Edisi 169

CMYK

Pengungsi Asal Afganistan Jadi Gigolo Dengan Tarif Rp 20 Juta K O13-20 RAN U M U M 2016 - MINGGU- II SEPTEMBER

Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Isdianto Kepala Dinas Pendapatan Kepri

yang ditinggalkan Nurdin Basirun setelah diangkat sebagai Gubernur Kepri defenitif sedang diperebutkan.

Informasi yang berkembang, saat ini ada tiga tokoh di Kepri yang sedang bergerelia dan melakukan lobby kesana sinibaik ke Partai pengusung maupun ke sejumlah tokoh masyarakat dan

TERDAFTAR

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

BATAM, RAKYAT MEDIA-Bursa calon Wakil Gubernur Provinsi Kepri yang hingga kini masih lowong terus menghangat diperbincangkan masyarakat. Siapa calon yang pantas mendampingi Nurdin Basirun masih belum jelas.

Saat ini posisi Wakil gubernur Kepri,

Baca Hal 3

Edisi : # 169 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

para petinggi parpol di Jakarta. Ke tiga nama tersebut yakni Isdianto yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Kepri, Mustofa Wijaya mantan Ketua BP Batam dan terakhir santer disebut Bersambung ke Hal 15

Gubernur Kepri

Mustofa Wijaya Soerya Respationo

Nurdin Basirun

Mantan Ketua BP Batam

Mantan Wagub Kepri

IMIGRASI BATAM TANGKAP 10 IMIGRAN JADI GIGOLO

DIRJEN IMIGRASI Ronny F Sompie didamping Kakanim Batam dan Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Petugas Imigrasi dan Kepolisian dari Polresta Balerang, Kepri menangkap 10 orang WNA yang menjadi gigolo di Batam. Mereka rupanya kerap ‘beriklan’ melalui media sosial.

“Awalnya kita dapat informasi dari masyarakat, dari situ kita dalami melalui sosmed maupun secara fisik. Kita adakan pendekatan, kemudian di sosmed mengatakan mereka bisa melayani dan ada transaksi. Hal itu, transaksi itu yang didalami Polres Balerang. Di sana tergambar hal ini (prostitusi) terjadi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Batam Agus Wijaya.

Agus menyampaikan hal itu dalam konferensi pers yang Bersambung ke Hal 15

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

Dugaan Penyelewengan Sisa Pagu Sejumlah SKPD

Bendahara Dinsos Batam Buka Mulut untuk memperkaya diri.

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dugaan penyeleweSeperti contoh, kasus ngan dana APBD di jajaran dugaan korupsi penggelaPemerintah Kota Batam pansisa dana UP, GU dan terkait pengelolaan anggaTU anggaran APBD tahun ran tiap tahun terus terjadi.

2015 sebesar Rp 1.501.Tak tanggung tanggung 690.249di Dinas Sosial dan diperkirakan dugaan pePemakaman Kota Batam, nyelewengan uang negara yang melibatkanoknum yang melibatkan bendahaBendahara Pengeluaran Dira dan pejabat di sejumlah nas Sosial dan Pemakaman Satuan Kerja Prangkat Da(Dinsospam) Kota Batamerah (SKPD) di Pemerintah bernama Raja Muhammad Kota Batam nilainya menRizal, untuk kepentingan capai ratusan miliar rupiah. pribadinya.

Dugaan kuat terjadinya Bahkan lebih aneh lagi, Muhammad Rizal penyelewengan keuangan Inspektorat merupakan inBendahara Dinsos Batam APBD di pemerintahan Kostansi Pemerintah yang meta Batam, kemungkinan karena disebabkan miliki fungsi sebagai lembaga pengawas di bobroknya sistem manajemen pengelolaan daerah ketika melakukan pemeriksaan teranggaran dan tidak berfungsinya bagian Inhadap kasus tindak pidana penyelewengan dana APBD di sejumlah SKPD yang melispektoratdaerah selaku lembaga pengawasbatkan oknum bendahara tidak menyerahinternal. Atau bisa jadi, disebabkan karena bobroknya mental aparat sehingga nekat Bersambung ke Hal 15 melakukan penyelewengan anggaran APBD

GUBERNUR KEPRI MINTA IMIGRAN JADI GIGOLO DIUPULANGKAN KE NEGARANYA DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta imigran pencari suaka dan pengungsi segera dipulangkan ke negara asalnya, termasuk yang terkait masalah prostitusi dengan menjadi gigolo di Kota Batam.

“Mereka agar dipulangkan cepat-cepat,” kata Nurdin Basirun di Batam, Kepri, Kamis.

Imigrasi Kelas I Batam Bersambung ke Hal 15

Menkes Keluarkan Travel Advisory

Merebaknya Virus Zika di Singapura JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Indonesia telah mengeluarkan travel advisory bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan ke Singapura.

Ini terkait merebaknya virus Zika. Mengingat letak Singapura yang dekat dengan Indonesia, Kemenkes mengeluarkan sejumlah pesan.

“Hari ini kita keluarkan travel advisory, di mana intinya meningkatkan kewaspadaan ke negara terjangkit Zika, yakni Singapura, terutama bagi ibu-ibu hamil,” tutur Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, drg. Oscar Primadi, MPH dalam konferensi pers di Kemenkes RI, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini Oscar menjelaskan bahwa virus Zika meski masih satu

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

drg. Oscar Primadi, MPH keluarga dengan virus dengue, tidak memiliki risiko kematian yang besar. Zika berdampak lebih fatal bagi janin yang ada Bersambung ke Hal 15

Waspada Berkunjung ke Singapura Virus Zika Berebak SINGAPURA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Singapura menyatakan bahwa virus Zika yang merebak ke seluruh Singapura sejak pekan lalu tidak berasal dari Amerika Selatan.

Beberapa pihak mengatakan bahwa virus Zika yang merebak di Singapura berasal dari para atlet yang mengikuti Olimpiade di Rio de Janeiro, Brasil di

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun

Bersambung ke Hal 15

WISATAWAN yang berkunjung ke Singapura

PENDIDIKAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

2

Sudah 6 Bulan Pelayanan di BP Batam Tidak Jalan BATAM, RAKYAT MEDIASejak pemerintah Pusat mengganti tujuh unsur Pimpinan BP Batam, pelayanan BP Batam tidak berjalan maksimal, khususnya pelayanan di bagian lahan. Hal ini dikeluhkan oleh Asosiasi ýPengembang Perumahan dan Permukiman (APERSI) Khusus Kota Batam.

Para Pengembang yang tergabung dalam asosiasi tersebut mengaku pelayanan BP Batam, yang berhubungan dengan lahansudah tidak berjalan selama enam bulan terakhir ini. Mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat hal itu.

Pengembang yang se-

harusnya sudah bisa mendapatkan pinjaman bank untuk menjalankan usahanya, justru harus terpuruk membayar bunga pinjaman, kontraktor dan rekanan. Hal ini dijelaskan Ketua APERSI Khusus Kota Batam, Sahmadin Sinagaý, kepada wartawan belum lama ini di Batam Centre.

“Sejak para pejabat baru masuk, Maret 2016 lalu, mereka sulit mengurus surat-surat legalitas lahan. Ada alasan orang yang dibagian izin tersebut belum ditunjuklah, sampai SOP baru yang masih disusun.

Kita sepakat BP Batam ingin merubah sistem lebih baik dan bebas dari mafia lahan, tapi

bukan berarti pelayanan berhenti,” ujar Sahmadin.

Sebut saja untuk pengurusan Fatwa, SPJ, SKEP, IP, IPH dan izin-izin lainnya tidak berjalan selama enam bulan ini. Akibatnya, usaha para pengembang pun ýikut berhenti. ”Gara-gara IPH tidak keluar, kami gagal KPR. Harusnya bisa dapat uang untuk bayar ini itu, kami malah jadi hancur-hancuran.

Diibaratkan, BP Batam ini sudah suka-suka saja kerjanya, tidak lagi melihat kebutuhan publik,” ucap Sahmadin yang ikut diaminkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan APERSI Khusus Kota Batam, Wirya Silalahi. (rm/feri)

PELAYANAN Kantor BP Batam di Batam Centre, khusus bagian lahan di lantai II

POLDA KEPRI TANGKAP DUA TEKONG TKI ILEGAL BATAM, RAKYAT MEDIA-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri di Sambau, Kota Batam, menangkap dua penyalur ilegal yang hendak memberangkatkan lima TKI ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen lengkap.”Ada tujuh orang kami amankan Rabu dini hari. Lima calon TKI yang hendak dikirim ke Malaysia tanpa dokumen, sementara dua orang merupakan penylur ilegal,” kata Kasubdit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Ponco Indriyo di Batam, Rabu.

Dua orang penyalur TKI ilegal tersebut adalah MB (46) selaku pemilik penampungan dan MZ (27) yang bertugas antar jemput calon TKI (tekong) yang hendak dipekerjakan secara ilegal.Dari kelima korban, kata dia, tidak ditemukan paspor dan surat-surat lain yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri.”Lima korban terdiri dari dua wanita dan tiga pria. Semuanya dari Kerinci, Jambi.

Mereka sudah tiga hari di penampungan menunggu kondisi aman untuk dikirim ke Malaysia melalui jalur tidak resmi,” kata dia.

Dari keterangan korban, kata Ponco, mengaku masing-masing harus membayar 5-6 juta sebagai biaya agar bisa dikirim bekerja ke Malaysia tanpa dokumen.”Rata-rata sudah pernah bekerja di Malaysia dengan paspor pelancong. Mereka kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi karena overstay. Sehingga untuk bisa bekerja lagi harus lewat jalur ilegal,” kata Ponco.

Pelaku dan korban, kata dia, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit PPA Ditreskrimum Polda Kepri untuk pendalaman kasus tersebut.”Korban masih dimintai keterangan. Sementara dua pelaku masih diperiksa oleh petugas untuk memstikan kesalahan yang dilakukannya,” kata Ponco.

Untuk pelaku, kata dia, dikenakan dengan undang-undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan ancman 2-10 tahun penjara.”Pelaku juga sudah sering mengirim TKI secara ilegal ke luar negeri. Ini bukan kali pertama mereka hendak mengirim pekerja secara ilegal,” kata dia. (rm/mb).

KANTOR Polda Kepri di Nongsa

Virus Zika Merebak di Singapura Wisatawan ke Batam Menurun

SALAH satu kawasan Industri di Batam

BP Bakal Punya Kawasan Industri Sendiri BATAM, RAKYAT MEDIA-Pengusahaan (BP) Batam, terus melakukan terobosan baru untuk meningkatkan investasi di kota industri tersebut. BP Batam akan menyiapkan kawasan industri baru untuk kelola sendiri.Jika selama ini kawasan industri (KI) ada milik pengusaha, ke depan BP juga akan memiliki KI sendiri.

Mereka akan mencari partner. BP Batam menyediakan lahan dan pengusaha yang menjadi patnernya, membangun dengan kepemilikan KI-nya bersama.Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, RC Eko Santoso, Jumat (2/ 9/2016) di Batam. Menurutnya, ke depan mereka berencana untuk tidak mengalokasikan lahan untuk kawasan industri baru. Sehingga lahan yang masih kosong dan belum dialokasikan, akan diusahakan sendiri bersama patner BP nantinya.

“Untuk lahan yang belum dialokasikan, sebisa mungkin, kita nggak mengalokasikan lahan untuk buat kawasan industri sendiri bersama patner BP nantinya,” jelas-

Dishub Batam Denda Kontraktor Belum Selesaikan Pekerjaan BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengenakan denda kepada kontraktor yang mengerjakan pembangunan pelabuhan rakyat Punggur, karena belum menyelesaikan pekerjaan di batas waktu yang ditentukan.

“Yang di Punggur didenda, karena mereka meminta tambahan waktu,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Zulhendri di Batam, Kamis.

Perusahaan harus membayar Rp2 juta tiap hari, hingga pekerjaan pembangunan pelabuhan selesai. Denda dikenakan mulai dari masa waktu pengerjaan berakhir 31 Agustus 2016.

Ia menyatakan pembangunan pelabuhan terkendala pengadaan tiang pancang yang didatangkan dari luar pulau.”Kendalanya pada mobilisasi tiang pancang,” kata dia.

Pengiriman tiang pancang terhambat gelombang laut ting-

Kepala Dinas Perhubungan

Zulhendri gi dan cuaca buruk, sehingga terlambat sampai di Batam.

Rencananya, bila sudah selesai, maka pelabuhan itu akan digunakan untuk tempat berlabuh kapal pembawa anak sekolah ke pulau penyangga di sekitar Perairan Punggur. Zulhendri optimistis, kontraktor selanjutnya akan bergesa untuk menyelesaikan pekerjaannya, demi menghindari biaya denda yang terus bertambah. ”Karena dendanya besar,” kata dia.

Seluruh denda yang dikenakan kepada kontraktor disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.Sementara itu, ia memastikan seluruh pembangunan pelabuhan di Batam dilanjutkan, tidak ada yang terpaksa dihentikan akibat pemangkasan Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah pusat.”Semua dilanjutkan, karena pembangunannya sesuai. Yang dipotong itu, yang penyerapan anggarannya terlambat,” kata Kepala Dinas.

Setidaknya ada tiga pelabuhan yang dibangun menggunakan DAK APBN 2016, yaitu Pelabuhan Teluk Sunti, Pelabuhan Aweng di Bulang dan Pelabuhan Punggur.Ia mengatakan, pembangunan Pelabuhan Teluk Sunti dan Pelabuhan Aweng sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan diharapkan selesai Oktober 2016. (rm/ant)

nya. Langkah itu diakui tidak melanggar aturan.

Alasannya, saat ini, BP sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan nama yang disandang pengusahaan. Sehingga bisa mengusahakan sendiri kawasan industri. ”Sebagai BLU, misi utama BP punya kawasan industri, sendiri” sambungnya.

Bahkan menurutnya, yang ingin mereka bangun, kawasan industri yang kompleks atau terpadu.”Kita ingin memiliki saham di kawasan industri, ada kompleks mal. Kita juga ingin ada saham di kawasan pariwisata dan lainnya. Sehingga, uangnya ke negara,” imbuhnya.

Pembangunan kawasan industri itu dimungkinkan, karena saat ini masih ada lahan yang siap diusahakan. Dimana ada lahan yang dilepas penerima alokasi lahan, karena mengaku tidak sanggup membangun. ”Itu akan kita kaji untuk membuat kawasan. Kita ingin ada kawasan industri yang besar bersama pengusaha,” jelasnya. (rm/ tp).

SINGAPURA, RAKYAT MEDIA- Merebaknya virus Zika di Singapura ternyata berimbas kepada jumlah limpahan wisatawan yang datang ke Batam.

Jumlah wisatawan ke Batam diperkirakan merosot tajam dibandingkan tahun lalu, apalagi setelah beberapa negara mengeluarkan travel advisory.

“Ketika konfirmasi ke pihak Imigrasi Batam, mereka bilang memang ada penurunan. Baik yang dari Singapura maupun sebaliknya,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batam Yusfa Hendri di Kantor Walikota Batam, kepada wartawan di Batam Centre.

Yusfa menjelaskan, merosotnya jumlah wisatawan ke Batam sudah mulai terasa sejak Juli lalu. Dimana adanya teror bom, penangkapan teroris hingga merebaknya virus Zika di Singapura yang menjangkit 242 orang.”Bulan Juli itu berkurang 6 persen, itu hanya sebatas isu teror bom. Disusul dengan penangkapan teroris hingga virus zika. Namun kita belum dapat data untuk bulan Agustus,” sebut Yusfa Hal itu kemudian diperparah atas travel advisory beberapa negara seperti Australia, Malaysia dan Korea. Mereka meminta warganya untuk tidak mengunjungi negaranegara yang sedang terjangkit virus zika salah satunya Singapura.”Kalau mereka tidak masuk ke Singapura artinya juga tidak masuk ke Batam,” ujar Yusfa.

Kepala Dinas Pariwisata

Yusfa Hendri Menurut dia, Singapura merupakan negara penting bagi pariwisata Batam sesuai struktur wisatawan yang datang ke Batam. Yang mana 70 persen wisatawan berasal dari Singapura, Malaysia, Korea, Philipina, China, Jepang, dan negara-negara lainnya. ”Hampir keseluruhan negara-negara itu, menjadikan Singapura sebagai pintu masuk. Jadi kalau ada wabah di Singapura itu pasti berdampak pada wisatawan ke Batam,” terang Yusfa.

Meski begitu, Yusfa mengaku tak akan menyerah untuk bisa mendapatkan target 1,7 juta wisatawan ke Batam. Salah satunya dengan menggelar kegiatan nasional. Yakni ASEAN Jazz Festival yang digelar oleh Kementrian Pariwisata.

Kegiatan ini diyakini mampu menjadi magnet wisatawan.

Selain itu juga akan ada Musyawarah Marga Tionghoa seAsia Pasifik.”Kita juga menyusun sejumlah agenda tahunan dalam menyambut HUT Batam, yang menjadi daya tarik turis internasional,” pungkas Yusfa. (rm/wd).

BP Batam Butuh11 Juru Gambar

Untuk Layani Kebutuhan Masyarakat BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan berbagai cara menyelesaikan permasalahan yang sudah turun temurun terjadi di Batam. Langkah terbaru yang akan dilakukan adalah merekrut juru gambar untuk mendapatkan data lahan yang akurat. ”Sebenarnya teknis site plan sudah pakai komputer, namun juru gambar kita sampai saat ini hanya ada dua orang,” jelas Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Senin (5/9/2016).

Dengan mengandalkan dua orang juru gambar saja, Eko mengakui sangat sulit untuk mengakomodir permintaan pengalokasian lahan yang terus meningkat tiap tahunnya.” Terkadang juru gambar tersebut mengambil gambar dan mengukur lahan bisa sampai 3 atau 4 kali.

Hal tersebut yang buat prosesnya lama,” katanya.

Idealnya untuk saat ini, BP Batam membutuhkan 10 atau 11 juru gambar agar bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. ”Dan mereka harus juru ukur

DEPUTI III BP Batam, Eko Santoso Budianto yang berlisensi,” jelasnya.Hal ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan mendapat respon yang positif. “Kalau sudah terpenuhi, bukan hanya penerbitan Penetapan Lahan (PL) yang cepat, namun pecah PL dan juga rekomendasi bisa cepat,” jelasnya.

Selain itu, Badan Pertanah-

an Nasional (BPN) juga sudah setuju untuk buka loket di Kantor Badan Penanaman Modal (BPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) Batam.”Dengan permohonan alokasi lahan yang sudah online dan sejumlah langkah ini, maka tidak akan ada lagi tumpang tindih,” cetus Eko.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Djaja Roeslim sangat setuju dengan langkah yang diambil BP Batam. “Kalau mau buat layanan online, harap diperhatikan juga persyaratan Izin Peralihan Hak (IPH),” ujarnya.

Walaupun sudah menganut paham berbasis online, jika syarat yang diajukan untuk mendapatkan sebuah izin masih juga terlalu banyak, Djaja menganggapnya akan sama saja seperti sebelumnya.”Banyak izin yang yurisdiksinya milik notaris malah dikerjakan oleh BP Batam, kan itu ribet,” katanya lagi.

Saat ini, jika sebuah perusahaan properti ingin mengajukan permohonan alokasi lahan, maka harus memiliki 26 izin yang harus diurus baik ke BP Batam maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam. ”Paket ekonomi 13 banyak memangkas birokrasi perizinan, alangkah indahnya dari 26 tersebut berkurang jadi 11 saja,” harap Djaja.(rm/bp)

CMYK

3

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pengungsi Asal Afganistan Jadi Gigolo

Dengan Tarif Rp 20 Juta BATAM, RAKYAT MEDIASepuluh imigran yang mencari suaka diamankan oleh Imigrasi Kelas I Khusus Batam karena. Pasalnya ke-10 Imigran asal Afganistan tersebut terlibat bisnis haram. Mereka menjadi gigolo tante tante yang kesepian namun tajir.

Dari hasil pengungkapan ini, Imigrasi telah membawa 10 orang yang diantaranya 9 WNA asal Afganistan dan 1 WNA asal Pakistan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Mereka yang tertangkap petugas Imigrasi berinisial MBH (15) asal Afganistan, MH (19) asal Afganistan, MYA (19) asal Afganistan, MA (20) asal Afganistan, FH (20) asal Afganistan, MIS (22) asal Af-

SALAH seorang Imigran digiring petugas Imigrasi Batam

ganistan, AH (24) asal Afganistan, MA (26) asal Pakistan, JMN (34) asal Afganistan, dan MZA (37) asal Afganistan.

Kasi Wasdakim Imigrasi Batam, M Noviandi mengungkapkan awal terungkapnya

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Hangtuah Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro LinggaLingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Hangtuah Biro Kabupaten Bengkalis Hangtuah Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Perss Alamat Jalan Raya Batam Centre, Komplek Graha Pena Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-462578 Kode Pos-29444.

Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

kasus ini bermula dari informasi dari masyarakat tentang adanya anak muda WNA yang sering berolahraga di suatu pusat kebugaran bersama salah seorang wanita Indonesia. ”Setelah dapat informasi itu, langsung kita bentuk tim untuk menyelidiki kasus ini selama dua bulan,” ungkapnya, Kamis (8/9/2016) di kantor Imigrasi Batam.

Dari hasil pengembangan informasi dan penyelidikan, diketahui bahwa WNA tersebut adalah pengungsi dan pen-

cari suaka warga negara Afganistan yang berinisial MD alias JN. Setelah MD diamankan, diketahui bahwa ia mengaku dijual oleh mucikari yang berinisial BS (WNI) kepada beberapa wanita yang butuh kehangatan.”Mendapatkan informasi itu, kami langsung mengamankan BS bersama polisi,” lanjutnya.

Dari keterangan BS diketahui beberapa pengungsi dan pencari suaka lainnya yang berprofesi sama dari postingan mereka di media sosial. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian mengungkapkan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian bukti dan dikenakan wajib lapor kepada BS.”Unsur mucikari dan undang-undang Perlindungan Anak belum terpenuhi. Sehingga kita pulangkan sambil mencari alat bukti yang mendukung perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mucikarinya,” ungkapnya. (rm/mwd).

POLDA KEPRI KERAHKAN 3044 PERSONIL AMANKAN IDUL ADHA

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian memeriksa personil

BATAM, RAKYAT MEDIAPolda Kepri gelar apel pasukan pada Jumat (9/9/2016), dalam rangka persiapan pengamanan Hari Raya Idul Adha. Sebanyak 3044 personel Polda Kepri dari berbagai jajaran dikerahkan, untuk mengamankan jalannya perayaan umat muslim ini.”Tempat ibadah (umat muslim, red), lalu pusat keramaian menjadi fokus pengamanan,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian.

Ia meminta pada setiap anggota polisi, agar dapat segera mengantisipasi sekecil apa pun gangguan Kambtibmas.

Sebab gangguan kecil, bisa berkembang menjadi besar bila tidak dipadamkan.”Halhal yang menimbulkan kerawanan, segera selesaikan.

Agar tak berkembang menjadi gangguan nyata,” ujarnya.

Perwira tinggi Polri angkatan 1986 ini, meminta empat target yang telah ditetapkan terealisasi semua. Empat tar-

get tersebut yakni, memujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat selama pelaksanaan Sholat Idul Adha.Selain itu pengamanan saat pembagian hewan kurban, mudik, tempat wisata dan pemukiman masyarakat.

Sam juga meminta terwujudnya ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas.

Baik itu melalui moda angkutan darat, laut, maupun udara.

Selain itu, polisi harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang ada.”Dan dapat mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi,” ungkapnya.

Dalam kegiatan pengamanan ini, kata Sam pihak kepolisian juga dibantu oleh TNI, pemerintah daerah serta seluruh senkom mitra polisi. ”Pergelaran pasukan pengamanan ini, dalam rangka mengabdikan diri pada masyarakat,” pungkasnya.(rm/bp).

WARGA Pulau Kasu, Belakang Padang Demo DPRD Batam

Puluhan Warga Pulau Kasu Tolak Pengerukan Alur Laut Pertamina BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan masyarakat Pulau Kasu, Belakangpadang, melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Batam di Batam Center, Jumat (9/9/2016) mulai pagi hingga jelang sholat Jumat.Mereka datang untuk menyampaikan penolakan terkait dikeluarkannya surat rekomendasi pekerjaan oleh Pemerintah Kota Batam kepada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Pulau Sambu.

Dimana Pertamina diizinkan melakukan perubahan titik koordinat pengerukan dan dumping area untuk melanjutkan pekerjaannya. Warga menilai dari Pertamina belum pernah melakukan sosialisasi hingga saat ini.

“Kembalikan terumbu karang kami.

Karena pengerukan alur laut itu, terumbu karang rusak, ikan-ikan juga menghilang,” kata warga Pulau Kasu, Lakamen yang akrab disapa Bonyo kepada wartawan.

Padahal, mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan. Sudah dua bulan belakangan ini, hasil laut yang mereka dapatkan berkurang. “Bukan rusak lagi.

Hancur uang kantong kami,” ujarnya.

Bonyo dan masyarakat Pulau Kasu yang tergabung di Forum Masyarakat Peduli Nelayan Pulau Kasu, meminta ada kompensasi dari pihak perusahaan. Terkait kerugian yang sudah mereka alami.”Kami minta supaya duduk bersama. Cari solusi. Kami juga

minta ada kompensasi. Sudah dua bulan ini penghasilan kami jauh berkurang,” kata Bonyo.

Dari hasil pertemuan dengan Komisi III DPRD Kota Batam itu, Koordinator Aksi, Marselinus Taufan Wesa mengatakan, Komisi III DPRD Kota Batam sepakat akan membahasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Sudah disepakati Komisi III DPRD Kota Batam. Kami diminta tunggu informasi lagi. Tanggal 16 September ini acc RDPnya,” kata Marselinus.

Dia berharap Komisi III DPRD Kota Batam bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga dan menerima keluhan warga Pulau Kasu. “Kalau memang proyeknya dihentikan, dihentikan. Tapi kami minta kompensasi dua bulan yang sudah berjalan ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean mengatakan, pihaknya sepakat untuk membahas persoalan masyarakat Pulau Kasu dengan pihak terkait. Termasuk dengan camat, lurah, dan polsek.

Kami akan pertemukan masyarakat dengan Pertamina. Pertanyakan kebenaran bukti-bukti yang diajukan masyarakat. Nanti kami juga panggil Bapedal, dan KP2K,” kata Werton.(rm/trb)

Pemko Batam Rombak Pejabat di Dinas Keberisihan Dan Pertamanan BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, merombak jajaran pejabat bidang kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dianggap gagal dalam mengelola pengangkutan sampah warga.

“Perombakan di kebersihan.

Kami coba tenaga baru, ganti kepala bidangnya, semuanya, kecuali Kepala Dinas,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Rabu.

Kepala Dinas belum diganti, menyusul perubahan struktur organisasi tata jkerja, karena nantinya bidang kebersihan masuk dalam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan Dinas Kebersihan, dihapuskan.

Ia mengatakan pergantian pejabat di Dinas Kebersihan harus dilakukan segera, agar ada perubahan pola kerja pemungutan sampah. Rencananya, pergantian dilakukan pekan depan.

Dalam pergantian itu, Wali Kota akan membuat perjanjian dengan pejabat yang baru agar menuntaskan masalah kebersihan dalam waktu tiga bulan. ”Bila dalam waktu tiga bulan tidak bersih, maka yang bersangkutan akan di-’non-job’kan. Ini sebagai pegangan untuk saya,” kata dia.

Wali Kota yakin, bila pejabat kebersihan dipegang sosok yang tepat, maka masalah tidak akan ada lagi sampah yang berserakan. Sampah-sampah di pe-

mukiman akan terangkut semua.

Apalagi, pemerintah berkomitmen menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk mengangkut limbah rumah tangga. ”Saya yakin sampah bisa bersih. Asal pejabatnya berani saja. Uang akan kami kasih, asalkan bisa ‘zero’ sampah,” katanya.

Selain pejabat di Dinas Kebersihan, ia mengatakan juga akan merombak pejabat eselon III dan IV di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.Ia juga membuka kemungkinan pergantian Kepala SKPD. ”Eselon II, boleh juga ada....,” katanya.

Pergantian pejabat eselon di Lingkungan Pemkot Batam dilakukan paling cepat 14 September 2016 ini. (rm/ant)

Jumlah Pencari Suaka di Batam Terus Bertambah BATAM, RAKYAT MEDIA-Jumlah imigran pencari suaka yang tinggal dengan membangun tenda-tenda di taman Kota Batam Kepulauan Riau terus bertambah hingga meresahkan masyarakat, kata Wali Kota Muhammad Rudi di Batam, Selasa.

Sebelumnya pemerintah mencatat sekitar 60 orang imigran tinggal di taman yang berlokasi di pusat pemerintahan itu namun kini jumlahnya sudah mencapai 95 orang.

“Sudah meresahkan. Tentulah meresahkan. Berapa lama mereka mampu bertahan di sana,” kata Wali Kota.

Kehadiran imigran mulai

mengganggu masyarakat karena menggunakan fasilitas umum seperti toilet di musola DPRD yang menjadi tidak terawat.Ia khawatir bila imigran tidak segera ditangani maka akan menimbulkan dampak sosial.

Apalagi imigran nampak mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, bahkan ada yang sudah bisa berbahasa Indonesia.Ada pula beberapa anak yang bersekolah di Batam.”Nanti jadi masalah sosial, berpacaran dengan warga Batam, masalah lagi,” katanya.

Wali Kota mengingatkan, Batam adalah kota industri

Walikota Batam

Muhammad Rudi yang berharap pada investasi.

Bila ada masalah sosial maka dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian.

Pemkot Batam menyurati Menteri Koordinator Politik

Hukum dan Keamanan untuk meminta petunjuk cara penanganan imigran.”Kami meminta petunjuk, apakah dikembalikan ke daerah sebelum mereka sampai di Batam, atau bagaimana,” kata dia.

Sementara itu, Taman Aspirasi yang terletak di antara Gedung Kejaksaan Negeri dengan Gedung DPRD, dekat dengan Kantor Pengadilan Negeri dan berhadapan dengan Kantor Imigrasi itu sudah dipenuhi tenda. Ada tenda kemah, ada juga tenda terbuat dari terpal yang hanya membentang antara satu pohon dengan pohon lain.

Di antara tenda juga nam-

pak tali-tali yang difungsikan sebagai jemuran baju milik imigran.Kalau hujan turun, pencari suaka terpaksa berlari ke gedung-gedung sekitar, meski tidak masuk, hanya berdiri di luar.

Untuk air, para pencari suaka biasa mengambil dari keran air minum yang terdapat di halaman dalam Gedung DPRD dan Pemkot Batam.

Dan untuk makan, dia menyatakan didapat dari warga Batam yang memberikan sumbangan. Para pencari suaka juga memanfaatkan toilet di gedung-gedung sekitar untuk buang air besar, kecil dan mandi. (rm/ant).

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Masyarakat Natuna Swadaya Bangun Tiang Listrik NATUNA, RAKYAT MEDIA-Warga Natuna yang bermukim di kaki gunung Ranai, swadaya membangun tiang listrik yang terbuat dari bambu agar jaringan listrik di daerah mereka tidak putus.

Warga kampung Sual, Ranai Darat bergotong royong menebang bambu dan menancap sebagai tiang listrik. Kampung yang terletak dikaki Gunung Ranai sampai saat ini belum dipasang tiang listrik karena itulah kabel hanya diikat pada pohon yang bisa mengakibatkan kabel selalu putus jika datang angin kencang.

“Ini kabel digigit tupai, harusnya sudah dipasang tiang, karena itu hari ini kami pasang tiang supaya kabel tidak berada dipohon lagi dan tidak ketutup akar semak belukar. Jika datang angin kencang kabel yang digigit tupai selalu putus,” ungkap Syarif seorang warga Sual.

Jarak pemukiman dari jalur jaringan PLN sekitar 300 meter tidak tampak satu tiang pun begitu juga dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Jarak rumah warga rata-rata antara 100 sampai 200 meter.

“Belakangan ini kami selalu disibukkan dengan laporan putusnya jaringan, kebanyakan disebabkan karena angin kencang,” kata Riki pegawai bagian pelayanan PLN Ranai .(rm/ant).

Sudah 81 Warga Tanjungpinang Terjangkit Virus HIV TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 81 warga terjangkit HIV dalam semester pertama 2016.Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam, di Tanjungpinang, mengatakan warga yang positif mengidap HIV itu terdiri dari 42 pelanggan di lokalisasi, 24 ibu rumah tangga, 8 wanita pekerja seks, 4 gay dan 2 waria.”Paling banyak pria yang suka ke lokalisasi yang terinfeksi HIV, disusul ibu ruKepala Dinas Kesehatan mah tangga,” ujarnya.

Tanjungpinang Menurut dia, temuan kasus Rustam per periode di Tanjungpinang tersebut terungkap dalam pertemuan lintas sektor antara Komisi Penganggulangan Aids Kota Tanjungpinang, Yayasan Kompak, PKBI, pelaksana layanan infeksi menular seksual dan HIV puskesmas, klinik VCT (tempat pelayanan HIV Aids Kemuning, dan kelompok kerja yang berlangsung di ruang rapat Dinkes Tanjungpinang baru-baru ini.

Sementara pada 2009-2015 Dinkes Tanjungpinang mencatat HIV positif telah terjadi sebanyak 663 kasus. Kasus HIV Aids itu terdiri dari 347 pelanggan seks, 174 ibu rumah tangga pasangan pelanggan, 91 wanita pekerja seksual, 16 waria, dan 10 gay.”Oleh sebab itu kami memperkuat upaya pencegahan HIV Aids melalui transmisi seksual,” ucapnya.

Rustam mengimbau masyarakat mewaspadai penyakit berbahaya ini. Dari peta situasi dan kondisi HIV Aids, serta faktor penularan HIV yang dominan melalui hubungan seksual, penularan virus mematikan di Tanjungpinang tergolong tinggi.

Dia juga mengimbau kelompok risiko tinggi yang positif HIV tersebut dapat mengikuti program terapi dini Strategic Use of ARV (SUFA) secara berkelanjutan. Karena, selain dapat mempertahankan kondisi kesehatan, juga dapat menurunkan jumlah virus dalam tubuh yang dapat menurunkan potensi penularannya.”Jangan melakukan hubungan seks yang berisiko, tetap setia hanya dengan pasangan yang sah, dan segera melakukan pemeriksaan rutin bersama pasangan,” ujarnya.(rm/ant)

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

4

Kapolda Kepri Minta Media Massa

Tidak Terprovokasi Pemberitaan Asing BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian meminta masyarakat dan media massa tidak terprovokasi oleh pemberitaan media asing yang menyudutkan pihak tertentu dengan tujuan memecah belah kerukunan di Indonesia.

“Jangan mudah terprovokasi dan menganggap apa yang diberitakan asing semuannya benar. Tidak semua yang dari luar itu benar,” kata Kapolda di Batam, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Kapolda pada sejumlah jurnalis menanggapi pertanyaan mengenai pemberitaan media asing yang menilai siaran Hang FM Batam menyebarkan ajaran radikalisme,”Itu tidak benar. Apa yang diajarkan sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana disyariatkan Alquran dan Sunnah. Ajaran Islam bukan untuk radikal,” katanya.

Kalaupun yang disiarkan dinilai salah dan ada muatan radikalisme,

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian saat diwawancarai wartawan

harusnya pihak pemangku kepentingan khususnya di Kepri seperti

Kemenag memberikan teguran hingga pencabutan izin.”Ini tidak ada

seperti itu. Artinya tidak ada ajaran radikalisme yang disebarkan. Kami tidak akan melakukan penindakan terhadap Hang FM. Jangan menekan-nekan Polri,” kata Sam. Ia meminta masyarakat termasuk jurnalis tidak mempercayai berita atau informasi termasuk dari media asing yang belum tentu kebenaran dan sumbernya.”Negara ini menghargai perbedaan, jangan mudah dipecah. Jadi jangan mudah percaya atas berita atau informasi yang tidak jelas kebenarannya,” ujarnya.

Kapolda meminta pada seluruh masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan sebagai Bangsa Indonesia dengan tidak mudah percaya terhadap informasi yang berpotensi memecah belah kerukunan. ”Kesatuan persatuan antarsesama, antarumat beragama harus menjadi hal utama. Apalagi kita berada pada perbatasan. Jadi harus bijak menyikapi segala informasi yang masuk,” kata Kapolda. (rm/tp)

Pembangunan 2 Pelabuhaan di Kepri Dihentikan DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Pembangunan dua pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau dihentikan karena pemerintah pusat menarik kembali anggaran yang sebelumnya disiapkan dalam APBN 2016. ”Di Kepri, Pelabuhan Dompak dan Tanjung Moco dihentikan. Duitnya ditarik tahun ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Muramis di Batam, Kepri, Minggu.

Pelabuhan Dompak dan Tanjung Moco teretak di Kota Tanjungpinang. Pelabuhan Dompak untuk mengangkut penumpang, sedang Pelabuhan Tanjung Moco untuk bongkar muat kontainer untuk kebutuhan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Tanjungpinang.

Sesuai dengan janji Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri berharap pemerintah kembali menganggarkan pembangunan dua pelabuhan itu tahun depan, agar pelabuhan bisa segera digunakan.”Katanya akan diturunkan tahun depan, bila kondisi keuangan memungkinkan,” ujar Muramis.

Pemprov Kepri, kata dia, tidak mungkin melanjutkan pembangunan dua pelabuhan itu dengan dana APBD, karena banyak ang-

PEMBANGUNAN pelabuhan Dompak yang dihentikan

garan yang juga dipotong.”APBD enggak ada juga. Sama saja, semua enggak ada duit,” lanjut mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam itu.

Muramis menyatakan saat ini, pembangunan Pelabuhan Dompak sudah mencapai 95 persen, tinggal penyelesaian beberapa hal saja.Meski begitu, pelabuhan be-

lum bisa diopersikan segera, harus menunggu hingga pembangunan selesai seluruhnya.

Sementara untuk empat pelabuhan yang dianggarkan dalam APBN lainnya, tetap dilanjutkan. Di antaranya yang berlokasi di Natuna. Ia juga memastikan pelabuhan dua bandara di Tambelan dan Letung juga tetap dilanjutkan.”Dua

bandara tetap lanjut dan akan selesai 2017,” kata Muramis.

Sebelumnya, Gubernur Nurdin Basirun mengatakan pemerintah terpaksa melakukan efesiensi anggaran kembali setelah pemerintah pusat memutuskan menunda penyaliran dana alokasi khusus untuk provinsi muda itu.Ia mengatakan Pempov tidak dapat melakukan apa-apa selain tunduk pada kebijakan pusat, meskipun kini pun sudah mengalami defisit anggaran. ”Kami, apa yang dikatakan pemerintah harus ikut, meskipun prihatin. Bagaimana mengelola kemampuan yang ada, meskipun sifatnya…” kata Gubernur.

Namun, Gubenur memastikan tetap akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan komitmen pemerintah sebelumnya.Berdasarkan situs djpk.dekkeu.go.id, Kementerian Keuangan menunda penyaliran DAK untuk Kepri, pada September sebesar Rp15.694.841.453, bulan Oktober sebesar Rp15.694.841.453, November sebesar Rp15.694.841.453 dan Desember sebesar Rp15.694.841.453.(rm/mb)

Nurdin Ajukan Sejumlah Pulau Masuk KEK

PARA dosen dan mahasiswa UMRAH demo Kantor Gubernur Kepri

Ratusan Dosen dan Staf UMRAH,

Demo di Kantor Gubernur Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ratusan Dosen dan pegawai Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, menggelar Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Aksi tersebut terpaksa dilakukan mengingat tarik ulur, penandatanganan rekomendasi dana hibah kepada UMRAH yang tak kunjung terealisasi.

Dalam orasinya Juru Bicara Aksi, Winata Wira mengatakan Dosen dan pegawai UMRAH Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berlarut larutnya, penyelesaian kebijakan penyaluran hibah UMRAH sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perda nomor 1 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri.

“Administrasi yang seharusnya telah dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh kepala daerah, sebagai suatu sikap dan tindakan yang tidak prosesianal dan subjektif, bahkan dapat dikatagorikan sebuah kelalaian yang disengaja dalam menghambat pengengembangan UMRAH sebagai

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru di Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan undang – undang, sebagai mana semangat terbentuknya aspirasi perjuangan provinsi Kepri,” tegas wira, Kamis(8/9).

Untuk itu ratusan dosen dan pegawai, Lanjut Wira meminta Gubernur Kepri, sebagai kepala daerah untuk secara konsekuensi ketentuan dalam kebijakan administrasi pelaksanaan hibah kepada UMRAH, sebagaimana telah ditetapkan oleh per undang undang, dimana setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh kepala daerah kepada penerima hibah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2011.

Sayangnya massa dari UMRAH ini gagal menemui Gubernur, dikarenakan Gubernur sendiri sedang berada di luar Kota, hanya Pemprov Kepri melalui Kuasa Hukumnya mengatakan bahwa gubernur akan menemui para dosen dan pegawai pada Selasa (13/09) pekan depan.(rm/tps)

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengajukan sejumlah pulau di Kabupaten Bintan dan Karimun masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus, seperti yang diterapkan di Batam,”Kami sudah ajukan beberapa pulau untuk menjadi daerah kawasan khusus,” kata Gubernur di Batam, Kepri, Kamis.

Pulau-pulau yang sudah diajukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus antara lain Pulau Parit, Pulau Kundur dan Pulau Asam di Kabupaten Karimun. Usulan itu sudah disampaikan secara lisan kepada Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, Darmin Nasution.

Pemprov Kepri juga sudah mengirimkan surat resmi permohonan penambahan wilayah KEK kepada pemerintah pusat.Gubernur memastikan pemerintah daerah sudah mengkaji potensi ekonomi

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun tengah diwawancarai wartawan

dari daerah-daerah yang diajukan masuk dalam KEK itu.

Selain keunggulan lokasi yang strategis di perbatasan, dekat dengan Selat

Malaka, pulau-pulau itu juga memiliki nilai ekonomis lainnya.”Yang kami usulkan tentu ada indikatornya, tidak sembarangan, yang tidak menarik investasi, kami tidak mau mengecewakan pemerintah,” jelasnya.

Ia mengatakan pemilihan pulau untuk masuk KEK juga dilakukan secara objektif. ”Banyak di Karimun bukan karena saya dari Karimun, tapi memang didukung letak strategis,” kata pria yang sebelumnya menjabat Bupati Karimun itu.

Menurut dia, penambahan wilayah KEK itu dibutuhkan, karena yang ada saat ini masih dirasakan kurang untuk menampung kebutuhan industri. Di samping itu, Pemprov Kepri juga mengusulkan agar Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas yang kini berlaku di Pulau Karimun dan Pulau Bintan, dirubah menjadi KEK, sama seperti Batam. (rm/red)

Puji Kesiapan Petugas, Minta Tetap Waspada KEPRI, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri H Nurdin Basirun memuji kesiapsiagaan aparat di Kepri, khususnya pelabuhan internasional Batam Center dalam mengantisipasi masuknya virus zika ke Kepri.

Meski begitu, Gubernur minta kepada aparat, terlebih Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk terus waspada mengantisipasi masuknya penyakit menular yang bakal cepat mewabah.

Penegasan itu disampaikan Nurdin saat melakukan inspeksi ke Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (10/9/2016) siang. Antisipasi di pintu masuk itu, kata Nurdin sangat penting, karena wisatawan dari berbagai negara masuk ke Kepri lebih banyak melalui pelabuhan.

Kepada warga Kepri yang berkunjung ke Singapura, Gubernur berharap hanya seperlunya saja. Masyarakat diimbau untuk tidak mengunjungi daerah-daerah yang ditemukan korban virus zika di sana.

"Apalagi yang tinggal di pemukiman, untuk lebih waspada lagi," kata Nurdin.

Sehari sebelum inspeksi Gubernur Nurdin Basirun saat menjadi pembicara pertama pada simposium Travel and Adventure Medicene of Asia, di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Jumat (9/9). Gubernur membawa kertas kerja dengan judul Implementasi travel medicene menuju Kepulauan Riau sebagai basis kemaritiman.

Menurut Gubernur, adan-

ya virus zika, kalau tidak diantisipasi bakal cepat beredar.

Karena ada kecemasan terhadap virus ini jika sudah masuk ke Kepri.

Karena, dalam catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri,

untuk Batam saja, ada 700 kasus demam berdarah dengue dengan 17 kematian. Penyebar demam berdarah adalah nyamuk aedes aygipty. Virus zika disebarkan oleh nyamuk yang sama.(rm/hms)

CMYK

5 5

Selasa, Selasa, 13-20 SEPTEMBER 13-20 SEPTEMBER 2016 MINGGU- II

2016 - MINGGU- II

SUMUT

Website: www.rakyatmediapers.co.id Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polda Sumut Pecat 40 Polisi Lakukan Tindak Kriminal MEDAN, RAKYAT MEDIAKepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memecat 40 personel polisi pada periode Januari-Agustus 2016.

Pemecatan dilakukan karena 40 polisi bandel tersebut melanggar kode etik dan melakukan tindak kriminal.

Polda Sumut mencatat ada sekira 264 tunggakan kasus yang dilakukan personelnya.

Kasus itu terdiri dari 239 kasus pelanggaran disiplin, ditambah 25 kasus kode etik.

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Adhi Prawoto mengatakan pelanggaran yang dilakukan personel Polda Sumut

yakni, pidana umum tahun 2015 sejumlah 88 kasus. Sedangkan periode Januari hingga Agustus 2016 ada 28 kasus. Untuk pelanggaran pidana narkoba pada tahun 2015 ada 25 kasus.

Untuk periode Januari sampai Agustus 2016 sejumlah 22 kasus. “Untuk anggota yang dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) tahun 2015 ada sebanyak 69 orang. Sedangkan untuk periode Januari hingga Agustus 2016 ada 40 orang dipecat,” ujar Brigjen Pol Adhi Prawoto saat Rakernis Fungsi Propam dan Sosialisasi Perkap

Nomor 2 Tahun 2016 di Mapolda Sumut, Kota Medan, Rabu (7/9).

Dikatakannya, kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan tunggakan perkara disiplin dan kode etik selama ini adalah terbatasnya SDM (personel) yang memiliki sertifikat akreditor dan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) di jajaran Polda Sumut.

Lebih jauh, Rakernis Propam dinilai penting untuk mengevaluasi kinerja pengemban fungsi Propam. Terutama dalam hal penyelesaian tunggakan perkara disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP)

di Poldasu dan jajaran.

“Rakernis Propam sejajaran Polda Sumut merupakan momen untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan langkah-langkah teknis dan kreatif dalam pelaksanaan tugas fungsi Propam,” jelasnya.

Brigjen Pol Adhi Prawoto menambahkan, eksistensi Propam sangat penting dalam mengimplementasikan program prioritas promoter Kapolri poin ke-10 yaitu penguatan pengawasan sekaligus mewujudkan program quick wins Polri dan poin ke-6 yaitu revolusi mental dan tertib sosial di ruang publik.(rm/oz)

WAKAPOLDA Sumut, Brigjen Pol Adhi Prawoto saat diwawancarai oleh awak Media

Kapolda Sumut Larang Polwan DPRD LANGKAT SAMBUT Upload Foto Pribadi ke Medsos KUNKER PANJA DPRD

KANTOR Pengadilan Negeri Langkat di Stabat

PN STABAT VONISPOLISI PENGEDAR SABU 8 TAHUN PENJARA LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara memvonis 8 tahun penjara denda Rp1,5 miliar terhadap oknum anggota polisi dari Polda Sumut yang kedapatan pesta sabu.

Majelis hakim Arora di Langkat, Jumat menilai tindakan pelaku telah merusak citra polisi sebagai institusi pemerintah yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan, selain itu terdakwa oknum polisi berinitial Brigadir RP dinilai menghambat rencana pemerintah untuk memberantas narkoba.

Vonis majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut yaitu menuntut terdakwa Brigadir RP satu tahun enam bulan.

Dalam keputusan majelis hakim tersebut juga menjatuhkan vonis terhadap terdakwa lainnya berinitial MI dan SUK yang merupakan teman bersama terdakwa melakukan pesta sabu-sabu pada salah satu kediaman tersangka di Pangkalan Brandan.

Kedua tersangka ini juga divonis yang sama oleh majelis hakim selama 8 tahun penjara walaupun sebelumnya oleh JPU dituntut selama 6 tahun.

Sidang perkara pesta sabu yang digelar Pengadilan negeri Stabat itu menarik perhatian kalanan warga masyarakat disebabkan perbedaan tuntutan hukuman yang diajukan oleh JPU, padahal ketiganya secara bersama-sama ditangkap saat melaksanakan pesta sabu.

Sebelumnya Intel Kodim 0203 Langkat menangkap ketiganya saat melaksanakan pesta sabu-sabu disalah satu rumah tersangka di kota Pangkalan Brandan 28 April 2016.Dimana dari penangkapan itu disita barang bukti sabu-sabu seberat 52 gram dua alat hisap sabu jenis bong.(rm/ant).

OKNUM PNS LEPASKAN TEMBAKAN KARENA KESAL DITIPU CALO SIM

OKNUM PNS T Sinaga yang lepaskan tembakan

MEDAN, RAKYAT MEDIA-Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) melepaskan tembakan senjata jenis air softgun, di Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Medan, Jalan Adinegoro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Informasi yang dihimpun, oknum PNS yang disebut-sebut bernama T Sinaga itu, nekat melepaskan tembakan karena kesal telah ditipu oleh seorang calo pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang beroperasi di kantor tersebut.

“Iya tadi ada yang melepas tembakan. Kita enggak tahu siapa namanya. Cuma katanya PNS. Belum jelas alasannya kenapa dia menembak. Tapi memang sempat panik tadi warga sini. Katanya karena dia jadi korban penipuan calo SIM,” ujar Irfan (33) salah seorang pedagang warung kopi di sekitar Kantor Satlantas Polresta Medan, Selasa (6/9).

Usai melepaskan tembakan, oknum PNS tersebut langsung diamankan polisi. Ia kemudian diboyong ke Mapolresta Medan.

“Benar, ada tadi kita amankan karena melepaskan tembakan. Sekarang sudah kita amankan untuk diperiksa,” ujar Kanit Registrasi dan Identifikasi, Satuan Lalulintas Polresta Medan, AKP Umar.(rm/sof).

MEDAN, RAKYAT MEDIAPolisi Wanita dan Bhayangkari sejajaran Polda Sumut dilarang mengup-load foto pribadi ke media sosial yakni ke facebook, twitter, instagram dan lainnya.Menurutnya hal tersebut bagian dari Melakukan Revolusi Mental dan Pemantapan Revolusi Internal Polri.

Larangan tersebut dikeluarkan Kapolda Sumut, Irjen Pol Raden Budi Winarsodi acara tatap muka Kapolda Sumut dengan Bahayangkari dan Polwansejajaran Polda Sumut dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-64 dan HUTPolwanke-68 di Aula Tribrata, Mapolda Sumut, Jumat (9/9/ 1016) pekan lalu.

“Polwan harus bisa menerapkan hidup sederhana, jangan berpenampilan glamour yang dapat memancing kecemburuan sosial, sikap hedonis dan eksluasif karena dapat merusak citra polri,” katanya.

Untuk itu dia meminta agar

KAB. DELI SERDANG

KAPOLDA Sumatera Utara Irjen Pol Raden Budi Waseso dan istri

anggotanya menggunakan media sosial digunakan sebaikbaiknya untuk hal yang bersifat positif.Menurutnya hal tersebut akan berdampak negatif baik untuk diri sendiri, keluarga dan Polri.Jadikan agama sebagai panduan untuk keluarga.Jangan mengupload foto pribadi, gunakan medsos untuk hal positif, jangan mengekspos dokumen pribadi dan hindari hate speech,” katanya.

Budi Winarso juga menyarankan kepada Bhayangkari dan Polwanuntuk bisa membagi waktu secara profesional antara kegiatan organisasi atau dinas dengan waktu yang cukup bersama keluarga.Selain itu, dia berharap anggotanyauntuk memberi perhatian penuh terhadap anak, supaya tidak terlibat narkoba, pergaulan bebas, gank motor dan lainnya.(rm/sof).

DPRD Langkat Gelar Paripurna Ranperda

Pembentukan Perangkat Daerah

KETUA DPRD Dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat gelar sidang paripurna dalam agenda acara Penyampaian Penjelasan Ranperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Langkat tahun 2016 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Langkat Stabat, Kamis (1/9).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD

Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, didampingi wakil ketua H. Sapta Bangun SE, turut hadir Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Wakil Bupati Drs.H. Sulistianto, mewakili Muspida, Sekda dr.H. Indra Salahuddin, para pimpinan SKPD, para Camat, Ormas, LSM dan wartawan serta undangan lainnya.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam pidato pen-

yampaian penjelasaan ranperda tersebut menyampaikan bahwa sesuai dengan tuntutan konstitusi yang ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka struktur organisasi pemerintah Kabupaten Langkat yang diatur didalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Langkat, yang penyusunannya berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, ucapnya.

Untuk itu, besar harapan kami dan dilandasi dengan semangat kerjasama, koordinatif dan konsultatif serta didorong oleh rasa saling menghargai, maka ranperda yang kami ajukan ini dapat dibahas secara bersama – sama materi muatannya ditinjau dari berbagai aspek hukum, ujar Bupati Langkat. (rm/topan)

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Deli Sedang laksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Langkat guna untuk koordinasi dan konsultasi dalam rangka mencari masukan dan informasi terkait tentang hak protokoler dan keuangan, Jum’at (2/9/2016) pekan lalu.

Rombongan disambut dan diterima langsung oleh wakil ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun SE diruang rapat komisi A gedung DPRD Langkat didampingi oleh sejumlah anggota dewan lainnya seperti; Raja Kamsah Sitepu, Pujianto SE, Kirana Sitepu, Risna Lela Sari SE, H. Arba’i Fauzan S.Pd, Edi Bahagia, Kabag Hukum dan Perundangundangan H. Zurwansyah SH, Kasubbag Humas dan Dokumentasi Aidil Umar SE, Kasubbag Protokol dan RumahTangga Zubaidah Kaunar SH serta sejumlah staf sekretariat DPRD Langkat lainnya.

Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya yaitu; Zul Amri ST selaku ketua dan sejumlah anggota dewan lainya seperti Tubagus N.Amin, Simon Sembiring SE, Abdul Rahman, H. Rakhmadsyah SH dan Kabag Umum Indrawansyah Putra juga beberapa orang staf Cece Moh.Romli S.Pd, Abdul Muin Nst, Syarifah Hanum dan Misno.

Saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan dan dibahas juga berjalan cukup lancar dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu dengan lainnya yang intinya banyak membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan sistem dan hak protokoler serta keuangan DPRD juga masalah yang timbul dan berkembang saat pertemuan berlangung.(rm/topan).

PANJA DPRD Deli Serdang berkunjung ke DPRD Langkat

Bupati Beri Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Langkat

KETUA DPRD Langkat pimpin sidang paripurna

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Skoor dicabut sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dilanjutkan kembali dalam agenda kerja mendengarkan jawaban Bupati terhadap pandangan umum dari masing-masing tujuh fraksi-fraksi DPRD Langkat tentang ranperda pembentukan susunan perangkat daerah yang berlangsung diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat, Jum’at (2/9/2016) pekan lalu.

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, saat memberikan jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dengan tertulis dan dibacakan secara berurut oleh wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si yang dimulai dari jawaban terhadap pertanyaan fraksi partai Demokrat yang sebelumnya disampaikan oleh juru bicara Ade Khairina

Syahputri SE, fraksi partai golkar disampaikan oleh Raja Kamsah Sitepu, fraksi Hati Nurani Bangsa oleh Sukirin SE, fraksi Gerindra oleh Rahmanuddin Rangkuti SH.MKn, fraksi Nasdem oleh Makmur Ginting, fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional (BSPN) dan fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicaranya Romelta Ginting.

Jawaban tersebut disampaikan secara detail, sehingga terlihat seluruh anggota DPRD Langkat tampak puas atas jawaban yang telah disampaikan oleh H. Sulistianto. H.Sulistianto juga mengungkapkan bahwa didalam menyajikan jawaban ini mungkin masih ada yang kurang lengkap dan kurang sempurna atas jawaban yang kami kemukakan untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon dimaafkan, ujar sulis.(rm/topan)

RIAU

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Wabup Meranti Dan Tokoh Masyarakat

Gelar Silahturahmi Bersama Kapolres SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Wakil Rakyat dan tokoh masyarakat menggelar silahturahmi bersama AKBP. Barliansyah, Sik. Silahturahmi ini seiring ditetapkannya Barliansyah sebagai Kapolres Kabupaten Meranti berdasarkan Telegram yang dikirim dari Mabes Polri dan telah diterima pula oleh AKBP. Barliansyah.

Bertempat dikediaman Wakil Bupati, Kamis (8/9/2015) pekan lalu.

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Meranti H. Fauzy Hasan, Asisten I dan Asisten III Sekdakab. Meranti, Ketua LAM Meranti H. Ridwan Hasan, Anggota DPRD Edy Masyudi dan Dedi Putra, Kepala Dinas/Badan/Bagian dilingkungan Pemkab. Meranti, Kasat Reskrim Kompol. Aditia dan lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung dikediaman H. Said Ha-

syim, dari pantauan media membahas berbagai hal namun terlihat tidak terlalu formal, lebih pada kekeluargaan begitu juga topik pembicaraan yang tak terlalu khusus. Yang terpenting seperti disampaikan Wakil Bupati, pertemuan itu dapat menyatukan hati antara jajaran Pemda, Wakil Rakyat dan tokoh masyarakat bersama pihak kepolisian dalam menciptakan kondusifitas daerah dan kestabilan ekonomi.

“Yang terpenting kita dapat menyatukan hati, kalau tidak sekarang kapan lagi. Disini Kami sebagai Kepala Daerah dan Kapolres yang ditunjuk sebagai penegak hukum, dan DPRD sebagai Wakil Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Saya berharap kita dapat seiring sejalan untuk satu tujuan yakni Meranti yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Dijelaskan Said Hasyim, ke-

Wabup Meranti Serahkan 9 Motor Kendaraan OPS Dinas Kesehatan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menyerahkan 9 sepeda motor kendaraan operasional untuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan SeKabupaten Kepulauan Meranti, penyerahan dilakukan saat memimpin Apel pagi dihalaman Kantor Dinas Kesehatan Jalan Kesehatan Selatpanjang, Said Hasyim belum lama ini.

Wabup Meranti Turut hadir dalam acara itu Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Akrial, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Irwan serta jajaran pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan, serta para dokter dan petugas UPT Kesehatan.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati berharap petugas kesehatan di UPT dapat melakukan pelayanan jemput bola. Terlebih lagi dengan adanya fasilitas sepeda motor operasional yang telah diberikan oleh pemerintah kepada para petugas UPT Kesehatan. “Terkadang masyarakat karena tidak ada uang segan datang ke Puskesmas, jadi mari kita jemput bola dengan mendatangi rumah pasien, Ini merupakan sebuah tugas yang mulia, dan itu juga telah menjadi sumpah para dokter dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat apapun kondisinya,” ujar H. Said Hasyim.

Wabup menyadari tugas dari para pegawai kesehatan di UPT Kesehatan lumayan berat, namun jika dibanding dengan daerah lannya di Indonesia, tugas di UPT Kesehatan di Meranti masih lebih baik, karena tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh dan berhari-hari, bahkan disalah satu wilayah di Indonesia para perugas kesehatan harus melewati jalan darat dan laut serta digadang gelombang tinggi.

“Saya rasa didaerah kita tidak ada laut, kita memiliki 3 UPT ditiap pulau mungkin tidak terlalu sulit, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan pelayanan optimal,” jelasnya.

Bupat meminta dengan segala fasilitas yang dimiliki, pelayaann yang belum maksimal secara berangsur dapat ditingkat, mulai dari pelayanan kesehatan kepada Balita, Ibu Hamil, Orang Jompo, serta masyarakat kurang mampu. “Pemerintah telah memberikan fasilitas, saya harap jangan ada lagi masyarakat mengeluh karena tidak mendapat pelayanan kesehatan,” paparnya.

H. Said Hasyim juga sempat mengecek stock obat kepada Dr. Irwan Kepala Dinas Kesehat pan Meranti yang mengaku stok obat cukup jadi memang tidak alasan. Namun ditegaskannya jika masih ditemui kendala dilapangan ia meminta segera berkoodinasi dengan Camat setempat bila perlu ke Kabupaten, artinya jangan ada masalah yang terabaikan, namundiakui Wabup selama ini dirinya tidak mendengar semua dapat terlayani dengan baik. Untuk itu secara pribadi Wabup mengucapkan apresasi kepada Dinas Kesehatan dan jajaran. “Dinas Kesehatan dibanding dinas lainnya memiliki kinerja yang dapat dibanggakan, ini berkat kepemimpinan dan kerjasama yang baik, dari atas sampai ke unit terkcil didesa, saya ucapkan terima kasih,” ujar wabup. (rm/ bokhari)

hidupan masyarakat Meranti sangat majemuk terdiri dari berbagai suku, namun ditengah kemajemukan itu selama ini masyarakat Meranti dapat hidup dengan aman dan damai. Dan kondisi kehidupan masyarakat Meranti tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, serta sumber daya alam yang ada.

Menyikapi peristiwa berdarah yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Meranti, Wabup bersama tokoh masyarakat, dan Wakil Rakyat DPRD Meranti berharap apa yang terjadi tidak terulang lagi dan semua dapat mengambil hikmahnya. Apa lagi ditengah kondisi Kabupaten Meranti yang kondisi ekonomi masyarakatnya sedang sulit, sangat diperlukan kerjasama dari semua pihak dalam mncibtakan kondusifitas.

Saat ini berbagai masalah dihadapi Masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat Meranti berada

WAKIL B upati Meranti Said Hasyim terima konjungan Kapolres Meranti yang baru

dalam kondisi sulit, begitu juga keuangan Pemda, ditambah lagi masalah lahan semua berpengaruh pada kehidupan masyarakat. “Untuk itu mari kita cermati bersama kondisi ini melalui komunikasi agar semua pihak dapat saling me-

mahami, sehingga dapat terhindar dari situasi yang tak diinginkan,” paparnya.

Dikatakan Wabup, masyarakat Meranti menyadari andaikata tidak ada polisi tentu situasi Kamtibmas sulit dikendalikan, namun dalam

penindakan jangan sampai masyarakat merasa terjepit untuk itu ia berharap kepada kepolisian dapat menjalankan peranya dengan baik. “Kami harapkan aparat kepolisian dapat melaksnakan pungsinya dengan baik,” ujarnya lagi. (rm/bokhari)

Wabup Buka Jambore PKK Tingkat Polres Bengkalis Bakar Kabupaten Meranti Tahun 2016 2100 Karung Bawang Merah Ilegal

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menghadiri sekaligus membuka resmi acara Jambore PKK tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016, acara berlangsung di taman cik puan Jalan Merdeka, Selatpanjang, Kamis (8/9/2016) pekan lalu.

Turut hadir mendampingi Wabup H. Said Hasyim, Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Meranti Hj. Nirwana Sari SE, Wakil Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Meranti Hj. Syamsiar SE, BPO Sat Binmas Polres Meranti Ipda Jhoni Rekmamora, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kabag Humas Ery Suhairi, Para Camat atau Perwakilan, Ketua Tim PKK Kecamatan se Kabupaten Meranti dan para undangan lainnya.

Wakil Bupati H. Said Hasyim dalam sambutannya, menyampaikan Jambore itu bahasa lainnya adalah pertemuan besar kader – kader ibu PKK yang ingin menggaungkan semangat dalam kesejahteraan keluarga kedepannya.” Yang jelas kita minta semuanya memberikan kerjasama yang baik dalam menggerakan kegiatan PKK yang

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim bersalaman dengan salah seorang PKK

sangat meriah sekali pada hari ini dan sesuai harapan dari Ibu Nirwana Sari tadi perlu ibu – ibu PKK membangkitkan lagi semangat kegiatan PKK itu kedepannya,” ungkap Said.

Mantan Sekda Siak ini juga menambahkan ibu kader PKK harus bisa mengintropeksi diri secara masing - masing untuk bisa memajukan dan mengevaluasi lagi kegiatannya dimasa akan datang. “ Maksud dan tujuannya yakni agar kita bisa menghidupkan lagi dan semarakan lagi kegiatan PKK ini baik dari PKK RT/ RW, PKK Desa / Kelurahan, PKK Kabupaten sampai tingkat Nasional yang dijadikan lini terdepan sebagai

pondasi ibu rumah tangga,” katanya dengan semangat.

Dengan demikian, Iapun mengharapkan kedepannya instansi teknis sangat berperan penting dalam menghidupkan PKK ini. Tujuannya agar kegiatan PKK ini bisa membawa perubahan untuk memakmurkan keluarga, keluarga sehat dan keluarga yang berimtaq kepada Allah SWT. Kegiatan kader- kader Ibu PKK itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Sehingga kedepannya Kegiatan Jambore ini kedepannya lebih bisa meriah lagi dan hari ini pun cukup meriah, harapnya. (rm/humas)

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Lagi Polres Bengkalis memusnahkan bawang merah ilegal, kali ini ada sekitar 2100 karung bawang hasil tangkapan polda Riau dan Polsek Siak Kecil.

Ketika di konfirmasi kasat reskrim AKP Sani Handityo, bawang tersebut merupakan hasil limpahan dari tangkapan yang di lakukan oleh polda Riau dengan jumlah 600 karung, dan dari hasil tangkapan polsek siak kecil dengan jumlah 1500 karung.

“Bahwa penangkapan yang di lakukan pada 3 September yang lalu bermula dari

bau bawang yang menyengat pada mobil angkutan koldisel, setelah di periksa ternyata benar muatan koldisel tersebut berupa bawang merah yang tidak memiliki dokumen.” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini mobil koldisel tersebut masih kita tahan guna menindak lanjuti barang bawaan nya tersebut.

Dalam pemusnahan tersebut turut di hadiri oleh kepala bea dan cukai Bengkalis Rudi Agung sihaan, kejaksaan Bengkalis, karantina Bengkalis. Dan pengadilan negeri Bengkalis.(rm/hangtuah)

BARANG bukti (BB) bawang merah ilegal dimusnahkan

Sekdakab Meranti Jadi Saksi Liliana Masuk Islam SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kamis Sore (1/9/2016) lalu berbeda dari biasanya, Masjid AlMuhtadun jalan Handayani Selatpanjang Timur dibanjiri para tokoh agama/masyarakat dan ratusan jema’ah, kedatangan warga ini ternyata dipicu rasa keingin tahuan sekaligus ingin menyaksikan proses pengislaman salah seorang gadis bernama Liliana (19), proses Liliana untuk memeluk islam langsung dipimpin Al-Ustadz H. Ismail dan disaksikan langsung oleh Sekdakab Meranti H. Iqaruddin dan H. Selamat Marino.

Liliana adalah remaja yang mengaku ingin masuk islam atas kesadaran sendiri, sebelumnya ia menganut Aliran Konghucu sama seperti agama yang dianut oleh kedua orang tua dan saudaranya yang lain. “Ini merupakan suatu keberkahan yang

diberikan oleh yang maha kuasa kepada Liliana,” ujar H. Ismail.

Prosesi sedikit mirip dengan pengucapan Hijab Kabul pada sebuah pernikahan muslim, yang dihadiri para saksi, namun dalam prosesi ini pengucapan bukan dilakukan oleh orang tua yang bersangkutan tetapi oleh Al-Ustadz yang diikuti oleh orang bersangkutan. Dimulai dengan pengucapan dua kalimat Syahadat oleh H. Ismail yang diikuti oleh Liliana, pengucapan itu dilakukan sebanyak 3 kali.

Dari prosesi yang disaksikan H. Selamat, H. Darno dan Sekdakab. H. Iqaruddin, ratusan jemaah serta warga yang memadati Masjid Muhtadir Alah Air, semua tahap berjalan lancar, dan Liliana terlihat cukup fasih mengucapakan Kalimat Syahadat.

“Sah..sah..” Ujar H. Ismail kepada para saksi, Liliana yang

Sekda Kabupaten Meranti

H Iqaruddin mendengarpun langsung tersenyum simpul. Pada kesempatan itu H. Ismail meminta kepada Liliana untuk mengabarkan hal ini kepada keluarganya, khususnya kedua orang tua, karena Islam adalah agama yang mengajarkan kesantunan khususnya kepada kedua orang tua. “Liliana segera temui orang tua, jika sebelumnya santun kepada orang

tua, maka dengan masuk Islam harus lebih santun lagi karena Islam menganjurkan itu,” ujarnya seraya berharap meski Liliana berbeda keyakinan dengan keluarga lainnya namun hubungan silahturahmi tidak boleh putus.

Dengan selesainya pengucapan Syahadat tersebut, maka secara otomatis sudah berlaku semua rukun Islam terhadap Liliana, segala kewajiban mulai dari Sholat lima waktu dan lainnya sudah harus dilaksanakan oleh Liliana. Namun sebelum melaksanakan itu Liliana harus melakukan mandi wajib dan sholat tobat.

H. Ismail kembali mengingatkan terutama kepada keluarga yang membina Liliana, untuk memberikan contoh yang baik terkait ketaatan melaksanakan perintah Allah, jangan sampai keluarga yang membina tidak

melaksanakan rukun islam. “Keluarga yang membina harus melaksanakan sholat untuk memberikan contoh kepada Liliana dalam melaksanakan dan mempelajari Islam secara baik,” paparnya.

Hal yang sama juga diingatkan H. Ismail kepada lelaki yang nantinya menjadi Imam Liliana.

“Saya minta nanti kepada lakilaki yang menikahi Liliana dapat menjadi imam yang baik, jangan malah imam pula yang tidak sholat jadi siapa lagi yang dapat dicontoh,” ungkapnya.

Setelah memberikan petuah kepada Liliana dan pihak keluarga yang membina, acarapun selesai yang ditutup dengan doa dan salam-salaman antar jemaah yang hadir atas bentuk rasa syukur atas lancarnya pelaksanaan acara tersebut. (rm/ bokhari)

Bupati Bengkalis Lantik 96 Pejabat Eselon III Dan IV

PARA Pejabat Pemkab Bengkalis yang baru dilantik

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Amril Mukminin kembali melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Bengkalis, Kamis sore (8/9/2016).

Pejabat yang diambil sumpah tersebut terdiri dari 18 pejabat administrator (Eselon III) dan 78 pejabat pengawas (Eselon IV) di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Ke-96 pejabat yang dilantik tersebut merupakan bagian dari 207 pejabat yang seharusnya ikut diambil sumpah dan dilantik, Kamis (1/9/2016) pekan lalu. Namun karena berbagai alasan, seperti sedang tugas dinas ke luar daerah, mereka tidak dapat mengikutinya.

Adapun pejabat administrator yang diambil sumpah dan dilantik itu diantaranya H Eri Kesuma Pribadi. Eri yang sebelum menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan dimutasi sebagai Sekretaris Badan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

Kemudian Fahrizal, yang sebelumnya Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Rupat, dipromosikan sebagai Camat Pinggir, menggantikan Nazli. Selanjutnya, Mulyadi yang sebelumnya Sekcam Bukit Batu, menggantikan H Alpi Mukhdor sebagai Camat Siak Kecil.

Dalam pengarahannya, Bupati mengingatkan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin, mengatakan, secara tersirat, ketentuan dalam Undang-Undang No 5/2014 tentang ASN itu bermakna, dalam melaksanakan kebijakan publik dimaksud, dedikasi dan loyalitas setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bengkalis harus seperti karakteristik yang dimiliki

bunga Matahari. ‘’Selain hampir tidak ada sama sekali tangkainya yang bercabang, sesuai namanya dan dimanapun ianya ditanam atau tumbuh, setiap bunga Matahari setia mengikuti arah pergerakan harian Matahari. Dan kita semua mengetahui bahwa hanya ada satu Matahari yang terbit di Timur dan tenggelam di ufuk Barat,’’ ujar Amril bertamsil.

Bupati juga menegaskan, dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali instansi pemerintah, di pusat maupun daerah, promosi dan mutasi merupakan hal biasa dan dibenarkan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar organisasi tersebut semakin kuat, efektif dan efisien. ’’Meskipun demikian, promosi dan mutasi dimaksud dan dimanapun, tetap akan selalu menarik perhatian. Bukan saja di kalangan PNS itu sendiri, tetapi juga di

masyarakat luas,’’ jelas Amril.

Ditambahkan Amril, bagi yang paham pentingnya promosi dan mutasi, tentu akan jernih melihatnya, serta langsung meresponnya dengan munculnya semangat baru untuk berprestasi.Namun bagi yang menyiginya dari sisi yang lain, apalagi tidak memahami esensi tujuannya, sering berprasangka dan mencari aspek negatif, mengungkit kelemahan pihak lain, mempersoalkannya, bahkan memberikan kritisi yang tidak objektif atas kebijakan promosi dan mutasi dimaksud.

Amril mengajak semua pihak untuk memaknai promosi dan mutasi itu secara positif. Sebagai pembangkit semangat dan rasa optimisme untuk berbuat dan menjadi yang terbaik dan lebih baik dari sebelumnya, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan Kabupaten Bengkalis. (rm/hangtuah)

CMYK

7

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

KEPRI

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Wisuda 70 Santri Ponpes Tahfiz Baitul Quran DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mewisuda 70 santri Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran, belum lama ini.

Wisuda ini disejalankan dengan milad ke-4 Ponpes ini. Selain acara itu, ada juga beberapa perlombaan bernuansa Islam, yakni lomba selawat antarmajelis taklim, antarsekolah dasar, lomba puisi tingkat SMP dan SMA, mewarnai antar TK, hafalan surat pilhan antaribu rumah tangga.

Nurdin memberikan apreasiasi kepada pengurus Ponpes Tahfiz Baitul Quran, yang telah berperan membantu pemerintah daerah dalam pendidikan ahklak. Pemprov Kepri akan terus mendukung upaya masyarakat dalam bidang keagamaan.”Pemprov Kepri selalu mendukung kegiatan masyarakat dalam membina akhlak generasi muda melalui pendidikan keagamaan,” kata Nurdin.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun hadieri wisuda 70 santri

Ia berharap apa yang dilakukan Ponpes Tahfiz Baitul Quran, menjadi tauladan masyarakat lainnya. Sementara itu pengasuh Ponpes Baitul Quran, Nizar, mengatakan, kehadiran Gubernur Kepri memberikan motivasi bagi pengurus Ponpes untuk dapat melakukan jal yang terbaik dalam mendidik generasi muda mempelajari ilmu yang terkandung dalam Alquran.

“Peringatan milad Ponpes Tahfiz Baitul Quran, kali ini berlangsung itimewa karena dihadiri Gubernur Kepri yang langsung mewisuda santri yang terdiri 30 juz satu orang, 5 juz sembilan orang dan satu juz 60 orang,” kata pengasuh Ponpes Tahfiz Baitul Quran, Nizar, kepada wartawan belum lama ini.

Pada Milad ke-4 ini, ponpes mengusung tema “Melangkah Maju Membangun Negeri Bersama Al Quran”.

Ponpes ini memiliki 301 santri dan ge-

Pansus Pembahasan Wakil Gubernur Belum Dibentuk

Pemko Tanjungpinang Pusatkan Salat ID di Lapangan Pamedan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinangmemusatkan pelaksanaan Salat Idul Adha atau Salat Iddi Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Senin (12/9/ 2016) kemarin.Direncanakan Walikota TanjungpinangLis Darmansyah akan melaksanakan salat Idul Adha di tempat tersebut.

Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono mengajak, masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan shalat di Lapangan Pamedan.

“Nanti yang bertindak sebagai imam rencananya Pak Wakil, Syahrul dan khatib H Raja Sofyan,” katanya.

Sementara itu, kata Riono, untuk kurban, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendistribusikan 45 ekor sapi kurban ke masjid-masid dan mush-

alla di Kota Tanjungpinang. Sapi kurbantersebut merupakan kurbandari pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Memang menurutnya, dari jumlah yang ada tersebut, tidak semua masjid dan mushalla di Pemko mendapatkan bantuan hewan kurban. Karena jumlah masjid dan mushalla mencapai ratusan. Sementara hewan kurban terbatas.

“Kita prioritaskan yang pesisir.

Yang hewan kurbannya sedikit,” katanya.

Sehingga dengan begitu pendistibusian daging kurban pada momen Iduladha ini bisa bermanfaat dan dirasakan warga secara merata.

Namun khusus untuk Masjid Agung Ah-Hikmah KotaTanjungpinangmendapatkan alokasi tetap setiap

PELAKSANAAN Salat ID di lapangan Pamedan Tanjungpinang

tahunnya dari Pemko Tanjungpinang.

Nantinya penyerahan secara simbolis hewan kurbandi masjid tersebut

akan dilakukan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah sebelum hari H Iduladha 1437 Hijriah.(rm/trb)

1000 Kenderaan bermotor Meriahkan Takbir Keliling di Lingga

IRINGAN kenderaan bermotor ikut meriahkan pawai takbir di Daek Lingga

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Sedikitnya 1000 kendaraan bermotor di Daik Lingga ambil bagian dalam kegiatan konvoi takbir keliling menyambut Idul Adha 1437 H di Daik Lingga.

Konvoi yang di lepas oleh Wakil Bupati Lingga tersebut, dikawal tertib jajaran kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan setempat.”Hampir setiap tahun diadakan. Selama ini belum pernah terjadi kejadian fatal. Di sini juga tidak sera-

mai di kota-kota besar,” kata Bayu, salah seorang masyarakat Lingga yang ikut dalam konvoi takbir tersebut, Minggu malam.

Kegiatan rutin tahunan PHBI tersebut, menurutnya, masih cukup didukung pemerintah setempat. Kondisi itu tak seperti di beberapa daerah lain, yang pemerinrahnya telah mengeluarkan kebijakan pelarangan konvoi takbiran keliling. ”Kalau di tempat kami masih aman-aman saja. Pe-

merintah juga mendukung karena pesertanya lumayan tertib ‘lah,” ungkapnya.

Peserta konvoi takbir Idul Adha di Daik tahun ini, terdiri dari puluhan unit kendaraan roda empat dan sedikitnya 1000 kendaraan roda dua.Rute konvoi dimulai dari halaman kantor Bupati, melewati beberapa jalan protokol ibukota kabupaten, taman pelabuhan Tanjung Buton Daik Lingga dan berakhir di tempat semula. (rm/riadi).

7.438 Hewan Kurban di Kepri Disembelih Pada Idul Adha TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepri Marwin Jamal mencatat terdapat 7.438 hewan kurbanyang siap disembelih pada pelaksanaan Idul Adha1437 H/2016 M. Jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah dan tersebar di seluruh wilayah

Kepri.

“Masih ada kemungkinan terus bertambah. Mengingat masih ada waktu beberapa hari lagi dan animo masyarakat dalam berqurban cukup tinggi,” kata Marwin dalam rilis HumasKemenag Kepriyang diterima Tribun Batam, Jumat (9/9/2016) lalu.

Dari 7.438 hewan qurban itu, memiliki rincian sebanyak

HEWAN korban yang disembelih pada Idul Adha

2.691 ekor sapi dan 4.747 ekor kambing.Kebanyakan memang dari Kota Batam, yakni sebanyak 941 ekor sapi dan 4.131 ekor kambing.

Kota Tanjungpinang 750 ekor sapi dan 319 kambing.

Karimun 204 ekor sapi dan 218 ekor kambing. Natuna 394 ekor sapi dan 2 ekor kambing.Lingga 200 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Kabu-

paten Bintan terdata 119 ekor sapi dan 46 ekor kambing, dan Anambas 81 ekor sapi dan 1 ekor kambing.

Marwin mengatakan, pelaksanaan Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Menurutnya Idul Adha lebih besar, karena terdapat dua ibadah besar yang dilaksanakan umat Islam. Yakni ibadah haji dan ibadah qurban.”Perlu diingat bahwa ibadah qurban merupakan salah satu ibadah tertua dalam Islam. Karena nabi dan rasul terdahulu juga disyariatkan untuk melaksanakan ibadah qurban,” ujarnya.

Ibadah qurban, lanjut Marwin, merupakan wujud kecintaan manusia kepada Allah SWT.”Allah menjanjikan bahwa tiap-tiap helai bulu hewan qurban yang kita sembelih merupakan satu kebajikan dan kita tak dapat menghitung berapa helai bulu dalam satu hewan qurban yang kita sembelih. Dan ibadah qurban boleh dilaksanakan setiap tahun oleh umat Islam jika dia mempunyai kemampuan,” kata Marwin.(rm/red)

dung sendiri dengan empat lokal yang dihibahkan salah seorang warga. ”Ponpes Baitul Quran juga sudah memiliki BQ Mart sebagai tempat jualan produk pesantren untuk menopang ekonomi pesantren,” ucap Nizar.

Sementara itu, salah satu pendiri Ponoes Tahfiz Baitul Quran, Abu Hasim, mengatakan, Ponpes saat ini menyiapkan tiga program tambahan di pondok pesantren. Tiga program yang ditetapkan yakni, pengrlolaan Perpustakaan dengan kekuatan masyarakat, program pemondokan satu tahun untuk mendidik anak usia 25-25 tahun untuk dijadikan imam untuk mesjid di daerah pesisir dan pulau terpencil. Program ketiga adalah mendirikan sekolah formal SMA Tahfiz Baitul Qur’an.”Ketiga program yang akan digodok ini untuk membantu pemerintah. Program akan dimulai Januari 2017,” imbuhnya. (rm/tp).

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas membahas pemilihan wakil gubernur belum bisa dibentuk dalam waktu dekat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menegaskan hal itu. Hingga kini, belum ada pembahasan lanjutan tentang Ketua DPRD Kepri pembentukan panus terseJumaga Nadeak.SH but bersama anggota di Badan Musyawarah DPRD Kepri.”Calon juga belum ada.

Kalau sudah ada nama diajukan, baru kami jalan dan dibicarakan dulu nanti di Banmus,” ungkap Jumaga, belum lama ini kepada wartawan di Tanjungpinang.

Karena itu, Jumaga menjanjikan, bilamana surat pengantar pengajuan nama calon wakil gubernur itu sudah masuk ke DPRD, ia bakal langsung menggegas pembentukan pansus. Apalagi ini untuk mengejar tenggat pengurusan administrasi sebagaimana yang sudah disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

Hanya saja, dalam hal ini, Jumaga sebenarnya ingin menyampaikan bahwasanya tidak perlu ada desak-desakan perihal pengajuan nama calon wakil gubernur. Karena, kata Jumga, pengajuan nama ini merupakan hak partai politik pengusung.”Yang paling merasakan akan kebutuhan wagub ini kan gubernur dan partai pengusung itu sendiri,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dipastikan pula oleh Jumaga, bahwasannya calon wagub Kepri akan terdiri dari dua orang. Dan ketika keduanya telah sampai pada penantian keputusan DPRD Kepri, Jumaga menerangkan, DPRD Kepri baru akan melakukan beberapa langkah, sebagaimana peraturan yang berlaku.”Tentunya kami mengupayakan untuk dapat memberikan wagub terbaik untuk Kepri. Yang pasti tak ada upaya untuk pengambilan keuntungan dalam proses itu nantinya,” tutup Jumaga. (rm/red).

Mensos: Hukuman Kebiri Sudah Bisa Diterapkan

MENTERI Sosial, Khofifah Indar Parawangsa

KARIMUN, RAKYAT MEDIAMenteri Sosial, Khofifah Indar Parawansamengatakan hukuman kebiribagi predator anak sudah tidak sekedar wacana lagi.

Melainkan sudah diterbitkan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. “Bukan wacana lagi, aturannya juga sudah keluar Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Proses pembahasan di DPR RI sudah selesai di tingkat komisi, tinggal menunggu proses paripurna,” kata Khofifah saat kunker ke Karimun, Sabtu (10/9) lalu.

Meski belum disahkan DPR RI secara paripurna namun pembahasan di tingkat Komisi sudah selesai dilakukan. Terkhusus bagi prostitusi sejenis beserta mucikari dan sindikatnya, Perppu No 1/2016 tentang

Perlindungan Anak, di mana hukuman kebiri merupakan salah satu pemberatan hukuman, sudah bisa diterapkan. “Bukan Perppu Kebiri melainkan Perppu Perlindungan Anak tapi terkait prostitusi sejenis dengan mucikari dan sindikatnya sudah bisa diberlakukan. Tidak harus dikebiri, ada pemberatan hukuman bisa seumur hidup, bisa mati, ada tambahan hukuman bisa dikebiri, bisa dikasih chip,” katanya.

Khofifah juga menyebutkan hukuman kebirimerupakan pemberatan hukuman di dalam Perppu tersebut. selain kebiri, masih ada pemberatan hukuman lainnya seperti seumur hidup, mati dan pemasangan chip.

“Perihal chip, korea selatan sudah lakukan, bagi predator anak nanti di tempat-tempat yang biasa dipakai buat kerumunan, chip itu akan bunyi,” terangnya.(rm/trb).

NASIONAL

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

Budi Gunawan Diangkat Jadi Kepala BIN

Dan Naik Pangkat Jenderal JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Usai dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pangkat Budi Gunawan dinaikkan menjadi bintang empat dan resmi menyandang Jenderal Polisi.

Dengan penyematan pangkat tersebut, kini ada dua Jenderal Polisi selain Budi Gunawan, yakni Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Tito mengaku tak keberatan dengan hal ini.

“Oh tidak ada masalah.

Karena seperti yang disampaikan oleh Kadiv Humas (Irjen Pol Boy Rafli) itu benar. Bahwa di dalam struktur itu. Jadi sama saja saya kira,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (10/9/2016) kemarin.

Secara struktural, lanjutnya, hanya dirin-

yalah yang memegang kendali di tubuh Polri.

Sementara Budi Gunawan kini berkiprah di luar institusi Polri.”Sekarang ada dua jenderal polisi. Yang satu kepala BIN kemudian ada Kapolri, saya. Komando Polri sepenuhnya ada ditangan Kapolri. Tapi saya akan membangun hubungan saling bersinergi antara organisasi BIN

dan Polri,” jelas dia.

Meski berpangkat Jenderal dan berada di luar Polri, Tito mengatakan akan tetap menjaga komunikasi dengan Budi Gunawan. ”Itu yang kami harapkan hubungan semakin dekat sehingga kita untuk melaksanakan tugas pengamanan negara menjadi lebih baik,” katanya. (rm/andre).

Ada 10 Kepala Daerah Berekening Gendut JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 10 kepala daerah berekening gendut. Komisi II DPR mendorong agar KPK mengusut temuan tersebut.

“Soal rekening gendut ini sudah lama, ada pejabat-pejabat berekening gendut. Dulu Polri sekarang kepala daerah.

Saya kira tugas KPK harus segera mengusut siapa saja yang punya rekening gendut itu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria saat dihubungi, Sabtu (10/9/2016) kemarin.

Riza mengatakan kepemilikan rekening gendut itu tentu perlu diklarifikasi, jangan sampai kepala daerah dimaksud ternyata melakukan penyimpangan. Salah satu cara mengklarifikasi sebetulnya bisa melalui pembuktian terbalik.”Bagi orang yang jadi pejabat publik seperti kepala daerah, bisa saja ke depan dia harus lakukan pembuktian terbalik. Asal hartanya dari

Menteri Dalam negeri

Tjahyo Kumolo mana, bayar pajak nggak,” ujar politisi Gerindra itu.

Riza menilai mekanisme laporan LHKPN pejabat publik ke KPK tidak sepenuhnya bisa membuktikan rekening gendut kepala daerah. Bisa jadi ada harta yang tidak dilaporkan.”Dengan pembuktian terbalik akan jelas sumber uang dari mana, jangan-jangan disimpan di luar negeri. Ya harus declare. Kalau usaha, usahanya terkait jabatan atau tidak,” tuturnya.

“Demi semangat pemberantasan korupsi, kalau berani bahkan dari Presiden Jokowi, menteri, sampai bupati harus melakukan pembuktian terbalik,” imbuh Riza.

Sebelumnya, Tjahjo menyebut mendapat laporan dari PPATK soal 10 kepala daerah berekening gendut. Belum dirinci ini temuan baru atau lama, karena pada 2014-2015 juga ada temuan serupa dari PPATK.”Data pasti ada di PPATK, Kemendagri tidak berwenang mengumumkan juga tidak berwenang memanggil pejabat daerahnya untuk klarifikasi, misalnya. Yang berwenang aparat penegak hukum,” kata Tjahjo, Sabtu (10/9).

Tjahjo menghargai privasi kepala daerah yang bersangkutan. Dia mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Seluruh Kepala Daerah, sudah melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga sudah dibekali dengan pemetaan zona rawan korupsi. Sehingga idealnya tak ada lagi kepala daerah yang berani memainkan duit rakyat.”Kalau itu sudah semua memahami area korupsi, sudah semua membangun eplanning dan e-budgeting,” ujar Tjahjo.(rm/dtk).

KAPOLRI, Wakapolri dan Budi Gunawan salam komando

Perma Tentang Tindak Pidana Korporasi Akan Diterbitkan

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tindak pidana korporasi tidak lama lagi akan diterbitkan.Dengan aturan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjerat perusahaan yang melakukan korupsi. Penyidik pun disiapkan untuk mengusut tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Pembahasan Perma terus dimatangkan. Draf peraturan itu sudah rampung. KPK beberapakali melakukan pertemuan dengan lembaga terkait, seperti MA, kejaksaan,dan kepolisian.”Akhir bulan ini perma akan dibahas di MA,” terang Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Is-

kak. Namun, Yuyuk belum mengetahui poin-poin apa saja yang terdapat dalam perma.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, selain menyiapkan draf perma, pihaknya juga melatih para penyidik untuk memahami mekanisme penindakan korupsi yang dilakukan korporasi.

Dengan bekal itu, mereka bisa menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi. “Penyidik harus paham mekanisme penindakan,” jelas dia.

Apakah ada korporasi yang diduga melakukan korupsi?

Saut menyatakan, pihaknya tidak mau menduga-duga perusahaan mana yang akan dijerat karena melakukan korup-

si. ”Kita tunggu saja nanti,” terangnya. KPK akan menindak tegas perusahaan yang melakukan korupsi.Juru Bicara (Jubir) MA Suhadi mengatakan, penyusunan draf perma digagas oleh KPK. Pihak kepolisian dan kejaksaan juga dilibatkan.”KPK yang jadi ketuanya,” paparnya. Setelah draf selesai disusun, selanjutnya akan dibahas di MA. Selama ini, kata dia, korporasi belum bisa dijerat dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya manusia yang bisa dijerat pidana korupsi.

Manusia yang jadi subjek hukum. Dalam KUHAP disebutkan setiap orang atau barang siapa. Jika ada pengusaha atau manajemen perusahaan yang melakukan tindak pidana, maka yang dijerat adalah orangnya.

Begitu juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bisa dijerat pidana hanya orang. Korporasi tidak bisa dijerat pidana korupsi. Karena di dalam KUHAP dan UU Tipikor dianggap belum lengkap, dibutuhkan lah peraturan yang menjelaskan secara rinci bagaimana hukum acara pidana dalam

menindak korporasi yang melakukan korupsi.

Jadi, yang dirumuskan dalam draf perma adalah rumusan hukum acara. Suhadi memberikan contoh pada Pasal 43 KUHAP dijelaskan bahwa dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil.

Syarat formil berkaitan dengan identitas terdakwa. Seperti, nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kebangsaan, pekerjaan, dan lainnya.”Itu yang selama ini berlaku untuk orang. Kalau korporasi kan belum diatur,” terang dia.

Nah, papar dia, dalam perma akan diatur persyaratan itu.

Seperti apa identitas perusahaan yang melanggar tindak pidana. Namanya, tempatnya, sejak kapan berdiri, dan identitas lainnya. Jadi, perma akan sangat detail menjelaskan hukum acaranya.

Selama ini, kata dia, penegak hukum hanya menjerat perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan. Sementara tindak pidana korupsi belum pernah ditindak. ”Kalau pelanggaran lingkungan sudah pernah diproses oleh kepolisian dan kejaksaan. Korupsi masih belum, karena aturannya belum jelas,” jelas Suhadi. (rm/ant).

Presiden Jokowi, Wapres JK Tak Salat Idul Adha di Istiqlal

Arcandra Tahar

ARCANDRA TAHAR KABARNYA KEMBALI DIPILIH JADI MENTERI ASDM JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Beredar isu Arcandra Tahar akan dipilih kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun dipilihnya kembali Arcandra harus menunggu proses dwi kewarganegaraan selesai dibereskan.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak tahu menahu soal isu pengangkatan kembali Arcandra. “Saya enggak tahu, tanya Presiden, saya enggak mau jawab yang bukan bidang saya,” kata Luhut di Kampus UI Depok,Rabu (7/9/2016) lalu.

Luhut yang juga menjabat sebagai Plt Menteri ESDM ini meyakini calon Menteri ESDM yang baru berasal dari kalangan profesional nonpartai. Dia menduga Presiden sudah mengantongi nama yang pas mengisi kursi Menteri ESDM. “Pasti orang profesional,” kata Luhut. “Kalau feeling saya Presiden sudah punya orang yang pas,” tambah dia. Masih terkait diangkat kembalinya Arcandra, sebelumnya Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh mengatakan, ada kemungkinan Arcandra kembali didapuk sebagai Menteri ESDM. Namun keputusan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Menurutnya, sebagian masyarakat memperkirakan Jokowi akan kembali memilih Arcandra. Sengaja diulur waktunya, lanjut dia, untuk melengkapi proses kewarganegaraannya.

Kendati demikian, DEN menyerahkan jabatan Menteri ESDM ke Presiden. Pasalnya, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.(rm/red).

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini tidak diikuti oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. “Ini pertama kalinya presiden dan wakil presiden tidak salat di sini,” kata Nasaruddin saat ditemui wartawan pada Senin, 12 September 2016.

Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo berhalangan hadir karena mengikuti salat Idul Adha di daerah.

Sementara Jusuf Kalla masih berada di luar negeri, untuk menjalani tugas kenegaraan. Nasarudin tak mempersoalkan ketidak-hadiran tokoh negara itu.

Menurut dia, memang secara fisik presiden dan wakilnya tidak datang, tapi mereka tetap memantau pelaksanaan perayaan Idul Adha di Istiqlal.

Jokowi dan Kalla juga membawa sapi untuk dipotong di masjid itu.

Presiden sejauh ini masih mengontrol persiapan yang diperlukan di

Masjid Istiqlal. Selain itu, mereka juga mengutus perwakilan dari Istana Negara untuk mengikuti salat bersama. Ada juga beberapa menteri yang dijadwalkan ikut salat di tempat itu.

Termasuk perwakilan negara sahabat.

Tahun lalu, presiden dan wakilnya bergantian mengikuti proses salat Idul Adha di Istiqlal. Hari ini, Istiqlal juga akan memotong 21 ekor sapi. Tiga sapi di antaranya hasil sumbangan dari Jokowi, Jusuf Kalla, dan menteri agama.

Sebelumnya, Nasaruddin Umar mengatakan pelaksanaan salat Idul Adha hari ini bakal dipimpin oleh pengurus muda dari Nahdlatul Ulama, KH. Cholil Nafis. Diperkirakan ada 150 ribu warga Jakarta dan luar kota yang akan mengikuti salat bersama.

Jumlah ini lebih banyak ketimbang pelaksanaan salat Idul Fitri beberapa bulan lalu. Mengingat, sebagian besar warga Jakarta tidak pulang ke kampung halaman.(rm/kp)

RIBUAN warga Jakarta penuhi Masjid Istiqlal Salat Id

KAPOLRES Pekanbaru Kombes Pol Tonny Hermawan

Ribuan Personil Polisi Disiagakan Jaga Salat ID di Pekanbaru PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka hari raya I’dul Adha 1437 hijriyah, Porlesta Pekanbaru, Riau mengerahkan 575 personel untuk pengamanan mulai saat pawai malam takbiran hingga saat salat I’dul Adha dan pembagian daging kurban.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Tonny Hermawan R SIK, Minggu (11/9/2016) lalu mengatakan, dari ratusan personel tersebut akan ditempatkan di 252 titik pelaksanaan salat, mulai dari mesjid dan lapangan yang digunakan untuk salat.

“Dari 252 itu, 11 lokasi besar akan diamankan oleh 303 personel Polresta Pekanbaru dan sisanya 241 titik akan dikondisikan langsung oleh para Kapolsek di wilayahnya masing-masing yang nanti akan menugaskan personelnya,” kata Tonny kepada wartawan kemarin di Pekanbaru Toher (sapaan akrabnya) menuturkan, dalam pelaksaan pengamanan, para personel harus optimal dalam kegiatan personel sebagai penolong bagi masyarakat.”Utamakan sikap simpatik kepada masyarakat sebagai pengayom dan jangan melakukan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kepolisian. Serta tingkatkan kewaspadaan,” tuturnya.

“Tugas pengamanan baru akan selesai setelah pembagian daging selesai, optimalkan pengaman di setiap titik aktifitas masyarakat dan tempat-tempat yang rawan tindak kriminal,” tegas Kapolresta saat memberikan arahan kepada ratusan personel di Mapolresta Pekanbaru.(rm/grc).

CMYK

9

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun saat memberikan ceramah di Dabosingkep, Lingga

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun berfoto bersama saat wisuda santri.

GUBERNUR KEPRI NURDIN BASIRUN KUNKER KE KABUPATEN LINGGA

TANJUNGPINANG Pengembangan bidang keagamaan selalu mendapat perhatian serius dari Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dalam setiap kunjungan kerjanya.

Perhatian tersebut ditunjukkan Nurdin dalam kunjungan kerjanya selama 3-4 Septermber 2016 di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

"Pak Gubernur akan melakukan Kunker ke Dabo Singkep Lingga. Beliau dan rombongannya akan berangkat dari pelabuhan internasional Sri Bintan Tanjungpinang pada Sabtu (3/9) pukul 11.00 WIB menuju pelabuhan Jago-Dabo Lingga," kata Zulkifli, Kepala Bagian (Kabag) Humas pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Sabtu pagi.

Gubernur Kepri dan rombongannya diperkirakan akan tiba di Jago pada pukul 13.30 WIB. Dia akan disambut oleh Bupati Lingga Alias Wello bersama FKPD Kabupaten Lingga.

"Beliau akan mewisudakan para santri di Dabo Singkep pada pukul 15.30 WIB dan akan mengikuti tabliq akbar pada pukul 19.30 WIB," urut Zulkifli.

Keesokan harinya Gubernur Kepri akan melakukan safari subuh pada Minggu (4/9) pukul 04.30 WIB. Selepas safari, dia pun menggelar 'kopi bareng' dengan masyarakat di Dabo Singep sebelum akhirnya kembali lagi ke Tanjungpinang sekitar pukul 08.00 WIB. Nurdin Bantu 1000 Eksemplar Buku Agama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun menghadiri wisuda Santri di Dabosingkep,Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Lingga (03/09/2016). Dalam kesempatan ini, Nurdin berharap kepada para santriwan dan santriwati yang telah diwisuda untuk dapat terus meningkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Apalagi Pesantren Tahfizh Baitul Quran mampu menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas dan mampu bersaing. “Ini adalah salah satu modal dasar bagi anak-anak untuk meningkatkan kegiatankegiatan di bidang pendidikan khususnya di bidang agama�, ujarnya.

Nurdin mengatakan, di masa kini dan di masa yang akan datang bahwa santriwan dan santriwati jangan merasa puas dulu dengan hasil yang telah dicapai. Karena itu teruslah menambah pengetahuanpengetahuan. Pemerintah Provinsi Kepri selalu memperhatikan pendidikan di segala bidang terutama dalam bidang Agama untuk melakukan pembinaan-pembinaan guru dan para santri-santrinya.

Dan terakhir Nurdin berjanji akan membantu, mendirikan perpustakaan akan diisikan sebanyak 1000 buku Agama, yang siap untuk dibaca. Diakhir acara para santriwati / santriwan mendengarkan ceramah Agama. Yang diisikan oleh, Ustadz Musfiq Amrullah.(*) GUBERNUR KEPRI Nurdin Basirun mengalungkan penghargaan kepada para santri yang telah tamat.

GUBERNUR KEPRI berfoto bersama dengan wabup serta pengasuh pompes abu hasyim juga pimpinan pompes.m.nizar.

GUBERNUR KEPRI Nurdin Basirun mengalungkan penghargaan kepada para santri yang telah tamat.

KEDATANGAN gub nurdin basirun dan wabup lingga m nizar di sambut dengan silat persembahan.

KEDATANGAN gub nurdin basirun dan wabup lingga m nizar di sambut dengan silat persembahan.

GUBERNUR KEPRI Nurdin Basirun saat mau berangkat Ke Kabupaten lingga.

GUBERNUR KEPRI Nurdin Basirun saat didalam kapal bersama para pejabat kepri .

PENGASUH Ponpes Drs Abu Hasym MM

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun, saat wisudakan santri Pesantren Tahfizh Baitul Quran

GUBERNUR KEPRI berfoto bersama dengan wabup serta pengasuh pompes abu hasyim juga pimpinan pompes.m.nizar.

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

10

ALIAS WELLO SAMBUT MENTERI PERTANIAN KEDATANGAN Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman ke Kabupaten Lingga, merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Lingga.

Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan, untuk datang ke Lingga tidak lah gampang, penuh perjuangan yang luar biasa. Perjalan panjang dihantam gelombang merupakan tantangan yang ada di depan mata.

“Saya sampaikan dengan pak menteri, selama pak Jokowi menjadi presiden, kita baru kedatangan pak menteri pertanian di Bunda Tanah Melayu ini, kalau zaman pak Gusdur kemarin, satu menteri juga, putra kelahiran Riau, pak menteri PDT, Lukman Edy. Sudah itu tidak ada lagi yang datang,” ucap Alias Wello di depan undangan yang hadir di lahan percetakan sawah Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur, Rabu (07/09).

Dikatakan Awe, dirinya merasa terharu dan bangga. Saat ini Lingga mulai menggeliat ditengah berbagai keterbatasan. Namun demikian masyarakat Lingga tidak pernah berputus asa.

Seluruh program diupayakan tetap berjalan dengan berupaya mengali potensi yang ada.

“Kabupaten kami ini sudah 12 tahun berdiri di Provinsi Ke-

pri ini, kami sangat tertinggal dari kabupaten-kabupaten lainnya, kami miskin. APBD kami hanya Rp.754 Miliar itu pun setelah rasionalisasi tinggal Rp.600 miliar lebih kena potong DBH, DAK, terakhir kena DAU tambah kami babak belur,” terangnya.

Dihadapan menteri pertanian, bupati Lingga Alias Wello juga menyampaikan obsesinya untuk mencetak seluas 3000 hektar sawah dan 1.000 hektar

lahan tambak perikanan dalam kurun waktu 5 tahun dirinya memimpin.

Rencana bupati Lingga tersebut mendapat sambutan dari menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berjanji akan memberikan dukungan penuh.

Kementerian Pertanian akan merealisasikan pencetakan sawah pada tahun ini seluas 2.000 hektar kemudian tahun depan ditambah 2.000 hektar lagi. (*)

MENTERI Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman memberikan kata sambutannya.

BUPATI Lingga Alias Wello memberikan Kata sambutannya

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur H.Nurdin Basirun, Bupati Lingga memencet serine

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur H.Nurdin Basirun, Bupati Lingga meletakan batu pertama.

MENTERI Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman memberikan kata sambutannya

MENTERI Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman bersalaman dengan warga Lingga.

MENTERI Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman sedang masuk sawah.

GUBERNUR H.NURDIN BASIRUN, sedang masuk sawah.

CMYK

11

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sekda Kabupaten Karimun menyematkan penghargaan di HUT ke-55 Gerakan Pramuka Tahun 2016.

WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim meberikan Tanda Penghargaan di hari HUT ke-55 Gerakan Pramuka Tahun 2016.

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim :

PEMBINA PRAMUKA MENJADI UJUNG TOMBAK PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK BANGSA PILIHAN WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim mengatakan citacita perjuangan yang terkandung dalam misi gerakan pramuka adalah sebuah harapan besar bangsa, dalam mewujudkan karakter pembangunan.

Lanjuutnya, gerakan pramuka selalu tampil didepan dan berperan begitu aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

"Kepada pembina baik itu di gugus depan maupun di satuan karya diharapkan tetap menjadi ujung tombak pembentukan karakter anak banda, dalam gerakan pramuka," pinta Anwar Hasyim dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan HUT ke-55 Gerakan Pramuka di halaman rumah Dinas Bupati Karimun, Senin (5/9/2016) pagi.

Dikatakannya lagi, gerakan pramuka hingga detik ini dan seterusnya merupakan salah satu organisasi yang terus eksis dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan global.

Hal ini menandakan, bahwa gerakan pramuka dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dan dapat dijadikan wahana yang tepat bagi generasi muda Indonesia.

"HUT kali ini dapat dijadikan momentum dan memberikan energi baru bagi gerakan pramuka, dalam menatap dan menyongsong masa depan yang berada ditangan kaum muda," harapnya.

Sambungnya, gerakan pramuka Kabupaten Karimun telah mengalami kemajuan yang cukup mengimbarakan.

Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Kabupaten Karimun menjadi Kwarcab tergiat di Provinsi Kepri.

"Pemkab Karimun terus mengalakkan program Karimun Bersih. Anggota pramuka hendaknya juga menjadi pelopor, baik di rumah, di sekolah maupun ketika mengikuti kegiatan kepramukaan. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, sangat relevan dengan janji setiap anggota pramuka," pesan Anwar Hasyim mengakhiri.(*) WAKIL Bupati Anwar Hasyim, M.Si mengikuti upacara HUT Pramuka ke-55 oleh kwarda Kepri di Tanjung Pinang

WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim memberikan penghargaan di hari HUT ke-55 Gerakan Pramuka Tahun 2016,

UPACARA Peringatan HUT ke-55 Gerakan Pramuka di Halaman Rumah Dinas Bupati Karimun.

WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim Berfoto bersama Diperingatan Upacara HUT ke-55 Gerakan Pramuka Tahun 2016

WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim Mengalungkan Tanda Penghargaan Lencana Melati Kepada Andalan Kwarcab Karimun, Hairul, S.Pd Diperingatan Upacara HUT ke-55 Gerakan Pramuka Tahun 2016,

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

12

FOTO bersama Ikatan Dokter Indonesia bersama Komisi IV di Graha Batam.

KEGIATAN KETUA DPRD KEPRI JUMAGA NADEAK DENGAN IKATAN DOKTER INDONESIA KEPRI DIGRAHA KEPRI BATAM

KETUA DPRD memberikan kesimpulan pada Ikatan Dokter Indonesia.

MEBERIKAN tanggapan pada para Ikatan Dokter Indonesia

KEGIATAN komisi IV dengan Ikatan DokterIndonesia Kepri digraha kepri Batam

IKATAN Dokter Indonesia bersama Komisi IV yang sedang hearing dalam ruangan Rapat di graha Kepri.

KETUA DPRD berkumpul bersama Ikatan Dokter Indonesia

IKATAN Dokter Indonesia bersama Komisi IV sedang hearing dalam ruangan Rapat.

CMYK

13

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

IKLAN

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

14

KELUARGA besar koran Rakyat Media foto bersama dengan para anak yatim di panti asuhan usai acara.

Keluarga Besar Koran Umum Rakyat Media

ADAKAN SYUKURAN BERSAMA 25 ANAK YATIM BATAM, RAKYAT MEDIAKeluarga besar Koran Umum Rakyat Media Jumat (9/10/2016) sore melakukan syukuran sekaligus berbagi dengan 25 orang anak yatim di Panti Asuhan Assyaamil Batu Besar, Nongsa. Selain memberikan bantuan kepada panti asuhan Assyaamil, juga sekaligus menggelar acara doa, yasinan bersama anak yatim,

Mawardi selaku pimpinan Koran Umum Rakyat Media mengatakan, syukuran dan doa bersama tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim, serta sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,�Acara ini kami lakukan sebagai bentuk rasa syukur kami atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan,�kata Mawardi.

Mawardi menambahkan, acara syukuran ini diselenggarakan, selain bentuk kepedulian pada anak yatim dan rasa syukur kepada Allah SWT. Juga mohon doa kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan dan doa kelancaran pada pernikahan anak bungsunya bernama Hardiansyah dan Rosita yang akan dilangsungkan pada tanggal 23 September 2016 ini di Jakarta. (*)

HARDIANSYAH anak bungsu Mawardi sedang membagikan amplop kepada anak yatim

MAWARDI (tengah) dan istri Jasniwati foto bersama pimpinan panti Asuhan Assyaamil Nasir

KELUARGA besar koran Rakyat Media foto bersama dengan para anak yatim di panti asuhan usai acara

KELUARGA besar koran Rakyat Media foto bersama dengan pengurus panti asuhan dan anak yatim

HARDIANSYAH dan calon istri Rosita sedang memberikan santunan kepada anak yatim

NASIR, pimpinan Panti Asuhan Assyaamil Batu Besar sedang keluarga besar koran pimpinan koran Rakyat Media dan puluhan anak yatim sedang berbincang bincang.

NASIR, pimpinan Panti Asuhan Assyaamil Batu Besar sedang keluarga besar koran pimpinan koran Rakyat Media dan puluhan anak yatim sedang membacakan doa dan yasinan.

HARDIANSYAH dan calon istri Rosita, tengah memberikan bantuan kepada pimpinan panti Asuhan Assyaamil Batu Besar, Nasir

CMYK

15 Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kapolri Angkat Komjen Pol Syafruddin Jadi Wakapolri JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak asal memilih Komjen Syafruddin sebagai Wakapolri. Tito memutuskan memilih Syafruddin sebagai pengganti Budi Gunawan setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini konsekuensi karena Wakapolri yang lama menjadi Kepala BIN. Jadi terjadi kekosongan. Saya laksanakan ini secepatnya setelah saya konsultasi pada Presiden, Mensesneg dan lain-lain,” ungkap Tito.

Hal tersebut disampaikannya usai melantik Komjen Syafruddin sebagai Wakapolri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru,

Jaksel, Sabtu (10/9/2016). Tito mengatakan perlu segera melantik Syafruddin agar kekosongan jabatan Wakapolri tidak berlangsung lama. ”Karena kekosongan ini ada operasi kita pengamanan arus mudik, arus balik dan pengamanan Idul Adha,” imbuhnya.

Tito sengaja bergerak cepat untuk segera melantik Wakapolri baru dengan harapan Syafruddin bisa membantu tugas-tugasnya.

Mengingat adanya liburan Idul Adha pada libur panjang akhir pekan ini.”Harapan dilantik hari ini Pak Syafrudin bisa di-running bergerak membantu saya,” kata Tito. (rm/red)

Gubernur Kepri menahan 10 imigran asal Timur Tengah yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi di kota itu dengan seorang mucikari.Gubernur menyesali adanya imigran yang berbuat negatif di tengah masyarakat.

Ia juga meminta seluruh instansi terkait segera bergerak untuk mengatasi masalah imigran agar tidak merusak tatanan sosial di masyarakat.

“Saya minta semua instansi dan masyarakat mencegah bersama-sama,” kata dia.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyatakan, kehadiran imigran di tengah masyarakat sudah meresahkan.

Pemkot Batam menyurati Menteri Koordinator Politik

Hukum dan Keamanan untuk meminta petunjuk cara penanganan imigran.

“Kami meminta petunjuk, apakah dikembalikan ke daerah sebelum mereka sampai di Batam atau bagaimana,” kata dia.

Di Batam, setidaknya ada tiga lokasi berkumpulnya para imigran, yaitu di Rumah Detensi milik Ditjen Imigrasi, Hotel Kolekta yang dibiayai oleh IOM dan Taman Aspirasi yang terletak di tengah kota.

Di Hotel Kolekta, imigran hidup bebas, dapat ke luar dan masuk penginapan sesuka hati.

Tidak ada pengawasan yang ketat mengatur pergerakan imigran.

Merebaknya Virus dalam kandungan, karena disebut dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan mikrosefali.

Kemenkes berpesan pada masyarakat yang berkunjung ke Singapura untuk menghindari gigitan nyamuk. Caranya bisa dengan mengenakan pakaian yang menutup lengan dan tungkai, menggunakan obat oles anti nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.

Imbauan khusus diberikan kepada ibu hamil untuk menunda keberangkatan hingga kasus Zika dinyatakan sudah

mereda. Sedangkan bagi wanita yang merencanakan kehamilan sebaiknya menunda hingga 8 minggu pasca pulang ke Indonesia.

Terakhir, bagi siapa saja yang baru kembali dari daerah yang diketahui telah terjadi penyebaran virus Zika diminta untuk memeriksakan kondisi kesehatannya dalam 14 hari setelah tiba di Indonesia. Apabila mengalami keluhan atau gejala demam, ruam kulit, nyeri sendi dan otot untuk segera memeriksakan diri.

Imbauan bukan hanya di-

Bendahara Dinsos kan kasus tersebut kepada instansi penegak hukum. Melainkan, pelakunya cukup hanya ditindak dengan mengembalikan uang yang diselewengkan, kemudian persoalan selesai.

Hal ini terungkap dari keterangan Raja Muhammad Rizal, yang diduga sebagai pelaku penyelewengan dana sisa kas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, kepada media ini Rabu (7/9/2016) di salah satu tempat Batam Centre. Menurut pengakuan M Rizal,tidak hanya dirinya yang menjadi korban bobroknya sistem pengelolaan keuangan di Pemko Batam, tapi ada sejumlah dinas juga justru harus mengembalikan pagi sisa kas tersebut lebih besar dari dirinya.

“Saya bingung dimana kesalahannya sampai saya berhutang pagu sisa pengembalian kas sebesar Rp 1,5 miliar.

Dasar apa kas bisa minus, dimana salahnya, bisa dicek semuanya, kegiatan 100 persen berjalan, tak ada kegiatan yang tak jalan, anggaran 100 persen terserap, tak ada satupun kegiatan yang tak jalan, boleh diperiksa. Terkecuali kegiatan tak jalan, tapi anggarannya dipakai bendahara. Itu bisa saya dituduh menyelewengkan sisa dana kas tersebut. Meski begitu, kata Rizal, sebagai bukti saya bertanggung jawab, dana tersebut akan saya kembalikan, saya berjanjiKamis (15/ 9/2016) ini saya kembalikan,”kata M Rizal.

Lebih lanjut Rizal mengungkapkan, dirinya sudah diperiksa Inspektorat, pak Walikota dan Sekretaris daerah (Sekda), mereka minta saya mengusut kenapa bisa minus, tapi diatidak mau. Bahkan sebelum dikembalikan dana tersebut, data itu mau mereka rubah tapi dia larang.

“Saya tak mau dirubah datanya, biar saja begitu, kasus ini bukan hanya saya saja yang kena, tapi setiap dinas, kalau saya tak salah Sekwan DPRD Kota Batam minus sebesar Rp6 miliar, Dinas Pendidikan sebesar Rp36 miliar. Bahkan Sekretariat Pemko Batamsendiri saya tahu jumlahnya sebesar Rp 62 miliar, siang malam bagian keuangan mengolah data itu supaya kerugiannya bisa dikecilkan angkanya,”ujar Rizal kepada media ini.

Menurut Rizal, mereka yang menjadi korban bobroknya sistem itu sudah mengembalikan uang tersebut, tapi bagai mana pengembaliannya ia tidak tahu,”kalau saya orang kecil dan tak ada kuku, terpaksa saya menjual harta, sebagai tanggung jawab sebagai bendahara, uang itu akan saya kembalikan, setelah saya

kembalikan duit itu, dengan dasar bukti pengembalian itu baru saya tuntut, apa dasar saya berhutang, mana buktinya. Itu yang akan saya lakukan,”kata Rizal.

Dikatakannya, dirinya sudah pernah dipanggil oleh Inspektorat untuk diperiksa, tapi ketika didalam ruangan sama sekali tidak ditanyai apapun oleh inspektorat,saat itu ada lima orang petugas inspektorat di dalam ruangan, tapi ia tidak ditanyai apa apa, mungkin mereka sudah mengatui dimana kesalahannya.

Didalam ruangan hanya ngomong ngomong saja, setelah itu disuruh menanda tangani hasil pemeriksaan.

“Saya pernah dipanggil inspektorat, mau diperiksa silakan, sekarang juga saya masuk tak jadi soal, tapi tidak saya sendiri. Saya juga sudah dipanggil pak Wali, pak Amsakar, dan pak Sekda, semua sudah saya jelaskan. Jujur saja, saya dipanggil inspektorat, hanya ngomong ngmong saja, bahkan tidak ada ditanya apapun, mungkin mereka sudah tahu, kalau saya hanya sebagai korban. Ketika datang ke inspektorat saya didampingi ibu Dice, disana ibu Dice disuruh keluar oleh inspektorat, kami didalam hanya cerita cerita setelah itu pulang,”kata Rizal Dalam kasus ini, inspektorat Pemerintahan Kota Batam sudah melakukan pemeriksaan terhadap M Rizal, terkait penggelapan dana sisa kas yang dilakukannya, namun tindakan kepada yang bersangkutan hanya diminta mengembalikan uang yang digelapkannya setelah itu persoalan selesai. Pihak Inspektorat tidak menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Kasus korupsi penyelewengan dana sisa kas tahun 2015 yang melibatkan oknum bendaharawan di sejumlah dinas tersebut tidak hanya terjadi pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam saja.

Akan tetapi kasus serupa juga terjadi di Dinas Pendidikan Kota Batam. Bahkan, dugaan penyelewengan yang terjadi diinstansi yang dipimpin Muslim Bidin tersebut menurut pengakuan M Rizal nilainya cukup pantastis yakni sebesar Rp36 miliar dan di Sekretaris DPRD Batam mencapai Rp 6 miliar lebih dan Pebrialin jumlahnya Rp 19 miliar dan paling kecil Dinsos.

Dugaan penyelewengan dana sisa kas tahun 2015 yang terjadi di Diinnas Sosial dan Pemukiman, menurut M Rizal akibat bobroknya sistem di bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam, dibantah oleh Kepala Bagian Keuangan Pemko Batam, Abdul Malik,

Sambungan Hal. 1

Di hotel, imigran nampak hidup berkecukupan. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan telepon selular canggih.Sedangkan di Taman Aspirasi yang terletak di antara Gedung Kejaksaan Negeri dengan Gedung DPRD, dekat dengan Kantor Pengadilan Negeri dan berhadapan dengan Kantor Imigrasi, para imigran hidup di dalam tenda.

Ada tenda kemah, ada juga tenda terbuat dari terpal yang hanya membentang antara satu pohon dengan pohon lain. Kalau hujan turun, pencari suaka terpaksa berlari ke gedunggedung sekitar, meski tidak masuk, hanya berdiri di luar. (rm/ferry).

Sambungan Hal. 1

tujukan kepada masyarakat yang ingin pergi ke Singapura. Oscar menambahkan bahwa saat ini Indonesia memasuki musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan air dan dapat menjadi sarang nyamuk.

“Ini dibawa oleh vektor nyamuk, punya potensi juga di Indonesia. Karena itu jangan lupa melakukan 3M, yakni menutup, menguras dan menimbun tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” pungkasnya. (rm/ andre) Sambungan Hal. 1

tudingan oknum Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsospam) Kota Batam, tidak benar dan tidak mendasar.

Dikatakan Malik kasus penyalahgunaan sisa kas tahun 2015 itu sudah ditangani Inspektorat Kota Batam. Selain itu Inspektorat sudah meminta keterangan dari Kepala Dinsospam Batam sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris dan Kepala Sub. Bagian Keuangan sebagai atasan langsung bendahara.

Lanjut Malik, pemeriksaan kasus tentang penyalahgunaan sisa kas tahun 2015 di Dinsospam Batam tertuang dalam laporan Nomor 02/Insp-BTM/ LHPK/IV/2016 tanggal 06 April 2016. Dalam laporan itu terjadi kas tekor di Dinsospam Batam berawal dari kesalahan sistim aplikasi yang terjadi saat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah melakukan proses migrasi data dari sistim DARA ke SIPKD. Sistim aplikasi tidak melakukan penolakan pada saat Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan TU. Padahal lanjut dia, di Bendahara Pengeluaran masih terdapat sisa dana UP, GU dan TU dari kegiatan sebelumnya yang belum dikembalikan. ”Hal ini terjadi beberapa kali dan baru tahu akhir tahun kalau jumlah belanja Dinsospam Batam sudah melampaui pagu anggaran sebesar Rp 917.738.331 dari pagu anggaran yang ditetapkan,” jelas Malik saat rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batam Tahun Anggaran 2015, di gedung DPRD Batam, Senin (29/ 8/2016) lalu.

Dan, terdapat sisa kas yang harus dikembalikan sebesar Rp 1.501.690.249 atas pencairan melebihi pagu anggaran. Diakui Malik hingga saat ini Dinsospam Batam belum mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Karena oknum RMR bersedia mengembalikan uang yang digunakannya paling lambat 23 Februari 2016 sesuai pernyataan surat bermaterai. “Tapi sampai pemeriksaan BPK berakhir tanggal 9 Mei 2016, RMR belum juga mengembalikan sisa kas yang dipakainya,” tambah Malik.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Sementara (SKTJMS), dikarenakan nilai jaminan harta kekayaan oknum RMR telah dipotong dengan tagihan-tagihan bank lainnya. Masih dikatakan Malik, untuk saat ini kasus tersebut masih ditangani BPK Pusat dengan kata lain dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.(rm/mb)

SAMBUNGAN

Imigrasi Batam digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (7/9) malam. Konferensi itu dihadiri Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

Saat ditangkap, para WNA diketahui tinggal di community house yang disediadan IOM dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Agus menyebut kesepuluh WNA itu saat ini sudah berada di rumah detensi yang diawasi langsung oleh kantor Imigrasi.

Sementara Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan akan melakukan komunikasi dengan dua organisasi asal WNA itu.

“Nanti kita bicara dengan

Sambungan Hal. 1

IOM dan UNHCR, Community House ini sudah ada sekian tahun dengan maksud untuk memberikan keleluasaan bergaul dengan masyarakat tapi disalahgunakan. Jangan sampai orang asing merugikan Indonesia,” kata Ronny dalam kesempatan yang sama.

Lanjut Ronny, pengawasan yang ada di community house berbeda dengan pengawasan di rumah detensi. Ke depan pihaknya akan meminta agar pengawasan di community house dapat lebih ditingkatkan.”Ini jadi bagian yang harus kita evaluasi kembali, kita berikan penjagaan yang cukup ketat sehingga bisa diawasi kepergiannya, tujuan-

nya kemana. Atau kita batasi bepergian yang merugikan negara kesatuan republik Indonesia khususnya masyarakat setempat,” ujar Ronny.

Ronny menambahkan, kesepuluh WNA yang sudah lebih dari satu tahun berada di Indonesia ini akan segera diproses secara hukum. Modus yang dilakukan juga akan didalami apakah melibatkan kota atau Provinsi lainnya. ”Perbuatan pidana harus dibuktikan secara materiil. Bukti-buktinya sudah sangat mendukung namun kita belum bisa menjelaskan secara rinci masih proses. Nanti kalau sudah lengkap, bukti cukup dan sah, kita bisa jelaskan. Sehingga

Waspada Berkunjung mana awal mula virus Zika ditemukan”Virus yang berada di dua warga Singapura tak berasal dari Amerika Selatan,” kata Kemenkes Singapura, seperti dikutipAsian Correspondent, Senin (5/9/2016) lalu.

Hingga 4 September kemarin, Kemenkes Singapura mengonfirmasi ada 27 kasus baru terkait virus Zika di Singapura. ”Ada wilayah-wilayah yang

memang rentan terjangkit virus Zika di mana daerah tersebut memang terdapat banyak nyamuk,” tegas Kemenkes Singapura.

Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura juga telah melakukan operasi pengendalian vektor untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes Aegypti di wilayah-wilayah yang rentan. Sementara pada 3

Sambungan Hal. 1

September lalu, sebanyak 62 peternakan telah terdeteksi dan segera dihancurkan oleh NEA. Kegiatan pengendalian vektor termasuk penyemprotan ruangan insektisida, fogging luar ruagan dan pembilasan saluran air.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa virus Zika adalah darurat kesehatan di dunia dan virus ini terus menginfeksi

Isdianto Dinilai sebut nama mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo.

Namun siapa tokoh yang menjadi calon kuat Wakil Gubernur Kepri untuk menggantikan Nurdin Basirun, hingga kini belum jelas. Dari tiga nama yang muncul kepermukaan belum satupun menjadi kandidat. Meski sejumlah kader partai pengusung HM SaniNurdin Basirun waktu Pilkada 9 Desember 2015 lalu memang sudah melakukan lobby sebagai pengganti Nurdin untuk jabatan Wagub.

Di Partai Demokrat sebagai partai pengusung HM Sani-Nuirdin misalnya, menurut sumber media ini, ada dua nama yang telah diusulkan yakni Isdianto dan Nasir. Meski kedua nama tersebut belum mengantongi rekomendasi dari SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Namun kabar yang berkembang nama Isdianto disebut sebut yang bakal mendapat restu dari Ketua Dewan Pembina partai Demokrat SBY sebagai calon kuat wakil Gubernur Kepri.

“Isdianto sudah beberapa kali dipanggil ke Jakarta oleh petinggi partai Demokrat dan telah bertemu dengan SBY, beberapa hari lalu Isdianto juga kembali dipanggil ke Jakarta oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan kemungkinan pemanggilan beliau untuk membahas calon wakil Gubernur Kepri. Selain itu Isdianto juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dalam pertemuan itu, sambil bercanda Nurdin Basirun mengatakan, kalau dia disuruh memilih, Nurdin mengatakan, saye pasti memilih Isdianto dari pada memilih kandidat lain,”kata Sumber itu menirukan ucapan Nurdin Basirun saat mereka melakukan pertemuan dengan Nurdin Basirun dan Isdianto di Batam.

Lebih lanjut sumber itu menyebutkan, pertimbangan Nurdin lebih memilih Isdianto, selain Isdianto seorang birokrat yang dinilai banyak pengalaman dan pernah menjadi bawahannya ketika menjabat Bupati Karimun. Isdianto juga merupakan adik kandung almarhum H.N Sani, yang telah berjuang bersama sama memenangkan pasangan Sanur dalam Pilkada Desember 2015 lalu.

“Ini yang menjadi pertimbangan Nurdin Basirun untuk memilih Isdianto sebagai wakilnya. Meski belum secara terang terangan, tapi Insya allah Nurdin Basirun tidak akan mengingkari ucapannya. Namun, kalau Mustofa Wijaya, kemungkinan besar diusulkan oleh Partai Gerindra dan PKB, belakangan muncul nama mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, yang kabarnya akan diusung partai PPP,”ujar sumber yang minta tidak dituis namanya dalam berita ini.

Sebenarnya Partai Demok-

mereka tidak bisa memungkiri,” ujarnya.

“Mereka (setelah proses hukum) akan kita terapkan tindakan administrasi keimigrasian. Deportasi dan penangkalan. Kalau perlu seumur hidup tidak boleh masuk (Indonesia). Karena ini berbahaya, sebagai pengungsi harusnya sambil menunggu mereka bersikap baik agar diterima negara tujuan. Seperti ini mereka bukan menjadikan Indonesia negara transit tapi (negara)tujuan. Masyarakat jangan sampai terbohongi dan termanfaatkan, karena mereka kan tujuannya ekonomi,” sambung Ronny. (rm/mwd)

negara-negara baru.

Menurut catatan WHO, Brasil belum melaporkan adanya kasus positif Zika terhadap para atlet yang berada di Rio de Janeiro dua pekan lalu. Namun, saat ini penelitian sedang dilakukan WHO di Rio de Janeiro.Sampai saat ini, virus Zika telah menginfeksi 72 negara beserta wilayah-wilayah di dalam negara tersebut. (rm/mawardi).

Sambungan Hal. 1

rat sebagai partai pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri HM Sani - H Nurdin Basirun (Sanur) saat Pilkda, jauh hari sudah pasang kuda-kuda untuk mengusung kadernya sebagai Wakil Gubernur Kepri. Strategi itu perlahan dibangun setelah HM Sani meninggal dunia.

Namun, langkah Partai Demokrat tidak selamanya berjalan mulus. Hal tersebut antara lain disebabkan keinginan partai-partai pengusung lain juga ingin merekomendasikan kadernya.Gelagat seperti ini misalnya ditunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki 3 kursi di DPRD Kepri dan PPP.PKB bahkan berpandangan posisi Wakil Gubernur Kepri tidak mesti diduduki kader Partai Demokrat Terkait dengan munculnya nama mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo sebagai calon wakil Gubernur Kepri yang akan diusung oleh partai PPP sebagai partai pengusung. Menurut Ahar Sulaiman, tidak beralasan. Soerya Respationo, merupakan peserta Pilkada Kepri yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepri atas perintah Undang Undang dan hingga saat ini terdaftar dalam lembaran negara dan tidak pernah dibatalkan kepesertaannya.

Lebih lanjut Ahar Sulaiman menjelaskan, ketika Soerya Respationo menggugat ke MK, tetap legal standing nya adalah karena sebagai peserta kontestan Pilkada Kepri. Sama halnya untuk pengisian jabatan wakil Gubernur Kepri yang kosong adalah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Pilkada Kepri, buktinya partai pengusung di ikut sertakan untuk mengirim kandidat.

Oleh sebab itu, kata Ahar Sulaiman, Soerya Respationo tidak bisa diusung oleh partai pengusung mana pun karena mantan wakil Gubernur Kepri itu adalah kontestan Pilkada Kepri nomor urut 2 yang tidak pernah dibatalkan oleh konstitusi. Pilkada apapun baik, KPUD, Bawaslu bahkan MK sekali pun,kata Ahar Sulaiman dalam smsnya yang disampaikan ke redaksi media ini.

Ketarangan yang berhasil dihimpun media ini dari berbagai kalangan masyarakat mengungkapkan, bahwa Isdianto dinilai layak dan pantas sebagai wakil Gubernur mendampingi Nurdin Basirun.

Selain sudah berpengalaman dan sudah cukup lama mengabdi sebagai birokrasi di Pemerintahan, Isdianto dianggap tepat menggantikan posisi Nurdin Basirun, agar bisa merealisasikan visi dan misi almarhum HM Sani untuk pembangunan di Kepri.

Sumber lain mengungkapkan, kuatnya dukungan terhadap Isdianto sebagai calon kuat Wakil Gubernur Kepri untuk menggantikan posisi Nurdin Basirun, sudah terlihat dari beberapa kali pertemuan antara Nurdin Basirun dan Is-

dianto. Meski pertemuan itu tidak dilakukan secara resmi, namun disetiap pertemuan itu Isdianto dan Nurdin Basirun kerap membicarakan hal tersebut. Bahkan Nurdin basirun menilai Isdianto pantas dan tepat sebagai pendampingnya.

“Bukan hanya penilaian pribadi Nurdin Basirun yang menjadi patokan untuk mencari siapa yang bakal menjadi pendampingnya selama lima tahun ke depan. Namun nama Isdianto pernah disampaikan Gubernur Nurdin Basirun Kepada para petinggi penegak hukum di Kepri. Namun sejumlah orang nomor satu di instansi penegak hukum tersebut menyetujui dan menilai tepat jika Isdianto menjadi pendamping Nurdin Barirun sebagai Wakil Gubernur Kepri,”ungkap sumber media ini.

Andi Anhar Chalid, salah seorang tokoh masyarakat Kepri, menanggapi sejumlah calon Wakil Gubernur Kepri yang maju kepada wartawan mengatakan. Menurut Andi, siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Kepri, untuk mendapingi Nurdin Basirun, membangun Kepri lebih baik lagi. Namun, ia menyarankan calon yang akan maju tersebut perlu melihat latar belakang sejarah menangnya pasangan almarhum HM Sani dan Nurdin Basirun saat Pilkada Kepri lalu.

Menangnya Sanur perlu perjuangan, bukan dapat dengan Cuma Cuma. Jadi, artinya calon wakil Gubernur yang tahu persis adat Melayu, orang yang berjasa diberikan kesempatan untuk menduduki kursi Wakil Gubernur Kepri. Siapa orang yang berjasa tersebut, yaitu orang terdekat dari keluarga almarhum HM Sani. Oleh karena itu, Andi berharap keluarga dekat almarhum HM Sani yang pantas jadi wakil Gubernur Kepri untuk mendampingi Nurdin Basiru sebagai Gubernur Kepri membangun Provinsi Kepri ke depan.

Dalam hal ini, kata Andi Chaliq, ia juga berharap Nurdin Basirun harus cerdas menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, terutama soal nama nama calon Wakil Gubernur yang mulai melakukan manuver politik,”Saya yakin beliau (Nurdin-red) tahu persis dengan jasa almarhum Sani. Jadi, sudah pantas diberikan penghargaan buat keluarga terdekat almarhum. Kita berharap Nurdin mengerti hal itu, keluarga terdekan almarhum menurutnya ada Reni putri almarhum dan Isdianto adik almarhum.

Mereka berdua, sangat pantas untuk mendampingi Nurdin Basirun membangun Provinsi kepri ke depan.

“Untuk jadi Gubernur tidak ada sekolahnya, kecuali kalau ada sekolah Gubernur, baru mutlak dari pendidikan gubernur. Saya pribadi mendukung penuh dari keluarga almarhum HM Sani,”ujar Andi Chalid.

Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah Kepri, Saiful.SE menyebut Isdianto, sangat layak

untuk mendampingi Nurdin Basirun sebagai wqakil Gubernur Kepri,” Sudah selayaknya jabatan wakil gubernur Kepri diamanahkan kepada Isdianto.

Dimana Isdianto merupakan adik kandung almarhum HM Sani. Isdianto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan daerah Provinsi Kepri dinilai cukup mumpuni dalam hal birokrasi membantu tugas gubernur,” ujarnya.

Kendati Gubernur Kepri Nurdin Basirun, belum mau memberikan banyak komentar terkait figur wakil gubernur yang bakal mendampinginya dalam memimpin Kepri.

Namun, Nurdin Basirun sudah mulai menyebutkan tipikal yang disukainya.

Baginya, wakil gubernur yang cocok bekerja sama dengannya adalah figur yang jujur dan pekerja keras.

“Siapa saja bisa menjadi wakil. Ilmu administrasi itu bisa dikuasai oleh semua orang. Karena itu, entah dia adalah orang partai atau birokrat, semuanya bisa jadi wakil, asalkan dia adalah orang yang jujur dan pekerja keras,” ungkap Nurdin belum lama ini kepada wartawan di Batam Nurdin sendiri mengaku belum terlibat dalam pembahasan tentang wakil gubernur Kepri.Dia menegaskan bahwa partai-partai yang dahulu mengusung Sani-Nurdin (Sanur) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri belum membicarakan soal wakil Gubernur kepada dirinya, tegas Nurdin Basirun.

Siapa figur wakil Gubernur Kepri yang bakan mendampingi Nurdin Basirun terus menjadi pembicaraan masyarakat, namun dari tiga figur yang muncul, belakangan ini, nama Isdianto, adik kandung mantan gubernur Kepri, almarhum HM Sani, sempat dikabarkan bakal menjadi calon kuat menempati kursi nomor 2 di Kepri.

Peluang Isdiantokemudian diyakini semakin menguat setelah adik kandung almarhum HM Sani itu dikunjungi oleh sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat (Sekjend DPP) Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, beberapa waktu lalu.

Partai Demokratdiketahui sebagai partai pengusung dengan jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri. Meski demikian, Isdiantosendiri belum mau berkomentar banyak tentang hal tersebut kepada wartawan.

Sementara Haji Saidul Kudri, salah satu tim pemenangan HM Sani-Nurdin Basirun (Sanur) saat Pilkada Kepri lalu, juga tak bersedia banyak komentar terkait calon wakil Gubernur Kepri,”Kita lihat saja nanti siapa yang dinilai pantas menjadi pendamping Nurdin Basirun, dan bisa membantu Gubernur membangun Kepri untuk lima tahun ke depan,tapi saya yakin Gubernur akan memilih yang terbaik,”kata Saidul Kudri kepada media ini. (rm/mawardi)

KORAN UMUM

Website: www.rakyatmediapers.co.id Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Antrian Panjang Pemohon Paspor Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

PARA pemohon paspor antri mulai pintu gerbang masuk

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Antrian masyarakat yang mengajukan permohonan paspor di Pintu Gerbang Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat, yang berlokasi di Jalan Merpati Blok B12 No. 3, Kemayoran, Rabu (7/9/2016). Sebelum loket dibuka pukul 07.30 sudah tampak antrian panjang pemohon paspor.(rm/red).

700 WNI Berangkat Haji Gunakan Paspor Filipina JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kembali mendeteksi adanya 700 haji tanah air lewat jalur ilegal yang sama.Jemaah haji tersebut menggunakan paspor Filipina dan kini sudah berada di Arab Saudi.

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, mengenai hal tersebut, pemerintah Indonesia dan Filipina sudah berbicara. 700 WNI yang menggunakan paspor Filipina dicap sebagai korban penipuan.

“Kemarin pertemuan dengan Kemenlu Indonesia dan Filipina. Paling pasti ini adalah korban. Pelakunya akan ditindak baik di Indonesia maupun Filipina,” kata Syafruddin usai menunaikan salat Iduladha di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/9).

Dia mengatakan, jika 700 WNI kembali ke Filipina usai menunaikan ibadah haji di Arab Saudi, nantinya akan langsung dikembalikan ke Indonesia. Namun, minoritas dari 700 WNI akan menjadi saksi dalam pemberangkatan jalur ilegal itu.”Bukan hanya antar kepolisian (komunikasi) tapi sudah government to government. Kemarin saat kunjungan Presiden Filipina, ada

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin pertemuan-pertemuan bilateral,” jelas dia.

Dia mengatakan, pemberangkatan 700 WNI menggunakan paspor Filipina, sama halnya dengan kasus sebelumnya yang sudah terungkap.

Yakni, pemberangkatan 177 WNI via Filipina, yang di mana 168 sudah kembali ke tanah air.”Modusnya sama.

Masih dalam penyelidikan dan penyidikan baik kepolisian Filipina dan Indonesia. Kabareskrim (Komjen Ari Dono) menjanjikan akan ada tersangka,” jelas dia.

Di sisi lain, untuk kasus 177 calon haji via Filipina,

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

kata dia, Bareskrim menetapkan satu tersangka baru. Dia mengatakan, Bareskrim akan menanyai delapan tersangka yang sudah ada, apakah ikut terlibat memberangkatkan 700 WNI tersebut. “Dari Bareskrim sudah ada delapan tersangka. Ini masih dikembangkan,” tandas Wakapolri.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli mengatakan, pihaknya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Boy memerincikan peran ketujuh tersangka. Antara lain, H alias dan BMDW merupakan pemilik PT Ramana Tour.”Merekrut calon jamaah haji dan menerima pembayaran biaya ibadah haji khusus secara tanpa hak, tidak sesuai hukum. Jumlah jamaah 38 orang dengan kerugian mencapai Rp 3,5 miliar,” kata Boy, Jumat (9/9).

Kemudian tersangka M alias NA, dia merekrut calon jamaah haji dan menerima pembayaran biaya haji khusus.

“Calon jamaah berjumlah 65 orang, kerugian sekitar Rp 6 miliar,” terang Boy. Untuk tersangka H alias MT, ia merupakan pemilik Travel Tazkyah yang belum memiliki izin resmi. Dia merekrut 21 calon haji yang membuat rugi Rp 3 miliar. Sementara, tersangka HF alias A dan HAH alias A merupakan pemilik PT Syafwah. Keduanya menipu 24 calon jamaah haji dan mengakibatkan kerugian Rp 3 miliar.”Tersangka terakhir adalah Z alias AP. Dia merupakan pimpinan Hade El Badr Tour dengan jumlah jamaah 12 orang. Kerugian Rp 2 miliar,” terang Boy.(rm/dtk)

16

Selasa, 13-20 SEPTEMBER 2016 - MINGGU- II Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 169 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Polisi dan BC Tangkap

Barang Elektronik Selundupan BATAM, RAKYAT MEDIA-Satuan Polisi Air Polresta Barelang baru saja berhasil menggagalkan penyelundupan 531 kotak yang berisikan ribuan bola lampu ilegal di perairan Pulau Ngenang.

Bola lampu bermerek Visalux itu diangkut menggunakan pompong melalui pelabuhan tikus di wilayah Punggur. Rencananya bola lampu ini diselundupkan ke Tanjunguban.

Dalam pompong itu, polisi turut mendapatkan puluhan kotak berisikan kipas angin dan 42 kotak berisikan bola lampu tak memiliki Standar Nasiomal Indonesia (SNI).

Kasatpol Air Polresta Barelang, Iptu Arsyad Riyan-

di mengatakan, barang penangkapan penyelundupan ini dilakukan pada Kamis (9/9/ 2016) lalu.Selain barang bukti, pihaknya mengamankan seorang nahkoda bernama Suryadi. “Saat melintas di perairan Ngenang, kami lakukan pemeriksaan terhadap pompong ini. Ternyata, nahkoda tanpa mengantongi izin atau dokumen,” ujar Arsyad, Sabtu (10/9/2016) kemarin.

Disebutkan Arsyad, untuk mengelabui petugas, nakhoda mengemudikan pompong pada sore hari. Sehingga tidak dicurigai oleh petugas yang sedang patroli. Namun ketika diperiksa ternyata didapatkan barang ilegal.”Tersangka sen-

PETUGAS Satpol Airud dan petugas Bea Cukai Batam

gaja mengubah modus operandinya. Tapi kita lakukan pemeriksaan dan buka terpal pompong. Dan didapatkan barang bukti,” terangnya.

Atas penangkapan ini, aparat mengejar pemilik dan pe-

mesan barang ilegal tersebut.

Sementara Suryadi dijerat pasal 102 UU RI nomor 17/2007 tentang kepabeanan serta pasal 65 UU nomor 20/2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian.(rm/bp).

Wabup Hadiri Seminar Keberhasilan Kebijakan Pendidikan dan Peran Pengawas Tahun 2016 PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menghadiri acara seminar keberhasilan kebijakan pendidikan dan peran pengawas kelembagaan tahun 2016 yang di taja oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Yang dipusatkan di pekanbaru, Jum’at (9/9/2016) lalu.

Acara tersebut juga di hadiri Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, sejumlah Walikota / Bupati se Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten se Provinsi Riau, Anggota DPR RI Jon Erizal, Anggota DPD RI Gafar Usman, Perwakilan BPK RI dan para undangan lainnya.

Usai pemaparan dari para nara sumber tentang seminar tersebut, Wabup H. Said Hasyim mengatakan sangat

apresiasi dan ini sangat penting sekali sebagai panutan dalam kebijakan pemerintah melalui kebijakan pendidikan dan peran pengawas kelembagaan tersebut. “ Oleh sebab itu, melalui seminar ini insyallah akan saya

terapkan dalam managemen pemerintahan dalam menyongsong Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pembangunan dan masyarakat yang madani nantinya,” ungkap Said.

Diakuinya, memang kita akan melakukan secara berta-

hap –tahap tapi apapun hasil nantinya kebijakan pendidikan dan peran pengawas kelembagaan memang sangat penting untuk di terapkan dalam pemerintah daerah. “ Yang jelas, apa yang di sampaikan oleh para nara sumber tadi adalah seberapa sudah keberhasilan yang telah dibuat dalam kebijakan pendidikan dan peran pengawas kelembagaan tersebut dari tahun dulunya sampai sekarang ini,” katanya dengan singkat.

Kendati demikian, Iapun mengharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan menata kembali dan menerapkan kebijakan –kebijakan pendidikan yang sangat mudah dipahami dan di mengerti, harapnya.(rm/bokhari).

BP Karimun Promosi Investasi di Pameran Industri Maritim Jerman KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (BP Karimun) mempromosi investasi pada pameran industri kemaritiman terbesar di dunia, Shipbuilding, Machinery and Maritime Technology (SMM) 2016 di gedung Messe Hamburg, Jerman.

Promosi investasi tersebut memanfaatkan momentum berkumpulnya kalangan pelaku usaha sektor kemaritiman internasional, kata Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya

Konsulat Jenderal RI di Hamburg Indri Rasad kepada Antara London, Jumat.

BP Karimun yang difasilitasi KJRI Hamburg menjadi salah satu peserta dalam kegiatan pameran yang berlangsung 6-9 September 2016.Partisipasi Indonesia melalui BP Karimun dalam pameran dua tahunan merupakan pertama kalinya sejak kegiatan pameran berlangsung pada tahun 1963, kata Indri.

Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Konsul Jenderal RI Hamburg Sylvia Arifin Kepala BP Karimun Cendra meresmikan stan BP Karimun di Hall B3 UF 324, Hamburg Messe.

Aunur Rafiq mengharapkan partisipasi BP Karimun

pada kegiatan pameran maritim terbesar dunia langkah awal menarik minat investor dari Eropa di Karimun melalui pemberian informasi komprehensif mengenai peluang dan insentif investasi yang tersedia di kawasan tersebut.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (BP Karimun) mempromosi investasi pada pameran industri kemaritiman terbesar di dunia, Shipbuilding, Machinery and Maritime Technology (SMM) 2016 di gedung Messe Hamburg, Jerman.

Promosi investasi tersebut memanfaatkan momentum berkumpulnya kalangan pelaku usaha sektor kemaritiman

internasional, kata Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal RI di Hamburg Indri Rasad kepada Antara London, Jumat.

BP Karimun yang difasilitasi KJRI Hamburg menjadi salah satu peserta dalam kegiatan pameran yang berlangsung 6-9 September 2016.

Partisipasi Indonesia melalui BP Karimun dalam pameran dua tahunan merupakan pertama kalinya sejak kegiatan pameran berlangsung pada tahun 1963, kata Indri.

Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Konsul Jenderal RI Hamburg Sylvia Arifin Kepala BP Karimun Cendra meresmikan stan BP Karimun di Hall B3 UF 324, Hamburg Messe.(rm/bps)