Issuu

CMYK

Miliki Tiga Mobil Trailer Dan Pelabuhan di Barelang, Pejabat Kanpel Batam Manfaatkan Jabatan Memperkaya Diri

Baca Hal 3

KORAN UMUM

Penanggung Jawab KAMIS, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Koran Mingguan Nasional dari Kepri Edisi : # 189 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Para Tersangka

Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian:

Drama Penyeculikan Istri Pengusaha Malaysia di Batam Ada Kejanggalan BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian, melihat adanya kejanggalan dalam kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kuang Leng Leng alias Ling Ling.Menurut Kapolda, pelaku dan suami korban sudah saling kenal. Suami Ling Ling diketahui sebagai agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Otak penculik yang dikenal denan nama Wak Lan dan suami Ling Ling juga merupakan rekan bisnis dalam penyaluran tenaga kerja tersebut. ”Rupanya suami korban adalah agen tenaga kerja. Kita patut menduga, mungkin ke depan didalami, bahwa sudah saling mengenal,”kata Kapolda Kepri Sam Budigusdian, kepada wartawan Selasa (21/3/2017) lalu. Lebih lanjut Kapolda menjelaskan, dilihat dari video saat penculikan, Kuang Leng Leng kelihatan santai, dan tidak g berontak n i L g

LING Ling setelah dibebaskan

DJBC Khusus Kepri :

Karimun Zona Merah Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Raden Evy Suhartantyo mengatakan, Kabupaten Karimun berada dalam zona merah penyelundupan narkoba terutama dari Malaysia. ”Itu dilihat dari tinggi kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas Bea dan Cukai,” kata dia, di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Selasa. Bersambung ke Hal 10

KEPALA Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Raden Evy Suhartantyo

in ap L nyek e m k untu ibuat d g an UK y

Kapolda Kepri

Irjenpol Sam Budigusdian sama sekali atau ketakutan. “Tampak sekali Kuang Leng Leng terlihat santai saat penculikan,” ujar Kapolda. Begitu juga selama disekap di Batam, korban ditempatkan di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan, dan korban pun masih bertahan dan segar bugar. Padahal korban terbiasa dengan fasilitas yang cukup di Malaysia. Kapolda juga menjelaskan, saat dibebaskan, Ling Ling terlihat stabil dan sehat. Tidak ada luka. Wajahnya tampak datar. Tidak ada wajah ketakutan

seperti korban penculikan pada umumnya,polisi mencium adanya kejanggalan dalam kasus penculikan Ling Ling. Dari hasil penyelidikan, ternyata Ling Ling pernah memasak untuk para pelaku di tempat penyekapan.Tidak itu saja, Ling Ling juga diketahui pernah berjalan-jalan selama disekap pelaku. “Yang menarik selama disekap, korban memasak untuk para penyekapnya. Bahkan mereka pernah diajak ke suatu cafe untuk jalan-jalan,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Selasa (21/3/ 2017). Terkait kasus ini, Polisi akan terus mendalami kasus penculikan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Polisi Malaysia. Apakah ada keterlibatan Ling Ling dalam kasus tersebut.”Nanti kita akan dalami, karena selama disekap Ling Ling terlihat happy, berfoto-foto, jalan-jalan di Batam. Ini kan menunjukkan adanya hubungan yang seperti akrab antara sandera dan penyandera,” ujar Kapolda Kepri. Sementara, warga sekitar lokasi penyanderaan, juga Bersambung ke Hal 11

Yasona Laoly Hari Ini Presiden Jokowi Blusukan Lihat Proyek Disebut Kecipratan Uang Korupsi e-KTP Sei Gong di Batam

GUB

BATAM, RAKYAT MEDIA- Hari ini Kamis (23/3/ 2017) Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batammendapat perhatian khusus dari Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Ia mengatakan bahwa kunjungan Presiden yang rencananya tiba Kamis (23/3/2017) ini untuk meninjau pembangunan bendungan Sei Gong, di Pulau Galang.”Beliau ingin melihat secara langsung pembangunan bendungan tersebut,” kata Jumaga usai rapat koordinasi kedatangan Presiden di Graha Kepri, Selasa (21/3/2017). Menurutnya, pemban-

Presiden Joko Widodo gunan bendungan itu sendiri, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat nantinya.Sementara itu, Pro-

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak yakin bila Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly kecipratan uang korupsi eKTP. Konstruksi dakwaan KPK dinilai Mahfud lemah. “Ada beberapa orang yang masih menimbulkan tanda tanya, misalnya penyebutan nama Ganjar, Laoly, yang itu hanya katanya diberi uang, tapi belum pernah terbukti uangnya diberikan di mana, kepada siapa, melalui rekening siapa,” kata Mahfud MD usai diskusi di Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/3/2017) kemarin.

tokol Presiden Yusuf dalam paparannya mengatakan bahwa Presiden akan melakukan serangkaian kegiatan di tiga titik.”Beliau ingin melihat progres pembangunan jembatan yang pembangunannya pada 2015 lalu. Tidak ada acara seremonial disana,” kata Yusuf. Demikian juga dengan kegiatan di Kecamatan Galang. Presiden direncanakan menemui masyarakat dan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bersambung ke Hal 11

MENTERI Hukum Dan HAM Yasonna Laoly

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie

Syarat Rp 25 Juta Pemohon Paspor Hanya Bagi Yang Dicurigai TKI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Syarat menunjukkan rekening koran hanya berlaku bagi pemohon pembuatan paspor yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan dicurigai petugas ingin menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) nonprosedural. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie menegaskan petugas imigrasi harus meminta syarat itu bila merasa janggal dengan data diri pemohon dan tujuan pembuatan paspor. “Untuk memperoleh keyakinan, petugas imigrasi diberi kewenangan untuk meminta persyaratan tambahan. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas imigrasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie keimigrasian terhadap WNI dan merupakan upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural,”kata Ronny dalam keterangannya, Senin (20/3/2017) kemarin. Berikut penjelasan lengkap

Ronny terkait dengan Surat Edaran nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural: Persyaratan pembuatan paspor RI untuk WNI yang akan bekerja di luar negeri dan

prosedur pemeriksaannya. Setiap WNI yang akan membuat paspor RI dalam rangka bekerja di luar negeri sebagai TKI, di samping melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, diwajibkan juga melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Calon TKI, selain surat rekomendasi paspor, calon TKI harus telah menjalani proses kesehatan di sarana kesehatan (sarkes) yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, outputnya adalah dokumen yang menyatakan sehat dan lolos uji Bersambung ke Hal 11

Mela Berbie

ARTIS DANGDUT INDONESIA TERSEKSI DAN CANTIK Dunia hiburan tanah air sangat banyak macamnya, hal ini tentu saja di karenakan banyak juga masyarakat Indonesia yang membutuhkan hiburan. Salah satu hiburan di Indonesia yang sangat populer dan banyak di gemari oleh masyarakat Indonesia adalah dangdut yang merupakan musik yang merakyat di Indonesia. Bersambung ke Hal 10

Bersambung ke Hal 11

CMYK

RAKYAT KEPRI

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Sampaikan LKPJ Tahun 2016

DOMPAK, RAKYAT MEDIAGubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016 kepada Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kepri melalui rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin (20/3/2017) lalu di kantor DPRD, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang. Gubernur mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dapat terwujud berkat dukungan dari semua pihak, termasuk DPRD Kepri.”Seluruh OPD selaku yang menjalankan kegiatan, juga peran dari pihak Dewan yang terus memberikan masukan dan saran yang berguna bagi pencapaian program kegiatan 2016. Dengan kerjasama yang baik dan terintegrasi maka pekerjaan bisa dilakukan dengan baik pula,” ujar Nurdin. Selain itu dukungan kerja juga datang dari setiap daerah Kabupaten dan Kota, serta koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pekerjaan di daerah. Salah

satu kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah pusat adalah pelaksanaan iven selat karimata 2016 yang mana memilki tujuan untuk percepatan pembangunan daerah pesisir. Dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Nurdin menyampaikan bahwa muatan lengkap dan rinci terkait LKPJ 2016 saat ini sudah dalam bentuk dokumen dan akan diberikan kepada pihak DPRD. Secara umum Nurdin mengatakan bahwa tujuan pembangunan terdiri dari Pengembangan Industri Pengolahan Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan sektor kemaritiman; Ketahanan Pangan bagi masyarakat; Peningkatan koneketivitas antar pulau serta sarana dan prasarana yang mendukung; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Peningkatan Sumber daya manusia dan kesejahteraan nya; serta Peningkatan pelayanan publik. “Dalam penyelenggaraan tugas pemerintah ditahun 2016 tersebut terdapat 367 indikator urusan yang mana sebanyak 307 indika-

tor berstatus amat baik, 18 berstatus baik, 14 berstatus cukup dan berstatus 28 kurang. Secara rekapitulasi Penyelenggaraan tugas pemerintah masuk dalam kategori Baik,” ujar Nurdin. Menutup penyampaiannya tersebut, Gubernur Nurdin mengatakan bahwa saat ini pihak Pemprov sedang dan terus melakukan upaya percepatan pembangunan, mengacu pada APBD Tahun 2017 yang telah ditetapkan sesuai Perda No. 2 Tahun 2017 pada 13 Ferbruari lalu. Usai penyampaian laporan, selanjutnya ditempat yang sama langsung dilakukan pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, secara tertulis kepada masingmasing ketua fraksi untuk menyampaikan nama-nama anggotanya untuk masuk kedalam tim pansus pada rapat internal DPRD, Rapat penyampaian LKPJ sendiri ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kepri. (rm/mb) GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Masyarakat Berharap Pemerintah Bangun Sekolah SLB di Lingga

BUPATI Lingga Alias Wello membuka kegiatan Musrenbang

Bupati Buka Musrenbang Kabupaten Lingga Tahun 2017 LINGGA, RAKYAT MEDIA- Bupati Lingga H. Alias Wello. S.ip,menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lingga 2017 yang diselenggarakan di Balai Agung Negeri Bunda Tanah Melayu(Aula Kantor Bupati Lingga) kamis pagi (16/ 3/2017) Tema yang diusung adalah “Meningkatkan Sinergi Kelembagaaan dalam Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Lingga Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing.” Acara pembukaan musrenbang tingkat kabupaten Lingga tahun 2017 diawali dengan laporan ketua pelaksana musrenbang, dilanjutkan dengan sambutan kepala badan perencaan penelitian dan pengembangan provinsi Kepri. Musrenbang Kabupaten Lingga tahun 2017 merupakan musrenbang untuk perencanaan tahun 2018 dan merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga tahun 2016-2020. Dalam musyawarah kerja tersebut dibahas soal target, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai, serta sinergi dengan perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lingga Dalam sambutannya,Alias Wello menjelaskan Musrenbang Kabupaten Lingga adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tujuannya mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lingga. Selain itu untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Lingga Ia juga mengatakan, berdasarkan Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan PP 8/2008 menyatakan bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten paling lama akhir bulan Maret. Hasil pelaksanaan Musrenbang di antaranya adalah berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan penandatanganan kesepakatan peserta musrenbang, daftar usulan program dan kegiatan hasil musrenbang yang disepakati, daftar usulan yang belum terakomodir, dan rumusan rencana program dan Kegiatan PD tahun 2018. (rm/ Taufik safira)

KETUA DPRD KEPRI GELAR RAPAT SAMBUT PRESIDEN JOKOWI DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Provinsi Kepri mematangkan persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batam 23-24 Maret. Jumaga mengatakan, presiden tiba pada Kamis (23/3/2017) untuk meninjau pembangunan bendungan Sei Gong, di Pulau Galang.”Beliau ingin melihat secara langsung pembangunan bendungan tersebut,” kata Jumaga usai rapat koordinasi kedatangan Presiden di Graha Kepri, Selasa (21/3). Pembangunan bendungan itu sendiri, sambungnya diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat nantinya. Sementara itu, Protokol Presiden Yusuf dalam paparannya mengatakan bahwa Presiden akan melakukan serangkaian kegiatan ditiga titik.”Beliau ingin melihat progres pembangunan jembatan yang pembangunannya pada 2015 lalu. Tidak ada acara seremonial di sana,” kata Yusuf. Demikian juga dengan kegiatan di Kecamatan Galang. Presiden direncanakan menemui masyarakat dan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Usai melakukan kegiatan di Kecamatan, beliau rencananya akan mencoba kuliner di sekitar Pulau Rempang dan Galang. Sorenya, Presiden dan rombongan direncanakan untuk terbang ke Sibolga, Sumatera Utara untuk melanjutkan kunjungan kerjanya. Dalam rapat koordinasi ini, hadir Sekretaris Daerah Arif Fadilah, Wakapolda Kepri Didi Haryono, Danrem 033/WP, Brigjen TNI Fachri, Kabinda Yulius Selvanus. Hadir juga Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad dan perwakilan BP Batam.(rm/bn)

LINGGA,RAKYAT MEDIADabosingkep - Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK). menggelar Pelatihan pendekatan fisio terapi terkini untuk tumbuh kembang anak penyandang Disabilitas Cerebral palsi. Sabtu (18/3/2017) di Gedung Sapta Pesona, Kelurahan Dabo. Ketua FKKADK, H. Ruhayah Harun, mengantakan. kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan peran keluarga dan dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak-anak penyandang Disabilitas. yang melibatkan keluarga dan masyarakat, mudah-mudahan dengan tujuan akhir pelatihan ini tidak hanya sampai disini, namun kami berharap dapat mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anakanak penyandang Disabilitas di Kabupaten Lingga. “Kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Lingga, dan Kepri khususnya, agar dapat mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak penyandang Disabilitas ini, karena di Kabupaten Lingga anak Disabilita ini berjumlah 162 orang, yang tersebar diberbagai daerah di Lingga,” ungkapnya. diselasela kegiatan. Karena kita telah mempunyai tenaga ahli untuk anak Disabilitas ini, lanjutnya, yang berasal dari Kabupaten Lingga tepatnya dari Dabosingkep, yang telah siap menjadi tenaga pendidik bagi anak Disabilitas ini.”Kita telah mempun-

PARA peserta pelatihan yang mengikuti sosialisasi di Gedung Sapta Pesona

yai tenaga ahli yang juga berasal dari Kabupaten Lingga sendiri, dan siap menjadi tenaga pendidik anak Disabilitas, kita cukup bangga dengan mereka yang mau mengabdi di daerah,”terangnya. Sementara itu, ditempat yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Lingga, Zulyadin, menyampaikan, kita cukup bangga dengan nara sumbernya berasal dari daerah kita sendiri, dan Pemerintah daerah harus mengambil moment ini, untuk kedepannya dalam rangka bagaimana memberikan penanganan terhadap anak Disabilitas, yang perlu di tangani oleh Pemerintah daerah melalui Dinas sosial, sehingga kedepannya akan diadakan pelatihan serupa untuk seluruh masyarakat, baik itu ditingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten. “Hal ini penting karena

dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa pemerintah berhak melindungi anak, dan tidak dikatakan anak normal maupun Disabilitas, karena semua anak diperlakukan sama,” paparnya. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik, kata Zulyadin, karena kita mempunyai tenaga ahli adalah putra daerah sendiri, dan kami juga mendesak agar Perintah daerah agar di Kabupaten Lingga ini berdiri SLB, untuk menampung anak-anak Diabilitas yang ingin mendapatkan hak pendidikannya, “Jadi Pemerintah daerah harus menyiapkan sarana dan prasarananya yakni, sekolah luar biasa, karena sampai saat ini Kabupaten Lingga belum memiliki SLB, untuk itu, apakah Pemerintah Kabupaten atau Provinsi untuk lebih peduli dalam menyiapkan sarana pendidikan bagi anak Disabilitas ini,” pungkasnya. (rm/taufik safira).

KKP Tangkap 4 Kapal Vietnam Curi Ikan di Perairan Natuna

INI empat kapal Vietnam pencuri ikan di perairan Natuna

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 02 berhasil menangkap empat kapal perikanan asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam. Di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) empat kapal ilegal itu berhasil di-

tangkap pada 7 Maret 2017. “Penangkapan dilakukan saat keempat kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sekitar peraian Natuna, Kepulauan Riau,” ujar Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, seperti dilansir berita Antara belum lama ini Adapun empat kapal

yang berhasil ditangkap yakni KH 91009 TS, KH 96056 TS, KH 97722 TS, dan KH 95581 TS dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 45 orang berkewarganegaraan Vietnam. ”Keempat kapal dan seluruh ABK dikawal ke Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan,” tutur Eko. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar. (rm/ ant).

Polres Karimun Tangkap Kapal Bawa Narkoba KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Resor Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menangkap KM Adinda karena mengangkut narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2,65 kilogram dan jenis pil Erimin 5 atau “Happy Five” sebanyak 3.500 butir yang diduga milik tersangka YL. KM Adinda ditangkap pada Jumat (17/3/2017) pekan laludi perairan Pulau Babi, Kabupaten Karimun, kata Kepala Polres Karimun AKBP Armaini dalam rilis di Mapolres Karimun, Tanjung Balai Karimun, Selasa.Sedangkan YL ditangkap pada lokasi berbeda tidak lama setelah KM Adinda diamankan tim buru sergap Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Karimun.”Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa narkotika menggunakan kapal,” kata dia. Informasi masyarakat tersebut, jelas Armaini, ditindaklanjuti dengan memerintahkan beberapa anggota Satnarkoba Polres Karimun untuk melakukan pengecekan. Saat melakukan pengecekan, anggota Satnarkoba tersebut melihat satu kapal pompong yang melintas di peraian Pulau Babi, dan langsung melakukan pengejaran dan pengecekan terhadap kapal tesebut.”Dalam penggeledahan di dalam kapal tersebut anggota Satnarkoba menemukan 1 buah kardus yang berisi 2 paket besar yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu,” katanya. Dua paket besar tersebut, lanjut dia, dibungkus dengan kemasan teh dengan berat 2.100 gram, 1 paket lainnya seberat 301,22 gram dan paket kecil lainnya seberat 130,23 gram. Kemudian ditemukan juga, 2 paket besar yang diduga narkoba jenis pil happy five sebanyak 3.500 butir ditemukan di geladak kapal yang dinakhodai HR dengan dua orang anak buah kapal (ABK) berinisial RK dan AR. ”Anggota langsung mengontrol kemana barang tersebut akan diantar, ternyata barang tersebut diantar kepada RC di Hotel Palapa kamar 0406,” katanya. Pencarian terhadap RC juga dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Karimun ke hotel yang dimaksud. Setibanya di hotel tersebut, para anggota Polres Karimun menemukan YL di dalam kamar hotel dalamtersebut.”YL langsung menghubungi RC namun sudah tidak aktif lagi nomor handphonenya,” katanya. Dia juga mengatakan masih melakukan pencarian terhadap RC yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).Sedangkan nakhoda HR dan YL telah diamankan di Mapolres Karimun, sementara barang bukti berupa 1 unit kapal pompong KM Adinda dan barang bukti lain seperti telepon seluler disita untuk kepentingan penyidikan. Sementara dua ABK yaitu RK dan AR, dilepaskan karena tidak cukup bukti untuk dilakukan penahanan, kata Kapolres Karimun AKBP Armaini.Terkait barang bukti berupa sabu dan erimin lima tersebut, Kapolres menambahkan, diduga diselundupkan dari Malaysia dan hendak diedarkan di Tanjung Balai Karimun.(rm/mb).

BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Kapolres Karimun AKBP Armaini

CMYK

RAKYAT METRO

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

“Janji Bohong” Seorang Walikota di Masjid Al Muhajirin

KETUA Pembangunan Masjid Al Muhajirin dan Ketua RW 001 Dotamana Eddy Dadori

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Hadreas Seru Koordinator Liputan Rudi Efendi Asisten Redaktur Rudi Efendi, Rizki Perdana, Indrawan Siregar, Ferianda Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Andi.S, Muliadi, Iqbal Ramadhan, Muhammad Oksid, Gunawan Ramadhan, Aldi Hermawan Divisi Iklan Renhar (Rendy) Divisi Pemasaran Alfian (Kepala), Muliadi Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Renhar (Rendy), Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) , Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo, Syafri Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Suratman BiroKabupatenNatuna Ramlan Siregar, Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Kepala Biro) BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out : Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452. Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kinerja satu tahun kepemimpinan Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad sebagai Walikota dan Wakil Walikota tampaknya belum memberikan dampak positif terhadap kemajuan Batam. Konon yang lebih dominan berkembang di masyarakat adalah isu miring yang ditujukan kepada kedua pemimpin tersebut. Terutama banyak janji kedua pasangan ini yang telah diucapkan justru tidak trealisasi sehingga membuat masyarakat Kota Batam kecewa. Tak hanya janji kepada 825 orang calon Satpol PP, yang memilih dirinya, jika terpilih, Rudi berjanji menerima mereka jadi Satpol PP Pemko Batam. Ternyata setelah terpilih justru Rudi buang badan. Dan yang lebih parah lagi, kedua pejabat ini berjanji akan membantu sejumlah tempat ibadah seperti masjid di Kota Batam. Namun ternyata hanya janji tinggal janji, bahkan janji yang telah diucapkan, satu pun tak terialisasi. Salah satu masjid yang dijanjikan diberikan bantuan adalah Masjid AL-Muhajirin Komplek Perumahan Dotamana/Grand BSI Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Tepatnya akhir Juni 2016 silam, Rudi berjanji, membantu Masjid Al Muhajirin sebesar Rp 100 juta rupiah, dana bantuan tersebut dijanjikan, saat Rudi baru menjabat sebagai Walikota Batam, dihadapan sekitar dua ratus jemaah warga Dotamana/Grand BSI saat itu Rudi langsung berjanji memberi bantuan untuk pemban-

gunan masjid Dotamana/Grand BSI. “Saat itu Rudi menyerahkan langsung simbolis bantuan masjid itu senilai Rp 100 juta kepada Ketua Masjid Al Muhajirin H Atang Nuri dan saya sendiri ikut mendampingi menerima bantuan simbolis itu,” kata Ketua Pembangunan Masjid Al Muhajirin Eddy Dadori kepada Rakyat Media Selasa (20/3/2017) lalu di Dotamana. Lebih lanjut Eddy yang juga Ketua RW 001 Komplek Dotamana mengungkapkan, saat itu, Rudi datang ke Masjid Al Muhajirin bersama rombongan Muspida, tepatnya Senin, (20/6/2016) 15 Ramadhan 1437 Hijiariah dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan. Menurut Eddy, dia yakin bantuan dana Rp 100 juta dari Pemerintah Daerah Kota Batam untuk pembangunan masjid Al Muhajirin yang telah diucapkan dan diserahkan langsung oleh Walikota Batam secara simbolis dihadapan ratusan warga Dotamana/Grand BSI sudah pasti cair beberapa bulan setelah kedatangan Walikota tersebut. Namun apa yang terjadi, sudah hampir satu tahun ditunggu tunggu bahkan beberapa bulan lagi mendekati bulan Ramadhan tahun 2017, bantuan yang dijanjikan Walikota Batam Muhammad Rudi juga tak kunjung cair. Belakangan diketahui bantuan itu tidak bisa dicairkan kata Eddy, setelah dirinya menanyakan ke bagian Kesra kantor Walikota Batam. Alasan tak bisa dicairkan, karena menurut staf bagian Kesra Pemko Batam, provosal bantuan masjid Al

Muhajirin yang diajukan tidak lengkap. Terutama akte pendirian yayasan masjid tersebut belum ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Padahal, dimasukan provosal bantuan tersebut sebelum ada peraturan Walikota. “Awalnya saya yakin 100 persen bantuan yang dijanjikan tersebut dicairkan setelah kedatangan walikota Muhammad Rudi tahun lalu. Kan tak mungkin, Walikota mau berbohong, apalagi janji itu diucapkan dihadapan rutusan jamaah dan di dalam masjid pula. Kalau dia berbohong nanti dia sendiri yang rugi, akibatnya masyarakat tak percaya lagi dengan ucapannya Walikota, saya malu betu dengan warga, dikira warga kami yang menggelapkan dana itu, padahal memang dana itu tidak cair,”ungkap Eddy Dadori. Eddy menjelaskan, tak hanya masjid Al Muhajirin saja yang dijanjikan Walikota Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Amsakar Ahmad, mau dibantu. Untuk Kota Batam, informasinya ada sekitar 84 masjid yang mereka janjikan akan dibantu. Sementara untuk kecamatan Batam Kota, ada 8 masjid dan 6 musolah, dari 8 masjid itu, ada 2 masjid dibantu Rp 100 juta, yakni masjid Sei Panas dan Ditamana, sedangkan yang lainnya dibantu Rp 50 juta, “ Masjid di Batam kota yang dibantu diantaranya Baitul Makmur Perumahan Taman Raya Tahap II, Masjid Assafat Perumahan Botania Garden, Masjid Baitul Da’wah Perumahan Bida Asri I Kelurahan Baloi

Permai, Masjid Baitul Amal Perumahan Taman Marchelia Baloi, Masjid Jami An Ni’mah Kampung Melayu Bukit Jodoh, Sungai Panas, Masjid Al Muhajirin Perumahan Dotamana/ Grand BSI, Masjid Darussalam Perumahan Cendana Tahap VI dan Masjid Al Ikhlas Perumahan Maseba Kirana,” ujarnya. Menurut Eddy, pemberian bantuan ini sebelumnya telah di informasikan oleh ajudan Walikota Batam kepada pihak masjid agar memberitahukan kepada warga bahwa walikota Batam mau melakukan safari ramadhan di masjid Al Muhajirin sekaligus menyerahkan banduan dana Rp 100 juta,”Saya tak mau mengecewakan Walikota semua warga saya undang maka acara tersebut ramai dihadiri ratusan warga Dotamana/Grand BSI. Ajudannya sudah ngomong sama saya, tolonglah ketua jangan sampai sepi. Tapi ternyata jadinya begini, saya malu dengan warga,kata Eddy. Masih kata Eddy, kasus ini saya ungkap tujuannya bukan untuk memojokan walikota dan wakil walikota, tapi agar warga Dotamana mengetahui bahwa kondisinya seperti itu,”Jangan warga mengira bahwa ketua pembangunan masjid yang tidak mau mengurus atau dananya diselewengkan. Tapi memang dana itu yang tidak cair, alasannya karena dokumen masjid yang tidak lengkap. Padahal sebelum keluar peraturan itu, kita sudah mengajukan provosal terlebih dahulu,”pungkas Eddy.(rm/ mwd).

6 Oknum Polda Kepri Keroyok Warga Batam Jadi Tersangka

Kedatangan Jokowi di Batam

Disambut Aksi Protes Pemilik Lahan Sei Gong BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemilik lahan di seputaran Sei Gong, Desa Sijantung, Galang, kecewa. Hingga saat ini tidak ada ganti rugi yang mereka terima. “Kami kembali dijanjikan,” ujar Patrisia, seorang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan di seputaran Sei Gong, Selasa (21/3/2017). Menurut Patrisia, pembangunan waduk itu sudah dimulai sejak Maret 2015. Pada saat itu warga pemilik lahan tak diberitahu. Warga pun protes, pembangunan waduk sempat terhenti pada Desember 2015. Pembicaraan mengenai proses ganti rugi sudah sempat dibahas di Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam namun warga merasa belum mendapat kepastian. Setelah protes itu, BP Batam kemudian menggelar sosialisasi. Pertemuan juga digelar di Polsek Galang. Dari hasil pertemuan, mereka menjanjikan akan diberikan ganti rugi lahan. Proses perhitungan lahan juga sudah dilakukan. BP Batam berjanji akan mengganti rugi setiap lahan, tanaman, berikut bangunan yang ada di sana. “Mereka berjanji akan menggantinya. ýDan juga sudah menghitung lahan kita semua seluas 700 hektare. Bukan hanya lahan, mereka juga

berjanji akan mengganti rugi tanaman dan bangunan yang ada disana,” kata Patresia, Selasa (21/3/2017) usai mengadakan pertemuhan dengan pihak BP Batam Pertemuan antara pemilik lahan dan pihak BP Batam akhirnya dilakukan, Selasa (ý21/3/2017) pagi. Namun dari hasil pertemuan, pihak BP Batam kembali menjanjikan Peraturan Kepela (Perka) BP Batam. Nantinya didalam Perka itu akan disebutkan berapa jumlah ganti ruginya. “Dia kembali janjikan kita. Jadi kita datang kesana tadi pagi itu cuma mengobrol biasa saja dan tidak ada kejelasan,” ucapnya. Sementara itu, ýAndar Napitupulu, pemilik lahan lainnya mengaku kesal dengan janji yang terus dilontarkan pihak BP Batam. Jika ini memang tidak ada kejelasan, mereka akan melakukan aksi protes saat kunjungan presiden Joko Widodo ke Batam pada tanggal 23 dan 24 Maret 2017, besok. “Kalau memang tidak ada kejelasan dan janji saja, ýwarga akan lakukan aksi protes. Kebetulan pak Jokowi kan mau kesini,” kata dia. Memang agenda Presiden Jokowi datang ke Batam salah satunya untuk meninjau kawasan Galang.***

BATAM, RAKYAT MEDIA-Enam oknum anggota Satuan Sabhara Polda Kepri yang terlibat dalam kasus pengeroyokan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap seorang warga Batam bernama Said Ahmad Lutfallah. Keenam anggota tersebut yaitu Bripda AA, Bripda INP, Bripda FAP, Bripda BW dan Bripda BS. Saat ini mereka diproses Propam Polda Kepri. Akibat penganiayaan itu, Said Ahmad Lutfallah mengalami luka memar di sekujur tubuh. Korban menuliskan peristiwa nahas itu di akun instagram miliknya @sydahmdlutfllhaledrus. Ia berharap kejadian itu menjadi perhatian Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian. Terkait soal pergantian biaya pengobatan, hingga saat ini Said belum mendapatkan dari para tersangka.Ibu kandung Said, Suci mempertanyakan kelanjutan persoalan tanggung jawab pengobatan anaknya. “Mereka (pihak pelaku) minta damai dan kami menerima tawaran tersebut, dengan syarat jaminan agar kasus ini tidak terulang

dengan biaya pengobatan. Kami bukan mengukur jumlah Rp 180 juta, namun nyawa anak kami terancam hilang, saya sebagai ibu kandung hancur hati melihat anak saya babak belur,” ujar Suci kepada Batamnews.co.id di Perumahan Duta Plamo, Batam Centre, Batam, Jumat (18/3/2017). Suci menuturkan, uang yang diminta sebesar Rp 180 juta itu rencananya akan digunakan untuk pengobatan setelah anaknya babak belur. ”Kan kami korban, dan wajar dong menuntut hak kami. Kalau mereka mau damai dan kalau mereka tidak mau, kami kan tidak rugi kan? Namun kami akan lanjutkan kasus ini karena sudah saya sampaikan kepada pengacara, agar proses sesuai undang undang, tapi kemarin mereka sempat tidak diproses, setelah anak saya memposting kasus tersebut di media sosial baru heboh,” kata dia. Sementara, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga mengatakan, ganti rugi biaya pengobatan bukan merupakan wewenang dan tanggung jawab institusi Polda Kepri namun menjadi tanggung jawab keenam anggota Sabhara tersebut.

“Itu kan murni perbuatan oknum anggota, jadi dibedakan walaupun itu anggota Polda, perbuatan yang dilakukan adalah murni perbuatan tersangka dan mereka melakukan pengeroyokan di luar dinas. Jadi secara tanggung jawab merupakan tanggung jawab pribadi keenam tersangka kepada korban. Bukan institusi Polda Kepri,” ujar Kombes Erlangga kepada, Senin (20/3) Erlangga menuturkan, saat ini keenam tersangka sudah ditahan dan akan diproses kode etik sesuai perintah Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian. ”Keenam tersangka sudah ditahan dan akan diproses sesuai kode etik sesuai perintah Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian,” pungkasnya. Said mengalami penganiayaan itu saat sedang berhenti di depan Sekolah Mondial, Batam, sekitar pukul 02.30 WIB. Saat itu ia bersama seorang temannya. Tiba-tiba ia didatangi enam orang pria yang menggunakan baju sipil. Hanya berbincang beberapa saat, ia dipukuli. Said tak menyebutkan motif atau penyebab terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut. (rm/ant)

Pemko Batam Tahun 2018 Fokus Pembangunan Infrastruktur BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam tahun 2018 masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, sesuai dengan program prioritas, dan usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. “Banyaknya usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yaitu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota, dan pengendalian banjir,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah membahas usulan masyarakat di Batam, Senin. Rencana tahun 2018, melanjutkan berbagai pembangunan tahun 2017, seperti pelebaran tujuh ruas jalan utama yang pada tahun ini masih dalam tahap pembukaan lahan. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam menyatakan pemerintah telah menerima berbagai usulan pembangunan 2018, melalui musrenbang

tingkat kelurahan dan kecamatan. Dari usulan yang masuk, pemerintah membutuhkan dana Rp2,059 triliun untuk biaya langsung dan Rp900 miliar untuk biaya tidak langsung. Padahal, proyeksi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp2,540 triliun. Terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,183 triliun, dana perimbangan Rp1,057 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp215 miliar dan pembiayaan Rp84,5 miliar. “Usulan terbanyak di bidang pendidikan, hingga 685 kegiatan. Kemudian Bina Marga 227 kegiatan dan perumahan dan permukiman 174 kegiatan,” kata Wan saat pembukaan Forum OPD. Karena anggaran yang terbatas, kata dia, maka Forum OPD perlu memilih prioritas kegiatan.Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Batam Udin Sihaloho meminta masyarakat memahami bila usulannya tidak masuk dalam rencana pembangunan 2018.”Sebab usulan yang masuk banyak sekali, sedangkan dana terbatas, sehingga perlu dibuat prioritas,”ujarnya.(rm/ant)

CMYK

RAKYAT SUMUT

4 KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Proyek Sanitasi Senilai Miliaran Rupiah di Binjai Sarat Korupsi BINJAI, RAKYAT MEDIAProyek pembangunan sanitasi senilai miliaran rupiah anggaran tahun 2016 di Kota Binjai diduga sarat korupsi. Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Kerja (Pokja) diduga keras ada kongkalikong antara pihak pelaksana dengan pengawas Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Pemko Binjai. Informasi diperoleh Rakyat Media dari sumber dilapangan mengungkapkan, dalam pekerjaan proyek sanitasi yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kota Binjai pada tahun 2016 hanya tercatat di 8 titik dan telah terlaksana dikerjakan dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler dan anggaran DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD).Selain pekerjaan tersebut syarat KKN, juga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan proyek itu kembali diborongkan kepada pihak ketiga. Bahkan pekerjaan yang telah rampung dilaksanakan asal jadi. Pantauan Rakyat Media di sejumlah titik penerjaan di 8 titik pekerjaan proyek sanitasi yang telah dikerjakan oleh KSM atau Pokja diantaran nya tiga titik di Binjai Barat dan lima titik di Binjai Timur mengunakan dana Alo-

kasi Khusus (DAK) reguler dan anggaran DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Dan untuk pekerjaan proyek di Binjai Timur ada 5 titik pekerjaan yang menelan biaya mencapai 1,9 Miliar rupiah, sementara itu untuk wilayah di Binjai Barat pekerjaan 1 proyek menelan biaya sebesar 311 juta rupiah yang keseluruhan nya anggaran masuk melalui masing-masing ke rekening KSM atau Pokja sesuai pengajuan profosal mereka. Namun dari hasil pekerjaanpekerjaan proyek Sanitasi anggaran Tahun 2016 di Kota Binjai disinyalir adanya permainan terselubung dengan pihak pengawas dan Konsultan serta PPK dari Bidang Cipta Karya di Dinaspekerjaan umum dan penataan ruang Pemko Binjai juga terlepas oleh pihak-pihak terkait lain nya. Bahkan Warga setempat mengakui kalau pelaksanaan proyek tidak dilibatkan masyarakat yang konon pekerja direkrut dari luar yang dikomandoi oleh pemborong yang disinyalir pengunjukan dari pihak PPK Dinaspekerjaan umum dan penataan ruang Pemko Binjai. “Masyarakat tidak di libatkan, dan disini adanya dugaan Kita terjadi KKN yang bekerja sama anatara KSM atau Pokja kepada pihak PPK, Pengawas serta Konsultan, dan bahan matrial kuat dug-

aan kita tidak stadart spek dan RAB yang ada, Kata Chrles Warga Binjai Barat. Dibeberkan nya lagi ,”bahwa Kita melihat pekerjaan disejumlah titik proyek Sanitasi Kota Binjai anggaran 2016 lalu dikerjakan oleh rekanan pemborong, dan kita mengetahui siapa rekanan yang mengerjakan pekerjaan itu semua. Namun demikian pihak PPK Dinas PUPR Pemko Binjai terkesan tutup mata dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan bahkan melakukan pembiaran, Ketus nya. Kita juga melihat di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat ada 3 titik pekerjaan, dan di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur ada 5 titik pekerjaan bersumber dana dari DAK dengan anggaran sekitar Rp. 2, 8 Miliar. Namun dalam pekerjaan di sejumlah titik proyek untuk pipa pembuangan air limbah menuju septiteng (Program Sanitasi-red) terputus tidak sampi masuk ke rumah warga, dan ini tentunya kita menduga kuat pekerjaan nya tidak sesuai dengan spesifikasi gambar yang sebenar nya. Selain itu juga pekerjaan dikerjakan asal jadi, dan kita melihat adanya pipa pembuangan untuk limbah lebih tinggi dataran nya

menuju ke rumah warga, dan ini tentunya akan bermasalah besar yang mana limbah akan tidak mengalir dengaan baik yang tentunya pasti akan menimbulkan penyumbatan, yang akhirnya proyek pekerjaan yang mengunakan uang Negara milaran rupiah akan sia-sia, Papar Chrles yang juga selaku Ketua LSM Kota Binjai. Sementara itu Ridho Purnama, ST selaku PPK pelaksanaan proyek pekerjaan sanitasi Tahun 2016 Kota Binjai ketika ditemui Rakyat Media di PU bersama Tim dari Korps Senior Wartawan Republik Indonesia (KOSWARI) Kota Binjai Jumat (17/3) Sekira pukul 14.15.Wib tidak berada diruangan nya, namun ketika di hubungi melalui Via SMS Ponsel nya terkait adanya tuding atas dugaan pekerjaan Sanitasi Tahun 2016 Kota Binjai syarat korupsi, Rido dengan gamblang menjawab “Lagi pening ni ....dan Saya berada di Kantor Cipta Karya Profinsi Sumatara Utara” papar nya singkat. Adanya tudingan atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Sanitasi Tahun 2016 Kota Binjai, masyarakat berharap kiran nya pihak terkait baik dari Kejatisu juga pihak Poldasu segera melakukan pengusutan demi penyelamatan uang Negara. (rm/supriadi)

PROYEK pekerjaan pembangunan sanitasi di Binjai

Pembangunan Sanitasi Akan Terungkap Jika Masuk Ranah Hukum

PULUHAN masyarakat mengikuti sosialisasi di Aula Dinas PMD

Dinas PMD Langkat Gelar Sosialisasi Permendagri No.110 Tahun 2016 LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat, menggelar sosialisasi permendagri N0.110 Tahun 2016 tentang BPD di aula Dinas PMD, Kamis (16/3) yang di hadiri seluruh BPD yang ada di Kabupaten Langkat. Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat, Jaya Sitepu mengatakan Tujuan Sosialisasi Permendagri tersebut ini di adakan agar BPD mengetahui tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik di desa Sambungnya, PMD seharusnya berperan aktif di desa dan memahami hak dan kewajibanya serta melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, karena BPD punya hak kusus kepada setiap kepala desa untuk saling mengisi dan tidak boleh berseberangan harus ada kebersamaan antara ketua BPD dan kepala desa, untuk itu pihak BPD juga di anjurkan harus lengkap administrasi kalau ada laporan- laporan dari BPD ke pihak Dinas PMD. Ungkap Jaya. (Topan)ý Keterangan Foto : Dinas PMD Langkat saat menggelar sosialisasi permendagri N0.110 Tahun 2016 di aula Dinas BPD. (rm/topan).

BINJAI, RAKYAT MEDIA-Dugaan penyimpangan pembangunan sanitasi (IPAL) penampungan limbah masyarakat di Kota Binjai semakin meruncing sejalan dengan Sidak Ketua DPRD dan Ketua Komisi C DPRD Binjai beberapa waktu yang lalu yang diduga sebagai upaya membuat pembenaran untuk kepentingan menghilangkan jejak rekanan ber-inisial M.St karena yang mengerjakan proyek swakelola senilai Rp.1.9 M untuk 8 titik lokasi. Dan apapun langkah politis oknum Wakil Rakyat dan monuver pembenaran oleh oknum pejabat Dinas PU melalui keterangan persnya disejumlah media cetak, ini tidak akan merubah fakta yang diduga keras telah merugikan keuangan Negara dengan indikator bagi bagi fi’e. Setidaknya masalah ini harus dibuka secara Hukum. Pandangan ini dilontarkan Ketua BCW Binjai Gito Affandy yang menurutnya pihaknya melalui Tim 9 BCW jauh jauh hari sudah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan IPAL bahwa banyak ditemukan kejanggalan yang secara defacto, proyek swakelola murni tersebut dialihkan kepada oknum rekanan M.St penduduk Kelurahan Jati Negara Binjai. Seperti yang dikemukakan Ketua Komisi C Drs. Matsyah kepada Ketua BCW Gito Affandy diruang Fraksi Nasdem, bahwa saat sidak pihaknya tidak ada mendengar ada pihak yang menyebut nama rekanan Mangiring Sitohang bahkan semua dikerjakan oleh KSM. Namun saat ditegaskan Gito bahwa dirinya pernah bertemu langsung

Inspektorat Langkat Diminta audit Dana Desa 2016 Di Desa Sei Ular LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Masyarakat Kecamatan Secanggang meminta kepada Inspektorat Kabupaten Langkat maupun pihak penegak hukum untuk segera memanggil kepala Desa Sei Ular, Syafi’I agar segera melakukan audit penggunaan Dana Desa 2016 terkait Pelaksanaan Fisik Pengunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 Dalam penggunaan Dana Desa di Desa Sei Ular di duga banyak tidak sesuai dan mark-up dalam pengerjaannya, seperti Seperti pembuatan sumur bor di lima titik yang dibagi lima Dusun yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 119.542.500. Padahal dari hasil temuan warga bahwa dalam pembuatan sumur bor tersebut diborongkan dan menghabiskan dana sebesar Rp 5.500.00 lengkap dengan mesin dan tangki penampungan serta pembuatan tempat mencuci yang menghabiskan dana sebesar Rp 5.000.000 Jadi kalau ditotalkan pertitik dalam pem-

buatan sumur bor tersebut hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 10.500.000. / titiknya, kalau di kalikan pertitiknya Rp.10.500.000 x 5 titik pembuatan sumur bor, berarti pembuatan sumur bor dan tempat mencuci hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 52.500.000 maknanya Kades mendapatkan dari hasil mark-up pembuatan sumur bor tersebut, kades mendapatkan pundi ke untungan sebesar Rp 67.042.500. terang Arifin Terpisah Kades Sei Ular, Syafi’I, kamis (16/3) saat di konfirmasi mengatakan bahwa dalam pengerjaan pembuatan sumur bor di lima titik tersebut tidak ada mark-up dan sesuai dengan ketentuan. “kalau tidak sesuai ketentuan dan markup terkait pembuatan sumur bor tersebut ya saya sudah di panggil oleh pihak inspektorat maupun pihak yang berwajib buktinya sampai sekarang tiidak ada pemanggilan dari pihak manapun” Ungkap Syafi’i. (rm/topan).

dengan mangiring di lokasi pembangunan IPAL jalan tempui disusul keterangan bahwa, saat pencairan dana di Bank Sumut Binjai oknum M.St ikut hadir besera oknum birokrat bahkan uang baru dicairkan dibawa oknum M.St, akhirnya Matsyah berkilah bahwa peran Komisi C hanya untuk melihat fakta pembangunan fisik. Cuma itu, ujar Gito menirukan hasil pembicaraannya dengan Ketua Komisi C. Menurut Gito, pihaknya tidak menyoal apa yang kemukakan Ketua DPRD Binjai, Ketua Komisi C dan PPK dari Dinas PU yang dilangsir media cetak bahwa proyek itu memiliki papan proyek, dan apakah Ketua DPRD ada bertanya kapan plang papan proyek itu dipasang. Untuk Kelurahan Sukaramai, saya bertempat tinggal di kelurahan itu, hampir setiap waktu saya lewati lokasi itu dan tidak pernah ada papan plang proyek bahkan kondisinya saya tahu persis sejak awal tidak ada papan proyek dam jika tiba-tiba terpasang, ya wajarlah namanya juga DPRD mau turun? Sindir Gito. Berbicara soal sanitasi itu, jauh jauh hari sebelumnya sudah kita sampaikan kepada PPK dihadapan Kepala Dinas PU termasuk peran Mangiring sebagai pelaksana di delapan titik pembangunan. Tetapi apapun jawaban pejabat Dinas PU, itu tidak bisa kita soal sebab sebagai elemen sosial kontrol kita harus menghargai penjelasan orang lain. Nah kalau dari jawaban para pejabat itu ternyata terindikasi dengan penyimpangan, maka itu sudah menjadi ranah kita untuk membawanya ker-

anah Hukum, ujar Gito yang mengaku sedang mempersiapkan hasil tela’ahnya untuk dijadikan bahan laporan kepada lembaga Hukum Pemerintah apakah Kejaksaan atau Kepolisisian. Kita masih mempertimbangkan mau milih yang mana, Unit Tipikor Polres Binjai atau Kejari Binjai, imbuh Gito. Seperti yang dikemukakan Kabid Bina Marga selaku PPK yang dilangsir media cetak, bahwa Proyek itu seluruhnya dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta membenarkan disubkan kepada pihak ketiga karena tidak mungkin dikerjakan masyarakat itu sendiri bahkan katanya tidak melanggar Juknis dan juklak karena sesuai dengan Pepres No 54 Tahun 2010, itu harus bisa dipertanggung jawabkan apakah dilapangan sudah sesuai dengan perintah Perpres. Dilapangan ada Konsultan, ada pengawas bahkan PPK termasuk peran dan fungsi KSM dengan pendamping Kepala Lingkungan, mereka semua harus bisa mempertanggung jawabkan ruh-ruh MoU antara KSM dengan pihak ketiga yang dalam subjek adalah sebagai Kepala Tukang yang mengerti membaca gambar dan spek. Kepala Tukang memiliki kewenangan menntukan tenaga kerja dan mengatur tehnis serta rencana belanja sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran atau apupun judulnya sedangkan bendahara KSM selaku pemegang keuangan bertindak sebagai juru bayar karena uang masuk kerekening KSM. Nah persoalannya sekarang, apakah praktiknya seperti itu?

Dari hasil sidak Ketua DPRD, Ketua Komisi C dan pihak PU yang menurut Ketua DPRD tidak ditemukan kejanggalan, pun begitu akan ditindaklanjuti oleh Komisi C dengan melakukan RDP, ini sah-sah saja. Namun pengakuan Ketua DPRD dalam keterangan persnya sudah mempertanyakan langsung kepada KSM dan KSM mengaku tidak bisa mengerjakannya maka disuruh kepada pemborong, inilah fakta itu, dan masalahnya siapa yang mengakses kehadiran pemboorong itu dan apakah didalam anggaran terdapat nomenklatur keuntungan pemborong? Menurut Gito, apapun trik yang dilakukan oknum Ketua DPRD dan ketua Komisi C dengan lisensi oknum PPK Dinas PU sebagaimana yang dikemukakan dalam pemberitaan dikoran koran, ini semua tidak punya arti bahkan BCW menilai NOL. NOL yang dimaksud Gito, apapun kata mereka, itu wajar dan sah sah saja karena mereka turun kelapangan bukan melakukan investigasi menggali apa yang sedang mencuat menjadi sorotan publik melainkan mencari dalih guna menepis sederetan indikasi tudingan penyimpangan. Setelah laporan kita sampaikan ke Judikatif, kita akan gandeng penyidik untuk melihat fakta fisik mulai dari volume dan standarisasi kwalitas seperti besi, alat perangkat filter penyaringan dan perangkat lainnya. Termasuk masalah jumlah hari kerja dan jumlah pekerja, ini semua harus kita buktikan, tegas Gito (rm/supriadi)

Ketua DPRD Langkat Silahturahmi Dengan Masyarakat Besitang LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Peran tokoh masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, dimana tokoh masyarakat memiliki tugas menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat dan sebagai contoh atau panutan bagi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE saat silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kec. Besitang tepatnya di Rumah Makan ADM Kuala, Sabtu (18/3). Saya merasa sangat berterima kasih kepada tokoh masyarakat dan warga Kec. Besitang yang datang kesini sehingga dapat terjalin tali silaturahmi, Insya Allah akan diberkahi oleh Allah SWT, “karena silaturahmi adalah untuk pembuka pintu rezeki dan pintu barokah” ungkap Ketua DPRD.

Pertemuan ini juga selain untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus untuk memberikan ruang komunikasi untuk berdiskusi dan berdialog dalam membahas permasalahan yang sedang berkembang untuk menciptakan suasana keakraban, tambah Ketua DPRD dihadapan masyarakat yang hadir. “Ketua Cana” panggilan akrab Terbit Rencana Perangin-angin, SE juga menyampaikan selama saya memimpin lembaga DPRD Kab. Langkat, sambutan masyarakat di setiap kecamatan sangatlah baik, ramah tamah, rasa kekeluargaan yang sangat bagus sehingga ini semua dapat lebih menambah semangat saya untuk mengabdikan diri di masyarakat Kab. Langkat. Turut hadir dalam acara silaturahmi itu, Anggota DPRD

KETUA DPRD Langkat foto bersama masyarakat Besitang

Kab. Langkat dari Partai Golkar yakni Surialam, SE dan Edi Bahagia, Tokoh Masyarakat dan beberapa warga Kec. Besitang. Dalam kesempatan itu salah seorang tokoh masyarakat Syahrial Chan mewakili dari masyarakat Desa Pekan Besitang, membacakan ikrar akan mendukung dan memenangkan Ketua DPRD Kab. Lang-

kat Terbit Rencana Peranginangin, SE menjadi Bupati Langkat periode 2018-2023. Menutup acara keakraban tersebut, Ketua Cana merasa berterima kasih atas ikrar dukungan dari tokoh masyarakat Kec. Besitang agar dirinya menjadi Bupati Langkat dan semoga itu nantinya yang terbaik untuk masyarakat Langkat. (*)

CMYK

GALERI FOTO

5 KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Buka STQ ke VII Tingkat Kabupaten Lingga LINGGA,RAKYAT MEDIA-Gubernur kepulauan Riau,H. Nurdin Basirun secara resmi membuka STQ ke VII tingkat kabupaten Lingga yang didampingi oleh Bupati Lingga.H.Alias Wello dan wakil bupati Lingga sekaligus ketua LPTQ M.Nizar. Turut hadir pada malam pembukaan tersebut Tokoh masyarakat Kepri,Huzrin Hood ,anggota DPRD Lingga, anggota DPRD provinsi Kepri Tawarih, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Lingga,Ketua MUI, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lingga dan ribuan masyarakat ikut memeriah malam pembukaan STQ ke Vll tingkat kabupaten Lingga, tepatnya di halaman kantor bupati Lingga. Dalam sambutan nya M.Nizar menyampaikan,atas nama pemerintah kabupaten Lingga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur kepri dan rombongan yang telah berkesempatan hadir untuk membuka secara resmi STQ yang ke Vll tingkat Kabupaten Lingga. Gubernur kepri dalam sam-

butannya memaparkan bahwa kabupaten Lingga dibawah pimpinan Alias Wello-M.Nizar sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan baik di bidang ke agamaan maupun di bidang ekonomi. Ungkapnya. Nurdin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pemkab Lingga yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan penyelenggaraan STQ ,yang akan menjadi saksi lahirnya para qori dan qori’ah terbaik yang nantinya akan menjadi duta kabupaten Lingga pada perhelatan STQ Tingkat Propinsi Kepri mendatang”. Kata Nurdin. Dihadapan para Dewan Hakim, Camat, Kepala Desa Se-Kabupaten Lingga Alim Ulama ,Tokoh Masyarakat ,dan para kafillah, dari seluruh kecamatan, Nurdin Basirun berharap kepada, Pemerintah Kabupaten Lingga terus memberikan dukungan yang optimal bagi upaya pembinaan baca tulis Al – Qur’an bagi anak – anak kita dalam mendukung suksesnya berbagai program keagamaan yang telah kita canangkan termasuk program membumikan Al – Qur’an sebagai pedoman hi-

dup imbuhnya Pada momen yang sama ditempat yang yang br4eda, Bupati Lingga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat ikhtiar dan semangat membangun, “keberlanjutan cita-cita kita untuk membawa daerah dan masyarakat kabupaten Lingga yang Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafur, akan banyak ditentukan kesamaan langkah antara pemerintah dan masyarakatnya. Ini berarti bahwa mustahil upaya luhur menciptakan umat Islam yang religius ini dapat dilanjutkan tanpa dukungan penuh masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang Mubarak ini, saya mengajak segenap kaum muslimin, khususnya para orang tua untuk dapat menumbuh-kembangkan cinta Al – Qur’an kepada anak – anaknya dan generasi muda khususnya sehingga dapat menjadikan mereka generasi qur’ani yang pada gilirannya akan lebih memperkuat semangat dan komitmen kita dalam menyukseskan program membumikan Al – Qur’an untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Lingga, Jelasnya. (rm/taufik safira).

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Lingga Allias Wello

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Lingga Alias Wello memukul beduk

FOTO bersama humas pemkab Lingga

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Lingga Alias Wello FOTO bersama bupati Lingga dan wakil bupati Lingga(tengah) dengan humas pembkab Lingga

PARA kafilah peserta pawai Ta’ruf POLISI Sektor Daik-Lingga mengamankan jalan nya pawai Ta’ruf

PETUGAS polisi menjaga para kafilah melakukan pawai Ta’ruf.

PENYERAHAN Piala bergilir oleh Ketua LPTQ,M.Nizar.Sos.

SAMBUTAN Gubernur Kepri H.Nurdin Basirun pada pembukaan STQ ke Vll tingkat kabupaten Lingga

CMYK

RAKYAT RIAU

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Meranti Ikuti Musrenbang Provinsi Riau 2017 PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si mengikuti acara kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau Tahun 2017, kegiatan dalam rangka memperkuat usulan pembangunan Kabupaten Kota dalam meraih APBD Provinsi Riau itu dipusatkan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (21/3). Hadir dalam kegiatan itu Men PAN-RB H. Azman Abnur, Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau, Anggota DPD RI Dapil Riau, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Plt. Sekda. Kep. Meranti Julian Norwis SE MM, Anggota DPRD Meranti Fauzy SE, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono, Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas RI, Sekjend Kementerian Perikanan dan Kelautan, Direktur Dana Perimbangan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Menteri PUPR RI, Forkopimda, Akademisi, LSM, Tokoh Masyatakat/Adat/ Agama. Dalam Musrenbang Provinsi Riau yang mengambil tema “Me-

mantapkan Pembangunan Infrastrktur Iklim Investasi dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” itu Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Plt. Sekda. Julian Norwis SE MM dan Kepala Bappeda H. Makmun Murod, Kadis Perhubungan Meranti Hendra Putra, Anggota DPRD Fauzy SE, terus menggiring usulan program strategis Kabupaten Meranti yang disinergikan dengan program kegiatan ditiap perangkat kerja daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau. Adapun yang menjadi fokus usulan Pemkab. Meranti disesuaikan dengan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten yang merupakan aspirasi dari Desa dan Kecamatan yakni Infrastruktur jalan, jembatan dan upaya mengatasi abrasi yang semakin parah dipinggiran pesisir. Dan kegiatan ini merupakan upaya Bupati bersama tim pembangunan Kabupaten untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan pokok secara komprehensif yang semua tidak terlepas dari dukungan keuangan dari Provinsi Riau. Adapun usulan itu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka membuka isolasi daerah dan mempersingkat rentang kendali, Peningkatan Elektrifikasi, Air Bersih, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan. Pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digesa Kabupaten melalui Sektor Perkebunan, Perikanan, Pertanian untuk itu Bupati berharap, Pemprov Riau dapat mendukung penyedian fasilitas sarana dan prasarana penunjang, begitu juga untuk mengatasi abrasi diwilayah pesisir yang mempersingkat batas negara 10 Meter Pertahun. Pada kesempatan itu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN-RB) RI H. Azman Abnur menjelaskan sesuai dengan intruksi Presiden RI, kementeriannya dituntut untuk fokus memperbaiki birokrasi di Indonesia dengan jumlah ASN mencapai 4.5 Jt orang di tahun 2017. Dijelaskannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ASN harus bekerja keras dan tidak bisa bekerja normatif, untuk itu Kementerian, Gubernur dan Bupati menurut H. Azman Abnur harus bekerja ekstra. “Tanggung jawab ada di Kepala Daerah, jika sudah loyo tentu dibawahnya

Men PAN-RB H.Azman Abnur dan Bupati Meranti H Irwan

lebih pelan lagi, Gubernur dan Bupati inilah momentum tepat bisa membuat terobosan untuk negara, jangan sia-siakan waktu, jangan sibuk dengan acara tidak produktif, mari kita robah,” ujarnya yang mengaku negara Thailand berkat

perbaikan Birokrasi telah lebih baik dari Indonesia. Azman Abnur meminta semua image negatif masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai kurang bersih, kurang akuntabel, banyak pemborosan, pelayanan publik

Kapolda Riau Irjenpol Zulkarnain dan Bupati Meranti H Irwan

SALAH seorang petugas PLN sedang memperbaiki mesin tersebut

3 Unit Mesin Pemda Meranti di PLN Selatpanjang Mangkerak SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 3 unit mesin milik Pemda Kepulauan Meranti di PLN Rayon Selatpanjang tak lagi beroperasi. Dua unit mesin itu dalam keadaan rusak, sementara satu lainnya hanya distanby kan saja. Menurut Erik petugas PLN Rayon Selatpanjang Bagian Pembangkit, didampingi Rian Bagian Pelayanan Administrasi mengatakan sekitar Januari 2017 lalu mesin pemda yang satu unit dioperasionalkan. Namun, belakangan satu unit mesin yang sempat digunakan awal 2017 hanya distanby kan di sana. Menanggapi ini, Kabag Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti Agusyanto Bakar mengatakan, meskin itu tidak dioperasionalkan karena harus dioverhaul. Namun, diakuinya, sejak diserahkan Distamben ke Bagian Ekonomi, memang belum ada pelelangan untuk biaya overhaul mesin milik Pemda itu.”Biaya untuk overhaulnya saya tidak ingat berapa. Yang jelas mesin itu sudah harus dioverhaul,” kata Agusyanto kepada wartawan, Selasa (21/3/2017) lalu di Selatpanjang. Menurut Erik petugas PLN Rayon Selatpanjang Bagian Pembangkit, didampingi Rian Bagian Pelayanan Administrasi mengatakan sekitar Januari 2017 lalu mesin pemda yang satu unit dioperasionalkan. Namun, belakangan satu unit mesin yang sempat digunakan awal 2017 hanya distanby kan di sana. Menanggapi ini, Kabag Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti Agusyanto Bakar mengatakan, meski itu tidak dioperasionalkan karena harus dioverhaul. Namun, diakuinya, sejak diserahkan Distamben ke Bagian Ekonomi, memang belum ada pelelangan untuk biaya overhaul mesin milik Pemda itu.”Biaya untuk overhaulnya saya tidak ingat berapa. Yang jelas mesin itu sudah harus dioverhaul,” kata Agusyanto. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN Rayon Selatpanjang, saat ini daya tersedia sebesar 11 MW. Dimana, 8 unit mesin dari Kerta Bumi Teknindo (KBT) yang diletakkan di Desa Gogok menghasilkan daya 9 MW. Daya tambahan sebesar 2MW yang bersumber dari 4 unit mesin Mega Power di Selatpanjang. Sementara itu, 3 unit mesin milik PLN masih distandby kan. Dari 3 unit ini, menghasilkan daya lebih kurang 1,3 MW. Sementara untuk pemakaian saat ini, sebesar 10 hingga 10,1 MW. Dimana, beban puncak terjadi sekitar pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB.”Februari pernah beban puncak mencapai 11 MW, saat Imlek. Kalau hari-hari biasa seperti sekarang palingan 10,1 MW,” kata Erik. (rm/grc).

MERANTI, RAKYAT MEDIA- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017, kegiatan yang dikemas dengan Pengukuhan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Kepulauan Meranti dan penyerahan Surat Tanah Hibah Pemkab. Meranti kepada Polda Riau, dipusatkan di Ballroom, Afifa Sport, Selatpanjang, Kamis (16/3/17) siang. Hadir dalam acara itu Bupati Meranti Drs. . Irwan, M.Si, Kapolda Riau Irjenpol. Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ketua DPRD Fauzy Hasan, Plt. Sekdakab. Meranti Yulian Norwis SE MM, Dandim, Kajari, Kabid Propam Polda Riau Kombespol. Pitoyo, Karo Ren Polda Riau Mas Gunarso Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Barliansyah, Akademisi UGM Wahyu Hidayat, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama dan Pemuda, serta pengusaha dan tamu lainnya. Kegiatan diawali dengan Pembukaan Musrenbang Tingkat Kabupaten oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih ke-

pada semua pihak yang telah memberikan mendukung agenda strategis Kabupaten Meranti itu, khususnya kepada Kapolda Riau Irjendpol. Zulkarnain Adinegara yang telah hadir memenuhi undangan Pemkab Meranti. Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan dalam penyusunan anggaran pembangunan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait mula dari Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha dan lainnya. “Penyusunan Anggaran Pembangunan harus dilakukan secara Transparan dan Partisipatif hingga tersusun RAPBD yang ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi APBD,” ujar Bupati. Sementara Kapolda Riau, Irjendpol. Zulkarnain Adinegara menyikapi pengukuhan Satgas Saber Pungli yang baru saja dilakukan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengatakan, kegiatan itu sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 dan seiring telah terbentuknya Satgas tersebut, diharapkan pemberantasan Pungli dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ia juga menegaskan kepada pihak ke-

polisian yang bertugas memberantas Pungli jangan sampai terlibat Pungli karena berdasarkan pengalam aksi tangkap tangan beberapa waktu lalu, banyak oknum kepolisian yang justru terjerat. Dicontohkannya, dari 16 kasus tangkap tangan tahun 2016 lalu, banyak oknum Kepolsian yang terjerat Pungli saat melakukan pelayanan pengurusan SIM dengan cara meminta uang melebihi aturan, selanjutnya Pungli di Pos PJR terhadap angkutan barang yang lewat dan pengurusan SKCK. “Saya tidak ingin Polisi melakukan Pungli, Jangan sampai kalian yang kena tangkap,” tegasnya. Sementara menyangkut Surat Tanah yang telah dihibahkan Pemkab. Meranti kepada Pihak Polda Riau, Kapolda mengatakan akan menindak lanjutinya dengan pembuatan sertifikat ke BPN yang dilanjutkan usulan dana pembangunan ke Mabes Polri. Saat ditanyakan apakah pembangunan dapat dilakukan ditahun ini (2017), seperti diungkapkan Kapolda dirinya dirinya sedikit pesimis namun akan tetap mengupayakan. “Yang jelas kita akan mengupayakan pembangunan dapat dilaksanakan tahun ini,” papar Kapolda.(rm/ril)

yang masih tidak bagus. “merubah ini harus dengan kerja melakukan revolusi mental, jangan sampai PNS lebih lemah dari swasta, jangan sampai nanti swasta mengatur ASN,” ujar Azman mengingatkan. (rm/grc)

Kebijakan Imigrasi Terkait Permohonan Paspor

Cegah TKI Nonprosedural SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Belakangan ini kebijakan petugas Imigrasi terkait permohanan paspor baik membuat baru maupun perpanjangan terus mendapat sorotan masyarakat. Pasalnya pihak imigrasi minta pemohon menyertakan surat rekomendasi dari pihak-pihak di luar syarat utama KTP, KK, Akte/ Ijazah. Masyarakat mempertanyakan tentang kebijakan yang meminta surat rekomendasi lain di luar syarat utama. Seperti yang ditulis oleh salah seorang warga Selatpanjang dalam akun facebooknya yang menyebut, buat paspor selatpanjang kok harus minta Foto IC ma surat kterangan dari org malaysia ya... Apa ada undang2 baru??? Yg paham..mohon penjelasan. Menanggapi keluhan warga Selatpanjang tersebut, Kasi lalu lintas dan status keimigrasian (Lalintuskim) Kantor Imigrasi Selatpanjang Fajar Harry, pernintaan untuk melengkapi surat rekomendasi kepada pemohon paspor itu sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2017. Lebih lanjut Fajar menjelaskan, permintaan melengkapi surat rekomendasi (dari pihak terkait)

kepada pemohon paspor, setelah dilakukan wawancara di Imigrasi. Dari wawancara itu, kata Fajar, apabila pemohon dicurigai akan bekerja (nonprosedural) ke luar negeri, namun alasannya untuk mengunjungi pihak keluarga, diminta melampirkan surat jaminan atau rekomendasi dari pihak keluarga pemohon yang ada di luar negeri, Malaysia misalnya. “Sebagai kelengkapan syarat tambahan saja,” kata Fajar. Dijelaskan Fajar, jika untuk pelayaran, pemohon paspor harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari kapal atau bukti perjalanan. Andai pemohon belajar ke luar negeri, tentu ada keterangan yang menjelaskan pemohon tersebut belajar. Begitu juga orang sakit dilengkapi surat rujukan, tak terkecuali bagi yang akan Umroh.”Surat rekomendasi itu kan untuk melindungi masyarakat kita juga. Kalau terjadi masalah di sana, kita punya data keluarganya,” kata Fajar. “Namun tidak semua pemohon harus melengkapi surat rekomendasi itu. Saat wawancara itu pemohon diminta atau tidak surat rekomendasi,” tambahnya. Rupanya, ini tidak hanya berlaku pada pemohon paspor baru, tetapi juga untuk yang akan memperpanjang masa berlaku paspor. Sementara untuk harga, tidak ada perubahan yaitu Rp355 ribu dibayar di Bank.(rm/grc).

Bupati Meranti Berikan Umroh Gratis Pada Camat, Lurah dan Kades? Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, berjanji akan memberikan reward umroh gratis bagi Camat, Lurah, serta Kepala Desa yang berhasil meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui sosialiasi tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak di wilayah masing-masing. Hal itu disampaikan H Irwan saat me-launching dan Penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2017 sekaligus penandatanganan komitmen bersama, Kamis (9/3/2017) di Ballroom Afifa Sport Center, Selatpanjang. ”Saya melihat potensi-potensi PBB-P2 ini masih sangat besar. Untuk iu, saya harap peran camat, lurah, serta Kades untuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Bagi yang berhasil meningkatkan penerimaan PBB-P2 diwilayahnya masingmasing, kita akan beri reward berupa umroh gratis untuk orang,” ujar Irwan. Adapun yang berhak meraih umroh gratis ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut; untuk Lurah realisasi capaian tertinggi dibanding kelurahan lainnya, Kades yang berhasil meningkatkan persentase penerimaan PBB-P2 dari penerimaan sebelumnya, dan untuk Camat yang paling tinggi capaian ketiganya.”Jadi bagi

Kades yang saat ini penerimaan PBB P2-nya masih rendah, berpeluang besar memperoleh umroh karena tak sulit meningkatkan persentase penerimaannya,” ucap Irwan. Melalui pertemuan itu pula, Irwan memaparkan bahwa saat ini partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB P2 masih sangat kecil. Berdasar data yang diterimanya, tahun 2016 dari 47 ribu Surat Peberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang disebar kepada wajib pajak hanya mampu menghasilkan Rp1,4 miliar saja. Apalagi ditengah krisis ekonomi Nasional yang turut berdampak pada berkurangnya APBD Meranti pada tahun 2017 ini. Jika sebelumnya APBD Meranti mencapai Rp1,6 triliun, karena anjloknya harga minyak dunia dan harga komoditas pertanian, maka berdampak pula pada berkurangnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Sehingga APBD Meranti turun

menjadi Rp1,2 triliun.”Melihat kondisi saat ini, kemungkinan anggaran kita (Meranti, red) akan mengalami penurunan lagi,” beber Irwan. Menurutnya, salah satu solusi agar pembangunan di Meranti tetap berjalan sesuai dengan harapan semua, maka sektor penerimaan PAD melalui PBB-P2 harus terus di dorong. Padahal, lanjutnya menjelaskan, jumlah pajak yang harus dibayarkan pemilik tanah pertahun untuk satu rumah tangga tidaklah mahal, yakni hanya 30 ribu rupiah/tahun. Dana inilah nantinya yang menjadi salah satu pendorong pembangunan infrastruktur publik sebaikbaiknya. ”Membangun seluruh wilayah kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi dengan kondisi alam Meranti yang jauh lebih berat dibanding Kabupaten lainnya,” tutur dia. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Fauzi Hasan, Plt Sekda Yulian Norwis, Kapolres Meranti AKBP Barliansyah, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Bambang Supriyanto, sejumlah pejabat instansi vertikal, Kepala OPD, Camat dan Kades.(rm/roc).

BUPATI Meranti Irwan menyerahkan sesuatu kepada salah seorang

CMYK

GALERI FOTO

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Komisi B DPRD Meranti Pantau Pembangunan Kota Selatpanjang ANGGOTA Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di antranya Dedi Putra didampingi anggota Komisi B lainnya, Darwin Susandy S.Hum, Muzakir dan Taufik, kunjungi Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sekitar pukul 15.30 WIB. Kunjungan tersebut disambut baik Camat Tebingtinggi Rizki Hidayat bersama Lurah Selatpanjang Barat Hery. Camat Tebingtinggi Rizky, menjelaskan bahwa ia bersama masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi ingin merubah wajah kota Selatpanjang, khusunya disepanjang Jalan Ahmad Yani disana akan dicat berwarna warni, baik sisi depan tiap bangunan maupun sisi bagian belakang yang menghadap ke laut, sehingga akan terlihat cantik. Terkait warna yang akan digunakan, camat Rizki menyarankan, agar menggunakan warna yang identik atau warna khas dengan masyarakat suku Tiong Hoa.

Camat Rizki menjelaskan, bahwa rencana itu berkaitan dengan semakin dekatnya perayaan Tahun baru Imlek, dan nantinya jalan Ahmad Yani akan dijadikan sebagai lokasi wisata kuliner. Menanggapi rencana tersebut, Ketua Komisi B DPRD Meranti, Dedi putra, sangat mengapresiasi rencana camat Tebingtinggi, ia juga menyampaikan permohonan maafnya sebab belakangan ini sangat minim program yang dijalan dikarenakan rasionalisasi anggaran. Dedi mengatakan, bahwa rencana pembentukan China Town itu bukan untuk mengkotak kotakan, namun untuk lebih membaurkan semua etnis di Meranti ini. Menurut Dedi, semua rencana yang akan dilaksanakan sebaiknya melalui keputusan bersama. sebab jika sesuatu yang telah dibangun kemumudian ada yang tidak setuju, maka akan sia sia. Pihaknya akan menunggu hasil kajian, apakah rencana ini

bisa dimasukan kedalam anggaran, "Jika tidak maka bantuan akan diberikan namun bersifat pribadi," ucap Dedi. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi B, Darwin Susandy menyampaikan, mengingat sudah semakin dekat nya perayaan Imlek, Ia menghimbau agar semua menjaga ketertiban dan kebersihan. Darwin menambahkan, perayaan tahun ini dalam acara perang air atau Cian Zui, tidak diperbolehkan lagi menggunakan aqua gelas juga air yang dibungkus plstik. Dalam acara Cian cui hanya diperbolehkan menggunakan air bersih ataupun pistol air, sehingga tidak menimbulkan sampah serta tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan. Darwin juga berharap semoga kantor Lurah Selatpanjang Barat ini dapat segera dibangun. "Sehingga wajah kelurahan ini dapat sama tampilannya dengan kantor Kelurahan yang lain, "tutur nya.

DEDI putra tanya jawab bersama Warga.

KETUA Komisi B DPRD Meranti, Dedi putra berfoto bersama dengan Warga

KETUA Komisi B DPRD Meranti, Dedi putra memberikan keterangan pers

ROMBONGAN dewan dari komisi B DPRD kabupaten kepulauan meranti.

ANGGOTA DPRD meranti melihat gorong-gorong .

ANGGOTA DPRD meranti cek Proyek Jalan aspal

CMYK

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Rapat Paripurna Dipimpin Oleh Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi PENGANTAR nota keuangan Ranperda APBD 2017 disampaikan Aunur Rafiq pada Sidang Paripurna DPRD Karimun. Sidang paripurna yang dipimpim Wail Ketua DPRD Karimun Azmi dan dihadiri 24 anggota dewan. Nota keuangan yang disampaikan Bupati Karimun tersebut mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2017. Untuk pendapatan daerah, kata Aunur Rafiq sebesar Rp 1.160.916.573.901, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 348.1757.543.949, dana perimbangan Rp 711.166.154.776.00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 100.992.857.0697,00. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 1.261.307.054.442,00. Jika dibandingkan dengan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp 1.345.048.375.888,00 berarti terjadi penurunan sebesar 6,23 %. Sementara Defisit dan Pembiayaan dari perbandingan antara anggaran pendapatan dengan

anggaran belanja, maka selisih defisit sebesar Rp 100.390.480.541,00. Terkait dengan pembiayaan tersebut, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp 102.490.480.541,00. Dimana seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2016. Sedangkan pengeluaran pembiyaan dianggarkan sebesar Rp 2.100.000.000,00 yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah Kabupaten Karimun terhadap pemenuhan modal awal Bank Perkreditan Rakyat Karimun. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi . Dipaparkan Azmi, tahapan selanjutnya setelah penyampaian nota keuangan adalah pandangan umum fraksifraksi dan pembahasan di tingkat Banggar sebelum disahkan. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga pengesahan APBD 2017 bisa dilakukan secepatnya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari semua kerjasama perangkat daerah,ujarnya. (*)

BUPATI Karimun Aunur Rafiq menyerahkan nota keuangan Rancangan APBD Karimun 2017 kepada Wakil Ketua I DPRD Karimun, Azmi saat rapat Paripurna DPRD Karimun

BUPATI Karimun Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2017

RASNO (PDI P)

SUHARSONO (PPP)

FORUM Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun

ZUHDIONO (PPP) dan Aloysius (PDI P)

ADY Hermawan (Hanura)

SULFANOF Putra (Fraksi PDI Perjuangan) dan Marjaya (Fraksi Gerindra)

PARA anggota DPRD Kabupaten Karimun yang menghadiri rapat Paripurna Nota Keuangan RAPBD 201

KOMARUDDIN (PKS) dan Zainuddin Ahmad (Gerindra)

ZAIZULFIKAR (Gerindra) dan Rodiansyah (Hanura)

SYAFRI Sandi (PKS) dan Sappe Sinaga (Nasdem)

SUMARDI (Demokrat) dan Isnuriman (PAN)

CMYK

RAKYAT SUMBAR

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kapal Supply 600 GT Uji Sandar Pelabuhan Teluk Tapang Pasbar PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan melalui KSOP Distrik Navigasi Teluk Bayur beberapa waktu lalu melakukan uji sandar kapal Supply 600 GT di pelabuhan Teluk Tapang nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. KM. Muci milik Direktorat Navigasi dengan jenis Kapal Supply buatan Jepang 1974 berhasil Uji Sandar di Pelabuhan Teluk Tapang. Uji sandar yang disaksikan oleh Wakil Bupati Pasbar H. Yulianto bersama KSOP Navigasi distrik Teluk Bayur berlangsung sukses. Kepala KSOP Navigator Distrik Teluk Bayur melalui Kasi Operasi, Zaidanus menyampaikan bahwa sejauh ini uji sandar yang dilakukan ber-

hasil dengan sukses. Berbagai pertimbangan penting seperti spesifikasi pelabuhan, kedalaman laut di sekitar pelabuhan, arah angin, dan area navigasi kapal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sudah melebihi spesifikasi. “semuanya berjalan baik. Namun berbagai fasilitas Sarana Bantu Navigasi(SBN) seperti Menara Suar, lampu navigasi dan buoy penuntun harus segera dilengkapi pasca uji sandar dan evaluasi terhadap uji sandar yang sudah dilakukan” ujar Zaidanus. Zaidanus menambahkan bahwa pelabuhan Teluk Tapang diperkirakan mampu menambung beban kapal tongkang ukuran 300 jumbo dengan panjang kapal mencapai 110-120 meter dengan ketah-

anan struktur 550.000 sampai 770.000 Ton. Sementara itu Wakil Bupati Pasbar H. Yulianto menyampaikan bahwa uji sandar yang dilakukan merupakan bentuk komitmen Pemprovsu bersama Pemkab Pasbar dalam upaya percepatan operasional pelabuhan Teluk Tapang. ”Pelabuhan Teluk Tapang akan menjadi pilar perhubungan laut di Pasbar. Uji sandar perdana ini tentunya menjadi harapan bagi kita bersama untuk segera menikmati operasional pelabuhan Teluk Tapang “ ungkap Yulianto. Bupati menambahkan bahwa pelabuhan Teluk Tapang tentunya akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.(rm/ robbisam).

WAKIL Bupati Pasbar H. Yulianto Foto Bersama Usai Menyaksikan Uji Sandar Kapal Supply di Pelabuhan Teluk Tapang

BUPATI PASBAR SAMPAIKAN LKPj KE DPRD

SEKDA Pasbar H. Manus Handri Menyerahkan Bibit Cabe Secara Simbolis kepada Ketua TP. PKK Pasbar Ny. Yun Syahiran

TEKAN INFLASIPASBAR GERAKKAN TANAM CABE PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Kabupaten Pasaman Barat melakukan pencanangan gerakan tanam cabe untuk menekan inflasi. Pasalnya, cabe menjadi salah satu komoditi yang menyebab inflasi, apalagi menjelang ramadan dan lebaran. Dengan landasan itulah Pemkab Pasbar melakukan pencanangan cabe di Kecamatan Ranah Batahan Jorong Muara Mais, Senin (20/3) sore lalu. Hadir dalam pencanangan cabe tersebut Ketua PKK Pasbar Ny. Yun Syahiran dan Ketua Dharma Wanita Harnina Manus Handri. Sekda Pasbar Manus Handri menyampaikan apabila setiap kepala keluarga menanam cabe 10 polybag, maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan cabe dalam keluarga, tanpa harus membeli cabe di pasar. “Diperkirakan dalam satu batang cabe menghasilkan 0,6 kg cabe untuk satu kali tanam. Jika 8.500 bibit cabe ini ditanam akan menghasilkan lebih dari 5 ton,”jelas Manus Handri. Ia menambahkan, apabila gerakan menanam cabe ini dilakukan di seluruh nagari, bukan tidak mungkin pada waktunya Pasbar menjadi kabupaten mandiri pangan. Karena kemandirian pangan bukan hanya tanggungjawab negara, namun seluruh masyarakat. “Pada akhir tahun 2016 hargai cabe sudah mencapai Rp100 ribu per kg, diduga penyebab utamanya adalah cuaca. Cabe yang tidak bisa tumbuh dengan baik pada cuaca dengan curah hujan tinggi menyebabkan komoditas itu busuk pada saat panen. Akibatnya pasokan cabai berkurang berkurang di daerah,”kata Manus Handri. Mengingat itulah, tambah Manus Handri cabe merupakan komoditas srategis, kenaikan harga cabe memicu inflasi. “Kita semua berharap program ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh masyarakat Pasbar. Terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan masing-masing. Baik pekarangan kantor , rumah, sekolah, gedung,”pinta Manus Handri. Sementara itu, Ketua PKK Pasbar Ny. Yun Syahiran mengatakan program penanaman cabe sudah masuk dalam program PKK dalam pokja tiga dasawisma. Salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan rumah, terutama bagi ibu-ibu. “Menggalakkan tanam cabe ini dalam program PKK sudah tertuang di pokja tiga dasawisma. Kita berharap, anggota PKK bisa mensosialisasikan juga kepada masyarakat tentang gerakan menanam cabe ini,”tutup Yun Syahiran.(rm/robbi)

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Bupati Pasaman Barat H. Syahiran menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2016 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasbar , Senin siang (20/3). Hadir dalam sidang Paripurna tersebut Wakil Bupati Pasbar H. Yulianto, Ketua DPRD Pasbar Daliyus K, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, serta Kepala OPD Pemda Pasbar. “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada DPRD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, dan ini sudah diamanahkan UU,”kata Syahiran. Syahiran menambahkan, LKPj disusun dengan struktur penulisan yang memuat keterangan mengenai arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah. Selain itu memuat juga tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini diharapkan akan menjadi

masukan bagi DPRD dan umpan balik bagi pemerintah daerah. Untuk secara bersama-sama menetapkan arah kebijakan umum kabupaten Pasbar untuk masa yang akan datang. Sehingga dapat mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan produktif. “Hal tersebut juga merupakan konsekuensi atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD tahun 2016. Dengan demikian mekanisme LKPj merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah yang

telah dilakukan sepanjang tahun 2016,”kata Syahiran. Syahiran melanjutkan kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang. “Penyampaian LKPj secara pribadi kiranya menjadi wujud dari kesungguhan dan rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pasbar,”papar Syahiran.

Maksudnya, rasa tangggungjawab tersebut adalah untuk mendukung tercapainya cita-cita kepemerintahan yang baik (good governance) dengan dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan suasana kehidupan yang lebih demokratis, transparan. Serta menjunjung tinggi akuntabilitas publik yang keseluruhannya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Semoga setiap langkah kita dalam proses yang sedang kita jalani ini senantiasa dijiwai oleh keinginan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kita semua untuk menyelenggarakan roda pemerintahan di Kabupaten Pasbar,”katanya lagi. Namun, tekan Syahiran masih diperlukan semangat dari semua stakeholder untuk memajukan Pasbar. Karena, pada tahun 2016 penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak baru terealisasi 85,58 persen dari target Rp16. 000.000.000 tercapai Rp13.693.338.011,57. Sedangkan pendapatan dari retribusi daerah masih banyak yang belum tercapai atau di bawah target.”Retribusi ini memang perlu kita genjot terutama semangat dari OPD untuk mencapai target yang telah kita tetapkan,”tutup Syahiran mengakhiri. (rm/robbissam).

PKK Pasbar Dorong Pasbar Keluar Dari Daerah Tertinggal PASBAR, RAKYAT MEDIA-Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga TP. PKK Pasbar terus berupaya membina para anggota dan kader PKK yang berada di nagari dan kecamatan di daerah tersebut dalam rangka membantu program pemerintah daerah untuk keluar dari kategori daerah tertinggal melalui implementasi program pokok PKK yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti kesejahteraan keluarga, ekonomi, SDM dan peningkatan derajat kesehatan. Orientasi/Bimtek Gerakan PKK di Gedung Balerong (21/3/2017) menegaskan bahwa pengurus, anggota dan kader PKK bukan hanya menjadi motor penggerak dalam mencapai kesejahteraan keluarga saja, akan tetapi juga harus menjadi individuindividu yang secara teknis mengimplementasikan langsung seluruh program pokok PKK dilingkungannya masing-masing. “kita harus terus munculkan inovasi untuk meningkatkan peran dan mendorong masyarajat untuk berperan aktif dalam upaya mengimple-

mentasikan program pokok PKK ditengah masyarakat “ ujar Yunisra. PKK sebagai organisasi terdepan akan menggalang peran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan keluar dari kategori daerah tertinggal.”semuanya kita mulai dari keluarga sebagai unit terkecil di tengah masyarakat untuk menjalankan program pokok PKK” sebutnya. Yunisra melanjutkan, untuk memperoleh pencapaian impelentasi program pokok PKK yang maksimal ditengah masyarakat, dibutuhkan SDM yang handal dari pengurus, anggota dan kader PKK yang tersebar diseluruh nagari dan kecamatan. “ semoga momentum bimbingan teknis ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi peningkatan kinerja dan peran aktif PKK dalam pembangunan karena kita harus keluar dari daerah tertinggal dengan percepatan pemberdayaan keluarga dalam masyarakat” beliau menambahkan. Lanjutnya, seluruh anggota, pengurus dan kader PKK di setiap keca-

matan dan nagari harus membekali diri dengan ilmu dan keterampilan untuk mampu mensosialisasikan program pokok PKK yang secara teknis sudah mencakup berbagai aspek yang menjadi objek pembangunan dalam setiap Pokjanya. Sementara Wakil Ketua 1 TP. PKK Pasbar Ny. Wati Yulianto dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya orientasi

dan bimbingan teknis bagi seluruh komponen PKK di Pasbar adalah untuk meningkatkan pemahaman pengurus PKK sebagai mitra Pemda dalam menjalankan program pokok PKK, meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota serta kader PKK dalam merencanakan kegiatan PKK serta sebagai momentum silaturahmi pengurus dan anggota serta kader PKK se Pasbar. (rm/robbi).

CMYK

SELEBRITIS

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Mela Berbie Artis Dangdut Indonesia

Terseksi & Cantik ROSSA RILIS SINGLE BAHASA INGGRIS BERJUDUL BODY SPEAK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Untuk pertama kalinya, Rossa merilis single berbahasa Inggris. Single berjudul Body Speak ini resmi dirilis di Singapura pada 22 Februari 2017. Bukan sekedar single berbahasa asing, ada banyak cerita yang tersimpan di balik Body Speak. Di mata publik, single Body Speak adalah sebuah transformasi drastis dari pemilik nama Sri Rossa Roslaina Handayani ini. Selain menggunakan unsur EDM yang kekinian, dalam video klip dia juga menampilkan dance yang sangat enerjik. Publik seolah melihat wajah baru Rossa, yang selama ini banyak dikenal dengan single ballad. Namun di balik apiknya single Body Speak, ada cerita menarik yang layak untuk digali. Bahkan untuk ukuran penyanyi senior seperti Rossa, single ini pun mengandung kesulitan yang sangat tinggi karena lirik-liriknya yang berbahasa Inggris. Dia pun membutuhkan waktu lebih lama untuk menggarap lagunya ini. “Susah banget, terutama di pronounce. Susahnya karena harus bener, precise, tepat. Jadi Mitch Allan, Vocal Producer aku, ga mau lagu ini kedengaran kaya dinyanyiin orang Indonesia yang sok bahasa Inggris. Jadi bener-bener soundnya harus bener. Selain itu kan juga karena mempertaruhkan nama dia juga kan,” cerita Rossa saat hadir ke kantor Bintang.com. Karena kendala inilah Rossa mengaku menghabiskan waktu lebih lama untuk take vokal. Penyanyi yang sebelumnya mampu menyelesaikan take hanya dalam waktu setengah jam saja ini, pada akhirnya harus menghabiskan kurang lebih tiga jam untuk menyelesaikan semuanya. Meski demikian, Rossa mengaku sangat puas dengan karyanya yang satu ini. Dia pun juga menceritakan suka dukanya bekerja sama dengan Mitch Allan, yang notabene pernah menggarap musik Demi Lovato dan Selena Gomez.(rm/bintang).

JHESSICA VEE INGIN JAKARTA LEBIH BAIK, PILIH ANIES BASWEDAN

ARTIS Jhessica Vee pilih Anies Baswedan

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pilkada DKI Jakarta 2017 kini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat tak terkecuali para selebriti Tanah Air. Tak sedikit dari kalangan artis atau selebriti terang-terangan atau bahkan masuk menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon. Aktris dan presenter cantik, Jhessica Vee pun tak ketinggalan ikut larut dalam euforia Pilkada DKI Jakarta 2017 yang bakal memasuki putaran kedua pada 19 April mendatang. Sebagai anak muda, Jhessica punya cara pandang dan pendapat sendiri soal Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi ajang anak muda sepertinya untuk berani bersuara dalam hal memilih pemimpin. Ia pun berharap hasil Pilkada 2017 ini menghadirkan Gubernur baru untuk Jakarta lebih baik. “Kalau soal dukungan aku pilih Pak Anies dan Sandi untuk menang di DKI Jakarta. Keduanya, terutama Pak Anies menurutku sangat berwibawa dan cocok menjadi pemimpin Jakarta kedepannya,” ungkap Jhessica saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini. “Tapi yang jelas, Pilkada 2017 khususnya di DKI Jakarta euforianya terasa sekali. Anak muda makin berani dan kreatif menyuarakan pendapat mereka,” lanjutnya. Selain aktif di dunia hiburan, Jhessica belakangan mencoba terjun ke dunia politik. Ia kini bergabung dalam sebuah organisasi perempuan, PUAN milik partai PAN. Meski belum terjun 100 persen, ia mengaku ingin menambah wawasan. Ia tak mau hanya terpaku dalam satu titik saja. “Baru beberapa hari saja saya gabung di PUAN. Saya ingin mencari dan menambah wawasan baru di luar dunia hiburan yang aku jalani selama ini,” katanya. Namun, untuk saat ini Jhessica belum terpikir untuk terjun 100 persen ke dalam dunia politik. Ia masih fokus dengan karirnya di dunia hiburan Indonesia.”Untuk saat ini nggak ya (jadi politikus. Aku masih mau meniti karir dulu di dunia hiburan,” pungkasnya.(rm/klc).

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dunia hiburan tanah air sangat banyak macamnya, hal ini tentu saja di karenakan banyak juga masyarakat Indonesia yang membutuhkan hiburan. Salah satu hiburan di Indonesia yang sangat populer dan banyak di gemari oleh masyarakat Indonesia adalah dangdut yang merupakan musik yang merakyat di Indonesia. Banyak sekali artis dangdut tercantik dan artis dangdut terseksi yang siap untuk menghibur masyarakat Indonesia dengan suara dan goyangannya yang masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing, mungkin hal ini adalah salah satu cara agar penyanyi dangdut tercantik dan terseksi tersebut cepat mendapatkan tempat di hati para penontonnya. Hiburan dangdut memang benar dari dulu hingga sekarang tidak ada matinya, karena memang sejatinya goyangan dangdut itu sangat memicu untuk kita dapat bergoyang tanpa beban. Banyak para pencinta dangdut di Indonesia, tetapi juga banyak lho pencinta dangdut di luar negeri, karena saat ini dangdut mulai muncul di beberapa negara di dunia. Banyak artis dangdut tercantik dan artis dangdut terseksi yang siap untuk menghibur para pencinta dangdur di Indonesia, mulai dari artis dangdut muda hingga artis dangdut yang usianya sudah tidak muda lagi. Salah satu adalah artis dangdut tercantik dan artis dangdut terseksi yang selanjutnya akan kita bahas adalah seorang penyanyi dangdut tercantik yang tentu saja mempunyai tubuh yang sangat seksi dan tentu saja membuat orang yang melihat aksinya di atas panggung terbelalak dan hal tersebut membuat sesuatu yang menarik. Artis dangdut koplo tercantik yang satu ini mempunyai aksi panggung yang tentu saja tidak biasa seperti penyanyi dangdut yang lainnya. Paras indahnya tentu saja sangat mendukung untuk menjadi seorang penyanyi dangdut koplo, tidak hanya tubuhnya saja yang seksi akan tetapi Mela Berbie mempunyai wajah yang menarik.(rm/net)

ARTIS dangdung koplo pendatang baru Mela Berbie

Enji ke KPAI, Ayu Ting Ting: Nama Syahrini Kalau Banci Ya Begini Caranya Mencuat Dalam Sidang Kasus Suap Pajak

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Melalui kuasa hukumnya, pihak Enji sudah melakukan konsultasi ke pihak KPAI pada Senin (20/3/2017), tak perlu lama, Ayu Ting Ting pun angkat bicara. Pedangdut kelahiran 20 Juni 1992 ini menegaskan, ia sebagai seorang wanita yang pernah disakiti oleh Enji mengaku tidak gentar atas upaya pelaporan terhadap dirinya ke pihak KPAI. “Masalah kan masalah kita berdua, dia udah dewasa kan. Buat saya, kalo gentleman, hadepin saya, kalo banci jangan. Kalo banci ya bgini caranya,” lanjutnya. Ayu lantas kembali menantang Enji untuk mengutarakan keinginannya bertemu Bilqis secara langsung tanpa perlu perantara KPAI. “Kalo dia pengen ketemu kan bisa ngomong ke saya langsung, kenapa harus ke KPAI? emang saya penjahat. Saya kan bisa ditemuin dimana-mana, kan saya kerja ketahuan di mana, laki-laki gentleman datang ke saya, hubungin saya, ngomong baikbaik,apa salahnya?,” paparnya. Menurutnya, keengganannya memberikan akses berte-

mu antara Enji dengan Bilqis tak lain disebabkan oleh perlakuan Enji di masa lalu. “Orang lain mungkin mikir Ayu lebay nggak pernah ngizinin anak ketemu bapak. Saya lakukan itu karena ada alesan, karena saya kan dulunya gima-

na. Yang berakhirnya baik-baik aja tidak mau memberikan anaknya, apalagi yang berakhir nggak baik-baik. Dulu saya berpisah sama mantan kan tidak baik-baik karena dia yang nggak tanggung jawab,” ungkap Ayu Ting Ting. (rm/bintang).

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Syahrini terkenal sebagai artis dengan gaya hidup yang glamor nan mewah. Di media sosial, penyanyi asal Bogor tersebut tak segansegan untuk mememerkan barang-barang brended hingga liburan mewah di berbagai negara Eropa dan Amerika. Namun, nama Syahrini tiba-tiba saja mencuat dalam sidang kasus dugaan suap Kasubdit Ditjen Pajak, Handang Soekarno, oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor Ramapanicker, Rajamohanan. Dalam sidang, Jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan barang bukti berupa dokumen dari dalam tas milik Handang. Adapun dokumen tersebut berisikan nota dinas yang ditandatangani Handang. Bersifat segera, nota dinas ini menginformasikan mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, yang tidak seharusnya dikembalikan. Nama Syahrini ternyata ada dalam isi nota dinas Handang. Syahrini disebut menunggak pajak sebesar Rp 900 juta. Tak hanya Syahrini, Handang juga menangani sejumlah nama wajib pajak pribadi dari kalangan artis dan politisi. “Iya, itu Syahrini yang artis itu,” kata Handang pada jaksa KPK di PN Tipikor, Jakarta, Senin 20 Maret 2017 seperti dikutip sejumlah media ibu kota. Hingga berita ini diturunkan, Bintang.com belum dapat menghubungi Syahrini untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jika dilihat dari akun media sosialnya, Syahrini masih berada di Indonesia untuk menjalani aktivitasnya sebagai pesohor.(rm/bintang)

Prilly Tidak Bosan Pamerkan Karakter Protagonis JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bintang sinetron Prilly Latuconsina tengah dalam puncak kariernya. Yang terbaru, gadis berusia 20 tahun ini sedang dalam proses syuting sinetron terbarunya bertajuk Bawang Merah Bawang Putih yang tayang di Trans TV.Di sinetron ini, Prilly memerankan tokoh baik hati, Bawang Putih. Lagi-lagi, Prilly kedapatan peran protagonis. Namun kata Prilly, ia tidak pernah merasa bosan dengan karakter protagonis yang selalu menghampirinya. “Protagonis yang saya ambil enggak pernah yang monoton, sih, ya. Dan Putih ini jangan kepikiran sama Bawang Putih yang ditindas cengeng diam aja, enggak. Putih di sini karakternya baik hati tapi punya semangat kerja yang tinggi dia ceria. Nah, biasanya, kan, karakter protagonis itu enggak ceria, sendu, kalem. Nah, kalau Putih ini ceria, eksis di sekolah dia pintar punya segalanya, pintar bicara. Dia bukan tipe yang diginiin nangis, enggak,” ujar Prilly saat ditemui di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, pekan lalu. “Jadi bukan yang selesaikan masalah dengan nangis-nangis doang. Itu yang bikin karakter Putih ini unik.”ujarnya.(rm/rappler).

ARTIS dan penyanyi Syahrini

CMYK

SAMBUNGAN

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Karyawan Clearing Servis Pemko Binjai Tak Masuk BPJS BINJAI, RAKYAT MEDIA-Meski sudah bertahun tahun bekerja sebagai karyawan Clearning Service dilingkungan kantor Sekretariat Pemko Binjai. Namun tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Pasalnya, pihak ketiga (CV) selaku pelaksana tidak mendaftarkannya sebagai peserta BPJS. Menyikapi ini, BCW Binjai melalui suratnya Nomor: 0164/BCW-KB/Dumas-CS/I/ 2017 tanggal 24 Januari 2017 meminta kepada Kabag Umum Pemko Binjai selaku liding sektor untuk memperhatikan persoalan itu karena menyangkut jaminan sosial para karyawan yang bekerja di perkantoran Sekretariat Walikota Binjai, rumah dinas Walikota dan Pendopo Umar Baki. Dalam suratnya, BCW juga menerangkan, bahwa keberadaan Clearning Service dengan pelaksana pihak ketiga yakni Perusahaan (CV) den-

gan tenaga manual lebih dari 12 orang karyawan, sudah masuk dilembaran Daerah sejak tahun 2005 dengan topangan APBD Kota Binjai sehingga setiap tahunnya dianggarkan sesuai dengan kebutuhannya dengan Liding Sektor Bagian Umum Sekretariat Pemko Binjai dengan Dari seraban anggaran setiap tahunnya, hak-hak karyawan CS disinyalir kurang terpenuhi sebagaimana seharusnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Seperti gaji tidak mengacu kepada Upah Minimun Perkotaan (UMK) tanpa memperoleh uang makan atau dana taktis sosial lainnya khususnya tidak terdaftarnya para pekerja dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan maupun BPJS Kesehatan,tulis BCW dalam suratnya. Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai No.1 tahun 2009 tentang Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan

Syarat Rp 25 Juta untuk menjadi calon TKI. Hal tersebut sesuai dengan Surat BNP2TKI Deputi Bidang Penempatan tanggal 3 Maret 2017. Untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan Surat Rekomendasi Paspor dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan tersebut, petugas imigrasi diharuskan melakukan verifikasi dengan cara memeriksa di dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim), jika tidak terdaftar maka permohonan pembuatan paspor yang bersangkutan ditolak. Selain itu tidak sedikit di antara mereka yang akan membuat paspor untuk bekerja di luar negeri tetapi pada saat diwawancara tidak mengaku terus terang akan bekerja, melainkan mengaku kunjungan ke luar negeri untuk berwisata, kunjungan keluarga, umroh, haji non kuota, ziarah, magang pada perusahaan di luar negeri. Terhadap hal ini, petugas imigrasi wajib mendalaminya saat wawancara dengan meng-

gali informasi lain. Di samping itu harus juga diperiksa hal-hal yang berkaitan dengan gestur si pemohon, penampilan, di mana petugas harus memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan yang bersangkutan ke luar negeri. Untuk memperoleh keyakinan, petugas imigrasi diberi kewenangan untuk meminta persyaratan tambahan seperti misalnya kalau akan kunjungan keluarga meminta surat undangan dan jaminan dan paspor dari keluarganya di luar negeri. kalau akan wisata meminta bukti jaminan hidup, buku tabungan dengan nominal minimal Rp 25 juta. kalau mengaku akan menunaikan ibadah umroh atau haji non kuota, yang bersangkutan diharuskan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan surat Pernyataan/Jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh (PPIH/PPIU) yang

Karimun Zona Berdasarkan catatannya, kasus penyelundupan narkoba, terutama sabu-sabu yang diungkap pada 2015 hanya dua kasus, dan meningkat cukup tinggi pada 2016 sebanyak 10 kasus, lebih tinggi dibandingkan Tanjungpinang sebanyak 4 kasus. Sedangkan tahun ini, kata dia lagi, penyelundupan narkoba melalui Karimun yang berhasil digagalkan sebanyak 2 kasus, satu kasus digagalkan petugas patroli BC Kepri, yaitu penyelundupan narkoba jenis ketamine sebanyak 993,12 gram dengan KM Kuala Kapias 1 dari Port Klang Malaysia, ditangkap di perairan Tukong, Selasa (14/3/2017) pekan lalu. Sedangkan kasus kedua tahun ini, yaitu penyelundupan sabu-sabu sebanyak 517,65 gram dengan tersangka DS, pria berkewarganegaraan Indonesia yang ditangkap di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, sesaat setelah turun dari MV Putri Maju 07 dari Pelabuhan Kukup, Johor, Malaysia, Jumat (17/3).

Peningkatan kasus penyelundupan narkoba di Karimun, menurut dia, menjadi perhatian serius bagi Bea Cukai untuk berperan aktif mencegah masuk narkoba dari negara tetangga.”Kami akan memperkuat peranan customs narcotics teams untuk mencegah peredaran narkoba, termasuk juga di laut,” ujarnya pula. Selain itu, kata dia, BC Kepri beserta jajaran akan meningkatkan kerja sama yang sinergis dengan instansi terkait dalam memberantas peredaran narkoba di Karimun maupun di Provinsi Kepri. Disinggung soal pengungkapan penyelundupan sabu-sabu sebanyak 517,65 oleh BC Karimun, Evy mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Pekanbaru untuk pengembangan penyidikan, mengingat sabu-sabu tersebut sebagaimana keterangan tersangka DS, akan diedarkan di Pekanbaru.”Mengapa penyelundupan sabu-sabu itu baru kami ekspose Senin (20/3). Karena kami langsung berk-

menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas imigrasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan merupakan upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural.Demikian halnya prosedur pada saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Mengenai persyaratannya, di samping melampirkan paspor dan bukti return tiket fix, petugas imigrasi di TPI diberi wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian jika berdasarkan hasil pemeriksaan baik pada saat pemeriksaan permohonan pembuatan paspor di Kanim maupun pada saat pemeriksaan di TPI ditemukan kecurigaan dan terindikasi yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri secara nonprosedural maka petugas imigrasi diberikan wewenang untuk menolak. (rm/ant).

oordinasi dengan Polres Pekanbaru, dan Polres Karimun,” katanya lagi. Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan daerah setempat dalam kondisi darurat narkoba, dilihat dari banyak pengungkapan kasus narkoba.”Kami mengapresiasi Bea Cukai turut mencegah masuk atau transit narkoba di Karimun. Peran dan koordinasi seluruh instansi sangat penting untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba,” katanya saat menghadiri pers rilis tangkapan sabu-sabu, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Senin (20/3/2017) lalu. Pemerintah daerah, menurut Anwar Hasyim, juga menginstensifkan pencegahan narkoba, termasuk di kalangan aparatur sipil negara, melalui tes urine yang dilakukan dalam berbagai kesempatan.”Kita tidak ingin narkoba mengancam generasi muda. Mari sama-sama kita cegah masuk narkoba di tengahtengah masyarakat,” ujar Anwar Hasyim. (rm/trb) Sambungan Hal. 1

untuk terbang ke Sibolga, Sumatera Utara untuk melanjutkan kunjungan kerjanya. Dalam rapat koordinasi ini, hadir Sekretaris Daerah Arif Fadilah, Wakapolda Kepri

Disebut Kecipratan Ganjar saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah dan Yasonna adalah Menkum HAM. ”Nah itu yang masih menimbulkan tanda tanya dalam teknis hukum,” ujar Mahfud menegaskan. Mahfud mencontohkan seseorang disebut mendapatkan pahala. Tetapi tidak disebutkan pahala itu didapat dari siapa dan kapan didapat.”Tetapi yang lain-lain sudah jelas. Nah itu yang harus disisir betul secara ilmu hukum,” cetus Mahfud. “Banyak kok — yang bagi saya dari nama-nama dan 37

Sambungan Hal. 1

Hari Ini Usai melakukan kegiatan di Kecamatan, beliau rencananya akan mencoba kuliner di sekitar Pulau Rempang dan Galang. Sorenya, Presiden dan rombongan direncanakan

Pemerintahan Daerah Kota Binjai, merupakan rujukan BCW menyampaikan persoalan itu kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemko Binjai selaku Lider. Dasar rujukan Perda itu, BCW meminta Kepala Bagian Umum untuk melakukan tela’ah sekaligus melakukan evaluasi atas seraban anggaran pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau nomenklatur yang mengatur itu sekaligus mengambil langkah agar pihak ketiga (CV) tersebut memenuhi kewajibannya dan tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap karyawan. Surat ditembuskan kepada Walikota Binjai, Inspektorat Kota Binjai, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Binjai, Kepala Badan Kesbangpol Kota Binjai, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Binjai dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Binjai. Demikian BCW (rm/ sup).

orang yang disebut itu— beberapa masih meragukan karena buktinya tidak ada dan pengenalan saya secara personal, nampaknya tidak (menerimared),” ucap Mahfud. “Namanya hanya dicantumkan?” tanya wartawan. “Bisa jadi, mungkin, saya akan memberikan uang, uang akan diberikan ke Pak ini, tapi uangnya diambil, tidak pernah diberikan. Itu bisa. Itu bisa terjadi tapi yang sudah terjadi juga banyak disisir saja satu satu, hukum itu kan ada caranya untuk menyisir,” jawab Mahfud.

Didi Haryono, Danrem 033/ WP, Brigjen TNI Fachri, Kabinda Yulius Selvanus. Hadir juga Wakil Walikota BatamAmsakar Ahmad dan perwakilan BP Batam.(rm/ant) Sambungan Hal. 1

Tapi di luar nama-nama yang meragukan itu, Mahfud meyakini telah terjadi korupsi dalam proyek e-KTP itu.”Satu terdakwa menyatakan menerima dakwaan itu, apa sudah mengerti atau keberatan. Kedua, ada yang sudah mengaku di persidangan, yang ketiga ada yang sudah mengembalikan sesudah kasus mulai diusut, kan berarti korupsi sudah benar-benar nyata terjadi. Sekarang sesudah terjadi di antaranya yang disebut itu memang ada yang secara hukum kuat,” pungkas Mahfud. (rm/dtk)

Gudang Kargo Hang Nadim Terbakar

Akibat Pengiriman Paket Berisi Batrai Telpon Gemgam BATAM, RAKYAT MEDIA-Manajemen Bandara Internasional Hang Nadim Batam masih menunggu hasil identifikasi atas peristiwa terbakarnya terminal kargo diduga dari dua koli paket berupa baterai telepon gengam pada 17 Maret 2017.”Hingga saat ini hasilnya belum keluar. Jadi belum tahu penyebab pastinya,” kata General Manager Operasional Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso di Batam, Selasa. Ia mengatakan, Tim Identifikasi sehari setelah kejadian sudah datang dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan penyebab kejadian pada Jumat (17/3/2017) tersebut. Tim dari Kemenhub dipimpin Direktur Keamanan Penerbangan Nasir Usman selaku ketua tim investigasi dibantu empat anggota dari Direktorat Keamanan Penerbangan dan dua orang dari Otoritas Penerbangan II Medan.”Mudahmudahan cepat selesai dan penyebab pasti kejadian itu bisa diketahui,” kata dia. Seperti diketahui, kebakaran tersebut diduga berawal dari dua koli baterai telepon genggam yang tiba-tiba men-

TUMPUKAN paket yang berisi berbagai aksesoris Handpone

geluarkan asap dan terbakar setelah diperiksamenggunakan alat pemindai (x-ray). Anggota Tiga Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam RC Eko Santoso menduga perusahaan pengirim paket kargo tersebut berusaha menyiasati aturan yang melarang pengiriman baterai menggunakan penerbangan. ”Paket tersebut diberi label sparepart. Untungnya bisa terdeteksi sebelum naik ke pesawat,” kata dia.

Sebagai tindak lanjut, Eko menambahkan pihaknya akan membahas apakah BP Batam sebagai pengelola Bandara Hang Nadim berhak membuat aturan yang melarang pengiriman segala jenis baterei lewat udara.”Saya sudah minta Plh Kepala Bandara apakah sebagai pengelola bandara berhak membuat aturan yang melarang pengiriman segala jenis baterai lewat udara. Bila diperkenankan maka kami akan mengeluarkan larangan

tersebut,” kata Eko. Eko juga meminta semua pihak yang ingin mengirim barang melalui paket udara harus jujur dalam memberi informasi apa isi paketnya demi keselamatan penerbangan dan semua penumpang.Pihak bandara akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan kapasitas dan legalitasnya guna nemastikan semua pengguna jasa patuh terhadap seluruh peraturan terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.(rm/ant)

Kapolres Meranti Himbau Orang Tua Waspada Isu Penculikan MERANTI, RAKYAT MEDIA-Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Barliansyah SIK, menhimbau kepada para orangtua agar lebih meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya kasus dan isu penculikan anak yang terjadi di kota-kota besar akhir-akhir ini. Barli menghimbau kepada orangtua agar anak-anak tidak terlepas dari pantauan, bagi

yang masih sekolah lakukan antar jemput sedangkan yang masih kecil tetap dalam pengawasan. “Saya imbau kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta pengawasan terhadap anaknya masing-masing, terutama yang masih kecil,” imbau Kapolres yang akrab disapa Barli kepada

wartawan,Selasa (21/3/17) lalu di Selatpanjang. Dijelaskan Barli pula, para orangtua harus menanamkan prinsip kepada anak-anak dengan mengajarkan agar tidak mau diajak oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya menerima pemberian dalam bentuk apapun dari orang yang tidak dikenal. Kemudian, bagi orangtua hendaknya melakukan interak-

Drama Penyeculikan menyampaikan hal yang senada. Selama Leng Leng berada di rumah tersebut, terlihat akrab dengan pelaku. Sebagai mana gencarnya pemberitaan yang di lansir berbagai media belakangan ini, istri seorang pengusaha MalaysiaLing Ling (44), diculik oleh empat pelaku dari rumahnya dan dibawa kabur ke Batam, Kepulauan Riau. Minggu (19/3/2017) dini hari, dan akhirnya wanita cantik tersebut berhasil diselamatkan oleh Mabes Polri dan Polresta Barelang Saat diculik dari rumahnya di kawasan Kulai, Johor, Malaysia, pada 21 Februari 2017, Ling Ling mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Karena saat itu dia di bawah todongan pistol pelaku sehingga mau tak mau harus menurut.”Saya dibawa keluar melalui pelabuhan tikus,” kata Ling Ling kepada wartawan di ruangan VIP Pelabuhan Internasional Batam, Minggu (19/3/2017)lalu. Ling Ling mengatakan, setelah tiba di Batam, Ling Ling mengaku dibawa ke rumah terpencil di kawasan Batuaji. Dia diminta menelepon suami untuk menyampaikan permintaan pelaku yakni tebusan SGD 5 juta. Suami korban dan pelaku sempat bernegosiasi sehingga uang tebusan turun menjadi sekitar SGD 2 juta. Uang pun sudah dikirim, tapi Ling Ling tak kunjung dibebaskan. Ling Ling mengaku mendapat perlakuan baik selama disekap 27 hari. “Diberi makan dan minum,” ungkap Ling Ling. Empat pelaku merupakan warga negara Indonesia (WNI) tak berkutik. Rumah tempat persembunyian digerebek tim Satgas Bareskrim Polri pimpinan Kombes Herry Heryawan. Empat pelaku yang ditangkap adalah David (37), Kemas M Saleh (28), Cahyadi alias Yadi alias Panjang (21), dan Hartadi alias Mas (32). Mereka dan korban akan segera dibawa ke Malaysia dan diserahkan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Penangkapan itu berawal dari permintaan bantuan PDRM. Keberadaan Ling Ling diketahui setelah 6 pelaku lainnya yang merupakan WN Malaysia ditangkap PDRM. Polisi menyebut 4 warga negara Indonesia (WNI) terli-

bat dalam penculikan warga negara (WN) Malaysia, Ling Ling. Keempatnya telah diringkus. Keempat orang itu adalah David Doo (37), Kemas M Saleh (28), Cahyadi alias Yadi alias Panjang (21), dan Hartadi alias Mas (32).”Keempatnya WNI,” kata Kapolresta Barelang Batam Kombes Helmy Santika kepada wartawan di Pelabuhan Internasional Batam, Minggu (19/3/2017).Penangkapan itu berawal dari permintaan bantuan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Keberadaan Ling Ling yang diculik dari rumahnya di Malaysia itu diketahui setelah 6 pelaku lainnya yang merupakan WN Malaysia telah ditangkap PDRM. Ling Ling disekap di Batam selama hampir 1 bulan sejak diculik dari rumahnya di kawasan Kulai, Johor, Malaysia, pada 21 Februari 2017. Dia dibawa ke Batam via laut dan melalui jalur tikus.Petugas juga menangkap enam warga negara Indonesia, anak buah Wak Lan yang berada di gubuk tersebut.Namun, dua orang dibebaskan karena tidak cukup bukti keterlibatannya. Kini, Ling Ling telah dibawa petugas PDRM ke MalaysiaIa juga telah dipertemukan dengan suaminya. Sementara, empat tersangka penculikan dan penyekapan Ling Ling masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Kepulauan Riau. Rencananya, mereka juga akan diserahkan kepada pihak PDRM untuk menjalani proses hukum.Ling Ling, wanita asal Malaysia diculik dan disekap selama sebulan di dalam gubuk di kawasan hutan di Tamiyang, Batuaji, Batam. Dia akhirnya dibebaskan dari cengkraman gerombolan penculik yang meminta uang tebusan sebesar SGD 5 juta itu. Penculikan Ling Ling terjadi di rumahnya di Kulai, Johor, Malaysia pada tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 19.25 waktu setempat. Para pelaku berjumlah 5 orang masuk ke dalam rumah dan membawa lari Ling Ling yang saat itu sedang bersama 2 orang pembantunya. Ling Ling yang saat itu memakai baju terusan dilapis celana panjang hitam kemudian diseret oleh para

si dan koordinasi antara keluarga maupun dengan tetangga sekitar sebagai antisipasi terjadinya penculikan anak tersebut. ”Apabila memang terjadi sesuatu hal, maka kita minta sesegera mungkin melaporkan kejadian penculikan anak tersebut ke pihak berwajib atau pihak kepolisian terdekat,”kata mantan Kasat PJR Dit Lantas Polda Riau itu.(rm/zni) Sambungan Hal. 1

pelaku yang merupakan warga negara Malaysia dan anak buah dari aktor utamanya, Wak Lan. Sepak terjang para penculik bersenjata api ini terekam CCTV. Ling Ling dibawa ke Batam via laut dan melalui jalur tikus. Dia lalu disekap di sebuah gubuk di kawasan terpencil di Tamiang, Batuaji, Batam. Gubuk tempat korban disekap ini berada di sebuah kawasan hutan. Di sekeliling gubuk itu terdapat sawah serta kebun. Lokasi penyekapan berjarak tempuh satu jam dari Batam. Motif penculikan Ling Ling adalah ekonomi. Para pelaku kemudian melakukan panggilan sebanyak 14 kali ke nomor handphone suami korban. Dalam percakapan via telepon itu, pelaku meminta suami korban menyiapkan uang tebusan sebesar SGD 5 juta. Negosiasi dilakukan dan pelaku menurunkan uang tebusan hingga SGD 3 juta hingga akhirnya disepakati adalah SGD 2.014. Namun, Ling Ling tidak jua dibebaskan penculik. Jejak-jejak penculik Ling Ling diburu oleh Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM). Enam penculik ditangkap polisi yaitu Beh Joo Siong, Lee Fa Xian, Soh Wei Lon, Beh Joo Wi, Chew Chee Boon, dan Lim Siou Siang pada 14 Maret 2017. Keenamnya merupakan WN Malaysia. Ling Ling dipulangkan ke Malaysia dengan didampingi anggota Polri dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Di Malaysia, Ling Ling dipertemukan dengan suaminya Pertemuan Ling Ling dengan suaminya itu berlangsung haru. Sang suami menyiapkan sebuah kue ulang tahun Ling Ling yang genap berusia berusia 44 tahun pada Sabtu 18 Maret 2017. Warga Negara Malaysia menjadi korban penculikan dan penyanderaan pelaku yang terdiri dari enam orang di Tamiang, Batu Aji, Kepulauan Riau, berhasil dibebaskan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pada 19 Maret 2017. Korban, yang bernama Ling-Ling adalah istri seorang pengusaha asal Negeri Jiran. Sebelumnya Ling-Ling, diculik di Johor Malaysia, 27 Feb-

ruari 2017. Korban kemudian dibawa dan disekap daerah terpencil di wilayah Batu Aji, Kepulauan Riau. Berdasarkan keterangan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafly Amar motif penculikan WNA ini diduga kuat karena faktor ekonomi. Hal itu diketahui, dari para penculik yang mengaku meminta tebusan kepada suami korban.”Ling-ling ini merupakan istri pengusaha besar dan kaya di Johor. Pelaku penculikan memanfaatkan itu untuk meminta tebusan,” katanya Boy kepada wartawan Senin (20/3/2017) di Mabes Polri Jakarta. Sebelumnya diberitakan, Ling-Ling berhasil diselamatkan oleh Tim Satgas Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Herry Heryawan. Dari lokasi penangkapan, polisi menciduk enam orang yakni Puncahyadi, Saleh, Atanassius, Baltasar, David, dan Hartadi. Semuanya warga negara Indonesia. Rencananya, mereka juga akan diserahkan kepada pihak PDRM untuk menjalani proses hukum.Ling Ling, wanita asal Malaysia diculik dan disekap selama sebulan di dalam gubuk di kawasan hutan di Tamiyang, Batuaji, Batam. Dia akhirnya dibebaskan dari cengkraman gerombolan penculik yang meminta uang tebusan sebesar SGD 5 juta itu. Motif penculikan Ling Ling adalah ekonomi. Para pelaku kemudian melakukan panggilan sebanyak 14 kali ke nomor handphone suami korban. Dalam percakapan via telepon itu, pelaku meminta suami korban menyiapkan uang tebusan sebesar SGD 5 juta. Negosiasi dilakukan dan pelaku menurunkan uang tebusan hingga SGD 3 juta hingga akhirnya disepakati adalah SGD 2.014. Namun, Ling Ling tidak jua dibebaskan penculik. Jejak-jejak penculik Ling Ling diburu oleh Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM). Enam penculik ditangkap polisi yaitu Beh Joo Siong, Lee Fa Xian, Soh Wei Lon, Beh Joo Wi, Chew Chee Boon, dan Lim Siou Siang pada 14 Maret 2017. Keenamnya merupakan WN Malaysia.(rm/mwd)

CMYK

KORAN UMUM

KAMIS, 23 - 31 MARET 2017, MINGGU IV

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

KETUA DPRD BINJAI SIDAK PROYEK PEMBANGUNAN SANITASI LIMBAH MASYARAKAT BINJAI, RAKYAT MEDIA-Sidak Ketua DPRD Binjai dan Komisi C beserta rombongan terhadap meninjau pembangunan proyek Sanitasi yang belum selesai dikawasan Binjai Barat dan Binjai Timur Kamis (19/1/2017 dua bln yang lalu disinyalir merupakan dampak perang urat syaraf oknum Ketua DPRD vs Ketua Komisi B beberapa bulan belakangan ini melalui Media Sosial dan Media Cetak terkait sorotan yang digencarkan Ketua Komisi B Sidak lapangan disejumlah lokasi proyek pembanunan IPAL oleh Ketua DPRD dan KetuaKomisi C, diduga hanya untuk menciptakan pembenaran akibat munculnya sorotan publik yang diyakini upaya membuat pembenaran itu tidak akan mampu mengubah fisik dan sistemyang sudah menyalahi aturan awal. Disela sela sidak, Ketua Komisi C Drs.Matsyah yang dihubungi Ketua BCW Gito Affandy mengaku tidak ada temukan kejanggalan bahkan nama Manggiring Sitohang yang disebut sebut sebagai pemborong tidak ada muncul dilapangan karena seluruh pekerjaan itu dikerjakan oleh masyarakat yang dikordinir oleh kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) setempat bahkan plang proyeknyapun ada. Kepada Matsyah, Ketua BCW Gito Affandy menegaskan, jika melihat kondisi berdasarkan dokumen, semua sudah pasti sesuai aturan bahkan IPAL dikerjakan oleh Masyarakat. Namun secara defacto, KSM ( Masyrakat ) tidak ada yang menyentuh pekerjaan itu semua pekerja mendapat dari oknum rekanan. Tidak itu saja, pencairan uang di Bank Sumut juga Manggiring yang ambil langsung sedangkan KSM yang menanda tangani dokumen pencairan cuma melihat saja dan saat ditanya tidak ada tanda terima antara bendahara KSM dengan Manggiring soal data pekerja, kalau berdasarkan dokumen, ya tentu masyarakat tetapi siapa masyarakatnya.Terkait dengan Mou antara KSM pihak ketiga, memang diatur dalam Peraturan, tetapapakah pihak ketiga itu bukan Rekanan melainkan masyarakat ( Kepala Tukang ) yang bisa membaca gambar/Bestek dan sebagainya. Contoh kecil, IPAL di Kelurahan Sukaramai sudah cukup menjelaskan bertepatan tiga titik lokasi proyek pembangunan IPAL tidak jauh dari kantor BCW sehingga semua aktivitas terdeteksi bahkan mundurnya tiga orang pengurus KSM karena sadar akan rasa takut menanggung resiko BCW dapat tembusan surat pengunduran diri. Intinya,mau investigasi mau tidak apapun namanya, semua terpulang kepada niat dan arah tujuan itu apakah mau mendalami informasi atau mau mencari dasar pembenaran. Yang pasti, persoalan yang salah tidak bisa ditutupi walau sarat dengan dokumen pembenaran. Saya saksi utama tentang pelaksanaan itu dan ini masih sebatas sistem.Jika fisik, kita lihat nanti bagaimana penyidik dan BCW yang akan melaporkannya, tegas Gito Affandi. Menurut Gito, sidak lapangan yang seyogianya dilanjutkan dengan pembahasan hasil sidak oleh Komisi yang membidangi. Sidak soal IPAL ini justru lain dari yang lain. Sidak dilanjutkan dengan rapat Badan Kehormatan Dewan ( BKD ) yang membahas pertikaian perang syaraf Ketua DPRD dengan Ketua Komisi B sementara inti persoalan diplot menjadi tanggung jawab Komisi C Peran Komisi C yang dipercaya menangani masalah proyek Sanitasi yang sudah dibekali dengan upaya pembenara hasil sidak, BCW yakin tidak akan berjalan mulus. Sebab, semua itu tergantung kepada Kejatisu atau Tipikor Poldasu karena satu dari dua Lembaga Hukum ini sedang dibidik BCW untuk digandeng membedah kasus adanya indikasi dugaan korupsi dalam penyelesaian proyek pembangunan Sanitasi Tahun anggaran 2016 yang bernilai miliaran rupiah. Artinya, BCW akan melapor kasus itu mulai dari fisik kemudian mengarah kesiste sehingga terkuat siapa oknum wakil rakyat yang terlibat kolusi sehingga proyek Swakelolamiliaran rupiah bisa jatuh ke Rekanan, ujar Gito akan melaporkan ke Kejasaan Tinggi Sumtra Utara.(rm/supriadi).

Portal Media www.rakyatmediapers.co.id KAMIS, 23Online - 31 :MARET 2017, MINGGU IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 189 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pasangan Suami Istri Selundupkan Ekstasi di Dalam Bra BATAM, RAKYAT MEDIAPasangan suami istri calon penumpang pesawat Lion Air JT 970 tertangkap membawa dua bungkus sabu-sabu seberat 126 gram, ekstasi 44 butir, serta uang tunai di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (22/ 3/2017) pukul 08.00 WIB. Kedua pelaku adalah Lim Long (39) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pria tersebut bernama Idhan Kholid (48). Lim Long beralamat di Taman Marchelia Batam, Taman Kota Baloi, Kecamatan Batam Kota. Sedangkan sang pria beralamat dari Desa Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kejadian itu pada saat Lim Long sedang melewati Woxrow petugas Avsec Bandara Luni. Luni memeriksa Lim Long sesuai prosedur yang berlaku. Namun Luni curiga dan memeriksa Lim Long di

ruang khusus. Luni pun kaget begitu mengetahui ternyata Lim Long menyembunyikan ekstasi di dalam bra atau pakaian dalamnya. Ekstasi tersebut terbungkus plastik. Kemudian Lim Long pun melakukan interogasi petugas Polsek Bandara. Tampak General Manager Bandara Hang Nadim Batam Suwarso memantau kejadian tersebut. Setelah dilakukan pengembangan oleh personel Polsek Bandara, Idham Khalid kemudian ditangkap di depan pintu masuk Bandara Hang Nadim Batam. Setelah dilakukan pengecekan didapati dua bungkus narkoba jenis sabu. Idham pun akhirnya ditangkap. Pihak Avsec Bandara Hang Nadim juga menyerahkan kasus tersebut ke Reserse Narkoba Polresta Barelang.(rm/bn).

PASANGAN suami istri Idhan Kholid (kiri) dan Lim Long (kanan)

Interpol Perintah Tangkap Bendahara Dinsos Batam Diperiksa 3 WN China Kasus Depo Jaksa Gelapkan Uang Rp1,5 Miliar BBM Batam JAKARTA, RAKYAT MEDIAInterpol mengeluarkan Red Notice atau perintah penangkapan terhadap tiga boss minyak asal China. Tiga orang itu diduga menipu perusahaan Indonesia di Batam sebesar USD 1.582.861.Ketiga orang tersebut adalah Zhang Jun, Feng Zhigang, dan Ye Zhijun. “Kasus penipuan/penggelapan dalam jabatan. Perusahaan Indonesia PT Mas Capital Trust dengan perusahaan China, Sinomart. Mendirikaan perusahaan gabungan dengan nama PT West Point Terminal,” ujar Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di kompleks Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Rabu (22/3/2017) kemarin. Perusahaan Sinopec melalui anak perusahaannya, Sinomart KTS Development Limited ingin membangun depo BBM di perairan Indonesia. Sinomart memiliki saham 95 persen, sedangkan PT Mas Capital Trust memiliki 5 persen saham. Martinus menjelaskan, Polda Kepulauan Riau telah menetapkan dua direksi dan satu komisaris PT West Point Terminal sebagai tersangka kasus

Kabagpenum Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul dugaan penggelapan dana perusahaan. Tiga orang tersebut merupakan perwakilan dari Sinomart yang diduga menggelapkan dana sebesar US $ 1.582.861.”Permohonan red notice (kepada Interpol) dikirim tanggal 21 Februari 2017,” ungkapnya. Red notice Zhang Jun dan Feng Zhigang keluar tanggal 28 Februari 2017. Sedangkan red notice untuk Ye Zhijun keluar pada 1 Maret 2017.”Kerugian dari perusahaan Indonesia US $ 1,5 juta, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga orang tersebut tidak pernah kembali lagi,” pungkas Martinus. (rm/detik).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Mantan Bendahara Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Raja M Rizal akhirnya diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Batam. Dalam pemeriksaan, tersangka kasus dugaan penyalagunaan sisa kas Dinsos tahun 2015 ini dicecar puluhan pertanyaan. Kemarin Raja tampak hadir seorang diri tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ia mengenakan seragam coklat PNS Pemko Batam datang sekitar pukul 09.30 WIB. Sebelum diperiksa, Raja memilih duduk di kantin Kejaksaan hingga dipanggil penyidik ke lantai 2. Sekitar pukul 13.00 WIB, Raja keluar dari pintu depan ruang pemeriksaan. Ia pun berjalan cepat saat menyadari adanya wartawan. Disinggung tentang statusnya sebagai tersangka, Raja menghindar. ”Belum ada, nanti saja, nanti saja. Belum selesai,” ujar Raja yang saat itu

KASIS Pidsus Kejari Batam Muhammad Chadafi Nasution

hendak menunaikan salat Zuhur. Usai salat, Raja kembali menghindari wartawan. Sebab, ia masuk ruang pemeriksaan melalui pintu belakang. Bahkan ia mencoba berlama-lama didalam toilet. Kepala Seksi Pidana Khusus, Muhammad Chadafi Nasution mengatakan tersangka datang seorang diri tanpa didampingi kuasa hukum seperti yang diminta minggu lalu. Karena itu, pihak Kejaksaan menyiapkan kuasa hukum sementara untuk mendampingi

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan

tersangka.”Kita siapkan kuasa hukum. Sebab yang bersangkutan belum menunjuk kuasa hukum untuk pemeriksaan BAP,” terang Chadafi. Pemeriksaan Raja fokus pada pertanggungjawabannya sebagai bendahara. Kemudian mempertanyakan kemana aliran dana dan sisa uang kas yang diduga telah dikorupsi. Semua pertanyaan dan jawaban selama pemeriksaan akan dimasukan dalam BAP.”Ada puluhan pertanyaan. Sejauh ini tersangka masih bisa menjawab dan ada juga yang tidak bisa,” jelasnya. Selain itu, penyidik juga tengah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal jumlah kerugian negara atas dugaan tersebut. Dalam hal ini BPKP akan memberi keterangan sebagai ahli. Seperti diketahui, Raja ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sejak sebulan lalu oleh penyidik Kejari Batam. Penetapan tersangka berawal dari temuan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri. Dimana ada dana sekitar Rp 1,5 miliar sisa kegiatan yang tidak disetor kembali ke kas daerah.Dana itu berasal dari 15 kegiatan Dinsoskam pada 2015 lalu.Sisa dana yang paling besar terdapat pada dua kegiatan, nilainya mencapai Rp1,1 miliar.Satu di antaranya, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar Rp 700 juta. Atas dugaan itu, Raja dijerat dengan pasal pasal 2 dan 3 UU Tipikor undang-undang korupsi dengan ancaman diatas lima tahun.(rm/bps)