EDISI 180 - 10 JANUARI 2017

CMYK

500 Warga Sagulung Dapat Beras Gratis Dari Kecamatan KO RAN UMUM 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hnedri SH

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Baca Hal 3 TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Edisi : # 180 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Disinyalir Berbagai Jenis Barang Yang Dibawa Tidak Sesuai Manifest

Penyelundupan Marak di Pelabuhan Roro Punggur Oknum Kepala Pos Bea Cukai AD Diduga Terima Upeti Rp2, 5 Juta Hingga Rp4 Juta Rupiah Dalam Satu Lori BATAM, RAKYAT MEDIAPelabuhan RoroTelaga Punggur, Batam, dijadikan jalur paling aman oleh pengusaha “nakal” untuk menyelundupkan berbagai jenis barang ilegal.

Setiap harinya, puluhan sopir lori antar-provinsi sangat mudah mendapat surat jalan BC 1.2 dari kantor Bea dan Cukai Batam, walaupun barang-barang terserbut tidak sesuai dengan manifest.

Tiap hari sedikitnya 20 sampai 30 lori bermuatan berbagai

jenis barangilegal yang disinyalir tidak sesuai dengan daftar manifes diloloskan naik ke kapal menujuke Tanjunguban.

Barang berbagai jenis yang diangkut menggunakan lori ukuran sedang itu akan dibawa ke berbagai daerah seperti Pekanbaru dan Sumatera melalui pelabuhan Roro Dompak.

Pantauan media ini Jumat (6/1/2016) lalu, sebanyak belasan lori bermuatan penuh berbagai jenis barang seperti sembako, elektronik, minuman keras (Miras), minuman kaleng, rokok, mesin dan berba-

gai jenis dan merk lainnya diselundupkan melalui pelabuhan Rorodengan menggunakan 9 lori berplat BP 8076 BU, BP 9351 KY, BP 8075 BU, BP 9862 YT, BP 9348 KY, BP 9146 DT, BP 9145 AU, BP 9110 YD, dan BP 8385 YT. Tak tanggung tanggung, diperkirakan dari 9 lori berbagai jenis barang yang diselundupkan para mafia penyelundup yang disinyalir bersekongkol meloloskan barang tersebut dengan oknum Kepala Pos Bersambung ke Hal 11

Kepala Pos Hanggar Bea Cukai

Ahmad Darwin

DJBC KEPRI TANGKAP PENYELUNDUPAN HP XIAOMI SENILAI RP6,5 MILIYAR KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepri, menangkap sebuah kapal yang bermuatan 140 karton handphone yang dibawa dari Singapura hendak menuju Tembilahan Riau, Senin (2/1/ 2016) pekan lalu di perairan Kepala Jerih.Dari 140 buah karton tersebut, satu karton berjumlah 20 buah kotak Handphone selundupan didalamnya dengan merek Xiaomi.

Kabid Penindakan dan sarana operasi Kanwil DJBC Kepri, Raden Evy Suhartantyo mengatakan, saat melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa ratusan kotak handphone tersebut, terjadi kejar-kejaran kapal petugas dan kapal tersebut, bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan.

“Kapal Patroli BC 1305 sempat terlibat kejar-kejaran dengan kapal ini, bahkan petugas mengeluarkan tembakan peringatan dua kali,” ujar Raden Evy Suhartantyo, saat gelar ekpose di pelabuhan Kantor Kanwil DJBC Kepri, Rabu (4/1/ 2017) pekan lalu.

Kapal yang bergerak dari OPL Singapura itu, mengandaskan lambung kapal di dekat dermaga peraian Kepala Bersambung ke Hal 11

KEPALA Kanwil DJBC Parjiya dan Kabid P2 Kawil DJBC Raden Evy Suhartantyo

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

ra anda rgo B a c dang di gu l o g de rang N ba tam A K a PU TUM Nadim B PULUHAN truk lori pengangkut berbagai jenis barang seludupan di pelabuhan Roro Telaga Punggur g n a H

Dewan Pers Berikan Barcode

Pada Media Yang Terdaftar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo

JAKARTA,RAKYAT MEDIADewan Pers akan memberikan barcode kepada media massa yang sudah diverifikasi. Barcode itu akan

menjadi pembeda media mana saja yang sudah memenuhi syarat verifikasi dari Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi

Tarif Jabatan Eselon II Rp 400 Juta Dan Kepsek Rp 75 Juta JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai harga tarif promosi jabatan di PemkabKlaten, Jawa Tengah.

Tarif yang diduga dipatok untuk promosi jabatan eselon IV-II, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. ”Kami menggunakan masukan informasi dari daerah dalam rekomendasi itu. Kami masih mau mengecek kebenarannya, sebelum nanti memberikan rekomendasi,” kata Ketua KASN, Sofian Effendi, di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).

Sofian menyebut tarif untuk eselon II SKPDdimulai dari Rp 80 juta hingga Rp 400 juta. Eselon III golongan A bertarif Rp 40-80 juta dan golongan B bertarif Rp 30 juta.

Sementara eselonIV golongan A bertarif Rp 15 juta dan golongan B bertarif Rp 10 juta.Selain itu, lelang jabatan diberikan kepada petugas TU di Puskesmas, yang dipatok tarif Rp 5 juta-Rp 15 juta. Ja-

Prasetyo mengatakan, penerapan barcode itu merupakan bentuk pemBersambung ke Hal 11

Jabatan Kepsek di Batam “Dibandrol Rp25 Juta” BATAM, RAKYAT MEDIA-Dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait promosi dan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dijadikan mesin uang rasanya tidak bisa dipungkiri.

Apalagi setelah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, yang menerimasuap terkait promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten pada Jumat (30/12/2016) tahun lalu menambah keyakinan publik adanya dugaan suap di sejumlah daerah.

Bersambung ke Hal 11

batan tetap atau tidak mutasi bertarif Rp 10 juta-Rp 50 juta.

Tarif jabatanini juga berlaku untuk pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Pemda Klaten.

Untuk eselonII atau kepala dinas bertarif Rp 400 juta, eselonIII kepala seksi dan bidang bertarif Rp 100 juta-Rp 150 juta, dan eselonIV bagian subbag dan kepala seksi bertarif Rp 25 juta. Kepala UPTD diberi tarif Rp 50 juta-Rp 100 juta dan TU UPTDbertarif 25 juta. Lelang jabatanini juga

dibuka untuk kepala SD dan SMP serta jajaran TU SD dan SMP.Untuk tarif kepala SD diberi tarif Rp 75 juta-Rp 125 juta dan TU SD bertarif Rp 30 juta, kepala SMP bertarif Rp 80 juta-Rp 150 juta dan TU SMP bertarif Rp 35 juta. ”Bayangkan kalau kepala sekolah saja nyogok, ini merusak moral,” kata Sofian.

Selain itu, jabatan fungsional tertentu, seperti guru mutasi dalam kabupaten, Bersambung ke Hal 11

CMYK

METRO POLIS

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Imigrasi Batam Tangkap 10 PSK Asing KANTOR Pusat Bright PLN Batam di Jalan Engku Putri No. 3, Batam Centre

Keuangan Bright PLN Batam Kritis Presiden Direktur Temui Gubernur Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA Kondisi keuangan Bright PLN Batam sedang kritis.Kondisi ini mengharuskan Presiden Direktur Bright PLN Batam Dadang Kurniadipura bertemu Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Nurdin, lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Kamis (5/1/2017) pekan lalu.

“Saya harus melaporkan kondisi keuangan kami seperti apa kepada Pak Gubernur,” kata Dadang kepada wartawan usai bertemu Nurdin. Menurut Dadang, kondisi keuangan Bright PLN Batam sedang kritis.

Dia mencontohkan, sebulan Bright PLN Batam mengeluarkan 6.000.000 US Dollar sebulan untuk membeli bahan bakar. Namun, kemampuan dana yang dimiliki hanya mencapai 5.000.000 US Dollar.

“Saya harus mengencangkan tali pinggang dengan mengurangi rapat-rapat sehingga uangnya bisa dialihkan untuk membeli bahan bakar,” kata Dadang.

Kendatipun kondisi keuangan sedang kritis, Dadang belum melakukan pemadaman listrik secara bergilir.

Kondisi listrik yang sempat padam selama beberapa hari terakhir diakuinya terjadi akibat gangguan alam.”Kami belum melakukan pemadaman listrik secara bergilir. Yang terjadi selama ini adalah gangguan alam. Itu pun saya sudah dibully habis-habisan,” ujar Dadang.

Meskipun demikian, Dadang belum bisa memastikan sampaikan Bright PLN Batam bertahan dalam kondisi ini.Dia mengaku masih memiliki simpanan uang untuk biaya operasional dan gaji para pegawainya.

Namun, jumlah simpanan tersebut tidak akan bertahan sampai Februari dan Maret 2017.”Kita lihat saja apa yang terjadi di waktu yang akan datang.

Semuanya itu tergantung pada Pak Gubernur dan DPRD Kepri,” katanya.(red).

PETUGAS imigrasi sedang mendata sejumlah PSK asing yang ditangkap

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebenranya operasi penindakan PSK Asing yang dilakukan petugas Imigrasi Kelas I Khusus Batam dinilai sudah terlambat. Pasalnya, masuknya para PSK Asing ke Batam dan bekerja di sejumlah tempat hiburan malam secara illegal sudah berlangsung bertahun tahun.

Seperti dilakukan petugas Imigrasi Kelas I Khusus Batam me-

nangkap 10 wanita yang diduga berprofesi sebagai PSK asing di Batam.Para PSK tersebut berasal dari sejumlah negara. Diantaranya 2 orang warga negara Tiongkok, dan 8 orang warga negara Vietnam.

“Kita melakukan pengawasan di hotel, perusahaan, dan tempat hiburan yang ada di Batam, dan juga berdasarkan beberapa laporan, sehingga pada awal tahun

ini kami mengamankan 10 orang WNA yang berjenis kelamin wanita yang diduga melakukan praktek prostitusi,” ujar Teguh Priyatno, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, kepada wartawan Kamis (5/1/2017) pekan lalu.

Penangkapan PSK asing tersebut pada Rabu, 4 Januari 2017 di sejumlah tempat. Selain di tempat hiburan, mereka juga di-

tangkap di hotel.Ia menyampaikan bahwa kesepuluh wanita yang diduga PSK datang ke Indonesia melalui Jakarta karena Indonesia termasuk negara yang bebas visa untuk wisatawan. ”Jadi mereka lewat dari Jakarta, melalui Bandara Soekarno-Hatta, tidak melalui Singapura karena Indonesia merupakan salah satu negara bebas visa untuk wisatawan,” kata Teguh. (rm/ferianda)

Oknum Disdik Batam Bermain Dishub Batam Terapkan Sistem Drive Thru Uji Pengadaan Buku LKS KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Teguh Prayetno

Tahun 2016, 418 WNI Ditolak Imigrasi Buat Paspor BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 418 Warga ditolak Imigrasikelas 1 Khusus Batamdalam pembuatan paspor di tahun 2016 lalu.

Dari 418 tersebut dibagi beberapa kasus.Sebanyak 300 orang tidak lolos dalam tahap wawancara, sementara 118 orang memang ditolak oleh sistem karena mereka mencoba membuat paspor kembali.

Kepala Kantor Imigrasi BatamTeguh Prayitno mengatakan, 300 orang yang ditolak dalam tes wawancara tersebut karena ketahuan membuat paspor untuk bekerja di Malaysia.”Dari gerak-geriknya, kita melihat ada yang janggal. Dia buat paspor untuk bekerja sebagai TKI di luar negri,” sebut Teguh.

Sementara 118 orang yang ditolak oleh sistem karena diduga sudah pernah membuat paspor, tetapi hendak membuat paspor baru.Biasanya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah pernah menjadi pekerja di luar negeri dan masuk kembali dengan menggunakan paspor baru.

Ketika ditanya, apakah diantaranya ada orang yang berangkat ke Suriah untuk ikut dalam jaringan teroris, hal itu bisa saja terjadi.”Itu salah satu alasan kita menolak mereka untuk buat paspor. Memang ada beberapa mereka yang hendak berangkat ke Timur Tengah, namun kita tidak tahu tujuanya apa,” sambungnya.

Selain itu, ada juga WNA yang ditolak imigrasi untuk masuk ke Indonesia.

Alasannya pun bermacam-macam. Namun Teguh tidak mau merincikan kenapa mereka dicekal.Hanya saja, menurut Teguh, pihak Imigrasi mempunyai kewenangan untuk menolak orang asing masuk ke Indonesia.”Memang dia (negara lain) saja yang bisa menolak, kita juga bisa menolak mereka untuk datang ke negara kita,” sebut teguh.

WNA asing yang ditolak tersebut sebanyak 437 orang.

Kebanyakan mereka berasal dari negara India dan China.

Mereka ditolak salah satu alasanya karena diduga hendak bekerja secara ilegal di Batam.(rm/tbn)

BATAM, RAKYAT MEDIAMuslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kota Batam melarang sekolah untuk melakukan pembelian LKS. Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat antara kadisdik dengan Kepala Sekolah, Jumat (6/1) yang lalu.”Saya sudah perintahkan agar kepala sekolah tidak memaksa muriduntuk memberi LKS,” kata Muslim Bidin.

Muslim Bidin juga menegaskan untuk seluruh orangtua dan wali murid, yang di suruh sekolahuntuk membeli buku agar me-

laporkannya ke Dinias Pendidikan.”Saya sudah perintahkan seluruh kepala sekolah agar jangan menyuruh orangtua membeli LKS. Kalau ada sekolah yang menyuruh, tolong kasih tahu ke Disdik,” tegas Muslim.

Dia menuturkan dirinya sudah mendapat informasi bawa ada oknum dari Dinas Pendidikan yang bermain dengan pengadaan buku LKS tersebut. ”Saya sudah mendapat laporan dari beberapa orangtua dan wali murid, bahwa yang menyuruh sekolah untuk membeli LKS adalah Disdik. Ini

yang saya sedang cari tahu siapa orangnya,”kata Muslim Bidin.

Dia juga menuturkan jika nantinya masih ada sekolah yang ketahuan menyuruh muriduntuk membeli LKS, maka Disdikakan memberikan teguran kepada guru dan kepala sekolah tersebut.

Sementara mengenai pembelajaran di sekolah Muslim juga menegaskan, dimana guru harus kreatif.”

Guru harus kreatif, dalam membina anak-anak di sekolah, tidak perlu pakai LKS dalam memberikan PR,”kata Muslim Bidin. (rm/tbn).

Wakil Walikota Bagikan Beras Gratis Pada Warga Bengkong BATAM,RAKYAT MEDIAWakil Wali Kota Batam Amsakar, menghadiri penyerahan beras gratis sebanyak 500 kantong kepada masyarakat kecamatan bengkong,Rabu (4/1/ 17) pekan lalu Dalam acara tersebut kantor kecamatan bengkong di padati oleh masyarakat baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang akan menukarkan kupon dengan satu kantong beras gratis.Ibu-ibu rata-rata senang sekali dengan adanya bantuan beras gratis tersebut.

“Saya merasa senang mendapatkan bantuan beras ini bang,apa lagi ekonomi keluarga saya lagi susah,”kata salah satu ibu-ibu yang tidak mau disebutkan namanya kepada

WAKIL Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Camat bengkong berfoto bersama masyarakat penerima bantuan

wartawan rakyat media.

Wakil Wali Kota Batam menghimbau kepada semua masyarakat agar bantuan beras gratis dapat membatu sedikit bagi masyarakat yang kurang

mampu.”Dengan bantuan beras gratis ini mudah-mudahan dapat membantu meringankan masyarakat kita”ungkap Amsakar. (rm/winarto).

KIR Kenderaan

BATAM, RAKYAT MEDIADinas Perhubungan Kota Batam, Kepulauan Riau, menerapkan sistem kendara lewat atau drive thru dalam proses pengujian kendaraan bermotor (kir) untuk meminimalkan potensi pungutan liar dalam pengurusan izin.

“Dengan sistem drive thru ini sopir tidak turun, untuk menghindari face to face, berunding di belakang meja.

Dengan drive thru jadi terlilhat dan transparan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri, kepada wartawan Rabu (4/1) di Batam.

Kepala Dinas juga langsung memantau proses uji kir langsung dari mejanya, melalui kamera pemantau yang dipasang di beberapa lokasi, mulai dari pintu masuk pertama, loket registrasi, pos-pos pemeriksaan teknis, hingga ke pintu keluar.

Di beberapa lokasi, Dishub juga memasang toa agar pimpinan bisa langsung berkomunikasi dengan petugas di lapangan. ”Juga ada announcer dari ruangan saya. Misalnya ada orang yang berkumpul-kumpul di satu titik, bisa langsung ditanya ada apa,” kata Kepala Dinas yang baru menjabat lima hari itu.

Ia menjelaskan, selain kendara lewat, pemeriksaan kendaraan bermotor juga sudah menggunakan sistem digital yang memberikan penilaian secara objektif. Sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan tidak akan berkeberatan atas hasil kir.

Kepala Dias perhubungan Kota Batam

Yusfa Hendri Mantan Kepala Dinas Pariwisata itu memberikan contoh sebuah truk yang sedang melakukan pengujian kelayakan kendaraannya. Menurut petugas, angkutan barang tersebut sudah ketiga kalinya mengikuti uji kir.

Pada uji pertama kali, mesin mengingatkan ada 10 hal yang harus diperbaiki. Kemudian di pengujian kedua, tersisa dua poin perbaikan yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga kali, ternyata rem kendaraan masih harus diperbaiki.

“Yang tidak lulusnya di mana, itu langsung tertulis di monitor ini. Sekarang di bagian rem dia tidak lulus. Harus diperbaiki dulu, nanti tes lagi.

Jadi kalau tidak lulus itu mereka diberi tahu sebabnya, dan diberi waktu untuk perbaiki dan dijadwalkan untuk kir ulang,” kata Yusfa.(rm/ant)

CMYK

3

METRO POLIS

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

500 Warga Sagulung Dapat Beras Gratis Dari Kecamatan BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 500 warga Kecamatan Sagulung yang tidak terdaftar dalam kelompok miskin mendapat pembagian jatah beras dari Kecamatan Sagulung.

Pembagian jatah beras tersebut dibagikan langsung oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, Kamis (5/1/2017) lalu di halaman Kantor Camat Sagulung. Setiap orangnya mendapatkan 5 kilo gram (kg).

Pembagian beras gratis ini setiap orangnya mendapat 5 Kilo gram, selain Wakil Walikota, turut dihadiri dalam pembagian beras gratis tersebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Batam, Sulaeman Nababan serta Camat Sagulung, Reza Khadafy dan Lurah se Kecamatan Sagulung.

Camat Sagulung Reza Khadafi mengatakan, pembagian beras gratis ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu diluar masyarakat yang terdaftar mendapat Raskin dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah.

Reza menjelaskan, beras gratis

yang dibagikan kepada masyarakat ini, hasil dari hibah pihak Bea Cukai ke Pemerintah Kota Batam. Karena sebelumnya juga pihak Bea Cukai sudah melakukan kerjasama atau penandatangan MoU di Dompak, Tanjungpinang, Kepulaun Riau (Kepri).

Jadi, apabila ada tangkapan pihak Bea dan Cukai (BC) langsung didistribusikan kepada 7 kabupaten kota seperti perjanjian. Oleh karena itu, untuk pendistribusian beras gratis ini pihak Kecamatan dan kelurahan yang dilanjutkan kepada perangkat RW/RT setempat untuk mendata warganya.

Masih kata Reza, untuk pembagian beras gratis ini dikhususkan untuk masyarakat yang pendapatannya menengah kebawah. Oleh karena itu, pihak Kecamatan betul-betul mendata warganya.

“Beras ini murni gratis tanpa APBD. Kemudian yang berhak mendapatkan beras ini harus betul jika pendapatanya menengah kebawah dan pihak kelurahan serta perangkat RT/RW yang mendata warganya,”ujar Reza.(rm/ mawardi)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Koordinator Liputan Winarto Redaktur Trianto Fetrick, Rizki Perdana Liputan Batam Ferianda. S, Iqbal Ramadhan, Rizky Perdana, Gunawan Ramadhan, Muliadi Divisi Iklan Muliadi Divisi Pemasaran Ferianda Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Robert Yahya Siagian, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Dedi Topan SH (Kepala), Sofian, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman BiroKabupatenNatuna Ramlan Siregar, Abdul Malik Biro LinggaLingga Selamat Riadi (Kepala Biro) BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452.

Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

CAMAT Sagulung Reza Khadafi

RT/RW di Kecamatan Batu Aji Harga Plat Nomor Polisi 1 Angkat Rp 20 Juta Mogok Beri Pelayanan BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Batam Kepulauan Riau mengancam mogok memberikan pelayanan kepada warga selama dua pekan sejak 1 Januari 2017, menuntut perlindungan hukum dari pemerintah kota dan aparat kepolisian, setelah seorang Ketua RW ditahan pihak yang berwajib.

“Kami sudah melakukan mogok pelayanan. Selama dua pekan kami tidak memberikan pelayanan terhitung tanggal 1 Januari kemarin,” kata Ketua Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji, Edi Purwanto, disela-sela pertemuan bersama Wali Kota dan Wakapolres di Batam, Kamis.

Seorang Ketua RW 02 di Kecamatan Batu Aji ditahan oleh aparat kepolisian karena diduga terlibat pengeroyokan dua remaja yang disangka melakukan pencurian, hingga tewas.Bagi Forum Komunikasi RT/RW, tindakan yang dilakukan Ketua RW merupakan upaya melindungi warga yang mengalami kemalingan.

Seorang Ketua RT Kelurahan Buliang, Gultom, menyatakan sebagai RT/RW kerap merasa resah dengan tindak kriminal yang terjadi di lingkungannya, dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk melindungi warganya.

AKSI Damai Forum RT/RW Kecamatan Batu Aji

”Saya menyampaikan yang terjadi di masyarakat. Sepanjang 2016 terjadi 20 kali kemalingan, tidak satu pun maling yang tertangkap. Padahal kami sudah melapor ke kepolisian, tapi seperti tidak ada tindak lanjut,” kata dia.

Di tempat yang sama, Wakapolres Barelang AKBP Hengki meminta ketua RT/ RW menghentikan tindakan mogok memberikan pelayanan, karena akan merugikan dan menghambat urusan administrasi masyarakat.Mengenai penahanan Ketua RW, ia mengatakan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. ”Tidak ada yang kebal hukum.

Kita semua sama,” kata dia.

Senada dengan Wakapolres, Wakil ketua DPRD Batam, Zainal Abidin juga meminta Ketua RT/RW tidak melakukan mogok.”Mogok jangan terjadi, kasihan masyarakat

kita. Kalau mogok siapa yang akan mengayomi masyarakat.

Nanti bertambah besar masalahnya. Mari bekerja sesuai tugas, Ketua RT/RW harus memberikan contoh,” kata dia.

Masih di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan tugas pokok dan fungsi Ketua RT/RW sudah diatur. Karenanya ia meminta pimpinan lingkungan untuk tetap menjalankan tugasnya.Wali Kota juga meminta Camat Batuaji untuk menengahi warga dan ketua RT/ RW, agar tidak ada tindakan yang merugikan masyarakat.

Mengenai permintaan untuk memberikan perlindungan hukum, Wali Kota menyatakan pemerintah tidak dapat memberikannya,”Uang negara tidak boleh digunakan untuk memberikan bantuan hukum.

Tapi kalau dari personal boleh,” kata dia.(rm/ant)

Kasus Pungli Dua PNS Disduk Capil Batam Dilimpahkan Kejaksaan BATAM, RAKYAT MEDIABerkas dua tersangka operasi tangkap tangan pungli di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) saat ini sudah rampung di kepolisian.

Dua tersangka, Jamaris alias Boy dan Irwanto yang tertangkap pada OTT oleh Tim Merah Putih Polda Kepri, 17 Oktober 2016 itu sudah di tangan kejaksaan.

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho, kepada wartaw, Kamis (5/1/2017) mengatakan, berkas keduanya sudah P21. ”Sudah lengkap berkasnya. Sudah P21 sekitar pertengahan Desember lalu,” kata Eko. Keduanya bukan lagi tahanan Polda Kepri melainkan tahanan kejaksaan.

“Penahanan keduanya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batam. Jadi mereka sudah berstatus tahanan kejaksaan,” katanya.

Jamaris alias Boy dan Irwanto disangkakan oleh penyidik pasal 94 Undang-undang (UU) RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

JAMARIS alias Boy dan Irwanto

Administrasi Kendudukan, dengan ancaman enam tahun penjara dan denda Rp 75 juta.

Pada penggeledahan di kantor Disdukcapil, tim Merah Putih telah mengamankan berbagai barang bukti. Barang bukti itu berupa uang tunai Rp 2.484.000, Akta Kelahiran 43 lembar, dan Surat Kematian 6 lembar.

Sedangkan pada Staf Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Kota Batam berinisial Ir, barang bukti yang disita adalah uang tunai Rp 700.000, fotokopi surat-surat persyaratan pengurusan Akta Lahir.

Dari tangan Kasi Perpinda-

han Penduduk Disdukcapil Nasibah disita barang bukti berupa uang Rp 2.100.000, Surat Keterangan Pindah WNI, e-KTP masyarakat 14 lembar, dan KTP SIAK 3 lembar.

Nasibah sendiri hanya ditetapkan sebagai saksi oleh penyidik.

Penyidik beralasan, tak ada bukti yang menguatkan untuk menjerat Nasibah.

Terkait uang yang didapatkan di ruangannya, Nasibah mengatakan bahwa uang itu adalah uang yang dititip adiknya untuk biaya berobat di rumah sakit.(rm/tbn).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Direktur Lalu Lintas Polda Kepri Kombes Polisi Asep Akbar mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tidak hanya mengatur tentang perubahan tarif STNK, BPKB, Mutasi, SIM, Ijin lintas batas negara, balik nama. Tapi juga sudah mengatur tentang tarif permohonan plat nomor cantik.

“Terkait penerbitan nomor registrasi pilihan, dulu tidak dikenakan biaya dan sekarang ini sudah dikenakan biaya,” katanya kepada wartawan, Selasa (3/1/2017) lalu di kantor Polda Kepri Nongsa.

Asep menjelaskan untuk permohonan nomor kendaraan satu angka tanpa huruf di belakangnya dikenakan tarif sebesar Rp20 juta. Nomor kendaraan satu angka dengan huruf di belakangnya tarifnya sebesar Rp15 juta.

Pilihan nomor kendaraan dua angka tanpa huruf di belakangnya dikenakan biaya sebesar Rp15 juta. Dua angka

beserta huruf di belakangnya tarifnya sebesar Rp10 juta.

Pada pilihan nomor kendaraan tiga angka tanpa huruf di belakangnya biayanya sebesar Rp 10 juta. Untuk tiga angka dengan huruf di belakangnya tarifnya sebesar Rp7,5 juta.

Sedangkan untuk permohonan plat nomor cantik empat angka tanpa huruf di belakangnya tarifnya sebesar Rp7,5 juta. Empat angka dengan huruf di belakangnya biayanya sebesar Rp5 juta.

Asep mengatakan, PP Nomor 60 tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 50 tahun 2010 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah ditetapkan pemerintah pada 6 Desember 2016 lalu dengan masa sosialisasi selama 30 hari.

Peraturan Pemerintah tentang PNBP tersebut mulai berlaku pada 6 Januari 2016 untuk seluruh wilayah Indonesia.

“Tarif untuk nopol pilihan ini memang sangat mahal untuk saat ini,” pungkas Asep.(rm/ red).

Polda Kepri Sosialisasikan PP.60/ 2016 Tentang PNBP BATAM, RAKYAT MEDIA - Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Asep Akbar Himana mengatakan berdasarkan PP 60/2016 yang akan berlaku mulai 6 Januari 2017 bukan mengenai kenaikan pajak namun pengurusan surat-surat dan nomor kendaraan.

“PP 60/2016 tersebut mengatur Kenaikkan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), BPKB, Mutasi, SIM, Izin lintas batas negara, balik nama dan permohonan plat nomor khusus yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jadi bukan pajaknya yang naik,” kata dia saat sosialisasi di Polda Kepri, Selasa (3/1/17) pekan lalu.

Peraturan tersebut, kata dia, sebagai pengganti PP 10/2010 yang sudah ditetapkan pada Desember 2016 dan efektif berlaku pada 6 Januari 2017.Ia mengatakan, dalam PP tersebut mengatur Penerbitan STNK Roda 2 dan 3 dari Rp50.000 menjadi Rp100.000. Penerbitan STNK roda 4 atau lebih dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.

Perpanjangan STNK roda 2 dan 3 (5 tahun sekali) dikenakan biaya Rp100.000. Perpanjangan STNK roda 4 atau lebih (5 tahun sekali) sebesar Rp200.000.

Pengesahan STNK roda 2 atau 3 (per tahun) awalnya gratis menjadi Rp25.000, untuk roda empa atau lenbih Rp50.000.Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK) roda 2 atau 3 (per penerbitan) tidak mengalami perubahan, tetap Rp25.000, untuk roda 4 atau lebih dari Rp25.000 menjadi Rp50.000.

Untuk Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 2 atau 3 dari Rp30.000 menjadi

Rp60.000, sedangkan untuk mobil roda empat atau lebih dari Rp50.000 menjadi Rp100.000.Penerbitan BPKB kendaraan roda 2 atau 3 (baru) dari Rp80.000 menjadi Rp225.000. Untuk penerbitan BPKB kendaraan roda 2 atau 3 (ganti pemilik) dari Rp80.000 menjadi Rp225.000.

Sedangkan penerbitan BPKB kendaraan roda 4 atau lebih (baru) dari Rp100.000 menjadi Rp375.000, sementara untuk ganti pemilik dari Rp100.000 menjadi Rp375.000.Sedangkan untuk nomor kendaraan Pilihan 1 angka tanpa huruf di belakang dikenakan tarif Rp20 juta, 1 angka ada huruf di belakang Rp15 juta. Nomor Kendaraan Pilihan 2 angka tanpa huruf di belakang Rp15 juta, dua angka ada huruf belakang Rp10 juta.

Nomor Kendaraan Pilihan 3 angka tanpa hurus di belakang Rp10 juta, untuk nomor kendaraan pilihan 3 angka ada huruf di belakang Rp7,5 juta. Nomor kendaraan pilihan 4 angka tanpa huruf di belakang Rp7,5 juta, nomor kendaraan pilihan 4 angka ada huruf di belakang Rp5juta.

Penerbitan SKCK Rp10.000 menjadi Rp30.000.”Untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) sendiri tetap tidak ada kenaikan mulai dari SIM A Rp150 ribu, SIM C sama Rp150 ribu, hanya saja saat ini ada terbitan SIM C1 dan C2,” kata Asep.

SIM C, kata dia,merupakan izin bagi pengendara kendaraan bermotor hingga 250CC, sementara SIM C1 diatas 250CC hingga 500CC, sementara C2 untuk diatas 500CC.”Kami sudah sosialisasikan peraturan ini sejak mulai diterbitkan. Sehingga semua efektif berlaku mulai 6 Januari nanti,” kata dia.(rm/red)

CMYK

RAKYAT KEPRI

4 Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Lantik 30 Pejabat Pemprov Kepri WILAYAH pengerukan pasir timah di Lingga

Ekspor Timah Ilegal Masih Marak di Kabupaten Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA- Aktifitas ekspor timah ilegal di Dabo Singkep masih terjadi sehingga ditengarai merugikan negara. Untuk itu Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lingga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera menghentikan aktifitas ekspor timah ilegal di Dabo Singkep.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup PP Kabupaten Lingga, Jhon Cosmos mengatakan, aktifitas ekspor ilegal oleh sejumlah penampung timah rakyat di Dabo Singkep masih terus berjalan. “Potensi kerugian negara dari sumberdaya mineral tambang ini sudah mencapai puluhan miliar rupiah per tahunnya. Kalau tidak dihentikan, negara akan terus menerus rugi,” ujarnya, Rabu (3/1/2017) pekan lalu.

Dikatakan Jhon, letak gudang dan lokasi bongkar muat penjualan timah tersebut memang belum diketahui. Namun ia menggambarkan sedikitnya 10 ton pasir timah berkadar Stanium (SN) rata-rata (SN 70% Up) hasil penambangan rakyat, diberangkatkan secara ilegal setiap tripnya.

Menurutnya, jika mengikuti kisaran harga pasar dunia saat ini Rp210.000 per kilo, maka kerugian negara dari 10 ton pasir timah itu mencapai Rp2,1 miliar. Itu baru satu trip pengiriman. “Bagaimana kalau satu tahun. Maka saat ini aparat penegak hukum perlu penanganan intensif. Meski ada beberapa kali tertangkap oleh WFQR Lantamal di laut, namun itu hanya sebagian kecil saja,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga belum berhasil membuat aturan regulasi agar kegiatan penambangan timah rakyat yang jumlahnya mencapai ratusan titik di Dabo Singkep memiliki legalitas. “Kalau tidak segera, kerugian negara dari sektor tambang timah ini akan terus menerus bertambah,” tutupnya.

Sementara itu, dari informasi yang didapat dari salah satu mantan pemilik mesin hisap timah, mengatakan saat ini jumlah mesin hisap yang ada di Pulau Singkep sudah mencapai 100 unit lebih. “Mesinnya jenis Jiangdong berkapasitas 24 PK. Satu mesin itu bisa menghasilkan pasir timah 15 Kg per hari dengan kedalaman pengeboran mencapai 10 meter ke bawah,” dan setiap pemilik mesin harus memproduksi timah 15 Kg per hari agar mampu memenuhi biaya operasional. ungkapnya.

Kalau tidak mencapai jumlah tersebut, pemilik mesin akan rugi. Karena perkilo hanya dibandrol Rp85 ribu oleh penampung. “Sekarang ini saya sudah tidak memiliki mesin lagi.

Usaha ini rentan rugi karena timah per kilo dari penampung itu murah sekali. Ada juga tambang timah yang legal, tapi mereka tidak mau tampung hasil tambang rakyat,” ujarnya.(rm/red)

Polda Kepri Lelang Proyek Gedung Polres Anambas Rp 15,56 Milyar

FOTO Kota Tarempa ibukota Kabupaten Anambas

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mendapat alokasi anggaran Rp15,56 miliar untuk pembangunan Gedung Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Anambas yang baru terbentuk akhir 2016.

“Rencananya Januari ini akan mulai lelang untuk pembangunan Gedung Polres Kepulauan Anambas. Anggaran yang digunakan dari APBN,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga di Batam, Rabu (4/1/2017) pekan lalu.

Pembangunan Gedung Polres Kepulauan Anambas akan dilakukan di daerah Pasir Putih Tarempa, Timur Pulau Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas.”Saat ini Polres Anambas masih menempati gedung sementara yang disewa. Makanya pembangunan segera dilakukan agar bisa menggunakan gedung sendiri,” kata dia.

Anggaran tersebut, kata dia, juga digunakan untuk melengkapi sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk operasional Polres Anambas.”Setelah pembangunan selesai, Markas Polres Kepulauan Anambas akan beroperasi menggunakan gedung baru tersebut,” kata Erlangga.

Pada 16 Desember 2016, Kapolda Kepri melantik AKBP Junoto yang merupakan Perwira Menengah lulusan Akademi Kepolisian 1999 sebagai Kapolres Anambas yang pertama.

Polres Kepulauan Anambas langsung definitif, bukan berbentuk persiapan.

Pelantikan jabatan Kapolres Anambas merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kapolri nomor kep/1268/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Polri.

Selanjutnya pada 23 Desember 2016, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepri, Brigjen Pol Didi Haryono, meresmikan Polres Anambas.

Sebelumnya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masih dibawah Polres Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas sebenarnya sudah terpisah dari Kabupaten Natuna sejak 2008, namun baru pada akhir 2016 disetujui pembentukan polres tersendiri.(rm/mb)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melantik Sekdaprov Kepri dan sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemprov Kepri.

Acara pelantikan digelar di gedung daerah Tanjungpinang, Selasa (3/1/2017) pekan lalu.Nurdin pertama-tama melantik TS Arif Fadillah sebagai Sekdaprov Kepri.

Dan selanjutnya Gubernur, melantikan puluhan pejabat eselon IIdi lingkup Pemprov Kepri.Ini dia pejabat yang dilantik Gubernur Kepri Nurdin Basirun.Raja ArizaAsisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, IsdiantoKepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, MisniKepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Syamsul Bahrum Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eko Sumbaryadi: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tarmidi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Heri Mokhrizal: Kepala Biro Hukum, Marthin Luther Maromon, Kepala Biro Umum, Misbardi Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan, Hamidi Sekretaris Dewan, Mirza Bachtiar Inspektur Daerah, Arifin Nasir Kepala Dinas Pendidikan, Tjetjep Yudiana Kepala Dinas Kesehatan, Tagor Napitupulu: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

GUBERNUR Kepri Lantik 30 Pejabat Pemprov Kepri

Yeri Suparna Kepala Dinas Lingkungan 16. Hidup dan Kehutanan, Sardison: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Guntur Sakti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ridwan HamtaKepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Asman Taufik: Ke-

pala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mafrizon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amir HusinKepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Edy Sofyan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Buralimar Kepala Dinas Pariwisata, Yatim Mustafa Kepala Dinas Kebudayaan, Naharuddin Ke-

pala Ba/dan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Firdaus Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Data Manusia, MuramisKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Syafri Salisman Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Doli Boniara: Kepala Dinas Sosial. (rm/ril)

Kinerja SKPD Harus Imbangi Ritme Bupati Petugas Rutan Kelas I Tanjung Gelar Deklarasi Janji Kerja 2017 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Seluruh petugas Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Tanjungpinang menggelar deklarasi janji kerja tahun 2017, belum lama ini di Tanjungpinang Isi deklarasi antara lain melaksanakan tugas dan fungsi secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif dan manfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung terlaksananya reformasi hukum.

Deklarasi yang dipimpin Kepala Rutan kelas I Tanjungpinang Rony Widiatomo dan dibcakan bersama jajaran pegawai Rutan kelas I Tanjungpinang itu, merupakan instruksi Kementerian Hukum dan HAM RI Yasona Laoly.

Deklarasi ini digelar serentak di Rutan dan Lapas Seluruh Indonesia sebagai wujud kinerja yang riil dan nyata. ”Semua sektor baik pembenahan keuangan hingga pelayanan untuk selalu kita tingkatkan dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sejak adanya Saber Pungli, kita lebih mengetatkan diri untuk kita lebih memperbaiki kinerja,” kata Rony ditemui usai

acara upacara deklarasi itu.

Rony juga menyampaikan soal pengendalian narkoba di dalam Lapas maupun Rutan yang mencoreng institusi Kemenkumham.

Setelah adanya beberapa temuan oknum Lapas membantu atau mengendalikan narkoba dari dalam Lapas, semua kepala seluruh Indonesia dikumpulkan. Disampaikan bahwa siapapun yang terbukti bermain, akan langsung dipecat,” kata Rony.

Rony mengatakan, untuk membuktikan ada pengendalian narkoba dari dalam Rutan tidak lah mudah. Banyak upaya warga binaan dengan berbagai cara menghindari operasi pihak keamanan Rutan.Rony menjamin, rutan yang dihuni 356 orang tahanan tidak ada yang terlibat dalam pusaran peredaran narkoba.

“Tahanan ini pintar menyembunyikan sesuatu. Kita itu bisa kucing-kucingan dengan mereka. Tapi kita yakin 90 persen, Rutan bebas dari masalah seperti itu.Karena kita rutin cek urine dengan alat yang kita sudah miliki, “ kata Rony.(rm/winarto)

LINGGA, RAKYAT MEDIADilantiknya sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lingga baik itu Kepala Satuan Perangkat Kepala Daerah (SKPD) maupun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru bukan hanya menduduki jabatan baru.

Pasalnya dilantiknya pejabat tersebut tidak terlepas dari komitmen mewujudkan visi misi Bupati Lingga dan wakil Awe-Nizar menjadi Lingga Terbilang.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lingga Safarrudin mengatakan tahun 2017 menjadi titik awal penilaian masyarakat terhadap totalitas kerja Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam merealisasikan visi dan misi kampanyenya.

“Kerja Awe-Nizar sudah mulai dinilai pada tahun ini.

Untuk itu setiap SKPD-nya harus mampu bekerja, mencapai visi dan misi itu. Pimpinan SKPD dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru saja dilantik akhir tahun 2016 kemarin harus mampu mengimbangi ritme kerja AweNizar,” ujar Safarudin, Rabu (3/12/2017) pekan lalu.

Dikatakan, dari awal dilantik sebagai Bupati Lingga, Awe-Nizar sudah merintis jalan. Salah satunya dengan membangun percetakan Sawah Sei Besar dengan dana pribadinya. Serta beberapa misi telah menampakkan awal yang baik. Salah satunya membangun ketahanan pangan dae-

KANTOR Bupati Kabupaten Lingga Propinsi Kepri

rah dengan mencetak sawah yang dapat dijadikan sebagai percontohan.

Untuk itu, kata Safar, ia berharap setiap kepala SKPD terkait yang baru dilantik agar mampu mengimbangi ritme Bupati Lingga sampai menjadi berguna untuk masyarakat banyak. “Ini kerja besar. Kalau SKPD yang terlibat di dalamnya tidak mampu mengikuti ritme kerja ini, maka rencana Lingga Terbilang akan sulit dicapai,” kata dia lagi.

Padahal sepanjang tahun 2016, kata Safar, Bupati telah membuktikan tekad membangun Lingga yang lebih baik seperti jargon kampanyenya “Lingga Terbilang 2020”. “Itu baru bagian awalnya saja. Masih banyak kerja lain yang harus terus dilakukan pemerintah daerah dalam mengejar visi dan misi Lingga Terbilang tersebut,” imbuhnya.

Maka demikian, menurut Safar ia dan elemen masyarakat Lingga akan terus menilai kinerja SKPD yang ada.

“Kalau memang tidak bisa kerja, sebaiknya segera diganti.

Target Lingga Terbilang tahun 2020 bukanlah waktu yang panjang,” imbuhnya.

Dikatakan, berbagai rencana pembangunan yang direncanakan Awe-Niza mulai dari pembangunan yang sifatnya langsung menyentuh ke masyarakat, maupun pembangunan jangka menengah seperti merubah kepulauan Senayang menjadi pusat Kemaritiman Kabupaten.

Mengenai adanya perampingan SOTK baru di lingkungan Pemkab Lingga, Safar mengatakan perampingan SOTK baru tidak harus menghambat kinerja setiap dinas dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik.(rm/winarto)

Bupati Lantik 836 Pejabat Pemkab Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA Mengawali tahun 2017, Bupati Karimun Aunur Rafiq melakukan perombakkan dan penyegaran di seluruh jajaran kabinetnya. Sedikitnya 836 orang pejabat dari Eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama dan Eselon 3 administrator hingga Eselon 4 di lantik secara bertahap.

Dalam sambutannya, Aunur Rafiq mengatakan bahwa perombakan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”Pejabat yang baru dilantik agar dapat mengemban tugas dan amanah diberikan dengan mengabdi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan maksimal, dan syukuri apa sudah diperoleh hari ini,” Ujarnya, kepada wartawan Rabu (4/1) pekan lalu Berdasarkan data diperoleh media ini, terdapat 4 (empat) pejabat Eselon 2 yang tidak mengalami rotasi, diantaranya Kepala Dinas Pariwisata

Syuryaminsyah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Tahar, Kepala Badan Penelolaan Keuangan Abdullah dan Kepala Badan Penenaman Modal Sularno. Berikut Nama-Nama Pejabat Eselon 2 Karimun Yang Baru Di Lantik: Muhammad Tang Tetap Di Posisi Lamanya Sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karimun, Hj.Sensissiana Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Hurnaini Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemkab Karimun, Zifridin Sekretaris Dprd Kabupaten Karimun, Dedi Hardiman Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Djunaidi Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karimun, Kamarullazi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Abdullah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Sudarmadi Menduduki Posisi Baru Sebagai Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, Indra Gunawan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karimun, Bakri Kepala Dinas Pendidikan Rachmadi Kepala Dinas Kesehatan, Fajar Harison Sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Suwedi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karimun, Rufindi Alamsyah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Yusrial Mahyudin Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Karimun Muhamad Yosli Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, Hazmi

Yuliansyah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Industri Kabupaten Karimun.

Pelantikkan dan pengambilan sumpah jabatan para pegawai yang mengalami mutasi dan rotasi ini dilakukan di Gedung Nilam Sari Jalan Poros Kabupaten Karimun. Pelantikan yang di pimpin langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq juga dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasim, Sekretaris Daerah Pemkab Karimun Muhamad Firmansyah, serta para tamu undangan dari anggota DPRD Karimun dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

“Saya mengingatkan kepada pejabat yang dilantik maupun yang tidak, bahwa kinerja aparatur sipil Negara dilingkup Pemkab Karimun akan dipantau dan diukur oleh masyarakat untuk itu diharapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu bekerja dengan ikhlas,” tambahnya (RM/ Red)

CMYK

5

RAKYAT KEPRI

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Mendagri Tegur Pemprov Kepri Keterlambatan APBD 2017 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kementerian Dalam Negeri menegur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat keterlambatan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua, di Tanjungpinang, Sabtu mengatakan teguran yang diberikan Kemendagri tidak hanya secara lisan, melainkan juga surat resmi.”Pemprov Kepri sudah mendapat surat ‘cinta’ dari Kemendagri. Ini catatan negatif dari pemerintah pusat,” katanya.

Menurut dia, pembahasan anggaran 2017 sudah sangat terlambat sehingga wajar mendapat teguran dari pemerintah pusat. Keterlambatan pembahasan anggaran disebabkan kondisi pemerintahan belum stabil,”Pemprov Kepri memang sudah berulang kali terlambat menyetujui anggaran, tetapi kali ini sudah sangat terlambat. Ini akan menambah sejarah baru dari catatan negatif,” ucapnya.

Rudy mengemukakan me-

Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo mang tidak hanya Kepri yang terlambat menyetujui APBD tahun 2017, karena menurut Kemendagri pada pekan lalu ada sejumlah provinsi yang sampai Januari 2017 belum menyetujui Ranperda APBD. “Bisa saja provinsi lainnya sudah menyetujui anggaran, sementara Kepri masih dalam tahap pembahasan kebijakan umum anggaran,” singgungnya.

Dia menambahkan pembahasan anggaran masih panjang. Nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif baru

direncanakan ditandatangani pekan depan.”Kita diberi waktu 14 hari membahas anggaran, padahal batas normal membahas anggaran itu 3 bulan.

Bagaimana dengan kualitas kegiatan yang dirancang dalam waktu yang kilat harus disetujui?” ucapnya.

Dia mengatakan Pemerintah dan DPRD Kepri menargetkan APBD tahun 2017 disetujui antara 20-23 Januari.

Namun dengan kondisi seperti ini, katanya berpotensi melewati batas waktu yang ditargetkan.”Saya khawatir hingga akhir Januari belum disetujui,” katanya.

Di internal DPRD Kepri, lanjutnya ada kesepakatan antara anggota dan pimpinan untuk fokus membahas anggaran daerah pagi hingga malam.

DPRD Kepri tidak akan membahas permasalahan lainnya sebelum anggaran daerah disetujui,”Tindak lanjut hak interpelasi terhadap gubernur dan permasalahan tarif dasar listrik di Batam akan dibahas setelah anggaran disetujui,” tuturnya.(rm/ant).

Gubernur Berharap Bahan Pangan Sitaan Bea Cukai Dihibahkan DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berharap bahan pangan sitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah Kepri dihibahkan ke masyarakat daripada disimpan di gudang.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Bea dan Cukai, agar kalau ada tangkapan BC, dapat dihibahkan ke masyarakat lagi,” kata Gubernur saat membagikan hibah beras tangkapan Bea dan Cukai (BC) ke masyarakat di Batam, Kepri, Sabtu.

Ditjen BC relatif sering menegah penyelundupan bahan pokok dari luar negeri ke Indonesia melalui wilayah Perairan Kepri, mengingat lokasinya yang strategis di Selat Malaka dan berbatasan dengan empat negara, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Menurut Gubernur bahan pokok sitaan BC seperti gula, beras, bawang dan lainnya leb-

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun ih bermanfaat bila dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan ketimbang disimpan saja di dalam gudang.Apalagi di saat harga kebutuhan pokok melambung seperti sekarang.

Gubernur menyatakan selain membantu masyarakat, penyaluran bantuan memiliki nilai silaturahim tinggi, yang

harus terus dijaga.”Intinya dengan kegiatan ini kita bisa bertemu dan melihat sendiri masyarakat, melihat wajahwajah mereka,” kata Gubernur.

Pertemuan saat penyerahan bantuan juga sarat inadah, karena saling mendoakan, saling berbagi dan saling mendengarkan keluhan masyarakat. Sementara itu, Pemkot Batam menyerahkan 3.000 ton beras hibah hasil sitaan BC. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pemerintah membagikan 6.000 paket beras yang masing-masing berisi 5 kilogram kepada masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar Rumah Tangga Sasaran penerima Beras Miskin Bulog.”Bantuan ini sangat bermanfaat. Semoga semakin banyak perusahaan yang mau ikut membantu menyalurkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat,” kata Wali Kota.(rm/ant)

Sejumlah Pejabat Ikuti Seleksi Lelang Jabatan di Pemprov Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 7 Kabupaten/kota di Kepri mulai mengikuti pendaftaran seleksi lelang jabatan 16 posisi Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dilelang Pemerintah Provinsi Kepri, Kamis(5/1/2017) pekanlalu.

Demikian ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah. Hal itu ditandai dengan permintaan rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan Gubernur, sebagai Pembina Kepegawaian.

“Sejak kemarin sudah mulai ada yang mendaftar dalam open biding calon OPD yang dilelang, dan untuk melengkapi administrasi persyaratannya, sejumlah pejabat di provinsi Kepri yang ikut juga sudah banyak yang meminta rekomendasi mengenai pengetahuan serta Curikulum Vitae (CV), demikian juga persetujuan dari Gubernur untuk ikut lelang Jabatan ini,” ujar Sekda Kepri TS. Arif Fadillah. ýSelain pejabat dari Provinsi Kepri, tambah Arif Fadillah,16 posisi kepala OPD yang dibuka, juga diminati sejumlah Pejabat dari kabupaten/kota di Kepri, hal itu terlihat dari sejumlah pejabat yang mendaftar, Namun dari daerah dan provinsi lain, serta unsur TNI/Polri hingga saat ini belum ada.

TS. Fadillah juga menjelaskan, seleksi lelang jabatan calon Kepala 16 OPD ýpemerintah Provinsi Kepri, akan dilakukan Tim Pansel yang dibentuk dengan melibatkan sejumlah akademisi dari Universitas Surabaya, Pekan Baru Riau, serta Stisipol Tanjungpinang.

Pelaksanaan Seleksi, kata TS.Fadillah, dimulai dengan seleksi administrasi dari pelaksanaan pendaftaran, dan setelah pengumuman, dilanjutkan dengan test assasment serta wawancara.

“Saat ini untuk setiap seleksi, ada Tim Pokja yang melakukan pengujian, mulai dari Pokja Seleksi Administrasi, Assasment, serta wawancara, dengan melibatkan, akade-

Sekretaris Daerah (Sekdaprov)

Arif Fadillah misi serta KASN sebagai Pendamping,” ujarnya.

Dari hasil seleksi open biding, tambah TS.Arif Fadillah, akan dipilih 3 nama dengan scoring tertinggi dari hasil test yang dilakukan, untuk diserahkan ke Gubernur.

Dari tiga nama tersebut, selanjutnya Gubernur akan memilih, yang tentunya sesuai dengan kapabilitas, profesionalisme serta kecakapan masing-masing calon. ý”Mengenai siapa yang nantinya akan terpilih dan diangkat, tentu tergantung dari Gubernur, tetapi dari hasil penilaian tim, akan menjadi pertimbangan dan penilaian pada gubernur untuk memilih. Dan dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Lelang jabatan ini, kami berharap Januari 2017 ini semua jabatan sudah terisi,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, TS.Arif Fadillah juga menekankan, perlunya transparansi dan mengingatakan, agar semua pejabat dalam pelaksanaan seleksi open bidang jabatan OPD di Provinsi Kepri itu, tidak main-masin dengan pemberiaan suap dan janji. “ýKami juga perlu menegaskan, jangan coba-coba bermain, karena yang dicari adalah kualitas. Bagaimana setiap Kepala OPD dapat bekerja sesuai dengan kebijakan daerah, maka perlu dicari orang yang bisa kerja, bisa komunikasi dan memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun provinsi Kepri, sesuai dengan Visi dan Misi serta RPJMD Gubernur,” ujarnya. (rm/win)

SEKDAPROV Kepri Arif Fadillah

Sekda Kepri Lantik Tiga Pejabat Administrator DOMPAK,RAKYAT MEDIA-Sekda H TS Arif Fadillah mengukuhkan atau melantik tiga pejabat administrator di lingkungan Pemprov Kepri, Jumat (6/1) pagi. Pelantikan di Ruang Rupatama Lantai 4 Kantor Gubernur Istana Kota Piring Dompak, itu bertujuan untuk memperlancar sejumlah kegiatan menjelang pengukuhan dan pelantikan pejabat pratama, madya dan administrator lainnyaSambil mengucapkan selamat, Arif menekankan pentingnya mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Juga menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. ”Laksanakan dengan detil, hati-hati

dan penuh tanggung jawab. Apalagi pekerjaannya terkait masalah keuangan,” kata Arif.

Mereka yang dilantik adalah Andri Rizal, sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, M Abi Abraham, menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Fatahurrahman, yang diamanahkan sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood

serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kepri.Dalam kesempatan itu, Arif kembali menekankan kedisiplinan pegawai perlu perhatian khusus. Karena ini berpengaruh dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat. “Kita telah meresmikan dan menerapkan E-Disiplin. Kedisiplinan pegawai harus lebih ditingkatkan,” kata Arif.

Sejalan dengan penerapan disiplin ini, sanksi pun sudah disiapkan. Ada pemotongan pada tunjangan dan uang makan. ”Pemotongan bersifat progresif untuk pejabat dan staf yang tidak disiplin,” tegas Arif. (rm/hms).

Nasib Ketua DPRD Bintan Ditangan Gubernur BINTAN, RAKYAT MEDIANasib Ketua DPRD Kabupaten Bintan dari Fraksi Golkar Lamen Sarihi dalam mempertahankan jabatan itu di tangan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bintan Piven Sumanti, yang dihubungi di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan Bupati Apri Sujadi sudah menindaklanjuti hasil rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan kepada Gubernur Nurdin beberapa hari yang lalu.”Kami menunggu surat keputusan gubernur,” ujarnya.

Dia mengemukakan usulan pemberhentian Lamen sebagai Ketua DPRD Kepri yang diajukan Fraksi Golkar berlangsung dinamis. Dinamika politik yang terjadi di DPRD Bintan berlangsung selama empat bulan hingga akhirnya Bupati Apri Sujadi menindaklanjuti-

nya. bagai Ketua DPRD Bintan dipicu “Juni 2016 muoleh dualisme kelai dibahas di DPRD Bintan. Kemudian pemimpinan DPP Partai Golkar saat hasil paripurna diserahkan kepada BuPemilihan Presipati Bintan untuk den 2014. Saat itu Lamen memutusditindaklanjuti sesuai ketentuan yang kan menjadi salah berlaku. Akhir Deseorang pengurus sember 2016 Bupati Ketua DPRD Bintan DPD Partai Golkar Bintan baru menge- Lamen Sarihi Kepri dari kubu luarkan surat untuk Agung Laksono.

Kubu Aburizal Bakrie di disampaikan kepada gubernur,” ujarnya.

Bintan akhirnya memutuskan Surat Keputusan Gubernur untuk memecat Lamen Sarihi Nurdin terkait rekomendasi sebagai pengurus Partai Golpemberhentian Lamen sebagai kar. Mereka memutuskan unKetua DPRD Bintan akan dit- tuk memberhentikan Lamen indaklanjuti pihak legislatif sebagai Ketua DPRD Bintan, setempat. dan menjadi anggota biasa di “Sekarang bola ada di tan- lembaga legislatif itu. gan gubernur. Kami berharap Pengurus Partai Golkar ini berlangsung cepat sesuai Bintan memutuskan Ketua mekanisme yang berlaku,” Fraksi Golkar Nesar Ahmad ujarnya. menggantikan posisi Lamen Piven mengemukakan usu- sebagai Ketua DPRD Bintan,”lan pemberhentian Lamen se- Saat itu kami keluar dari ruan-

gan sidang bila Beliau (Lamen) memimpin rapat paripurna.

Akhirnya Sejak Juni 2016 sampai sekarang beliau tidak pernah memimpin rapat,” katanya.

Terkait permasalahan itu Nesar Ahmad berharap proses pergantian pimpinan DPRD Bintan dari Fraksi Golkar berlangsung normal, sesuai ketentuan yang berlaku,”Lamen diberhentikan sebagai ketua, bukan anggota. Apakah ada proses selanjutnya setelah itu, kita lihat nanti,” ucapnya.

Nesar mengatakan Lamen sekarang tidak lagi menjadi pengurus Golkar. “Hubungan kami tetap baik, ngobrol, ngopi bersama, tetapi urusan pergantian pimpinan dari Golkar tetap ditindaklanjuti,” katanya.

Lamen tidak menerima putusan tersebut, dan menggugatnya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak beberapa bulan lalu.

Sampai sekarang proses hukum masih berjalan.(rm/ant).

KSOP Pinang Siapkan Kapal Cadangan AntarPulau TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pihak KSOP Kota Tanjungpinang mempersiapkan kapal cadangan angkutan penumpang arus balik libur Natal dan akhir tahun di Pelabuhan Sribintan Pura (SBP) antarpulau Tanjungpinang.

Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan arus balik penumpang baik yang melakukan keberangkatan maupun kedatangan di pelabuhan tersebut. Diperkirakan jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan ke daerah pulau mencapai ribuan orang.

Sutoyo Kepala Pos Pelabuhan SBP Tanjungpinang mengatakan, kemarin, arus penumpang kedatangan dan keberangkatan masih terlihat ada lonjakan sekitar 20 persen. ”Saat ini untuk antisipasi kelebihan penumpang, kami menyiapkan kapal cadangan tujuan pulau seperti hal ini sebagai antisipasi jika penumpang berlebih,” ungkapnya. ”Sedangkan penumpang yang

melakukan keberangkatan saja jumlahnya seribu lebih. Biasanya di hari normal dalam satu hari itu hanya 600 orang yang melakukan keberangkatan,” tambahnya.

Untuk antisipasi hal tersebut, lanjutnya, di pelabuhan disediakan kapal cadangan yang selalu standby di pelabuhan. Terutama tujuan pulau seperti Karimun, Dabo, Senayang, Lingga dan Tanjungbalai.

Selain itu, untuk menciptakan kondisi aman di pelabuhan, pihaknya koordinasi dengan pos terpadu pihak kepolisian dan instansi lainnya untuk menciptakan situasi yang kondusif.”Agar di Pelabuhan SBP bebas dari tindakan kriminal lah. Apalagi saat penumpang melejit sekarang ini,” lanjutnya.

Namun hingga saat ini tidak ada tindakan kriminal yang terjadi di pelabuhan seperti pencopetan dan sebagainya. Ia mengimbau kepada para penumpang agar tertib dan harus memiliki tiket saat hendak

PELABUHAN antar pulau di Tanjungpinang

melakukan keberangkatan. Saat ditemui Bripka Fernandes, salah seorang tim keamanan pelabuhan mengatakan, sejak tanggal 23 Desember hingga tanggal 1 Januari pihaknya melakukan Operasi Lilin dalam program promoter kapolri.

Jadi pos keamanan ini adalah untuk mengantisipasi arus penumpang dan kelancaran untuk tahun baru serta natal.Kata dia, selama ini alhamdulillah tidak ada tindakan kriminal yang terjadi di pelabuhan karena ada kehadiran polisi di sana.”Sudah seminggu kita

lakukan operasi. Dari jam 5 subuh kami berjaga mulai dari keberangkatan feri pagi sampai malam keberangkatan terakhir jam delapan tujuan Malaysia dan Singapura,” lanjutnya.

Ia mengimbau agar penumpang berhati-hati dalam melakukan keberangkatan dan menjaga diri serta menjaga barang agar selamat sampai tujuan.Pantauan di lapangan, selain kepolisian terlihat juga ada dari TNI yang ikut berjaga dan Dinas Perhubungan serta KPLP hingga Angkatan Laut.(rm/tps).

CMYK

RAKYAT RIAU

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

PEJABAT BENGKALIS TERLANTARKAN MOBIL DINAS SETELAH MENABRAK BUKIT BATU, RAKYAT MEDIA-Satu unit mobil dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis merk Chevrolet warna hitam metalik dengan nomor polisi BM 1071 DP, saat ini terlihat terbengkalai di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu. Keberadaan mobil dinas itu diketahui sudah lebih dari 1 pekan dibiarkan, usai menabrak jembatan rumah warga.

Selain terbengkalai dengan kondisi bemper atau body bagian depan hancur, mobil yang sudah berharihari di pinggir jalan itu juga ditulis warga dengan tulisan “Dijual”. Coretan cat terdapat pada bagian samping kiri dan bagian belakang. Sementara bagian kiri mobil terlihat terparkir dengan memakan sebagian bodi jalan.

Informasi yang dirangkum Minggu (8/1/2017) dari Kepala Desa Pangkalan Jambi Abdul Karim, asal muasal mobil itu berada di lokasi bermula pada tanggal 30 Desember 2016 lalu. Saat itu, supir yang membawa mobil dinas tersebut datang dari arah Pekanbaru menuju Bengkalis dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil menabrak jembatan milik warga yang berada di pinggir jalan Jenderal Sudirman Desa Pangkalan Jambi.

“Namun setelah mobil dievakuasi, supir dan pemiliknya menghilang sampai sekarang, itu sudah hampir sepuluh hari dibiarkan. Mentang-mentang mobil dinas, janganlah dibiarkan begitu saja apalagi untuk membelinya memakai uang rakyat. Warga saya yang jembatannya rusak ditabrak seharusnya diperhatikan juga.

Dan kemarin saya lihat bodi mobil sudah dicoret warga, tidak diketahui siapa yang melakukannya, namun hal itu mungkin karena warga sudah betul-betul kesal,” tegas Karim.(rm/krn).

BUPATI Kepulauan Meranti Irwan Nasir melantik SKPD meranti

Puluhan Pejabat di Pemkab Meranti Nonjob SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengingatkan kepada seluruh pegawai di Kepulauan Meranti (pejabat, red) untuk selalu meningkatkan kualitas dalam bekerja.

Sebab, itu merupakan salah satu faktor pertimbangan pimpinan dalam memberikan amanah berupa jabatan.

Ini disampaikan H Irwan menanggapi banyaknya pejabat yang dinonjob pasca penerapan manat UU 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Ditegaskan H Irwan, yang merupakan hak pegawai adalah gaji. Sementara jabatan yang diberikan

merupakan amanah atau kepercayaan pemimpin yang kapan saja (diberi) dan diambil. “Kami pesan kepada seluruh pegawai, tingkatkanlah kualitas. Karena itu akan menjadi pertimbangan,” ujar H Irwan.

“Tunjukkan juga moralitas dan loyalitas dalam melayan masyarakat,” pesan H Irwan.

Pasca diberlakukan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai amanat UU 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016, memang terjadi kerampingan struktur di tiap kabupaten kota.

Dimana, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya berada di kabupaten kota kini telah ditarik ke provin-

si. Itu mulai diberlakukan awal Januari 2017 kemarin.

Dampak pengurangan organisasi perangkat daerah ini, tambah H Irwan, berdampak pula pengurangan pejabat.

Untuk itu, Pemda Kepulauan Meranti mengambil kebijakan yang salah satunya tidak memperpanjang masa jabatan pejabat yang sudah atau memasuki masa pensiun. “Kita semua harus menghadapi ini sebaik-baiknya. “Dengan berat hati kami terpaksa melakukan penyusunan. Bagi pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, dipensiunkan,” kata H Irwan.

Untuk di Kepulauan Meranti, sebelum UU 23 tahun 2014 dan PP 18

2016 diterapkan, jabatan eselon II sebanyak 33 jabatan. Namun untuk OPD baru ini jabatan eselon II hanya tinggal 30 jabatan. Itu artinya 3 posisi eselon II dieliminir. Untuk jabatan eselon III, sebelumnya 140.

Sekarang menjadi 133 posisi. Sesuai amanat UU 23 tahun 2014 tersebut berkurang sebanyak 7 struktur.

Begitu juga dengan posisi jabatan di eselon IV. Kalau sebelumnya ada 534 pejabat (jabatan, red)eselon IV, sejak diberlakukan UU 23 tahun 2014 sebanyak 133 struktur hilang.

Saat ini di Kepulauan Meranti hanya ada 401 jabatan eselon IV. (rm/ humas)

MOBIL Dinas milik pejabat Pemkab Bengkalis ditinggalkan

Kepala Dinas dan Kepala Badan di Kepulauan Meranti Sesuai OPD Baru SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Memasuki tahun 2017, di Kepulauan Meranti, Riau, telah diberlakukan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Dengan OPD baru ini, Pemda Kepulauan Meranti juga menempatkan pejabat-pejabat sesuai dengan dinas dan badan yang baru.

Kabuptan kota harus menyesuaikan nomenklatur badan dan dinas setelah beberapa kewenangan yang dulu di kabupaten berpindah menjadi kewenangan provinsi.

Berikut nama-nama kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mulai dilantik tanggal 3 Januari 2017 dan tanggal 5 Januari 2017. Antara lain; Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan pemukiman, Hariadi SST MT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs H Irmansyah Msi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jonizar SH Msi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs Ikhwani, Kepala Dinas Perhubungan, Hendra Putra SIP Msi, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, H Herman SE MT, Kepala Dinas Perikanan, Alizar Ssos, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan, Yulian Norwis SE MM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, H Joko Surianto Selamat SH, Kepala Badan Perencanaan

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim memberikan pengarahan kepada SKPD yang baru dilantik

pembangunan daerah, Ir Maamun Murod MM, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bambang Suprianto, SE MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs Revirianto Selain itu, beberapa dinas dan badan posisi pejabatnya masih ditempati pelaksana tugas. Pasalnya, jabatan itu nantinya akan dilelang oleh Pemda Kepulauan Meranti. Guna mengisi beberapa jabatan yang dilelang itu nantinya, Pemda Kepulauan Meranti baru akan membuka assessment bagi pejabat eselon II pada akhir Januari 2017. Assessment yang melibatkan assessor dari Polda Riau ini ditargetkan tuntas selama 2 minggu sejak assessment digelar.

Berikut dinas dan badan yang masih diisi oleh pelaksana tugas, antara lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-

dayaan, Rosdaner SPd, PLt Kepala Dinas Kesehatan, Drs M Azza Faroni, PLt Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Aready SE Msi, PLt Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Drs Ismail Msi, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Syamsuddin SH MH, Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura, Ir R Ach Prasetyo T MM, Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Drs Asroruddin Msi, PLt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, M Edy Afrizal SE MH, PLt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Drs Hariyandi MSi, dan, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Ahmad Yani. (rm/ril).

Pelantikan Pejabat di Pemko Dumai Diterpa Isu Suap DUMAI, RAKYAT MEDIAUsai pelantikan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai beberapa hari lalu, muncul isu adanya jual beli jabatan bahkan tim saber pungli Polres Dumai juga sudah mendatangi BKD Kota Dumai. Akan tetapi isu tersebut dibantah oleh Wali Kota Dumai, Zulkifli AS dan Kapolres Dumai, AKBP Donald Happy Ginting.

Isu jual beli jabatan tersebut beredar di kalangan wartawan di Kota Dumai sejak siang, Kamis (5/12) dan menjadi perbincangan hangat. Untuk memastikan hal tersebut Riau Pos langsung melakukan konfirmasi kepada dua pucuk pimpinan baik Wali Kota Dumai Zulkifli AS maupun Kapolres Dumai AKBP

Donald Happy Ginting.

Dihubungi terpisah kedua sepakat mengaku tidak ada tim saber pungli mendatangi BKD Kota Dumai terkait dengan jual beli jabatan. Wali Kota Dumai Zulkifli AS mengatakan, sampai sàat ini belum ada berita sampai kepadanya tentang setoran jual beli jabatan di lingkungan SKPD Kota Dumai. ‘’Karena tim bekerja tiga hari tiga malam jadi tidak ada kesempatan tim untuk negosasi dengan jumlah 800 pejabat baik eselon dua, tiga dan empat yang dilantik,’’ sebutnya.

Ia meminta agar SKPD yang ada terus bekerja dengan tupoksi dan aturan yang ada. ‘’Jadi saya pastikan sampai saat ini tidak ada jual beli jabatan,’’ terangnya. Jabatan

WALIKOTA Dumai Zulkifli AS melantik pejabat Pemkot Dumai

yang diberikan merupakan hasil evaluasi dari tim berdasarkan kinerja masing-masing pejabat. ‘’Sekali lagi saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan,’’sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Dumai AKBP Donald Happy Ginting juga mengatakan, ti-

dak ada tim saber pungli mendatangi BKD mengenai jual beli jabatan, namun dirinya tidak menapik pihak kepolisian memang ada mendatangi BKD namun terkait hal lain. ‘’Tidak ada, yang ada koordinasi masalah assessment center,’’ jawabnya singkat.(rm/rgc).

3 PNS di Riau Dibekuk Tim Saber Pungli Karena Memeras PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) menangkap tiga pegawai negeri sipil (PNS) di Riau. Mereka diamankan terkait dugaan pemerasan kasus tauke kayu.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo menjelaskan, ketiga PNS itu adalah SCH (39), JH (48) dan Hen (43).”Ketiganya merupakan oknum PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Mereka diamankan dalam OTT (operasi tangkap tangan),” kata Kombes Guntur, Sabtu (7/1/

2017) pekan lalu.

Ketiga PNS itu ditangkap saat sebuah warung di Jalan Dahlia, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, Riau. Penangkapan para abdi rakyat ini berkat laporan seorang pemilik kayu bernama Wan Muhammad Iqbal.

Dimana saat itu kendaraan truk bermuatan kayu yang dilengkapi dokumen diberhentikan oleh ketiganya di wilayah Kubang Siak Hulu.Ketiga mempertanyakan dokumen kayu, pelapor kemudian memberikannya. Walau lengkap, ketiganya tetap membawa truk

bermuatan kayu menuju Jalan Dahlia.

Disalah ketiganya meminta uang Rp30 juta agar truk itu bisa lepas. Karena merasa tidak bersalah diapun menghubungi tim saber pungli.

Tim saber pungli yang mendapat informasi langsung ke lokasi. Sekitar pukul 10.30 WIB, ketiganya ditangkap dengan barang bukti uang Rp5 juta hasil pemerasan dari korbannya. “Saat ini kasusnya ditangani pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau,” imbuh Guntur.(rm/rgc).

Polda Riau Limpahkah Berkas Kasus Ketua DPRD Bengkali ke Kejaksaan PEKANBARU,RAKYAT MEDIA-Polda Riau telah menyelesaikan berkas tersangka korupsi dana bantuan sosial (Bansos) dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Heru Wahyudi alias HW, penyidik menyerahkan berkas dan Wahyu ke kejaksaan.

Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau AKBP Edi Fariyadi menjelaskan selain menyerahkan berkas, penyidik juga menyerahkan HW ke jaksa.”Hari ini berkas kasus Ketua DPRD Bengkalis sudah tahap II. Artinya berkas perkara dan tersangkanya sudah diambil jaksa,” ucap Edi seperti dilansir Okezone Rabu (4/1/ 2017) pekan lalu.

Dengan telah dilimpakahkan berkas HW ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, tidak lama lagi, HW politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu akan diadili.

“Untuk penanganan selanjutnya menjadi kewenangan Kejati Riau,” imbuh mantan Kapolres Deli Serdang itu.

Dalam perkara korupsi berjamaah dana Bansos Bengkalis, Heru Wahyudi tidak per-

HERU Wahyudi mantan Ketua DPRD bengkalis tersandung kasus korupsi bansos

nah koorporatif. Beberapa kali dilakukan pemanggilan, dia selalu mangkir. Pada 30 Desember 2016, penyidik menjemput paksa HW. Heru Wahyudi alias HW dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Heru sendiri sudah menyandang status tersangka sejak Mei 2016.

Kasus dana Bansos Pemk-

ab Bengkalis terjadi pada tahun 2012. Pihak Pemkab mengalokasikan dana hibah sebesar Rp230 miliar yang diperuntukan untuk masyarakat. Namun ternyata dana itu disalahgunakan. Sebanyak Rp31 miliar dana Bansos itu diselewengkan.

Kasus ini menyeret sejumlah anggota DPRD Bengkalis.

Selain dari pihak legeslatif, kasus ini juga menyeret mantan Bupati Bengkalis Herliayan Saleh dan sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis.(rm/okz)

CMYK

7

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Karimun Serahkan Sampan, Kapal dan Asuransi untuk Nelayan DELAPAN kelompok nelayan di Kabupaten Karimun menerima bantuan berupa sampan fiber bermesin ketinting dan kapal dengan kapasitas 3 Gross Tonnage (GT)dari Dinas Perikanan Pemkab Karimun Dinas Perikanan Pemkab Karimun juga menyerahkan asuransi jiwa untuk 845 Kepala Keluarga (KK) nelayan se-Kabupaten Karimun dari Pemerintah Pusat.

Asuransi ini jika nelayan tersebut mengalami kecelekaan, bisa mengklaim sebesar Rp 20 juta.

Apabila sampai cacat, minimal Rp 200 juta.

Sampan, kapal serta asuransi ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq di jembatan 2 Coastal Area Karimun.

Dalam penyerahan ini, juga dihadiri Danlanal 0317/TBK dan Kapolres Karimun.

Kepala Dinas Perikanan Pemk-

ab Karimun, Rupindi Alamsjah mengatakan, bantuan sampan fiber sebanyak 50 unit dan kapal 3 GT sebanyak 5 unit, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016.

Lanjut Rupindi, rincian sampan fiber dibagikan untuk Kecamatan Karimun sebanyak 6 unit, Meral 5, Meral Barat 3, Ungar 14, Buru 3, Tebing 18 dan Kundur Barat 1. Sedangkan kapal 3 GT sambungnya, dibagikan ke Kecamatan Buru 1, Moro 2, Karimun 1 kemudian Tebing 1.

"Harga Sampan fiber perunit sekitar Rp15 juta. Sementara kapal 3 GT perunit Rp180 juta. Anggaran ini dari DAK 2016 Bupati Karimun, Aunur Rafiq menegaskan batuan yang diterima dijaga dan diperguna sebaik mungkin.

"Bantuan ini untuk kelompok bukan perorangan, Maka dari itu, Satu Hati dan Niat.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq berfoto bersama dengan warga

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq berbincang dengan warga

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq berbincang dengan warga

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan bantuan

MENYERAHKAN asuransi kepada warga nelayan.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan kata sambutannya

MENYERAHKAN asuransi kepada warga nelayan.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq menyerahkan bantuan

MENYERAHKAN bantuan

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq menghidupkan mesin kapal

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq berfoto bersama dengan warga

POLISI menyerahkan asuransi kepada warga nelayan.

CMYK

RAKYAT KEPRI Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

8

Realisasi Kegiatan Proyek Dinas PU Batam Tahun 2016

Tender Barbau KKN Dan Pekerjaan Asal Jadi

JALAN aspal yang dikerjakan asal jadi di Batu Besar.

BATAM, RAKYAT MEDIAAroma adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait realisasi pelaksanaan kegiatan berbagai proyek Anggaran tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam tampaknya bakal terungkap. Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Batam, sudah mencium adanya gelagat dugaan penyelewengan di tubuh Dinas PU Kota Batam yang dipiumpin Yumasnur.

Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal Dinas PU Batam, dari ratusan paket kegiatan proyek fisik baik proyek pembangunan jalan, peningkatan jalan wilayah I sampai dengan VI, pembangunan drainase wilayah I sampai dengan IV serta pemeliharaan jalan rutin maupun berkala dan pemeliharaan lampu jalan PJU dengan nilai mencapai ratusan miliar yang menggunakan dana APBD tahun 2016 dinilai banyak menyalahi aturan dan menyimpang dari ketentuan Perpres No.4 Tahun 2015.

Selain penyimpangan dari sisi kualitas pengerjaan dan pelaksanaan lelang yang yang disinyalir menyalahi ketentuan Perpres. Kebobrokan kinerja Dinas PU Kota Batam juga terlihat dari tahun ke tahun penyerapan anggaran di instansi ini dibawah 65 persen.

Dan yang lebih parah lagi bobroknya kinerja pengendalian banjir serta perbaikan jaringan pengairan dan peningkatan sarana dan Prasarana kebinamargaan di Kota Batam. Pengendalian banjir misalnya, pada tahun 2016 ini anggaran

yang dikucurkan pemerintah dari dana APBD untuk pengendalian banjir di Kota Batam mencapai Rp30 miliar.

Namun, jika hujan sedikit saja, di sejumlah titik sudah terendam banjir, hal ini disebabkan banyaknya drainase yang tersumbat akibat tidak adanya perbaikan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam. Padahal alokasi anggaran pemeliharaan rutin dan berkala tiap tahun dikucurkan hampir Rp5 miliar lebih.

Demikian juga, pekerjaan peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan seperti pemeliharaan, rehabilitasi jaringan dan pembangunan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Batam, tiap tahun anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan kebinamargaan ini dari wilayah I sampai dengan VI di Kota Batam mencapai Rp25 miliar.

Akan tetapi kenyataan dilapangan, banyak lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sama sekali tidak hidup. Bahkan ada di sejumlah ruas jalan lampu PJU nya kondisinya hidup mati. Namun hingga saat ini tidak ada perbaikan dari pihak Dinas PU Kota Batam.

Kebobrokan kinerja Dinas PU Batam dipimpin Yumasnur, tak hanya terkait masalah pekerjaan kebinamargaan dan pengendalian banjir di Kota Batam yang disinyalir sarat dengan korupsi. Progres pengerjaan sejumlah proyek fisik juga pada tahun 2016 ini banyak yang tidak selesai dan dikerjakan asal jadi.

Salah satu diantaranya proyek peningkatan jalan Kampung Jabi, Kelurahan Batu Besar dengan nilai

kontrak sebesar Rp 1,024,475,585 yang dibiayai memakai dana APBD tahun 2016, sebagai pelaksana kontraktor CV Tri Dimensi Sinergi.

Pengerjaan proyek peningkatan jalan yang memakai aspal hotmix tersebut dikerjakan asal siap dan amburadil.

Dimana pengaspalan yang persis diujung jalan, baru saja selesai sudah terlihat hancur dan batu batu di jalan itu berserakan, hal ini disebabkan aspal hotmix yang digunakan untuk pengaspalan jalan itu terlihat sangat tipis. Bahkan, masih ada pembuatan drainasi yang tidak selesai dikerjakan.

Yang menariknya lagi, berdasarkan investigasi media ini dilapangan, proyek pembangunan jalan Kampung Jabi, Kelurahan Batu Besar dengan No. Kontrak 620 / APBD-BTM/PJJ/WIL.III/KJBB/ VIII/38/2016 dinilai mubajir disebabkan didalam kampung tersebut tidak ada rumah penduduk. Melainkan puluhan perumahan yang di kos koskan. Kejanggalan lain, dalam pelaksanaan proyek tersebut juga di papan plang proyek tidak ditulis volume proyek.

“Perumahan itu di kos koskan oleh pemiliknya, disebut sebut milik rumah itu M.Yunus anggota DPRD Kota Batam, kemungkinan Kepala Dinas PU Batam Yumasnur ada kongkalikong dengan oknum Dewan itu untuk membangun jalan ke perumahan milik pribadinya. Selama ini akses ke rumah itu hanya jalan tanah, sekarang sudah dibangunkan pemerintah. Ini jelas menyalahi wewenang. Padahal masih ada jalan kerumah pen-

Polda Kepri Pecat 157 Oknum Polri Sepanjang 2016 BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan, selama 2016 sebanyak 28 orang anggota diberhentikan dengan tidak hormat atas berbagai pelanggaran yang dilakukan.”Sebanyak 2016 ada 157 orang anggota ditindak.

Dari jumlah itu, akhirnya 28 orang di antaranya di PTDH (pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” kata Sam di Batam, Senin lalu.

Ia mengatakan, angka yang di PTDH tersebut mengalami

kenaikan signifikan dibandingkan pada 2015 yang hanya tujuh personil,”Pada 2015 ada sebanyak 224 personil Polda Kepri yang ditindak karena melanggar disiplin, kode etik dan pelanggaran pidana.

Namun hanya tujuh yang sampai di PTDH,” kata dia.

Kapolda mengatakan, langkah tegas tersebut diambil Polda Kepri sebagai bentuk komitmen pembenahan di tubuh jajaran polri.”Ini wujud komitmen kami terhadap anggota yang indisipliner dan terlibat pidana.

SALAH seorang anggota Polisi yang dipecat

Kami tidak hanya melakukan penindakan pelaku pidana diluar kepolisian, tapi juga anggota yang melanggar,” kata Sam. Berdasarkan data dari Polda Kepri, pada 2016 sebanyak 109 orang personil ditindak atas pelanggaran disiplin. Sementara pada 2015 165 anggota.Selanjutnya sebanyak 41 diberikan sanksi pelanggaran kode etik. Pada 2015 sebanyak 55 personil.

Polda Kepri pada 2016 juga menindak tujuh anggota atas kasus pidana, sementara pada 2015 hanya empat anggota ditindak atas berbagai kasus pidana yang dilakukan.”Untuk yang tindak pidana diantaranya tertangkap tim sapu bersih (saber) pungli dengan empat pelaku. Selebihnya pidana lain,” kata dia.

Sam juga mengatakan, selain memberikan sanksi dan hukuman, Polda Kepri juga memberikan penghargaan pada sejumlah personil yang berprrstasi. ”Sebanyak 67 personil diberikan penghargaan pada 2016. Jadi yang berprestasi juga kami apresiasi agar memberikan motifasi lebih bagi penerima dan anggota lain,” kata.(rm/bty).

duduk sekitar Batu Besar yang belum beraspal,” kata warga masyarakat disana kepada media ini.

Tak hanya proyek di Kapung Jabi Batu Besar yang dikerjakan secara amburadul, proyek peningkatan jalan Kota Batam Simpang KDA dan simpang Dotamana dua jalur dengan nilai proyek sebesar Rp 7,650,000,075 menggunakan dana APBD 2016, sebagai pelaksana kontraktor PT Barelang Konstruksi. Dimana proyek peningkatan jalan dengan cara pengaspalan jalan memakai hotmix tersebut juga dikerjakan asal siap dan tambal sulam.

Proyek peningkatan jalan dengan nomor kontrak 620/APBD-BTM/ PJJ/DAKR III/S.KDA-S.D2J/VIII/ 24/2016, baru saja selesai dikerjakan belum lama ini kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut kembali mombongkar dan menambal sulam sebagian badan jalan karena aspal jalan tersebut sudah berserakan. Ini membuktikan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan itu disinyal dikerjakan asal siap.

Dan ini baru sejumlah proyek yang lokasi kegiatannya kelihatan, belum lagi proyek fisik yang berada di desa desa terpencil ujung Barelang dan sejumlah Pulau. Bisa jadi pelaksanaan pengerjaan proyek yang dikendalikan Yumasnur selaku Kasdis PU dan Suratno selaku Kabid jalan dan jembatan, diduga kuat ada yang fiktif dan dikerjakan asal asal dan amburadul Disinyalir bukan hanya satu ini saja proyek pengaspalan dan peningkatan jalan yang dibiayai dana APBD tahun 2016 ini dikerjakan salal asalan. Padahal anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk

KEPALA Dinas PU Kota Batam Yumasnur (baju hitam)

pekerjaan proyek fisik pada tahun 2016 ini cukup besar. Berdasarkan data diperoleh media ini anggaran Dinas PU Kota Batam pada tahun 2016. Baik belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal mencapai Rp 258 miliar.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas PU Kota Batam Yumasnur, belum berhasil dikonfirmasi

terkait kinerja dan pelaksanaan sejumlah proyek yang disinyalir dikerjakan asal jadi dan dugaan adanya proyek fiktif. Demikian juga Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Suratno, setali tiga uang dengan pimpinannya. Ketika dihubungi melalui ponselnya Senin (9/1/ 2017) tak bersedia dikonfirmasi, dengan alasan lagi sibuk rapat dengan pimpinan.(rm/mawardi).

CMYK

9

SELEBERITY

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Suami Olla Ramlan Dugem Bareng Cewek Lain?

AUREL Hermansyah dan Rabbani Zaki

AUREL HERMANSYAH AKHIRNYA POSTING FOTO PACAR BARUNYA, RABBANI ZAKI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Lama menjadi teka – teki, akhirnya Aurel Hermansyah berani memposting foto pacar barunya, Rabbani Zaki di Instagram.

Aurel dan Rabbani Zaki terlihat cocok dan serasi.

Netizen pun mendoakan agar hubungan mereka langgeng sampai pelaminan.

Sosok Rabbani Zaki sudah lama terendus media sebagai pacar baru putri pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu. Tetapi Aurelbelum mau terang – terangan mengakui hubungannya dengan Zaki. Tetapi di awal tahun 2017 ini, Aurel akhirnya memposting foto bersama kekasih hatinya. Foto itu diambil ketika keduanya merayakan hari ulang tahun Zaki.

Konon, sosok Rabbani Zaki ini adalah cowok kaya raya yang merupakan calon pilot. Maka ketika ia dan Aurel berpacaran, banyak yang menyatakan persetujuannya. “cantik @aurelie.hermansyah ,cocok ma banni,moga awet ya…,” harap akun @titin_isnin.”Pasangan yg cucok loly moga jd pasangan yg langgeng sayank,” komentar akun @enie_pietersen.

Sebelumnya, Aurel sempat mengungkapkan keinginannya untuk dapat menikah di usia muda.

Tetapi keinginannya itu ditentang ditentang oleh ibu kandungnya, Krisdayanti. KD berharap Aurel tidak gegabah dengan memutuskan menikah muda.

Padahal, menurutnya, masih banyak kesempatan yang dapat diraihnya di usianya yang masih belia.(rm/sidomi.com).

ARTIS Mulan Jameela saat melakukan kampanye di Bekasi

Kampanye Mulan Jameela di Bekasi Sepi Warga BEKASI, RAKYAT MEDIA-Mulan Jameela kembali turun ke jalan untuk mendukung suaminya Ahmad Dhanisebagai Calon Wakil Bupati Bekasi. Ibu 4 anak ini terlihat tampil berkampanye sekaligus menghibur warga Bekasi di kawasan Perum Graha Mustika Media.

Dalam sebuah video, tampak Mulan sudah berada di atas panggung dengan busana berwarna gelap.

Mulan kali ini tampil tanpa menggunakan hijab atau selendang yang menutupi kepalanya seperti saat kampanye sebelumnya.

Namun sayangnya dalam kampanyenya kali ini, warga yang datang terlihat hanya sedikit. Meski begitu, pelantun lagu “Cinta Gila” ini tak gentar dan terus mempromosikan Dhani sebagai cawabup.

“Yang nanti Insya Allah pencoblosannya tanggal 15 Februari 2017, dengan nomor 2 nanti jangan lupa,” kata Mulan dalam video. “Nanti jangan lupa yang sudah punya KTP yang sudah ada hak suara coblos nomor 2.”

Melihat kampanye Mulan yang tak begitu rame itu pun langsung menuai perhatian netter. Tak sedikit yang kemudian berkomentar miring dan menyindir penyanyi 37 tahun ini.

“Pelakor said : “Nomor dua ya jangan lupa coblos nomor dua” *sambil teriak* dan jawaban warga hening disusul tawaan,” komentar netter. “Males kali minceu.. mana ada yg mau nonton pelakor,” tambah yang lain.

“Emang enak sepi kasian dech..buat warga bekasi klw kalian pintar pilih dech yg berbobot ya pemimpinnya,” seru lainnya.(rm/wk)

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Lewat sebuah status di akun media sosial, suami Olla Ramlan, Aufar Hutapea dikabarkan dugem bareng bersama wanita lain di sebuah klub malam di kota Medan. Adalah akun @vinaalina yang pertama kali mengatakan jika Aufar bersama wanita lain.

“Mas Aufar, gimana minggu lalu dugemnya sama (sosialita cantik) di Entrance Medan? Mbak Olla gak marah?,” tulis akun @vinaalina.

Mendapatkan status seperti itu, Olla Ramlan pun lantas menanggapinya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh suaminya itu sudah mendapatkan izin dari dirinya. @vinaalina Ngapain marah??? Kan izin ama aku... kok anda yang ribet?,” tulis Olla membalas.

Sebelumnya, Olla Ramlan sempat mencurahkan perasaannya di akun Instagram soal sosok suaminya.

Lewat tulisannya, ibu dua anak itu seolah ingin mengingatkan kepada semua istri bahwa suami bukanlah milik mereka semata. Entah apa yang dimaksud Olla Ramlan, hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari dirinya.(rm/l.6)

Artis Ola Ramlan

Ramalan 2017, Bagaimana Kelanjutan JULIA PEREZ DIRAMAL Mario Teguh dan Kiswinar AKAN MENANG MELAWAN PENYAKITNYA

JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Tes DNA membuktikan Kiswinar anak kandung Mario Teguh. Endang Tarot, peramal, menerawang hubungan Mario Teguh dan Kiswinar di tahun 2017.

Tahun 2016 diwarnai kabar perselisihan di antara Ario Kiswinar Teguh (30) dan pria yang akhirnya terbukti merupakan ayah kandungnya, Mario Teguh (60). Kasus ini bahkan melibatkan polisi dan berdampak kurang baik pada karier Mario. Karier Mario, sebagaimana kita ketahui, terjun bebas ke bawah.

Hasil tes DNA rupanya belum berhasil memperbaiki hubungan Kiswinar dan Mario. Tahun ini hubungan mereka tetap dingin, tidak ada yang mau mengalah.

“Mereka sama-sama terluka, mereka sama-sama saling mencurigai. Ini yang membuat hubungan ayah dan anak tidak sep-

Ario Kiswinar Teguh da Mario Teguh erti hubungan ayah dan anak pada umumnya,” beber Endang.

Perselisihan di kalangan seleb lainnya umumnya dipicu kerja sama yang tidak terjalin baik. Dari sekian pertengkaran, beberapa kasus saja akan bermuara di meja hijau. “Hati-

hati menjalin kerja sama dengan pihak lain. Perhatikan dengan detail hak dan kewajibannya,” Endang mengingatkan.

Hal ini sepertinya juga merujuk pada kerjasama bisnis antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting.(rm/tmp)

Nikita Mirzani, Tampil di Tempat Umum Tak Memakai Bra?

Artis seksi

Nikita Mirzani JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Imej artis bertubuh seksi begitu melekat dalam diri Nikita Mirzani. Merasa bangga memiliki tubuh idaman kaum Hawa, Nikita Mirzani seakan jadi berani memamerkan keseksiannya secara terang-terangan di ruang publik.

Seperti baru-baru ini, Nikita Mirzani tengah berada di Hongkong.

Terlihat ia mengenakan gaun panjang ketat tanpa lengan berwarna abuabu. Itu terlihat dari unggahan di akun Instagramnya.

Bukan hanya bentuk tubuhnya yang menjadi pusat perhatian, tapi juga (maaf) putingnya yang menonjol.

Nikita Mirzani seolah-olah tak men-

genakan bra. Ini memang bukan pertama kalinya Niki memperlihatkan bagian dari payudaranya tersebut.

Beberapa bulan lalu, ia juga sempat datang ke kantor polisi tanpa mengenakan bra. Hasil dari aksi nekatnya ini, puting bintang film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 itu pun terlihat menonjol dan tertangkap oleh mata kamera wartawan.

Tak berhenti sampai situ saja, selang beberapa harinya, Nikita Mirzani pun mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan ternama di bilangan Jakarta Pusat untuk menghadiri acara fashion show. Ia mengenakan dress berwarna pastel.

Kala itu Nikita Mirzanimengakui sendiri kepada awak media bahwa di saat yang sama dirinya tidak mengenakan bra. Bahkan ia juga mengaku tidak memakai celana dalam.

“Karena Jakarta panas banget yah, malam gue juga tetap kepanasan. Kan, gue datangnya ke acara fashion show, jadi nyamannyaman saja enggak pakai bra.

Bajunya memang kayak begini yah, kalau pakai bra jadinya enggak bagus. Ini juga enggak pakai celana dalam,” ujar Nikita Mirzani beberapa waktu lalu.(rm/l.6)

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Aktris Julia Perez saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di tanah suci bersama dengan keluarganya dan juga Ria Irawan dan suaminya, Mayki Wongkar. Jupe diramal akan menang melawan penyakitnya di tahun 2017 ini.

Jupe divonis menderita kangker stadium 4. Segala bentuk pengobatan yang dilakukannya, mulai dari awal terdeteksi ia langsung berobat ke Singapura dan sempat dinyatakan sembuh, sampai sekarang ia berjuang bersama dengan Ria Irawan dan rekan artis lain yang sama – sama menjadi survivor kanker melakukan pengobatan di Indonesia, memang belum terlihat hasilnya.

Tetapi Jupe tak pernah terlihat menyerah dengan penyakit yang dideritanya itu. Pelantun ‘Belah Duren’ itu bahkan tetap beraktivitas di dunia hiburan seolah dirinya tidak sakit.

Semangat yang turut ia tularkan

Julia Peres ke teman – temannya itulah yang membuat Jupe diramal oleh Endang Tarot akan menang melawan penyakitnya.

“Jupe memiliki semangat yang besar.

Semangat ini obat yang paling ampuh untuk melawan penyakitnya,” tutur Endang dikutip Tabloid Bintang (7/1/ 2017) lalu.Di Instagram nya, Jupe juga mngatakan jika sekembalinya dari umrah nanti, ia akan menjadi pribadi yang lebih kuat.”Tidak perduli berapa kali nangis… Aku akan kembali 10 kali lebih kuat. ( rm/sidomi)

Anak Ustadz Yusuf Mansur Masih Berat Untuk Berhijab

Anak ustadz Yusuf Mansur Wirda Mansur

TANGERANG, RAKYAT MEDIA-Menjadi anak dari seorang Ustadz seperti Yusuf Mansur tak membuat Wirda Mansur mendapat perlakukan spesial dan menyebut dirinya sama seperti anak-anak lainnya. Ia pun mengaku tak langsung menjadi anak yang memakai hijab syar’i.

Meski sudah mengenakan hijab, namun bagi wanita berusia 15 tahun tersebut masih merasa berat untuk berhijab

secara syar’i.

“Gua jujur saja walaupun anak ustadz Mansyur, gua kayak anak biasa saja. Enggak yang gimana-gimana. Gua saja belum istiqoma berhijab syar’i. Bagi gua itu masih berat aja,” kata Wirda saat ditemui di kediamannya di kawasan Tangerang, Banten, Minggu (8/1/2017) kemarin.

Tak hanya berhijab secara syar’i, pada awalnya Wirda merasa menghapal Alquran merupakan sebuah tuntutan karena ayahnya seorang ustadz dan memiliki pesantren. Namun, pada akhirnya ia menyadari bahwa menghapal Alquran adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. “Gua saja ngapal Alquran masih karena tuntutan, bokap gua punya pesantren yang banyak penghapal quran, tapi masa gua enggak bisa apal.

Tapi gua sadari bahwa ngapal Alquran adalah karena Allah SWT dan orangtua,” pungkasnya. (rm/ozc).

CMYK

OLAHRAGA

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Madura United Bakal Tantang Klub Malaysia SURABAYA, RAKYAT MEDIA - Madura United FC akan beruji coba dengan salah satu klub sepak bola asal Malaysia, yakni Penang FC pada 13 Januari 2017.

“Uji coba persahabatan ini atas tawaran yang disampaikan Penang FC kepada manajemen Madura United beberapa hari lalu,” kata Presiden Madura United FC Achsanul Qosasi seperti dikutip dari media nasional, Kamis (5/1/2017) pekan lalu.

Dalam rilis yang disampaikan kepada Antara melalui Media Officer Madura United, Tabri Syaifullah Munir, Achsanul menjelaskan, pihaknya akan segera menggelar latihan untuk mempersiapkan laga uji coba dengan klub Malaysia itu.”Tanggal 10 Januari, Madura United akan menggelar latihan tanpa pelatih kepala Mario Gomes De Oliviera karena yang bersangkutan saat ini masih mengikuti kursus kepelatihan di Brasil,” ucapnya.

“AQ” sapaan karib Achsanul Qosasi menjelaskan, undangan dari Penang FC itu disambut baik Madura United karena akan menjadi ajang pertandingan perdana Madura United di negara tetangga.

Meski tanpa pelatih kepala, AQ berharap semua pemain yang sudah menjadi bagian dari Madura United tahun ini mempersiapkan diri dengan baik, mengingat pertandingan tersebut menjadi ajang pengenalan Madura melalui sepak bola.

Klub sepak bola Madura United FC merupakan klub sepak bola baru di Pulau Madura. Klub ini awalnya merupakan klub Pelita Bandung Raya (PBR) dan berganti kepemilikan lalu diubah menjadi Madura United FC. Meski merupakan klub baru, Madura United lebih banyak pendukung dibanding klub sepak bola lainnya, karena dinilai benar-benar klub profesional dan menjadi milik semua masyarakat Madura. Tidak mengatasnamakan kabupaten tertentu.

Suporter klub sepak bola ini dari empat kabupaten, yakni mulai dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga kabupaten paling timur di Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumenep.

“Saya ingin melalui bola ini, memperbaiki citra masyarakat Madura karena bola merupakan media efektif untuk mengangkat nama baik Madura baik di tingkat nasional, maupun di internasional,” kata Presiden Klub Madura United. (rm/okz)

Arsenal Berusaha Boyong Griezmann Dari Atletico Madrid LONDON, RAKYAT MEDIA-Raksasa Liga Inggris,Roo Arsenal, kabarnya masih berusaha mengamankan tanda tangan kontrak dengan penyerang andalan Atletico Madrid, Antoine Griezmann. The Gunners -julukan Arsenal- tak segan mengimingi Griezmann tersebut dengan sejumlah tawaran menggiurkan.

Pemain berusia 25 tahun tersebut sempat beberapa kali digosipkan meninggalkan Vincente Calderon sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya Manchester United sempat menawari Griezmann upah besar sekira 220 ribu pounds atau Rp3,6 miliar per minggunya.

Sebagimana diberitakan Sportsmole, Minggu (8/01/2017), pelatih Arsene Wenger, tampaknya sedang membujuk pemain berkebangsaan Prancis tersebut untuk mau meninggalkan La Liga. Sebelumnya Wenger juga sempat melakukan pendekatan dengan Griezmann saat Piala Eropa 2016, namun gagal membuahkan hasil.

Griezmann kabarnya memiliki klausul pelepasan sebesar Rp86 juta pounds atau Rp1,4 triliun. Nominal tersebut dua kali lipat lebih besar dengan rekor klub sebesar 38,2 juta pounds atau Rp626 miliar yang dibayarkan kepada Mesut Ozil pada musim 2013. (rm/oz).

Pelatih Bali United Jadi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

LATIHAN perdana Sriwijaya FC masih di pimpin Widodo Cahyono Putro belum lama ini

Sebagian dari Pemain Sriwijaya FC Masih Muka Lama

WAYNE Rooney, pemainKesebelasan Manchester

Jose Mourinho Harapkan Roony Terus Cetak Gol MANCHESTER, RAKYAT MEDIA-Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mengingatkan kepada Wayne Rooney jangan cepat puas dengan pencapaiannya yang berhasil menyamai rekor Sir Bobby Charlton sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Setan Merah. Mou –sapaan akrab Mourinho– berharap Rooney tetap mencetak gol.

Wazza –julukan Rooney– baru saja berhasil menyamai rekor Sir Bobby Charlton sebagai top skor sepanjang masa Man United dengan 249 gol. Pencapaian tersebut ditorehkan Rooney saat membawa Setan Merah menggilas Reading pada babak ketiga Piala FA. Bermain di Stadion Old Trafford, Rooney mencetak gol pembuka saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Sementara itu tambahan satu gol dari Anthony Martial dan dua atas nama Marcus Rasfhord memastikan tuan rumah memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-0.

“Hari yang lebih spesial akan datang. Pencapaian itu luar biasa tapi saya ingin satu gol lagi!” kata Mourinho, seperti dikutip dari BBC, Minggu (8/1/ 2017).

“Ia adalah pria yang luar biasa di klub dan kami semua ingin ia melakukan itu. Bisa memiliki Wayne (Rooney) sebagai top skor di klub seperti ini akan sangat indah baginya,” jelas mantan pelatih Inter Milan tersebut.(rm/ozc)

10

PALEMBANG,RAKYAT MEDIA - Sriwijaya FC memastikan ikut kompetisi pra musim Piala Presiden 2017, yang bakal berlangsung Februari. Manajemen pun mengumumkan perjalanan evaluasi tim pada Jumat malam (6/1/2017) pekan lalu di Griya Agung.

Menurut manajer Sriwijaya FC, Nasrum Umar, 60 persen pemain masih muka lama.

Termasuk mempertahankan pelatih kepala, Widodo Cahyono Putro.

“Di dalam evaluasi ini kami melakukan langkah yang hati-hati. Ini juga masih tahap rekrutmen. Ada juga pemain yang masih terikat kontrak sampai Februari dan ada juga pemain yang sudah proses tanda tangan kontrak tapi masih terikat kontrak dengan klub lain,” paparnya.

Mengenai pemain baru yang sudah melakukan kesepakatan dengan manajemen seperti Rahmad Hidayat, Nasrun enggan menyebutkan secara gamblang siapa saja pemain tersebut.”Artinya kami menghormati sisa kontrak di klub lama mereka. Nanti akan diumumkan secara resmi oleh presiden klub Sriwijaya FC,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden klub Sriwijaya FC, Dodi Reza Alex Noerdin, menambahkan, memang manajemen sedang melakukan evaluasi untuk musim depan. Namun, jangan diberitakam seakan akan manajemen tidak bekerja.

“Kami bekerja dan tidak tidur untuk evaluasi tim ini. Jangan sampai di mata masyarakat kami terkesan tidak bekerja untuk evaluasi tim ini,” paparnya.(rm/komp)

Pelatih Bali United Pusam, Indra Sjafri.

JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ade Wellington, memastikan juru taktik Bali United, Indra Sjafri, menjadi salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia.

Hal itu dinyatakan Ade selepas menyaksikan aksi pemain asal Belanda asal Indonesia, Ezra Walian, bersama tim Munial Sport Group (MSG) di Lapangan Atang Soetrisna, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (29/12/2016) lalu .

PSSI segera mengumumkan masing-masing nama pelatih dari tiga timnas kelompok umur, U-16, U-19, dan U-22.

Rencananya, ketiganya akan diresmikan pada Kongres Tahunan PSSI di Hotel Aryaduta, Bandung, 8 Januari 2017, pekan lalu.

Akan tetapi, belum diketahui timnas kelompok umur mana yang bakal ditukangi Indra Sjafri. Sebelumnya, pelatih

berdarah Minang itu pernah sukses mengantarkan Indonesia U-19 menjuarai Piala AFF U-19 pada 2013.”Indra Sjafri masuk dalam kandidat.

Sabar saja dahulu, kita nantikan pada 8 Januari mendatang,” ucap Ade kepada wartawan.

Kendati terikat kontrak jangka panjang dengan Bali United, Indra Sjafri memang menjadi salah satu nama yang santer dikabarkan bakal kembali membesut timnas.”Jangan percaya isu, tetapi jika ada tawaran, insya Allah saya terima,” kata Indra saat dihubungi awak media, belum lama ini Menilik skuad yang ada, timnas U-22 bisa menjadi opsi terbaik untuk Indra. Tercatat, empat pemain timnas senior jebolan Piala AFF 2016 belum melewati usia 23 dan pernah diasuhnya di Indonesia U-19. Keempat nama tersebut ialah Hansamu Yama (21), Rudolof Yanto Basna (21), Evan Dimas (21), dan Muchlis Hadi (20).

Adapun kiper ketiga timnas Indonesia pada turnamen dwitahunan tersebut, Teja Paku Alam (22), diketahui memiliki kesamaan daerah asal dengan Indra, yakni Sumatera Barat.

Sementara itu, juru taktik untuk timnas senior kemungkinan besar akan dirangkap dengan pelatih Indonesia U-22.

Hal itu mengingat agenda timnas senior pada 2017 tidak terlalu padat. (rm/komp)

Laga Persipura Vs Persib Resmi Ditunda JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktur Utama PT Gelora Trisula Semesta (GTS), selaku operator Kejuaraan Sepak Bola Torabika (TSC) 2016, Joko Driyono, memastikan laga bertajuk ‘Tribute to Persipura’ ditunda,”Tribute to Persipura” merupakan sajian laga yang akan mempertemukan Persipura Jayapura kontra Persib Bandung.

Persipura adalah juara Kejuaraan Sepak Bola Torabika (TSC) 2016.

Pertandingan ini pun menjadi ‘hadiah’ tambahan untuk skuat Mutiara Hitam.Sementara itu, Persib dipilih sebagai lawan lantaran tim asuhan Djadjang Nurdjaman tersebut merupakan peraih Piala Presiden

2015, turnamen pramusim pertama tim-tim kasta teratas saat liga tak bergulir.

Sebelumnya, jadwal laga sempat mengalami pengunduran. Jadwal pertandingan yang semula bakal dilangsungkan pada Sabtu (7/1/ 2017), dimundurkan sehari menjadi Minggu malam (8/1/ 2017) selepas Kongres Tahunan PSSI di Hotel Aryaduta, Bandung,”Laga kami tunda hingga Februari atau Maret agar dapat berlangsung maksimal.

Artinya, kedua tim sudah dengan skuad terbaik dan lebih siap tentunya,” ucap Joko Driyono saat dihubungi awak media, Rabu (4/1/2016) pekan lalu.

Kendati pertandingan ditunda, penyerahan piala

kepada Persipura sebagai juara TSC tetap dilaksanakan dan masuk dalam rangkaian acara kongres.”Penyerahan piala untuk Persipura tetap dilaksanakan sebagai

rangkaian acara kongres, Minggu (8/1/2017). Penyerahan bertempat di ballroom kongres,” kata pria asal Ngawi itu.

Sementara itu, Joko

menambahkan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan kubu Persipura untuk persiapan pertandingan akan ditanggung oleh PT GTS. (rm/ komp)

CMYK

11

SAMBUNGAN

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KPK Selamatkan Uang Negara Tahun 2016 Dari Kasus Korupsi Rp497 Miliar JAKARTA,RAKYAT MEDIA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyerahkan Rp497,6 miliar ke dalam kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil seluruh kasus tindak pidana korupsi yang telah inkrah di persidangan pada 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, seluruh uang tersebut berdasarkan hasil eksekusi atas 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang ada di tahun 2016.”KPK melakukan eksekusi 81 putusan yang telah inkrah. Lebih dari Rp497,6 miliar ke kas negara,” ujar Basaria dalam kerangan pers ‘Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2016’ di Kantor KPK, Jakarta, Senin (9/1/2017) kemarin.

Basaria memaparkan, tahun kemarin KPK telah melakukan 96 penyidikan dan 99 penyidikan. Dari kedua hal itu, KPK telah melimpahkan 77 kasus ke dalam tahap penuntutan. Sebagian dari yang ditangani berasal dari kasus yang ada ditahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Basaria menjelaskan, modus korupsi yang paling banyak pada tahun 2016 adalah kasus penyuapan dengan 79 perkara. Kemudian disusul dengan kasus korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak

14 perkara dan tindak pidana pencucian yang sebanyak 3 perkara.

Di sisi lain, dari jenis tingkat jabatan, Basaria berkata, ada 26 perkara yang melibatkan sektor swasta, 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD, dan 10 perkara yang melibatkan pejabat eselon I, II, III,” Ada 8 perkara yang melibatkan bupati, wali kota, dan wakilnya,” ujarnya.

Basarian menambahkan, KPK sepanjang 2016 telah 17 kali menggelar operasi tangkap tangan. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 56 tersangka yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti aparat penegak hukum, anggota legislatif, dan kepala daerah.”Kegiatan OTT tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ujar Basaria.

Lebih dari itu, Basaria menyatakan, banyaknya OTT yang dilakukan KPK menunjukkan tingginya partisipas dan keberanian masyarakat dalam melaporkan tipikor yang akan terjadi di lingkungannya.Sementara itu, dari segi pencegahan, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memaparkan KPK telah menyerahkan 14,6 miliar ke dalam kas negara dalam bentuk PNBP. Uang tersebut mersumber dari laporan gratifikasi yang masuk ke KPK.

DJBC Kepri Jerih.Nahkoda Kapal berhasil melarikan diri, sementara empat orang ABK berhasil ditangkap petugas Patroli Bea dan Cukai. ”Empat orang ABK berhasil kita amankan, sementara itu, nahkoda kapal melarikan

diri setelah mengandaskan kapal,” kata Kabid Penindakan Kanwil DJBC Kepri ini.

Petugas Bea dan Cukai sedang melakukan penyelidikan terhadap Kapal yang membawa handphone tersebut.

Dari 140 karton handphone

Ia memaparkan, Direktorat Gratifikasi KPK telah menerma 1948 laporan. Sebanyak 549 diantaranya dinyatakan miliak negara. Sementara 57 dikembalikan ke penerima dan 323 laporan masih dalam proses penelaahan.”Dilihat dari institusi pelapor, PUMN/BUMD intitusi paling banyak melapor gratifikasi dengan 731 laporan, kementerian 640 laporan, dan pemerintah daerah 239 laporan,” ujarnya. (rm/cnn)

yang disita, total keseluruhan adalah Rp6,5 Milliar, dengan kerugian negara senilai Rp2 Milliar.

“Kita masih kembangkan, sedang meminta keterangan dari empat ABK tersebut,” ucap Evy.(rm/bnc).

Sambungan Hal. 1

garis-garis, melainkan kotakkotak (QR). “Saat ini masih dirancang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena setiap media beda-beda,” ujar Yosef.

Langkah pemberian barcode akan dilakukan secara bertahap media yang sudah terverifikasi mulai 9 Februari 2017 saat penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon. Berdasarkan data tahun 2015, Dewan Pers mencatat baru 243 media yang terverifikasi dari sekitar 43.300 media online di Indonesia. ”Angka (yang terverifikasi) itu saya kira sudah mengalami penyusutan, karena seiring waktu kami menemukan data atau syarat-syarat verifikasi yang tidak lengkap dari media yang sudah terdaftar sebelumnya,” kata Yosep.

Penerapan barcode sejauh ini baru terkonsep pada media online dan cetak. Yosep mengatakan pihaknya saat ini sedang mempelajari penerapan untuk televisi dan radio.Dewan Pers juga akan melakukan so-

Jabatan Kepsek Bukan hanya KPK yang menduga adanya praktik jual beli terhadap lelang jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah. NamunKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga mengendus adanya praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh puluhan kepala daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan Ketua KASN, Sofyan Effendi, dari puluhan kepala daerah yang dicurigai, 10 di antaranya sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. ”Ya tinggal tunggu kapan KPK memanggil mereka,” katanya kepada wartawan belum lama ini di Gedung Pascasarjana UII Jalan Cik Ditiro Kota Yogyakarta.

Menurutnya, uang yang berputar pada praktik kotor tersebut mencapai sekitar 35 triliun per tahun di sekitar 600 instansi. Maka itu, banyak pejabat, setelah mendapat jabatan lebih penting mempertebal dompet pribadinya.Mantan Rektor UGM itu menjelaskan, praktik jual beli jabatan sebetulnya bisa diidentifikasi dengan mudah.

Pertamina Naikan BBM Non Subsidi

Sambungan Hal. 1

Pada Media beda media terverifikasi dengan media abal-abal yang belakangan menjadi sorotan.

Maraknya berita bohong atau hoax yang bertebaran di media sosial dalam hal ini turut menjadi perhatian Dewan Pers.

“Untuk itu, nanti ada barcode-nya bahwa media ini tepercaya, terverifikasi di Dewan Pers. Kami berharap masyarakat tidak lagi dirugikan oleh pemberitaan,” kata Yosep kepada wartawan, Senin (9/1/ 2017) kemarin di Jakarta.

Yosep mengatakan, barcode itu nantinya akan ditempel di dekat nama media yang terpampang baik di media cetak maupun oline. Barcode itu juga akan disertai logo terverifikasi (verified) dari Dewan Pers.

Barcode nantinya dapat di-pindai dengan telepon seluler dan kemudian langsung terkoneksi dengan data Dewan Pers yang menunjukkan data-data media terverifikasi, seperti penanggung jawab dan alamat kantor.Barcode yang kini masih dalam proses perancangan itu bukan berbentuk

KANTOR PT Pertamina di Batam

Di antaranya, jika terjadi pergantian pegawai dalam jumlah besar, seperti yang dilakukan Bupati Klaten, maka sudah dapat dipastikan dibelakangnya terdapat transaksi jual beli jabatan.Sofyan menuturkan, hal tersebut dapat berimplikasi pada buruknya kualitas ASN di Indonesia. Maka itu, tak heran jika indeks ASN kita saat ini masih berada pada angka 46, jauh di bawah Malaysia dan Singapura. “Bahkan indeks ASN kita masih berada di bawah Filipina dan Vietnam,” tuturnya.

Informasi yang diterima media ini, belum lama ini juga merebak isu jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam.

Pelantikan Sebanyak 156 kepala sekolah baru dan pengawas sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA diwarnai isu suap. Para Kepsek yang baru dilantik tersebut untukmengisi kekosongan posisi Kepsek yang pensiun dan pergantian Kepsek yang sudah bertahun tahun menjabat.

Namun pengangkatan Ke-

sialisasi kepada masyarakat mengenai pengguna barcode tersebut. Pemberian barcode untuk media, menurut Yosef, akan menjadi yang pertama kali diterapkan di Indonesia.

Dewan Pers berdasarkan mandat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 berperan melakukan pendataan terhadap media massa yang ada di Indonesia serta menerima aduan dari masyarakat terkait dengan media massa.

Untuk bisa mendapat verifikasi dari Dewan Pers, media harus memenuhi syarat pendaftaran, antara lain berbadan hukum, menyertakan penanggung jawab media, serta harus sanggup menggaji wartawan.

Syarat lainnya adalah media berkewajiban memberi perlindungan kepada wartawan, mengadakan pelatihan wartawan, dan memiliki pimpinan redaksi yang berkualifikasi sebagai wartawan.”Media boleh saja tidak mendaftar, tapi kelak jika tersandung masalah atau berurusan dengan hukum, kami tentu tak bisa memberi perlindungan,” kata Yosep. (rm/cnn) Sambungan Hal. 1

pala Sekolah tersebut, diterpa isu tak sedap, tiap Kepala Sekolah disebut sebut menyetor uang suap sebesar Rp25 juta sehingga posisi tersebut bisa diduduki orang yang tidak berkompoten. Tak hanya itu, orang yang diangkat jadi Kasek juga kabarnya ada yang tidak memiliki sertifikat dan NUKS dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GKT).

Padahal mulai tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah mengeluarkan peraturan kepala sekolah (kasek) di semua jenjang pendidikan TK/RA/SD/MI/SMP/ MTs/SMA/SMK/ MA harus memiliki sertifikat kasek dan nomor unik kepala sekolah (NUKS).

Bahkan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sudah menegaskan, Kepala sekolah disemua jenjang pendidikan harus memiliki sertifikat dan NUKS. Tanpa dibekali dua poin dimaksud guru tidak bisa jadi kasek, katanya kepada wartawan belum lama ini di Jakarta.(rm/red)

WAKIL Ketua KPK Basaria Pandjaitan

BATAM, RAKYAT MEDIA Terhitung sejak, Kamis (5/1/ 2017) pekan lalu mulai pukul 00.00 WIB dini hari, Pertamina naikan harga BBM non subsidi sebesar Rp 300 per liter.

Kenaikan harga BBM untuk wilayah Batam dan Kepri umumnya berbeda.

Berdasarkan pantauan media ini di sejumlah SPBU di Kota Batam, terlihat kenaikan harga untuk masing-masing BBM non subsidi tidak seperti sebelumnya, masyarakat anteri untuk membeli BBM. Namun kenaikan kali ini sejumlah SPBU terlihat biasa saja, tidak terlihat ada anterian kenderaan.

Kota Batam, Pertalite 7.750 (sebelumnya 7.450), Pertamax Turbo 9.150 ( sebelumnya 8.850), Pertamina Dex 7.900 ( sebelumnya 7.600), DexLite 7.500 (sebelumnya 7.200) Diluar Kota Batam (Kepri umumnya), Pertamax Turbo 9.300 (sebelumnya 9.000), Pertamina Dex 8.600 (sebelumnya 8.300, Sementara untuk BBM subsidi yakni jenis premium dan solar tidak mengalami perubahan. Untuk Premium tetap Rp 6.450 dan solar Rp 5.150 per liter.(rm/trianto).

Penyelundupan Marak Hanggar Bea Cukai pelabuhan Roro Telaga Punggur nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Maka tidak tertutup kemungkinan, nilai kerugian negara dari penyelundupan itu juga mencapai miliaran rupiah.

Barang selundupan yang diangkut menggunakan 9 lori bertutup terpal ini sampai di pelabuhan Roro Telaga Punggur terlihat sama sekali tidak diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai. Apakah barang tersebutsudah sesuai manifest atau tidak. Petugas Bea Cukai dibawah kendali Ahmad Darwin selaku Kepala Pos Bea Cukai hanya menerima laporan dan memeriksa dokumen barang yang disodorkan agen pemilik barang tanpa melakukan pemeriksaan.

Padahal petugas Bea Cukai yang digaji oleh negara dan ditempatkanuntuk melakukan pengawasan keluar masuk barang dari pelabuhan itu cukup banyak. Namun mereka terlihat hanya duduk duduk dan kongko kongko dengan sejumlah agen di sebuah warung tenda yang ada dipelabuhan itu Untuk meloloskan barangbarang yang tidak sesuai dokumen tersebut, para pengusaha ekspedisi atau agen pemilik barang biasanya harus mengamankan dengan memberikan upeti kepada oknumoknum petugas Bea Cukai yang ada di pelabuhan tersebut.”Upati yang diberikan bervariasi, tergantung barang yang dibawa biasanya upeti yang diminta Rp1,5 juta sampai Rp 2 juta rupiah. Kalau petugas Bea dan Cukai sudah diamankan, barang kita sudah bisa lolos. Bahkan, kita disuruh petugas Bea Cukai membawa barang lebih banyak lagi,”kata salah seorang supir yang ditemui media ini.

Supir lori yang minta tidak ditulis namanya mengungkapkan, kalau ada penangkapan dilakukan petugas Bea Cukai biasanya hanya sandiwara untuk menyenangkan pimpinannya di kantor.” Yang ditangkap itu biasanya barang-ba-

rang milik pemain baru (penyelundup,red) yang belum menyetor upeti ke petugas Bea Cukai.

Modus penyelundupan yang dilakukan pengusaha dengan cara melakukan kongkalikong dengan oknum petugas Bea Cukai dilapangan, mereka memanipulasi manifest barang untuk menghidari pajak. Misalnya, 50 kardus miras dalam daftar manifes barang, yang ditulis dimanifest hanya 25 kardus. Sementara untuk barang-barang elektronik seperti Handphone, pengusaha harus membayar lebih mahal lagi supaya bisa lolos.

Aktivitas penyelundupan barang melalui pelabuhan roro sudah merupakan hal yang biasa. Barang-barang tersebut diangkut ke Tanjunguban dan terus melanjutkan Tanjungpinang dan terus dibawa ke Pekanbaru dan Sumatera.”Bisa dilihat bersama, kalau lori pengakut barang itu umumnya kelebihan muatan. Barang barang ini tidak diperiksa, tapi semua lolos naik ke kapal Roro setelah para pengurus barang masuk ke dalam pos Bea Cukai,” ujarnya.

Maraknya aksi penyelundupan melalui pelabuhan Roro Telagapunggur Batam menunjukan lemahnya pengawasan dari pihak penegak hukum khususnya Bea dan Cukai untuk melakukan pencegahan atas barang barang yang tidak dilengkapi dukumen kepabean. Kondisi ini sepertinya sengaja dilakukan untuk mengisi kantong pribadi dari uang upeti meloloskan barang ilegal dan tanpa manifest Penyelundupan barang menggunakan angkutan ekspedisi truk maupun mobil boks kerap terjadi, tidak tertutup kemungkinan adanya narkoba yang lolos dibawa masuk ke Batam dikeluarkan melalui jasa angkutan ini.

Pasalnya produk kebutuhan yang memiliki nilai ekonomi kembali luput atau adanya dugaan unsur kesengajaan diloloskan, terlihat muatan

Sambungan Hal. 1

yang over kapasitas lolos menyeberang keluar Batam. Bahkan timbangan angkutan milik BC tidak difungsikan. Sopir angkutan barang hanya cukup menyerahkan dokumen yang diurus di kantor BC Tipe B Batuampar.

Kepala PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kepri Dadag Wijanarko, mengatakan, terkait adanya barang FTZ berupa sembako, eletronik dan lainnya yang over kapasitas dibawa keluar Batam bukan merupakan domain PT ASDP. “Tugas kami hanya bagaimana jalur lalulintas barang maupun kendaraan dan penumpang berjalan lancar sehingga barang-barang yang dibutuhkan antar pulau bisa sampai tepat waktu. Masalah pemeriksaan merupakan domainnya petugas BC Batam sedangkan kami ASDP hanya berkaitan dengan angkutan, kalau sudah di-ACC oleh petugas yang berkaitan kami tidak bisa mencegah,” pungkasnya.

Maraknya penyelundupan berbagai barang tak hanya terjadi di pelabuhan Roro Telaga Punggur. Namun aksi penyeludupan barang lewat cargo Bandara Hang Nadim juga lebih gila. Tak tanggung tanggung, penyelundupan barang berbagai jenis dengan modus manipulasi dokumen juga sudah berlangsung cukup lama. Kepala Hanggar Bea Cukai cargo Bandara Hang Nadim Muliono, diduga sengaja meloloskan berbagai barang selundupan tersebut dengan menerima upeti untuk mengisi kantorng pribadi.

Dari cargo Bandara Hang Nadim, tiap hari sedikitnya ratusan ton berbagai jenis dan merek dengan nilai puluhan miliar diloloskan diduga dengan cara memanipulasi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Namun terkait maraknya penyelundupan dari gudang cargo Bandara Hang Nadim, ketika hendak dikonfirmasi, Muliono, melihat ke-

Tarif Jabatan dikenai tarif Rp 15-150 juta.

Serta lelang jabatanpratama, termasuk tiga nominasi dan terpilih, Rp 75 juta-Rp 300 juta.Dia menyebut laporan ini didapat dari masyarakat, bahkan ada pula yang berupa edaran yang dibagikan kepada masyarakat.Di brosur tersebut terdapat tulisan nomor kontak yang dapat dihubungi. KASN, kata Sofian, berencana menggandeng KPK untuk menelusuri daftar tarif kongkalikong jual-beli jabatanini.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, akan melantik ratusan pejabat struktural di PemkabKlaten.Sebab, dampak dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Bupati Klaten, Sri Hartini, ratusan pejabat batal dilantik.”Yang di Klaten karena kejadian tindak pidana, maka tadi pagi (Jumat kemar-

datangan wartawan langsung menghilang Kepala Pos Hanggar Bea Cukai Pelabuhan Roro Telagapunggur Ahmad Darwin, ketika dikonfirmasi media ini Jumat (6/1/2017) di kantornya hanggar Talagapunggur terkait maraknya penyelundupan barang berbagai jenis yang diangkut puluhan lori pengangkutan barang menolak untuk di wawancarai.

Menurut Ahmad Darwin, ia belum bisa memberikan keterangan soal aktivitas angkutan barang di pelabuhan Roro Telagapunggur, karena dirinya baru 2 hari bertugas di Hanggar Telagga Punggur,” Jadi saya belum bisa memberikan informasi kepada wartawan, atau silakan saja tanya sama Darma dan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Batam.

Nanti kepala kantor melaporkan kepada saya,”kata Ahmad Darwin menolak kedatangan media ini.

Sepak terjang para oknum petugas Bea dan Cukai Batam, yang diduga berkongkalikong dengan penyelundup dalam melakukan pengawasan dan pencegahan maraknya penyelundupan keluar dari Batam tak hanya terjadi di sejumlah pelabuhan dan cargo Bandara Hang Nadim.

Namun sepak terjang petugas Bea Cukai yang melakukan patroli di laut juga, kerap menjadi sorotan publik. Disebut sebut dalam satu tahun lebih banyak kasus penyelundupan yang dipeti es kan ketimbang sampai ke pengadilan Hingga berita ini dimuat Kepala Kantor Bea Cukai Type B Batam Nugroho Wahyu Widodo, terkait maraknya penyelundupan berbagai jenis barang dari sejumlah pelabuhan resmi dan gudang cargo Bandara Hang Nadim di Batam, belum berhasil di konfirmasi. Demikian jugaKasi Penindakan dan Penegakan (P2) BC Batam, Slamet Riyadi, ketika hendak dikonfirmasi tak bersedia ditemui dengan alasan sibuk.(rm/mawardi) Sambungan Hal. 1

in) kita urus, Pak Sekda (Sekda Jateng, Sri Puryono) sudah ke sana, semua sudah setuju, semua sudah siap (dilantik),” katanya.

Jumat pagi, Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono, menghadiri rapat koordinasi bersama PemkabKlaten di ruang Rapat B2 Setda Klaten.

Dalam rapat itu, Sri Puryono menyampaikan, PemkabKlaten bersiap untuk mengukuhkan SOTK yang baru di tahun 2017, setelah penunjukan Wakil Bupati, Sri Mulyani, sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.Dalam periode transisi tersebut, Sri Puryono melarang PNS, khususnya kalangan pejabat di Klaten, untuk ke luar kota.Pasalnya pengukuhan SOTK dapat dilakukan sewaktu-waktu. “Jangan keluar kota dulu, hp siaga 24 jam,” ujarnya.

Sementara itu, setelah ditetapkan sebagai Plt Bupati, Sri

Mulyani menyatakan, bakal merombak SOTK 2017.Hal tersebut menyusul gagalnya pengukuhan dan pelantikan SOTK, sepekan sebelumnya, gara-gara Bupati nonaktif Sri Hartini ditangkap KPK. Rencananya setelah adanya mandat sebagai Plt Bupati, Sri Mulyani akan mengebut proses pengukuhan SOTK 2017.

Pasalnya hingga sepekan ini organisasi PemkabKlaten jalan ditempat.

Meski akan dilanjutkan, namun SOTK yang berjalan terdapat sedikit perubahan. Sri Mulyani hanya akan melakukan pengambilan sumpah jabatantanpa pelantikan.”Nanti hanya akan ada pengukuhan (dalam SOTK baru). Untuk pelantikan akan dilakukan selanjutnya,” katanya.

Harga kursi pejabat Klaten, Eselon II (tergantung SKPD): Rp 60 juta-Rp 400 juta, Eselon

III golongan A: Rp 40 juta-Rp 60 juta, Eselon III golongan B: Rp 30 juta, Eselon IV golongan A: Rp 15 juta, Eselon IV golongan B: Rp 10 juta Tata Usaha (TU) Puskesmas: Rp 5 juta-Rp 15 juta, Jabatan tetap (tidak mutasi)/(tertentu): Rp 10 juta-Rp 50 juta, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD): Rp 50 juta-Rp 100 juta, TU UPTD: Rp 25 juta Kepala SD Rp 75 juta-Rp 125 juta, TU SD: Rp 30 juta Kepala SMP Rp 80 juta-Rp 150 juta, TU SMP: Rp 35 juta Guru mutasi dalam kabupaten Rp 15 juta-Rp 60 juta Lelang jabatan pratama (masuk tiga nominasi dan terpilih): Rp 75 juta-Rp 300 juta, Khusus Dinas Pendidikan, Eselon II (kepala dinas): Rp 400 juta, Eselon III (sekretaris dan bidang) Rp 100 juta-Rp 150 juta, Eselon IV (subbag dan kasi): Rp 25 juta. (rm/net).

CMYK

KORAN UMUM

Selasa, 10 - 17 Januari 2017, MINGGU KE- II

12

Portal10 Media : www.rakyatmediapers.co.id Selasa, - 17Online Januari 2017, MINGGU KE- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Edisi : # 180 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Menkomenfo Rudiantara

Menkominfo Akan Tertibkan Media Online Tak Jelas JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Dewan Pers menertibkan media-media online yang tidak memiliki identitas jelas.

Hal ini dilakukan untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dan menyesatkan publik yang disebarkan oleh media-media ‘abal-abal’ tersebut.

“Berdasarkan data Dewan Pers ada 40.000 yang mengklaim diri media online, tapi yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers sebagai media yang sebenarnya tak lebih dari 300. Ini yang kami akan tertibkan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam deklarasi Masyarakat Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1/2017) lalu.

Rudiantara enggan menyebutkan nama-nama media yang termasuk kategori tidak jelas itu. Namun, ciri dari media tidak jelas itu salah satunya adalah ketidakjelasan nama dan identitas jajaran redaksi.”Kesejahteraan jurnalis yang tak terjamin di media-media semacam itu juga menjadi alasan kami untuk menertibkannya, “ kata Rudiantara.

Baru-baru ini Kominfo telah memblokir 11 situs lagi yang dianggap melemparkan provokasi berbau SARA.Dari data yang diterima, sekitar 90 persen atau 767.888 situs pornografi juga sudah diblokir oleh Kominfo sepanjang tahun 2016. Kominfo juga sudah memblokir konten perjudian sebanyak 3.755 situs.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengatakan deklarasi Masyarakat Anti Hoax bertujuan mengonsolidasikan kekuatan relawan dan masyarakat untuk menangkal berita-berita hoax yang membahayakan publik.

Bukti kongkrit berita palsu yang membahayakan publik adalah hoax yang memicu perusakan tempat ibadah di Tanjung Balai tahun lalu.”Kami bukan gerakan partisan, kami akan kerja sama dengan berbagai pihak dari beragam afiliasi politik dan agama untuk menangkal hoax,” kata Septiaji. (rm/cnn).

PLANG proyek pembangunan pelabuhan yang masih dikerjakan

JEMBATAN layang penghubung dari jalan ke pelabuhan masih dikerjakan dan belum selesai

Pelaksana Proyek KontraktorPT Hutama Karya

Tak Mampu Selesaikan Proyek Tepat Waktu Meski Jadwal Pekerjaan Sudah Ditambah Tiga Bulan Lagi BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski jadwal pengerjaan sudah ditambah tiga bulan lagi, tapi PT Hutama Karya sebagai kontraktor proyek pembangunan pelabuhan Telaga Punggur tidak mampu menyelesaikan pengerjaan tepat waktu.

Padahal sesuai bestek, proyek tersebut seharusnya bulan November 2016 lalu pembangunan pelabuhan itu sudah bisa dipungsikan. Tapi ternyata sampai saat ini progres pengerjaan proyek tersebut diperkirakan baru sekitar 75 persen Dari pantauan media ini di Telaga Punggur,saat ini pekerjaan proyek pembangunan pelabuhan senilai Rp 64.498.088.000, terlihat masih banyak yang belum dikerjakan, kemungkinan tiga bulan lagi proyek itu belum tentu rampung. Pekerjaan yang belum selesai seperti pembangunan ruang untuk alat pemindai (xray),contract change order (CCO), tiang pancang, jalan darurat untuk pemadam kebakaran sebagai syarat sebuah bangunan bertingkat dan dua jembatan layang penghubung dari jalan ke pelabuhan.

Pelabuhan Telaga Punggur salah satu pelabuhan umum yang menjadi akses utama dari Kota Batam menuju ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang. Berdasar data BP Batam selaku pemilik pelabuhan, luas bangunan lantai satu Terminal Telaga Punggur adalah 2.997 meter persegi dan akan dimanfaatkan untuk areal kedatangan, parkir inap, pertokoan dan kantor pengamanan.

Sedangkan lantai II dan III dengan luas bangunan 3.031 meter persegi akan digunakan sebagai areal keberangkatan, kantor UPT Pelabuhan Laut, kantor Karantina, kantor Syahbandar, kantor P2K, kantor Bea dan Cukai, tempat ibadah, ruang VIP, kawasan komersial, kawasan kedatangan calon penumpang dan kawasan penjualan tiket feri.

Staf kantor PT Hutama Karya Berry, ketika dikonfirmasi media Kamis (5/1/2017) di lokasi proyek Telaga Punggur terkait molornya pengerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur mengatakan, keterlambatan proyek

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Winarto 4. Bokhari

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) (Selat Panjang)

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

PEKERJAAN proyek yang belum selesai dikerjakan oleh PT Hutama Karya

ini sudah diketahui oleh Kejaksaan, BP Batam dan Polda Kepri, dan telah mendapatkan perpanjangan waktu selama 3 bulan,”Jadi lebih jelaskan, karena ada pesan dari Humas BP Batam, jika ada wartawan yang konfirmasi masalah proyek silakan temui Humas BP Batam di Batam Centre,”kata Berry Sementara Humas BP Batam Lala, ketika dikonfirmasi terkait molornya pengerjaan proyek pembangunan pelabuhan Telaga Punggur mengatakan, pada bulan November 2016 pihak BP Batam sudah minta untuk diaudit karena pihak BP Batam sudah mempridiksi proyek tersebut tidak akan selesai sesuai jadwal.

Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai audit proyek tersebut dari PT Hutama Karya dan Beni selaku Pejabat Pem-

buat Komitmen (PPK).”Soal penambahan waktu dan soal molornya proyek itu sudah diketahui oleh Kejaksaan, BP dan Polda Kepri, justru saya tidak tahu?, kata Lala.

Semestinya keterlambatan pengerjaan proyek di akhir tahun atau kontraktor tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan meski telah diberi kesempatan penambahan waktu sampai dengan 60 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres 4 Tahun 2015 atas perubahan kedua dan keempat Perpres 54 Tahun 2010.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena penyedia barang/ jasa dianggap lalai dan mencidera janji dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

untuk sisa pekerjaan yang belum selesai,pihak BP Batam dapat melelang kembali proyek tersebut pada tahun 2017 dan tidak harus dilanjutkan oleh kontraktor pertama.

Hal ini disebabkan pelaksanaan kontrak ketika menghadapi akhir tahun, terutama untuk kontrak tahun tunggal adalah pelaksanaannya tidak boleh melewati tahun anggaran karena SPM harus sudah diajukan per tanggal 18-31 Desember. Sedangkan pada bulan Januari, seharusnya negara sudah mendapatkan pengembalian dana sebesar nilai sisa pekerjaan, karena pada dasarnya pekerjaan kontrak tahun tunggal tidak dapat melewati tahun anggaran berjalan. Jika dana tidak dikembalikan (meskipun dilindungi jaminan), maka negara bisa mengalami kerugian dari bunga dan denda keterlambatan proyek Namun apabila PPK memperoleh keyakinan atas kemampuan penyedia dalam menyelesaikan sisa pekerjaan dalam 50 (lima puluh) hari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir walaupun melewati tahun anggaran. Kontrak dapat diteruskan, namun kontraktor harus dikenakan denda maksimum sebesar 5% (atas 1/ 1000 per hari keterlambatan) agar terhindar dari sanksi blacklist. (rm/mawardi)