Edisi 173

CMYK

Imigrasi Tak Mampu Merazia PSK Asing di Batam KO RNovember A N U M 2016 U M - MINGGU- I 1-7

Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Heboh Proyek Pembangunan Pasar Kurai Taji, Pariaman Senilai Rp19 Miliar

Edisi : # 173 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Jadi “Sumber KKN” Walikota Pariaman PADANG, RAKYAT MEDIAKejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar, diminta untuk mengusut penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumbar Dimana Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), hampir setiap tahun mendapat kucuran anggaran APBN mencapai puluhan miliar rupiah untuk menunjang pembiayaan berbagai proyek pembangunan di Kota Pariaman.

Namun proyek pembangunan yang dibiayai anggaran dari pusat tersebut kerap diselewengkan oleh oknum pejabat pemerintah di daerah yang melaksanakan proyek tersebut.

Salah satu contoh proyek pembangunan Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Proyek ppembangunan Pasar berlantai dua yang menelan anggaran mencapai Rp19 miliar tersebut diduga kuat sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Damana proyek dimulai sejak tahun anggaran 2015 hingga kini proses pembangunannya belum selesai.

Padahal anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut sudah dua kali anggaran Pemerintah Kota Pariaman sudah dua tahap mengu-

Festival Bahari Kepri

Pecahkan Rekor Sail Bunaken

REKTOR Unrika Batam Prof DR Nasrudin Harahap

Komisi Kejaksaan Terima 723 Pengaduan Soal Perilaku Jaksa SH, MH, sekretaris KKRI mengatakan semua laporan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat, terus ditindaklanjuti.

KKRI memutuskan untuk memberikan respon secara cepat terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kinerja dan perilaku jaksa.

“Untuk melakukan pengawasan, pemantauan terhadap kinerja dan pengawasan pengawai kejaksaan dalan melaksanakan tugas kedinasan-

curkan dana untuk membiayai proyek itu. Tahap pertama pada tahun Bersambung ke Hal 11

PROYEK pembangunan Pasar Tradisional Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumbar

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman

BATAM, RAKYAT MEDIASelama Januari hingga Oktober 2016 ini, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima 723 pengaduan dari masyarakat, terkait kinerja dan perilaku jaksa.

Kemudian, KKRI memutuskan melalui rapat pleno, sebanyak 310 pengaduan dengan keputusan rekomendasi kepada Jaksa Agung, untuk melakukan klarifikasi sebanyak 41 pengaduan. dan 257 pengaduan diteruskan ke tahap pemeriksaan.

DR Barita Simanjuntak,

Baca Hal 3

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dari data yang masuk ke panitia Festival Bahari Kepri, saat ini ada 113 perahu yacht yang bersandar di sejumlah lokas di Keprii. Itu berarti jauh lebih banyak dari Sail Bunaken 2009 yang pernah menghadirkan 56 yatch atau perahu pesiar.Festival Bahari Kepri sendiri menjadi rangkaian Sail Karimata 2016.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Kepri, Guntur Sakti, Festival Bahari Kepri yang berlangsung sejak awal pekan lalu sukses menarik perhatian wisatawan dan yachters. Buktinya? Mereka sudah berdatangan sejak awal pekan acara dimulai, sehingga berhari-hari mereka bermain di perairan Kepri dan menjajal

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Dan Kadis Pariwisata Kepri Guntur Sakti

berbagai sensasi di Tanjung Pinang, Kepri.

“Mereka sudah datang sejak Festival Bahari Kepri dilaksanakan. Sebab sejak awal pekan banyak kegiatan dilaksanakan dalam memeriahkan

salah satu andalan Festival Wonderful Indonesia [FWI] ini,” kata Guntur Sakti.

Selama berada di Kepri para yachter ini mengikuti aneBersambung ke Hal 11

Tunggu Hasil Uji Beban Jembatan Dompak Dioperasikan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-PT Wijaya Karya terus bekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan I Dompak. Namun kapan mulai dioperasikan, masih harus menunggu uji beban (loading tes) oleh Komisi Keselamatan Jalan Terowongan dan Jembatan (KKJTJ).

Jika KKJTJ menyatakan laik dioperasikan setelah serangkaian tes dilakukan, maka barulah jembatan kebanggan Kepri itu bisa digunakan.

“Progres pekerjaan sudah

Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

JEMBATAN Dompak sudah selesai dikerjakan

CMYK

Bersambung ke Hal 11

TERBUKTI PUNGLI, MENDAGRI JANJI PECAT OKNUM PNS DISDUKCAPIL BATAM JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih menelusuri adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Tjahjo pun telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek dugaan Pungli terkait pengurusan KTP dan akte kelahiran di kota Menteri Dalam Negeri tersebut.”Saya minta Dirjen Tjahjo Kumolo Dukcapil segera cek kebenaran dan konfirmasi ke Kepolisian Kepri,”kata Tjahjo Kumolo, kepada wartawan belum lama ini di Jakarta.

Bersambung ke Hal 11

POLDA KEPRI TAHAN POLISI NAKAL Di Samsat Batam dan Penyidik Main Kasus BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Birgjen Pol Sam Budigusdian mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap tiga orang anggota polisi yang diduga melakukan pungutan liar.

Ketiganya saat ini sudah dalam proses pemeriksaan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya sekadar Kapolda Kepri melakukan operasi bersih-berBrigjen Pol Sam sih di luar saja, tetapi juga Budigusdian melakukannya di internal.

“Polisi ada tiga sudah kita bersihkan. Ada tiga TKP (Tempat Kejadian Perkara). Masalah yang Sekupang dan lain-lain Bersambung ke Hal 11

CMYK

METRO POLIS

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

2 November, Ribuan Warga Batam Demo BP Batam

Tolak Kenaikan UWTO Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Rudi Sakyakirti

Rudi Sakyakirti Ambisi Jadi Sekda Kota Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, optimis mampu menjalani tes seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam.

Sebab ia telah lama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).”Persiapan kami (itu) bagaimana menghadapi persoalan itu saja,” kata Rudi Sakyakirti.

Dalam tes yang berlangsung Jumat (21/10/2016) lalu, Rudi mengaku dapat menyelesaikannya dengan baik. Ia diminta mengambil satu dari enam undian yang tersedia. Undian itu berisi tema makalah.

Para calon harus membuat makalah singkat tentang tema yang ia ambil. Makalah itu kemudian dipaparkan dan ditanggapi oleh calon lainnya. Rudi enggan menyampaikan tema yang ia dapatkan.”Mengenai persoalan-persoalan di Batam. Tidak disperindag, tidak disnaker juga,” katanya.

Sebelum menjadi Kepala Disnaker, Rudi pernah mengisi posisi sebagai Pelaksana-tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM. Ia menjabat posisi itu sejak Agustus 2015.

Ketika ditetapkan menjadi Plt Kadisperindag-ESDM itu, Rudi tengah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal. Sebelum itu ia menjabat sebagai Kepala Disnaker. Dengan pengalaman itu, ia merasa tidak perlu melakukan persiapan apapun.”Tidak ada persiapan apapun,” ujar.(rm/ferianda)

Imigrasi Batam Tangkap 5 Warga Asing BATAM, RAKYAT MEDIA-Lima warga negara asing (WNA) ditangkap Tim Pengawas dan Penindakan Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kamis (27/10/2016) lalukarena dinilai melanggar Undang-Undang Keimigrasian RI. Kelima WNA yang ditangkap tersebut tiga pria warga Negara Inggris, serta dua wanita Warga Negara Tiongkok. Dari tangan mereka, petugas Imigrasi menyita paspor dan barang dagangan yang digunakan untuk mengelabui petugas. Saat ini, kelima WNA itu ditahan di Rudenim Batam, Sekupang.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus Batam, Teguh Prayitno SH mengatakan, sesuai perintah Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi, Irjend Ronie F Sompie, dalam rangkaian peringatan HUT Dharma Karya Dhika Indonesia, meminta seluruh kantor keimigrasian untuk melaksanakan gerakan serentak penegakan hukum terhadap WNA yang masuk ke Indonesia.

“Tindak lanjut intruksi Dirjen tersebut, di Batam kita sudah mengamankan lima WNA, yang terbukti melanggar aturan keimigrasian itu, sehingga harus diamankan di Rudenim, sebelum di deportasi ke negara masing masing,” kata Teguh, saat gelar ekspos Jumat (28/10/2016) lalu di kantor Imigrasi Batam Centre.

Kata Teguh, tindakan selanjutnya kelima WNA itu akan di black list, sehingga mereka tidak bisa datang kembali ke Indonesia dalam tenggat waktu yang cukup lama. Karena melanggar aturan Keimigrasian RI pasal 22 huruf a dan pasal 78 ayat 3, UU Nomor 6 tahun 2011.

“Dua perempuan warga RRT ini, kita tangkap di Komplek Pertokoan Nagoya, yang sedang meminta sumbangan. Saat diperiksa mengaku sebagai biksuni, tapi ternyata biksu bodong. Sedangkan tiga orang warga Inggris, kita tangkap di sebuah penginapan Bukit Senyum. Saat diperiksa, ternyata mereka sudah over stay,” ungkap Teguh, yang baru seminggu bertugas di Batam ini.

Ditegaskan Kakanim Batam ini, langkah dan tindakan penertiban WNA, tidak hanya sampai disini serta saat ini saja.

Tetapi, akan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.”Kita minta, bagi perusahaan atau agen yang mempekerjakan WNA di Batam, untuk selalu melaporkan keberadaan WNA tersebut, dan terus berkoordinasi dengan pihak keimigrasian Batam. Dan jangan di coba untuk disembunyikan, dari pengawasan Kantor Imigrasi Batam ini,” tegasnya.

Sebab, imbuh Teguh, pihaknya akan senantiasa melakukan Sidak ke PT- PT, atau perusahaan, yang telah mempekerjakan orang asing di Batam. Karena itu, janganlah mereka disembunyikan.”Untuk lima warga asing yang sebelumnya kita tangkap di sebuah perusahaan galangan kapal di Sekupang, hingga kini masih dilakukan pemeriksaan.

Mereka itu telah melanggar Pasal 122, huruf a, UU No. 6 tahun 2011, yaitu tentang penyalahgunan izin tinggal di Indonesia. Kalau ditemukan ada unsur pidana, maka akan ditindak dengan KUH pidana,” ucapnya.(rm/hlk).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Masyarakat Batam yang menamakan diri Melayu Melawan membentuk gerakan menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.148/PMK.05/ 2016 dan Peraturan Kepala BP Batam No.19 tahun 2016 mengenai kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

“Dengan tegas kami menolak PMK dan Perka BP Batam sebagai dasar kenaikan UWTO tersebut. Bagi kami kenaikan ini pelan-pelan akan mengusir kami dari tanah kelahiran,” kata Pendiri Gerakan Melayu Melawan, Okta Robin di Batam, Rabu.

Kenaikan tarif tersebut, kata dia, telah menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat Batam termasuk masyarakat Melayu yang jauh sebelum Otorita Batam (saat ini BP Batam) berdiri sudah mendiami Pulau Batam.

“Kami ingin tempat kami aman.

Kami bisa hidup tenang ditempat sendiri tanpa harus khawatir suatu saat terusir karena tidak mampu bayar UWTO. Kegelisahan ini tidak hanya dirasakan oleh kami yang merupakan penduduk tempatan, masyarakat lain pun merasakan hal yang sama karena tidak ada kepastian akan tempat tinggal mereka,” kata dia.

Okta yang didampingi sejumlah pemuda Melayu lain seperti Amirullah, Fahrul Anshori, Rahmad Wahid, Rahmatunnisa mengatakan telah bersepakat untuk menyampaikan penolakan tersebut secara langsung ke Kantor BP Batam pada Rabu 2 No-

KANTOR BP Batam di Batam Centre

vember 2016 sebagai bentuk gerakan penolakan.

“Kami sudah sampaikan pemberitahuan mengenai rencana aksi ribuan penduduk Batam di kantor BP Batam. Tidak hanya dari kami saja, namun sejumlah elemen akan bergabung untuk sama-sama menolak kenaikan tersebut,” kata Okta.

Sebelumnya sejumlah pihak seperti pengusaha termasuk seluruh DPD RI daerah pemilihan Kepri juga menyampaikan penolakannya terjadap kenaikan UWTO di Batam.

Koordinator Umum gerakan Melayu Melawan Amirullah menilai akhir-

akhir ini banyak kebijakan dari BP Batam yang memberatkan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Batam.”Kami berterimakasih pada Otorita Batam yang saat ini menjadi BP Batam atas jasanya membangun Batam. Namun akhir-akhir ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dan justru merugikan masyarakat,” kata dia.

Ia mencontohkan, permasalahan pengukuran Kampung Tua di Batam yang berlarut-larut dan tidak kunjung ada kepastian.”Kenapa untuk hal itu saja tidak selesai. Jangan salahkan kami jika menganggap keberadaan BP Batam sudah tidak diperlukan lagi.

BP Batam Masih Menunda Tarif Baru Sei Port Tax BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan (BP) Batam telah menetapkan tarif baru passanger service charge (Psc) atau sering disebut airport tax di Bandara Hang Nadim dan Sea Port Tax di semua pelabuhan pada 18 Oktober 2016.Rencana awal, tarif baru itu mulai berlaku 19 Oktober 2016. Namun, BP Batam untuk sementara menunda pemberlakukan tarif baru itu. ”Belum ada, kami masih menunggu Pak Hatanto (Kepala BP Batam,red),” kata General Manager Umum BUBU Hang Nadim Batam, Suwarso, kepada wartawan Rabu (19/10/2016) pekan lalu di kantornya Hang Nadim.

Lalu kapan mulai diberlakukan? Suwarso juga mengaku belum mengetahui tanggal pastinya. “Belum tau kita, kita juga masih menunggu,” ungkapnya.Kenaikan airport dan seaport tax atau di masyarakat disebut PAS tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/pmk.05/2016 bertanggal 30 September 2016 mengenai layanan BUBU BP kawasan Batam.”Peraturan ini diundangkan semenjak 3 Oktober lalu,” kata Suwarso.

Seperti diketahui, tarif baru airport tax menjadi Rp 60 ribu per penumpang untuk ke-

General Manager Umum Hang Nadim Batam

Suwarso berangkatan penerbangan domestik. Sebelumnya hanya Rp 40 ribu.Sementara untuk penerbangan internasional awalnya Rp 180 ribu menjadi Rp 200 ribu per penumpang. Selain itu biaya landing satu pesawat juga naik 40 persen dibandingkan tarif sebelumnya.

Pihak Bandara Hang Nadim mengatakan naiknya tarif tersebut akan diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan pembenahan beberapa fasilitas bandara. Antara lain, pembenahan pendingin ruangan bandara, parkir, musalah, toilet, uang tunggu, dan fasilitas lainnya.”Fasilitas untuk maskapai juga kita tingkatkan, kami saat ini membangun apron juga.

Selesainya diperkirakan akhir tahun ini,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Telaga Punggur, Sohirnadi kepada wartawan, Rabu (19/10/2016) pekan lalu juga mengatakan belum memberlakukan tarif seaport tax baru. Meskipun berdasarkan Peraturan Kepala (perka) BP Batam Nomor 17 tahun 2016 tentang jenis dan tarif kantor pelabuhan, sudah ditekan dan dipastikan naik hingga 100 persen.

Berdasarkan Perka BP Batam tersebut, PAS masuk pelabuhan domestik Sekupang dan Punggur naik dari Rp5.

000 menjadi Rp10.000.”Saya ada dengar sih, tapi tidak tau kapan. Saya kan hanya pelaksana tugas lapangan. Saat ini masih Rp 5 ribu,” ujarnya.

Walaupun PAS masuk pelabuhan belum naik, Sohirnadi menjanjikan tetap meningkatkan pelayanan. Ia mengatakan sudah mewanti-wanti jajarannya untuk mengedepankan slogan tiga S. “Senyum, sapa dan salam,” ungkapnya.

Namun saat ditanyai mengenai kondisi bangunan, Sohirnadi menyebutkan pihaknya tak bisa bicara banyak. “Kalau tentang itu, mungkin memang terkesan belum tertata. Kan sekarang masih pembangunan, tapi kami tetap optimalkan semuanya,” ujarnya.(rm/gunawan)

Kejaksaan Akan Limpahkan Berkas Tersangka Abob BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Batam, Ahmad Fuady mengatakan bahwa berkas tersangka Achmad Machbub alias Abob tentang perusakan lingkungan PT Golden Land sudah tahap 2 atau sudah lengkap.

“Berkasnya sudah tahap 2 beberapa hari lalu, dan secepatnya akan kita limpahkan ke Pengadilan,” kata Fuady ke Haluan Kepri, Jumat (28/10/ 2016) lalu.

Saat hal yang mempermudah pemeriksaan, dimana Abob saat ini masih berada di lapas Barelang, Batam, selepas menjadi saksi pada persidangan PT Golden Land dengan terdakwa Afuan yang menjadi sebagai Komisaris di PT terse-

but. ”Usai Abob memberikan kesaksiannya, kemudian secepatnya saya buat kan surat permohonan agar Abob tetap di tahan di Batam, mengingat perkaranya waktu itu sudah masuk tahap 2" jelas Fuady.

Abob dalam perkara tersebut, lanjutnya, dijerat dengan Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan ancaman 3 tahun penjara. Dan juga di jerat dengan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 97 ayat (3) tentang perseroan terbatas.

Dimana Abob menduduki posisi Direktur Utama di PT Golden Land dan Afuan yang sedang menjalani persidangan menduduki posisi sebagai Komisaris PT Golden Land. Di ber-

Menurut kami kalau seperti ini kami akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BP Batam dan menyerahkan segala urusan ke pemerintah daerah,” kata Amir.

Saat ini, kata dia, BP Batam hanya memanfaatkan letak Pulau Batam yang strategis tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat asli yang berdomisili sejak lama pada wilayah tersebut.”Batam tidak ada istimewanya lagi. Semua sama saja. Serahkanlah pada pemerintah yang ada. Jangan sampai dualisme ini memperuncing sehingga masyarakat menjadi korban,” katanya. (rm/ant)

itakan sebelumnya, bahwa PT Golden Land sebagai pemilik lahan melakukan kegiatan reklamasi pantai di daerah Patam Lestari, Sekupang tanpa terlebih dahulu mengantongi Izin.

Pekerjaan tersebut di lakukan oleh kontraktor yang di ketahui milik Awang Herman.

Dan dalam kesaksiannya pada persidangan terdakwa Afuan, Abob menyalahkan Awang Herman sebagai kontraktor. ”Uang muka yang saya berikan kepada Awang Herman bukan untuk memulai kegiatan reklamasi, namun merupakan salah satu dari isi perjanjian kontrak kerja. Dan pengerjaan itu adalah inisiatif Awang Herman sendiri sebagai kontraktor,” kata Abob di persidangan beberapa waktu lalu.(rm/hl)

TERSANGKA Abob raja minyak dari Batam pakai kemeja batik

CMYK

PULUHAN guru honorer yang akan dirumahkan

49 Guru Honorer di Batam Dirumahkan BATAM, RAKYAT MEDIASebanyak 49 orang guru honorer Pemko Batam dirumahkan. Jumlah ini lebih sedikit dibanding usulan awal yang mencapai 59 orang.”Kita istirahatkan dulu sampai proses pembahasan APBDP 2016 selesai,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, kepada wartawan belum lama ini di Batam.

Menurut Muslim, tenaga honorer yang sudah mereka ajukan lagi berjumlah 10 orang. Mereka merupakan tenaga pengajar di tingat sekolah menengah atas dan kejuruan.”Awalnya memang 59 orang, tapi 10 orang sudah kita panggil lagi,” katanya.

Dirumahkannya guru honorer ini, bukan tanpa sebab. Pembayaran gaji menjadi alasan paling utama Dinas Pendidikan. “Kalau kita paksakan ngajar, uangnya dari mana? Masak orang bekerja gajinya tak dibayar. Makanya kita rumahkan dulu,” ucap Muslim lagi.

Ditambahnya, ke-49 guru honorer ini merupakan tenaga pengajar yang direkrut Juli 2016 atau pada saat penerimaan peserta didik baru lalu. Apalagi saat itu beberapa sekolah SMA dan SMK banyak menambah kelas baru. Yang berimbas pada penambahan tenaga didik.”Awalnya kan gaji me-

reka dari uang SPP. Karena tak ada lagi penarikan uang SPP, makanya saya ambil kebijakan, dimana guruguru honorer yang baru direkrut tersebut dirumahkan dulu. Karena tak mungkin memasukan dengan anggaran saat ini,” paparnya.

Muslim mengaku tak ingin mengambil resiko karena sifat guru honorer ini, kerja dulu baru dibayar.”Kita khawatir, ketika mereka sudah bekerja, malah anggarannya belum disahkan.

Yang terjadi apa, kan imbasnya pada kinerja dan belajar mengajar,” ucapnya.

Namun demikian, ia mengaku akan memanggil kembali ke-49 guru honorer itu setelah disahkannya APBD perubahan Kota Batam.”Kita akan panggil lagi, dan gaji mereka nanti akan jelas karena sudah dianggarkan di APBD perubahan,” tuturnya.

Sumber media ini menyebutkan, dirumahkannya 59 orang guru honorer ini terindikasi karena tidak memenuhi syarat administrasi.

Salah satunya tanda tangan Kepala Dinas yang ada di Surat Kerja (SK) mereka yang bodong alias dipalsukan. ”Kalau mau saya kirimkan nama-namanya (guru yang dirumahkan itu) Kebanyakan yang mengajar di SMA dan SMK,” ujar Sumber tersebut .(rm/rizky).

CMYK

3

METRO POLIS

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tak Setuju Tarif UWTO Naik Silakan Gugat

Kepala BP Batam Tangtang Pengusaha BATAM, RAKYAT MEDIAMenanggapi gelombang penolakan kenaikan tarif UWTO ini, pimpinan dan petinggi BP Batam tidak mau ambil pusing.

BP Batam mengaku akan tetap menerapkan tarif baru tersebut.

“Jika ada teman-teman (pengusaha) tidak terima, bukan kami harus berhenti. Kami tak bisa (berhenti), karena pelayanan harus jalan. Kalau berhenti maka kami pun salah,” kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, belum alam ini kepada wartawan.

Hatanto menegaskan, dalam hal tarif baru UWTO ini, pihaknya hanya melaksanakan amanah dari PMK Nomor 148 Tahun 2016. Jika ada pihakpihak yang keberatan, dirinya mempersilakan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun ke Mahkamah Agung (MA).

Hatanto juga mengatakan penyesuaian tarif ini telah melewati sejumlah aspek yakni keadilan dan kepatuhan, daya beli masyarakat, instrumen pengendalian arah pembangunan, dan kontinuitas pengembangan Pulau Batam.

“Tarif UWTO baru memprioritaskan mengenai arah

Kepala BP Batam,

Hatanto Reksodipoetro pembangunan. Sehingga bisa semakin mendorong permukiman ke arah selatan dan mengetahui sektor industri berteknologi tinggi berinvestasi di Batam,” ujarnya.

Ia mengatakan harga pasaran lahan di Batam saat ini sudah mencapai Rp 8 juta, namun tarif sewanya yang lama hanya puluhan ribu sehingga tidak cocok lagi.

Persentase penyesuaian tarif saat ini akan dilakukan secara bertahap sampai ke angka maksimal sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Batam. ”Dengan kesadaran tinggi, kami tahu apapun yang dikeluarkan pasti tidak akan menyenangkan. Namun kami harus melaksanakannya,” katanya. (rm/bp)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati Perwakilan SumateraBarat Amina Zalani (kepala), Khaidir (koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Hermansyah (kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro LinggaLingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Sugianto Biro Kabupaten Bengkalis Khairuddin Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

KAKANIM Batam Teguh Prayitno

INILAH para Pekerja Sex Komersial (PSK) Asing yang berada di sejumlah tempat hiburan

Imigrasi Tak Mampu Merazia PSK Asing di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski kebijakan bebas visa 169 negara ke Indonesia memang mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisata di Indonesia. Bahkan, Kementerian Pariwisata yakin bisa mencapai target 20 juta wisman.Batam merupakan salah satu daerah yang menjadi pintu masuk pariwisata asing di Indonesia tidak tertutup kemungkinan dimanfaatkan bagi siapapun bisa masuk dan bekerja secara ilegal ke Indonesia, khususnya Pulau Batam.

Terutama warga negara asing yang memiliki profesi pekerja seks komersial (PSK).Bisa jadi awalnya hanya sekadar datang sebagai turis, namun lama-lama melanjutkan pekerjaanya sebagai PSK di Indonesia.

Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Teguh Prayitno, tak menafikan informasi itu. Bahkan menurutnya, peluang masuknya PSK asing memang menjadi terbuka lebar.

Namun yang menjadi pertanyaan besar, pihak Imigrasi kelas I Khusus

Batam sepertinya enggan untuk merazia para PSK asing yang sudah lama beroperasi disejumlah tempat hiburan. Sebelumnya Kakanim Batam dipimpin Agus Wijaya, ketika mulai bertugas di Batam, juga berjanji akan merazia para PSK asing tersebut.

Namun janji tinggal janji hingga Agus Wijaya hengkang dari Batam, pihak Imigrasi Batam belum sekalipun pernah melakukan razia terhadap PSK Asing tersebut.

Nah pengganti Agus Wijaya, sebagai Kakanim kelas I khusus Batam Tegus Prayitno, ungkapan yang disampaikan kepada wartawan terkait maraknya PSK Asing di Batam, juga sama dengan yang disampaikan pendahulunya setahun lalu, yaitu berjanji akan melakukan razia. Tapi, lagunya kemungkinan seperti yang disampaikan Agus Jaya, yaitu janji tinggal janji, ternyata sampai hari ini Teguh Prayitno, belum memenuhi janjinya?.

Informasi yang diterima dari sumber media ini mengungkapkan, eng-

gannya pihak berwenang menindak tegas dan termasuk pihak Imigrasi kelas I khusus Batam merazia para pengusaha hiburan malam yang mempekerjakan wanita Pekerja Sex Komersial (PSK)disebut sebut karena para pengusaha alias mucikari PSK tersebut telah memberikan setoran bulanan kepada sejumlah instansi mencapai ratusan juta,ungkap sumber tersebut Sementara Kepala Imigrasi Batam Teguh Prayitno, berdalih PSK asing yang beroperasi di Batam masuk bukan melalui Batam tapi melalui daerah lain di Indonesia.”Mereka tak masuk lewat Batam, melainkan melalui Jakarta. Visa ini yang masih kita selidiki. Salah satu upaya mengurangi prostitusi yang melibatkan WN asing itu, kata Teguh, adalah melalui razia.”Dalam waktu dekat kita akan razia,”janji Teguh Prayitno kepada wartawan.

Teguh mengatakan, Razia yang akan dilakukan bukan hanya berstatus Pencari Suaka (Asylum Seeker)

saja, termasuk juga mereka yang sudah refugee, akan didata satu per satu.”Datanya sudah ada, namun mengenai posisi pasti masih kita selidiki,” ucapnya.

Terkait pengawasan, Teguh mengaku akan memperketat pengamanan di pintu masuk Batam. Mulai dari bandara, pelabuhan, sampai pada pelabuhan-pelabuhan tikus. Dalam penanganannya, ia mengaku bekerjasama dengan instansi dan pihak-pihak terkait.”Pengawasan akan diperketat dan pemerintah pusat pun ikut mendukung,” katanya.

Selain PSK asing, imigran asal Timur Tengah yang berada di Taman Aspirasi Batamcentre juga jadi pekerjaan rumah imigrasi. Bagaimana tidak, selama empat bulan saja, mereka yang tinggal menetap di Taman Aspirasi jumlahnya terus bertambah.”Juni 2016 lalu masih 11 orang, sekarang sudah 103 orang. Kita terus awasi jumlahnya,” kata Teguh. (rm/mawardi)

Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian

Anggota Polsek Sekupang Yang Peras Pengusaha Akan Dipecat BATAM, RAKYAT MEDIAMungkin lagi apes, atau sudah sering memeras orang, akhirnya pekerjaan tersebut menjadi kebiasaan bagi Bripka Roni.

Tapi memang semua pekerjaan ada resikonya. Berani berbuat tentu harus berani pula bertanggung jawab. Inilah yang dialami Bripka Roni, dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya meski harus dipecat dari dinas kepolisian Dari perbuatan yang dilakukannya memeras salah seorang pengusaha, akhirnya Propam Polda Kepri menetapkan anggota buser Polsek Sekupang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan saat kedapatan menerima uang sejumlah Rp 4.750.000 dari seorang pengusaha komputer

Kapolda Kepri

Brigjen Pol Sam Budigusdian bekas di DC Mall.

“Operasi tangkap tangan (OTT) Bripka Ron anggota buser Polsek Sekupang oleh Propam Polda Kepri saat kedapatan memeras kepada pengusaha toko komputer bekas di DC Mall. Kini sudah kita tetapkan

tersangka dan akan kita copot serta pecat dari anggota polisi,” ujar Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian kepada wartawan dalam gelar ekspose di ruang Rupatama Mapolda Kepri, Batubesar, Batam, Selasa (18/10/2016) pekan lalu.

Kapolda menuturkan, Bripka Ron ditangkap saat kedapatan menerima uang sebesar Rp 4.750.000 dari hasil memeras oleh Propam Polda Kepri belum lama ini di Jalan Gajah Mada, depan Cipta Puri.

Terkait adanya dugaan perintah dari Kapolsek Sekupang Kompol Fery Afrison untuk melakukan perintah, Kapolda membantah soal tersebut. ”Nggak ada perintah Kapolsek Sekupang Fery Afrison, Bripka Roni main tunggal,” ujarnya. (rm/red).

Kementerian PU Wacanakan Bangun Jalan Tol di Batam BATAM, RAKYAT MEDIABatam jadi sasaran pembangunan jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenpuPR).Wacana pembangunan jalan tol akan dipusatkan di wilayah Batuampar hingga Mukakuning dengan alasan jumlah kendaraan yang melintas tiap harinya cukup tinggi.

Anggota Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) KemenpuPR, Bambang Eko mengungkapkan pembangunan jalan tol di Batam sudah masuk dalam penugasan program strategis

nasional pertama setelah proyek pengerjaan Trans Sumatera selesai.”Belum ditender, tapi sudah masuk dalam penugasan,” katanya, Kamis (27/ 10/2016) saat acara West Java Investment di Harmoni One, Batamcentre.

Pembangunan jalan tol berbeda dengan flyover karena jalan tol bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). ”Pembangunan jalan tol dilihat dulu dari segi kelayakannya. Sebenarnya Batam masih kurang,” imbuhnya.

Syarat utama untuk mem-

bangun jalan tol adalah suatu kota harus dilintasi 20 ribu mobil tiap harinya. Mengapa harus mobil? “Karena biaya perawatan jalan tol nantinya berasal dari tarif jasa penggunaan jalan tol,” ungkap Bambang.

Selain itu, pembangunan jalan tol juga mempertimbangkan harga tanah, topografi lingkungan, pembebasan lahan, dan lainnya.Hingga saat ini total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 949 kilometer. “Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 capai 1.060 kilometer,” ujarnya. (rm/bps).

SALAH seorang guru sedang memberikan pelajaran kepada murid.

PENCAIRAN RP 8,6 MILIAR GAJI HONORER SMA DI BATAM TUNGGU PERSETUJUAN GUBERNUR BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan pengajuan gaji tenaga honorer SMA yang mencapai Rp 8,6 miliar telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Senin (24/10/2016) pekan lalu.”Kan sudah disahkan,” kata Muslim, kepada wartawan belum lama ini di kantornya.

Saat ini pihaknya, tengah menunggu persetujuan dari Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, agar bisa segera dicairkan.”Kita sudah kirim, dan lagi menunggu persetujuan dari Gubernur,” ujarnya.

Anggaran Rp8,6 miliar tersebut, akan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer hingga Desember 2016 nanti. Lanjutnya, saat ini tena-

ga honorer SMA/SMK digaji menggunakan insentif guru swasta.”Sementarra kita gunakan dana itu dulu,” sebut dia.

Mengingat gaji ini sangat penting, karena bisa mempengaruhi kinerja guru dalam proses belajar mengajar, jadi pihaknya berinisatif untuk menggunakan insentif tersebut untuk memenuhi hak tenaga honorer.”Jumlah yang terpakai akan kembali kita ajukan pada APBD murni 2017 nanti,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Batam, saat ini ada 567 tenaga honorer yang terdaftar di SMA/SMK negeri se- Batam.Sebelumnya tenaga honorer digaji dengan menggunakan dana yang bersumber dari SPP yang dibayarkan siswa setiap bulannya. (rm/bp).

Pemko Batam Turunkan Belanja Pegawai 7,77 Persen BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menurunkan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 dari Rp824.512.165.312,66 menjadi Rp760.408.566.398,02 atau 7,77 persen.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batam Ardiwinata di Batam, Sabtu, menyatakan belanja pegawai memperhatikan realisasi belanja pegawai serta menunda kenaikan tambahan penghasilan PNS yang telah disetujui DPRD. “Penundaan kanaikan tambahan penghasilan PNS ini juga

menyesuaikan defisit anggaran,” kata Ardi.

Secara umum, pemerintah tidak hanya memotong belanja pegawai, melainkan juga banyak belanja lainnya. Secara total, belanja daerah dikurangi dari Rp2.590.361.396.250 menjadi Rp2.330.258.250.784,45 atau sebesar 10.04 persen.

Belanja tidak langsung semula sebesar Rp866.850.640.157,66 turun menjadi Rp790.591.835.248,02 atau 8,80 pesen.

Dalam belanja tidak langsung, selain belanja pegawai, Pemkot dan DPRD sepakat menurunkan belanja hibah dari

CMYK

Kabag Humas Pemko Batam

Drs.Ardiwinata Rp32.971.000.000 menjadi Rp18.458.600.000 atau 44,02 persen.

Ardi mengatakan penurunan anggaran belanja hibah demi penyesuaian ketentuan dengan peraturan perundang-undangan

yang baru.

Belanja Bantuan Sosial yang awalnya Rp4.651.020.000 berubah menjadi Rp4.572.340.000 atau turun 1,69 persen, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan peraturanperundangan yang berlaku.

Di samping penurunan berbagai belanja tidak langsung itu, pemerintah menaikkan belanja bantuan keuangan yang awalnya Rp1.716.454.845 menjadi Rp2.152.328.850 atau naik 25,39 persen.

Belanja Tidak Terduga juga naik, dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000 atau naik

66,67 persen.

“Kenaikan anggaran belanja tidak terduga ini karena adanya kewajiban Pemerintah untuk pengembalian sisa dana Bos Tahun Anggaran 2011 yang tidak tersalurkan ke Rekening Kas Umum Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07/2016,” kata Ardi.

Sedangkan belanja langsung turun dari Rp1.723.510.756.092 menjadi Rp1.539.666.415.536,43 atau 10,67 persen, yang akan digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. (rm/ant)

CMYK

KEPRI

4 Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Anggaran Terlalu Membengkak :

JAKSA DIMINTA USUT PENGGUNAAN DANA DESA DI SAWANG LAUT TANJUNG BATU TANJUNGBATU, RAKYAT MEDIA-Hasil patauan awak media ini di beberapa desa di pulau kundur,pengerjaan proyek dana desa(DD) APBN 2016 sangat di luar batas. Anggaran yang di buat untuk per paket pekerjaan sangat membengkak dari harga standar borongan secara umum.

Dari 4 desa yang di pantau langsung awak media ini,yang sangat memboroskan anggaran terdapat di desa sawang laut kecamatan kundur barat. Pekerjaan yang dilaksanakan berupa, Tembok Penahan Tanah(TPT),Dranaise dan pagar PAUD Untuk semua jenis pekerjaan bisa memakan biaya dengan harga 500-700 ribu permeternya.Menurut salah seorang pemborong bangunan yang tidak mau

disebut namanya,Saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan,bahwa dengan harga tersebut sangat terlalu besar nilainya. Itu sangat tinggi harganya bang,kalau menurut perhitungan saya tidak sampai harga segitu besar per meternya untuk pekerjaan seperti itu. Apa lagi untuk pekerjaan pembuatan tembok penahan tanah,tuturnya kepada awak media ini.

Dalam hal ini, diminta kepada pihak kejaksaan agar segera turun kelapangan memeriksa dan mengusut tuntas penggunaan dana desa di setiap paket pekerjaan di desa sawang laut. Agar program untuk kegitan di setiap desa dapat tersalur dengan baik, bukan untuk mengisi kocek pihak-pihak tertentu. (rm/panggabean).

Pansus DPRD Diberi Waktu 10 Hari

Bahas Ranperda Penyertaan Modal PDAM Gubernur Kepri

Nurdin Basirun

Gubernur Kepri Minta Poyek Pelabuhan Malarko Dilanjutkan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengharapkan pembangunan Pelabuhan Malarko di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dilanjutkan pada 2017.

“Saya sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan agar Pelabuhan Malarko dilanjutkan pengerjaannya pada 2017. Realisasi pengerjaan pelabuhan ini sudah 80 persen, sementara anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunannya masih ratusan miliar,” kata dia saat berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Senin.

Nurdin Basirun mengharapkan pemerintah pusat memberikan prioritas terhadap pembangunan Pelabuhan Malarko sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pembangunan Pelabuhan Malarko dibangun mulai 2008 semasa Nurdin masih menjabat Bupati Karimun, dan terhenti dua tahun lalu sementara anggaran yang tersedot sudah mencapai Rp240 miliar.

Menurut Nurdin, Pelabuhan Malarko diproyeksikan sebagai pelabuhan kapal Pelni dan bongkar muat petikemas menangkap limpahan dari pelabuhan Singapura.

Pelabuhan Malarko yang dibangun dengan dermaga memanjang ke arah laut, menurut dia berada posisi strategis karena berhadapan dengan perairan perbatasan Singapura, Malaysia dan Selat Malaka.

Dia optimistis pelabuhan tersebut akan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun.

“Untuk tahap awal, kita upayakan dulu untuk tempat sandar kapal Pelni. Anggarannya dialokasikan bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Kepala Badan Pengusahaan FTZ Karimun Cendra Nawazir mengatakan, pembangunan Pelabuhan Malarko terhenti karena kontraktor enggan melanjutkan sebelum BPK melakukan audit terhadap realisasi pembangunan sebelumnya.

“Kontraktor takut bermasalah kalau realisasi pembangunan sebelumnya belum diaudit oleh BPK, padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan,” tutur Cendra.(rm/ant).

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri,

Panusunan Siregar pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar sebesar 343,68 juta Dollar AS, disusul Pelabuhan Sekupang 195,54 juta Dollar AS, Pelabuhan Tarempa 131,80 juta Dollar AS, dan Pelabuhan Belakang Padang sebesar 53,85 juta Dollar AS. Ada pun Singapura masih menjadi negara tujuan utama aktivitas ekspor Provinsi Kepri. Pada September 2016 kemarin, tercatat nilai total ek-

beres. Jadi tanggal 30 Oktober ini sudah bisa selesai,” tegas Jumaga, kemarin.

Menurut Jumaga tenggat itu terbilang masuk akal. Bukan maksud hendak menekan atau mempersulit. Karena ia memperkirakan, tugas Pansus Ranperda Penyertaan Modal ini terbilang sekadar membahas rincian mekanisme penghapusan piutang. Menyetujui penerimaan modal dari pemerintah pusat sebesar Rp 22,3 miliar

sebagai pemutihan utang PDAM. Kemudian uang tersebut dimasukkan menjadi saham Pemprov Kepri di PDAM. ”Itulah pasal intinya. Tidak ada perjalanan dinas. Tak perlu konsultasi, yang penting perdakan dulu. Yang penting jangan sampai hilang Rp 22,3 miliar ini,” ungkap Jumaga.

Terpisah, Ketua Pansus Ranperda ini, Iskandarsyah yakin pekerjaan ini memang tidak akan memakan waktu

lama. Bahkan menurutnya bisa lebih cepat dari tenggat yang diberikan. Karena muara dari pembahasan ini adalah mempercepat persiapan persyaratan yang harus diberikan kepada Kementerian Keuangan berupa payung hukum penerimaan dana non-tunai tersebut.”Kami mengejar bagaimana agar pada 18 November seluruh syarat penghapusan sudah harus diterima kementerian keuangan,” pungkasnya. (rm/bp)

Gubernur Sampaikan Keluhan Pengusaha DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan agar tiap daerah memberikan kemudahan-kemudahan untuk investasi.

Karena setiap daerah harus berkompetitif. Penegasan tersebut disampaikan Nurdin, usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta,”Presiden ingin daerah berkompetisi menarik investasi,” ujar Gubernur Nurdin.

Menurut Nurdin, jawaban Presiden itu keluar setelah dirinya menyampaikan sejumlah keluhan pengusaha Kepri, khususnya Batam terhadap sejumlah kebijakan terakhir ini. “Keluhan dan keresahan pengusaha dan masyarakat terhadap kenaikan UWTO sudah saya sampaikan langsung ke Bapak Presiden,” ungkap Nurdin.

Mantan Bupati Karimun tersebut mengatakan, setelah menekankan agar daerah kompetitif, Presiden juga menanyakan kebijakan itu dibuat oleh kementerian yang mana. Pada kesempatan itu, Nurdin menyampaikan kalau kebijakan yang menimbulkan kon-

September, Ekspor Kepri 192,64 Juta USD TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Perkembangan nilai ekspor di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada September 2016 ini mengalami penurunan sebesar 9,06 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Panusunan Siregar menjelaskan, penurunan nilai ekspor bulan kesembilan ini disebabkan turunnya nilai ekspor komoditi non-migas dan migas, yang mana penurunan masing-masing sebesar 10,03 persen dan 5,13 persen.

“Ekspor migas pada September 2016 mencapai 192,64 juta USD atau turun 5,13 persen dibanding Agustus 2016.

Sedangkan Ekspor non-migas September 2016 mencapai 741,51 juta USD atau turun 10,03 persen dibanding Agustus 2016,” sebut Panusunan, kemarin.

Ada pun nilai ekspor ini merupakan sumbangan dari

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menegaskan, panitia khusus Ranperda Penyertaan Modal untuk PDAM tidak bisa bersantai. Karena durasi waktu kerja yang diberikan tidak selama dengan pansus pada ranperda lain. Jumaga menyebutkan, pansus yang diketuai Iskandarsyah ini hanya punya waktu sepuluh hari untuk bekerja.”Dalam sepuluh hari semuanya harus sudah

spor ke Singapura mencapai 423,89 juta Dollar AS. Sementara negara kedua tujuan utama ekspor Kepri bukan negara jiran lainnya yang berdekatan.

“Tapi ke Australia. Nilai totalnya mencapai 148,76 juta Dollar AS atau naik sebesar 143,08 persen dari total ekspor Agustus 2016,” kata Panusunan.

Ada pun negara tujuan ekspor terbesar lainnya yaitu Amerika Serikat, Fed Russia, Malaysia, India, Tiongkok, Perancis, Jepang, dan Jerman, dengan nilai ekspor masingmasing sebesar 43,19juta Dollar AS, 43,93 juta, 30,59 juta, 18,42 juta, 18,11 juta, dan 12,32 juta.

“Kontribusi 10 negara tujuan ekspor terbesar mencapai 84,23 persen pada total ekspor Kepulauan Riau hingga akhir triwulan ketiga ini,”ujar Panusunan. (rm/bp)

tra tersebut dibuat oleh Kementerian Keuangan. “Kementerian Keuangan, Pak Presiden,” tegas Gubernur.

Masih, kata Nurdin, banyak negara lain yang melakukan studi ke Batam, namun sekarang lebih maju. Malah menjadi saingan Batam dalam menarik investor.

Karena itu, Gubernur menyampaikan pihaknya ingin Batam kembali menjadi tujuan utama berbagai investor dunia. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan soal perizinan yang masih lama dan berlembar-lembar.

Persoalan ini sejalan dengan kritik Presiden Jokowi tentang ruwetnya proses pengurusan perizinan di daerah. Hal yang menurutnya dikeluhkan masyarakat kepadanya, karena ini nanti larinya juga ke pungutan liar, dan akan menghambat investasi di daerah.

“Saya ingin ingatkan, karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,”tegas Jokowi.

Presiden memberikan contoh izin yang berkaitan dengan manufaktur dan industri, yang dikeluhkan para investor saat bertemu

dirinya tadi pagi. “Mereka hitung izin itu hampir 2.000, lembarnya bisa sampai 20.000 lembar kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah. Kalau seperti ini kita terus-teruskan enggak akan tahan, investor e n g g a k akan tahan,” tutur Presiden.

Karena itu, lanjut Presiden, indeks daya saing serta

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun

indeks kemudahan berusaha di Indonesia itu jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ease of doing business di negara Indonesia masih ada pada peringkat 109, dari yang sebelumnya peringkat 120, sementara Thailand pada peringkat 49, Malaysia 18, dan Singapura nomor 1.

Presiden meminta para Gubernur memanggil Kepala-kepala Dinas atau melakukan pengecekan kepada Bupati/Wali Kota. “Kan yang bekerja di sana, syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis sudah kayak ngurus izin.

Padahal itu kan hanya lampiranlampiran, pada saat kita mengajukan itu harusnya sudah,” jelas Jokowi. (rm/ bp)

Tatib Pemilihan Cawagub Kepri Mengacu Sumut DOMPAK, RAKYAT MEDIA-DPRD Provinsi Kepri masih menunggu kelanjutan Gubernur Nurdin Basirun dalam menentukan sosok pendampingnya dalam merampungkan jabatan hingga 2021 mendatang.

Sejumlah partai politik koalisi pengusung telah menyerahkan nama calon wakil gubernur ke Nurdin.

Namun, juga masih ada partai politik lain yang menahan diri.

Karena itu, tahapan pemilihan wakil gubernur di DPRD Kepri belum dapat dilanjutkan. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak memastikan bahwasanya Panitia Khusus Pemilihan Wagub baru akan dibentuk setelah dua nama dari Gubernur Nurdin masuk.

“Kalau Pak Nurdin

CMYK

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH sudah serahkan secara resmi dua nama pilihannya, kami akan gesa pembentukan Pansus,” terang Jumaga, kemarin.

Pansus punya tugas pokok menyusun Tata Tertib (Tatib) pemilihan.

Akan hal ini, Jumaga memastikan bahwasanya kerja Pansus dalam menyusun tatib bakal lebih mudah. Sebab sudah ada daerah lain yang menggelar pemilihan serupa.

Sehingga tatib yang digunakan tersebut bisa

jadi acuan.”Provinsi Sumut sudah melaksanakan.

Nanti tatib itu oleh mereka akan di-fax ke kami. Jadi sesampai di sini, pansus nanti tinggal menyesuaikan saja,” terang Jumaga.

Hal ini sekaligus memastikan bahwasanya DPRD Kepri kini tidak lagi terpaku pada Peraturan Pemerintah (PP) yang selama ini dinanti itu.

Melainkan bisa lanjut pada proses penyusunan tatib.

Namun, bukan berarti tidak ada konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Ketika nanti nama cawagub sudah masuk dan pansus sudah terbentu, kata Jumaga, tetap ada proses koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri.

“Ya nanti kami tanyakan tinggal apa lagi yang perlu dilengkapi untuk pemilihan wagub ini. Kalau

memang semuanya sudah aman, ya tinggal dilaksanakan,” kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Jumaga menambahkan, ia bakal ikut berkomunikasi dengan partai politik koalisi lain yang belum menyerahkan nama kepada gubernur. Hal ini agar proses pemilihan wagub bisa lekas selesai dan kerjakerja pembangunan bisa kembali difokuskan dan dilanjutkan.

“Saya juga akan menunggu karena saya juga mengetahui masih ada pertai-partai lain.

Maka saya juga akan menunggui itulah. Tapi intinya kami tak pernah melihat siapa pengusung.

Yang kami lihat nanti adalah penyampaian gubernur atas nama kedua calonnya,” pungkas Jumaga.(rm/rudi)

CMYK

5

KEPRI

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Danrem: TMMD Bangun Kedekatan TNI Dengan Rakyat KARIMUN, RAKYAT MEDIAKomandan Resort Militer (Danrem) 033/Wirapratama Provinsi Kepulauan Riau Brigadir Jenderal TNI Fahcri menyatakan, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-97 2016 untuk membangun kedekatan segenap prajurit dengan rakyat.

“Tanpa rakyat kita tidak kuat, rakyat itu ibu kandung TNI. Kapanpun, dimanapun dan siapapun pemimpin TNI harus dekat dengan rakyat,” kata dia usai pembukaan TMMD ke-97 yang dipusatkan di Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa.

Kemeriahan acara pembukaan TMMD ke-97 tingkat Provinsi Kepri dengan disaksikan kalangan masyarakat desa setempat, menurut Danrem, merupakan salah satu wujud nyata bahwa TNI makin dekat dengan rakyat.”Tidak perlu takut dengan baju loreng. Hati prajurit TNI selembut salju, bisa dilihat sendiri bagaimana kedekatan TNI dengan rakyat,” katanya.

Dia menuturkan sesuai dengan amanah Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI tidak hanya

alat pertahanan negara, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kegiatan TMMD, menurut dia, merupakan salah satu dari implementasi undang-undang tersebut, yang diisi dengan berbagai kegiatan pembangunan fisik secara gotong-royong bersama masyarakat, serta sejumlah kegiatan nonfisik.”Fokus kegiatan TMMD ke-97 adalah pembangunan sarana prasarana jalan, menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya narkoba, dan seterusnya,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, kegiatan TMMD sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, di samping memperkuat hubungan dan kebersamaan TNI dengan masyarakat.

“Sesuai dengan amanat Gubernur Nurdin Basirun yang tidak bisa hadir dalam kegiatan ini, TMMD ini merupakan wujud nyata TNI membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Ini diharapkan dapat meng-

hilangkan stigma masa lalu, bahwa TNI itu masih terkonsentrasi dengan tugas pokoknya, tetapi juga bisa berperan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dansatgas TMMD ke-97 yang juga Komandan Kodim 0317 Karimun Letkol Inf I Gusti Ketut Artasuyasa mengatakan, kegiatan TMMD ke-97 digelar pada 20 September-19 Oktober 2016, terdiri atas semenisasi jalan di Desa Parit Kecamatan Karimun dan Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat, pembuatan “box culvert” di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur dan Kelurahan Darussalam, serta pembuatan gorong-gorong di Tanjungbatu Kota.

Selain kegiatan fisik, jelas dia, TMMD juga diisi dengan kegiatan seperti penyuluhan bahaya narkoba, radikalisme dan terorisme, penyuluhan hukum dan kamtibmas, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian, beberapa kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengobatan massal gratis, keluarga berencana, olahraga, perkop-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersama Danrem 033/Wiraprtama Brigjen TNI Fahcri

erasian dan kesenian rakyat. Jumlah personel yang terlibat, lanjut Dandim sebanyak 282 orang, terdiri tas 15 satgas, 25 tim asistensi, SSK (satuan setingkat kompi) satgas sebanyak 102 orang, dan personel pendukung 132 orang.

Pembukaan TMMD ke-97 yang

Bupati Lingga Minta Bulog Dirikan Gudang Beras

Bupati Lingga

Alias Wello LINGGA, RAKYAT MEDIABupati Lingga Alias Wello mengatakan, upaya Kabupaten Lingga mencapai misi sebagai daerah penyedia pangan perbatasan, perlu secepatnya mendapat dukungan sarana penunjang khususnya gudang logistik.

“Saat ini Lingga memiliki keterbatasan infrastruktur itu.

Sudah kami upayakan melalui APBD Perubahan, tapi keuangan daerah tidak mampu,” kata dia, saat menyambut kunjungan kerja rombongan Staf Khusus Mentri Pertanian RI dan Pimpinan Perum Bulog Riau dan Kepri di Daik Lingga, Rabu.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Lingga hanya memiliki gudang beras milik Perum Bulog Sub Divre Tanjung Pinang di Dabosingkep yang berkapasitas ratusan ton saja. Gudang itu merupakan bangunan eks PT Timah Singkep yang dipinjamkan ke Bulog.”Jika hari ini kami mampu mencetak 1.000 Hektare sawah, maka 3 bulan kedepan kami akan memanen minimal 3.000 Ton beras. Kemana harus kami sim-

pan hasil produksi ini,” ungkapnya.

Baru-baru ini, ia sudah duduk bersama Kepala Perum Bulog Sub Divre Tanjungpinang, guna membahas prihal tersebut. Usulannya tersebut disambut baik.

Namun, pihak Bulog juga mengharapkan adanya penyedian lahan seluas 1 sampai 2 Hektare untuk membangun sarana gudang itu. ”Kami siap menyediakan lahannya. Bulog tinggal memilih mau bangun di Dabosingkep atau di Lingga.

Kalau di Lingga, kami akan sediakan lahannya di Sungai Besar. Itu kawasan sentral Agrominapolitan daerah,” ungkap Alias Wello.

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Divre Riau dan Kepri, Iqbal Awaludin yang turut serta bersama rombongan staf khusus Mentan RI melakukan kunjungan ke Lingga, mempertegas keinginan pihak Bulog untuk membangun gudang logistik di daerah tersebut.

Namun, pemerintah setempat diharapkan menyediakan lahan secepat mungkin, agar dalam tahun anggaran 2016 ini, Bulog dapat memasukkannya kedapalam program kerja dan langsung melaksanakan pembangunannya.”Kami berharap pemerintah setempat secepatnya menyediakan lahan untuk kami bangun tahun ini juga,” kata Iqbal.

Dia juga mengatakan, berapapun jumlah produksi beras yang nantinya dihasilkan petani Lingga, akan ditampung oleh Bulog. (rm/rizki).

tara perkembangan investasi dan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut makin berkembang dengan pesat.

Pasar induk yang akan dibangun tersebut, menurut mantan Bupati Karimun dua periode itu, akan dibangun lebih moderen sehingga dapat menjawab tuntutan perkembangan ekonomi dan makin ketatnya persaingan dengan pasar moderen semisal swalayan atau supermarket.

Dia menuturkan sengaja memilih Meral sebagai pasar induk karena berada di kawasan FTZ. Setiap komoditas untuk kebutuhan masyarakat dipasok melalui pasar induk tersebut dan selanjutnya didistribusikan ke beberapa pasar di Pulau Karimun Besar, dan ter-

Artasuyasa.”Warga desa sangat senang menyaksikan kegiatan ini.

Ini akan memperkuat hubungan antara masyarakat desa kami dengan TNI. Saya rasa sudah tidak ada lagi warga yang takut dengan TNI,” kata Kepala Desa Parit Basri Muhammad. (rm/ant)

Pemprov Kepri Segera Ukur Kemampuan Pegawai KEPALA Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Candra.

Empat Perusahaan Bintan Akan Dilaporkan ke Kejaksaan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Empat perusahaan di Kabupaten Bintan akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau karena menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.”PT Kijang Indah Lestari, PT Rezky Bintan Base, PT Nikita Batam Marindo, dan Sahid Raya Bintan Hotel akan kami laporkan ke Kejaksaan,” kata Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gunardi Candra, Rabu.

Menurut Gunardi, perusahaan tersebut telah menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan secara bervariasi sekitar 11 bulan. Bahkan sampai saat ini belum ada etikat baik untuk membayar tunggakan tersebut.

Dampaknya sekitar 400 karyawan di empat perusahaan di Bintan tersebut tidak bisa menerima manfaat dari BPJS Kesehatan.”Jika sampai akhir tahun ini perusahaan tersebut tidak juga ada itikad untuk melunasi tunggakan. Maka, penagihan akan kami limpahkan ke Kejaksaan,” katanya.

Gunardi mengatakan, BPJS Kesehatan masih memberikan kesempatan berupa tenggat waktu kepada perusahaan terkait untuk melunasi tunggakan. Tapi bila akhir 2016 tidak ada respon positif, giliran kejaksaan yang akan melakukan penagihan.

Di sisi lain, Gunardi mengaku bahwa di 2016 pihaknya sedang konsen memeriksa keikutsertaan perusahaan di dalam program BPJS Kesehatan yang difokuskan ke 60 badan usaha di Pulau Bintan, dengan target kepatuhan sebanyak 80 persen.

“Alhamdulillah sampai saat ini yang telah kami lakukan justru melebihi ekspektasi yang kami muat dalam rencana kerja 2016 ini, karena telah mencapai 87 persen,” katanya.

Sementara untuk 2017, BPJS Kesehatan fokus ke usaha pertokoan, koperasi dan usaha kecil menengah di wilayah kerja cabang Tanjungpinang. (rm/ant)

Pemprov Kepri Bangun Pasar Induk FTZ Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana membangun pasar induk di Bukit Tembak, Kecamatan Meral yang termasuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun.

“Pemerintah Kabupaten Karimun saya minta menyiapkan lahannya. Dan pemprov akan bangun pasar induk itu yang kita rencanakan seperti pasar induk di Pulau Jawa,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Nurdin mengatakan, pasar induk yang akan dibangun tersebut akan menggantikan Pasar Bukit Tembak yang ia nilai sudah tidak layak, semen-

dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Parit disaksikan ribuan warga dua desa di Pulau Parit, yakni Desa Parit dan Selat Mendaun.

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Karimun Aunur Rafiq dan komandan upacara Dansatgas TMMD ke-97 I Gusti Ketut

masuk juga di pulau lain seperti Moro dan Kundur.

Dalam tinjauan yang dilakukannya Minggu (16/10), pasar induk tersebut sangat cocok dan strategis dibangun pada lahan di samping jalan industri menuju beberapa perusahaan galangan kapal di Bukit Tembak, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral.

Lokasi lahan tersebut, menurut dia, berdekatan dengan laut sehingga mendukung untuk proses bongkar muat komoditas perdagangan dengan cepat dan efisien.

“Kalau bisa dibebaskan, bebaskanlah lahan itu. Saya pikir masyarakat tidak keberatan jika lahannya dibebaskan dan mendapat ganti rugi demi

kepentingan pembangunan,” katanya.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menyambut positif keinginan Nurdin untuk membangun pasar induk tersebut. ”Keinginan gubernur itu kita dukung, beliau sangat bersemangat jika berbicara soal kepentingan publik. Kita akan bicarakan dengan bupati soal lahan yang diusulkannya itu,” ucapnya.

Anwar Hasyim berjanji segera menyampaikannya kepada Bupati Aunur Rafiq karena relokasi Pasar Bukit Tembak ke pasar induk itu sangat strategis untuk memacu perekonomian masyarakat.”Kita usahakan untuk membuat DEDnya secepat mungkin,” ucap Anwar Hasyim.(rm/ant).

CMYK

DOMPAK, RAKYAT MEDIAPemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana pada pekan mengukur kemampuan para pegawai eselon II-IV agar penempatan masing-masing di suatu jabatan tepat berdasarkan sistem meritokrasi.

“Pada pekan ini Pemerintah Kepri akan melakukan ‘assessment’ (mengukur kemampuan) pegawai eselon II, III dan IV untuk menempatkan pegawai dengan kompetensi yang tepat di tempat yang tepat pula,” kata Sekretaris Daerah Kepri TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Senin.

Menurut dia, sistem “assessment” diatur UU Nomor 5/ 2014. Dalam peraturan itu ditegaskan meritokrasi mencakup tiga aspek penting kepegawaian yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja.”Insya Allah dalam minggu ini akan dilakukan. Saya harapkan seluruh pejabat eselon agar mempersiapkan diri untuk mengikuti assessment ini,” ujarnya.

Dia menegaskan, kebijakan itu dilakukan agar penye-

Sekretaris Daerah Kepri

TS Arif Fadillah lenggaraan pemerintahan berjalan maksimal.”Kompetensi pegawai dinilai dari hasil ‘assessment’ oleh tim seleksi yang profesional,” ujarnya.

Arif mengemukakan waktu pelaksanaan “assessment” selama tiga hari. Pemprov Kepri akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pejabat.

“Dilaksanakan Jumat, Sabtu dan Minggu. Ini juga bertujuan untuk rotasi, mutasi dan sebagainya,” ucapnya.

Selain itu, Arif menegaskan Pemprov Kepri akan menerap-

kan sistem elektronik agar lebih baik dan transparan. Sistem ini akan mendeteksi sekaligus mengumumkan kinerja pegawai, penganggaran dan perencanaan pembangunan.

“Sistem elektronik yang kita lakukan seperti e-disiplin, e-budgeting dan e-planning.

Tujuannya jelas agar pegawai lebih berdisiplin, penganggaran lebih terukur dan perencanaan bisa sejalan dengan visi serta misi Gubernur Kepri,” jelasnya.

Arif juga meminta agar para pegawai dapat bekerja sama dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa kerja tim, kata dia, seluruh pekerjaan sulit dilaksanakan.

“Kami (pegawai Pemprov Kepri) ini satu sistem yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Semuanya harus baik dan sama-sama bisa bekerja. Tanamkan ‘mindset’ bahwa semua punya tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin membangun Provinsi Kepri,” katanya. (rm/ferri).

Bupati Karimun: Tingkatkan Anggaran Pengentasan Kemiskinan KARIMUN, RAKYAT MEDIABupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengharapkan Presiden Joko Widodo pada tahun ketiga pemerintahannya meningkatkan anggaran untuk program percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

“Program pengentasan kemiskinan melalui dana desa, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sangat baik, namun kami harapkan anggarannya ditingkatkan lagi pada 2017,” kata dia usesai menghadiri penutupan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-97 di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Rabu.

Harapan itu dikemukakan Aunur Rafiq ketika diminta tanggapannya mengenai progres pembangunan dengan dana pusat pada tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dana Desa sebesar Rp27 miliar yang telah dikucurkan pemerintah pusat, menurut dia, memberikan dampak cukup positif dalam memacu pembangunan di desa.

Program pembangunan fisik yang dilakukan desa

Bupati Karimun

Aunur Rafiq menggunakan Dana Desa, lanjut dia, lebih tepat sasaran karena dilaksanakan secara terukur, dan dievaluasi sesuai dengan proposal kegiatan pembangunan yang diajukan pemerintahan desa.

Pada sektor kesehatan, menurut dia, program pengentasan kemiskinan melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) juga cukup membantu karena tidak hanya mengakomodasi peserta Jamkesmas, tetapi juga peserta Jamkesda.

Dia juga mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK agar lebih meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan di semua bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masyarakat pedesaan

terus ditingkatkan.

“Program pengentasan kemiskinan menggunakan berbagai kartu, seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan yang lainnya agar terus ditingkatkan,” ujarnya.

Untuk pembangunan infrastruktur pendukung program pengentasan kemiskinan, lanjut dia, Karimun menerima bantuan anggaran untuk mengatasi krisis air di Pulau Karimun Besar melalui Satker Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun demikian, program yang sama dia harapkan dapat diperluas sampai ke pulau-pulau, tidak hanya masalah air bersih, tetapi listrik, jalan dan pelabuhan.

“Tahun ini memang (anggaran pusat) masih sedikit, dan memang ada pembangunan jalan tapi masih separuhseparuh. Makanya kita harapkan untuk ditingkatkan di tahun 2017. Pemerintah daerah tidak akan mampu kalau tidak dibantu pusat, apalagi Karimun sebagai daerah perbatasan juga meliputi ratusan pulau yang masih jauh tertinggal,” katanya. (rm/jimi).

CMYK

RIAU

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Wakil Bupati Meranti Tinjau Pembangunan Pulau Merbau SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, Kamis (27/10/2016) pekan lalu melakukan monitoring dan evaluating (monev) terhadap pembangunan di PulauMerbau, Kepulauan Meranti, Riau. Dalam peninjauan langsung ke beberapa desa itu, H Said Hasyim sempat menemui ‘berlian’.

Itu terjadi ketika H Said Hasyim sampai ke Desa Tanjungbunga, Pulaumerbau.

Dimana, waktu itu H Said Hasyim di bawa ke lokasi yang

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim temui warga di Pulau Merbau

agak jauh dari jalan besar.

Jalanan tanah dan berdebut dilewati waktu itu. Sekitar 10 menit baru tiba di suatu lokasi, tanah kosong, dengan beberapa tanaman.

Rupanya, tanah kosong ini merupakan tanah-tanah yang dimiliki warga setempat.

Berembus isu masyarakat di sana akan menjual sebagian tanah tersebut kepada H Said Hasyim. Tanah itu sangat luas dan belum ada tanaman yang sengaja di tanam seperti kopi, kelapa, maupun pisang.”Ini berlian,” kata H Said Hasyim

ketika melihat lahan kosong dengan tanah yang bagus untuk pertanian itu.”Jangan dijualkan, ini berlian,” kata H Said Hasyim lagi.

Untuk itu, kepada Kepala Desa Tanjungbunga, Pulaumerbau, H Said Hasyim meminta semua pemilik lahan didata ulang. Kemudian, disuruh untuk membuat atau menghidupkan kembali kelompok tani di desa itu.”Tolong data kan siapa pemiliknya.

Hidup kan lagi kelompok tani di sini,” pesan H Said Hasyim. (rm/grc).

Wabup Meranti Buka Acara Sosialisasi Prosedur Ekspor Dan Impor SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor patut diapresiasi, karena selain memberikan pelayanan prima, juga mampu menekan praktek ilegal di birokrasi yang tidak sesuai ketentuan.

Apresiasi itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, dalam sambutannya, saat membuka secara resmi sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor di Selatpanjang, belum lama ini.

Dikatakan Wabup, sosialisasi itu dilaksanakan menyusul diterbitkannya paket kebijakan Pemerintah Pusat, sebagai upaya perbaikan ekonomi nasional.

“Sekarang ini sudah ada XVIII paket kebijakan pemerintah. Tujuannya untuk mendorong ekonomi Daerah maupun Nasional menjadi lebih baik, terarah dan berkembang pesat,” un-

WAKIL Bupati meranti Said Hasyim tengah

gkap Said Hasyim.

Saat mengikuti Rakernas bersama Menteri Keuangan di Jakarta beberapa waktu lalu, kata Wabup, muncul semangat dan kerja nyata dengan inovasi, kreatif dan bermandiri pada seluruh jajaran Pemerintah.

Ketua panitia sosialisasi, Yusmi Ahsan mengatakan sosialisasi itu diikuti sebanyak 50 orang peserta dari kalangan pengusaha tradisional maupun ekportir dan importir.

“Maksud dan tujuannya adalah untuk memberi pemahaman terkait dengan kebijakan pemerintah dengan peraturan yang berlaku sekarang ini dan juga mendorong pengusaha agar bisa menghadapi pasar bebas asia dan masyarakat ekonomi asean (MEA),” ungkap Yusmi.

Hadir sebagai narasumber sosialisasi itu dari KPPBC Selatpanjang, Romel Hutapea, Kabid Perdagangan Disperindag Provinsi Riau, Dra Nizma Hanum dan lainnya.(rm/mo).

Wabup Meranti Ajak Masyarakat Manfaatkan Tax Amnesty SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim mengajak masyarakat di daerah ini untuk memanfaatkan kesempatan Tax Amnesty, karena kesempatan itu cukup singkat yakni hingga 31 Maret 2017 mendatang.

“Saya menyambut baik adanya kebijakan Tax Amnesty. Diharapkan dengan kebijakan itu masyarakat mau melaporkan SPT dan harta kekayaannya dengan hanya membayar tebusan sebesar 2 persen,” ajak Wakil Bupati.

Pajak yang dikenakan kepada warga negara, kata Wabup, sudah diatur dalam undang-undang. Untuk itu sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi aturan tersebut.

Bagi Pemerintah Pusat, kebijakan Tax Amnesty akan mengisi kas negara otomatis memperbaiki kondisi krisis keuangan yang

dapat dipergunakan untuk menjalankan berbagai program pembangunan Nasional.

Sementara manfaat bagi Pemerintah Daerah, seperti dijelaskan Wakil Bupati, bisa menyelamatkan daerah dari pemotongan APBD seperti yang terjadi saat ini.

“Jadi sangat besar maknanya bagi pemda jika Tax Amnesty berjalan dengan baik, untuk itu saya himbau pejabat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendukung suksesnya Tax Amnesty,” imbaunya.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Afifa Sport Center Jalan Banglas Selatpanjang, belum lama ini.

Dijelaskan pada sosialisasi itu, Tax Amnesty merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim duduk ditengah

menyelamatkan kondisi keuangan Indonesia yang sedang krisis, dengan adanya Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Pemerintah berharap semua wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pendapatan dan Harta Kekayaan nya

ke kantor pajak.

Bagi wajib pajak yang terhutang dibawah tahun 2015 akan dilakukan penghapusan, dan hanya dikenakan uang tebusan 2 persen untuk periode I, 3 persen untuk Periode II dan periode 3 sebesar 5 persen. (rm/red)

Bupati Meranti Minta Seluruh Camat Jemput Bola Atasi Masalah

BUPATI Meranti Drs.Irwan sedang menyematkan tanda jabatan kepada camat

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, meminta seluruh camat di daerah ini bisa terjun langsung

atau jemput bola mengatasi masalah yang berkembang ditengah masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati Irwan belum lama ini saat

melantik Camat Tasik Putri Puyu, Abdul Hamid dan Camat Merbau, Rokaizal Rozali di Kecamatannya masing-masing.

“Camat sangat unik tugasnya. Mulai orang melahirkan sampai meninggal juga diurus Camat.

Jadi nanti istri Pak Camat harus memahami pekerjaan suaminya. Terlebih sekarang camat tidak boleh lagi menunggu tapi harus terjun langsung jemput bola terhadap permasalahan yang terjadi di tempatnya bertugas,” kata Bupati Irwan.

Untuk itu Irwan mengharapkan, pejabat yang ditugaskan selaku Camat bisa bekerjasama dengan

seluruh komponen masyarakat di kecamatan.

Sementara itu masyarakat diharapkan pula bisa menerima figur Camat yang ditunjuk.

Pelantikan dua Camat itu dilakukan berbeda dari kebiasaan sebelumnya.

Jika selama ini pelantikan Camat dilakukan di Kota Selatpanjang, tapi kali ini dilakukan langsung di kecamatan tempat pejabat tersebut akan bertugas.

“Kita ingin masyarakat lebih mengenal pemimpin di kecamatannya atau pak camatnya. Ini juga sekaligus untuk mengantar pejabat camat ke daerahnya bertugas,” ungkap Bupati Irwan.(rm/mo).

CMYK

WAKIL Bupati Meranti Drs.Said Hasym tengah

WABUP MERANTI BUKA ACARA SOSIALISASI RESTORASI LAHAN GAMBUT SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Program restorasi lahan gambut oleh pemerintah pusat diharapkan mampu membawa perbaikan ekosistem alam di Kepulauan Meranti. Disamping itu, program itu juga diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Harapan itu disampikan Wabup Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, dalam sambutannya saat membuka sosialisasi restorasi lahan gambut tahun 2016, di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang, belum lama ini.

Wabup mengatakan, Kepulauan Meranti adalah salah satu daerah pemilik gambut terbesar di indonesia. Dengan adanya program restorasi gabut, seluruh masalah di lahan gambut mesti teratasi dengan baik, seperti kebakaran lahan dan hutan, serta banjir.

Menurutnya, tanah gambut yang ada di Kepulauan Meranti perlu dibuat sekat kanal agar tetap basah oleh resapan air. Selain cocok ditanam sagu, cocok juga ditanam bibit kayu geronggang, bibit kayu meranti dan bibit kayu punak.

“Sehingga kedepannya Kabupaten Kepulauan Meranti punya potensi yang kaya akan kayu dan sagu di seluruh indonesia, yang sangat menguntungkan bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Myrna A Safitri, pada sosialisasi itu mengatakan, pihaknya juga membutuhkan masukan tentang kondisi tanah gambut di Kepulauan Meranti.

Program restorasi lahan gambut, jelasnya, merupakan program pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo untuk melestarikan lingkungan hidup dan memperbaiki ekosistem alam di tanah gambut.

“Program ini ada di 7 Provinsi dan 4 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kami bertanggungjawab atas kerja sesuai dengan aturan dan prosedurnya,” kata Myrna. (rm/red).

Kapolres Meranti Tinjau Situasi Dan Ketertiban Masyarakat

KAPOLRES Meranti AKBP Barliansyah SIK berdialog dengan pedagang

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah SIK, melakukan kunjungan ke Pasar Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan Kota Selatpanjang, Rabu (26/10/2016) pekan lalu.

Tujuan orang nomor satu di Kepolisian Meranti ini turun meninjau ke sejumlah lokasi di

Kota Selatpanjang guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terutama di tempat perbelanjaan tradisional masyarakat.

Sebagaimana rilis Kasubbag Humas Polres Kepulauan Meranti, IPDA Jhon Triono Tagor SH kepada wartawan, selain memastikan situasi Kamtibmas

yang kondusif, Kapolres juga melakukan dialog langsung dengan pedagang menyangkut aktifitas jual beli di pasar.

“Dari hasil kunjungan langsung Kapolres ke pasar baru, tidak ada menemukan pungutan liar dari petugas dan situasi Kamtibmas terpelihara dengan baik,” ungkap Kasubbag Humas.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah SIK dalam kunjungan itu mengajak seluruh lapisan masyarakat pengguna pasar untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas yang sudah terbina dengan baik.

Melalui kunjungan tersebut, Polres Kepulauan Meranti juga dapat menyerap berbagai informasi menyangkut harga kebutuhan pokok serta asal dan jumlah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini. (rm/red).

CMYK

7

SUMBAR

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selama 12 Tahun Kuasai Lahan Masyarakat Untuk Perkebunan Sawit

Puluhan Miliar Hak Pemilik Lahan Digelapkan PT PMJ PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Masalah tanah di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) tak kunjung selesai, sebelumnya, Kelompok Tani (Keltan) Karya Saiyo di Jorong Mahakarya, Kenagarian Kotobaru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, berseteru dengan PT Primatama Mulya Jaya (PMJ), salah satu perusahaan kelapa sawit di Pasbar.

Sekitar 400 anggota Keltan Karya Saiyo, pernah menduduki lahan seluas 874 hektare yang dikelola PT PMJ sejak 12 tahun lalu. Amina Jalani, yang mewakili 70 orang pemilik lahan, kepada media ini menjelaskan, bahwa lahan mereka yang dikuasai PT PMJ telah memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, ia menuntut PT PMJ memberikan ganti rugi, jika PT PMJ ingin mengelola lahan tersebut.

Lebih lanjut Amina mengatakan, sudah lebih 12 tahun PT PMJ menguasai lahan mereka tanpa memberikan hasilnya kepada pemilik lahan,” Sudah lebih 12 tahun PT PMJ menguasai lahan mereka untuk dijadikan perkebunan sawit, tapi sampai sekarang pemilik lahan tidak pernah mendapatkan hasilnya.” Selama 12 tahun sudah ada ratusan miliar hasil yang digelapkan PT PMJ dan KUD Dasra dari kebun sawit yang ditanam di tanah mereka. Sementara pemilik tanah tidak diberikan sepeserpun hak mereka. Ini sudah luar biasa,”kata Aminah Oleh karena kami tepat menuntut PT PMJ untuk memberikan hasil dari perkebunan sawit yang ditanam di tanah mereka. Kami kata Aminah, bukan hanya mengaku ngaku sebagai pemilik tanah,

SERTIFIKAT lahan milik para petani yang diterbitkan BPN Pasaman Barat

tapi kami punya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikan asli yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat. PT PMJ bersama koperasi Unit Desa (KUD) Dastra bersekongkol mengelabui pemilik tanah, ujar Amina Jalani kepada media ini.

Lebih jauh Amina menjelaskan, PT PMJ sudah menguasai lahan seluas 840 ha tersebut sejak 1997 menjadi kebun sawit. Sementara kelompok tani, tidak mendapatkan haknya sepeser pun.

Padahal, dalam berbagai dokumen, pembagian kebun plasma tetap mencantumkan nama Keltan Karya Saiyo dengan jatah 760 ha.

Kebun sawit tersebut sudah berbuah selama tujuh tahun. Hasilnya dinikmati secara sepihak oleh PT PMJ bersama KUD Dastra.

Infortmasi yang diterima media ini di Pasaman Barat mengungkapkan, sebenarnya Bupati Pasaman Barat Syahiran, sudah mendesak PT PMJ untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada masyarakat pemilik lahan. Bahkan

Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui surat nomor 630/147/BPN 2008 menegaskan bahwa Kelompok Karya Saiyo memiliki sertifikat sebanyak 437 buah pada lahan seluas 874 ha terletak di Jorong Ampekkoto, Nagari Kinali.

Berdasarkan keterangan BPN tersebut, Bupati Pasbar Syahiran meminta PT PMJ menjadikan hasil pengukuran BPN sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan lahan. Namun PT PMJ tetap mengabaikan perintah Bupati dan BPN Pasbar. Meski masyarakat terus menuntuk hak mereka hingga aksi unjuk rasa pernah dilakukan. Namun tetap diabaikan PT PMJ. Sikap PT PMJ yang tidak merespons tuntutan kelompok tani.

“Itu akan kami perhitungkan dengan sewa tanah yang telah dipakai selama 12 tahun oleh PT PMJ dan dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya hak atas lahan tersebut,” tegas Amina.

Amina mengungkapkan, ninik

Humas Pemkab Pasbar Keluhkan Banyaknya Wartawan Tak Jelas PASBAR, RAKYAT MEDIA-Media masa yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) pada tahun 2016 hanya 7 harian dan 20 Mingguan. Hal ini dijelaskan Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Pemkab Pasaman Barat M Syahril kepada koran Rakyat Media belum lama ini.

Syahril menjelaskan, pihaknya belum bisa menerima pendaftaran media baru untuk tahun ini mengingat sudah akhir tahun. M Syahril juga mengeluhkan banyaknyawartawan yang tidak jelas bertugas di wilayahnya. Mereka biasa datang secara berkelompok, antara dua sampai lima orang. Mereka seperti wartawan umumnya, datang ke sebuah instansi untuk mencari berita. Namun ujung-ujungnya mereka mengancam dan meminta sejumlah uang. ”Kebanyakan mereka datang dari luar kota, dan liputan ramairamai,” katanya.

Keberadaan mereka sangat

KASUBAG Humas Pemkab Pasaman Barat M Syahril

meresahkan, sebab mereka pantang menyerah dan enggan pergi sebelum mendapatkan imbalan. Sebagai Humas, Syahril mengaku bingung, sebab tidak bisa membedakan wartawan yang diakui Dewan Pers dan yang abal-abal.

Apalagi sejauh ini belum ada sosialisasi dari Dewan Pers ke daerah-daerah. “Dewan Pers adanya di pusat, sementara kami yang di daerah sang minim informasi tentang dunia kewartawanan,” tambahnya.

Syahril berharap, ada deskripsi yang tegas dari Dewan Pers untuk membedakan wartawan abal-abal. Apalagi jumlah mereka cenderung terus bertambah, dari waktu ke waktu. Untuk saat ini data yang tercatat di Humas, ada 27 media cetak yang mendatakan diri. Sementara jumlah wartawannya bisa sampai 3 kali lipatnya. Dari jumlah tersebut, bahkan media itu ada yang tidak terbit secara rutin, ungkapnya. (rm/khaidir).

MTQ ke-VII Kota Pariaman Dipusatkan di Pariaman Utara PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, menyatakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-VII yang akan digelar di kota itu pada Desember 2016 sebagai persiapan menghadapi MTQ ke37 tingkat provinsi pada 2017.

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti, di Pariaman, kepada wartawan Senin (31/10/2016) kemarin, mengatakan MTQ yang akan dipusatkan di Kecamatan Pariaman Utara, akan dijadikan untuk menjaring dan mendapatkan calon kafilah terbaik yang akan mewakili daerah itu ke tingkat provinsi,” kata dia.

Sebelumnya daerah itu juga telah mengadakan MTQ tingkat kecamatan sejak beberapa bulan terakhir, dimana penenangnya akan diadu di tingkat kota.

Ia menyebutkan ada lima aspek yang sedang dipersiapkan menghadapi MTQ tingkat kota yaitu peserta atau kafilah, dewan hakim, panitia, lokasi dan sarana prasarana.

Persiapan ini akan langsung disinergikan dengan persiapan Kota Pariaman yang akan menjadi tuan rumah MTQ ke-37 pada 2017.”Karena itu kesiapan dari segala aspek seperti sarana prasarana, anggaran dan tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) harus mulai dipikirkan,” jelasnya.

Menghadapi MTQ ini pemerintah setempat telah memberikan instruksi kepada instansi terkait agar memaksimalkan kinerja menjelang pelaksanaan.Beberapa cabang yang akan dilombakan di antaranya Tilawah, Tartil, Fahmil Al-Quran, Khotbah Jumat,

Azan, Hafiz, Tafsir, dan bintang Kasidah.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Helmi, mengatakan MTQ tingkat Kota Pariaman yang ke-VII merupakan salah satu alternatif dan persiapan daerah dalam menjaring kafilah terbaik.

“Pemerintah Kota Pariaman bertekad untuk memperbaiki prestasi, dengan mengadakan lomba MTQ tingkat kecamatan dan kota diharapkan mampu melahirkan kafilah berkualitas,” ujarnya.

Pada MTQ ke-35 di Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman menduduki peringkat 19 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar. Sedangkan MTQ ke-36 di Kota Sawahlunto, peringkat daerah itu naik menjadi 10.(rm/amina).

Kantor PT Primatama Mulya Jaya (PMJ) di perkebunan Sawit Kinali Pasbar

mamak kepala waris Kerapatan Adat Nagari Kinali sudah menyerahkan tanah seluas 1.000 hektare kepada Kelompok Karya Saiyo.

Itu yang dibuka untuk kebun oleh PT PMJ dan dikelola KUD Dastra. “Tanah itu sudah disertifikasi.

Sudah diumumkan dan tidak pernah ada komplain. KUD Dastra hanya sebagai kontraktor yang mengelola kebun. Kami sebagai pemilik tanah malah tidak menerima apa-apa,” ungkap Amina.

Sementara Direktur PT Primatama Mulya Jaya (PMJ) Indara, ketika hendak di konfirmasi media ini Selasa (25/10/2016) di kantornya perkebunan PT PMJ terkait persoalan mengabaikan hak pemilik lahan yang dijadikan perkebunan oleh PT PMJ tidak berada di tempat. Menurut dua orang staf

di kantor tersebut masing masing bernama Awal dan Badi ketika di wawancarai Koordinator Koran Umum Rakyat Media Sumbar Khaidir, mengatakan bahwa untuk masalah persoalan kasus lahan dengan masyarakat pihaknya tidak mengetahui karena mereka mengaku baru bekerja di perusahaan tersebut dua tahun.

“Memang kami bekerja diperusahaan PT PMJ ini sudah lama, tapi selama ini kami ditugaskan dilapangan. Jadi soal masalah kasus itu kami tidak mengerti karena kami baru 2 tahun ditugaskan di kantor ini. Kalau persoalan itu yang bapak tanya, lebih jelasnya langsung sama pimpinan kami pak Indra,”kata Awal.

Dalam kasus kelompok Tani Karya Saiyo, selama 12 tahun PT

PMJ dan KUD Dasra mengutip hasil dari perkebunan sawit yang di tanam di lahan para kelompok tani tanpa memberikan hak sepeserpun.

Diperkirakan sudah ratusan miliar uang masyarakat pemilik lahan yang digelapkan PT PMJ dan KUD Dasra. Oleh karena itu pemilik lahan tetap menuntut hingga PT PMJ dan KUD Dasra mengabulkan permintaan kelompok tani.

Semenmtara Bupati Pasaman Barat Syahiran, yang coba hendak di konfirmasi media ini Selasa (25/ 10/2016) di kantor Bupati Pasbar.

Menurut Staf Humas Pemkab Pasbar M. Syahril, bupati dan Kepala Bagian Humas Faisal sedang tugas ke Jogyakarta,”Bupati dan Kabag Humas berangkat ke Jogyakarta,”kata Syahril. (rm/mawardi)

Ketua DPRD Ajak Masyarakat Awasi Pungli di Pemerintahan PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, Mardison Mahyuddin mengajak masyarakat untuk mengawasi pungutan liar yang kerap dilakukan oleh oknum di instansi pemerintah.

“Masyarakat jangan takut, apabila menemukan bentuk pungutan di luar ketentuan laporkan saja kepada pimpinan instansi tersebut,” katanya Mardison kepada media ini melalui sambungan telpon belum lama ini.

Mardison mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar tidak melakukan tindakan tidak terpuji tersebut karena dapat mencoreng nama baik daerah.”Aparatur Sipil Negara merupakan contoh nyata

Ketua DPRD Kota Pariaman

Drs. Mardison Mahyuddin bagi semua kalangan, terutama masyarakat. Apa bila ada oknum yang terbukti bermain maka hal tersebut wajib ditindaklanjuti,” tegasnya.

Pemerintah pusat melalui Presiden telah menegaskan akan menumpas tegas bentuk pungutan liar apa pun di instansi pemerintah.Ia juga menegaskan secara langsung akan turut mengawasi instansi pemerintah atau pelayanan publik yang berkemungkinan melakukan pungutan liar.

Menurutnya dalam hal penindakan peran Inspektorat sangat besar untuk mengawasi kinerja pemerintah, karena tidak selamanya kepala daerah mampu secara langsung turun ke lapangan.”Sejauh ini memang belum ada ditemukan kasus pungutan liar, baik yang diawasi pemerintah maupun laporan dari masyarakat langsung,” ujar politisi partai Golongan Karya tersebut.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta satuan Profesi dan Pengamanan (Propam) baik di Mabes Polri maupun Polda dan Polres untuk merazia kantor Samsat dan Satpas SIM di seluruh Indonesia, demi mengecek kualitas pelayanan dan pemberantasan pungli di bagian badan pengelola izin mengemudi kendaraan itu. ”Saya sudah perintahkan Propam untuk bertindak (merazia) Satpas SIM dan Samsat di seluruh Indonesia,” kata Tito.

Tito menyebutkan langkah ini sebagai upaya memberantas budaya suap dan pungli di tubuh Polri sesuai dengan program kerja yang dicanangkannya yakni profesional, modern dan terpercaya (Promoter). (rm/kh).

Kemensos RI Berikan Bimtek Pada Penerima Bantuan RTLH PARIAMAN, RAKYAT MEDIASebanyak ratusan para penerima bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Kube (Kelompok Usaha Bersama) di Kota Pariaman, mendapat bimbingan Teknis dari Kementerian Sosial RI bertempat di Aula Balai Kota Pariaman Minggu (30/10/2016) lalu. Hal ini dijelaskanDeputi Penanggulangan Fakir Miskin Perkotaan ibu Etty Rachmayati S, kepada wartawan di Pariaman Wakil Walikota Pariaman Genius Umar yang menghadiri acara ini mengatakan, agar para penerima bantuan RTLH dan Kube ini dapat bersamangat untuk merubah nasibnya, dan berkomitmen mempertanggung jawabkan bantuan yang mereka terima, tuturnya.

“Telah banyak bantuan yang diterima oleh masyarakat, yang dibantu oleh Kementerian sosial RI, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), RTLH, Kube dll, dan kesemuanya itu bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada, karena itu bagi penerima bantuan betul-betul menggunakannya untuk mengangkat derajat kehidupan mereka,” tukasnya.

Lebih lanjut Genius Umar mengungkapkan, salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan

CMYK

PARA peserta yang mendapat bantuan diberikan bimbingan teknik

Pendidikan, karena itu, mari kita sekolahkan anak-anak kita ke jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi pemuda yang pintar, kreatif dan berdaya saing yang dapat merubah nasib keluarganya, tutupnya.

Deputi Penanggulangan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial RI, ibu Etty Rachmayati S dalam Bimtek ini mengatakan, agar para penerima bantuan benar-benar memahami prosedur yang harus dilampirkan untuk pemeriksaan nantinya, ucapnya.

“Melalui Bimtek ini, diharapkan agar mereka yang mendapatkan manfaat dari program kementerian sosial ini, dapat

mengurus dan melampirkan hal-hal yang diperlukan untuk pertanggung jawaban mereka nantinya,” ujarnya.

Dalam sambuatn Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Afnil mengatakan, selain Bimtek Kemensos RI juga memberikan bantuan sebesar 15 juta rupiah untuk 50 unit RTLH dan 20 juta untuk 30 Kube yang dibagikan hari ini, jelasnya. “Kota Pariaman sejak tahun 2012 telah menerima bantuan dari Kemensos RI, dan dapat kami laporkan, mungkin untuk Sumatera Barat Kota Pariaman yang terbanyak menerima bantuan dana pusat dari Kemensos RI,”ujarnya. (rm/khaidir)

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

KEPALA kejaksaan tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, Andar Perdana Widiastono, S.H, M.H, memberikan kata sambutan.

MEMBERIKAN Kata sambutannya

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Lingga Alias Wello memberikan kata sambutannya

8

BUPATI LINGGA SAMBUT KUNKER KAJATI KEPRI KEPALA kejaksaan tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, Andar Perdana Widiastono, S.H, M.H, beserta rombongan menggelar ramah tamah bersama jajaran Pemerintah kabupaten Lingga dan sekaligus melakukan penandatanganan MOU bidang perdata dan tata usaha negara oleh Bupati lingga dan kepala kejaksaan negeri Lingga, Selasa (11/10/2016) di Gedung Nasional Dabo.

Dalam sambutannya, Andar Perdana Widiastono, SH, MH mengemukakan Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) berniat untuk mengawal proyek pembangunan di Lingga agar tidak dijadikan ajang korupsi.

“Proyek pembangunan infrastuktur sudah pasti ada untungnya, Pemerintah melalui SKPDnya janganlah takut untuk melaksanakannya, dengan niat baik dan loyalitas semua itu akan berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi agar terhindar dari praktik korupsi proyek pembangunan, Awe panggilan akrab Bupati Lingga Alias Wello berharap dan menghimbau agar seluruh kepala SKPD di jajaran Pemkab Lingga dapat menjadi abdi negara untuk serius dalam mengelola keuangan daerah.

“Kehadiran Kejati akan lebih menyempurnakan kerja SKPD agar tidak salah dalam pelaksanaan tugas terutama menyangkut dengan permasalahan hukum. Tindak pidana korupsi tidak saja dapat merusak mental akan tetapi juga merusak tatanan di pemerintahan,” kata Awe. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lingga, Puji Triasmoro menyampaikan pembentukan TP4D merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Diharapkan, TP4D yang terdiri dari unsur Intel, Pidana Khusus (Pidsus), serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)Kejaksaan, maka tidak ada lagi penyimpangan anggaran daerah oleh para pejabat penyelenggara. (*)

BUPATI Lingga dan Kajati Kepri Andar Perdana Widodo bersama unsur Muspida Kabupaten Lingga berfoto bersama.

BUPATI Lingga Alias Wello menandatangani kesepakatan dengan Kejati Kepri.

MENANDATANGANI MOU

BUPATI Lingga Alias Wello memberikan kapur sirih kepada Kajati Kepri, Andar Perdana Widodo

UNSUR Muspida Lingga bersama Kajati Kepri saat berjalan bersama.

KEPALA kejaksaan tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, Andar Perdana Widiastono, S.H, M.H, beserta rombongan disambut dengan pencak silat.

PARA tamu undangan

BUPATI Lingga Alias Wello dan Kajati Kepri Andar Perdana Widodo bersama unsur Muspida Kabupaten Lingga

BUPATI Lingga Alias Wello bersalaman dengan Kejati Kepri.

CMYK

CMYK

9

GALERI FOTO

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

BUPATI Karimun, H Aunur Rafiq memberikan hormat kepada bendera merah putih .

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Karimun, H Aunur Rafiq bersalaman dengan para ;anggota upacara

AUNUR RAFIQ Dampingi H ASMAN Abnur menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karimun yang ke-17

H Aunur Rafiq Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hut Karimun Ke 17 Tanjak dibuat untuk kepala Anak dare memakai ke baya Azam di pasaj iman dan taqwa Karimun maritim visi terlaksana Memancing ikan ke selat mendaun Sampan hanyut kelaut karas Saye ucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Karimun yang ke tujuh belas (Bupati Karimun, H Aunur Rafiq) RABU (12/10) Kabupaten Karimun berusia 17 Tahun. Sebagai daerah yang memasuki fase dewasa dirasa perlu terus memacu roda pembangunan kearah yang lebih baik.

Ulang tahun kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, membuat pemerintah daerah menggelar HUT ke 17 dengan cara sederhana.

Dimulai dari upacara bersama yang digelar di Lapangan Putri Kemuning Coastal Area, Rabu (12/10) membuka langkah peringatan hari jadi Bumi Berazam ini.

Bupati Karimun, H Aunur Rafiq langsung bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara diamanatkan kepada Camat

BUPATI Karimun, H Aunur Rafiq sebagai Inspektur Upacara HUT Karimun Ke-17 Berlangsung Hikmad

Kundur, Sukari.

Rafiq dalam sambutanya menyatakan dengan semangat hari lahir Kabupaten Karimun, satukan tekad dan langkah untuk mewujudkan karimun sebagai pusag pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan, sesuai dengan tema tahun ini.

"Tahun ini HUT Kabupaten Karimun memang berbeda, kita semua tahu terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan global, membawa dampak defisit anggaran, namun kita bersyukur masih mampu untuk tetap melaksanakannya," ucap Rafiq.

Dengan Hari Jadi tahun ini, lanjut Rafiq Karimun masih mengedepankan visi menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim Rafiq pun tak lupa menyampaikan, di perjalanan panjang Kabupaten ini, tidak terlepas dari peran seluruh elemen di daerah ini untuk maju dan terus membangun daerah.

"Terimakasih untuk semuanya, dari intansi hingga masyarakat luas, yang telah bangga berdiam di Karimun, bangga hidup di Karimun dan bangga mengabdi di Karimun," paparnya lagi.(*)

BUPATI Karimun, H Aunur Rafiq berfoto bersama dengan para pejabat kepri.

AUNUR RAFIQ Dampingi H Asman Abnur menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karimun yang ke-17

RSUD Karimun Diubah Jadi RS M. Sani. yang disaksikan oleh pejabat kKabupaten Karimun

GUBERNUR Kepulauan Riau H Nurdin Basirun menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karimun yang Ke-17.

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun, menyerahkan secara seremoni bingkai RSUD MUHAMMAD SANI kepada Hj Aisyah Sani.

CMYK

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

TS Arif Fadillah Resmi Sekdaprov Kepri Definitif Nurdin : Selamat Bekerja Pak Arif

DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si bersama Istri

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara resmi melantik DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/10/2016) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Kepada Sekdaprov Kepri yang baru dilantik Gubernur menyampaikan selamat bekerja. Dan pihak keluarga agar senantiasa memberikan dukungan maksimal selama TS Arif Fadillah menjalankan tugas. Sehingga mampu bekerja dengan baik dan berorientasi kepada hasil yang baik dan mengedepankan azas manfaat. Nurdin mengatakan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Serta harus disyukuri dengan cara

mewujudkan nya dengan kerja nyata.

"Selamat bekerja pak Arif. Jabatan bukanlah hadiah atau balas budi, merupakan anugerah dari Allah SWT maka harus disyukuri dengan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tunjukan hasil yang nyata untuk masyarakat," ujar Nurdin. Pengangkatan Arif sendiri tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No: 103/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi terbuka, Data hasil seleksi yang diperoleh dari panitia seleksi menyatakan bahwa Arif meraih nilai tertinggi 82,98.

Nilai tersebut akumulasi dari penilaian administrasi, makalah, assessment centre, dan wawancara akhir terhadap calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provisnsi Kepri.

Gubernur tak lupa memberikan apresiasi kepada tim Panitia Seleksi (Pansel) yang telah menjalankan tugas dengan baik, profesional dan terbuka.

Gubernur pun menegaskan jika Kepri sudah meraih WTP 5 tahun berturutturut, namun hal itu jangan membuat puas, karena tuntutan masyarakat semakin besar, tunjukan kinerja yang berorientasi kepada hasil dan manfaat yang memiliki faedah untuk masyarkat.

"Kepri merupakan daerah yang potensial dari berbagai sisi, hal yang men-

janjikan itu agar di Kelola dengan baik , dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," lanjut Nurdin.

Sekdaprov Kepri yang baru dilantik juga diminta agar langsung bekerja menyelesaikan pekerjaan rumah di Kepulauan Riau yang sudah didepan mata.

"Setelah pelantikan ini mari gulungkan lengan baju, ucap bismillah, mari kita langsung bekerja. Pekerjaan rumah sangat banyak, maka Lakukan langkah konkret capai kesejahteraan rakyat," tutup Nurdin.

Acara sendiri berlangsung dengan lancar dan khidmat, setelah resmi dilantik, selanjutnya Arif beserta Istri disambut secara adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) dengan upacara tepuk tepung tawar. (ist)

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara resmi melantik DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/10/2016) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun berfoto bersama DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan para istri tercinta.

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara resmi melantik DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekda Kepri.

Hj. Noolizah Nurdin Basirun mengadiri pelantikan sekda Kepri.

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun menandatangani berita acara .

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara resmi melantik DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si sebagai Sekda Kepri.

SEKDA Kepri DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si saat berfoto bersama dengan keluarga tercinta

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun memberikan tepung tawar ke seda Kepri.

DR. H. TS Arif Fadillah, S.Sos, M.Si saat pelantikan

CMYK

CMYK

11

SAMBUNGAN

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

235 Oknum Polisi Terlibat Pungli JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Setelah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo, Polri langsung menggelar operasi besar-besaran memberantas pungutan liar di sektor pelayanan masyarakat.

Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul, mengungkapkan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Bhayangkara sudah melakukan penangkapan terhadap oknum yang diduga pungli.

Operasi terhadap oknum pelaku pungli sudah dilakukan sejak tiga bulan yang lalu. Sejak 17 Juli sampai 17 Oktober itu ada 235 kasus yang kami tangani terkait dengan pungli yang dilakukan personil Polri,” kata Martinus, kepada wartawan Selasa (18/10/2016) pekan lalu di Mabes Polri, Jakarta.

Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul

Martinus memerinci, 235 kasus itu terdiri dari beberapa sektor. Di antaranya, lalu lintas sebanyak 160 kasus, di Reskrim 26 kasus, dan Baharkam sebanyak 39 kasus. Terakhir, di fungsi Intel ada 10 kasus.”Fungsi intel terkait dengan beberapa perizinan yang diberikan satuan fungsi intelijen terhadap kegiatan masyarakat,” ujarnya.

Pecahkan Rekor ka kegiatan. Mulai dari seminar ekowisata bahari, pameran budaya, pawai budaya Kepri dan berbagai sensasi atraksi lain yang menyenangkan.

Dalam pawai budaya yang dipusatkan di gedung daerah kemarin, diikuti oleh ratusan talent dari tujuh kabupaten/kota se- Kepri. Mereka menonjolkan keunggulan tiap daerah.

Sejumlah talent nampak memamerkan kostum binatang laut, jung atau perahu kecil tanpa mesin, hingga aneka budaya Melayu lainnya.”Mereka anak-anak muda Kepri yang peduli dengan daerahnya, tampil dengan dana swadaya sehingga mampu menarik minat wisatawan baik domistik maupun mancanegara,” ujar Guntur Sakti disela-sela pawai budaya dalam rangka Festival Bahari Kepri ini.

Guntur Sakti menambah-

kan, kegiatan ini juga diramaikan dengan atraksi terjun payung dari korps TNI Angkatan Laut Lantamal Tanjung Pinang.Selama Festival Bahari Kepri juga akan ada kunjungan 12 duta besar negara sahabat. “Ini menunjukan festival Bahari Kepri mampu menarik minat wisatawan mancanegara, kami optimis kunjungan wisatawan asing ke Kepri akan meningkat secara signifikan,” tandasnya.

Apalagi saat ini pembenahan akses wisata ke Kepri terus dilakukan seiring dengan peningkatan sarana pariwisata.

“Kepri memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa, mulai dari pantai, wisata bawah air atau menyelam hingga wisata air, salah satunya menjadi tempat berkumpulnya yachter dunia,” ujarnya.

Tunggu Hasil kami laporkan ke KKJTJ dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kesepakatannya, yang melakukan loading tes nanti adalah KKJTJ,” ujar Kadis PU Kepri, Heru Sukmoro menjawab pertanyaan media disela-sela melakukan peninjauan di Jembatan I Dompak, Tanjungpinang, Kamis (27/10/2016).

Heru menjelaskan pihaknya berharap proses loading test bisa segera dilakukan. Sehingga Jembatan I Dompak bisa dibuka untuk masyarakat umum.

Rencananya, jembatan ini akan diserahterimakan pada 31 Oktober 2016 mendatang.

Setelah diserahterimakan, bukan berarti tanggungjawab kontraktor (Wika) berakhir.

Kontraktor masih harus melakukan perawatan selama

satu tahun.

“Apabila lulus uji beban, Kemen-PU akan mengeluarkan sertifikasi kelaikan. Saat ini, pekerjaan yang tersisa hanya sedikit lagi. Ditargetkan rampung sempurna sampai akhir Oktober ini,” papar Heru.

Ditambahkan Heru, pekerjaan-pekerjaan tambahan akan dilakukan lewat Tahun Anggaran (TA) 2017 mendatang.

Seperti pengaspalan jalan, dan pagar pengaman jogging track.

Selain itu ada beberapa sentuhan yang juga perlu dilakukan. Yakni seperti pos pengamanan dikedua sisi jembatan, CCTv, serta lighting.

“Nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Gubernur, mana yang penting itu yang akan didahulukan pembangunan-

Mengenai target kunjungan wisatawan asing Kepri memang menjadi salah satu andalan pintu masuk wisatawan. Tahun lalu ada 2,3 juta turis asing yang berkunjung Kepri. “Kami optimis tahun ini bisa tembus 3 juta wisatawan, apalagi semakin banyak destinasi wisata dan event yang dilaksanakan di sini,” yakinnya.

Menpar Arief Yahya menyebut jumlah yahct yang mencapai rekor itu cukup mm banggakan, karena mereka ada the real tourists yang membelanjakan duitnya lebih banyak, karena berada di perairan Indonesia lebih lama. Melalui perahu pesiar itu mereka bisa menikmati keindahan bahari Indonesia.”Selamat ber Festival Bahari Kepri 2016 dalam rangkaian Sail Karimata 2016,” ujarnya.(rm/bps).

nya,” tutup Heru.

Pantauan di lapangan, saat kontraktor tengah menggesa pemasangan cable stay pada bentangan busur ketiga. Sementara bentangan busur pertama dan kedua sudah selesai dilakukan. Masih pantauan dilapangan, sejumlah pekerjaan juga sudah melakukan demobilisasi shooring pada bentangan busur ketiga.

Seperti diketahui, Jembatan senilai Rp312 miliar tersebut harusnya rampung pada Desember 2015 lalu.

Akan tetapi, karena terjadi musibah September tahun 2015 lalu, membuat pekerjaan menjadi terhambat. Akibat dari kejadian tersebut, proses penyelesaiannya molor pada Oktober tahun ini. (rm/bp).

Sambungan Hal. 1

pri menciduk tiga pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam pada Senin, 17 Oktober 2016.

Ketiganya tertangkap basah memungut pungli di Kantor Disduk Sekupang Batam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, para tersangka yang ditangkap adalah Kabid Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Jamaris, staf Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam Irwanto dan Kasi Perpindahan Penduduk Disdukcapil Kota Batam Nasibah.

“Telah dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pegawai Disduk Kota Batam yang diduga melakukan pungli yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam,” ucap Kapolda Kepri Brigjen Sambudi Gustian di Haris Hotel saat bertemu dengan BP Batam, Senin malam, 17 Oktober 2016.

Sambudi menyebutkan modus ketiga pejabat memungut pungli adalah dengan me-

Polda Kepri itu. Kita sekarang fokus pada layanan publik lainnya sambil kita juga bersih di tubuh kita di Polda,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian kepada wartawan belum lama ini di Mapolda Kepri.

Selain kasus Bripka R dari Polsek Sekupang, tim dari Polda Keprijuga melakukan penangkapan terhadap seorang anggota Polisi di Samsat Batam Centre.

Sambungan Hal. 1

Sambungan Hal. 1

Terbukti Pungli Mendagri menegaskan, bila praktik pungli tersebut benar terjadi, pihaknya akan segera memberi tindakan tegas terhadap oknum petugas yang dimaksud.”Kalau benar (ada petugas melakukan pungli) segera diberhentikan tidak hormat,” kata Tjahjo.

Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan, selama ini pengawasan internal Kemendagri dan Gubernur di tingkat daerah sudah cukup baik. Karena itu, terjadinya praktik pungli bisa disebabkan karena mental aparat bermasalah. ”Jadi kalau ada teman yang akhirnya terkuak dan ada bukti, itu bukan salah dari sistem pengawasan. Tapi kembali ke mentalitas oknumoknum. Saya punya kebijakan langsung pemberhentian, jabatan, dan kami akan kontak dengan Menpan RB agar bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS,” tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas Merah Putih Polda Ke-

Sementara itu, kata Martinus, Polda Metro Jaya merupakan institusi Polri yang memiliki rangking nomor satu. ”Kalau dilihat berdasarkan ranking masing polda 235 kasus ini ada di Polda Metro Jaya ada 33 kasus, Jabar 19 kasus, Sumut 19 kasus, Jateng 14 dan Lampung 13 kasus,” terang dia.

Martinus menjelaskan, pihaknya merilis operasi pemberantasan pungli ini sebagai petunjuk Polri transparan dalam memberantas suap.”Kami memiliki data yang cukup signifikan dan cukup memberikan satu edukasi pada masyarakat luas bahwa penindakan satu edukasi pada masyarakat luas bahwa penindakan yang kami lakukan tidak semata-mata hanya klise tapi kami melakukan sudah jauh sebelum ada yang terjadi OTT di Kemenhub,” pungkasnya. (rmant).

nerima titipan langsung dari warga atau calo untuk pengurusan sejumlah dokumen kependudukan, seperti akta lahir, akta nikah, surat pindah dan KTP. Warga yang ingin permohonannya diurus segera menyelipkan sejumlah uang di dalam dokumen syarat-syarat kepengurusan.

Sambudi menerangkan, barang bukti yang diamankan polisi dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu antara lain uang Rp 5.284.000, 43 lembar akta lahir, enam lembar surat kematian, fotokopi surat-surat persyaratan pengurusan akta lahir, surat keterangan pindah WNI, 14 lembar e-KTP dan tiga lembar KTP SIAK. Atas perbuatannya, ketiga pejabat Disdukcapil dijerat Pasal 368 KUHP dan Pasal 95 huruf B UU RI No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling Rp 75 juta.(rm/fer/ant) Sambungan Hal. 1

Oknum polisi itu ditangkap karena saat melakukan transaksi dengan seorang calo untuk mempercepat pengurusan surat-surat kendaraan. ”Modusnya, ada calo yang bayar ke petugas. Lalu ditangkap. (nominal dari barang bukti) tidak banyak,” katanya.

Adapun oknum yang satu lagi ialah terkait penyidikan.

Petugas yang ditangkap itu sedang mencoba untuk melakukan

perjanjian terhadap orang yang berperkara. Pada saat itulah, polisimelakukan penangkapan. ”Penyidikan, baru janjian. Lalu kita tangkap. Belum sempat ada transaksi,” katanya.

Adapun nominalnya yang dijanjikan belum sempat disebutkan. Namun, ia masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami kasuskasus yang menimpa anak buahnya itu.(rm/tb)

Anggaran APBD Kota Pariaman Turun 5,71 Persen PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Anggaran belanja daerah Kota Pariaman, Sumatera Barat, turun sebesar Rp43,5 miliar atau 5,71 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016.

“Anggaran itu turun dari angka semula Rp761 miliar dalam APBD 2016 menjadi Rp718 miliar dalam perubahan APBD 2016,” kata Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman dalam paripurna penyampaian nota keuangan perubahan APBD Kota Pariaman 2016 di gedung DPRD setempat di Pariaman, Senin.

Akibat penurunan anggaran belanja daerah pada perubahan APBD 2016 tersebut, ia telah memberikan arahan dan instruksi langsung kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar melakukan penghematan biaya. ”Oleh karena itu kita mesti melakukan penyesuaian alokasi belanja sehingga lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran,” kata wali

KANTOR Walikota Pariaman

kota dua periode tersebut.

Meskipun demikian pihaknya tetap menegaskan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat edengan cara di antaranya tetap menjaga kelangsungan pelayanan umum dan kegiatan prioritas terutama pembangunan infrastruktur.

Kemudian kepada SKPD, wali kota meminta agar tidak ada pelaksanaan kegiatan atau penggunaan anggaran yang mubazir sehingga menambah

beban pengeluaran anggaran. ”Di tingkat SKPD bisa dilakukan seperti menghemat perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya, jasa, operasional, perkantoran pemeliharaan gedung, pengadaan kendaraan dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan penurunan anggaran belanja daerah itu imbas dari pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAU)

Komisi Kejaksaan nya, tidak bisa dilakukan oleh KKRI sendiri. Untuk itu membangun kerjasama dengan Unrika Batam dalam pengawasan kinerja dan prilaku jaksa,” kata Barita, disela-sela penan-

datangan MoU antara KKRI dan Unrika di Hotel Harmoni, Jumat (28/10/2016).

Sementara itu, Rektor Unrika Batam Prof DR Nasrudin Harahap mendapatkan kehormatan dengan dipilihnya Un-

Sambungan Hal. 1

rika sebagai salah satu perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan KKRI dalam mengawasi kinerja dan prrilaku jaksa serta pegawai kejaksaan itu sendiri.

“Saya merasa bangga atas

Jadi “Sumber 2015 sebesar Rp 12 miliar, Rp 6 miliar diantaranya bersumber dari APBN sedangkan Rp6 miliar lagi bersumber dari dana APBD. Namun jika dilihat dari progres pelaksanaan kerja dilapangan dengan luas bangunan hanya 2.430 meter dinilai sangat tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Diduga kuat pelaksaan proyek tersebut menjadi sumber korupsi keluarga Walikota Pariaman. Betapa tidak, sebagai kontraktor pemenang lelang dalam pelaksanaan proyek siluman itu saat ini disebut sebut adik ipar Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Tak hanya proyek Pasar Kurai Taji, selama hampir 2 priode Mukhlis Rahman menjabat Walikota Pariaman, cukup banyak berbagai proyek pemerintah yang dimenopoli keluarga orang nomor satu di Kota Pariaman tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, selain pelaksanaannya disinyalir dikerjakan asal jadi dan secara teknis tidak sesuai spesifikasi.

Pelelangan proyek itu juga kabarnya sarat dengan praktik kongkalikong. Selain itu, perusahaan yang dicatumkan pada peserta lelang juga fiktif, dan terjadi penggelembungan anggaran. Oleh karena itu, pada 26 April 2016 lalu masyarakat setempat yang disebut mamak kepala waris telah melaporkan penyelewengan proyek tersebut kepada Ombusman Republik Indonesia di Jakarta.

Dimana Mamak Kepala Waris dari keturunan Bansoani Desa Kurai Taji, melaporkan bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Kota Pariaman, padahal tanah seluas 7000 meter2 terletak di Desa kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, tempat lokasi pembangunan pasar tersebut tanah milik mereka. Namun mereka tidak di ikut sertakan dalam pembangunan proyek tersebut Bahkan, tanpa sepengetahuan mereka, tanah tersebut diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun kios kios yang akan dikelola oleh Pemerintah Kota Pariaman. Untuk pembangunan kios-kios tersebut, oleh Pemerintah Kota Pariaman ditenderkan ke sejumlah perusahaan, diantaranya PT. Deky Cipta Perkasa, beralamat di Jalan Bungsu No.12 A, Kampung Kalawi By Pass, Pasar Ambacang Kota Padang.

PT.Kurnia Agung Rezeki, alamat Jalan Pahlawan Repolusi No.2A RT.006/RW.007, Kelurahan Duren Sawit, Jakar-

CMYK

sebesar Rp84 miliar oleh pemerintah pusat.

Akibatnya sebut dia, banyak kegiatan yang terpaksa dihilangkan. Untuk DPRD setempat terjadi pemotongan anggaran biaya mencapai sekitar Rp1,1 miliar.

“Kegiatan di pemerintahan banyak yang dikurangi, namun wali kota bersama DPRD telah memiliki komitmen bersama untuk tetap melayani kepentingan masyarakat sebaik mungkin,” tambahnya. (rm/amina).

dipilihnya Unrika sebagai salah satu perguruan tinggi dalam kerja sama KKRI untuk mengawasi dan menerima laporan masyarakat atas kinerja dan prilaku jaksa,” katanya. (rm/trb) Sambungan Hal. 1

ta Timur, CV.Arce, Jalan Pekanbaru No.25 Asratek, Kota Padang dan CV.Multi Mitra Serasi alamat Perumahan Salingka, Bunga Permai II, Blok E No.8, Tabing, Kota Padang.

Namun 4 perusahaan yang menjadi peserta lelang atas proyek tersebut ternyata perusahaanabal abal alias fiktif.

Diduga, ke-empat perusahaan yang disebutkan sebagai peserta lelang dalam tender proyek itu hanya akal akalan yang tujuannya mengelabui masyarakat maupun kontraktor setempat seolah olah paket proyek tersebut telah dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014.

Namun informasi yang berkembang di masyarakat, sebagai pelaksana kontraktor pengerjaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan tersebut kabarnya dilaksanakan oleh adik ipar Walikota Pariaman Mukhlis Rahman. Tak hanya itu, bahkan masyarakat Pariaman menuding sebagian besar proyek proyek pemerintah yang ada di Kota Pariaman kabarnya dikuasai oleh adik ipar Walikota Pariman Sebelumnya, dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pasar Kurai Taji, ini juga pernah dilaporkan oleh Basri alias ujang (54), salah seorang warga Kurai Taji, ke Polres Kota Pariaman. Dimana Basri, sebagai warga Balai Kurai Taji, melihat proses pembangunan pasar Kurai Taji, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman, banyak kejanggalan.

Dimana, proyek tersebut tidak memiliki papan proyek.

Padahal menurut Perpres tentang jasa kontruksi, suatu kegiatan proyek Pemerintah wajib menempatkan plang proyek dilokasi pekerjaan, dan plang proyek tersebut harus ditempatkan dilokasi yang bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat.

Dan wajib dilakukan agar pelaksanaan pengerjaan yang dibiayai dari uang rakyat dan anggaran Pemerintah itu dapat diawasi bersama oleh masyarakat dan pihak yang berkompoten. Kemudian proyek tersebut dilaksanakan oleh 2 kontraktor dengan dua dana anggaran yang berbeda dan stakeholder/dinas/instansi yang berbeda. Basri menuding diduga kuat dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji itu ada indikasi penggelembungan harga atas nilai proyek tersebut.

Tak hanya Basri alias Ujang, menilai Proyek yang dilaksan-

akan keluarga Walikota Pariaman Muklis Rahman tersebut sarat KKN. Kerapatan Adat Nagari Kurai Taji, sebagai Ketua Dt Palimo Rajo Arman Nur dan Sekretaris Herman K, juga bersikap sama. Bahkan telah mengadukan proyek siluman tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.

Surat bernomor : 29/KAN-KT/ V/2016 itu menuding proses pembangunan Pasar Kurai Taji sarat dengan KKN dan merampas hak rakyat sebagai masyarakat.

Arman Nur dan Herman K sebagai Ketua dan Sekretaris menilai Pemerintah Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman Drs. Mukhlis Rahman, sangat zalim dan tidak peduli dengan kepentingan masyarakat banyak.

Dalam surat laporannya KAN Kurai Taji, yang terdiri dari unsur Ninik Mamak (para datuk), Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Bondo kandung. Seluruh Bendang dalam Kurai Taji yang terdiri dari 8 Korong di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dan 13 Desa di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, melaporkan penyelewengan ini kepada Ombudsman RI untuk ditindak lanjuti kepada aparat penegak hukum.

Dalam surat laporan yang diterima redaksi Koran Umum Rakyat Media, menyebutkan jenis dugaan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar Tradisional Nagari Kurai Taji di atas lahan seluas 3620 meter2, luas bangunan 2430 M2 dengan jumlah kios yang akan dibangun sebanyak 100 unit dengan luas 3 x 2,5. Anggaran bersumber dari APBD Kota Pariaman tahun 2015 sebesar Rp6 miliar, dana APBN Bantuan Hibah Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp6 miliar.

Sedangkan pelaksanaan tahap kedua sumber dana diperoleh dari APBD kota Pariaman tahun 2016 sebesar Rp 7 miliar. Saat ini proses pembangunannya sedang berjalan. Bahkan, untuk meloloskan anggaran pembangunan Pasar Kurai Taji tahap ke-II sebesar Rp 7 miliar tersebut kabarnya terjadi praktik persekongkolan antara DPRD kota Pariaman dan Pemerintah Kota Pariaman.

Yang lebih parah lagi, terjadi manipulasi terhadap masyarakat dimana pemilik kios dijebak dengan surat pernyataan. Jika masyarakat tidak bersedia diancam tidak mendapat kios. Setelah masyarakat menandatangani surat pernyataan. Pemerintah Kota Pariaman membuat akad kerjasama Pemko Pariaman dengan KAN ilegal.

Akad kerjasama dengan

KAN ilegal dilakukan perseorangan yang mengaku sebagai Ketua KAN. Padahal Ketua KAN yang resmi saat ini adalah yang dipimpin Syamsir sebagai Dt Rajo Mangkuto, sampai saat ini tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan tersebut.

Sementara ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, ketika dikonfirmasi media ini melalui ponselnya Kamis (27/10/2016) terkait pembangunan pasar Kurai Taji, yang diduga kuat sarat KKN mengatakan sepanjang itu benar menyimpang, kita minta kepada pihak berwajib supaya di proses. Menurut Mardison, yang disebut penyimpangan itu harus dikaji terlebih dahulu, sampai saat ini menurutnya belum ada masyarakat yang melapor kepada DPRD Pariaman.

“Setahu saya persoalan pasar Kurai Taji yang saat ini dalam proses pembangunan belum ada masyarakat yang melapor. Yang dilaporkan ke polisi oleh masyarakat setahu saya masalah tanah, bukan dugaan penyimpangan soal pembangunan proyek itu.

Sembari menyebutkan, Kalau bisa kita jumpa dululah, susah bicara melalui telpon, siapa tahu yang telpon ini KPK, saya tertangkap tangan pula,”kata Mardison sambil bercanda.

Walikota Pariaman Drs.Mukhlis Rahman, yang dikonfirmasi melalui ponselnya terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji. Tak bersedia memberi komentar. Mukhlis Rahman, dalam sms nya yang dikirim ke media ini mengatakan “Sekarang kamu maunya apa, saya tidak punya waktu untuk bertele tele. Kalian maunya apa,”kata Mukhlis dalam sms nya.

Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Ketua dan Sekretaris KAN Kuta kurai Taji, dan masyarakat Kurai Taji, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) dan Ditkrimsus Polda Sumbar untuk mengusut penyimpangan proyek pembangunan pasar Kurai Taji, yang diduga kuat merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

“Kami pengurus KAN Kurat Taji, mendesak Kejati Sumbar dan Polda Sumbar agar menghusut kasus ini, sebab pembangunan pasar Kurai Taji, yang menelan anggaran Rp19 miliar banyak kejanggalan dan dinilai sarat Korupsi,”kata Herman.K sekretaris KAN Kurai Taji melalui ponsel Jumat (28/10/2016) pekan lalu.(rm/mwd)

CMYK

KORAN UMUM

Selasa, 1-7 November 2016 - MINGGU- I

12

Portal Media1-7 Online : www.rakyatmediapers.co.id Selasa, November 2016 - MINGGU-

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 173 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

I

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Teransaksi Uang Pungli Dilakukan Diluar kantor Imigrasi

Pungli di Imigrasi Batam Masih Berlanjut BATAM, RAKYAT MEDIAMeski Polda Kepri telah membentuk tim Saber Pungli untuk membesmi praktik pungutan liar (Pungli) maupun calo di kantor pelayanan umum Instansi Pemerintah. Bahkan sejak terbentuk Polda Kepri telah menangkap 2 Pegawai Dinas kependudukan Kota Batam dan 2 anggota Polisi yang bertugas di Polsek Sekupang dan Samsat Polda Kepri.

Namun masih ada instansi pemerintah yang masih nekat melakukan praktik pungutan liar demi untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti di kantor Imigrasi kelas I Khusus Batam misalnya. Di kantor pelayanan pembuatan paspor ini, praktik pungutan liar secara terang terangan seperti yang dilakukan biro jasa dan oknum calo selama inimemang sudah tidak ada.

KANTOR Imigrasi kelas I Khusus Batam di Batam Centre

APBD Natuna Disetujui Dalam Paripurna DPRD Rp 1,192 Triliun NATUNA, RAKYAT MEDIA-APBD Perubahan Natuna tahun 2016 disetujui dalam paripurna pendapat akhir fraksi di DPRD, Jumat (28/10/ 2016) malam.

Lima fraksi di DPRD natuna menyetujui perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 1,192 triliun. Dan menambah anggaran sebesar Rp 37 miliar dari anggaran APBD 2016 yang disahkan pada awal tahun 2016.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, pengesahan APBDP merupakan kewajiban eksekutif dan legislatif sebagai salah momen untuk evaluasi atas penggunaan anggaran selama setahun.

“Seluruh fraksi menyetujui dan menerima besaran APBD

tahun ini dengan yang sedianya berjumlah Rp 1,155 triliun menjadi Rp 1,192 triliun, ada tambahan sekitar Rp 37 miliar,” kata Yusripandi.

Paripurna ini merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh legislatif dan ekskutif. Dengan ini kita bisa mengevaluasi kinerja dan anggaran yang sudah dan belum dipergunakan.

Lima fraksi diantaranya fraksi Golkar, PAN, PPP, Gernas, Demokrat dan FPNR memberikan sejumlah saran terhadap pemerintah, mulai dari sektor politik, pembangunan, tata kelola birokrasi pemerintahan hingga perekonomian Natuna.

“Kami bisa menerima Ranperda itu untuk disahkan men-

kan oleh pemerintah,” kata Dwitra Gunawan, ketua fraksi Partai Demokrat.(rm/bps).

Pemko Batam Bentuk Tim Saber Telusuri Pungli di SKPD BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai menurunkan tim sapu bersih (Saber) terkait punggutan liar yang diduga terjadi dibeberapa SKPD, Senin (31/10/2016) kemarin. Tim ini bertugas menginvestigasi dugaan pungli yang kerap meresahkan masyarakat, mulai dari petugas hingga pejabat di instansi terkait.”Mulai Senin (hari ini, red), tim Saber sudah berpencar-pencar,” ujar Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batamcenter.

Karena itu, ia kembali mengingatkan agar pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di bagian pelayanan untuk tak melakukan pungli. Sebab, tim Saber yang pengungkap pungli tak hanya dari Pemko Batam, namun juga pemerintah pusat.”Jadi saya ingatkan kembali agar mereka tak melakukan pungli,” terang Rudi.

Dikatakannya, ia telah menyiapkan sanksi lebih berat untuk PNS Pemko Batam yang tertangkap tangan melakukan

pungli. Untuk itu ia meminta agar pungli di Kota Batam segera diakhiri jika tak ingin kena sanksi.”Sudah bosan saya ingatkan, makanya kita akan siapkan sanksi yang lebih berat. Jadi kalau tertangkap jangan menyesal dan menyalahkan kami,” tegas Rudi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam M Syahir mengatakan tim saber tak hanya bertugas di dinas yang bersentuhan dengan masyarakat, namun seluruh dinas di lingkungan Pemko. Termasuk se-

kolah-sekolah negeri.”Tim ini dibentuk untuk memberantas pungli, dan berdasarkan instruksi dari Walikota. Nantinya penerapannya juga akan sampai kepada seluruh sekolah yang ada di Batam,” ujarnya.

Menurut dia, tim saber juga punya target mengatasi PNS nakal. Yang mana mereka akan melihat kehadiran dan kedisiplinan pegawai saat melayani publik. Pemeriksaan akan dilakukan 2 kali dalam sepekan, dengan cara bergilir dari dinas ke dinas. ”Tujuannya adalah untuk membersih-

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS

kan. Terpenting adalah pergerakan pembersihan, sehingga mereka para pegawai merasa terawasi,”kata Syahir. (rm/ bp).

KARIMUN, RAKYAT MEDIAPencetakan blanko KTP-el, dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, terkendala anggaran. Sedangkan permohonan pembuatan KTP-el sudah mencapai 7.000 jiwa.

“Yang antre cukup banyak.

Mereka rata-rata sudah melakukan rekaman data di kecamatankecamatan. Tapi, untuk dicetak eKTP masih terkendala dengan bahan dan anggaran,”kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, Muhammad Tahar, Senin (17/10/2016) pekan lalu di ruang kerjanya.

Sementara pelaksanaan perekaman, baik yang dilakukan di sekolah-sekolah maupun di kecamatan, sudah mencapai 4.000 jiwa. Namun, kendalanya data yang telah direkam tidak semuanya bisa dikirim ke pusat.

Artinya, data perekaman yang masuk ke server pusat masih antre. Jadi server pusat tidak menerima data rekaman di kabupaten/kota secara serentak.

“Ya antre, kita hingga kini masih tetap mengirim data rekaman ke pusat. Sedangkan, bahan yang sudah ada saat ini hanya bisa untuk 4.000 lembar. Dan sudah 2.500 digunakan frame record atau dengan kata lain pencetakan KTP-el yang sangat penting sekali. Seperti, untuk pengurusan paspor yang secara mendadak dibutuhkan KTP-el

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

MAWARDI Pemimpin Redaksi

CMYK

jasa menggunakan dokumen bodong.

Setiap biro jasa yang mendaftar untuk pengurusan paspor dikenakan Rp50,000, setelah paspor selesai biro jasa wajib menyetorkan uang BU Rp 100,000 lagi. Uang pelicin diluar biaya resmi ini kabarnya dikumpulkan oleh salah seorang oknum biro jasa berinitial H bekerjasama dengan salah seorang tionghoa berinitial B. Uang pungutan liar yang dipalakoleh H dan B terhadap sejumlah biro jasa ini disetorkan kepada oknum IS setiap hari jumat di luar kantor, ungkap sumber media ini Pungutan Liar (Pungli) sepertinya sudah menjadi darah daging bagi oknum pejabat Imigrasi Batam. Betapa tidak, begitu pemerintah serius memberantas pungutan liar yang selama ini marak di kan-

tor Imigrasi, sejak itu pula pelayanan terhadap masyarakat terlihat lesu.

Para petugas yang selama ini ramah dan bermuka cerah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat kini seperti acuh tak acuh. Bahkan, terkesan tidak bergairah dan malas dan terlihat cuek dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun bagi oknum IS sepertinya biasa saja karena disebut sebut praktik pungutan liar dari sejumlah biro jasa masih berlanjut hingga saat ini.

Sementara kepada kantor Imigrasi kelas I khusus Batam Teguh Prayitno, hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi. Demikian juga oknum IS beberapa kali awak media ini datang ingin melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan selalu menghindar. (rm/mwd)

7.000 Pemohon KTP di Karimun Belum Dicetak

KANTOR Bupati Natuna di Ranai

jadi APBD perubahanm apa yang masih kurang, harus segera dilengkapi dan ditingkat-

Menurut informasi diperoleh media ini dari sumber di internal Imigrasi Batam mengungkapkan pungutan liar untuk memperlancar pengurusan yang dilakukan oknum pejabat di Bagian Lantaskim dengan sejumlah oknum biro jasa masih saja berlanjut. Hanya modus transaksi pungutan liar antara oknum pebajat Imigrasi dengan biro jasa dilakukan diluar kantor.

Oknum pejabat imigrasi yang disebut sebut menerima setoran uang pungli dari biro jasa berinisial IS Kasubsi Lantaskim. Oknum IS yang kabarnya merangkap sebagai calo paspor ini berkolaborasi dengan biro jasa yang selama ini beroperasi di kantor tersebut. Modus pungutan yang dilakukan adalah untuk mempermudah pengurusan meski dokumen yang disodorkan biro

Ilustrasi : tumpukan KTP sudah dicetak untuk keperluan emergency sakit,” jelasnya.

Kemudian, masih ada tersisa 1.500 lembar lagi yang masih menunggu anggaran dari APBDP 2016 sekitar Rp 200 juta untuk pembelian tinta maupun kebutuhan pendukung lainnya. Dimana, anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan selain kebutuhan tinta sekaligus perbaikan 4 server yang rusak di kecamatan.

“Tinggal tunggu pencairan saja. Baru kita bisa melakukan pencetakan KTP-el maupun KK, tapi tidak semuanya hanya 1.500 lembar saja. Sisanya, tunggu dari Pusat yang dipastikan pada tahun 2017 mendatang,” tuturnya.

Untuk mengatasi ketersediaan blangko KTP-el, telah keluar surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri format surat keterangan sebagai pengganti KTP-el yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-be-

nar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten/kota.

“Kita bisa keluarkan pengganti KTP-el dengan surat keterangan yang dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lainnya yang mendesak,” kata Tahar lagi.

Sementara anggota banggar DPRD Karimun M Yusuf Sirat ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa dalam APBD-P 2016 tersebut sudah dimasukkan anggaran karena kebutuhan mendasar pelayanan publik di Disdukcapil Karimun.”Sesuai dengan surat dari mendagri diperbolehkan. Kita sangat mendukung, sebagai pelayanan publik perlu dianggaran.

Dan itu gratis dalam pengurusannya,” katanya. (rm/bp).