Edisi 217

CMYK

Baca Hal 8

Jalan Mulus di Tambal Sulam, Yang Rusak Tak Diperbaiki KORAN UMUM

Penanggung Jawab Rabu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

1- 8 November 2017, MINGGU I

RABU, 1- 8 NOVEMBER 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 217 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

BPK RI Ungkap 13 Temuan Senilai Belasan Miliar :

“Penyelewengan” di RSUD Embung Fatimah BATAM, RAKYAT MEDIA-Masih segar dalam ingatan kasus korupsipengadaanAlat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah pada tahunanggaran 2011, yang menyeretDirektur RSUD tersebut, dr FadillahRatnaDumilaMallarangan, yang hingga kini masih mendekam di bui.

Akan tetapi kasus dugaan korupsi di RSUD milik Pemerintah Kota Batam itu tampaknya masih saja terjadi. Kali ini BPK RI ungkap 13 temuan kasus dugaan penyelewengan anggaraan di RSUD tersebut dengan nilai belasan miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menemukan ada 13 kasus dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah di RSUD Embung Fatimah. Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2016 No 04/C/LHP/ XVIII.TJP/00/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang diteken Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Joko Agus Setyono SE, Ak, CA. Tak tanggung tanggung jika dikalikan jumlah temuan dugaan Bersambung ke Hal 2

RUMAH Sakit Umum daerah (RSUD) Embung Fatiman Batuaji

Rp 19 Miliar Dana JKN di 17 Puskesmas Batam Menguap BATAM, RAKYAT MEDIA-Dugaan penyelewengan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah tampaknya tak hanya terjadi di RSUD Embung Fatimah saja. Akan tetapi

Plt Direktur RSUD Embung Fatimah

Didi Kusmarjadi

Polda Kepri Tangkap Wakil Rektor UMRAH Tanjungpinang

KABID Humas Polda Kepri Kombes Erlangga

BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri menangkap Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Hery Suryadi di Jakarta. Dia kini ditahan di sel tahanan Polda Kepri.

Kemarin ia di bawa ke Batam melalui Bandara Hang Nadim Batam, Senin (30/10/2017). Hery Suryadi diduga terlibat korupsi pengadaan senilai Rp 29 miliar. Kerugian diduga mencapai Rp 12,4 miliar. Ia dalam proyek tersebut disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Polisi telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT. Kempat orang tersebut PPK berinisial HS, Kontraktor Pelaksana PT JKP berinisial HG dan dua dari perusahaan distributor YS serta UZ. Seorang tersangka dari pihak kontraktor pelaksana HG dari PT JKP pagi ini tampak dibawa melalui Bandara Hang Nadim. Ia dikabarkan ditangkap di Jakarta. Selain Hery Supriyadi, Direktur Ditributor pengadaan alat IT universitas UMRAH Tanjungpinang, Yusmawan juga ikut ditangkap dan digiring ke Batam dari Jakarta berbarengan dengan Hery Supriyadi.

Yusmawan diketahui menjabat sebagai tiga direktur di tiga perusahaan PT Baya, PT Daham dan PT. Inca. Ia dikabarkan di Bersambung ke Hal 2

Vega Darwanti

Alasan Tak Ikut Arisan Artis JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Modern ini, arisan menjadi salah satu gaya hidup yang kerapkitajum Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

PUSKESMAS Sekupang

Pansus BP Batam DPRD Provinsi Belum Dibubarkan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Anggota Panitia Khusus Pengembangan Batam DPRD Provinsi Kepulauan Riau Onward Siahaan menyatakan alat kelengkapan sementara legislatif itu akan dibubarkan setelah perekonomian di kota tersebut membaik.

“Kalau masih buruk, pansus tetap ada, dan akan terus mengawasi kinerja Badan Pengusahaan Batam dan Pemkot Batam. Kami akan memberi rekomendasi dari hasil kajian terhadap permasalahan yang terjadi,” ujarnya yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Minggu.

Onward menegaskan Pansus Pengembangan Batam tidak melahirkan peraturan daerah. Pansus ini dibentuk khusus untuk mengurusi per-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Kepala BP Batam

masalahan birokrasi, kewenangan hingga keterpurukan perekonomian di Batam.

Batam yang dahulu dikenal sebagai kota industri, dan barometer pertumbuhan perekonomian di Kepri perlu ditangani secara khusus.

“Pansus dibentuk saat

perekonomian di Batam terpuruk. Banyak penyebabnya, salah satunya tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan Pemkot Batam,” ujarnya, yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri.

Bersambung ke Hal 2

Gubernur Nurdin Basirun Promosikan Kepri di Kota Tua Jakarta JAKARTA, RAKYAT MEDIAGubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun bagi-bagi hadiah berupa empat buah tiket pesawat pulang pergi JakartaBintan dan hotel gratis selama dua malam nginap di Pulau Bintan kepada para pengunjung Kota Tua, jalan Taman Fatahillah, Jakarta Barat, Minggu (22/10/2017).

Door prize ini diberikan Gubernur saat memberikan sambutan di acara Kemilau Kepri yang diselenggarakan oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama Biro Humas, Protokol dan Penghubung di Kota bersejarah tersebut. Adapun bagi yang ingin mendapatkan doorprize harus diseleksi dengan cara berjoget Melayu. Yang jogetnya paling heboh dan

900 Kades Terjerat Hukum Gara-gara Dana Desa JAKARTA, RAKYAT MEDIASebanyak 900 kepala desa (kades) di berbagai daerah di Indonesia terjerat hukum karena menyalahgunakan dana desa (DD) tahun 2017 ini. Presiden JokoWidodo (Jokowi) mengungkapkan hal itu di Garut, Jawa Barat, belum lama ini. ’’Memang ada 900 kepala desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami Presiden RI

Bersambung ke Hal 2

Joko Widodo

Baraskrim Polri Masih Menahan Kwantek Penyeludup Mikol Ilegal GUDANG penyimpanan Mikol Ilegal milik Kwantek di Pulau Buru Karimun

JAKARTA, RAKYAT MEDIADirektur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan KWK, F, dan S telah

menyelundupkan minuman keras secara ilegal dari Malaysia dan Singapura ke Batam, Kepulauan Riau selama 20 tahun.

Bersambung ke Hal 2

STOP PERS GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun (tengah)

menghibur, dialah yang berhak mendapatkannya.

“Kepri ini miniatur indonesia. Multi etnis ada di Kepri.

Keragaman adat, budaya, suku dan agama menjadi pemersatu masyarakat. Makanya saya undang bapak dan ibu serta adik-adik semua datang ke Kepri. Nikmati pesonanya, kemi-

launya dan eksotikanya,” kata Gubernur.

Kemilau Kepri 2017 sendiri dilaksanakan selama dua hari (21-22 Oktober) dengan menyajikan berbagai kegiatan. Selain tari-tarian khas Melayu, kuliner Melayu, hingga tarian Bersambung ke Hal 2

Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tertanda Redaksi

CMYK

SAMBUNGAN

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Masyarakat Kepri Belum Rekam Data Pembuatan KTP Sebanyak 90 Jiwa TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih banyak yang belum merekam data untuk pembuatan KTP. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, sampai saat in penduduk Provinsi Kepri yang telah merekam mencapai 65 persen atau sekitar 1.256.148 jiwa dari total wajib KTP sebanyak 1.346.390 jiwa. Sekitar 90.242 jiwa belum merekam data KTP. Adapun capaian kabupaten/ kota di Kepri yang telah merekam data pembuatan KTP-el yakni Bintan mencapai 103.592 dari 161.201 jiwa, kemudian Lingga mencapai 69 % atau 69.479 jiwa dari 100.929 jiwa.

Kepulauan Anambas 69 % atau 30.787 dari 44.357 jiwa, Karimun 67 % atau 162.592 dari

240.891, Batam mencapai 66 % atau 703.759 dari 1.062.250 jiwa, Natuna mencapai 66 % atau 49.855 jiwa dari 81.257 jiwa dan Tanjungpinang mencapai 52 % atau 136.084 dari 261.685 jiwa.

Khusus untuk Tanjungpinang, masih terdapat perbedaan data antara Disdukcapil Pemko dengan Kemendagri. Data dari Kemendagri, penduduk Tanjungpinang sekitar 207.633 jiwa. Data Disdukcapil Tanjungpinang sekitar 261.685 jiwa. Ada perbedaan data sekitar 54.052 jiwa.

Adapun target kepemilikan akta kelahiran akhir tahun 2017 di Provinsi Kepri minimal sudah mencapai 8 5%. Saat ini yang tercapai sekitar 78%. Kepala DPMD Dukcapil Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, berdasarkan laporan data pelayanan dari kabupten/kota, hingga Juli 2017 Kabupaten Natuna paling tinggi

capaiannya yakni 86,77% atau sebanyak 23.190 jiwa.

Kepulauan Anambas 82,25 % (13.066 akte), Batam 80,83 % (281.577 akte), Lingga 80,51 % (24.970 akte), Tanjungpinang 79,02 % (64.352 akte), Bintan 67 % (37.236 akte) dan capaian Karimun sebesar 60,99 % atau 47.833 akte.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Kepri mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pelayanan jemput bola ke pemukiman penduduk sekaligus mensosialisasikan tentang KTP, KK, akte lahir dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kedepan direncanakan program three in one yakni pelayanan perubahan KK, pengurusan akte lahir dan KIA akan dijalankan ketika ada anak yang lahir di satu keluarga. Sehingga memudahkan pelay-

Ratusan Calon PNS Kemenkumham Kepri Tes Fisik TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA--Sebanyak 288 peserta seleksi Kesamaptaan berjuang untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kanwil Kumhan Kepri, Senin (23/ 10/2017).

Kepala pusat penerangan (Kapenrem) 033 Wira Pratama, Mayor Infantri AR Sipahutar mengatakan, proses seleksi dimulai pukul 05.30 WIB. Para calon ASN di lingkup Kanwil Kemenkumham sudah memadati lapangan Shutle Ban Wira Pratama Komplek Makorem 033/WP. “Cuaca mendung dan hujan mulai rintik saat bendera start pertama dimulai. Cuaca ini tidak menyurutkan semangat dari peserta seleksi pada saat lari 12 menit,” kata Sipahutar kepada Tribun, Senin siang.

Menurut Sipahutar, seleksi Kesamaptaan hari pertama

PARA peserta CPN Kemenkumham yang mengikuti seleksi Kesemamtaan

diikuti oleh 288 orang peserta.

Mereka memperlihatkan semangat yang sangat baik selama mengikuti seluruh rangakaian kegiatan seleksi.

“Setelah Kesamaptaan A yaitu lari 12 menit interval be-

Alasan Tak pai. Begitu pula dengan para pesohor Tanah Air yang berbondong-bondong membuat sekelompok grup arisan sesama artis maupun sosialita.

Arisan dan lainnya tak membuat komedian Vega Darwanti terbawa arus.Namun, tak dimung kiri tawaran untuk ikut bergabung di grup arisan terus berdatangan. Vega pun memiliki jawabnnya.

Sambungan Hal. 1

Jujur dari hati mau (ikut arisan), arisan sama teman-teman artis, karena banyak banget yang ngajak, kemarinsaja beberapa artis banyak yang ngajakin.,” kata Vega kepada wartawan, Selasa, 24 Oktober 2014 di studio ANTV. ”Sedangkan kalau arisan artis itu kan ngumpulnya weekend, dan aku orangnya paling takut enggak nepatin janji,”

Pansus BP Ia berpendapat penanganan permasalahan itu di Batam berlarut-larut sehingga berdampak pada dunia usaha. Banyak perusahaan tutup dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya disebabkan pengusaha tidak merasa nyaman akibat berbagai kebijakan yang tidak mendukung dunia usaha.

Meski demikian, menurut dia pergantian kepemimpinan di BP Batam sudah mulai menaruh harapan besar bagi Pemkot Batam dan para pengusaha. Na-

mun pansus tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan kondisi kota ini akan semakin baik setelah Lukita Dinarsyah Tuwo memimpin BP Batam.”Ada harapan besar Batam semakin baik dipimpin Pak Lukita, karena beliau memahami kondisi Batam.

Selama 1,5 tahun beliau menjadi tim teknis mengurusi permasalahan Batam,” ucapnya.

Onward mengharapkan Lukita dapat menumbuhkan kepercayaan pengusaha terhadap BP Batam. Selama beberapa

Kita ini sedang mempromosikan Kepri kepada masyarakat di dalam negeri. Saya rasa ini tempat yang tepat untuk mengenalkan Kepri kepada mereka,” kata Nilwan.

Menurut Nilwan lagi, sudah cukup ramai turis mancanegara yang datang ke Kepri. Justru turis domestik yang masih belum maksimal. Dan hal tersebutlah salah satu alasan kenapa Kemilau Kepri 2017 dilaksanakan di jalan Taman Fatahillah.

Polda Kepri tangkap di kantornya terletak di Apartemen miliknya MT Harion Square. KabidHumasPoldaKepri Kombes Erlangga membenarkan ada dua tersang-

pekan ini, banyak pengusaha yang memberi tanggapan positif terhadap Lukita.

Hubungan antara BP Batam dengan Pemkot Batam yang selama ini “renggang” akibat tumpang tindih kewenangan juga perlahan-lahan sudah mulai diperbaiki. Wali Kota Batam Rudi menyambut baik Lukita memimpin Batam. ”Pansus Pengembangan Batam juga akan menggelar pertemuan dengan BP Batam pada pertengahan November 2017,” katanya.(rm/red) Sambungan Hal. 1

Hadir pada kesempatan ini staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Perekonomian Nuryanto, yang juga selaku mantan Plt. Gubernur Kepri. Menurut Nuryanto, Kepri adalah Provinsi dengan banyak potensi. Dan untuk memajukannya hingga dikenal, maka dibutuhkan promosi. ”Apa yang disampaikan Gubernur tadi benar, bapak dan ibu harus datang keKepri agar tau keindahan lautnya,” kata Nuryanto. (rm/humas) Sambungan Hal. 1

ka yang ditangkap dan dibawa ke Batam.

“Benar, pada hari Sabtu telah diamankan tersangka HS dan YU, dan hari Minggu

Rp 19 Miliar buruknya kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam dalam mengelola keuangan negara juga terjadi di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Saat ini LHP BPK RI tahun 2016 mengungkap, dugaan penyimpangan keuangan pada Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaraan 2016 di 17 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebesar Rp19,007,060,900.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Batam Tahun 2016,

sambung ibu anak dua itu.

Sepertidiketahui, setiap akhir pekan dijadikan momen berkumpulnya seluruh keluarga. ”Kalau buat aku itu nomor satu keluarga, apalagi kan kalau Sabtu, Minggu aku kan harus ketempat suamiaku.

Kalau weekend arisan juga, bagi waktunya gimana dong,” katanya.”Aku utamain keluarga pastinya,” ujarnya.(rm/net).

Sambungan Hal. 1

Gubernur Nurdin modern (modern dance) dan sebagainya. Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri Nilwan mengatakan, alasan dipilih Kota Tua tempat menyelenggarakan gawai Kemilau Kepri 2017, karena Kota Tua merupakan pusat wisata sejarah yang berada di jantung ibu kota Jakarta.

“Kawan-kawan tentu bisa lihat sendiri. Para pengunjung Kota Tua tampak banyak yang mampir di acara Kemilau Kepri.

berapa menit dilanjutkan kesamaptaan B yaitu pull up, push up, sit up dan shuttle run 10 meter angka 8. Proses seleksi kedua dan selanjutnya berakhir pada Kamis (26/10/2017),” terang Sipahutar. (rm/ikhsan)

sudah ditahan di RutanPolda Kepri,” ujar Erlangga dalam keterangan persnya pada wartawan di Mapolda Kepri. (rm/wd) Sambungan Hal. 1

realisasi PAD yang sah sebesar Rp132,296,231,456 atau 97,28 persen dari anggaran sebesar Rp135,,995,337,460.

Dari jumlah tersebut sebesar Rp19,007,060,900 merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada 17 Puskesmas.

Namun dari anggaran Rp19 miliar tersebut, sebesar Rp233,262,210 dana JKN di Puskesmas Lubuk Baaja yang digunakan tidak sesuai ketentuan, dimana dalam dokumen pengelolaan penerimaan dan pemanfaatan dana kapita JKN tersebut digunakan untuk keg-

iatan yang tidak sesuai peruntukannya yaitu kegiatan Filarisasi, UKS/UKGS dan belanja bahan medis habis pakai melalui e-catalog yang dibatalkan.

Padahal, ketentuannya kegiatan tersebut harus menggunakan dana DAK atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Pemerintah Pusat.

Kemudian dugaan penyimpangan lain juga terjadi pada belanja dana kapitasi JKN sebesar Rp62,400,000 yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawban yang lengkap dan valid.(rm/red)

Drs. Sardison anan administrasi kependudukan dan dapat dilakukan dalam sekali jalan. Terobosan ini diharapkan dapat diperkuat dengan menjalin kerja sama dengan RT/RW, bidan/ klinik maupun rumah sakit.

Dalam pelaksanaan program KIA, kabupaten/kota dapat melaksanakan program tersebut apabila telah mencapai batas minimal sebe-

sar 85 % sebagaimana yang telah ditetapkan Kemendagri. Oleh karena itu, diharapkan kerja sama semua pihak agar program KIA dapat diterapkan di Provinsi Kepri. Apalagi pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perlindungan hak setiap penduduk ini dengan memberikan layanan secara gratis.

Sebelumnya diberitakan, hingga 31 Desember 2016, terdata sekitar 141.407 orang anak di 7 kabupaten/kota di Kepri belum memiliki akta kelahiran dari 614.931 anak berusia 0-17 tahun kurang 1 hari.

Dari data itu, sekitar 473.524 anak sudah memiliki akta kelahiran atau 77 persen dan 23 persen anak belum memiliki akta lahir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjend Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah menetapkan Tanjungpinang dan Natuna men-

jadi kabupaten/kota yang sudah bisa menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA). Tanjungpinang ditetapkan SK penerapan KIA tahun 2016 lalu sekaligus sebagai pilot project di Kepri. Tahun 2017 ini, Kemendagri melalui Dirjend Dukcapil kembali menetapkan Natuna sebagai daerah yang menerapkan KIA. Berdasarkan database hasil konsolidasi data penduduk Natuna per 31 Desember 2016, jumlah anak-anak yang sudah memiliki akta kelahiran sekitar 86,52 persen. Saat diusulkan ke Kemendagri untuk menerapkan KIA, langsung disetujui dan ditetapkan memulainya di tahun 2017 ini.

Melihat banyak anak-anak di Kepri yang belum memiliki akta kelahiran, maka lima daerah lainnya yang belum ditetapkan menerapkan KIA harus kerja keras tahun ini untuk men-

“Penyelewengan” di RSUD penyimpangan yang terjadi saat ini setelah RSUD Embung Fatimah dipimpin pejabat Plt nilainya mencapai belasanaan miliar rupiah, lebih besar dari kasus korupsi yang menjerat dr Fadillah Dumila Malarangan.

Ke 13 temuan kasus dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan daerah diantaranya pengeluaran anggaran tahun 2016 pada Bendahara pengeluaran RSUD Embung Fatimah senilai Rp 1,143,250,000.

Sayangnya, tindak lanjut dari 13 kasus temuaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah dengan nilai belasan miliar tersebut, BPK RI tidak menyampaikannya kepada aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian.

BPK hanya merekomendasikan kepada Walikota Batam agar memerintahkan Plt Direktur RSUD Embung Fatimah untuk mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Berdasarkan data yang dimiliki Rakyat Media, dari LHP BPK RI Perwakilan Kepri mengungkap bahwa, laporan Realisasi Anggaran RSUD Embung Fatimah Tahun 2016 diketahui bahwa realisasi pendapatan RSUD Embung Fatimah sebesar Rp70,854,690,764 atau 94,4 persen dari Anggaran sebesar Rp75,000,000,000. Sementara realisasi belanja sebesar Rp143,315,538,228 atau 85,56 persen dari anggaran sebesar Rp165,789,615,175. Dari realisasi belanja RSUD tersebut sebesar Rp70,846,789,274 diantaranya adalah realisasi dari belanja dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Namun dari realisasi pendapatan dan pengeluaran terdapat catatan transaksi pengeluaran kas di Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,577,927,555 dimana belanja BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan operasional Tahun Anggaran 2016 Rp185,274,135 ditambah Rp1,392,693,420yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawabanyang lengkap dan sah sehingga ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah.

Kemudian ditemukan indikasi nilai saldo kas tunai BLUD RSUD Embung Fatimah sebesar Rp1,168,726,409 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Dugaan penyimpangan lainnya tercatat dalam LHP BPK tahun 2016 adalah utang jangka pendek tahun 2016 sebesar Rp1,143,250,000 yang belum di setor ke kas daerah. Selain itu terdapat pengeluaran tahun Anggaran 2016 pada BLUD RSUD Embung Fatimah yang tidak didukung dengan bukti dan pertanggungjawaban yang valid.

RSUD Embung Fatimah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mengelola keuangannya berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan diberikan fleksibilitas berupa pengelolaan kas dan pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran. Dimana sisa kas di akhir tahun anggaran pada BLUD tidak disetor ke kas daerah, hanya dilaporkan ke PPKD kemudian bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Namun banyak ditemukan bukti pengeluaran anggaran pada tahun 2016 di RSUD tersebut tidak didukung bukti yang lengkap dan sah sebagai dokumen pertanggungjawaban belanja.

Sebagai contoh realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp158,050,000 tidak didukung dengan Struk Pembelian BBM dari SPBU. Bukti pendukung yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban hanya berupa kwitnsi pembayaran dari bendahara pengeluaran BLUD kepada PPTK, bahkan bukti pertanggungjawaban tidak cocok, terdapat selisih sebesar Rp111,014,939 antara nilai pembelian kupon BBM di SPBU dengan nilai bukti struk pembelian BBM. Kemudian pada bulan November dan Desember 2016 tidak terdapat struk BBM yang dilampirkan dalam SPJ pembelian kupon.

Selain itu, indikasi dugaan penyelewengan juga ditemukan atas bukti pertanggungjawaban anggaran Belanja BLUD yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan valid nilainya sebesar Rp1,144,634,-

Sambungan Hal. 1

323. Dari jumlah tersebut sebesar Rp8,865,000 terjadi dugaan penyimpangan anggaran belanja pegawai dan sebesar Rp1,135,769,323 ditemukan dugaan penyelewengan dana untuk belanja barang. Sedangkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut hanya berupa kuitansi pembayaran oleh bendahara pengeluaran BLUD. Sementara dokumen pendukung lainnya dari pihak ketiga sama sekali tidak dapat dibuktikan.

Atas sejumlah temuan tersebut menunjukan bahwa Plt Direktur RSUD Embung Fatimah, tidak taat dengan ketentuan dan peraturan Menteri Dalam negeri (Mendagri) Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Dimana pada Pasal 112 Ayat (1) menyatakan bahwa Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat, dilakukan secara tertib, efektif, efisen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibat tidak profesionalnya pengelolaan anggaran di RSUD Embung Fatimah mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp1,225,694,262.

Terkait adanya dugaan penyimpangan tersebut, BPK RI Perwakilan Kepri merekomendasikan Walikota Batam agar memerintahkan Plt Direktur RSUD Embung Fatimah untuk mengembalikan sebesar Rp1,255,649,262 dan menyetorkan ke kas daerah. BPK juga memerintahkan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan baik dari dana APBD maupun BLUD. Dugaan penyelewengan juga tak hanya terjadi di RSUD Embung Fatimah, akan tetapi terjadi penyimpangan pada Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaraan 2016 di 17 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebesar Rp19,007,060,900. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Batam Tahun 2016, realisasi PAD yang sah sebesar Rp132,296,-

900 Kades tidaktutup mata,’’ kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa. Lemahnya pengawasan malah menjadi celah penyalahgunaan dana desa. ’’Yang perlu diingat ketika desentralisasi dilaksanakan terjadi desentralisasi kekuasaan dan tentunya rawan terjadi korupsi. Guna mencegah korupsi tersebut, pengawasan mesti diperketat,’’ jelasnya.

231,456 atau 97,28 persen dari anggaran sebesar Rp135,,995,337,460. Dari jumlah tersebut sebesar Rp19,007,060,900 merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada 17 Puskesmas.

Namun atas dokumen pengelolaan penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas Lubuk Baja sebesar Rp233,262,210 terdapat peminjaman dana Kapitasi JKN untuk mendanai kegiatan Puskesmas yang tidak sesuai peruntukannya yaitu kegiatan Filarisasi, UKS/UKGS dan belanja bahan medis habis pakai melalui e-catalog yang dibatalkan.

Padahal kegiatan tersebut seharusnya menggunakan dana DAK atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Pemerintah Pusat. Kemudian dugaan penyimpangan belanja dana kapitasi JKN sebesar Rp62,400,000 yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Sementara Plt Direktur RSUD Embung Fatimah Didi Kusmadjadi, ketika dicoba untuk dikonfirmasi Senin (30/10/ 2017) terkait dugaan penyimpangan anggaran 2016 pada BLUD RSUD Embung Fatimah sebagaimana LHP BPK RI tak bersedia ditemui. Menurut Wardoyo, petugas Sekuriti RSUD Embung Fatimah, Plt Dirut RSUD lagi rapat,”Pak Didi masih rapat belum bisa ditemui, kalau anda mau konfirmasi harus melalui Humas, prosedurnya begitu,”kata Wardoyo.

Sementara ditempat yang sama Kepala Bagian Humas RSUD Embung Fatimah, Rosanlinda, saat dikonfirmasi tak bersedia banyak komentar,” Kalau terkait soal dugaan penyimpangan anggaran, saya tidak bisa memberikan komentar, sekarang ini sedang ada pemeriksaan anggaran oleh BPK RI, gimana hasilnya kami belum bisa memberikan keterangan kepada wartawan,”kata Rosalinda.

Saat disigung, kasus tersebut akan diungkap di media, Rasalinda, dengan enteng menanggapinya,”Silakan saja diberitakan, tidak jadi masalah, kalau perlu buat besar besar di koran,”sebut Roslinda sembari pergi meninggalkan awak media ini. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

Terdapat sekitar 74 ribu desa yang memperoleh manfaat dana desa tahun ini. Dari jumlah tersebut tentu pengawasan perlu ditingkatkan. Ia mengingatkan, supaya kepala desa tak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. ‘’Enggak mungkin desa sebanyak itu terkontrol secara penuh oleh aparat pemerintah.

Yang paling penting yang tidak boleh, hanya satu, jangan ada

yang ngantongi nuntuk kepentingan pribadi, ini yang tidak boleh,’’ tegasnya.

Jokowi menyarankan agar dana desa dipergunakan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya, supaya kegiatan ekonomi masyarakat desa makin menggeliat. ‘’Silakan itu dipakai untuk membangun infrastruktur silakan, jalan desa silakan, dipakai untukembungsilakan, dipakai

Baraskrim Polri Namun, bisnis haram yang mereka jalankan itu baru terungkap sejak September lalu.

Diketahui, Bareskrim Polri menangkap KWK pada akhir September lalu. Kala itu Polisi menyita barang bukti sedikitnya 80 ribu botol miras tak berizin dari berbagai merek. Termutakhir, polisi menangkap rekan bisnis KWK, yakni F dan S di Batam. Barang bukti yang disita adalah 58.595 botol miras ilegal berbagai merek.”Kami sudah identifikasi bahwa pelaku ini menjalankan bisnis ini sudah 20 tahun, “ ucap Agung saat konferensi pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/10).

Agung menyimpulkan bah-

capai 85 persen pengurusan akta lahir.

Kemendagri pun telah membuat kebijakan baru. Bisa menerapkan KIA meski jumlah anak di daerah itu belum 85 persen yang memiliki akta kelahiran. Tapi anggarannya dari APBD. Beda dengan daerah yang sudah menerapkan KIA karena sudah 85 persen anak-anaknya memiliki akta lahir, biayanya dari APBN melalui Kemendagri.

Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Tahun 2016, KIA ini diberlakukan di 50 kabupaten/kota. Tahun 2017 ini, Kemendagri kembali menetapkan 50 kabupaten kota yang menerapkan KIA. Sehingga, tahun 20162017 baru 100 kabupaten/kota di Indonesia. (rm/Ikhsan)

untuk irigasi yang kecil-kecil silakan, dipakai untuk membendung sungai kecil silakan,’’ imbaunya.

Diketahui, total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk dana desamencapai Rp127,74 triliun bagi 74.910 desa yang menerima bantuan.

Dengan rincian per tahunya itu, pada 2015 sebesar Rp20,76 triliun, pada 2016 sebesar Rp49,98 triliun, dan pada 2017 sebesar Rp60 triliun. (rm/net) Sambungan Hal. 1

wa bisnis ilegal KWK, F, dan S luput dari pantauan petugas karena terkoordinasi dengan baik.Agung menjelaskan, bisnis penyelundupan miras yang masih dalam pengungkapan itu melibatkan delapan perusahaan. Enam di antaranya diciptakan sedemikian rupa untuk menghindari audit terkait kegiatan importasi. Salah satu dari perusahaan tersebut adalah PT Buruh Karya Berjayadi Batam. ”Dua tahun sekali ganti. PT ini modus mereka untuk menghindari audit teman dari bea cukai dan pajak,” kata Agung.

Demi mengungkap kejanggalan yang masif tersebut, Agung akan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak Ke-

menterian Keuangan. Itu perlu dilakukan mengingat kepolisian tidak memiliki wewenang untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara dari sektor pajak.Agung lalu membeberkan bahwa botol minuman keras diselundupkan dengan cara dibungkus dengan plastik hingga tampak seperti barang lain.

Selain itu, pengiriman juga dilakukan menggunakan kapal pribadi berupa kapal kayu dari Malaysia dan Singapura ke Batam. Kapal itu pun diduga digunakan pula untuk mengirim ke wilayah lain, termasuk Jakarta. Meski begitu, Agung mengatakan pihaknya belum menahan kapal tersebut untuk dijadikan barang bukti.”Kami

akan pastikan kapal mana akan digunakan akan kita sinkronkan dengan bukti-bukti,” Ucap Agung.

Tidak ketinggalan, Agung menjelaskan bahwa pelaku memiliki gudang yang berlokasi di luar Batam. Salah satunya adalah di Pulau Buru. Selain itu, Mereka juga telah memiliki pola komunikasi yang baik sehingga menyulitkan aparat untuk mengungkap jaringannya.

Para pelaku dinilai Agung begitu loyal kepada tempatnya bekerja. Mereka tidak mudah memberikan informasi tentang bisnis yang dijalankan, termasuk juga informasi tentang koleganya baik di dalam mau pun di luar pulau Batam. (rm/cnn)

CMYK

3

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

BATAM METROPOLIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tim Saber Polda Kepri Tangkap Dendi Purnomo

KAPOLDA Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian (kiri) saat ekpose perkara OTT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam, Dendi N Purnomo (tengah) di Mapolda Kepri, Selasa (24/10/2017)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana Divisi Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

NONGSA, RAKYAT MEDIA-Ajun Komisaris Besar Polisi Harris Rusdiyanto memimpin tim sebanyak 17 orang yang dibagi menjadi 3 tim dari Subdit III Direktorat Kriminal Umum Jatanras Polda Kepri menggelar Operasi Tangkap Tangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam Dendi Purnomo bersama Amirudin Direktur PT Telaga Biru Semesta di Komplek Perairan, Sei Harapan, Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang, Senin (23/10/2017) lalu.

Dalam penangkapan tersebut, mantan Kapol sek Lubuk baja tersebut menceritakan, timnya melakukan pengintaian setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penyuapan terkait proyek atas lelang yang di-

menangkan Amirudin sebagai Direktur PT Telaga Biru Semesta.

Dalam lelang itu, proyeknya adalah tender pekerjaan tank cleaning dengan nilai kontrak sejumlah Rp 4 miliar. Amirudin melakukan pengurusan dokumen terkait kegiatan tank cleaning agar rencana berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Dendi Purnomo namun agar pengawasan tank cleaning tidak dilakukan. Amirudin berjanji bertemu melalui handphone di rumah Dendi Purnomo.

“Subdit III Jatanras Dirkrimum Polda Kepri mendapatkan informasi akan adanya penyuapan oleh seseorang yang bernama Amirudin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam DendiPurnomo di rumah

tersangka dan 17 personil anggota dengan berbagi 3 tim berpencar mendekati tersangka,” terangSubdit III Jatanras Polda Kepri AKBP Harris Rusdiyanto, dalam keterangannya kepada wartawan Selasa (24/10/2017).

Harris menuturkan, saat itu anggota mengikuti kemana arah Dendi Purnomo dan Amirudin bergerak tanpa disadari oleh keduanya. ”Saat itu anggota mengikuti kemana arah Dendi Purnomo dan Amirudin bergerak tanpa disadari oleh keduanya,” terang Harris.

Harris menambahkan, OTT ini merupakan kerja keras Subdit III Jatanras Polda Kepri dalam mengungkapkan kasus suap dan berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 35 juta. (rm/bns)

Lukita Segera Gesa Pembentukan BPN Minta BP Batam Bebaskan UWTO Lahan KEK Seluruh Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) Lukita Dinarsyah Tuwoenggan disebut sebagai pengganti Hatanto Reksodipoetro. “Kami dating bukan untuk mengantikan tetapi meneruskan,” kata Lukita ketika serah terima jabatan di Gedung BP Batam, Batam Centre, Senin (23/10/2017).

Menurutnya, apa yang telah dilaksanakan Hatanto itu menjadi modal untuk memudahkan dalam memajukan Kota Batam. ”Batam bagaimanapun adalah lokasi yang sangat strategis sehingga menjadikan salah satu ujung tombak ekonomi nasional,” ujar Lukita yang hari itu menggenakan baju batik.Selain itu, apa yang dilakanakan Hatanto merupakan pondasi yang harus diper-

Kepala BP Batam

Lukita Dinarsyah Tuwo hatikan dan lanjutkan. “Itu adalah menjadi modal kami,” ujarnya.

Saat diwawancarai wartawan, Lukita kembali menegaskan bahwa dirinya bukan

mengantikan Hatanto tetapi meneruskan.

Di kesempatan yang sama, Lukita memaparkan, prioritasnya untuk saat ini berekomunikasi dengan stakeholder baik Pemko, Pengusa saasosiasi dan lainnnya. ”Setelah itu kita bisa bahasa Perka 10, dan permasalahan lainnya,” kata Lukita.

Lukita juga menyebutkan, di masanya agak lebih sulit, karena berada pada masa tranformasi status Kota Batam dari FTZ menjadi KEK. ”Ini bukan hal mudah, kita perlu pembahasan yang lebih mendalam,” ujarnya.

Sertijab berlangsung lancar, setelah penandatangan berita acara dan sambutan, acara yang dihadiri eselon dan staf BP Batam dilanjutkan dengan ucapan selamat dan foto bersama.(rm/bn).

Pemkot dan BP Batam Wacanakan Penghapusan UWTO BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam tengah membahas Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang menjadi polemik di Kota Batam. Dalam pembahasan tersebut ada wacana akan mengahapus UWTO. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo telah memberikan pernyataan untuk penghapusan UWTO.”Pak Lukita pernah bilang, apa UWTO itu dihapuskan saja,” ujarnya saat memberikan sambutan di acara silahturami Kepala BP Batam dengan stakeholder, para pelaku usaha dan tokoh masyarakat di Harbour Bay, Rabu.

Sayangnya Rudi masih enggan berkomentar banyak mengenai wacana tersebut. belum bisa dijawab saat ini. Tak hanya Walikota yang melontarkan wacana penghapusan UWTO, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, juga berencana akan penghapusan UWTO itu. Namun kedua pejabat tersebut belum bersedia memberikan komentar saat ini.

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Asnaedi mengatakan pihaknya sudah mengukur 16.269

kavling perumahan yang sudah ditempati masyarakat,”Itu sudah kita ukur di seluruh kecamatan di Batam,” katanya.

Asnaedi mengatakan pihaknya memperpanjang waktu pengukuran hingga 24 Desember mendatang.”Pengukurannya gratis,” ujar Asnaedi.

Menurutnya, animo masyarakat agar petugas BPN mengukur luas bangunan milik mereka sangat tinggi.Namun warga masih kesulitan untuk membayar UWTO. Hal itu lanjutnya mengakibatkan sampai saat ini hanya 4.832 sertifikat saja yang bisa dikeluarkan. ”Masalahnya, banyak yang belum bayar UWTO,” kata dia. Padahal, lanjut Asnaedi, pada 2017 ini, pihaknya memiliki target untuk menerbitkan 15 ribu sertifikat kavling.

Guna mengatasi hal tersebut, Asnaedi berencana bertemu dengan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo. “Saya akan konsultasi ke BP Batam, kalau bisa dibebaskan saja UWTOnya. Tapi bersyarat,” kata dia.

Asnaedi menyatakan syarat yang dimaksud adalah apabila pemilik kavling ingin menjual kavlingnya wajib membayarkan UWTO terlebih dahulu. ”Jika belum tidak bisa dijual,” pungkasnya.(rm/ferianda).

Permukiman

SEKUPANG, RAKYAT MEDIABadan Pertahanan Nasional Batam meminta BP Batam membebaskan uang wajib tahunan (UWT/UWTO) lahan permukiman di Batam. Pasalnya, program sertifikat gratis hingga saat ini terbentur akibat UWT tersebut.

BPN belum dapat mencapai apa yang ditargetnya pemerintah pusat. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asnaedi mengatakan, dari target 15 ribu sertifikat, kurang dari 30 persen yang baru diterbitkan. “Rencana tahun ini 15 ribu sertifikat. Sampai hari ini baru 4.832 yang kita terbitkan. Kendalanya banyak yang belum bayar UWT, makanya belum bisa terbitkan sertifikat,” ujar Asnaedi di Swissbell Hotel, Rabu (25/10/2017) lalu.

Ia mengatakan animo masyarakat tinggi. Sampai saat ini BPN sudah melakukan pengukuran terhadap 16.269 alokasi lahan. ”Animo masyarakat tinggi. Hanya saja permasalahnya di pembayaran UWT ini. Saya masih mau nego sama BP kalau bisa UWT dibebaskan saja,” ujarnya.

Namun Asnaedi mengatakan terkait dengan pemebasan UWT tentu dengan syarat tertentu, seperti setelah sertifikat diterbitkan la-

han tidak boleh dijual. Apabi lalahan dijual maka yang bersangkutan harus membayar UWT kembali.

“Kalau sudah bayar UWT, mau jual silakan. Untuk yang menerima sertifikat gratis juga tidak masalah bukan orang pemilik pertama KSB (kavling siap bangun), yang penting ada UWT,” kata dia.

Program Sertifikat gratis ini diperpanjang sampai tanggal 24 desember mendatang, kemudian juga akan ada program serupa pada tahun depan. Sementara itu, Wali Kota dan Kepala BP Batam belum dapat membahas tentang UWT pemukiman.

Kepala BP Batam, Lukita Dinasryah mengatakan pemukiman nanti akan dialihkan ke PemkoBatam. Namun kebijakan tersebut belum dapat dijabarkan secara detail, apakah UWT pemukiman masih tetap dibayar atau tidak. “Kita focus keindustri dan investasi saja, kalau urusan pemukiman biarkan Pemko batam yang menangani,” ujar Lukita.

Hal serupa juga dikatakan Wali Kota Batam, nasib UWT pemukiman akan dibahas kembali lagi. “Belum dijawab sekarang,” kata Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam konferensi pers Silaturahmi Walikota, FKPD, BP Batam di Swissbel Hotel Harbour Bay Batam. (rm/rizki)

Pemko dan BP Bentuk Satgas Pengalihan Aset BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemkot dan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengalihan asset untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menahun antara kedua instansi pemerintah tersebut.

“Kami mendapatkan tugas untuk meningkatkan investasi.

Sementara pak Wali mengurusi masalah kemasyarakatan,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Kamis.

Ia menjelaskan beberapa aset yang akan diserahkan pihaknya yaitu Pasar Induk, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

“Akan kita serahkan secara bertahap. Termasuk pemukiman. Kami tidak ada kapasitas mengurusi pemukiman. Beliaulah (walikota) secara tupoksinya,” jelas dia.

Lukita menyatakan, semua aset yang diminta Pemkot Batam terlebih dahulu diajukan ke Ketua Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan (Ke-

menkeu).

“Kita ingin mempercepat.

Supaya kami bisa focus mengelola kawasan industri, agar para investor tertarik,” papar Lukita.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tidak mau berkomentar banyak mengenai hal tersebut. “Industri urusan beliau (Lukita) sepenuhnya. Saya tidak akan ikut campur. Urusan kemasyarakatan itu tugas kami (Pemkot Batam),” kata dia.

Rudi juga menyatakan, semua perselisihan antara BP dan Pemkot Batam diharapkan bisa diselesaikan dalam dua tahun.

Pemko Batam sebelumnya meminta agar Pasar Induk dapat mereka kelola. Dengan harapan, para pedagang di Tos 3000, Jodoh bisa direlokasi.

Sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di badanjalan. Sayangnya permintaan tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Selain itu Pemkot Batam juga sempat mengajukan permintaan agar Masjid Raya Batam dan TPA Punggur dialihkan ke mereka.(rm/ant)

Kota Batam Masih Butuh 50 Ribu Blangko e-KTP SEKUPANG, RAKYAT MEDIABatam – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam kembali mendapatkan tambahan 8.000 blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).”Jumat kemarin kami baru jemput dari Kemendagri,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (24/10/ 2017).

Blangko yang datang, belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengajuan e-KTP yang sudah menumpuk sampai 58 ribu

pengajuan. Pengajuan ini dari Januari-Oktober 2017.”Jadi diperkirakan kami masih butuh 50 ribu keeping blangko e-KTP lagi,” sebutnya.

Proses distribusib langko eKTP sesuai dengan waktu perekaman dan dibagikan secara merata ke kecamatan sesuai dengan tanggal perekaman. “Database kami sudah punya, hanya saja membutuhkan pengajuan dari masingmasing camat, karena mereka yang mengetahui data lanjutan yang harus dicetak,” jelasnya.

Said menyebutkan pihaknya sudah mampu mencetak 1.500-

2.000 e-KTP berdasarkan dengan kemampuan 10 mesin cetak yang dimiliki saat ini. ”Sekarangkan cetak di kami, jadi bisa ngejar penyelesaian e-KTP dengan cepat, diperkirakan bisa selesai dalam waktu empat hari kerja,”kata dia.

Ia juga mengimbau agar masyarakat yang telah merekam eKTP dapat mengecek kekecamatan masing-masing. ”Kita cetak itu bisa seribuan per hari tapi yang dating mengambil hanya seratusan, jadi langsung dating ke kecamatan masing-masing saja,” ucapnya.(rm/bns).

ILUSTRASI : Contoh Blangko KTP

CMYK

BATAM METROPOLIS

4 Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Batam :

Dimenopoli Oknum Calo Bernama Nardi KAPOLDA Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian pimpin Upacara

Polda Kepri Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 NONGSA, RAKYAT MEDIA- Jajaran Polda Kepulauan Riau melaksanakan Upacara peringatan hari sumpah pemuda ke 89 yang dihadiri oleh Para Pejabat Utama Polda Kepri, Para Pamen, Pama, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Polda Kepri, Sabtu (28/10/2017) lalu.

Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Polda Kepri di pimpin oleh Waka Polda Kepri Brigjen Pol Drs. Didi Haryono, SH, MH, sebagai Inspektur Upacara Wakapolda Kepri membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi.

Wakapolda Kepri menyampaikan Delapan puluh Sembilan tahun yang lalu, tepatnya pada Tanggal 28 Oktober 1928, sebanyak 71 pemuda dari seluruh penjurutanah air, berkumpul di sebuah gedung di jalan Kramat Jaya, Daerah Kwitang Jakarta.

Mereka mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia.Sungguh, sebuah ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Ikrar ini nantinya, 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah pemuda di bacakan di arena kongres pemuda ke-2, dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama dan daerah.

Secara imaginative sulit rasanya membayangkan mereka dapat bertemu dengan mudah.

Mereka memiliki latar belakang agama, suku, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun fakta sejarah menunjukan bahwa sekat dan batasan-batasan tersebut tidak menjadi halangan bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu demi cita-cita besar indonesia. Inilah yang kita sebut dengan “BERANI BERSATU”.

Kita patut bersyukur atas sumbangsih para Pemuda Indonesia yang sudah melahirkan Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya kita meneladani langkah-langkah dan keberanian mereka hingga mampu menorehkan sejarah emas untuk bangsanya. Api sumpah pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan.

Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.Kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan dan ke daerahan kita. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya, jauh diatas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan.

Mari kita kukuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Sudah saatnya kita melangkah ketujuan lain yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakat Indonesia. Usai membacakan kata sambutan, Wakapolda Kepri dan seluruh peserta Upacara berfoto bersama.(rm/ferianda)

KANTOR Imigrasi Batam di Batam Centre

BATAM, RAKYAT MEDIA- Peraktik pencaloan pengurusan paspor tersebut kian marak dan merajalela di Kantor Imigrasi kelas I Batam. Bukan saja melibatkan orang dalam tetapi juga melibatkan orang luar sepertiAti, alias Nardi akibatnya, tarif resmi yang seharusnya diberlakukan sebesar Rp 355 ribu untuk satu paspor kini menjadi membengkak dengan angka yang bervariasi. Mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta Para caloPaspor di kantorImigrasikelas I Batam tersebut berkeliaran menawarkan jasa pengurusan paspor pada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun perorangan.

Namun calo yang cukup berpengaruh dan yang paling dekat dengan petugas imigrasi yaitu calo bernama Nardi alias Ati.”Memang Nardi sekali kali muncul di kantor Imigrasi, dia main dibelakang layar, cukup main telpon saja dengan petugas Imigrasi,”ujar sejumlah oknum calo yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Informasi yang diterima Rakyat Media, calo Nardi alias Ati, disebut sebut pernah ditangkap oleh aparat kepolisian di Mega Mall Batam Cen-

tre terkait kasus dugaan penggunaan dukumen palsu dalam pembuatan paspor. Tiap hari sedikitnya 20 sampai 30 dokumen permohonan paspor yang diajukan Nardi ke kantor Imigrasi Batam, dengan tarif Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta rupiah.

“Bekerja sebagai calo paspor, Nardi tak sendirian, dia dibantu oleh Aniok yang mencari pemohon paspor.

Umumnya yang diurus Nardi dan Aniok kebanyakan warga keturunan Tionghoa, modus yang dimainkan kedua calo ini untuk mengelabui petugas Imigrasi agar permohonan paspor bisa siap cepat, mereka sering menyebut alasannya pemohon mau berobat ke Singapura,”ungkap sumber media ini.

Pantauan Rakyat Media di Kantor Imigrasikelas I Khusus Batam yang berlokasi di jalan Engku Putri Batam Center. Modus percaloan pengurusan paspor beragam. Untuk pemohoan paspor warga keturunan tionghoa diurus oleh Nardi alias Ati. Nardi yang disebut-sebut monopoli pembuatan paspor. “Memang betul dia itu calo besar dan paling banyak ada sekitar 20 berkas setiap harinya, serta dia punya anggota banyak ang-

Kebun Raya Batam Miliki 10 Ribu Jenis Tanaman NONGSA, RAKYAT MEDIAKebun Raya (KR) Batam kini sudah memiliki 10 ribu jenis tanaman yang diambil dari pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).”Ciri khasnya tanaman jenis Nepenthes,” kata Irwan Saputra Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakanam Kota Batam, Jumat.

Irwan menuturkan Nepenthes merupakan jenis tanaman karnivora dan merupakan salah satu tanaman untuk di konservasi. “Biasanya kita sebut kantung semar,” jelas Irwan.

Irwan mengatakan, saat ini ada lima jenis kantung semar di Kebun Raya Batam, yaitu jenis gracilis, Ampularia, Tricocharpa, Rafflesiana dan Hok-

LOKASI Kebun Raya Batam terus berbenah

eriana. ”Kebun Raya Batam memang belum resmi dibuka untuk masyarakat umum .Namun beberapa sekolah dari se-

mua tingkat kerap melakukan kunjungan,” katanya.

Selain itu lanjut Irwan, Kebun Raya Batam juga memiliki

isasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi berkomentar sembarangan di media, agar informasi disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur.

Dia menambahkan, apa yang disampaikan ke publik harus sesuai dengan tupoksinya dan sesuai persetujuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sebagai atasan. Kepala OPD juga hanya diperbolehkan berbicara di media terkait teknis yang ada di dinasnya.

Sehingga terkait kebijakan-kebijakan yang diprogramkan Pemko Batam hanya boleh disampaikan oleh Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam.”Saya saja hati-hati, karena terkait kebijakan itu hanya Pak Wali dan Pak Wakil yang boleh ngomong atau ka-

lau tidak Humas,” ujarnya di Batam Centre, Minggu lalu.

Selama ini Jefridin menilai bahwa banyak kepala OPD yang berbicara di media dan menyampaikan terkait kebijakan. Pihaknya hanya khawatir apa yang disampaikan ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan keresahan. Maka itu perlu dilakukan pembatasan supaya informasi yang disampaikan tidak keliru.

Jefridin juga mengatakan untuk persoalan yang menyangkut kebijakan hanya boleh empat orang di Pemko Batam yang memberikan komentar di Media yaitu, Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kabag Humas Pemko Batam. “Supaya apa, agar tidak salah di Media.

Persoalan kebijakan inikan ten-

selulernya, mengatakan “Itu pitnah, saya sudah banyak bantu orang kok dipitnah saya lagi,” ujar Nardi.

Kondisi di kantor imigrasi Batam membuktikan aktivitas percaloan paspor bukanlah isapan jempol belaka. Percaloan untuk pengurusan paspor sudah berlangsung lama dan setiap tahun modusnya selalu berubah-ubah.

Terpisah, Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Batam Lucky Agung Binarto SH.CN.MH ketika hendak di jumpai Rakyat Media, Jum’at (27/10) di Kantornya guna konfirmasi terkait keberadaan calo pengurusan paspor oknum Nardi alias Ati yang leluasa di Kantor Imigrasi tersebut, namun sudah satu jam menunggu tidak kunjung juga di perbolehkan masuk, dengan alas an oleh sekuriti mengatakan bapak lagi banyak tamu, ditunggu sebentar, ujar sekuriti.

Sampai berita ini diturunkan belum dapat konfirmasi kepada Lucky, kok bisanya para calo pengurusan paspor berkeliaran di kantor Imigrasi Batam seperti oknum Nardi alias Ati dibiarkan oleh Pak Lucky…. Heranya ada apa ini. (rm/Ikhsan)

Bazar Sembako Murah di Lubuk Baja

3.017 jenis pohon yang juga di dapat dari pesisir dan pulaupulau di Kepri.”Rencananya tanggal 5 Maret 2018 kita prelauching,” kata Irwan.

Kebun Raya Batam akan menjadi salah satu daya tarik wisata baru bagi Wisatawan Nusantara dan Manca negara.

Total keseluruhan anggaran untuk membangun Kebun Raya Batam mencapai Rp800 miliar dengan luas lahan 86 hektar.

Pada lokasi ini nantinya juga akan didirikan perpustakaan, laboratorium, gedung konservasi, Botanical Viewing Tower, gedung herbarium, Botanical Skyway, danau buatan, kolam air, gazebo serta beberapa zona untuk memudahkan pengunjung. (rm/rizki).

Sekda Juga Larang OPD Komentar Pada Media BATAM, RAKYAT MEDIAWalikota Batam Muhammad Rudi sepekan yang lalu telah instruksikan kepada seluruh SKPD agar tidak komentar kepada Media, karena dapat menimbulkan kesimpang siuran berita. Hal tersebut dikarenakan adanya pembangunan pengerjaan proyek infrastruktur yang beberapa bulan lagi akan habis waktu pengerjaannya pada bulan Desember 2017.

Selain Kepala Pemerintahan Daerah Walikota Batam Muhammad Rudi yang sudah sumbat mulut Kepala Dinas supaya tidak komentar sembarangan kepada Media, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin juga ikut ambil bagian untuk mengingatkan kepada seluruh kepala Organ-

gotanya,” ujar Aniok Salah seorang calo lainnya, yang setiap harinya berada dikawasan kantor imigrasi menuturkan, para calo dari etnis tionghoa bernama Nardi alias Ati sudah rutin beroperasi dan sudah berkoordinasi dengan baik bersama oknum imigrasi. Bahkan mereka dapat menyelesaikan pengurusan paspor hanya dalam waktu singkat. Sejak keberadaan Nardi, para calo pribumi mulai tergeser dan sulit mencari warga yang hendak melakukan pembuatan paspor untuk berbagai keperluan.

Sumber tersebut mengatakan proses pembuatan paspor melalui oknum Narditersebut hanya memakan waktu sehari atau dua hari saja, padahal persyaratan pembuatan paspor berdasarkan aturan Pemerintah pemohon harus menyiapkan fotocopy KTP, kartu keluarga, ijazah, buku nikah, akte kelahiran serta wawancara verifikasi.

Namun sangat berbeda jauh bila yang mengurus oknum Nardi tidak terlalu susah Cuma poto copy KTP dan KK serta ijazah saja sudah bisa, ujar sumber tersebut. Rakyat Media mencoba konfirmasi kepada Nardi melalui

Jefridin Sekda Kota Batam

tunya di Pimpinan adanya, jadi Pimpinan OPD bertugaslah sesuai tugasnya,” ujar Jefridin.

Meskipun begitu, Jefridin menekankan bukan berarti Pimpinan OPD tidak bisa berbicara kepada Media, boleh, tetapi soal kebijakan tidak, sebutnya. (rm/Ikhsan)

NAGOYA, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan bazar sembako murah di Lapangan sepak bola Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, jum’at (27/ 10) lalu sehingga warga berbondong-bondong mendatangi lapangan sepak bola tersebut. pada putaran ke II ini Pemko Batam menyediakan 2.600 paket untuk Kecamatan Lubuk Baja. Paket tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga senilai Rp 50 ribu rupiah. Adapun isi paket tersebut 5 kg beras, 2 liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir. Pemko Batam mensubsidi sebesar Ri 51 ribu dari harga total Rp 101 ribu rupiah.

Kemarin, Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi bersama dengan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad berkunjung ke lokasi penjualan Bazar Sembako murah. Wawako dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan bazar Sembako murah disejalankan dengan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kegiatan bazar Sembako murah dilakukan dua kali putaran dan menurut Wawako itu murni merupakan ide dari Wali Kota.

“Ini bertujuan untuk memberi ruang kepada masyara-

WALIKOTA Batam Rudi dan Wakil Walikota Amsakar Ahmad

kat untuk perbaikan ekonomi.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi kita pada tri wulan ketiga ini 1,56 persen dengan kenaikan tariff listrik menyebabkan inflasi naik dan daya beli menurun. Karena itulah Wali Kota kembali menganggarkan untuk kegiatan bazar Sembako murah ini melalui APBDP,” jelas Wawako.

Menurutnya, pembangunan tidak berhasil jika masyarakat tidak sejahtera.

Pemko Batam menurutnya saat ini tengah focus pada pembangunan infastruktur, pendidikan, kesehatan dan Sembako murah. Untuk membangun Batam, Wawako mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Kini antara Pemko Batam dan BP Batam sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah bagi-bagi tugas. Jika izin di wilayah KEK, Pak Wali Kota siap untuk menyerahkannya. Begitu juga untuk pemukiman, fasum dan fasos diserahkan ke Pemko Batam. Mari samasama kita beri nilai positif untuk Kota Batam, atas doá dan izin semua target 2017 pada 2019 mendatang tercapai,” katanya dihadapan seluruh warga Kecamatan Lubuk Baja yang hadir.

Ketua Penyelenggara kegiatan Bazar Sembako Murah, Kabid Tertib Niaga, Yuhermon mengatakan tujuan bazar sembako murah ini untuk menahan daya beli masyarakat yang sedang turun. Dengan kegiatan diharapkan dapat menahan laju inflasi dari sector pangan. Harapannya semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. (rm/kiki).

CMYK

5

METRO KRIMINAL

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

TERDAKWA digari oleh petugas Kejaksaan usai disidang

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Buruh Bangunan Lempar Teman Pakai Batu Bata TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Brakk...batu bata merah mendarat di wajah Harianto (26). Pipi kiri pria ini pun lebam dan terluka. Amukan rekannya Karlos Agustinus (21), yang sesame buruh bangunan tak terbendung.

Perkelahian pun terjadi.Untungnya bisa dilerai rekan mereka yang lain. Cek cok mulut keduanya terjadi, Sabtu (21/10/ 2017) itu di sebuah lokasi pekerjaan di Jl. Juanda, Pancur, Kota Tanjungpinang.

Bahkan mereka awalnya saling pandang bak ada dendam ke sumat yang dipendam antara keduanya.Namun terlepas dari apapun masalahnya, Hariadi yang terluka di pipi, bibir dan hamper membuat giginya berserakan itu merasa teraniaya oleh perilaku brutal Karlos.Ia pun melapor ke Polresta Tanjungpinang.

Dari laporan yang dilengkapi bukti fisik berupa luka di wajah Hariadi ini, akhirnya Karlos menjadi tersangka. Ia ditangkap atas tindakan penganiayaan. “Tersangka kita amankan di tempat lokasi kejadian di Pancur pada Sabtu (21/10/ 2017) kemarin,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Widiatmoko, Senin (23/10/2017) Atas perbuatan tersangka dijerat Pasal 352 KUHP dengan ancaman kurungan yang bisa membuatnya meringkuk lirih di penjara selama dua tahun delapan bulan. “Korban dilempari mengunakan batu bata, sehingga mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri. Mendapat laporan itu, tim kita langsung kelokasi kejadian dan mengamankan pelaku,” beber Widiatmoko. (rm/bn).

Hakim Vonis Pelaku Pembunuhan Gara-gara Burung 8,5 Tahun Penjara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Heri bin Bakri (25) kasus pembunuhan terhadap Tina Sumartina seorang wanita komersil ini jalan lorong Bintan Tanjungpinang kota divonis hakim dengan kurungan penjara 8 tahun 6 bulan. Vonis ini jauh lebih tinggi 6 bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang Zaldi Akri.

Ketua Majelis Hakim Endah Kumala Dewi SH MH menuturkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah dengan melakukan pembunuhan secara sengaja atau menghilangkan orang lain sebagaimana melanggar pasal 338 Jo 351 ayat 3 KUHP. “Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa dihukum dengan kurungan penjara selama 8 tahun enam bulan penjara,” ujar Majelis Hakim Endah Kumala Dewi membacakan vonis, Selasa (24/10/2017).

Dasar hakim menaikan hukuman dari tuntutan karena perbuatan terdakwa ke jih dan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah pembunuhan berencana. Seperti dalam fakta persidangan dan keterangan para saksi dalam persidangan. Adapun beberapa hal putusan hakim yang meringankan terdakwa. Diantaranya berbuat santun, mengakui perbuatanya, Menyesali perbuatanya, tidak akan mengulangi perbuatanya dan belum pernah tersangkut masalah hokum atau dipenjara. “Terdakwa dari awal mengakui perbuatanya. Yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa ýseseorang,” ujar Majelis hakim.

Sementara itu ýkuasa hokum terdakwa Annur Syaefudin SH menuturkan pihaknya langsung menerima putusan majelis hakim.Pihaknya tidak akan mengajukan banding atas putusan tersbut karena dianggap putusan hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan dalam persidangan. ”Tidak ada pikir-pikir kita langsung terima putusanya.

Terdakwa menerima,” tambah Annur..

Kasus ini bermula dari terdakwa pada (17/5/2017) lalu bersama seorang Pekerja Seks Komersil (PSK) di Jalan Bintan nomor 18 RW 3 RT2 kecamatan Tanjungpinang kota.Saat itu ia mengajak Tina untuk berhubungan intim. Mereka berdua pun menyepakati dan melakukan hubungan intim di kos Tina di jalan Bintan tersebut tak jauh dari lokasi mangkal.

Namun saat itu Heri tersinggung ketika Tina berulang kali menyebut alat kelaminya tidak ‘hidup’ atau tegang. Atas perkataan Tina yang menyinggung Heri, dengan seketika. Heri melakukan penganiayaan dengan cara mencekik dan menutupi dengan bantal hingga akhirnya Tina meninggalý. Perbuatan Heri juga diawali dari pengaruh alkohol dengan menggelar pesta bersama teman-temanya.(rm/tb)

TIGA tersangka pencuri masih pelajar di Tanjungpinang

Gara-gara Tagih Utang Rp 550 Juta

Lima Orang Jadi Tersangka

Kasat Reskrim

AKP LulikFebyantara KARIMUN, RAKYAT MEDIADua orang penyedia jasa layanan laundry dan catering, Sp dan Bs, ditangkap jajaran Polres Karimun, bersama tiga orang suruhan lainnya. Kelimanya diduga melakukan perampasan dan pengancaman terhadap bos PT ADS Karimun.

Permasalah itu muncul setelah PT ADS, subcon PT Saipem Karimun, menunggak pembayaran laundry dan catering hingga Rp 550 juta. Saking kesalnya, Sp dan Bs kemudian menyita dua unit mobil perusahaan itu. Utang tersebut sudah berbulan-bulan tak dibayar.

Kemudian, ketiga orang lainnya, ikut membantu merampas mobil ADS. Sebelum mengambil mobil, Sp menyita 120 kunci kamar

untuk menggertak. Aksi itu tidak mendapat tanggapan dari PT ADS. Kelimanya kembali mendapat angi pihak ADS dan menyita satu unit mobil Toyota Inova dan sempat melakukan pengancaman. “Mereka dating dan mengambil satu Mobil Inova, mereka juga mengancam untuk mengambil satu mobil lagi,” kata Kasat Reskrim AKP Lulik Febyantara, Selasa (24/10/2017).PT ADS kemudian membuat laporan ke Polres Karimun.”Pihak ADS membuat laporan, setelah mobil dibawa oleh Sp dan Bs bersama tiga temannya,” kata Lulik.

Aksi Sp dan Bs bersama rekan-rekannya kembali terjadi, setelah lima hari usai menyita mobile nova, kemudian mengambil satu mobil lagi jenis Hilux. Polisi kemudian menangkap kelimanya bersama dua unit mobil serta 120 anak kunci. Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka pengancaman dan perampasan. “Dua orang ditangguhkan penahanan, satu patah kaki karena kecelakaan, satu lagi Bs operasi ambaien.Dan tiga lagi sudah dalam tahanan,” kata AKP Lulik.

Kejadian perampasan tersebut sudah sejak bulan agustus sampai September, dan kelima orang tersebut ditangkap pada September 2017. (rm/red)

Tiga Pelajar Polresta Barelang Bekuk Mencuri 5 Motor Pembobol Indomaret untuk Balapan Liar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tiga orang pelajar di Tanjungpinang ini mencuri sepeda motor warga. Sepeda motor hasil curian itu, mereka gunakan untuk aktivitas balap liar.

Tak tanggung-tanggung, motor yang dicuri tiga orang pelajar di Tanjungpinang ini ada sebanyak 5 unit.

Tiga orang pelajar tersebut yakni berinisial WM (17), DK (17) dan AZ (17) mereka merupakan warga Tanjungpinang.

“Mereka semua masih berstatus pelajar, motor curian itu mereka gunakan hanya untuk balap liar,” kata Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, Rabu (24/10/2017).

Adapun modus dalam kasus ini, jelas Adiyanto, mereka mengincar sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumah maupun di dipinggir jalan raya dan tidak kunci stang.”Jadi mereka ini tidak mengunakan modus congkel kunci, mereka mengintai motor yang tidak kunci stang, lalu kalau tak dikunci stang meraka bawa dengan cara di dorong,” ungkap Kapolres.

Ia melanjutkan, para pelajar ini melakukan pencurian diduga dikarenakan keluarganya tidak mampu membeli motor. Jadi keinginan tidak terpenuhi mereka melakukan pencurian. “Motor tersebut disimpan di salah satu rumah pelaku berinisial AZ, jadi karena pelaku di bawah umur, maka kasus ini segera kita limpahkan,” ujarnya.

Kapolres Mengatakan, pihaknya sudah mengantispasi tempat- tempat aktivitas balap liar, seperti di Jalan Dompak dan Jalan Basuki Rahmat. “Jajaran kita sering melakukan patroli di tempat-tempat yang dijadikan aktivitas balap liar,” ungkapnya. (rm/bn)

BALOI, RAKYAT MEDIALima orang pelaku pencurian dan pembobolan di Indomaret sudah diamankan pihak kepolisian. Mereka ditangkap di beberapa tempat yang ada di Kota Batam Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan, ditangkapnya kelima pelaku setelah polisi melakukan pengembangan dari beberapa barang bukti yang ada.

“Penangkapan ini atas kerjasama anggota Polsek Batam Kota dengan dibantu Satreskrim Polresta Barelang. Memang pelaku ditangkap di beberapa tempat berbeda,” sebut Hengki, Senin (23/10/2017) lalu.

Lima orang pelaku Ade Perlindungan Berkat Gea (21)ý, Roka Arma Setiawan (20)ý, Taufik Ardiansyah (20), Toni Wijaya (21) daný Irwan (20).

Kelima pelaku ini merupakan residivis. Mereka saling mengenal saat mereka sama-sama berada di Lapas Barelang Klas II A Batam. Kejadian tersebut terjadi pada 11 okteber 2017 lalu sekitar pukul 02.00 WIB. Awalnya pelaku mencuri di kawasan Indomaret yang ada di kecamatanLubuk Baja. Setelah berha-

sil mencuri di sana,kelima pelaku bergerak di ke kawasanBatam Centre untuk mencari tempat baru yang akan merekabobol.

“Dia masuk lewat pintu belakang dan mengambilisi di Indomaret. Disana hanya ada uangRp 300 ribu,” sebutnya.

Sementara itu, Ade salah satu otak pelaku mengatakan kalau dalam satu malam dia melakukan dua kali aksi pencurian. Untuk di kawasan Lubuk Baja ia masuk dengan cara merusak blower dan masuk dari lubang blower. “Kalau di Batam Centre saya masuk saja. Karena ketika itu Indomaretnya 24 jam. Disana saya ancam untuk memberikan uang,” sebutnya.

Pelaku tergolong sadis dan nekat. Menurut pelaku, para karyawan Indomaret ini sempat di ikat para pelaku. Dan dia ditinggal begitu saja. Sejauh ini, polisi terus melakukan pengamanan terkait kasus tersebut.

Dan kemudian, terkait statusnya masing-masing merupakan residivis, menjadi acuan untuk polisi memberikan pasal yang lebih berat kepada para pelaku. (rm/trb).

KAPOLSEK Sagulung AKP Hendrianto menunjukan barang bukti

Begini Nasib Poltak saat Embat Tas Istri Polisi BATUAJI, RAKYAT MEDIAAda-ada saja motif orang untuk menjalankan aksi jahatnya.

Kali ini dilakukan oleh Poltak Siahaan. Untuk memuluskan aksinya, Poltak nekat membawa anaknya untuk mencuri.

Bukan itu saja, pria ini lebih banyak beraksi di acara pesta

nikah dan acara gereja.

Yakni dengan mencuri tas wanita di tempat tersebut. Poltak ditangkap Polsek Sagulung, setelah mengambil tas ibu bhayangkara Polda Kepri yang sedang mengikuti acara pesta di gereja HKI Kavling Batuaji Baru tepatnya Minggu (8/10/2017) lalu.

Dari penyidikan Polisi, Poltak sudah melakukan pencurian tas dari acara pesta dan acara gereja puluhan kali yang tersebar di Gereja HKBP lubuk Baja, gereja HKI batuaji baru, dan pesta nikahan yang dilaksanakan di daerah MKGR, dapur 12, dan di daerah RKT Batuaji.(rm/rud)

Satres Narkoba Polres Tanjungpinang Bekuk Dua Pengedar Narkoba TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Satres Narkoba Polres Tanjungpinang bekuk dua orang tersangka yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu.

Kedua pengedar ini ditangkap di dua tempat yang berbeda di Kota Tanjungpinang.

Adapun kedua tersangka masing-masing berinisial SY dengan barang barang bukti sabu seberat 0,41 gram yang diamankan di kos-kosan Amelia, di Jalan Sukaberenang, Kota Tanjungpinang pukul 22.30 WIB, Jumat (27/10/2017).

Sedangkan untuk tersangka SM dengan barang bukti sabu seberat 0,85 gram yang ditangkap di Jalan MT Haryono, Pompa Air Kota Tanjungpinang, pukul 22.30 WIB, Jumat (27/10/2017).

Kasat Narkoba Polres, AKP M Djaiz, mengatakan, kejadian itu berawal saat pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dua tempat kejadian itu sering tejadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan laporan tersebut, anggota langsung melakukan penyelidikan tempat itu.

"Saat dilakukan penyelidikan di dua TKP itu, ternyata memang benar ada dua orang laki-laki dengan ciri seperti

SATRES Narkoba Polres Tanjungpinang Bekuk Dua Pengedar Narkoba

kedua tersangka. Sehinga dilakukan penangkapan di dua TKP itu," ujar M Djaiz saat ditemui di Mapolres Tanjungpinang, Senin (30/10/2017).

Saat dilakukan penggerebekan di kos-kosan tersangka SY, ditemukan barang bukti sabu seberat 0,41 gram di dalam saku celana. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti satu unit handphone, satu unit timbangan digital dan dua bundel plastik bening.

"Tersangka SY ini sempat juga membuang barang bukti sabu yang dibungkus tisu dan sempat juga ingin melarikan diri, namun karena kesigapan anggota, berhasil mengamankan tersangka dan barang buktinya," ungkapnya.

Sedangkan untuk tersang-

ka SM, pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti sabu dengan berat 0,85 gran di dalam rumahnya.

Selain itu, juga ditemukan beberapa barang bukti lainnya seperti satu unit handphone, boong dan satu bundel plastik bening.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini sudah mendekam di dalam sel tahanan Mapolres Tanjungpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

"Kedua tersangka ini dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun penjara maksimal 20 tahun penjara," pungkasnya. (*)

CMYK

RAKYAT MERANTI 6 Irwan: Jangan Sampai Kehadiran Negara Mematikan Kebiasaan Masyarakat Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi terus saja melakukan upaya agar perdagangan lintas batas di Kota Sagu kembali hidup. Ia berharap kebiasaan masyarakat yang terbangun sejak ratusan tahun itu tidak mati dengan hadirnya negara.

Karena, kata Irwan, perdagangan lintas batas bagi masyarakat Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau, Bengkalis, merupakan sebuah tradisi. Kegiatan itu bukan sesuatu yang sifatnya ada di zaman ini saja, namun telah terjalin (dengan Malaysia) sejak dahulu kala, sebelum Republik Indonesia ini ada.”Sejak ratusan tahun silam masyarakat di sini telah melakukan perdagangan dengan sistem barter.Makanya disebut barter trade agreement,” kata H Irwan kepada wartawan Kamis (26/10/2017).

Atas hubungan dagang antara Kepulauan Meranti dengan Malaysia ini, ekonomi masyarakat cukup bagus.Karena dalam satu RT, masyarakat yang berlayar ke Malaysia hanya sekitar 2 sampai 3 orang saja. Sementara masyarakat yang lain hanya menitip hasil pertanian untuk di jual ke Malaysia. Uang hasil penjualan hasil pertanian dibeli barang-barang kebutuhan hidup atau sembako, lalu dibawa pulang ke Meranti. Sisa uang penjualan hasil pertanian digunakan masyarakat untuk biaya hidup sehari-hari.”Tradisi seperti ini harus kita lihat dan kita sikapi dengan bijak tanpa harus membunuh cara hidup

Bupati Meranti

H Irwan mereka yang memang sudah ada sejak turun temurun dari dahulu,” kata Irwan.

Namun, seiring waktu berjalan, perdagangan lintas batas di Kepulauan Meranti ditutup.

Kebijakan itu akhirnya berkontribusi pada sulitnya masyarakat untuk menjual hasil pertanian yang ditanam di tempat masing-masing.Secara langsung kebijakan negara berdampak pada tingginya kemiskinan di Kepulauan Meranti.

Masyarakat petani tradisional enggan menjual hasil pertaniannya ke ke pasar karena jumlahnya tidak begitu besar atau banyak. Sementara, kalau ke pasar, untuk mengangkut jumlah barang tak seberapa itu memerlukan biaya transportasi dan akan menyita banyak waktu. Akhirnya masyarakat cenderung malas, mereka hanya menunggu orang-orang datang ke rumah untuk membeli hasil pertanian itu.

Irwan tak menampik, penu-

tupan akses perdagangan lintas batas terkait kekhawatiran pusat barang yang masuk di Kepulauan Meranti akan beredar ke darah lain. Namun, menurutnya pasti ada solusi, salah satunya melakukan pengawasan maksimal ditunjang dengan sarana prasarana (akses pelabuhan) harus terpusat di perkotaan.

Tapi, yang terjadi, pelabuhan lintas batas khususnya wilayah Kepulauan Meranti pernah diletakkan di Telukbelitung dan Tanjungsamak. Ini agak menyulitkan, karena aparat Beacukai dan pihak berwenang lainnya ada di Selatpanjang, sehingga kesulitan mengawasi selama 24 jam.

Beda hal nya kalau dipusatkan. Misalnya pelabuhan itu di Selatpanjang, ini akan lebih mudah melakukan mengawasi.

“Kalau alasannya sulit mengawasi, tentu pelabuhan tempat masuknya barang-barang impor lintas batas yang harus kita perhatikan,” kata Irwan.

“Saya fikir secara teknis itulah yang perlu kita bicarakan.

Sehingga kebiasaan masyarakat yang telah terbangun selama ratusan tahun itu tidak mati oleh kehadiran negara.

Mestinya, negara memberikan kesejahteraan dan menjamin kenyamanan orang. Artinya, ketika orang menjadi warga negara Indonesia hakhak yang sudah ada terjamin, bukan malah kebiasaan yang sudah ada menjadi hilang dengan adanya negara. Itu yang mau kita coba perbaiki,” tambah Irwan. (rm/grc).

Sekda Meranti Sampaikan Jawaban Kepala Daerah

Terhadap Pandangan Umum Fraksi SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti melalui Sekda Yulian Norwis, menyampaikan nota jawaban pandangan umum fraksifraksi terhadap laporan nota keuangan RAPBD 2018.Acara berlangsung di Balai Sidang DPRD, Jumat (27/10/2017) lalu.

Bupati yang diwakili Sekda, dalam pidatonya menyampaikan, pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi menjadi suatu kebanggan bagi mereka karena dari hasil penyampaian nota keuangan dimaksud telah mendapat berbagai tanggapan, apresiasi dan kritikan yang positif dari fraksi di DPRD Kepulauan Meranti melalui juru bicara masing-masing fraksi dengan pikiran yang cukup mendalam dalam bentuk pertanyaan tanggapan saran dan usulan yang disampaikan oleh tujuh fraksi.

Ucapan terima kasih kepada fraksi PAN yang telah mengingatkan tentang prosedur dan kelengkapan administrasi terhadap penyampaian naskah rencana peraturan daerah APBD Kepulauan Meranti 2018 berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

“Ucapkan terima kasih juga kami ucapkan kepada fraksi Gerindra plus PKS yang disampaikan juru bicara H Nursalim yang telah mengapresiasi penyampaian nota keuangan RAPBD 2018 dapat bermanfaat bagi masyarakat program penanggu-

SEKDA Meranti Yulian Norwis

langan kemiskinan peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan infrastuktur dasar listrik dan air bersih,” ujarnya.

Sedangkan juru bicara Fraksi Demokrat plus Bulan Bintang, kata Yulian, mereka sangat sependapat dengan Fraksi Demokrat plus Bulan Bintang agar ketergantungan terhadap dana perimbangan perlu dilakukan, dan juga berterima kasih atas pandangan Fraksi PPP plus PKB melalui juru bicara Edi Mashudi yang telah memberikan apresiasi cukup tinggi pula terhadap pengajuan nota keuangan ini.”Mengenai pemotongan terhadap gaji honorer, dapat disampailan bahwa hal tersebut merupakan harapan kita bersama,” tambahnya.

Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicara Fauzi SE, Pemda mengucapkan terima kasih yang telah memberikan masukan berarti dan sangat

konstuktif terutama menyangkut upaya-upaya yang harus dilakukan oleh daerah dalam rangka meningkatkan dari sektor non migas.”Terhadap hal tersebut dapat disampailan bahwa selama ini menjadi salah satu faktor masih rendahnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi,” katanya.

Selanjutnya Fraksi PDI P melalui juru bicara Yekti Handayani yang telah memberikan masukan sangat berati terhadap kesempurnaan nota keuangan ini secara keseluruhan, kata Yulian pihaknya sependapat dengan Fraksi PDIP menekankan pengguanaan anggaran agar dapat diserap secara maksimal bersifat produktif. ”Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Hanura yang melalui juru bicara Mikwan yang telah memberikan himbauan untuk memaksimalkan pendapatan sesuai dengan target yang telah direncanakan,” pungkasnya. (rm/humas).

12 PNS Lulusan APDN

Pemkab Meranti Terima 12 PNS Lulusan IPDN SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAKabupaten Kepulauan Meranti menerima 12 PNS lulusan IPDN sesuai Permendagri No 78 tahun 2017. Rencananya lulusan IPDN angkatan XXIII itu akan ditempatkan di posisi kepala seksi kelurahan.

“Sementara ini mereka ditempatkan di beberapa OPD sesuai dengan bidang di sekolahnya dulu,” kata Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, kepada wartawan Kamis (26/10/2017) lalu.

Dijelaskan orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini, penempatan 12 PNS lulusan IPDN di OPD hanya bersifat sementara, sembari menyusun struktural. Nantinya, lulusan IPDN itu

akan diposisikan di kepala seksi (Kasi) tingkat kelurahan. “Untuk mengisi kekosongan jabatan Kasi di kelurahan.

Banyak yang kosong, itu yang akan kita isi,” ujar H Irwan.

Tambah H Irwan, sebenarnya lulusan IPDN tersebut sangat dibutuhkan di tiap OPD untuk membantu sebagai tenaga-tenaga konseptor. Namun, harus pula diakui bahwa memang ada kelemehan di bidang (jabatan Kasi), sehingga dengan masuknya lulusan IPDN ini ke Kepulauan Meranti bisa menambah SDM menjadi SDM yang terampil.

Sementara itu, terkait berapa lama 12 PNS lulusan IPDN yang memang beras-

al dari berbagai provinsi di Indonesia, H Irwan belum bisa memastikan. Perkiraannya, pegawai baru itu bisa ditempatkan di Kepulauan Meranti 2 hingga 5 tahun kedepan.Itu semua tergantung kebijakan Mendagri, ”Tapi paling tidak minimal mereka bisa 2 atau 3 tahun di Kepulauan Meranti,” harap H Irwan.

Penerimaan penugasan PNS lulusan IPDN itu telah dilakukan tanggal 23 Oktober 2017 lalu di Gedung Daerah Pekanbaru. Saat penerimaan, dihadiri langsung oleh Bupati Drs H Irwan MSi, Kaban BKD Alizar, Kadisdikbud Rosdaner SPd, Kabid Mutasi Heri Saputra SH, Said Sholahudin, dan beberapa pejabat lainnya. (rm/zaini).

Wabup Meranti Buka Sosialisasi Aplikasi Layanan Pengadaan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim membuka pelatihan sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SULAP) yang ditaja oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti. Berbeda dari biasanya Wakil Bupati mengabsen satu-persatu Kepala SKPD dan undangan yang tidak hadir dan memerintahkannya untuk segera hadir, bertempat di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Selasa (24/10/2017) lalu.

Dalam acara Sosialisasi Aplikasi SULAP yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPK, Pokja, pengelola ULP dan SKPD dalam menggunakan aplikasi layanan pengadaan itu.Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim terlihat geram. Kesalnya Mantan Sekda Kabupaten Siak itu lantaran banyaknya Kepala SKPD yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi padahal undangan sudah dilayangkan.

Kekesalan Wakil Bupati tampak saat akan menyampaikan pidato pembukaan di hadapan para nara sumber dari Provinsi Riau dan para peserta.

Bukannya langsung berdiri untuk memberikan pidato, Wakil Bupati hanya berdiam diri sambil memandang keseluruh kursi peserta.Dari pantauannya didapati banyak Kepala SKPD dan staf terkait yang tidak hadir.

Seketika Wakil Bupati langsung memerintahkan panitia

dari Bagian Unit Layanan Pengadaan untuk mengambil absensi peserta dan memanggil satu-persatu Kepala SKPD dan perwakilan.Terbukti saat diabsen hanya sebagian saja yang hadir, iapun langsung memerintahkan kepada panitia untuk menghubungi Kepala SKPD yang tak hadir untuk segera menghadiri.”Saya minta hubungi yang tak hadiri, kita tunggu 15 menit,” ujar Wabup.

Selang beberapa menit barulah satu persatu peserta yang sebelumnya tak hadir memasuki ruang acara, setelah semua kursi terisi, barulah Wakil Bupati H. Said Hasyim menyampaikan pidatonya.

Kepada seluruh hadirin, Wakil Bupati mengatakan pentingnya kegiatan tersebut dalam rangka memberikan pengetahuan kepada peserta yang berujung pada semakin baiknya pelayanan dalam bidang pengadaan.Sistem online yang terintegrasi sesuai dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan praktis saat ini diyakini dapat memberikan kemudahan kepada pengguna khususnya yang berhubungan dengan pelayanan barang dan jasa.”Apa yang saya lakukan ini hanya ingin Meranti lebih baik lagi ke depan, dan sudah menjadi kewajiban dan tugas saya untuk menyampaikannya,” ujar Wakil Bupati.

Untuk itu ia ingin seluruh peserta mengikutinya dengan serius sehingga kegiatan yang dibiayai oleh negara itu benar-

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim

benar bermanfaat yakni pengetahuan yang didapat dapat diaplikasikan oleh tiap peserta di SKPD nya masing-masing.”

Kegiatan ini tidak gratis dan sudah menjadi program nasional bagaimana semua pengadaan harus dilakukan secara Online.Untuk itu kita harus ikuti dengan serius dan jangan sampai tertinggal, teknologi itu tidak menunggu kita tapi harus kita kejar,” harapnya.

Apa yang dikatakan Wakil Bupati, senada dengan pemaparan Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Eldi Saputra. Dijelaskannya, kegiatan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan barang dan jasa pemerintah.Di samping untuk penguatan kelembagaan, dan SDM, sosialisasi itu merupakan jawaban dari pengembangan SDM dibidang layanan Pengadaan Pemkab.

Kepulauan Meranti.

Seperti diketahui dari pemaparan nara sumber dari Pemprov Riau dalam hal ini Kabag Pelaporan Administrasi Pemerintahan Agusalim dan Kasubag LPSE Ismail. Aplikasi

SULAP yang akan diterapkan itu membantu mempermudah PPK, Pokja, Pengelola ULP serta SKPD dalam permasalahan banyaknya paket, banyaknya berkas pengadaan, masalah keamanan dokumen dan jawaban kepada pihak terkait kenapa paket belum dilelang.

Sehingga proses administrasi lelang berjalan dengan cepat, paket dan Pokja lebih tertata, pengarsipan dan monitoring lebih mudah.Para peserta diberikan pemahaman bagaimana cara penggunaan aplikasi SULAP dalam layanan pengadaan, mulai dari cara masuk aplikasi hingga entri data pada form dan lainnya.

Adapun fitur yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SULAP) diantaranya Absensi, Pengiriman Dokumen RPP dari PPK ke ULP, Pembuatan Pokja, Pembuatan Surat Tugas, E-Tiketing, Form Pembuktian Kualifikasi Undangan Rekanan, Honorarium, Report, Notifikasi Email serta Integrasi dengan LPSE. (rm/humas).

PT Pelindo I Sosialisasikan Tarif Baru Masuk Pelabuhan Tanjungharapan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pihak PT Pelindo I Regional Tanjungbalai Karimun menggelar rapat sosialisasi perubahan tarif masuk Pelabuhan Tanjungharapan Selatpanjang dengan Pemda Kepulauan Meranti.

Dalam rapat itu, telah disepakati tarif baru untuk pas masuk pelabuhan baik domestik maupun internasional.

Hadir dalam rapat sosialisasi itu, Wakil Bupati Drs H Said Hasyim, Kadishub DR Aready MSI, Kabag Hukum Sudandri Zaujah SH, Wakil Pimpinan DPRD Muzamil, Manager Reg TBK Capt Syahri Ramadhana MBA, Manager Kawasan Pelindo Selatpanjang Helmi, KSOP Selatpanjang diwakili Harto, tokoh paguyuban, tokoh masyarakat dan be-

berapa undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, Capt Syahri mengatakan, dari perbandingan komparasi, PT Pelindo I telah melakukan peningkatan kualitas pelabuhan Tanjungharapan. Bahkan, PT Pelindo Selatpanjang terus melakukan peningkatan yang akan mencapai kualitas Pelabuhan Dumai.

Dijelaskan Syahri lagi, saat ini ruang VIP di Pelabuhan Tanjungharapan Selatpanjang sudah dilengkapi ruang salat.Akan tetapi, daya listrik belum mencukupi dan sedang dalam pengurusan peningkatan daya agar ruang tunggu penumpang dapat dilengkapi dengan AC yang mencukupi.”Karena adanya perbaikan-perbaikan itu, sudah sewajarn-

ya dibarengi dengan perubahan tarif masuk pelabuhan,” kata Syahri.

Ditambahkan Syahri, selaku BUMN, Pelindo I berkomitmen membangun pelabuhan di Selatpanjang seperti pelabuhan yang telah dibangun di Sumut, Aceh, dan Sumbar. Mereka akan menggandeng pemerintah daerah dalam kerjasama pengelolaan. Rencana kenaikan tarif itu, untuk tarif masuk jalur domestik yang sebelumnya Rp2 ribu menjadi Rp6 ribu. Sedangkan jalur internasional dari Rp15 ribu menjadi Rp60 ribu.

Wabup Said Hasyim menyambut baik rencana Pelindo I yang akan membangun pelabuhan di Selatpanjang agar. Atas nama Pemda, men-

dukung sepenuhnya sehingga Selatpanjang bisa jaya seperti dahulu.

Dalam mendukung hal itu, tambah Said Hasyim, Pemda Meranti sudah membangun jalan lingkar (sepanjang jalan Beran). ”Sehingga Selatpanjang kembali menjadi bandar niaga seperti puluhan tahun silam,” harap Said Hasyim.

Di sisi lain, Said Hasyim juga menyoroti tentang kenaikan tarif jika dilihat dengan kondisi pelabuhan yang sekarang. Kemudian, disoroti juga kebiasaan pengusaha yang mana saat minyak naik ongkos keberangkatan juga naik dengan sangat cepat. Namun ketika minyak turun, tarif tidak ada yang turun.(rm/ril).

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim (tengah)

CMYK

7

RAKYAT PASBAR

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Pasaman Barat Boyong Camat ke Deli Serdang

BUPATI Pasaman Barat, H. Syahiran didampingi Sekretaris Daerah, H. Manus Handri

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIABupati Pasaman Barat, H. Syahiran didampingi Sekretaris Daerah, H. Manus Handri memboyong seluruh camat kabupaten Pasaman Barat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Sedang Sumatera Utara (Sumut) . Senin (23/10/2017) pekan lalu.

Kehadiran bupati beserta camat di kabupaten Deli Serdang adalah untuk studi banding mengenai sistem pelayanan kantor kecamatan di kabupaten Deli Serdang.

“Hari ini kita datangkan seluruh camat ke Deli Serdang.Kita berharap dengan adanya studi banding ini, para camat di Pasaman Barat dapat mengadopsi sistem pelayanan terpadu di kecamatan di Deli Serdang,” ujar Syahiran.

Dikatakan, Pasaman Barat merupakan kabupaten muda di Sumatera Barat yang sedang berupaya mengejar berbagai ketertinggalan.Beberapa program percepatan pembangunan sudah dijalanankan.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan prima mengenai pelayanan kependudukan di Pasbar menjadi prioritas yang ingin dikejar saat ini.” semoga pertemuan ini dapat memberi dampak positif yang lebih besar dengan membangun kerjasama dan komunikasi khusus dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang terutama perihal pembangunan daerah,” pungkasnya.

Sementara, bupati kabupaten Deli Serdang , H. Ashari Tambunan mengapresiasi peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pasaman Barat atas LHP tahun 2016 dari BPK RI. Menurutnya, hal itu adalah prestasi yang sangat mengagumkan. ”Saya kagum dengan opini WTP yang diperoleh Pasaman Barat.Deli Serdang saja masih dengan predikat WDP untuk laporan keuangan.Meskipun ada segudang prestasi lainnya yang bisa kami

peroleh seperti penghargaan Adipura dan lain-lain,” ujar Ashari.

Lanjutnya, persoalan laporan keungan, pemerintah kabupaten Deli Serdang masih berbenah karena persoalan aset yang belum tertata dengan baik.”Bupati Pasaman Barat luar biasa. Produk jagungnya melimpah hingga 30 ton per hari, dan predikat WTP berhasil pula diraih dan pasti banyak lagi penghargaan lainnya.

Peraihan yang dicapai akan kita jadikan pelajaran dan belajar bersama untuk memperoleh lebih banyak lagi prestasi daerah, “ sebutnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan, Afrizal Azhar, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembagunan, Yudesri, Ketua TP. PKK Pasaman Barat, Yun Syahiran, ketua DWP Pasbar, Harnina Manus Handri. Kepala Bagian Pemerintahan, Jon Wilmar, kepala Disdukcapil Pasbar, Yulisna dan para camat sePasaman Barat.(rm/Robbisam)

Satu Dokter di Puskesmas Talu Layani 18.000 Pasien SIMPANG EMPAT, RAKYAT MEDIA-Puskemas Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) kekurangan tenaga dokter, tenaga medis dan tenaga promosi kesehatan. Sebab, saat ini puskesmas tersebut hanya memiliki satu orang dokter umum untuk melayani sekitar 18 ribu pasien.

Menurut Kepala Puskesmas Nagari Talu, Syahri Elva mengatakan petugas medis dan dokter harus bekerja keras untuk melayani masyarakat dengan segala keterbatasan. Baik dari peralatan maupun tenaga medis seperti dokter dan promkes.”Kondisi Puskesmas Nagari Talu memang mebutuhkan tambahan tenaga medis dan promkes,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini puskesmas yang memiliki wilayah kerja di dua nagari yakni nagari Talu dan Nagari Sinuruik dengan jumlah penduduk sekitar 18 ribu jiwa hanya memiliki satu orang dokter umum dan sejumlah bidan jorong. Hal tersebut secara otomatis akan berdampak terhadap layanan ke-

PARA dokter di Puskesmas Nagari Talu, Pasaman Barat

pada masyarakat.

“Jumlah penduduk sekitar 18 ribu jiwa yang akan kami layani dengan satu orang dokter.Memang tidak sebanding ditambah dengan alat kesehatan kita yang masih kurang,” katanya.

Menurutnya tingkat kunjungan masyarakat ke Puskesmas Talu terus meningkat setiap tahunnya.Terlebih saat ini sudah tersedianya BPJS yang memberikan layanan pengobatan grat-

is kepada masyarakat.Setiap harinya puskemas tersebut-rata-rata melayani sekitar 50 orang pasien. Bahkan untuk hari-hari tertentu jumlah tersebut akan meningkat.Selain rawat jalan puskesmas tersebut juga memiliki ruangan rawat inap dengan kapasitas sekitar 10 orang pasien.Sementara dari segi tenaga medis puskesmas tersebut hanya memiliki satu orang dokter umum.

Masyarakat dan pihak puskesmas

berharap kedepan pemerintah bisa menambah jumlah dokter umum di puskesmas tersebut.Sebab dengan tenaga satu orang dokter membuat pelayanan kurang maksimal karena dokter harus bekerja keras siang dan malam.”Selain tenaga dokter Puskesmas Talu juga membutuhkan tenaga promkes. Pasalnya selama ini puskesmas hanya mengandalkan tenaga bidan jorong dan sejumlah kader untuk sejumlah kegiatan dan sosialisasi pencegahan penyakit dan promosi kesehatan lainnya,” katanya.

Sementera itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan daerahnya memang kekurangan tenaga dokter, seperti dokter umum, dokter spesialis. Pihaknya berharap penambahan dokter di Pasaman Barat diperhatikan oleh pemerintah pusat.”Dokter kita memang kurang. Padahal kita sangat membutuhkan perbaikan di bidang kesehatan, termasuk dengan kehadiran dokter-dokter begitu juga dengan dokter spesialis.

Kalau bisa dokter PNS,” harapnya. (rm/ Robbisam)

Yunisra Syahiran Buka Festival Anak Sholeh di Giri Maju PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Pasaman Barat, Hj. Yunisra Syahiran membuka secara resmi Festival Anak Sholeh se-kabupaten Pasaman Barat yang berlangsung di jorong Giri Maju nagari persiapan Giri Maju kecamatan Luhan nan Duo, Rabu (25/ 10). Festival anak sholeh yang diselenggarakan dimeriahkan dengan rangkaian lomba mewarnai dan lomba pidato tingkat PAUD yang diikuti oleh peserta didik dari seluruh PAUD yang ada di Pasaman Barat.

Ketua Himpaudi Pasbar, Hj. Yunisra Syahiran dalam sambutannya mengatakan bahwa festival anak sholeh adalah momentum yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi seluruh guru PAUD di Pasaman Barat tentang seberapa besar kreatifitas dan potensi anak yang sudah dimiliki anak didik yang telah dibinanya di masing-masing PAUD. ”Festival ini dapat kita jadikan sebagai ajang untuk mengukur tingkat kreatifitas peserta didik di PAUD, selain juga sebagai ajang silaturahmi antar tenaga pendidik PAUD di Pasbar,” katanya.

Menurutnya, menuntut ilmu, menanamkan kreatifitas serta memberikan pendidikan karakter pada periode emas usia anak yakni antar usia 1-5 tahun adalah hal yang wajib dilakukan.

Pada masa tersebut, anak harus diberi-

kan pendidikan dan pengaruh yang baik untuk perkembangan kepribadiannya. Pribadi yang baik, berbudi pekerti, berkarakter dan berakhlak mulia adalah target yang ingin dicapai lewat pendidikan anak pada usia dini. ”Anakanak investasi masa depan. Saya harap para tenaga pendidik anak usia dini di Pasaman Barat agar mengajar dengan ikhlas. Sebab, dengan keikhlasanlah segala ilmu dapat ditransfer dan diterima dengan baik oleh anak-anak,” ungkap Yunisra.

Disampaikannya lagi, kepada seluruh orang tua siswa-siswi PAUD agar selalu memberikan perhatian yang optimal dalam perkembangan anak.Orang tua adalah contoh pertama bagi anak.

Mereka akan meniru perilaku orang tua dalam keluarga. Orang tua dihimbau agar selalu memberikan contoh dan bimbingan yang baik bagi anak. ” ilmu pengetahuan anak tidak bisa dibebankan saja pada guru di sekolah. Orang tua punya peran penting dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak di dalam keluarga,” sebutnya.

Ditambahkan, orang tua juga harus banyak belajar.Dengan seperti itu, pendidikan keluarga dapat diperoleh oleh seorang anak secara optimal.Selain itu, orang tua juga wajib menjadi orang yang pertama kali mengetahui perkembangan anaknya.Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika ada pen-

KETUA Himpaudi Pasaman Barat, Hj. Yunisra Syahiran menerima kaligrafi yang akan diwarnai peserta lomba festival anak sholeh.

garuh buruk dari lingkungan yang diperoleh anak agar sesegera mungkin dapat diantisipasi.

“Jagalah anak-anak sebaik-baiknya dari pengaruh buruk lingkungan.

Jangan biarkan anak bermain sendiri.Orang tua juga harus tingkatkan kewaspadaan untuk menghindari kemungkinan buruk seperti pelecehan seksual yang bisa saja terjadi,” pungkas Yunisra.

Diakhir sambutannya, Yunisra mengungkapkan kekagumannya kepada tenaga pendidik PAUD di Pasbar atas cara mereka dalam mendidik anak sehingga banyak dari anak-anak usia

dini yang sudah hapal beberapa juz AlQuran.”Ini investasi ilmu pengetahuan yang besar bagi anak.Semoga mereka kelak dapat menjadi generasi hebat, sebagai kado untuk seratus tahun kemerdekaan Indonesia,” akhirnya.

Sementara, Pj. Wali Nagari persiapan Giri Maju, Samsul Bahri menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan silaturahmi antar tenaga pendidik PAUD se-Pasbar serta memotivasi dan meningkatkan kemampuan anak sehingga menjadi anak yang cerdas, ceria, berkembang dan sehat. (rm/ Robbisam)

LOKASI persawahan di Kabupaten Pasaman Barat

DTPHP Ingatkan Petani Siapkan RDKK Pupuk Untuk 2018 PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengingatkan kelompok tani menyiapkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk untuk kebutuhan pada 2018.”Penyiapan RDKK pupuk biasanya dilakukan setiap akhir tahun.Kepada kelompok tani harus menyiapkan RDKK,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Pasaman Barat, Memi Zesmita di Simpang Empat, Jumat.

RDKK itu sangat penting dibuat sehingga berapa kebutuhan pupuk pada tahun selanjutnya bisa diketahui.Pemkab juga bisa menjadikan bahan catatan untuk penyediaan pupuk kepada petani.

Dengan adanya RDKK itu maka saat musim tanam, petani tidak kesulitan memperoleh pupuk. RDKK itu dijadikan patokan berapa kebutuhan untuk satu tahun ke depan.”Jika berpatok kepada kebutuhan pupuk 2017 ini maka petani membutuhkan sekitar 12.409 ton pupuk urea setiap tahunnya,” tambahnya.

RDKK itu juga sebagai antisipasi untuk kelangkaan pupuk setiap tahunnya. Jika pupuk tersedia sesuai kebutuhan petani maka tidak akan terjadi kelangkaan.

“RDKK dijadikan sebagai langkah antisipasi kelangkaan pupuk tahun-tahun berikutnya.Untuk itu semua kelompok tani harus mempersiapkan RDKK,” tegasnya.

Selama ini RDKK masih dianggap hal yang biasa padahal sangat besar artinya untuk melihat kebutuhan pupuk berikutnya.Untuk Pasaman Barat, kebutuhan pupuk lebih dari 15 ribu ton.Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan riil yang ada maka jelas masih kurang.”Terjadinya selisih itu tentu akibat dari tidak adanya RDKK yang disusun dengan matang sehingga pupuk yang diterima sesuai jatah yang diberikan provinsi,” ujarnya.

Pihaknya bersama instansi terkait lainnya terus meningkatkan pengawasan tentang penyaluran pupuk bersubsidi.”Semua pihak harus proaktif untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi.Jangan hendaknya ada permainan karena akan merugikan petani sendiri,” lanjutnya.

Sementara kios pengecer pupuk diharapkan dapat transparan tentang harga pupuk baik subsidi maupun tidak bersubsidi. Pupuk bersubsidi juga jangan dijual keluar daerah.Belum lama ini pihak keamanan mengamankan pupuk bersubsidi yang diduga akan dijual keluar daerah.Kami akan terus awasi kios pengecer yang ada bersama instansi terkait,” katanya.(rm/Robbisam)

Sekda Meranti Buka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM,

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM, membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Langsung (E-Purchasing) Barang Jasa. Kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada PA/ KPA serta pejabat pengadaan itu dilaksanakan di Ball Room Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Rabu (25/10/ 2017) lalu.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Yulian Norwis SE MM, Kabag ULP Eldi Syahputra, Nara Sum-

ber dari LKPP RI Suhendro, serta PA/ KPA seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Meranti.Dalam kegiatan itu, para peserta diberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan aplikasi pengadaan langsung atau yang disebut dengan E-Pengadaan Langsung (E-Purchasing).Dengan begitu kwalitas SDM dibidang layanan pengadaan Pemkab Meranti dapat meningkat, dan dapat memenuhi tuntutan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sekretaris Daerah Kepulauan Mer-

anti, Yulian Norwis SE MM, dalam pidatonya berharap, para peserta dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik.

Sehingga mendapat tambahan pengetahuan mulai dari bagaimana prosedur administratif hingga penggunaan aplikasi yang berujung pada peningkatan pelayanan prima dibidang pengadaan barang jasa Pemda.”Kita berharap dengan Bimtek ini, ke depan layanan pengadaan barang dan jasa Pemda dapat berjalan lebih cepat, efektif dan efisien serta sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Sekda.

Pihak LKPP sebagai narasumber juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta sehingga PA/KPA dan Pejabat Pengadaan dapat memahami dan menerapkannya pada SKPD masing-masing.Dan yang tak kalah penting melalui kegiatan yang ditaja oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkab Meranti itu semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (rm/humas).

RAKYAT RIAU

CMYK

KORAN UMUM

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Edisi : # 217 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8 8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Jalan Mulus di Tambal Sulam,

Yang Rusak Tak Diperbaiki BATAM, RAKYAT MEDIAJalan adalah kebutuhan pokok bagi sebuah daerah. Jalan yang bagus akan mendukung perekonomian penduduk sekitar.

Hal ini bukan omong kosong atau kata mutiara belaka. Bahkan ungkapan ini sering kali di gunakan oleh para calon pemimpin untuk menarik minat dari para warga.

Selain jalan, ada juga jembatan yang sama sama memiliki peran sentral. Ada jalan tak ada jembatan, bagai lensa tanpa kamera. Sungai merupakan sesuatu yang sangat sering membelah jalan. Mulai dari yang kecil hingga yang sangat lebar.

Ini menjadikan pembangunan di Indonesia harus be-

nar benar sempurna agar jalan dan jembatan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menghubungkan daerah satu dengan daerah lain.

Namun berbeda dengan daerah Pulau Batam, masyarakat merasa jalan yang rusak dibiarkan, tapi jalan yang mulus malah diperbaiki dengan tambal sulam. Dinilai banyak orang mubazir dan hanya menghamburkan dana ratusan juta rupiah.

“Kondisi badan jalan masih mulus dan bagus tanpa ada kerusakan sama sekali. Seharusnya perbaikan dialihkan ke jalan yang rusak, ujar Sukma Iskandar warga Perumahan Dotamana Grend BSI, Senin

kemarin.

Mengapa tidak, jalan yang sejatinya masih layak dilalui justru diperbaiki, sementara jalan yang kondisinya mengalami kerusakan amat parah malah diabaikan. Sukmapun merasa cukup heran dengan Dinas PU Kota Batam yang dituding tidak profesional dalam memgelola anggaran yang diperkirakan memncapai miliaran rupiah tersebut.

Masyarakat meminta kepada Walikota Batam Muhammad Rudi agar mengevaluasi kembali jabatan Kadis PU Kota Batam yang diemban oleh Yumasnur yang dinilai tidak becus dalam mengelola anggaran. (rm/Ikhsan).

Pelayanan RSUD Bintan Bobrok BINTAN, RAKYAT MEDIAPelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan, dinilai masih tidak memuaskan terhadap pasien. Hal ini disebabkan keluarga pasien asal pulau Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir sudah 3 hari menunggu Dokter spesialis namun tak kunjung datang untuk mengobati pasien.

Makdi (50), warga pulau Kelong yang sempat mengamuk tersebut syok karena anaknya, Nita Mariana, yang sedang dirawat di RSUD Bintan tak kunjung diperiksa oleh dokter khusus atau spesialis yang disebutkan pihak rumah sakit akan datang melihat kondisinya.

Dokter spesiakis tersebut menurut keterangan petugas RSUD Bintan kepada keluarga akan datang menangani kondisi pasien pada Senin sore.

Dia adalah dokter di Tanjungpinang yang diminta tolong untuk menangani kondisi pasien atas nama Nita Mariana. Selama dokter dimaksud tak datang, kondisi Nita ditangani oleh dokter umum.

“Tapi dokternya tak kunjung datang. Orang di rumah sakit (RSUD Bintan) bilang dokternya mau datang jam 3 sore, mau periksa anak saya ini, tapi sampai sudah lewat maghrib tak datang datang juga, sementara kondisinya semakin lemah,” kata Makdi.

JALAN Arah ke Batam Centre yang ditambal sulam

Pemko Batam bagikan 33.000 Sembako Murah Pada Masyarakat RSUD Bintan

Sebagai ayah, Makdi pantas resah. Bola mata anaknya seperti lebam, berwarna merah dan kelopaknya sulit membuka.

Nita sudah tiga hari dirawat di RSUD Bintan. Selama tiga hari, dokter spesialis di Tanjungpinang yang dijanjikan bakal menangani kondisi Nita tak kunjung datang ke RSUD Bintan.

Kondisi semakin hari bukan membaik tapi turun. Keluarga pun meminta agar anaknya sebaiknya dirujuk di rumah sakit di Tanjungpinang. Informasinya di rumah sakit Angkatan Laut.

“Kami minta anak saya ini segera dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut, tapi tidak bisa.

Kata petugas di sini, bisa dirujuk kalau dokter dimaksud periksa dulu anak saya. Yang kami bingungkan dokter dimaksud mau datang asal Tanjung-

pinang itu mana, sudah tiga hari anak saya dirawat di sini tak datang datang juga, mau gila saya dengan kondisi begini,”kata Makdi.

Keluhan yang datang dari pasien maupun keluarga pasien tidak hanya karena ditelantarkan namun kedatangan para Dokter terlihat lama serta mengurus segala adminitrasi terlalu bertele-tele. Jauh dari itu pasie juga kesulitan mendapatkan bangsal rawat inap bahkan yang kita jumpai dilapangan banyak bangsal yang tidak memadai untuk pasien, tegasnya.

“Kita meminta Bupati Bintan Apri Sujadi melakukan monitoring terhadap manajement RSUD Bintan. Ini karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” ujar keluarga pasien. (rm/Ikhsan).

Ratusan Sopir Taksi Kembali Turun ke Jalan BATAM CENTRE, RAAKYAT MEDIA-Ratusan sopir taksi konvensional har ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Engku Putri, Batam Centre, Batam, pagi ini. Para sopir taksi sudah mulai terlihat menjejerkan kendaraan angkutan mereka di sepanjang jalan.

Aksi unjuk rasa ini diduga terkait bakal beroperasinya secara resmi transportasi berbasis

online di Batam. Unjuk rasa sopir taksi ini berdasarkan rapat.

Menurut informasi yang beredar hari ini merupakan aksi turun ke jalan dengan jumlah yang cukup besar.Para sopir taksi ini juga akan terus menggelar aksi unjuk rasa di hari berikutnya bila aspirasi mereka tak tercapai.

Kedatangan para sopir taksi ini sudah berlangsung sejak pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Jalan sepanjang simpang lampu merah Masjid Raya Batam Centre, penuh dengan armada taksi konvensional hingga ke lampu merah Bank Indonesia.

Beberapa warga tampak cemas melintas di area tersebut. “Hindari Jalan Engku Putri.Aksi ini akan dikawal sejumlah polisi dari jajaran Mapolresta Barelang. ujar seorang warga memberi peringatan.(rm/ferianda)

BENGKONG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 33.000 paket Sembako murah dibagikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kepada masyarakat di 12 titik, seperti Bengkong, Lubuk Baja, Batu Aji, Sei Beduk, Sagulung, Batam Kota, Batu Ampar, Galang, Nongsa, Bulang, Sekupang dan Belakangpadang.

Paket murah yang dibagikan di 12 kecamatan di seluruh Batam ini, terdiri dari 5 Kg beras, 1 Kg gula dan 2 liter minyak goreng ini senilai Rp101 ribu, namun diberikan secara murah kepada masyarakat cukup hanya membayar Rp50 ribu atau disubsidi Rp51 ribu dari Pemko Batam.

“Pembagian Sembako ini kita bagi dua tahap, tahap pertama di awal tahun dan tahap ke dua di akhir tahun. Tahun depan jumlah paketnya akan kita tingkatkan, ini untuk mengantisipasi perekonomian,” ujar Walikota Batam, Muhammad Rudi ditemui di Gedung Pemko Batam, Jumat (27/10/ 2017) lalu Bazar Sembako murah ini juga disejalankan dengan dengan penyerahan Kartu Indone-

sia Sehat (KIS) untuk masyarakat, se-Kota Batam Kartu Indonesia Sehat diserahkan untuk 35.674 warga. Kepada warga yang belum memperoleh KIS, Rudi mengimbau agar warga melapor ke lurah untuk didata.

KIS merupakan program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu. Wilayah pemakaian KIS bebas dan bisa digunakan di klinik, puskesmas, dan rumah sakit dimanapun yang tersebar di wilayah Indonesia. Pemakaian KIS bisa untuk segala perawatan kesehatan baik untuk pencegahan maupun pengobatan. KIS merupakan kartu kesehatan yang disubsidi oleh pemerintah, masyarakat cukup mendaftar tanpa mengeluarkan biaya.

“Saya minta kepada Lurah untuk mendata kembali warganya, mana yang pantas menerima KIS dan yang mendapatkan Sembako murah. Karena tahun depan jumlah paket yang kita bagikan akan meningkat,” ungkap Rudi.

Kepada masyarakat, Rudi mengatakan agar sama-sama berdoa untuk kemajuan Batam.

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi

Saat ini baik Pemko Batam maupun BP Batam tengah berusaha untuk memperbaiki ekonomi di Kota Batam. Jika investasi sudah pulih kembali diyakininya pada akhir 2018 mendatang ekonomi Batam akan kembali baik.

Sebelumnya, Sedako Batam Jefridin mengatakan bahwa peluncuran Sembako murah ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang kurang baik, dimana sejumlah sembako mengalami kenaikan sementara lapangan pekerjaan sulit.

”Sembako murah ini satu dari sekian upaya Pemko Batam untuk meringankan beban masyarakat,” ujar mantan Kadispenda Batam ini.

Dijelaskan, bahwa tidak semua kepala keluarga mendapatkan paket sembako murah, tetapi didasarkan data dari kelurahan melalui petugas RT/ RW. “Jumlahnya memang terbatas, karenanya penerima kiranya bisa memanfaatkan paket sembako tersebut untuk sedikit meringankan beban keluarga,” pungkasnya.(rm/hlk).

24 Anggota DPRD Kepri Usulkan Perda Konsultasi dan Pencegahan Korupsi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak dua puluh empat anggota DPRD Kepri mengajukan usulan perda tentang pedoman pelaksanaan konsultasi dan supervisi melalui tim pengawal dan pengaman Pemerintan dan Pem-

bangunan daerah (TP4D). Juru bicara inisiator, Asmin Patros mengatakan bahwa penyampaian usulan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kajati Kepri Nomor B-1023/N.10/09/2017 tanggal 28 September 2017.

“Pengusulan ini merupakan bentuk kepedulian Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terhadap penyelenggaraan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga akan terbentuk pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi,” kata Asmin di ruang sidang paripurna, Senin (30/10).

Hal ini kata Asmin, selaras dalam mendukung semangat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang gencar melakukan pembangunan dan memangkas praktek-praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu, bentuk dari keseriusan Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum adalah dengan telah melengkapi usulan dengan adanya Kajian dan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah.

Gubernur Kepulauan Riau sebelumnya telah menetapkan

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 telah mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Konsultasi dan Supervisi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, dengan hadirnya Perda, maka Gubernur, DPRD dan Kejaksaan semakin bersinergi dalam mewujudkan komitmen bersama membentukan Pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

“Sehingga diharapkan melalui Peraturan Daerah ini akan membantu para penye-

PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini.

Redaksi

lenggara pemerintahan dan pembangunan daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tercipta administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Asmin lagi.

Sebelumnya, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa surat dukungan ini dituangkan dalam surat nomor 02/162/Inisiatif DPRD/X/ 2017. Para inisiator ini terdiri dari keterwakilan seluruh fraksifraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau yakni sebanyak enam Fraksi meliputi : Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat Plus, Fraksi Hanura Plus, Fraksi PKS-PPP dan Fraksi Kebangkitan Nasional telah menandatangani dukungan.

“Selanjutnya paripurna segera membuat Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Tahun 2017 menjadi Inisiatif DPRD dan dibahas dalam tahun 2017 ini,” kata Jumaga. (rm/ril humas DPRD)

CMYK

RAKYAT KEPRI 9

9

RABU, 1- 8 Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I NOVEMBER 2017, MINGGUI

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

GUBERNUR Nurdin Basirun saat mencoba sampan bantuan untuk nelayan

Bantuan ke Masyarakat Harus Tepat Sasaran BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan, bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat akan terus dievaluasi. Evaluasi itu dilakukan agar pemberian bantuan berikutnya semakin tepat sasaran dan pemanfaatannya. Bantuan yang diberikan memang berguna untuk masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

“Setiap bantuan memang harus sesuai dengan keperluan dan keinginan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka. Apalagi bantuan yang diberikan memang hasil pantauan dan turun ke lapangan sehingga itu memang benar-benar kebutuhan masyarakat,” kata Nurdin saat menyerahkan bantuan 104 sampan ketinting fiber untuk nelayan se-Kota Batam, di Pulau Buluh, Batam, Jumat (27/10) kemarin.

Untuk tahun anggaran 2017, sebanyak 224 unit sampan fiber diserahkan kepada nelayan se-Kepri. Tahun ini, selain bantuan untuk nelayan, juga banyak diserahkan bantuan untuk sektor pertanian, olahraga dan sektor-sektor lainnya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Selain dihadiri ratusan nelayan, saat penyerahan itu hadir juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Eddy Sofyan dan TP4D Wiwin Iskandar. Hadir juga staf khusus Gubernur Kepri Yanto, yang selalu turun ke lapangan untuk memantau kebutuhan para nelayan atau petani.

Nurdin menegaskan pemilihan fiber untuk ketinting ini karena bahannya mudah didapat dan mudah perawatan. Karena sudah ada peralatan yang bagus, Nurdin menekankan pentingnya menjaga lingkungan tetap baik. Salah satunya dengan tidak membuang sampah, apalagi plastik, ke laut.

Laut yang tetap baik, kata Nurdin juga akan menjaga biota di dalamnya tetap banyak. Malah laut dan lingkungan yang bersih sangat membantu potensi kepariwisataan Kepri. Saat ini Kepri menjadi pintu gerbang wisata bahari Indonesia.

“Kalau sudah diberi, lihat betul pemanfaatannya. Cek sampai ke dapur, perhatikan agar harus semakin membaik. Termasuk perekonomian mereka yang diberi bantuan,” kata Nurdin sambil mengatakan agar nelayan yang dapat bantuan dan pemanfaatannya secara benar merawatnya.

Tak hanya menyerahkan bantuan, Nurdin langsung menguji coba sampan-sampan ketinting yang diberikan. Di antara ratusan bantuan itu, Nurdin memilih Dingkis 11, nama sampan yang dibantu untuk dibawanya. Padahal Nurdin sudah diarahkan untuk mencoba Dingkis yang lain.

Nurdin memacu ketinting dengan kecepatan rendah dan diikuti nelayan-nelayan yang sudah dapat bantuan. Dalam beberapa saat, Nurdin memacu dengan gas yang tinggi mengitari laut di depan Pulau Buluh. Nelayan pun memacunya dengan kecepatan tinggi.

Nurdin tampak puas dengan Dingkis 11 yang dipandunya. Dia berharap pendapatan masyarakat nelayan terus berubah meningkat. Kepada para pelajar di Pulau Buluh, Nurdin mengajak untuk mengikuti perkembangan dunia digital.

Malah Nurdin mencari 20 anak pulau untuk dilatih di Digital Park di Batam.

Menurut Nurdin, semua yang dilakukan untuk kebersamaan. Dalam banyak kesempatan Nurdin tak hanya menyampaikan bekerja bersama dan bahu membahu untuk membuat Kepri semakin baik, terapi juga masyarakat bersama-sama semakin sejahtera.

Tokoh masyarakat Pulau Buluh, Ahmad Rahmad Hidayat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tidak hanya sampan ketinting, Ahmad menyebutkan banyak bantuan untuk masjid pelabuhan dan di Pulau Buluh malah listrik tahun depan akan semakin baik.

“Kami akan terus dukung program-program Pak Gubernur. Apalagi program dan kebijakannya memang untuk membuat Kepri semakin baju,” kata Ahmad. (rm/fery)

Edisi : # 217 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Bea Cukai Karimun Tangkap Pemuda Selundupkan Sabu KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Petugas Bea dan Cukai KPPBC TMB B Tanjung Balai Karimun menangkap seorang penumpang KV Tuah I tujuan Kukup-Karimun di Pelabuhan Internasional Karimun, Senin (30/10/ 2017) lalu.

Dari tubuhnya petugas menyita sebanyak 16,67 gram sabu-sabu. Pria tersebut diketahui berinisial AYD alias Asep. Usianya masih muda 20 tahun, warga negara Indonesia.

Berawal dari kecurigaan petugas melihat gerak gerik pria kelahiran Pekanbaru itu, kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan badan.

Ternyata barang haram itu disembunyikan di di dalam celana dalam.

“Setelah diperiksa, didapat benda mencurigana didalam celana dalamnya. Maka dilakukan pemeriksaan dan ternyata narkotika jenis sabu,” kata Bagus Hariadi.

Hasil pemeriksaan sementara, narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Malaysia melalui transportasi Laut, tujuan Balai Karimun menggunakan kapal MV Tuah I. “Awalnya dilakukan pengecekan barang bawaan di Xray tidak ada

KEPALA Bea Cukai Karimun memberikan keterangan pers

yang mencurigakan, maka dilakukan pengecekan badan,” ujar Kasi Pelayanan dan Infomasi KPPBC, Bagus Hariadi, dalam gelar ekpose.

Pengakuan tersangka, barang haram tersebut akan diedarkan di Tanjung Balai Karimun, dan sengaja

dibawa oleh tersangka dari Malaysia.

“Saya bawa dari Malaysia, sebagai ganti ongkos kapal balik dan terima kasih menanggung hidup selama dua hari di Malaysia, dan dia orang minta tolong bawa barang ini,” ucap Asep, usai ekpose di Kantor

KPPBC Balai Karimun.

Namun, pria 20 tahun tersebut enggan mengatakan siapa orang yang memintanya untuk membawa barang haram itu,” adalah, rahasia,” ujar Asep, dan langsung dibawa oleh petugas.(rm/bn)

APBD Kepri 2018 Fokus Untuk Pembangunan Infrastruktur DOMPAKTANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri pada Tahun 2018 nanti difokuskan melaksanakan pembangunan untuk sarana infrastruktur. Seprti pembangunan jalan, pasar, pelabuhan, fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan.

Kepada seluruh OPD Pemerintah Priovinsi Kepri, Nurdin mengatakan, infrastruktur sebagai fokus pembangunan harus terus digesa dalam memacu pergerakan ekonomi masyarakat.

“Kepri punya skala prioritas, untuk itu termasuk di tiaptiap daerah, dan APBD 2018 juga akan difokuskan ke pembangunan infrastruktur,” kata Nurdin di ruang rapat Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (30/ 10/2017) kemarin.

Hasil rembuk Nasional dan rapat kerja pemerintah bersama Presiden Jokowi pekan lalu,

GUBERNUR Nurdin Basirun Rapat dengan OPD Kepri

langsung diteruskan kepada para OPD. Nurdin ingin program dan pola kerja yang baik dari pusat untuk ditiru.

Menurut Nurdin, Jokowi merupakan pemimpin yang tidak bisa dibohongi dengan laporan ‘Asal Bapak Senang (ABS)’. Dia selalu berada di lapangan untuk melihat langsung progres pembangunan.

Malah untuk suatu proyek, kata Nurdin, Presiden bisa beberapa kali turun ke daerah dan tidak mau hanya menerima laporan begitu saja.

Karena itu, dalam banyak kesempatan Nurdin memang langsung turun ke lapangan.

Selain menjemput aspirasi masyarakat, Nurdin juga melihat pekerjaan yang sudah di-

lakukan. Bagi Nurdin, dengan berada di lapangan dia tahu progres pembangunan dan kendala yang harus segera diselesaikan.

“Dengan begitu maka pekerjaan fisik akan cepat selesai.

Karena bisa terkontrol terus.

Ini harus kita terapkan,” kata Nurdin.

Tidak hanya itu, para OPD juga harus bekerja secara transparan. Tujuannya untuk memaksimalkan sisa waktu untuk penyerapan anggaran di 2017.

“Mari kita pertahankan apa yang telah menjadi komitment kita bersama. Secara umum sudah baik, ke depan harus lebih kita perbaiki lagi,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah menginstruksikan agar Kepala OPD bisa mengarahkan pejabat eselonnya masingmasing untuk menguasai pekerjaan, begitu seterusnya, eselon III ke eselon IV. “Kita di sini saling belajar.

Saya juga belajar dengan Bapak-bapak sekalian. Terutama menyangkut hal-hal yang saya belum faham. Intinya, kita harus menguasai pekerjaan kita. Saling mengingatkan secara berjenjang,” kata Sekda.

Dijelaskan, jika penyerapan anggaran APBD 2017 hingga bulan September sudah cukup baik. Yakni penyerapan anggaran sekitar 60 persen dan realisasi fisik mencapai 80 persen.

“Ini harus kita gesa terus hingga mencapai hasil maksimal. Kita juga sedang menggesa untuk penyusunan APBD 2018, kita tergetkan sudah disahkan pada pertengahan Desember. Kita harus kerja cepat, terkoordinir, dan terintegrasi.

Sehingga di 2018 nanti, penyerapan anggaran bisa lebih baik lagi. Intinya kita harus terus mengevaluasi, di mana letak kekurangan kita dan segera kita perbaiki,” ujar Arif. (rm/Ikhsan)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Larang Wartawan Meliput

ILUSTRASI : wartawan lokal berujuk rasa dan melakukan protes

NATUNA, RAKYAT MEDIAKementerian Kelautan dan Perikanan (KP) tidak mengizinkan wartawan yang bertugas di Natuna meliput kegiatan penenggelaman kapal ikan asing (KIA) di Perairan Pulau Tiga Natuna, Ahad (29/ 10/2017) lalu. Kemen KP tidak menyampaikan alasannya tidak mengizinkan belasan wartawan itu ikut meliput.

Mereka hanya memberikan izin kepada wartawan Jakarta yang ikut langsung dengan rombong Menteri

Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk ikut naik ke kapal Orca II untuk menuju lokasi penenggelaman KIA.”Kami hanya menjalankan perintah atasan.

Yang kami fasilitasi meliput hanya wartawan Jakarta,” kata Humas Kemen KP, Diding Suryadi melalui telepon.

Kabag Humas Pemkab Natuna, Budi Darma mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kemen KP agar wartawan lokal juga dapat meliput, hanya saja

jawabannya tetap sama.

“Kami tadi juga sampaikan kepada mereka agar kawankawan wartawan dari daerah dapat ikut cuma mereka tidak memberikannya,” sebut Budi.

Belasan wartawan yang bertugas di Natuna yang berasal dari media massa yang berbeda tampak bergerombol turun dari KRI Karel Satsuitubun di mana tempat acara seremoni pra penenggelaman KIA berlangsung.

Mereka tidak bisa ber-

buat banyak meskipun ratarata mengaku kecewa dan menyayangkan sikap Kemen KP itu bahkan ada di antara mereka yang menganggap perlakuan itu sebagai diskriminatif.

“Seharusnya mereka menyertai alasannya tidak mengizinkan kami. Kalau umpamanya alasannya tidak cukup tempat, ORC II itu kapal besar, masak tidak ada tempat. Dulu-dulu aja muat semua kok, meskipun jumlah wartawannya lebih

banyak dari yang sekarang,” gumam seorang wartawan sambil menuju warung di sekitar Pelabuhan Selat Lampa.

Bukan hanya itu, kekecewaan mereka juga dituangkan ke berbagai media sosial. “Ini gak ya ini, masak udah jauh-jauh datang ke Selat Lampa, terus disuruh turun dari kapal. Kesel juga sih sebenarnya, tapi ya lah itu gawe dan kewenangan mereka,” tutup seorang wartawan lainnya menyesali. (rm/red)

CMYK

KARIMUN-LINGGA

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Meski Anggaran Pendidikan Tiap tahun Cukup Besar Dikucurkan

Kondisi Sekolah Negeri di Lingga Seperti Gubuk

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq

Bupati Karimun Ajak Pemuda Jaga Kekompakan

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, masih ada bangunan sekelolah Negeri bagaikan kandang sapi. Bahkan para siswa/siswa yang menimba ilmu di sekolah ini terpaksa belajar didalam bangunan gubuk yang papannya sudah lapuk. Padahal anggaran yang dikucurkan Pemerintah untuk pendidikan cukup besar. Ironisnya, pemerintah setempat terkesan tak perpuduli.

Kondisi seperti ini terjadi di Kabupaten Lingga, SMP Negeri 2 Singkep Pesisir di Desa Berindat seperti gubuk di persawahan. Kepala Desa Berindat Idris, mengaku sekolah menegah itu sudah berdiri sejak empat tahun yang lalu, awalnya adalah sekolah kelas jauh yang terdiri dari dua lokal dengan jumlah siswa mencapai lima puluh orang.

“Kami sudah hibahkan lahan, tapi pembangunannya sudah beberapa tahun diajukan belum juga di realisasi,” kata Idris disela-sela reses Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga Neko Wesha Pawelloy, kepada wartawan di Daik Lingga Kondisi sekolah tersebut hanya berdindingkan papan untuk kelas X dan XI, sementara untuk kelas XII dibuat bangunan baru mirip dengan kios-kios kecil dipinggiran jalan. Untuk ruang majelis guru, sekolah ini berinisiatif meminjam ruang ganti panggung seni milik Desa Berindat yang letaknya berdekatan dengan sekolah tersebut.

Kondisi sekolah yang terletak dibelakang SD 003 Berindat tersebut, juga berada tepat dipinggir jalan stapak yang diseberangnya banyak terdapat rumah warga. Letak bangunan sekolah ini tidak jauh dari perkotaan,

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengajak para pemuda menjaga kekompakan, dan bersatu untuk berkontribusi dalam pembangunan. ”Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dan akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Pemuda adalah aset daerah yang harus tetap kompak, bersatu-padu dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan,” kata Aunur Rafiq dalam upacara Hari Sumpah Pemuda, di Tanjungbalai Karimun, Sabtu.

Aunur Rafiq mengatakan, kalangan pemuda juga harus menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai perekat kekompakan. Menurut dia, Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang patut dijadikan acuan dalam membangun kekompakan. ”Bangsa ini tetap utuh di tengah kebinekaan. Itu semua tidak terlepas dari peranan pemuda sebagai pelopor persatuan dan kesatuan dan bangsa,” kata dia.

Dia menyebutkan tidak sedikit tokoh pemuda yang tercatat dalam sejarah bangsa memiliki kontribusi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

“Tidak hanya pemuda, seluruh komponen masyarakat, OPD dan instansi-instansi juga harus meningkatkan kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin selama ini, bergotong royong membangun Karimun,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Aunur Rafiq juga membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyebutkan bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa sekat dan batasanbatasan latar belakang agama, suku, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda, tidak menjadi halangan para pemuda Indonesia untuk bersatu demi cita-cita besar Indonesia, inilah yang kita sebut dengan “Berani Bersatu”.

Menpora dalam amanatnya juga menyebutkan bahwa Presiden pertama Indonesia Bung Karno pernah menyampaikan “Jangan pernah mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekadar mewarisi abu, saudarasaudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir”. “Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Aunur Rafiq, membacakan amanat Menpora.

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dihadiri aktivis organisasi kepemudaan, mahasiswa, siswa pada aparatur sipil negara dengan mengusung tema “Pemuda Indonesia Berani Bersatu”.(rm/ant)

BANGUNAN Sekolah SMP Negeri 2 Singkep Pesisir di Desa Berindat, Kabupaten Lingga

hanya beberapa meter dari pinggir jalan utama menuju ke Kota Dabo dan Pelabuhan Jagoh.

Bahkan papan nama sekolah tersebut juga tidak ada, hanya ada spanduk ukuran 1x3 meter himbauan untuk sekolah gratis.”Sekolah kami ini, tahun yang lalu baru saja meluluskan siswa, yang Ujian Nasionalnya digelar menumpang di Sekolah lain,” sebut Kepala Desa tersebut bersama warga.

Meski kondisi seluruh bangunan sekolah ini sangat memperihatinkan, tapi tidak menyusutkan semangat

anak-anak di Sekolah ini untuk belajar. Bahkan menurut perangkat Desa setempat sekolah ini juga, beberapa kali mewakili Kecamatan Singkep pesisir untuk mengikuti berbagai ajang di tingkat Kabupaten hingga Provinsi.

Masyarakat setempat juga mengharapkan agar dibuat jalan tembus dari Desa Tanjung Harapan menuju ke Sekolah ini, karna tidak sedikit juga anak-anak di Desa Tanjung harapan yang ingin bersekolah di SMP Negeri 2 Singkep Pesisir ini namun, masih terkendala jalan tembus yang cukup jauh.

Melihat kondisi tersebut Anggota DPRD Kabupaten Lingga Neko Wesha Pawelloy mengatakan hal ini harus menjadi perhatian serius OPD yaitu Dinas Pendidikan, jika APBD Kabupaten Lingga tidak mampu melakukan pembangunan di Sekolah ini, maka Dinas terkait harus segera menjalin Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.”Ini sangat mendesak, sangat serius sekolah ditengah kota seperti bangunannya sangat memprihatinkan harus ada solusi sesegera mungkin untuk sekolah ini,” ujarnya. (rm/tpk).

Dinas PUPR Lingga Rehab Jembatan Desa Musai

BUPATI Aunur Rafiq Hadiri Pelantikan Ormas Pameral Karimun

Bupati Karimun Aunur Rafiq Melantik Ormas Pameral KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun H Aunur Rafiq berharap Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Persatuan Pemuda Meral (Pameral) Kabupaten Karimun bukan hanya sekedar organisasi papan nama namun eksistensi pengurus sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan Pameral dalam meningkatkan jaringan dan menambah wawasan.

Pengurus Pameral adalah pemuda-pemuda pilihan.

Pemkab Karimun siap menjadi mitra strategis. Jangan menjadi organisasi papan nama saja dan tidak ada kegiatan sama sekali. Dia berharap Ormas yang mempunyai nama besar yang digadang-gadang, mampu menjadi garda terdepan membangun daerah, dengan tetap mengutamakan nilai sosial.

“Saya yakin sesuai moto dari Pameral : Hidup Berguna Mati Bernama dan Berkomitmen untuk bersatu, menjadi Tuan di Negeri sendiri bukan sekedar slogan saja tetapi terpatri di dalam diri

semua anggota Pameral.

Mari bersama-sama bangun wilayah Meral ini sebagai wilayah FTZ dan investasi,” ujar Aunur Rafiq menyampaikan sambutan dalam acara pengukuhan ketua terpilih serta Pengurus Persatuan Pemuda Meral (Pameral) Kabupaten Karimun, periode 2017-2020, di Lapangan Pasar Naga Mas Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, Jumat (27/10) malam .

Aunur Rafiq berpesan agar Pameral mampu untuk menghimpun dan mempersatukan pemuda dari semua wilayah di Kecamatan Meral. Rafiq juga meminta kepada seluruh anggota untuk tidak gampang terpropokasi, sehingga Pameral nantinya menjadi organisasi yang teruji dan baik. Pameral sebagai organisasi yang hidup ditengah masyarakat. Selain itu Pameral harus bisa menunjukkan peran nyatanya dalam memberdayakan masyarakat dan menjadi mitra pemerintah daerah.

“Jangan gampang terprokasi apalagi merajuk. Kita

sadari organisasi ini sudah berdiri sejak 2008, artinya kita sudah mapan dalam organisasi. Jangan ada sifat iri dan dengki sudah saatnya kita bangkit jangan mau terpecah belah mari kita jaga negeri kita ini. Pameral harus menjadi ajang pemersatu bagi pemuda,” harap Rafiq.

Sementara Ketua Pameral terpilih, Yohanes Piter setelah dikukuhkan, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Karimun menyampaikan, satu organisasi dikatakan baik apabila pengurus dan anggotanya secara bersama saling mendukung program. Untuk itu dia tegaskan untuk seluruh Pemuda Meral agar tidak saling menyalahkan, namun hendaknya dapat menyatukan persepsi melalui organisasi yang dia pimpim saat ini.

“Pameral adalah organisasi yang mempunyai nama besar, dan kami yang muda ini siap berkarya dan bersinegi dengan Pemerintah Daerah dalam membangun Karimun,”ujar Piter. (rm/ gun)

LINGGA, RAKYAT MEDIADinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Lingga merehab jembatan di Desa Musai, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

“Perbaikan jembatan ini dilakukan menjelang Tamadun Melayu yang tidak lama lagi, supaya Bus Damri dan mobil lainnya bisa lewat,” kata salah seorang pekerja di lokasi, Minggu (29/10/2017) lalu.

Ia mengatakan, jembatan dengan lebar lebih kurang 5 meter itu sangat memperihatinkan. Sejumlah kayu penyangga sudah mulai patah.

Lantai jembatan bahkan sudah tidak beraturan. Jika tidak berhati-hati, pengendara bisa saja jatuh kebawah

jembatan.

“Ini sudah patah semua. Ini kita ganti, rehab jembatan ini dari anggaran rutin Dinas PU. Tahun depan sudah permanen juga ini. Yang kerjakan dinas PU,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pengendara roda dua yang melintasi jembatan tersebut, Bahrol mengaku senang dengan diperbaikinya jembatan Desa Musai itu. Menurutny, sebelum diperbaiki jembatan tersebut memang sangat memperihatinkan.

“Alhamdulillah jembatannya sudah bagus. Kalau tidak diperbaiki, pas hari hujan kita ngeri-ngeri juga lewatnya, takut jatuh. Apalagi kalau ibuibu yang bawa motor,” katanya, Senin (30/10/2017).

Sebagaimana diketahui,

JEMBATAN di Desa Musai Kabupaten Lingga

kondisi memperihatinkan yang dialami jembatan Desa Musai bukan baru-baru ini terjadi.

Namun, hal itu telah berlangsung sejak beberapa bulan belakangan. (rm/ikbal).

Selama 10 Bulan Tahun 2017 Imigrasi Karimun Tindak 55 WNA KARIMUN, RAKYAT MEDIAPetugas Kantor Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun, sepanjang Januari-Oktober 2017 ini telah berhail menindak 55 orang warga negara asing (WNA) karena diduga melanggar UU keimigrasian. Setelah diproses hukum, WNA tersebut kemudian dipulangkan ke negara asalnya.

Kepala Kantor Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun, Mas Arie Yuliansha Dwi Putra mengatakan, paling banyak yang melakukan pelanggaran adalah WNA asal Cina sebanyak 18 orang, menyusul Bangladesh 11 orang, Malaysia 9 orang, Thailand 7 orang. Kemudian India 4 orang, Singapura 2 orang, Laos 2 orang dan warga negara Myanmar 2 orang.

Dijelaskan, pelanggaran terbanyak yakni dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Pelanggaran lain adalah kasus tindak pidana ringan dan terakhir kasus narkoba yang merupakan pelimpahan dari instansi terkait.

Arie menyebut, jumlah keseluruhan WNA yang memiliki izin tinggal di Kabupaten Karimun adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (Itas) sebanyak 182 orang dan 118 pemega-

DIRJEN Imigrasi Ronny Sompi didampingi Kakanwil Hukum dan HAM Kepri Bambang Widodo

ng Itas perairan.

Arie mengatakan, kerawanan tindak WNA tidak hanya terjadi di Pulau Karimun, melainkan juga terjadi di Pulau Kundur dan Moro. Penyebabnya, mengingat kegiatan kapal ekspor dari dan ke Singapura serta Malaysia baik itu kapal penangkap ikan, kapal barang maupun kegiatan lainnya yang diduga melibatkan warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Tingkat kerawanan masuknya tenaga asing secara ilegal di Tanjungbatu dan Moro sangat tinggi. Apalagi, dengan

jarak yang cukup jauh dari pantauan kami di Karimun menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan. Sehingga dengan harapan sudah terbentuknya Timpora di cabang maka pengawasan bisa lebih efektif lagi,” katanya.

Untuk meningkatkan pengawasan WNA di pulau-pulau, maka Kantor Imigrasi Karimun mendirikan Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Tanjungbatu Kundur dan Kecamatan Moro. Pembangunan kesekretariatan itu untuk mengamati, mendeteksi, mencegah dan menidak ter-

hadap Warga Negara Asing (WNA).

Menurut dia, Sekretariat Timpora merupakan sebuah wadah pelaporan dan pengawasan yang langsung di pimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Karena bentuk kegiatan yang dilakukan orang asing sangat bervariatif, tidak hanya kunjungan wisata, bisnis atau bekerja, tetapi juga melakukan beragam aktifitas lainnya.

“Secara geografis, daerah Karimun merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dengan kondisi seperti itu, maka tingkat kerawanan masuknya orang asing semakin tinggi. Dengan adanya Timpora di cabang, pengawasan akan lebih efektif lagi,” ujarnya.

“Pembentukan tim ini sudah berdasarkan Undangundang No. 06 tahun 2011 dan PP 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian. Nantinya Imigrasi lebih mengefektifkan tugas pengawasan orang asing dengan bersama-sama intansi terkait lainnya. Sebab, pengawasan orang asing harus dilakukan secara lintas sektoral,” pungkasya.(rm/hlk).

CMYK

11

GALERI FOTO

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Karimun Aunur Rafiq Menjadi Pembina Upacara Hari Sumpah Pemuda UPACARA Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang Ke-89 tahun 2017, Sabtu (28/10). selaku pembina Upacara Bupati Karimun, turut hadir Wakil Bupati Karimun, Sekda Karimun, FKPD Karimun, Dan OPD Karimun. dan sebagai peserta upacara terdiri dari TNI dan POLRI, Satpol PP, Pegawai Negeri Sipil, Staf Honorer, dan Mahasiswa serta SIswa siswi SD, SLTP dan SLTP Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun membacakan sambutan dari Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia mengatan, peringatan hari sumpah pemuda ini merupakan rasa cinta dan penghormatan atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para pemuda terdahulu yang telah melahirkan sumpah pemuda. maka dari hal tersebut mari kita bersama-sama bersyukur atas sumbangsih para pemuda Indonesia, dab sudah seharusnya kita meladani langkah-langkah dari keberanian mereka hingga mampu menorehkan sejarah emas untuk bangsanya, sehingga kemajuan teknologi dan pembangun sudah kita rasakan pada saat ini. namun kita harapkan dengan kemajuan dan kemudahan teknologi yang kita rasakan saat ini, semoga hal tersebut dapat memperkuatkan silaturrahmi, berkumpul dan berinteraksi sosial antara kita. dan diharapkan kita tidak saling salah-menyalahkan apa lagi membenci dan saling memecah belah antar sesama pemuda.

Bahkan pada sebuah kesempatan Presiden Republik Indonesia yang pertama menatakan "Jangan Mewarisi abu Sampah Pemuda, Tapi Warisilah api Sumpah Pemuda, Kalau Sekadar Mewarisi Abu, Saudarasaudara Akan Puas Dengan Indonesia Yang Sekarang Sudah Satu Bahasa, Satu Bangsa, dan satu Tanah

air, Tapi Ini Bukah Tujuan akhir ". dari maksud kata-kata ini adalah pemuda harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. dan kita harus berani melawan ego kesukun, keagamaan, dan kedaeran kita.

Bupati karimun H. Aunur Rafiq dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada para pemuda bahwa pemuda saat ini adalah pemuda sebagai ekstapet perubahan pembangunan dimasa yang akan datang. dan kekuatan kebersamaan dan kekompakan yang diciptakan bagi pemuda kabupaten Karimun ini merupakan hal dalam rangka meningkatkan pembangunan dimasa yang akan datang.

H. Aunur Rafiq berpesan kepada para FKPD, OPD dan Pemuda di bawah koordinator Wakil Bupati Karimun Bapak H. Anwar Hasyim untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan program Karimun Bersih (Beriman, Indah Sehat dan Harmonis) dimana pada tanggal 30 Oktober 2017 mendatang Kabupaten karimun akan dikunjungi dari Tim Penilaian Adipura untuk yang ketiga kalinya. maka dari hal tersebut di harapkan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan gotong royong bersama-sama. semoga dengan ajang sumpah pemuda ini dapat meningkatkan semangat gotong royong itu kita lakukan karena didalam gotong royong itu didalamnya terdapat silaturrahim dan kebersamaan. mari kita berdoa kepada Allah SWT, agar kabupaten Karimun selalu dalam lindungannya dan segala pembangunan yang dilakukan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten karimun. (*)

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun Berfoto Bersama

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun bersalaman.

WAKIL Bupati Karimun memberikan penghormatan,.

PEMBACAAN Tek Oleh Bupati Karimun.

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun memasuki lapangan upacara.

BUPATI Karimun Aunur Rafiq memberikan penghormatan

PADUAN Musik di hari HUT Sumpah pemuda.

BUPATI Karimun Aunur Rafiq salam Komando

PADUAN suara

PEMBACAAN tek

BUPATI Karimun Aunur Rafiq berfoto bersama

BUPATI Karimun Aunur Rafiq berfoto bersama

PENGIBARAN sang merah putih

CMYK

BINTAN-TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polisi Gerebek Pelaku Judi Dadu Guncang di Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Para pemain judi dadu guncang (cingkoko) disalah satu rumah Akim (48) di Pelantar Hitam nomor 85 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang, digerebek Polisi hingga para pemain kocar kacir dan ada yang menceburkan dirinya kelaut, Kamis (26/10) lalu.

Saat melakukan penggerebekan banyak para pemain judi yang berhamburan dan ada yang terjun ke laut untuk menghindar dari kejaran polisi yang pada saat itu melakukan penangkapan.Demikian dikatakan Wakapolres Tanjungpinang, Andy Rahmansyah saat paparan di Mapolres Tanjungpinang yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Dwihatmoko Wiraseno dan KBO Res, Iptu Edi Edrianis, Jumat (27/10/2017) lalu.

Lanjut Andy, memang terasa menyusahkan polisi untuk menangkap seluruh pemain judi dadu guncang (cingkoko) yang melarikan diri dengan cara nyebur ke laut, dikarenakan tempat yang dijadikan untuk tempat bermain judi cingkoko letaknya di dalam pemukiman warga Potong Lembu yang sempit dan terletak di atas laut.”Gang yang sempit dan letaknya di atas laut, sehingga polisi tidak melakukan pengejaran sampai masuk ke dalam laut,” katanya.

Walaupun demikian, anggota berhasil meringkus 2 orang bandar dan 4 orang pemain berserta 4 orang saksi yang berhasil digiring ke Mapolres Tanjungpinang untuk dilakukan penyidikan, sehingga dari hasil penyidikan ditetapkan 6 orang tersangka, dua di antaranya bandar dan 4 orang pemain judi dadu guncang (cingkoko).

Dalam penetapan tersangka ini antara lain, If alias Iyel (46) ?dan Ak (48), kedua tersangka ini sebagai Bandar, sedangkan empat tersangka lain sebagai pemain seperti F alias Aan (47), War (43), AT alias Ahok (46) dan SL alias Along (58).”Dari pengakuan keenam pelaku di tempat itu, sudah 2 minggu dijadikan tempat untuk bermain judi guncang (cingkoko),” katanya.

Maka dari itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua orang bandar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka If alias Iyel (46) dan Ak (48) dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.”Sedangkan untuk 4 orang pemain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” pungkasnya. (rm/ Ikhsan)

Bupati Bintan Berdialog Bersama Ormas Pemuda di Gedung LAM Kijang

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Upacara Peringantan Hari Sumpah Pemuda ke 89 Tahun 2017 di Kabupaten Bintan dilaksanakan dilapangan Relif Antam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (28/10) lalu, Usai upacara hari Sumpah Pemuda yang ke 89 Tahun, Apri Sujadi Bupati Bintan mengaku bangga dengan pemuda Bintan yang banyak meraih prestasi, “Kita bangga dengan Pemuda Bintan, banyak raihan prestasi baik dalam skala provinsi maupun Nasional,” ungkap Apri.

Bupati Bintan H.Apri Sujadi menegaskan, saat Dialog Bersama Organisasi Pemuda se Kabupaten Bintan di Gedung LAM Kota Kijang, Sabtu Pagi (28/10). bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sangat terbuka atas setiap aspirasi dan saran yang membangun dari masyarakat umumnya dan organisasi pemuda-pemudi khususnya. Karena dirinya menyakinkan bahwa Pembangunan di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan maksimal, apabila melibatkan semua sektor.

Bupati mengajak seluruh pemuda untuk terus memupuk rasa persaudaraan, jangan mudah terpecah belah, sebagaimana semangat pendahulu yang sudah menunjukkan bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan momentum penting dalam kehidupan berbangsa sehingga bagaimana kita mampu menjaga rasa persaudaraan dan persatuan dalam membangun daerah.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tidak anti kritik, bahkan Pemerintah sangat terbuka atas setiap kritikan yang sifatnya membangun daerah, tentunya dengan aturan dan koridor yang berlaku . Bagi kami, semua mempunyai peran dalam pembangunan “ ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa peran pemuda menjadi garis terdepan dalam pembangunan. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan juga terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di rentang semua usia.

“Baru-baru ini, 33.250 Seragam Sekolah yang dibagikan kepada 6.650 Siswa/i SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah dan juga Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Bintan, menunjukkan bahwa kita komitmen dalam meningkatkan SDM kita “ ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa tantangan kedepan Pemerintah Daerah, dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Galang Batang adalah bagaimana memfasilitasi dan melibatkan peran pemuda/i Kabupaten Bintan .

“Dengan hadirnya KEK Galang Batang yang menyerap hampir 10.000 tenaga kerja, maka tugas Pemerintah Daerah adalah bagaimana memfasilitasi dan melibatkan pemuda/i Kabupaten Bintan untuk terlibat disana “ sebutnya. (rm/ikhsan).

12

Gubernur Kepri Dorong Produksi Ikan Bilis di Pulau Pangkil TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun memahami betul potensi ikan bilis atau teri menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat.

Apalagi, ikan dengan protein tinggi ini juga menjadi salah satu sumber makanan masyarakat Kepri. Karena itu, industri skala kecil atau rumahan di pulau-pulau akan terus didukung.

“Kalau hujan susah jemur. Jadi kita kasih bantuan alat open aje ye. Nanti biar diurus sama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pengadaan bantuan alat open nya,” kata Nurdin saat bertemu dengan nelayan yang mulai menjemur ikan teri di Pulau Pangkil, Kabupaten Bintan, Ahad (29/10).

Nurdin ke Pulau Pangkil sempena menggelar Safari Subuh di Masjid Aldulu Ihsan. Tampak Sekdaprov H TS Arif Fadillah hadir pada rangkaian Safari Subuh itu.

Usai Safari Subuh, Nurdin memang tampak mengelilingi Pulau Pangkil dan singgah di beberapa tempat.

Salah satunya saat melihat salah seorang nelayan sedang menjemur ikan bilis. Dalam dialog singkat itulah, Nurdin memutuskan harus memberikan bantuan kepada nelayan, agar produksinya bisa stabil dan tidak terganggu cuaca.

“Mike (kalian) sehari dapat jemur berapa kilo waey (Bung-red). Kadar proteinnya sangat bagus ni untuk usia pertumbuhan anak, makanye budakbudak pulau cerdas- cerdas konsumsi ikan bilis ini,” kata Nurdin.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia baru menempati peringkat ketu-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

juh dunia sebagai sumber penghasil ikan bilis. Sepertinya, Nurdin memahami hal itu dan ingin agar produksi ikan bilis terus meningkat, sebagai sumber ekonomi dan protein tinggi.

Saat kunjungan ke lapangan, Nurdin memang sering melakukan dialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan utama dalam mendorong peningkatan ekonomi.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga meninjau pantai Busung.

Alokasi Dana Desa dari APBD 2017 Kabupaten Bintan Rp53,6 Milyar

BUPATI Kabupaten Bintan Apri Sujadi Inspektur upacara hari Sumpah Pemuda ke 89 Tahun

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

BINTAN, RAKYAT MEDIAAlokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan pada Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp53,6 Milyar Rupiah. Dari Dana Alokasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan mengalokasikan sekitar 10,15 Milyar Rupiah beredar untuk 7 Desa yang ada di Kecamatan Tambelan.

Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa sebagai Kecamatan terluar di Kabupaten Bintan, dengan jumlah alokasi mencapai 10,15 Milyar Rupiah, hal ini setidaknya diharapkan mampu mendongkrak pembangunan sarana dan prasarana bagi Masyarakat Desa yang ada disana. “ Dari alokasi Dana Desa 53,6 Milyar Rupiah di APBD Kabupaten Bintan Tahun 2017, didalamnya terdapat 10,15 Milyar Rupiah yang kita alokasikan untuk 7 Desa di Kecamatan Tambelan. Kita harapkan hal ini bisa memberikan kontribusi kongkrit terhadap perkembangan dan kemajuan desa, yakni terkait peningkatan sarana prasarana, layanan dasar, sarana prasarana ekonomi, sekaligus penyerapan tenaga kerja “ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Ronny Kartika, S.STP yang ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan, Senin pagi (23/

10) mengatakan bahwa alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi Kecamatan Tambelan berkisar total Rp 10,15 Milyar Rupiah atau persentase 18,84 % dari anggaran 53,6 Milyar Rupiah. Adapun ke 7 Desa tersebut adalah Desa Batu Lepuk 1,47 Milyar Rupiah, Desa Kampung Hilir 1,51 Milyar Rupiah, Desa Kampung Melayu 1,45 Milyar Rupiah, Desa Pulau Mentebung 1,42 Milyar Rupiah, Desa Pulau Pinang 1,40 Milyar Rupiah, Desa Kukup 1,47 Milyar Rupiah dan Desa Pengikik 1,43 Milyar Rupiah . “ Khusus Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan pada Tahun 2017 untuk ke 7 Desa di Kecamatan Tambelan tersebut berkisar 10,15 Milyar Rupiah. Ini belum termasuk dari Pos Anggaran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) “ ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa mekanisme pembagian pagu Alokasi Anggaran Dana Desa menggunakan 2 Azas yaitu Azas Merata dan Azas Proporsional.

Adapun pembagiannya meliputi Sembilan Puluh Persen (90%) dibagi merata ke seluruh desa sebagai Azas Merata, dan Sepuluh persen (10%) dibagi sesuai formula berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagai Azas Proporsional.(rm/ red)

“Di sini pantainya bagus, pasir nya putih, pemandangan juga elok.

Tolong jaga lingkungannya dan jangan dijual sama orang luar ya pak Kades, kalau dapat dikelola untuk dijadikan tempat wisata pantai” ungkap Nurdin.

Soal menjaga lingkungan, juga disampaikan Nurdin saat tausiah di Masjid Aldulu Ihsan. Nurdin mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan

dan ekosistem laut di sekitarnya.

“Jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, jaga laut kita jangan buang sampah sembarangan ke laut,” pesan Nurdin.

Selain di Masjid Aldulu Ihsan, Nurdin juga sempat melihat kondisi Masjid Muhajirin yang sedang dalam proses pembangunan. Nurdin ingin masjid-masjid di kampung-kampung bangunannya bagus sehingga nyaman untuk beribadah.(rm/ril)

71,92 Persen Anak Kantongi Akta Kelahiran BINTAN, RAKYAT MEDIADinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, terus menggesa proses penerbitan akta kelahiran bagi anakanak di usia 0-18 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah akta kelahiran yang kini sudah dikantongi anak-anak di Bintan, yakni sebanyak 71,92 persen.

“Berdasarkan presentase data yang kita miliki sudah 71,92 persen, atau sebanyak 36.477 anak di Bintan, sudah mengantongi akta kelahiran,” ujar Kadisdukcapil Bintan, Yudha Inangsa, kepada wartawan belum lama ini Ia menuturkan jumlah penerbitan akta kelahiran tersebut, tentunya akan terus digesa hingga mencapai 85 persen sampai akhir tahun 2017.”Langkah percepatan ini, tentunya sejalan dengan program pemerintah pusat.

Dimana harus bisa ditargetkan mencapai 85 persen dari jumlah anak di Bintan, sebanyak 50.717. Sehingga nantinya bisa melanjutkan ke tahapan untuk pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) yang kita targetkan mulai berjalan tahun 2018, mendatang,” terangnya.

PARA anak anak yang akan dibuat Akte Kelahiran

Yudha mengaku optimis target yang diharapkan dalam percepatan penerbitan akta kelahiran dapat terpenuhi.Hal ini tentunya didukung dengan program kerjasama terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bintan, yang sudah menyiapkan sebanyak 40 orang Tenaga Kerja Sukarela (TSK) untuk ikut membantu turun langsung memeriksa data ke rumah warga. ”Kita yakni jumlah yang ditergetkan pasti bisa selesai. Karena sistem jemput bola juga sudah diterapkan untuk mempercepat pendataan terhadap

warga. Mudah-mudahan bisa tercapai sesuai keinginan yang kita harapkan,” imbuhnya.

Tak lupa, Yudha juga mengimbau bagi masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam mensukseskan pendataan yang diminta oleh petugas dilapangan, sehingga bisa mempercepat proses penerbitan akta kelahiran. ”Maunya kita sih warga juga bisa membantu dalam proses melengkapi berkas, sehingga kerja petugas dilapangan akan semakin cepat selesai,” ujarnya.(rm/hk)

Pemkab Bintan Lanjutkan Program Bantuan Seragam Sekolah Gratis BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Bintan akan mempertahankan program bantuan seragam sekolah gratis untuk meringankan beban keluarga pelajar.Bupati Bintan Apri Sujadi di Bintan, Jumat, mengatakan seragam sekolah baru yang diberikan pemerintah itu dapat digunakan saat tahun ajaran baru.

“Itu (seragam sekolah gratis) hak masyarakat, hak pelajar mendapat bantuan tersebut. Mereka pasti bahagia, dapat mengurangi beban keluarga,” ujarnya saat menyerahkan seragam sekolah secara simbolis kepada pelajar SMPN 1 dan SDN 003 Kecamatan Bintan Timur.

Apri menegaskan pemerintah tidak memiliki alasan untuk tidak melanjut-

kan program itu pada tahun mendatang. Program tersebut bagian terpenting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.Program itu pula dapat memacu semangat pelajar untuk bersekolah.

Dengan program itu diharapkan tidak lagi pelajar putus sekolah.

Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas pelajar dan sekolah sehingga diharapkan dapat melahirkan “generasi emas” yang siap membangun Bintan.

Untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas disebutnya bukan hal yang mudah, karena harus direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara maksimal. ”Kewajiban pemerintah mendistribusikan ‘ke-

bahagiaan’ kepada masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia,” ujarnya.

Apri mengemukakan pengadaan seragam sekolah menggunakan anggaran daerah tahun 2017. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk mengadakan 33.250 seragam sekolah yang terdiri dari baju OSIS, baju batik, baju Pramuka, baju olahraga, baju kurung, topi, dasi, tas sekolah dan juga sepatu sekolah lengkap dengan kaos kakinya.”Seragam sekolah dibagikan sejak pekan lalu kepada 6.650 orang siswa SD dan SMP, Madrasah Ibtidaiyah dan juga Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Bintan,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Bintan Thamsir mengemukakan pembagian

seragam sekolah itu dilakukan masingmasing sekolah. Pihak sekolah bertanggung jawab dalam proses pendistribusian seragam sekolah tersebut.”Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Kami juga meminta agar dalam pengambilan baju seragam sekolah hendaknya murid dapat didampingi orang tua atau wali murid. Baju itu harus dicoba terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Slamet Riady (40), ayah dari Suci Ramadani, siswa Kelas VII E SMPN I Bintan Timur mengaku bahagia mendapatkan perlengkapan seragam sekolah gratis tersebut.Ia mengatakan program seragam sekolah gratis berdampak positif karena dapat hemat biaya pengeluaran sekitar Rp1 juta.(rm/ant).

CMYK

13

GALERI FOTO

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

HUT DPRD BATAM KE-17

PIMPINAN dan Anggota DPRD Kota Batam foto bersama dengan pemenang Doorpize 2 unit sepeda motor pada Puncak HUT DPRD Kota Batam Ke-17.

WAKIL Ketua I, H.Zainal Abidin,SE,MM memotong nasi besar disaksikan oleh FKPD dan Anggota DPRD Kota Batam.

KETUA, Wakil Ketua I,II dan III DPRD Kota Batam Foto Bersama dengan Pemenang Perlombaan Rebana dan Paduan Suara Sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-17

WAKIL Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan,SE,MM memberikan nasi besar kepada perwakilan BP Batam.

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH ikut senam bersama pada puncak HUT DPRD Kota Batam Ke-17.

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH mengambil nasi besar sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-17

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menyampaikan sambutan puncak HUT DPRD Kota Batam Ke-17

AMZAKAR Achmad,M.Si,Wakil Walikota Batam menyampaikan sambutan

CMYK

ANAMBAS-NATUNA

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Anggaran Dana Desa 10 Persen Untuk Kesehatan

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Anambas minta kepada seluruh Kepala Desa agar dapat menyisihkan 10 persen dari Dana Desa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sebab dana Desa tersebut tidak sepenuhnya untuk pengembangan infrastruktur, tetapi harus memperhatikan kesehatan masyarakat.

Demikian diutarakan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra pada rapat koordinasi penggunaan Dana Desa untuk kesehatan, kamis (26/10) lalu bertempat di Aula Anambas Inn dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Sosial Provinsi Kepri.

“Anggaran Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN ini menjadi perhatian seluruh Kementerian. Salah satunya yakni Menteri Kesehatan dan Menteri Pedesaan yang berkoordinasi agar Dana Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas

Wan Zuhendra masyarakat. Dan muncul aturan, agar desa wajib menyisihkan 10 persen dana untuk kesehatan,” ujar Wan Zuhendra dalam sambutannya, Kamis lalu.

Lanjut Wan, Pemerintah Kabupaten Anambas terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan kepada masyarakat. Selain pembangunan ekonomi, pemberian fasilitas kesehatan yang memadai harus dilakukan pemerintah agar masyarakat sehat, ujarnya.

Melalui program kemitraan aparatur desa, Wan berharap aparatur desa melaksanakan amanat tersebut. “Kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya Pemerintah Daerah saja,” pesannya.

Wan berharap, seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat menyisihkan Dana Desa tersebut 10 persen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup sehat, harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, Heryanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan desa untuk mengembangkan kesehatan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada desa tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Selain itu, tujuan rapat koordinasi ini juga untuk mendorong kesehatan masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa,” jelasnya. (rm/gun)

BKD Anambas Gelar Sosialisasi Hibah dan Bansos ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Karena sudah sering ditegur oleh Auditor BPK RI perwakilan Kepri terkait kurang tertipnya administrasi Kabupaten Anambas tentang dana Hibah dan Bansos maka, Badan Keuangan Daerah (BKD) Anambas gelar sosialisasi bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2016.

“Bantuan hibah dan bantuan sosial kerap menjadi catatan auditor BPK, karena kurang tertibnya pemberian bansos dan hibah, kemudian terlambatnya pengajuan proposal bantuan dan rendahnya pemahaman hibah dan bansos.

Untuk sosialisasi ini diselenggarakan agar para pemberi bantuan maupun penerima memahami secara utuh kewenangan dan tanggungjawab serta menyatukan persepsi nyata pemberi maupun penerima,” ujar Panitia Pelaksana, Azwandi yang juga menjabat Kepala BKD Anambas, belum lama ini di Aula Terempak Beach.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Anambas, Masykur mengata-

Kepala BKD Anambas

Azwandi kan, Pemerintah Daerah tidak bisa terus menerus memberikan bansos dan hibah.

“Pemberian hibah dan bansos dari APBD Anambas bukan merupakan kewajiban pemerintah. Bantuan tersebut boleh diberikan apabila pemerintah sudah memenuhi belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan,” ujarnya.

Masykur mengakui, pelaksanaan bantuan hibah dan bansos sering terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan dilapangan. “Faktornya adalah aturan yang selalu berubah, adanya ketidaksepahaman antara pemberi dan penerima bantuan, kepentingan segelintir orang,” akunya.

Dia menambahkan, Pemda tidak ingin berlarut pada kesalahan yang terjadi baik dalam

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bansos.

“Dilaksanakannya sosialisasi hibah dan bansos ini, agar menghindari catatan-catatan dari audit BPK. Pemda maupun penerima hibah dan bansos memahami dan mengetahui dimana tugas kewenangan masing-masing,”ujarnya seraya membuka acara sosialisasi tersebut.

Narasumber yang diundang dari Kemendagri, Junianto Nugroho mengatakan, Pemerintah tidak wajib memberikan bantuan hibah setiap tahunnya. Hibah dan bansos ini kerap juga dijadikan jalan untuk menguntungkan diri sendiri.

“Karena sudah banyak daerah yang terjerat dalam kasus ini, untuk itu kami berharap penerima maupun pemberi hibah mengikuti aturan seperti Undang Undang dan Permendagri Hibah dan Bansos, serta bertanggungjawab pada barang yang diusulkan,” tegasnya.

Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Ormas, OPD teknis yang berurusan dengan bantuan, Bea dan Cukai, Camat se Kabupaten Anambas, TNI/ Polri dan tokoh masyarakat. (rm/gun)

Pemkab Natuna Terima Penghargaan Dari Meteri Pendidikan NATUNA, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Natuna melalui Wakil Bupati Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas kontribusi dalam program sastrawan berkarya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Pada program ini, Pemkab berhasil dalam membuat sebuah buku berjudul “Ikhtiar Menjaga Peradaban Natuna” karya karya Rahman Iroth, sastrawan yang bertugasa residensial di Natuna dalam program “Sastrawan Berkarya di Daerah 3T” yang digalakkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. Buku karya Rahman Iroth berisikan kebudayaan Natuna.

Penghargaan tesebut diterima Wakil Bupati Natuna Hj Yuni Suprapti saat menghadiri acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2017 serta Pencanangan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Acara yang bertepatan dengan perayaan hari Sumpah Pemuda ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Plaza Insan Berpestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan Jakarta, Sabtu (28/10/ 2017) lalu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam kesempatan itu mengungkapkan, sastra sebagai wujud dimensi keindahan bahasa yang perlu dorong agar mampu merajut kebhine-

kaan nilai-nilai kearifan dari berbagai daerah dalam bingkai keindonesiaan untuk memperkukuh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mendikbud juga menuturkan bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 telah menempatkan Bahasa Indonesia sebagai pilar utama perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai pilar perjuangan, Bahasa Indonesia telah terbukti mampu mempersatukan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia.

“Berkenaan dengan itu, momentum Bulan Bahasa dan peringatan hari Sumpah Pemuda ini dapat kita jadikan sebagai titik tolak bagi generasi penerus untuk memupuk jati diri keindonesiaan. Di tengah arus kehidupan global saat ini kekayaan budaya bangsa, keragaman bahasa, dan nilai-nilai kearifan yang terungkap dalam sastra harus dapat menjadi modal untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia,” ucap Mendikbud dalam sambutannya.

Melalui bahasa dan sastra, dibangun bangsa Indonesia yang cerdas dan memiliki karakter yang kuat sehingga dapat bersanding dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa.

“Derasnya arus kehidupan global dan pengaruhnya yang sedemikian dahsyat saat ini juga

menuntut segenap komponen bangsa untuk membekali diri dengan kecerdasan berliterasi dalam berbagai aspek. Aspek yang dimaksud tidak sekadar kemampuan baca-tulis, tetapi juga harus cerdas dalam berliterasi dalam bidang teknologi informasi, hukum, politik, ekonomi, dan budaya, termasuk dalam berkomunikasi melalui media sosial. Dengan kecerdasan seperti itu kita diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berperan dan bersaing dalam kehidupan global,” ungkapnya.

Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang diselenggarakan setiap tahun merupakan salah satu upaya Badan Bahasa untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk memelihara semangat dan meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam menangani masalah kebahasaan dan kesastraan.

Kegiatan yang diadakan selama Bulan Bahasa dan Sastra 2017 ini, antara lain, adalah penilaian pengggunaan bahasa di media massa cetak, pemilihan Duta Bahasa (Tingkat Nasional), debat bahasa antar mahasiswa, lomba wajah sekolah, kuis pelita bahasa, krida karya duta bahasa DKI Jakarta, bedah buku, bazar buku, simulasi dan layanan kebahasaan, pameran laboratorium kebahasaan, dan layanan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia). Acara puncaknya dilangsungkan pada 28 Oktober.(rm/hk)

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris

Bupati Anambas Saksikan Penandatanganan Pakta Integritas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Kepala Desa ini sebagai komitmen untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan tanpa korupsi, sampai ketingkat Desa.

Hal ini disebabkan penggunaan Dana Desa kerap menjadi polemik hampir di seluruh desa di tanah air ini. Pasalnya, kepala desa belum akrab dengan yang namanya laporan pertanggungjawaban anggaran pembangunan, yang telah digunakan mereka untuk membangun desa.

Alhasil, banyak proyek pembangunan yang tidak dilengkapi dengan LPJ dan akhirnya menjadi temuan baik di tingkat BPK bahkan hingga ke KPK, karena nilai dana desa terbilang besar, hingga Rp 1 miliar untuk setiap desa.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KAA) Provinsi Kepri, mengundang Divisi Pencegahan dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korup-

si (KPK) dan seluruh kepala desa untuk bersama-sama, mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi atas penggunaan dana desa tersebut.

Sebanyak 52 kepala desa itu pun akhirnya menandatangani Pakta Integritas untuk berkomitmen membelanjakan dana desa yang mereka terima sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.“Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tanpa korupsi, hingga ke tingkat desa,” ungkap Bupati Anmabas, Abdul Haris dalam sambutannya.

Aris juga mengatakan, sebelumnya, semua semua bupati dan walikota se-Kepri telah menandatangni Nota Kesepahaman dengan KPK yang digelar oleh Gubernur Kepri.”Kita ingin Kepri benar-benar bersih dari korupsi, sehingga pembangunan di Kepri ini, khususnya Anambas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Aris.

Sementara itu, Agung Kusnandar

dari Divisi Pencegahan dan Pengawasan KPK, menyambut baik komitmen pencegana dan pemberantasan korupsi dari Kabupaten Kepulauan Anamabas. ”Kepala desa harus faham dengan undangundang dan aturan hukum, terkadang banyak yang tidak faham dengan hal tersebut, makanya banyak yang menjadi tersangka korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, Agung mengatakan, kepala desa harus membangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan nya.”Setiap kepala desakan sebelumnya sudah membuat rencana pembangunan berikut biaya yang dibutuhkan, proposal, itu yang harus diikuti, jangan perencanaan pembangunannya A, begitu terima dana yang dikerjakan B, itu menyalahi aturan,” jelasnya.

Agung mengatakan, jika semua kepala desa di Anambas, membangun berdasarkan aturan dan undang-undang serta sesuai dengan perencanaan yang diajukan, Agung yakin, tidak akan ada kepala desa yang tersandung korupsi. (rm/san).

Sejumlah Warung dan Kedai di Anambas Keluhkan Pajak Tinggi ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Sejumlah Pemilk kedai Kopi dan Warung makan mengeluhkan tingginya pajak dan denda yang mesti di bayarkan.

Pasalnya selama 9 bulan pajak ditambah denda mencapai ratusan juta. Mengingat rata rata- rata denda tersebut mencapat Rp 20.000.000 perbulan.

Padahal menurut sejumlah pemilik warung dan Kedai Kopi tersebut mereka juga telah membayarkan pajak. “Ya kami minta kepada pemerintah untuk mencarikan solusi bagaimana mengatasi persoalan ini, jangan sampai masyarakat yang diberatkan,” kata salah seorang pemilik kedai yang enggan namanya dipublikasikan, Minggu lalu.

Masih menurut dia, saat ini pendapatan perbulan tidak akan mampu mencukupi untuk membayar denda 100 persen yang ditetapkan. “Berapalah penghasilan setiap harinya, bagaimana harus membayar dendanya,” keluhmya.

Lebih jauh dia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk membantu menyelesai-

PEMILK kedai Kopi dan Warung makan

kan persoalan, apalagi pajak yang diterapkan itu merupakan pajak hotel dan restoran, sedangkan pihaknya adalah kedai kopi dan warung makan.

“Yang makan disini itu buruh , yang makan mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 bahkan ada yang beli lauk Rp5000. Kami bukan pengusaha besar, belum lagi modal yang mesti dikeluarkan sebelum usaha dijalankan.

Kami ini warga biasa jadi kami minta kebijakan pemerintah membantu menyelesaikan ini,” ujarnya berharap.

Terpisah, Azwandi selaku Kepala Badan Keuangan Daerah,(BKD) Anambas menyarankan agar para pemilk kedai kopi dan rumah makan menyatakan surat keberatan ke pada Bupati, dan pihaknya akan berupaya membantu semaksimal mungkin.

“Kita akan berusaha maksimal untuk membantu masyarakat mencari solusi terbaik, bagaimana penyelesaiannya. ”tuturnya.

Sebelumnya kata Azwandi pada tahun 2017 hal ini pernah terjadi saat itu kedai Kopi Murai, laluna, dan Fitnes di Eek.

Menurut mantan Plt Kepala Dispenda itu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menentukan potensi berdasarkan uji potensi dengan turun langsung kepada wajib pajak.

“Mereka turun langsung kelapangan dengan wawancara dan pegecekan pembukuan barulah potensi tersebut dapat di keluarkan,” paparnya.

Pajak yang dikeluarkan itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sifatnya memaksa. “Pemerintah daerah ingin transfaran untuk itu menggandeng BPKP, hal ini terjadi bukan hanya di Anambas namun juga terjadi di kabupaten/kota lain.”urainya.

Sebelum melaksanakan hal tersebut pihaknya sudah mengeluarkan beberapa kali surat edaran dan disampaikan kepada objek pajak, bahwa BPKP akan melakukan pemeriksaan.

“Sekali lagi saya sampaikan para objek pajak ini bisa ajukan keberatan kepada bupati, karen ada solusinya dengan diberikan waktu atau mengangsur,” imbuhnya. (rm/fery)

UMK Natuna Tahun 2018 Rp 2,6 Juta Telah Final NATUNA, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Natuna melalui Kepala Bidang (Kabid) transmigrasi dan hubungan industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiHendri Andisoma kepada wartawan mengatakan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Natuna tahun 2018 mendatang sudah disepakati mengalami kenaikan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten.

Pembahasan UMK tahun 2018 sudah final di Kabupaten. Tinggal hasilnya diserah-

kan kepada Bupati dan direkomendasikan ke Dewan Pengupahan Provinsi Kepri, sebelum disahkan Gubernur. Dalam pertemuan disepakati UMK 2018 mengalami kenaikan sekitar Rp 200 ribu.

“Tahun 2017 ini UMK Natuna sebesar Rp 2,4 juta. Tapi hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten, tahun 2018 mendatang UMK Natuna menjadi Rp 2,6 juta,” kata Hendri, belum lama ini di Ranai, Natuna Lanjut Hendri, kenaikan

UMK tahun 2018 sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pengupahan Kabupaten yang terdiri Apindo, asosiasi perhotelan maupun serikat buruh semuanya mengatakan tidak terjadi keberatan.

Dikatakan Hendri, pengusulan UMK berdasarkan rumusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Serta dalam rumusan menyesuaikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta data dari BPS. Berdasarkan data, tingkat

inflasi secara nasional sebesar 3,72 persen dan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 4,99 persen. Rumusan tersebut dikalkulasikan dari UMK tahun 2017 untuk menentukan usulan UMK tahun 2018.

Sementara kebutuhan hidup layak di Natuna, pemerintah tidak melakukan perubahan setiap tahun. Namun dilakukan setiap lima tahun sekali. Dan untuk Natuna sudah ditetapkan KHL tahun pertama di tahun 2015 lalu sebesar RP 2,213 juta. (rm/ikbal)

CMYK

15

GALERI FOTO

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemkab Lingga Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda PEMERINTAH Kabupaten Lingga, Sabtu (28/10/2017) pagi menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-89 di lapangan Merdeka, Dabo Singkep.

Pada kesempatan itu terlihat hadir Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian yang sekaligus menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan upacara tersebut.

Serta juga dihadiri, Bupati Lingga Alias Wello, Kapolres Lingga, unsur TNI, para Kepala OPD, Anggota DPRD Lingga serta para tamu undangan lainnya.

Meski terik matahari menyengat, upacara tetap berjalan dengan khidmat. Peserta mengikuti upacara dari awal hingga akhir.

Usai upacara, Bupati Lingga Alias Wello merasa bangga atas kehadiran Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian dalam pelaksanaan peringatan upacara Hari Sumpah Pemuda ke-89 di Kabupaten Lingga.

Hal demikian disampaikan Alias Wello memandang selama terbentuknya Lingga menjadi Kabupaten sendiri 14 tahun silam, baru tahun 2017 ini lah, Kapolda Kepri berdiri tegak peringati Sumpah Pemuda di Negeri Bunda Tanah Melayu.

"Pertama, kami memberika apresiasi kepada Kapolda dan jajarannya, sudah 89 tahun Sumpah Pemuda dan, 14 tahun Sumpah Pemuda di Kabupaten Lingga, baru hari ini seorang Kapolda tegak berdiri didepan tokoh pemuda dan masyarakat," ungkapnya Bukan hanya sekedar berdiri menghadiri upacara, akan tetapi pria yang akrab disapa Awe ini mengaku, Kapolda Kepri telah memberikan motivasi dan pencerahan bagi semangat baru perjuangan pemuda Indonesia, khususnya yang berkiprah di Kabupaten Lingga."Selamat kepada pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kabupaten Lingga dan terus berkarya tunjukkan kreatifitasnya untuk terus membangun negeri," ujarnya. (ist)

BUPATI Lingga Alias Wello bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian saat di wawancara oleh awak media

BUPATI Lingga Alias Wello bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian diatas pentas bersama tamu undagan lainnya

BUPATI Lingga Alias Wello berfoto bersama dengan kapolda kepri.

KETUA PKK Kabupaten Lingga duduk bersama dengan tamu undagan.

ANGGOTA Upacara hari sumpah Pemuda

BUPATI Lingga Alias Wello menyanyikan lagu indonesia raya

BUPATI Lingga Alias Wello berfoto bersama

BUPATI Lingga Alias Wello berfoto bersama dengan Kapolda kepri

MENYANYIKAN lagu Indonesia raya

KAPOLDA Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian berfot bersama dengan ibuibu PKK kabupatgen Lingga

IBU-IBU Bayangkara kabupaten Lingga

CMYK

RAKYAT SPORT

Rabu, 1- 8 November 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

PEMAIN Napoli, Jose Maria Callejon, melakukan selebrasi bersama rekannya

Napoli Jaga Jarak 3 Poin dengan Juventus ITALIA, RAKYAT MEDIA-Napoli menjaga jarak poin dari Juventus di pucuk pimpinan klasemen sementara Serie A kasta teratas Liga Italia - dengan selisih tiga angka.

Hal itu tak lepas dari hasil positif yang diraih Napoli pada pertandingan ke-11 Serie A pada Minggu (29/10/2017). Napoli raih kemenangan 3-1 atas Sassuolo di San Paolo.

Tiga gol pemasti kemenangan Napoli masing-masing dicetak Allan pada menit ke-22, gol bunuh diri Andrea Consigli (44'), dan Dries Mertens (54'). Satu gol balasan Sassuolo diciptakan Diego Falcinello (41').

Hasil tersebut membuat Napoli kini mengemas 31 poin di puncak klasemen dan menjaga jarak sejauh tiga poin dari pesaing terdekat Juventus. Sementara itu, Sassuolo terancam masuk zona degradasi karena baru mengemas 8 poin dari 11 laga pertama.

Pertandingan pekan ke-11 Serie A masih sisa satu. Laga Verona vs Inter Milan baru akan dilangsungkan pada Selasa (31/10/2017) dini hari WIB. (rm/net)

CRISTIANO Ronaldo tendang bola di lapangan saat Real Madrid melawan Girona

Real Madrid Tumbang

di Tanah Catalonia

SPANYOL, RAKYAT MEDIAReal Madrid menelan kekalahan 1-2 dari tuan rumah Gironapada partai lanjutan Divisi Primera La Liga, kasta pertama Liga Spanyol, di Stadion Montilivi, Minggu (30/10/2017) lalu. Klub beralias Los Blancos sempat unggul melalui lesakan Isco, kemudian kedudukan berputar gara-gara gol Cristian Suani dan Cristian Portu pada paruh kedua.

Kekalahan Real Madrid patut menjadi sorotan karena inilah lawatan pertama mereka ke Catalonia sejak daerah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, Jumat (27/10/2017) pekan lalu.Dalam kunjungan

pertama ke Stadion Montolivi, Real Madrid menurunkan skuat terbaik, termasuk pemain yang tengah “panas” seperti Cristiano Ronaldo dan Isco.

Sempat tertekan pada awal laga, pasukan Zinedine Zidane mencuri satu gol via serangan balik yang dituntaskan Isco pada menit kesebelas. Tembakan Ronaldo menghasilkan bola liar yang disambar oleh gelandang asal Spanyol tersebut.

Pada paruh pertama, Ronaldo dan Karim Benzema juga sempat mendapatkan kans bagus, tetapi upaya mereka belum menemui sasaran.Setelah turun minum, Real Madrid

sempat menggantikan Raphael Varane yang cedera, dengan Nacho Fernandez.

Tanpa Varane, Real Madrid menderita kemasukan lewat Cristian Stuani pada menit ke54.Berawal dari kesalahan Nacho dalam menyapu bola, Stuani sukses membobol gawang Kiko Casilla dan mengubah skor menjadi 1-1.

Lima menit setelah gol Stuani, Cristian Portu menjadi aktor di balik gol kedua Girona ke gawang Real Madrid.Portu menyontek bola hasil sepakan Pablo Maffeo ke gawang Casilla dari jarak dekat.

Merespons ketinggalan, Real

Madrid bermain sangat ofensif.

Pelatih Zinedine Zidane menggantikan dua bek sayap dengan Marco Asensio dan Lucas Vazquez.Hasilnya nihil. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah bertahan sampai peluit panjang berbunyi.

Kekalahan dari Girona mengancam peluang Real Madrid mempertahankan gelar juara liga. Mereka tertahan di posisi ketiga dengan koleksi 20 poin dari sepuluh pertandingan.

Terbentang jarak empat angka dengan Valencia di peringkat kedua dan lima poin dengan Barcelona selaku pemuncak tabel sementara.(rm/kps)

Manchester United Vs Tottenham, Harry Kane Absen LONDON, RAKYAT MEDIA-Harry Kane tak akan bisa memperkuat Tottenham Hotspur saat melawan Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu malam, 28 Oktober 2017. Penyerang itu masih belum pulih dari cedera hamstring yang dia alami sewaktu melawan Liverpool, akhir pekan lalu.

Seperti dikutip ESPN, Kane ditarik ke luar lapangan pada dua menit terakhir pertandingan saat timnya menang 4-1 di Wembley karena cedera hamstring kiri.

Semula Manajer Spurs Mauricio Pochettino bersikukuh Kane hanya kelelahan.

Kane kemudian tidak diturunkan pada pertandingan melawan West Ham, Rabu pekan ini, yang berkesudahan 3-2 untuk kemenangan

West Ham. Kini Kane juga tak akan diturunkan dalam laga di Old Trafford.

Menurut Pochettino, ia tak mau mengambil risiko dengan memainkan kane. “Untuk besok (Sabtu malam ini), kami tak mau mengambil risiko.

Ini cedera kecil, sangat kecil, tapi kami tak mau mengambil risiko. Kita akan lihat setelah Rabu (pekan depan) saat melawan Real Madrid. Kalau besok (Sabtu malam ini), mustahil.”

Spurs memiliki poin sama dengan United, yang kini menghuni peringkat kedua klasemen. Mereka menjadi jauh lebih lemah tanpa Kane, yang sudah mencetak delapan gol dari sembilan laga pertamanya. Sejauh ini, dari semua kompetisi, dia sudah mencetak 13 gol dari 12 penampilan bersama dengan Tottenham. (rm/tmp)

PENYERANG Tottenham Hotspur Harry Kane, melakukan selebrasi bersama rekan setimnya Serge Aurier setelah mencetak gol ke gawang Liverpool

Roma Tambah Kontrak Fazio ITALIA, RAKYAT MEDIA-Federico Fazio akan lebih lama berama AS Roma. Fazio resmi memperpanjang kontraknya dengan Roma sampai tiga tahun kedepan alias 2020.

Bek tengah berusia 30 tahun itu awalnya bergabung Roma dari Tottenham Hotspur dengan status pemain pinjaman dengan opsi pembelian pada musim lalu.Penampilannya membantu Giallorossi finis runner-up di belakang Juventus.

Sampai saat ini, Fazio telah membuat 59 penampilan untuk Roma di semua kompetisi dengan menyumbang empat gol.Sedangkan di musim ini, Fazio nyaris tak pernah absen dalam 11 pertandingan timnya.

“Sejak hari pertama, aku merasa sangat nyaman di sini dengan staf, tim, kotanya dan semuanya. Keluargaku dan aku sangat bahagia di sini,” ucap Fazio kepada situs resmi Roma, yang dilansir Football Italia.

“Kabar baik bagiku bisa tetap di sini sampai setidaknya 2020.Setelahnya, siapa yang tahu.”

Penampilan apik Fazio membuatnya dipanggil kembali ke timnas Argentina. “Secara pribadi saya sangat gembira karena saya selalu menganggap Federico sebagai seorang bek tengah yang sangat baik,” timpal direktur olahraga klub Monchi.

“Dengan perpanjangan kontrak Fazio, kami telah mengamankan satu dari beberapa pilar skuat ini.” (*)

Manchester City Mapan,

Klasemen Liga 1,

MU Membayangi

PSM Kembali ke Posisi Pertama

INGGRIS, RAKYAT MEDIAManchester City memantapkan posisinya di puncak klasemen Liga Inggris dengan mengalahkan West Bromwich Albion, Sabtu malam. Sedangkan Manchester United tetap memberi tekanan dengan mengalahkan Tottenham Hotspur.

City mengalahkan West Brom 3-2 di Stadion The Hawthorns. Kini tim asuhan Pep Guardiola itu mengemas nilai 28,unggul lima poin dari Manchester United, yang baru menekuk Tottenham 1-0.

Sementara itu, Liverpool (nilai 16) berhasil naik ke peringkat keenam setelah mengalahkan Huddersfield Town 3-0 di Anfield.

Di laga lain, Arsenal sukses

meraih kemenangan di laga ke-800 Arsene Wenger dengan menundukkan Swansea City 2-1.

Juara bertahan Chelsea juga berhasil mencatatkan kemenangan 1-0 atas Bournemouth.

Gol tunggal Eden Hazard membuat mereka bertahan di posisi keempat.

Pekan ke-10 masih menyisakan tiga laga. Brighton & Hove Albion akan melawan Southampton dan Leicester City menghadapi Everton pada Minggu malam. Sedangkan Burnely akan menjamu Newcastle United pada Selasa dini hari WIB.(rm/tempo)

BANJARMASIN, RAKYAT MEDIA-PSM Makassar kembali ke puncak klasemen sementara sekalipun hanya bermain imbang melawan Barito Putera, Minggu (29/10/2017) lalu.Pada pertandingan pekan ke-32 di Stadion 17 Mei, PSM Makassar ditahan imbang tuan rumah 2-2.

Dedi Hartono membuat tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-20. Pada pengujung babak pertama, PSM menyamakan kedudukan melalui Zulham Zamrun.

Tim tamu malah berbalik unggul ketika Ferdinand Sinaga menjebol gawang tuan rumah pada menit ke47. Hanya, skor kembali sama kuat ketika Gavin Kwan mencetak gol pada menit ke-76.

Kendati seri, PSM naik ke peringkat pertama klasemen sementara dengan koleksi 62 poin. Mereka unggul selisih gol atas Bhayangkara FC.Akan tetapi, Bhayangkara PC berpeluang untuk kembali naik karena menyimpan satu laga sisa.(rm/net)

FERDINAND Sinaga saat dikawal pemain belakang Barito Putra di Laga PSM Makasar