EDISI 313

CMYK

Harian Umum SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

Terverifikasi Faktual

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Surat Kabar Nasional dari Kepri

Edisi : # 313 Tahun VI, Harga: Rp 7.500,-

Kawasan FTZ Potensial Loss Kuota Rokok Capai Rp 27 Triliun BATAM, RAKYAT MEDIA-Negara mengalami potensial loss dari penerimaan cukai rokok dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau lebih dikenal dengan FTZ sebesar Rp. 27 Triliun untuk kuota rokok 2018 – 2024. Tidak adanya control terhadap kuota menjadi salah satu sebab, atau karena penyalahgunaan kuota oleh aparatur dan pelaku usaha rokok.“Angka 27 Triliun itu dihitung dari 2018 hingga 2024. Sekitar 6 tahun, artinya pertahun terjadi potensial loss sekitar Rp. 4,5 triliun. Itu kan angka yang fantastis bagi negara hanya berasal dari beberapa daerah FTZ.” Kata Ketua LSM Kodat86, Cak Ta’in Komari, SS. MENURUT Cak Ta’in, tujuan dibentuknya FTZ terutama adalah untuk peningkatan investasi, mendorong perdagangan internasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian regional dan nasional, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pariwisata. “ Jika orientasi tujuan di atas tidak mampu tercapai maka tujuan pembentukan FTZ itu gagal. Sepanjang tahun 2017 dan 2018 hingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kawasan FTZ hanya sekitar 4 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai PEREDARAN rokok tampa cukai di Kepri semakin mara

Publik Desak Kajari Batam Usut Kasus Korupsi Dishub Batam

KEPALA Dinas perhubungan batam Rustam Effendi ketika keluar dari Kejaksaan.

BATAM, RAKYAT MEDIA-Berbagai pihak mendesak penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengusut kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Desakan tersebut tidak hanya datang dari public tetapi Ombudsman Kepri juga minta aagar penanganan kasus bisa lebih terbuka dan transparan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri,

Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

PENGUSAHA rokok tanpa cukai memasang iklan di Batam

Buntut Hadiri KLB, Ketua Demokrat Kepri Dipecat AHY LOKASI Jekpot berbau judi di Nagoya masih beroperasi.

JEKPOT BERBAU JUDI DI LUCKY CITY DAN ZONIC 89 BATAM, RAKYAT MEDIA-Gelanggang Permainan atau lebih dikenal dengan sebutan Gelper sepertinya telah disalahgunakan oleh pengelola. Permainan yang harusnya sekedar untuk kesenangan berubah jadi adu nasib dan taruhan berjudi.

Bersambung ke Hal 2

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Buntut dari menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatra Utara.

Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Apri Sujadi, yang juga merupakan Bupati Kabupaten Bintan akhirnya dipecat oleh DPP Partai Demokrat, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Seperti diketahui, kisruh di tubuh Partai Demokrat saat ini semakin memanas.

Kini terdapat dua kubu kepemimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Terkait Pemecatan Apri Sujadi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kepri dibenarkan oleh Sekretaris DPD Demokrat Provin-

Bersambung ke Hal 2

EKS Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Apri Sujadi

CMYK

SAMBUNGAN

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

Buntut Hadiri si Kepri Husnizar Hood.”Benar Apri Sujadi sudah dipecat sebagai Ketua DPD Demokrat Kepri oleh DPP,” kata Husnizar Hood, kepada wartawan Minggu (7/3/2021).

Lebih lanjut Husnizar Hood menegaskan, pemecatan Apri Sujadi sudah dilakukan DPP Demokrat sejak Kamis (4/3/ 2021). Hal itu karena yang bersangkutan ikut menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sumut. Pengurus DPP Demokrat Pusat, kata Husnizar sudah mengendus keberadaan Apri Sujadi sejak berada di Jakarta dan akan berniat mengikuti KLB.”Iya Apri sudah dipecat sejak Kamis lalu, dan terkait foto Apri mengikuti KLB dibenarkan DPP Demokrat,” ujar Husnizar lagi.

Ditambahkan Husnizar, untuk pengganti Ketua DPD Demokrat Kepri, DPP Demokrat telah menunjuk dari pusat dan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt).”Plt nya Renanda Bahtiar yang saat ini menjabat Wasekjen DPP Demokrat,” ujarnya.

Husnizar Hood menambahkan, tak hanya Apri Sujadi

Sambungan Hal. 1 yang dipecat sebagai Ketua Demokrat, ketua DPC Demokrat Kabupaten Karimun, Iwan Kusuma Admaja, ikut dipecat buntut dari menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. Iwan dipecat bersamaan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Apri Sujadi.

Menurut Husnizar, keduanya sudah dipecat karena datang ke acara KLB di Medan. Oleh DPP Partai Demokrat, tindakan itu merupakan kesalahan fatal dan tidak bisa ditolerir, untuk mengganti posisi keduanya DPP Partai Demokrat telah menunjuk pelaksana tugas. ujarnya Dikatakan Husnizar, pihaknya memastikan saat ini kader dan pengurus Partai Demokrat di Kepulauan Riau tetap solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.Semua mesin Partai Demokrat masih aktif menjalankan kerja-kerja politik seperti biasanya.”Saya minta kader dan pengurus Demokrat tetap loyal dan menjaga kekompakan serta keama-

Publik Desak Dua tempat yang menjadi sorotan publik saat ini yakni Jakpot Lucky City dan Asia Game Zone Zonic 89 yang ada di bilangan Nagoya, Kota Batam. Kedua tempat itu ramai dikunjungi orang setiap harinya. “Perputaran uang di kedua tempat itu bisa mencapai ratusan juta, “ kata seorang pengunjung yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Persoalan lainnya adalah bahwa pandemi covid19 di Kota Batam masih belum dinyatakan benar-benar bebas, dan tetap diwajibkan setiap warga untuk mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan keterangan Kepala DTM PTSP Firmansyah melalui salah satu media online, pihaknya tidak pernah mengeluarkan ijin baru untuk Gelper. Sehingga kedua tempat tersebut diindikasi kan tidak memiliki ijin operasional atau menggunakan ijin

Sambungan Hal. 1

lama yang sudah kadaluarsa.

Mesin-mesin yang digunakan dikedua tempat tersebut tidak dari pemerintah kota Batam.

Artinya mereka tidak membayar pajak.

Menanggapi informasi tersebut, Ketua LSM KODAT86 Cak Ta’in Komari, SS mempertanyakan pengawasan dan penindakan dari pemerintah kota Batam maupun aparaturnya. “ Kalau memang itu ada indikasi pelanggaran mestinya langsung ditertibkan dan ditutup.” katanya.

Menurut Cak Ta’in, maraknya Gelper di Kota Batam sesungguhnya bertentangan dengan visi kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani. “ Keberadaan berlawanan lah. Jika serius mau mengelola Gelper atau semacamnya perlu dibentuk satu aturan yang jelas, tertata dan rapi. Konsepnya harus diperjelas sehingga

Publik Desak Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan, bahwa kasus dugaan korupsi Dishub Kota Batam sangat menarik. Karena itu, kelanjutan informasinya sangat ditunggu-tunggu publik. Di antaranya informasi umum terkait dugaan korupsi seperti apa, siapa yang diperiksa, potensi kerugian negara, dan siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan tersebut. “Kejaksaan harus terbuka soal ini, di samping memang ada hal yang memang harus dirahasiakan hingga proses persidangan nanti. Tapi yang sifatnya umum itu harus terbuka dan transparan. Jangan ditutup-tutupi,” kata Lagat.

Menurut dia, saat proses peyelidikan naik menjadi penyidikan, harusnya penyidik sudah memiliki dua alat bukti awal. Sehingga penetapan tersangka sudah bisa dilakukan.

Namun dalam kasus Dishub Batam ini, ia yakin penyidik memiliki pertimbangan dan faktor kehati-hatian untuk memutus sebuah tindakan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan temuan atau dugaan proses penyidikan. ”Kalau penyidik sudah punya keyakinan dan dua alat bukti, jangan menunda-nunda untuk penetapan tersangka. Publik pasti bertanya-tanya terkait kelanjutan kasus ini,” tegasnya.

Bahkan, penyidik Kejaksaan harus berani menetapkan siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sebagai tersangka. Jangan sampai memilih-milih, atau menumbalkan pihak yang sebenarnya tidak memiliki peranan penting dalam dugaan korupsi tersebut. ”Penyidik harus berani abaikan intervensi pihak yang memiliki jabatan tinggi dan lainnya. Sebab penetapan tersangka pastinya berdasarkan dua alat bukti yang sah,”

nan. Jangan terpengaruh intervensi dari pihak luar, semua harus tetap satu komando, baik dari DPP dan DPD,” katanya.

Lebih lanjut, Hood menyebut, tidak mengetahui alasan Sujadi maupun Kusuma memilih hadir di KLB Deli Serdang. Ia sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan kedua kader Demokrat itu, namun sampai saat ini belum bisa terhubung. ”Saya akan berkomunikasi, menanyakan alasan keduanya hadir di KLB. Supaya lebih jelas duduk perkaranya, karena kita tidak mau berandai-andai,” ujar Hood.

Mantan wakil ketua DPRD Kepulauan Riau itu pun menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai Demokrat itu bekerja dengan baik sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. “Kami tidak ingin berbuat melanggar aturan, apalagi terhadap kader-kader yang menjabat sebagai anggota DPRD. Lanjutkan tugas-tugas politik, karena mereka tidak ada kaitannya dengan pemecatan ketua DPD dan DPC itu,” kata dia.(rm/mwd)

tujuan membangun Batam sebagai kota Madani itu juga jelas orientasi dan target nya...!” Ujar Cak Ta’in.

Kegiatan Gelper sendiri selama ini telah menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan beberapa waktu lalu, sekelompok ibu-ibu mengobrak-abrik tempat-tempat Gelper yang menjamur di lingkungan masyarakat Sagulung.

Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, rasanya aneh kalau tempat-tempat pemainan itu justru ramai dikunjungi orang. “ Kalau mereka kalah bermain, bisa gelap mata, kemudian melakukan tindak kejahatan. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Gelper itu seharusnya hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk perjudian yang bisa membuat orang-orang ke sana jadi bangkrut. “ tegas Cak Ta’in.(rm/er) Sambungan Hal. 1

tegasnya.

Menurutnya, jika Kejari Batam takut diintervensi atau semacamnya, bisa meminta supervisi dari Kejaksaan Tinggi, bahkan Kejaksaan Agung. Sehingga proses penanganan perkara bisa diawasi dari pihak-pihak yang mencoba mengintervensi kasus tersebut.”Bisa minta supervisi atau pendampingan ke Kejati atau Kejagung agar terhindar dari berbagai faktor, di antaranya intervensi pihak tertentu,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia yakin Kajari Batam, Polin Oktavianus Sitanggang, sangat komit dalam penanganan perkara, apalagi terkait dugaan korupsi. Hal itu, menurut Lagat, pernah disampaikan Polin sesuai dengan instruksi Kejagung dalam penanganan kasus sampai tuntas, terutama untuk kasus korupsi. ”Pastinya Kajari Batam tak main-main dalam kasus ini. Saya yakin itu. Sebab nama baik Kejaksaan menjadi taruhannya dalam penanganan kasus ini.

Kita tunggu sampai tuntas,” ujar Lagat.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi Dishub Batam terus dikembangkan penyidik Kejaksaan Negeri Batam.

Bahkan dalam waktu dekat, penyidik Kejari Batam akan menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

Sumber Batam Pos di Kejari Batam menyebutkan, sudah ada sekitar 20 lebih saksi yang diperiksa secara maraton.

Baik itu dari lingkungan Dishub Batam maupun beberapa pihak lainnya. Dugaan korupsi Dishub ini juga melibatkan lebih dari empat perusahaan. Untuk materi kasus, diduga terkait punggutan liar (pungli) perizinan, dengan total jumlah pungli lebih dari Rp 1 miliar. ”Totalnya lebih

dari Rp 1 miliar,” sebut sumber Batam Pos di Kejari Batam. Sekadar diketahui, pasal 12 e UU Tipikor menyebutkan pungli termasuk korupsi.

Ancaman hukuman penjaranya cukup lama, minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Ditegaskannya bahwa dugaan korupsi yang tengah disidik ini bukanlah terkait pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak memiliki nilai total kerugian negara. Namun lebih terkait pemberian izin tapi disertai pungli.”Bisa jadi pemerasaan, grativikasi atau lainnya. Jadi bukan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Menurut dia, tim penyidik tengah mensinkronkan keterangan para saksi untuk mencari siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus itu. Tidak menutup kemungkinan juga saksi yang telah diperiksa akan dipanggil ulang untuk dimintai keterangan tambahan.

Kajari Batam Polin Oktavianus Sitanggang untuk kesekian kalinya menegaskan, tim penyidik bekerja profesional dan memiliki komitmen tinggi untuk menuntaskan dugaan korupsi ini. ”Untuk penyidikan masih lanjut, saya tak hafal berapa saksi yang diperiksa. Tapi temanteman bekerja dengan baik untuk menuntaskan kasus ini,” tegas Polin.

Polin menegaskan, ada saatnya pihaknya membuka informasi terkait dugaan korupsi tersebut. Saat ini ia meminta agar semua pihak, terutama media bisa sabar menunggu hasil penyidikan. ”Nanti ada saatnya. Kalau kami umumkan, takutnya nanti tim terburu-buru, dan hasilnya tak bisa maksimal. Jadi, biarlah dulu tim penyidik bekerja ya,” ujar Polin. (rm/bps)

Kawasan FTZ 5 persen, “ ujarnya.

Kondisi tersebut harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat untuk menerusakan atau menghentikan keberadaan kawasan FTZ. Karena tujuan FTZ tidak terpenuhi dan lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-perorang yang menyalahgunakan keberadaan fasilitas FTZ tersebut. “ Buat apa FTZ diteruskan kalau hanya menguntungkan segelintir orang. Belakangan kawasan FTZ kesulitan mendatangkan investor dan pengangguran semakin tinggi. “ jelas Cak Ta’in.

Lebih lanjut Mantan Dosen UNRIKA Batam itu menjelaskan, khusus untuk kuota rokok, pembebasan cukai rokok untuk konsumsi produk sebanyak 2,5 miliar batang, dengan nilai pembebasan cukai senilai Rp. 940 miliar. “Persoalannya kuoto rokok yang diberikan itu tidak logis ketika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kawasan FTZ tersebut. “ ujarnya.

Pada tahun 2018, kuota rokok untuk Batam sebesar 368.498.750.530 batang; Bintan sebesar 166.954.656.000 batang; Tanjungpinang sebesar 334.657.600.000 batang; Karimun sebesar 54.538.000.000; dan Sabang hanya sebesar 17.523.200.000 batang. Dengan jumlah total mencapai 942.172.206.530 batang. “ Bisa dibayangkan perbandingan Batam dan Tanjungpinang yang jumlah penduduk dalam kawasan FTZ sangat jauh. Batam penduduk mencapai 1,2 juta sementara dalam FTZ Tanjungpinang itu hanya 7.000 jiwa saja, tapi jumlah kuotanya hampir sama.

Di sinilah ada indikasi permainan kuota rokok tersebut. “ jelas Cak Ta’in.

Apalagi menurut keterangan BP Batam bahwa sejak Mei 2019 kuota rokok diberhentikan oleh Kementerian Perdagangan secara total. Sehingga kuat dugaan peredaran rokok kuota maupun non cukai lainnya merupakan kegiatan bisnis illegal. Sayangnya sejauh ini tidak ada penindakan secara nyata baik oleh aparatur ba cukai maupun kepolisian. “ Jika tidak ada lagi pemerintah mengeluarkan kuota rokok sejak 2019, mengapa masih banyak ditemukan peredaran rokok kawasan dan polos di Batam, Bintan dan Tanjung pinang, maupun daerah lainnya. Artinya ada pembiaran yang dilakukan oleh aparatur.!” Tegas Cak Ta’in.

Belakangan KPK mengobok-obok wilayah Kabupaten Bintan terkait kuota rokok tersebut. Mereka memeriksa orang yang diduga terlibat, menggeleda sejumlah tempat terkait dan melakukan penyitaan dokumen, termasuk di kantor dinas Bupati Bintan. Belum diketahui secara pasti bagaimana perkembangan akhirnya pecan pertama bulan maret 2021 ini. Orang hanya menduga Bupati Bintan yang baru dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 itu sedang dalam bidikan lembaga anti rasua. Dalam dua pekan terakhir bulan Februari 2021, hampir semua media hanya focus berita tentang KPK yang kelihatan sangat serius membongkar permainan kuota rokok di Bintan.

Intensitas kegiatan bongkar dugaan korupsi oleh KPK di Bintan menjadi perhatian banyak pihak. Secara umum tentu sangat mendukung. Apalagi Kepri setahun lalu dinyatakan oleh KPK sebagai daerah terkorup nomor 6 se-Indonesia.

Artinya status daerah terkorup itu mesti dijelaskan di-

2

Sambungan Hal. 1

buktikan secara nyata juga ke public. Sebab beberapa kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat Kepri ke KPK hingga saat ini juga belum ada yang ditindaklanjuti. Misalnya kasus suap Bupati Karimun sebesar Rp. 500 juta kepada Yahya Purnomo, pejabat Kementerian Keuangan yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor tahun 2019. Beberapa kepala daerah yang terlibat sudah dinyatakan sebagai tersangka bahkan sebagian ditahan KPK, tapi Bupati Karimun belum ada tanda-tanda ditindak.

Kasus Bupati Kotawaringan Timur, Kalimantan Tengah. Supian Hadi yang diduga melibatkan mantan Bupati Lingga terkait bisnis tambang di kota tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2019 juga belum ada perkembangan hingga saat.

Beberapa laporan LSM terkait dugaan penyimpangan dana bansos untuk penanganan dampak pandemic Covid19 di Batam dan Kepri juga belum ada respon serius dari lembaga tersebut.

Tapi belakangan masyarakat dikejutkan dengan aksi KPK yang mengobok-obok pejabat dan wilayah Bintan.

Sebelumnya, LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus terhadap pemainan kuota rokok dan miras di Kota Batam, dibandingkan dengan Bintan atau Tanjungpinang. “ Permainan rokok dan miras itu biangnya ada di Batam. Di sini ada pabriknya. “ katanya.

Semua rokok yang beredar di Bintan, Tanjungpinang dan Karimun berasal dari Batam. Pelakunya juga pengusaha dari Batam. Bahkan peredaran rokok yang diselundupkan hampir ke seluruh wilayah Sumatera juga berasal dari Batam. “ Jika fokusnya di Bintan, itu kecil meskipun unsur pidana itu bukan soal besar atau kecil, tapi memenuhi unsurnya. Tapi jika Batam yang dibongkar maka semua kan kena, termasuk yang di Bintan dan Pinang. Supaya tuntas sampai akar-akarnya.”

LSM Kodat86 telah melaporkan maraknya ROKOK ILEGAL dari Kota Batam yang beredar di wilayah Kota Batam, Bintan, Tanjungpinang, Tembilahan, Inhil, dan hampir ke semua wilayah Sumatera ke beberapa instansi berwenang di Jakarta. Terutama kepada Menteri Keuangan sebaggai leading sector dugaan kerugian uang negara yang seharusnya masuk namun dimanipulasi. ROKOK ILEGAL tersebut ada yang bertuliskan KHUSUS KAWASAN BEBAS BATAM dan ada yang polosan. Sejak bulan Mei 2019, seluruh kuota peredaran ROKOK KHUSUS KAWASAN BEBAS BATAM, BINTAN & KARIMUN sudah distop pemerintah secara total.

Anehnya, ROKOK ILEGAL dalam berbagai merek yang diduga diproduksi perusahaan di Kawasan Industri Batam Center beredar hampir di seluruh wilayah Sumatera tanpa membayar cukai dan pajak ke negara.

Beberapa kali proses pengiriman ROKOK ILEGAL tersebut ditangkap oleh aparat baik BC maupun Kepolisian. Namun sepertinya tidak ada benar-benar keseriusan aparat untuk memberantas peredaran ROKOK ILEGAL tersebut, sementara kerugian negara dari cukai dan pajak bernilai triliunan.

ROKOK ILEGAL yang dapat kami temukan di pasar beredar bebas yakni H-mild, H-Mild Bold, H-Mind, HMind Bold, Luffman Mild, Luffman Bold, Luffman Merah, Luffman Putih, Extra BLACH, X-Bold, Extra Bold, dan lainnya. Belum lagi aksi pemalsuan pita dan cukai yang dilakukan terhadap rokok-rokok bercukai. Penggelapan pajak perushaan yang juga bisa bernilai miliaran bahkan triliunan sebab tidak mungkin hasil penjualan ROKOK ILEGAL dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama Batam. “ Kami mencontohkan : Pengiriman rokok berbagai merek polosan ke Tembilahan bulan Juli 2020 yang tertangkap oleh aparat BC sebanyak 1.600 karton. Berdasarkan pengakuan petugas yang jaga barang bukti tersebut pengiriman rokok dilakukan pe 2 hari sekali dari Kota Batam. Pada saat yang hampir sama terjadi penangkapan 1.065 karton oleh Ditpolairud Polda Riau. “ jelas Cak Ta’in.

Berdasarkan pengakuan pihak terkait, pengiriman ke Tembilahan 1.600 karton dilakukan setiap 2 hari sekali. Maka dalam sebulan ada sekitar 1.600 karton X 15 didapatkan angka 24.000 karton rokok bermerek Luffman abu2 dan merah (Rokok Putih). Itu baru yang ke Tembilangan, sementara ada pengiriman ke Jambi, Palembang, Pekanbaru, Medan, Aceh, dan lainnya. Begitu juga yang beredar di Kota Batam dan daerah Kepri lainnya dipenuhi ROKOK ILEGAL bermerek H-Mild dan H-Mild Bold, Luffman Mild dan Luffman Bold.

Rokok-rokok merek tersebut juga beredar di hampir seluruh wilayah pulau Sumatera.

Jika semua itu dihitung dengan angka terkecil 16.000 karton perbulan. Maka total ada 24.000 + 16.000 ada 40.000 karton/bulan dikalikan Rp. 5.000 untung/bungkus dikalikan 500 bungkus isi/karton maka akan ketemu angka Rp. 100 Miliar. Mafia rokok untung kotor sangat besar dan dibiarkan saja oleh negara.

Cukai Rokok yang dibocorkan: perbungkus 11.100 (Rp. 455/batang X 20 batang ditemukan Rp. 9.100 ditambah PPN harga eceran Rp. 20.400 ditemukan angka Rp. 2.040. Total hitungannya 11.140/bungkus X 40.000 karton X Rp. 500 ditemukan angka Rp. 220 Miliar dikalikan 12 bulan maka potensi kerugian negara dari peredaran ROKOK ILEGAL itu mencapai Rp. 2,5 Triliun. Itu dengan estimasi terendah, jika benar-benar diusut maka akan ditemukan angka yang jauh lebih besar.

Anehnya belakangan produsen ROKOK H-Mild justru memasang baleho yang ditemukan di beberapa lokasi di Kota Batam, dengan gambar seseorang melakukan lari sprint. Jika pemilik merek pasang baliho, berarti seolah menghindari kalau rokok H-Mild tanpa cukai dan polosan atau KHUSUS KAWASAN BEBAS BATAM yang beredar di pasaran adalah bukan milik prosuden Rokok tersebut yang diketahui dalam kotak rokok adalah PT. Fantastik Internasional Batam Indonesia.

Yang artinya ada pemalsuan terhadap rokok tersebut yang diproduksi tanpa pita cukai dan tidak memiliki ijin produksi. Oleh siapa..? sebab ada masalah : 1.UU Cukai / tanpa PC 2.Ijin Produksi / ilegal 3.UU Kesehatan 4.Pemalsuan rokok 5.Pajak perusahaan

Saat ini Rokok Bermerek Luffman kabarnya sudah ada yang membayar cukai, namun designnya berbeda dengan Rokok Luffman yang polos. Diduga ini sebagai modus dengan banyaknya beredar merek rokok tersebut dan jika ditemukan di lapangan maka berdalih produk dimaksud dipalsukan pihak lain. “ Kami menduga, pihakpihak yang melakukan produksi dan peredaan ROKOK ILEGAL tersebut juga melakukan MONEY LAUNDRY dengan menggunakan hasil bisnis ilegal tersebut pada usaha-usaha lain secara resmi. Maka pengusutan persoalan bisnis haram ROKOK ILEGAL yang terjadi di Kota Batam perlu dilakukan secara komprehensif, serius dan tuntas.

Kegiatan mereka jelas-jelas telah merugikan keuangan negara tapi terjadi pembiaran oleh aparat penegak hukum di daerah. “ papa Cak Ta’in.

Untuk itu, Kodat86 berharap KPK melakukan pemeriksaan terhadap aparatur pada instansi-instansi dimaksud seperti Bea dan Cukai serta Kantor Pajak di seluruh wilayah Sumatera, terutama di wilayah Kota Batam dan Kepri – yang telah melakukan pembiaran produksi dan peredaran ROKOK ILEGAL di wilayah kerja mereka, bahkan beredar hampir ke seluruh wilayah Sumatera.

“Berlangsungnya peredaran rokok ilegal itu terjadi karena adanya kolaborasi semua pihak, terutama aparatur pemerintah terkait.

Ini sudah termasuk kejahatan kerah putih. KPK perlu membongkar yang di Batam supaya semua yang terkait bisa dibongkar. Bintan itu kecil, kalau orientasi penegakan hukum dan menyelamatkan uang negara. “ tambah Cak Ta’in.

Kodat86 menyatakan sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK, bahkan mendorong untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan produsen rokok yang telah melanggar banyak ketentuan perundangan dan jelas-jelas telah merugikan keuangan negara triliun rupiah, dengan berkoordinasi atau meminta aparat kepolisian untuk menegakkan hukum dengan benar di wilayah Kota Batam dan Kepri.

Hingga waktu belakangan ini, penyelundupan rokok dari Batam ke sejumlah daerah di Sumatera masih terus terjadi. Di mana beberapa di antara aksi itu berhasil digagalkan aparartur bea dan cukai. Artinya aktivitas bisnis rokok illegal yang memanfaatkan kuota rokok dan status rokok kawasan FTZ masih terus berlangsung. Bahkan pabrik rokok yang ada di Batam diindikasikan justru meningkatkan jumlah produksinya.

Berdasarkan informasi yang berkembang, KPK juga telah mengobok-obok beberapa tempat di Batam terkait peredaran rokok illegal dan penyalahgunaan rokok. Selain Batam, Karimun juga menjadi salah satu tujuan lembaga rasua itu di kepri. Kodat86 berharap, penyelidikan dugaan penyalahgunaan rokok itu dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya. “ Kita berharap turunnya KPK ke Kepri tersebut memberikan angin segar pemberantasan korupsi di Kepri. Bukan hanya korupsi tapi money laundry justru luar biasa besar di sini. “ ujar Cak Ta’in. (rm/mwd)

BOX REDAKSI RAKYAT MEDIA : Media Terverifikasi Administrasi &Faktual, terbitsejak 27 April 2014, PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.41 tanggal 17 September 2019, Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-0071817.AH.01.02 Tahun 2019, OSS-Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106952104, NPWP No.02.459.854.2-215.000, Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Mawardi (Wartawan Utama), Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum : Erwinsyah.SH, Sekretaris Redaksi/Tata Usaha : Marlina, Redaktur Pelaksana : Erwin Syahril (Wartawan Madya), Asisten Redaktur : Regi Sumalo (Wartawan Madya), Wartawan Liputan Batam : Renhar, Gunawan Ramadhan, Alfizam, Iqbal, Divisi Pemasaran/Iklan : Alfizam, Muliadi, Dewan Redaksi : Mawardi, Regi Sumalo, Erwinsyah. SH, Ombudsman : Bettor Erikson Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH. Perwakilan Provinsi DKI Jakarta : Hardiansyah. SE (Kepala), Wartawan Liputan Jabodetabek : Mahyuddin. M ( Wartawan Muda), Fuat Budiono, Perwakilan Sumatera Utara : Supriadi M.Y. SH, Perwakilan Jawa Barat : Ali Achmad (Kepala), Biro Kabupaten Garut (Jabar) : Wawan Kuswana, Biro Kabupaten Bandung : Dani Ramdani, Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) : Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), M.Yos, Ma'mun, De Risma, Kabupaten Karawang : Agus Sofyan, Biro Kabupaten Lampung Utara : M. Saleh, Biro Kabupaten Tulang Bawang : Davi Sandra, Biro Kabupaten Muara Enim : Nazaruddin Siregar, Biro Kabupaten Oku Timur : Maiyana Yesianti, Biro Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) : Irwan, Biro Kabupaten Karimun : Jimi Mamo, Biro Kota Tanjungpinang/Bintan : Alfauzan, Biro Kabupaten Lingga : Hafif Sundoyo, Biro : Kabupaten Meranti : Muhammad Zaini, Biro Kabupaten Bengkalis : Darwis. AK, Biro Kabupaten Pelalawan : Suryadi, Biro Kota Binjai : Rudi Hartono, Biro Kabupaten Langkat : Dedi Topan, Biro Kabupaten Aceh Tamiang : Sofyan, Kontributor Kec. Besitang, Langkat : Zainuddin ZK, Syahrial, Lay Out :Doremi Rusmin, Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan : Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmedia.com, www.rmnews.id, Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com, Rekening : Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama. Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press : Alamat :Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com, Website : www.bintanaprint.com. Perwakilan DKI Jakarta : Komplek Pesona Kayangan Blok RB No.5 Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Hp 0812290034410 dan 08111193653 KodePos 16411.

WARTAWAN RAKYAT MEDIA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA, MEMIMNTA APAPUN DARI NARA SUMBER

CMYK

3

GALERI FOTO

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

WAKIL Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi menyampaikan kata sambutan dalam silaturahmi dengan Perpat Kepri

WALI Kota Batam H. Muhammad Rudi, menyampaikan kata sambutannya dalam acara silaturahmi dengan perpat Kepri.

Silaturahmi Bersama Perpat Kepri

Wali Kota Batam dan Wagub Kepri Kompak Sampaikan Komitmen Majukan Daerah BATAM, RAKYAT MEDIAWali Kota Batam Muhammad Rudi tidak henti-hentinya mengajak komponen masyarakat untuk meningkatkan soliditas dalam rangka mengawal pembangunan yang kini masif dilakukan di Batam.

Hal ini kerap ia sampaikann dalam setiap kesempatan, tak terkecuali ketika dirinya turut hadir dalam silaturahmi bersama Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kepri di Golden Prawn, Rabu (10/3/2021) siang.”Apa yang kami lakukan tidak lain untuk masyarakat juga dan akan di-

wariskan kepada kalian yang muda-muda ini, untuk itu sepatutnya yang kita telah bangun wajib dijaga dan pembangunan yang baik didukung,” kata Rudi disambut tepuk tangan dan sahutan ‘sepakat’ anggota Perpat Kepri.

Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi juga hadir pada acara ini. Rudi menyebutkan, keberhasilan pembangunan daerah tak lepas dari peran warganya, maka seyogyanya kesadaran kolektif seluruh elemen guna mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang maupun

akan dilaksanakan.”Niat saya walikota bersama wagub tidak lain bagaiman Kepri maupun Batam ini maju. Mewujudkan pembangunan kalau bukan kita siapa lagi. Tentu kami pemerintah tak bisa sendiri butuh bantuan masyarakat, maka Perpat ikut didalamnya,” ucap dia.

Rudi memaparkan berbagai rencana pembangunan ke depan di Batam. Dari lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara tanpa melupakan kewajiban umum yang terkait masyarakat.Pembangunan-pem-

bangunan ini tidak hanya bersumber dari Pemko Batam, namun anggaran BP batam juga diarahkan untuk mendukung pembangunan yang terkait dengan investasi.”Saya juga minta kita semua untuk sama-sama memutus penularan Covid-19. Ekonomi akan terus terhambat jika pandemi ini masih ada,” ujar dia.

Sementara itu Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi menyebutkan, sinergitas dan linearnya program antar pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi penting untuk dilakukan. ”Di Batam ini,

ada beberapa jalan provisni dan peran kami bisa masuk ke sana. Juga pendidikan, SMA Sederajat, SLB dan lainnya,” ucap Marlin.

Marlin mengapresiasi pembangunan yang pesat di Batam dan ia berharap ini juga dapat dilakukan daerah lain di Kepri bahkan semangat membangun di Batam dapat diaplikasikan di Pemprov Kepri.”Pemerintah provinsi perpanjangan tangan pemerintah pusat, tugasnya koordinasi, fasilitasi dan pengawasan. Kita semua berharap dengan adanya kami pemimpin baru Kepri se-

makin maju lagi,” imbuhnya.

Kepada anggota Perpat, Marlin menyemangati untuk dapat terus berkembang. Menurut dia, pemuda tempatan bisa terlibat aktif dalam pembangunan daerahnya. Termasuk secara khusus kepada anggota perempuan Perpat, Marlin juga mengatakan perempuan juga memiliki kemampuan yang juga dapat diberikan kepada daerah ini.”Jangan jadi penonton di rumah sendiri, ikutlah aktif agar Kepri bisa semakin berkembang di tangan anak tempatan,” pungkasnya. (*)

WALI Kota Batam H. Muhammad Rudi, foto bersama dengan Ketua Perpat Batam

WAKIL Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi foto bersama dengan Ketua Perpat Batam.

WAKIL Gubernur Marlin Agustina Rudi dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi foto bersama dengan Ketua Perpat Batam.

WAKIL Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi foto bersama dengan Ketua Perpat Batam.

CMYK

BATAM METROPOLIS

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

4

Wali Kota Ajak Media di Batam Melawan Hoaks BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengajak semua media di Batam ikut melawan hoaks.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Batam di Kantor RRI Batam, Senin (8/3/2021). ”Silakan sampaikan informasi dan bukan sebagai corong pemerintah. Saya ingin RRI netral menyampaikan informasi apa adanya,” kata Rudi.

Ia meminta RRI menyampaikan dan menyiarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan, ia juga meminta RRI ikut mengawasi jalannya pemerintahan di Batam.”Berita hoaks hari ini sangat banyak, luruskan.

Kalau saya salah, katakan salah. Dan kalau benar, sampaikan benar,” ujarnya.

Wali Kota Batam, sebagai pemimpin di Batam juga tetus meminta media di Batam terus netral. Ia menyampaikan, bahwa semua

media juga hidup di Kota Batam dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Mari sama-sama kita membangun Batam ini. Kalau ada hoaks kita lawan bersamasama,” kata dia.

Selain itu, Rudi juga menyampaikan persoalan Covid-19 di Batam. Ia ingin semua pihak terus menjalin kerja sama menangani Covid-19. Rudi mengingatkan semua pihak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sebagai langkah meminimalisir risiko terjangkit Covid-19.”Selain menjalankan protokol kesehatan, sekarang kita sedang menjalankan program vaksinasi Covid-19. Peran dan fungsi RRI dapat meluruskan jika ada berita bohong terkait vaksinasi ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Kepala LPP RRI Batam yang baru di Kota Batam. Kepada Kepala LPP Batam yang lama, ia menyampikan selamat bertugas di tempat baru.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Batam, Unggul Supriyadi, beraharap kerja sama yang sudah dibangun selama ini dapat dilanjutkan. Ia mengapresiasi RRI Batam selama ini sudah banyak berkiprah.”Terima kasih, ternyata RRI Batam sangat dipedulikan. Semoga kerja sama kita tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.

Kepala LPP RRI Batam lama, Arlin Setyaningsi, akan mengemban amanah baru di RRI Surakarta. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang sudah membantu RRI Batam selama kepemimpinannya setahun terakhir. Hadir di kesempatan itu, sejumlah undangan termasuk Kepala Asisten II Setdako Batam, Pebrialin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Azril Apriansyah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, dan sejumlah pejabat lainnya. (rm/ ril)

WALI Kota Ajak Media di Batam Melawan Hoaks

Pemko Batam Mulai Susun Peta Proses Bisnis Sebanyak 1.082 ASN Pemko BATAM, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, memuka bimbingan teknis (bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Selasa (9/3/2021).

Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis diisi dengan paparan materi dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ardinal, dan Dosen Teknik Industri, Asisten Ahli Universitas Buana Perjuangan Karawang, Muhammad Sayuti. ”Semoga dengan adanya narasumber mumpuni ini bisa memberikan masukan dan acuan dalam rangka

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid.

Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemko Batam,” ujar Jefridin.

Ia mengatakan, upaya ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 19/2018 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. “Kegiatan ini sebagai wadah bimbingan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antaunti organisasi dan menghasil-

kan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan,” kata Sekda.

Pada kesempatan itu, Jefridin mengakui jika penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan upaya Pemko Batam dalam meningkatkan kinerja OPD dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.”Peta Proses Bisnis jangan hanya sampai pada penyusunan dokumen-

nya saja, tetapi perlu ditindaklanjuti dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja sehingga bisa mempercepat terwujudnya visi Kota Batam,” kata dia.

Berdasarkan Permenpan RB 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, Peta Proses Bisnis merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi, dan dalam rangka penguatan tata laksana.

Untuk itu, penyusunan ini wajib dilaksanakan.”Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemrintah ini agar memiliki standar pelaksanaan pekerjaan, sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, serta mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, hingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah,” katanya. (rm/ril)

Sebanyak 414 Personil di Jajaran Polda Kepri Dimutasi BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 414 Personil Polda Kepri terdiri dari Perwira, Bintara dan PNS Polda Kepri dan Polres Jajaran dilakukan alih tugas jabatan dan Mutasi. Alih tugas tersebut Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor : STR/112/ III/KEP./2021, STR/113/III/KEP./ 2021 dan STR/114/III/KEP./2021 tanggal 10 Maret 2021.

Alih Tugas Jabatan dan Mutasi Personil Polda Kepri dan Polres jajaran Polda Kepri, Kamis (11/3/2021).”Alih tugas jabatan dan Mutasi ini merupakan hal biasa yang terjadi di tubuh Polri dalam rangka penyegaran dan memenuhi kebutuhan Organisasi yang bertujuan untuk pembinaan karier Personil serta penempatannya juga sesuai dengan Kompetensi tiap-tiap personil,” Hal ini dijelaskan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. Surat Telegram Mutasi tersebut langsung ditandatangani oleh Karo SDM Polda Kepri yang

KABID Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

mengatasnamakan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si. Berikut daftar Pejabat Polda Kepri dan Polres Jajaran yang alih tugas jabatan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Kepri AKBP Jamaluddin SN, SH, MH diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinopsnal Dit Resnarkoba Polda Kepri dan digantikan oleh AKBP Tua Turnip SH yang sebelumnya menjabat Sebagai Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Kepri.

Kanit I Subditwisata Ditpamobvit Polda Kepri Kompol Soeharno-

ko SE, MH diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Kepri.

Kasat PJR Ditlantas Polda Kepri Kompol Marna SE diangkat dalam jabatan baru sebagai PS. Kasubdit wisata Ditpamobvit Polda Kepri dan digantikan oleh Kompol Muhammad Chaidir SH, S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Tanjungpinang.

Kapolsek Lubuk Baja Polresta Barelang Kompol Arya Tesa Brahmana S.Ik diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Tanjungpinang dan digantikan oleh AKP Satria Nanda S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai PS. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri. Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP Arthur Sitindaon SH, MH diangkat dalam jabatan baru sebagai Advokat Madya 1 Bidkum Polda Kepri dan digantikan oleh Kompol Arbaridi Jumhur SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bintan Utara Polres Bintan.(rm/red)

Batam Divaksinasi BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 1.082 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam disuntik dosis pertama vaksin Covid-19. Jumlah ini termasuk eselon II yang divaksin di RSUD Embung Fatimah, Kamis (4/3/2021) lalu. Selebihnya merupakan pejabat eselon III, IV, ULP dan Pejabat Fungsional Inspektorat yang divaksin Selasa (9/3/2021) dan Rabu (10/ 3/2021).”Hari ini di mulai vaksinasi untuk ASN Pemko Batam, sementara hanya sampai esselon IV dulu sedangkan staf menyusul di termin selanjutnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusumarjadi, Selasa (9/3/2021).

Para ASN ini divaksin di tujuh rumah sakit di Batam dan didukung oleh tim dari Puskemas se-Batam. Adapun rincian yang divaksin berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi yakni, di RSUD Embung Fatimah sebanyak 326 orang, RSAB 133 orang, RS BP Batam sebanyak 129 orang, di RS Budi Kemuliaan sebanyak 198 orang. Lalu di RS Bun-

SEBANYAK 1.082 ASN Pemko Batam Divaksinasi

da Halimah sebanyak 97 orang, di RS Elisabeth Batam Kota sebanyak 97 orang serta di RS Keluarga Husada sebanyak 102 orang.”Untuk menghindari kerumunan, jadwal ASN yang divaksin telah diatur,” terang Didi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid telah menandatangani surat edaran nomor 48 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksin Covid19 kepada pejabat Eselon II, III, IV, ULP dan Pejabat Fungsional Inspektorat di lingkungan Pemerintah Ko-

ta Batam Tahun 2021.

Surat edaran ini, menindaklanjuti arahan Walikota Batam tanggal 5 Maret 2021 dan sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) serta untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19 yang dilakukan secara bertahap kepada seluruh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam. (rm/ril)

BP Batam Anggarkan Rp 600 Miliar Bangun Infrastruktur BATAM, RAKYAT MEDIA- BP Batam terus memprioritaskan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sejumlah ruas jalan di kota Batam. Bahkan, tahun ini, BP Batam menganggarkan Rp 600 miliar untuk membangun infrastruktur, khususnya untuk peningkatan jalan-jalan raya di Batam.

Hal ini dijelaskan Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni.

Menurut Imam Bachroni, sejumlah jalan yang akan dilebarkan tahun ini yakni Jalan Gajah Mada dekat Southlink, simpang tiga Ba-

tubesar, dan lain-lain.”Iya, anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk membangun infrastruktur tahun ini. Jalan Gajah Mada dilebarkan jadi dua lajur lagi dari pura menuju Southlink. Sehingga jalanan yang berbelok bisa jadi lurus saja,”ujarnya Sementara proyek infrastruktur lainnya yang menjadi fokus yakni pengembangan Taman Kolam dan Taman Rusa di Sekupang, simpang Batubesar, satu jalur akan dibuat dua lajur nanti,”Sudah dianggarkan tahun ini dan sudah dilelang. Jangka waktu pekerjaannya nanti sekitar enam

bulan,” jelasnya.

Imam Bachroni menambahkan, pembangunan terminal kargo di Bandara Hang Nadim, beserta perbaikan dermaga yang amblas di Pelabuhan Batuampar. Sebelumnya, BP Batam juga tengah mengerjakan tiga proyek jalan besar, yakni pembangunan jalur kedua dan peningkatan Jalan Hang Kesturi, dari Simpang Batubesar menuju Simpang Taiwan, Nongsa. Lalu, peningkatan jalan lengan di Pelabuhan Batuampar dan Peningkatan jalan dari Bundaran Madani ke Ocarina, Batam Center. (rm/red)

CMYK

5

GALERI FOTO

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

Perkuat Fiskal Daerah, Jadikan Kepri Kompetitif

Gubernur Ansar Lauching Empat Titik Retribusi Labuh Jangkar GUBERNUR Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan hasil pungutan dari labuh jangkar akan memperkuat fiskal daerah.

Kekuatan fiskal ini akan gunakan sebaik dan seefisien mungkin untuk membangun berbagai infrastruktur yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Juga infrastruktur penunjang investasi ke depan agar seluruh kawasan di Kepri lebih kompetitif.

“Kami akan terus memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah ini. Namun hal ini hanya bisa kami lakukan kalau mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu terima kasih dan berharap Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan dan jajaran lainnya yang terkait di laut terus memberikan dukungan itu bagi kemajuan Kepri,” kata Gubernur Ansar saat Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Launching Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung berakit dan Karimun di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (09/03).

Turut hadir di kesempatan ini Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, Staf Ahli Menko Bidang Manajemen Konektivitas Sahat Manaor Panggabean, Para Asisten Deputi Kemenko Marves, FKPD Provinsi Kepulauan Riau, OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi Vertikal.

Gubernur berkisah bahwa untuk penentuan titik labuh jangkar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah berkali-kali melakukan koordinasi, sehingga semulanya ada 18 titik labuh jangkar akhirnya dengan bantuan Kemeko Marves maka ditetapkan kawasan-kawasan potensi jasa labuh jangkar ini jadi 6 titik potensial.

Setelah melalui diskusi dan didukung oleh legal adviser dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, BPKP dan BPK Perwakilan

GUBERNUR Ansar Lauching Empat Titik Retribusi Labuh Jangkar

Provinsi Kepulauan serta pihakpihak lainnya, akhirnya pekan lalu diluncurkan pungutan retribusi ini khusus di kawasan perairan Pulau Galang.

“Hari ini empat lokasi akan kita launching pungutan perdana labuh jangkar kembali yaitu pada area Labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Perairan Karimun,” jelasnya.

Menurut Gubernur, ini adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. Memang hitung-hitungan dari hasil pungutan yang dilakukan di perairan Galang, karena Nipah dan Galng ini, merupakan perairan yang sudah eksis untuk kegiatan labuh jangkar, pemprov

masih memperoleh untuk hitungan menyeluruh dengan total 1.974.543 GT/ bulan atau 65.818 GT/hari. Dari situ Kepri baru mendapatakan pendapatan 42 juta perhari, 1,3 milliar perbulan maka kemungkinan baru mendapatkan perolehan pertahun itu 15 milliar rupiah lebih.

“Akan tetapi dengan tambahan lokasi yang akan kita luncurkan hari ini, kita punyai target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini, target kita bisa mencapai 1 juta GT sehingga perhari kita mendapatkan pendapatan Rp700 juta sehingga 1 tahun kita bisa memperoleh pendapatan retribusi plus minus Rp200 millar rupiah,” kata Gubernur Ansar.

Gubernur yakin angka tersebut bisa capai. Terlebih pemerintah mendorong para mitra kerja pada kawasan-kawasan jasa labuh ini untuk terus melakukan ekspansi pasar, membangun jaringan pasar yang lebih luas memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Kita yakin setiap hari kapalkapal yang berlalu-lalang, kata orang Melayu, di depan Singapura, Batam dan Bintan itu rata-rata 350 sampai 400 kapal masingmasing 500 GT. Kalau 5 sampai 10 persen saja mereka berlabuh di kawasan labuh jangkar kita maka Rp200 miliar itu akan bisa kita capai,” Gubernur Ansar, yakin.

Kalau dilihat di radar saat ini, ungkap Gubernur Ansar, banyak

sekali kapal yang berlabuh di tempat-tempat yang dianggap liar.

Mereka belum berlabuh di kawasan-kawasan labuh jangkar seperti di depan perairan Berakit, atau di depan pulau Telang dan di beberapa wilayah yang lain.

Karena itu Ansar menekankan agar semua harus berupaya bersama agar mereka wajib berlabuh di kawasan labuh jangkar yang sudah ditetapkan “Oleh Karena itu, setelah ini kita akan menindaklanjuti rapat untuk membentuk Tim Satgas atau Tim Koordinasi bersama Bakamla kemudian Pengkogabwilhan, Danlantamal dan Polairud dan stakeholder terkait untuk membentuk tim bersama agar kapal-kapal yang hari ini berlabuh

di kawasan-kawasan di luar kawasan jasa labuh kita giring mereka agar melabuhkan kapalnya di kawasan labuh jangkar yang sudah kita tetapkan,” katanya.

Saat ini, kata Gubernur, Pemprov Kepri dalam kebijakan anggaran akan menggunakan prinsipprinsip Tight Money Policy atau pengetatan ikat pinggang. Hal ini agar optimalisasi pembangunan daerah dapat dilakukan sungguhsungguh.

“Kami juga sedang merestrukturisasi APBD. Kita mencoba lakukan terus intensifikasi pemungutan lebih baik. Kami berharap kalau hari ini baru 30 persen lebih mungkin kontribusi PAD terhadap APBD kami mudahmudahan ke depan bisa meningkat bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu menandakan daerah ini mampu mengoptimalisasi potensi daerahnya secara optimal.

Yang pasti dalam pengolaan pendapatan ini, speednya harus lebih cepat, jangan sampai dukungan sudah dari Pemerintah Pusat namun kitanya yang lambat dalam pelaksanaannya,” kata Gubernur Ansar.

Sementara itu Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves Marsetio yang ditemui setelah acara menyampaikan bahwa dengan ditetapkan area labuh jangkar ini menjadikan provinsi Kepulauan Riau lebih kompetitif.

Juga memberikan tambahan baru bagi pendapatan asli daerah.

“Dulu sebelum ada kebijakan labuh jangkar, orang ngurus namanya PKKA (Perizinan Kepengurusan Kapal Asing ) izinnya 5-7 hari, sekarang hanya 1 jam online sehingga sudah banyak kemudahan-kemudahan. Bahwa area lego jangkar ditetapkan telah jelas, dulu tidak jelas masuk kemana. Pemerintah daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru bahwa ada hal khusus yang diberikan kepada kepri ini untuk mendapatkan bagian dari jasa labuh ujangkar ini. Pusat sangat mendukung hal ini, dan dalam waktu dekat akan ditinjau secara langsung oleh Bapak Menko Marves,” jelasnya. (hms)

GUBERNUR Kepri H. Ansar Ahmad menandatangani berita acara

SUASANA saat rapat Retribusi Labuh Jangkar

GUBERNUR Kepri H. Ansar Ahmad menandatangani berita acara

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad berfoto bersama

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad akan menandatangani berita acara

SUASANA saat rapat Retribusi Labuh Jangkar

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyanyikan lagu Indonesia raya

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad berfoto bersama

CMYK

BENGKALIS - MERANTI

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

6

Wabup Meranti Larang PNS Wanita Berpakaian Ketat SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA- Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP. (Purn) H. Asmar, minta kepada ASN wanita yang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti agar memakai jilbap dan tidak berpakaian ketat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP. (Purn) H. Asmar saat bertindak sebagai Pembina Apel Senin pagi, Senin, (08/03/2021) di Halaman Kantor Bupati Meranti jalan Dorak Selatpanjang. Apel pagi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Dr. H. Kamsol MM, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bagian, Pejabat Eselon III dan IV, dilingkungan Pemkab Meranti.

H Asmar meminta Kepada ASN dan Non ASN untuk menjaga keselamat diri saat berkendara dan membantu

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti AKBP. (Purn) H. Asmar.

Kades Bejat di Meranti Hamili Adik Iparnya 7 Bulan SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Oknum kepala desa (kades) Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau berinisial Is diduga telah mencabuli adik iparnya sendiri. Perbuatan bejat yang dilakukan oleh kades tersebut kabarnya telah dilakukan berkali-kali hingga dikabarkan korban hamil 7 bulan.

Kelakuan bejat oknum Kades Tanjung Peranap itu dinilai telah mencoreng nama baik desa dan membuat masyarakat berang mendengar perbuatan kades tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Peranap melakukan rapat terkait persoalan tersebut.

Rapat yang dilaksanakan pada Sabtu (6/3/2021) lalu di rumah ketua BPD Tanjung Peranap, H Dahlan itu membahas untuk melaporkan kepala desa terkait masalah asusila yang dilakukannya. Forum musyawarah tersebut dihadiri oleh ketua, anggota BPD, ketua LPMD, RT/RW, tokoh agama, tokoh pemuda dan puluhan masyarakat Di dalam rapat tersebut memutuskan dan menyepakati untuk menyampaikan aduan masyarakat terkait tindakan asusila yang dilakukan kepala desa. Untuk itu masyarakat meminta kepada pihak kecamatan dan DPMD untuk menindaklanjuti aduan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat persetujuan untuk melaporkan kepala desa itu pun ditandatangani 71 warga yang hadir.

Ketua Pemuda Desa Tanjung Peranap, Ramli yang juga ikut menandatangani surat tersebut membenarkan hal itu. Ia bersama ketua BPD yang telah melaporkan. ”Surat hasil musyawarah warga sudah kita sampaikan ke pihak kecamatan dan kami pun meminta ini bisa diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata Ramli, Senin (8/3/2021).

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Desa Kecamatan Tebingtinggi Barat, Mazlin mengatakan jika pihaknya sudah menerima surat berita acara terkait rekomendasi memproses kepala desa terhadap tindakan yang telah dilakukannya.

Terkait dengan adanya persoalan tersebut, Mazlin mengatakan akan menindaklanjutinya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti. Namun terlebih dahulu pihaknya akan memanggil kepala desa yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya. ”Kita akan panggil oknum kades tersebut untuk dimintai keterangannya besok. Jika tidak mau hadir di waktu yang telah ditentukan, maka laporan tetap akan kita teruskan kesana,” ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kepala desa bersangkutan tidak bisa dihubungi dan dimintai keterangan.(rm/ red).

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW, di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, Rabu, 10 Maret 2021. Kegiatan yang mengundang penceramah Ustadz Dr. KH. Saidul Amin, MA, merupakan Ketua BAZNAS Provinsi Riau ini turut di hadiri Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso.

Usai sholat Isya berjamaah, kegiatan peringatan Isra’ dan Mi’raj ini langsung di mulai diawali pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh Azwan.”Salah satu hikmah dari peringatan isra mi’raj yang paling penting adalah perintah sholat. Perlu kita ketahui bahwa shalat memiliki pesan moral yang sangat luas, yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang memiliki sifat-sifat adil, jujur, santun, kasih sayang, persaudaraan dan lain sebagainya. Semua tatanan

itu tercermin dari setiap gerakan serta ucapan di setiap gerakan shalat,” ujar Bupati Bengkalis dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.

Ia juga mengajak masyarakat Bengkalis khusus para Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bengkalis untuk bisa makna sholat. Sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.”Karena shalat mengandung makna kebersamaan, persatuan dan ukhuwah. Untuk itu, dalam kesempatan ini kembali kami mengajak kita semua para jama’ah dan masyarakat kabupaten bengkalis, untuk kembali bersatu, saling membahu. Hilangkan semua perbedaan, saatnya kita memasuki fase bersama untuk membangun kabupaten bengkalis yang bermarwah, maju dan makmur,” ajaknya.

Masih kata Bagus Santoso, bahwa dalam kepemimpinan Ibu Kasmarni dan dirinya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan senan-

PEMKAB Bengkalis Gelar Peringatan Isra’ dan Mi’raj

tiasa berkomitmen serta mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan kami telah memprogramkan kegiatan pembinaan ummat satu desa satu penyuluh agama serta kegiatan pembekalan keluarga sakinah melalui pengajia rutin satu ustadz satu desa.”Program tersebut

merupakan wujud komitmen dan perhatian kami dalam pebangunan mental, moral dan spritual ummat.

Oleh karenanya mohon do’a dan dukungannya, agar kami dapat merealisasikan seluruh visi, misi dan program kami lima tahun mendatang,” tutupnya.(rm/ril).

Bupati Kasmarni Silaturahmi Dengan Suku Sakai BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Kasmarni melakukan silaturahmi dengan Suku Sakai di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Rabu, 10 Maret 2021. Kasmarni tiba bersama Dandim 0303 Bengkalis Lizardo Gumay, Anggota DPRD Bengkalis Rosmawati Sinambela, Pjs Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Yanin Kholison, Pimpinan PT CPI diwakili UP Oprator PT CPI Nurhasanah, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat Talang Muandau Nasrizal, Wakapolsek Mandau Ali Suhud disambut oleh penampilan pencak silat mutus ombek dan tarian Poang khas Suku Sakai.

Sementara menyambut kedatangan Bupati Kasmarni dan rombongan Ketua Umum Forum Komunikasi

BUPATI Bengkalis diwakili Wakil Bupati (Wabup) Bagus Santoso.

hektar dengan jumlah petani 52 KK. Bagus mengungkapkan, program replanting sangat dinantikan oleh masyarakat

at), Tingkatkan disiplin bekerja terutama menyangkut Jadwal masuk dan keluar kantor, serta istirahat makan.

Untuk Apel pagi diminta kehadiran paling lambat 15 menit sebelum apel dimulai, Istirahat makan dan minum kopi diperbolehkan paling lama 1 Jam, jika lewat akan diberikan Sanksi, Khusus kepada tenaga Non ASN dapat memahami tugas dengan baik, tanpa menunggu perintah. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah Wabup meminta kepada seluruh ASN dan Honorer jaga persatuan dan kekompakan dengan menanggalkan semua perbedaan yang terjadi saat Pilkada lalu. ”Sekarang jangan ada lagi Pro dan Kontra, kita semua sama mari kita japa persatuan dan kekompakan demi Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat,” pungkasnya. (rm/zaini)

Pemkab Bengkalis Gelar Peringatan Isra’ dan Mi’raj

BUPATI Bengkalis Kasmarni.

Putra Putri Sakai Riau Mus Mulyadi, Ketua Umum HPPMSR Iwan Saputra, Tokoh Sesepuh Sakai Muhammad Yatim, Ketua LAMR kawasan Bathin 8 dan 5 Sakai Johan. Sebelum silaturahmi bersama Suku Sakai, terlebih dahulu Bu-

Wabup Bengkalis Tanam Kelapa Sawit Kelompok Tani Berjaya BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati (Wabup) Bagus Santoso menanam Perdana Kelapa Sawit, Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan (PKSP) Kelompok Tani Berjaya, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Siak Kecil. Rabu, 10 Maret 2021.

Sebelum melakukan penanaman, Wabup lebih dulu menyerahkan bantuan dana PKSP/PSR secara simbolis kepada Ketua KT Pesisir Melayu, Desa Muara Dua, untuk replanting seluas 58 hektar yang dikelola 22 petani. Kemudian menyerahkan bibit kelapa sawit topaz 3 kepada Ketua KT Berjaya, Desa Sumber Jaya untuk replanting seluas 135,1473

tugas-tugas Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, Wabup H. Asmar, juga mengintruksikan kepada seluruh ASN dan Honorer senantiasa mematuhi aturan lalu lintas salah satunya menggunakan Helm bagi pengendara roda dua.”Saya minta kepada seluruh ASN dan Honorer khususnya pengendara kendaraan roda 2 untuk menggunakan Helm jangan sampai tidak,” ujarnya.

Wabup Meranti juga menyampaikan beberapa pesan lainnya menyangkut kedisiplinan dan lainnya yang secara rinci sebagai berikut : Jaga terus kekompakan dilingkungan Kantor jangan saling menjatuhkan apalagi sampai ada perselisihan atau cekcok antar pegawai, Setiap ASN wanita diminta untuk menggunakan pakaian yang pantas sesuai dengan SOP. (Pakai Jilbab dan tidak menggunakan pakaian terlalu ket-

Kabupaten Bengkalis khususnya para petani sawit yang ada di Kecamatan Siak Kecil. Selama ini para petani dihadapkan dengan ber-

bagai kendala saat melakukan replanting secara mandiri.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, telah membuat program ini, dengan bantuan ini maka para petani kita akan lebih mudah untuk melakukan replanting, karena itu kegiatan ini mendapat sambutan baik dari petani sawit di Kabupaten Bengkalis” ungkapnya.

Kegiatan ini turut disaksikan, Anggota DPRD Sugianto, Plt Kepala Dinas Perkebunan T Zainuddin.

Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdatul ulama T Rusli Ahmad, Camat Siak Kecil M Fadlul Wajdi dan Kepala Desa Sumber Jaya Muhammad Hariyanto.(rm/ril)

pati Kasmarni mengunjungi makam Kepala Suku Sakai Batin Betuah Boejang Ganti, Kahlifah Ramadhan.

Dalam sambutannya Bupati wanita pertama di Negeri Junjungan ini mengajak seluruh warga Sakai terutama generasi muda Sa-

kai untuk bertekat kuat dalam melestarikan budaya, salah satunya makam Sutan Betuah, agar tempat tersebut dapat menjadi cerita sejarah nenek moyang Sakai. ”Suku Sakai sekarang bukan suku yang terpinggirkan, justru sakai sekarang sudah ada yang menjadi anggota dewan, lurah, kepala desa, camat, bupati bahkan mungkin kedepan putra sakai bisa menjadi gubernur.

Putra-putri Sakai harus tetap tumbuh dan berkembang menjadi sebuah generasi sakai yang tidak kehilangan jati diri,” pungkas Kasmarni.

Kasmarni juga sampaikan dalam program kerja selaku Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2021-2026 memiliki delapan program unggulan, satu diantaranya yaitu stimulus ekonomi bagi pekerja sektor informal sep-

erti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lain.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya membuka lapangan pekerjaan dan penerapan teknologi serta inovasi bidang perekonomian.

Dalam arti kata Pemerintah Daerah akan menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau perusahaan yang ada dalam meningkatkan skill pekerja dengan menyediakan balai latihan kerja guna peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti buruh dan pekerja informal lainnya,” ujar Kasmarni.

Oleh karenanya Bupati Kasmarni meminta kepada perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis agar menerima tenaga kerja lokal minimal 60 persen. Termasuk nanti setelah alih kelola antara PT CPI dengan Pertamina dilaksanakan. (rm/ril kimonfo).

VAKSINASI COVID-19 TAHAP DUA DI MERANTI DIPRIORITASKAN UNTUK GURU SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik atau guru. Hal ini dalam rangka persiapan telah dimulainya pembelajaran tatap muka.

Juru Bicara Gugus Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri SKm, mengungkapkan bahwa pada vaksinasi tahap kedua ini, sasaran awalnya diperuntukkan TNI, Polri, pelayan publik dan aparatur sipil serta pedagang pasar. Namun berdasarkan instruksi bupati, khusus di Kepulauan Meranti diprioritaskan kepada tenaga pendidik.

Ia mengatakan alasan mendasar tenaga pendidik difokuskan untuk penerimaan vaksin ini karena adanya pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu, vaksin diberikan kepada pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA agar kekebalan tubuh

mereka lebih terjaga.

“Vaksinasi tahap kedua ini juga dimaksudkan untuk menghandle kekurangan vaksinasi yang pertama pada petugas kesehatan. Selebihnya setelah kita lakukan koordinasi ke pimpinan, vaksinasi itu difokuskan untuk guru, hal itu untuk menyikapi sudah dimulai belajar tatap muka,” kata Fahri, Senin (8/3/2021).

Terkait vaksinasi tahap pertama untuk SDM kesehatan, Fahri mengatakan pada dosis pertama sudah 100 persen petugas medis tervaksin.

Sedangkan di dosis kedua baru 80 persen. Saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Fahri juga mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahap kedua mendapatkan alokasi vaksin Covid-19 sebanyak 130 vial vaksin Covid19 atau setara dengan 1.300 dosis. Saat ini, pihaknya mengupayakan penambahan alokasi vaksin untuk wilayah ini.

Selain itu, pihaknya masih melakukan pendataan terkait dengan jumlah penerima vaksin tahap kedua. Sampai sekarang pun masih dilakukan perekapan.”Data tersebut masih bisa berubah. Kami masih melakukan pendataan kepada yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua,” katanya.

Untuk sasaran target vaksinasi terhadap guru, dikatakan Fahri, baru hanya dilakukan untuk satu kecamatan.

Menurutnya, tidak memungkinkan untuk melakukan vaksinasi secara keseluruhan akibat keterbatasan vaksin maka pelaksanaan vaksinasi bagi guru akan diprioritaskan untuk Kecamatan Tebingtinggi terlebih dahulu.”Kita belum bisa melakukan vaksinasi terhadap guru secara keseluruhan. Untuk saat ini vaksin terbatas dan baru untuk Kecamatan Tebingtinggi saja dan tercatat sebanyak 800 guru,” ungkapnya. (rm/zaini).

CMYK

7

GALERI FOTO

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

Bupati Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si Menghadiri Pelantikan DPC Hipmikindo di Gedung Nasional KARIMUN – Bupati Karimun bapak Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si Menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPC Hipmikindo) Kabupaten Karimun di Gedung Nasional.

Selasa (09/03) Bupati Karimun mengharapkan, DPC Hipmikindo di Kabupaten Karimun bisa eksis dan bisa memajukan pelaku UMKM. “Mari bersinergi dengan Pemda dan pihak-pihak terkait,

dalam memajukan UMKM di Kabupaten Karimun” Pinta Bupati Turut hadir dalam pelantikan Ketua DPD Hipmikindo Provinsi Kepri Alfi Sahri, Kadisdagkop UKM ESDM Karimun M Yosli dan perwakilan FKPD. (hms)

BUPATI Karimun bapak Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si memberikan kata sambutan.

BUPATI Karimun bapak Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si saat mengecek suhu badan

MENYANYIKAN Lagu Indonesia Raya

BUPATI Karimun bapak Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si berfoto bersama

SEKAPUR Sirih

SUASANA saat pelantikan

TARI hiburan

MENYANYIKAN Lagu Indonesia Raya

MENANDATANGANI berita acara

MENYERAHKAN dokument.

CMYK

KEPRI

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

8

Gubernur Kepri Gesa Pembangunan Jembatan Batam Bintan

GUBERNUR Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, saat di Kementerian PUPR

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad terus menggesa percepatan pembangunan infrastruktur di Kepri, khususnya Jembatan Batam Bintan.

Soal jembatan Batam Bintan, Gubernur ingin pembangunannya dimulai tahun 2022.”Kita bersyukur semua berjalan sesuai progres. Semoga tahun 2022 Pemerin-

tah Pusat mulai merealisasikan pembangunannya” kata Gubernur Ansar, di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Di Jakarta, Gubernur Ansar melangsungkan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto. Hadir juga pertemuan itu Direktur Pel-

aksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto menyambut baik kehadiran Gubernur Ansar.

Pihak Kementerian sendiri menargetkan Jembatan Batam Bintan selesai akhir 2023 atau awal 2024. Sesuai

koordinasi awal, Jembatan Batam Bintan ini nantinya memiliki row jalan 100 meter dan dibagi dalam tiga trase. Panjang Trase Pulau Batam adalah 1,64 Km dilanjutkan trase Pulau Tanjungsauh sepanjang 3,35 Km dan Trase Pulau Bintan sepanjang 2,40 Km. Dari sejumlah informasi lelang KPBU bakal dilaksanakan tahun ini.

Pelelangan akan dimulai setelah mendapatkan rekomendasi tinggi vertical clearance Jembatan Batam Bintan. Akhir tahun lalu, Pemprov Kepri sudah mengusulkan vertical clerance untuk tiap trase. Vertical clearance untuk trase Batam ke Tanjungsauh setinggi 20 meter. Sementara dari Tanjungsauh ke Pula Buau setinggi 40 meter. (rm/red).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Bertemu Menko Kemaritiman TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur H. Ansar Ahmad menegaskan Pemprov Kepri ingin sektor pariwisata. Kepri akan meyakinkan wisatawan domestik dan mancanegara bahwa provinsi ini siap kembali menerima para pelancong ”Kita ingin mereaktivasi kembali objek-objek pariwisata di Kepri dengan meyakinkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara bahwa Provinsi Kepri sudah siap menerima mereka kembali. Salah satunya dengan mendorong pelaku pariwisata untuk segera di vaksin.

Termasuk pekerja pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pariwisata,” kata Gubernur Ansar usai bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Selain sektor pariwisata, sektor-sektor yang bisa memulihkan ekonomi Kepri juga diperbincangkam Gubernur Ansar dan Menteri Luhut. Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 memang menjadi fokus Gubernur Ansar.

Pada kesempatan itu, Guber-

nur Ansar menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili masyarakat Kepri atas dukungan yang diberikan oleh Menko Marves Luhut sehingga program pungutan Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah bisa dilaksanakan. Untuk Kepri aejak awal Maret ini, area Labuhan Jangkar Galang, Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Karimun dapat terealisasikan sehingga dana yang didapat dari jasa labuh jangkar tersebut dapat digunakan guna pembangunan Kepri.

Diskusi pun masuk ke sektor pembangunan infrastruktur. Karena Gubernur Ansar ingin ada percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kepri. Untuk itu Gubernur Ansar menyatakan kesiapannya untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Dalam pertemuan itu, Menko Luhut ikut didampingi Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves Marsetio. Hadir juga Staf Khusus Bidang Hukum Menteri Koordinator Bi-

dang Kemaritiman dan Investasi Lambok V Nahattands.

Tentang labuh jangkar, Menko Marves Luhut mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk satgas khusus yang akan mengawasi agar kapal-kapal yang nantinya melewati daerah Kepri tidak sembarangan parkir. Mereka harus melabuhkan jangkarnya di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan guna dapat ditarik jasa labuh jangkar kapal tersebut.

Sementara tentang sektor pariwisata Menko Luhut Panjaitan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Sadikin agar Provinsi Kepri mendapatkan prioritas pengiriman vaksin Covid-19 untuk menggiatkan kembali gairah pariwisata Kepri.

Sepanjang Rabu ini, Gubernur Ansar memang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Kemenko Marves dan Kemenko PMK. Semua itu dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi Kepri. Juga mempercepat upaya memutuskan mata rantai pandemi Covid-19. (rm/ ril)

GUBERNUR H. Ansar Ahmad BERTEMU Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan.

Ombudsman Kepri Selama 3 Bulan Terima 50 Pengaduan Masyarakat

WAKIL Gubernur Kepri Hj.Marlin Agustina.

Wagub Kepri Minta Pelatihan Ekspor UKM Ada Hasil Nyata BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Hj.Marlin Agustina meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri dalam memberikan pelatihan ekspor untuk pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak sebatas ceremonial (upacara pembukaan) saja. Tetapi bisa menghasilkan kerja nyata sesuai target pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Marlin usai membuka secara resmi acara Pelatihan Ekspor Program Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri dengan tema Pulihkan Ekonomi, Makmurkan Rakyat, Menuju Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur Berdayasaing dan Berbudaya, Selasa (9/3/2021) di Hotel Baverly Batam.”Saya tidak mau kegiatan ini hanya sebatas ceremonial saja. Saya minta Disperindag Kepri bisa melaksanakan program ini sampai ada hasil nyata sesuai tujuan yang ditargetkan,” kata Wagub Marlin.

Tidak itu saja, Hj. Marlin juga meminta kepada narasumber di pelatihan tersebut untuk memberikan ilmunya secara lengkap, menyeluruh tidak setengah-setengah. Para pelaku usaha UKM, lanjutnya, sangat membutuhkan pelatihan ekspor tersebut dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam membangun strategi ekspor impor, manajemen ekspor impor, negosiasi ekspor dan kontak dagang. Semua ilmu tersebut tidak bisa didapatkan secara otodidak saja tanpa bantuan dari para pakar.

Untuk para UKM yang sudah mendapatkan pelatihan, Hj. Marlin berharap mereka bisa menularkan ilmu yang didapat dari pelatihan untuk para pelaku UKM lain. Pemerintah tidak akan sanggup menjangkau semua pelaku UKM karena punya keterbatasan juga.”Bila pelatihan ini dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada nanti pelaku UKM kita yang terpuruk.

Harus konsistem hingga tercapai target. Terutama soal manajemen usaha,” tambahnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin menyebutkan pelatihan ekspor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha UKM agar gairah mereka kembali lagi untuk melakukan ekspor setelah Covid-19 melanda.”Untuk itu kami hadirkan para narasumber yang sangat mengerti dengan persoalan ekspor impor. Target kita ekonomi Kepri pulih dan bangkit dan terjalin harmonisasi antara pemerintah dan pelaku usaha dengan baik,” ungkapnya.

Sektor konsumsi, lanjut Burhanuddin menjadi target Disperindag Kepri. Sebesar 70 persen pelaku usaha UKM berada di sektor konsumsi. Sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi Kepri.”Satu komoditi saja kita benahi, maka sudah bisa menyelamatkan ekonomi beberapa orang. Apalagi banyak komoditi. Pemulihan ekonomi akan cepat kita capai,” tukasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas UKM Koperasi Kepri Agus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misni, Kepala Dinas Kebudayaan Kepri Ketua Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros.

Kepala Dinas KUKM Kota Batam Suleman Nababan, serta para nara sumber, dan istri Sekda Kota Batam Yanti Jefridin.(rm/red).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak Januari 2021 hingga Maret 2021, Ombudsman Provinsi Kepri telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat sebanyak 50 laporan.

Dari semua laporan tersebut, kebanyakan adalah laporan masalah agraria atau masalah lahan di Kota Batam.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari saat acara ngopi bareng dalam rangka HUT ke-21 Ombudsman, Rabu (10/3/2021) di Gedung Graha Pena Batam Centre.”Banyak lahan yang dipermasalahkan, ada yang tumpang tindih, PL bersama dan ada pembatalan PL, sementara pemiliknya belum merasa dibatalkan,” ucap Lagat.

Dikatakan Lagat, rencananya pada 16 Maret 2021 mendatang,

Ombudsman Provinsi Kepri akan menyerahkan 10 temuan maladministrasi kepada kepada Kepala BP Batam.”Kita juga sudah menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan pengawas badan usaha. Temuan itu akan kita serahkan nanti kepada ketua dewan kawasan, yakni Menko Perekonomian sebagai atasan dari Kepala BP Batam,” ujarnya.

Ditambahkannya, target Ombudsman Provinsi Kepri, pada tahun 2021 ini laporan yang diterimanya meningkat dari tahun sebelumnya, minimal 10 persen. Dimana selama tahun 2020 sebanyak 318 laporan, untuk tahun ini kalau bisa sekitar 350 laporan.

Terobosan yang akan dilakukan kedepannya dalam rentang waktu tahun 2024, guna untuk meningkat-

KEPALA Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari.

kan pengawasan untuk masyarakat maka akan dilakukan pembukaan kantor perwakilan di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kepri. ”Nanti akan dilakukan bertahap,

Wagub Minta Tambahan Vaksin Untuk Sektor Wisata TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina meminta tambahan vaksin sebanyak 30 ribu dosis kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Vaksin itu akan diperuntukkan khusus di sektor pariwisata yang ada di Kepri.

Permintaan tambahan dosis ini disampaikan Hj. Marlin saat mengikuti vicon Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di ruang rapat lantai 4, kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (8/3). Rapat ini dipimpin Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Alasan Marlin meminta tambahan dosis untuk sektor wisata dengan alasan posisi Kepri yang berada di garis terdepan Indonesia. Yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta sudah menjadi salah satu daerah yang jadi pusat kunjungan

WAKIL Gubernur Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina.

wisman dari waktu ke waktu. ”Saya berharap permintaan kami terkait tambahan 30 ribu dosis vaksin ini bisa direalisasikan oleh Bapak Menteri. Mengingat sektor pariwisata kita di sini butuh support khusus. Ini bagian dari upaya pemulihan perekonomian di Kepri yang kita lakukan,” kata Marlin.

Dalam kesempatan ini Hj. Marlin Agustina didampingi oleh Sekdaprov Kepri H. TS. Arif Fadillah dan Kepala Dinas Kesehatan M. Bisri. Dalam pada itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bah-

wa perlu dilakukan persiapan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat yang diperkirakan akan membludak di bulan Juni nanti. Untuk itu Budi Gunadi meminta agar Pemda melakukan persiapan sejak sekarang dengan melakukan review puskesmas-puskesmas serta rumah sakit yang ada di daerah. ”Kapasitas puskesmas dan RSUD agar di review dari sekarang karena di perkirakan penyuntikan akan tinggi di bulan Juni nanti.

Kita mulai ancang-ancang lah dari sekarang,” ujarnya. (rm/red).

karena Pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran. Kita belum tahu Kepri dimana, namun secara bertahap akan ada Perwakilan di Kota dan Kabupaten,” imbuhnya. (rm/hlk).

Bupati Lingga Gagas Kawasan Car Free Day di Dabo Singkep LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Lingga, Muhammad Nizar menggagas kawasan ‘Car Free Day‘ atau hari bebas kendaraan bermotor di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini disampaikan Nizar saat meninjau kawasan implasemen yang kini menjadi Gedung Kampus Politeknik Lingga, bersama Wakilnya Neko Wesha Pawelloy, Minggu (7/3/2021).

Peninjauan lokasi ini dalam rangka untuk melihat langsung lokasi yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai arena ‘Car Free Day” yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari Minggu pagi.”Di lokasi ini juga akan digelar senam pagi bersama dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan akan ada pedagang-pedagang berjualan yang akan dikoordinir langsung oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Lingga,” kata Nizar disela-sela kunjungannya itu.

Jika nantinya lokasi tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya, Nizar yakin kawasan ini akan menjadi salah satu kawasan perputaran ekonomi baru di Dabo Singkep.”Untuk itu saya berpesan agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, serta kebersihan yang paling utama, agar kawasan ini senantiasa menjadi tempat yang nyaman untuk digunakan bersama-sama,” pintanya.

Sebagaimana diketahui, hadir pada kesempatan tersebut, Ketua PKK Kabupaten Lingga Hj. Maratusholiha Nizar, para Kepala dan Perwakilan dari Dinas terkait, Camat Singkep, serta ketua KONI Kabupaten Lingga.

Car Free Day bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.

Tema penting dalam hari bebas kendaraan bermotor, adalah tinggalkan kendaraan bermotor di rumah dan berjalan kaki lah atau gunakan kendaraan tidak bermotor atau pun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan panjang. (*)

CMYK

9

NUSANTARA

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

Kapolri Kunjungi LDII Bahas Dai Kamtibmas Hingga Moderasi Beragama JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran bersilaturahmi dengan pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Beberapa hal dibahas, diantaranya bagaimana memaksimalkan peran Dai untuk menyampaikan pesan Kamtibmas hingga moderasi beragama.

Kapolri mengatakan, dengan pendekatan dakwah, penyampaian pesan Kamtibmas dinilai cukup efektif ketimbang dengan bahasa Kepolisian. “Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan.

Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Ka-

polri di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Sigit mengatakan, residu Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada hingga membuat polarisasi di tengah masyarakat. Untuk itu, penguatan moderasi beragama saat ini dinilai penting dilakukan karena dalam kondisi krisis karena pandemi Covid-19, amat sangat dibutuhkan persatuan. “Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” tekan Sigit.

Disisi lain, Kapolri juga mengajak LDII bekerjasama dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dengan

menyampaikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional.

Di kesempatan yang sama, Pj Ketua Umum LDII Criswanto Santoso mendukung upaya Polri dalam rangka menekan penularan Covid-19. LDII kata dia, siap berkolaborasi dengan Polri. Selain dalam rangka menghadapi Covid, juga dalam upaya mempertahankan ketuhan NKRI “LDII siap melakukan sinergi dengan Polri demi keutuhan bangsa,” pungkas Criswanto. (rm/ril)

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran.

Dirut PT Bosowa Corporindo Jadi Tersangka

KEPALA Sekolah (SD) Negeri 006 Pangkalan Kerinci Nuraini.

SD Negeri 006 Pangkalan Kerinci Belajar Tatap Muka PELALAWAN, RAKYAT MEDIA-Setelah setahun lebih proses belajar tatap muka ditiadakan di Kabupaten Pelalawan akibat pandemi Covid-19, akhirnya Sekolah Dasar (SD) Negeri 006 Pangkalan Kerinci kembali memulai aktivitas belajar tatap muka (BTM).

Pemberlakukan proses pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “ Ya alhamdulillah, hari ini ,hari kedua sudah berjalani belajar tatap muka, pada Senin (8/3) kemarin.

Dalam belajar tatap muka kita melakukan sistem shift, dimana misalnya setiap satu lokal atau kelas dibagi dua shif,” terang Kepala Sekolah (SD) Negeri 006 Pangkalan Kerinci Nuraini kepada Media ini, Senin (8/3/2021).

Nuraini juga mengatakan, bahwa selama aktivitas belajar tersebut, siswa masuk sekolah hanya 3 kali dalam seminggu. Untuk tatap muka sekolah ini, sekolah menerapkan protokol kesehatan sesuai imbauan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan.” Selama pandemi Covid19 ini, kita (sekolah) hanya bisa menerapkan belajar memakai sistem dalam jaringan (Daring) dan luar jaringan (Luring). Sebelum aktivitas belajar dimulai, kita akan mengejek protokol kesehatannya seperti, siswa memakai masker, cuci tangan dan cek suhu badannya dulu,”ujarnya.

Nuraini menambahkan, bahwa jadwal siswa masuk sekolah berbeda setiap kelasnya, dimana untuk siswa kelas I, kelas V dan kelas VI masuk pagi, bilamana aktivitas belajar dimulai untuk kelas I dari pukul 8.00-9.40 Wib, untuk kelas V dimulai dari pukul 8.30-10.20 Wib dan siswa kelas VI dimulai dari pukul 9.00-10.50 Wib dan siswa. Sedangkan untuk saat ini siswa kelas II, III dan IV masuk siang. “ Kalau aktivitas belajar dimulai untuk kelas II dari pukul 1.30-15.20 Wib, kelas III dimulai dari jam 14.00-15.50 Wib dan yang terakhir kelas IV dimulai dari pukul 14.30 sampai 16.20 Wib. Kita berharap pandemi Covid-19 ini bisa pergi untuk selamanya di Negeri Amanah, agar aktivitas BTM bisa seperti biasanya, tidak ada memakai sistem shift nantinya,”imbaunya.(rm/sur)

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo SA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. “Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/3/ 2021).

Penetapan SA sebagai tersangka, menurut Helmy itu dilakukan setelah melalui proses gelar perkara. Penyidik telah memperoleh fakta hasil penyidikan dan alat bukti. Sehingga mene-

Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika.

tapkan SA sebagai tersangka dalam perkara itu.

Helmy menjelaskan, diketahui ejak bulan Mei 2018, PT Bank Bukopin, Tbk. telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak bulan Januari hingga Juli 2020.

pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020, namun tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo,” jelas Helmy.

SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto Surat Kuasa melalui aplikasi whatsaap kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo, lanjut Helmy Santika.

Atas perbuatannya, SA disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar. (rm/mwd).

Pemkab Langkat Gelar Rakor Vaksinasi Covid 19 Tahap II LANGKAT, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Langkat mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 tahap II, untuk pelayanan publik di Kabupaten Langkat, di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (10/3/2021).

Rakor dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana PA, melalui Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahuddin. Didampingi Plt. Asisten I Pemerintah Basrah Pardomuan, Plt Kadis Kesehatan dr. Juliana, Jubir Covid 19 dr. Azhar Zulkify dan Ketua MUI Langkat H. Zulkifli Dian. Rakor dilaksanakan secara tatap muka, kepada Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemkab Langkat, Pejabat Polres Langkat dan Camat se Langkat. Sementara kepada Ka. UPT Puskesmas, Kepala Sekolah dan pelayanan publik lainnya se Langkat, melalui Daring.

Dikesempatan itu, Sekda menegaskan, menghadapi vaksinasi ta-

hap II, Pemkab Langkat telah mempersiapkan Tenaga Medis yang memiliki kredibilitas dan berkompeten. Guna memeriksa dan menskrening kesehatan setiap orang, untuk mengetahui apakah peserta tersebut, dapat divaksin, tidak dapat divaksin atau ditunda untuk melakukan vaksinasinya.

Serta mengatakan, pemerintah menjamin sepenuhnya keamanan vaksin merek sinovac ini, baik kehalalan maupun dari segi kesehatannya. “Jadi bagi masyarakat, kami himbau, untuk tidak meragukannya lagi,” imbuhnya.

Menambahkan, Plt. Kadis Kesehatan, Vaksin ini, sudah melalui serangkaian tahap pengujian secara klinis, oleh pihak fase III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, dinyatakan aman untuk digunakan.

Kehalalannya, juga sudah teruji secara klinis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Kapolres Garut Tinjau Posko PPKM Mikro di Tarogong Kidul GARUT, RAKYAT MEDIA-Kapolres Garut AKBP Adi Benny Cahyono, SH, SIK, M.Si tinjau ke desa melakukan cek posko PPKM micro, di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul , Kecamatan Tarogong Kaler dan Kecamatan Pasirwangi, Selasa (9/3/2021) Hadir dalam kegiatan tersebut Waka Polres Garut Kompol Andrey Valentino, S.IK., Kapolsek Tarogong Kaler Iptu Masrokan, S.E., PJU Polres Garut, Camat Tarogong Kaler, Danramil Tarogong, Bhaninkamtibmas dan Babinsa Kec. Tagoler, serta Kepala Desa di wilayah Kec Tarogong Kaler, Forkompimcam Tarogong Kidul dan Forkompimcam Pasirwangi.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres menyampaikan secara umum intrument yang menjadi kriteria penilaian terkait kelengkapan sudah tersedia di Posko PPKM Mikro, supaya pengoptimalisasian kegiatan serta kesiapsiagaan personil gabungan baik dari pemerintah desa serta TNI -Polri maupun peran serta masyarakat dalam upaya langkah penanggulangan pandemi

Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan Perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo atas nama SA melalui surat OJK nomor : SR28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pembe-

rian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.”Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut,” ujar Helmy.

Dalan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, SA mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020. “Pada tanggal 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham bank Bukopin maupun

KAPOLRES Garut AKBP Adi Benny Cahyono, SH, SIK, M.Si.

Covid -19, sehingga kesehatan masyarakat terjaga serta upaya pemulihan ekonomi bisa berjalan baik.

Dalam pengendalian penyebaran virus covid 19 harus tetap disiplin me-

nerapkan protokol kesehatan 5 M , memakai masker , mencuci tangan , menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas bepergian,” tandasnya. (rm/wan)

Plt Kadis Kesehatan dr. Juliana, Jubir Covid 19 dr. Azhar Zulkify.

Melalui Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021, tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero).”MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal,” terangnya.

Sembari menyampaikan, Rakor ini, tindak lanjut dari Surat Sekjen Kemkes RI No: SR. 02.06./C.II/ 384/2021 tanggal 5 Februari 2021, tentang pendataan target sasaran pelayanan publik untuk pelaksanaan vaksinasi covid 19. (*)

Enos-Yuda, Laksanakan Kegiatan Safari Monitoring Gotong Royong OKU TIMUR, RAKYAT MEDIA-Di Jum’at Pertama dalam kerjanya Bupati H. Lanosin Hamzah, S.T. atau yang lazim di sapa Bang Enos bersama Wakil Bupati H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H. melakukan safari serta melakukan monitoring gotong -royong di sepanjang jalan belitang 5 maret 2020 Pelaksanaan kegiatan safari monitoring gotong royong tersebut di bagi dalam II zona, yang di mulai dari Zona I Kecamatan Buay Madang dan Kecamatan Buay Madang Timur yang di monitoring oleh Wakil Bupati Yudha yang di dampingi oleh Camat Buay Madang Ahmad Yani dan Camat Buay Madang Timur (BMT) Jon Kenedi bersama Kapolsek Buay Madang Timur (BMT) Iptu Alimin, Danramil Buay Madang yang di wakili oleh Serka Sudayat dan Serka Rusdi Effendi, Kepala Puskesmas Sudarti dan Pjs Kepala Desa Tanjung

ENOS bersama Wakil Bupati H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H. melakukan safari.

Sari Puspa Anggreini, S.I.P. Sedangkan untuk zona II Kecamatan Belitang-Belitang Mulya yang langsung di monitoring oleh H. Lanosin Bupati OKU Timur yang lebih akrabnya di panggil dengan Bang Enos yang di dampingi oleh Sekda OKU Timur Jumadi S. Sos, Kepala Dinas PMD Rusman, S.E., M.M. Asisten Bupati Sutrisno, S.E., M.M. dan Drs. Dwi Suprianto.

Kegiatan monitoring gotong-royong Jum’at bersih Bupati dan Wakil Bupati Enos-Yudha meninjau dan

menyaksikan secara langsung masyarakat di Bumi Sebiduk Sehaluan yang secara bersama-sama bergotong-royong membersihkan sampah dan merapikan pohon sawit yang ada di sepanjang bahu jalan irigasi, ini membuktikan bahwa masyarakat OKU Timur masih memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi. Dalam gotong royong ini mengerahkan pasukan orange atau petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Fauzi Bakri. (rm/ yes)

CMYK

ADVERTORIAL

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

10

BUPATI dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Terpilih, Adil-Asmar foto bersama ketua dan anggota DPRD kepulauan Meranti.

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Terpilih, Adil-Asmar

Sampaikan Visi dan Misinya di Paripurna DPRD SELATPANJANG - Usai dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Adil-Asmar menyampaikan pidato pertamanya di DPRD, Senin (1/3/2021). Rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Bupati Kepulauan Meranti itu dipimpin oleh ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah dan dihadiri 20 anggota DPRD, pimpinan OPD dan instansi vertikal.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan rapat paripurna kali ini dilaksanakan berdasarkan peraturan DPRD Kepulauan Meranti nomor 01 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kepulauan Meranti. Dikatakan Ardiansyah, secara kelembagaan tentunya DPRD akan meminta kepada kepala daerah agar program dan visi misi Kepala daerah dituangkan kedalam RPJMD dan RPJMD itu dibahas bersama-sama di DPRD. “Sehingga nantinya ketika RPJMD ini selesai dibahas dan disahkan, tentunya DPRD akan mendukung apa-apa program dan visi misi pimpinan daerah yang sudah dimasukkan dalam RPJMD tersebut. Terkait perampingan OPD, kami juga sudah sepakat untuk di rubah, bahkan sudah di bahas antara Bapemperda dengan pemerintah daerah periode yang lalu bahkan sudah dimasukkan kedalam Propemperda tahun 2021 yaitu perubahan ke 3 atas perda no 9 tahun 2016. Tinggal nanti dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah terkait OPD apa saja yang akan disesuaikan dengan permendagri no 90 tahun 2019,” kata Ardiansyah.

Dalam pidatonya H Muhammad Adil menyampaikan gambaran visi dan misinya kedepan.”Hari ini untuk pertama kalinya saya hadir di sidang paripurna DPRD namun tidak sebagai anggota legislatif.

Saya merasa terharu sekaligus bangga berada di tengah-tengah para anggota DPRD dan hadirin sekalian untuk menyampaikan gambaran umum visi dan misi kami. Jabatan ini merupakan sebuah amanah yang besar bagi kami berdua yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” kata Adil.

Adil mengatakan bahwa setelah dilantiknya Bupati dan wakil bupati terpilih, maka diharapkan tidak ada lagi perbedaan, namun harus bersatu padu untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik.”Hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan dan keadilan yang diharapkan seluruh masyarakat Kepulauan Meranti.

Dengan dilantiknya Bupati dan wakil Bupati terpilih maka sesung-

guhnya proses demokrasi melalui kontestasi pilkada tahun 2020 yang lalu telah berakhir. Demokrasi merupakan jalan yang kita pilih dan sepakati bersama sebagai sebuah mekanisme suksesi kepemimpinan yang konstitusional.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa perbedaan pandangan yang terjadi selama momen Pilkada sudah seharusnya kita akhiri. Perbedaan pilihan merupakan sebuah kewajaran dalam proses berdemokrasi, namun Kembali bersatu dan bergandengan tangan merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita jalani untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik,” ungkapnya.

Muhammad Adil juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati sebelumnya yang telah membangun tapak pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.”Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Periode 2016-2021 Irwan Nasir dan Said Hasyim yang telah memimpin Kabupaten Kepulauan Meranti selama 5 tahun terakhir. Semoga segala usaha dan kebaikan yang beliau berdua berikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti bernilai ibadah di sisi Allah Selanjutnya, izinkan kami melanjutkan estafet kepemimpinan ini untuk periode berikutnya,” ucapnya.

Adil juga memaparkan kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini, dimana angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti berkisar 25,28 persen. Dengan kondisi tersebut, Kepulauan Meranti menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau, sekaligus termiskin ke 2 diantara kabupaten/kota yang ada di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Kemudian dari aspek pembangunan manusia, Kepulauan Meranti juga berada 7 poin di bawah ratarata IPM Provinsi Riau, yaitu pada angka 65,5, dengan rata-rata lama sekolah sebesar 7,48 tahun. Capaian tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Kepulauan Meranti hanya sampai Kelas 1 SMP. Selanjutnya, angka pertumbuhan ekonomi juga relatif masih rendah, hanya berkisar di angka 1,15 persen. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan diatas rata-rata Provinsi Riau, yaitu di angka 7,94 persen.

Sementara itu capaian makro ekonomi dapat dilihat dari kondisi permasalahan pembangunan daerah, yaitu menurunnya daya beli masyarakat, transportasi orang dan barang yang masih mahal. akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum memadai, an-

SUASANA rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti

BUPATI dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Terpilih, Adil-Asmar sampaikan visi-misi di depan rapat paripurna DPRD kepulauan Meranti. jloknya harga-harga komoditi lokal, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi belum optimal, serta ancaman abrasi pantai, banjir, kebakaran hutan dan lahan.

“Kita masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah terhadap beberapa persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun terakhir, dan cenderung terus menurun pada beberapa tahun ke depan. Namun demikian kami berkomitmen untuk berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk mencari sumber-sumber pendapatan baik dan pemerintah pusat maupun dari Provinsi Riau dengan segala cara yang sah dan legal, guna membiayai kebutuhan pembangunan yang telah kami rencanakan tentunya dengan dukungan rekan-rekan anggota DPRD sekalian dan pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti, kami yakin agenda pembangunan ini dapat kita wujudkan,” ungkap Adil.

“Segala permasalahan pembangunan yang ada harus dihadapi sebagai sebuah tantangan. Saya bersama Wakil Bupati, H. Asmar telah menetapkan visi dan misi serta program strategis guna menjawab tantangan tersebut. visi kami yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia,” ungkap Adil lagi.

Dikatakan visi tersebut akan dicapai melalui 6 misi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, yaitu mewujudkan pemerataan

pembangunan infrastruktur. Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa yang memiliki daya saing serta meningkatkan mutu dan Iayanan kesehatan masyarakat. Menciptakan produktivitas perekonomian masyarakat, membangun harmonisasi sosial budaya masyarakat; Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab dalam memberikan Iayanan prima. Mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu juga memaparkan kondisi jalan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana panjang jalan kabupaten adalah 929,04 KM, dengan panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 60,61 persen dan kondisi rusak sebesar 39,39 persen.

“Pembangunan jalan untuk konektivitas antar pulau perlu di wujudkan dalam rangka membuka akses dan mobilitas masyarakat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kita akan mengupayakan pembangunan jalan penghubung Kepulauan Meranti dengan Pulau Sumatera melalui ruas Alai-Mengkikip akan dilanjutkan,” ujarnya.

Selanjutnya Adil akan membangun jalan lingkar pulau sepanjang 409,08 KM yang terdiri dari jalan base sepanjang 129,31 KM, jalan beton sepanjang 166,01 KM, dan jalan tanah sepanjang 113,76 KM. Dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan-jalan penghubung tersebut diperkirakan sebesar Rp 2,3 triliun.”Anggaran untuk pembangunan jalan itu akan kita upayakan menggunakan dana APBN melalui Dipa Kementerian atau Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana APBD Provinsi Riau, bahkan jika diperlukan kita akan lakukan melalui skema KPBU atau melalui hutang daerah. Selain jalan penghubung, kita juga merencanakan akan membangun jembatan dan menyediakan moda transportasi antar pulau dalam dan luar Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya lagi.

Untuk meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, Adil membeberkan akan memberikan program 5000 Beasiswa jenjang S1 sampai S3 dan 50 orang putra-putri terbaik setiap desa dan kelurahan. Adapun kuota yang akan mendapatkan beasiswa tersebut antara lain 4300 Sar-

jana (S1) 500 Magister (S2) dan 200 Doktor (S3).

Selain itu Adil juga berencana mengangkat guru komite dan TU sekolah menjadi honorer kabupaten, memberikan honor kepada guru-guru agama, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN di Lingkungan pemerintah dan mewujudkan harmonisasi sosial budaya melalui penerapan konsep kebersamaan, sepenanggungan, dan seperjuangan antar suku, adat-istiadat dan budaya. Selain itu Adil juga akan mengembangkan desa religi, memakmurkan masjid dan musholla serta memberikan insentif untuk para imam, bilal, takmir dan guruguru ngaji.

Menjadikan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rumah sakit rujukan Tipe B, dengan tujuan agar pasien yang selama ini dirujuk ke luar Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilayani di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti saja.

Selain itu, menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan Iayanan utama yang dikemas dalam program “ketuk pintu, Iayani dengan hati”, yaitu sebuah program kesehatan berbasis jemput bola dan komunitas yang mengutamakan tindakan pencegahan, pemeliharaan dan peningkatan dengan tetap melakukan tindakan pengobatan dan rehabilitasi sebagai tindakan awal Menciptakan 9500 usahawan, 3500 Peternak Sapi, 2.000 Peternak Kambing, Ayam Pedaging, Ayam Petelor serta 500 Petani dan 500 Nelayan dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja, dengan cara memberikan program pelatihan dan pembinaan serta bantuan permodalan. Menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas melalui pembangunan dan pengelolaan PDAM. PDAM yang sudah ada akan kita revitalisasi dan daerah yang belum ada akan kita bangun.

“Dengan adanya PDAM tersebut kita upayakan kebutuhan air bersih masyarakat benar-benar dapat kita penuhi, terutama pada saat musim kemarau seperti saat ini,” kata Adil.

Selain itu menyiapkan pelayanan administrasi prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat dengan konsep 1 hari.”Konsep ini akan kita kembangkan menuju pelayanan publik berbasis Smart City, sebuah konsep pelayanan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informa-

si secara terintegrasi. Disamping itu, kita akan menyediakan data pembangunan terpadu secara lengkap dan up to date yang akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang kita laksanakan tepat sasaran. Dengan adanya pusat data terpadu dan Iayanan Smart City tersebut. kita dapat mengintegrasikan layanan dan pelaksanaan administrasi pemerintah daerah lainnya dalam perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Adil.

Terakhir, program yang akan dilaksanakan adalah menambah jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 15.000 KK untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Warga masyarakat yang berhak menerima program PKH, namun belum terdaftar akan kita usulkan ke pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Demikian pula halnya terhadap program jaminan sosial pemerintah lainnya Dikatakan, untuk mewujudkan visi misi dan program strategis tersebut, pemerintah daerah tidak akan mampu bekerja sendiri. Keberhasilan pembangunan Kepulauan Meranti membutuhkan kolaborasi dan dukungan semua pihak, agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana sesuai target yang diinginkan.

“Untuk itu kami mengharapkan pendampingan dan tunjuk ajar dari instansi vertikal khususnya aparat penegak hukum, pengawasan dari DPRD, serta do‘a dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya mengajak kita semua, mari kita curahkan pikiran dan tenaga kita untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat.

Jangan pernah sedikitpun terIintas melakukan hal-hal yang dapat mengkhianati amanah yang telah mereka berikan.

Selanjutnya, sekali Iagi kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berjasa daIam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga menjadi seperti yang kita saksikan hari ini. Semoga ini semua dapat memberikan manfaat bagi kita semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkasnya.(rm/rilis Humas setwan Meranti).

CMYK

11

BINTAN-PINANG

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

Walikota Pemko Tanjungpinang Hadiri Peringatan Isra’ Mi’raj TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinang memperingati Isra’ Mi’raj tahun 1442H/ 2021M yang menghadirkan penceramah KH. Syarifuddin El Makky dari Kabupaten Karimun. Peringatan Isra’Miraj digelar di Masjid Agung Al Hikmah, Rabu malam (10/03).

“Alhamdulillah, tahun ini kita dapat kembali menyelenggarakan peringatan Isra’ Miraj meski dengan kegiatan sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Maknai isra’ Mi’raj untuk memperbaiki diri”, ucap Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma, S. IP. “Bersama kita aktualisasikan nilainilai islam dalam meningkatkan kual-

itas sumber daya manusia yang agamis untuk mewujudkan masyarakat Tanjungpinang yang religius dan berbudaya,” tambah Rahma.

Rahma juga berharap, peringatan Isra’ Mi’raj ini dapat memperteguh sikap Istiqamah menjadi sarana memperkuat ukhuwah di antara ulama dan umara untuk memperkuat persatuan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang dalam meneladani perjuangan Rasulullah SAW. “Oleh karena itu, setiap memperingati Isra’ Mi’raj hendaknya tidak sekadar larut dalam acara seremonial saja, juga mengimplementasikan nilai-nilai dan hikmah yang

terkandung di dalamnya, terutama teladan tentang kesungguhan, ketabahan, dan kesabaran rasul dalam mengemban amanah,” jelas Rahma diakhir sambutannya.

Dalam kesempatan itu, KH. Syarifuddin menyampaikan dalam tausyiahnya mengenai sholat 5 waktu.

“Amal yang pertama dihisab adalah shalat, bila shalatnya diterima, maka amal lainnya akan diterima. Shalat merupakan ibadah yang tak bisa terpisahkan dari diri kita, ibarat urat nadi yang terus berdenyut, sehingga tak dapat dipisahkan,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Peringatan Isra’ dan Mi’raj ini juga bisa menjadi wahana silaturrahim dan momentum mengingat kembali

pentingnya ibadah shalat. ”Silaturrahim akan merekatkan rasa persaudaraan dan solidaritas antar umat Islam, dengan momentum Isra’ Mi’raj ini kita maknai untuk menggalang kebersamaan sesama agar terbangun suasana yang harmonis, aman dan saling peduli. Bersama kita menjaga kualitas ibadah kita dengan melaksanakan sholat lima waktu dan memakmurkan masjid,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kota, Hj. Yuniarni. P Weni, SH, FKPD Kota, Plt. Kakan Kemenag Kota, H. Zahid, S. Ag, Ketua LAM Kota Tanjungpinang, Kepala OPD, ASN Kota Tanjungpinang, serta masyarakat dengan jumlah terbatas.(rm/hlk).

WALIKOTA Tanjungpinang, Hj Rahma, S. IP.

Sejumlah Pejabat dan Perwira di Polres Karimun Dimutasi

BUPATI Bintan, Apri Sujadi.

Pemkab Bintan Alokasi Anggaran DAK Untuk Pendidikan Rp45 M BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan prioritas cukup terhadap bidang pendidikan, untuk tahun 2021, alokasi terkait infrastruktur di bidang pendidikan setidaknya menyentuh angka Rp 45 miliar.

Hal demikian dikatakan Bupati Bintan, Apri Sujadi dalam kunjungannya ke SMPN 1 dan SMPN 3 Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Apri Sujadi mengutarakan bahwa alokasi tahun 2021 bidang

pendidikan, diantara sejumlah pekerjaan fisik rehabilitas ruangan belajar dan sarana pendidikan lainnya.

Dijelaskannya, pada 2021 Bintan menerima Anggran DAK total keseluruhan Rp45 miliar diantara Rp36 miliar di bidang pendidikan dan Rp 9 miliar yang salah satunya untuk rehab SDN 03 Bintim yang dijadikan sebagai sekolah unggul. Dan sekolah percontohan di kabupaten Bintan,” ucapnya. (rm/bns)

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sejumlah pejabat dan perwira Polres Karimun masuk dalam rotasi dan mutasi dari 414 personel Polda Kepri berdasarkan telegram Kapolda Kepri nomor: STR/ 112/III/KEP./2021, STR/ 113/III/KEP./2021 dan STR/114/III/KEP./2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Alih Tugas Jabatan dan Mutasi Personil Polda Kepri dan Polres jajaran Polda Kepri, Kamis (11/3/2021).

Sebanyak 414 personil Polda Kepri terdiri dari perwira, bintara dan PNS Polda Kepri serta Polres jajaran dilakukan alih tugas jabatan dan Mutasi.”Alih tugas jabatan dan Mutasi ini merupakan hal biasa yang terjadi di tubuh Polri dalam rangka penyegaran dan memenuhi kebutuhan organisasi yang bertujuan untuk pembinaan karier personil serta penempatannya juga sesuai dengan kompetensi tiap-tiap personel,” ujar Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan.

Adenan menjelaskan, mutasi ini sebagai peningkatan kualitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas ke depan serta meregenarasi pimpinan yang diharapkan membawa ide-ide baru, sehingga bisa menciptakan langkah-langkah kreatif, dan inovatif dalam menjalankan organisasi Polri.

Adapun perwira yang dimutasi dan alih fungsi di

KAPOLRES Karimun AKBP Muhammad Adenan.

lingkup Polres Karimun, AKP R Moch Dwi Ramadhanto sebelumnya Kasatlantas Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, AKP Eko Aprianto, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Lantas Polres Karimun, AKP Puji Puryana, Kapolsek Balai Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Polres Karimun, AKP Buala Harefa, Wakapolsek Batam Kota Polresta Barelang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Balai Karimun.

AKP Herie Pramono, Kasat Reskrim Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kasisidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri, AKP Arsyad Riyandi, Kanit 1 Sisidik Subditgakkum Ditpo-

lairud Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Heri Adhar, Kasat Intelkam Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kanit 2 Subdit 3 Ditintelkam Polda Kepri, Iptu Marcell Prasetya, PS Kanit 4 Satintelkam Polresta Barelang diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kasatintelkam Polres Karimun, Kompol Suhaili, Kabagsumda Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagtenmin Rolog Polda Kepri.

Kompol M Syukri, Kassubbagrenmin Rolog Polda Kepri diangkat dalam jabatan abru sebagai Kabagsumda Polres Karimun, AKP Edi Suryanto, Kapolsek Kundur Utara/ Barat Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Parik 2 Itbid 1 Itwasda Polda Kepri, Iptu Sasmintoro, Kaurbinopsnal Sa-

tresnarkoba Polresta Barelang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Kundur Utara/ Barat.

AKP Doddy Santosa Putra, Kapolsek Meral diangkat dalam jabatan baru sebagai Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri, AKP Erdinal, PS Kanit 2 Subdit VIP Ditpamovit Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Meral, Iptu Bakri, Kapolsek Buru Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Singkep Barat, Polres Lingga, Iptu Adi Candra, Pamin 4 Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Buru.

Kemudian AKP Rasmen Simamora, Kasubbagbinops Bagops Polres Natuna diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolsek Kundur, Polres Karimun, Iptu M Fachri Rizky, Kanitidik 3 Satreskrim Polres Karimun diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Panit 1 Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, AKP Najamuddin, Kasubbagpers 6 Bagsumda Polres Kepulauan Anambas, dimutasikan sebagai Pama Polres Karimun. Selain pejabat dan perwira yang disebutkan diatas, beberapa brigadir di lingkungan Polres Karimun juga ada yang mutasi di lingkungan jajaran Polda Kepri,” pungkas Adenan. (rm/jimi).

23 Maret 2021 Masa Jabatan Aunur Rafiq Sebagai Bupati Wako Tanjungpinang Serahkan 1.137 Sertifikat Gratis Kepada Warga 3 Kecamatan Karimun Berakhir KARIMUN, RAKYAT MEDIA-23 Maret 2021 mendatang masa jabatan Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun dan pasangannya berakhir. Aunur Rafiq bersama pasangannya, Anwar Hasyim akan menanggalkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Berakhirnya masa jabatan tersebut Aunur Rafiq meminta maaf sekaligus pamit kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari kepala dinas, badan, bagian, kabid hingga camat di lingkungan Pemkab Karimun.

“Masa jabatan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun berakhir pada 23 Maret nanti. Jadi, dalam kesempatan ini kami mohon pamit kepada seluruh pimpinan OPD dan jajaran ASN di lingkungan Pemkab Karimun,” ujar Aunur Rafiq saat membuka rapat forum OPD di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun, Rabu, 10 Maret 2021.

Lebih lanjut Aunur Rafiq mengatakan, ia meminta maaf kalau ada salah dan khilaf semasa menjabat Bupati Karimun.”Dalam kesempatan ini, saya ucapkan juga segala fitnah, umpat dan caci maki selama pelaksaan pilkada, tolong samasama kita maafkan. Masa pilkada telah berlalu. Kalau

AUNUR Rafiq saat membuka rapat forum OPD di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun.

ada salah, tolong dimaafkan,” tuturnya.

Dikatakan Rafiq, periode dia bersama pasangannya, Anwar Hasyim sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun berakhir pada 23 Maret 2021. Artinya hanya bersisa kurang dari 2 minggu lagi.”Memang harus saya sampaikan, karena periode saya 2016-2021 akan habis, tentu saya harus menyampaikan bahwa jabatan saya berakhir pada tanggal 23 Maret dan forum ini ada lengkap, maka saya harus sampaikan kata pamit, mungkin dalam memimpin ada kekurangan saya mohon maaf,” katanya.

Dia menyebut, untuk pe-

riode berikutnya adalah bupati terpilih. Siapa yang akan terpilih dirinya sendiri belum tahu.”Siapa yang akan terpilih kita belum tahu kan. Karena putusan MK yang akan menentukan nanti,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pasangan Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun periode 2016-2021, Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim yang mengusung jargon ARAH resmi dilantik Gubernur Kepri H Muhammad Sani di Gedung Daerah Tanjungpinang pada 23 Maret 2016 lalu. Masa jabatan pasangan ini resmi berakhir pada 23 Maret 2021. (rm/ jimi)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinang, menyerahkan 1.137 sertifikat tanah kepada warga di tiga kecamatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma di kantor Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, dan Tanjungpinang Barat.

Lebih lanjut Rahma, menjelaskan pembagian sertifikat tanah gratis ini merupakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan sertifikat yang dimiliki, bisa dimanfaatkan jika warga terdesak membutuhkan uang, menambah modal, dan solusi dari permasalahan yang hadapi. Namun, ia menyarankan lebih baik dititip-

RAHMA Wali Kota Tanjungpinang.

kan ke bank, jangan ke rentenir. ”Sangat disayangkan kalau kita masuk dalam lingkaran rentenir. Sertifikat ini adalah dokumen berharga yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya,” ujarnya.

Rahma menyebutkan, bahwa program PTSL ini memberikan kemudahan

bagi masyarakat. Biasanya, sebelum ada program ini, warga sulit mengurus sertifikat, selain kendala di lapangan juga terbentur pembiayaan.”Masyarakat harus bersyukur sudah diberikan kemudahan dan biayanya pun gratis. Bagi warga yang belum, mohon bersabar, karena program ini masih

berlanjut,” tambahny Kepada camat dan lurah diminta membantu warganya untuk mendapatkan haknya.

Mengingat, tahapan awal itu ada di tingkat kelurahan terkait sporadik dan lainnya. ”BPN yang punya kewenangan legalitas lahan itu saja kadang kecolongan. Bantu masyarakat dapatkan haknya, jangan pula ada orang, hak orang lain diakui haknya. Ini tidak boleh,” tegasnya.

Rama mengapresiasi kinerja BPN yang sampai hari ini sudah menyelesaikan legalitas kepemilikan lahan warga.”Alhamdulillah, 1.137 warga kami memiliki sertifikat. Kepemilikan sertifikat ini menjadi dokumen berharga yang bisa bapak ibu manfaatkan untuk tujuan baik,” kata, Selasa (9/3/ 2021).(rm/red)

Wako Tanjungpinang Minta Pelaku IKM Berikan harga Kompetitif TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Agar bisa menarik pembeli pada pada Bazar Juadah Nusantara, Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP meminta kepada pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk memberikan harga yang kompetitif pada konsumen. Hal itu disampaikannya saat pembukaan Bazar Juadah yang kali ini digelar di Pelataran Gedung Gonggong, Sabtu (6/03/2021) lalu.

“Upayakan harga jual yang kompetitif sehingga dapat menarik masyarakat untuk membeli. Juga hadirkan pilihan produk yang beragam untuk meningkatkan minat beli konsumen,” ujar Rahma.

Menurutnya, melalui bazar ini Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya menggeliatkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Pengembangan IKM merupakan salah satu program prioritas yang menjadi landasan

utama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut Rahma mengajak masyarakat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai bukti untuk mensukseskan kampanye cinta produk lokal. ”Mari kita menjadi bagian untuk mensukseskan kampanye cinta dan bangga menggunakan dan berbelanja produkproduk lokal”, lanjutnya.

Rahma berharap Pemerintah bersama masyarakat terus berjuang meningkat-

kan perekonomian kerakyatan.”Bersama kita dukung program-program pengembangan ekonomi kerakyatan ini untuk menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi daerah kita”, tutupnya.

Sementara itu pelaku usaha kuliner kue bangkit stand nomor 14, Mahyudin Nadeak mengungkapkan minat masyarakat kota Tanjungpinang kepada Bazar Juadah Nusantara semakin meningkat. (rm/hk).

CMYK

ADVERTORIAL

SENIN, 15-22 MARET 2021, MINGGU II

Website: www.rakyatmedia.com

12

LIONO Basuki BSc sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2019 -2024 dan pejabat setempat foto bersama

Liono Basuki BSc Dilantik Menjadi Ketua DPRD Muara Enim 2019-2024

KETUA Pengadilan Negeri Muara Enim mengambil sumpah jabatan dan pelantikan Liono Basuki BSc sebagai Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2019 – 2024.

MUARA ENIM, RAKYAT MEDIA-Dalam Rapat Paripurna Istimewa Ke I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim Tahun Rapat 2021, secara resmi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim mengambil sumpah jabatan dan pelantikan Liono Basuki BSc sebagai Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2019 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim,Selasa ( 9/3/ 2021).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 / KPTS/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Liono Basuki BSc sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2019 -2024 Diawali pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Dewan Muara Enim Lido Septon Toni

dan dilanjutkan prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov Sumatera Selatan H M Giri Ramanda Kiemas, Plh Bupati Muara Enim,para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim,Forkopimda Kabupaten Muara Enim serta para pejabat lingkup Pemkab Muara Enim beserta undangan secara Virtual (Zoom Metting).

Dalam kesempatan itu Plh Bupati Miara Enim Mengucapkan selamat dan sukses mengemban jabatan baru sebagai Ketua DPRD Muara Enim masa jabatan tahun 2019-2024 kepada Liono Basuki BSc yang berasal dari PDIP.” Kami mengharapkan kepada Bapak Liono, Kiranya dapat bekerja dengan sebaik baiknya untuk mengemban amanah rakyat dan menjadi semangat baru demokrasi di Bumi Serasan Sekundang,”harap Plh Bupati.

“Mari bersama kita lanjutkan

keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim agar dapat semakin maju dengan hubungan yang harmonis dalam kemitraan eksekutif dan legislatif guna mencapai visi Kabupaten Muara Enim yang #MERAKYAT Muara Enim untuk Rakyat,”ajak Plh Bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim Liono mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak terkait terutama Plh Bupati Muara Enim H Nasrun Umar.”Saya akan lanjutkan keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim utamanya dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan yang tentunya hal tersebut juga perlu didukung kerjasama yang baik dengan eksekutif dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Muara Enim,”ucap ketua DPRD Muara Enim. (rm/nazarudin).

RAPAT Paripurna Istimewa Ke I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim Tahun Rapat 2021

LIONO Basuki BSc Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dan Plh Bupati Muara Enim dan pejabat setempat foto bersama

PARA undangan dan anggota DPRD Muara Enim yang menghadiri acara pelantikan.