Edisi 178

CMYK

Pelaksanaan Proyek Pedestrian Dinas Tata Kota Tender Kongkalikong, Pekerjaan Asal Jadi K 22-30 O R ADESEMBER N UMUM 2016, MINGGU KE-III

Penanggung Jawab RABU, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Robert Yahya Siagian

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Baca Hal 3

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 178 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Kontraktor Pelaksana PT. Bintang Indo Raya Asal Bandung

Proyek Perbaikan Sungai Sagulung “Jadi Sumber Korupsi” Pekerjaan Asal Jadi dan Tidak Sesuai Spesifikasi teknik, proses lelang proyek senilai Rp 7,7 miliar kabarnya sarat kongkalikong BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut pelaksanaan proyekperbaikan sungai sagulung dari mulai tahap I sampai V yang berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. Pasalnya, proyek yang ditanganiSatuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Kepri,Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diduga kuat jadi sumber Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) oknum pejabat di instansi tersebut.

Dari investigasi yang dilakukan media ini dilapangan Rabu (15/12/2016,salah satu proyek yang masih dalam proses penyelesaian adalah proyek perbaikan sungai sagulungtahap lima yang dikerjakan kontraktor asal bandung ini terlihat kualitas dan mutu pekerjaannya sangat jelek dan memprihatinkan.

Dimana perusahaan pemenang tender yaitu PT Benteng Indo Rayon tampak mengerjakan proyek tersebut hanya mementingkan keuantungan semata tanpa memperhatikan kualitas.

Selaindikerjakan asal siap dan amburadul, kualitas matrial yang dipakai terutama besi beton juga terlihat tidak sesuai ukuran dan tidak memiliki tandar SNI. Sebagai contoh,besi beton yang dipakai untuk

Menteri PUPR Hadimuljono

KETUA DPRD MINTA BP PATUHI KEPUTUSAN DK TANJUNG, RAKYAT MEDIA-Polemik tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam sedikit lagi menemui titik terang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berkirim surat ke seluruh anggota Dewan Kawasan. Dalam surat bernomor S-657/SES.M.EKON/12/2016 yang ditandatangani Sesmenko, Lukita Dinarsyah Tuwo berisi usulan persetujuan tarif UWT, tarif jasa kepelabuhan dan mekanKetua DPRD Kepri isme pencabutan lahan.

Jumaga Nadeak,SH Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan bahwa tim teknis sepakat untuk melakukan revisi tarif layanan Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam. Revisi ini ditujukan baik untuk alokasi baru maupun perpanjangan. Adapun besaran persentasenya berbasis pada besaran tarif sebelum ditetapkannya Perka BP Batam Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

PROYEK perbaikan sungai Sagulung

PROYEK perbaikan Sungai Sagulung, Batu Aji Batam

Unggahan Foto Meme Berisikan ‘Pengalihan Isu Bom’

Ketua Kadin Kepri Bakal Diperiksa Polisi

KETUA Kadin Kepri Maruf Maulana (tengah) diwawancarai wartawan

RAKYAT MEDIA-Heboh, unggahan foto meme yang berisikan “ pengalihan isu bom” dilakukan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi KepriMaruf Maula.

Terkait kasus tersebut sudah sejumlah saksi dari kalangan wartawan telah diperiksa polisi. Saat ini penyidik Polda Kepri tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana tersebut.

Sebagai admin pada grup media sosial WhatsApp tersebut. ”Dugaan kasus Maruf Maulana itu berlanjut. Beberapa saksi dari oknum wartawan sebagai admin telah diperiksa.

Tanya saja sama wartawan yang diperiksa. Iya, kasus itu terus berlanjut,” kata Kapolda KepriBrigjend Pol kepada wartawan, Sabtu (17/12/2016) lalu di Mapolda Kepri Nongsa.

Kapolda menambahkan, agar proses penyelidikan kasus yang melibatkan Ketua Kadin Kepri ini terang-benderang pihaknya sudah mendatangkan ahli bahasa menilai tulisan pada postingan itu apakah dapat berpotensi memicu keresahan.

“Iya, ahli bahasa telah didaBersambung ke Hal 11

Polisi Tangkap 9 Penambang Emas Ilegal di Kuantan Singingi Riau PARA penambang emas ilegal di salah satu sungai di Senggigi, Riau

PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Aparat Kepolisian Resor Kuantan Singingi meringkus sembilan penambang emas ilegal di aliran Sungai Jernih, Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan

Singingi, Provinsi Riau. Polisi juga menyita sejumlah mesin dompeng dan perlengkapan tambang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau Ajun Komisaris Besar

CMYK

Guntur Aryo Tejo mengatakan penangkapan tersebut merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang telah diungkap polisi. Saat dilakukan penyerBersambung ke Hal 11

Gubernur Kepri Minta Warga Tanamkan Kesadaran Bela Negara

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun berikan bingkisan kepada salah seorang

TANJUNGPINANG, RAKYAR MEDIA-Gubernur HNurdin Basirun mengatakan warga negara penerus perjuangan kemerdekaan bangsa sudah sepatutnya memiliki karakter yang kuat dalam membangun bangsa dan negara.

Dia mengajak semua masyarakat untuk terus menanam-

kan kesadaran sebagai warga negara untuk melakukan upaya membela negara yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat. ”Mari tanamkan nilai-nilai bela negara di dalam diri kita, dimulai dari diri sendiri,” kata Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

CMYK

METRO POLIS

Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

2

Camat Sagulung Reza Khadafi:

Penanganan Sampah dan Banjir Merupakan Prioritas BATAM, RAKYAT MEDIA-Penanganan sampah di Kecamatan Sagulung, menjadi persoalan yang sangat sulit dibereskan.Pasalnya, jumlah masyarakat tidak sebanding dengan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah yang ada di wilayahnya.

Hal tersebut diungkapkan Camat Sagulung Reza Khadafy, kepada media ini, Selasa (13/12/2016) pekan lalu diruangan kerjanya. Menurut Reza, luas wilayah Kecamatan Sagulung kurang lebih 63,860 KM2, dengan jumlah penduduk sebanyak 200 ribu jiwayang bermukim di 710 RT/ RW dan 6 Kelurahan.

Sementara produksi sampah setiap hari di Kecamatan Sagung mencapai 18 Bin Kon-

tainer. Dalam 1 Bim Kontainer berisi 3 ton sampah, maka produksi sampai per harinya mencapai 54 ton. Sampah yang tersebar di sejumlah titik itu setiap hari diangkut dengan 14 unit kenderaan mobil dan 9 motor gerobak.

“Bukan hanya itu, bin container yang ada di setiap TPS tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dikumpulkan dari perumahan yang ada di Kecamatan Sagulung. Sebab, dari 18 bin kontainer yang ada sebagian sudah rusak dan bocor tidak bisa terpakai lagi,” kata Reza.

Saat ini TPS yang sudah ada di kecamatan Sagulung terdapat di Simpang Barelang tepatnya di depan Lapas Barelang, Simpang Kavling SagulungBaru, Simpang Nato, SagulungKota dan Sei Binti.” TPS yang ada saat ini be-

lum bisa menampung sampahdari masyarakat,”kata Reza.

Reza juga menjelaskan tidak kuatnya menampung sampahdari masyarakat dikarenakan fasilitas yang tersedia tidak mencukupi.”Saat ini kami sudah dapat tambahan 27 bin kontainerlagi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Batam,” ujarnya.

Untuk ke depannya, kata Reza Khadafy, selain terfokus penanganan persoalan sampah. Program yang menjadi prioritaspihaknya adalah mengatasi masalah banjir di wilayahnya,”Program kita di Kecamatan Sagulung selain sampah, masalah banjir juga menjadi prioritas kita untuk segera diatasi,”kata Reza Khadafy yang baru sebulan menjadi Camat di Kecamatan Sagulung. (rm/mawardi)

Camat Sagulung

Reza Khadafi

LIBUR PANJANG LONJAKAN PENUMPANG DI BANDARA HANG NADIM BATAM BATAM, RAKYAT MEDIA-Otoritas Bandara Internasional Hang Nadim Batam, siap mengantisipasi kedatangan ribuan masyarakat baik yang datang,maupun pergi dari Batam, menyusul liburan panjang. Hal ini dengan dibukanya sejumlah extra flight oleh beberapa maskapai.

“Akan terjadi lonjakan penumpang yang datang ke Batam pada 27 Desember hingga 6 Januari,” kata Genaral Manager Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso belum lama ini kepada media ini Menurut Suharso, penumpang yang datang diperkirakan pada kisaran 9 ribu orang atau 18 hingga 22 persen.”Pada hari biasa penumpang yang menggunakan jasa penerbangan melalui bandara Hang Nadim mencapai7 ribu orang,” tuturnya.

Sedangkan penumpang yang pergi dari Batam, lanjut Suwarso, diperkirakan terjadi lonjakan pada 25 hingga 30 Desember. Sehingga untuk penumpangyang pergi, tak jauh beda dengan masyarakat yang datang ke Batam.

General Manager Bandara

Suwarso

Suwarso menegaskan, harga tiket pada saat libur Natal dan Tahun Baru, tetap merujuk pada peraturan menteri keuangan (PMK) 126.

“Tak boleh melewati tarif batas bawah atau atas,” ujar Suwarso.

Soal penambahan Extra Flight, Suwarso mengatakan, sejauh ini baru dua maskapai yang mengajukan penambahan penerbangan saat libur Natal dan Tahun Baru.

“Maskapai Batik dan Lion,”ujarnya. (rm/gunawan)

Pemko Anggarkan Rp 500 Juta Untuk OPS Tim Saber Pungli BATAM, RAKYAT MEDIAWalikota Batam Muhammad Rudi, mengukuhkan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Punggutan Liar (Satgas Saber Pungli), Rabu (14/12/2016) pekan lalu di lantai 4 Kantor Wali Kota Batam.

Pengukuhan Tim Saber Pungli tersebut terdiri dari beberapa unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) ini. Wali Kota Batam dalam pengukuhan tersebut mengatakan Satgas Saber Pungli Batam beranggotakan dari seluruh unsur pelayanan milik pemerintah. Di antaranya Pemko Batam, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Polresta Barelang, Lanal Batam. Dan tim ini nantinya diharapkan bisa membenahi semua pelayanan hingga bebas dari pungli.

Walikota berharap tim ini

Walikota Batam

Muhammad Rudi bisa membenahi semua pelayanan publik agar terbebas dari pungli.”Tim ini terbentuk atas perintah dan kemauan semua.

Tujuannya tak lain agar semua pelayanan publik bebas dari pungutan liar. Jadi semua yang menyalahi aturan harus dibi-

na,” kata Rudi, kepada wartawan di kantor Walikota.

Menurut Rudi, Satgas Saber Pungli Batam harus bisa membina petugas atau pegawai negeri sipil (PNS) yang melenceng atau melakukan pungli.

Untuk tahap awal dilakukan pembinaan, tapi jika tetap melanggar akan ditindak tegas. ”Jika tak mau dibina, kita binasakan. Tapi dibentuk tim ini tujuannya untuk pencegahan,” kata Rudi Rudi menjelaskan, Pemko Batam juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 juta untuk Satgas Saber Pungli Batam. Anggaran itu akan digunakan untuk biaya operasional selama setahun. ”Anggaran itu untuk biaya operasional selama setahun. Dengan jumlah personil tim saber 30 orang,” jelas Rudi. (rm/ferianda)

DPRD Batam Dukung Wacana Menpan Buka Pelayanan Sabtu Minggu BATAM, RAKYAT MEDIAWacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka pelayanan publik saat hari libur nasional dan akhir pekan.Terkait hal ini, DPRD Kota Batammendukung wacana Menpan tersebut”Saat ini pelayanan publik masih menjadi sorotan, penyebab terlambatnya pelayanan adalah hari libur,” kata Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto di Batam, Minggu.

Banyak peluang peningkatan kepuasan masyarakat, bila pelayanan umum tetap diberikan pada hari libur dan akhir pekan.”Wacana Menpan, perlu menjadi bahan pemikiran dan kajian. Dalam perayaan HUT Batam ke-187, pemerintah perlu meningkatkan upaya demi mewujudkan pemerintah yang bersih, demokratis, dan terpercaya.

Pelayanan pemerintah diharapkan dikembangkan den-

gan sistem berkeadilan, responsif, akuntabel, transparan yang mudah diakses semua pihak serta menjawab semua kebutuhan masyarakat.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam mengatakan, dalam usia Batam yang ke-187, kota itu masih memiliki banyak masalah dan tantangan pembangunan yang harus diselesaikan bersama-sama, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Sumber Daya Ma-

nusia yang memiliki Ilmu Pengetahuan, Iman dan Takwa, fasilitas umum sosial, infrastruktur dan utilitas perkotaan dan hinterland.

Karenanya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk saling bahu-membahu mewujudkan Batam yang terus lebih baik. ”Mari bersama berusaha menjadikan Batam sebagai daerah yang kondusif untuk berinvestasi, hingga berdaya saing tinggi era globalisasi. Jaga kesatuan

NKRI dan saling menghormati.

Mari berjuang tinggi demi Batam lebih baik,” katanya.

Pemkot dan DPRD merayakan HUT Batam yang ke-187 dalam Sidang Istimewa DPRD. Penetapan Hari Jadi Batam, didasari atas peristiwa pemberian kuasa dari Kesultanan RiauLingga kepada Raja Isa untuk mengembangkan Nongsa, cikal bakal Batam, sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kota. (rm/ant)

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian

Polda Kepri Turunkan 3.300 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru BATAM, RAKYAT MEDIA-Untuk pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Polda Kepri kerahkan anggota Polisi untuk disebar diseluruh jajaran Polda Kepri sebanyak 3.300 personel. Pengamanan yang akan dilakukan tak hanya tugas patroli berkala, tapi petugas akan mendirikan pos-pos penjagaan di titik-titik yang dianggap rawan.”2/3 kekuatan Polda kami siapkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, Kapolda mengatakan mengingat baru saja diamankannya pelaku teroris, membuat pihak kepolisian akan lebih mengetatkan lagi pengawasan. Sebab ia tak mau, ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Disamping itu, kata Kapolda, pihaknya telah menyebarkan polisi-polisi berpakaian preman.

Kapolda menjelaskan, fokus pengamanan yang dilakukan, adalah bandara dan pelabuhan menjadi salah satu tempat yang diawasi secara ketat. Selain itu tempat-tempat ibadah akan ditempatkan personel polisi.”Jumlah personelnya tergantung dengan banyaknya umat di tempat ibadah tersebut. Kalau banyak, personel juga akan lebih banyak,” ujarnya.

Kapolda menghimbau masyarakat agar tak termakan isu-isu “hoax” dan juga provokasi dari orang-orang tak dikenal. Selain itu, bila masyarakat menemukan adanya kejanggalan dilingkunganya, ia himbau segera melaporkan ke kantor kepolisian terdekat. “Tak usah ragu, laporkan saja. Sebab sekecil apapun informasi sangat berharga,”tegas Kapolda Kepari.(rm/rizky)

Kapolda : Kasus Pungli Disdukcapil Batam Akan Dilimpahkan ke Kejaksaan BATAM, RAKYAT MEDIATersangka kasus pungli di Disdukcapil Batam, Jamaris alias Boy dan Irwanto alias Ir, yang ditangkap dalam penggerebekan oleh Polda Kepri di kantor DisdukcapilBatam, 17 Oktober 2016 lalu, akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal ini dijelaskan KapoldaKepri Brigjen Sam Budigusdian, ke-

pada wartawan Sabtu (17/12/ 2016) pekan lalu di Mapolda Kepri.

Kapolda menjelaskan, dalam waktu dekat berkas penyidikannya tuntas sehingga segera dilimpahkan ke Kejaksaan lanjut ke meja hijau.”Insya Allah dalam waktu dekat rampung yah,” katanya.

Direskrimum Polda Kepri Ko-

mbes Pol Eko Puji Nugroho, juga mengatakan, keduanya dijerat dengan pasal 94 Undang-undang (UU) RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentant Administrasi Kendudukan, dengan ancaman enam tahun penjara dan denda Rp 75 juta.

UU pada pasal tersebut kata Eko Puji Nugroho, meru-

pakan pasal yang paling tepat terhadap keduanya. Lantaran pasalnya lebih lex specialis (hukum yang bersifat khusus).

Eko menjelaskan, kedua pegawai Disdukcapil itu dijerat dengan pasalUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yakni penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.(rm/trb)

CMYK

JAMARIS alias Boy No.20 dan Irwanto alias Ir No.07 saat digiring petugas

CMYK

3

METRO POLIS

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ancam Pengusaha Dengan Berita :

DUA OKNUM WARTAWAN MEMERAS TERANCAM 9 TAHUN PENJARA

BATAM, RAKYAT MEDIA-SA dan PS, oknum wartawan media “online” yang tertangkap tim Saber Pungli Polda Kepulauan Riau terancam sembilan tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap seorang pengusaha hotel di Batam.

“Keduanya kami jerat dengan pasal 368 KUH Pidana dengan ancaman sembilan tahun penjara,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian kepada wartawan Selasa (13/12) pekan lalu di Batam.

Kapolda mengatakan, penangkapan kedua oknum wartawan pada 5 Desember di Kafe Empang Batam Centre tersebut berdasarkan fakta. ”Untuk masalah hotel yang diberitakan karena diduga dibangun di atas derah milik jalan (DMJ/ROW) sehingga menyalahi IMB itu urusan Pemkot. Kami tangani penegakan hukumnya saja,” kata Kapolda.

Penegakan hukum pada dua oknum tersebut, kata Kapolda, agar tidak mencederai wartawan lain yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik.”Jika dilihat

modusnya, sepertinya pelaku sudah beberapa kali melakukan pemerasan dengan ancaman pemberitaan,” kata Kapolda lagi.

Pada 5 Desember sekitar pukul 17.00 WIB oleh Tim Saber Pungli Dit Intelkam Polda Kepri mengintai dan menangkap dua orang dengan barang bukti uang Rp7 juta hasil pemerasan.Modusnya berita yang sudah dinaikkan melalui media online tidak akan “dinaikkan” lagi apabila membantu operasional kantor dengan permintaan sejumlah uang.

Awalnya dua oknum tersebut meminta uang Rp20 juta pada pengusaha agar berita yang sudah disiarkan di web bisa dicabut.

Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati Rp7 juta. ”Setelah uang diserahkan, kedua pelaku langsung ditangkap oleh tim kami,” kata dia.

Sebelumnya Polda Kepri juga menangkap seorang wartawan pelaku pemerasan terhadap pemilik penampungan TKI di Botania Batam dengan barang bukti uang Rp2 juta. (rm/ant).

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Robert Yahya Siagian Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Rizki Perdana Liputan Batam Ferianda. S, Iqbal Ramadhan, Rizky Perdana, Gunawan Ramadhan, Muliadi Divisi Iklan Muliadi Divisi Pemasaran Ferianda Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Robert Yahya Siagian, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Dedi Topan SH (Kepala), Sofian, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman BiroKabupatenNatuna Ramlan Siregar, Abdul Malik Biro LinggaLingga Selamat Riadi (Kepala Biro) BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bang BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

SALAH satu proyek pembuatan parit atau drainase di sepanjang jalan Nagoya amburadul

SALAH satu proyek pedesterian di Nagoya dikerjakan asal jadi

Pelaksanaan Proyek Pedestrian Dinas Tata Kota

Tender Kongkalikong, Pekerjaan Asal Jadi BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski salah seorang Kepala Bidang Program Dinas Tata Kota, Kota Batam Indra Helmi, yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) serta salah seorang kontraktor yakni Direktur Mustika Raya, Rivarizal, pada April 2015 dijebloskan ke pejara karena terlibat kasus korupsi lampu hias MTQ Nasional 2014 di Batam.

Namun tidak membuat ciut sejumlah oknum pejabat Dinas Tata Kota yang dipimpin Suhar, untuk melakukan dugaan penyelewengan terhadap pelaksanaan sejumlah proyek pada tahun 2016. Salah satu proyek yang diduga kuat trindikasi penyimpangan adalah proyek pembangunan jalan pedestrian di kawasan Nagoya-Jodoh.

Proyek pembangunan jalan pedestrian senilai RpRp5.557.528.000 yang dikerjakan oleh PT Bintang Utama Teknik selaku kontraktor disinyalir banyak penyimpangan dan tidak sesuai spesifikasi teknik. Hal ini terlihat dari kualitas dan mutu pengerjaannya pembangunan jalan pedestrian tersebut sangat amburadul dan dikerjakan asal asalan.

Informasi yang diterima media ini dari sejumlah pekerja dilapangan mengungkapkan, selain pengerjaannya asal jadi alias tidak sesuai spek, matrial yang dipergunakan untuk proyek itu memakai matrial sembarangan, baik besi maupun pasir beton yang dipakai tidak Standar Nasional Indonesia (SNI). Besi beton yang dipergunakan juga tidak sesuai ukuran, ”Penggunaan matrial saja banyak yang tidak sesuai, terutama besi beton dan campuran semen tidak sesua, pokoknya banyak curi pekerjaan.

Kalau kami sebagai buruh pekerja, apa yang diperintahkan pemborong itu yang kami kerjakan, meskipun kami tahu itu salah dan tidak sesuai spek ya kami kerjakan,”kata salah seorang pekerja yang minta namanya tidak ditulis dalam berita ini.

Dijelaskan, campuran semen pelaster parit dan semenisasi jalan juga lebih banyak pasir dari semen. Besi beton dan semen yang dipakaikualitasnya rendah dan harga murah,” Kalau tidak curi pekerjaan dan dari harga matrial yang murah, kontraktor mana bisa untuk. Karna untuk mendapatkan proyek ini juga kontraktor

sudah keluarkan duit di depan teruma membayar fee kepada pejabat Dinas Tata Kota, sampai ditangan kontraktor proyek ini pagu anggarannya sudah menyusut sampai 30 persen,’ ujarnya lagi Oleh sebab itu kata sumber tersebut, banyak proyek yang dilaksanakan Dinas Tata Kota Batam banyak yang tidak selesai dikerjakan meski anggaran proyek itu sudah dikucurkan. Seperti proyek pembangunan stadion mini, Batu Besar Nongsa senilai Rp24 miliar hingga kini mangkrak alias terbengkalai. Padahal anggaran pembangunan proyek itu kabarnya sebagian besar sudah dicairkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam.

Proyek pembangunan stadion mini di Nongsa dengan No. kontrak : 29/Kontrak/Fisik-LBBM/PPK/2014 ketika itu dikerjakan oleh PT.Indah Surya Cemerlang selaku kontraktor pelaksana. Bahkan, ada sejumlah bangunan sekolah menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Tata kota Batam juga tidak siap dikerjakan alias terbengkalai.

Terkait kasus bobroknya penger-

jaan sejumlah proyek fisikdi Dinas Tata Kota pada tahun 2016, salah satu diantaranya proyek pembangunan jalan pedestrian di Nagoya-Jodoh.

Kepala Dinas Tata Kota Suhar, ketika ditemui wartawan media ini di Batam Centre, terkesan tak mau tahu.

Suhar menantang media ini untuk membuat berita besar besar agar mantan Kadis Tata Kota yang lama terpojok “Biarkan saja, itu bukan proyek saya, proyek kan dilaksanakan sebelum saya. Saya saja baru dilantik pak Wali beberapa hari lalu, kalau anda mau menanyakan proyek itu, tanyakan saja sama Kadis sebelumnya (Asril-red). Kalau mau diberikan, buat saja besar besar, kalau saya tak ada sangkut pautnya dengan proyek itu, meski saya sekarang sebagai Kadis Tata Kota,”kata Suhar.

Informasi yang diterima media ini, proyek pembangunan jalan pedestrian yang saat ini dalam proses penyelesaian tersebut, kabaranya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan KPA Agus Bandri. Namun, hingga berita ini dimuat Agus Bandri belum berhasil di konfirmasi. (rm/mawardi)

Proyek Milik Dinas PU Batam di Barelang “Proyek Abal Abal”

JUNIZAR pekerja (kaus hitam) dan Robert Yahya Siagian wakil pemred koran Rakyat Media

BATAM, RAKYAT MEDIAKalau sudah paket proyek yang dibiayai dari anggaran APBD diberikan kepada yang bukan ahlinya sudah pasti pekerjaan proyek itu akan amburadul. Bukan itu saja, paket proyek itupun bakal dijual belikan kepada pihak lain.

Seperti contoh proyek pemasangan batu v sepanjang 1 km di kiri kanan jalan arag ke kantor Camat Sembulang, Barelang.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, bahwa paket Proyek pembuatan parit pemasangan batu v milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam ini diberikan oleh Kepala

Bidang (Kabid) jalan dan Jembatan Suratno kepada salah seorang oknum wartawan.

Namun, oleh oknum wartawan yang mendapat paket proyek tersebut bukan langsung mengerjakan proyek tersebut melainkan memborongkan kembali kepada Junizar senilai Rp15 juta. Tentu saja Junizar yang sebelumnya mengerjakan borongan proyek tersebut 10 orang, belakangan tinggal 3 orang karena tidak bisa membayar gaji temanya karena borongan Rp 15 juta untuk borongan proyek itu terlalu kecil tak bisa membayar gaji.

CMYK

“Proyek ini wartawan punya bang, dia dikasi pak Suratno orang PU Batam, wartawan itu borongkan proyek ini pada kami Rp 15 juta. Sebelumnya kami bekerja 10 orang, tapi karena tidak bisa membayar gaji untuk 10 orang pekerja dengan borongan Rp15 juta, jadi tinggal kami bertiga yang berkerja,”kata Junizar kepada media ini di lokasi proyek di Sembulang.

Menurut Junizar, sebenarnya proyek sepanjang 1 km dengan borongan Rp 15 juta tidak bisa dikerjakan.”Tapi karena wartawan yang punya proyek itu minta tolong ya kami coba kerjakan, ternyata tidak bisa termakan, saya pusing bang, baru dipasang beton v nya tanahnya sudah runtuh lagi karena hujan. Ini proyek abal abal bang, kami kerjakan sesuka hati kami, seminnya saja dikasi beberapa zak, ya kami kerjakan asal jadi,”kata Junizar.

Ketika ditanya berapa nilai proyek, Junizar tak mengetahui berapa nilai proyek tersebut,” Kalau nilainya saya tak tahu bang, tapi kalau dilihat dari pajang proyek ini ditaksir sampai ratusan juta,”ungkap Junizar. (rm/red)

KANTOR Notaris Wany Thamrin di Batam Centre

Notaris Wany Thamrin Diduga Tipu Klaiennya BATAM,RAKYATMEDIA-Notaris Wany Thamrin tidak tanggung-tanggung berusaha melakukan penipuan kepada klaiennya, Murni liveon. sebesar Rp 45Juta dari mulai hasil jual beli sebesar Rp 40 Juta antara Bernadus Pakpahan pemilik rumah pertama dengan menjual rumah kepada Murni Liveon.

Awalnya bernadus telah menjual tanahnya yang berlokasi di Villa Artha Indah Blok B No 1 Batam kepada Murni Liveon senilai Rp 70Juta dengan DP Rp 10Juta, sisanya diangsur.Untuk pembayaran sisa pembayaran Rp 60Juta lagi kepada Bernadus Pakpahan. Lalu Murni Liveon mencari jalan keluar, dangan cara menggadaikan rumah tersebut ke bank BTN. Untuk menggadaikan rumah tersebut Murni Liveon, memakai jasa Notaris Wani Thamrin salah seorang Notaris yang berkantor di komplek ruko Bintang Raya Blok A No. 12, Jalan.Regata, Batam center. Murni Levion menggadaikan rumahnya karena membutuhkan dana sebesar Rp 180 Juta.

Mendapat klaen yang sedikit tidak paham tentang seluk beluk perbankan, langsung Wany melakukan akal bulus nya dengan cara meminjam buku bank milik bernadus agar dana yang di tranfer bank langsung kepemilik rumah pertama sebesar Rp 70juta,dan wany pun melakukan pemotongan jasa notarisnya sebesar Rp 45juta,dan sisanya kepada Murni sebesar Rp 65juta yang menjadi pemilik rumah sekarang.

Awalnya,wany langsung membagi uang tersebut tanpa kordinasi terlebih dahulu kepada pihak pertama dan kedua yang seharusnya, sedangkan sisa Rp60 juta diberikan kepada Bernadus, sedangkan Wany memotong uang itu sebesar Rp 45juta.selebihnya kepihak kedua yang melakukan tanggung jawab seterusnya untuk KRR ke Bank BTN tinggal Rp 65juta,notaris Wany diduga melakukan penipuan terhadap klaiennya telah membuat Murni Liveon pemotongan jasa fiktif,kepada Murni Liveon. (rm/rudi effendi).

CMYK

BERITA KEPRI

Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

4

Tahun 2017 Pemkab Lingga

KAPOLDA Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian

Kapolri Setujui Pendirian Polres Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menyetujui pedirian Polres Kabupaten Kepulauan Anambas yang selama ini masih di bawah Natuna. ”Sudah disetujui berdasarkan surat keputusan dari Kapolri. Kapolresnya juga sudah ditetapkan, namanya AKBP Junoto,” kata Kapolda usai ekspos tangkapan dua pelaku pungli di Polda Kepri, Selasa.

Kabupaten Kepuluan Anambas merupakan wilayah ketuju dari Provinsi Kepri yang berdiri sejak 2008. Kabupaten tersebut merupakan pemekaran Kabupaten Natuna selama ini penegakan hukumnya masih di bawah Polres Natuna.

Dengan disetujuinya pembentukan polres baru untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, kata Sam, artinya penegakan hukum tidak dibawah Polres Natuna lagi.”Polres Anambas langsung difinitif, bukan berbentuk persiapan lagi. Sementara ini kami meyewa ruko disana sebagai kantornya,” kata Sam. Selain Kapolres, struktur lain yang sudah ada pejabatnya adalah Wakapolres yang dipercayakan kepada Kompol Karyono. ”Kasatreskrim, dan kasat-kasat lain juga sudah ada. Kerangka struktur organisasinya sudah jadi. Mereka segera ke Anambas untuk bertugas disana. Untuk tahap awal jumlah personil di Polres Anambas sebanyak 103 orang,” kata dia.

Sam juga mengatakan pada 2017 akan segera dibangun gedung polres baru sehingga akan memiliki bangunan yang layak digunakan untuk seluruh kegiatan kepolisian.”Lahan sudah ada, nanti 2017 gedung akan segera dibangun, jadi tidak perlu lama-lama berkantor diruko karena segera ada gedung baru,” kata Sam. Pembentukan Polres Anambas tersebut sejalan dengan penetapan Polda Kepri yang naik tipe dari B menjadi A baru-baru ini.Dengan terbentuknya Polres Anambas, maka polres dan polresta dibawah Polda Kepri genap berjumlah tujuh sesuai dengan kota atau kabupaten yang ada. (rm/ant).

Taba Iskandar SH anggota DPRD Kepri

Taba Iskandar : Gubernur Gamang Menetapkan Cawagub DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi Golkar, Taba Iskandar menilai, pengisian posisiwakil gubernurdi Kepri tergantung Gubernur Nurdin Basirun.”Kalau Pak Gubernur memandang jabatan Wakil Gubernur strategis untuk membantu Dia, maka Dia harus mempercepat,” kata Taba, usai mengikuti dialog bersama Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, di Batam Center, Senin (19/12/2016) lalu.

Persoalannya saat ini, menurut Taba memang terbentur dengan adanya lima calon yang diusulkan partai pengusung. Hal itu tak lepas dari politik dan manajemen.”Politik dan manajemen inikan seni sebenarnya. Kompromikan itu dengan partai pengusung,” ujarnya.

Taba menilai, saat ini posisi Nurdin memang terlihat agak gamang soal pengisian wakil gubernur.Salah satu faktornya, karena ada beberapa nama calon yang diusulkan beberapa partai pengusung.”Kalau soal pengisian posisi wagub ini sengaja dibuat biar lama, saya tidak tahu itu.Tapi saya melihat gubernur agak gamang. Karena banyak calon yang diusulkan dari banyak partai,”ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua I DPW PKB Kepri Sirajuddin Nur, menilai proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) Kepri kini berjalan di tempat.

Ia menilai, kondisi ini terjadi, karena masing-masing partai politik pengusung mengajukan dua nama kepada gubernur Kepri.”Proses pemilihan Wagub Kepri sudah mentok, buntu. Sebab, nama calon yang masuk ada lima orang.Padahal Pak Gubernur (H Nurdin Basirunred) harus menyerahkan dua dari lima nama itu untuk dipilih oleh DPRD Kepri,” kata Sirajuddin Nur kepada wartawan, Senin (19/12/2016) di Tanjungpinang.

Sirajuddin mengatakan, sampai saat ini gubernur Kepri sama sekali belum mengambil sikap untuk membahas nama-nama calon itu dengan partai-partai pengusung.Memang beberapa partai pengusung sudah mengambil inisiatif membahas hal itu dengan Nurdin.Namun, tiba-tiba jadwal pertemuan itu dibatalkan.”Belum ada pembicaraan lagi sampai kini.

Kami pernah mengatur jadwal untuk bertemu Pak Gubernur.Tetapi tiba-tiba jadwal itu dibatalkan. Sebab, Pak Gubernur ada halangan,” kata Sirajuddin.(rm/tbn).

Gratiskan Biaya Sekolah Dan Biaya Berobat LINGGA, RAKYAT MEDIA-Mulai 2017, Pemerintah Kabupaten Lingga akan menerapkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat di Lingga.

Tak tanggung-tanggung dalam usulan KUA PPAS 2017, pemkab Lingga mengalokasikan anggaran fungsi dana pendidikan lebih dari 20 persen. Sedangkan untuk kesehatan, Pemkab alokasikan dana 10 persen dari total proyeksi pendapatan daerah.”Iya, tahun depan kita mulai program pendidikan dan kesehatan gratis,” ungkap Bupati Lingga, Alias Wello dikantor DPRD Lingga, Selasa (13/12/2016) sore.

Menurut Bupati, program pendidikan dan kesehatan gratis menjadi salah satu prioritas daerah. Di bawah kepemimpinannya, pendidikan dan kesehatan juga menjadi salah satu janji politik Awe-Nizar beberapa waktu lalu untuk seluruh peserta didik di kabupaten Lingga,”Biar nanti masyarakat yang menilai. Ini komitmen kita akan melaksanakan pendidikan 9 tahun gratis.

Formulasinya dari mulai masuk sekolah sudah kita bahas. Untuk teknisnya, kadisnya yang lebih paham,”ujarnya.(rm/bps)

BUPATI Lingga Alias Wello (tengah)

Gubernur Setujui Firmansyah Jabat Sekda Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun akhirnya menyetujui Firmansyah resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, setelah mengikuti proses seleksi dan diajukan nama ke Gubernur Kepri.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengungkapkan kepada wartawan Minggu (18/12/ 2016). Rafiq mengatakan ditetapkannya mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimuntersebut setelah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menandatangani surat persetujuan tentang Sekda Kabupaten Karimun. ”Gubernur telah menandatangani.

Dan, yang disetujui oleh gubernur adalah Plt SekdaKab Karimun, Firmasnysah,” kata Rafiq.

Rafiq menjelaskan, Firmansyahhanya tinggal dilantik secara definitif. Namun kapan

Bupati Karimun

H Aunur Rafiq akan dilantik Rafiq belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan.”Tinggal menunggu proses pelantikan Sekdasecara definitif. Apakah pelantikan bersamaan dengan akhir open bidding OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

atau bagaimana,” ujarnya.

Sementara itu proses seleksi OPD Kabupaten Karimun hingga sekarang masih berlangsung. Proses open bidding baru akan berakhir pada Senin (19/12/2016). Selanjutnya para calon OPD akan menjalani ujian kompetensi selama seminggu. ”Open bidding OPD tanggal 19 ini berakhir. Setelah ujian kopetensi pada Kamis (20/12/2016) nanti data sudah masuk sama kita. Nanti kita lihat apakah terkejar pelantikan OPD di akhir Desember atau di awal Januari,” papar Rafiq.

Saat ini sebanyak 30 lebih calon OPD yang keseluruhannya merupakan PNS di Pemkab Karimunmasih menjalani proses hingga akhir tahun ini.

Para calon tersebut akan diseleksi untuk mengisi 12 posisi sentral di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karimun. (rm/trb).

Bank Indonesia Kepri Distribusikan Rp60 Miliar Uang Baru NKRI BATAM, RAKYAT MEDIABank Indonesia Kepulauan Riau siap mendistribusikan Rp60 miliar uang rupiah tahun emisi 2016 yang disebut Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (Uang NKRI).”Di tahap awal ini mungkin belum terlalu banyak, Rp 60 miliar dulu,” kata Kepala Kantor Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, kepada wartawan Senin (19/12/2016) di Batam.

Distribusi uang Rupiah baru dilakukan melalui perbankan yang ada di seluruh wilayah Kepri, sehingga tidak bisa ditentukan besaran uang yang dialirkan ke tiap kabupaten kota.BI bersama perbankan di Kepri melakukan sosialisasi uang baru kepada masyarakat dengan langsung turun ke pasarpasar di Kota itu.

Ia menjelaskan, uang Rupiah baru dilengkapi berbagai unsur pengaman seperti cetakan terasa kasar jika diraba, gambar tersembunyi, gambar saling isi atau rectoverso, tinta berubah warna, benang pengaman, gambar raster, mikroteks, dan anticopy. ”Bahannya sama. Hanya ada tambahan tanda pengaman. Memang produksinya lebih mahal karena tanda pengamannya lebih banyak,” kata Gusti.

Meski uang Rupiah baru sudah beredar, namun Rupiah yang lama tetap

masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. ”Penarikan pada prinsipnya setelah keluar uang baru biasanya nanti setelah 2-3 tahun ditarik. Tapi ini kebiasaan ya,” ujarnya Sementara itu, 11 uang rupiah baru NKRI dengan 12 gambar pahlawan nasional mengandung lima makna. Makna pertama, adalah pemenuhan syarat dalam fisik uang NKRI sesuai Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, salah satunya adalah terdapat frasa NKRI, sebagai makna filosofis sebagai simbol kedaulatan RI Ke dua, penggunaan uang rupiah NKRI sebagai satu-satunya mata uang alat pembayaran di wilayah Indonesia.Lalu, makna selanjutnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas yang mener-

CMYK

bitkan dan mengedarkan uang rupiah, agar uang rupiah selalu tersedia dan mencukupi kebutuhan transaksi maksyarakat Indonesia.

Ke empat, uang rupiah harus dijaga dan dirawat oleh masyarakat Indonesia dengan baik, karena uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara.Dan ke lima adalah terdapatnya gambar pahlawan, yang disertai ciri khas kebudayaan berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 12 pahlawan nasional yang tercantum dalam uang NKRI tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam NKRI. (rm/ant)

PEMPROV KEPRI BANGUN 165 UNIT RUMAH WARGA DOMPAK TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Selain memberikan lapangan pekerjaan, Pemprov Kepri juga menyediakan rumah rumah sederhana untuk tempat tinggal warga Dompak.

Staf Khusus Gubernur Kepri, Yanto mengatakan, sejak pusat perkantoran dibangun, Pemprov Kepri mendata 270 kepala keluarga (KK) yang akan mendapat jatah tempat tinggal tersebut.

Jumlah KK itu masih terus diverifikasi Pemprov Kepri.

Sejalan dengan proses verifikasi, Pemprov Kepri sudah membangun 165 unit rumah. ”Ada 110 unit rumah sudah ditempati masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Tinggal 55 unit akan diserahkan pada 2017 ini setelah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membangun drainase dan memasang listrik di rumah-rumah tersebut,” ujar Yanto.

Meski demikian, semua rumah yang dibangun Pemprov Kepri tidak serta merta menjadi milik warga tersebut.

Ahars Sulaiman Staf khusus Gubernur Kepri

Staf Khusus Gubernur Kepri Ahar Sulaiman menegaskan, warga Dompak boleh menempati rumah-rumah itu.

Namun, status rumah tersebut hanya dipinjam pakai oleh masyarakat.

“Karena rumah-rumah itu adalah aset pemerintah. Masyarakat boleh memiliki rumahrumah tersebut setelah membelinya dari pemerintah,” kata Ahar. (rm/tbn)

Akhiri Kesenjangan Ekonomi Perempuan KEPRI, RAKYAT MEDIASekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengajak segenap komponen masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan strategis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu yang terpenting adalah mengakhiri kesenjangan ekonomi perempuan.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan perempuan harus kita akhiri. Terutama di Provinsi Kepri," kata Arif seusai menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diserahkan langsung Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12).

Provinsi Kepri menerima penghargaan tertinggi APE sebagai mentor untuk kedelapan kalinya. Arif pun mengucapkan selamat kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri yang telah mendapat penghargaan APE yang ke 8 kali sebagai mentor.

"Saya bangga dan ucapkan terima kasih kepada semua staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil mendapat per-

hagaan yang ke 8 kali. Selamat dan luar biasa," kata Arif.

Menurut Arif, di era globalilsasi saat ini perempuan ikut beraktifitas dan memegang jabatan berbagai profesi bahkan sampai Presiden, Gubernur dan berbagai jabatan lainnya.

"Semoga perempuan terus beraktifitas dan berbagai profesi dengan mendukung kebijakan strategis permberdayaan perempuan tersebut," kata Arif.

APE merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

Dalam kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla juga mendorong peningkatan perempuan dalam bidang politik. JK menambahkan kemajuan pendidikan dan teknologi ikut mengantarkan peran perempuan menjadi lebih baik.

Selain itu, JK mengatakan upaya peningkatan perlindungan anak juga diperlukan. Karena perlindungan terhadap anak juga menjadi tugas pemerintah daerah dan sejumlah lembaga di dalam masyarakat.(hms)

SEKDAPROV Kepri H TS Arif Fadillah bersalaman dengan Wakil Presiden Yusuf kalla

CMYK

5

BERITA KEPRI

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemprov Kepri MoU dengan Universitas Pertahanan KEPRI, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun meminta kepada Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) untuk tidak membatasi mahasiswa dari Kepri yang memiliki semangat kuat dalam menimba ilmu. Sebagai daerah perbatasan, keinginan warga Kepri memperdalam ilmu di Unhan harus didukung dan didorong.

"Letak Kepri sangat strategis dan berbatasan dengan negara tetangga. Memang diperlukan pendidikan dengan wawasan yang luas untuk berkompetensi dan memiliki daya saing demi kemajuan daerah tersebut, termasuk soal pertahanan," kata Nurdin saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan Universitas Pertahanan di Aula lantai 5 Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (21/12) petang.

Nota Kesepakatan tentang Kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tujuan dari MoU ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menunjang peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Kepri berniat melanjutkan pendidikannya karena masih membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Nurdin menegaskan, dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini, menjadi jawaban atau konektifitas hati bagi masyarakat Kepri untuk menimba ilmu yang berguna bagi masyarakat dan bangsa

sehingga terjalin dengan baik.

Nurdin juga berharap ke depan Unhan agar mengadakan seminar-seminar bagi daerah perbatasan dengan negara tetangga agar lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, bela negara, pemahaman/penguasaan akan teknologi dan penguatan pertahanan negara.

"Semoga hasil dari MoU ini tidak hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi berkelanjutan demi menambah pemahaman pertahanan dan peningkatan ilmu pengetahuan," kata Nurdin.

Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil mengucapkan terima kasih atas penerimaan Gubernur Kepri dengan MoU ini. Menurut Rektor, kehadiran Unhan dari keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberi daya saing bagi 58 Perguruan Tinggi berbasis Bela Negara di seluruh dunia.

Unhan mulai dibangun pada tahun 2006 dan 2007, serta pada tahun 2008 dan 2009 beropera-

si/aktif. Ada empat Fakultas yakni Fakultas Strategi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional.

"Materi dasarnya yakni Cinta Tanah, Bela Negara dan Latihan Dasar Militer," kata Rektor.

Unhan berkedudukan di Kawasan Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tampak hadir dalam acara itu Wakil Rektor III Bidang Kerjasama Universitas Pertahanan Marsda TNI Dr. Agus Sudarya, Ketua DPRD Prov. Kepri diwakili Ketua Komisi I Sukri Fahrial, Danrem 033/WP Brigjen TNI Fachri, Danguskamla Armabar Laksma TNI Muhammad Ali, Danlanud RHF Kol. Pnb Ign Wahyu Anggono, Kapolda Kepri diwakili DirBimas, Danlantamal IV/TPI diwakili Asisten Personil, Kajati Kepri diwakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara serta beberapa Kepala SKPD Provinsi Kepri dan Staf Khusus Gubernur.(hms)

CMYK

CMYK

BERITA RIAU

Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

6

Polres Meranti Tangkap Kapal

Pengangkut Kayu Ilegal BUPATI Amril Mukminin dan Ketua DPRD Bengkalis

APBD 2017 Bengkalis Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPRD BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya tepat pukul 20.35 WIB, Senin (19/ 12/2016) lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2017, disahkan, melalui ketukan palu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, H Heru Wahyudi.

Selain Bupati Bengkalis Amril Mukminin, saat mengetuk palu itu, Heru didampingi ketiga Wakil Ketua DPRD, yaitu Indra Gunawan Eet, Zulhelmi dan Kade Rismanto. Total wakil rakyat yang hadir dalam pengesahan malam itu sebanyak 32 orang.

Pengesahan APBD sebesar Rp 3.693.253.906,953,43 itu dilakukan dalam “Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rencana APBD Tahun 2017 dan Laporan-Laporan Pansus, sekaligus Pengambilan Keputusan.”

Rapat paripurna sedianya ditaja pukul 10.00 WIB sesuai undangan Nomor 170/DPRD/XII/2016/226 yang ditandatangani Heru Wahyudi. Namun, molor sampai pukul 17.57 WIB. Itu pun sempat diskor guna menunai sholat Magrib sebelum dilanjutkan kembali 18.54 WIB. Amril menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, atas memanajemen waktu yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017.

Apresiasi serupa juga diberikannya atas kepedulian dan dukungan seluruh anggota legislatif selama pembahasan.

Terutama dalam mempertajam target-target program dan kegiatan yang direncanakan, memelihara komunikasi dan interaksi yang harmonis, serta kontrol yang efektif dalam menjaga dinamika penyelenggaraan agenda pembahasan yang disepakati.

Kata Amril, Sidang Paripurna ini merupakan momentum penting bagi eksekutif dan legislatif dalam mengakumulasi berbagai aspirasi masyarakat secara kongkrit, dalam sebuah keputusan yang akan ditindaklanjuti dalam aksi nyata, melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) nantinya.

Semoga apa yang diputuskan hari ini, dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab masyarakat sangat menunggu realisasi program dan kegiatan yang disetujui hari ini.”Apa yang disepakati hari ini, merupakan wujud dari aspirasi masyarakat yang harus dilaksanakan secara baik dan benar, serta sesegera mungkin,” kata Amril.

Dia juga menyinggung, meskipun terdapat banyak usulan yang telah dibahas, namun tidak semuanya dapat terakomodir. Hal ini disebabkan kemampuan anggaran yang memang sangat terbatas, dibandingkan dengan banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2017 mendatang.

Dengan disahkannya APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, Amril menginstruksikan seluruh penaggung jawab PD yang menerima Surat Perintah beberapa waktu lalu, segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.”Karena apa yang telah dianggarkan, menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan PD. Baik itu progres atau kemajuan pelaksanaannya, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan daerah ini secara keseluruhan,” tegas Amril.(rm/rgc)

MERANTI, RAKYAT MEDIA-Tim Satuan Polisi Perairan (Polair) Polres Kepulauan Meranti, Provinsi Riau menangkap kapal yang mengangkut 34 ton kayu meranti ilegal belum lama ini.”Dua pelaku masih kami periksa, yakni nakhoda kapal berinisial SA dan seorang anak buah kapal RU,” kata Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah di Pekanbaru.

Ia menjelaskan, pengungkapan tersebut dilakukan tim Satpol Air yang sedang melakukan patroli rutin di kabupaten yang berbatasan dengan Selat Malaka. Sekitar pukul 04.00 WIB, petugas melihat kapal tanpa dilengkapi penerangan memadai sedang menarik tiga buah rakit.Berawal dari kecurigaan tersebut, petugas langsung menghampiri kapal itu.

Hasilnya, kapal tersebut tertangkap tangan mengangkut kayu meranti tanpa dokumen sah.”Dari pemeriksaan awal, mereka tidak mengantongi dokumen yang sah sehingga kami langsung mengamankan kedua pelaku berikut kapal tanpa nama lambung serta barang bukti kayu Meranti,” sambungnya.

Saat ini kedua pelaku berinisial Sa selaku nakhoda kapal dan RU selaku ABK masih terus dimintai keterangan. Untuk sementara, kedua pelaku mengaku membawa kayu itu ke Provinsi Kepri atas pesanan seseorang berinisial JA. Sementara kayu itu sendiri diketahui berasal dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Meranti.”JA ini katanya sebagai pemilik kayu itu. Kami masih terus melakukan pengembangan,” sebutnya. (rm/mb).

Ribuan Warga Semarakan Gerak Jalan DPRD Bengkalis Tunda HUT Ke-8 Kabupaten Meranti Pembahasan Ranperda SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sejak minggu subuh (18/12/2016) lalu, ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti mulai berdatangan ke Taman Cik Puan Jalan Merdeka Selatpanjang, kedatangan ribuan warga ini untuk menyemarakan acara gerak jalan santai dan senam sehat Sempena Hari Jadi Kabupaten Meranti K-8 yang dipusatkan di alun-alun kota tersebut.

Gerak jalan santai dilepas langsung oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD Meranti Muzamil, Plt. Sekdakab. Meranti H. Julian Norwis, Wakapolres Meranti Kompol. Wawan, Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Akhrial, Plt. Kadispariwisata Meranti H. Ismail Arsyad, Kaban Penanaman Modal Drs. Syamsuar, Kadishub Meranti Hendra Putra, Kandepag Meranti dan lainnya.

Gerak jalan santai dan senam sehat yang ditaja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti disamping bertujuan untuk menyehatkan masyarakat juga untuk menyemarakan HUT Kabupaten Meranti Ke-8 yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2016 esok.

Masyarakat dari semua usia dan kalangan rumpah ruah dijalanan Selatpanjang, baik anak-

RIBUAN warga Meranti ikut jalan santai

anak, remaja dan orang tua seolah tak ingin melewatkan moment itu. Dengan bersemangat para peserta gerak jalan Start dari depan Taman Cik Puan mengintari jalan Merdeka-Imam Bonjol-Kartini-Ponegoro dan kembali ke jalan Merdeka. Usai mengikuti gerak jalan santai para peserta bersama Wakil Bupati H. Said Hasyim langsung mengikuti senam sehat.

Kegiatan itu semakin meriah karena bagi peserta yang beruntung panitia menyediakan puluhan hadiah menarik.

Mulai dari hadiah hiburan, Kulkas, Mesin Cuci, Sepeda, dan

sebagai hadiah utama 4 unit sepeda motor sumbangan dari SKPD dan partisipasi swasta.

Moment ini juga sebagai awal dimulainya Car Free Day, artinya tidak boleh dilewati kendaraan bermotor hanya untuk pejalan kaki dan warga yang ingin berolah raga. “Mulai saat itu setiap minggu pagi hingga pukul 9.00 Wib akan diberlakukan Car Free Day,” ujar Wabup dalam pidatonya.

Sekedat informasi untuk hadiah utama diraih oleh Silvi pelajar dan abangnya mendapat sepeda motor Vario dan Yamaha, Syafii warga Kp. Baru, dan seorang ayah. (rm/ant).

Bupati Meranti : Proyek 2016 Yang Tak Selesai Dilanjutkan Tahun 2018 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Terhadap beberapa pekerjaan yang tak tuntas tahun 2016 di Kepulauan Meranti, kemungkinan baru bisa dilanjutkan pada tahun 2018. Pasalnya, untuk melanjutkan pekerjaan itu harus menunggu audit badan pemeriksa keuangan (BPK) RI yang paling cepat diperkirakan selesai Bulan April 2017.

Hal itu diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Msi, kepada wartawandi Selatpanjang, Senin (19/12/ 2016) lalu. Irwan mengatakan, sejumlah pengerjaan proyekyang tak selesai di tahun 2016 ini, diupayakan bisa masuk pada APBD-P 2017. Sebab, se-

belum pekerjaan itu dilanjutkan, terlebih dahulu menunggu hasil audit BPK.”Audit paling cepat selesai April. Jadi, kita upayakan masuk di APBD-P 2017,” kata H Irwan.

Meski ada upaya memasukkan kelanjutan pekerjaan di APBD-P 2017, namun Irwan menyebut harus terlebih dahulu mempertimbang beberapa hal. Termasuk yang paling krusial, yaitu ketersediaan waktu di APBD-P, “Kalau tak memungkinkan, masuk di tahun berikutnya, tahun 2018,” katanya lagi.

Untuk mempercepat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, tambah H Irwan, pemda akan terus membuka

akses. Antara desa ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan ke kecamatan, kecamatan dengan kabupaten, dan kabupaten ke provinsi. “Ini akan terus kita gesa untuk mempercepat pergerakan roda ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ketika disinggung terkait upaya penambahan 50 hari kerja, H Irwan mengaku itu tidak lagi dikehendaki. Ia melihat, meski adanya penambahan waktu, pekerjaan yang tak tuntas tahun 2016 tetap tidak bisa terselesaikan. “Kalau kita paksakan juga, tetap tidak selesai. Ini akan sangat merugikan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk rekanan yang pekerjaannya masih

dibawah 20 persen hingga tahun 2016 berakhir, dipastikan akan diblacklist. Namun, untuk proyek yang dikerjakan melewati 20 persen, akan dipertimbangkan (untuk tidak diblacklist). “Kita pertimbangkan, kita lihat kendalanya, apakah ada kelalaian dari rekanan atau tidak,” kata H Irwan.

Untuk di Kepulauan Meranti ada beberapa pekerjaan yang dipastikan tidak tuntas.

Yaitu di Alai-Mekong (pembangunan bronjong dan pengerasan sirtu atau base C), base C jalan Lukun-Seitohor, dan Alai-Mengkikip. “Tapi untuk Alai-Mekong, tahun 2017 akan dilakukan pengaspalan,” kata H Irwan. (rm/grc).

Bupati Meranti

Irwan Nasir

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Keinginan puluhan eks karyawan PT Bumi Laksamana Bengkalis, agar pesangon mereka cair di penghujung tahun 2016 ini akhirnya kandas. DPRD Bengkalis melalui Pansus Penyertaan Modal PT BLJ, ‘mempending’ atau menunda pembahasan Ranperda yang diajukan Pemkab, karena waktu yang terisa untuk membahas Ranperda tersebut sangat terbatas.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi SH saat dihubungi, Selasa (20/12/2016) mengatakan, DPRD melalui pansus bukan menolak Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Bengkalis. Setelah menimbang berbagai hal, terutama soal terbatasnya waktu maka Renperda ini untuk sementara ditunda dulu.”Bukan ditolak tapi ditunda pembahasannya. Jadi, kita akan upayakan agar pembahasan penyertaan modal Pemkab ke PT BLJ dimasukkan dulu ke Prolegda 2017. Setelah itu Pemkab kembali mengajukan Ranperdanya baru kemudian kita bahas,” ujar Heru.

Artinya kata Heru, masih ada peluang penyertaan modal Pemkab ke PT BLJ itu terealisasi. Beda kalau ditolak kata Heru, kalau ditolak otomatis Ranperda penyertaan modal tersebut tidak bisa diajukan kembali ke DPRD. Dijelaskan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa DPRD memaklumi dan memahami kepentingan banyak pihak terhadap penyertaan modal pemerintah terhadap BUMD PT BLJ, terutama para karyawan dan eks karyawan yang di-PHK beberapa tahun lalu. Hanya saja kata Heru, untuk membahas sebuah Renperda menjadi produk Perda dibutuhkan waktu yang cukup. Karena DPRD tidak ingin produk hukum yang dihasilkan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jadi kronologisnya seperti ini. Setelah renperda penyertaan modal Pemerintah ke PT BLJ ini diajukan, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus). Terpilih sebagai ketua Pansus, Abdul Kadir S.Ag. Pansus langsung beker-

Ketua DPRD Bengkalis

Heru Wahyudi

ja dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama beberapa pihak,” papar Heru.

Dari hasil koordinasi itulah diproeleh kesimpulan, bahwa waktu dua minggu tidak cukup untuk mengklearkan pembahasan Ranperda PT BLJ menjadi Perda. Maka diambil keputusan pembahasannya ditunda dan direncanakan kembali dibahas tahun 2017.

“Jadi tak boleh pembahasannya dilanjutkan sampai berakhir tahun 2016 ini, Pansus harus menyelesaikan pekerjaan sampai batas tahun 2016, sementara waktu yang tersisa hanya 2 minggu. Jadi diputuskan untuk dipending dan kembali diajukan tahun 2017,” paparnya.

Karena pembahasannya ditunda, praktis Pansus yang telah dibentuk dibubarkan. Dan ketika sudah masuk ke Prolegda, maka disarankan Pemkab Bengkalis kembali mengajukan Ranperda untuk kemudian dibentuk pansus baru guna menindaklanjuti renperda tersebut.

Sebelumnya, seperti disampaika Bupati Bengkalis, Amril Mukminin saat menyampaikan kata sambutan pada paripurna pengeahan APBD 2017, Senin(19/12/2016) malam mengatakan, bahwa terkait Ranperda PT Bumi Laksamana Jaya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menghormati keputusan DPRDKabupaten Kengkalis, meskipun tidak menyetujui rancangan yang diajukan.

“Kami percaya Pansus Ranperda PT. BLJ mempunyai pertimbangan tersendiri, sehingga berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk tidak membahasnya pada tahun 2016 ini,” ujar Bupati. (rm/rgc).

PN Tipikor Pekan Baru Terima Berkas Korupsi Meranti MERANTI, RAKYAT MEDIAKejaksaan Negeri Kepulauan Meranti melimpahkan berkas dugaan korupsi penyaluran dana hibah untuk Yayasan Meranti Bangkit (YMB) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau.”Berkas sudah kita terima dari Kejari Meranti dengan dua tersangka,” kata Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pe-

kanbaru, Denni Sembiring di Pekanbaru, Senin.

Denni megutarakan terdapat dua berkas dengan dua tersangka berbeda dalam kasus yang akan segera diadili tersebut. Pertama berkas dengan tersangka Prof Dr Yohanes Umar selaku Dewan Pembina Yayasan Meranti Bangkit dan Nazaruddin MD, ketua Yayasan Meranti Bangkit.

Menurut Denni, sidang rencananya akan digelar pada Kamis pekan ini. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan akan menjadi ketua majelis hakim dalam mengadili perkara tersebut.

Dugaan Tipikor ini terjadi pada tahun anggaran 2011 silam dalam APBD Kepulauan Meranti senilai Rp1,2 miliar untuk membentuk Uni-

versitas di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu. Universitas tersebut akan dikelola oleh Yayasan Meranti Bangkit.

Namun, Kejaksaan mencium adanya dugaan korupsi dalam rencana itu hingga akhirnya ditetapkan dua orang tersangka, dengan salah satu tersangka merupakan mantan Pembantun Rektor salah satu Perguruan Tinggi CMYK

Negeri terkenal di Riau.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 juta. Penetapan kedua orang ini sebagai tersangka, sudah dilakukan sejak bulan Oktober lalu. Dari penyidikan, ditemukan alat bukti aliran dana kepada tersangka Yohannes, setelah ikut mencairkan anggaran hibah tersebut langsung di Pemerintahan Kabupaten. (rm/ant)

KANTOR Pengadilan negeri Tipikor Pekanbaru

CMYK

7

BERITA SUMBAR

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang MKH Diberhentikan JAKARTA, RAKYAT MEDIAMajelis Kehormatan Hakim (MKH) resmi memberhentikan dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang berinisial ED, lantaran ketahuan berselingkuh di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada Oktober lalu. Sidang MKH pada ED dilakukan tertutup oleh majelis hakim gabungan dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Selasa (13/12).

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, dalam sidang MKH pihaknya juga mendengarkan pembelaan ED selaku terlapor. ”Sidang dilakukan untuk mengambil keputusan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim apakah terbukti, atau sebaliknya,” ujar Farid melalui keterangan tertulis, belum lama ini.

Farid mengatakan, proses sidang MKH memang menan-

gani perkara berat yang melibatkan hakim seperti penerimaan uang perkara, pemalsuan putusan, termasuk soal perselingkuhan. Sebagai salah satu profesi mulia, kata Farid, hakim mestinya memiliki standar etika yang lebih dari orang umum. Oleh karena itu, tiap ada pelanggaran yang dilakukan hakim harus langsung ditindak tegas untuk menimbulkan efek jera.”Kapan pun kurun waktunya meski sudah lampau tidak akan jadi dasar pemaaf selama belum tersentuh tangan pengawasan,” katanya.

Selain ED, sidang MKH sedianya juga dilakukan pada hakim Pengadilan Tinggi Jambi, berinisial PN. Hakim PN terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim karena membantu dan menerima uang dari pihak berperkara saat bertugas di Pengadilan Negeri

Rantau Prapat, Sumatera Utara.

Namun sidang MKH terpaksa ditunda karena hakim PN tengah sakit.”Sidang MKH untuk PN ditunda sampai 4 Januari 2017. Penundaan sidang karena sedang sakit,” terangnya.

Keberadaan MKH telah diatur dalam Pasal 22 huruf f ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang KY. MKH ditujukan bagi pelanggaran berat dengan ancaman sanksi pemberhentian. Proses sidang MKH diikuti empat anggota KY dan tiga hakim agung.

Susunan anggota MKH, kata Farid, disesuaikan dengan kasus yang ditangani. Berdasarkan catatan KY, dari 45 sidang MKH yang telah digelar, sebanyak 28 persennya merupakan kasus perselingkuhan. Kasus ini menempati urutan kedua setelah kasus suap. (rm/mb).

Bupati Pasabar: Minta Disdukcapil Tingkatkan Pelayana Dan Jangan Lakukan Pungli SELURUH ASN Dan Anggota DPRD di Pasbar Tes Urine

BUPATI PASBAR SYAHIRAN LAKUKAN TES URINE

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan tes urine terhadap puluhan staf Dinas Perhubungan Kominfo dan sejumlah anggota DPRD setempat, Senin.

“Kita berkomitmen agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD bebas dari narkotika dan zat adiktif lainya,” kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto didampingi Kepala Badan Kesbangpol Yudesri dan Kepala Dinas Perhubungan, Andrinaldi, saat melakukan uji urine terhadap 80 staf di Dishubkominfo Pemkab Pasaman Barat.

Menurutnya tes urine bagi ASN dilakukan secara bertahap untuk semua staf di SKPD secara mendadak.Sebelumnya Bupati Syahiran juga telah melakukan tes urine seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Pasaman Barat dan berlanjut pada semua staf di SKPD dalam wak tu yang belum dijadwalkan.”Tes urine pada Dinas Perhubungan ini baru kita beritahu pagi tadi usai apel pagi, dan semua staf dikumpulkan untuk tes urine secara mendadak,” sebut Yulianto.

Ia meminta semua ASN pada lingkungan Dinas Perhubungan dan Kominfo agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.”Ayo tingkatkan kinerja, layani masyarakat dengan baik, dan tulus. Jangan sampai ada pungutan liar. Dari 1600 kasus Pungli di Indonesia, Alhamdulillah daerah kita disini tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kinerjanya,” sebutnya.

Kepada jajaran staf Dishubkominfo, Yulianto juga berpesan agar menjaga etika dan sopan santun dalam bekerja antara bawahan dan pimpinan.”Jangan saling menghasut, jaga kekompakan dan kerja sama dalam melaksanakan tugas.Kerjakan tugas sesuai arahan pimpinan dan aturan,” tegasnya yang juga Ketua BNK Pasaman Barat.

Ia menegaskan bagi ASN yang terbukti memakai narkoba, akan diberi sanksi. Mulai dari sanksi ringan dan berat, misalnya sanksi administrasi, dilepaskan dari jabatan bahkan bisa pemberhentian.

“Tes urine ini adalah bagian dari pencegahan, pengayoman dan pembinaan. Kalau ASN masih tetap memakai narkoba itu kita serahkan kepada penegak hukum,” katanya.

Menurutnya saat ini Pasaman Barat tidak saja sebagai daerah perlintasan lalu narkoba, tetapi sudah menjadi sasaran peredaran narkoba.”Makanya kita berkomitmen menyelamatkan generasi muda agar bebas dari narkoba,” sebutnya.

Usai melaksanakan tes urine di Dishubkominfo, Pemkab Pasaman Barat langsung menuju kantor DPRD dan melakukan tes terhadap sejumlah anggota DPRD yang ada.

“Sifatnya mendadak dan hanya sejumlah anggota DPRD yang berada dan melakukan tes urine,” tambah Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat, Yudesri.(rm/ant).

PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Bupati Pasaman Barat Syahiran meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan agar tidak melakukan pungutan liar.

“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan dinas yang langsung berhuhungan dengan masyarakat. Jangan persulit masyarakat,” kata Syahiran didampingi Sekretaris Daerah, Manus Handri usai melantik tiga pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di aula kantor bupati setempat, Selasa.

Ia mengatakan saat ini masyarakat masih mengeluhkan pelayanan di kan-

tor tersebut. Bahkan, masih banyak calo atau penghuhung dalam pengurusan data kependudukan.”Kepada pejabat di Disdukcapil jangan layani calo yang datang mengurus data kependudukan.

Jika ada calo maka pungutan liar akan masih terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, Disdukcapil harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Jika sarana penunjang kurang maka ajukan anggaran ke Pemkab Pasaman Barat.

Ia juga menekankan agar para petugas Disdukcapil dapat mendata penduduk dengan benar.”Saat ini banyak pekerja di perusahaan yang datang yang tidak jelas statusnya. Datangi perusahaan itu dan data dengan benar,” se-

butnya.

Ia mengharapkan kepada para petugas Disdukcapil benar-benar bekerja jangan mempersulit warga.

Bupati mengharapkan kepada pejabat baru agar dapat bekerja dengan baik, lakukan inovasi, berikan pelayanan yang ramah, senyum dan cepat. ”Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Jangan minta dilayani tetapi tugasnya melayani,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, tiga pejabat yang baru dilantik adalah Sekretaris Disdukcapil, Yulisna, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Renita dan Kepala Bidang Informatika Administrasi Kependudukan Fadlan. (rm/amina)

Warga Tanam Pisang di Jalan Berlubang di Kurai Taji

JALAN berlubang di Desa kurai Taji ditanam pohon pisang

PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Warga Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, menanam pohon pisang di tengah Jalan Syekh Burhanuddin yang merupakan jalan alternatif dari Kota Padang-Pariaman karena berlubang dan belum diperbaiki pemerintah setempat.

“Pohon pisang tersebut awalnya hanya sebagai pertanda bahwa jalan itu berlubang, namun karena banyaknya jalan yang rusak po-

hon yang ditanam juga banyak sebagai wujud protes kepada pemerintah,” kata warga setempat Hamdani (33) belum lama ini di Padangpariaman.

Ia mengatakan sebelum menanam pisang warga sempat memberi tanda jalan berlubang dengan meletakkan ban beserta karung, namun hal tersebut tidak efektif.

Selain itu warga juga telah memperbaikinya dengan cara mencor semen, namun tidak bertahan karena jalan tersebut sering dilewati ken-

daraan terlebih pada hari libur. ”Sayangnya perbaikan tersebut dianggap pengendara tidak baik karena meminta sumbangan, padahal kami hanya meminta untuk pembelian semen,” ujarnya.

Ia menyebutkan lubang tersebut terdapat pada beberapa tempat sepanjang satu kilometer dengan kedalaman yang bervariasi. Kondisi jalan berlubang tersebut membuat banyak pengendara sepeda motor jatuh sehingga harus dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat.

Sementara itu Anwar (38) mengatakan beberapa waktu lalu jalan tersebut telah ditambal oleh pihak terkait namun kembali berlubang kerena di tempat itu air selalu tergenang ketika hujan.

Ia berharap jalan tersebut segera diperbaiki pihak terkait karena sering dilewati oleh pengendara mahasiswa serta orang yang akan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM).”Bahkan ramainya jalan ini dilewati pengendara sejak BIM dibuka namun kalau jalan seperti ini kasihan pengendaranya karena luka-luka dan urusannya terbengkalai,” kata dia.(rm/ant)

Pemko Pariaman Jadikan Monumen AL Jadikan Sebagai Wisata Edukasi PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, menyebutkan monumen atau tugu Angkatan Laut Republik Indonesia yang terletak di ujung Muara Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah dapat dijadikan sebagai wisata edukasi bagi anak didik.

Wakil Wali Kota Pariaman, Genius Umar di Pariaman, Selasa, mengatakan konsep wisata edukasi tersebut akan didukung dengan sejumlah ilmu pengetahuan terkait

sejarah perjuangan bangsa saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam mempertahankan Indonesia khususnya wilayah maritim.”Konsep utamanya anak didik dapat mempelajari dan menggali sejarah panjang perairan Kota Pariaman karena pernah dijadikan sebagai pusat Angkatan Laut Republik Indonesia pada 1948,” ujarnya.

Ia menjelaskan konsep wisata pendidikan tersebut dapat mengasah pola pikir dan kemauan anak

didik dalam menggali dan mencari tahu sejarah bangsa di masa lampau.Selain didukung sejumlah informasi tentang Angkatan Laut Republik Indonesia, jelasnya, di tugu tersebut juga akan diletakkan tiga unit Tank Amfibi yang dihibahkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut.”Selain tiga unit Tank Amfibi juga ada meriam angkatan laut sehingga masyarakat khususnya anak didik bisa belajar dan mengenal secara nyata,” katanya.

Ia menilai konsep belajar sam-

bil bermain merupakan salah satu cara yang tepat dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada generasi bangsa.Pihaknya menyebutkan akan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membuat agenda dan jadwal tertentu agar anak didik mengunjungi monumen tersebut setelah pembangunan selesai dilakukan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat, Kanderi

CMYK

menilai tugu angkatan laut sangat tepat dijadikan sebagai wisata edukasi bagi pelajar.”Pemerintah akan mengupayakan hal tersebut dengan menyiapkan konsep dan jadwal yang tepat dari seluruh satuan tingkat pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya keberadaan tugu angkatan laut akan membantu anak didik dalam menggali sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan wilayah maritim khususnya di Pantai Barat Sumatera. (rm/ khaidir)

Bupati Pasaman Barat

Syahiran

Akhir Desember Pelantikan Pejabat SOPD Pariaman

Sekdako Kota Pariaman

Indra Sakti

PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pariaman Indra Sakti, di Balaikota, belum lama ini menyatakan pelantikan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilaksanakan di bulan Desember ini.”Benar, tanggal pastinya belum tahu. Tapi tetap di bulan Desember ini,” ungkapnya.

SOPD dulu SKPD, merupakan perangkat daerah berupa dinas, badan, bagian di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. Karena baru dibentuk secara serentak di Indonesia atas perintah pemerintah PP No18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, menyebabkan turbulensi dalam sistem pemerintahan daerah.

Misalnya, tertundanya berbagai agenda penting pembahasan antara eksekutif dan legislatif di DPRD. Seperti perubahan plafon anggaran, penyesuaian KUA/PPAS dengan SOPD baru, Reposisi APBD dari format SKPD menjadi SOPD, hingga di Badan Kepegawaian Daerah yang mesti menempatkan pegawai pada SOPD bentukan baru.”Jika

tidak segera diisi akhir tahun 2016, eksekusi APBD 2017 kan untuk SOPD baru. Jadi SOPD baru wajib diisi terlebih dahulu,” sambung Insak, karib ia disapa.

Insak meneruskan, pengisian SOPD tidak sama dengan mutasi SKPD lazimnya. Jika mutasi merupakan penyegaran di tubuh SKPD, sedangkan pengisian SOPD keharusan. Beberapa dinas, badan dan bagian yang baru dibentuk itu diharuskan diisi, baik posisi kepala dinas, kepala badan maupun kepala bagian.”Tidak tepat dikatakan mutasi, meski banyak yang mengatakan sama dengan mutasi. Pelantikan pejabat SOPD suatu kewajiban,” pungkasnya.

Di lain pihak, tokoh masyarakat Pariaman Syahril Amiruddin menyambut positif kinerja Pemko Pariaman bersama DPRD setempat yang sukses membentuk SOPD tepat waktu.Staf ahli di DPR RI itu menilai tidak akan sulit bagi walikota dan wakil walikota Pariaman untuk menempatkan SDM pegawai pada SOPD bentukan baru, karena duet Mukhlis-Genius dinilainya merupakan duet solid yang memiliki garis visi misi yang tegas.”SDM ASN di Pemko Pariaman cukup banyak yang kompeten dan memiliki reputasi sebagai pamong. Walikota pasti akan memilih pegawai terbaiknya untuk ditempatkan di tiap SOPD, tujuannya jelas, demi kinerja maksimal untuk tercapainya visi-misi Kota Pariaman 2013-2018,” sebut Syahril.(rm/khaidir).

CMYK

BERITA SUMUT

Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

8

Empat Orang Pelaku Yang Menjadi Germo Berhasil Dibekuk Polisi

Polres Binjai Bongkar Jaringan Prostitusi Online di Hotel RAKYAT MEDIA-Sebanyak empat orang diduga terlibat jaringan bisnis prostitusionline ditangkap Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dari salah satu kamar di Hotel Graha Kardopa, Jalan Sutan Hasanudin, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Jumat (16/12/ 2016) pekan lalu.

Keempat orang tersebut adalah MHF alias Harun (31), MK (20), NW (28), dan DN (24).

Masing-masing dari komplotan Harun Cs itu memiliki peran berbeda dalam jaringan prostitusi online tersebut. Harun yang berprofesi sebagai pegawai salon, dan beralamat di Jalan Jambore, Perumahan Berngam Binjai Kota, berperan sebagai mucikari.

Dari Harun, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500 ribu dan 1 unit ponsel.MK yang merupakan warga Jalan Pradana, Perumahan Berngam, Binjai Kota, berperan sebagai PSK (pekerja seks komersial).

Kapolres Binjai

AKBP M Rendra Salipu Petugas pun menyita barang bukti uang sebesar Rp600 ribu, serta satu set pakaian dalam.

Sementara NW, warga Jalan Cengkeh, Perumahan Simalingkar, Medan dan DN, warga Jalan Pradana 5 Nomor 167, Perumahan Berngam, Binjai Kota, sama-sama berperan sebagai pengantar PSK ke hotel. Dari mereka, diamankan barang bukti

satu unit sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi BK 3526 AAK dan 1 unit ponsel.

Informasi yang dihimpun, penangkapan keempat orang tersebut berawal dari informasi yang diterima polisi dari masyarakat terkait adanya kegiatan prostitusi di hotel tersebut. Polisi yang mendapatkan informasi lantas melakukan pemeriksaan dan melakukan penggerebekkan dan menangkap para tersangka di kamar nomor 35 hotel itu.

Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Saat ini, kata Rendra, keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Binjai.

Para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis. Harun sang mucikari akan dijerat dengan Pasal 506 KUHPidana dengan ancaman 3 bulan penjara, serta Pasal TPPO pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007.”Ancaman maksimalnya 15 tahun penjara,” kata Rendra.(rm/topan)

Kejari Stabat Diminta Segera Tetapkan Para Tersangka LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek jaringan Irigasi dan Rehabilitasi jaringan Tersier sejumlah daerah di Kab Langkat bersumbet Dana Alokasi Khusus ( DAK ) TA 2015 senilai Rp 2,7 Miliar, di Dinas Pertanian Langkat yang ditangani unit Pidsus Kejari Stabat diminta segera dituntaskan.

Bukan itu saja, desakan agar pihak penyidikyang menangani kasus tersebut untuk segera menetapkan para tersangkanya, juga dilontarkan para penggiat anti korupsi di Kabupaten Langkat dan Binjai.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Stabat menggeledah Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat di Stabat,Rabu (16/11/ 2016) pekan lalu.

Selama beberapa jam lebih penggeledahanpenyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Stabat dihadiri Kasi Pidsus Amrizal Fahmi,SH dan Disman Gurning di bantu Unit Intel Kejari Stabat berhasil menyita sejumlah koper berisi dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan Irigasi Tersier sejumlah daerah di Kabupaten Langkat bersumber Dana Alokasi Khusus ( DAK )TA 2015 senilai Rp 2,7 Miliar.

Saat penggeledahan mendadak oleh Tim Pidsus beranggota puluhan personil di dua

MANTAN Kapoltabes Medan Mardiaz Dwihananta dan istri dan kapoltabes Medan yang baru Sandi Nogroho beserta istri

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polrestabes Dirikan Pospam di Gereja MEDAN, RAKYAT MEDIA-Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho SIK MHum, berencana mendirikan pos pengamanan (pospam) di gereja-gereja yang ada di Medan. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan beribadah bagi umat Kristiani yang merayakan hari besar keagamaannya.

“Sebelum pospam dibuat, tentunya

KEPALA Kejaksaan negeri Stabat Andri Ridwan

ruangan yakni Ir.Khairil Kenca selaku Sekertaris Dinas Pertanian dan ruangan Bendahara Distan tampak didampingi Kadis Pertanian Langkat Ir.Nasuruddin.

Tidak lama tiba juga Plt Kadis Pertanian Ir.Nursupandi karena saat itu dia menjabat Plt nya.yg diduga kuat terlibat dalam kasus ini.

Sementara itu pasca penggeledahan Kajari Langkat Andri Ridwan,SH melalui Kasi Intel Kejari Stabat M.Yusup,SH memaparkan terkait penggeledahan Kantor Dinas Pertanian Langkat guna melengkapi dokumen terkait adanya temuan dugaan korupsi pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier sebesar Rp 2,7 Miliar yang kini dalam penanganan Tim Pidana Khusus Kejari Stabat.

Menyinggung tentang lokasi proyek irigasi yang diduga terjadi penyimpangan, M.Yusup belum dapat memberikan rinci karena masih ditangani Tim Pidsus, namun yang jelas kasus tersebut statusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikanDemikian halnya menyangkut siapa tersangka yang dinilai bertanggung jawab atas penyimpangan proyek tersebut, pihak Intel kejari Stabat belum dapat membeberkank karena hal itu akan didalami lebih lanjut nantinya.

Sementara itu sejumlah sumber meminta agar pihak penyidik Pidsus Kejari Stabat yang menangani kasus proyek tersebut, segera menetapkan para tersangkanya dan segera melakukan penahanan.(rm/supriadi)

melakukan kajian-kajian tehnis yang matang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah akibat mubazir menyusul pembangunan pasar modern Berngam dengan biaya miliaran rupiah yang juga ubazir termasuk Pasar Modern Rambung karena terbengkalai.

Sulit diperoleh konfirmasi tentang palaksanaan pembangunan tersebut terkait dengan Jenis kegiatan pakah swakelola, kontrak dan besaran anggaran yang dituangkan dalam pembangunan itu termasuk Pelaksananya, volume kegiatan serta fasilitas penunjang seperti penerangan listrik apakah masuk dalam plafon. Dan tidak diketahui apa capaian sasaran yang ternyata mubazir.

Proses pembangunan kios penampungan pedagang korban kebakaran Pasar Tavip pada dasarnya sudah diserah terimakan Dinas PU kepada Badan Pengelola aset Daerah untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan dan Pasar sebagai Instansi pengguna.

Guna untuk memperoleh konfirmasi, Sekdako Binjai

BINJAI, RAKYAT MEDIASudah hampir dua bulan pengaduan tertulis warga masyarakat Lingkungan V Tempui Kelurahan Sukaramai Binjai barat kepada Walikota Binjai tentang pengoperasian usaha pembuatan tahu krisfy tanpa izin yang menimbulkan volusi baukarena limbah belum juga ditindak secara tegas.

Padahal baik BLH Binjai, Polisi Polsek Binjai Barat,Lurah Sukaramai sudah meninjau lokasi, namun usaha itu tetap beroperasi sekalipun belum mengantongi surat ijin usaha.

Herannya, Kepling V Edy Syahputra yang rumahnya persis bersebelahan dengan pabrik tersebut yang hanya berbatasan dengan dinding rumah sepertinya tidak mampu ber-

WALIKOTA Banjai

H.Elyuzar Siregar,SH yang berulangkali akan ditemui tidak berhasil karena sibuk atau purapura sibuk. Tidak sekali ponselnya dihubungi namu tidak diangkat bahkan dikirim pesan lewat SMS juga diabaikan.

Sementara konfirmasi yang berhasil didapat diantaranya dari Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Affan Siregar mengaku meminta waktu untuk menelusuri proses serah terima dari Dinas PU, sedangkan Kepala Dinas Pendapat Pasar melalui Kabag Humas Pemko Binjai Hendrik Tambunan,S.Sos me-

yang akan melakukan pengamanan di hari Natal dan Tahun Baru, masih dalam pembahasan dengan pemerintah.

Nantinya, semua pihak akan mendapatkan arahan dari masing-masing pimpinan kerjanya. Berapa jumlah pospam yang akan didirikan, kita belum bisa memastikan. Karena selain di rumah ibadah, pospam juga akan didirikan di lokasi wisata yang ramai didatangi pengunjung,” pungkasnya.(rm/bsc)

Walikota Binjai Tak Gubris Pengaduan Warganya

Barak Penampungan Pedagang Pasar Tavip Mubazir BINJAI, RAKYAT MEDIAHampir seratusan barak kios penampungan pedagang korban kebakaran Pasar Tavip Binjai yang dibangun beberapa bulan lalu terlihat mubazir.

Ratusan pedagang yang ditampung dibarak tersebut menolak karena selain ukuran yang terlalu sempit sehingga tidak memilki ruang gerak, juga tidak dilengkapi dengan fasilitas penerangan. Bangunan yang sudah terlantar berbulan-bulan ini cukup menarik perhatian berbagai kalangan dan opini miring pun tidak terelakkan lagi.

Pendapat miring diantaranya muncul dari Lembaga BCW Binjai yang disuarakan Sekretarisnya Salamuddin yang menurutnya ini fakta yang membuktikan bahwa Pemko Binjai kerab tidak siap membuat perancanaan yang matang terkait dengan kepentingan pedagang sehingga para pedagang berjualan menyebar diberbagai badan jalan Pasar Tavip.

Melihat dari kondisi fisik, Dinas Pekerjaan Umum sepertinya tidak mempersiapakan planning yang matang tanpa

kita terlebih dahulu melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan instansi terkait.

Raker tersebut menghasilkan kebijakan untuk membuat pospam di beberapa gereja di kota Medan. Setelah pospam didirikan, nantinya akan dilakukan apel gabungan di Lapangan Merdeka pada 22 Desember 2016 mendatang,” ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Sandi Nugroho SIK MHum. “Adapun terkait jumlah pasukan

nerangkan agar bersabar karena dari Kepala Dinas belum memberi aliran konfirmasi.

Menurut Salamuddin, hasil konfirmasi pihaknya kepada penyelenggara Pemerintahan Kota Binjai ini sah-sah saja jika semua pihak mau melihat fakta dilapangan, tidak seharusnya kondisi pembangunan yang sudah menelan biaya tidak sedikit hrus terus terlantar sampai batas waktu yang sulit diketahui. Soal Sekdako Binjai yang membuat gerakan tutup mulut, ini sangat kiota sesalkan, ujarnya. (rm/supriadi)

CMYK

Walikota Binjai

HM Idaham

buat tanpa diketahui alasannya.

Saat disambangi dikediamannya baru baru ini, Kepling V Sukaramai Edy Syahputra, pada dasarnya dirinya mengaku mengaku nresah dengan usaha

itu bahkan pernah airnya sumurnya bermasalah terkontaminasi bau karena endapan limbah yang dialirkan ke Sapty tang meresab sehingga air sumurnya tidak bisa digunakan.

Kemudian Edy mendatangi pemilik usaha agar Septy tang itu dilepas alirannya keparit.

Pasca perbaikan parit MUDP yang ditangani Dinas PU yang baru selesai dikerjakan dinilai tidak menjamin dapat mengatasi limbah yang begitu meresahkan warga masyarakat. Supomo yang mewakili warga mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah yang belum mengambil langkah tegas terhadap persoalan yang dihadapi warga yang resah dengan limbah terlebih jika terjadi panas terik, luapan aroma bau tidak sedap sangat mengganggu.

Supomo mengatakan, untuk mengatasi persoalan ini, masalah perijinan usaha setidaknya menjadi patokan untuk dilakukan penertiban. Sebab dia yakin, Pemerintah sudah menyiapkan seperangkat Peraturan dengan skala kepentingannya termasuk usaha seperti itu yang menimbulkan dapak limbah pasti ada aturannya.

Yang pasti, usaha yang menimbulkan dampak limbah terlebih beroperasi ditengah pemukiman warga, tidak semudah itu bisa sesuka hati.

Tentu semua itu ada aturannya dan apakah Walikota tidak memperdulikan itu, yang pasti kami tetap meminta agar Peraturan ditegakkan, ujar Supomo dan kawan-kawan secara senada.(rm/supriadi).

Marak Disperindag Sumut, Diminta Tim Saber Pungli Bertindak MEDAN, RAKYAT MEDIAMenanggapi laporan maraknya pungutan liar (pungli) di Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag Sumut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar meminta Tim Saber Pungli Kota Medan yang dipimpin Kapolresta Medan maupun Tim Saber Pungli Sumut yang dipimpin Irwasda Polda Sumut segera bertindak.

“Segera lakukan langkahlangkah pembersihan seluruh praktik pungli yang sangat meresahkan para pelaku usaha,” jelas Abyadi, Minggu (18/12/2016).

Menurut Abyadi, Tim Saber Pungli khususnya di Sumut, harus segera menunjukkan kinerjanya. Jangan Tim Saber Pungli ini hanya sekadar memenuhi pemerintah pusat dengan membentuk Tim Saber Pungli di daerah ini, tanpa terlihat memiliki komitmen dan kemauan untuk memberantas pungli.

“Karena saat ini, masih banyak pungli di unit-unit layanan publik di Sumut. Hanya saja, modusnya sudah lebih rapi untuk mengelabui petugas.

KANTOR Dinas Perdagangan Sumatera Utara

Karena itu, Tim Saber Pungli harus bekerja lebih lincah. Jangan kalah lincah dari para pelaku pungli,” tegas Abyadi.

Abyadi juga mengaku, Ombudsman RI Perwakilan Sumut akan meminta Kepala Disperindag Sumut menghentikan seluruh praktik pungli yang masih terjadi. Kepala Gubernur

Sumut HT Erry Nuradi, diharapkan juga melakukan langkahlangkah nyata dalam memberantas pungli di unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumut. “Gimana kepemimpinan mau “paten” bila praktik pungli yang meresahkan rakyat masih marak?” pungkas Abyadi.(rm/bsc)

CMYK

9

GALERI FOTO

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

NURYANTO,SH,MH, Ketua DPRD Kota Batam memotong nasi tumpeng sempena Hari Jadi Batam Ke-187 pada rapat paripurna istimewa (18-12-2016)

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto SH,MH menyerahkan Nasi Tumpeng Kepada Walikota Batam,M.Rudi dan Gubernur Kepri yang diwakilkan oleh Assisten Ekbag Pemrov.Kepri, Syamsul Bahrum

Nuryanto Pimpin Rapat Paripurna Istimewa Sempena Hari Jadi Batam Ke-187 BATAM, RAKYAT MEDIA- Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam dipadati oleh undangan dari berbagai elemen masyarakat Kota Batam termasuk anggota DPRD Kota Batam Periode Tahun 2000-2014. Mantan Walikota Batam, Mantan Sekwan Kota Batam, dan Pimpinan Ormas, OKP,SKPD, LAM Kota Batam dan FKPD Kota Batam. Agenda Rapat Paripurna Istimewa sempena Hari Jadi batam Ke-187, rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH dan Pimpinan DPRD Kota Batam lainnya, rapat paripurna dimulai tepat pukul 10.22 WIB, Minggu 18 Desember 2016.

Pada akhir sidang rapat paripurna istimewa sempena hari jadi Batam Ke-187, Nuryanto menyampaikan bahwa masyarakat Batam sebaiknya menyerahkan dan mempercayakan kepada pemerintah pusat, namun demikian pemerintah Kota Batam,DPRD Kota Batam dan stakeholder terkait dan berbagai komponen masyarakat harus bersatu guna mendorong agar pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Batam. Demikian catatan ini disampaikan mudahmudahan menjadi bahan pemikiran untuk didiskusikan bersama-sama baik DPRD Kota Batam, Pemko Batam dan Masyarakat Kota Batam khususnya.(****)

FOTO bersama Walikota Batam, M.Rudi, Gubernur Kepri diwakilkan oleh Asisten Ekbag, Syamsul Bahrum Ketua LAM, Wawako, Amzakar Achmad dan Pimpinan DPRD Kota Batam usia Rapat Paripurna Istimewa

WAKIL KETUA DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan memberikan nasi tumpeng kepada wakil walikota Batam.

WAKIL KETUA DPRD Kota Batam, Teuku Hamzah Husen memberikan nasi tumpeng.

RAPAT Paripurna Istimewa Hari Jadi Batam ke-187

ANNGOTA DPRD Kota Batam berfoto bersama dalam peringatan Hari Jadi Batam ke-187 pada 18 Desember ini,

CMYK

CMYK

ADVERTORIAL

Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

10

Badan Infokom Kota Batam Raih Juara I Layanan Online

Kepala Badan Infokom Kota Batam Salim

BATAM, RAKYAT MEDIAKinerja Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Batam, terus mengalami kemaujuan pesat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika yang mencakup Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) secara Optimal sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang saat ini.

Terutama dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana

telematika guna meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan layanan publik sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat luas, terutama masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dan berkualitas.

Keberhasilan kinerja Badan Kominfo Kota Batam yang dipimpin Salim, menyusulinstansi ini kembali meraih penghargaan peringkat I dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pub-

lik (KIP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2016.

Dikatakan Salim, keberhasilan tersebut bisa diperoleh tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan kerja keras semua pegawai di lingkungan instansinya dalam upaya meningkatkan kinerja dibidang komunikasi dan melangkah lebih maju lagi dengan semangat, inovasi, integritas, optimisme dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Pemerintah

dan masyarakat Kota Batam.

Hal ini dijelaskan Kepala Badan Kominikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batam Salim, kepada media ini Kamis (22/12/ 2016) dirungan kerjanya lantai 7 Kantor Walikota Batam di Batam Centre. Pria yang dikenal ramah dan murah senyum ini menjelaskan keberhasilan badan Kominfo Kota Batam meraih juara I layanan online berkat kerjasma dan dukungan rekan rekan media, ujarnya. (rm/mawardi).

Layanan Informasi Online Bawa Batam Kembali Raih Juara BATAM, RAKYAT MEDIAPelayanan informasi secara dalam jaringan (daring) atau online melalui website PPID memberi nilai tambah bagi Pemerintah Kota Batam. Ini juga menjadi salah satu kriteria yang membawa Batam kembali raih peringkat I dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016.

“Ada beberapa pembenahan yang teman-teman Pemko Batam lakukan di PPID. Misal dalam kemudahan layanan informasi melalui website. Dengan adanya layanan online ini masyarakat tak perlu datang ke Pemko, cukup ajukan permohonan informasi secara online. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat,” kata Ketua KIP Kepri, Arifuddin Jalil usai penyerahan anugerah di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (21/12/2016).

Selain perangkat lunak, KI Kepri juga memberi nilai positif terhadap pelayanan informasi di PPID Pemko Batam. Sarana yang disediakan di Media Center lantai 1 Kantor Walikota Batam dirasa cukup nyaman serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menpatkan informasi.

“Dua hal itu yang jadi poin utama, di samping itu ada tambahan-tambahan kriteria lainnya,” kata dia.

Batam yang mendapatkan peringkat pertama menggeser Pemerintah Kabupaten Bintan yang tahun lalu duduki posisi teratas. Tahun ini Bintan berada di peringkat II untuk kategori kabupaten/ kota termasuk DPRD. Sementara posisi III untuk kategori ini dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kategori kedua yang dilakukan pemeringkatan adalah instansi vertikal tingkat kabupaten/kota. Posisi teratas diduduki Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nega-

ra Tanjungpinang dengan nilai 73,60. Disusul Badan Pusat Statistik Tanjungpinang dengan nilai 64,80 di posisi kedua. Dan peringkat terbaik III diperoleh Kantor Kementerian Agama Kota Batam dengan skor 62,78.

Kategori ketiga yaitu instansi vertikal tingkat provinsi. Peringkat pertama yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepri. Juara II BPS Provinsi Kepri, dan juara III Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad yang menerima penganugerahan tersebut mengucapkan terima kasih kepada KIP Kepri atas penilaiannya terhadap Pemko Batam. Menurutnya penghargaan ini akan meningkatkan semangat kerja Pemko Batam ke depannya.

“Keterbukaan informasi publik ini jadi spirit baru untuk meningkatkan spirit kerja kita. Penghargaan yang diberikan KIP Kepri ini akan memperkuat semangat kami untuk mewujudkan Batam Excellent City,” kata Amsakar.

Batam Excellent City ini merupakan bentuk upaya Pemko Batam dalam memberikan pelayanan sekaligus keterbukaan informasi secara daring. Tahun ini Pemko Batam tengah menyiapkan infrastruktur untuk e-government.

Sebelumnya Batam sudah belajar dari Pemko Surabaya terkait hal ini. ”Saat ini beberapa sistem sudah berjalan secara elektronik seperti lelang elektronik, SIPKD. Kami ingin 2017 ada e-budgetting, e-musrenbang, e-planning, termasuk e-tax,” kata dia.

Hadir dalam penyerahan anugerah tersebut, selain Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, juga hadir pejabat Sekdako Batam Jefriddin, Kepala Badan Infokom Salim dan mantan Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti. (rm/irfa infokom)

WAKIL Walikota Batam Amsakar, Sekdako Jefridin, Kepala Kominfo Salim dan Guntur Sakti

30 Pejabat Lolos Seleksi Eselon IIB Pemko Batam CAMAT Yudi Admajianto (kanan) dan Sekretaris Camat Taher

Yudi Admajianto Sebagai Camat Bengkong Yang Baru BATAM, RAKYAT MEDIATampuk pimpinan di Kecamatan Bengkong yang sebelumnya di jabat oleh Umi Yati, kini telah berganti kepada Yudi Admajianto, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang (Kabid) di dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) Kota Batam.

Yudi Admajianto dilantik oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, awal Desember 2016 lalu bersama pejabat eselon II, 9 Camat, 10 Sekretaris Camat

dan dua lurah. Mereka adalah, M Arman sebagai Camat Sekupang, Tukijan sebagai Camat Batuampar, Novi Harmadyastuti sebagai Camat Lubukbaja, Ashraf Ali Camat Batam Kota, Fridkalter Parulian Camat Batuaji, Nasrun Camat Bulang, Sadiman Camat Belakangpadang, dan Amri Amis Camat Galang.

Dalam menjalankan tugasnya di tempat yang baru, Camat Bengkong Yudi Admajianto, didampingi M Taher, sebagai Sekretaris Camat.(rm/mwd).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 30 orang pejabat lulus seleksi administrasi dalam lelang jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II B di lingkungan Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau Tahap II, berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi di Batam, Rabu (21/12/2016) Seleksi itu untuk memperebutkan enam jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan. ”Keputusan panitia pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIB bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” kata Ketua Panitia Seleksi, Agussahiman.

Agussahiman mengatakan, lima orang yang lulus seleksi administrasi untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Ismit Ismail, Aisrin, Said Kaidar, Yuziah dan Akhmad Tarmizi.Empat orang yang melanjutkan tahap seleksi berikutnya untuk jabatan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu Hendriana Gustini, Syaiful Bahri, Rayanis Aminah dan Kharizi Kasuma.

Jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaiu Samudin, Aunar Karimsu, Herman Purnama, Masrial, Sri Nurhaya Juwita, Nurmadiah

Agussahiman Sekdako Batam dan Zulkarnain.Lalu lima PNS yang lulus seleksi administrasi jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Faizal Riza, Helwani, Achmad Arfah, Abdul Malik dan Rivolin.

Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu Iiek Betty Sudriyanti, Hasyimah, Minche Sihotang, Hendri dan Marzuki.Serta empat orang yang lulus seleksi administrasi lelang Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan yaitu Herman Rozie, Suratno, Azril Apriansyah dan Dwi Hastuti Anggraeni. Setelah itu kata Agussahiman, seluruh pejabat yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya diwajibkan mengikuti “assessment test”. (rm/ant)

CMYK

Walikota Angkat Tukijan Jadi Camat Batuampar BATAM, RAKYAT MEDIAPimpinan di Kecamatan Batuampar juga telah berganti, orang nomor satu di Kecamatan batuampar ini sebelumnya dijabat oleh Leo Putra. Saat ini telah berganti kepada Tukijan, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris camat di kecamatan tersebut.

Tukijan dilantik oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, bersama 9 camat lainnya pada awal Desember 2016 lalu. Tukijan yang sebelumnya sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan tersebut mengaku akan melaksanakan tugas sebagaimana yang dijalankan pendahulunya. (rm/ mwd).

Camat Batuampar

Drs.Tukijan

CMYK

11

SAMBUNGAN

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Terus Wujudkan Rasa Aman di Kepri KEPRI, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan keamanan di Kepri, sejauh ini sudah sangat kondusif. Termasuk menjelang perayaan Natal dan tahun baru.

"Kondisi ini tentu harus terus kita jaga bersama. Agar rasa aman terus tercipta di Kepri ini," kata Nurdin saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Seligi 2016 Dalam Rangka Pengamanan Natal 2016 Dan Tahun Baru 2017 Di Wilayah Provinsi Kepri, di Hotel Golden View Batam, Rabu (21/12).

Dijelaskan Gubernur, menciptakan rasa aman dimulai dari diri sendiri. Seperti saling menghargai dan menghormati.

"Ini yang saya minta kita terapkan oleh seluruh masyarakat di Kepri. Dengan demikian keamanan di wilayah Kepri bisa terus kita jaga bersama," kata Nurdin.

Kapolda Kepri Irjend Pol Sam Budigusdian menjelaskan, momen perayaan Natal dan Tahun Baru harus mendapat atensi khususnya Polri sebagai pelaksana kamtibmas dibackup pihak terkait lainnya seperti TNI, agar bisa berjalan dengan aman dan tertib.

"Sejauh ini ancaman keamanan yang bisa mengganggu jalananya momen akhir tahun

harus diwaspadai bersama. Ancaman tersebut, bisa melalui terorisme yang besar kemungkinan memanfaatkan momen keagamaan dan perayaan akhir tahun," kata Kapolda.

Tidak itu saja, kata Kapolda Sam, ancaman kamtibmas juga bisa melalui kejahatan konvensional seperti pencurian dan perampokan dan banyak lagi.

"Karenanya operasi lilin seligi akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai 1 Januari 2017," kata Kapolda.

Begitu pentingnya koordinasi lintas sektoral guna bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Kapolda juga meminta selain fokus memberikan

rasa aman, persoalan penting lainnya sebagai faktor pendukung seperti persediaan bahan bakar minyak (BBM), pelayanan kesehatan, sarana transportasi hingga ketersediaan sembako harus kita perhatikan bersama. Dengan demikian perayaan Natal dan tahun baru di Kepri bisa berjalan aman kondusif dan terkendali, tegasnya.

Sedangkan Danrem Wirapratama Brigjend Fachri lebih menitikberatkan pada pengamanan pada objek-objek vital dan antisipasi gangguan terorisme yang akan menyasar pusat-pusat keramaian dan berkumpulnya orang dengan jumlah massa yang banyak.(hms)

KPK Tegaskan Tak Perlu Izin Kapolri Untuk Memeriksa Polisi JAKARTA, RAKYAT MEDIAKPK menegaskan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU KPK, bukan kepada telegram Polri.

“KPK tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu tunduk kepada KUHAP dan secara khusus kita tunduk pada UU Pemberantasan Tipikor dan UU KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (19/12/ 2016) lalu.

Hal tersebut terkait dengan dikeluarkannya telegram nomor KS/BP-211/XII/2016/Divpropam tertanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Pol Idham Azis berisi imbauan kepada Kapolda terkait pemanggilan anggota Polri, peng-

Jurubicara KPK

Febri Diansyah geledahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri) oleh KPK, Kejaksaan dan pengadilan harus seizin pimpinan Polri.

“Yang kita ketahui peraturan terkait izin adalah jika di KUHAP itu diatur saat penggeledahan ada izin ketua pengadilan, bahkan saat ini KPK tidak membutuhkan izin dari ketua pengadilan saat penyitaan,” ungkap Febri.

Telegram itu menurut Febri berisi aturan internal kepada

Ketua Kadin tangkan. Nanti pasti kita kabari selanjutnya. Yang pasti berlanjut,” katanya.

Saat ditanya, apakah terperiksa Maruf Maulana ini berpotensi menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana Undang-undang ITE ini?. Kapolda tak gegabah dan terburuburu menjawab itu. Lantaran, ia memilih lebih profesional menyelidik kasus dari pada mendahului fakta-fakta hukum yang membelit postingan tersebut. “Nanti kita lihat ya. Lebih profesional saja, intinya begitu,” tambahnya.

Sebelumnya, gara-gara postingan foto yang diunggah pada Selasa (13/12/2016) pagi meme oleh Maruf Maulana di sebuh grup media sosial WhatsApp membuat Kapolda KepriBrigjend Pol Sam Budigusdian marah dan kecewa.

Kapolda menceritakan di lantai dua Rupatama Mapolda Kepriusai keluar ekspos kasus dua wartawan tersangka pem-

Sambungan Hal. 1

erasan, katanya, Maruf Maulana memposting foto di grup WhatsApp yang kebetulan Kapolda adalah anggota bagian grup itu juga.

Dalam foto meme itu tambahnya ada kaitannya dengan bompanci pada Sabtu, 10 Desember 2016 lalu di Bekasi. ”Tadi saya marah di grup (WhatsApp), mungkin gurau Maruf Maulana pengalihan isu dengan bomtermos. Dia (Maruf) tidak sepatutnya memposting itu. Dia tidak menghargai kinerja polisi,” kata Kapolda dengan nada kesal kepada sejumlah wartawan.

Sebelumnya, pada rapat Selasa (13/12/2016) pagi yang dipimpin Kapolda Kepri bersama beberapa personel Detasemen Khusus (Densus) 88 pihaknya menyampaikan hal itu.

Dan hasilnya, Densusmarah dan kesal kepada Maruf Maulana. ”Kebetukan tadi rapat bersama teman-teman Densus 88, saya sampaikan. Dan semua

Polisi Tangkap gapan, kata dia, para pelaku tengah beraktivitas menambang emas tanpa izin di aliran sungai. “Para pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda,” kata Guntur, Selasa, 20 Desember 2016.

Penambang yang ditangkap yaitu Disrianto, 33 tahun, dan Muliadi (30) warga Gunung Toar. Enam pelaku lainnya ialah Sunaryo (40), Hirwan Supriadi (37), Mawardi (34), Taswin (31), Agusrianto (35) dan Misnadi (20). Mereka merupakan warga Mandailing Natal, Pekanbaru.Sedangkan satu pelaku diringkus polisi di lokasi

anggota Polri.”Namun kami bersyukur Kapolri sudah menyampaikan bahwa surat itu bersifat internal saja dan sebenarnya ada perubahan redaksional yaitu bukan izin tapi sifatnya koordinasi di internal.

Nah, itu yang memang diharapkan ada kesepahaman bagi sesama penegak hukum di lapangan bahwa memang kewenangan-kewenangan penegak hukum dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku,” ujarnya menjelaskan.

Sehingga menurut Febri, yang dilakukan oleh KPK ketika memanggil anggota Polri adalah melakukan koordinasi.

“Tentu bukan izin karena ketentuan soal izin di KUHP dan di UU KPK itu diatur sangat terbatas. Bahkan sebenarnya bagi kepolisian dan Kejaksaan pun izin pemeriksaan untuk kepala daerah juga sudah dicabut oleh MK. Jadi lebih kepada koordinasi dan komunikasi antarlembaga di lapangan,”katanya. (rm/bns)

marah. Dan mereka (Densus 88) share seluruh Indonesia. Silahkan mau minta maaf seluruh Indonesia. Saya selaku Kapolda penjaga keamanan di Kepri merasa tersinggung,”tegas Kapolda Kepri.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Maruf Maulana mengaku meme ‘bom termos’ yang dia unggah di group whatsapp yang beranggotakan para petinggi Kepri, termasuk Kapolda Brigjend Pol Sam Budigusdian, dilakukan hanya bercanda.

Kepada wartawan Maruf Maulana mengatakan, unggahan meme itu tidak ada maksud menghina atau mencemooh kinerja polisi.Dia hanya memposting gara-gara termos pada gambar itu membuatnya geli.

Pernyataan Maruf ini menanggapi sikap Kapolda Kepri yang marah dan tersinggung atas meme yangdipostingnya.(rm/ trb).

Sambungan Hal. 1

berbeda, yakni Ali Sungat (31), warga Pati, Jawa Tengah. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua unit mesin dompeng, dua unit keong, satu batang paralon, empat lembar karpet dan satu batang spiral.

Penambangan emas di sepanjang anak sungai Kuantan Singingi marak terjadi sejak lama.

Akbat penambangan itu, terjadi kerusakan ekosistem dan lingkungan sekitar aliran sungai.

“Perkebunan rusak serta air sungai menjadi keruh,” ucapnya.

Polisi sebenarnya sudah kerap kali merazia penambangan emas tanpa izin di sejum-

lah anak Sungai Kuantan Singingi. Pada Selasa, 6 Desember 2016, polisi juga meringkus dua penambang emas di Sungai Kuranji, Kecamatan Singingi.

Keduanya adalah Boy Rianto dan Sunardi.

Tidak lama kemudian, Senin, 12 Desember 2016, polisi kembali meringkus dua pemodal penambang emas yaitu Andre, warga Pasir Pangaraian dan Syaiful Efendi, warga Padang.

Dari tangan pemodal itu, polisi menyita uang tunai sebanyak Rp193 juta serta emas seberat 15,61 gram dan timbangan digital. (rm/kmps).

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Proyek Perbaikan pengecoran cincin balok kabarnya memakai besi beton banci dan ukuran 6 mm, demikian juga pengecoran cincin pondasi memakai besi beton polos ukuran 14 mm dan dinding ukuran 10 mm.

Yang lebih parah lagi, pasir yang digunakan untuk pengecoran dinding tembok kiri dan kanan Sungai, cincin balokdan pengecoran pondasi. Selain campuran semen kabarnya tidak sesuai dan lebih banyak pasir dari pada semen. Kualitas pasir yang dipergunakan jugaterlihat memakai pasir bercampur tanah dan lumpur sehingga dikuatirkan proyek perbaikan sungai yang menelan anggaran cukup besar tersebut tidak lamahancur terkena gerusan air.

Tak hanya itu, penyimpangan lain terhadap pengerjaan proyek perbaikan sungai Sagulung yang dibiayai memakai dana APBN 2016 senilai Rp 7,762.526 769. Cara kerjapengecoran pondasi atau slop penyanggah bibir sungai dilakukan diatas lumpur, pembuatan box culvert untuk pembuang air di kiri kanan sungai juga sangat amburadul kedalaman dan lebar box culvert juga diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.

Bahkan yang sangat menyolok mata bobroknya kualitas pengerjaan kontraktor PT Benteng Indo Rayon, juga terlihat masalah penimbunanpada bahu dan bibir sungai tampak menggunakan sampah dan lumpur dari galian sungai lalu ditimbun dengan tanah bouksit. Padahal,seharusnya untuk menimbun pada pinggiran tembok sungai harus menggunakan tanah timbunbagus sehingga kepadatan tanah dipinggir tembok tidak menyusut dan turun.

Informasi yang diterima media ini dari warga setempat mengungkapkan, bawa pelaksanaan proyek perbaikan Sungai Sagulung tersebut terlihat banyak kejanggalan dan penyimpangan,”Meski kami tidak mengerti soal teknis dan tak pernah melihat bestek proyek itu. Tapi secara kasat mata kami bisa pastikan kalau pekerjaan pemborong itu asal siap, seperti pengecoran pondasi langsung dicor didalam lumpur, dan capuran semen juga kami lihat sangat sedikit. Campuran itu saja sudah tidak sesuai lagi,’ungkap salah seorang warga yang minta tidak ditulis indentitasnya dalam berita ini.

Warga yang sering melihat pengerjaan proyek itu menjelaskan, bisa jadi beraninya kontraktor itu mengerjakan proyek perbaikan sungai Sagulung tersebutsebarangan, selainpengawas dari Satker SNVT sumber air Kepri jarang berada dilapangan, kemungkinan antara pihak kontraktor dengan pimpinan Satker sumber Kepri sudah terjadi permainan

kongkalikong.

“Kami warga disini jarang melihat pengawas proyek dari Satker SNVT sumber air Kepriitu terlihat dilapangan, hanya yang kami lihat mandor dari perusahaan tersebut. Karena tak ada pengawas dilapangan, ya mereka kerjakan asal siap saja. Kalau mereka (pemborong-red) tidak curi kerjaan dan kualitas matrial yang jelek mereka mana bisa untuk besar, untuk apa mereka jauh jauh datang dari Bandung, kalau hanya untuk sedikit,”ujarnya.

Warga ini juga menjelaskan, pelaksanaan pengerjaan proyek Sungai Sagulung dari tahap pertama hingga tahap v memang banyak masalah,”Dari awal proyek ini kami dapat informasi sudah banyak masalah.

Coba bayangkan, kalau dihitung anggaran proyek dari tahap I sampai ke V yang sudah dikucurkan pemerintah cukup besar mungkin ada Rp 35 miliar lebih. Tapi pekerjaannya seperti ini,”ungkapnya lagi.

Sementara sumber lain mengungkapkan, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Batam mengaku mereka sudah turun kelokasi melihat langsung pengerjaan proyek perbaikan Sungai Sagulung tahap V. Para aktivis LSM yang dikenal sangat getol menyoroti berbagai penyimpangan proyek di Kepri ini sedang mengumpulkan data data terkait proyek yang dilaksanakan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Kepri, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sumber itu menyebut, saat ini para aktivis LSM di Batam sedang bekerja mengumpulkan data data terkait penyimpangan proyek tersebut. Jika proyek yang dibangun menggunakan anggaran APBN tersebut terbukti ada penyimpangan, mereka akan melaporkan kasus tersebut ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, ungkap sumber itu Meski tiap tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) melalui Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV (SNVT) Provinsi Kepri mengucurkan anggaran APBN murni hingga ratusan miliar untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Kepri. Namun anggaran yang begitu besar dikucurkan, tidak sesuai dengan kualitas pengerjaan proyek yang dilaksanakan.

Kinirja LM Bakti selaku pimpinanSNVT sumber air Kepri, dinilai sangat bobrok, tidak hanya baru kali ini saja, banyak proyek yang dilaksanakan LM Bakti bermasalah. Tak hanya sampai disitu, LM Bakti selaku pimpinan Satker SNVT

Sambungan Hal. 1

Kepri juga pernah diperiksa oleh Ditkrimsus Polda Kepriterkait pengerjaan proyek tanggul penahan pantai di Teluk Mata ikan beberapa tahun lalu yang runtuh di terjang ombak disebabkan kualitas kerjanya asal jadi.

Kejanggalan lain, dalam pelaksanaan proyekSNVT jaringan sumber air Sumatera IV yang berkantor di Sekupang, selain dikerjakan secara amburadul dan asal asalan. Setiap proyek juga tidak memakai papan plank proyek. Padahal, papan proyek wajib dipasang sebelum dan selama kegiatan masih berjalan. Sebab tujuan pemasangan plank proyektidak lain agar diketahui publikdan transparansi tentang indentitassuatu proyek.Pemasangan papan proyek juga harus dipasang pada lokasi terbuka sehingga mudah dilihat.

Anehnya, kontraktor maupun pihak SNVT jaringan sumber air Sumatera IV Kepri, terkesan sangat tertutup dan tidak transparan dalam pelaksanaan proyek, buktinyasejumlah proyek yang dilaksanakan instansi ini tidak memakan plank proyek. Salah satu cotoh proyek pembangunan bendungan Sungai Gong, jembatan V Pulau Rempang yang dikerjakan PT Wijaya Karya selaku kontraktor pemenang tender.

Proyek pembangunan bendungan Sungai Gong yang berlokasi di jembatan lima Pulau Rempang, dengan nilai proyek ratusan miliar sama sekali tidak memiliki papan plang proyek. Kuat digaan tidak dipasangnya papan nama proyek secara transparan dilokasi proyek pemerintah tersebut oleh kontraktor pelaksana dilapangan. Bisa jadi sengajadibuat untuk mengaburkan indentitas proyek yang dibiyai oleh pemerintah itu agar tidak diketahui publik.

Informasi yang diterima wartawan media ini dari Natuna, tidak profesional kontraktor PT Benteng Indo Rayon, dalam pengerjaan proyek pemerintah tak hanya dilakukan pada proyek perbaikan Sungai Sagulung, Batu Aji Batam.

Akan tetapi, proyek pembuatan tanggul dan bendungan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU), Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV (SNVT) Provinsi Kepri di Kelarik, Kabupaten Natuna juga kabarnya dikerjakan asal siap dan amburadul.

Sementara Deden yang mengaku sebagai mandor lapangan dari kontraktorPT Benteng Indo Rayon ketika dikonfirmasi media ini Rabu (15/12/2016) pekan lalu di lokasi Kavling Plamboyan, Sagulung mengatakan, pekerjaan struktur pembangunan proyek ini sebenarnya sudah selesai 90 persen. Pihaknya hanya tinggal menye-

Ketua DPRD No 19 tahun 2016.

“Saya sebagai Ketua DPRD dan juga sebagai anggota Dewan Kawasan minta kepada BP Batam agar mematuhi sepenuhnya Keputusan Dewan Kawasan dan tim teknis sebagai mana yang tercantum dalam surat Sesmenko no.S-657/SES.M.EKON/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang lalu,” jelas Jumaga di kantor DPRD Kepri, Kamis (15/12).

Lantas, berapa besaran kenaikan tarif UWT tersebut?

Jumaga mengatakan bahwa tim teknis juga sepakat untuk memberikan kepastian tarif dengan menggunakan dasar perhitungan inflasi tahunan sebesar empat persen.

Sehingga besaran persentase kenaikan tarif UWT tiap tahunnya sebesar 4 persen dan maksimal 119 persen atau dibulatkan 120 persen untuk 20 tahun ke depan. Angka tersebut, sambungnya, menggunakan dasar penghitungan inflasi

Sambungan Hal. 1

tahunan nasional yang ditetapkan sebesar empat persen.

Jika nantinya usulan revisi tarif itu disetujui oleh Dewan Kawasan Batam, maka BP Batam harus melakukan revisi Perka BP Batam No 19 Tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan BP Batam.

Sedangkan untuk tarif jasa pelabuhan, BP Batam nanti akan membuat berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhan di Batam. Kesepakatan itu, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan di bidang kepelabuhan.

“Berita acara tersebut itulah nantinya yang menjadi dasar pemberlakuan tarif jasa kepelabuhan yang baru,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan kawasam ini melanjutkan bahwa BP Batam masih dapat menerapkan tarif khusus dengan memberikan dis-

kon atau pengurangan. Diskon atau pengurangan itu khusus tarif yang berada dibawah tarif yang diatur dalam PMK no.148/ PMK.05/2015.

Untuk masalah pencabutan lahan yang saat ini menjadi polemik, Jumaga mengatakan bahwa tim memutuskan dua hal. Pertama, terhadap lahan yang telah ditetapkan untuk dicabut, BP Batam diminta untuk memanggil kembali pemegang alokasi lahan tersebut untuk dimintakan komitmen pembangunannya.

“Komitmen nya itu harus memuat rencana usaha dan rencana pembiayaan yang mencakup financial closing sesuai dengan jenis usaha yang akan dibangun oleh pemegang lahan. Komitmen itulah yang menjadi dasar agar pencabutan ditarik kembali,” papar Jumaga.

Kedua, terhadap lahan yang belum ditetapkan pencabutan lahannya, namun sudah diumumkan, Ia mengatakan

Gubernur Kepri Nurdin saat menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016, di lapangan kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/12/2016) lalu.Menurut Nurdin, tema upacara “Indonesia Tanah Air Tercinta Kan Ku Bela Sepanjang Masa” patut dijadikan landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara.”Mari belajar dari sejarah bangsa, perjuangan para pahlawan patut dihar-

CMYK

lesaikan pekerjaan box culvert kiri kanan sungai dan penimbunan tanah kiri dan kanan tembok pada sisi atas.

Lebih lanjut Deden menjelaskan, untuk mengejar jadwal penyelesaian proyek pada akhir Desember 2016 ini yang tinggal beberapa hari lagi. Pihaknya terus mengebut pengerjaan yang belum selesai terutama penimbunan tanah dan pinising pekerjaan lainnya.

Deden mengaku pengerjaan proyek perbaikan sungai Sagulung tahap V ini lokasinya cukup berat, untuk menyelesaikan proyek tersebut pihaknya sudah melakukan empat kali adindum atau perubahan kontrak.

Hal itu disebabkan, kata Deden, selain karena faktor cuaca yang sering hujan sehingga tidak bisa bekerja, pihaknya juga kesulitan untuk mendapatkan tanah timbun,” Faktor cuaca yang menjadi kendala sehingga terhambat pekerjaan proyek ini, akibatnya kami sudah melakukan empat kali adendum, saat ini proses pekerjaan tinggal pembuatan box culvert, kalau pengerjaan proyek ini sebenarnya sudah selesai 90 persen,”ujar Deden Saat ditanya tanah timbun yang digunakan untuk menimbun kiri kanan tembok menggunakan tanah lumpur dan sampah. Deden mengakui, pihaknya kesulitan mencari tanah timbun. Tapi pimpinan perintahkan memakai tanah dari galian sungai.”Pimpinan perintahkan kami menggunakan tanah bekas kerukan sungai, meski tanah bekas kerukan sungai tersebut kurang baik.

Saya hanya pekerja, pimpinan perintahkan pakai tanah kerukan sungai saja, ya kami kerjakan, tak hanya pimpinan, pengawas proyek pak David juga sudah menyetujui pakai tanah bekas kerukan sungai,”kata Deden dengan logat sundanya.

Deden juga menjelaskan, proyek perbaikan sungai Sagulungtahap v tersebut panjangnya lebih kurang 1 km, pekerjaan pembuatan tembok sungai yang berada di Kavling Nato sepanjang 475 meter, sedangkan tembok yang berada di kavling Plamboyan sepanjang 322 meter. Deden memastikan, semua pekerjaan proyek tersebut selesai akhir Desember ini,kata Deden.

Sementara LM Bakti pimpinan Satker Jaringan Sumber Air Sumatera IV (SNVT) Provinsi Kepri, yang coba ditemui di kantornya Sekupang, untuk konfirmasi terkait proyek perbaikan Sungai Sagulung yang diduga terjadi penyimpangan dan tidak sesuai spek. Sampai berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi. Begitu juga David Partonggo Oloan marpaung, yang membawahi pelaksanaan proyek tersebut tidak berhasil ditemui.(rm/mawardi).

gai dengan semangat tinggi membangun negara, belanegara saat ini bukan hanya dengan menggunakan kekuatan senjata semata, namun lebih diwujudkan dalam aksi nyata, mensejahterakan masyarakat dengan tolak ukur pembangunan,” lanjut Nurdin.

Nurdin mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai tantangan masa depan yang semakin berat. Ancaman terus berdatangan dari segi apapun.

bahwa BP Batam harus melakukan kajian lagi. “Jika hambatan pembangunan gara-gara pemerintah, maka pemegang alokasi lahan akan dibantu menyelesaikan hambatannya. Setelah itu, kita juga mintakan komitmennya dalam bentuk rencana usaha dan rencana pembiayaannya,” kata Jumaga.

Sedangkan, jika hambatan disebabkan kelalaian pemegang lahan, maka BP Batam dapat melakukan pencabutan. Namun, sebelum dilakukan pencabutan, BP Batam juga harus memanggil kembali untuk menanyakan komitmennya. “Kalau tidak ada komitmen, yah silahkan dicabut saja,” pungkas Jumaga.

Keputusan penetapan tarif ini sendiri merupakan hasil kesepakatan rapat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 25 November lalu.

Selanjutnya tim teknis melakukan pembahasan mendalam pada 29 November.(rm/bnws).

Sambungan Hal. 1

“Mari jaga kekondusifan negara.Kita terus tanamkan landasan sikap perilaku bangsa untuk menghadapi kompleksitas dinamika perubahan yang ada. Tugas bela negara bukan lah hal yang mudah namun dengan semangat kesatuan maka hal itu bisa dipikul bersama,” ajak Nurdin.

Pada upacara itu, dibacakan juga Ikrar Bela Negara yang diikuti seluruh peserta. Upacara diakhiri dengan penyera-

haan penghargaan sistem inovasi daerah (SIDa) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) oleh Gubernur Kepri.

Hadir pada upacara tersebut Sekertaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Husnizar Hood, Perwakilan FKPD dan SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Unsur TNI dan Polri, Gerakan Pramuka dan tokoh masyarakat. (rm/trb)

CMYK

KORAN UMUM

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

12

Portal13-21 Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Selasa, DESEMBER 2016 - MINGGU- II

RABU, 22-30 DESEMBER 2016, MINGGU KE-III

Edisi : # 178 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris di Tiga Daerah DELI SERDANG, RAKYAT MEDIA-Seorang terduga teroris bernama Syafii (27) ditangkap tim Densus 88 bersama Polda Sumut di Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (21/12/2016).

Selain di Deli Serdang, satu orang terduga teroris di tangkap juga di Batam inisial HA (28).

Polisi menyebut, Syafii bergabung dalam kelompok Katibah Gonggong Rebus (KGR) pimpinan Gigih Rahmat Dewa.

Gigih Rahmat Dewa sebelumn-

ya di tangkap bersama empat orang rekannya di Batam, Kepulauan Riau pada 5 Agustus 2016 lalu.

Kelompok Katibah Gonggong Rebus itu ditangkap ditempat berbeda. Gigih ditangkap dikediamannya di Perumahan Mediterania Blok FF No 9, Batam Centre, Kecamatan Batam Kota, Batam.”Bersamasama merencanakan kegiatan amaliyah (tindak pidana terorisme) di bawah kendali Bahrun

Naim,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting dalam keterangannya seperti dilansir Detikcom, Rabu (21/12/2016).

Rina menyebut, anggota KGR lainnya memfasilitasi 2 WNA Republik Rakyat Tiongkok etnis Uyghur masuk ke Indonesia secara ilegal dan menyembunyikan keberadaannya selama di Batam. ”Mengikuti baiat pada ISIS bersama-sama anggota kelompok

KGR pada Agustus 2016 di Sungai Ladi Batam,” sambungnya.

Rina menerangkan, dalam penangkapan tersebut, terduga teroris tersebut tidak melakukan perlawanan. Setelah ditangkap, terduga teroris tersebut dibawa ke Brimob Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan. ”Rencananya besok akan diterbangkan menuju Jakarta,” katanya. (rm/dtc)

Polda Kepri Dipimpin Jenderal Bintang Dua DENSUS 88 menggiring terduga troris dari tempat persembunyian

GEMAS-SU Minta Kadis Pendidikan Copot Kepsek SDN Sei Bingai LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, oleh sebab itu pada tahun 2015 pemerintah menaikkan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah dari Rp.580.000,00/Siswa menjadi Rp.800.000,00/Siswa.

Namun hal tersebut diduga digunakan oleh oknum kepala sekolah SDN 054886 Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat berinisial DP untuk memperkaya diri sendiri, hal tersebut terungkap setelah adanya informasi yang diterima oleh Ketua Gerakan Masyarakat Sumatera Utara (GEMAS-SU)

M.Iqbal bahwa wali murid sering mengeluhkan kurangnya mutu pendidikan di sekolah tersebut yang menerima dana BOS sebesarRp.136.000.000,00/tahunnya M.Iqbal.menambahkan kepala sekolah juga tidak transfaran dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah,” Kami tidak menemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di mading sekolah, bahkan sekolah masih terlihat kurang perawatan serta berdasarkan keterangan wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan menyesal telah memasukkan anaknya ke Sekolah tersebut karena dinilai kurang bermutu.” Ungkap M.Iqbal

Lanjut M.Iqbal berdasarkan keterangan salah satu guru yang enggan namanya disebutkan bahwa kepala sekolah berinisial DP tersebut kurang disiplin dalam melakukan tugas. Oleh sebab itu kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk segera mencopot kepala sekolah SDN 054886 Kecamatan Sei Bingai berinisial DP agar pendidikan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Tutupnya.

Secara terpisah wartawan Rakyat Media berusaha melakukan konfirmasi ke SDN 054886 Kecamatan Sei Bingai, Selasa (20/12) namun sayang kepala sekolah sudah tidak berada ditempat. (rm/ topan).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri kini dipimpin jenderal berbintang dua setelah Kapolda Sam Budigusdian pada Selasa siang di Mabes Polri mendapatkan kenaikan pangkat dari brigadir jenderal menjadi inspektur jenderal. ”Kapolda naik, jadi bintang dua (irjen), dan Wakapolda Didi Haryono naik dari kombes menjadi brigjen,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP S Erlangga di Batam, Selasa.

Erlangga mengatakan, upacara kenaikan pangkat perwira tinggi dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Gedung Rupattama Mabes Polri.”Ada 21 pejabat perwira tinggi Polri yang mendapat kenaikan pangkat termasuk Kapolda dan Wakapolda Kepri,” kata dia.

Kenaikan pangkat Kapolda dan Wakapolda Kepri tersebut sejalan dengan kenaikan tipe Polda Kepri dari B menjadi A berdasarkan keputusan Kapolri nomor kep/1096/X/2016 pada 25 Oktober 2016.

“Kemarin (Senin) Pak Kapolda dan Wakapolda sudah di Jakarta mendapat

KAPOLRI Jenderal Pol Tito karnavian lantik Kenaikan pangkal kapolda Kepri

penngarahan dari Presiden. Selanjutnya siang tadi upacara kenaikan pagkatnya,” kata Erlangga.

Selain kenaikan tipe Polda Kepri, Kapolri juga menyetujui pembentukan Polres Kepulauan Anambas yang selama ini masih dibawah wilayah hukum Polres Natuna.Untuk penetapan kenaikan tipe tersebut, kata Erlangga, masih menyesuaikan jadwal dari Kapolri yang akan meresmikan secara langsung.

Sebelumnya, Kapolda sudah melantik AKBP Junoto sebagai Kapolres Kepulauan Anambas pertama sebagai tindak lanjut atas Surat Telegram Kapolri nomor : kep/1268/XII/2016, Tanggal 09 desember 2016.AKBP Junoto sebelum diangkat menjadi Kapolres Kepulauan Anambas merupakan perwira menengah Polda Kepri yang menjabat Kepala Subdirektorat III Intelejen Keamanan Polda Kepri.(rm/antara)

Polisi Tangkap Ketua Komisi II DPRD Proyek Tanpa Plank (Siluman) di Kecamatan P.Tualang Natuna Terkait Kasus Asusila NATUNA, RAKYAT MEDIAKetua Komisi II DPRD Natuna, Abil Hanafi akhirnya ditangkap penyidik Polda Kepri terkait kasus asusila dengan anak di bawah umur. Abil ditangkap atas dugaan membawa kabur dan berhubungan badan dengan anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Natuna, AKP M. Komarudin dalam keterangannya menyebutkan ada beberapa TKP seperti di antaranya sebuah kebun di Batu Sisir dan sebuah rumah di JL. Pattimura, hingga Batam.”Kronologis pada Maret 2015 Polres Natuna menerima laporan orangtua yang mengadu anak perempuannya Nv

Abil Hanfi Ketua Komisi II DPRD Natuna

tidak pulang,” kata Komarudin, Rabu (21/12/2016) Keterangan ini kemudian diteruskan dan diproses Polres Natuna. Nv akhirnya dijumpai di

bandara Ranai 17 Maret 2015, ternyata yang bersangkutan pulang dari Batam setelah dibawa Abil.”Jadi Nv dibawa tanpa sepengetahuan orangtuanya.

Korban menjadi korban persetubuhan di Kebun Batu Sisir dan Jalan Pattimura,” ujar Komarudin.

Menurut keterangan Polisi, pihak medis juga sudah melakukan visum terhadap Nv dan memang dinyatakan alat reproduksi Nv memang sudah rusak. beberapa kali terjadi persetubuhan.”Kami sudah merampungkan penyidikan tahap satu, jadi penyidikan sambil berjalan ini sudah langsung P21 (tahap 2) kami serahkan ter-

sangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelumnya kami sudah memeriksa 22 orang saksi,” jelas Kasat Reskrim.

Polisi mengumpulkan barang bukti berupa tiket pesawat, 3 unit ponsel, sepatu, dan pakaian yang digunakan korban yang dibelikan oleh pelaku.”Korban saat terjadi kasus ini usianya masih berumur 16 tahun,” kata Komarudin.

Polisi menjerat Abil dengan Pasal 81 ayat 2 dan Pasal 83 UU nomor 35 tahun 2014 dengan perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ”Ancaman hukuman maksimal bisa 15 tahun,” kata Komarudin.(rm/bnws).

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Winarto 4. Bokhari

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) (Selat Panjang)

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

CMYK

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Masyarakat Desa Bukit Payung dan Desa Air Panas Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat resah dan kecewa dengan banyaknya proyek “siluman” pembangunan jalan hotmix dan lapen yang menggunakan pasir batu (sertu) yang diragukan mutu dan kwalitas ketahanan pengerjaan di desa mereka.

Pasalnya, sejak awal dan selesainya proyek itu tidak tahu siapa pemiliknya karena tidak ada papan plang proyek, Entah karena unsur keteledoran atau kesengajaan, sejumlah pekerjaan proyek di Kecamatan Padang Tualang tidak memasang plang papan nama proyek pada proyek yang dikerjakan tersebut.

Sejumlah masyarakat di desa tersebut mengungkapkan rasa kecewanya, terhadap Dinas Pekerjaan Umum karena tidak ada ketegasan terhadap Rekanan - rekanan atau kon-

traktor-kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, apakah memang unsur kesengajaan atau unsur pembiaran proyek tersebut tidak di pasang plang proyek, agar masyarakat tidak tau berapa nilai kegiatan dan volume kegiatan yang sedang dikerjakan menjadi tidak tahu dan kecewa.

“Lihatlah bang sendiri bagaimana proyek ini di kerjakan terkesan asal jadi dan terlihat tidak bermutu, Pasir dan batunya (sertu) saja bercampur

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

dengan tanah dan lumpur, sebenarnya kami selaku masyarakat disini senang kalau di desa kami ada perbaikan jalan tapi kami lebih senang kalau perbaikan jalan di desa kami bermutu dan berkwalitas tahan lama. Ungkap sejumlah warga masyarakat kepada Rakyat Media, Rabu (21/12) Untuk itu kami meminta kepada Dinas Pekerjaan, agar tegas dan memberi sangsi terhadap rekanan-rekanan ataupun kontraktor-kontraktor nakal yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa di fikirkan bagaimana mutu dan kwalitas proyek yang di kerjakannya tersebut.

Terpisah, Kadis Pekerjaan Umum yang sekarang ini di jabat Plt. Julius saat Rakyat Media hendak mengkonfirmasikan masalah proyek di Kec.Padang Tualang hingga saat ini sulit untuk di konfirmasikan karena sedang sibuk. ungkap sejumlah staff di Dinas PU.(rm/topan).