada UU baru, karena nanti akan muncul dua UU yang posisinya set-

Yusril Berencana Pidanakan Komisioner KPU

KPU Umumkan 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Redaktur Senior Eko Komansyah Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana, Divisi Pemasaran, Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH, Bottor Erikson Pardede SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH Perwakilan Sumatera Barat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can Biro Kabupaten Bintan Tio Imando Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira Biro Kabupaten Anambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai peserta Pemilu 2019

JAKARTA, RAKYAT MEDIAKomisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Grindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pu-

sat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual.Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen. ”Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak me-

MUI: Ada Rekayasa Jahat di Tahun Politik JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat keamanan dan intelijen negara untuk mengusut tuntas serta mengungkap motif kekerasan terhadap tokoh agama yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini, Ada dugaan aksi dilakukan secara terencana, sporadis, serta sistemik.

Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, berbagai kejadian tersebut telah melahirkan banyak rumor di masyarakat sehingga bila tidak segera diusut bisa menimbulkan prasangka-prasangka menyesatkan dan bisa memunculkan gejolak di masyarakat.

"MUI menengarai ada pihak-pihak yang ingin membuat suasana ketakutan, saling curiga dan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Zainut, Selasa (20/2).

MUI juga menduga ada rekayasa jahat yang bertujuan ingin membuat kekacauan dan konflik antarelemen masyarakat dengan memanfaatkan momentum tahun politik.

Untuk itu MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, bersikap tenang, dapat mengendalikan diri, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba serta ingin memecah belah persatuan kesatuan bangsa. (rm,/jpnn)

ara tapi isinya bertentangan,” terangnya.

Dikatakannya, pasal tersebut juga rentan akan gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambahkannya, hal yang sama terjadi di RUU KUHP yang juga dianggap berpotensi mengganggu kebebasan pers.

“Nah masalahnya adalah pembahasan RUU KHUP ini putus-sambung, putus-sambung timbul-tenggelam, saya ingat 2015 muncul koalisi anti-RUUKUHP ada AJI yang terlibat di sana, ada Dewan Pers, ada Komnas HAM, ada Elsam sudah menghasilkan banyak buku terkait RUU KUHP,” terangnya, “Yang terakhir tahun lalu masih sekitar 1.200 pasal, tahun ini kalau kita lihat 900 pasal, nah kita tidak tahu pasal yang lenyap itu pasal apa saja, lalu juga kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak?

Kita tidak tahu,” tutupnya.(rm/dtk).

menuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurangkurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota.

Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurangkurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi.Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta.Selanjutnya, KPU menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi ke masing-masing perwakilan partai politik. (rm/red).

mengubah status JAKARTA, RAKPBB menjadi tidak YAT MEDIA-Ketua memenuhi syarat Umum Partai Bulan (TMS). Status TMS Bintang (PBB) Yusitulah yang dilaporril Ihza Mahendra kan oleh KPUD berencana mengPapua Barat ke KPU gugat dan memiPusat. danakan para komiMelihat hasil sioner Komisi Pemipleno Papua Barat lihan Umum (KPU) yang berubah itu, Pusat ke pihak kepolisian.

Ketua Umum Partai Yusril langsung menginformasikan Yusril menuding Bulan Bintang kepada KPU Pusat para komisioner Yusril Ihza tentang perubahan KPU melakukan tinMahendra mendadak tersebut. dakan tidak adil unAkan tetapi, Yusril menilai tuk menggagalkan PBB sehingga tidak lolos sebagai pe- KPU Pusat selalu berbelit-belit serta pemilu 2019. ”Kami lihat dalam memberikan keputusan setelah proses mediasi dulu hingga pada akhirnya PBB dindengan Bawaslu, pintu itu (me- yatakan gagal menjadi parpol laporkan ke pihak kepolisian) peserta pemilu 2019.”Dalam peakan terbuka tentunya, iya den- nyidikan dan penyelidikan juga gan memidanakan (ke polisi) akan kita ungkap, KPU juga kita itu,” ujar Yusril di Gedung Ba- lihat ada tekanan, mana sih waslu RI, Jakarta Pusat, Senin yang enggak ada tekanan dan tidak ada kepentingan politik.

(19/2/2018).

Yusril menilai kegagalan Tapi ini ada cara-cara yang tidak PBB tak lolos sebagai partai fair,” kata Yusril.

Melihat kondisi ini, Yusril peserta pemilu 2019 karena para komisioner KPUD Papua Barat dan pihaknya akan memberi dan KPU Pusat yang tak adil. perlawanan terhadap KPU. Ia Hal ini tak lepas dari buntut telah mendaftarkan gugatankeputusan KPU yang menya- nya ke Bawaslu RI pada Senin takan PBB tidak lolos verifika- (19/2/2018).

Yusril sendiri sudah memsi di satu wilayah, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pap- bawa bukti pendukung seperti ua Barat karena anggota Dew- berita acara yang menunjukan an Pimpinan Cabang Manok- PBB dinyatakan memenuhi wari, Papua tidak memenuhi syarat di Papua Barat, rekaman video pengumuman, beberapa kuota minimal.

Padahal, kata Yusril, KPU saksi-saksi serta pemberitaan Papua Barat telah mengumum- media lokal. ”Intinya kami menolak kan bahwa partainya telah memenuhi syarat kepengurusan keputusan dari KPU kalau PBB di atas 75 persen kabupaten dan tidak lolos di satu kabupaten kota di provinsi tersebut pada yaitu Monokwari Selatan, Pap11 Februari 2018.Akan tetapi, ua Barat yang berakibat partai pada 14 Februari KPUD Papua ini tidak bisa ikut pemilu,” kata Barat tanpa alasan yang jelas Yusril.(rm/cnn)

Bamsoet: DPR Enggak Sakti Kok, Novanto Saja Dua Kali Dihukum JAKARTA, RAKYAT MEDIA – Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak saksi seperti yang dipersepsikan berbagai pihak.

Bamsoet mencontohkan kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto yang pernah diberikan sanksi dua kali.

"DPR enggak sakti-sakti amat.

DPR bisa diberhentikan MKD. Setya Novanto juga pernah diberhentikan dua kali diberi sanksi," kata Bambang di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 20 Februari 2018.

Dia menjamin kebebasan pers tetap berjalan seperti biasanya, tanpa perlu ada yang dikhawatirkan. Kemudian, ia mengingatkan agar awak media memahami perbedaan kritik dan penghinaan.

"Sehingga saya tidak khawatir untuk membedakan mana kritik, mana penistaan maupun ujaran kebencian. Makanya saya jamin kebebasan pers di DPR sebagaimana biasa," ujar Bambang.

Bambang mengaku menerima masukan dari pertemuannya den-

gan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Saran tersebut agar lain kali saat pembahasan UU lebih sering mengundang unsur masyarakat untuk dimintai masukan.

"Terutama kepada panja, pansus, baleg, yang menyusun UU memberi kesempatan bagi organisasi kewartawanan seperti AJI dan PWI terlibat. Karena mereka dapat lebih mengartikulasikan aspirasi publik," kata dia.

Seperti diketahui, salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yaitu dinilai memuat ancaman pidana bagi masyarakat yang mengkritik.

Aturan ini tertuang dalam Pasal 122 huruf K Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 121A, MKD bertugas: Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kajian Polri Bambang Soesatyo mengklaim

DPR tidak mempermasalahkan jika Polri menjadi salah satu lembaga yang turut mengkaji direvisinya UU MD3. Pengesahan revisi UU MD3 membuat DPR jadi sorotan dan kritikan.

"Sekarang semua bisa mengkaji, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), mau pun organisasi wartawan lain juga bisa mengkaji," ujar Bambsoet di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Menurut dia, pengkajian yang akan berujung kepada pengujian materiil atas UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sejatinya merupakan sebuah prosedur dalam ketatanegaraan. Politikus Golkar ini mengklaim DPR juga menginginkan supaya UU MD3 betul-betul sesuai dengan semangat konstitusi dan Pancasila.

"Kita menghargai dan kita mendorong sebetulnya (pengkajian terhadap UU MD3). Karena ini undang-undang dan kita semua warga negara dan lembaga wajib mematuhi undang-undang," ujar Bamsoet. (rm/viva)

CMYK

GALERI FOTO

4 Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad

Menerima Warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi menerima warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis, Selasa (20/ 2) di halaman Kantor Walikota. Puluhan warga ini sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Batam centre.

BATAM- Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad menerima warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis, Selasa (20/2) di halaman Kantor Walikota. Puluhan warga ini sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Batam centre. Setelah mendengar kronologis permasalahan dari perwakilan warga, Nanang Guntur Wibisono, Wako berjanji untuk menyelesaikan persoalan sertifikat warga dengan pihak developer.

Nanang menceritakan bahwa mereka telah lunas membayar cicilan KPR ke BTN pada 2017 lalu. Tragisnya sampai saat ini sertifikat tidak kunjung diterima oleh masyarakat perumahan yang berjumlah 100 KK itu. Nanang selaku Plt. RW mengatakan rumah tersebut mereka beli pada tahun 2004. Pada tahun 2006 mereka melakukan akad kredit di Bank Niaga. Seiring waktu berjalan pihak developer PT. Air Mas Perkasa meminta warga untuk mengalihkan KPR nya ke BTN.

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad mendengarkan curhatan warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis, Selasa (20/2) di halaman Kantor Walikota.

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersalaman dengan Warga

“Di BTN kami langsung akad kredit dan saat akad kami diminta uang sebesar Rp3,5 juta pada tahun 2006 itu. Kami sudah membayar selama sebelas tahun dan sudah lunas, lalu kami meminta sertifikat dan dan IMB ke BTN tapi kami dilempar ke developer,” katanya menjelaskan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada warga juga sudah membawa persoalan ini ke DPRD Kota Batam dan sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan developer. Dari mediasi pertama yang dilakukan BTN, developer mengeluarkan surat penyataan untuk menyelesaikan persoalan ini dalam waktu tiga bulan. Namun sudah lewat waktu yang dijanjikan pihak developer tidak kunjung menyelesaikan permasalahannya.

“Karena tak kunjung selesai kami pun kembali mendatangi BTN dan BTN pun mengeluarkan SP satu kepada developer. Pihak bank meminta agar developer menyerahkan seluruh dokumen dan sertifikat kepada BTN. Kami sudah tidak percaya lagi kepada pihak developer,” sebut Nanang.

Kepada Wali Kota, Nanang dan seluruh warga memohon agar pemerintah dapat membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. “Kami tidak tau mau berbuat apalagi. Kepada Bapak selaku pimpinan tertinggi kami mohon agar dapat membantu kami,” katanya penuh harap.

Menanggapi apa yang disampaikan warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis Kelurahan Bukit Tempayan, Wako berjanji untuk membantu menyelesaikan persoalan sampai selesai. Setelah melakukan komunikasi dengan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Wako mengundang perwakilan warga untuk pertemuan antara BTN dengan pihak developer.

“Besok kita akan dengar penjelasan dari pihak developer. Jika memang sertifikat hilang tinggal diurus dan prosesnya tidak akan lama. Tapi kalau sertifikatnya di gadaikan, ini akan panjang karena sudah masuk ke ranah hukum,” katanya kepada warga Kemarin turut mendampingi warga, Camat Batu Aji, Ridwan Affandi. (istimewa)

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersalaman dengan Warga

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad menerima warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis, Selasa (20/2) di halaman Kantor Walikota. Puluhan warga ini sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Batam centre.

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad mendengarkan curhatan warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis, Selasa (20/2) di halaman Kantor Walikota.

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi memberikan penjelasan

WARGA Perumahan Air Mas Mandar Paradis, menemui Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam

WALI Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi

menerima warga Perumahan Air Mas Mandar Paradis.

CMYK

5

RAKYAT SPORT

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Hasil Liga Italia, AC Milan Dekati Zona Liga Europa ITALIA, RAKYAT MEDIA-AC Milan terus menjaga tren positif sepanjang 2018. Kini, tim asuhan Gennaro Gattuso itu kian dekat dengan posisi enam besar Serie A - kasta teratas Liga Italia.

Pada pertandingan pekan ke-25, AC Milan menang tipis 1-0 atas tim peringkat keenam, Sampdoria. Gol tunggal kemenangan Milan di San Siro dicetak Giacomo Bonaventura pada menit ke-13.

Tuan rumah sebenarnya punya peluang untuk menang dengan skor lebih besar. Namun, penalti Ricardo Rodriguez pada menit ke7 bisa dimentahkan kiper Sampdoria, Emiliano Viviano.

Kemenangan ini membuat AC Milan mantap di posisi ketujuh dengan koleksi 41 poin. Mereka hanya kalah selisih gol dari Sampdoria yang berada di posisi paling buncit zona Eropa.Posisi puncak klasemen masih diisi oleh Napoli dengan koleksi 66 poin.Juventus mengekor dengan selisih satu angka.

Empat tim teratas Serie A akan berhak lolos ke Liga Champions musim depan. Tim peringkat kelima dan keenam plus juara Coppa Italia meraih tiket ke Liga Europa.Pekan ke-25 Serie A masih menyisakan satu laga. Lazio vs Hellas Verona akan dimainkan pada Senin (19/2/2018) atau Selasa dini hari WIB. (/kmps)

GELANDANG AC Milan Giacomo Bonaventura dibayangi bek sampdoria Bartosz

Hasil Undian Perempat Final Piala FA,

Tim Premier League Beradu

MARCO Asensio merayakan gol Real Madrid ke gawang Real Betis pada pertandingan di Stadion Benito Villamarin

Real Madrid Menang dan Kemas 6.000 Gol di La Liga SPANYOL, RAKYAT MEDIA-Drama 8 gol terjadi pada pertandingan antara Real Betis dan Real Madrid dalam lanjutan La Liga Spanyol di Stadion Benito Villamarin, Minggu (18/2/2018) atau Senin dini hari WIB. Real Madrid menang 5-3 pada laga pekan ke-24 Divisi Primera tersebut.

Lima gol Real Madrid pada laga di kandang Real Betis itu dicetak olehMarco Asensio (11', 59), Sergo Ramos (50'), Cristiano Ronaldo (69'), dan Karim Benzema (90'). Adapun tiga gol Betis terjadi berkat lesakan Aissa Mandi (33') dan Sergio Leon (81') serta bunuh diri Nacho (47').

Khusus Asensio, namanya juga kini masuk buku sejarah Real Madrid. Dia merupakan pencetak gol ke-6000 Madrid sepanjang sejarah La Liga. Madrid pun menjadi tim pertama yang bisa menembus milestone gol tersebut.

Berkat hasil ini, Real Madrid kian mantap di posisi keempat dengan koleksi 45 poin dari 23 laga, tertinggal satu angka dari Valencia. Namun, mereka masih menyisakan satu laga tunda melawan Leganes pada Rabu (21/2/2018).

Pada pertandingan ini, Real Madrid unggul terlebih dahulu lewat Marco Asensio pada menit ke-11. Dia menyambar bola rebound hasil tembakan Cristiano Ronaldo yang tidak diamankan secara sempurna oleh Antonio Adan.

Kegembiraan Real Madrid terganggu cedera hamstring Marcelo pada menit ke-30 sehingga harus diganti oleh Theo Hernandez. Keluarnya Marcelo menjadi titik balik pertandingan pada babak pertama.

Memasuki menit ke-33, Aissa Mandi menyamakan kedudukan pada menit ke-33 melalui tandukan menyambut umpan Joaquin tanpa bisa dihalau Keylor Navas. Betis justru berbalik memimpin pada menit ke-37.

Bermula dari tembakan Firpo yang dihalau Keylor Navas secara tidak sempurna, bola memantul ke kaki Nacho dan kembali masuk ke gawang Real Madrid. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-1 untuk Real Betis.

Tim tamu menyengat balik pada babak kedua. Lima menit babak kedua berjalan, Sergio Ramos menyamakan kedudukan saat menanduk bola umpan Lucas Vazquez yang tidak sanggup dijangkau barisan pertahanan tuan rumah.

Gol Ramos itu membuat tim asuhan Zinedine Zidane semakin bersemangat. Pada menit ke-59, Marco Asensio mencetak gol keduanya seusai memanfaatkan umpan Dani Carvajal dari sisi kanan Real Betis.

Cristiano Ronaldo tidak mau kalah menyumbang kontribusi. Dia mencatatkan namanya pada daftar pencetak gol pada menit ke-65 menyelesaikan umpan Casemiro.

Sergio Leon sempat memangkas selisih gol pada menit ke85, hanya 4 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Namun, Karim Benzema yang masuk sebagai pengganti Ronaldo, hanya butuh satu menit untuk menamatkan usaha Betis menyamakan kedudukan. (rm/komp).

INGGRIS, RAKYAT MEDIAUndian perempat final Piala FA telah rampung. Sejumlah tim Premier League - kasta teratas Liga Inggris - kemungkinan besar akan saling berhadapan di babak 8 besar itu pada 17-18 Maret.

Sejauh ini, baru lima tim yang sudah memastikan lolos ke perempat final. Mereka adalah Manchester United, Brighton & Hove Albion, Leicester City, Chelsea, dan Southampton.

Manchester United akan menjamu Brighton di Stadion Old Trafford. Adapun Chelsea akan bertandang ke markas Leicester.Southampton masih menunggu lawan antara tim League One atau kasta ketiga Liga Inggris, Wigan Athletic, atau Manchester City. Mereka akan bertanding pada Senin (19/2/2018) atau Selasa dini hari WIB. Satu slot perempat final lain masih belum diketahui siapasiapa timnya. Swansea City yang bermain imbang 0-0 dengan Sheffield Wednesday masih harus melakoni laga ul-

ang pada 27 Februari.Demikian pula dengan Tottenham Hotspur. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu lagi-lagi hanya bisa bermain imbang melawan tim kasta bawah.

Pada laga babak kelima, Mingu (19/2/2018), Tottenham bermain imbang 2-2 di Stadion Spotland menghadapi klub League One, Rochdale.Sempat tertinggal oleh gol Ian Henderson pada menit ke-45, Tottenham balik unggul berkat gol Lucas Moura (59') dan penalti

Harry Kane (89').

Namun, tuan rumah bisa memaksa hasil imbang lantaran gol Steve Davies (90'+3). Tottenham pun harus memainkan laga ulang melawan Rochdale di Wembley pada 28 Februari.

Hasil imbang dan memainkan laga ulang ini merupakan kali kedua beruntun bagi Tottenham. Sebelumnya, pada babak keempat, mereka juga dipaksa melakukannya oleh tim kasta keempat atau League Two, Newport County. (rm/net).

GELANDANG Chelsea, Cesc Fabregas, mengatakan bahaya yang ditimbulkan oleh Andres Iniesta belum berkurang seiring bertambahnya usia.

Fabregas Waspadai Iniesta LUCAS Moura merayakan gol Tottenham ke gawang Rochdale pada pertandingan Piala FA di Stadion Spotland

Lukaku Bawa Setan Merah Lanjutkan Eksistensi di Piala FA HUDDERSFIELD, RAKYAT MEDIAManchester United melanjutkan eksistensinya di pentas Piala FA.Tim asuhan Jose Mourinho lolos dari babak kelima usai mengalahkan Huddersfield Town, Minggu (18/2/2018) dini hari WIB. Tampil di The John Smith’s Stadium, MU sudah unggul saat laga baru berjalan tiga menit.Meski ditempel ketat Christopher Schindler, Romelu Lukaku mampu memenang-

kan duel dan melepaskan sepakan keras hingga merobek gawang Huddersfield.

Tak lama kemudian, tuan rumah sebenarnya punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Namun Thomas Ince gagal memaksimalkan kesempatan yang didapatkannya.

Meski jaraknya cukup dekat dengan mulut gawang, ia tak bisa menjebol kawalan Sergio Romero.Di sisa waktu babak pertama, Huddersfield

makin gencar memberi tekanan. Namun semua peluang yang didapat gagal menghasilkan gol.

Memasuki babak kedua, justru MU yang memperbesar keunggulannya. Tepatnya menit 55, skor berubah 2-0 lewat aksi Lukaku yang memaksimalkan umpan terobosan Alexis Sanchez. Hingga laga usai, skor tidak berubah. Dengan kemenangan ini, Setan Merah berhak maju ke babak perempat final. (*)

LONDON, RAKYAT MEDIAGelandang Chelsea, Cesc Fabregas, mengatakan bahaya yang ditimbulkan oleh Andres Iniesta belum berkurang seiring bertambahnya usia. Pernyataan itu disampaikannya jelang laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona, Rabu (21/2/2018) dini hari WIB. Ernesto Valverde diketahui mulai mengurangi peran Iniesta di skuat.Pelatih Barcelona hanya memberikan kesempatan dua kali kepada kapten untuk menjalani laga hingga 90 menit di semua kompetisi musim ini.

Tapi bukan berarti peran Iniesta di klub sudah mulai

berkurang.Fabregas tetap menjadikannya sebagai pemain yang patut diwaspadai. Meskipun secara fisik dia sudah mulai menurun, namun kualitasnya dalam memimpin rekan setim sudah tak perlu diragukan lagi.

“Iniesta masih bagus.Usia tidak terlalu penting jika kita membahas tipe pemain yang satu ini,” kata Fabregas seperti dikutip dari Soccerway, Senin (19/2/2018).

“Secara fisik, ini penting, jelas karena permainan saat ini sangat bergantung pada hal itu.

Tetapi bila Anda memiliki kualitas, kecerdasan, terkadang bisa memberi kompensasi,” tukasnya.(rm/sns).

Ucapan Selamat dari Kapten Persebaya buat Persija SURABAYA, RAKYAT MEDIA-eberhasilan Persija Jakarta meraih gelar juara Piala Presiden 2018 membuat pendukung setia tim Macan Kemayoran larut dalam sukacita. Namun, tidak hanya kalangan suporter saja yang turut berbahagia atas prestasi itu.

Ucapan selamat juga berdatangan dari klub lain di Tanah Air serta sesama rekan pemain.

Satu di antaranya dari kapten Persebaya Surabaya, Rendi Saputra. Sebagai pesepak bola profesional, sudah hal wajar Rendi menghargai pencapaian klub lain.

“Saya mengucapkan selamat untuk Persija telah meraih gelar juara Piala Presiden. Mereka memang punya permainan yang bagus,” kata Rendi kepada Bola.com, Minggu (18/2/ 2018).

Rendi sebenarnya bukan sosok yang asing bagi klub berjulukan Macam Kemayoran tersebut.Sebab, pemain berusia 30 tahun itu pernah menjadi bagian dari skuat Persija.

Hal itu terjadi pada musim 2014-2016.Baru pada musim 2017, dia kembali berseragam Persebaya yang berkompetisi di Liga 2.Ini merupakan periode keduanya membela Bajul Ijo

setelah pada 2011-2013.Di sisi lain, Rendi juga sebenarnya merupakan pemain yang lahir dari kompetisi internal Persebaya.

Meski kini sudah bukan

bagian Persija, Rendi tetap saja menaruh hormat pada klub asal ibu kota itu. Persija merupakan satu di antara tim yang turut mewarnai karier sepak bolanya.

Dengan keberhasilan Persija itu, Rendi punya penilaian mengenai persaingan Liga 1 musim 2018. Status Persebaya sebagai juara Liga 2 2017 dan tim promosi memang tidak mudah untuk berada di peta persaingan Liga 1 2018. Bisa jadi, Persija merupakan satu di antara kandidat kuat juara musim ini.

“Sepertinya begitu (Persija menjadi kandidat juara Liga 1).Saya mendoakan yang terbaik saja untuk mantan klub dan klub saya sekarang. Tapi, saya jelas akan berjuang memberi yang terbaik untuk Persebaya,” tegas gelandang serang asal Sidoarjo itu.(rm/bola).

CMYK

RAKYAT MERANTI

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Meranti Irwan saksikan tanda tangan MoU dengan Menteri PUPR

Bupati Meranti Teken MoU Dengan Menteri PUPR di Padang SELATPANJANG, RAAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menyatakan siap mendukung Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2015-2019, terkait Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

Hal itu ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan, M.Si, usai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pihak Kementerian PUPR RI, di Hotel Mercure, Jalan Purus IV, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu 14 Februari 2018.

Hadir pada kegiatan itu, Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Dodi Krispratmadi, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo, para Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah Barat Indonesia.

Kegiatan itu bertujuan untuk memperjelas peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, terkait program pembangunan sanitasi Tahun Anggaran 2018.

Diantara yang menandatangani perjanjian adalah para Bupati dan Walikota, terkait lokasi kegiatan APBN Tahun Anggaran 2018.Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan Bupati Drs. H. Irwan, M.Si dengan Direktur PPLP Kementerian PUPR RI, Dodi Krispratmadi.

Selain Bupati, penandatanganan juga dilakukan oleh para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten dan Kota, serta di ikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, untuk alokasi kegiatan APBN TA 2018.

Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, maka sudah jelas pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman.

Bupati Irwan mengatakan, dengan penandatanganan perjanjian itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap menyukseskan program pemerintah pusat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu kita siap mendukung renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, salah satunya program 100-0-100, yang artinya 100 persen akses air minum aman, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak,” ujar Bupati Irwan.

Adapun target program, ungkapnya, yakni meliputi tercapainya penyediaan air minum aman, sanitasi layak dan luasan permukiman kumuh yang perlu ditangani.

Untuk mencapai 100 persen akses sanitasi layak, akan dilakukan pembangunan pengolahan sistem pengelolaan air limbah, mulai dari skala regional, kota, kawasan dan berbasis masyarakat untuk rumah tangga di Kepulauan Meranti.

Tidak hanya itu, Bupati Irwan juga menargetkan akan menjalankan rencana yang tak kalah penting dan masih menjadi masalah di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pembangunan sistem penanganan persampahan berbasis masyarakat untuk setiap rumah tangga.

“Dengan telah ditandatanganinya perjanjian ini, kita berharap mendapat dukungan dalam rangka menjalankan pembangunan sistem penanganan persampahan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan indah,” ucap Bupati lagi.

Dalam acara itu dijelaskan, perjanjian kerjasama didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan dan Permukiman, yang mengamanatkan 6 sasaran prioritas, yaitu Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia.Optimalisasi penyediaan layanan air minum.Peningkatan efisiensi layanan air minum, yang dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional.

Kemudian, Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung.Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar.

Dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran akses sanitasi layak, Kementerian PUPR RI melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, melaksanakan kebijakan dan strategi bidang PLP, yang dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2018 melibatkan unsur Kabupaten Kota dan Provinsi, melalui tahapan sinkronisasi Memorandum program RPIJM, Musrenbangda, pra-Koordinasi Regional PUPR, Koordinasi Regional PUPR, Musrenbangnas dan Rakortek, hingga pada akhirnya rencana kegiatan pembangunan sanitasi prioritas tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan paparan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo, yakni terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Bidang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan dan Drainase).Kemudian Pengalokasian Anggaran untuk Pembangunan dan Pengelolaan Layanan Dasar Bidang Sanitasi (Air Limbah, Persampahan Dan Drainase).

Terakhir, paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI mengenai Konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS).Alih Status dan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Infrastruktur Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Ikut serta mendampingi Bupati Kepulauan Meranti pada kegiatan itu, Kabag Humas dan Protokol, Helfandi, SE, M.Si, Kabid Fisik Bappeda Meranti, Arief Rahman Hakim. MT, Kabid Dinas LHK Meranti, Muhayarudin, SH dan lainnya..(rm/ril).

6

Wabup Meranti Hadiri Musrenbang di Kantor Camat Tebing Tinggi Timur SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Meranti H Fauzi Hasan SE dalam acara Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Timur Tahun 2018, Rabu (14/2/2018).

Turut hadir mendampingi Wabup H Said Hasyim, Anggota DPRD Kabupaten Meranti Taufiek dan H Nursalim, Kepala Bappeda Ir Mamun Murod MM, Seluruh Kepala OPD se Kabupaten Meranti, Camat Tebingtinggi Timur H Suyatno SPd MM, Seluruh Kades se Kecamatan Tebingtinggi Timur dan Para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Camat Tebingtinggi Timur H Suyatno mengatakan, atas nama Kecamatan Tebingtinggi Timur mengucapkan selamat datang kepada Wabup H Said Hasyim beserta rombongan.Suyatno juga memgatakan bahwa ini tentunya akan memberikan lebih semangat lagi dalam membangun Kabupaten Meranti khususnya Kecamatam Tebingtinggi Timur kedepannya.”Kepada seluruh Kades, saya berharap apa yang di sampaikan masing - masing Kepala OPD agar dapat di pahami dan usulkanlah yang dapat langsung skala prioritas,” harapnya.

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim (pakai jeket)

Sementara itu, Wabup H Said Hasyim menjelaskan, bahwa pada acara Musrenbang tingkat Kecamatan ini, Pemerintah telah memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat untuk bisa menyampaikan usulan dari berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas di setiap masing - masing Desa.

“Oleh karena itu, Pemerintah Daer-

ah Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kepada semua Kepala Desa untuk bisa menghadiri kegiatan Musrenbang ini dan harus serius ikut acara setahun sekali”, ujar Wabup Said Hasyim.

Wabup H. Said Hasyim juga menyampaikan kepada para Kades agar bisa mengajukan proposal usulan Musrenbang sesuai dengan kebutu-

Gaji ASN Pemkab Meranti Dopotong 2,5 Persen Buat Zakat SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan memberlakukan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk pembayaran Zakat Mal. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, dihadapan ASN dan Honorer dalam upacara bendera, Senin pagi (12/2/ 2018).

“Kita akan mengeluarkan Zakat gaji ASN sebesar 2,5 persen dan ini akan diberlakukan untuk semua karyawan tanpa terkecuali,” ujar Said Hasyim.

Kebijakan itu dikatakannya seiring telah dikeluarkanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemotongan gaji ASN sebesar 2.5 persen yang diberlakukan khusus untuk ASN muslim yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Kebijakan ini kita ambil mengikuti petunjuk dari Pemerintah Pusat yang akan memberlakukan pemotongan gaji ASN sebesar 2.5 persen untuk pembayaran Zakat,” jelas Wakil Bupati.

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim berdiri tengah

Menyangkut jika ada keberatan dari ASN, Wakil Bupati Meranti H. Said Hayim menegaskan tidak ada alasan, bahkan ia menyarankan kepada ASN muslim yang berkemampuan di Kepulauan Meranti untuk memberi lebih.”Ini kita berlakukan kepada seluruh ASN dan bagi ASN yang berkemampuan kalau ingin memberi lebih itu lebih baik,” paparnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat

akan memotong 2,5 persen dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Ketentuan itu berlaku khusus PNS muslim dan akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pemotongan gaji demi zakat bagi PNS muslim itu tidak bersifat mandatory (wajib). Sehingga, PNS Muslim yang menolak bisa mengajukan keberatan. (rm/humas).

DPRD Meranti Hearing Dengan Imigrasi Selatpanjang MERANTI, RAKYAT MEDIADewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menggelar hearing dengan Imigrasi Kelas II Selatpanjang, bertempat di ruang rapat kantor DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang, belum lama ini Hearing tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kepulauan Meranti Edi Mashudi, juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I Marhisyam S.Kom, Ketua Komisi II Darwin Susandi dan Anggota Komisi I. Kepala Imigrasi Kelas II Selatpanjang Darwanto, menjelaskan pada prinsip nya kesenergian antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk mendukung semua kebijakankebijakan pusat yang mengenai masyarakat Imigrasi.

“Kita akan dukung dan laksanakan yang terbaik buat masyarakat Kepulauan Meranti. Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas pokok di bidang keimigrasian yang memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum dan sekuriti, Diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang-orang asing ke Indonesia yang berniat menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau

banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap dengan pengembangan organisasi yang demikian itu,” ungkapnya.

Dijelaskan Darwanto lagi, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalam tri fungsi imigrasi, yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan Negara dan penegakan hukum keimigrasian , serta sebagai fasilitator ekonomi nasional.

Selanjutnya kata Darwanto, Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Direktorat jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan,” Imigrasi tidak boleh lagi mempersulit masyarakat untuk pembuatan paspor, paspor mudah sekali di buat asalkan data-data yang di berikan benar dan lengkap,” ujar Darwanto.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Meranti Edi Mashudi, mengungkapkan kegiatan yang ditaja oleh Komisi I dengan Kepala Imigrasi Selatpanjang dengan tujuan bagaimana caranya ingin mendapatkan informasi yang jelas terkait masalah birokrasi pengurusan paspor.

“Kita berharap mudahmudahan apa yang jadi keinginan masyarakat terkait pengurusan paspor dan sebagainya tidak ada hambatan-hambatan lagi, dan ini sudah dibuktikan dengan pernyataan yang sudah disampaikan Kepala Imigrasi Selatpanjang bahwa akan bersenegi dengan pemerintah,” harapnya.

Edi Mashudi juga berharap dengan adanya pertemuan yang telah dilaksanakan ini pihaknya sebagai DPRD Komisi I untuk dapat memberikan fasilitas kemudahan terkait pembuatan paspor dan berharap apa yang diwacana Imigrasi akan membuka cabang pembuatan paspor yang berada di Kecamatan Ransang dan kecamatan lainnya yag jarak tempuhnya sangat jauh untuk berurusan membuat paspor.(rls/ gun)

han masyarakat. Said Hasyim juga mengharapkan kepada semua OPD bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi demi mencapai kemajuan daerah,”Meranti merupakan Daerah yang tertinggal dan termiskin di Riau dan ini sangat perlu untuk harus dapat dengan apa saja yang di ajukan oleh masyarakat setempat,” harapnya. (rm/humas).

Ketua DPRD Meranti

Tolak Pengadaan Speed Boat Dewan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Kepulaun Meranti, H Fauzi Hasan SE, secara tegas tetap menolak jika ada usulan rencana pengadaan speed boat untuk operasional dewan. Hal ini mengingat anggaran untuk pengadaan speed boat tersebut cukup mahal. Sementara masih banyak pembangunan yang diharapkan masyarakat yang belum terealisasi.

“Terus terang saja, untuk transportasi laut bagi DPRD memang memerlukan speed boat namun mengingat biaya pengadaannya tinggi dan biaya operasionalnya besar maka kita belum mendesak pengadaan speed boad tersebut” ujar Fauzi Hasan.

Diakuinya, usulan pengadaan speed boad DPRD anggarannya mencapai Rp 5 miliar.

Sementara kalau anggaran sebesar ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkung dipemukiman masyarakat bisa mendapat lebih kurang 8 km.

Menurut Fauzi Hasan yang juga ketua DPD PAN Meranti ini, saat ini yang sangat diperlukan bagi masyarakat desa terutama di wilayah pesisir adalah pembangunan tanggul dan

Ketua DPRD Meranti

Fauzi Hasan. SE pintu klip ini dibuktikan dengan usulan yang disampaikan dalam musrenbang kecamatan.

“Kalau kami di DPRD ngotot juga untuk pengadaan speed boat maka saya mengajak saudara-saudara anggota DPRD untuk mengkaji ulang, kalau anggaran APBD Meranti memadai tidak masalah, sekarang ini kita gunakan saja fasilitas pemda yang ada atau dicatar aja kalau mau menggunakan speed boat dalam menjalankan tugas,””harap Putra Tanjung Samak ini.(rm/ zaini).

Polres Meranti Bekuk Buronan Narkoba Asal Siak SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, Riau, berhasil meringkus pengedar narkotika asal Kabupaten Siak yang sebelumnya sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di Jalan Dorak Gang Syawal, Selatpanjang Timur, Kamis 15 Februari 2018, pukul 21.30 WIB. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP La Ode Proyek, SH kepada merantionline.com mengungkapkan, tersangka pengedar narkotika itu berhasil diringkus bersama seorang pelajar 15 tahun, yang diduga ikut menjadi kaki tangan peredaran narkotika.

“Tersangka Hardi Winanda alias Ardi bin Aprijal, umur 26 Tahun, berdasarkan KTP warga Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang bertempat tinggal sekarang di Jalan Dorak, Gang Syawal, Selatpanjang Timur. Kemudian RA alias IZ, pelajar umur 15 Tahun, warga Jalan Banglas, Gang Juragan, Selatpanjang Timur,” ungkap Kapolres.

Kronologis penangkapan, pada Kamis 15 Februari 2018 sekira pukul 21.30 WIB, dari hasil penyelidikan anggota

Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti, diketahui target DPO atas nama Hardi Winanda sedang berada di rumahnya di Jalan Dorak Gang Syawal, Selatpanjang Timur.

Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba langsung menuju ke rumah Hardi Winanda dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah tersebut, dimana saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, tim menemukan 4 (empat) orang yang berada di dalam rumah itu.

“Namun 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan 2 (dua) orang lakilaki yang mengaku bernama Hardi Winanda yang merupakan target (DPO) dan satu orang temannya yang masih dibawah umur berinisial RA alias IZ berhasil di tangkap,” kata Kapolres.

Setelah berhasil menangkap tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, lanjutnya, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti langsung membawanya ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna penyidikan lebih lanjut.(rm/net)

CMYK

7

RAKYAT PASBAR

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Pasaman Barat, H. Syahiran bersama Walikota Bandung , Ridwan Kamil usai penandatangan MoU bidang program berbasis IT

Pelayanan Pemerintah Berbasis IT

Pemkab Pasbar MoU Dengan Pemko Bandung PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung tentang program berbasis Informasi Teknologi yang nantinya akan mempermudah kegiatan pemerintahan dan layanan masyarakat.

Kerjasama tersebut telah disepakati dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemkab Pasaman Barat dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil pada Jumat, (9/2) lalu di Pendopo Kota Bandung.

Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran mengatakan melalui kerja sama itu kedepannya akan melahirkan konsep kegiatan berbasia IT terutama kegiatan pemerintahan yang ujung akan mempermudah layanan masyarakat dengan cepat, tepat dan mudah diakses dimana saja.

“Melalui berbagai aplikasi yang tergabung dalam satu software akan memperlancar kegiatan pemerintahan berbasis IT. Tentunya akan mempermudah layanan masyarakat,” katanya.

Menurutnya sistem aplikasi itu merupakan program layanan yang berbasis IT. Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkannya dalam rangka meningkatkan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Tentu ini kesempatan kita belajar ke Kota Bandung dengan adanya MoU maka sejumlah aplikasi akan kita terapkan.

Apalagi pemerintah Kota Bandung memberikan aplikasi gratis dan juga pelatihan serta pendampingan,” ujarnya.

Ia menyebutkan jika aplikasi itu diterapkan maka seluruh kegiatan pemerintahan akan tersistem melalui jaringan IT. Pihak Pemko Bandung juga akan memberikan pelatihan gratis bagi tenaga IT Pasaman Barat nantinya agar aplikasi yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

“Kerja sama ini merupakan langkah awal untuk perbaikan IT di Pasaman Barat. Tentunya dengan kebersamaan ini maka kegiatan pemerintahan akan terkoneksi, tersistem dan mempermudah layanam kepada masyarakat,” sebutnya.

Ia menyebutkan jika sistem aplikasi ini nanti bisa diterapkan maka akan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tek terduga sebelumnya.

Ia menilai sudah saatnya Pasaman Barat menerapkan teknologi berbasis IT sudah menjadi kebutuhan dalam menunjang kinerja Pemda Pasaman Barat untuk melayani masyarakat.

“Tujuan kesepakatan bersama ini adalah percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang semuanya berbasis IT,” ujarnya. (RM/Robi).

Polres Pasbar Amankan 14 Kubik Kayu Ilegal PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) mengamankan 14 kubik kayu illegal loging di dua lokasi.

“Benar, kita mengamankan 14 kubik kayu illegal dan mengamankan satu orang tersangka “M” dan dua orang lagi masuk daftar pencarian orang yang saat ini masih terus dikejar,” kata Kepala Polres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso di dampingi Kepala Satuan (Kasat) Iptu Chairul Ridha di Simpang Empat, Rabu (14/2/2018) lalu.

Ia mengatakan penangkapan kayu itu dilakukan pada dua lokasi. Tangkapan pertama dilakukan pada Sabtu (10/2/2018) di Simpang PT. BTN Silawai Timur Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas dengan tersangka “M”.

“Dari tangan tersangka yang merupakan supir pembawa kayu diamankan lima kubik kayu yang tidak memiliki surat keterangan resmi. Dari keterangan tersangka kayu itu milik “S” yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang,” katanya.

Penangkapan di lokasi itu berawal dari adanya informasi masyarakat ada truk yang sedang memuat kayu olahan di daerah Pati Bubur.

Berdasarkan informasi itu, anggota Opsnal Sat Reskrim menemukan truk cold diesel BA 9496 Q yang dikemudikan oleh tersangka “M” sedang membawa kayu berbagai macam ukuran sebanyak lima kubik.”Saat ini tersangka dan barang bukti truk sudah diamankan di Polres serta terus melakukan pencarian terhadap pemilik kayu,” katanya.

Terhadap tersangka dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf jo pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun serta denda minimal Rp500 juta dan maksimal Rp2,5 miliar.

Sedangkan penangkapan kedua dilakukan pada Selasa (13/ 2) di lokasi perabot Jorong Lembah Bunuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dengan tersangka “E” (28) yang berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan kayu olahan jenia miranti sebanyak sembilan kubik dan barang bukti satu becak motor.

Penangkapan dilokasi kedua berawal dari patroli rutin anggota Polres Pasaman Barat. Saat patroli ditemukan tumpukan kayu sekitar sembilan kubik. Saat anggota menghampiri perabot, pemilik kayu “E” langsung melarikan diri. Sedangkan barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat.”Saat ini para saksi sudah diperiksa dan satu orang ditahan. Terhadap dua pelaku lagi sudah ditetapkan sebagai DPO,” tegasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar jangan melakukan pembalakan liar, pengrusakan hutan, kegiatan illegal loging dan pembakaran hutan.”Kita akan terus berantas illegal loging. Kepada masyarakat kalau ada melihat praktek illegal harap laporkan kepada petugas. Jangan ragu dan takut melaporkan praktel illegal,” ajaknya.(rm/ant)

PENANDATANGANAN MoU Pemprov Kepri dengan UNP dilakukan langsung Gubernur Nurdin dengan Rektor UNP, Prof Ganefri, yang disaksikan Sekdaprov Kepri H TS Fadillah dan Wakil Rektor UNP Prof Ardipal.

Pemprov Kepri Kerjasama Dengan UNP

Tingkatkan SDM Bidang Pendidikan PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepri, melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Padang (UNP). Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan kerja sama yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan.

“Pemprov Kepri akan terus berupaya menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing, khususnya di bidang olahraga,” kata Nurdin melalui rilis Pemprov Kepri, usai penandatangan Nota Kesepahaman dengan Universitas Negeri Padang di ruang Puti Bungsu Residen Bukittinggi, Sumbar, Kamis (15/2/2018) lalu.

Melalui kerjasama yang dilaksanakan, Nurdin mengharapkan akan tersedia nantinya pelatih-pelatih hebat untuk olahraga yang berprestasi di Kepri.”Dengan pelatih handal melalui MoU ini, menghasilkan atlet-atlet terbaik di berbagai cabang olahraga di Kepri,” kata Nurdin.

Penandatanganan MoU kerjasama Pemerintah Provinsi Kepri dengan UNP ini sendiri dilakukan langsung Gubernur Nurdin dengan Rektor UNP, Prof Ganefri, yang disaksikan Sekdaprov Kepri H TS Fadillah dan Wakil Rektor UNP Prof Ardipal.

Menurut Nurdin, sebagai provinsi yang masih muda, Kepri terus membangun kerjasama dengan berbagai

pihak untuk semakin maju. Dengan UNP, selain di bidang olahraga bagi pelatih, juga peningkatan pendidikan untuk para ASN, seperti untuk program doktoral. Selain itu ada juga program pengabdian kepada masyarakat. ”Yang bagus harus kita ambil dan terapkan untuk di Kepri,” kata Nurdin.

Nurdin menyebutkan beberapa masyarakat Kepri harus bisa bertukar dengan ahl-ahli Al Quran dari Bukit Tinggi. Generasi Qurani di Kepri harus terus tumbuh.Model pembangunan kepariwisataan juga harus disanding dan bandingkan. Bukit Tinggi sendiri menjadi salah satu daerah tujuan wisata di tanah Sumatra. ”Terima kasih Pak Rektor telah membuka pintu kerjasa-

ma untuk Kepri. Ambil yang terbaik untuk kemajuan pembangunan di Kepri,” kata Nurdin.

Sementara, Rektor UNP, Prof Ganefri, mengaku senang dengan kerjasama ini. Ganefri mengatakan akan semaksimal mungkin merealisasikan kerja sama ini.Apalagi, dia punya ikatan emosional yang kuat dengan Kepri. Ganefri sendiri pernah mengenyam pendidikan di Belakang Padang dan Tanjungpinang. Ganefri muda, waktu itu mendapatkan ilmu di SMP Belakang Padang dan SMA di Tanjungpinang.”Kami sambut baik kerjasama ini. Hanya ada 16 kampus yang terakreditasi A, salah satunya UNP,” kata Ganefri. (rm/btd)

Pemkab Pasbar Bupati Pasbar Terima Penghargaan Sosialisasikan RKPD Transparansi Dana Desa Untuk Terima Masukan PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan sosialisasi Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

“Kegiatan ini penting sekali dilakukan sebelum lebih jauh dalam Musyawarah Rencana Pembangunan daerah? Kita dudukkan secara bersama dalam RKPD. Saran dari semua pihak mulai dari tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang, camat serta pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran melalui Asisten Pemerintahan, Afrizal Azhar di Simpang Empat, Rabu (14/2/2018) lalu.

Ia mengatakan adapun tujuan RKPD dilaksanakan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Selain itu untuk mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi atau perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

Ia menyebutkan dasar hukum pelaksanaan RKPD tersebut berpedoman kepada Pasal 80 Permendagri 86 tahun 2016 tentang Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Organisasi Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Menurutnya permasalahan pembangunan tahun 2019 bidang infrastruktur masih terdapat 15 jorong tertinggal dan satu jorong terisolir ?kondisi infrastruktur, cakupan air minum layak, cakupan sanitasi, jaringan telekomunikasi, listrik yang masih belum memadai.

Selain itu belum terpenuhinya sarana dan prasarana olah raga untuk penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi, belum tersedianya tribun GOR, kolam renang, GOR Indoor, dan venue lainnya.

Belum optimalnya penataan infrastruktur ibukota kabupaten, ?penyelesaian jalan lingkar dalam, jalan lingkar luar, lelebaran jalan ke Padang Tujuh, pasar rakyat, penuntasan pembangunan Masjid Agung dan pembangunan Islamic Centre.

Kemudian permasalahan bidang ekonomi, keamanan dan kerawanan pangan, menurunnya produksi beberapa komoditi tanaman pangan. Serta rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja, optimalisasi rencana pembangunan dan operasional Balai Latihan Kerja (BLK) Selain itu, katanya, lemahnya kemandirian koperasi, UMKM, dan IKM, rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAD tepat waktu, rendahnya daya saing produk UMKM, rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM dan rendahnya UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, belum memadainya sarana dan prasarana pada destinasi wisata dan rendahnya pertumbuhan industri kreatif daerah.?

“Permasalahan bidang budaya masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 7,26 persen, belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, tingginya angka kematian ibu melahirkan, tingginya angka kematian bayi, tingginya angka stunting,” sebutnya.

Ia menambahkan saran dari berbagai pihak sangat penting dalam rangka melaksanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Saran bisa disampaikan baik melalui tertulis maupun secara lisan.(rm/robbisam).

SIMPANG EMPAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), kembali meraih prestasi di bidang publikasi dan transparansi penggunaan dana desa tingkat Sumbar 2017 dari pemerintah pusat, di Aula Hotel Bumi Minang Padang, Kamis (8/2/2018) pekan lalu.

Kali ini penghargaan itu diberikan kepada Bupati Pasaman Barat, Syahiran, sebagai pembina terbaik dari Kementrian Dalam Negeri.Sementara Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Pasaman Barat terpilih sebagai nagari terbaik dua se-Sumbar yang diterima Wali Nagari Sinuruik, Frianton.

Penghargaan itu langsung diberikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Mendagri diwakili Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata di Aula Hotel Bumi Minang saat acara sarasehan wali nagari/kepala desa seSumbar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

“Alhamdulillah kita kembali meraih prestasi di bidang publikasi dan transparansi penggunaan dana desa. Tentu ini sebagai motifasi bagi kita untuk bekerja lebih baik untuk pembangunan masyarakat lebih sejahtera,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran usai menerima penghargaan sebagai pembina terbaik, Kamis (8/2).

Menurutnya Nagari Sinuruik berhasil memperlihatkan kinerja baik dalam mengelola dana desa untuk pembangunan daerahnya.”Kita selalu memberikan arahan dan pembinaan agar dana desa itu bisa dikelola dengan baik untuk pembangunan nagari/desa.

Dana desa itu digunakan untuk berbagai pembangunan Nagari Sinuruik,” katanya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Walinagari beserta jajaran yang mampu mengelola dana desa dengan baik dan transparansi kepada masyarakat.

BUPATI Pasbar Syahiran memotong pita

“Jika dana desa digunakan dengan benar sesuai aturan maka pembangunan akan meningkat di nagari atau desa dengan sendirinya. Jangan salah gunakan dana desa karena bisa berurusan dengan penegak hukum,” katanya.

Menurutnya perangkat nagari juga harus mempelajari berbagai aturan mengenai penggunaan dana desa sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tidak menyalahi hukum. ”Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari akan terus memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan penggunaan dana desa sehingga penggunaannya tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada jajaran nagari agar menjaga kekompakan dari semua unsur sehingga pembangunan dapat dijalankan dengan baik dan terarah.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Pemkab Pasaman Barat yang serius mengelola dana desa atau nagari. Apalagi dengan adanya pemekaran nagari yang sebelumnya hanya 19 sekarang menjadi 92 nagari.

Ia mengajak seluruh walinagari agar mempelajari aturan mengenai penggunaan dana

desa sehingga tidak berurusan dengan aparat hukum nantinya. ”Kami berharap melalui Kementrian PDT dan Transmigrasi agar terus memberikan sosialisasi mengenai aturan penggunaan dana desa,” harapnya.

Ia mengajak seluruh walinagari agar terus berinovasi untuk pembangunan daerah. Selain itu juga menjaga harmonisasi dengan Bamus dan semua elemen masyarakat.

Sementara itu Mentri PDT dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan desa atau nagari. Tentunya walinagari atau kepala desa mau serius dalam mengelola nagari atau desa.”Nagari atau desa merupakan ujung tombak pembangunan yang ada. Sebab, merekalah yang mengetahui kondisi daerah dan apa yang dibutuhkan untuk dibangun,” katanya.

Ia berharap kepada kepala daerah terus memberikan motifasi kepada walinagari agar bisa berinovasi untuk pembangunan menggunakan dana desa. ”Kita berharap melalui dana desa, pembangunan meningkat mulai dari bawah. Tidak ada lagi daerah yang tertinggal. Tentu tetap mengacu kepada aturan yang berlaku,” harapnya. (rm/ant).

CMYK

RAKYAT RIAU BINTAN-TANJUNGPINANG KORAN UMUM

Website: www.rakyatmediapers.co.id Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Edisi : # 229 Tahun IV, Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III Harga: Rp6.500,-

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

8 12

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gara-gara Upah Kerja Mereka Hingga Kini Tidak Dibayar

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi

Walikota Ultimatum PNS Tak Boleh Masuk Klub Malam BATAM, RAKYAT MEDIA-Walikota Batam, Muhammad Rudi memberikan ultimatum agar seluruh ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, tidak masuk ke klub malam. Apabila nanti ketahuan dan ditemukan, Rudi ultimatum adanya sanksi tegas.

“Ingat, tak ada satupun pegawai Pemko yang boleh masuk ke klub malam. Tidak terkecuali saya, Wakil Walikota, Kepala OPD, dan lainnya,” kata HM Rudi, saat apel gabungan di lapangan Engku Puteri, pekan lalu.

Menurutnya, meskipun ASN tersebut berada di luar jam kerja, namun si ASN itu tetap memiliki sebuah tanggungjawab, dan sebuah kewajiban moral yang mengikat. Sehingga ASN tak dapat seenaknya, meskipun sudah pulang ke rumah.”Dari awal, sebetulnya kita telah melarang para Pegawai Pemko ini masuk ke tempat yang tak pas. Hal itu karena ada aturannya maupun tata tertib sebagai ASN yang harus diikuti, maupun ditaati secara keseluruhan,” papar Rudi.

Dan aturan tersebut, imbuhnya, tetap melekat sampai ASN pensiun. “Maka harus patuh pada aturan ASN-nya, bukan berarti di luar jam kerja mereka boleh tidak patuh,” tegas Rudi.

Sebab itu, sebut Rudi, meminta kepada Satpol PP selaku penegak Perda di Pemko Batam ini, agar melakukan satu pengawasan dilapangan. “Sekaligus dalam waktu dekat, akan dibentuk sebuah tim Pengawasan dan Pengendalian ASN Pemko Batam, langsung dibawah Sekda Kota Batam, Bapak Jefridin,” sebut Walikota.

Apabila ada ASN yang masih melanggar, ucap Rudi mengingatkan, maka pihak bersangkutan itu diberikan sanksi yang tegas, sesuai dengan perbuatan, dan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh, aturan dan kebijakan diambil setelah Walikota Batam mengetahui banyaknya pemasalahan narkoba di Kota Batam dengan menyusul ditangkapnya kapal Sunrice Glory bermuatan narkotika jenis sabu seberat 1,1 ton.”Informasi penangkapan Kapal Sunrice Glory itu sangat menakutkan. Maka kita harus mulai dari kita dulu sebelum terlanjur. Saya ingatkan, itu tidak ada gunanya,” kata Rudi.

Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Rudi berpesan untuk melakukan hal serupa bagi anak usia sekolah. Ia minta Dinas Pendidikan membuat sistem untuk pengawasannya. “Khusus anak-anak sekolah, coba bikin sistem. Bagaimana caranya supaya dapat kita kontrol. Harus dapat kita selamatkan mereka sebagai generasi penerus kita,” tukas Rudi.(rm/iqbal)

Puluhan Pekerja Akan Laporkan CV Putra Lingga ke Polisi BATUAJI, RAAKYAT MEDIA-Ggara gara upah kerja mereka hingga kini tidak dibayar, puluhan pekerja bangunan Puskesmas Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji akan melaporkan ke Polsek Batuaji dengan dugaan penipuan.

CV Putra Lingga sebagai kontraktor pembangunan Puskesmas di Tanjungucang, Batuaji, hingga kini belum membayaar upah atau gaji mereka.

Padahal pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas tersebut sudah selesai 100 persen.

“Kami akan melaporkan ke polisi, karena ini sudah penipuan, karena gaji kami tidak dibayar. Padahal pekerjaan pembangunan sudah selesai tapi upah kami belum juga dilunasi,” kata Thomson, salah satu pekerja bangunan Puskesmas tersebut, kepada wartawan Senin (19/2/2018) kemarin.

Thomson menyebutkan, sampai saat ini pihak kontraktor CV Putra Lingga belum ada niat baik untuk menyelesaikan utangnya kepada pekerja, mereka hanya berjanji dan berjanji. Sebelumnya mereka berjanji akan menyelesaikan, tapi sampai saat ini belum juga diselesaikan, kami sudah malas dibohongi terus. Apalagi dengan janjinya itu tidak ada yang tept waktu,” katanya dengan kesal.

Akan tetapi, lanjutnya pria yang tinggal di daerah Tanjung Uncang itu, pihaknya sudah menentukan tanggal 22 Februari ini. Tapi jika janjinya itu dilanggar, mereka sudah sepakat akan melapor dan akan mengambil aset atau barang yang dikerjakan mereka. ”Soalnya kita juga masih ngutang ke panglong. Dan orang panglongnya ngejar dan nagih terus sama kita. Daripada kita ambil ya terpaksa kita kejar pihak kontraktornya,” ujarnya saat itu.

PEMBANGUNAN Puskesmas Tanjunguncang, Batuaji

Sebelumnya memberitakan dengan judul kontraktor CV Putra Lingga tembak upah pekerja Puskesmas Tanjung Uncang. Para pekerja pernah ramai-ramai mendatangi puskesmas tersebut, pada Senin (12/2/2018) pekan lalu.

Mereka datang bertujuan menuntut haknya dan menemui Kepala Dinas Kesehatan Batam guna minta solusi dari pihak dinas tersebut. Karna selama ini pihak kontraktor CV Putra Lingga selaku pemenang tender tidak menunjukan etikad baik untuk menyelesaikan kasus tersebut .

Pihak kontraktornya CV Putra Lingga hanya berjanji dari bulan ke bulan mendatang untuk melunasi, namun sampai saat ini tak kunjung dilunasi

Kanpel Akan Merevitalisasi Pelabuhan Makobar BATAM, RAKYAT MEDIADalam rangka mendukung kegiatan industri di Kota Batam, Kantor Pelabuhan (Kanpel) BP Batam akan merevitalisasi pelabuhan logistik Makobar yang terletak di sebelah utara Pelabuhan Batuampar.”Batam harus punya satu enter logistik untuk mensuport industri. Kita coba optimalkan yang di Macgobar, akan kita average dan meningkatkan kapasitas logistik juga infrastrukturnya,” ujar Kepala Kanpel BP Batam, Nasrul Amri Latif, Senin (19/2/2018).

Menurutnya kondisi Pelabuhan Makobar sekarang kurang memadai sehingga perlu dilakukan pengembangan,

Kepala Kanpel Batam

Nasrul Amri Latif dengan cara perbaikan kontruksi. Tujuannya agar kapalkapal berukuran besar seperi LCT dan Panama bisa bersandar disana.

“Jadi hari ini kalau kita menekan biaya logistik dari Indonesia ke Singapura ya kita

naikkan skala ekonominya, paling tidak kapal jenis Panama bisa bersandar di Batam,” sampainya.

Keinginan Kanpel BP Batam merevitalisasi Pelabuhan Makobar diperkuat dengan kejadian beberapa waktu lalu, dimana kapal pengangkut granit dan material bangunan dari Tanjungpinang, hampir tenggelam di perairan Kabil. Tugboat dan tongkang yang diangkutnya terpisah akibat ombak tinggi.

“Keunggulan pelabuhan Makobar sendiri terletak di teluk jadi lebih aman, jadi tidak ada goncangan ombak yang signifikan, kalau ditempat lain

goncangannya lumayan tinggi,” sampai Nasrul.

Sebenarnya fungsi utama dibangunnya Pelabuhan Makobar memang untuk tempat bongkar muat barang, hanya saja belum layak digunakan sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar. Maka itu akan dijadikan sebagai pelabuhan spesial.

Menurut Nasrul, dalam pengembangan Pelabuhan Makobar tinggal proses perataan serta penambahan infrastruktur, sedangkan dari sisi anggaran diperkirakan akan menghabiskan Rp2 miliar sampai Rp3 Miliar. Ditergetkan akan rampung pengerjaan pada tahun 2018 akhir. (rm/gunawan).

sisanya. Thomson Sitorus, mengakui jika haknya belum dilunasi pihak kontraktor CV Putra Lingga tersebut sampai batas waktu yang dijanjikan dengan jumlah kurang lebih Rp sebesar 20 juta lagi belum dibayarkan.

“Sampai saat ini gaji kami belum dibayarkan pihak kontraktor tersebut.

Sampai ada sebanyak kurang lebih Rp 20 jutaan. Pihaknya selalu janji-janji saja. Ketika di telepon maupun dikirim pesan, tak digubris pihak kontraktornya itu,” ujarnya di Puskesmas.

Thomson mengatakan, seharusnya kepala dinas yang mendesak pihak kontraktor agar segera membayarkan. Sebab pihak dinas kesehatan selaku pemberi mandat proyek kepada kontraktornya, kemudian ber-

lanjut kepada pemborong.

“Dinas kesehatan harus mendesak kontraktor karena dinas kesehatan yang pemberi mandat kepada pihak kontraktornya. gedungsudah dioperasikan, sementara gaji belum dibayarkan. Ada apa ini, jadi apa lagi buat untuk kebutuhan rumah tangga kami,” tegasnya.

Thomson menambahkan, ada lagi pemborong lainnya mendatangi puskesmas. Disana juga mereka mengeluhkan gajinya belum dilunasi hingga Rp 30 jutaan. “Kalo sama saya ada sebanyak Rp 30 jutaan belum dibayarkan. Dan selalu berjanji saja untuk membayarkan, tapi sampai sekarang ini juga belum sama sekali,”kata Thomsos mengeluh.(rm/ikhsan).

Camat Bintan Timur Akan Diperiksa Terkait OTT Pegawainya BINTAN, RAKYAT MEDIADalam waktu dekat Camat Bintan Timur Rusli, akan diperiksa oleh Polres Bintan terkait penangkapan Wt (55) oknum PNS Kecamatan Bintim yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polres Bintan di Kantor Camat, Selasa (13/2/2018) lalu. Wt terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dan akan dijerat dengan Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan, tersangka diduga melanggar Pasal 11 atau pasal 12 huruf e juncto Pasal 12A Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Namun demikian, hingga saat ini pihaknya kata Adi, belum menetapkan pegawai yang berdinas di Seksi Pemberda-

Camat Bintan Timur

Rusli yaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Bintan Timur itu sebagai tersangka.”Statusnya masih terlapor.Karena kita masih harus memeriksa beberapa orang saksi lagi termasuk nanti dari camatnya juga (Ruslired),” ungkap Adi diruang kerjanya, Rabu (14/2/2018).

Adi membeberkan OTT yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bintan kemarin

PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini.

Redaksi

siang.Pada saat itu, Wt tertangkap tangan menerima amplop berisikan uang sejumlah Rp 300 ribu dari warga yang belakangan diketahui bernama Hary guna memuluskan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).”Disitu bukan kesepakatan antar kedua belah pihak (Penerima-Pemberi), tapi ada paksaan dari penerima untuk pebuatan izin itu.Makanya hanya penerima yang kita amankan,” katanya lagi.

Selain uang yang dijadikan barang bukti OTT, Adi menyebutkan jajarannya juga turut mengamankan beberapa berkas seperti buku register pembuatan IUMK, dokumen IUMK, 1 lembar kertas persyaratan pembuatan IUMK, cap kecamatan serta satu unit Hp Nokia E63 milik Wt. Sampai saat ini, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dari pihak kecamatan untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan, Adi menambahkan, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang agar kasus OTT ini segera bisa dilimpahkan untuk disidangkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wt PNS yang bertugas sebagai staff di seksi PMD kecamatan Bintan Tiimur terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polres Bintan, Selasa kemarin siang. Ia diamankan karena diduga melakukan pungli pembuatan IUMK. (rm/ferianda)

CMYK

9

RABU, 21- 28 Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU FEBRUARI 2018, MINGGU III

IKLAN 9

III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 229 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Opini

UKW dan Verifikasi Jadi Keharusan Jika Tak Mau Disebut Abal Abal Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi

VERIFIKASI perusahaan pers dan standar uji kompetensi wartawan (UKW) bagi wartawan sudah menjadi keharusan jika tak mau disebut wartawan dan media abal abal.

Ungkapan ini sudah menjadi buah bibir dikalangan wartawan dan perusahaan pers. Hal ini mencuat menyusul Dewan Pers mengumumkan74 media massa di Indonesia yang terverifikasi dan pemimpin redaksi di suatu media harus memiliki standar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang wartawan utama pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Provinsi Maluku.

Berbagai asumsi dan perdebatan oleh sejumlah perusahaan Pers maupun kalangan wartawan muncul di berbagai tempat baik di Instansi Pemerintah maupun di kedaikopi tempat mangkal wartawan.Surat edaran Dewan Pers tersebut dijadikan suatu isu trend oleh segelintir Perusahaan Pers besar dan wartawan karena UKW sudah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan bagi wartawan. Penegasan Dewan Pers tersebut akhirnya menjadi “momok” bagi kalangan wartawan dan perusaahaan pers yang memiliki modal pas pasan.

Tak hanya sampai disitu, bahkan sebagaian perusahaan Pers menilai kebijakan Dewan Pers tersebut dianggap mengekang kebebasan pers.Bahkan, ada jugayang mengatakan uji kompetensi wartawan dan pendataan verifikasi Perusahaan Pers olehDewan Pers tidak penting karena Dewan Pers dianggap telah melakukan interpensi danterlalu jauh mencampuri urusan pers. Perdebatan soal verifikasi dan UKW hingga hari ini masih menjadi isu hangat di kalangan wartawan berbagai daerah termasuk di Batam dan pada umumnya Provinsi Kepri.

Pada Hari Pers Nasional yang berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat, persolan ini menjadi isu yang paling banyak dibicarakan. Ketua Dewan Pers menyebut menjamurnya perusahaan pers karena dibantu APBD. Saat ini menurut Yosep, jumlah media massa di Indonesia ada 47.000. Dari jumlah tersebut sebanyak 2000 media cetak, 674 radio, 523 televisi baik Nasional maupun lokal dan selebihnya media online sebanyak 43.803. Yosep, mengklaim Indonesia menjadi negara yang paling banyak memiliki media massa di Dunia.

Namun demikian, Dewan Pers merupakan salah satu lembaga yang diakui pemerintah untuk menegakan Undang - Undang Pers No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik terus mendorong perusahaan pers untuk melengkapi persyaratan. Berangkat dari dorongan tersebut,Koran Umum Rakyat Media salah satu perusahaan pers di Kepri yang sudah lolos verifikasi adminitrasi sejak tahun 2015 secara proaktif mengajukan Uji Kompetesi Wartawan (UKW) di Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS)dan melengkapi berbagai persyaratan untuk mendapatkan verifikasi faktual pada tim verifikai dewan Pers di Jakarta.

Saat ini dilema yang dirasakan perusahaan pers denganadanya himbauan Dewan Pers sangat berpengaruh besar terhadap perusahaan media karena dianggap tidak kompoten.

Oleh karena itu, saya sebagai pengelola mediatermotivasi untuk mengikuti UKW tingkat Utama di LPDS. Apalagi, kedepannya ada seruan Dewan Pers menolak perusahaan Pers yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan(UKW). Membuat saya lebih termotivasi untuk mengikuti ketentuan tersebut supaya dapat menjawab dilema yang kami rasakan akhir akhir ini Direncanakan dalam waktu ini awak redaksi dan wartawan Koran Umum Rakyat Media dan Surat kabar Suara Mandiri Pos akan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Utama di Lembaga Pers Dr. Sutomo, karena ketentuan tersebut sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu, saya memilih Lebaga Pers Dr. Soetomo sebagai pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang kridebel karena lembaga yang didirikan oleh Dewan Pers pada Juli 1988 ini telah 30 tahun memberikan pelatihan jurnalistik untuk wartawan media cetak, elektronik, online, pegawai perusahaan, BUMN maupun pegawai negeri sipil (PNS).

Sebagai salah satu media Mingguan di Kepri, Koran Umum Rakyat Media tinggal satu langkah lagi untuk menuju verifikasi faktual, maka uji kompetensi wartawan saya anggap sangat penting. Apalagi ketika saya melakukan kunjungan ke Lembaga Pers Dr. Soetomo, beberapa waktu lalu, dalam bincang bincang saya dengan Direktur Eksekutif LPDS Priyambodo RH, saya mendapat pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga tentang jurnalistik dari seorang guru dan pengajar jurnalistik profesional tingkat Nasional.

Sejak itu saya termotovasi, sebagai pengelola media saya memutuskan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan UKW di Batam sekaligus mengajak sejumlah perusahaan pers yang medianya sudah terverifikasi maupun rekan rekan wartawan di Batam dan umumnya Provinsi Kepri, yang belum ikut UKW berkenan ikut dalam UKW yang rencannya akan diselenggarakan di Batam pada akhir maret mendatang.***

Wakapolda Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah

Kepulauan Riau Darurat Narkoba

NONGSA, RAKYAT MEDIAWakapolda Kepri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam, agar menindak para tersangka kriminal pengedaran narkotika dengan tuntutan maksimal. Bahkan, bila perlu dijatuhi hukuman mati.

Sebab, menurutnya kejahatan narkoba di Kepri ini sudah sangat luar biasa atau extra ordinary. Sehingga tindakan kriminal terhadap pelaku penyalahgunan narkoba di Kepri harusnya juga dihukum seberat-beratnya.

“Sejak 2 bulan belakangan ini sudah terjadi 66 kasus narkoba, sebanyak 108 orang tersangka dengan barang bukti berupa puluhan kilo gram sabu, ribuan pil ekstasi, morfin, puluhan kilo daun ganja, serta puluhan kilo daun katinon. Bahkan ada pengungkpan hingga 1 ton oleh BNN,” kata Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Kamis (15/2) siang, saat gelar pemusnahan narkotika di Mapolda Kepri, Nongsa.

Diungkapkan Yan, wilayah Kepri ini hanya ada 4 persen daratan, serta selebihnya itu lautan. Makanya Kepri di sebut daerah kemaritiman. ”Akan tetapi faktanya, berbagai macam bentuk barang haram narkotika, semua sudah masuk ke Batam dan Kepri ini. Yang sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa di Tanah Melayu,” ungkap Brigjen Pol Yan Fitri.

Kejahatan mafia narkotika saat ini, ungkapnya, sudah sangat luar biasa (Extra OrdinaryCrime) maka itu wajib diterapkan (penegakan) hukum luar biasa (Extra Ordinary Law).

“Seperti yang diketahui bersama sudah berapa banyak saat ini, generasi muda kita yang telah terjebak dan terjerumus oleh dampak negatif narkotika. Sehingga masa depan mereka

WAKAPOLDA Kepri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah

telah hancur, bahkan hingga tewas,” ungkap Brigjen Pol Yan, lagi.

Sebab, kejahatan para mafia narkotika sebagai kejahatan yang tak berprikemanusian ataupun sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Batam, R Adi Wibowo mengatakan, kejahatan narkotika itu jenis tindakan Extra Ordinary Crime. Maka harus ditindak secara maksimal, serta sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang penyalahgunaan narkotika. ”Sejak kepemimpinan kami, telah banyak yang sudah ditindak dengan maksimal. Bahkan ada yang sudah diajukan untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup,” kata R Adi Wi-

bowo.

Namun, informasi yang diperoleh awak media, terhadap penyelundupan 26 kilo gram narkoba sabu yang dibawa WNA asal Cina, hanya dijatuhkan hukuman seumur hidup.

“Benar, kasus penyelundupan narkotika 26 kilo sabu melalui lukisan, Pengadilan negeri Batam menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi, hal itu akan kami tindaklanjuti ke pengadilan yang lebih tinggi,” ucap Kepala Kejaksaan ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan mengatakan, kejahatan narkoba adalah kejahatan serius, oleh karena

itu penannganan kasus itu juga harus serius, termasuk dengan menerapkan hukuman mati.”Kasus narkotika itu kejahatan extra ordinary crime. Oleh karenanya butuhkan penanganan yang serius, termasuk soal hukuman mati itu,” kata Brigjen Pol Richard.

Sesuai Intruksi Bapak Presiden RI, ungkapnya, Indonesia telah mempunyai kedaulatan hukum sendiri dalam menangani kejahatan narkoba.”Maka, segala hal yang sudah diputuskan oleh pengadilan, serta telah mempunyai kekuatan hukum, siapapun harus menghormati. Apalagi bagi para calon eksekusi mati itu telah melalui proses hukum panjang,” tandas Richard.(rm/mwd)

Polda Kepri Lakukan Terobosan Bidang Pengawasan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi perhatian khusus terhadap permasalahan orang asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) termasuk mendeteksi dini sindikat kejahatan internasional.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dengan menggelar dialog kebangsaan di Tanjungpinang, Kamis, yang difasilitasi Badan Kesbangpolinmas Kepri.

Sekretaris Jenderal Direktorat Kewaspadaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didi Sudiana, dalam dialog tersebut menyatakan sejumlah institusi pemerintah meningkatkan pengawasan aktivitas orang asing, dan deteksi dini terhadap sindikat kejahatan internasional di Tanah Air.

APEL bulanan langsung dipimpin Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Didid Widjanardi SH.

Dialog kebangsaan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lembaga pengawas orang asing, dan elemen masyarakat dalam menjaga negara.

“Dialog ini supaya menjadi satu dan bersinergi, dalam menangani kewaspadaan terhadap masuknya orang asing di daerah ini. Pertama, memberikan kontribusi yang bagus,

yang kedua mencegah untuk masuknya hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya Ia menjelaskan, sejumlah rangkaian gejala-gejala dan strategi masuknya sejumlah titik orang asing dan sindikat internasional ke wilayah Indonesia, khusnya Kepulauan Riau.

Berdasarkan data Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Kemendagri, ribuan orang asing masuk ke Indonesia setiap bulan, khususnya di Kepulauan Riau melalui pembebasan visa kunjungan. Pemerintah menilai perlunya kordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasinya.

“Banyak orang asing yang memanfaatkan kebebasan visa, menjadi tenaga kerja di perusahaan, namun ada keterbatasan dari Imigrasi untuk mengawasinya. Kemudian dibentuk tim terpadu. Imigrasi dengan pemerintah daerah harus saling berkoordinasi,” ujarnya.

Kasubdid Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Masykur, menjelaskan agen sindikat internasional rentan masuk Indonesia melalui berbagai kegiatan sosial. Gejala itu meliputi rangkaian kegiatan sosial antarnegara tanpa disadari.

“Masalah yang diangkat di

Kepri dalam dialog kebangsaan ini, berdasarkan letak kawasan Kepri, sebagai gerbang masuknya para pengungsi, tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja. Apakah benar-benar bekerja. Itu yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan letak geologi, geografis kawasan Tanjungpinang terkenal dengan jalur akses masuknya perdagangan ilegal, penyelundupan narkoba dan tempat transaksi human trafiking. Maka, menurutnya sudah tentu perlu adanya koordinasi antar instansi.

“Bentuk kegiatan yang akan kani lakukan bersama berkoordinasi dengan lintas instansi dan melibatkan masyarakat khususnya. Serta, penyatuan koordinasi seperti Disnaker, Imigrasi, Kepolisan, Badan Kesbangpol dan Kemendagri menjadi urusan bersama,” ujarnya. (rm/sjr)

CMYK

ADVERTORIAL

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Gubernur Kepri Hadiri Pelantikan ISNU di Batam

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

Safari Subuh Gubernur Kepala Dinas Ikut Salat Subuh TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kebiasaan gubernur Kepri H Nurdin Basirun menunaikan salat subuh berjemaah turut mempengaruhi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).Hari demi hari para kepala OPD yang mengikuti ritme hidup Nurdin pada subuh hari ini semakin banyak. Hal itu diungkapkan oleh Panca, staf Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri.”Dulu kami sendiri saja mendampingi Pak Gubernur. Sekarang banyak kepala dinas mulai ikut salat subuh,” ungkapnya Nurdin sendiri menunaikan salat subuh berjemaah selama dua hari berturut-turut di masjid Al-Hidayah Dompak Lama Tanjungpinang. Pada Rabu subuh, dia dampingi belasan kepala OPD dan para stafnya.Hadir juga pada rangkaian salat subuh itu antara lain, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, kepala Disperindag Burhanuddin, kepala Dispora Mafrizon, kepala BKD Firdaus,kepala Biro Kesra Tarmidi, kepala Distamben Amjon, kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Nilwan, kepala Kesbangpol Zulhendri dan lain-lain.

Nurdin sendiri mensyukuri kehadiran para kepala OPD pada salat subuh berjemaah setiap pagi ini. Dia pun membenarkan bahwa hari demi hari semakin banyak kepala OPD yang mengikuti salat subuh bersamanya.Gubernur Kepri ini mengakui, banyak sekali tugas dan tanggung jawab kepala OPD. Karena itu, mereka sibuk dan nyaris tidak mengikuti kegiatan-kegiatan bersama dia.”Tetapi mereka masih sempat hadiri salat berjemaah. Saya berharap agar mereka selalu memegang amanah yang diberikan,” ucap Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga berharap agar para pejabatnya tidak terlibat permasalahan yang marak muncul belakangan. Misalnya, bupati tidak cocok dengan wakilnya, banyak pejabat terjaring operasi tangkap tangan tidak pidana korupsi dan lain-lain.”Saya berharap, kita menjaga ini sehingga tidak terjerat kasus-kasus tersebut,” tegas mantan bupati Karimun itu.(rm/tb).

Gubernur Buka Musyawarah Keluarga Besar Pujakesuma

GUBERNUR Kepri bersalaman dengan ketua Pujakesuma Batam

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun mengajak masyarakat bersinergi untuk membuat Kepri semakin berseri. Anugerah besar dalam bentuk keberagaman dalam rumah besar Indonesia harus menjadi perekat dan pendorong kemajuan.”Jauhilah fitnah yang ujungnya merugikan kita semua. Mari merapatkan barisan untuk bangsa ini,” kata Nurdin saat membuka Musyawarah Perkumpulan Keluarga Besar Pujakesuma, di Hotel 01 Batam, Sabtu (18/2/2018) lalu Sepanjang Ahad ini, Nurdin menghadiri sejumlah kegiatan di Tanjungpinang dan Batam. Nurdin memulai aktivitas Ahad dengan bersafari Subuh Masjid Al Fajrul Mubarokah Kampung Suka Jaya, Tanjungpinang.Serangkaian acara di Batam ikut dihadiri Nurdin di antaranya Pelantikan Ormas Islam Kecamatan Lubuk Baja, Pelantikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepri, membuka Musyawarah I Pujakesuma Kepri dan menghadiri pembagian sembako di Kawasan Seraya Atas.

Menurut Nurdin, negara selalu hadir di tengah masyarakat. Pemerintah selalu menunggu kontribusi dari organisasi untuk membangun negeri. Karena, tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. “Ayo saling membantu. Semua yang kita lakukan harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” kata Nurdin.

Nurdin juga menghadiri penyerahan 200 paket sembako di Seraya Atas. Menurut Nurdin, kehadirannya di tengahtengah masyarakat bukanlah hal baru. Negara, memang harus selalu hadie di tengah-tengah masyarakat. “Di tangan masyarakatlah doa selalu ada. Karena itu kami selalu bersilaturahmi. Silaturahmi yang membawa keberkahan,” kata Nurdin.

Saat Safari Subuh, Nurdin menyampaikan pemimpin itu harus selalu hadir di masyarakat. Kadang dia di depan, kadang di belakang. Pemimpin harus bisa melihat semuanya dan membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat. “Manfaatkan kekuasaan untuk ibadah. Mari berbuat baik bagi sesama,” kata Nurdin.

Nurdin juga mengingatkan abdi negara bekerja dengan ikhlas, sehingga memberi hasil maksimal. Tidak saling sikut untuk mendapatkan jabatan. Karena jabatan adalah amanah untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat.(rm/tb).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan, pembangunan jika tidak bisa memberdayakan dan ada peran masyarakat maka akan lambat. Karena itu, semua harus bersama-sama bersinergi membangun negeri ini semakin maju.

“Ibarat kendaraan, semua roda bergerak. Ibarat kapal bergerak maju dan laju. Semuanya untuk kemaslahatan umat,” kata Nurdin saat Pelantikan PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kepri 2018-2023, di SMK Ma’arif, Kawasan Marina Tanjunguncang, Batam, Ahad (18/2) siang.

Pada saat bersamaan, Nurdin juga meresmikan penggunaan gedung SMK Ma’arif Kota Batam dan peletakan batu pertama pembangunan masjid. SMK ini nantinya akan berbasis pesantren.Nurdin senang dengan upaya pembangunan sumber daya manusia, apalagi di bidang agama. Gubernur memang mengajak banyak pihak untuk berperan dalam membantu program pendidikan, apalagi berlandaskan agama.

Sementara Pemprov kata Nurdin akan menunaikan amanahnya untuk meningkatkan kompetensi SDM Kepri. Program-program yang dilakukan berbagai pihak untuk peningkatan kualitas SDM kata Nurdin harus dis-

GUBERNUR Kepri Hadiri Pelantikan ISNU di Batam

ambut baik dan didorong untuk “Kekuasaan itu harus kita manfaatkan untuk beribadah. Jangan pikir pangkat jabatan, berbuatlah untuk masyarakat. Kita semua jangan jauh dari agama,” kata Nurdin.

Jika melakukan kerja dengan ikhlas, Nurdin yakin hasilnya akan maksimal.

Karena, semua yang berat-berat akan ringan jika semua bergandenh tangan.

Dalam pada itu, Ketua ISNU Pusat, KH Ali Maskur Musa mengatakan ISNU harus memperkuat aqidah ahlussumah waljamaah dan memandirikan ekonomi umat. Semua itu harus dijawab dengan program. ”Kemandirian ekonomi

Pesan Gubernur Kepri

penting untuk umat. Kalau ekonomi tidak baik umat bisa diintervensi sana sini,” kata Ali Maskur Musa.

Menurut Ali Maskur, kebijakan harus ditunjukkan untuk kemaslahatan. Jangan mengajak orang dengan menginjak dan jangan meramahi orang dengan memarah-marah.(rm/trb).

Nurdin Ingatkan

Jangan Buang Sampah Kelaut ASN Netral di PilKada TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Indonesia merupakan negeri yang penuh dengan segala keindahan, baik didarat atau dilaut. Banyak sekali wisatawan asing yang tiap tahunnya datang dengan tujuan untuk menikmati keindahan laut.Hal ini sudah terbukti kebenarannya. Bahkan, banyak sekali turis asing dari berbagai Negara yang sengaja datang ke Indonesia untuk menikmati objek wisata Indonesia ini.

Untuk itu Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Nurdin Basirun dalam pidatonya di acara Peringatan Hari Marwah beberapa waktu lalu digedung Daerah Tanjungpinang Provinsi Kepri berpesan dan menegaskan bahwa laut bukanlah tempat sampah.Nurdin mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah di laut, sehingga ekosistem dilautanharus dijaga kelestariannya dan tidak tercemar.

Masyarakat diimbau agar berhenti membuang sampah dilaut karena dampaknya sangat luar biasa. Dengan tidak membuang sampah dilaut maka laut menjadi bersih dan nelayan bisa tetap menangkap ikan hingga ke anak cucu kelak, pesan Gubernur.

Daerah kita ini daerah kelautan. Artinya laut adalah sumber penghidupan utama di sini. Makanya saya mengajak

Tanjungpinang

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun memperingati Hari Marwah Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang Provinsi Kepri.

saudara-saudara kita khususnya yang tinggal, yang berkehidupan mencari nafkah dilaut agar tidak membuang sampah kelaut. kita tidak mau sumber penghidupan ini justru tidak bisa menghidupi karena dicemari berbagai sampah dan limbah.

Saya tegaskan agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah ke laut. Ingat bahwa laut bukan tempat sampah, jelas Nurdin.

Menurut Nurdin, marwah yang harus diperjuangkan masyarakat Kepri saat ini adalah menjaga laut agar tetap produktif dan bisa menghidupi, serta bisa dinikmati hingga ke anak-cucu nantinya.

Selama 15 tahun provinsi Kepri terbentuk, perjuangan untuk membangun marwah Kapri tidak boleh berhenti, namun harus diisi dengan pembangunan. Baik pembangunan

infrastruktur maupun mental.

“Kurun waktu 15 tahun ini waktu yang singkat. Perjalanan Kepri ini masih panjang. Kita perlu lebih solid lagi agar pembangunan bisa terus meningkat dan bermanfaat secara luas. Sehingga cita-cita awal untuk mewujudka masyarakat Kepri sehat dan sejahtera bisa terwujud,” kata Nurdin.

Gubernur Kepri menghendaki agar tidak ada lagi anakanak di pulau yang putus sekolah dan sakit-sakitan. Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus bisa diakses secara merata.

“Syukuri, bahwa kondisi Kepri dengan laut yang luas ini adalah berkah. Insya Allah pemerintah akan terus mengutamakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan akan mengurangi kegiatan yang hanya bersifat seremonial,” ucap Nurdin. (rm/san)

JAKARTA, RAKYAT MEDIAMenjelangpesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tanjungpinang, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Nurdin Basirun, kembali mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikat netral dan professional tidak berpolitik, alias tidak terlalu memperlihatkan diri mendukung salah satu pasangan calon tertentu.

Apalagi sampai ikut kampanye.

“Untuk ASN bersikap saja netral. Gunakan hak suaranya di bilik suara, bukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu.

Pada intinya, jika semua peraturan dan tahapan Pilkada kita ikuti dengan baik dan tertib, Insya Allah hal-hal yang tidak

diinginkan bisa kita hindari,” kata Nurdin melalui rilis usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Sementara itu Pj Wali Kota Tanjungpinang H. Raja Ariza mengatakan sangat yakin masyarakat Tanjungpinang bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk Tanjungpinang yang lebih baik ke depannya.

“Masyarakat Tanjungpinang sudah pada cerdas. Saya yakin mereka sudah memiliki pilihan siapa yang layak memimpin Tanjungpinang ke depan. Yang penting kita semua harus komitmen untuk mewujudkan Pilkada di Tanjungpinang yang damai dan bahagia,” ujar Raja Ariza singkat. (rm/btd)

GUBERNUR berbincang-bincang dengan Mendagri di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta,

Nurdin Pulang Kampung dan Beri Bantuan ke Masjid SUMBAR, RAKYAT MEDIA-Mendapat Gelar Alam Sati dari masyarakat Candung Agam, Sumatra Barat, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, disebut pulang kampung dan memberi bantuan pembangunan Masjid Canduang Agam Ranah Minang.

Nurdin yang berkunjung ke Ranah Minang, Jumat (15/2) kemarin, disambut antusias para tokoh adat Nagari Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. ”Hari itu Gubernur Kepri bukan datang bertamu, tapi pulang kampung ke Ranah Minang,” ungkap Dai, seorang tokoh, di Masjid Al Khaira, Canduang, Kabupaten Agam.

Dai mengingatkan kilas balik sekitar delapan tahun lalu. Saat itu, tepatnya 17 Juli 2010, Nurdin Basirun yang sedang menjabat sebagai Bupati Karimun mendapat anugerah gelar adat Datuak Alam Sati. Jadi ketika Nurdin hadir di Canduang, dia sedang pulang kampung.

Nurdin berterima kasih atas sambutan masyarakat Nagari Canduang. Kehadirannya juga un-

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun, disebut pulang kampung dan memberi bantuan pembangunan Masjid Canduang Agam Ranah Minang

tuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat Minang.

Bagi Nurdin, silaturahmi akan membawa pada keberkahan. Apalagi karakter islami begitu tampak pada masyarakat Nagari Canduang. ”Karakter yang kuat ini harus kita ikuti. Manusia-manusia beriman, berbudi luhur,” kata Nurdin.

Nurdin tidak banyak memberi sambutan. Usai memberi bantuan pribadi untuk pembangunan Masjid, mantan Bupati Karimun dua periode ini tampak lebih banyak bercengkrama dengan masyarakat di tengah suasana yang masih berkabut.

Nurdin pun menyampaikan untuk bersama-sama mendoakan H

TS Arif Fadillah, yang pada 15 Februari berusia 52 tahun.

Nurdin berbual lepas dengan masyarakat. Seperti orang yang sudah lama tak balik kampung.

Disuguhi pisang goreng dan pulut, Nurdin menikmati silaturahmi pagi itu. Ditemani pula segelas teh dan secangkir kopi. Silaturahmi itu pun semakin hangat. (rm/btd)

CMYK

11

BATAM METROPOLIS

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Restoran New Sun Bread Diduga Tidak Bayar Pajak BATAM, RAKYAT MEDIA-Pengusaha restauran yang dikenal New Sun Bread berinisial M telah membuka 10 cabang usaha dibeberapa tempat khususnya Pulau Batam Privinsi Kepri sudah berjalan 5 Tahun lamanya dengan sajian lengkap makan dan minuman.

Yang masing masing lokasi New Sun Bread diantaranya, Pasar Sei Harapan, Tiban 2, Batam Center, Botania dan lainnya. Lokasi tempat kongko kongko ala restauran yang serba lengkap itu tidak heran banyak dikunjungi konsumen hendak istirahat melepaskan dahaga, karena, New Sun Bread seperti Cafe dan Bakery itu termasuk golongan standart untuk makan dan minum.

Anehnya,dalam dunia bisnis, pemilik yang inisial M berani banting harga

yang tidak sama harga pembayarannya dengan Cafe atau Restauran, Bakery lainnya. Karena, New Sun Bread tidak pernah membiayai Tax 10 % kepada pelanggan atau konsumen yang nongkrong dilokasi tersebut.

M tidak segan segan dalam persaingan bisnis dengan banting harga tanpa Tax, namun, persaingan itu dikenal persaingan yang tidak sehat. Wajar saja Cafe dan Restauran yang lainnya sepi.

Mengingat dan menimbang tempat yang agak standart dan terjangkau yang disukai pelanggan untuk duduk sambil bincang bincang.

Ternyata M selaku Pemilik diduga selama 5 Tahun kedepan sampai saat ini belum pernah membayarkan Pajak Restaurannya seperti (Tax 10%) kepa-

da Dinas Pendatan Daerah Kota Batam atas nama New Sun Bread tersebut.

Ketika hendak dikomfirmasikan terkait Tax 10% atau pajak dari konsumen yang menikmati sajian ala New Sun Bread melalui Telepon selulernya beberapa waktu lalu di Batam Center, M mengatakan, sudah membayar pajak ke Dispenda Pemerintah Kota Batam dengan cara bayar, cara yang kedua, ungkap M saat itu serius.

Sementara, salah satu Cafe yang berada di Nagoya Hill memakai 1 pintu saja, satiap mencetak bill pembayaran kepada konsumen ada tertera Tax 10 % nya, karena usaha ini patuh dan taat kepada aturan Pemerintah, ungkap karyawan itu yang tidak mau disebutkan namanya.(rm/rudi effendi).

SALAH satu restoran Sun Bread di KDA

Ditpam BP Batam Cabut Pengaduan Wartawan

Polisi Lepaskan 2 Anggota Ditpam Lakukan Pungli SEKUPANG, RAKYAT MEDIA- Oknum petugas Ditpam BP Batam berhasil ditangkap tim saber pungli Polresta Barelang dalam Operasi tertangkap tangan (OTT) ketika melakukan pungutan liar (pungli) saat bertugas di mesin X-Ray Lantai 2 Pintu Keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, Rabu (14/2/2018) pekan lalu..

Tim Saber Pungli yang dipimpin Kanit Iidik II Sat Reskrim Polres Barelang IPTU Ahmad Wahyudi bersama anggota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan indikasi Pungli di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam untuk melewatkan barang tertentu, masyarakat harus membayar sejumlah uangoleh petugas Ditpam yang berjaga di mesin XRay Pelabuhan tersebut.

Berawal dari seorang penumpang bernama Harsono dengan tujuan Selat Panjang melewati mesin X-Ray diketahui membawa 10 (sepuluh) unit Laptop. Setelah ditahan oleh salah satu petugas Ditpam bernama Yani dan diarahkan untuk masuk kedalam Pos II Ditpam. Setelah itu Yani menghubungi rekannya bernama Erlan Sandri untuk menemui Harsono didalam pos.

Didalam Pos Ditpam Erlan Sandri mengatakan kepada Harsono pemilik barang, bahwa barang yang dibawa Harsono tidak bisa dibawa. Bisa diloloskan barang tersebut kedua anggota Ditpamitu meminta uang pelicin sebesar Rp. 1.500.000.

Mendapat informasi tersebut, tim saber pungli langsung menangkap kedua petugas Ditpam BP Batam dan kemudian membawanya ke Unit II Sat Reskrim Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. (rm/ferianda).

Aliansi LSM Minta Kajari Batam Adil Tangani Perkara BATAM, RAKYAT MEDIA-Ratusan masyarakat terhimpun dalam aliansi LSM se-Kota Batam menggelar demontrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kamis (15/2/ 2018) pekan lalu.

Mereka membawa tuntutan agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam bersikap adil dalam menangani setiap perkara hukum, terutama dalam hal ini sengketa kasus kepemilikan Hotel BCC Batam, seteru antara Conti Chandra dan Tjipta Fujiarta.

“Kita minta Kajari bersikap adil dan profesional dalam menangani perkara pak Conti, disini terkesan ada kriminalisasi,” kata salah satu orator aksi. Kriminalisasi yang dimaksudkan, pihak Kejari Batam memberikan perlakuan berbeda kepada kedua pihak yang berseteru. Dimana Conti Chandra ditahan, sedangkan Tjipta Fudjiarta melenggang bebas.

Parahnya, ketika Conti dihadirkan ke kantor Kajari Batam, pergelangan tangannya diborgol sekaligus dikenakan baju tahanan setelah itu dibawa ke Tutan Batam, sedangkan Tjipta hanya berpakaian casual. “Hukum mulai tidak adil, Conti diperlakukan bagai seorang teroris. Diamana keadilan hukum dalam kasus ini,” sampainya.

Setelah para demonstran melakukan aksi selama hampir 30 menit, mereka mencoba menerobos halaman parkir Kejari Batam, namun sebelum itu terjadi Kepala Kejari Batam langsung didampingi Kasi Pidum turun menemui massa.

Kepala Kejari Batam, Roch Adi Wibowo berjanji akan melakukan tindaklanjut atas tuntutan tersebut, hanya saja dirinya membantah telah memberikan perlakuan khusus kepada pihak berpekara.

Menurutnya proses tersebut telah sesuai dengan prosedur tetap atau protap dalam menangkap seorang terdakwa atau terpidana. Sebab sebelumnya Kejaksaan telah melakukan upaya pemanggilan selama tiga kali namun tidak diindahkan terdakwa.

“Mengenai borgol itu protab kami. Tjipta Fudjiarta tidak diborgol saat tiba di Batam adalah wewenang Mabes bukan kami,” katanya. Dalam waktu bersamaan, Wibowo menerima dokumen pernyataan sikap dari para pengunjuk rasa. (rm/hk)

BALOI, RAKYAT MEDIADirektur Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Brigjen Pol Suherman mencabut laporan terhadap seorang wartawan media online di Batam.

Melalui siaran pers yang disampaikan kepada Tribun Batam, Suherman menyatakan, mencabut laporan Polisi dengan surat nomor STTLP/178/ B/RES.1.11/2018/SPKT/Kepri/ Resta Brlg.

Laporan ini sebelumnya dibuat terkait dengan pencemaran nama baik dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang diberitakan oleh wartawan batamnews.co.id dengan judul

DIREKTUR Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Brigjen Pol Suherman

“Pejabat Dirpam BP Batam Diduga Kerja Sama dengan Pemenang Lelang” pada Rabu 14 Februari 2018, pukul 09:56.

Sudah Lunas Membayar

Sertifikat Rumah Tak Kunjung Keluar BATAM, RAKYAT MEDIAWarga Perumahan Airmas Mandar Paradise berunjuk rasa ke Kantor BTN Cabang Batam di Batam Center, Selasa (20/2) kemarin.

Unjuk rasa warga dipicu lantaran sertifikat rumah yang tak kunjung keluar. Padahal warga sudah lunas membayar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke BTN.”Kami sudah 11 tahun membayar kredit rumah dan sudah lunas, tapi sertifikatnya tak keluar-keluar juga,” kata seorang warga, Bu Tika kepada wartawan.

Padahal tahun lalu, dari warga juga sudah dimintakan uang senilai Rp 3 juta untuk pengurusan sertifikat, kini warga menuntut haknya. ”Informasinya bank tak bisa keluarkan sertifikat karena tak ada PL (pene-

tapan lokasi), IMB (izin mendirikan bangunan). Memang ada juga warga yang sudah dapat sertifikat, tapi jumlahnya cuma sedikit sekitar 5 atau 10 persen.

Sementara warga ada sekitar ratusan,” ujarnya.

Terlepas dari persoalan itu, warga tetap meminta haknya.

Sebab dari awal pembayaran warga mengurus segala sesuatu halnya dengan BTN. ”Dari awal kami bayarnya ke BTN sampai lunas.

Mana tahu dia, kami tak punya uang. Jadi kalau ada masalah, BTN lah yang urus dengan developer,” harap Bu Tika.

Warga memberi batas waktu kepada bank untuk mengurus sertifikat selama satu bulan. Jika tidak kunjung keluar, warga akan turun berunjuk rasa lagi. (rm/trb)

AKSI warga Perumahan Airmas Mandar Paradise di kantor bank BTN.

Dalam keterangannya Suherman menyampaikan alasan mencabut laporan itu, dan mengacu kepada Undang-Un-

dang Pers No 40 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan dari manapun Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip dekomrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Direktur Ditpam BP Batam menyatakan, berdasarkan peraturan itu, tentunya menjadi perhatian khusus baginya dalam menghargai, menyikapi dan menghormati berbagai informasi maupun pemberitaan yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa. ”Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya saya mentaati dan menghormati peraturan yang berlaku,” kata Suherman. (rm/red)

80 Pejabat Eselon III Ikuti Pelatihan BATAM, RAKYAT MEDIADelapan puluh orang pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar mulai dari Senin 19 Februari hingga 23 Februari 2018 di Aula Kantor Walikota Batam.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam Andi Agung mengatakan untuk ujian sendiri akan diikuti 160 peserta dikarenakan ada tambahan dari peserta pelatihan tahun lalu yang belum lulus ujian sertifikasi.

“Untuk ujian diadakan di Universitas Internasional Batam pada Sabtu, 24 Februari,” ucap Andi yang juga sebagai Ketua Pelaksana saat pembukaan pelatihan di Aula Kantor Walikota Batam, Senin (19/2).

Ini merupakan tahun kedua BKPSDM Batam menggelar pelatihan sekaligus ujian tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. BKPSDM Batam, menurutnya, sudah terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga bisa melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta ujian di Batam.

“Sementara ini kita khususkan untuk internal Kota Batam.

Narasumbernya kita hadirkan

PELATIHAN dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Aula Kantor Walikota Batam

dari LKPP,” tambahnya.

Kepala BKPSDM Batam, M Syahir mewakili Walikota Batam mengatakan penerapan PP 4 2015 tentang pengadaan barang jasa pemerintah mengamanatkan tentang tata cara pengadaan yang sederhana, jelas, dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik.

Sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar SDM memahani ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan dan melaksanakannya dengan baik dan benar,” ujarnya.

Syahir pun mengatakan bahwa sudah banyak contoh

kasus hukum yang timbul dan menjerat berbagai pihak akibat dari pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan.

Ia pun menghimbau agar para peserta benar-benar memahami dan mengambil manfaat dari pelatihan ini.

“Kami himbau agar peserta, dapat benar-benar mengambil manfaat tentang pemahaman yang benar dalam pengadaan barang jasa serta mengikuti ujian. Diharapkan semua lulus sesuai kualifikasi. Dan kepada Kepala OPD diminta untuk bebaskan peserta dari tugas lain selama pelatihan berlangsung.

Karena LKPP mensyaratkan kehadiran harus 100 persen,” tuturnya. (rm/mk)

Kapolsek Batam Kota Beri Himbauan Pada Buruh Agung Podomoro Land BATAM, RAKYAT MEDIAKapolsek Batam Kota Kompol Firdaus memberikan himbauan mengenai dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang kepada buruh podomoro land.

Silaturrahmi ini mewujudkan kebersamaan dan sinergitas diantara warga masyarakat dengan aparat keamanan bersama anggota Bhabinkamtibmas melaksanakan silaturahmi kepada para pekerja buruh Agung Podomoro Land, Batam, Rabu (20/2) kemarin.

Kegiatan silaturahmi dilaksanakan di lapangan Agung Podomoro Land. Dalam silaturahmi tersebut Kapolsek Batam Kota menyampaikan

himbauan dan pesan-pesan kamtibmas agar para pekerja tidak menggunakan Narkoba karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Dalam kegiatan ini saya berharap buruh dapat memahami akan bahayanya menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang serta jangan mengkomsumsi alkohol saat sedang bekerja, jangan melakukan tindak pidana perjudian dan jangan saling berkelahi antar sesama pekerja ataupun dengan security. Karena security merupakan perpanjangan tangan Kepolisian dalam hal menjaga Kamtibmas.”

Ujar Firdaus.

Selain memberikan him-

bauan mengenai penyalahgunaan obat-obat terlarang, Kapolsek juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para buruh agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan kawasan Podomoro Land dan tetap menjaga kekompakan antar para buruh jangan terlibat konflik yang menyebabkan situasi kamtibmas terganggu.

“Semua ini dilakukan untuk menjaga kamtibmas guna menciptakan rasa aman dan kondusif diwilayah Polsek Batam Kota ini, serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba dan obat-obat terlarang,” ujar Kapolsek

KAPOLSEK Batam Kota Kompol Firdaus beri himbauan pada buruh Podomoro land.

Batam Kota Kompol Firdaus.

Selain himbauan, Silaturrahmi juga dilakukan bersama Anggota Bhabinkamtibmas Kel Belian Brigadir Danu dan Bhabinkamtibmas Kel Sukaja-

di Aiptu King Feri Polsek Batamkota, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.200 Pekerja Buruh Agung Podomoro Land dan kegiatan berjalan dengan baik. (rm/san)

CMYK

BATAM METROPOLIS

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

10 Ruas Jalan di Batam

Mulai Dikerjakan

Kepala Dinas BUMD Kota Batam

Gustian Riau

Urus Izin Baru Harus Sertakan BPJS Ketenagakerjaan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Setiap pengurusan izin usaha baru atau perpanjangan usaha di Kota Batam, Kepulauan Riau, wajib menyertakan bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hal itu tertuang dalam kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, kata Kepala BPJS Nagoya Batam, Surya Rizal, kepada wartawan di Batam, Rabu (21/2/2018).

“Melalui kerja sama ini, nantinya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi prasyarat yang wajib dipenuhi perusahaan saat mengajukan izin usaha baru maupun perpanjangan,” kata dia.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan Pemkot Batam untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengingat hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mematuhi kewajiban mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan.

BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya sengaja membuka loket di mal pelayanan publik (MPP) Batam dan menempatkan personel untuk melayani kepesertaan.

“Kami akan menempatkan personel karyawan di MPP untuk bisa langsung memproses jika ada perusahaan yang mengurus izin usaha tapi belum melengkapi syarat kepesertaan karyawannya,” kata dia.

Nantinya di MPP pelaku usaha memperoleh nomor pendaftaran perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.”Sebelum Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan, calon investor tidak bisa melanjutkan pengurusan izin perusahaan,” katanya.

Sebenarnya, pemerintah telah mewajibkan perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Program oleh BPJS. Apabila ada perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pemberhentian layanan publik, misalnya tidak diterbitkannya izin usaha.Kepala BPM-PTSP Kota Batam, Gustian Riau mengharapkan kerja sama itu mampu memberikan kemudahan, sekaligus memangkas prosedur registrasi badan usaha baru untuk meningkatkan layanan pengurusan izin usaha dan pendaftaran program jaminan sosial.

“Sehingga menjadi lebih praktis dan lebih cepat kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha atau investor yang ingin berinvestasi di Kota Batam,” kata dia.

MPP, kata dia, hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan pelayanan publik.

Gustian menegaskan keikutsertaaan perusahaan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan dilampirkan di awal pengurusan izin usaha. Khusus untuk perusahaan yang akan memperpanjang izin, maka harus melampirkan keterangan bahwa karyawannya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. ”Siapa pun yang ingin berinvestasi di Kota Batam, perusahaan tersebut harus ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki izin khusus penanaman modal wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” kata.(rmant)

Herman Rozi : Pengusaha Batam Sewa Jasa Preman!

SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Permainan pengelolaan limbah di Kota Batam, sulit dibrantas.

Pasalnya didalam pengelolaan limbah tersebut banyak kepentingan tertentu baik kekuasaan, mencari makan,menakut-nakutiserta memanfaatkan Preman.

Hal tersebut dikatakan Herman Rozi Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

“Saya baru tahu setelah Kepala Dinas Perkim saya berada di ruang lingkKota Batam up yang menyangkut LimHerman Rozi bah di kota Batam, memang sangat sulit, untuk melakukan penindakan,” kata Rozi.

Rozi mengakui banyak limbah di Kota Batam, yang belum dikelola dengan baik, bahkan ada banyak perusahaan yang tidak terbuka dan tidak melaporkan mengenai pengelolaan limbah di perusahaan yang bersangkutan.

Rozi, tidak menceritakan secara detail mengenai limbah yang ada di kota Batam, namun dia menegaskan untuk pengelolaan limbah tersebut banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari oknum yang memiliki kekuatan baik jabatan dan keuangan.

“Bahkan ada juga oknum pengusaha yang memanfaatkan jasa preman untuk mengamankan agar limbah dari perusahaan tersebut tidak terendus,”kata Rozi.

Sementara mengenai kawasan yang ada di Kota Batam, Rozi belum mengetahui secara persis apakah semuanya memiliki tempat pengelolaan Limbah atau tidak.

Dia mengatakan saat ini dirinya sedang mempelajari mengenai tata cara pengelolaan limbah terlebih dari perusahaan perusahaan penghasil limbah.”Kita tidak mau gegabah pelan-pelan tetapi pasti,”kata Rozi (rm/trb)

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi beserta Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad didampingi beberapa kepala OPD meninjau jalan yang dikerjakan tahun ini.

NAGOYA, RAKYAT MEDIA-Sedikitnya sepuluh ruas jalan di kawasan Nagoya dan Batam Centre mulai dilakukan pengerjaan untuk dilebarkan di tahun ini. Dan beberapa titik proyek infrastruktur telah selesai dilelang.

“Hari ini secara umum mulai dikerjakan. Karena sudah siap lelang,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat meninjau beberapa ruas jalan yang dilebarkan tahun ini di Simpang BNI, Batam, Selasa kemarin.

Terkait pengerjaan titik ini dari

Simpang Frangky ke Simpang BNI akan mulai dua bulan mendatang.

Ruas jalan akan dilebarkan menjadi tiga lajur ditiap sisi kiri dan kanan. Untuk memberikan kenyaman bagi penjalan kaki pihaknya juga akan membangun taman pendestrian.

“Jadi secara bertahap akan dikerjakan tahun ini. Semalam titik di depan Mitra Raya kita bersih dulu bekas-bekas bangunan. Kita kerahkan tim Satpol PP dan pemadam. Biar enak dilihat, meskipun masih dua bulan,” jelas Rudi.

Sedangkan titik-titik lain yang belum bersih, namun akan dilaksanakan pelebaran yaitu dari Simpang Edukids ke Simpang Oxley. Menurut Rudi, di ruas jalan ini pembersihannya akan dilakukan sambil kegiatan pelebaran berjalan. Ia mengakui beberapa ruas masuk jalan provinsi.

“Untuk simpang patung kuda (Sei Panas) ke Simpang Bengkong Seken tahun ini. Tahun kedepannya dari Bengkong Bengkel sampai ke Bengkong Laut,” jelas Rudi.

Dinas Bina Marga Tambah Alat Berat Untuk Normalisasi Drainse BATAM, RAKYAT MEDIADinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Batam akan mendapat tambahan alat berat berupa eksavator pada Mei 2018 mendatang. Pengadaan alat berat ini dilakukan untuk penanganan banjir Kota Batam.

“Tahun ini beli lagi tiga alat berat, satu amfibi, dua long-arm.

Sudah kita order. Mudah-mudahan tiga bulan ke depan sudah datang,” ujar Kepala Dinas BMSDA, Yumasnur di Jodoh, Selasa (20/2/2018 kemarin).

Alat berat milik BMSDA ini akan digunakan untuk menormalisasi drainase agar aliran air lancar ke laut. Upaya ini sebagai solusi sementara untuk penanganan banjir. Sedangkan untuk jangka waktu yang lebih lama, penanganan banjir di Batam dilakukan dengan melebarkan drainase. ”Beberapa tempat dibenahi supaya tidak banjir. Karena drainase cukup banyak tidak

WALIKOTA Batam Muhaammad Rudi dan Kadis Bina Marga Yumasnur

mungkin sekaligus,” kata dia.

Untuk pelebaran drainase, Pemerintah kota Batam akan memanfaatkan seluruh lahan yang ada.Walaupun lahan yang digunakan untuk pelebaran jalan tidak semuanya untuk saluran air, tapi juga dibangun jalan pelintas atau jalan inspeksi. ”Jalan inspeksi ini perlu, untuk memudahkan kendaraan kita masuk saat normalisasi. Pak Wali juga arahkan ke kita supaya

dibangun taman,” ujarnya.

Yumasnur menyebutkan drainase di samping Pasar Induk Jodoh pelebarannya bisa sampai 15 meter. Dari kondisi saat ini, lebar drainase sekitar 10 meter.

Sedangkan panjang drainase yang akan dilebarkan berkisar 400 meter, dari Pasar Induk ke arah laut.”Pelebaran menyesuaikan, kita ukur dulu. Lihat space yang ada cukup lebar sepertinya,” kata Yumasnur. (rm/iqbal)

Walikota Batam : Kepala Dinas Tak Mampu Kerja Dengan Baik BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi menyindir kinerja kepala dinas Organisasi Perangkat Daerah.

Rudi menganggap Kepala Dinas tak mampu mengerjakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

“Contoh, ada yang protes di radio, soal gelandangan.

Tupoksi dinas apa itu, kan sudah tahu. Masak tiap hari Wali Kota memerintahkan, `hei jaga orang gila` enggak usah lagi begitu,” kata Wali Kota di Batam, kepada wartawan Selasa (20/2/20180.

Menurut Wali Kota, bila seluruh kepala dinas bekerja sesuai dengan tupoksinya, maka semestinya tidak ada lagi permasalahan di kota, karena semuanya tertangani dengan

baik.Ia menjelaskan, seluruh urusan sudah dibagi ke setiap OPD untuk menangani, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Tidak ada yang tersisa.”Penanganannya dibagi habis. Artinya, tidak boleh ada masalah di lapangan. Kepala dinas tahu tupoksi, baca ‘job discription‘,” ujarnya.

Selain dikerjakan sendiri, semestinya kepala dinas sudah tahu harus bekerja sama dengan OPD apa dalam menyelesaikan masalah.Seperti penanganan orang gila, Dinas Sosial semestinya sudah harus berkoordinasi dengan OPD lain, misalnya ke Dinas Kesehatan untuk mengetahui kondisi jiwa yang bersangkutan, apakah perlu dimasukkan ke RSJ di Pekanbaru, dan sebagainya.

Wali Kota meneruskan, un-

tuk selanjutnya, kepala dinas harus lebih aktif mencari tahu kondisi riil, tanpa menunggu laporan anak buah di lapangan. ”Kami harap kepala dinas, besok, sebagai manajer yang tahu tugasnya, ada kontrol. Tidak boleh duduk diam menunggu laporan, mereka yang mengejar laporan ke bawah, supaya yang dikerjakan anak buah sesuai dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata Rudi.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota enggan menjelaskan rencana lelang jabatan dan mutasi eselon II, setelah dua pejabat memasuki masa pensiun awal tahun ini.”Yang penting komitmen ke pemerintah, kepada saya, bahwa betul-betul menjalankan tupoksinya. Kita tidak mau tupoksinya ditinggalkan,” kata Wali Kota. (rm/adi sucipto).

Tahun ini, Pemko Batam melebarkan sedikitnya sepuluh ruas jalan di kawasan Nagoya dan Batam Centre untuk wilayah Batam timur. Walikota menargetkan pembangunan jalan selesai pada 2019. Tahun berikutnya dilanjutkan dengan pelebarkan di wilayah Batam barat.

Diantaranya jalan dari Simpang Princess Tiban I Sekupang. Jalan lurus ke arah laut di Tiban ini sebagai persiapan rencana pembangunan ring road ke arah Tanjunguma Jodoh. (rm/pm).

Kemendagri Serius Perhatikan Permasalahan Orang Asing di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA — Dalam upaya menindaklanjuti upaya program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya yang meliputi 11 Program, Polda Kepri telah menindaklanjuti dengan melakukan terobosan kreatif yang berbasis teknologi informasi di bidang pengawasan, SDM, pelayanan dibidang lalu lintas, pelayanan intelkam, serta bidang penegakkan hukum.

Demikian disampaikan Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Didid Widjanardi SH, dalam amanatnya sebagai Inspektur upacara bulanan Polda Kepri, yang dilaksanakan di lapangan Upacara Polda Kepri, pada Hari Senin, (19/02/2018), sekira pukul 07.00 WIB. Sehingga, diharapkan akan mengoptimalkan pelayanan Polri kepada masyarakat, di Wilayah hukum Polda Kepri khususnya daerah Tanjungpinang, yang akan melaksanakan Pilkada Walikota Tanjungpinang, yang saat ini akan memasuki tahap kampanye dan tidak lama lagi akan memasuki tahap pemungutan suara.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamanan yang matang, karena kemungkinan dampak Pemilukada yang kita rasakan saat ini akan terjadi pada pemilihan Presiden di Tahun depan,” kata Kapolda.

Disamping itu, Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh keikhlasan, serta dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Pada Kesempatan tersebut, Kapolda Kepri juga mengingatkan kembali seiring dengan kondisi cuaca ekstrem, serta musim yang saat ini berubah tidak menentu, diharapkan kepada seluruh personel untuk tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap terselenggara dengan baik.

“Oleh karenanya, kondusifitas seperti ini harus terus dijaga dan dipelihara melalui kegiatan-kegiatan Operasional Kepolisian yang dilaksanakan secara rutin dan terpadu dengan melibatkan instansi terkait,” katanya.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombespol Drs. S. Erlangga, dalam keterangannya menyebutkan, kepada seluruh Personil Polda Kepri dan jajaran atas kinerja dan loyalitasnya sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Kepri hingga saat ini secara umum dalam keadaan kondusif.

Upacara tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, para pejabat utama Polda Kepri, para Perwira, Bintara, Tamtama dan Aparatur Sipil Negara di Polda Kepri. (rm/rel)

CMYK

13

METRO KRIMINAL

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Lima Polisi Narkoba Polres Bintan Disidangkan

LIMA terdakwa anggota Polres Bintan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-ýMajelis hakim pengadilan Negeri Tanjungpinang meragukan keseriusan Riki Trianto Jaksa Kejari Tanjungpinang dalam menyidangkan 5 Anggota Polres Bintan terdakwa kasus narkoba.

Untuk yang ketiga kalinya Jaksa kembali menunda persidangan.

“Sebelumnya kan sudah ditunda dan sudah dikasih waktu 13 hari.Tapi belum juga

sampai sekarang,” kata Majelis Hakim Acep Sopian Sauri dengan nada kencang memberikan teguran kepada jaksa Kejari Tanjungpinang Riki Trianto didampingi dua anggota Mejelis Hakim, Selasa (13/2/ 2018).

Pernyataan itu setelah diketahui Jaksa belum siap membacakan tuntutan dengan alasan rencana tuntutan (rentut) dari Kejaksaan Agung belum juga diterima Kejati Kepri. Ha-

kim pun mempertanyakan keseriusan Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut.

“Rentut belum turun mau diapain lagi.Kita seriuslah sidang,” kata Riki Trianto.

Sementara itu Santonius Tambunan humas yang juga Hakim persidangan perkara tersebut menuturkan jaksa dianggap tidak mengindahkan permintaan Majelis Hakim.

Ketua majelis pun segera memberikan laporan kepada Ketua

PN Tanjungpinang untuk menindaklanjuti dengan teguran.

“Kita langsung laporkan ke pimpinan untuk kemudian nanti kita buat surat teguran langsung kepada ke Kejaksaan Agung untuk segera menyelesaikan tuntutan,” ujarnya.

Hal itu mengingat masa tahanan terhadap para terdakwa ini sudah memasuki perpanjangan penahanan di PN Tanjungpinang. Masa tahanan tinggal

satu kali lagi yakni selama 30 hari. Sedangkan proses persidangan masih pledoi dan tuntutan yang membutuhkan waktu lebih lama.

Sebelumnya 5 orang anggota Polisi yang diotaki Kasat Narkoba AKP Dasta Analis mengedarkan narkoba sebanyak 400 gram lebih ke masyarakat Bintan dan Tanjungpinang. Dia menjual sabu hasil tangkapan 16 kilogram di hotel Comfort pada maret 2017 lalu. (rm/tb).

Polres Karimun Bekuk Tiga Pengedar Sabu Jalan Sei Tamiang Sekupang Rawan Aksi Begal

TIGA tersangka pengedar sabu sabu

KARIMUN, RAKYAT MEDIASatuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Karimun menangkap tiga pelaku yang diduga sebagai pengedar di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.Ketiga pelaku diringkus di lokasi berbeda. Pelaku Ds (29) dan S (35) dibekuk di Wilayah dekat Padi Mas, Tanjungbalai, dengan barang bukti sabu-sabu.

Sementara, seorang pelaku lagi, Kp (35) ditangkap di wilayah Tebing dengan barang bukti narkotika jenis ganja. ”Tiga pelaku ini ada dua LP, Ds dan S satu LP, Kp lain lagi LP nya. Mereka ditangkap di tempat berbeda,” ujar Kasat Narkoba Polres Karimun AKP Nendra Madya Tias.

Ds dan S, ditangkap di kawasan depan foodcourt Padimas. Polisi terlebih dahulu menangkap DS. Dari DS didapat narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket seberat 0,14 gram.

Kemudian, polisi langsung lakukan pengembangan.Dari pengakuan pria 29 tersebut, Dia

mengaku kalau barang tersebut didapat dari S. Setelah mendapat keterangan, anggota langsung menuju dimana tempat S tinggal. Saat dilakukan penggeledahan, didapat satu paket besar sabu sebanyak 2,06 gram, 1 paket sedang sebanyak 0,46 gram, 1 paket kecil seberat 0,18 gram” Kita langsung kembangkan, maka didapat S. Dan didapat 3 paket sabu saat dilakukan penangkapan di kosnya,” ujar Nendra.

Selanjutnya, Satnarkoba polres Karimun juga mengamankan 1 orang yang memiliki narkotika jenis ganja di daerah Tebing, yaitu Kp.”Selain DS dan S, kita juga menangkap seorang yang mempunyai ganja, di wilayah Tebing,” kata Nendra.

Dari tangan Kp, Polisi mendapat 4 paket kecil ganja seberat 8,06 gram, kemudian 1 kotak rokok, handphone, dan sepeda motor.”Barang tersebut didapat dari seorang yang DPO, dan kita akan kembangkan,” ucap Nendra. (rm/bn)

SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Aksi begal kembali menghantui pengguna jalan yang melintas di Jalan Pangeran Diponegoro, atau lebih dikenal dengan jalan Sei Tamiang, Sekupang.

Bagaimana tidak, dalam sepekan dua aksi begal terjadi di jalan penghubung antara Kecamatan Sekupang dengan Batuaji tersebut.

Setelah dua pedagang seken Aviari, yakni Boy dan Ujang berhasil lolos dari aksi begal, kini giliran Andes, seorang jurnalis di Batam menjadi korban begal, pada Sabtu (17/2/2018) dini hari pukul 02.00 WIB. Saat melintas di dekat Hutan Wisata Mata Kucing, Sei Temiang.

Akibatnya, Andes mengalami luka robek diwajah serta luka lebam akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala, setelah dianiaya oleh pelaku.

Beruntung korban cepat tertolong dan dilarikan ke Rumah Sakit Badan Pengusaha (RSBP) Batam di Sekupang untuk perawatan medis.

Keterangan yang dihimpun, kejadian itu bermula saat Andes seorang diri mengendarai sepeda motor matic setelah dari rumah temannya di Tiban.

Saat melintas di sekitar Hutan Mata Kucing, ia tiba-tiba dicegat oleh 7 orang kawanan pelaku yang menaiki tiga sepeda motor.

Tak bisa berkutik, Andes kemudian berjalan pelan karena dipepet pelaku, kemudian salah seorang pelaku langsung menendang korban hingga terjatuh dari sepeda motornya. Beruntung sesaat setelah itu ada pengendara lain yang melintas sehingga pelaku melarikan diri.

“Waktu saya naik motor dengan

Polsek Tanjungpinang Tangkap Dua Pelaku Cabul

DUA tersangka pelaku cabul anak dibawah umur

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Polsek Tanjungpinang Kota menangkap dua pelaku pencabulan.Keduanya diduga melakukan pencabulan terhadap anak 10 tahun di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Dua pelaku bernama Yansyah (21) dan Suhardi (21) tahun, ditangkap pada Kamis (9/2/2018) lalu.

Dua orang ini dilaporkan oleh orangtua korban karena dianggap telah melakukan pelecehan seksual terhadap bocah itu.

Pencabulan yang dimaksud yakni dengan menciumi dan memegangi bagian vital tubuh korban pada 7 Februari lalu. ”Keduanya kita amankan karena korban menciumi pipi korban dan memegang-megang kelamin korban di belakang sebuah sekolah di Kelurahan Kampung Bugis,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang kota Ipda Agus

Sapriadi ýditemui di kantornya, Senin (12/2/2018).

Dua orang tersebut melakukan perbuatan cabulnya dan mengatakan, mereka melakukan bergantian di hari yang berbeda.Awalnya Yansah menciumi korban yang masih tetangganya itu. Kemudian hari berikutnya ýgiliran Suhardi yang melakukan hal serupa. ”Saya tak sadar karena baru minum (alkohol). Menyesal saya,” kata Suhardi.

Yansah juga mengatakan hal yang sama. Ia mengaku hanya mencium pipi korban saja. Namun lantaran keluarga korban tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang kota. Yansah merasa berat jika harus menjalani hukuman. Terlebih lagi ia tengah menunggu masa pernikahan dengan kekasihnya pada bulan ini.”Saya saudah

mau nikah bulan ini. Saya tetep pengen nikah dengan pacar saya,” kata Yansah.

Ia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan waktu kepadanya untuk menjalankan proses pernikahan karena jadwalnya telah ditentukan oleh ke dua pihak keluarga. ”Saya minta izin agar bisa nikah. Tetap mau nikah,” katanya lagi dengan berbalut sebo di kepalanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Agus Sapriadi mengatakan, dirinya akan melaporkan dulu kepada pimpinannya. ”Ya, nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk izin tersebut,” katanya.

Akibat dari perbuatanya pelaku dikenakan pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal hukuman 5 tahun dan paling berat 15 tahun. (rm/ikhsan)

JALAN Sei Tamiang Sekupang sepi lalu lalang kenderaan

pelan tiba-tiba ada 7 orang pria naik motor langsung menendang motor saya hingga jatuh. Saya pun langsung dikeroyok,” ujar Andes menceritakan, Sabtu (17/2/2018) siang.

Ketika dirinya terjatuh, korban pun masih dalam posisi terpojok dan tak bisa berbuat banyak, pasalnya saat itu jumlah kelompok pelaku lebih banyak. Dan korban pun berusaha bangkit untuk kabur. Dalam kondisi terpincang-pincang dan berlumpuran darah Andes berusaha lari sambil berteriak minta tolong kepada warga yang melintas.

“Untung masih ada warga yang peduli sama saya, kalau tidak mungkin saya sudah mati dikeroyok mereka,” ujarnya lagi. Mendengar teriakan

Andes, warga pun berupaya menolong. Kemudian aksi kejar-kejaran terhadap kawanan begal pun sempat terjadi di jalan raya kawasan wisata Matakucing tersebut.

Pada saat terjadi aksi kejar-kejaran, dua dari tujuh pelaku yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio terpojok dan akhirnya mereka kabur ke Hutan Mata kucing dengan meninggalkan kendaraan mereka di pinggir jalan raya.

Setelah kejadian itu, korban pun langsung melapor ke Mapolsek Sekupang. “Saya berharap agar pelaku secepatnya ditangkap. Pasalnya aksi mereka itu sudah keterlaluan, karna sebelumnya sudah ada 2 orang kor-

bannya,” katanya korban lagi.

Sementara itu, Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fahroji membenarkan bahwasannya ada laporan tersebut. Mendapat laporan dari korban, anggota Polsek Sekupang serta Batuaji langsung menyisir pelaku kejahatan sepanjang jalan itu.

Dalam penyisiran tersebut, anggota pun berhasil mengamankan salah satu sepeda motor Yamaha Mio milik pelaku di pinggir jalan tersebut dan dijadikan barang bukti. “Motor pelaku berhasil kami amankan dipinggir jalan.

Dan kami jadikan barang buktinya. Sementara para pelakunya sudah kabur ke hutan saat kami kelokasi,” ujar Kapolsek saat itu. (rm/hk)

Polsek Bintan Utara Tangkap Warga Batam Edarkan Uang Palsu BINTAN, RAKYAT MEDIAKabar uang pecahan rupiah palsu beredar di Bintan Utara menjadi perhatian polisi, warga, dan organisa masyarakat setempat. Sejak kabar itu merebak Rabu (14/2/2018), polisi di Polsek Bintan Utara langsung ke lapangan menelusuri keberadaan info tersebut.

Hasilnya, pada Rabu malam, Polsek Bintan Utara mengamankan seorang yang diduga sebagai pelakunya. Taslim (48) sang pelaku, diamankan pukul 21.30 WIB. Pria kelahiran Nusa Tengara Barat dan tercatat tinggal di Batam tersebut tak berdaya begitu digelandang ke Mapolsek Bintan Utara.

Bersama dia turut diaman-

kan uang palsu pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu “Benar, jajaran kami telah mengamankan seorang laki laki yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran mata uang rupiah palsu,” kata Kapolsek Bintan Utara AKP Jaswir, kepada wartawan Kamis (15/2/ 2018) pekan lalu.

Sebelum terduga pelaku diamankan, aparat Bhabinkatibmas setempat dibantu warga dan organisasi kemasyarakatan menyisir tempat yang dicurigai uang palsu itu beredar.

Penyisiran salah satunya dilakukan di area Sungai Kecil hingga Sebong Pereh.

Di lokasi tersebutlah pelaku ditemukan dan langsung di-

BARANG bukti uang palsu yang berhasil disita polisi

amankan dan kemudian digelandang ke Mapolsek Bintan Utara. Dari pelaku, pecahan uang palsu yang kemudian dijadikan barang bukti langsung diamankan.

Uang tersebut berupa pecahan Rp 100 ribu sebanyak 51 lembar dengan jumlah Rp 5,1 juta dan pecahan Rp 50 ribu sebanyak 21 lembar dengan nominal mencapai Rp 1 jutaan. (rm/red).

Polsek Lubuk Baja Tangkap Pelaku Pencurian

POLSEK Lubuk Baja Batam

LUBUK BAJA, RAKYAT MEDIA-Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja mengamankan satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kosan Jl Merpati Lubuk Baja.

Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja Iptu Awal Syakban Harahap memebenarkan adanya penangkapan seorang pelaku bernama Doni Saputra (30).

Dan saat inu palaku sudah diamankan pihak kepolisian. ”Kejadianya kamis lalu. Saat kejadian pelaku sempat dikejar oleh warga sekitar. Namun lolos dan melarikan diri,” sebut Awal menerangkan, Senin (19/2/2019)

siang.

Barang yang diambil pelaku Yakni sebuah HP Samsung J7.Saat mengabil baramg itu, pelaku memukul korban dibagian kepala.Sempat terjadi perlawanan ketika itu.Namun pelaku lebih sigap dan bisa membawa kabur barang korban.”Warga sempat mengejar namun tidak dapat.Pelaku kemudian membuat laporan ke Polsek hari itu juga,” teranya.

Setelah mendapatkan informasi itu, polisi kemdian langsung bertindak. Tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. (rm/feri)

CMYK

KARIMUN-LINGGA

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Bupati Lingga AWE Berjuang Majukan Pertanian Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Di tengah pro dan kontranya program unggulan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Lingga, terutama sektor pertanian, tak membuat semangat orang nomor satu di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau itu patah semangat.Pria yang akrab disapa Awe itu terus berupaya mencari celah untuk pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan itu.

Bahkan, untuk menambahkan semangat masyarakat dan para

BUPATI Lingga Alias welo

petani yang ada di Lingga, Awe telah mengagendakan penanaman serentak dan panen bersama, dengan mengahdirkan Staf Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Perdagangan dan Perhubungan Internasional, Dr. Ir. Mat Syukur, MS. Kegiatan itu berjalan sukses.

Tujuh lokasi penanaman serentak, telah ditanami walaupun untuk tahap awal hanya skala kecil.”Ini adalah investasi. Perikanan kita jalankan, peternakan dan pertanian juga dijalankan.

Tetapi untuk menjalankan pro-

gram ini secara simultan, semua orang tahu bahwa sehebat apapun SDM yang kita siapkan, kalau duit tidak ada maka dia tidak bisa berjalan juga,” kata Awe kepada wartawan usai melakuka penanaman serentak di lahan percetakan sawah Desa Sungai Besar kemarin.

Dia mengungkapkan, meskipun berbagai persoalan dan tanggapan pesimis dari segelintir kalangan, para petani harus tetap berlaku optimis. ”Kebersamaan merupakan salah satu

kunci untuk melaksanakan komitmen yang ada. Oleh sebab itu, kita tetap berjalan dengan optimis, bahwa saya mengatakan dalam motivasi saya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada hal yang mustahil, kalau kita bersama dan kita betul-betul punya komitmen bersama untuk melaksanakannya. Insya Allah sukses,” ujar Awe. Awe mengaku, apa yang telah dilakukan Pemkab Lingga terhadap sektor pertanian, mendapat respon positif dari Kemen-

tan RI.Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Perdagangan dan Perhubungan Internasional, Mat Syukur mengatakan, sesuai informasi yang ia dapat, potensi pertanian yang ada di Lingga, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Namun, dapat di ekspor ke wilayah luar. ”Saya dapat informasi, di sini ada potensi yang tidak hanya untuk kebutuhan pangannya Lingga, tetapi juga ada potensi untuk ekspor ke negara lain,” katanya. (rm/btn).

Gedung Sekolah Sungai Buluh Lingga Terbengkalai SEKOLAH SDN Kampung Baru Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat tidak berpungsi

LINGGA, RAKYAT MEDIAGedung Sekolah SDN kampung baru di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga yang dibangun memakai anggaran dari APBD TA 2014 senilai Rp 342.165.000 hingga kini terbengkalai.

Sepertinya Dinas Pendidikan Pemkab Lingga membiarkan hal itu terjadi. Warga Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga sangat kecewa terhadap kepala Dinas Pendidikan yang tidak memanfaatkan gedung sekolah yang sudah lama dibangun.

Anehnya lagi walau sudah sekian tahun gedung sekolah dibangun dengan tiga ruangan lengkap dengan segala fasilitas, namun proses belajar mengajar belum dimanfaatkan sebagai mana yang diharapkan warga Perkampungan Kelompok Masyarakat Terasing Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, lebih uniknya lagi keberadaan Gedung

sekolah ini seakan-akan tidak diketahaui pihak Pemkab Lingga.

Indra Kardai dan Akuang, wali murid yang anaknya sekolah di wilayah itu mengatakan, dari hari berganti bulan bahkan berganti tahun, tak pernah muncul dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah itu.

Mereka sangat berharap gedung sekolah yang tidak jauh di tempatnya dapat dimanfaatkan, apa lagi dengan keadaan anak-anak mereka yang ingin mendapatkan ilmu di bangku sekolah.

“Selama ini anak-anak menempuh perjalanan memakan waktu 30 menit hingga 35 menit.

Apa lagi mengikut jalan raya lalu lintas kederaan yang begitu banyak, terkadang kekhawatiran akan terhadap anakanak kami dalam perjalanan,” kata Akuang, kemarin.

Tidak jauh beda dengan Akuang, Indra Kardi mengatakan, gedung sekolah SDN yang begitu indah dan jaraknya de-

kat dari pemukiman tempat tinggal mereka, kurang lebih dua puluhan meter, justru tidak digunakan buat anak didik yang lumayan banyak. Entah apa penyebabnya gedung sekolah dan tempat TPA yang begitu megah tidak di manfaatkan.

“Sebagai putra daerah, kami berharap kepada bapak Bupati Kabupaten Lingga Alias Wello yang sering disebut Awe sesegera mungkin dapat menanggapi keluhan kami, serta minta diaktifkan guru Taman Pendidikan Alqur’an (TPA),” Pungkasnya.

Terpisah Abdul Gani Atan Leman salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lingga lewat via handphone kepada wartawan menjelaskan, “saya sudah kelokasi gedung sekolah PKTM, benar bang info yang disampaikan, dan permasalahan gedung sekolah yang terabaikan sekian tahun ini akan saya bahas di komisi Dewan nanti, akan saya perjuangkan semaksimalnya, agar bangunan yang sudah ada ini tidak dijadikan bangunan yang mubazir.

Lanjutnya, pembangunan gedung sekolah PKTM ini menurut keterangan warga di anggarkan langsung dari Dinas Pendidikan Propinsi dan tidak ada laporan kekabupaten, makanya kami pihak kabupaten tidak mengetahui selama ini kalau ada gedung sekolah yang tidak beraktifitas seperti ini, saya pastikan mulai awal tahun 2018 gedung sekolah ini akan diaktifkan, tegas Abdul Gani Atan Leman. (rm/Taufik)

Pemprov Kepri Kucurkan Dana Rp 50 Miliar Untuk Pemkab Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIAHasil kesepakatan Rencana Kerja (Renja) provinsi Kepri ditahun 2019 akan datang memberikan angin segar kepada pemerintah Kabupaten Lingga.

Pasalnya, dalam kesepakatan yang dilakukan itu, Kabupaten Lingga mendapatkan plafon anggaran sebesar Rp50 Miliar lebih.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PKP) Kabupaten Lingga, Said Nursyahdu ketika dilakukannya pertemuan dengan pihak provinsi. Hasil pembahasan Renja, pemprov akan serius memperhatikan Lingga tahun depan.

Sebelumnya, pemkab Lingga sempat kecewa terhadap alokasi anggaran provinsi yang hanya mengakomodir sebesar Rp16 miliyar ditahun 2018 ini. Jumlah ini, dinilai tidak mencukupi untuk memback up giat perekonomian berbasis empat sektor yang menjadi prioritas unggulan Kabupaten Lingga. Bahkan Bupati Lingga sempat mengeluarkan statement tolak plafon pagu anggaran dari provinsi.

Apalagi salah sektor yakni bidang pertanian Kabupaten Lingga sudah masuk di buku nasional yang kelak akan menjadi lumbung ketahanan pangan diwilayah perbatasan.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menanggapi Bupati Lingga Alias Wello jangan terlalu gegabah mengambil keputusan menolak pagu anggaran dari Pemprov Kepri. Menurutnya, Pemprov Kepri saat ini beru-

Kepala DPUPR-PKP Kabupaten Lingga

Said Nursyahdu paya membagi-bagi secara merata kebutuhan yang dipriorotaskan setiap daerah. Alokasi anggaran yang diberikan Pemprov Kepri ke Kabupaten Lingga itu tidak termasuk untuk bidang pendidikan dan lainnya Kemudian, atas hasil kesepakatan menemui pihak provinsi. Akhirnya Kabupaten Lingga dimasukkan dalam Renja dengan pagu yang cukup lumayan.

“Untuk tahun 2019 mendatang, pemprov mengakomodir pagu anggaran untuk pemerintah Kabupaten dengan plafon Lingga sebesar Rp50 miliyar lebih. Kami mengucapkan terimaksih karena Pemprov sudah mau mendengar dan memperhatikan Lingga,” ujar dia beberapa waktu lalu.

Namun besarnya pagu tahun 2019 itu, menurut Kadis perlu pemantauan dikarenakan waktunya dalam rentang satu tahun. Anggaran irua kan diawasi, bahkan sampai pada Musrenbang dan forum OPD Provinsi. Jika dikemudian hari

pagu anggaran tersebut memang benar, maka upaya mendukung suksesnya pembangunan empat sektor unggulan Kabupaten Lingga akan dapat dilakukan dengan maksimal.

Adapun sejumlah Renja dengan pagu anggarannya dari hasil kesepakatan itu yakni melalui Bidang Binamarga DPU Kepri akan melakukan peningkatan jalan MusaiKerandin dengan pagu Rp23 miliyar, yang tahun ini hanya mampu di plotlan 1 km saja.

Peningkatan jalan Pelabuhan Roro Penarik senilai Rp4 miliyar, jembatan Desa Marok Tua senilai Rp6 miliyar.

Kemudian peningkatan jalan Sungai Buluh-Jagoh senilai Rp10 miliyar, DED pembangunan jembatan SenayangPulau Sebangka Rp3 miliyar serta pembangunan jalan Sungai Tenam-Mentuda senilai Rp4 miliyar.

Sedangkan di Bidang Sumber Daya Air, pemprov akan melakukan penyusunan FS dan desain pengerukan alur sungai Musai senilai Rp400 juta, penyusunan DED dan dokumen lingkungan daerah irigasi desa Nerekeh senilai Rp500 juta. Kemudian, penyusunan DED dan dokumen lingkungan daerah irigasi desa Marok Kecil senilai Rp500 juta, penyusunan DED dan dokumen lingkungan daerah irigasi desa Resang senilai Rp500 juta.

Dilanjutkan dengan penyusunan FS, DED dan dokumen sumber daya air baku air terjun sungai Jelutung senilai Rp1 miliar dan normalisasi sungai desa Bukit Langkap senilai Rp1,6 miliar. (rm/mk)

Bupati Berikan Penghargaan Kepada Kapolres Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Lingga Alias Wello memberikan penghargaan kepada Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi.

Penghargaan itu, sebagai bentuk kooperatif Kepolisian terhadap visi-misi pemerintah daerah dalam mewujudkan empat sektor unggulan, salah satunya menciptakan Lingga sebagai lumbung ketahanan pangan wilayah perbatasan.

Bupati Lingga, pada pidatonya saat memperingati ulang tahun ke-2 masa kepemimpinannya di Kabupaten Lingga, Sabtu malam (17/2) kemarin menyampaikan upaya mewujudkan empat sektor unggulan sudah mendapatkan respon dari semua kalangan.

Dibidang pertanian Polres Lingga telah mewujudkan komitmen dukungan itu. Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin, menurutnya, punya energi yang sangat luar biasa. Selain berpangkat perwira menengah, Kapolres mampu terlibat langsung ditengah-tengah masyarakat untuk membangun motivasi dunia pertanian. Bahkan Polres punya sebidang sawah yang telah dipanen beberapa waktu lalu di desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan.

“Pak Kapolres punya energi yang luar biasa. Bahwa beliau bukan sebagai seorang komandan yang hanya pintar menyuruh dengan jalur komando, tetapi beliau juga terlibat langsung dengan turun bersama-sama ditengah-tengah masyarakat,” ucap dia.

Alias Wello saat itu juga meminta Kapolres Lingga dapat bertahan sesaat dalam tugasnya di Kabupaten Lingga.

Diakuinya memang semenjak memega-

KAPOLRES Lingga, AKBP Ucok Lasdin Silalahi mendapatkan penghargaan dari Bupati Lingga Alias Wello.

ng tongkat komando sebagai Kapolres Lingga, setidaknya telah membawa nuansa baru kepolisian di Bumi Bunda Tanah Melayu ini, khususnya dalam penerapan program prioritas pemerintahannya pada pertanian.

“Jadi ini bukan menganiaya bapak, bahwa kami pernah minta juga dengan petinggi Polri untuk tetap mempertahankan bapak sementara waktu untuk parkir di sini. Bukan kita ingin menzalimi karier beliau dengan minta tetap disini. Kita berdoa dikemudian hari beliau sukses. Mungkin beliau juga bercitacita untuk menjadi Kapolri nanti nya,” ungkap Bupati.

Sementara Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin menanggapi, dimanapun jabatan itu diletakkan harus benar-benar memberikan kontribusi dengan daerah bersangkutan. Upaya itu untuk

menghadirkan Negara Hadir di Tengahtengah Masyarakat.Selagi memang tugasnya harus berada di Kabupaten Lingga, akan dimaksimalkan sebaik mungkin menciptakan citra polisi bermasyarakat.

“Kalaupun nanti masyarakat merasakan kehadiran kita positif, itu suatu penilaian dari masyarakat yang lebih objektif. Ya kalau untuk urusan tanggungjawab kerja, kita harus membantu pemerintah daerah,” ucap Ucok.

Secara pribadi memang dia sangat mendukung program pemerintah daerah.

Apa yang dilakukan pemerintah, merupakan suatu kebijakan positif dalam pembangunan kemajuan daerah. ”Pemerintah sudah positif dalam pembangunan daerah. Namanya juga Bupati sebagai Kepala Daerah, harus kita imbangi, karena semangat beliau dan kinerja beliau juga,” imbuh Kapolres. (rm/taufik)

Disdik Karimun Siap Gelar Simulasi UNBK SMP Serentak

Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

Herdan Firdaus

KARIMUN, RAKYAT MEDIAMenjelang simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) SMP secara serentak se-Kabupaten Karimun, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengaku pelaksanaannya sudah siap, beberapa fasilitas pendukung seperti guru pengawas, ruang lokal dan sarana prasarana telah tersedia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekertaris Dinas Pendidikan

Kabupaten Karimun, Herdan Firdaus saat diwawancarai wartawan terkait persiapan ujian simulai SMP se-Kabupaten Karimun yang akan digelar secara serentak dalam waktu dekat.

“Semua persiapan sudah oke, kita berharap para siswasiswi yang akan mengikuti ujian tidak kaku dan tidak ragu dalam menghadapi ujian nanti,” kata Herdan Firdaus saat diwawancarai di Gedung Nasional, Rabu (14/2/2018) siang.

Herdan menyampaikan bah-

wa untuk UNKP tidak ada kendala apapun, kendala yang sering terjadinya menurutnya ada pada UNBK, seperti masalah pada kecocokan data dan listrik. Namun meski begitu Herdan optimis UNBK dan UNKP di Karimun akan berlangsung lancar.

“Ujian seperti ini kan bukan yang pertama kita laksanakan, ini sudah yang ketiga kalinya digelar, saya yakin pelaksanaan UNBK dan UNKP nanti berlangsung lancar,” ucap Herdan.(rm/jim)

Seluruh Rumah Program BSPS Pebruari Selesai LINGGA, RAKYAT MEDIADinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Lingga melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menargetkan akhir Februari, semua rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR telah diselesaikan penerimanya.

“Kita target akhir Februarilah. Karena beberapa faktor juga menyebabkan banyak kendala pada penerima bantuan ini untuk menyelesaikan rumahnya,” ucap Zifrizal, Kasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Senin (19/2) kemarin.

Sebelumnya diketahui memang banyak faktor kendala yang dialami penerima salah

Zifrizal Kasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR-PKP Lingga

satu bahan utama seperti kayu dan keinginan masyarakat untuk merehab total dengan jumlah yang dianggarkan bersifat swadaya.

Saat ini hanya beberapa

persen saja bantuan rumah tersebut yang masih dalam tahap penyelesaian. Dalam satu desa hanya berkisar satu atau dua rumah saja.

Sesuai dengan komitmen awal, jika akhir Februari juga masih ada penerima yang belum menyelesaikan bantuan itu, harus siap dikenakan sanksi misalkan dengan mengembalikan uang sebanyak Rp15 juta kepada pemerintah. “Itu nanti setelah tim satker datang dari provinsi untuk meninjau bagaimana kondisinya,” ujar dia.

Dia berharap jangan sampai, keduluan tim satker datang ketika masih ada rumah yang belum selesai. Karena akan berdampak pada jumlah penerima tahun ini.

Dari Kementerian akan menilai serapan anggaran yang digelon-

torkan untuk Lingga tidak maksimal penyelesaiannya.

Namun dia pastikan tahun ini jumlah penerima BSPS meningkat. Karena Kouta di provinsi bertambah tinggal bagaimana menjemput peluang itu.

“Database penerima juga masih dari pusat. Tapi nanti kita masih bisa mengkondisikan jika memang ada yang tidak layak menerima diberikan bantuan itu. Kita masih bisa mengalihkan kepada yang layak menerimanya,” lanjut dia.

Diketahui untuk 2017 lalu penerima program BSPS di Kabupaten Lingga berjumlah 391 RTS yang tersebar diseluruh Kabupaten Lingga. Ditargetkan awal Maret akan ada database baru penerima tahun ini. (rm/Taufik S)

CMYK

15

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

BINTAN-TANJUNGPINANG

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pegawai Kena OTT,

Terkait Adiknya Calon Walikota Tanjungpinang

Camat Bintan Pasrah

Wakapolda Kepri Tekankan Polisi Netralitas

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kecamatan Bintan Timur yang menjerat W membuat banyak yang sedih.Termasuk sejumlah staf di kecamatan.W dikenal pegawai baik selama ini.

“Aku tak tahu apakah dia kuat menghadapi hal ini.Dia itu punya penyakit asma, sesak napas. Semoga dia baik baik saja menghadapi hal ini,” ujar seorang staf di kecamatan, Rabu (14/2/2018).

Dia pun tak kuat membayangkan reaksi orang tua W mendengar anaknya terjerat OTT.”Orang tuanya sakit sakitan.Tak kuat membayangkan bagaimana mereka menghadapi hal ini di tengah kondisi sakit,”katanya.

Camat Bintan Timur Rusli kepada Tribun Batam.id mengatakan, dirinya kaget mendengar ada staf di kecamatan dipimpinnya terjerat

Camat Bintan Timur

Rusli OTT.”Antara kaget, sedih, bercampur,”katanya.

Dikatakannya, dirinya belum bisa mengomentari banyak soal OTT yang menjerat petugasnya.

Rusli mengaku menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib.”Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.Saya belum bisa berkomentar banyak.Kita serahkan ke hukum,” katanya. (rm/feri)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-terkait H. Lis Darmansyah calon Walikota Tanjungpinang adalah adik dari Wakil Kapolda Kepri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, mengatakan sebagai anggota Polri diminta untuk tetap netral terhadap Pilkada 2018. Sekalipun salah satu calon Wali Kota Tanjungpinang adalah adiknya sendiri.

“Insya Allah saya netral, walaupun calonnya adik saya sendiri. Kita berdiri di posisi netral tidak ada kepentingan kita, kita berbicara secara profesional transparan, dan netralitas kita menjadi sebuah prioritas utamaSaya jadi polisi bukan satu hari ataupun dua hari,” ujar Yan Fitri usai menghadiri Deklarasi Damai dan Sispam Pilkada 2018 yang digelar oleh Polres Tanjungpinang Dompak, Rabu (14/2/2018) Menurutnya, sebagai anggota Polri pada saat ini berdiri di posisi

netral. Tidak ada kepentingan di masing-masing anggota Polri. Anggota Polri katanya lagi, berbicara secara profesional dan transparan, bahwa netralitas dari anggota Polri menjadi sebuah prioritas utama dalam rangka pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Tanjungpinang.

“Jika ada anggota saya yang tidak netral akan kita beri sanksi disiplin dari internal Kepolisian,” pungkasnya.

Polisi tegasnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, harus menjaga dan mendamaikan kegiatan demokrasi Pilkada di Tanjungpinang berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, keamanan dan kenyamanan masyarakat harus terjaga sebagaimana yang diharapkan.

Sebelumnya, Yan Fitri mengatakan, Sispam Kota Tanjungpinang merupakan kegiatan yang menunjukkan kesiapan Polres Tanjungpi-

nang dalam rangka mengamankan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Tanjungpinang.

Semoga dengan diadakannya kegiatan simulasi dan deklarasi damai ini, tahapan-tahapan dalam Pilkada Tanjungpinang ini berjalan dengan baik.”Supaya demokrasi berjalan seperti yang kita inginkan dan kita harapkan,” katanya.

Yan Fitri juga menyampaikan Sispam kota ini sebuah bentuk partisipasi komponen dan elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi di Kota Tanjungpinang. Itu semua menjadi prioritas kepolisian khususnya Polres Tanjungpinang.

“Saya pikir kita semua di sini tau kita berada pada budaya Melayu. Di mana budaya kita sangat menjunjung tinggi toleransi, budaya kita sangat menghormati yang tua, menghargai sesama. Jadi kemungkinan ti-

Wakapolda Kepri

Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah tik rawan sangat kecil untuk di Kota Tanjungpinang,” ungkapnya.

Maka dari itu, Yan Fitri berharap, semua elemen dan stakeholder berpartisipasi aktif untuk menjaga dan mendamaikan kegiatan demokrasi ini. (rm/btd)

DPRD Kepri Serahkan Tujuh Nama Komisioner KPID Terpilih Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak

DOMPAK, RAKYAT MEDIADewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ternyata sudah menyerahkan tujuh nama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terpilih kepada Gubernur Nurdin Basirun. ”Sudah, sudah kami serahkan Senin lalu.Tinggal diproses gubernur,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di Tanjungpinang, Rabu.

Jumaga menegaskan keterlambatan dalam penetapan tujuh nama KPID Kepri terpilih disebabkan kesalahan teknis.

Namun DPRD Kepri sudah

memperbaikinya.Selain itu, keterlambatan dalam penyerahan tujuh nama KPID Kepri terpilih disebabkan rutinitas anggota dan pimpinan DPRD Kepri. ”Semua berjalan dengan baik, tidak ada intervensi, tidak ada pesan sponsor.Semua berjalan normal sesuai ketentuan,” ujarnya.

Setelah proses seleksi dan penetapan, kata dia gubernur hanya tinggal membuat surat keputusan terhadap tujuh Komisioner KPID Kepri terpilih. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diteken gubernur,” katanya. (rm/wr)

Pelabuhan Dompak dan Tanjungmoco di Duga di Korupsi BUPATI Bintan H Apri Sujadi menyerahkan bantuan rastra bagi KPM, baru-baru ini. Tahun 2018 ini, pemerintah menggratiskan rastra bagi warga miskin

Program Beras Rastra di Bagikan Gratis

PELABUHAN Dompak yang terbengkalai dan rusak sebelum sempat difungsikan.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA –Pelabuhan Dompak di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau ambruk sebelum digunakan masyarakat. Diduga, proyek yang menelan dana APBN senilai Rp120 miliar itu berbau korupsi dan saat ini tengah diselidiki Polisi.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro mengakui pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan pelabuhan Dompak.

Haryadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan pelabuhan ini telah dimintai keterangan.

Bahkan, penyidik melakukan pemanggilan ulang sekaligus memintai dokumen pembangunan pelabuhan itu.

Haryadi, selaku PPK Pelabuhan Dompak yang sebelumnya diperiksa oleh Polres Tanjungpinang kini nampak keluar dari pintu gerbang Kejari Tanjungpinang.

Haryadi diketahui juga telah beberapa kali diperiksa oleh Polres Tanjungpinang atas dugaan kasus korupsi pelabuhan Internasional Dompak, Tanjungpinang.Sebelumnya, penyelidikan dugaan korupsi pembangunan pelabuhan Dompak, yang menelan dana Rp120 miliar dari APBN itu, dilakukan dengan memanggil dan memeriksa pegawai Kantor

Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Haryadi. Dalam proyek ini, ia juga berperan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain polres, kini Kejari Tanjungpinang juga memeriksa kasus Dermaga pelabuhan Tanjungmoco. Ternyata Haryadi diketahui juga PPK pada proyek pelabuhan barang Tanjungmoco, Dompak Tanjungpinang.

Menurut Haryadi saat dijumpai wartawan mengakui tengah diperiksa terkait proyek pelabuhan barang Tanjungmoco.

“Ya, tadi dipanggil. Untuk (memberikan keterangan) pelabuhan Tanjungmoco,” katanya saat keluar dari Kejari Tanjungpinang sembari berjalan tergesagesa menuju kendaraannya.

Haryadi juga tak membantah bahwa dalam proyek pembangunan fisik tahun 20102015 itu, ia menjabat PPK. ”Sebagai PPK waktu tahap yang pertama aja. Nanti sajalah,” katanya sembari terburu-buru.

Sementara itu dari pantauan dilokasi Proyek Pelabuhan Tanjungmoco, terlihat dermaga panjang yang ukuran lebih kurang lebar 7x100 meter. Dermaga beton itu sebagian masih tersisa tiang pancang terbuat dari pipa baja yang berdiri tanpa cor beton di atasnya.

Selain itu juga terlihat material bahan bangunan yang tercecer dan terbengkalai di

sekitar lokasi proyek.ý Seorang warga Dompak tak jauh dari Pelabuhan Tanjungmoco mengatakan bahwa beberapa hari lalu, ada petugas Kejari Tanjungpinang datang untuk melakukan dokumentasi foto.

“Ada beberapa hari lalu, ada datang ke dermaga. Dia jalan di sepanjang dermaga, terus ambil-ambil foto juga. Saya kebetulan di situ. Saya lihat di lenganya identitas petugas Kejaksaan Negeri Tanjungpinang,” kata warga setempat.

Sumber yang didapat dari pegawai KSOP Tanjungpinang menyebutkan bahwa ada dua proyek melalui Satker KSOP Tanjungpinang yang tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum.Dua diantaranya pelabuhan Internasional Dompak dan Tanjungmoco.

“Ada dua kasus yang kayaknya masih diperiksa sekarang. Pak Haryadi dulu PPK dua proyek itu. Ada yang diperiksa di Polres juga. Kemarin saya dapat informasi itu dari rekan kerja di sini ramai ceritakan kasus itu,” kata sumber yang dapat dipercaya.

Menurut sumber, pelabuhan itu mencapai Rp 117 miliar dengan 5 tahapan anggaran sejak tahun 2010.Namun hingga kini pelabuhan hanya berdiri dermaga saja dan belum beroperasi. (rm/trb)

BINTAN RAKYAT MEDIA-Bupati Bintan Apri Sujadi menegaskan, program beras sejahtera (rastra) tahun 2018 akan dibagikan secara gratis kepada 4.595 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini sesuai Kepmen No.4/HUK/ 2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin mengatakan, rencananya pendistribusian beras rastra dilakukan mulai 19 Februari 2018. Ada-

paun jumlah kuota penerima manfaat di Kabupaten Bintan sebanyak 4.595 KPM terdapat di 9 Kecamatan.

Kecamatan Bintan Timur 889 KPM, Kecamatan Bintan Utara 577 KPM, Kecamatan Sri Kuala Lobam 446 KPM, Kecamatan Telok Sebong 474 KPM, Kecamatan Gunung Kijang 456 KPM. Kecamatan Toapaya 348 KPM, Kecamatan Teluk Bintan 369 KPM, Kecamatan Mantang 104 KPM, Kecamatan Bintan Pesisir 326 KPM, dan Kecamatan Tambelan 606 KPM. “Nanti Insya Allah, rencananya Pak Bupati akan menyerahkan secara simb-

olis pada tanggal 20 Februari 2018 di Kecamatan Toapaya. Jadi total kuota keseluruhan Restra untuk Kabupaten Bintan sekitar 45.950 kilogram yang akan disalurkan ke 4.595 KPM,” ujar Naharuddin.

Menurutnya, masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram rastra per bulan dan tak dipungut bayaran. Berbeda dengan yang lalu, di mana rastra yang diterima sebanyak 15 kilogram per bulan, dan dipungut biaya. “Kualitas rastra kali ini cukup baik, berasnya berwarna putih bersih dan tidak kotor,” ujar Nahar. (rm/ferianda)

Pekerja Stadion Olahraga Busung Tagih Gaji BINTAN, RAKYAT MEDIAPembangunan Stadion Olahraga di Desa Busung, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan Kabupaten Bintan, yang menelan anggaran sebesar Rp10,7 miliar tahun 2017 lalu, meninggalkan catatan hitam yakni permasalahan dengan para pekerjanya. Sebab sudah lebih dari dua bulan hak pekerja yang harusnya dibayar belum kunjung diselesaikan oleh pihak kontraktor.

Pekerja tersebut menagih gaji yang tidak dibayar kontraktor. Salah satu pekerja mengatakan sebanyak 30 pekerja yang belum mendapatkan gaji dari kontraktor PT Surya Gemilang.

Lanjutnya, pekerjaan pembangunan stadion tersebut sudah selesai dikerjakan pada tanggal 27 Desember 2017 lalu, namun karena ada penambahan pekerjaan yang belum selesai maka dilanjutkan pada 28 Desember 2017 sampai 12 Januari 2018. “Dari pekerjaan tambahan itulah, kami belum mendapatkan gaji,” ucapnya.

Menurutnya, 30 orang pekerja yang belum menerima haknya terdiri dari 10 orang tukang dan 20 orang helper. Ia

Bupati Bintan

Apri Sujadi menjelaskan, gaji tukang Rp 100 Ribu per hari sedangkan gaji helper Rp 90 Ribu per hari. ”Kalau ditotal sama lembur satu tukang mendapatkan gaji Rp 2,2 Juta, sedangkan helper mendapat gaji Rp 1,95 Juta,” ucapnya.

Dihari yang sama juga Jaka, menyampaikan, terkait penyelesaian hak para pekerja yang sudah banting tulang menyelesaikan pekerjaan di Stadion Olahraga tersebut, sudah beberapa kali dijanjikan oleh pihak kontraktor. Namun, hingga lebih dari dua bulan, apa yang dijanjikan, hingga pertengahan Februari 2018 tidak kunjung dibayarkan.

“Kita sudah beberapa kali

dijanjikan, tapi karena sudah terlalu lama, maka kami menuntut agar permasalahan ini segera diselesaikan. Dengan memasang spandukbertuliskan meminta Bupati Bintan untuk memperhatikan nasib kami,” ungkap Jaka.

Terpisah, Bupati Bintan Apri Sujadi saat dikonfirmasi wartawan perihal para pekerja belum menerima upah dari kontraktor atas proyek Pemerintah Stadion Olahraga di Lobam, mengatakan bahwa dirinya akan menindak dengan tegas setiap kontraktor yang mengerjakan pembangunan proyek pemerintah apabila tidak menyelesaikan kewajibannya

kepada para pekerja.

“Apabila ditemukan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah namun melalaikan kewajibannya kepada para pekerja, tentu kita akan tindak tegas,” ucapnya, Sabtu (17/2) kemarin.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bintan Bayu Wicaksono mengatakan, bahwa terkait permasalahan para pekerja yang belum menerima upah dari pihak kontraktor atas pembangunan Stadion Olahraga di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, pihak Dinas Perkim Bintan akan melakukan beberapa langkah terkini, diantaranya akan segera memanggil kontraktor guna memediasi masalah ini dengan para pekerja.

“Pada dasarnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Bintan atas pembiayaan pelaksana pembangunan gedung stadion olahraga telah dilaksanakan serta masalah gaji para pekerja adalah tanggungjawab pelaksana. Namun, kita akan melakukan upaya mediasi antara pihak pekerja dan kontraktor pelaksana guna penyelesaian bisa terselesaikan secepatnya,” ujarnya. (rm/san)

CMYK

RAKYAT MEDIA

Rabu, 21- 28 Februari 2018, MINGGU III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Wakapolda Kepri Pimpin Pemusnahan

Barang Bukti Narkotika

BATAM, RAKYAT MEDIAWakapolda Kepri Brigadir Jenderal Polisi Drs. Yan Fitri Halimansyah memimpin langsung Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (BB) Narkotika Jenis Sabu, Ganja, Ekstasi dan Katinona, di Pendopo Polda Kepri, Nongsa, Batam, belum lama ini.

Pemusnahan barang haram ini juga dihadiri oleh Kepala BNNP Kepri, Dit Resnarkoba Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Kantor Pos Batam Centre, dan Kepala Avsec Batam.

Dalam sambutannya Wakapolda Kepri, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Yan Fitri Halimansyah mengatakan, barang narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi dan katinona yang akan dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil tangkapan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri beserta Jajarannya “ Kasus ini terungkap atas kerja keras dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri dan hasil joint investigation Polda Kepri dengan Bea dan Cukai, AVSEC dan PT. Pos Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018,” jelas Wakapolda Kepri.

Ia menyebutkan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan ini yakni : Sabu-sabu sebanyak 74.325,5 gram, Ganja sebanyak 2.5763 gram, pil ekstasi sebanyak 27.252 butir, dan katinona sebanyak 48.951 gram.

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut, katanya, dari 11 laporan .Polisi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri dan Tempat Kejadian Perkaranya (TKP) adalah :

WAKAPOLDA Kepri Yan Fitri Halimansyah pimpin pemusnahan barang bukti Narkoba

bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, di tengah laut sekitar pulau Setokok, Bulang Kota Batam yang diamankan berupa barang bukti jenis sabu, dan barang bukti jenis pil ekstasi, kantor PT. Pos INDONESIA Batam Centre barang

buktinya jenis katinona dan Ruli Tiban Lama Kecamatan Sekupang , Kota Batam barang buktinya jenis ganja kering.

“Dari 11 laporan tersebut Polda Kepri mengamankan 18 orang tersangka yang kini menjadi tahanan

Polresta Barelang dan Polda Kepri,” kata Wakapolda Kepri.

Lebih lanjut Wakapolda Kepri menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan para tersangka bahwa narkotika tersebut mereka peroleh melalui jalur Laut, Udara dan Jasa

pengiriman barang, yang berasal dari negara Malaysia dan Ethopia, yang kemudian di bawa kebeberapa Kota di wilayah Indonesia.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 113 ayat (2) dan atau

pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati. (rm/rel).

Komisi II DPRD Batam Tolak Perda No 10 Tahun 2009

KANTOR Pemerintah Kota Batam di Batam Centre

Pemko Batam Perketat Aturan Wartawan Bertamu BATAM, RAKYAT MEDIA-Tata cara bertamu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam diperketat. Pengunjung diminta untuk meninggalkan kartu indentitas dan diganti dengan badge khusus selama bertamu Seperti yang diungkapkan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Media Nusantara Abdul Razak dan Pemred Media Online Arman Sihombing, peraturan bertamu di Pemko Batam sudah diperketat, semua tamu harus meninggalkan kartu tanda pengenal termasuk wartawan.

“Saya sendiri kena, mau masuk ke Pemko harus meninggalkan kartu pers, hal sama juga dialami Pemred tabloid LKN Amran Can, dia mau bertamu ke Humas dicegat oleh Satpol PP,’”kata Razak dan Amran Sihombing.

Kepala Bagian humas Pemko Batm Yudi Admaji mengatakan pemberlakuan sistem ini seiring perkembangan keamanan yang terjadi beberapa hari terakhir ini,”Apalagi beberapa hari ini didapati satu ton sabu,”kata Yudi Menurut Yudi, hal ini bukan memperberat siapapun yang bertamu ke Pemko Batam. Setelah aktivitas bertamu diperkenankan untuk kembali mengambil indentitas.

Sistem ini akan berlaku permanen untuk seterusnya, ujarnya Untuk diketahui, para tamu akan diberhentikan terlebih dahulu para petugas Satpol PP yang bertugas di samping pintu masuk kantor Pemko Batam. Para tamu diwajibkan untuk meninggalkan kartu indentitas, sebagai gantinya akan dibekali badge khusus tamu. Aturan tersebut tak terkecuali wartawaan, namun wartawn aakan dibekali dengan badge khusus wartawan.

Tata cara berpakaian pun tidak diperkenankan memakai kaos juga sandal jepit, didalam tata tertib tertulis, petugas pelayanan memiliki kewenangan untuk menolak tamu masuk jika tidak memenuhi aturan yang berlaku. Dan jika badge hilang tamu harus mengganti uang sebesar Rp 25 ribu.(rm/ferianda).

BATAM CENTRE, RAAKYAT MEDIARanperda Penataan dan Pemberdayaan kaki Lima (PK5), yang diusulkan oleh Pemko Batam, secara tidak langsung ditolak oleh Uba, komisi II DPRD Kota Batam, menurut Uba masih perlu untuk dikaji kembali, pasalnya mengenai pasar, terkait dengan tata ruang, dan ada kaitannya dengan lahan, ujar Uba, kepada wartawan di gedung DPRD Batam.

“Batam ini kan lintas sektoral, karna ini menyangkut wilayah lahan, dan lahan itu ada hubungannya dengan BP, kita sendiri belum tau, BP itu konsepnya tentang penataan ruang khusus PK5 ini, ada atau tidak,” ujarUba. Uba juga pertanyakan, apakah BP Batam memiliki agenda, pemilihan tempat untuk usaha kecil dan menengah, termasuk juga mikro.”Sejauh mana mereka punya agenda terhadap ekonomi kecil dan

menengah, termasuk mikro” ungkapnya.

Menurut Uba, pembahasan Perda dibuat, namun tidak implementatif, sehingga terkesan akan menjadi sia-sia, hal ini perlu disikapi kembali, dari DPRD maupun Pemerintah Kota Batam. ”Saya kira perlu untuk dibicarakan kembali, agar pembahasan ini tidak sia-sia, dibuat Perda tapi tidak implementatif,”kata Uba. Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, sependapat dengan komisi II yaitu memang perlu dilakukan pembahasan atau peninjauan kembali, sehubungan telah diatur dalam Empat regulasi tentang perdagangan kaki Lima, yang dua diantaranya ada ditingkat pusat, peraturan presiden dan mentri dalam negri. ”Atas peraturan yang substansinya sama, kita mengusulkan agar itu dilakukan peninjauan kembali” kataAmsakar. (rm/gun)

Program Bansos Uang Duka Kembali di Lanjutkan 2018 BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, akan melanjutkan program bantuan sosial uang duka untuk masyarakat pada Tahun ini 2018. Program tersebut ditujukan kepada keluarga kurang mampu yang kehilangan anggota keluarga karena meninggal.

Tahun 2017 lalu sudah kita salurkan sebanyak 197 kepada keluarga tidak mampu yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, mereka menerima manfaat atas program tersebut. Untuk tahun 2018 ini kita kembali melanjutkan program tersebut.

Hal tersebut dikatakan Bupati Bintan Apri Sujadi melalui Kasubbag Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakayat Setda Kabupaten Bintan Muhammad Darimi, Selasa (13/2) kemarin.

Darimi menambahkan, anggaran yang dikeluarkan untuk 197 keluarga penerima dana duka sebesar Rp291.750.000. Ia berharap dana itu dipergunakan sebaikbaiknya. “Kami berharap dana yang diberikan untuk kebutuhan yang prioritas,” ucapnya.

Ia mengemukakan, program bantuan sosial dilaksanakan untuk meringankan beban ahli waris.”Ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Bintan kepada masyarakat,” katanya. Uang duka diserahkan tiga tahap. Tahap I Rp 31,5 juta kepada 21 kepala keluarga atau ahli waris. Tahap II Rp 89 juta dengan total penerima manfaat 60 orang. Tahap III Rp 171 juta kepada 116 orang KK. “Bantuan sosial uang duka diserahkan kepada penerima yang merupakan warga pra sejahtera, dimana pembayarannya terhitung mulai daripada tahun anggaran 1 Januari hingfa 1 Desember 2017 yang lalu,”kata M Darimi.

Pogram sosial uang duka dilaksanakan semata -mata untuk meringankan beban bagi ahli waris. Utamanya yang sudah ditinggal oleh sanak keluarga yang berduka karena meninggal dunia. Selain bantuan duka, Pemerintah Bintan memiliki program sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Program untuk kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di puskesmas terdekat. (rm/san)

SUASANA sidang anggota DPRD Kota Batam

Pos Imigrasi Pelabuhan Batam Antisipasi Arus Balik Imlek 2018 BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto di dampingi Kepala Pos Imigrasi Pelabuhan Batam Centre Khairil Mirza memantau langsung arus balik penumpang yang masuk ke Batam di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre.

Kedua pejabat ters Imigrasi tersebut memantau langsung arus balik perayaan Imlek 2018, pada Minggu (18/02/2018) lalu,” Arus balik meningkat, dan situasi aman terkendali, kita juga penambahan 20 personil dan setiap setiap 2 jam sekali petugas di konter maupun konter layanan kita ganti,” terang Mirza Menurut Lucky, data arus balik Wisman dari Pelabuhan Fery Internasional Batam. Di Pelabuhan Sekupang 2.952 Wisman, Pelabuhan Harbourbay 4.683 Wisman dan Pelabuhan Batam Center 2.933 Wisman.” Berdasarkan data kita ada lonjakan Wisman yang

datang ke Batam dan mengalami peningkatan sekitar 30 persen,” kata Lucky A. Binarto.

Untuk mengantisipasi lonjakan Wisman yang terjadi setiap tahun dengan penambahan personil bantuan, Imigrasi Kelas I Batam akan mengambil langkah Restrukturisasi Organisasi.” Mengingat setiap tahun terjadi lonjakan Wisman, ke

depannya kami butuh konter yang memadai dan akan mengadakan penambahan berupa group yang berdinas, yang semula 2 group menjadi 3 group,” ujarnya.

“Sehingga anggota kami dapat bertugas maksimal di 8 jam per-hari yang mana semula 15 jam per-hari,”tutup Kepala Imigrasi Kelas I Batam.(rm/ikhsan).

POS Imigrasi Pelabuhan Batam Antisipasi Arus Balik Imlek 2018