EDISI 257

CMYK

Polresta Barelang Amankan Dua Speedboat TKI Ilegal K O R22 AN MUM Jumat, - 26UMaret 2019 , MINGGU II

Baca Hal 3

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 257 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Tender Berbau KKN dan Kulitas Pekerjaan Asal Jadi

Proyek Jalan Senilai Rp31 Miliar Diduga Sarat Penyimpangan PROYEK pelebaran jalan Simpang BNI-Simpang Underpass Pelita

BATAM, RAKYAT MEDIA-Aroma dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait realisasi pelaksanaan kegiatan berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2018 tampaknya bakal terungkap. Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Batam, sudah mencium gelagat permainan dan penyimpangan pelaksanaan proyek di tubuh instansi yang dipimpin Abu Bakar.

INFORMASI yang diterima koran Rakyat Media dari sumber di internal Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau

PROYEK jalan Simpang Franky-Simpang BNI

Nasib Menag Lukman Hakim Diujung Tanduk JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Nasib Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di ujung tanduk. Politisi PPP itu bakal sulit berkelit dari kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan anggota DPR RI Romahurmuziy. Dalam penggeledahan di ruang kerja Menag (18/3/2019) malam, petugas KPK meneLukman Hakim mukan uang tunai ratusan Menteri Agama RI juta.Duit dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika itu langsung disita KPK. Temuan mengejutkan tersebut bermula saat KPK mengirim tim untuk menggeledah dua lokasi, yakni kantor Kemenag dan kantor DPP PPP. Di kantor Kemenag, ada tiga ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja Menag, ruang kerja Sekjen Kemenag, dan ruang biro kepegawaian. Nah, uang ratusan juta itu ditemukan petugas KPK saat menggeledah ruang kerja Menag.Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan jumlah uang tersebut.Dia hanya menyebut ratusan juta.Uang itu sudah disita KPK. Febri mengakui, temuan tersebut membuat KPK ber Bersambung ke Hal 2

Dua Bulan Polres Karimun Bekuk 19 Pengedar Narkoba

WAKAPOLRES Karimun, Kompol Agung Gima Sunarya menunjukan barang bukti

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Dalam dua bulan dari 1 Februari hingga 17 Maret 2019,Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun membekuk 19 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berbagai jenis.Dari 19 tersangka, satu diantaranya Deko Suryadi (40) Pegawai Negeri sipil (PNS) bertugas di Disnaker Karimun dan satu tersangka lagi M Zamri bin Kamis.warga negara Malaysia.

Selain itu sebanyak 5 orang perempuan dan seorang residivis baru bebas dari penjara belum lama ini dengan ancaman hukuman satu tahun.Wakapolres Karimun, Ko Bersambung ke Hal 2

Bersambung

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kepri

ke Hal 2

Abu Bakar

Presiden Perpanjang Masa Jabatan Anggota Dewan Pers 2016-2019

KANTOR Dewan Pers Jln Kebun Sirih Jakarta Pusat

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Pers periode 2016-2019.Perpanjangan tersebut dilakukan untuk jangka waktu paling lama tiga bulan setelah keluarnya keputusan tersebut.

Perpanjangan masa jabatan Dewan Pers periode 2016-

2019 tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 16/M tahun 2019 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan dewan pers periode tahun 2016-2019 tertanggal 12 Maret 2019.

Keputusan ini dikeluarkan lantaran masa jabatan dari keanggotan Dewan Pers periode 2016-2019 telah

habis pada Februari 2019 dan belum ada pergantian meskipun sudah terpilih Anggota Dewan Pers periode 2019-2021.

Perpanjangan masa jabatan Dewan Pers periode 2016-2019 tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 16/M tahun 2019 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan dewan pers periode tahun 2016-2019 tertanggal 12 Maret 2019.

Keputusan ini dikeluarkan lantaran masa jabatan dari keanggotan Dewan Pers periode 2016-2019 telah habis pada Februari 2019 dan belum ada pergantian meskipun sudah terpilih Anggota Dewan Pers periode 2019-2021.

“Bahwa sampai dengan menjelang berakhirnya masa Bersambung ke Hal 2

Oknum Imigrasi Batam Diduga Terlibat Lindungi TKA PT San Hai BATAM, RAKYAT MEDIA – Petugas Imigrasi yang melakukan sidak ke PT San Hai, Jumat (8/3/2019) pekan lalu.

Suasana Kantor Imigrasi Klas I Khusus Batam, ketika itu terpantau lengang, menyusul tersiar kabar pihak Imigrasi melakukan sidak tenaga kerja asing (TKA) di PT San Hai di Tanjunguncang, siang.

Dari informasi yang diperoleh koran Rakyat Media dilapangan, petugas Imigrasi yang turun ke lapangan masih belum balik ke kantor. Begitupun dengan informasi adanya pertemuan antara manajemen perusahaan dengan pihak Imigrasi, tidak dilakukan di kantor Imigrasi. ”Tak ada rapat di sini.Tak tahu juga rapatnya dimana,” kata seorang petugas kepada sejumlah media di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Batam.

Petugas Imigrasi Batam melakukan sidak ke PT San Hai di Tanjunguncang, Batam, Jumat (8/3/2019) pekan lalu.Anehnya, disinggung soal sidak ke perusahaan

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto. plastik tersebut, terungkkap kabar ada TKA yang diamankan, petugas memastikan tidak ada orang asing yang dibawa ke kantornya. ”Tidak ada,” kata petugas lainnya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pejabat Imigrasi Klas I Khusus Batam terkait kegiatan sidak yang dilakukan di PT San Hai. Adapun pejabat yang berada di kantor hingga sore itu, belum berani memberikan komentar.”Masih menunggu arahan juga,” ujar petugas.

Saat petugas imigrasi sidak, tenaga kerja asing kabur ke arah hutan bakau.

Informasi yang dihimpun media ini, Jumat (8/3/2019) pekan lalu, dari para pekerja yang ada di kawasan perusahaan tersebut mengatakan pihak Imigrasi kota Batam. ”Tadi satu mobil petugas imigrasi sampai disini, pekerja asing langsung kabur,” kata sumber.

Sebelumnya PT San Hai juga telah disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Batam

Bersambung ke Hal 3

KETUA Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto

DPRD Pertanyakan Rekomendasi Walikota Megaproyek Marina Bay BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi I DPRD Kota Batam,tetap akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan surat rekomendasi Wali Kota Muhammad Rudi, untuk proyek seluas 1.400 Hektare di lahan Teluk Tering, Batam Center, yang akan dikelola PT Kencana Investindo Nugraha (PT KIN).

Hal ini dijelaskan Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, kepada wartawan Selasa (19/3/2019)di Batam Centre.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebelumnya telah menyatakan mencabut surat rekomendasi megaproyek Marina Bay yang berlokasi di

Teluk Tering. Hal itu diungkapkan Rudi secara gamblang usai melakukan pertemuan di Golden Prawn, Kota Batam, Selasa (19/3/2019).

Budi menegaskan, Komisi I DPRD Batam tetap mempertanyakan rekomendasi itu lewat RDP.Dan hal itu merupakan kewajiban Komisi I DPRD Batam, sebagai mitra Pemerintah Kota dalam melakukan pengawasan di bidang hukum dan juga sebagai mitra dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemko.

“Apapun alasannya, RDP akan tetap kita laksanakan.

Tupoksi Komisi I sudah jelas, sebagai mitra dalam penga Bersambung ke Hal 2

Pemko Batam Adakan Pelatihan 100 Imam Masjid BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam melatih sebanyak 100 orang Imam Masjid Kota Batam yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kota Batam mendapatkan pelatihan yang diadakan Bagian Kesra Setdako Pemerintahan Kota (Pemko) Batam, Selasa (19/3/2019), di aula Kantor Walikota Batam.

Adapun yang menjadi narasumber pada pelatihan itu adalah dari Masjid Istiqlal

Jakarta, KH Sarifuddin Muhammad, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Baotam, Zulkarnain Umar dan perwakilan dari Majalis Ulama Indonesia (MUI).

Kabag Kesra Setdako Batam, Riama Manurung mengatakan pelatihan ini akan berlangsung selama dua hari, yang merupakan angkatan kesepuluh yang diadakan secara reguler oleh Pemko Batam.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 2

SAMBUNGAN

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemko Batam

Sambungan Hal. 1

Sambungan Hal. 1

DPRD Pertanyakan wasan di bidang hukum dan kinerja Pemko Batam.Kita akan pertanyakan kebijakan Wali Kota, mengeluarkan rekomendasi tersebut,” tegasnya.

Budi juga menyampaikan, pelaksanaan RDP sendiri juga mengalami kemunduran.

Sebab, pada minggu sebelumnya, Budi sempat menegaskan akan melaksanakan RDP ketiga pada minggu ini.

“Memang belum kita jadwalkan pada minggu ini, karena terbentur jadwal dari selu-

ruh anggota Komisi. Tetapi surat undangan mulai kita antarkan, dan RDP mudahmudahan dapat dilaksanakan pekan depan,” lanjutnya.

Menurut Budi, pentingnya pelaksanaan RDP ini agar bisa menjadi acuan bagi para Pengusaha Pemodal Asing (PMA), maupun pengusaha lokal dalam mempercayakan Batam sebagai lokasi untuk berinvestasi.Di mana kepastian hukum, merupaka salah satu faktor penting yang san-

gat diperhatikan oleh pihak pengusaha.

“Kalau seperti ini kan kesannya seperti tidak ada kepastian hukum, bagaimana mereka (pengusaha) mau percaya untuk menanamkan investasinya di Kota Batam,” kata dia.

Namun, kata Budi, bahwa sebelum pelaksanaan RDP ketiga, pihaknya akan terlebih dahulu melaksanakan pengecekan lapangan. Hal ini menurutnya juga diperlukan, sebagai bahan pertimbangan untuk

Dijelaskan Riama, bahwa peserta adalah Imam Masjid perwakilan dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam.

Adapun jumlah imam masjid yang sudah terverifikasi oleh Bagian Kesra Kota Batam sebanyak 1.050 orang, maka pada apabila selanjutnya diadakan pelatihan maka seluruh anggota IPIM sudah mengikuti pelatihan.

“Imam masjid yang sudah terverifikasi oleh Bagian Kesra Kota Batam berjumlah 1.050 orang, maka pada apabila selanjutnya diadakan pelatihan maka seluruh anggota IPIM sudah mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Selanjutnya jelas Riama, apabila masih ada imam masjid yang belum terverifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai standar operasional maka diharapkan untuk melaporkan ke Bagian Kesra Setdako Batam.

Kepala kantor Kemenag

Kota Batam, Zulkarnain Umar mengatakan kegiatan itu menurutnya menjadi langkah untuk senantiasa bergerak maju dan memajukan umat di Kota Batam.

“Kita mengapresiasi Pemko Batam bukan hanya memberikan pelatihan, namun juga memberi perhatian berupa insentif kepada lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam,” ucapnya.

Seterusnya kata dia, Imam masjid sebagai garda terdepan karena mempunyai pengaruh yang besar dalam mengajak umat untuk shalat berjamaan ke masjid. Maka melalui pelatihan itu alangkah baiknya para imam selalu menambah pengetahuannya dan terus belajar.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa imam harus menjadi contoh dan suri teladan bagi masyarakat.

Seorang imam harus bisa memberi ketenangan untuk

mencegah terjadinya gejolak masyarakat dan imam itusangat berperan dalam menjaga keamanan di Kota Batam.

Terlebih saat ini Pemko Batam tengah membangun Batam sebagai kota wisata, sehingga imam memiliki peran untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan budaya asing yang masuk ke Kota Batam.

Salah satu faktor utama orang mau shalat berjamaah ke masjid adalah karena imamnya.Kalau imamnya bagus dan masyarakat nyaman, maka masyarakat akan datang ke Masjid untuk shalat berjamaah. ”Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil melalui pelatihan yang diberikan.

Imam bukan hanya berperan dalam memberikan syiar agama, tapi juga berperan dalam menjaga keamanan di Kota Batam,” pungkasnya. (rm/ hlk).

Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.Mereka diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di Kemenag.

Haris dan Muafaq diduga menyetorkan upeti kepada Romy untuk mendapatkan jabatan.

Sebagai ketua umum PPP, Romy disebut memiliki kedekatan dengan Menag Lukman Hakim yang juga politikus PPP.Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Romy dipecat dari jabatan ketua umum PPP.Laode menyampaikan, dalam lelang terbuka jabatan Kemenag, sudah jelas Haris Hasanudin tidak terpilih.”Tapi somehow bisa berubah,” ucap dia kemarin.

Karena itu, penyidik mencium adanya gerakan lain yang diduga dilakukan pejabat Kemenag.

Penyidik KPK tidak hanya menggeledah beberapa lokasi di Jakarta kemarin.

Mereka juga terus mengembangkan pengusutan kasus dari temuan yang ada. Termasuk di antaranya laporan lain yang diduga turut melibatkan Romy.”Itu sedang didalami KPK.Dan laporannya sebenarnya banyak,” ungkapnya.

Menurut Laode, instansinya menerima beberapa laporan. Dia memastikan bahwa laporan yang masuk tidak hanya satu.”Bukan cuma yang di Jawa Timur.

Tapi di kota lain juga,” ujarnya. Seluruh laporan tersebut, imbuh Laode, mirip kasus yang saat ini ditangani KPK.Berkaitan dengan jual beli jabatan.

Menjelang magrib kemarin, Lukman Hakim sempat mendatangi kantornya.

Dia datang dengan tergesagesa, tetapi masih bersedia diwawancarai sejumlah wartawan. Lukman datang karena mendapatkan informasi bahwa ruangannya yang disegel KPK sejak Jumat lalu sudah selesai digeledah. ”Saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada beberapa surat yang harus ditindaklanjuti, harus saya baca, harus saya tanda tangani,” jelasnya.

Namun, Lukman tak mau mengomentari barang-barang yang disita KPK dari ruang kerjanya.”Karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK.Saya harus menghormati KPK,” tuturnya.

Apakah siap diperiksa KPK?”Pasti,” tegasnya.

Beberapa pejabat Kemenag juga tak mau berkomentar banyak tentang uang yang disita dari ruang kerja Me-

nag. Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan menyatakan, pihaknya menghormati kewenangan KPK terkait penggeledahan.”(Terkait penyitaan uang) itu sudah ranah KPK,” kata Nur Kholis yang mengaku ikut mendampingi personel KPK membuka segel ruang kerja Menag.

Nur Kholis juga menegaskan tidak bisa berkomentar soal barang-barang yang disita KPK.Dia mengatakan, tugasnya hanya mendampingi personel KPK membuka segel ruangan.Setelah penggeledahan selesai, dilakukan penandatanganan berita acara. Lebih tepatnya berita acara pe-nyitaan dokumen dan barang lain oleh KPK. Tim KPK juga menggeledah kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu terkait dengan kasus yang menjerat Ketum PPP, Romahurmuziy alias Romi.

Tujuh penyidik KPK masuk ke kantor partai berlambang Kabah itu. Mereka menggeledah ruang kerja Romi di lantai 2.Penggeledahan dilakukan sekitar dua jam.

Para penyidik yang mengenakan masker terlihat membawa satu koper berwarna biru dan sejumlah dokumen penting.Koper dan dokumen tersebut dimasukkan ke bagasi mobil.Mereka enggan menyampaikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi kantor. Sekjen PPP Arsul Sani mengaku tidak tahu apa saja dokumen yang dibawa penyidik KPK itu.”Saya tidak mengerti. Sepanjang prosedurnya dipenuhi, kami hormati,” ucap dia saat ditemui di kantor DPP PPP. Anggota Komisi III DPR tersebut menyatakan tidak tahu apa yang ada di dalam ruang kerja Romy. Sebab, sejak Romy ditangkap, ruangan tersebut disegel KPK. Arsul masih menunggu pemberitahuan dari KPK. Biasanya penggeledahan disusul berita acara dari penyidik.

Arsul menegaskan bahwa hanya ruangan Romy yang digeledah. Tidak ada ruangan lain yang dimasuki penyidik. Menurut dia, KPK punya kewenangan untuk menggeledah demi mencari data sebagai barang bukti.

Legislator asal Jawa Tengah itu pun menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. ”KPK punya kewenangan penyegelan, penggeledahan, dan penyitaan,” tutur dia. (rm/mwd/pjs)

Pers periode 2016-2019 yang diperpanjang adalah Hendry Chairudin Bangun dari unsur wartawan, Nezar Patria dari unsur wartawan, Ratna Komala dari unsur wartawan, Ahmad Djauhar dari unsur pimpinan perusahaan pers, Anthonius Jimmy Silalahi

dari unsur pimpinan pers, Reza Dedi Utama dari unsur pimpinan pers, Imam Wahyudi dari unsur tokoh masyarakat, Sinyo Hary Sarundajang dari unsur tokoh masyarakat, dan Yosep Adi Prasetyo dari unsur tokoh masyarakat.(rm/ril).

Nasib Menag peluang memanggil Menag Lukman Hakim.Sebab, Lukman harus menjelaskan peruntukan dan asal muasal uang itu.Selain itu, Menag juga harus bisa menjelaskan alasannya menyimpan uang tunai sebanyak itu di ruang kerjanya.

Meski begitu, Febri mengatakan bahwa hingga kemarin KPK belum mengeluarkan jadwal pemeriksaan tersangka maupun saksi. Namun, dia kembali menegaskan bahwa peluang memanggil Menag sangat terbuka.

Sebab, penyidik perlu menanyakan semua temuan mereka di lapangan kepada pihak-pihak terkait. ”Apalagi, ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan dan disita dari ruangan menteri agama tersebut,” jelas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Febri menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, dari partai apa pun, pasti akan diproses.”Tentu sudah kami identifikasi (pihak lain yang diduga terlibat, Red).

Tapi, sampai saat ini belum bisa kami sampaikan karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara,” terangnya.

Pria asal Padang itu menambahkan, selain uang tunai ratusan juta dari ruang kerja Menag, sejumlah dokumen turut diamankan penyidik.Apakah Lukman Hakim terlibat dalam jual beli jabatan? Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif belum bersedia menjawab dengan detail.”Itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan.Belum bisa kami jelaskan,” kata pejabat kelahiran 1965 tersebut.

Laode hanya menandaskan bahwa KPK bakal mengejar semua pihak yang terlibat.Bukan hanya tiga tersangka yang sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), pejabat internal Kemenag yang terlibat juga bakal diburu. Berdasar pendalaman kasus, KPK sudah memiliki petunjuk ke arah pejabat tersebut.” Kemungkinan (pejabat internal Kemenag terlibat) itu ada,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT di Surabaya pada Jumat (15/ 3/2019).Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.Yakni Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Romy, Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin, dan Kakan

Sambungan Hal. 1

PN Batam jabatan keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 20162019, belum dapat ditetapkan pengangkatan keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2019-2021,” tulis Keputusan Presiden tersebut.

Adapun anggota Dewan

Sambungan Hal. 1

mpol Agung Gima Sunarya saat konferensi pers di Mapolres Karimun, Minggu (17/3/2019) lalu mengatakan.

Selain menangkap tersangka, pihaknya juga mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 59,15 gram dan pil ekstasi sebanyak 502,5 butir,” kata Gima, Minggu.

ASN berinisial DS , dikatakan Gima ditangkap jajarannya di pada 11 Maret 2019 di jalan Jenderal Sudirman, Poros, Kecamatan Meral.Saat itu, tersangka ditangkap ketka masih pakaian dinas.Dari DS, petugas mengamankan 5 paket sabu-sabu seberat 0,64 gram.”Masih berpakaian dinas,” ujar Kasatres Narkoba Polres Karimun, AKP Ray-

endra A Prayana yang dalam konferensi pers tersebut.

Saat diinterogasi, lanjut Wakapolres, tersangka DS mengaku memesan sabu dari seseorang yang saat ini tengah menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun.Sabu tersebut kemudian diantarkan oleh Rino yang saat ini berstatus buronan atau DPO. ”Ngakunya buat dikonsumsi sendiri tidak diperjualbelikan,” kata Wakapolres, Gima.

Deko terancam hukuman 4 tahun sampai 20 tahun penjara atau pidana denda Rp 800 juta sampai Rp 10 miliar. Ancaman hukuman yang sama juga dikenakan kepada tersangka bernama Rahman Sani, kasus kepemilikan sabu 0,64 gram.

Sementara WN Malaysia atas nama M Zamri bin Kamis sudah dititipkan di Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun. Untuk kasus pil ekstasi sebanyak 449 butir atas nama tersangka Rico alias Ripen dan Kunci bin Robani, polisi menduga mereka adalah bagian dari jaringan ekstasi Tanjungpinang.”Jaringan yang di Tanjungpinang masih dilacak,” kata Gima.

Keduanya dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau pindana denda Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar.Ancaman hukuman yang sama juga dikenakan kepada tersangka Adam

(sabu 25,73 gram) dan perempuan bernama Ucu Hafifah (sabu 25,73 gram).

Tersangka lainnya diantaranya yang ditangkap wilayah kecamatan Tebing terdiri dari 2 TKP dengan tersangka M Khojali dan seorang perempuan bernama Helda Jumarta Putri.

Berikutnya wilayah kecamatan Karimun terdiri dari 11 TKP yakni Dedi Sugiono, Ruslan alias Hasan, Khairi, Syah Hendri, Bambang Heriyanto, dan Rano Adinata serta dua orang perempuan, Yudistiara Febri Yani dan Yustika Rini alias Eni. Wilayah kecamatan Meral yakni Jumardin. Wilayah kecamatan Kundur 2 TKP, yakni Andi Rahmadani dan Ratni Suryani. (rm/jmi) Sambungan Hal. 1

Proyek Jalan (Kepri) mengungkapkan ada puluhan proyek pembangunan dan pelebaran jalan di kabupaten/kota dikerjakan asal jadi, kualitas proyek tidak seuai dengan spesifikasi teknik terutama volume pekerjaan maupun ketebalan aspal dan semenisasi.

Selain penyimpangan dari sisi kualitas pengerjaan dan pelaksanaan lelang juga disinyalir menyalahi ketentuan Perpres. Diduga kuat kontraktor pemenang tender sengaja sudah diatur dan adanya kongkalikong antara penentu kebijakan di Dinas PUPR Kepri dengan kontraktor pemenang tender.

Salah satunya pelaksanaan dua paket proyek pembangunan dan pelebaran Jalan protokol di Kota Batam, pekerjaan proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikeluhkan para pengguna jalan dan masyarakat karena sampai saat ini proyek itu tidak kunjung selesai.

Proyek jalan yang dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Kepri ini juga menjadi sorotan publik, selain kualitas pengerjaannya secara teknis diduga kuat sarat menyimpang dan sangat amburadul terutama semenisasi jalan itu bergelombang dan tidak rata.Yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini anggaran proyek yang sudah dikucurkan cukup besartapi Progres pekerjaannya dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan dua paket proyek itu sebesar Rp 31 miliar lebih.Anggaran tersebut belum termasuk kelanjutan pengerjaan pada tahun anggaran 2019.

Untuk melanjutkan pekerjaan dua paket proyek jalan itu pada tahun 2019 ini, menurut keterangan Kepala Seksi Dinas PUPR Provinsi Kepri Handoko, pemprov Kepri kembali merogoh anggaran APBD sebesar Rp 12,4 miliar lagi. Rinciannya nilai proyek jalan Simpang Franky-BNI sebesar Rp3,7 miliar dan sementara proyek jalan Simpang BNI-Underpass Pelita sebesar Rp8,7 miliar, kedua paket proyek jalan itu saat ini masih dalam proses lelang.

Makasudah bisa dipastikan selama dua tahun proyek tersebut menyedot anggaran lebih dari Rp 43 miliar.

Artinya publik dapat maklum seandainya kualitas pengerjaan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan dan dikerjakan tepat waktu tidak terjadi penggelebungan nilai harga, seperti kekurangan volume pekerjaan, ketebalan semenisasi atau ketebalan aspal, nilai kepadatan, sehingga nilai pekerjaan yang dibayar lebih besar dari nilai realisasi pekerjaan.

Informasi yang diperoleh, umumnya kualitas proyek yang dilaksanakan dinas PUPR Kepri dikerjakan asal jadi, hal ini terjadi karena anggaran proyek yang sampai ke tangan kontraktor sudah menyusut akibat potongan berbagai biaya siluman. Sebagai contoh,

mempertanyakan mengenai rencana pembangunan megaproyek Marina Bay, yang disebut akan dikelola PT KIN. “Ini juga merupakan permintaan dari teman-teman Komisi. Kita akan lakukan sidak terlebih dahulu, untuk nantinya bahan sidak akan kita pelajari dan kita pertanyakan kepada pihak perusahaan. Karena dalam RDP ketiga minggu depan, mereka kami wajibkan untuk mengikuti pertemuan,” tutupnya. (rm/mwd) Sambungan Hal. 1

Dua Bulan IMAM masjid yang menjadi peserta pelatihan

2

untuk mendapatkan proyek kontraktor wajib memberikan fee 10 sampai 12 persen dari nilai proyek, belum lagi potongan biaya siluman lainnya. Sedangkan kontraktor harus mengambil untung sedikitnya 15 hingga 20 persen.

Otomatis anggaran proyek yang sebelumnya utuh 100 persen, menyusut tinggal 65 persen, akhirnya sisa anggaran inilah yang digunakan untuk mengerjakan proyek oleh kontraktor pemenang tender. Untuk proses pengerjaan proyek itu selanjutnya sampai selesai kontraktor terpaksa manipulasi kualitas pekerjaan, matrial dan mengurangi ukuran dan volume pekerjaan. “Praktek manipulasi kualitas bahan dan volume pekerjaan proyek oleh sejumlah kontraktor yang mendapatkan proyek di pemerintah di Provinsi Kepri bukan rasia umum lagi. Akibatnya, banyak proyek dinas PUPR Kepribelum lama selesai sudah rusak kembali, bahkan ada kontraktor yang kabur meninggalkan pekerjaan karena tidak bisa melanjutkan pekerjaan proyek itu,”ungkap sumber yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Diduga kuat praktek manipulasi kualitas pekerjaan dan matrial yang digunakan terjadi pada pelaksanaan dua paket proyek pelebaran dan peningkatan jalan dinas PUPR Provinsi Kepri di Batam, soalnya anggaran untuk membangun dua paket proyek pelebaran jalan di Kota Batam cukup besar yakni Rp31 miliar lebih.

Akan tapi kalau dilihat secara kasat mata realiasi pekerjaan kedua proyek itu yang kelihatan sangat tidak mungkin menelan biaya hingga Rp 31 miliar lebih.

Rinciannya pelabaran jalan simpang BNI-Simpang Underpass yang rencananya akan dibuat lima lajur kiri kanan nilai proyek sebesar Rp 13.299.834.571, dikerjakan oleh kontraktor PT.Belantara Karyatama, terlihat prores pengerjaannya sangat amburadul alias asal jadi, dikiri-kanan jalan dan diujung jalan tersebut sama sekali belum dikerjakan. Hal sama juga terlihat pengerjaan peningkatan jalan Simpang Franky-BNI yang direncanakan dibuat tiga lajur senilai Rp 17.779.543.424 dikerjakan kontraktor PT Maju Bersama Jaya Selain itu, pekerjaan pemerataan dan pengerasan sepajang kiri jalan sangat jelek dan memprihatinkan, dimana penimbunan tanah tidak dipadatkan dan tidak merata, unggukan tanah disepanjang jalan masih kelihatan menumpuk disana sini dan pengerjaan semenisasi tidak rata dan bergelombang. Diduga kuat proyek yang dikerjakan kontraktor PT Maju Bersama Jaya tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis.”Bisa jadi jeleknya kualitas pengerjaan proyek itu karena kurangnya pengawasan dari Dinas PUPR provinsi Kepri,”ungkap sumber.

Namun sebut sumber itu, meski kualitas fisik dan progress pengerjaan proyek itu

dinilai sangat jelek dan banyak yang tidak sesuai spesifikasi teknis seperti ketebalan pekerjaan, kepadatan dan volume pekerjaan tidak sesuai kondisi dilapangan. Namun disebut-sebut pembayaran pekerjaan dua pakate proyek itu kepada kontraktor pelaksana sudah diselesaikan hingga 100 persen.

Dugaan penyimpangan dan bobroknya kualitas pengerjaan proyek yang dilaksanakan dinas PUPR Provinsi Kepri, tidak hanya terjadi pada dua paket proyek jalan di Kota Batam itu saja. Tapi pelaksanaan proyek pemeliharaan rutin pada ruas jalan Provinsi di sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Proyek pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi ini disebut-sebut menjadi sumber korupsi oknum pejabat di dinas PUPR Provinsi Kepri.

Seperti pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi di Kabupaten Karimun senilai Rp 1.024.392.595 sumber dana dari anggaran APBD Provinsi Kepri 2018, sebagai pelaksana dilapangan kontraktor CV CV Buyon Jaya.

Proyek pemeliharaan ruas jalan provinsi di mKarimun tersebut kabarnya dikerjakan secara tambal sulam dan hanya disiram dengan pasir.

Hal sama juga terjadi pada pemeliharaan ruas jalan provinsi di Kabupaten Bintan, pemeliharaan jalan dengan biaya Rp 1,3 miliar itu dikerjakan asal-asalan saja dan tambal sulam. Dimana CV. Buton Pratama sebagai kontraktor pelaksana pengerjaan dilapangan sangat tidak professional matrial seperti pasir yang digunakan untuk pemeliharaan jalan itu menggunakan pasir bercampur tanah sehingga jalan yang baru saja selesai dikerjakan bias cepat rusak kembali.

Selain itu peningkatan jalan Simpang KDA-Batam Centre, proyek pengaspalan jalan senilai Rp 1,9 miliar yang dikerjakan CV Tiara Sukses Bersaudara tersebut diduga kuat tidak sesuai ketentuan teknis. Pasalnya, pengaspalan jalan yang menggunakan aspal hotmix diduga kuat banyak kecurangan.

Peningkatan jalan BaganPunggur senilai Rp 2 miliar, kontraktor pelaksana Laluna Artha Kencana Tanjungpinang. Peningkatan jalan menuju Kampung Tua Tanjunguma Batam senilai Rp 2,1 miliar, kontraktor CV Bintan Suporindo Tanjungpinang Proses pengerjaan ketiga paket proyek pengaspalan jalan ini diduga kuat sarat kecurangan dan menyimpang dari ketentuan teknis, selain ketebalan aspal tidak merata dan tidak sesuai spesifikasi, proses pengaspalan yang dilakukan kontraktor dinilai asal-asalan. Dimana proses pengaspalan jalan itu terlihat dasar aspal lama langsung dilapis dan dipadatkan tanpa dilakukan pembersihan debu atau kotoran terlebih dahuludengan menggunakan mesin penyemprot dan tidak memakai cor tack coat agar daya ikat antara lapis aspal lama dan baru bisa lebih kuat. Yang lebih parah lagi aspal lama masih basah karena hujan dan ban-

yak kotoran langsung disiram aspal lalu dipadatkan.

Kepala Bidang (Kabid) jalan dinas PUPR Provinsi Kepri Hendrija, ketika berulangkali dihubungi lewat ponselnya untuk konfirmasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek pelebran dan peningkatan jalan di Batam dan sejumlah daerah lainnya hingga berita ini naik cetak yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi ke ponselnya tak diangkat meski nada sambung berbunyi, dihubungi melalui pesan singkat juga tidak dibalas.

Sementara Handoko Kasi dinas PUPR Provinsi Kepri ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media melalui ponselnya, Selasa (26/2/ 2019) mengatakan bahwa peningkatan jalan Simpang BNI-Underpass Pelita memang belum selesai. ”Pekerjaan peningkatan jalan Simpang BNI-Underpass Pelita itu memang belum selesai, pekerjaan itu dilaksanakan secara bertahap, sudah kita mulai dari tahun 2017, tapi intinya disana sudah tidak ada kemacetan lagi,”kata Handoko.

Lebih lanjut Handoko menjelaskan, tak hanya itu, proyek jalan Simpang Franky-BNI juga sama dikerjakan secara bertahap, kedua proyek itu dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017.

Rencananya jalan Simpang Franky-bank BNI itu akan dibuat 3 jalur kanan dan 3 jalur kiri. Sementara jalan Simpang BNI-Underpass Pelita akan dibuat 5 jalu kiri dan 5 jalur kanan,” Kelanjutan proyek ini akan diselesaikan pada tahun anggaran 2019, saat ini proyek kelanjutan jalan itu pada tahun 2019 masih dalam proses lelang,”ujarnya.

Namun ketika ditanya proses pengerjaan proyek itu dinilai sangat jelek, Handoko langsung emosi, dengan nada sedikit keras Handoko mengatakan,”Dari mana anda tahu bahwa proses pengerjaan proyek itu jelek dan amburadul, anda sendiri nggak tahu spesifikasinya, kok bisa menilai pekerjaan proyek itu tidak bagus, jadi begini ya proyek itu memang belum selesai, kita kerjakan secara bertahap milihat kemampuan keuangan pemerintah, pengerjaan itu masih akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, saat ini proses lelangnya sedang berjalan, jadi anda jangan buru-buru mengatakan proyek itu amburadul karena memang belum selesai,”ujar Handoko.

Terkait masih adanya salah satu saluran air parit di jalan Simpang Franky-Simpang BNI yang sama sekali belum dikerjakan. Handoko mengakui memang saluran atau parit tersebut belum dikerjakan karena jalan tersebut akan ditimbun supaya rata,”Memang saluran atau parit yang ditengah jalan itu belum dikerjakan karena jalan itu akan ditimbun untuk diratakan, pekerjaan proyek itu akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini. Saat ini proyek itu masih dalam proses lelang,” ujar Handoko (rm/mawardi).

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polresta Barelang Amankan Dua Speedboat TKI Ilegal BATAM, RAKYAT MEDIA-Dua unit kapal cepat (speedboat) yang digunakan untuk menyelendupkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal keluar negeri, berhasil ditangkap serta diamankan oleh tim Satreskrim Polresta Barelang, Senin (17/3/2019) subuh. Setelah berupaya kabur saat penggerebekan.

Selain dua unit speedboat, Polresta Barelang juga mengamankan 8 unit mesinnya bermerek Yamaha, dengan kapasitas 300 PK dari masing-masing mesin, ratusan life jacket beserta 4 orang tekongnya.

Wakapolresta Barelang, AKBP Mudji Suryadi mengatakan, kedua speedboat tersebut ditangkap dan diamankan polisi karena telah terbukti melanggar aturan

hukum operasional kapal, maupun penggunaannya terhadap aksi ilegal atas penyelundupan orang keluar negeri.

“Kedua speedboat ini berkontruksi dari bahan fiber sepanjang 12 meter, dengan kelebaran 3 meter serta 2 meter. Yang masing masingnya memiliki 4 mesin tempel berkapasitas 300 PK terhadap setiap mesin bermerk Yamaha,” kata AKBP Mudji, Senin (18/3/2019) siang, di Mapolresta Barelang.

Selain speedboat, ungkap Wakapolresta, pihaknya juga mengamankan puluhan Life Jacket, yang ditemukan dalam speedboat yang diduga digunakan untuk perlindungan keselamatan TKI ilegal itu disaat pengiriman maupun penyelundupan TKI keluar negeri (Ma-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terperifikasi Administrasi & Faktual Terbit sejak 26 Februari 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Rudi Hartono Redaktur Eko Komansyah Asisten Redaktur Rudi Effendi Wartawan Muda Andi Stiawan AMD, Renhar, Winarto Wartawan Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Ferianda, Gunawan Ramadhan, Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda, Muhammad Iqbal Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah.SE (Kepala)Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala), Hifzhil Khairati Hasanah, Syafriadi. AMd, Zainuddin Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun/Pulau Kundur Anggiat Panggabean (Wartawan Madya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi (Wartawan Muda) Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang PenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat : Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

laysia), melalui pelabuhan Tikus, di Tanjung Sengkuang. ”Saat ini penyidik masih melakukan tindakkan pemeriksan terhadap tekongnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui kedua speedboat tersebut milik HP, “ ucap Wakapolresta.

Tindakkan yang telah dilakukan pihak pemilik speedboat, tegas AKBP Mudi, telah kedapatan melakukan penyelundupan orang ke Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen resmi Pemerintah Indonesia. ”Kedua kapal speedboat fiber berukuran besar, dengan 8 unit mesin tempel berkapasitas 300 PK itu adalah milik HP, dari Tanjung Sengkuang. Sekarang ini sudah kita amankan lokasi parkiran kendaraan bermotor Polresta Barelang,” papar AKBP Mudji.

Sebagaimana diketahui, penyitaan kedua unit kapal speedboat, setelah Satreskrim Polresta Barelang berhasil menggagalkan pengiriman ratusan TKI/PMI ilegal, dari kawasan Tanjung Sengkuang, di pelabuhan tikus milik HP.”Berdasarkan penyidikan polisi dari pelabuhan tikus milik HP tersebut, telah sering dilakukan proses pengiriman TKI/PMI secara ilegal, dan akhirnya berhasil kami sergap,” paparnya.

Hal itu juga dibenarkan Kasatreskrim Polresta Barelang, AKP Andri Kurniawan menerangkan, tidak hanya jalur masuknya para TKI ilegal dari Malaysia, akan tetapi pelabuhan tikus tersebut juga kerap dijadikan tempat masuknya barang selundupan lainnya.”Kami sudah lama menerima informasi terkait aktivitas yang ada dalam pelabuhan tikus milik HP itu.

Dan hingga akhirnya dibuktikan dengan penangkapan diratusan TKI/PMI, Sabtu (16/3) malam kemarin,” ungkap Kasat Reskrim.

Ia juga menegaskan, kedepannya pengawasan akan terus dilakukan tidak hanya di pelabuhan HP saja, melainkan juga ke pelabuhan rakyat lainnya yang ada di Batam.Sementara itu untuk para TKI yang diamankan, sudah diserahkan kepihak PJTKI untuk proses pemulangan ke daerah masingmasing.”Para TKI sudah kami limpahkan ke instansi terkait. Kalau untuk orang diamankan, nanti kita sampaikan dalam ekspose,” pungkasnya.

Selama ini, penyelundupan TKI/PMI jadi bisnis yang sangat menjanjikan bagi pengusaha abu-abu di Kota Batam dan Kepri. Sehingga, tidak ada habisnya

DUA unit barang bukti speedboat milik HP

meskipun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan TNI, untuk pencegahan. ”Pelaku penyelundupan TKI ilegal benar-benar telah mengambil sebuah keuntungan besar di atas penderitaan orang lain. Sehingga menjadi bisnis yang menjanjikan,” kata Afrizal, mantan PJTKI dari Pekanbaru.

Tidak tanggung-tanggung,

ujarnya, untuk biaya transportasi dari Malaysia ke Batam saja, para TKI tersebut harus merogoh kantong sekitaran 1000 Ringgit Malaysia. Dan uang itu, diberikan saat ingin menaiki kapal di Malaysia.”Tak hanya itu, di atas kapal nahkoda kembali meminta uang para TKI tersebut mulai dari Rp500 ribu, hingga Rp800 ribu, se-

bagai bentuk tambahan uang cas tekong,” ungkap Afrizal.

Meski demikian, ucapnya, bukanlah pelayanan baik yang didapatkan melainkan mereka harus turun ke laut dan berenang menuju kapal. ”Dan Tidak ada pengecualian, anak-anak juga harus ikut terendam hingga kedinginan di atas kapal,” kenangnya. (rm/hlk)

KPU Batam Temukan 2.028 Lembar Surat Suara Rusak BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau menemukan sebnyak 2.028 lembar surat suara, rusak dan tidak dapat digunakan untuk pemilu 2019.”Surat suara rusak sebanyak 2.028 lembar. Kerusakan ada di semua jenis surat suara,” kata anggota KPU Batam, Muliadi kepada wartawan di Batam, Rabu.

Surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, serta calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota itu kedapatan rusak, saat proses pelipatan kertas suara yang dilakukan petugas di kantor KPU Batam.

Ia menjelaskan, surat suara dinyatakan rusak, antara lain karena kesalahan potong dari pabrik dan warna gambar dalam kertas buram.”Tapi kebanyakan karena salah po-

PARA pekerja yang memeriksa surat suara di kantor KPU Batam

tong,” kata dia.

Saat ini, kata dia, lebih dari 3 juta atau seluruh surat suara pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 sudah selesai dilipat.”Dan ini akan dilakukan rapat pleno secepatnya,” kata dia.Ia mengatakan untuk mengganti kertas suara yang

rusak, KPU akan segera mengajukan kembali penyediaannya kepada KPU RI. Agar logistik pemilu itu bisa sampai sebelum masa distribusi kertas suara.”Ini harus secepatnya, target kita dalam pekan ini sudah selesai semua untuk diajukan kembali,” kata dia.

Kemungkinan, pengajuan penggantian kertas suara yang rusak akan dilakukan bersamaan dengan ajuan penambahan kertas suara, akibat bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.Sementara itu, hari ini KPU Batam juga melakukan uji coba sistem informasi penghitungan suara (Situng) sebagai persiapan pelaksanaan rekapitulasi suara pemilu 2019.

Komisioner Bidang Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan mengatakan situng merupakan wujud transparansi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengontrol hasil pemilu.”Uji coba situng ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peralatan teknologi informasi guna mendukung proses penghitungan suara di setiap tingkatan,” kata Zaki. (rm/ ant) Sambungan Hal. 1

Oknum Imigrasi karena tidak bisa menunjukkan perizinan.Sumber juga mengatakan PT San Hai sudah beroperasi sejak tahun 2018 lalu.”Jadi selama ini jika ada orang dari Dinas datang, para pekerja itu lari dan bersembunyi di balik tembok kawasan ke arah hutan bakau,” kata Sumber.

Namun kali ini saat petugas Imigrasi datang mendadak para pekerja asing itu langsung kabur, namun petugas Imigrasi langsung mengejar mereka dan menangkapnya.”Tadi ada dua cewek dan beberapa laki laki, jumlahnya saya tidak tahu,” katanya.

Sementara mengenai hal tersebut Kepala Imigrasi kelas II A Batam, Lucky mengatakan pihaknya belum mendapat laporan dari anggotanya berapa orang TKA yang diamankan.

Saya lagi di luar kota, bawa orangtua berobat, tapi memang saya perintahkan anggota untuk melakukan pengecekan, nantilah ya, saya belum dapat laporan dari anggota,” kata Lucky.

Sementara di tempat terpisah pihak PT San Hai, Danil, yang dikonfirmasi Tribun Batam melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya masih melakukan rapat dengan pihak Imigrasi.”Nanti saya hubungi kembali, saya lagi rapat dengan Imigrasi,”kata Danil, sambil menutup sambungan teleponnya.

Namun, tidak lama berselang, Kepala Imigrasi kelas II A Batam, Lucky, malah mengatakan jika seluruh tenaga kerja orang asing yang keseluruhnya merupakan warga negara Tiongkok tersebut telah melarikan diri.

Padahal, banyak saksi

mata melihat, saat pihak Imigrasi Batam melakukan sidak ke PT San Hai, para TKA yang coba melarikan diri berhasil ditangkap dan dibawa ke suatu tempat.

Ditengarai, pihak imigrasi dan institusi aparat penegak hukum yang saat ini konsisten membantu kemudahan dan melindungi para TKA khusus dari Tiongkok menjelang Pemilu untuk masuk ke Indonesia, melakukan negoisasi dan kesepakatan untuk menyelematkan para TKA tersebut.

Ironisnya, yang paling terbaru, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam malah mendeportasi tiga tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok, yang diamankan di PT San Hai beberapa waktu lalu.Proses deportasi ketiga WNA ini dilakukan Minggu (17/3/20‘19), melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta.Terkait deportasi ini, dibenarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto.”Iya, besok (17/3/ 2019),” katanya, Sabtu (16/3/ 2019).

Dia mengatakan keputusan untuk mendeportasi tiga orang WNA tersebut sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.Tiga WNA yang diamankan yakni Cm, Zd dan Mm, telah melakukan pelanggaran atas aturan yang tercantum di Pasal 75 UndangUndang Republik Indonesia no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang berada di

wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan mentaati aturan perundang-undangan.

Ketiga orang ini memasuki Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa.Namun saat sidak dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Jumat (9/3), ketiga kedapatan sedang berada di area PT San Hai Plastic, Tanjunguncang.

Sebelumnya, saat ditanya apakah ketiga TKA ilegal atau tidak.Lucky mengaku hanya melakukan penindakan sesuai aturan keimigrasian. Apabila ada dugaan pelanggaran lainnya, hal itu diserahkan ke instansi terkait (Dinas atau Kementrian Tenaga Kerja).

Sebelumnya, Kepala Imigrasi (Kanim) kelas 1 khusus Batam melakukan konfrensi pers kepada puluhan awak media terkait adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China , Selasa (12/3/ 2019) malam di kantor Imigrasi Batam Center.

Dalam penuturan Lucky mengatakan bahwa, 8 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina berhasil diamankan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.Mereka diamankan di PT San Hai Plastics, Tanjung Uncang, Batam, pada hari Jumat 8 Maret 2019.

“Kami lakukan pemeriksaan terhadap kedelapan TKA tersebut, dan lima orang diantaranya dibebaskan karena memiliki izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), namun tiga orang masih ditahan oleh petugas karena tidak

memiliki izin kerja,” kata Lucky.

Kata Lucky juga bahwa, diduga ada sekitar 20 orang TKA yang bekerja di PT. San Hai di kawasan Industri Putra Perkasa Tanjung Uncang Kota Batam.”Saat dilakukan pengawasan oleh Tim Inteldakim, kurang lebih 20 orang TKA yang bekerja di PT tersebut.Pada saat pemeriksaan, mereka melarikan diri menuju ke hutan bakau yang berada di belakang perusahaan,” katanya.

Keberadaan mereka sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh tim. Untuk tiga orang TKA yang diamankan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemungkinan akan dideportasi sesuai dengan pasal 75 ayat 1 UU No. 6 thn 2011 tentang keimigrasian.

Pungkas Lucky.

Keberadaan pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang saat ini banyak tersebar di beberapa industri di Pulau Batam, diduga melibatkan peran oknum-oknum di Imigrasi Batam serta Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Masih ingat dengan informasi adanya tenaga kerja asal Tiongkok masuk Batam tanpa dokumen dan melakukan kegiatan di PT KSA Batam yang sempat viral pada bulan Februai lalu.Sebagaimana diungkapkan Ali Amran di media sosial Facebook yang mengaku selaku aktifis peduli pengangguran.

Dalam video di Wajah Batam (WB) tersebut, Ali Amran menerangkan, sebanyak 57 orang TKA asal Tiongkok masuk ke Batam. Yang terdiri dari: tanggal 15 Pebruari ada 27 orang masuk dan tanggal 18 Pebruari 2019 ada 30 or-

ang lagi masuk ke Batam.Ali Amran juga menuduh bahwa ada oknum -oknum Imigrasi dalam hal ini Kepala Imigrasi yang memasukkan TKA tersebut ke Batam.Selain itu, Ali Amran juga menuding bahwa Disnaker Batam dan Disnaker Kepri saling lempar tangan.

Menurut Ali Amran bahwa TKA tersebut saat ini berada di PT KSA Batam, dimana perusahaan tersebut belum produksi namun para TKA Tiongkok sudah ada di lokasi.

Bukan hanya itu saja, kata Ali Amran, dalam waktu dekat akan melakukan sweeping atau aksi ke kantor instansi terkait bersama masyarakat.”Ini bukan hanya gertakan karena bukti sudah ada.Para TKA itu masuknya dari pintu Sagulung,” kata Ali Amran, sesuai video yang beredar, Jumat (22/2/2019) malam.

Sementara, informasi yang didapat media ini dari salah seorang yang ikut sidak, Kamis (21/2/2019) bersama Imigrasi Batam ke lokasi PT KSA mengatakan bahwa, dokumen ke imigrasian TKA itu lengkap.

Mereka belum melakukan kegiatan atau bekerja karena belum ada IMTA.”Mereka tidak melakukan kegiatan disana, dan mereka survei mesin yang akan digunakan untuk perusahaan baru karena PT KSA ini proses take over. Ada 10 TKA yang ada disana “ kata sumber yang namanya tidak mau disebutkan.

Kemudian mencoba konfirmasi dan menghubungi lewat telepon pada kepala Imigrasi Batam Lucky, tidak diangkat bahkan Whattshap pada salah satu stafnya bernama Agung juga tidak dibalasnya. Hingga berita ini di publish belum mendapatkan jawaban.(rm/ rdh).

GALERI FOTO

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Walikota Batam, M. Rudi Lantik Anggota KPPAD Batam BATAM- Walikota Batam, Muhammad Rudi melantik anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam periode 2019-2024, Jumat (8/3) di aula Embung Fatimah Kantor Walikota Batam.

Lima orang anggota KPPAD yang dilantik berdasarkan SK Walikota Batam No.KPTS.14/HK/I/ 2019 tanggal 8 Januari 2019, Abdillah, Nina Inggit G, Aznedra, Leny Fitriana dan Siti Aminah.

Harapannya kepada 5 anggota KPPAD ini agar dapat mengayomi anak-anak dan menyelesaikan permasalahan anak di Kota Batam. “Harus ada institusi khusus yang menangani persoalan anak-anak di kota ini. Setelah melewati seleksi akhirnya hari ini mereka resmi kita lantik. Jika di lapangan ada kasus segera koordinasikan kepada Dinas Pember-

dayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam,” ujarnya.

Tingginya angka perceraian di Kota Batam menurutnya menjadi salah satu faktor penyebab munculnya permasalahan terhadap anak. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap anak.

Rudi mengatakan ini akan menjadi tugas utama anggota KPPAD yang baru dilantik. “Tugas kita bersama mengayomi anak-anak yang menjadi korban perceraian ini. Bahwa Indonesia di tahun 2045 bonus demografi usia emas di tahun itu dan ini menjadi tugas bapak/ibu untuk menyelamatkan generasi emas ini,” tegas Rudi.

Berdasarkan SK Walikota Batam No.KPTS.14/HK/I/2019 tugas dari anggota KPPAD Kota Batam diantaranya melakukan

sosialisasi ketentuan UU yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan pengkajian dan penelitian tentang perlindungan anak.

Selain itu KPPAD Kota Batam juga bertugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak dan melakukan mediasi atas sengketa hak anak. Terhadap kasus yang ditangani KPPAD harus memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Perda dan peraturan perlindungan anak. Serta memberikan laporan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikoto. (*)

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutannya.

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi melantik anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam periode 2019-2024, Jumat (8/3) di aula Embung Fatimah Kantor Walikota Batam

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi berfoto bersama

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan selamat

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi melantik anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam periode 2019-2024, Jumat (8/3) di aula Embung Fatimah Kantor Walikota Batam

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan selamat

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi melihat penandatangani berita acara

CMYK

5

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

MERANTI-BENGKALIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sekda Meranti Minta LKPJ Dipersiapkan Sebelum Diserahkan ke DPRD

SEKDA Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, SE, MM, memimpin Rapat Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2018.

MERANTI, RAKYAT MEDIA Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Yulian Norwis SE MM memimpin langsung Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (20/3/2019).

Dalam rapat yang diikuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti itu, Sekda berpesan LKPJ tersebut harus

dipersiapkan dengan baik sebelum dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).”Saya minta data dan laporannya disampaikan ke Bappeda, data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sekda.

Masing-masing Kepala OPD harus memahami betul isi dari laporan yang disampaikan, jangan sampai tidak menguasai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan.”Pahami betul isi laporannya, jangan sampai kepala OPD malah tidak mengerti,” ujarnya.

Sekda juga menginstruksikan jajarannya untuk berkerjasama dengan Bappeda, mulai dari perencanaan kegiatan dan program hingga laporan pertanggungjawaban.

“Apa yang dipaparkan Bappeda dalam LKPJ ini disimak dengan baik.Hasil ini juga menjadi evaluasi agar perencanaan tahun selanjutnya bisa konek,” sebutnya.

Lelaki yang akrab disapa Icut itu menegaskan dalam menyusun LKPJ, solusi yang dipaparkan harus sejalan dengan permasalahan yang dihadapi.”Solusi dan permasalahan

harus konek atau nyambung. Perbaiki lagi laporan yang masih belum benar,” tegas Sekda Yulian Norwis.

Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr. Mamun Murod menyampaikan masih ada beberapa OPD yang belum menyerahkan LKPJ dan ada beberapa yang sudah masuk dan perlu diperbaiki.

“Hari ini (Rabu/20/03/2019) paling lambat bagi OPD menyerahkannya. Karena ini harus diteruskan ke DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah,” ungkapnya. (rm/ril humas)

Wakil Bupati Meranti Akan Copot Camat Jarang Masuk Kantor

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, saat membuka kegiatan.

MERANTI, RAKYAT MEDIA - Camat yang jarang berada di tempat terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu mengingat seringnya laporan yang diterima oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

Ungkapan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, saat membuka kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2020, Rabu (13/3/2019) pekan lalu.”Camat yang tidak

tinggal ditempat dicopot saja, tapi kewenangan tidak ada pada saya, kewenangan ada pada bupati,” tegas Said Hasyim.

Menurut Said Hasyim, Camat sangat berperan penting dalam kemajuan wilayah kecamatan yang dipimpinnya. Oleh karena itu keberadaan pemimpin di wilayahnya itu tentu sangat penting pula.”Begitu juga dengan kades dan OPD terkait, harus saling bersinergi agar perencanaan maupun pem-

bangunan yang dilaksanakan bisa tepat sasaran dan bermanfaat,” pintanya.

Diungkapkan Wabup pula, bahwa untuk mendorong kemajuan suatu daerah terlebih dahulu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling utama, kemudian Pendidikan dan Kesehatan.”Kalau sakit diobati namun pencegahan penyakit jauh lebih baik dan makanan bergizi itu tentu sangat penting bagi kesehatan,” ucapnya.

Selain SDM jelas Wabup, pemberdayaan ekonomi juga sangat penting, apalagi diakuinya, di Kabupaten termuda di Provinsi Riau itu pemberdayaan ekonomi masih belum berjalan dengan baik.”Karet yang ada sekarang hampir 50 persen karet tumbuh zaman Sultan Siak.

Dinas terkait harus turun ke lapangan dan mengkaji apa yang harus di programkan sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.(rm/ril)

Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim

Buka Kegiatan RFPD MERANTI, RAKYAT MEDIA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim hadir dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, kegiatan dalam rangka menselaraskan aspirasi masyarakat dengan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dikingkungan Pemkab Meranti itu dipusatkan di Aula Afifa, Selatpanjang, Rabu (13/3/2019) pekan lalu.

Hadir dalam rapat tersebut Pimpinan dan anggota DPRD, para Asisten Sekdakab Meranti, Kepala OPD, Bagian dan Camat dilingkungan Pemkab Meranti, Pimpinan Organisasi Vertikal, PKK, Perbankan, Tokoh masyarakat, Pembina LAM Meranti H. Ridwan Hasan, Tokoh Masyarakat H. Syahril,Pelaku Usaha, LSM dan lainnya yang merupakan Stakeholders Pembangunan.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti Dr. H. Mamun Murod, kegiatanForum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2019. Forum ini merupakan salah satu tahapan rencana kerja Pembangunan Daerah tahun 2020, sebagai lanjutan Musrenbang tingkat Kecamatan yang berfungsi untuk mensinergikan usulan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dengan program OPD yang telah dilakukan pembahasam melalui rapat koordinasi Bidang Perangkat Daerah sesuai Tupoksi masing-masing.

Rapat Forum ini sesuai amanat Peraturan Mendagri No.86 tahun 2017 Tentang Tata cara pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah jangka pendek yang diselaraskan dengan pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

Adapun secara rinci tujuan dari Forum RKPD terebut adalah pertama guna menselaraskan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD, kedua mempertajam target indikator program, ketiga menyelaraskan pro-

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim hadir dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Meranti

gram strategis kecamatan dengan OPD dan terakhir untuk penyesuaian pendanaan.

Khusus untuk pendanaan seperti dipaparkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Ery Suhairy S.Sos, Target penerimaan ditahun 2020 adalah dana Penerimaan sebesar 90 miliar lebih, Dana Perimbangan sebesar 925 Juta lebih, Penerimaan Lain-lain sebesar 208 Juta lebih.

Menyikapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepuluan Meranti H. Said Hasyim, berharap dapat menangkap semua aspirasi masyarakat mulai dari Desa hingga Kecamatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di akar rumput.

“Bappeda hendaknya selain dapat memfasilitasi program usulan Kecamatan juga dapat menyusun konsep pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi serta arahan Kepala Daerah yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis saat ini,” jelas Wabup.

Sementara kepada OPD sebagai pernagkat teknis Wabup berharap dapat melaksanakan program sesuai hasil kesepakatan dalam Forum sehingga arah kebijakan pembangunan Meranti yang tertuang dalam Dokumen Pembangunan Daerah kedepan menjadi jelas.

Wabup juga berpesan dalam melaksanakan program pembangunan ditahun 2020 hendaknya mengacu pada beberapa aspek yakni Partisipatif, Akuntabilitas,

Efisien, Efektif dan tepat sasaran.

Adapun masalah yang cukup krusial dihadapi Meranti adalah masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 28 persen lebih, meski jauh menurun dari sejak terbentuknya Kabupaten yang mencapai 43 persen. Selanjutnya masalah Kesehatan khususnya gizi ibu dan balita yang masih rendah.

Berdasarkan hasil komunikasinya dengan masyarakat angka kekurangkan gizi balita terutama di Pedesaan masih menjadi momok. Untuk itu Wabup menekankan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai koordinator Desa untuk bekerjasama dengan PKK menuntaskan masalah itu.

“Pada Kecamatan dan Desa gunakan dana yang ada dan akal, masak hanya untuk memberikan bubur meningkatkan gizi balita desa tidak ada dana, inikan tanggungjawab kita,” ungkap Wabup.

Selanjutnya masalah Pendikan dimana Meranti belum memiliki sekolah Negeri yang unggul baik SD, SMP maupun setingkat SMU, Yang paling penting sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah masalah pemberdayaan ekonomi.

“Program pemberdayaan ekonomi ini sangat prinsip karena akan berdampak pada kesehatan dan pendidikan, jika ekonomi membaik kesehatan dan pendidikan otomatis baik begitu sebaliknya,” jelas Wabup.(rm/ril)

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti, Drs.H.Said Hasyim, Kepala Kantor KPPBC TMP C Bengkalis, Mochammad Munif, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Junaidi,

KPPBC Bengkalis Musnahkan Barang Penindakan 2017-2018 SELAT PANJANG, RAKYAT MEDIA -Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis melakukan pemusnahan barang hasil penindakan tahun 2017-2018, bertempat di Halaman Pos Bea Cukai Selatpanjang, Rabu (13/3) siang.

Tampak hadir, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs.H.Said Hasyim, Kepala Kantor KPPBC TMP C Bengkalis, Mochammad Munif, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Junaidi, Kantor Wilayah DJBC Riau, Agustinus Catur, Kabag Ops Kepolisian Resor Kepuluan Meranti (Polres) Kompol Joni Wardi, BBPOM Pekanbaru, Afrizal, dan KPKNL Dumai, Indra Sabar serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Adapun barang yang dimusnahkan berupa, Rokok berjumlah 339.320 batang, dengan nilai Rp.137.487.000.

Kerugian negara Rp132.905.712. Kemudian Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berjumlah 582 liter, dengan nilai Rp55.710.000, kerugian negara Rp22.351.400. Selanjutnya Handphone berjumlah 125 unit, dengan nilai Rp100.000.000, kerugian negara Rp25.000.000. Notebook berjumlah 90 unit, dengan nilai Rp135.000.000, kerugian negara Rp13.500.000. Dan makanan dan minuman berjumlah 3960 package, dengan nilai Rp456.522.000, kerugian

negara Rp147.849.261.

Diperkirakan total nilai keseluruhan nilai barang mencapai Rp884.719.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp341.606.373.

Kepala Kantor KPPBC TMP C Bengkalis, Mochammad Munif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemusnahan barang milik negara ini Satker dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diamanat dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabean, dan Undang-undang No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai yang terdiri dari Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistant. ‘’Dalam menjalankan tugas sebagai Community Protector, yaitu melindungi masyarakat dari barangbarang Impor illegal yang dianggap mengganggu dan membahayakan masyarakat.KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis akan mengwujudkan tugasnya dalam bentuk pemusnahan barang-barang tersebut,” ujarnya.

Diakui Muhammad Munif, pemusnahan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis merupakan barang-barang hasil penindakan yang terungkap karena adanya kerjasama dan sinergi antara Bea Cukai, BPOM, Kepolisian, dan Ke-

jaksaan yang sudah mendapatkan status barang milik Nlnegara yang berasal dari penindakan tahun 20172018 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pemusnahan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. ‘’Barang-barang ilegal tersebut berasal dari pihak yang tidak mematuhi peraturan sehingga apabila barang-barang tersebut lolos maka akan menimbulkan kerugian material,” jelasnya.

Bahkan, kata Munif, hal ini bisa merusakkan kesehatan lingkungan, terancamnya stabilitas pasar dalam negeri Khsususnya produksi barang sejenis, serta timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dengan pengusaha yang taat pada Undang-undang kepabeanan dan cukai. ’’Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Bengkalis berperan mengamankan penerimaan negara dibidang kepabeanan dan Cukai, sektor industri dalam negeri, dan kesehatan masyarakat,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, mengaku sangat mendukung kegiatan pemusnahan barang bukti Bea Cukai tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dari barang import Ilegal yang berhaya bagi kesehatan dan menjaga stabilitas pasar dalam negeri khususnya di Kepulauan Meranti.(rm/zaini)

Peserta Antusias Ikuti Sosialisasi Kemitraan UMKM MERANTI, RAKYAT MEDIA -Sebanyak 50 peserta antusias mengikuti Sosialisasi Kemitraan Strategis Rantai Nilai atau Pasok Komoditas Sagu antara UMKM dengan Usaha Besar. Kegiatan digelar di Hotel Grand Meranti, Kamis (14/3/2019) siang.

Hadir dalam kegiatan, Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti, Said Asmaruddin, Kepala DisperindagKopUKM Kepulauan Meranti, Muhammad Azza Fahroni, Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Wardoyo SSos MM, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Latif serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dari Kementrian Koperasi dan UKM, Abdul Latif dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan awal di Kabupaten Kepulauan Meranti. ”Kegiatan awal di Kabupaten

Kepulauan Meranti semoga menjadi awal yang baik pula.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kemitraan agar terjalin dengan baik sehingga bisa mengolah sagu dengan skala yang lebih besar,” ujar.

Selain mengundang pihak perusahaan diantaranya PT Nasional Sago Prima (NSP), PT Timah, dan Konsultan Keuangan Mikro Bank, juga menghadirkan Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Wardoyo SSos MM sebagai narasumber.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan terbangun mitra yang baik pula nantinya,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Wardoyo SSos MM, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa agro industri sagu menduduki posisi

penting dalam menggerakkan ekonomi.”Produksi sagu kering Meranti banyak di pasarkan di Cirebon. Kedepan bagaimana dengan pola kemitraan ini bisa merubah tidak lagi memasarkan sagu kering saja,” tuturnya.

Wardoyo juga menuturkan, kemitraan merupakan strategi bisbis antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan.”Dengan kegiatan ini semoga kedepannya akan terjalin kemitraan yang lebih baik sehingga akan meningkatkan pula produksi dan kualitas sagu di Meranti,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Asisten II Setdakab Meranti, Said Asmaruddin mewakili Bupati Kepulauan Meranti, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kehadiran pihak kementrian dan berharap kegiatan bisa berjalan lancar.”Kami mengu-

capkan terimakasih kepada pihak kementrian yang telah hadir disini.Tentu ini akan menjadi awal yang baik bagi kita,” ucapnya.

Kemudian, kata Said, yang paling penting sebagai daya tarik itu tergantung pada kemasan, dengan kemasan yang menarik tentu akan menjadi daya tarik pula kepada konsumen. ”Kemasan paling penting sebagai daya tarik.Di Meranti sendiri sudah punya berbagai produk olahan dari sagu, namun kita masih kurangnya kemasan,” ucapnya.

Selain itu kata Said lagi, selain kemasan promosi juga sangat penting, karena dengan gencarnya promosi tentu produk sagu Meranti akan dikenal lebih luas.

“Mudah-mudahan produk sagu Meranti akan dikenal lebih luas lagi kedepannya,” ungkapnya.(rm/red)

GALERI FOTO

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Bupati Lingga H. Alias Wello Panen Parsial Udang Vaname BUPATI Lingga H. Alias Wello yang didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga H. Kasiman melaksanakan Panen Parsial Udang Vaname di Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep Selatan. Jumat Sore (1/ 3) Dalam Panen yang dihadiri anggota DPD-RI Hardi Selamat Hood, turut pula hadir Danramil, Camat Singkep Selatan, BPPL Batam, Masyarakat dan Ketua KSU Tunas Garda Terbilang beserta anggota.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KSU Garda Terbilang, Mustafa, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Dinas Perikanan yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, serta kepada Bupati yang selalu memberikan dukungan kepada mereka.

“Sebenarnya usaha parsial udang vaname ini dulunya ingin dibangun tambak udang pada tahun 2017 lalu sebanyak 4 lokasi tambak, namun dikarenakan minim modal, 2018 baru terpenuhi” sebutnya.

“Kesuksesan ini pun tak luput dari dukungan Kades dan masyarakat setempat juga” tambahnya.

Ditempat yang sama, Kadis Perikanan mengungkapkan bahwa nelayan Lingga tidak mampu ber-

saing dengan nelayan luar , dikarenakan keterbatasan alat tangkap maupun alat-alat yang lebih memadai.

“Mudahan dengan adanya hasil dari panen tambak udang seperti ini, terbuka cakrawala berpikir masyarakat, yang semulanya dari tangkap berubah ke budidaya” harap Kadis Perikanan Lingga ini.

Sementara itu, Hardi Selamat Hood selaku anggota DPD-RI mengharapkan bahwa usaha ini adalah usaha yang mampu memajukan kesejahteraan rakyat.

Tidak ingin ketinggalan dalam memberikan motivasi, Bupati Lingga yang memiliki peran penting terhadap kesuksesan tambak udang ini, juga menyampaikan motivasinya kepada seluruh masyarakat yang hadir.

“Kadang untuk memulai hal yang baru emang dapat penantangan dari masyarakat. Namun jika kita yakin dengan tekad yang kuat, Insyaallah segalanya akan menemukan hasil yang memuaskan juga” Dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, percepatan dalam bidang ekonomi kita dukung terus, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai tambah Bupati Lingga ini.

“Kita menginginkan adanya sentra ekonomi baru yang bisa men-

gangkat harkat dan pendapatan masyarakat sekitar ini” harapnya.

Selanjutnya lagi, dia menambahkan bahwa Pemkab Lingga sangat mendukung kegiatan budidaya seperti itu, terlebih dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, percepatan ekonomi demi kemajuan kesejahteraan masyarakat.

“Pemkab Lingga sangat mendukung kegiatan budidaya seperti ini, terlebih saya adalah pelaku usaha yang pernah merintis membuka lahan tambak di daerah Remik dan Desa Tinjul” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga, dia mengungkapkan masterplan Kecamatan Singkep Barat dan Singkep Selatan kedepannya, diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Lingga.

“Maka dari sekarang, sudah kita siapkan infrastruktur, untuk mendukung tercapainya konsep kawasan terpadu di daerah ini. Mulai dari pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.” jelasnya.

Diketahui, hebatnya pihak koperasi dalam hal ini membagikan masing-masing yang hadir 1 kantong udang yang sudah di panen sebagai buah tangan dari hasil panen udang vaname tersebut. (ist)

BUPATI Lingga H. Alias Wello bersama Hardi Selamat Hood anggota DPD-RI sedang melihat hasil panen udang..

BUPATI Lingga H. Alias Wello memberikan kata sambutannya.

BUPATI Lingga H. Alias Wello berfoto bersama

BUPATI Lingga H. Alias Wello memerhatikan cara menjala udang.

BUPATI Lingga H. Alias Wello bersama Hardi Selamat Hood anggota DPD-RI sedang berbincang.

HARDI Selamat Hood anggota DPD-RI sedang memberikan kata sambutannya.

RAMENYA warga saat melihat panen Udang

TAMPAK warga yang menjala Udang

TAMPAK warga yang menjala Udang

CMYK

7

GALERI FOTO

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Resmikan Kantor Pengawasan SKDP Karimun

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun bersama pejabat kepri memencvet bel saat Meresmikan Kantor Pengawasan SKPD Karimun.

GUBERNUR H Nurdin Basirun menegaskan, sumber daya kelautan dan perikanan harus dijaga agar ketersediaannya berkelanjutan. Sebagai daerah yang perairannya berbatasan dengan perairan internasional, praktik-praktik ilegal harus dicegah.

“Kedaualatan bangsa harus kita jaga.

Salah satunya dengan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari jarahan orang asing,” kata Nurdin saat meresmikan kantor Pengawasan SKDP Karimun di Tanjungbalai, Sabtu (9/3).

Upaya melindungi sumber daya tersebut, menurut Nurdin di antara nya melalui penguatan kelembagaan pengawasan.

Karena itu, Kantor Pengawas SKDP Karimun ini keberadaannya sangat penting.

Perairan Karimun sendiri, berbatasan dengan banyak jalur lalu lintas internasional yang memungkinkan kapal-kapal asing masuk dan mencuri sumber daya laut. “Indikasi pencurian itu selalu ada. Kalau tidak diwaspadai dan diawasi, kegiatan ilegal fishing sering terjadi,” kata Nurdin, yang juga berterima kasih kepada instansi terkait yang ikut mengamankan perairan Kepri dari jarahan nelayan asing.

Semangat untuk menjadi kebanggaan bangsa juga terus dilakukan Nurdin dalam banyak kunjungannya ke daerah-daerah.

Dalam kunjungan ke Karimun kali ini, Nurdin didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah. Salah satu yang dilakukan Nurdin adalah memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda. Termasuk memperkuat karakter keagamaan generasi penerus.

Sebelum meresmikan kantor SKDP, Nurdin terlebih dahulu membuka Kids Competation SDN 004 Karimun Tahun 2019. Di sini Nurdin menekankan tentang pentingnya generasi muda yang merupakan aset bangsa diberi pengetahuan terbaik dan bekal pendidikan akhlak mulia. Ke depan, semua itu menjadi modal mereka dalam membangun daerah ini semakin baik.

Nurdin juga meresmikan SMA Negeri 5 Karimun dan Pasar Teluk Uma Karimun.

Terus diperbanyak lembaga pendidikan berkualitas, menurut Nurdin juga dalam upaya menyiapkan generasi terbaik dari Kepri. Apalagi, anak-anak muda Kepri bagian dari bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 nanti.

“Ada usia produktif di atas 60 persen, ini akan sangat bagus bagi negeri kita, dibandingkan negara yang lain yang tidak memiliki keuntungan seperti itu,” ungkap Nurdin.

Pemerintah, kata Nurdin akan terus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang memiliki daya sa-

ing untuk berkompetisi dengan generasi muda lainnya dari berbagai daerah.

“Semua harus cepat tanggap terhadap kemajuan zaman, termasuk tenaga pendidik. Siapkan SDM yang unggul, kompeten dan memiliki daya saing untuk kemajuan Kepri,” kata Nurdin.

Pada sebelah petang, Nurdin membuka Desa Pongkar Enduro Fiesta 2019.

Di sini, Nurdin menekankan pentingnya berbagai elemen mendukung pembangunan sektor pariwisata dan olah raga.

Sportturisme memang harus ditumbuhkembangkan di berbagai wilayah Kepri.

“Jika dikemas dengan berbagai iven seperti ini, menjadi kan sektor unggulan untuk wisata dan olah raga. Semoga sektor ini berkembang di Pongkar. Terus dikembangkan dan menjadi terkenal di internasional,” kata Nurdin.

Nurdin menutup aktivitas Sabtunya dengan menutup MTQ Kecamatan Meral. Nurdin menyampaikan, kebanggaan-kebanggaan bangsa juga bisa dibangun melalui jalur ini. Menurut Nurdin, banyak anak pulau di Kepri yang menunjukkan prestasi terbaik di iven MTQ, baik nasional maupun internasional. “Ini tentu sangat kita banggakan. Apalagi kini banyak yang mendukung lahirnya bibitbibit terbaik dalam bisang ini,” kata Nurdin. (ist)

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun meresmikan kantor Pengawasan SKDP Karimun di Tanjungbalai

GUBERNUR H Nurdin Basirun didampingi Wakil Bupati karimun.

GUBERNUR H Nurdin Basirun saat berbincang dengan siswa-siswi

GUBERNUR H Nurdin Basirun bersalaman dengan pejabat Kepri GUBERNUR H Nurdin Basirun saat meresmikan kantor Pengawasan SKDP Karimun di Tanjungbalai.

GUBERNUR H Nurdin Basirun memberikan kata sambutan.

GUBERNUR H Nurdin Basirun berfoto bersama

GUBERNUR H Nurdin Basirun saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

PARA siswa siswi saat menyambut Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Sekdaprov H TS Arif Fadillah saat memberikan kata sambutannya.

ADVERTORIAL

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

GUBERNUR H Nurdin Basirun sedang memukul gong

SINKRONISASI DAN SINERGITAS KUNCI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN GUBERNUR H Nurdin Basirun mengatakan keberhasilan pembangunan dapat terwujud dengan baik dan lancar jika semua pihak yang ada didalam daerah dapat bersatu membangun sinergitas serta mensinkronisasikan pemikiranpemikiran yang strategis dimulai dari perencanaan.

“Sehingga tertuanglah perencanaan yang strategis dalam bentuk musyawarah mufakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan tersebut ,” ujar Nurdin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Kota Tanjungpinang tahun 2019 di Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (19/3/2019).

NURDIN LEPAS PRODUK PERTANIAN KE DELAPAN NEGARA Gubernur H Nurdin Basirun menyatakan banyak potensi pertanian bernilai ekspor yang harus digali bersama agar meningkatkan devisa dan pendapatan daerah. Melepas ekspor produk pertanian senilai Rp49 miliar ke berbagai negara menunjukkan potensi itu sangat besar.

“Ini kekuatan dan kerjasama yang dimiliki oleh seluruh anak bangsa. Malam ini bukti kerja keras bisa kita lakukan bersama-sama ekspor yang bernilai cukup fantastis dan meningkatkan devisa negara serta pemasukan bagi daerah,” kata Nurdin saat Pelepasan Ekspor Produk Pertanian di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Selasa (19/3) malam.

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun, didampingi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, menyerahkan penghargaan kepada Penyelenggara Musrenbang Terbaik Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang. (ist)

Gubernur Kepri H.Nurdin Basirun

Membuka Musrembang dan RKPD Pemko Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menghadiri sekaligus membuka kegiatanMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan RKPD tingkat Kota Tanjungpinang tahun 2019 yang dilaksanakan Pemko melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang, Selasa (19/3/2019) Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, membuka Musrembang dan Penyusunan RKPD tersebut ditandai dengan pemukulan gong didampingi oleh Walikota Tanjungpinang, Wakil Walikota Tanjungpinang, Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Pimpinan FKPD Kota Tanjungpinang dan Ketua LAM Kota Tanjungpinang, di CK Hotel Tanjungpinang, Selasa, (19/3/2019).

Dalam sambutannya, Nurdin mengatakan, bahwa sinergitas antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi

Kepri harus terjalin baik, karena sebagai ibukota provinsi, Tanjungpinang perlu dibenahi dan diberi prioritas dalam pembangunan.

“Kita ingin Tanjungpinang memiliki daya tarik dan ciri khas dalam penataan pembangunan, sinergitas antara dua pemerintahan ini harus terus dilakukan dengan baik, agar pembangunan di Kota Tanjungpinang dapat kita benahi bersama dan jadi prioritas,” kata Nurdin.

Walikota Tanjungpinang, H Syahrul S.Pd, dalam sambutannya juga mengatakan Musrenbang ini merupakan rangkaian perencanaan partisipatif dan media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di Kecamatan atau Kelurahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan kota, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan.

“Oleh karena itu, saya mengajak para peserta dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang

dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat akselerasi pembangunan di Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Syahrul juga menyampaikan, fokus kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada beberapa sektor, yakni penataan destinasi wisata budaya/religi, bahari dan kuliner yang memiliki keunikan/kekhasan Kota Tanjungpinang, peningkatan sertifikasi pelaku jasa wisata dan pembinaan kelompok sadar wisata, pengembangan produk unggulan daerah menunjang wisata, penataan pasar tradisional sesuai dengan standar, peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan, peningkatan pengendalian inflasi dan peningkatan kompetensi pelaku industri kecil, terutama dalam hal produksi dan pemasaran produk.

“Kita semua berharap dan bercita-cita, agar Kota Tanjungpinang menjadi kota yang lebih maju dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut berawal dari proses perencanaan yang matang, sehingga

membuahkan hasil pembangunan daerah yang baik di segala bidang,” lanjut Syahrul.

Pada Musrenbang itu, juga diserahkan penghargaan kepada penyelenggara Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan terbaik.

Untuk tingkat kelurahan yakni Terbaik 1 Kelurahan Bukit Cermin, Terbaik 2 Kelurahan Kampung Bulang dan Terbaik 3 Kelurahan Kampung Bugis.

Sedangkan untuk tingkat Kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Bestari. Kemudian diserahkan juga penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, yaitu H Usman Hasibuan, dari Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Muhammad Din dari Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari, Yufuk Antoni dari Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Sarikin dari Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur.(rel/rm)

TINGKATKAN KOMPETENSI DAN DAYA SAING GUBERNUR H Nurdin Basirun menginginkan pekerjapekerja di Kepri terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Apalagi persaingan ke depan tidak hanya dari dalam negeri, tetap juga dunia luar.

“Saya berharap kedepan nya pemerintah, perusahaan dan pekerja (Tripartit) agar mengembangkan dunia usaha dengan berdaya saing internasional, maka pekerja lokal betulbetul belajar dan mampu bersaing dengan pekerja luar,” ungkap Nurdin saat meninjau dan memberi arahan kepada pekerja PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Kabupaten Bintan, Selasa (19/3).

Program Kegiatan APBD 2019 Disdik Segera Berjalan Bupati Turun Langsung Tinjau Daerah Kekurangan Air GUBERNUR H Nurdin Basirun mengatakan keberadaan air merupakan salah satu kebutuhan paling dasar yang harus terpenuhi untuk masyarakat.Apalagi dari setiap sendi kehidupan, keberadaan air sangat vital dan pokok yang harus terus tersedia.

“Jangan sampai masyarakat terus menerus kekurangan kebutuhan paling dasarnya ini, kita harus cepat tanggap menyelesaikan persoalan ini secara permanen,” ujar Nurdin saat melakukan peninjauan di wilayah Mentigi dan Perumahan Lobam Mas Asri Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Senin (18/3) petang.

GUBERNUR Kepri, H.Nurdin Basirun disaksikan Forkopimda Kepri, Wakil Gubernur Kepri dan Kadis Pendidikan Kepri, saat memukul gong pengesahan alokasi anggaran kegiatan APBD 2019.

Alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2019 sudah disahkan dan resmi telah diterima oleh seluruh OPD

di lingkungan Pemrov Kepri.Saat ini telah dimulai rapat tertutup rencana pelaksanaan kegiatan.

Dinas Pendidikan selalu menjadi sorotan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD dan APBD, namun tentunya program yang disusun sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Kepri.

Gubernur Sesalkan Kenaikan Harga Tiket dan Bagasi Berbayar KISAH GUBERNUR KEPRI SALTO DAN BUAYA LEWAT DIKIRA sampah ternyata ular.Tapi tetap saja diangkat ke atas karena mengganggu putaran kipas (propeler) kapal yang sedang belayar.Begitu naik ke atas, terkejutlah lelaki penyelam itu.Yang terangkat rupanya potongan tubuh ular, bukan sampah yang menganggu pelayaran.

Itu kejadian di sekitar Kuala Enok, Tembilahan, Provinsi Riau puluhan tahun lalu.Lelaki yang menyelam membersihkan kipas dari “sampah” itu adalah Nurdin Basirun. Gubernur Kepri saat ini.

SEJUMLAH maskapai mulai menerapkan tarif bagasi untuk penerbangan domestik.Hal itupun sangat disayangkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Sebab kebijakan tarif bagasi akan sangat berpengaruh terhadap Kepri yang sekarang sedang menggalakkan pengembangan sektor pariwisata.

Dengan kebijakan bagasi berbayar, konsentrasi pelaku usaha kecil menengah (UKM) akan sangat terganggu.

Khususnya UKM yang bergerak di bidang penyedia oleh-oleh.Padahal sektor turunan dari pariwisata ini baru mulai berkembang.Ini seiring dengan

Galery Stand Disdik Pameran Informasi Teknologi program Kementerian Pariwisata yang mendorong hadirnya gerak pariwisata di daerah.

GUBERNUR Kepri, H.Nurdin Basirun, saat menghadiri pelaksanaan Pameran IT yang disejalankan dengan Launching Aplikasi Sistem Manajemen Penilaian Kinerja (SIMANJA) Pemrov Kepri, tampak pengunjung memadati stand pameran yang diikuti sekitar 25 OPD dan perusahaan IT di wilayah Kepri.

CMYK

9

GALERI FOTO

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Bintan Tinjau Persiapan STQ VIII Provinsi Kepri BINTAN, RAKYAT MEDIA Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Wakil Bupati Bintan yang juga selaku Ketua LPTQ Bintan Dalmasri Syam turun ke jalan guna sinkronisasi persiapan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) VIII Provinsi Kepulauan Riau, di Bintan, Senin (18/3/2019).

Persiapan penyelenggaraan STQ VIII tingkat Provinsi Kepri 2019 ini terus dilakukan sebab Bintan adalah tuan rumah.

Apri Sujadi usai peninjauan mengatakan, persiapan menjelang STQ harus benar-benar matang.

Mulai dari kedatangan hingga kepulangan rombongan kafilah dari 6 Kabupaten/Kota se-Kepri.

“Seluruh OPD terkait juga kita

bawa tadi, ini untuk sinkronisasi kegiatan dilapangan agar kegiatan berjalan lancar,”ujar dia.

Dikatakannya juga, terkait pembangunan arena astaka STQ, penyelenggaraan rute pawai taaruf juga benar-benar telah dipersiapkan.

Mulai dari penempatan tenda acara, area tempat kafilah sampai dengan penataan stan pameran ditempatkan di kawasan taman Kijang.

Termasuk juga, rencananya para kafilah akan disuguhkan wisata air mancur di taman Kota Kijang. “Sebagai tuan rumah kita ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh peserta kabupaten/kota yang hadir,” katanya.(red/rm)

Jelang Tour de Bintan 2019, Bupati Minta Jalan Raya Dimantapkan

DINAS Pariwisata Bintan mulai mempersiapkan perhelatan Tour de Bintan 2019. Salah satunya memantapkan kondisi jalan raya yang akan menjadi rute lintasan.

Bupati Bintan Apri Sujadi telah menginstruksikan agar beberapa dinas yang lingkup tugasnya terkait jalan segera menuntaska pekerjaan terkait monitoring kondisi jalan.

Bupati Apri Bangun Surau Al Khair Kampung Suka Maju

BUPATI Bintan Apri Sujadi bersama Wakil Bupati Bintan yang juga selaku Ketua LPTQ Bintan Dalmasri Syam turun ke jalan guna sinkronisasi persiapan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) VIII Provinsi Kepulauan Riau, di Bintan, Senin (18/3/2019)

Selama 3 Tahun, Sudah 1.300 Unit RTLH Dibangun Pemkab Bintan

SOSIALISASI RTLH Pemkab Bintan

BUPATI Bintan Apri Sujadi didampingi Ketua TP PKK Bintan Deby Maryanti melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Surau Al Khair Kampung Suka Maju. Turut didampingi para imam dan tokoh masyarakat, Apri terlihat sempat memunajahkan doa sebelum melakukan bentuk simbolis pembangunan.

Sanggar Tuah Pusaka Juara Festival Tari 2019 Bintan

WAKIL Bupati Bintan Dalmasri Syam saat memberikan piala pemenang Festival Tari Bintan 2019 Sanggar Tuah Pusaka kembali menjuarai Festival Tari 2019 tingkat Kabupaten Bintan.Ini merupakan ke-tiga kalinya berturut-turut usai menjuarai ajang yang sama tahun 2017 dan 2018 silam.

194 CPNS Dapat SK Sekda Bintan Ingatkan Jangan Pamer Seragam PNS

SEKDA Bintan, Adi Prihantara, saat menyerahkan SK Penetapan PNS kepada CPNS di Kantor Pemkab Bintan, Jumat (8/3/2019 Dengan diserahkannya SK, para CPNS dinyatakan sudah aktif bekerja mulai dari Senin ini.

“Mereka sudah mulai bekerja mulai Senin ini,”kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan, irma Annisa di sela seremoni penyerahan SK.

BINTAN, RAKYAT MED.IA -Lebih dari 1.300 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) telah dibangun selama kurun waktu 3 tahun sejak 2015 hingga 2018.

Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan, pentingnya pembangunan RTLH tersebut merupakan sebuah komitmen bahwa Pemerintah Daerah akan terus melakukan serta mengurangi beban masyarakat.

Peringatan Dekranasda Kabupaten Bintan

KETUA Dekranasda Bintan Hj Deby Maryanti Apri bersama perajin, saat syukuran peringatan HUT ke-38 Dekranasda di galeri Dekranasda Kabupaten Bintan, di Kijang.

Kegiatan Millenial Road Safety FestifalBersama Polres Bintan

BUPATI Bintan, Apri Sujadi didampingi Kapolres Bintan AKBP, Boy Herlambang, saat menerima sekapur sirih dari penari persembahan dalam pembukaan Milenial Road Safety Festival 2019 di Lapangan Hang Tuah Tanjunguban, Bintan, Minggu (24/2).

KAPOLRES Bintan, Akbp Boy Herlambang dan Bupati Bintan, Apri Sujadi, saat melepas ratusan balon ke udara taanda dibukanya MRS Festival di Bintan.

Ratusan balon dilepas ke udara dalam MRS Festival 2019 Bintan di Lapangan Hang Tuah Tanjunguban, Bintan

KETUA TP PKK Kabupaten Bintan Deby Maryanti didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi,menyerahkan piagam penghargaa juara 1 katagori Cipta Menu B2SA di raih Kecamatan Bintan Timur

KETUA Umum ( Ketum ) Forum Kabupaten Sehat Bintan,Deby Maryanti dan Bupati Bintan Apri Sujadi

BINTAN-TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

10

Tanjungpinang Menandatangani Kesepakatan Bersama Badan Ekonomi Kreatif TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali menandatangani kesepakatan bersama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Kementerian Pariwisata tentang Pengembangan Potensi Ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (19/3).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd bersama Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf.Turut hadir Deputi Hubungan Antar lemba-

ga dan Wilayah yang diwakili oleh Direktur Hubungan Antar Negara, Hasan Abud, SH, M.AP.Peserta acara tersebut terdiri dari para pemuda dan para pelaku usaha Kota Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang dalam sambutannya mengharapkan melalui penandatanganan kerjasama dan kesepakatan ini, dapat membangkitkan kembali semangat para pelaku usaha dalam berinovasi dengan produk usahanya.”Saya berharap dengan adanya kegiatan MOU ini, saya mengharap-

kan para pengusaha muda untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya,” ungkap Walikota.

Ia juga mengajak untuk bersama-sama mengubah pola pikir para generasi muda setelah lulus sekolah atau kuliah jangan prospeknya untuk jadi pegawai, tetapi jadilah pengusaha. “Para generasi muda, mari ubah pola pikir jangan berharap setelah lulus kuliah ingin jadi pegawai, mari kita mengembangkan jiwa entrepreneur dan berwirausaha,” lanjut-

nya.

Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri, menurut Syahrul merupakan salah satu tempat destinasi kuliner, banyak orang dari berbagai daerah datang ke Tanjungpinang hanya untuk berwisata kuliner, contohnya seperti di Kedai Kopi Sekanak dengan berbagai jenis makanan Melayu khas. “Ayo mari kita kembangkan kreatifitas dan jadikan destinasi wisata kulinernya di Tanjungpinang berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas,” tutup Walikota. (hms,rm)

WALI Kota Tanjungpinang H.Syahrul

MUSRENBANG KOTA TANJUNGPINANG 2019

Pagu Anggaran Untuk Pengadaan Mesin Uji KIR Kendaraan Sebesar Rp 2,6Miliar BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menyiapkan pagu anggaran untuk pengadaan mesin uji KIR kendaraan sebesar Rp 2,6 miliar.

Meski dirasa belum cukup uang yang digelontorkan untuk pembelian peralatan KIR, Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan tetap legowo.

Kepala Dishub Bintan Mohd Insan Amin menerangkan, pagu yang disiapkan dalam struktur APBD Bintan tahun 2019 itu memang belum cukup melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana gedung KIR dibawah Dishub Bintan yang berdomisili di Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya.

Meski demikian, anggaran itu akan dipakai untuk pengadaan peralatan uji kelaikan kendaraan bermotor yang dirasa penting dan cukup untuk type C. “Kita sudah mengajukan surat permohonan pendampingan kepada TO4D du Kejaksaan Negeri Bintan, karena kita butuh legal opinionya juga,” kata Insan.

Mantan Kasatpol PP Bintan itu menambahkan, setelah seluruh proses administrasi terpenuhi, pihaknya baru menyusun proses untuk lelang. “Ya harus lelang dong,” timpalnya.

Dengan peralatan uji KIR seadanya, Insan menyakini gedung UPT Uji KIR milik dinasnya itu bakal beroperasi secepatnya.Dengan demikian, pemilik kendaraan tak perlu jauu-jauh mengurus uji KIR ke Batam lagi.

Bahkan, untuk merenovasi gedung uji KIR yang terletak di Ceruk Ijuk itu, dirinya membocorkan kalau ada anggaran sebesar Rp 900 juta di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan guna peningkatan sarana dan prasarana gedung UPT Uji KIR. (hk/rm)

PRAMUKA MAMPU MEMBANGKITKAN KEDISIPLINAN TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA-Ratusan siswa berseragam Pramuka Melaksanakan Pentas Gelar Senja di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip, Senin (18/3).

Mereka berasal dari seluruh sekolah SD dan SMP Peserta tergabung dalam Kwartir Ranting Tanjungpinang.

Gelar Senja turut dihadiri oleh Ketua Mabicab, H. Syahrul, S.Pd, Ketua Kwarcab Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP dan tamu undangan lainnya.

Walikota Tanjungpinang menjelaskan Gelar Senja ini merupakan perdana dilaksanakan semenjak beliau terpilih dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap sebulan sekali.”Kita selalu laksanakan Gelar Senja untuk menggali potensi dari peserta didik kepramukaan, agar muncul bakat-bakat yang terpendam, nantinya dengan berbagai macam kreatifitas akan muncul satu persatu dari mereka,” ucap Walikota.

Walikota juga menambahkan, Gelar Senja sangat berperan penting dalam dunia kepramukaan, terutama membuat solidaritas sesama anggota pramuka dan menggali sisi kreatifitas dan kedisiplinan dalam berkegiatan. Diakhir sambutannya, Walikota mengajak untuk terus bijaksana dan lebih mengarah ke perbuatan yang berakhlak. “Kita ingin generasi muda kenal dengan Pramuka dan menghayati nilai-nilai dari dasadarma,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga pemberian penghargaan Pancawarsa kepada 8 orang penerima dan diserahkan juga hadiah lomba fotografi untuk tingkat SMA.(hms/rm)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan RKPD tingkat Kota Tanjungpinang tahun 2019 di CK Hotel Tanjungpinang, Selasa (19/3).

Pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tahun 2019 ini mengambil tema “Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Infrastruktur Dasar.” Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun turut hadir dan berkesempatan untuk membuka acara tersebut. Dalam sambutannya ia mengatakan sinergitas antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepri harus terjalin baik karena sebagai ibukota provinsi, Tanjungpinang perlu dibenahi dan diberi prioritas dalam pembangunan. “Kita ingin Tanjungpinang memiliki daya tarik dan ciri khas dalam penataan pembangunan, sinergitas antara dua pemerintahan ini harus terus dilakukan dengan baik agar pembangunan di Kota Tanjungpinang dapat kita benahi bersama dan jadi prioritas,” ungkap Gubernur.

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd dalam sambutannya juga mengatakan Musrenbang ini merupakan rangkaian perencanaan partisipatif dan media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku ke-

WALI Kota Tanjungpinang H.Syahrul dan Gubernur Kepri H.Nurdin Basirun

pentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di kecamatan atau kelurahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan kota, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan.

“Oleh karena itu, saya mengajak para peserta dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat akselerasi pembangunan di Kota Tanjungpinang,” ungkapnya.

Walikota juga menyampaikan fokus kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada beberapa sek-

tor yakni penataan destinasi wisata budaya/religi, bahari dan kuliner yang memiliki keunikan/kekhasan Kota Tanjungpinang, peningkatan sertifikasi pelaku jasa wisata dan pembinaan kelompok sadar wisata, pengembangan produk unggulan daerah menunjang wisata, penataan pasar tradisional sesuai dengan standar, peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan, peningkatan pengendalian inflasi dan peningkatan kompetensi pelaku industri kecil terutama dalam hal produksi dan pemasaran produk. “Kita semua berharap dan bercita-cita agar Kota Tanjungpinang menjadi kota yang lebih maju dari tahun ke tahun, ke-

majuan tersebut berawal dari proses perencanaan yang matang sehingga membuahkan hasil pembangunan daerah yang baik di segala bidang,” lanjut Walikota.

Musrenbang ini dibuka oleh Gubernur Kepri yang ditandai dengan pemukulan gong didampingi oleh Walikota Tanjungpinang, Wakil Walikota Tanjungpinang, Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, Pimpinan FKPD Kota Tanjungpinang dan Ketua LAM Kota Tanjungpinang.

Pada Musrenbang ini juga diserahkan juga penghargaan kepada penyelenggara Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan terbaik. Untuk tingkat kelurahan yakni Terbaik 1 Kelurahan Bukit Cermin, Terbaik 2 Kelurahan Kampung Bulang dan Terbaik 3 Kelurahan Kampung Bugis, sedangkan untuk tingkat kecamatan yakni Kecamatan Bukit Bestari. Kemudian diserahkan juga penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan yaitu H. Usman Hasibuan dari Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat, Muhammad Din dari Kel. Dompak Kec. Bukit Bestari, Yufuk Antoni dari Kel. Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Kota dan Sarikin dari Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur. (hms/rm)

Bahan Pokok Di Kota Tanjungpinang Masih Tergolong Stabil TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA-Inflasi Kota Tanjungpinang pada bulan Februari tahun 2019 masih stabil, dengan mencatat inflasi sebesar 0,04% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, inflasi Tanjungpinang mencatat 0,46%.

Hal tersebut berdasarkan data yang di sampaikan oleh BI Kepri dan BPS Tanjungpinang pada Rapat Rutin TPID Kota Tanjungpinang, Senin (18/3).

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd selaku pemimpin rapat menjelaskan bahwa untuk perkembangan harga bahan komoditas bahan pokok di Kota Tanjungpinang saat ini masih tergolong stabil seperti yang telah disampaikan dalam rapat TPID sebelumnya.

Syahrul juga menjelaskan bahwa dalam 1 atau 2 bulan ini ada halhal yang harus dijaga, apa lagi kedepan akan menyambut bulan Ramadhan dan Lebaran, oleh karena hal tersebut Syahrul meminta untuk di identifikasi permasalahan yang akan datang.

Gusti Raizal Eka Putra, Kepala

Bank Indonesia Perwakilan Kepri juga menjelaskan hal yang sama bahwa untuk saat ini inflasi di Kota Tanjungpinang masih terus stabil yang relatif rendah dibandingkan Batam dan bahkan Nasional. “Ini merupakan suatu prestasi bagi kota tanjungpinanh yang harus terus dijaga,” ungkapnya.

Gusti juga menjelaskan bahwa ada resiko yang akan segera datang, dan itu akan selalu menyumbang inflasi adalah datangnya kegiatan tahunan menghadapi bulan Suci Ramadhan dimana terkadang terjadi perubahan harga pada komoditas bahan pokok.

Selain itu juga inflasi angkutan udara akan menjadi kendala, dan juga ada kenaikan harga pada cargo yang dapat memberikan dampak penyebab inflasi pada sebagian barang pokok yang berasal dari luar Kepri. “Akan tetapi untuk saat ini perkembangan harga bahan pokok yang ada di Kota Tanjungpinang masih tergolong stabil, hal ini tentunya harus terus dijaga sehingga inflasi di Kota Tanjungpinang dap-

WALI Kota Tanjungpinang H.Syahrul

at terus stabil,” jelas Gusti.

Untuk ketersedian stok bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3 atau 4 bulan kedepan hal tersebut di jelaskan oleh Bulog.

Untuk stok beras saat ini seperti yang telah disampaikan bulan lalu 2000 ton beras yang di pesan oleh buloyg sudah masuk ke Kota Tanjungpinang, untuk antisipasi kebutuhan di bulan Ramadhan, Bulog juga

memesan 2000 ton beras untuk tambahan. Untuk komuditas gula di Bulog masih tersedia 250 ton dan minyak goreng sebanyak 15.000 liter.

Rapat rutin bulanan TPID Kota Tanjungpinang ini juga turut dihadiri oleh Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpianang, Drs. Riono, M.Si, Karantina Pertanian, BMKG, Satgas Pangan dari Polres Kota Tanjungpinang, serta jajaran OPD terkait.(hms/rm)

CMYK

11

LINGGA-KARIMUN

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Karimun Perintahkan UKM Tegur Pangkalan Minah KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menegur agen minyak tanah (minah) untuk wilayah Pulau Karimun Besar menyusul terjadinya kelangkaan minyak tanah bersubsidi.

“Bupati memerintahkan kami untuk menegur agen minyak di Pulau Karimun Besar. Masyarakat mengeluh soal langka dan mahalnya minyak tanah,” kata Kepala Disdagkop, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Selasa (19/3/2019).

Muhammad Yosli mengatakan, teguran tersebut diberikan setelah pihaknya mendapat informasi dari Pertamina dalam rapat pada Senin (18/3/2019), bahwa agen minyak tanah tersebut, sampai tanggal 18 Maret belum juga mengambil kuota minyak tanah untuk bulan Maret ke depo Pertamina di Tanjunguban, Kabupaten Bintan.

Akibatnya, kata dia, minyak tanah menjadi langka dan harganya melambung tidak terkendali.

“Kita menyesalkan kenapa agen belum mengambil kuota untuk bulan ini. Sementara masyarakat pasti menyalahkan pemerintah daerah yang terkesan tidak tanggap menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

Dia mengatakan memang Pertamina telah mengurangi kuota minyak tanah sebesar 50 persen, menyusul diterapkannya program konversi minyak tanah ke gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.

Namun demikian, pengurangan kuota tersebut tidak akan berdampak pada kelangkaan minyak tanah karena sebagian besar pengguna minyak tanah sudah menggunakan gas elpiji (LPG) 3 kilogram.”Kuota

KEPALA Disdagkop, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli.

tersisa masih cukup, buktinya di pulau-pulau lain seperti di Moro atau Kundur tidak masalah, tidak ada gejolak masyarakat seperti di Pulau Karimun,” ujarnya.

Dia berharap pihak agen segera mengambil kuota minyak tanahnya dan mengingatkan untuk tidak memanfaatkan kesempatan adanya kebijakan Pertamina mengurangi minyak tanah bersubsidi dan selanjutnya di pasaran akan beredar minyak tanah nonsubsidi.

“Akibat kondisi di masyarakat seperti ini, Pertamina membatalkan kebijakannya untuk mengurangi kembali kuota minyak tanah hingga 100 persen pada April mendatang dan baru akan dilakukan kalau pasokan gas elpiji 3 kg berjalan normal dan lancar,” ujarnya.

Yosli mengapresiasi kebijakan Pertamina mengingat pasokan LPG masih tersendat-sendat, sementara masih banyak warga yang belum mendapatkan paket tabung elpiji 3 kg gratis.

“Kami juga mengimbau kepada pangkalan dan pengecer minyak tanah agar tidak melakukan penimbunan dan menjual kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pertamina,” ujarnya.

Pantauan, sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah, kalaupun ada harganya melambung sampai Rp13.000

untuk takaran satu botol bekas air mineral, bahkan di Meral menembus Rp22.000.

“Sejak tadi pagi, sudah puluhan orang menanyakan minyak tanah di warung, sedangkan kami sudah tiga pekan tidak menjual minyak tanah,” kata Rudi, seorang pengecer minyak tanah di Tanjung Balai Karimun.

Informasi dihimpun, minyak tanah bersubsidi dipasok oleh lima agen, yakni PT Cipta Nusa Indonesia (CNI) sebelumnya mendapat kuoat sebesar 150 kiloliter, dan kini dikurangi 50 persen sehingga menjadi 75 kiloliter sebagai tindaklanjut dari program konversi minyak tanah ke gas. Kemudian PT Petromas Jaya Abadi (PJA) sebesar 558 kiloliter dan dikurangi menjadi 279 kiloliter, PT Bintan Abadi Sejahtera (BAS) sebanyak 168 kiloliter menjadi 84 Kl, PT Prima Jaya Sukses dari 105 Kl menjadi 52,5 Kl dan PT Lestari Cipta Prima Sukses (LCPS) dari 162 Kl menjadi 81 Kl. Sementara, untuk agen elpiji 3 kg, PT CNI mendapat jatah sebanyak 8.400 tabung, PJA 10.080 tabung, BAS 10.080 tabung, PJS 3.920 tabung dan PT LCPS sebanyak 7.280 tabung. Totalnya sebanyak 39.760 tabung sementara pengguna minyak tanah bersubsidi, berdasarkan data Pertamina sebanyak 45.587, terdiri atas 44.961 rumah tangga dan 626 pelaku usaha mikro. (redaksi/rm)

Bupati Karimun, Aunur Rafiq didampingi Kantor Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun melepas ekspor 45 ton bungkil kelapa asal Kundur, Rabu (20/3/2019)

Bupati Karimun dan Karantina PertanianLepas Ekspor Bungkil Kelapa Kundur ke Malaysia KARIMUN, RAKYAT MEDIA Bupati Karimun, Aunur Rafiq didampingi Kantor Karantina Pertanian Kelas II Tanjungbalai Karimun melepas ekspor 45 ton bungkil kelapa asal Kundur, Rabu (20/3/ 2019).

Komoditi yang dieksport perdana adalah bungkil kelapa dan air kelapa. PT Saricotama Indonesia yang terletak di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai pelaksana usaha sekaligus eksportirnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Karantina Kelas II Tanjungbalai Karimun, Priyadi mengatakan bahwa sebelum dilakukan ekspor, pihaknya telah melakukan monitoring untuk menjamin keamanan kesehatan pangan layak dikonsumsi.

“PT Saricotama ini kan memproduksi bungkil dan air kelapa dalam bentuk fresh, jadi kita jamin kesehatan supaya nanti aman kemu-

dian layak dikonsumsi dan terstandar sampai di negara tujuan,” kata Priyadi.

Priyadi menyebut, jaminan agar bahan pangan yang diekspor terstandar merupakan tugas dari Kantor Karantina sehingga mencegah terjadinya penolakan ekspor dari negara tujuan.

“Karena kalau yang dieskpor tidak terstandar ada penyakit maupun tidak layak konsumsi, tentunya ada penolakan dari negara tujuan, ini kan harga diri bangsa dan kita berusaha agar itu tidak terjadi,” ujarnya.

Melalui ekspor ini, Priyadi berharap aktifitas ekspor dari komoditi lain dapat meningkat. Dirinya juga menyampaikan Karantina siap membantu eksportir yang ingin melakukan kegiatan ekspor.

Sementara itu, Aunur Rafiq pada kesempatan tersebut menyampaikan

terima kasihnya kepada Karantina Pertanian yang mendorong akselerasi ekspor komoditi kepala berupa bungkil dan air kelapa dari Kabupaten Karimun tersebut.

Adanya dorongan akselerasi ekspor seperti ini, katanya, akan mendorong ekportir bisa melakukan ekpansi ke depannya agar lebih besar lagi.

“Ini memberikan motivasi dan dorongan kepada komoditi yang lain, seperti nanas, pisang dan rumput laut. Mudah-mudahan ada eksportir yang bisa kita sounding-kan,” ucap Rafiq.

Selain itu dikatakan Rafiq, pemerintah daerah berkomitmen membantu para petani agar ketersediaan bahan baku tetap baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan bibit unggul, bantuan bibit dan pupuk.

“Sehingga para patani ini dapat terayomi,” ujar Rafiq.(redaksi/rm)

Bupati Lingga Desal Pemprov Kepri Ratusan Warga Mengantri Beli Tidak Terbitkan Izin Perkebunan Sawit Minyak Tanah di Karimun

Bupati Kabupaten Lingga

Alias Wello

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Lingga, Alias Wello meminta Pemerintah Provinsi Kepri menghentikan proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga.

Informasi yang dipereloh pria yang akrab disapa Awe ini, hingga saat ini proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit masih dilakukan Pemprov Kepri.”Presiden Jokowi telah menyarankan agar perkebunan sawit dialihkan dulu ke komoditas lain. Pemkab bersama DPRD Lingga juga susah sepakat untuk menolak investasi perkebunan kelapa sawit di Lingga,” kata Alias Wello, kemarin.

Secara pribadi mau pun sebagai Bupati Lingga, ia tidak menutup mata dengan masuknya investasi di Lingga.Namun investasi yang masuk di Lingga juga harus mempertimbangkan kerusakan lingkungan dari dampak

yang dihasilkan.

“Kami bukan menolak masuknya investasi.Calon investor yang akan masuk kami harapkan bisa memahami kekhawatiran kami akan dampak lingkungan yang terjadi jika investasi terus dipaksakan,” jelasnya.

Lebih jauh, kata pria yang juga menjabat Ketua HKTI Kepri ini, Presiden Jokowi pernah berbicara mengenai komoditas kelapa sawit yang dipertentangkan di pasar Eropa.

Setelah itu presiden juga mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) yang melarang adanya penerbitan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit melalui 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.”Kenapa malah Pemprov Kepri yang terkesan memaksakan untuk memberikan izin perkebunan kelapa sawit di Lingga,” imbuhnya.(rm/taufik).

KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Pengurangan quota subsidi minyak tanah dan konfersi gas subsidi 3 kilogram di Kabupaten Karimun yang tidak merata, menyebabkan masyarakat di wilayah ini sangat resah.

Sistem pendataan dan program konfersi mnyak tanah ke gas subsidi yang tidak merata, menyebabkan masyarakat harus mengantri di sejumlah agen resmi penyalur minyak tanah hanya untuk sekedar bisa memasak.

Begitu juga untuk mendapatkan gas bersubsidi 3 kg, warga sangat kesulitan karena jumlah tabung yang dibagikan tidak sesuai dengan quota peredaran gas yang ada.

Contohnya, pemandangan

yang sering terlihat saat ini, di pangkalan minyak tanah persis di simpang Vihara Cetiya Vidya Sagara Klenteng Zhu Ong, Kelurahan Meral Kota, Rabu (20/3/2019) siang.

Untuk mendapatkan minyak tanah di pangkalan itu, setiap hari ratusan warga Karimun rela mengantri.

Ratusan warga dengan jerigennya tampak mengantri sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Sementara harga minyak tanah di pangkalan tersebut dijual sekitar Rp8.000 per liter.

Antrian tersebut terjadi karena langkanya minyak tanah di wilayah Kabupaten Karimun akibat kebijakan peralihan atau konfersi minyak tanah ke gas subsidi.

Tidak hanya dari warga setempat yang mengantri, warga dari Sememal yang jauh dari pangkalan rela ikut juga ngantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak tanah sebagai salah satu kebutuhan mendasar warhga Karimun untuk memasak.

“Kami rela ngantri Pak berjam-jam demi mendapatkan minyak tanah. Mau pakai kompor gas kami belum dapat dari pemerintah, kita pasrah ajalah walaupun ngantri yang penting dapat,” ujar Siti Hanidar, salah seorang warga.

Hingga saat ini, keresahan masyarakat Karimun tersebut belum juga dituntaskan oleh Pemkab Karimun. (redaksi/rm)

GALERI FOTO SUMATERA BARAT Website: www.rakyatmediapers.co.id

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

12

Jumat, 22 - 26 Maret , MINGGU Edisi2019 : # 257 Tahun IV, II Harga: Rp6.500,-

Jumat, 22 - 26 Maret 2019 , MINGGU II

8 12

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pariwara Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Bakti Sosial Kesehatan Sungai Pisang 20 Maret 2019

DALAM rangka penyegaran dan pengisian kekosongan di Struktural Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,dr.Hj Merry Yuliesday, MARS,melantik Sekretaris Dinas Kesehatan, Pejabat Eselon III dan IV di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 15 Februari 2019.

Dinas Kesehatan Dalam Kegiatan TMMD Sipora Utara 26 Februari 2019

DALAM rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan Sipora.

Kegiatan Sipora ini merupakan salah satu program kesehatan yang telah dicanangkan untuk daerah terpencil yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KunjunganKerjaKomisi X DPR RI di Sumatera Barat

DALAM rangkaKarya Bakti TNI AL TA 2019), jajaran TNI AL bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,melaksanakan kegiatan Bhakti Kesehatan, Komunikasi Sosial dan Penanaman Mangrove di Sungai Pisang, Rabu (20/3/2019).

Sementara dari Dinas Kesehatan Sumatera Barat tampak dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, dr.Fauzananazifah dan dr.Maryam Sidiqa, bersama jajarannya melaksanakan kegiatan pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan buat ibu hamil dan anak balita .

Kunjungan DPRD Bengkalis ke Dinas Kesehatan Prov Sumbar

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Dinas kesehatan Provinsi Sumbar

KEPALA Dinas Kesehatan Prov Sumbar,dr.Hj Merry Yuliesday, MARS,menyambut KunjunganKerja DPRD Kabupaten Bengkalis ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (6/3/2019).

DALAM rangka penyegaran dan pengisian kekosongan di Struktural Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj Merry Yuliesday, MARS, melantik Sekretaris Dinas Kesehatan, Pejabat Eselon III dan IV di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 15 Februari 2019.

ACT Akan DampingiKeluargaZulfirman BPJS Menanggung Biaya Pengobatan di SelandiaBaru Jantung Mencapai Rp230 M

ACT Sumbar ketika berkunjung kerumah keluarga Zulfirman Syah di Padang.(Foto/ist/act)

DALAM rangka pengawasan penanganan kesehatan, Komisi IX DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/2/2019)di Aula Pertemuan Kantor GubernurProvinsi Sumatera Barat.

Kunjungan Komisi X DPR RI dan rombongan tersebut di dampingi oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sertadari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat .

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat,H.NasrulAbit.

Pertemuan dalam rangka kunjungan Komisi IX ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, seperti Kepala Dinas Kesehatan,dr.Hj.MerryYuliesday, MARS dan pejabat Eselon III dan IV. Sementara kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten II Pemprov Sumbar, Benny Warlis.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga memaparkan upaya dan kendala di bidang kesehatandalam penanganan bencana ini.

PADANG, RAKYAT MEDIA -Empat anggota dari organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan mendampingi keluarga Zulfiman Syah ketika berada di Selandia Baru.

Zulfirman Syah adalah warga Sumatera Barat yang menjadi salah satu korban aksi penembakan di Masjid Linwood, Kota Christchurch, Selandia Baru saat menunaikan ibadah Jumat (15/3/2019) bersama warga muslim lainnya.

“Ada empat orang dari ACT pusat yang akan mendampingi keluarga Zulfirman di Selandia Baru nanti,” kata Marketing Komunikasi ACT Sumbar Dana Kurnia di Padang, Rabu (20/3/2019) ACT sebelumnya memberikan bantuan bagi keluarga Zulfirman untuk berangkat ke Selandia Baru menjenguk Zulfirman dan anak lakilakinya yang juga menjadi korban dalam peristiwa itu.

“Hingga pagi ini, kami masih menunggu selesainya visa bagi keluarga yang akan berangkat. Secepatnya Kamis(21/3) diharapkan keluarga sudah bisa berangkat,” kata Dana.

Ia menyebutkan bantuan yang disediakan ACT berupa pengurusan dokumen seperti paspor, visa, pendampingan dan biaya tiket keberangkatan.

“Bantuan lainnya dan berapa lama akan di Selandia Baru nanti bergantung bagaimana kebutuhan keluarga sesuai komunikasi dengan tim pendamping dari ACT saat disana nanti,” ujarnya.

Kehadiran keluarga dan pendampingan dari ACT diharapkan akan membantu mempercepat pemulihan Zulfirman dan anak laki-lakinya.

Sebelumnya aksi penembakan terjadi di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru pada Jumat(15/3/2019) yaitu di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. (rm/ant)

KEPALA BPJS Kesehatancabang Padang AsyrafMursalina (kanan) saatberaudiensidenganWakilGubernurSumbarNasrulAbit (kiri) di Padang, Selasa (19/3/2019).(foto/ant)

PADANG, RAKYAT MEDIA -Biaya pengobatan sakit jantung warga Sumatera Barat yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai Rp230 miliar per tahun.

“Pada 2017 di Sumbar terdapat 330.492 kasus jantung dengan klaim sebesar Rp230,7 miliar dan pada 2018 hingga pertengahan tahun saja sudah mencapai 210.604 kasus,” kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang, Asyraf Mursalin,a di Padang, Selasa (19/3/2019) Ia menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membahas pencapaian target kepesertaan Universal Health Coverage 100 persen di Sumbar.

Menurut dia setelah sakit jantung, pada 2017 biaya terbesar kedua yang dikeluarkan adalah untuk pengobatan kanker sebesar Rp65,1miliar dan stroke Rp54,6 miliar.

Kemudian gagal ginjal Rp54,6 miliar, leukaemia Rp12,9 miliar, thalesemia Rp6,3 miliar, dan haemophilia Rp3,2 miliar.

Artinya, lanjut Asyraf,penyakit katastrofik yang disebabkan pola dan gaya hidup mendominasi di Sumbar dengan total klaim yang dibayarkan Rp 439,9miliar.

Ia mengatakan kata strofik merupakan penyakit mematikan berbiaya mahal yang menjadi isu nasional sehingga perlu jadi perhatian bersama.

Program yang digagas Kementerian Kesehatanya itu gerakan masyarakat sehat dan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga bertujuan memperbaiki pola hidup agar angka kata strofikturun, katanya. (rm/rel)

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com