Edisi 131

KORAN UMUM

Sabtu 12 - 19 September 2015

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmedia.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 131 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

MEMBONGKAR MAFIA LAHAN DI BP BATAM

Ketua BP Batam Ir Mustofa Wijaya

KANTOR BP Batam di Batam Centre

BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski Prosedur Pengalokasian Lahan di BP Batam, sudah menggunakan sistem aplikasi IT untuk memberikan pelayanan yang baik dan cepat serta tidak berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ternyata, prakltiknya justru sebaliknya, bahkan tudingan miring yang dialamatkan kepada BP Batam terkait pengalokasian lahan terus mencuat kepermukaan dan acap kali menimbulkan persoalan. Selain dinilai tidak transparan, institusi yang dipimpin Mustofa Wijaya ini juga dituding diskriminasi dalam pengalokasian lahan.

Maka jangan heran kalau sebagian besar lahan di Batam sudah dikuasai oleh makelar dan calo lahan, yang bersekongkol dengan mafia lahan di BP Batam. Oknum pejabat di BP Batam yang disebut sebut masuk dalam lingkaran mafia lahan tersebut sengaja memelihara calo dengan berkedok sebagai pengusaha untuk menghilangkan kesan negatif dimata publik.

Praktek persekongkolan antara mafia lahan di BP Batam dan calo tanah sudah menjadi rahasia umum. Jangan harap bisa mendapat lahan di Batam, jika tidak punya koneksi dengan oknum pejabat di BP Batam maupun calo yang bercokol di bagian lahan, plus berkantong tebal. Alasan yang sering dikemukakan BP Batam, sangat klasik yaitu ketersediaan lahan di Batam sudah habis.

Saat ini publik sulit mengetahui dimana lahan kosong, lahan tidur maupun lahan terlantar karena BP Batam tidak pernah transparan dalam mengalokasikan lahan di Batam. Akibat tidak transparan tersebut membuka peluang

bagi mafia dan calo lahan di BP Batam memanfaatkan kodisi ini untuk meraup keuntungan dari fee lahan yang dijual kepada investor.

Untuk menguncar investor yang berminat membeli lahan di Batam, tiap hari kerja, calo tanah yang bercokol di BP Batam ini tampak mundar mandir dan keluar masuk dari satu ruangan ke ruangan lain di lantai II kantor BP Batam di Batam Centre. Para calo ini terlihat cukup akrap dengan sejumlah oknum pejabat di bagian lahan tersebut.

Mereka tak hanya terlihat keluar m a s u k diruangan

pejabat bagian lahan saja, calo yang bercokol di BP Batam, sering juga terlihat keluar masuk di rungan Istono, Deputi III Bidang Pengusahaan dan Sarana Usaha BP Batam. Istono yang juga sebagai Ketua Tim-9 merupakan pejabat yang paling berwenang untuk memutuskan disetujui atau tidak suatu permohonan lahan.

“Kita mau tidak mau harus berurusan dengan calo dan mafia lahan yang bercokol di bagian lahan, jika tidak mau berurusan dengan mereka, jangan harap bisa dapat lahan. Sebab, mereka yang mengetahui dimana lahan yang Bersambung ke Hal 11

Yusril.SE Ketua LSM Barelang Batam

Kapal Bawa TKI Ilegal Karam di Laut KPU Kepri Siapkan 70 Baleho Untuk Dua Peserta Pilkada Malaysia, 64 Orang Tewas KUALA LUMPUR, RAKYAT MEDIA-Upaya pencarian korban tenggelamnya kapal tenaga kerja Indonesia (TKI) memasuki hari ketujuh. Pada hari ini, Tim SAR Malaysia menemukan satu jenazah. Total sebanyak 64 jenazah telah ditemukan otoritas Malaysia.

“Berdasarkan keterangan Tim SAR dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), korban meninggal hingga kini mencapai 64 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 39 laki-laki dan 25 perempuan,”kata Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, kepada

media ini, Rabu (9/9/2015) lalu di KBRI Kuala Lumpur.

Sejauh ini jumlah korban selamat masih 20 orang.

Dari jumlah tersebut terdiri dari satu perempuan dan 19 laki-laki,” sambungnya.

Hermono menambahkan, hingga kini 45 jenazah TKI sudah teridentifikasi.

Jumlah tersebut terdiri dari 20 TKI asal Aceh, 12 asal Sumatera Utara, sembilan asal Jawa Timur, dua asal Lampung, satu asal Jawa Tengah, dan satu lagi masih belum diketahui.

Sebanyak 28 jenazah TKI sudah dipulangkan ke

(RM/MWD)

Tim SAR Malaysia evakuasi korban yang berhasil diselamatkan dalam musibah terbaliknya kapal pengangkut TKI dibawa ke darat.

Tanah Air, sementara lima jenazah TKI kembali diterbangkan dari Kuala Lumpur menuju Indonesia.”Upaya pencarian yang dilakukan

Tim SAR masih terus dilanjutkan. Mengenai kapan akan diakhirinya pencarian Bersambung ke Hal 11

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau menyiapkan 70 baliho untuk atribut kampanye dua pasangan peserta pemilihan gubernur Kepri dalam Pilkada Serentak 2015.

Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin di Batam, Rabu, mengatakan KPU membiayai pemasangan 35 baliho untuk tiap pasangan calon kepala daerah yang dipasang di seluruh kabupaten kota di Kepri.

“Tiap kabupaten kota kami siapkan lima spanduk untuk masing-masing pa-

Said Sirajuddin Ketua KPU Kepri

sangan. Ada tujuh kabupaten kota di Kepri,” kata Said Sirajuddin.

Nantinya, KPU Kabupaten Kota yang menetapkan lokasi pemasangan ba-

liho yang dibiayai itu.

“Karena itu wilayah tugasnya KPU kabupaten kota, jadi kami serahkan ke kabupaten kota,” kata Said Sirajuddin.

Sedangkan desain materi baliho diserahkan kepada tim masing-masing pasangan sesuai dengan karakter dan strateginya. Saat ini, KPU sudah menerima desain materi baliho dari Tim Sukses dan tengah persiapan mencetak. Rencananya, baliho itu akan dipasang pada 16 September 2015.”Kami tidak bisa langBersambung ke Hal 11

DPRD Desak ATB Hentikan Jual Air ke Kapal Asing KANTOR Mapolda Kepri di Nongsa

POLDA KEPRI TANGKAP TEKONG TKI ILEGAL BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri menahan seorang tekong calon TKI ilegal dari hasil pengembangan kasus pengamanan 53 orang tenaga kerja nonprosedural di Bandara Internasion Hang Nadim Batam.

“Satu orang atas nama OM sudah kami tahan. Dia sebagai penjemput (tekong) para calon TKI ilegal tersebut saat tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam,” Kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Bersambung ke Hal 11

BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski pernah terungkap penjualan air bersih secara ilegal yang melibatkan sejumlah oknum pejabat BP Batam pernah terjadi. Namun penjualan air bersih ke kapal kapal asing di Pelabuhan kontainer Batuampar kabarnya masih terus terjadi.

Agar penjualan air bersih yang akhirnya merugikan masyarakat, Komisi III DPRD Kota Kota Batam, mendesak PT Adhya Tirta Batam (ATB) untuk menghentikan penjualan air bersih ke kapal-kapal asing.

Pasalnya, saat ini sedang krisis air bersih hingga PT ATB perlu melakukan kebi-

SEKDAPROV Kepri Robert Loriaux

KEPALA SKPD DI KEPRI RAGU LAKSANAKAN KEGIATAN Batam, stabil.Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Edward

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Kepri Sardison mengatakan, realisasi capaian penyerahan APBD 2015 Provinsi Kepri hingga 31 Juli 2015 masih di bawah target.”Kondisi tersebut terjadinya, karena dipengaruhi defisit anggaran,” kata Sardison yang juga anggota Tim Anggaran Pemerin-

Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

PENJUALAN air bersih ke kapal asing di pelabuhan Batuampar

jakan ratinoning (penggiliran) distribusi air bersih.

Penjualan air bersih ke kapal asing harus dihentikan, hingga kondisi air bersih di

BATAM

Sabtu 12 - 19 September 2015

Website: www.rakyatmedia.co.id

2

Ratusan Napi di Lapas Barelang Mengamuk AKSI unjuk rasa Supir angkutan Kota di Halaman Pemko Batam

Sopir Angkot Demo Izin Busway dan Bus Karyawan BATAM, RAKYAT MEDIA - Puluhan sopir angkutan umum menyambangi kantor Pemerintah Kota Batam, Selasa (7/9/2015) siang. Kehadiran mereka di gedung Walikota ini, guna menuntut kejelasan izin trayek di Batam.

Para sopir yang datang tersebut, memandang banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan dan merugikan mereka. Termasuk yang dilakukan oleh bus karyawan.

“Kami di razia izin trayek dan KIR-nya. Tapi busway tidak. Padahal busway itupun banyak yang izinnya sudah mati, tapi kenapa masih bisa jalan,” kata seorang Sopir dengan berteriak.

Mereka pun menolak adanya pengoperasian bus karyawan sumbangan dari BPJS ketenagakerjaan. Mereka bahkan meminta kepala Dinas Perhubungan dicopot dari jabatannya.

“Busway hapuskan trayeknya dari kami, dan tolong subsidi angkutan kami. Kenapa cuma busway yang disubsidi. Bus karyawan tolong ditertibkan, mereka mengganggu kerja kami kalau masuk ke gang-gang. Sama juga Kepala Dinas itu dicopot saja, karena tidak bisa melakukan kerjanya dengan baik,” kata sopir itu lagi. (rm/btd)

BATAM, RAKYAT MEDIA Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Barelang, Batam dilaporkan mengamuk di dalam blok tahanan, Senin (7/9/2015) lalu sekitar pukul 14.30 WIB. Keributan tersebut terjadi, diduga akibat para napi kecewa akan hak remisi yang hingga kini tertunda.

Pemberian remisi HUT Kemerdekaan RI, sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012, belum turun sampai saat ini. Karena kesal, para napi ribut dengan berteriak-teriak sambil menggoyang-goyangkanbesi jeruji sel di blok mereka.

Beruntung, aksi tersebut tidak sempat meluas dan berhasil diredam puluhan personel Brimob Polda Kepri yang disiagakan di depan setiap blok napi. Aparat datang dengan dilengkapi senjata api.

Kepala Lapas Barelang Batam, Farhan Hidayat mengatakan tidak sepakat dikatakan ada kerusuhan di lembaga yang ia pimpin.

Ia menyatakan para napi hanya berteriak-teriak dari dalam

WARGA Binaan di Lapas Barelang Batam

blok masing-masing sehingga membut suara gaduh.

Pemicunya karena mereka meminta kejelasan tentang remisi yang diberikan dalam peringa-

Penerbangan Medan-Batam Masih Terganggu Asap BATAM, RAKYAT MEDIA - Penerbangan Lion Air dan Citilink dari Bandara Kualanamu Medan tujuan Batam pada Senin pagi masih dibatalkan karena gangguan kabut asap di Sumatera Utara.

“Ia, untuk penerbangan Medan-Batam yang pagi masih terkendala kabut asap di Kualanamu,” kata Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam Suwarso di Batam, Senin (7/ 9/2015) lalu.

Berdasarkan papan pengumuman penerbangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, penerbangan yang dibatalkan adalah Citilink QG884 yang seharusnya tiba di Batam pukul 10.10 WIB. Selanjutnya penerbangan Lion Air JT957 dari Medan

tujuan Hang Nadim Batam pukul 10.40 WIB juga dibatalkan.

Untuk penerbangan lain seperti Garuda Indonesia yang berdasarkan jadwal tiba pukul 10.45 WIB tiba sesuai jadwal.”Untuk penerbangan pagi hari biasanya memang masih terganggu karena kabut asapnya lebih tebal dan baru menipis menjelang siang,” kata dia.

Sementara itu, penerbangan maskapai Citilink QG914 dari Batam tujuan Pekanbaru juga dibatalkan dengan alasan operasional.

Untuk penerbangan Lion Air JT237 dari Batam tujuan Pekanbaru yang sedianya terbang pukul 10.00 WIB, hingga pukul 10.45 WIB masih “delay” (ditunda).”Pagi ini untuk tujuan dari Jambi, Pale-

Ilustrasi : Beberapa Maskapai penerbangan

mbang sudah relatif normal dibandingkan hari-hari sebelumnya,” kata Suwarso.

Akibat kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera daratan, dalam 10 hari terakhir lebih dari 40 jadwal penerbangan tujuan Batam mengalami gangguan.

Hal tersebut, kata Suwar-

so, membuat bandara kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan juta rupiah. ”Sebenarnya untuk Bandara Hang Nadim Batam masih aman bagi pendaratan pesawat, namun sejumlah bandara di Sumatera diselimuti kabut asap, jadi kami juga terdampak,” kata dia. (rm/ant)

ATB Batam Lakukan Suplay Air Bersih Ke Pelanggan Secara Bergilir BATAM, RAKYAT MEDIA - PT Adya Tirta Batam akan melakukan rationing (suplai air bergilir) dengan bijak. Ini dilakukan agar tidak ada pelanggan yang berhari-hari tidak mendapatkan suplai air bersih.

Hal itu dikemukakan Vice President Director ATB Benny Andrianto, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Batam dan Kantor Pengelolaan Air Bersih dan Limbah BP Batam, Kamis (3/9/2015) pekan lalu.

Benny mengungkapkan pada Minggu pertama, rationing dilakukan terhadap 32.000 pelanggan, dengan jangka waktu 6-8 jam. Dengan formula ini diharapkan pelanggan tetap mendapatkan pasokan air bersih hingga enam bulan kedepan.

“Formula ini dianggap yang terbaik bagi pelanggan,” kata Benny. Tapi sebaliknya, lanjut dia, apabila distribusi air bersih dilakukan secara normal ke pelanggan maka dalam jangka waktu 34 bulan air baku di Dam Sei Ladi dan Sungai Harapan akan habis. Benny memaparkan badai El Nino yang melanda Indonesia telah menimbulkan dampak serius bagi ketersediaan air baku di sejumlah dam di Kota Batam.

“Kini dengan kasat mata, penyusutan air di setiap dam dapat dilihat secara jelas. Kemarau panjang yang sedang terjadi sangat mengkhawatirkan masyarakat di Kota Batam,” jelasnya.

Ia menyebutkan, semua dam di Batam memiliki karakteristik tadah hujan. Artinya, Batam tidak memiliki sumber air yang dapat membantu me-

KONDISI Waduk di Batam yang mengalami penyusutan dan kekeringan

nambah debit air di dam tersebut.

Saat ini, jelas dia, elevasi air dam sudah mencapai -3,83 m. Dan secara teoritis bisa diambil airnya sampai - 5 meter. Sementara pemakaian air oleh masyarakat rata-rata per harinya 160180 liter dan air baku akan mengalami penyusutan 4 cm per hari.

“Ini dilakukan untuk berjaga-jaga kalau memang elnino diperkirakan hingga 6 bulan kedepan. Sekarang memang ada terjadi hujan, hanya curah hujan tersebut tidak mampu menaikkan debit air dam. Curah hujannya hanya untuk membasahi permukaan tanah di Batam.

Dan ini yang dinamakan dengan elnino, ada hujan tapi curah hujannya sedikit.

Berbeda dengan sebelumnya, batam apabila turun hujan 2 atau 3 hari tidak berhenti hujannya,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Benny, rotation ini dibuat sebijak mungkin agar tidak ada masyarakat yang sampai berhari-hari tidak mendapatkan air bersih.

Rencananya durasi penggiliran sekitar 6-8 jam.

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

Benny juga mengharapkan agar masyarakat Batam dapat menggunakan air sehemat mungkin, dan mengetahui bahwa penggiliran ini bukan disebabkan oleh faktor internal ATB melainkan kondisi air baku yang mengalami penyusutan.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengimbau masyarakat agar lebih hemat dalam menggunakan air. Tahun ini adalah kemarau panjang terlama selama ia tinggal di Batam.”Saya minta ATB harus jelas dalam memberikan informasi kepada masyarakat kalau ada pergiliran. Agar masyarakat dapat menampung air untuk persediaan bila tiba gilirannya,”ujarnya.

Sementara Arlan warga Patam Lestari mengeluhkan ketersediaan air bersih di rumahnya.”Sudah 3 hari air ATB tidak mengalir, pusing mau mandi sekeluarga, saya ada dengar juga soal krisis air dibatam cuma saya belum sempat beli drum buat nampung air,”ucap Arlan yang bekerja di salah satu resort di Sekupang.(rm/haka)

tanHari Kemerdekaan RI belum turun sampai saat ini. “Tak ada yang ribut, mereka (warga binaan) hanya menanyakan tentang remisi yang belum turun. Remisi

PP No 99 Tahun 2012 ini yang memberikan putusan langsung dari pemerintah pusat, bukan dari Lapas Barelang,”kata Farhan. (rm/trb).

Kapolda Kepri Mutasi Sejumlah Pamen dan Pama BATAM, RAKYAT MEDIA - Kapolda Kepri Brigadir Polisi Arman Depari memutasi sejumlah Perwira Menengah (PAMEN), Perwira Muda (PAMA) serta Bintara pada lembaga tersebut berdasarkan surat yang dikeluarkan 2 September 2015.

“Mutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor: STR/518/IX/2015 Tanggal 02 September 2015 dan KEP Kapolda Kepri nomor: KEP/252/IX/2015 Tanggal 02 September April 2015. Total ada 118 anggota yang dimutasi,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono di Batam, belum lama ini di kantornya.

Hartono merinci anggota yang dimutasi terdiri dari Komisaris Polisi (Kompol) sebanyak 23 orang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) 45 orang, Inspektur Satu (Iptu) 25 orang, Inspektur Dua (Ipda) 22 orang, Brigadir 1 orang dan PNS Polri 2 orang.

Mutasi mengenai pemberhentian dari jabatan lama

Kabid Humas Polda Kepri

AKBP Hartono dan pengangkatan dalam jabatan baru, kata Hartono, merupakan hal yang wajar dalam lingkungan kepolisian. ”Kapolda mengatakan, serah terima jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar sebagai proses pelaksanaan kebijakan pimpinan dalam rangka pembinaan karir bagi Personel melalui suatu sistem Tour Of Duty dan Tour Of Area,” kata dia.

Hartono mengatakan, mutasi jabatan juga diperlukan untuk pendewasaan dalam organisasi guna me-

melihara dinamika organisasi yang semakin kompleks.

Pelaksanaan mutasi ini janganlah dipandang sesuatu acara yang bersifat formalitas, melainkan harus dilihat sebagai suatu upaya Institusi Polri dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja Kesatuan untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Sehingga pengelolaan organisasi dapat berjalan lebih Efektif dan Efisien, guna menuju perubahan yang lebih baik. ”Tujuannya juga agar senantiasa selaras dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pada masyarakat,” kata Hartono.

Selama menjabat Kapolda Kepulauan Riau sekitar satu tahun, Arman Depari sudah melakukan empat kali mutasi pada jajarannya.

Termasuk perwira berpangkat AKBP yang menduduki Kepala Subdirektorat pada lembaga penegak hukum di Kepri tersebut. (rm/humas)

Daftar Pemilih Sementara Di Batam 700.059 Orang BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemilihan umum (KPU) Batam telah melakukan memplenokan hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemilih di Hotel Amir, Harbour Bay, Batuampar (2/9/2015) pekan lalu.

Dari hasil tersebut, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Batam mencapai 700.059 orang.

Untuk pemilih laki-laki sebanyak 355.081 ribu dan perempuan 344.987 orang.

Jumlah laki-laki dan perempuan terpaut hampir 11 ribu orang. Angka pemilih, akan masih meningkat sebelum pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang

Ilustrrasi: Pilkada serentak 2015

akan dilakukan pada 1-2 Oktober mendatang.

“Data itu baru sementara. Kita masih menunggu tanggapan masyarakat. Jadi masih melakukan pendataan, hingga awal bulan oktober baru kita plenokan Daftar Pemilih Tetap,” kata Agus Setiawan, ketua KPU Batam kepada war-

tawan belum lama ini di kantor KPU Batam di Sekupang.

Lebih lanjut Agus menuturkan, walaupun jumlah DPS mencapai 700 ribuan, namun dipastikan pemilih kota Batam akan mengalami penurunan. Mengapa demikian, karena yang memiliki hak suara hanya pemilih sesuai KTP tempat dia menggunakan hak suaranya.

“Kalau untuk pilwako Batam kan harus mereka yang ber-KTP Batam saja yang boleh menggunakan hak suaranya. Mereka yang belum memiliki KTP Batam tidak punya hak suara,” ungkap Agus lagi.(rm/iqbal)

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Supriadi M.Y,SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Maneger Iklan : Hardiansyah,SE, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Johar Manik, Amran,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Mahyuddin, Liputan Jabodetabek: Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro Karimun : Muhammad Iqbal, Tanjungpinang : Hariadi Usman, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : Irwansyah, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraBarat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, Website: www.rakyatmedia.com, Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

DOMPAK

Sabtu 12 - 19 September 2015

Website: www.rakyatmedia.co.id

3

Anggaran Sudah dikucurkan Rp 52,9 Miliar Tapi Tak berfungsi

PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG BERAKIT BINTAN BERBAU KORUPSI DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Pembangunan pelabuhan senilai Rp52,9 miliar di Bintan hingga kini tidak berfungsi.

Proyek yang disinyalir trindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) ini kondisinya saat ini sudah mulai rusak Pejabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana, ketika meninjau pelabuhan Tanjung Berakit belum lama ini menyayangkan kondisi pelabuhan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan sudah mengalami korosi hingga material logam pada rangka bangunan dan ponton pelabuhan ada yang sudah rusak.

Proyek yang dikerjakan dengan total anggaran APBN Rp52,9 milyar dari 2010 sampai saat ini belum bisa beroperasi.

Bahkan untuk memperbaiki kerusakan dan mempercepat masa pengoperasiannya, pelabuhan bertaraf internasional tersebut masih harus mengeluarkan dana APBN senilai Rp10 milyar.

KONDISI Pelabuhan Berakit Bintan tidak berfungsi

“Sangat disayangkan, puluhan milyar dana untuk membangunnya tapi tidak bisa digunakan,” kata Pejabat Gubernur Kepri, Agung Maulana, di Terminal Pelabuhan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan, Se-

nin (7/9/2016) lalu Padahal, rencananya pelabuhan Tanjung Berakit bakal dibuka untuk pintu lintas wilayah ke Malaysia. Tapi, melihat kondisi pelabuhan, citacita tersebut tidak mungkin un-

Alokasi Penyaluran Bansos Akan Dikaji Ulang DOMPAK, RAKYAT MEDIA – Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sekitar Rp. 300 miliyar, akan dikaji ulang oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana, Senin (7/ 9/2015) lalu usai menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepri di Gedung Gubernur Kepri Dompak Tanjungpinang.

“Bantuan sosial (Bansos) akan kami kaji ulang, terakit defisit anggaran sekitar Rp. 774 miliyar. Jadi

Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana

kami akan pilah-pilah mana yang akan diberikan,” ucap Agung kepada sejumlah wartawan termasuk kepada media ini.

Selain itu, Agung menjelaskan, untuk Bansos sep-

erti Beasiswa dan insentif Guru, tidak akan ditunda atau dikaji ulang. Sebab, kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan oleh Siswa dan Guru.”Kami akan berikan bantuan itu. Tidak ada dipotong, full kami serahkan.

Cuman diberikan secara bertahap dan akan dihitung ulang,” ujarnya.

Sementara untuk Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten dan Kota, kata Agung, masih dalam perhitungan Pemerintah Provinsi Kepri,” Soal DBH kami juga terengah-engah, nanti saya coba bicarakan ke Presiden terkait DBH yang belum diserahkan seperti Anambas dan Lingga,” ungkapnya. (rm/md).

Defisit, Pemprov Kepri Hapus Kegiatan Proyek Belum Dilelang DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Kegiatan pemerintah Provinsi Kepri yang sampai saat ini belum lelang akan dihapus.Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana mengatakan, langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi defisit anggaran.

“Kita sudah rapat, saya tanyakan ke SKPD, ini mau kita teruskan atau ambil langkah-langkah. Keputusannya ambil langkah-langkah, akan ada pemangkasan kegiatan.

Saya perintahkan SKPD lakukan self blocking atau merampingkan diri sendiri.

Saya tunggu sampai hari Kamis, nanti Jumat baru masuk ke Bappeda dan Keuangan,” tutur Agung usai memimpin rapat persiapan apel camat

dan satpol PP se-Indonesia, di lantai V Pemko Batam, Selasa (8/9/2015) lalu.

Agung mengaku sudah mengumpulkan seluruh SKPD untuk rapat beberapa waktu lalu, dan akan dimatangkan hari Jumat nanti.

Menurutnya ada difisit anggaran hingga Rp 700 miliar.

Adapun beberapa kegiatan yang akan dipangkas, diantaranya kegiatan-kegiatan yang belum dilelangkan, lalu kegiatan yang sudah masuk lelang namun belum ditandatangani kontraknya, kemudian juga peruntukan yang belum begitu jelas.

“Rembuk lagi nanti hari Senin, baru ketahuan mana saja yang akan dipangkas.

Beberapa itu seperti, kegia-

KANTOR Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak

tan yang belum dilelangkan goodbye, yang sudah dilelangkan tapi belum tandatangan kontrak, itu setengah goodbye.Kita akan lihat dulu kepentingannya lah.

Kemudian lagi, peruntukan yang belum begitu jelas juga goodbye,” tuturnya.

Sementara itu, khusus untuk bantuan sosial (bansos), menurut Agung pihaknya akan mengikuti sesuai dari aturan menteri dalam negeri pertanggal 10 Agustus 2015.

“Aturan dari mendagrikan sudah ada, jadi kita ikuti saja aturan itu. Kita pilihpilihlah, yang memenuhi syarat yah dijalankan, kalau belum memenuhi syarat kita alihkan ke tahun depan,” kata Agung. (rm/di).

tuk dilakukan.”Nanti setelah Rp10 miliar itu dikucurkan, pelabuhannya baru bisa dipakai.

Padahal kalau dihitung-hitung sampai saat ini, total anggaran untuk pelabuhan Tanjung Berakit sebesar Rp 63 miliar,” ujar

Agung.

Dengan membandingkan antara kondisi pelabuhan dengan anggaran puluhan milyar tersebut, ia menilai telah terjadi pemubaziran pada pembangunan pelabuhan Tanjung Berakit.”Secara Islam, mubazir itu perbuatan setan,” ucapnya.

Sebagai perwakilan Pusat di daerah, ia akan membawa permasalahan pelabuhan Tanjung Berakit serta menempatkan orang Pusat di pelabuhan tersebut dengan tujuan supaya tidak terjadi lagi pemubaziran.”Bukan hanya pelabuhan Tanjung Berakit, tapi semua proyek Pusat yang dikerjakan di Kepri, semua akan saya bawa ke Pusat untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelabuhan Tanjung Uban Bintan, Edi Sumarsono yang menerima mandat untuk mengawasi rampungnya pelabuhan tersebut pada Maret 2015 lalu, menilai pelabuhan Tanjung Be-

rakit belum layak untuk dioperasikan.

Sebab itu, anggaran Rp10 miliar itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan pembenahan serta memperbaiki skala prioritas di pelabuhan yang mengalami kerusakan.”Anggaran Rp10 miliar itu dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di pelabuhan. Seperti taman, gedung induk, ponton, dan koridor,” ujarnya.

Mengingat proses lelang sudah dilakukan, ia menargetkan pengerjaan akan dilanjutkan kembali pada September ini.Di lokasi yang sama, Pejabat Bupati Kabupaten Bintan, Doli Boniara berharap pelabuhan Tanjung Berakit bisa segera diselesaikan dengan harapan sebagai salah satu entripoint pariwisata Bintan.”Selain itu juga, dengan beroperasinya pelabuhan ini nantinya bisa memberi efek positif bagi masyarakat Bintan khusus,” kata Doli. (rm/mwd).

BPOM Kepri

Sita Obat Tradisional Tanpa Izin Edar DOMPAK, RAKYAT MEDIA -Puluhan ribu bungkus obat tradisional ilegal diduga yang diduga milik Jeng Ayu disegel oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau (Kepri) dari sebuah rumah di Puri Casablanca, Batam. Obat tradisional itu disita karena tidak memiliki izin edar serta mengandung zat berbahaya.

“Yang kita segel ada sekitar 30 ribu bungkus obat tradisional tidak memiliki izin edar. Terindikasi obatobatan itu memiliki kandungan berbahaya bila dikomsumsi,” kata Setia Murni, Kepala BPOM Kepri, Kamis (10/9/2015).

Penggeledahan dilakukan pada Rabu (9/9/2015) kemarin. Petugas membutuhkan waktu sekitar dua

jam untuk bisa masuk ke rumah. Penjaga rumah sempat melakukan perlawanan karena menolak kehadiran petugas. ”Kami tidak peduli. Meskipun ada yang menghalangi, tetap kami segel, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Obat-obatan ini sangat berbahaya jika dikomsusmsi,” terangnya.

Obat tanpa izin edar yang disegel merupakan obat tradisional dan suplemen penambah vitalitas (obat kuat), terdiri dari 17 macam. Saat ini obatan ilegal itu masih berada di Perumahan Casa Belangka (TKP).

“Kami masih menunggu ketetapan pengadilan untuk membawanya ke BPOM,” katanya.

Langkah selanjutnya, kata Murni, setelah keluar

INILAH Obat tradisional tanpa izin edar disita BPOM Kepri

penetapan dari pengadilan, BPOM akan segera memanggil para pihak termasuk pemilih rumah untuk menjalani pemeriksaan.

“Tetap diproses sesuai ketentuan. Makanya kami masih menunggu ketetapan pengadilan. Karena itu yang menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan kasus ini,” kata Murni.

Ia menegaskan, BPOM akan terus menelusuri peredaran produk tersebut mengingat lokasi ditemukannya produk tanpa izin tersebut merupakan gudang penyimpanan produk obatan tradisional tanpa izin edar.

“Kami akan lakukan pengawasan, termasuk koordinasi dengan BPOM pusat,” tegasnya. (rm/trb)

PEMPROV KEPRI USULKAN PEMKAB LINGGA JADI DAERAH TERTINGGAL ROBERT Iwan Loriaux Sekda Kepri

Pemprov Kepri Akan Membayar

Insentif Guru Seluruh Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Sekretaris daerah ProvinsiKepri, Robert Iwan Loriaux mengatakan insentif guru di seluruhKepri dalam waktu akan dibayarkan secara bertahap.

Menurut Robert, anggaran insentif guru memang sudah dianggarkan, namun karena defisit anggaran yang terjadi di Kepri, pemprov berinisiatif untuk menyalurkannya secara bertahap.

“Uang itu ada, tapi akan kita cairkan secara bertahap, disesuaikan dengan uang masuk. APBD inikan masuknya bukan sekaligus, tapi ada yang dari PAD, Dana Bagi Hasil, dan segala macam,”kata Robert kepada wartawan belum lama ini di kantor Gubernur Kepri di Dompak.

Robert juga mengatakan tidak perlu khawatir terkait mempermasalahkan insentif tersebut, sebab pemprov tetap akan membayar namun secara bertahap.

Nantinya dinas pendidikan yang akan mengatur teknis tahapan pembayaran tersebut.

“Ini tinggal lihat uang masuk dan uang keluar saja, nanti diatur, jadi nggak usaha dipermasalahkanlah.

Tetap akan dibayar tapi bertahap,”ujarnya. (rm/red).

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan Pemerintah Kabupaten Lingga menghadapi permasalahan keuangan yang serius sehingga diusulkan menjadi daerah tertinggal.”Usulan itu kan belum tentu diterima pemerintah pusat. Butuh kajian khusus,” kata Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemerintah Kepri Misni di Tanjungpinang, Rabu.

Dia menjelaskan Pemerintah Lingga dibentuk berdasarkan UU Nomor 31/2003. Lingga dimekarkan dari Kabupaten Bintan.”Usulan tersebut tidak serta-merta diterima, melainkan harus dibahas dan dicari solusinya. Tidak mudah Lingga dikembalikan ke kabupaten induk,” ujarnya.

Pemerintah Lingga mengusulkan kabupaten itu sebagai daerah tertinggal agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan Kepri.

Kondisi Pemerintah Lingga semakin memburuk karena terjadi defisit anggaran yang bersumber dari dana bagi ha-

sil. Akibatnya, Pemerintah Lingga tidak sanggup membayar gaji pegawai tidak tetap sehingga tahun ini banyak yang dirumahkan. ”Keuangan Pemerintah Lingga harus dibantu agar program pemerintahan berjalan normal dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Terkait permasalahan itu, Komisi I DPRD Kepri akan meminta penjelasan dari Pemerintah Lingga dan Pemerintah Kepri. Usulan Lingga ditetapkan sebagai daerah tertinggal harus dikaji.”Usulan itu kalau diterima bisa berdampak buruk, tidak disukai masyarakat. Paling buruk dikembalikan ke kabupaten induk,” kata Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial.

Dia menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Lingga harus dicari solusinya. Pemerintah Kepri dan pusat harus membantu menyelesaikannya.” Ini permasalahan bersama yang harus diselesaikan,” katanya. (rm/red)

PEMERINTAH Kabupaten Lingga

4 LINGGA Karena Defisit, Pemkab Lingga Cari Pinjaman Rp50 Miliar Website: www.rakyatmedia.co.id

KANTOR Pemerintah Kabupaten Lingga

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Lingga berencana mencari pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp 50 miliar untuk mengakomodir sejumlah kegiatan yang belum terlaksana akibat defisit anggaran dalam APBD 2015.

Plt Sekda Kabupaten Lingga, M Aini mengatakan, kondisi keuangan Pemkab harus diakui sangat minim, sehingga sejumlah kegiatan tertunda pelaksanaannya. Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang ajukan usulan pinjaman kepada pihak ketiga.

“Kita ajukan pinjaman

kepada pihak ketiga, sebesar Rp 50 miliar. Nanti kita sampaikan juga ke legislatif dan Mendagri. Poin-poin kegiatannya sudah kita tentukan, termasuk juga akomodir anggaran dana di Panwaslu serta hibah,” ujarnya di Lingga, Selasa (8/9/ 2015).

Dijelaskan Aini, pinjaman ini bukan bersifat pribadi atau instansi, namun kebijakan daerah dengan berbagai pertimbangan. Artinya, bukan hanya tanggung jawab bupati, namun lebih kepada kebijakan kepala daerah untuk mencari pinjaman, agar kemampuan anggaran untuk diserap

SKPD terakomodir.

Jika pinjaman disetujui, dia memprediksi jangka pinjaman kepada pihak ketiga, yakni Bank Riau Kepri akan dilakukan selama lima tahun. Namun, hal itu dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari legislatif maupun Mendagri.

“Kemungkinan dengan pinjaman pihak ketiga. Ini dimaksud untuk mengendalikan kondisi daerah, supaya kembali normal,”jelasnya.

Dikatakan Aini, usulan tersebut diluar angka APBD-P 2015 yang KUAPPAS-nya sudah selesai dan segera diantarkan eksekutif ke legislatif, yakni sekitar Rp630 miliar.”Nanti kalau usulan disetujui, tentu pada pembahasan nanti, angka ini berubah. Namun, peminjaman ini diluar angka Rp630 miliar,” ujarnya.

Soal disetujui atau tidak, Aini mengatakan, pihaknya tetap akan menyampaikan proposal peminjaman untuk diajukan ke legislatif, dengan pertimbangan sebagai kebijakan daerah.

“Ini baru akan kita usulkan, terlepas disetujui atau tidaknya kita tetap akan usulkan,” tuturnya. (rm/ ant)

Ketua DPRD Lingga Mundur Karena Maju ke Pilkada LINGGA, RAKYAT MEDIA-Muhammad Nizar S.Sos, mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lingga, sekaligus kursi anggota dewan dari Fraksi NasDem. Keputusannya untuk mundur tersebut setelah dia ditetapkan KPU sebagai calon Wakil Bupati Lingga mendampingi calon Bupati Lingga, Alias Wello.

M Nizar yang baru 11 bulan duduk sebagai ketua DPRD, mengucapkan banyak terima kasih sekaligus permintaan maafnya, kepada seluruh masyarakat khususnya anggota dewan, apabila dalam keputusan mundurnya membuat beberapa pihak merasa kecewa.

Hal tersebut, menurut dia, semata-mata karena rasa sayang dan cinta kepada kampung halamannya.

Dia berharap, jika terpilih di Pilkada kedepan, dapat lebih leluasa mengabdi dan berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Lingga.

“Pengunduran diri ini memang terlalu cepat, namun ini karena rasa sayang

M Nizar Ketua DPRD Lingga

dan cinta kepada Kabupaten Lingga,” kata dia, saat menggelar silaturahmi dalam rangka pengunduran dirinya, di aula kantor DPRD Kabupaten Lingga.

Untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPRD Lingga, dikatakan Nizar, sementara waktu akan diambil alih oleh wakil ketua I, Kamarudin Ali, hingga keputusan partai menetapkan siapa yang akan menggantikan posisinya, termasuk mengisi satu kursi partai yang ia tinggalkan.

“Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan Anggota DPRD, yang telah bersusah payah menggelar acara pengunduran diri saya.

Untuk sementara, mantan ketua DPRD 2009-2014 Kamarudin Ali, akan menggantikan tugas saya,” kata dia.

Berdasakan pengalaman, dia meyakini, Kamarudin Ali dapat melaksanakan tugas yang ia tinggalkan, termasuk mengawal pembahasan APBD-P, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan APBD murni tahun anggaran 2016.

Nizar berharap, keputusan mundurnya tersebut tidak membawa masalah, sehingga memecah belah ikatan persaudaraan yang telah dibangun selama ini.

“Saya sangat berharap keputusan saya mendampingi pak Alias Wello maju ke Pilbub, tidak menjadikan hubungan kekeluargaan kita terpecah belah, serta memicu putusnya tali persaudaraan. Saya mohon doa restu dari semua pihak,” ujarnya. (rm/atn)

Diprotes ProyekTak Beres, Kades Tinjul Polisikan Warga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Diduga Kepala Desa (Kades) Tinjul, Rustam Effendi melaporkan Jailani, warga yang vokal dalam memprotes proyek air bersih yang sampai saat ini tidak dapat dimanfaatkan.

Jailani mengaku mendapat surat panggilan dari polisi atas laporang Kades Tinjul dugaan melakukan penipuan. Padahal tuduhan itu tidak pernah dilakukannya. Namun polisi tetap memaksanya untuk datang menjalani pemeriksaan.”Saya diberikan surat oleh polisi untuk datang menjadi saksi kasus penipuan, tapi entah penipuan yang mana,” kata Jailani kepada wartawan, Selasa (8/9/2015) lalu.

Anehnya, kata Jailani, saat diperiksa, penyidik sama sekali tidak menanyakan kasus penipuan yang dituduhkan.

Saat pemeriksaan, tambahnya, penyidik menanyakan tentang motifnya yang sengaja mencoret kran air bersih yang dibangun tahun 2014, yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Karena penasaran, Jailani mempertanyakan apa sebenarnya kasus yang dituduhkan kepadanya hingga dimintai keterangan? penyidik Reskrim Polsek Singkep Barat mengatakan surat tersebut salah ketik, lalu meminta maaf atas kesalahan tersebut.

“Masa bisa polisi salah ketik kasus

di surat pemanggilan,” kata Jailani kesal.

Akibat dari kejadian itu, masyarakat yang mendukung tindakan Jailani melakukan protes terhadap proyek air bersih itu kesal. Lalu, mereka menyegel kantor Desa Tinjul. Warga menilai Kades sengaja melaporkan hal ini untuk menutupi proyek air bersih di Desa Tinjul yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.

“Ini otaknya pasti Kades yang mencoba melindungi proyek air bersih tersebut agar tidak di protes warga. Padahal proyek tersebut jelas tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” kata Amren warga lainnya yang merupakan saudara dari Jailani. (rm/hk).

Sabtu 12 - 19 September 2015

PERAHU Nelayan Desa Penaah hanya bersandar di pelantar rumah, karena kabut asap yang menyulitkan Nelayan melaut

Kabut Asap Ganggu Nelayan Lingga Melaut LINGGA, RAKYAT MEDIA Nelayan tradisonal Desa Penaah, Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, membatasi jarak melaut dibawah 10 Mil dari gsris pantai, akibat kiriman kabut asap yang mengganggu jarak pandang para nelayan sejak tiga minggu terakhir.

“Kita tidak bisa melaut lebih dari 10 Mil dari garis pantai, sejak kabut tiga minggu ini. Kalau jauh, kita takut sesat, tak bisa pulang.

Perahu kita tak punya GPS,” kata Eko, salah seorang Nelayan Desa Penaah, di Lingga, Minggu.

Eko mengatakan, para nelayan Penaah notaben nelayan tradisional dan perahu mereka di lengkapi fasilitas seadanya, tanpa alat navigasi seperti GPS. Hal tersebut menyulitkan para nelayan mencari ikan besar yang biasanya hidup di wilayah laut diatas 10 Mil dari

garis pantai, sejak kabut asap yang turut menyelimuti perairan Lingga.

“Klau dekat masih bisa lah, tapi ikannya kurang dan rata-rata ikan kecil. Kalau ke laut lepas ikannya lebih banyak dan rata-rata ikan besar. Selama ini kita pakai penanda pulau, kalau sekarang jadi sulit, pulaunya tertutup kabut,” katanya.

Eko mengatakan, kabut yang terjadi sedikit mengurangi penghasilan para nelayan di Desa pemasok ikan terbesar untuk Kabupaten Lingga tersebut. Namun, bagi nelayan yang memiliki alat tangkap cumi-cumi, tidak begitu khawatir. Karena saat ini, cumicumi cukup banyak di laut sekitar pulau Penaah.

“Memang sedikit menurun penghasilan kita saat ini bahlan

kalau mau ke laut, harus bawa bahan bakar lebih, takut nyasar di laut. Tapi kalau bisa nyomek nos (cara menangkap Cumi-cumi-red) bisa untuk mengganti penghasilan kita, pas lagi musimnya,” kata dia.

Pantauan Antara, kabut asap akibat kebakaran hutan di daratan Sumatera juga dirasakan masyarakat Lingga. Hal tersebut turut berdampak pada jarak pandang melaut para nelayan tradisional di Kabupaten Lingga.

Diperkirakan, sudah 20 hari keberadaan kabut asap tersebut telah mengganggu nelayan melaut.

Tak banyak perahu yang memiliki alat navigasi lengkap. Jika para nelayan memaksa untuk tetap melaut, maka harus membawa bahan bakar cadangan untuk mengantisipasi mereka kehilangan arah di laut. (rm/lingga).

Bupati Lingga Siapkan Penggati Kepala Dinas PU LINGGA, RAKYAT MEDIA-Penjabat Bupati Lingga, Edi Irawan sudah menyiapkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) menggantikan Ikhsan Fansyuri yang maju untuk menuju calon bupati Lingga.

“Sudah ada kita orangnya, tapi kita masih merahasiakan, karena dalam penilaian,” kata Edi Irawan, kepada wartawan Rabu (9/ 9/2015) di Kantor Bupati Lingga.

Edi menjelaskan, pimpinan dan penanggung jawab kebijakan di suatu dinas memang diperlukan serta sebagai bentuk pengawasan juga sangat dibutuhkan.

Begitu juga dinas PU cukup vital keberadaannya untuk

melanjutkan pekan Pemkab untuk pengentasan kerjaannya. kemiskinan, dis“Untuk itu kita segera meerap melalui dinas PU dan sedang netapkan dan berjalan. ”Kita mamengangkat pimpinan Dinassih mempertimbangkan. Orangnya. Kita konsen nya harus memikesitu. Saat ini kita rahasiakan liki kedisiplinan dan memiliki etos dulu, intinya dakerja. PU ini perri Pemerintah Kabupaten Linglu dibenahi. Kalau tidak segera, ga, tidak dari luEdi Irawan akan menggangar,” ujarnya saat Plt Bupati Lingga ditemui sejumgu program pemlah awak media di ruang bangunan,” tuturnya.

Namun ketika ditanya kerjanya.

Ditegasksn Edi, posisi siapa-siapa yang bakal menpimpinan yang kosong di Di- jabat di Dinas PU Edi benas PU saat ini, perlu sece- kum membeberkan namapatnya di isi, sebab cukup vi- namanya. Hanya saja Edi tal dalam struktur pemerin- menyampai bahwa tetap ortah Kabupaten Lingga. Be- ang Lingga.”Nama-namanberapa dana yang di program- ya nantilah. Yang jelas bu-

kan orang luar,”imbuhnya.

Selain PU, Edi juga sedang mempelajari kemungkinan adanya mutasi di tubuh SKPD lainnya. Hal tersebut, untuk lebih mengefektifkan kinerja setiap dinas. Ia menilai, banyak jabatan di SKPD yang tidak sesuai dengan basic keilmuan.”Kita nilai dari SDM nya, banyak yang salah tempat. Kita akan benahi agar lebih efektif,” kata dia.

Namun, untuk melakukan hal tersebut, dia mengatakan, terlebih dahulu dirinya akan mempelajari kembali kewenangan jabatan penjabat Bupati yang ia emban tersebut. Ia tidak ingin sampai keluar dari aturan.”Yang jelas kita hantarkan Pilkada ini sukses di Lingga,”ujarnya. (rm/lhk).

KPU Lingga Ajak Masyarakat Awasi Pilkada LINGGA, RAKYAT MEDIA-KPU Kabupaten Lingga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pilkada.

“Kita imbau masyarakat proaktif mengawal Pilkada. Jika ada temuan, maka lengkapilah alat bukti yang otentik, sehingga tidak menjadi keuntungan bagi pasangan calon dalam pro kontra pemberitaan,” kata M Irham, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lingga, kepada wartawan belum lama ini.

Warga juga ia minta memahami bentuk pelanggaran aturan Pemilu, khususnya selama berlangsungnya masa kampanye pasangan calon Kada.

KPU sebagai muara administrasi, dikatakan Irham, terus mengawasi jalannya administrasi penyelenggaraan Pilkada. Khusus untuk kampanye, pihaknya akan terus mengawal legalitas setiap kampanye pasangan calon. Hal tersebut diwajibkan oleh aturan KPU. “Kalau untuk kampanye, itu harus dilengkapi keterangan administrasi dan dilaporkan ke pihak terkait yakni Polri, dan tembusannya ke KPU dan Panwaslu. Itu wajib dilakukan pasangan calon sebelum menggelar kampanye.

Kita sudah sosialisasikan kepada tim kampanye masing-masing pasangan

saat rapat koordinasi,” kata dia.

Sementara itu, terkait permasalahan pelanggaran kampanye yang melibatkan pemerintah desa oleh salah satu pasangan calon Kepala Daerah Lingga di Tanjungpinang baru-baru ini, Irham menjelaskan, pihaknya menilai hal tersebut masih wajar, karena tidak ada bukti yang memberatkan indikasi pelanggaran aturan perundang-undangan.

“Terhitung itu sebuah kesalahan, apabila dalam pertemuan, sikap pasangan calon mengarah kepada mengajak, baru itu dikategorikan pelanggaran. Namun laporannya ke Panwaslu harus disertai bukti. Selain itu, kalau didapati oknum pemerintah desa mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan, itu bisa dikatakan pelanggaran,” kata dia.

Terkait hal tersebut, Irham mengatakan, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, pada pasal 70 poin c, tentang pembatasan keterlibatan pihak Pemerintah Desa atau sebutan lainnya, terhadap penyelenggaraan Pilkada. Dan sesuai pasal 188 pada UU tersebut, dijelaskan sanksi denda hingga 6 juta rupiah serta kurungan maksimal 6 bulan, kepada pihak calon kepala daerah dan pemerintah desa.

Namun, yang terjadi kemarin, kades diundang oleh pasangan calon tanpa tu-

juan yang pasti, Acaranya tidak jelas dari maksud dan tujuan.

Bisa saja kegiatan itu bersifat silaturahmi. Artinya hal tersebut sah-sah saja, usaha mengenalkan diri sebagai calon dengan bentuknya silaturahmi tentunya di benarkan, asal tidak mengajak untuk memihak.

PKPU no 7 tahun 2014, diatur tentang kampanye, yang penyelenggaraannya wajib di ketahui pihak kepolisian setempat dan tebusan ke KPU dan Panwaslu. Dalam hal ini, Irham mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya tebusan ke KPU, karena itu diluar wilayah KPU Kabupaten Lingga.

Pada intinya, Irham menegaskan, dimulai sejak tanggal 27 Agustus lalu, sampai dengan tanggal 5 Desember mendatang, adalah rentan waktu kampanye. Blusukan ke desa-desa juga termasuk kampanye. Sementara untuk rapat umum atau kampanye besar, itu hanya digelar sekali oleh masing-masing calon dan di agendakan oleh KPU. Untuk itu, Irham mewakili KPU mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mengawal jalannya Pilkada khusunya di wilayah Kabupaten Lingga. Jika menemukan permasalahan, dengan disertai bukti otentik, masyarakat diharapakan segera membuat laporan ke pihak terkait. (rm/ant).

TANJUNGPINANG

Sabtu 12 - 19 September 2015

Website: www.rakyatmedia.co.id

5

Walikota Tanjungpinang Minta Penambahan RAPBD.P

Diduga Buat Kepentingan Politik TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wali Kota TanjungpinangLis Darmansyahdengan tegas membahtah penambahan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015 untuk kepentingan politik memenangkan salah satu calon Gubernur Kepri.

“Tidak ada seperti itu,” ujar Lis kepada sejumlah wartawan di kantor walikota Senggarang, Jumat (4/9/ 2015) pekan lalu Dia menjelaskan, penambahan tersebut untuk melaksanakan beberapa program yang belum dianggarkan dalam APBD 20015 murni.

Seperti, program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Perogram tersebut merupakan program sharing wajib dengan pemerintah Provinsi Kepri yang belum dianggarkan pada APBD murni.

“Kemarin kita tunda, dan sekarang dimasukkan dalam RAPBDP. Kalau bantuan masjid, itu visi misi saya sama pak Syahrul. Saya kalau hibah dan bansos dihilangkan tidak masalah. Tapi kalau tempat ibadah itu sudah kewajiban kita,” kata Lis. Selain itu, kata Lis, bansos dan hibah tersebut juga diperuntukkan pembayaran premi BPJS kesehatan yang sempat terhutang.(rm/hk).

LIS DARMANSYAH, Walikota Tanjungpinang

NCW Soroti Proyek Pembangunan Taman Tepi Laut

PDAM Tirta Kepri di Tanjungpinang

6.000 Pelanggan Baru Daftar Tunggu PDAM Tirta Kepri TANJUNGPINAG, RAKYAT MEDIA-Pertumbuhan penduduk Tanjungpinang benar-benar sangat cepat. Sehingga infrastruktur maupun layanan dasar seperti air dan listrik tidak mampu mengimbanginya.Saat ini, pelanggan listrik saja yang masuk daftar tunggu sekitar 4.000-an. Kebanyakan calon pelanggan listrik PLN adalah perumahan yang dibangun developer. Sama dengan keperluan air, pelanggan baru PDAM Tirta Kepri yang masuk daftar waiting list sekitar 6.000-an.

Pihak PDAM belum bisa melakukan penyambungan instalasi air ke rumah-rumah tersebut lantaran pasokan airnya tak mencukupi.Direktur PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik mengatakan, total produksi air bersih di Tanjungpinang dari Waduk Sei Gesek dan Waduk Sei Pulai sekitar 350 liter per detik dalam kondisi normal.

Karena kondisi air baku di Waduk Sei Pulai makin mengering, total produksi air bersih untuk Tanjungpinang sekitar 250 liter per detik saja dari dua waduk tersebut.”Normalnya pelanggan kami perlu produksi air 500-600 liter per detik. Karena air baku kita tak mencukupi, makanya sebagian masyarakat belum bisa dilayani,” ujarnya.

Pelanggan yang masuk daftar waiting list tersebut diminta bersabar. Sebab, PDAM tidak bisa melakukan sambungan baru lantaran kondisi airnya masih minus.

Namun, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Kepri, Pemkab Bintan sudah merencanakan akan membangun dua waduk di Bintan yakni Waduk Kawal dan Waduk Busung.

Saat ini, jumlah penduduk Tanjungpinang yang tak bisa dilayani air bersih dari pihak PDAM lebih dari separuh. Sebab, jumlah penduduk Tanjungpinang saat ini diperkirakan mencapai 230 ribu jiwa.Abdul Kholik menjelaskan, jumlah pelanggan PDAM di Tanjungpinang saat ini sekitar 15.600. Di Tanjunguban 700 dan di Kijang 2.200.

Apabila Waduk Kawal dibangun dan sudah rampung serta dioperasionalkan, maka keperluan air bersih di Tanjungpinang masih pas-pasan.Keperluan air bersih akan aman jika Waduk Busung dengan kapasitas 4.000 liter per detik selesai dibangun. Namun, untuk membangun waduk ini hingga bisa dioperasikan perlu waktu hingga 7 tahun.(rm/rp).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Proyek pembangunan Taman Tepi Laut, Tanjungpinang terus mendapat sorotan dari elemen masyarakat. Proyek yang sepenuhnya dibiayai dari APBD Kota Tanjungpinang ini dikhawatirkan tidak bisa rampung sesuai target.Untuk itu, sebelum dilakukan pekerjaan lanjutan, proyek yang sebelumnya dikerjakan sekitar tahun 2010 lalu ini harus diaudit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita minta proyek Taman Tepi Laut ini agar diaudit dulu oleh BPK RI yang sebelumnya telah dikerjakan. Supaya pekerjaan baru lanjutan ini kedepannya tidak ada masalah,” kata Ketua National Corruption Watch (NCW) Kepri Mulkansyah, Kamis (10/9/2015) lalu kepada salah satu media harian lokal di Batam.

Mulkan mengatakan, seharusnya proyek Taman Tepi Laut yang sebelumnya telah dikerjakan tahun 2010 lalu dengan menelan biaya sekitar Rp2,5 miliar ini dan lanjutannya tahun 2014 dengan anggaran Rp4 miliar tersebut harus diudit pihak BPK. Karena lanjut Mulkan, proyek sebelumnya bisa saja ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, seperti ada indikasi permainan dalam awal pelelangan, kecurangan-kecurangan, korupsi dan penyimpangan lainnya.Mulkan mengungkapkan, awal pekerjaan proyek Taman Tepi Laut sekitar tahun 2010 lalu dilakukan penimbunan, pemasangan batu miring dan pekerjaan penambahan fisik lainnya.

Setelah sempat tertunda, maka tahun 2014 lalu dilanjutkan kembali dengan ang-

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kapolres Tanjungpinang AKBP M Dwita Kumu Wardana, memberikan apresiasi atas kinerja Kepala Satuan (Kasat) Shabara, AKP Luhut Rambe selama ini dalam menjalankan tugasnya menyangkut pelaksanaan pengamanan dan sejumlah aksi unjuk rasa di Kota Tanjungpinang.

Pernyataan itu disampaikan Dwita dalam salah satu sambutannya pada upacara serah terima empat pejabat di lingkungan Polres Tanjungpinang, termasuk Kasat Sabhara, AKP LH Rambe yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sejak 1 tahun 10 bulan lalu.”Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja yang dilakukan oleh AKP LH Rambe selama ini dalam membantu men-

SALAH satu pasar tradisional di Tanjungpinang

Rp 16 ribu,”ujar Martiah, salah seorang pedagang dipasar tersebut saat dite-

garan yang disediakan Rp4 miliar, pekerjaan lanjutan fisik lainnya.”Setelah kita teluisuri, tahun 2010 lalu ini pekerjaan dilakukan penimbunan tanah liat yang bercampur lumpur. Sehingga kondisi timbunan seperti ini bisa merusak ekosistem laut.

Seharusnya, pekerjaan penimbunan menggunakan

tanah pilihan, seperti pasir sehingga pondasi bawahnya menjadi kuat,” kritik Mulkan.

Begitu juga pekerjaan sebelumnya seperti asal jadi, karena ada beberapa yang tidak dilengkapi seperti di bawah harus ada bantalan, pemasangan jaring agar tidak ditarik ombak dan

dibuat penahan ombak.”

Audit ini sangat penting.

Diselesaikan dulu yang lama secara hukum. Bila semua sudah clear, maka pekerjaan yang baru bisa dilanjutkan dan jangan sampai nantinya bila proyek ini selesai ada masalah baru dikemudian hari,” kata Mulkan mengingatkan. (rm/hk).

Kapolres Tanjungpinang Apresiasi Kasat Sabara Atasi Unjuk Rasa jalankan tugas penlumnya menduduki tempat semula dipingamanan dari berbdahkan ke tempat tuagai aksi demo maupun tugas lain yang gas yang baru.Kasat Sabhara, AKP Luhut dibutuhkan selama ini,” kata Dwita.

Rambe, dimutasi seDisamping itu, bagai Kasat Sabhara di Polres Natuna, diDwita juga menyamgantikan AKP Lipaikan ucapan penghargaan kepada Kamin, sebelumnya menjabat Kaur Bin polsek Tanjungpinang Barat, AKP SuOps di Poltabes BareKapolres joko dalam menjalan- Tanjungpinang AKBP M lang.

Dwita Kamu Wardana Kemudian, Kakan tugasnya dengan meminimalisir tinpolsek Tanjungpidak pidana kejahatan nang Barat, AKP Suyang terjadi di wilayah tugas- joko, menduduki posisi jabatan nya.”Saya harapkan apa yang te- promosi sebagai Kapolsek di Kelah dilakukan selama ini dapat satuan Pelaksanaan Pengamanan dipertahankan dan terus dit- Pelabuhan (KPPP) Tanjungpinang, menggantikan Kompol Ade ingkatkan kedepannya,”ujarnya.

Dalam gerbong mutasi terse- Safari yang dimutasi sebagai Sarbut, terdapat 4 pejabat yang sebe- pas di Polda Kepri.

Harga Kebutuhan Pokok di Tanjungpinang Merangkak Naik TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Harga kebutuhan hidup yang didatangkan dari luar negeri di pasar tradisional, masih belum menunjukan penurunan harga pasca-beberapa waktu lalu mengalami kenaikan.

Dari pantauan media ini disejumlah pasar tradisional di Tanjungpinang, bawang India yang dipasok dari Malaysia oleh pedagang sembako di Pasar Bestari Bintan Center, Batu 9, dijual dengan harga Rp 16 ribu perkilogram (Kg).

“Sebelumnya masih Rp 12 ribu, lalu naik Rp 14 ribu, dan kini menjadi

PROYEK pembangunan tepi Laut di Tanjungpinang tidak selesai

mui media ini, Kamis (10/ 9/2015) lalu.

Tren yang sama juga

terlihat dari harga Bawang burma, yang juga dijual Rp 16 ribu per kg.

Sementara itu, kebutuhan pokok yang dipasok dari dalam negeri terpantau masih stabil. Ketersediaannya pun, dinilai pedagang masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan pasar selama beberapa pekan.

“Persediaan masih cukup lancar. Kalau permintaan atau pembelian, masih biasa. Harganya pun masih cukup stabil, jadi pelanggan kita tak perlu khawatir,”ucap Tarigan, pedagang lain di Pasar Bestari Bintan Center. (rm/trb)

Sementara jabatan Kapolsek Tanjungpinang Barat yang baru diduki AKP Tarigan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Natuna.

Kapolsek Tanjungpinang Timur, AKP Agung Yudiawan juga dimutasi ke tempat tugasnya yang baru sebagai Kasat Pol Air Polres Natuna.

Jabatan lamanya digantikan oleh AKP Wahyu Arman Hidayat SH, Sik dari Polda Kepri.

Selain ke empat perwira menengah (Pamen) Polres Tanjungpinang tersebut, Sertijab juga dilakukan terhadap Kasat Tahanan dan Alat Bukti (Tahti), Iptu Nurman, yang dimutasi sebagai Kasat Sabhara Polres Bintan. Namun, hingga kini pejabat penggantinya, masih belum diketahui, ujarnya. (rm/hk).

Lis Darmasyah Ajak Warga Sukseskan Pilkada Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah bersama Wakilnya H Syahrul belum lama ini di Tanjungpinang mengajak warga Tambelan bersatu padu menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri mendatang.

Menurut Lis, warga Tambelan di Tanjungpinang, Bintan dan daerah Kepri lainnya, harus menggunakan hak pilihnya. Perbedaan dalam menentukan pilihan tidak menjadi alasan untuk tidak memilih. ”Walaupun kita berbeda pilihan, namun tak boleh bermusuhan. Silaturahmi dan kekeluargaan harus terus dija-

Lis Darmasyah ga,” kata Lis kepada warga yang hadir.

Selain Lis-Syahrul, acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Bintan asal Tambelan Fiven Sumanti dan Maaz Ismail, Robby Patria, Ketua KPU Tanjungpinang, Wan Syamsi, Wan Kamar,

Almazuar Alma, Rosita dan beberapa pejabat teras Pemko Tanjungpinang serta anggota DPRD Kepri kelahiran Tambelan.”Saat ini ada lima orang kepala dinas di Pemko asal Tambelan. Ini menandakan bahwa sumber daya putra-putri Tambelan sangat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah,” tegas Wali Kota Tanjungpinang.

Pada kesempatan itu, Ketua KKT Tanjungpinang Djumadi Yahya menyebutkan, kegiatan halal bihalal itu merupakan agenda rutin tahunan untuk mengumpulkan ribuan warga Tambelan di perantauan. Menurut Djumadi. (rm/humas).

KARIMUN

Sabtu 12 - 19 September 2015

Website: www.rakyatmedia.co.id

6

Didesak Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPRD Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Zuriantiaz tokoh masyarakat Kabupaten Karimun, desak kejaksaan negeri usut dugaan penyimpangan penggunaan dana aspirasi DPRD.”Senin besok kami akan membuat laporan ke kejaksaan, mendesak agar dugaan penyimpangan dana aspirasi dewan diusut hingga tuntas,” kata Zuriantiaz kepada wartawan belum lama ini di Tanjung Balai Karimun.

Raja Zuriantiaz yang juga mantan anggota DPRD Karimun mengatakan, dirinya sudah lama mengendus adanya penyimpangan dana aspirasi yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Menurutnya, dana yang dialokasikan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kepentingan oknum anggota dewan.”Dugaan tersebut makin kuat setelah kami menyimak pernyataan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Karimun di salah satu media

‘online’ bahwa yang bersangkutan membiayai politik bupati dan wakil bupati,” katanya.

Ia menduga dana yang disebutkan Kepala Kanpora tersebut adalah dana aspirasi DPRD yang “dititipkan” di SKPD tersebut, namun dialihkan untuk kepentingan politik pejabat.”Sangat disesalkan jika dana aspirasi DPRD benar-benar digunakan untuk kepentingan politik, sementara pemerintah daerah mengeluhkan soal defisit anggaran. Masyarakat sangat dirugikan jika pajak dan retribusi yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan segelintir orang,” tuturnya.

Ia mensinyalir dugaan penyimpangan dana aspirasi tersebut dilakukan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif untuk pencairan dana. “Itu baru di Kanpora, belum lagi di SKPD yang lain karena jumlah dana aspirasi tidak sedikit, miliaran rupiah.

Aparat penegak hukum, menurut dia, ia minta tidak

Nurdin Basirun Diberhentikan Dari Jabatan Bupati KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Nurdin Basirun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Bupati Karimun melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 131.21-5044 tahun 2015 tentang pemberhentian Bupati Karimun.

Untuk mengisi kekosongan Bupati, maka Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq diusulkan untuk diangkat menjadi Bupati Nurdin Basirun Karimun Usulan pengangkatan Aunur Rafiq menjadi Bupati Karimun tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux melalui Surat dengan Nomor: 077/800/SET tertanggal 7 September 2015 kepada Ketua DPRD Karimun.

Surat tersebut dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Karimun Usman Ahmad dalam sidang paripurna istimewa DPRD Karimun, Rabu (9/9/2015).

Kata Usman, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Karimun, maka ditunjuk Wakil Bupati Karimun untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Karimun sampai dilantiknya Wakil Bupati Karimun sebagai Bupati dengan sisa masa jabatan 2011-2016. “Kami meminta saudara (Ketua DPRD) untuk memberhentikan Wakil Bupati dan mengusulkan pengangkatannya sebagai Bupati Karimun,” kata Usman.

Aunur Rafiq saat diminta Ketua DPRD Karimun HM Asyura menyampaikan sepatah kata diatas podium terkait kewenangan Bupati Karimun yang sudah diberikan kepadanya, Rafiq menyebut kalau dirinya masih tetap Wakil Bupati Karimun dan bukanlah pelaksana tugas Bupati Karimun. “Saat ini, status saya masih sebagai Wakil Bupati Karimun,” kata Rafiq.

Status tersebut dijalankannya sebelum keluarnya surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Wakil Bupati Karimun menjadi Bupati Karimun definitif. “Selama belum ada keputusan dari Mendagri, maka saya masih Wakil Bupati Karimun selama lima bulan ke depan hingga sampai 23 Maret 2016 mendatang,” jelasnya.

Sidang paripurna DPRD Karimun kemarin mengagendakan pemberhentian Nurdin Basirun sebagai Bupati Karimun, terhitung sejak Kamis, 3 September 2015 lalu. Meski saat itu merupakan hari terakhir bagi Nurdin untuk hadir dalam sidang paripurna DPRD Karimun, namun dia tidak datang dan memilih melakukan kegiatan politiknya di Lingga.

Sejumlah anggota DPRD Karimun sangat menyayangkan ketidak hadiran Nurdin dalam sidang paripurna istimewa itu. Pasalnya, pada saat-saat terakhir dan ketika dirinya sudah tak menjabat Bupati Karimun lagi dirinya malah tidak menghadiri sidang paripurna yang seharusnya dirinya hadir.

“Harusnya, dalam sidang paripurna tadi, Nurdin Basirun hadir dan menyampaikan kata-kata terakhirnya sebagai Bupati Karimun setelah diberhentikan secara hormat melalui keputusan Mendagri.

Namun, justru dia tak hadir disaat-saat hari terakhirnya itu. Ini sangat disayangkan,” ungkap anggota Komisi I Zaizulfikar.

Kata legislator yang biasa disapa Boi ini, setelah Mendagri mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian Nurdin Basirun sebagai Bupati Karimun, maka Nurdin harus melepaskan semua hal yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati, mulai dari semua atribut kedinasan, aset daerah seperti rumah dinas hingga tidak diperkenankan meneken apapun sebagai Bupati Karimun.(rm/hlk).

“menutup mata” dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD.”Kami akan melapor ke kejaksaan. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami akan melapor ke Kejaksaan Agung, termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapapun yang menikmati dana tersebut, termasuk juga oknum dewan harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum,” tuturnya menegaskan.

Kepala Kanpora Karimun Umar kepada media menyatakan dirinya yang mendanai biaya politik bupati dan wakil bupati. “Saya hanya bawahan, perlu diketahui bahwa biaya politik bupati dan wakil bupati itu, saya yang mendanai. Saya sudah banyak habis uang,” demikian perkataan Umar yang dimuat di media.

Dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Karimun, tak hanya digunakan untuk biaya politik pilkada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Tetapi belakangan ini perkembang isu ada juga dana

KEJARI di Kabupaten Karimun

aspirasi salah seorang oknum anggota dewan Karimun yang

dititipkan kepada SKPD disebut sebut dialihkan untuk mod-

al membuka surat kabar atau koran. (rm/md)

Kejari Karimun Musnahkan Barang Bukti Narkoba

KEGIATAN Pemusnahan berbagai jenis narkotika di gedung Kejari, Tanjungbalai Karimun (4/9/15)

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Barang bukti (BB) Narkoba berbagai jenis Jumat (4/9/2015) lalu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun

dan Polres Karimun. Pemusnahan berbagai jenis narkotika tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun dan sudah memiliki kekuatan

hukum tetap.

Barang bukti (BB) Narkotika yang dimusnahkan itu berasal dari 351 perkara dan merupakan hasil tangkapan sejak kurun waktu 2009 hingga 2015. Narkotika yang dimusnahkan itu berupa 609,18 gram sabusabu, daun ganja kering sebanyak 16.099,5 gram, pil ekstasi sebanyak 280 butir dan 140,03 gram (yang sudah hancur), heroin seberat 18,3 gram dan happy five sebanyak 13 butir dan 10.200 butir pil dextro.

Pemusnahan narkoba jenis pil dihancurkan menggunakan blender, sementara sabu-sabu dimusnahkan dengan cara direndam ke dalam

KERUGIAN NEGARA KORUPSI DANA HIBAH YAYASAN TUJUH JULI SEBESAR RP2 M KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kerugian negara kasus dugaan korupsi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karimun tahun anggaran 2012 kepada Yayasan Tujuh Juli yang menaungi Universitas Karimun (UK) sebesar Rp2 miliar Dugaan korupsi tersebut saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Karimun,”Kami sudah membuat kesimpulan terkait perkara dana hibah itu.

Namun, perkara tersebut belum naik ke proses penyidikan. Dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke proses penyidikan,” Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungbalai Karimun Rizky Rahmatullah, belum lama ini di ruangn kerjanya Lebih lanjut Rizky menjelaskan, ada indikasi penyalahgunaan atau kerugian negara pada dana hibah tahun anggaran 2012 sebesar Rp2 miliar. “Kerugian negara sekitar Rp2 miliar pada APBD Karimun tahun anggaran 2012,” ujar Rizky.

Dijelaskannya, sudah lebih dari 20 orang yang dimintai keterangan dalam perkara tersebut, mereka berasal dari Yayasan Tujuh Juli dan Rektorat kampus UK, diantaranya mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli, mantan Rektor UK, mantan dosen UK, Kepala Biro dan sejumlah mahasiswa.

Saat ini proses penyelidikan sudah tuntas, namun pihaknya belum bisa membeberkan siapa calon tersangka dalam kasus tersebut. Asalannya, kasus ini belum masuk dalam proses penyidikan. “Jangankan jabatannya, inisialnya saja saya belum berani menyebut, karena kasus ini belum masuk proses penyidikan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kejari Tanjungbalai Karimun mulai menyelidiki bantuan sosial (bansos) dalam bentuk dana hibah yang dialokasikan Pemkab Karimun melalui APBD Karimun kepada Universitas Karimun sejak awal 2015 ini. Kejari Karimun mencium adanya aroma penyelewengan alokasi

dana hibah tersebut.

Kepala Kejari Tanjungbalai Karimun Rudi Margono mengatakan, kalau pihaknya memang sudah menyelidiki dana hibah dari APBD Karimun kepada UK tersebut. “Kami baru sebatas menyelidiki dana hibah yang dialokasikan Pemkab Karimun kepada UK. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan,” kata Rudi Margono di Kantor Kejari belum lama ini.

Saksi-saksi yang telah dimintai keterangan diantaranya mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli Zufri Taufiq, mantan Rektor UK Sudarmadi, Kepala Biro Umum Universitas Karimun Muhiri dan sejumlah saksi lain yang berhubungan dengan rektorat dan Yayasan Tujuh Juli.

Dikatakannya, penyelidikan dana hibah dari Pemkab Karimun kepada Yayasan Tujuh Juli Karimun yang menaungi UK tersebut dimulai dari pertama kali bantuan itu digulirkan oleh pemerintah daerah. Pihaknya, menelusuri kemana saja aliran dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan perjanjian hibah antara Pemkab Karimun dengan Universitas Karimun.

“Ini yang kami selidiki sekarang, yang namanya bantuan dana hibah, pasti ada perjanjian hibah yang dilakukan antara Pemkab Karimun dengan peneriman dana hibah itu. Kalau ternyata, dana hibah itu digunakan diluar dari perjanjian yang ada, tentu saja ada indikasi lain. Nah, kami akan telusuri itu,” ujar mantan penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. (rm/hk

ember yang sudah berisi air panas, kemudian dibuang ke pembuangan air. Sedangkan, daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman gedung Kejari Tanjungbalai Karimun.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungbalai Karimun Bendry Almy mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan di Kejari Tanjungbalai Karimun itu merupakan sisa barang bukti yang sudah dimusnahkan di tingkat penyidik di Polres Karimun.

“Barang bukti yang dimusnahkan sekarang hanyalah sisa-sisa,” ungkap Bendry.

Pemusnahan barang bukti sisa dari penyidik yang

dimusnahkan di Kejari Tanjungbalai Karimun, kata Bendry sudah sesuai dengan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan dari Kepala Kejari Tanjungbalai Karimun. “Pemusnahan barang bukti ini yang sedikit ini sudah sesuai dengan UU 35 dan pimpinan kami sendiri,” jelas Bendry.

Pemusnahan barang bukti narkotika di Kejari Tanjungbalai Karimun tersebut selain dihadiri tim dari Kejari, juga melibatkan anggota Satresnarkoba Polres Karimun yang dipimpin AKP Hendriyanto dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun Mujib. (rm/ haka)

DPRD Sahkan Aunur Rafiq Sebagai Bupati Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-DPRD Kabupaten Karimun mengesahkan Wakil Bupati Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun menggantkan Nurdin Basirun yang maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Muhammad Sani dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karimun Muhammad Asyura di Gedung DPRD Karimun, Rabu.”Sesuai hasil rapat paripurna, maka kami akan berkirim kepada Gubernur Kepri tentang pengangkat Aunur Rafiq sebagai Bupati,” kata Muhammad Asyura dalam rapat paripurna yang dihadiri anggota dewan.

Ia menjelaskan, Aunur Rafiq ditunjuk sebagai bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.21-5044 tahun 2015, sehingga segala kewenangan, tugas dan fasilitas bupati beralih ke tangan Aunur Rafiq yang dua periode sebagai wakil bupati mendampingi Nurdin Basirun.

Nurdin Basirun, jelas dia, resmi diberhentikan sebagai bupati terhitung 3 September 2015.

Ia mengharapkan Aunur Rafiq dapat meneruskan program pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Karimun. Tugas penting dan segera dilakukan, menurut dia, adalah penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2015.

Sekretaris DPRD Karimun Usman Ahmad dalam paripurna itu menyam-

Aunur Rafiq diangkat sebagai Bupati Karimun

paikan bahwa Mendagri memutuskan untuk memberhentikan Nurdin Basirun dari jabatannya sebagai Bupati Karimun masa jabatan tahun 2011-2016 “Pemberhentian dengan hormat terhitung setelah ia ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur Kepri, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasajasanya selama memangku jabatan tersebut,”kata Usman Ahmad dalam paripurna yang tidak dihadiri Nurdin Basirun tersebut.

Sementara itu, Aunur Rafiq dalam paripurna yang dihadiri sejumlah pejabat dan kepada satuan kerja perangkat daerah mengatakan, dirinya akan melanjutkan agenda kerja yang telah disiapkan.

“Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugastugas sebagai bupati sampai berakhirnya masa jabatan pada Maret 2016. Syukursyukur saya bisa melanjutkan lima tahun ke depan,” kata Rafiq yang juga maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Kabupaten Karimun pada 9 Desember 2015. (rm/sda)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmedia.co.id

FOTO bersama Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana beserta Ibu Agung Mulyana dengan Ibu-ibu Pengurus PKK Pemprov Kepri

Sabtu 12 - 19 September 2015

7

FOTO BERSAMA Ibu Agung Mulyana beserta Ibu-ibu Pengurus Dekranasda Pemrov Kepri

DEKRANAS DAN PKK ADALAH MESIN PENGGERAK PEREKONOMIAN PENJABAT (Pj) Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana menegaskan, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan PKK bisa menjadi mesin penggerak perekonomian di Kepulauan Riau. Dekranas akan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, sedangkan PKK menggerakkan ekonomi disektor keluarga. Hal ini dikatakan Agung saat menghadiri pertemuan dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepulauan Riau dan Pengurus PKK di ruang rapat utama lantai 4 kantor Dompak, Jumat (04/9/2016).

"Saya mau PKK dan Dekranasda ini selalu kompak. Saling berbagi informasi agar bisa saling menyusun program dan strategi pembangunan kedepan.

Karena bagaimanapun juga Dekranas bisa menggerakkan ekonomi rakyat dan PKK menggerakkan ekonomi rumah tangga," kata Agung Mulyana dihadapan ketua Dekranas dan PKK Kepri Lili Mariati Mulyana serta para pengurus.

Intinya lanjut Agung, dalam menjalankan dan menyusun program harus dilakukan secara strategis dan fokus. Sehingga setiap kegiatan bisa dilakukan sesuai rencana. "Makanya silaturrahmi seperti ini penting karena juga bisa memanjangkan umur dan menambah rizki. Dan bisa mengurai benang yang kusut," tambah Agung.

Sementara itu ketua Dekranasda dan ketua PKK Kepulauan Riau Desma Lili Mariati Mulyana mengatakan jika Organisasi yang kini dibawah pimpinannya tersebut mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kepri yg perlu ada pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya, sehingga perlu kerjasama tim dan dukungan dari semua pihak.

"Pada kesempatan ini sengaja saya mengumpulkan para pengurus Dekranas dan PKK. Semoga kita makin akrab dan makin bisa mengembangkan kerjasama. Saya juga mohon bantuan kepada Gubernur sebagai dewan penyantun Dekranasda dan pembina PKK. Agar bisa terus membimbing kami," ujar Lili Mulyana. (hms)

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana

IBU Agung Mulyana sebagai Ketua TP-PKK Pemprov Kepri

PENJELASAN oleh Ibu Agung Mulyana Ketua TP-PKK Pemprov Kepri

PENJELASAN oleh Ibu Agung Mulyana Ketua TP PKK Pemprov Kepri

PENJELASAN Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana

8 NATUNA Biaya Tahanan Nelayan Asing Bebani Keuangan Daerah Website: www.rakyatmedia.co.id

NATUNA, RAKYAT MEDIA -Legislator DPRD Kepri dapil Natuna dan Anambas, Sofyan Samsir meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, memperhatikan nelayan asing tahanan Lanal Natuna karena biaya pangannya membebani anggaran daerah yang saat ini mengalami defisit.

“Yang saya ketahui, selama ini biaya makan para tahanan diambil dari anggaran Pemkab Natuna, sementara Menteri Susi sendiri tidak memberikan dana untuk para tahanan tersebut,” kata Sofyan, kepada wartawan belum lama ini di Ranai.

Menurut Sofyan, kebijakan Menteri Kelautan dan

Perikanan Susi Pudjiastuti memberi efek jera kepada pelaku “illegal fishing” dinilai bagus dan tegas untuk menjaga kekayaan laut Indonesia dari aksi ilegal.

Namun, Warga Negara Asing (WNA) yang ditangkap karena melakukan illegal fishing tersebut seharusnya dikembalikan ke negara masing-masing.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, kebijakan Menteri Susi tersebut bukan hanya menghancurkan kapal serta menahan para pelakunya, tapi juga memberikan asupan dana untuk biaya konsumi selama dalam tahanan.

“Berbicara HAM, seharusnya para tahanan diberi makan, karena mereka

ditahan. Apakah harus menunggu sampai mereka buat keributan, sementara saat ini masyarakat sekitar sudah resah dengan jumlah tahanan yang semakin banyak,” tegasnya.

Perihal pemberian makan kepada para tahanan tersebut kembali memberatkan daerah dengan kondisi defisit anggaran yang membuat terjadinya efisiensi. ”Untuk itu, kami minta Pemerintah Pusat turun tangan membantu dana buat konsumsi para tahanan pelaku illegal fishing ini. Karena, semakin lama keberadaan nelayan asing hasil tangkapan Lanal dan Pengawas Perikanan Kepri di Natuna dan Anambas membebani daerah,”tegasnya (rm/ant)

PARA ABK nelayan Vietnam dan ikan hasil tangkapan yang diamankan di Mako Lanal Ranai

BKD Natuna Perkenalkan e-PUPNS

INILAH satu mesin pembangkit dengan daya 4MW, milik PLN Rayon Ranai

PLN Ranai Perluas Jaringan ke Desa-Desa RANAI-NATUNA, RAKYAT MEDIA - Manajer PLN Rayon Ranai, Fauzar menyebutkan bahwa PLN sedang melakukan pengembangan melalui sistem saluran udara tegangan menengah (SUTM) ke beberapa desa, diantaranya ke arah Desa Mekar Jaya, Pian Tengah dan Senubing.

Perluasan jaringan tersebut, lanjutnya, sebagai wujud tambahan 4 unit mesin baru dengan daya 4 Mega Watt (MW) yang merupakan program listrik bantuan pemerintah pusat.”Dengan tambahan empat Mega Watt, kita dapat melakukan perluasan hingga ke beberapa desa,” ungkap Fauzar ke awak media, Senin (7/9/15/2015) lalu.

Menurutnya, elektrifikasi PLN di Natuna terus ditingkatkan, dengan terus menambah jaringan baru yang disejalankan dengan penyelesaian empat unit mesin baru yang sudah datang beberapa waktu lalu.

Masih kata Fauzar, saat ini keempat mesin sedang dalam tahap pemasangan sel tegangan menengah (cubicle). “Saat ini sedang dalam pemasangan kubikel, ya perlu waktu beberapa hari ini, kita lihat apakah ada kerusakan atau bagaimana,” ujarnya.

Dudukan dan rumah mesin juga tengah dirampungkan sejalan dengan proses teknis yang dilakukan. “Ya benar kami sedang merampungkan Sistem Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ke beberapa desa dengan panjang 5 kilo meter sirkuit (KMS),” terang Fauzar.

Tiang-tiang untuk jaringan PLN ini pun sudah mulai diplot ke lokasi-lokasi tersebut untuk dipasang. Selain itu nantinya beberapa lokasi seperti enclave sipil bandara Lanud dan kawasan Natuna Gerbang Utaraku yang di dalamnya ada Mesjid Agung dan perkantoran Pemkab juga akan dilistriki dengan kapasitas yang ada saat ini.

“Kalau encalve sipil melihat apakah penunjang jaringannya sudah ada atau belum, apalagi kawasan Mesjid Agung sudah ada jaringannya tinggal menyambungkan,” tukas Fauzar.

Pengerjaan sinkronisasi penambahan mesin itu menurutnya sekitar seminggu. “Yang jelas secepatnya, dalam beberapa hari ini kalau rampung sudah bisa masuk ke dalam sistem,” sebutnya.

Dengan tambahan mesin 4 MW, maka PLN kini punya daya yang bisa disalurkan ke masyarakat dengan total kapasitas 10 MW dari sebelumnya hanya 6 Mw. (rm/haka)

NATUNA, RAKYAT MEDIA - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna memperkenalkan sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (ePUPNS) kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah daerah setempat, Rabu (9/9/2015), Kata Bupati Natuna yang disampaikan Asisten Pemerintahan Drs.H.Yacob Ismail, sosialisasi e-PUPNS sangat penting untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi,”Sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional, akurat, terpercaya dan terintegrasi,” kata dia.

Dalam waktu dekat ini, kata dia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Natuna akan membuka pendaftaran ulang seluruh PNS, sesuai arahan Kementerian Apara-

tur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional, tentang Undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kita segera melakukan pembinaan terkait cara pendaftaran ulang bagi PNS yang telah berubah, menjadi elektronik yakni e-PUPNS,” ungkap dia.

Penerapan e-PUPNS, kata dia lagi, dimulai pada 1 September hingga 31 Desember 2015.”Ini harus dilakukan dan seluruh PNS harus mengetahui ini, karena akan ada sanksi bagi PNS yang tidak mendaftar ulang, yakni mereka akan

tersisih dari administrasi kepegawaian,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan BKD Natuna Muhamad Alim Sanjaya, S.Ip,MPP mengimbau seluruh PNS untuk melakukan verifikasi PUPNS sebelum 31 Desember 2015.”Ini merupakan instruksi BKN. Pegawai yang tidak mengikuti PUPNS 2015, tidak tercatat dalam database ASN nasional di BKN. Artinya, PNS itu tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian dan dinyatakan berhenti atau pensiun,” ujarnya. (rm/ant)

Polres Natuna Buat Program Ngopi Kamtibmas NATUNA, RAKYAT MEDIA-Polres Natuna terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Salah satunya dengan program “Ngopi Kamtibmas”, atau ngopi sambil menjaring berbagai aspirasi persoalan yang bisa mengganggu kondusifitas masyarakat.

Program yang digagas Kapolres Natuna Amazona Pelamonia tersebut, diharapkan mampu menyerap informasi secara langsung dari masyarakat terkait kondisi keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, kegiatan yang digelar secara informal tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mensosialisasikan tupoksi Polri kepada warga dan berkaitan juga dengan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember nanti.

Kegiatan “Ngopi Kamtibmas” tersebut sudah dua kali dilaksanakan jajaran polres Natuna dengan cara tatap muka secara langsung dengan Kapolres Natuna beserta jajarannya untuk mendengarkan pendapat baik masukan

Sabtu 12 - 19 September 2015

KAPOLRES Natuna AKBP Amazona Pelamonia

maupun kritikan terhadap tugas kepolisian.

“Ini salah satu cara kami (polisi) untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Jangan sampai ada bahasa, masyarakat takut dengan polisi, maka dari itu dengan program Ngopi Kamtibmas, masyarakat akan berbaur dengan kami sambil ngopi dalam suasana santai dan rileks,” kata Kapolres Amazon di hadapan puluhan awak media dan organisasi pencinta batu akik Natuna di warung makan Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng, Ranai, Rabu (9/9) kemarin.

Program “Ngopi Kamtibmas” lanjut Kapolres akan terus berlanjut dengan berbagai macam kelompok dan golongan dengan tujuan kepolisian mendapat in-

formasi tentang kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini.”Program ini akan dilakukan secara rutin agar kita (polisi) lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga akan lebih terbuka kepada kita (polisi),” terangnya.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas seharihari, kata AKBP Amazona, tidak ada jarak antara polisi dengan masyarakat, dimana masyarakat lebih terbuka kepada polisi dengan menempatkan polisi sebagai mitra kerja dalam menangani berbagai kejahatan. ”Harapannya, semua masyarakat bisa bembaur dengan polisi, dan secara bersama-sama menangkal berbagai kejahatan yang kerap terjadi di Natuna,”katanya. (rm/hk)

BUPATI NATUNA PANCANG TIANG PEMBANGUNAN PELABUHAN RORO PENAGAI NATUNA, RAKYAT MEDIA-Pembangunan Ron on Ron Of (Roro) di Pelabuhan Penagi, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Natuna mulai dikerjakan. Launching pembangunan ditandai dengan pemancangan tiang pertama, Kamis (10/9/ 2015) oleh Bupati Natuna, Ilyas Sabli bersama sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Natuna.

Dalam penjelasannya, Ilyas Sabli mengatakan, pembangunan dermaga Roro merupakan implementasi program presiden Jokowi untuk membuka tol laut, terutama di daerah kepulauan seperti Natuna. ”Setidaknya dengan adanya pelabuhan Roro ini, transportasi laut dari Natuna ke daerah lain semakin lancar,” kata Ilyas.

Ilyas berharap, pelabuhan tersebut bisa menjadi salah satu motor penggerak lancarnya pembangunan di daerah, terutama sekali di sektor perekonomian masyarakat.”Semoga pelabuhan ini menjadi salah satu pintu masuk bagi kemajuan pembangunan dan ekonomi di Natuna,” terangnya.

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, bahwa pelabuhan tersebut dibangun menggunakan anggaran APBN menggunakan sistem tahun jamak dengan total anggaran sebesar Rp50 miliar.

Pelabuhan yang diharapkan menjadi sarana pertumbuhan ekonomi

Ilyas Sably Bupati Natuna

masyarakat Natuna, lanjutnya, memiliki panjang 100 meter, dan rencananya akan dibangun dalam kurung waktu dua tahun oleh PT Karya Tunggal Mulya Abadi selaku kontraktor.

“Pelabuhan ini akan nyambung dengan pelabuhan yang lama, panjangnya 100 meter dan semoga saja dalam waktu dua tahun ini bisa selesai Sesuai rencana anggaran tahun pertamanya Rp25 miliar dan tahun kedua Rp25 miliar,” katanya.

Anggaran di atas murni untuk pembangunan pelabuhan saja, sedangkan untuk pengerukan dan penambahan kedalam alur akan mempergunakan pos anggaran yang berbeda. Pelabuhan tersebut, terangnya lagi akan mampu melayani kapal dengan kapasitas 3000 GT sehingga kapalkapal besar milik PT Pleni bisa bersandar di dalam kota.”Kalau ini jadi arus barang dan orang pasti semakin lancar, karena kapal-kapal besar nanti bisa sandar, dan terpenting kapal tidak perlu antri bersandar hingga berhari-hari,” pungkasnya. (rm/red).

ANAMBAS

Sabtu 12 - 19 September 2015

Website: www.rakyatmedia.co.id

9

Feri Cepat Tujuan TanjungpinangAnambas Sudah Ada Izin ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pengoperasian kapal feri cepat dengan rute Batam-Letung- Letung Tarempa bakal segera terealisasi, menyusul pengelola telah mendapat izin dari Bupati Drs Tengku Mukhtaruddin beberapa waktu lalu.

Masykur, ST MM, Kepala Dinas Perhubungan KKA mengatakan, izin prinsip beroperasinya kapal feri Batam-Tarempa telah ditanda tangani oleh Bupati lama pada Bulan Agustus lalu.

Saat ini sebut Masykur, pihak sedang melakukan pengurusan izin rute trayek kapal feri cepat tersebut di Kementerian Perhubungan.”Jika izin rutenya selesai maka akan dapat beroperasi melayani masyarakat Anambas.”jelasnya.

Di Anambas sendiri untuk

transportasi laut selain feri cepat rute Tanjung Pinang-Anambas, masih ada Kapal Pelni, seperti Kapal Bukit Raya, Sabuk Nusantara maupun kapal Perintis. Hanya saja masykur mengakui kalau transportasi udara saat inimasih terkendala.”Yang masih terkendala adalah transportasi udara,” bebernya.

Pada kesempatan itu Masykur menyampaikan kekecewaanya dengan sudah pastinya Susi Air tidak mendarat ke Anambas. Hal ini diakibatkan izin landing Susi air di Bandara Matak belum juga diperolah. ”Sudah pasti Susi Air tidak mendarat di Anambas,” kata Masykur, menyayangkan.

Masykur mengungkapkan tidak perlu mencari kambing hitam batal mendaratnya Susi Air tersebut, namun perlu dike-

tahui rumit prosedur yang ada dari SKK Migas Maupun Conoco Philips, membuat penerbangan ini menjadi terganjal. ”Mereka penuh dengan prosedur yang tidak jelas, sementara proses pengurusan 6 bulan yang lalu telah diberikan,” tuturnya.

Mengingat sudah akhir tahun kata Masykur, pada rapat kerja angkutan perintis yang dilaksanakan di Bandung Minggu lalu. diputuskan penerbangan rute Tanjung PinangMatak, Matak- Natuna PP dibatalkan.”Mau apalagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun dengan waktu yang mendekati akhir tahun tak mungkin lagi bisa dilaksanakan.

Pihaknya sambung Masykur, Sudah bebeapa kali melaksanakan rapat, terakhir rapat di

FERRY cepat rute Tanjungpinang-Tarema yang saat ini sandar di Pelabuhan Tarempa

Kementerian Perhub dan Dipimpin direktur angkutan udara, yang dihadiri oleh SKK Migas,

Conoco Philips, Dishub, Susi air, Kementerian Perhub.”Saat rapat OK, namun dua hari ke-

mudian rapat lanjutan sudah melenceng dan tidak jelas lagi, ”ujarnya. (rm/haka).

Anambas Butuh Transportasi Cepat

KANTOR DPRD Anambas di tarempa

Fraksi PPP Desak Pemkab Anambas Tingkatkan PAD ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil minyak dan gas menjadi sorotan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keungan Ranperda P APBD TA 2015 di ruang rapat paripurna, Selasa (8/9/2015) lalu.

Ketua Fraksi PPP Plus, Asnida yang membacakan pandangan fraksinya mengatakan, ketergantungan pemerintah hingga 90 persen terhadap DBH Migas berdampak negatif dan sangat mempengaruhi APBD Anambas.”Pemerintah didesak untuk segera mengambil kebijakan untuk meningkatkan PAD dan memaksimalkannya,” kata Dengan ketergantungan ini kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, ketika terjadi penurunan dana bagi hasil menyebabkan terjadinya defisit anggaran.Fraksi PDIP Plus seperti disampaikan Yusli, terjadi penurunan anggaran sebesar Rp131 miliar pada APBD P atau sekitar 11,8%, namun yang menjadi pertanyaan adalah munculnya program baru pada APBDP padahal terjadi penurunan, sehingga ia meminta penjelasan perihal program baru tersebut.

Yulius, SH dari Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya mendesak pemerintah untuk melaksanakan perencanaan yang matang dengan tidak meninggalkan asas keadilan.”Terdapat berbagai isu strategis namun harus mampu ke depankan kepentingan masyarakat,”tuturnya.

Hampir sama semua mengalami penurunan, namun dari belanja imbang terjadi kenaikan dana subsidi, dan dinas pertanian yang cukup besar.

“Kami mendesak agar dana transportasi pelajar dianggarkan,”tegasnya minta penjelasan.

Kebutuhan dasar juga disampaikan oleh Fraksi PBB yang mempertanyakan masih minimnya kebutuhan primer masyarakat seperti air listrik dan lainnya sehingga masyarakat yang akhirnya dirugikan, hal ini menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan.

Penjabat Bupati KKA, Drs Eko Sumbaryadi menjelaskan semua yang dipertanyakan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Iamengatakan, langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan antara lain dengan pelaksanaan intensifikasi dan eksentifikasi wajib pajak dengan menggerakan SKPD yang memiliki potensi daerah dan pajak daerah.

Untuk guru ngaji kenapa tidak dianggarkan, pihaknya sebut Eko mengalokasikan anggran diprioritaskan yang sifatnya wajib.”Untuk hibah dan Bansos, mengalami pengurangan kecuali Pilkada Panwaslu KPUD,” jelasnya.

Penambahan program baru lanjut Eko, akibat adanya DAK pendukung baru dan baru bisa dilaksanakan di APBDP karena adanya Juknis di DAK dan Taskin. ”Untuk penambahan dana hibah sesuai dengan NPHD yang disetujui mengingat tahun ini merupakan tahun Pilkada, sehingga dana Hibah untuk KPUD,Panwaslu dan Pengamanan menjadi sangat penting,” pungkasnya. (rm/hk).

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Sarana transportasi selalu saja menjadi masalah serius bagi warga Kepri di pulau-pulau terdepan seperti Anambas dan Natuna. Di Anambas saat ini misalnya, ada tiga warga yang mengalami sakit kritis. Ketiganya harus tunda dirujuk ke rumah sakit di Batam dan Tanjungpinang karena ketiadaan sarana transportasi yang bisa lebih cepat membawa mereka ke rumah sakit rujukan itu.

“Ada tiga warga saya di Anambas nyaris meregang nyawa karena tidak bisa dirujuk secara cepat ke Batam dan Tanjungpinang. Kalau diantar kapal, mereka harus bu-

tuh banyak waktu. Jika dirujuk dengan pesawat, nah pesawat malah tak terbang lagi ke Anambas,” ujar Taufik, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kepri saat menghadiri rapat koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Perusahaan Daerah (Perusda) Anambas di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Kamis (10/9/2015) lalu.

Kondisi yang memprihatinkan itu, membuat Taufik harus “berteriak” meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan sarana transportasi untuk warga di daerah tersebut.

Dia memaparkan, selama

ini ada beberapa maskapai penerbangan yang bekerja sama dengan Perusda Anambas sudah melayani rute penerbangan Tanjungpinang-Anambas, Batam-Anambas, Tanjungpinang-Natuna dan Batam-Natuna.

Namun, maskapai penerbangan itu akhirnya memilih hengkang karena ketiadaan anggaran Pemda Anambas untuk melanjutkan kerja sama tersebut. ”Ada beberapa maskapai penerbangan ingin masuk ke Anambas. Tetapi mereka tidak suka dengan Perusda Anambas.

Karena itu, saya minta supaya Pemda bisa membangun kembali kerja sama tersebut,” tegas Taufik.(rm/trb).

Warga Tuding Perusda Anambas

Tolak Susi Air Masuk Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Warga dan Manajemen Perusahaan Daerah (Perusda) berdebat terkait masalah transportasi udara yang sulit masuk ke wilayah Anambas, pada pertemuan di Kantor DPRD, Senin (7/ 9/2015) lalu.

Yunizar, salah seorang perwakilan putra daerah itu mempertanyakan penyebab sulitnya Susi Air masuk dan melayani rute Anambas. Kegeraman Yunizar terlebih ketika mendapat informasi salah satu penyebab Susi Air sulit masuk ke Anambas, karena adanya penolakan dari oknum-oknum tertentu di Perusda Anambas Sejahtera.

“Dalam hal ini, saya bukan sebagai Kadis DKP namun mewakili daerah saya, Tarempa dan mewakili Pulau Siantan. Saya ingin meminta kejelasan kabar ini. Karena imbasnya masyarakat yang tidak bisa merasakan penerbangan murah,” kata Yunizar.

Suasana pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, dan dipimpin oleh Ketua DPRD ketika kian memanas, terlebih saat Yunizar ingin mengkonfirmasi kepada Direktur Administrasi dan Keuangan Perusda Anambas Sejahtera, Nasrul yang hadir pada pertemuan itu, yang akan membongkar terkait hal-hal di Pemkab.

“Dalam hal ini saya tidak ada sentimen pribadi.

Tapi, Beliau (Nasrul,red)

YUNIZAR Kepala Dinas Kelautan dan mPerikanan Anambas

akan kembali ke LSM dan buka-bukaan terkait Pemkab. Saksinya Pak Masykur (Kadishub,red) pada saat itu. Nasrul seperti harimau yang dipelihara Pak Tengku,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Asril Masbah. Mewakili masyarakat Jemaja, pihaknya mmerasa perlu mendapat penjelasan yang lebih akurat, khususnya berkaitan dengan rencana masuknya Susi Air. Pihaknya mendesak legislatif untuk segera menindaklanjuti terkait hal itu.

“Kami sudah membayangkan pesawat Susi Air masuk ke Jemaja. Terakhir tidak jadi. Tentunya, hal ini sangat merugikan masyarakat. Untuk di internal Perusda, kami tidak mau ikut campur. Namun, kami melihat tidak ada kebijakan dari pemerintah,”ketusnya.

Herdi Usman yang had-

ir pada kesempatan itu, mendesak pentingnya transportasi cepat, dalam hal ini maskapai penerbangan yang hendak masuk ke Anambas.

Hal ini penting mengingat adanya pertanyaan dari warga Anambas yang berada diluar seperti Batam, Tanjungpinang bahkan Jakarta yang ingin berkunjung ke Anambas. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta kepada Perusda untuk berbesar hati bila tidak mampu dalam melaksanakan unit bisnisnya.

“Ada pesawat hari ini yang mau masuk. Mereka pun tak minta disubsidi. ?Dalam hal ini, apabila Perusda tidak mampu dan bisa, mohon dilepaskan saja,” ungkapnya.

Kabar mengenai rencana masuknya maskapai yang siap untuk melayani rute penerbangan dari dan menuju Anambas disampaikan oleh Arfandi. Mewakili Organisasi Kepemudaan (Pemuda Pancasila,red), pria yang bekerja di Matak Base area itu mengungkapkan kesediaan salah satu maskapai untuk melayani rute penerbangan Batam-Anambas.

“Saya sempat berdiskusi, dan ada bocoran memang seperti itu. Dari sisi personil mereka siap, tinggal pengelolaannya saja. Pilotnya pun sudah siap terbang sejak Agustus lalu, asalkan izin administrasinya sudah didapatkan,” bebernya. (rm/hlk)

SALAH satu sudut ibu kota Kabupaten Anambas di Tarempa

Rumput Laut Salah Satu Potensi Sumber PAD di Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA- Rumput laut menjadi salah satu sumber daya penting yang seharusnya dikembangkan pemerintah KKA ke depan. Dengan potensi luar biasa kelautan yang ada saat ini sangat disayangkan apabila tidak dikembangkan. Apalagi dewasa ini potensi rumput laut benar-benar telah dimanfaatkan di berbagai daerah, dan berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) KKA, Indrayana mengatakan, pemerintah sebaiknya memanfaatkan rumput laut karena potensinya di Anambas sangat menjanjikan bagi masyarakat.

“Selain Perikanan, dan potensi pariwisata, kenapa tidak dicoba mengembangkan potensi rumput laut di daerah ini,” kata Indrayana, kepada wartawan Senin (7/ 9/2015) lalu di Tarempa.

Perlu diketahui sebut mantan anggota DPRD KKA Periode 2009-2014 itu, sumber daya kelautan berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk.

Sumber daya kelautan tersebut mempunyai keunggulan

komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar dan beraneka ragam serta dapat dimanfaatkan dengan biaya eksploitasi yang relatif murah sehingga mampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif.

“Di sisi lain, kebutuhan pasar sangat besar karena kecenderungan permintaan pasar global yang terus meningkat. Untuk memenuhi hal tersebut maka akselerasi pembangunan kelautan merupakan sebuah jawaban yang tepat bagi KKA Saat ini”ungkapnya.

KKA Lanjut Indrayana, menyimpan potensi sumber daya kelautan, baik hayati ataupun non-hayati yang cukup menjanjikan untuk di kelola. Potensi ini bukan hanya menjadi aset lokal namun juga dapat dirasakan manfaatnya secara nasional jika dikelola dan dimanfaatkan dengan arif dan bijaksana.

“Salah satu komoditas marikultuer yang saat ini patut dikembangkan dan merupakan salah satu program pengembangan ekonomi pesisir seperti Anambas. Pengembangan rumput laut ini dapat merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah akibat meningkatnya pendapatan masyarakat setempat,” jelasnya. (rm/kl)

Plt Penjabat Bupati Upayakan Maskapai Masuk Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Upaya untuk menghadirkan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Anambas, terus digesa.Imran, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Eko Sumbaryaditengah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan modal transportasi cepat dari dan menuju Anambas.

Komitmen itu pun diakui politisi PPP itu, setelah menyampaikan hasil pertemuan antara perwakilan putra daerah, Perusda Anambas Sejahtera, Dishub serta anggota DPRD beberapa waktu

lalu.”Beliau akan mengkaji ulang dan berusaha untuk memasukkan maskapai ke Anambas. Sebelumnya, hasil pertemuan sudah kami sampaikan,” ujarnya Rabu (9/9/2015).

Pertemuan antara Pemkab dengan Perusda bersama DPRD pun, diakui pria yang menjabat sebagai tim Banggar ini akan dilakukan pada malam hari. Pertemuan yang dilakukan itu, kemungkinan terkait membahas masalah penerbangan. ”Nanti malam ada pertemuan. Kalau tak salah dari Dishub. Kemungkinan akan membahas masalah penerbangan,” ungkapnya. (rm/trb).

NUSANTARA

Sabtu 12 - 19 September 2015

Website:www.rakyatmedia.co.id

10

TERKAIT KORUPSI BANSOS

KPK Periksa Sejumlah Anggota DPRD Sumut

SALAH satu sudut Kota Binjai

MEDAN, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) H Ajib Shah membenarkan bahwa sejumlah anggota dewan akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai klarifikasi terkait jalannya Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam kurun waktu tahun 2013-2015.

Bahkan pemanggilan mantan dan anggota DPRD Sumut itu banyak yang berbeda, termasuk Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Sosial (Bansos) hingga pengajuan hak interplasi terhadap Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho.

“Tujuannya untuk klarifikasi, didengar keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau pemberian uang atau barang sesuatu yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera pada tahun anggaran 2013-2015,” katanya, pada wartawan di kantornya Jumat (11/9/2015) kemarin.

Selain itu, pemanggilan anggota dewan sebanyak tujuh orang termasuk empat orang merupakan unsur pimpinan DPRD Sumut yang duduk pada periode 2009-2014, satu orang anggota DPRD Sumut dan dua pimpinan Fraksi yang kini masih duduk di DPRD Sumut.”Pemanggilan yang dilakukan KPK tersebut adalah tidak pernah dipertentangkan oleh anggota DPRD Sumut, apalagi untuk memintai keterangan tentang kelengkapan bahan KPK untuk kasus Gatot Pujo Nugroho,” katanya.

Menurut dia, sebagai wakil rakyat dirinya bersama dengan anggota dewan lainnya menyikapinya dengan arif dan bijaksana.”Yang jelas tujuan dilakukan pemanggilan tersebut adalah hanya klarifikasi penerimaan dan barang sesuatu yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) tahun 2011-2013,” ujarnya.

Ia juga dengan tegas membantah adanya isu transaksional yang menyebabkan batalnya interpelasi terhadap Gatot.”Karena itu saya menganjurkan bagi anggota DPRD Sumut yang akan dipanggil oleh KPK diminta untuk menghadirinya. Kerena panggilan dari KPK adalah untuk melengkapi berkas kasus Gubernur Sumut. Yang jelas KPK harus mempunyai kehatihatian dalam menangani kasus,” katanya.(rm/sofian)

Warga Binjai Korban Kapal TKI Tenggelam di Malaysia BINJAI, RAKYAT MEDIA-Salah seorang korban kapal tenggelam di perairan Malaysia adalah Mahrani (49) yang merupakan warga Kota Binjai yang berencana kembali ke daerahnya setelah bekerja di negara itu selama 13 tahun.”Masih terus berkomunikasi dengan salah seorang keluarga disana, kapan kepulangan jenazah ibunda,” kata anak sulung Almarhum Mahrani, Atikah, di Binjai, Minggu.

Rumah duka di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, terlihat sudah ramai dikunjungi para pelayat setelah mengetahui salah seorang kerabat mereka ada yang tenggelam. Terlihat pihak kerabat sudah menyiapkan tenda dan menunggu kedatangan jenazah di rumah duka tersebut.

Selain itu, Atika terus berkomunikasi dengan adiknya yang juga bekerja di Malaysia terkait jadwal pengiriman jasad korban yang merupakan ibundanya kembali ke Tanah Air.Atika menjelaskan, ibunya Mahrani yang sudah bekerja selama 13 tahun di Malaysia memiliki empat orang anak dua orang cucu.

Namun, dalam empat tahun terakhir, ibunya belum kembali ke Tanah Air dan baru berencana akan pulang dengan menggunakan kapal.

Ia juga menyatakan, terakhir kalu berkomunikasi dengan ibunya tercinta pada pekan lalu, saat menyampaikan rencana akan kembali ke Tanah Air untuk melihat cucunya.”Biasanya ibunda kalau kembali ke Tanah Air tidak pernah menggunakan kapal, namun entah bagaimana kepulangan ibunda kali ini membawa berita duka untuk seluruh keluarga besarnya. Kini pihak keluarga masih menunggu kepastian kedatangan jenazah ke rumah duka sambil menyiapkan pemakanan di pekuburan muslim yang ada di daerah itu, katanya.(rm/ant).

KANTOR DPRD Sumatera Utara

Ratusan Lampu Penerang Jalan Protokol di Langkat Padam LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengeluhkan ratusan lampu penerang jalan umum padam sehingga jalan protokol dan pemukiman menjadi gelap.”Ini sangat memprihatinkan lampu jalan protokol maupun pemukiman warga padam,” kata Acia, seorang warga di Stabat, Langkat, Rabu.

Acia menjelaskan padamnya lampu penerangan jalan ini sudah berlangsung lama, namun tidak ada perhatian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. ”Pemadaman lampu jalan protokol maupun di pemukiman warga tidak tertutup kemu-

ngkinan akan menimbulkan kerawanan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan lainnya,” katanya.

Padahal, katanya, setiap bulan warga yang membayar listrik dikenakan pemotongan untuk membayar pajak penerangan jalan yang dikutip PLN. Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat Iskandar mengatakan anggaran untuk membayar penerangan jalan habis sehingga PLN memutus aliran listrik.

Iskandar menjelaskan Pemkab langkat sudah meminta PLN untuk tidak me-

mutus aliran listrik namun PLN tidak memenuhi permintaan tersebut dan tetap memutusnya.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Langkat Rudi Kinandung mengungkapkan pemutusan itu dikarenakan adanya tunggakan Rp8 Miliar selama tiga bulan akibat anggaran habis.

Rudi Kinandung akan mengusahakan anggaran di dalam APBD Perubahan agar bisa membayar listrik jalan umum.”Ini sedang kita lakukan pembahasan dengan Komisi C, diharapkan selesai dan bisa secepatnya dibayarkan,” kata Rudi Kinandung. (rm/ant)

KANTOR Polres Langkat di Stabat

Sat Narkoba Polres Langkat Tangkap Pengedar Sabu LANGKAT, RAKYAT MEDIA MEDIA-Satuan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Satnarkoba) Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menangkap dua pengedar sabu-sabu berikut barang bukti berupa sabu siap edar dari Jalan Zainul Arifin Stabat.

“Benar ada kita lakukan penangkapan terhadap pengedar sabu-sabu,” kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Langkat AKBP Dwi Asmoro melalui Kepala Satuan Narkoba AKP Ridwan, belum lama ini di Stabat.

AKP Ridwan menjelaskan penangkapan terhadap kedua tersangka pengedar sabu-sabu ini berawal dari informasi masyarakat, dimana tersangka pertama yang ditangkap berinitial IND (45) warga Dusun Pekubuan Kecamatan Tanjungpura, berikut delapan plastik klip kecil sabu-sabu yang siap diedarkan.

“Penangkapan terhadap tersangka IND ini berkat informasi yang diterima

petugas dari masyarakat yang selama ini sudah resah dnegan tindak tanduk pelaku teruatama di Kecamatan Tanjungpura,” katanya.

Dari penangkapan terhadap tersangka ini aparatnya lalu mengembangkannya dan menangkap satu tersangka lainnya berinitial DR warga Jalan Musyawarah Kecamatan Tanjungpura yang sedang duduk-duduk diatas bok dipinggir jalan dekat kediaman tersangka bersama temannya.

Lalu tersangka DR inipun kita amankan maka ditemukan juga barang bukti berupa sabu-sabu di tujuh plastik klip kecil yang juga siap untuk diedarkan.”Kedua tersangka sedang dimintai keterangannya oleh penyidik untuk pengembangan kasusnya lebih lanjut,” katanya.

Tersangka ini dijerat undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (rm/ant)

Bandar Sabu Helvetia Ditembak Petugas Polsek Medan Timur MEDAN, RAKYAT MEDIA-Bandar sabu bernama Efo (25) warga Jl Ampera I, Medan Helvetia terpaksa ditembak petugas Unit Reserse Kriminal Polsekta Medan Timur karena melawan saat ditangkap, Rabu (9/9/ 2015) lalu jelang tengah malam. Bahkan, ketika diamankan, yang bersangkutan membacok anggota Polsek Medan Timur, Brigadir Dwi Purwanto (29) warga Klambir V, Medan Helvetia.

Menurut keterangan di Polsekta Medan Timur, awalnya petugas memburu JN (28), pelaku perampokan yang tak lain merupakan kakak kandung Efo. Sesaat penggerebekan, petugas hendak membawa tersangka JN ke dalam mobil.

“Saat anggota menangkap JN, adiknya ini langsung mengambil sebilah parang. Kemudian anggota kita terkena sabetan parang di bagian kepala,” kata Kanit Reskrim Polsekta Medan Timur, AKP Alexander Pil-

KANTOR Polsek Medan Timur

iang, Kamis (10/9/2015) lalu.

Karena terluka, Brigadir Dwi kemudian roboh, sementara tersangka JN berhasil kabur. “Karena anggota kita terluka, kita terpaksa melakukan tindakan tegas di tempat terhadap tersangka Efo,” ungkap Alex.

Dari informasi di lapangan, saat tersangka digeledah petugas, ditemukan paket sabu dari dirinya. Namun, belum diketahui secara pasti berapa jumlah sabu yang diamankan dari tersangka.

“Tersangka Efo masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Medan karena

kaki kanannya tertembus timah panas,” ungkap Alex.

Dari keterangan petugas yang menangkap Efo, yang bersangkutan ketika ditangkap dalam keadaan mabuk narkoba. Bahkan, tersangka berulangkali melawan petugas ketika diinterogasi.(rm/sofian).

Dua Kadis Pemko Medan Terlibat Korupsi Belum Dicopot MEDAN, RAKYAT MEDIA-Pelaksana Tugas Harian (Plh) Wali Kota Medan Syaiful Bahri masih belum berniat memberhentikan dua kepala dinas (kadis) Pemko Medan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Medan.

Dua kadis tersebut yakni Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Syahrizal Arief, dan Kadis Pertanian dan Kelautan, H Ahyar.Seperti diketahui, Kadisperindag Syahrizal Arief terlibat kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Kapuas Belawan senilai Rp 2,8 miliar yang dananya bersumber dari APBN Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2012.

SYAHRIZAL Aref Kadis Perindustrian Kota Medan

Selain Syahrizal, juga ditetapkan empat tersangka lainnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) NS, Pengawas Proyek TA dan PR, dan rekanan TH. Dugaan korupsi proyek Pasar Kapuas ini menyasar pada penyimpangan pengerjaan proyek yang tidak sesuai

dengan spesifikasi. Kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp 940 juta.

Sedangkan Kadistanla H Ahyar terlibat dugaan korupsi pengadaan alat tangkap ikan senilai Rp 1,1 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan tahun 2014. Dalam kasus ini, se-

lain Ahyar, juga ditetapkan empat tersangka lainnya, yakni PPK berinisial SH, kotraktor berinisial D, dan dua panitia pemeriksaan barang HT dan BT. Kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp 416 juta.

Meskipun para tersangka dari dua kasus tersebut telah mengembalikan kerugian negara kepada pihak Kejari Belawan, kasus tetap diproses.

Syaiful Bahri mengatakan, dirinya akan mengusulkan pencopotan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nantinya, mekanisme pencopotan tetap akan melalui rapat pertimbangan di Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperkajat). (rm/ant)

SAMBUNGAN

Website: www.rakyatmedia.co.id

Sabtu 12 - 19 September 2015

11

Proyek Jalan Tol Batam Tak Ganggu Jembatan Layang BATAM, RAKYAT MEDIA -Proyek pembangunan fly over atau jembatan layang merupakan kerjasama antara BP Batamdengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal tersebut disampaikan Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono bahwa proyek tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2002. ”Proyek fly over sudah lama kita rencanakan sejak tahun 2002.

BP Batam akan memberi dukungan berupa lahan kare-

FOTO rencana pembangunan fly over di Batam

Kepala SKPD tah Daerah (TAPD) kepada wartawan belum lama ini di Dompak Dikatakannya, target diharapkan per Juli 2015 sudah 65 persen untuk realisasi fisik dan 40 persen untuk serapan keuangannya. Kenyataannya saat ini realisasi fisik untuk kegiatan APBD murni 2015 baru mencapai 56 persen. Sementara realisasi keuangan baru 35 persen.

Menurutnya, melesetnya target yang diharapkan itu disebabkan, adanya keraguan masing-masing Kepa-

Sambungan Hal. 1

la Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Kepri.

Apalagi defisit anggaran Pemprov Kepri mencapai Rp778 miliar.

“Menyiasati kondisi defisit ini, meskipun kegiatan sudah diumumkan di website Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yakni akan ditarik kembali atau diholding untuk tahun depan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Disebutkannya juga, resiko dibalik rasionaliasi yang dilakukan berkurang-

Kapal Bawa tersebut, hingga kini belum diumumkan otoritas Malaysia,” ucap Hermono.

Hermono menambahkan, berdasar keterangan nelayan, kapal tersebut dinaiki sekitar 100 orang. ”Jumlah penumpang yang melebihi kapasitas ini diduga menjadi penyebab tenggelamnya kapal karena cuaca relatif cerah, ujarnya lagi.

Lebih lanjut Hermono menjelaskan, pada Senin (7/ 9/2015) lalu untuk mencari korban tenggelamnya kapal pembawa TKI tersebut Tim SAR Malaysia mengerahkan 11 kapal dan tiga pesawat yang berasal dari Angkatan Militer Malaysia.

“Tim SAR terdiri dari tujuh kapal dari Maritim Malaysia, tiga kapal dari angkatan laut, dan satu kapal dari Kepolisian Malaysia. Sebanyak tiga pesawat juga dikerahkan untuk terus mencari kemungkinan korban yang hilang di Perairan Malaysia, lanjut Hermono Hingga kini Satgas KBRI Kuala Lumpur terus melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk melakukan upaya identifikasi korban yang meninggal maupun yang berhasil diselamatkan.

Sebagaimana diberitakan, pada Kamis 3 September 2015, sekira pukul 10.30

Sambungan Hal. 1

waktu setempat, nelayan Malaysia melaporkan adanya kecelakaan kapal yang mengangkut 70 hingga 100 imigran. Kapal tersebut terbalik dan tenggelam di perairan dekat Sabak Berenam, Selangor, Malaysia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengimbau masyarakat tidak ragu-ragu menghubungi pihak KBRI jika ada yang merasa anggota keluarga mereka menjadi penumpang kapal tersebut. Hotline Kementerian Luar Negeri untuk keluarga korban kapal tenggelam di Sabak Bernam adalah 08128900-9045.

Sementara itu, Pakar Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Suhaidi SH minta pemerintah mengusut tenggelamnya kapal yang mengangkut WNI tersebut. ”Penyelidikan kapal tersebut, untuk mengetahui apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan mengenai kelayakan angkutan laut tersebut,” kata Suhaidi, kepada wartawan di Medan.

Menurut dia, pengusutan atau penyelidikan perlu dilakukan. Tujuannya, untuk mengecek benar atau tidaknya terjadi unsur kelalaian.”Maka, perlu dipertanyakan kepada pihak otoritas pelabuhan sebagai awal keberangkatan kapal ter-

Polda Kepri Polda Kepri Kombes Pol Adi Karya Tobing di Batam, Rabu.

Ia mengatakan, MO masih terus menjalani pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan akan segera berstatus tersangka. ”Kami juga masih menahan mobil angkutan umum yang digunakan untuk menjemput calon TKI ilegal tersebut. Tidak menutup kemungkinan MONTH akan segera berstatus tersangka,” ujarnya.

Jika MO terbukti dan menjadi tersangka akan dijerat dengan pasal 102 ayat 1 huruf A dan pasal 104 ayat 1 huruf A dan UU RI No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

Lebih lanjut, Adi mengatakan pelaku pengiriman

sebut,”ujar Suhaidi.

Dia menyebutkan, saat pelayaran kapal tersebut ke Indonesia, apakah petugas kepelabuhanan telah memeriksa kalaikan armada laut itu.Sebab, selama ini kasus yang sering terjadi menimpa kapal penumpang adalah kurangnya pengawasan petugas berwenang.

Oleh karena itu, katanya, mengenai pelanggaran yang seperti ini, dan ke depan janganlah terulang lagi. ”Peristiwa yang terjadi menimpa WNI ini, juga mengambil korban jiwa dan dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU itu.

Suhaidi menjelaskan, sampai saat para korban WNI yang tenggelam itu, masih ada yang belum ditemukan dan Perwakilan Indonesia di Malaysia minta bantuan otoritas kemanan di negara tersebut melakukan pencaharian.

Mengenai nasib WNI yang jenazahnya belum ditemukan itu, harus dapat dicari hingga dapat, karena pihak keluarganya sangat berharap.”Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia harus bekerja keras untuk bisa menemukan penumpang yang mengalami musibah tersebut,” kata mantan pembantu I dekan Fakultas Hukum USU itu. (rm/mwd) Sambungan Hal. 1

TKI ilegal saat ini menggunakan modus sebagai perusahaan biro jasa perjalanan yang mengurus semua kebutuhan calon pekerja.

Sementara itu, banyaknya calon TKI ilegal yang dikirim melalui Batam dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di NTT, NTB dan Surabaya. Dari sejumlah penangkapan, rata-rata TKI memang berasal dari wilayah tersebut.

“Sebenarnya kami di Kepri kebagian hilirnya saja.

Karena masalah utama ada di hulu. Kalau ini tidak diselesaikan pada daerah asal, maka akan banyak TKI-TKI ilegal lain yang dikirim ke Malaysia melalui Batam,” kata Adi. Pada Senin (7/9/2015)

KPU Kepri sung memasang mulai 27 Agustus 2015 kemarin karena penetapan calon baru tanggal 25 Agustus. Dan untuk mencetak baliho harus melalui lelang dulu,” kata dia.

Ia meminta tim pasangan peserta Pilkada untuk memahami kesulitan KPU. Karena KPU tidak mungkin melanggar ketentuan lelang pengadaan baliho. Sementara itu, KPU Batam menetapkan 10 lokasi pemasangan baliho kampanye peserta Pilkada Kepri dan Pilkada Batam yang akan didan-

nya kegiatan dilelang. Menurtnya, dari 1.964 kegiatan barang dan jasa yang harus dilelang kini baru 800 kegiatan proses lelang pada 34 kantor Lembaga dan SKPD Kepri.

Sebagian besar kegiatannya sudah diumumkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Kepri. ”Kegiatan yang ditetapkan pemenangnya sebanyak 256 paket kegiatan. Sekitar 30 persen dari total seluruh kegiatan dengan nilai anggaran Rp373 miliar,” ungkap Sardison. (rm/tps)

lalu BP3TKI Tanjungpinang dan Polda Kepri menangkap 53 calon TKI ilegal saat tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam menggunakan penerbangan dari Surabaya.

Sebagian calon TKI tersebut diamankan saat menunggu mobil penjemput pada area parkir bandara, sebagian lain diamankan saat sudah berada didalam mobil penjemput.Calon TKI tersebut sebagian sudah memiliki paspor pelancong, sebagian lainnya belum memiliki paspor dan akan diurus di Batam.”Kami koordinasi dengan BP3TKI untuk memulangkan calon TKI tersebut kedaerah asal.

Mereka sudah selesai dimintai keterangan,”tuturnya. (rm/ant) Sambungan Hal. 1

ai oleh KPU. Sebanyak 10 lokasi baliho itu yaitu dua di Simpang Frangky, dua di Simpang Bengkong Aljabar, dan masing-masing satu di Simpang Sei Harapan, Simpang KDA, Simpang Bengkong Second, Bundaran Jodoh, Simpang RSUD dan Simpang Basecamp.

Nantinya, dari 10 lokasi itu, akan ditentukan, lima untuk Pilkada Kepri dan lima untuk Pilkada Batam.

Masing-masing lokasi disiapkan dua tiang baliho untuk dua peserta Pilkada.

Pilkada Kepri diikuti dua pasangan calon gubernurwakil gubernur, yaitu Muhammad Sani-Nurdin Basirun dengan nomor urut satu dan Soerya RespationoAnsar Ahmad nomor urut dua.

Pasangan calon kepala daerah Muhammad SaniNurdin Basirun diusung Partai Demokrat, Partai Nasdem, PPP, Partai Gerindra dan PKB sedangkan Soerya Respationo-Ansar Ahmad diusung PDIP, PAN, Partai Hanura dan PKS. (rm/ant).

na fly over akan dibangun pada row jalan, sedangkan anggaran proyek ada di APBN kementerian PUPR. Pengerjaan proyek ini sendiri sedang menunggu review desain dari instansi teknis terkait, dan dari sisi anggaran juga masih menunggu persetujuan multi years dari kementerian keuangan,” katanya melalui rilis yang diterima wartawan media ini.

Adapun proyek jalan tol direncanakan untuk memperlancar arus transportasi barang antar kawasan industri dan pelabuhan/ bandara.Sebagai jalan bebas hambatan, maka di jalan

tol tidak boleh ada pertemuan sebidang dengan jalan lain, sehingga tidak ada lampu merah (traffic light) di persimpangan sebagaimana jalan biasa.

Jika terjadi pertemuan sebidang dengan jalan lain (persimpangan), maka di lokasi tersebut perlu dibuat fly over atau underpass untuk menghindari pertemuan sebidang. ”Selain itu, dibangunnya jalan tol juga untuk memisahkan kendaraan besar dan sepeda motor untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas mengingat tingkat kecelakaan cukup tinggi,” kata dia.

Menurutnya, tidak tepat anggapan beberapa pihak bahwa rencana pembangunan fly over di Batam terhambat karena proyek jalan tol, justru kedua proyek itu sejalan dan saling mendukung.

Pada saat review desain fly over sudah selesai, dan anggaran multi years sudah disetujui, tentunya kementerian PUPR dapat segera membangun fly over tanpa harus menunggu pembangunan jalan tol.”Tidak ada masalah, silahkan saja fly over dibangun terlebih dahulu jika kementerian PUPR sudah siap,” ujarnya.(rm/tri)

Edward mendasak, ATB mengutamakan warga dibanding kapal asing. Apa lagi sampai mengganggu hak warga untuk memperoleh air yang seharusnya dikuasai negara.”BP dan ATB harus lebih bijaksana dalam memanfaatkan air bersih di saat musim kemarau seperti sekarang,” tegasnya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi III, Djoko Mulyono. Dia meminta agar ATB, mengutamakan pelayanan untuk warga dibanding, keuntungan dari kapal asing.”Kalau jual ke kapal lebih banyak, masyarakat akan terancam,” katanya.

Menanggapi permintaan dewan itu, Direktur Pen-

gelolaan Air dan Limbah BP Batam, Tato Wahyu yang baru menjabat sekitar dua bulan, mengaku belum tahu soal penjualan air ke kapal. Dia berjanji akan mengeceknya. Dia sepakat dengan dewan, agar penghematan tidak diminta kepada masyarakat.

“Kita akan meminta penghematan penggunaan air, termaksud kepada kapal-kapal asing,” janjinya.

Pada kesempatan itu, Tato mengakui kondisi air di waduk Batam, yang turun. Ketersediaan air bersih di sejumlah waduk juga menyusut, antara lain Dam Sei Harapan turun 3,82 meter serta Dam Sei Ladi tu-

run 2,79 meter. Namun disampaikan dihadapan anggota dewan, jika enam waduk yang berfungsi saat ini, cukup untuk memenuhi kebutuhan air.

“Dari enam waduk tersebut, mampu menghasilkan air 3800 liter per detik.

Perkiraan penduduk yang kini mencapai 1,3 juta orang dan pemanfaatan air 100 liter per hari maka debit yang ada saat ini sangat cukup,” katanya.

Hanya saja, karena cuaca lagi kemarau, maka perlu mengurangan distribusi, tanpa harus melakukan penggiliran. Prioritas pendistribusian tetap dilakukan. (rm/ferianda).

Glory Point bisa menguasai sejumlah lahan jalur hijau dan row jalan di Batam lantaran Riky pemilik PT Glory Point disebut sebut teman dekat Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha,” Pemilik PT Glory Point itu selain teman dekat pak Istono, dia juga berani memberi pulus, jadi dimana saja dia minta lahan pasti dikasi, meskipun lahan itu statusnya jalur hijau,” ungkap sumber itu lagi.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang, Yusril,SE, mengungkapkan pada media ini, bahwa lahan yang sebelumnya rumah liar, tetapi karena akal busuk pejabat BP Batam mengelabui warga digusur dengan alasan untuk dialihkan menjadi lahan kota. Ternyata sekarang dipagar seng biru bahkan sedang akan dibangun ruko.

Llebih lanjut Yusril menjelaskan, pengalihan lahan ruang terbuka hijau (RTH) kepada pengusaha PT Glory Point di sejumlah lokasi diduga kuat karena ulah bobrok dan adanya persekongkolan serta fee yang mengalir ke kocek pribadi oknum pejabat BP Batam.

Akibatnya tidak dipungkiri, maraknya pendirian bangunan gedung pertokoan di lahan terbuka dan jalur hijau memberi dampak buruk terhadap kehidupan terutama menyangkut ekologi, ekonomi, energi, etika, estetika dan lalu lintas umum.

Karena bangunan ratusan rumah toko tersebut selain berada diatas lahan jalur hijau. Jarak bangunan dengan jalan umum hanya sekitar 2 meter sehingga mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Konon izin banguna (IMB) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam, satu izin bisa dipergunakan untuk pembangunan dua lokasi. “Ini sangat aneh sekali,” kata Yusril Oleh sebab itu, lanjut Yusril, Komisi I DPRD Kota Batam dalam waktu dekat akan melmanggil Direktur Lahan, Diputi III BP Batam, Istono, dan pengusaha PT Glory Point dan Kepala Dinas Tata Kota terkait penerbitan izin bangunan ruko Central Aladin yang menyalahi ketentuan untuk melakukan hearing terkaiat lahan tersebut, ujarnya.

“Bangunan ruko itu sudah melanggar aturan dan mengancam ketertiban umum, dibeberapa lokasi lahan jalur hijau sudah dikuasai perusahaan PT GP, pihaknya sudah mengajukan surat permintaan RDP bahwa kondisi bangunan gedung ruko Central Aladin menjadi ancaman gangguan ketertiban umum dan lalu lintas karena hanya berjarak 2

meter dari bahu jalan,” ungkapnya Terkait kasus ini, lanjut Yusril, pihaknya mendesak Baraskrim Polri mengusut dugaan persekongkolan pengalihan lahan tersebut kepada pengusaha PT GP,”Saya mendesak Baraskrim Polri mengusut permainan dan persekongkolan pejabat BP Batam, menjual lahan terbuka dan jalur hijau kepada PT GP perusahaan pengembang pembangunan ruko Central Aladin di Batam Kota,”tegasnya.

Masih kata Yusril, ditinjau dari perspektif UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi seharusnya menjadi momentum yang tepat dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam khususnya dalam rangka mempertahankan eksistensi RTH di Batam, kata Yusril Menurut Yusril, lahan jalur hijau yang dialihfungsikan oleh oknum pejabat BP Batam menjadi lahan komersil saat ini ada beberapa lokasi. Diantaranya ruko Central Aladin di Jalan Abuliatama Batam Centre, ruko Central Alibaba Simpang Dotamana, Lahan RTH simpang Kantor Camat Batam Kota, Ruko Simpang Legenda Malaka, Ruko di Batu Aji Simpang SPBU atau simpang Tobing, Ruko di Bengkong, Ruko di Perumahan Anggerek Permai Baloi.

“Seluruh pertokoan tersebut dibangun di lahan RTH dan melanggar IMB, anehnya setiap pembangunan ruko oleh PT GP tanpa plang proyek. Salah satu lokasi jalur hijau di Simpang Tobing Batu Aji yang dibangun ruko oleh PT GP pernah didemo oleh ormas Perpat kota Batam. Dalam waktu dekat Forum LSM Kota Batam akan melakukan demo ke kantor Walikota dan DPRD Batam, untuk mendesak pemerintah Kota Batam membongkar bangunan ruko tersebut karena sudah menyalahi aturan. Saya menduga permainan penjualan lahan jalur hijau ini diduga dilakukan salah satu oknum pejabat BP Batam berinisial ITN, karena terkait masalah ini, saya pernah dipanggil oknum tersebut ke kantornya, tapi tidak saya tanggapi,” ujar Yusril.

Yusril menambahkan, kasus pengalihan lahan RTH menjadi lahan komersil oleh BP Batam dan penerbitan IMB oleh BPM Pemko Batam perlu menjadi perhatian Baraskrim Polri atau Kejaksaan Agung RI karena aparat penegak hukum di Batam terkesan mandul. Kuat duga-

an ada persekongkolan dalam pengalihan lahan RTH dan penerbitan izin IMB mengingat lahan tersebut sangat bernilai dan ditengarai ada uang pelicin yang mengalir.

PT Glory Point merupakan pengembang yang merajai pembangunan ruko di lahan RTH di Batam. Oknum pejabat BP Batam dan pengusaha PT Glory Point diminta untuk diperiksa karena mereka sudah merusak wajah kota Batam dengan memperkosa ruang publik sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan manusia di Kota Batam.

“Penggusuran warga di lahan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat dengan alasan untuk dijadikan lahan hijau,”kata aktivis LSM yang gencar mengungkap kasus korupsi RSUD Embung Fatimah hingga tersebut bergulir sampai ke Mabes Polri.

Sementara Iswandi yang mengaku dari PT Glori Point menanggapi konfirmasi yang dilakukan media ini melalui telpon ke ponselnya pekan lalu terkait pembangunan ruko Central Aladin yang menyahi aturan mengatakan.

“Dari mana anda mendapat nomor telpon saya, soal yang anda tanyakan terkait bangunan ruko yang dibangun di lahan row jalan sama sekali tidak benar, semua lahan kami punya surat. Kalau anda katakan lahan itu berada di jalur hujau, itu tidak benar, kami punya surat dan ijin bangunan,”kata Iswandi sembari menutup ponselnya.

Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Ir Istono, yang coba ditemui media ini Senin (7/ 9/2015) di kantornya lantai tiga gedung BP Batam di Batam Centre untuk konfirmasi terkait tudingan yang menyebut nyebut keterlibatan Istono dalam pengalokasian lahan tersebut tak bersedia ditemui.

Menurut salah seorang pria yang mengaku sebagai ajudan, pak Istono sedang rapat dengan bidang pelabuhan jadi bisa diganggu,” Bapak sedang rapat dengan pejabat pelabuhan, baru mulai rapat, kalau ditunggu rapatnya lama, besok saja bapak datang,”kata pria berkaca mata minus Sementara Ketua BP Batam Ir Mustofa Wijaya, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi, baik ketika dihubungi melalui ponselnya tidak dijawab maupun saat dikonfirmasi melalui sms tidak dibalas.

Redaksi media ini beberapa kali minta jadwal bertemu dengan Ketua BP Batam melalui ajudan bernama Hermaini hingga saat ini belum diterima. (rm/mawardi).

DPRD Desak Brando, kepada wartawan belum lama ini di gedung DPRD Batam Edward mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik air bersih dan ATB sebagai pengelola air bersih, lebih mengutamakan ketersediaan air bersih untuk warga Batam. Terutama penjualan air bersih ke kapal kapal asing di Selat Malaka harus dihentikan.

Selama ini disebutkan jika air bersih dari Batam, banyak didistribusikan ke kapal.”Minta air ke kapal agar dievaluasi. Karena air untuk logistik ke kapal-kapal itu banyak,” tegas anggota Komisi III, Edward Brando.

Sambungan Hal. 1

Mafia Dan kosong dan strategis. Fee yang mereka minta juga berbentuk dolar, nilainya tergantung lokasi lahannya,”ungkap salah seorang pengembang perumahan kepada media ini yang minta tidak ditulis namanya.

Informasi yang diperoleh dari sumber media ini di internal bagian lahan BP Batam mengungkapkan, banyak pengembang perumahan di Batam yang mengaku sulit mendapatkan lahan. Bahkan ada yang sudah berulangkali mengajukan permohonan ke bagian lahan tapi tak pernah berhasil. Alasannya lagi lagi lahan sudah habis.

“BP Batam mengaku lahan sudah habis, tetapi belum lama ini BP Batam bisa mengalokasikan lahan seluas 35 hektar kepada salah seorang pemilik gerai Money Changer berinisial AT. Lahan seluas 35 hektar tersebut berlokasi 20 hektar di batubesar dan 15 hektar di Tanjunguncang,” ungkap sumber media ini.

Sumber itu menambahkan, lahan seluas 35 hektar yang dialokasikan kepada AT kabarnya dijual kepada pihak ketiga, AT disebut sebut hanya sebagai makelar mengambil fee dari lahan tersebut. Berapa dolar feenya saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau lokasi lahannya di Batubesar dan Tanjungucang bisa mencapai 10 hingga 15 dolar per meter, kata sumber itu.

Sepak terjang para calo tanah yang bersekongkol dengan mafia lahan di BP Batam, tidak hanya mencari keuntungan dari fee mengalokasikan lahan kepada investor yang membutuhkan lahan. Tetapi lahan jalur hijau atau row jalan yang semestinya dijadikan ruang terbuka hijau bisa mereka sulap untuk dijadikan tempat bisnis.

Saat ini beberapa lokasi lahan yang difungsikan untuk jalur hijau atau fasilitas umum sebagian besar sudah dikuasai makelar lahan untuk dialihfungsikan menjadi bengunan pertokoan. Seperti lahan jalur hijau atau row jalan di simpang Perumahan Bukit Palem, Kecamatan Batam Kota, Batam Centre.

Dilahan tersebut saat ini telah dibangun puluhan roko Central Aladin oleh perusahaan PT Glory Point.

Tak hanya satu lokasi ini saja lahan jalur hijau yang dikuasai oleh perusahaan tersebut, tetapi lahan row jalan di Simpang perumahan Dotamana juga telah dibangun pertokoan oleh PT Glory Poin dengan nama ruko Aladin. Kemudian lahan Simpang Jalan Raja Ali Haji Depan Rumah Sakit Elizabeth.

Konon, perusahaan PT

Sambungan Hal. 1

KORAN UMUM

Sabtu 12 - 19 September 2015

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmedia.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 131 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

DISKOTIK PACIFIC MARAK PEREDARAN NARKOBA KAPAL asing pencuri ikan di laut Natuna yang berhasil ditangkap TNI AL

Sudah 15 Tahun Mafia Hong Kong Jarah Ikan di Natuna JAKARTA, RAKYAT MEDIA -Baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan adanya sindikat asal Hong Kong yang menjarah ikan di lautan Indonesia dengan cara yang destruktif, yakni menggunakan bom potasium. Bagaimana sebenarnya operasi yang dilakukan sindikat ini di lautan Indonesia?

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subiakto, menjelaskan kapal-kapal sindikat tersebut datang beberapa kali dalam sebulan dengan membawa bahan-bahan peledak untuk dipasok kepada nelayan lokal.

“Kapal-kapal asing (milik sindikat Hong Kong) itu membawa bahan-bahan yang tidak diinginkan, misalnya bahan peledak untuk diberikan kepada nelayan menangkap ikan-ikan karang,” kata Slamet saat jeda Rapat Koordinasi KKP di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (10/9/2015) pekan lalu.

Para nelayan lokal lalu menggunakan bom yang diberikan oleh sindikat Hong Kong tersebut untuk menangkap ikan-ikan karang. Akibatnya, karang-karang rusak parah dan ikan-ikan karang kehilangan tempat tinggalnya.

Sindikat Hong Kong lalu memborong ikan-ikan karang hasil tangkapan nelayan lokal. Menurut Slamet, adanya bom potasium di pulau-pulau terpencil seperti Mentawai, Natuna, dan sebagainya sudah mengindikasikan adanya aktivitas sindikat Hong Kong tersebut. Sebab, mustahil nelayan lokal bisa memperoleh potasium sendiri.

“Biasanya yang ditangkap ikan Napoleon, ikan Kerapu. Ikan-ikan karang. Di pulau-pulau terpencil kan sulit didapat bahan peledak, itu disuplai oleh sindikat itu. Itu kita larang,” tukasnya.

Setidaknya karang di 5 kawasan Indonesia, yakni di Pulau Mentawai, Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Pulau Halmahera, dan Pulau Raja Ampat sudah rusak akibat potasium yang dipasok sindikat Hong Kong.”Di kawasan Mentawai, Natuna, Kepulauan Riau, Halmahera, dan di Raja Ampat. Daerah-daerah lain juga banyak yang belum kita ketahui,” tutup Slamet.(rm/dtik)

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1.

2.

3.

4.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

BATAM, RAKYAT MEDIA Meski aparat kepolisian dalam beberapa bulan ini berhasil menangkap sejumlah sindikat narkoba yang memasok barang haram tersebut ke Batam. Namun peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah tempat hiburan diskotik di Batam tidak pernah habis.

Salah satu diskotik yang disinyalir menjadi lokasi pusat peredaran narkoba adalah diskotik Pasifik. Agak aneh memang, disisi dilain aparat kepolisian dan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) selama ini cukup jeli mendekteksi hingga menangkap para sindikat narkoba yang memasok barang haram tersebut ke Batam.

Sementara dilain pihak peredaran narkoba di sejumlah tempat hiburan di Batam tak tersetuh olehaparat kepolisian. Contohnya diskotik “ Pasifik yang berada di Jodoh”. Bak kata pepatah semut diseberang lautan bisa dilihat. Tapi gajah didepan mata tak kelihatan.

Padahal sudah menjadi rahasia umum jika tempat hiburan berbentuk kapal ini sudah lama disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba Tempat hiburan yang berada di Jodoh dan disebut sebut milik Dedi ini boleh dibilang diskotik yang cukup ramai pengunjungnya. Tiap malam sedikitnya ribuan butir narkoba jenis ekstasi beredar di tempat hiburan ini. Apalagi kalau hari libur seperti malam Jumat, sabtu dan malam minggu. Penggunanya juga tidak terbatas kepada kaula muda saja. Tapi berbagai golongan dan profesi.

Informasi yang diperoleh media ini, peredaran narkoba jenis Ekstasi ditempat hiburan ini sangat bebas meski dijual secara sembunyi sembunyi. Bagi yang merminat tak sulit untuk mencarinya, cukup memesan kepada pelayan tempat hiburan itu, dalam waktu singkat barang haram yang bisa mematikan ini sudah datang.

Harganya juga berpariasi tergantung jenis barangnya, ungkap sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini. (rm/md).

DISKOTIK Pascific yang berada di Jodoh disinyalir sarang narkoba

Polres Tanjungpinang Tetapkan Usman Taufiq Jadi Tersangka TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Polres Tanjungpinang telah menetapkan Usman Taufiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan baju Linmas Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang dilaksanakan Kantor Satpol PP tahun 2014.

Penetapan tersangka dilakukan atas terpenuhinya dua alat bukti serta ditemukannya unsur melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek pengadaan baju dinas yang didanai APBD Kepri 2014 sebesar Rp2,9 miliar.

Informasi yang diperoleh media ini dari sumber di internal penyidik Polres Tanjungpinang mengatakan, Usman Taufiq telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan baju Linmas Satpol PP Provinsi Kepri, tidak tertutup kemungkinan pejabat pembuat komitmen poyek juga akan ditetapkan sebagai tersangka,”ujar sumber .

Lebih lanjut sumber mengatakan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Usman Taufiq sudah dikirimkan penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Tanjungpinang ke kejaksaan.

Sejauh ini Kapolres Tanjungpinang AKBP Dwita Kumu Wardana dan Kasat Reskrim Polres AKP

Usman Taufiq Reza Morandi Tarigan belum memberikan keterangan terkait penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan baju Linmas ini.

Pihak Kejari Tanjungpinang, yang dikonfirmasi wartawan terkait SPDP tersangka korupsi pengadaan Linmas Satpol PP Pemprov Kepri tahun 2014 ini, membenarkan telah menerima satu SPDP dalam kasus tersebut.

“Untuk SPDP, benar kami sudah terima,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang melalui Kasi Pidsus Lukas Alexander Sinuraya, kepada wartawan Kamis (10/9/ 2015) kemarin.

Sementara mengenai nama tersangka dan nomor SPDP, Lukas enggan membeberkan dan meminta media menanyakan langsung ke penyidik kepolisian.”Untuk nama dan nomor SPDP serta hal lainnya, si-

lakan ditanya ke penyidik Polres, karena kami baru hanya menerima SPDP,” saran Lukas.

Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi pengadaan baju Linmas Satpol PP Kepri, lengkap dengan peralatanya, dengan nilai kontrak Rp 2,9 miliar dari APBD Kepri 2014, telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polres Tanjungpinang, sejak dua bulan lalu.

Bahkan selain memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Kantor Satpol PP Usman Taufik, penyidik juga telah memeriksa Direktur Utama CV Nayla, Djaya M, selaku penyedia barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gede Gunawan, serta Ketua Pokja Pelelangan LPSE Nanang Suheri serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Edwin.

Demikian juga Bendahara Satpol-PP Kepri Faizal.

Proyek pengadaan pakaian dinas lengkap Hansip/ Linmas Satpol PP Provinsi Kepri 2014 dikerjakan CV Nayla melalui kontrak nomor 01.0/KONTR-BRG/ PPK-SAT.PP/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 dengan nilai kontrak Rp 2,99 miliar. Namun dalam pelaksanaanya, baju Linmas yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Bahkan terindikasi mark-up yang merugikan keuangan negara hingga Rp1,6 miliar. (rm/mwd)

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, didampingi KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta

PANGLIMA PASTIKAN TNI USIR PESAWAT TEMPUR SINGAPURA DARI NATUNA JAKARTA, RAKYAT MEDIA- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan, TNI AU mengusir seluruh pesawat tempur Singapura yang menggelar latihan di udara Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.

Negara Singa itu diketahui menjadi pengelola navigasi udara atau Flight Information Region (FIR) di Kepulauan Natuna, sejak 1946. Padahal kawasan itu merupakan wilayah Indonesia.

“Dalam hal ini Singapura menentukan danger area (area berbahaya), saya ulangi Singapura menentukan danger area, dan danger area ini hanyalah untuk keselamatan. Tidak boleh dilakukan untuk latihan militer, saya ulangi tidak boleh untuk latihan militer,” tegas Gatot di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Gatot menjelaskan, di dalam regulasi Annex 11 ayat 2 Pasal 1 poin 1, Flight Information Region (FIR) boleh diberikan kepada negara lain tetapi hanya terbatas pada operasional pengendalian navigasi udara.

“Kalau sudah melakukan latihan militer tanpa izin Indonesia karena sudah masuk

wilayah Indonesia. Itu adalah melanggar Annex 11 karena tidak ada kaitannya dengan kedaulatan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Gatot menuturkan Indonesia dan Singapura memiliki perjanjian Military Tranining Area yang rampung pada 2007. Perjanjian itu kemudian diganti dengan Defence Cooperation Agreement (DCA). DCA diteken oleh Menteri Pertahanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pada Pasal 10, perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh DPR. “DPR belum menyetujui, karena itu Alfa 1 Alfa 2 Bravo, itu tidak berlaku dan masih wilayah NKRI,” ujar Gatot.

Dengan demikian, pesawat-pesawat tempur udara bisa melewati DCA, tanpa ada klausul untuk laporan ke Singapura. “Ini yang saya tegaskan karena terjadi kerancuan, ini yang perlu kami sampaikan,” pungkas dia. Oleh sebab itu, pemerintah segera mengambilalih FIR wilayah udara sektor ABC tersebut dari Singapura. Kebijakan itu dilakukan agar pengelolaan wilayah udara RI 100 persen dikontrol otoritas Indonesia.(rm/mt).

AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan.