Issuu

CMYK

Walikota : Saya Tak Terima Uang Satu Rupiah Pun Dari Pelantikan Ini KO N U M2017, U M MINGGU KE- I 3 -R10AJanuari

Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Robert Yahya Siagian

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE - I

Baca Hal 3

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 179 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

JEMBATAN layang penghubung dari jalan ke pelabuhan masih dikerjakan dan belum selesai

PEKERJAAN proyek yang belum selesai dikerjakan oleh PT Hutama Karya

Berdalih Terganggu Karena Lonjakan Penumpang Akhir Tahun

Pekerjaan Proyek PT HK Molor Dari Jadwal Sesuai Jadwal Akhir Bulan Oktober 2016 Proyek Harus Selesai

PLANG proyek pembangunan pelabuhan yang masih dikerjakan

Kapolresta Barelang: Salah Menulis di Medsos Bisa Dijerat UU ITE BATAM, RAKYAT MEDIAMasyarakat harus hati hati menulis di media social (Medsos). Karena jika tidak hati hati akan membawa petaka untuk diri sendiri. Pasalnya, aparat penegak hokum sudah mulai menerapkan UU ITE terhadap penulis yang melanggar peraturan tersebut. Ketentuan ini diterapkan oleh aparat penegak hokum karena akibat perkembangan media social belakangan ini kerap disalahgunakan.Hal ini menjadi perhatian khusus Kapolresta Barelang Batam Kombes Helmy Santika. Helmy khawatir, arus infor-

BATAM, RAKYAT MEDIATelah memasuki tahun 2017, masih ada sejumlah proyek fisik milik pemerintah baik yang dibiayai dari dana APBD maupun APBN dengan pagu anggaran dari mulai puluhan hingga ratusan miliar yang pengerjaannya belum rampung alias molor. Salah satu proyek pemerintah yang belum selesai dikerjakan meski jadwal pengerjaannya sudah lewat waktu adalah proyek pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur. Informasi yang diterima media ini, sesuai bestek proyek

Telaga Punggur,terlihat pekerjaan proyek pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan plat merah dengan nilai proyek sebesar Rp 64.498.088.000, disana sini masih terlihat belum selesai dikerjakan, diprediksi untuk tiga bulan ke depan ini belum tentu akan dirampungkan. Pasalnya, kondisi pengerjaan saat ini, selain masih banyak pengerjaan disana sini yang belum selesai, para pekerja yang bekerja di proyek terseBersambung ke Hal 11

Tenaga Kerja Asing Asal China Banjiri Indonesia

masi yang begitu cepat di media sosial justru berdampak hukum kepada panggunanya

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Di saat kondisi ekonomi Indonesia sedang melemah, angka pengangguran terus meningkat, publik dikejutkan banjirnya buruh asing asal negeri Tirai Bambu datangke Indonesia. Para pekerja asing asal China ini tak hanya mengisi lapangan kerja terampil namun hingga level buruh bangunan. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri membenarkan ada ribuan tenaga kerja asing dari Cina yang sudah masuk dan bekerja di Indonesia. Menurut Hanif Dhakiri, berdasarkan data Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan per

Bersambung ke Hal 11

KAPOLRESTA Barelang Kombes Pol Helmy Santika

pelabuhan Telaga Punggur tersebut harus selesai diakhir Oktober tahun 2016, tapi ternyatahingga memasuki tahun 2017,proyek pembangunan yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya ini diprediksi tiga bulan lagi belum juga selesai. Padahal, diharapkan jika pelabuhan Telaga Punggur tersebut bisa selesai sesuai jadwal, pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terutama fasilitas parkir dan kesemerawutan di pelabuhan tersebut bisa terjawab. Dari pantauan media ini di

HAL ini terbukti, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) menciduk 76 orang Pekerja Sex Komersial (PSK) berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Mereka ditangkap disejumlah tempat hiburan malam Minggu

(1/1/2017), oleh petugas Imigrasi pada operasi pengawasan orang asing yang digelar pada malam pergantian tahun di Jakarta. Para PSK yang tertangkap ini melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,”Mereka

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

yang terjaring diduga telah menyalahgunaan peruntukan visa kunjugnan.Motif dan modus penyalahgunaan ini sedang kami dalami,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemkumham Yurod Saleh saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (1/1) kemarin. Menurut Yurod Saleh, 76 PSK asing warga RRT yang diamankan tersebut didapati melakukan kegiatan sebagai terapis pijat, pemandu lagu serta pekerja seks komerial (PSK) yang bertarif mulai dari Rp2,8 juta hingga Rp5 juta. Dalam operasi tersebut tim dari Ditjen Imigrasi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 92 buah paspor kewarganegaraan RRT, kwitansi atau bukti pembayaran, uang sebesar Rp15 juta, telepon genggam, tas, pakaian dalam wanita dan alat kontrasepsi. Operasi di tempat hiburan

JOKOWI TUDING ISU TKA CHINA TERLALU DIBESAR BESARKAN JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo, menyatakan isu tenaga kerja asing (TKA) asal Cina terlalu dibesar-besarkan. Jokowi menilai, tidak masuk akal bila TKA ilegal Cina membanjiri Indonesia. ”Logikanya di mana. Masa, ada warga Tiongkok sampai 10 juta hingga 20 juta di kita,” ujar Jokowi, saat membuka Program Pemagangan Nasional di Karawang, Jumat (23/12/2016) pekan lalu. Menurut Jokowi, jumlah besar warga Cina di Indonesia untuk berwisata bukan untuk bekerja apalagi menjadi TKA ilegal. Justru, Indonesia saat ini sedang membidik turis asal negeri Tirai Bambu tersebut. Jokowi mengatakan tidak mungkin warga Cina ke Indonesia memilih untuk bekerja. Sebab, upah di Indonesia jauh lebih kecil dari Cina. Dengan begitu, Jokowi mengatakan bila menyikapi suatu permasalahan harus memakai logika. Hal ini agar isu yang dihembuskan tidak meresahkan masyarakat. Menurut Jokowi, tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia, hanya 21 ribu orang. Jumlah tersebut, jauh lebih sedikit dibanding dengan TKI yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi ,dan negara lainnya. “TKI kita saja di Malaysia lebih dari dua juta, di Arab Saudi lebih dari sejuta,” ujar Jokowi. Jokowi mengatakan pihaknya ingin turis asal Cina bisa masuk ke Indonesia. Total wisatawan asal Cina ini ditarget mencapai 10 juta orang. Turis asal Cina ini, kata Jokowi, ternyata diperebutkan oleh sejumlah negara. Termasuk, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

PARA pekerja asal China tertangkap oleh petugas tenaga kerja

Ditjen Imigrasi Ciduk 76 PSK Asing Asal RRT JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Tak hanya para pekerja asing asal China yang membanjiri masuk di Indonesia. Namun para pekerja sez komersial (PSK) asing asing negeri tirai bamboo ini juga berbondong bonding masuk ke Indonesia dan bekerja secara illegal di sejumlah tempat hiburan malam di berbagai daerah di Indonesia.

Presiden RI

Joko Widodo

76 ORANG Pekerja Sex Komersial Asal China

malam di DKI Jakarta yang diduga memfasilitasi kegiatan orang asing ini, menurut dia, dilakukan setelah Ditjen Imigrasi endapat sejumlah laporan dari masyarakat. Karenanya, selain mendalami motif dan modus penyalahgunaan dari 76 warga negara RRT tersebut, pihak yang memberi fasilitas juga akan didalami. Selain menggelar operasi pengawasan orang asing di

CMYK

DKI Jakarta, Yurod mengatakan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi juga melakukan hal yang sama di sejumlah wilayah lainnya. Hasilnya puluhan orang asing lainnya juga terjaring operasi tersebut, sehingga total 125 orang asing terjaring pada operasi yang dilaksanakan pada 30 hingga 31 Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

2016, Polda Kepri Gagalkan Penyeludupan 83,481 Sabu BATAM, RAKYAT MEDIAKepolisian Daerah Kepulauan Riau berhasil menggaggalkan penyelundupan dan peredaran 83,481 sabu dalam upaya perang terhadap narkoba sepanjang 2016.”Untuk barang bukti sabu 83,481 kilogram, sementara ganja 18,169 kilogram, ektasi 58.400 butir, heppy five 111 butir, dan heroin 9,42 gram. Itu seluruh barang buki yang disita selama 2016,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian di Batam, Sabtu. Barang bukti tersebut, kata dia, disita dari penanganan 531 kasus narkoba yang ditangani Polda Kepri dengan melibatkan 685 orang sebagai tersangka. ”Hingga saat ini sebanyak 481 dari 685 kasus narkoba yang ditangani Polda Kepri sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian,” kata dia.

Kapolda Kepri

Irjenpol Sam Budigusdian Sam mengatakan, salah satu kasus menonjol yang terjadi pada 2016 adalah penangkapan 20,5 kilogram sabu dengan satu tersangka di Pantai Tanjung Memban Kecamatan Nongsa Bersambung ke Hal 11

CMYK

METRO POLIS

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sumber Dari Berbagai Sektor Pendapatan Cukup Besar

Realisasi PAD Kota Batam 2016 Hanya Rp 858 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIAMeski potensi yang bersumber dari berbagai sektor untuk pemasukan keuangan pada kasdaerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pendapatan dari sector Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi dari berbagai perizinan baik pajak perhotelan, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai pajak lainnya di Kota Batam cukup besar. Namun realisasi pendapatan PAD Kota Batam, yang dilaksanakanDinasPendapatan (Dispenda) Kota Batampadatahun 2016 dinilaisangat minim hanyasebesar Rp.858 miliar. Hal inipatutdipertanyakan, apakahpotensi yang menjadisumber PAD di Kota Batam banyak yang belum tergali atau ada kebocoran alias penyimpangansehinggapendapatan PAD yang menjadiandalanpembangunan di daerah ini dinilai sangat minim jikadilihatdari potensi yang ada di Kota Batamcukupbesar. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam hingga Desember 2016 sebesar

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam Raja Azmansyah

Rp.858.65 miliaratausebesar 94,43 persen dari target anggaran PADperubahan sebesar Rp909.266 miliar.Dimana dari realisasi tersebut, berdasarkancatatanDinasPendapatan Kota Batam, pendapatan retribusi perizinan tertentu, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan pajak penerangan jalan umum yang melamnpui target. Dimana dari target sebesar Rp52,46 miliar di anggaran perubahan, terealisasi sebesar Rp56,878 miliar atau 108,41 persen untuk retribusi perizinan

tertentu.Begitupun dengan PBB-P2, dari target anggaran Rp107,706 miliar di APBD perubahan, terealisasi sebesar Rp108,166 miliar atau 100,43 persen.Sedangkan untuk pajak penerangan jalan umum terealisasi sebesar 100,6 persen. Untuk hasil pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan reklame terealisasi berada di kisaran 90-an persen. Meski realisasi PADKota Batam di akhirtahun 2016 inimendekati angka 100 persen, namun menurut Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Raja Azmansyah, kepadawartawanbelum lama inimengakui, masih ada berbagai sumber pendapatan yangdinilaibelum optimal atau perlu digenjot pemasukannya. Terutama pendapatan dari sektor retribusi jasa usaha yang baru terealisasi sebesar Rp336 jutaan atau 84,85 persen, dari target anggaran perubahan sebesar Rp360.560.000. Termasuk untuk retribusi jasa umum yang baru terealisasi sebesar 87,71 persen, dan BPHTB sebesar 87,4 persen. (rm/mawardi)

Sebanyak 372 Orang Anggota Polda Kepri Naik Pangkat BATAM, RAKYAT MEDIASebanyak 372 anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Riau naik pangkat sehubungan dengan kenaikan status polda tersebut dari tipe B menjadi A sesuai keputusan Kapolri pada Oktober 2016.”Yang naik pangkat total 372 orang yang terdiri dari 26 perwira menengah termasuk pejabat utama, 24 perwira pertama, 234 bintara,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian dalam rilis yang diterima di Batam, Sabtu. Kenaikan pangkat antara lain diperoleh beberapa pejabat utama, di antaranya Kabid Humas AKBP S Erlangga naik pangkat menjadi Komisaris Besar Polisi.”Kenaikan pangkat juga memiliki konsekuensi yang besar. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin besar dan berat pula tanggung jawab yang yang harus dipikulnya. Tanda pangkat yang disandang merupakan simbol kualitas kemampuan yang menuntut adanya sikap mental, tingkah laku dan perubahan pola pikir,” kata Sam. Kapolda mengatakan, saat ini kondisi kamtibmas ber-

Kapolda Kepri

Irjen Pol Sam Budigusdian kaitan dengan pelaksanaan Operasi Lilin Seligi 2016 cukup kondusif.Penciptaan situasi tersebut, kata dia, tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dengan kegiatan pre-emtive, preventif, dan represif.”Jangan lekas puas dengn hasil saat ini. Dimensi tantangan tugas akan semakin berat dan kompleks. Upaya lebih keras perlu dilakukan untuk tetap menjaga serta mempertahankan stabilitas ke-

amanan,” kata dia. Kapolda juga berpesan pada seluruh anggota Polri unuk terus mengembangkan ilmu dan keterampilan yang profesional, menjaga kode etik dan etika profesi, ulet dan milikilah mental yang tangguh. ”Tahanlah terhadap godaan dalam perjalanan karier, laksanakan sembilan komitmen moral anggota Polri,” kata Sam. Khusus 52 PNS Polda Kepri yang juga baru saja disumpah janji, penyumpahan PNS merupakan suatu tahapan dari proses administrasi untuk diangkat menjadi PNS. Untuk itu perlu dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta bermental baik, jujur, berdaya guna, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, PNS harusmemiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, katanya. (rm/ant)

Jumlah Penumpang di Bandara Hang Nadim Meningkat 35 Persen BATAM, RAKYAT MEDIA-Jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, baikdatangmaupunberangkat sejak 18 Desember mengalami peningkatan rata-rata 35 persen dibandingkan pada hari biasa.”Hari biasa biasanya hanya berkisar 15 ribu penumpang yang tiba dan meninggalkan Batam. Tapi sejak 18 Desember rata-rata hampir 21 ribu orang per hari,” kata General Manager Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso belum lama inipada media inidi Batam. Suwarso mengatakan, jumlah penumpang yang berangkat dengan tujuan berbagaidaerah di Indonesia untuk merayakan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 hampir sama denganjumlah penumpangdatang. Mulai 21 Desember, kata Suwarso, penumpang yang tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebanyak 10.344 orang dengan 69 kali penerbangan. Sementara pada hari yang

GENERAL Manager Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso sama jumlah penumang yang meninggalkan Kota Batam dengan penerbangan mencapai 10.677 orang juga dengan 69 kali penerbangan. Untuk 22 Desember jumlah penumpang mengalami sedikit penurunan yaitu yang tiba

sebanyak 10.305 penumpang dan yang berangkat sebanyak 10.294 penumpang dengan 66 penerbangan. ”Penerbangan untuk tujuan Medan Sumatera Utara, Pekanbaru, Padang Sumatera Barat paling padat dibandingkan tujuantujuan lainnya,” kata Suwarso. Suwarso memperkirakan hingga awal 2017 jumlah pengguna transportasi udara di Hang Nadim Batam masih akan tinggi.Maskapai Lion Air dan Batik Air yang sudah membuka tambahan penerbangan sejk 16 Desember 2016 masih memberlakukan tambahan penerbangan ke beberapa tujuan hingga 15 Januari 2017. Pantauan di depan terminal keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim, jumlah calon penumpang yang hendak meninggalkan Batam masih terus padat. Demikian juga pada terminal kedatangan domestik yang dipadati oleh ribuan penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah di Batam. (rm/ rizkiperdana).

PROYEK perluasan Apron Bandara Internasional Hang Nadim Batam

ProyekPerluasan Apron BandaraSenilai Rp70 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIA-Pembangunan perluasan Apron Bandara Internasional Hang Nadim Batam 240x150 meter selesai sesuai target dan direncanakan akan mulai digunakan pada pekan kedua Januari 2017. ”Pembangunan sudah selesai sesuai target. Tinggal sedikit pengerjaan tambahan saja. Pekan depan akan ditinjau petugas kemenhub untuk memastikan segera bisa digunakan,” kata General Manager Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso kepada wartawan belum lama inidi Batam Suwarso mengatakan, tim dari Kementerian Perhubungan akan datang untuk menentukan kelayakan bangunan tersebut sebelum bisa diguna-

kan untuk parkir pesawat saat menurunkan dan menaikkan penumpang serta barang.”Bila semua dinyatakan clear, maka pekan kedua Januari 2017 sudah bisa digunakan untuk kegiatan pesawat yang melayani penerbangan di Hang Nadim,” kata dia. Perluasan apron tersebut dibangun pada sisi kiri terminal penumpang Bandara Internasional Hang Nadim Batam mulai Agustus 2016 dengan anggaran Rp70 miliar.Apron Bandara Hang Nadim Batam saat ini sebenarnya mampu menampung hingga 18 pesawat berukuran sedang sejenis Boeing 737/Airbus A-320 atau 12 pesawat berbadan lebar sekali parkir.Namun karena ada sejumlah pesawat tidak terpakai yang terparkir dan penerbangan terus bertam-

bah, maka apron yang ada tidak mampu lagi menampung seluruh pesawat yang aktif melayani penerbangan. Untuk apron baru, kata dia, mampu menampung tambahan enam pesawat berbadan sedang sehingga kapasitas apron Hang Nadim semakin meningkat. ”Jika itu bisa digunakan maka antrean pesawat untuk masuk apron usai mendarat seperti yang terjadi saat ini tidak perlu terjadi lagi sehingga penerbangan lebih efektif,” kata Suwarso. Kondisi saat ini di Hang Nadm Batam khususnya saat jam sibuk sudah terjadi antrean pesawat di taxy way untuk bisa masuk ke apron. Antrean tersebut terkadang bisa sampai 60 menit sehingga mengganggu jadwal penerbangan, ujarnya.(rm/ferianda)

Tahun 2017 Pemko Batam Perluas Lima Jalan Utama BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam, melalui Dinas PekerjaanUmum (PU) terusmembenahiberbagaiinfrastrukturbaikjalanmaupundrainase di Kota Batam, padatahun2017 dinas PU Kota Batamberencanaakan memperlebar limaruas jalan utama sebagai kelanjutan peningkatan infrastruktur perhubungan darat di pusat bisnis jasa dan perdagangan. Hal inidijelaskanKepalaDinasPekerjaanUmum (PU) Kota Batam, kepadawartwanbelum lama ini. Dimana menurut Yumasnur, padatahun 2017 Pememerintah Kota Batamakan berkonsentrasi pada penataan lima ruasjalan di pusatbisnisdanperdagangan. Ruas jalan yang akan diperlebar antara

lain dari depan Hotel Planet Holiday hingga Hotel The Hill, jalan dari depan Apartemen Harmoni sampai Simpang Baloi, Simpang Telkom sampai Simpang Irinko, Simpang Telkom ke arah “Under Pass” Pelita, dan dari Simpang BNI ke Simpang Jam. Pelebaran akan menyesuaikan dengan daerah milik jalan (DMJ/ROW).”Sekarang kami masih menginventarisir berapa ROW yang ada. Nanti pembangunannya menyesuaikan. Minimal akan dibuat dua jalur, masing-masing dengan dua lajur kiri dan kanan,” kata Yumasnur. Selain jalan, ia mengatakan pemerintah juga akan memperlebar drainase dari Simpang Hotel Nan Tongga ke arah laut di samping Hotel Pasific

Kepala Dinas PU Kota Batam Yumasnur

Palace.Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan pemerintah masih akan melanjutkan pem-

bangunan infrastruktur, dan mengharapkan pemerintah provinsi dan pusat turut membantu pembangunan jalan. ”Kami meminta pemerintah provinsi menambah ROW jalan dari Simpang Franky sampai ke ‘Under Pass’ Pelita,” kata Wali Kota. Dari pemerintah pusat, Pemkot meminta pembangunan jalan dari Jam sampai ke Sekupang. “Kami sudah ajukan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk menambah lajur lambat. Sekarang ini kalau ada kecelakaan, kendaraan tidak bisa lewat. Kalau ditambah jalur lambat, maka bila terjadi kecelakaan, kendaraan bisa jalan terus,” kata dia.(rm/jasniwati).

2016, BNN Kepri Gagalkan 14,33 Kg Sabu Dan 25 RibuButirEkstasi BATAM, RAKYAT MEDIABadan Narkotika Nasional Provinsi Kepri mencatat 90 persen sabu dan ekstasi yang masuk ke wilayah Kepri berasal dari Malaysia.”Sekitar 90 persen Nnarkoba masuk melalui jalur laut dari Malaysia ke Kepri,” kata Kabid Berantas BNN Kepri, AKBP Bubung Pramiadi, kepadawartawanbelum lama ini di Batam. Bubungmenjelaskan, halini terjadi karena jarak antara Kepri dengan Malaysia sangat dekat dan bisa ditempuh den-

CMYK

gan menggunakankapal kecil dengan waktu singkat. ”Banyaknya pelabuhan tidak resmi membuat sabu atau ekstasi asal Malaysia mudah masuk ke Kepri dari jalur laut,” katanya. Dari Kepri, kata dia, biasanya sabu atau ekstasi tersebut akan dikirimkan menuju sejumlah wilayah baik di Sumatera, Pulau Jawa, Bali, hingga ke Makassar di Sulawesi.”Jadi Kepri hanya tempat transit saja sebelum dikirim menuju daerah lain di Indonesia,” kata Bubung.

Sepanjang Januari-September 2016, lanjutnya, BNN Kepri berhasil menyita dan menggagalkan sebanyak 25 ribu butir ekstasi serta 14,33 kilogram sabu yang hampir semua dari Malaysia.Selan itu juga ada sekitar 22 kilogram ganja asal aceh yang diselundupkan melalui pelabuhan Domestik Sekupang Batam yang berhasil digagalkan. ”Untuk mencegah penyelundupan terus terjadi perlu peranan semua pihak dan semua lapisan masyarakat. Kalau

semua terlibat, maka upaya penyelundupan akan mudah terdeteksi,” ucapnya. Saat ini, kata dia, BNN Kepri juga sudah banyak membentuk satgas-satgas dari berbagai unsur masyarakat yang bertugas mengedukasi tentang bahaya narkoba termasuk melaporkan jika ada upaya-upaya penyelundupan.”Kami juga bekerjasama dengan banyak pihak lain karena upaya perang terhadap narkoba menjadi tanggungjawab bersama,” kata Bubung. (rm/rudi effendi)

CMYK

METRO POLIS

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pelantikan Sekda Dan 1.114 Pejabat Pemko Batam

Walikota : Saya Tak Terima Satu Rupiah Pun Dari Pelantikan Ini BATAM, RAKYAT MEDIAWali Kota Batam, Muhammad Rudi, Jumat (30/12/2016) pecan lalu melantik 1.114 pejabat di jajaran Pemerintah Kota Batam. Pelantikan para pejabat tersebut dilakukan ditempat terbuka lapangan Engku Putri, Batam center .Meskipun turun hujan, namun pelantikan berlangsung lancer dan khidmat. Pertama yang dilantik Rudi adalahSekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefriden dengan kondisi gerimis. Selajutnya, pejabat lainnya dilantik di bawah guyuran hujan yang cukup lebat.

Walau kondisi hujan, namun pelantikan tetapdilaksanakan. Usai pembacaan SK Wali Kota dan pembacaan sumpahjabatan, Jefriden yang sebelumnyamenjabatKadispendaBatamsebelummenjadiStafAhliWali Kota Batam. SelainSekda Batam Jefriddin, dilakukan juga pelantikan terhadap pejabat Pemko Batamlain, baik eselonII , III dan pejabat eslon IV. Secara rinci, pejabat eselon II yang dilantik, ada 39 orang, 191eselon III, dan 910 eselon IV. Pelantikan ini dilaksanakan setelah Pem-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Robert Yahya Siagian Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Rizki Perdana Liputan Batam Ferianda. S, Iqbal Ramadhan, Rizky Perdana, Gunawan Ramadhan, Muliadi Divisi Iklan Muliadi Divisi Pemasaran Ferianda Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Robert Yahya Siagian, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Dedi Topan SH (Kepala), Sofian, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman BiroKabupatenNatuna Ramlan Siregar, Abdul Malik Biro LinggaLingga Selamat Riadi (Kepala Biro) BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452. Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bang BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

ko Batam memiliki struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru dimana terjadi perubahan dalam struktural maka seluruhpejabatharusdilantikulang, menyesuaikandengan SOTK barutersebut. Sementaraitu, Jefridin merupakan Sekda terpilih yang berhasil menyingkirkan calon lain melalui proses assessment test dan Uji kemudian mendapatkan persetujuan Gubernur Kepri. Para pejabat yang dilantikdiantaranya, Asril menjabat Sekwan, M Syahrir sebagai Kepala BKD dan SDM. Wan Darussalam sebagai KepalaBadan Perencanaan, Penelitiaandan Pembangunan Batamdan Ardiwinata menjadi Kabag Humas dan Protokoler. Umiati menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB, Aspawi Pertanahan, Nurzali sebagai Kasatpol PP, Muslim Bidin masih tetap se-

bagai Kepala Dinas Pendidikan Batam, Rudi Syahkirti sebagai Kadis Tenaga Kerja, Yumasnur sebagai Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air, Suhar sebagai Kepala Dinas Cipta Karyadan Tata Ruang, Zulhendri sebagai Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian. Salim sebagai Kadis Kominfo, Zarefriadi se agai Kadis Perdagangan & Perindustrian, Sulaiman Nababan sebagai Kadis Koperasi & Usaha Mikro, Herman Rozi sebagai Kadis Perumahan, Permukiman & Pertamanan, AzmansebagaiKadisPemadamKebakaran & PenanggulanganBencana, Dendi Purnomo sebagaiKadis Lingkungan Hidup,Yusfa Hendri sebagai Kadis Perhubungan, Gustian Riau sebagaiKadisPenanaman Modal & PTSP, Pebrialin sebagai Kadis ParawisatadanKebudayaan, dan Raja Azman sebagaiKepalaBadan Pengelolaan Pajakdan RetribusiDaerah. (rm/jasniwati)

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi sedang membacakan SK pengangkatan Jefridin

Walikota Batam Optimis Ranperda Tahun 2016 Polda Kepri Tangkap 685 Orang RTRW Bisa Dibahas 2017 BATAM, RAKYAT MEDIAWalikota Batam, HM Rudi mengaku optimis pembahasan Rancangan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) bisa dibahas dan ditandatangani untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) padatahun 2017 mendatang. Pasalnya, kata Rudi, ProvinsiKepri telah menandatangani pengesahan Perda RTRW tingkat provinsi, sehingga menurutnya mereka tinggal mengikuti. “Saya sudah tandatangani suratnya, aturan sudah dibuat di Provinsi tinggal penyesuaiansaja di Kota Batam,” ujarnyaketikaditanyaisesaatsetelah melantik dan mengukuhkan 1.141 pejabat lingkunganPemkoBatam dilapangan Engku Putri, Jumat (30/12/2016) pecan lalu. Dikatakannya, penandatangan surat tersebut, dengan tujuan mendorong agar dibentuk dalam sebuah Perda Kota Batam, dimana harus dilakukan pembahasan kembali di DPRD Kota Batam. “Sekarangtinggal diteman kita saja yang 50 orang tersebut (DPRD Kota Batam, red),” tuturnya. Dasar pembentukan Perda RTRW, lanjut Rudi, untukmelakukan penataan ruang di Kota Batam, dimana dalam peraturannya dipayungi oleh Perda yang telah ditetapkan oleh-

Tersakut Narkoba

WALIKOTA Batam didampingi Wawako dan Sekdako Batam

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar berjanji akan terus mengawal pembentukan Perda RTRW Kota Batam, dimana sesuai target akan rampung pada tahun 2017 nanti. “Target kita pertama adalah menyelesaikan Perda RTRW Kota Batam, dimana di Provinsi sudah ditetapkan,” ujarnya ketika ditemui usai pengukuhan. Dalam perjalanannya, sebut dia ada beberapa hal yang harusdidudukkankembalidandikonsultasikan kepada kemen-

terian, misalnya dalam pengelolaan hutan lindung di Kota Batam.”Namun di Provinsi sudah ditetapkan, tinggal kita ikuti saja,” ucap dia. Selainitu, dirinya akan fokus untuk mempelajari RPJMD Walikota danWakil Walikota Batam, dengan memperhatikan indikator utama dalam pembangunan Kota Batam sesuai tupoksi Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang, karena harus seirama dengan keinginan pimpinan. ”Kita akan pelajari RPJMD serta akan melanjutkan kinerja Bapekko Batam yang selama ini berjalan dengan baik,” tandasnya. (rm/hk).

BATAM, RAKYAT MEDIASepanjang tahun 2016 Polda Kepri, telah mengungkap telah mmengungkap berbagai kasus kejahatan tindak pidana. Sebagai catatandan bentuk pertanggungjawaban kinerja Polda Kepri kepada public di akhir tahun 2016 ini. Hal inidisampaikan Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Jumat (30/12/ 2016) lalu di Rupatama Mapolda Kepri. Dalam penyampaian catatan akhir tahun 2016 tersebut, ada beberapa kasus sedikit mencolok seperti penangkapan terduga teroris kelompok KatibahGonggong Rebus (KGR), kasus narkoba dan laka lantas. “Ada beberapa kasus yang mencolok di tahun 2016. Pertama penangkapan terduga teroris kelompok KGR, musibah pesawat Polri di perairan Lingga, narko badan yang unik kasuslaka lantas,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian dalam paparannya. Jumlah tindak pidana narkoba tahun 2016 sebanyak 531 kasus dengan penyelesaian 481 kasus atau 91 persen dan jumlah tersangka 685 orang. Sementara jumlah barang bukti yang diamankan, ganja 18.169,11 gram, sabu 83.481,58 gram, ekstasi 58.400,5 butir, heppy five

Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian

111 butirdan heroin 942 gram.” Yang unik kasus laka lantas,” kata Sam. ”Pelanggaran di tahun 2016 turun, tetapi kecelakaan meningkat,” ujar Sam mengatakan. Kasus lakalantas tahun 2015 sebanyak 501, tahun 2016 meningkat 780 kasus. Korbanmeninggal dunia tahun 2015 sebanyak 159 orang, tahun 2016 meningkat 166 orang. Korban luka berat tahun 2015 sebanyak 270 orang, tahun 2016 meningkat 428 orang. Sementaralukaringantahun 2015 429 orang, padatahun 2016 meningkat 798 orang. ”Ini yang unik, kalaurekan-rekanjeli, pelanggarantahun 2015 sebanyak 27.668 kasus. Sementara tahun 2016 menurun menjadi 22.204 kasus,” kata Kapolda Kepri. (rm/gunawan)

Dana DAK Kota Batam Tahun 2017 Menurun BATAM, RAKYAT MEDIA-Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Kota Batam Kepulauan Riau pada 2017 merosot dibandingkan tahun sebelumnya. ”Tahun ini kami hanya mendapatkan DAK Rp23 miliar, memang menurun, karena tahun lalu sampai Rp75 miliar,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kota BatamYumasnur di Batam, Minggu. Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di penjuru kota, di antaranya jalan di Sagulung, Sei Beduk dan di Pulau Galang.”Umumnya jalan menuju perumahan,” kata Yumasnur. Sementara itu, pada 2017 Pemkot Batam juga masih konsentrasi pada pembangunan infrastruktur jalan. Yumasnur menyatakan Pemkot berencana memperlebar ruas jalan utama pada 2017 sebagai kelanjutan peningkatan infrastruktur perhubungan darat di pusat bisnis jasa dan perdagangan. Ruas jalan yang akan diperlebar antara lain dari depan Hotel Planet Holiday hingga

Hotel The Hill, jalan dari depan Apartemen Harmoni sampai Simpang Baloi, Simpang Telkom sampai Simpang Irinko, Simpang Telkom kearah “Under Pass” Pelita dan dari Simpang BNI keSimpang Jam. Pelebaran akan menyesuaikan dengan daerah milik jalan (DMJ) atau “Right of way” (ROW).”Sekarang kami masih menginventarisir berapa ROW yang ada. Nanti pembangunannya menyesuaikan. Minimal akandibuat dua lajur, masing-masing dengan dua lajur kiri dan kanan,” kata Yumasnur. Selain jalan, ia mengatakan pemerintah juga kan memperlebar drainase dari Simpang Hotel Nan Tongga kearah laut di samping Hotel Pasific Palace. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2017 dan mengharapkan pemerintah provinsi dan pusat turut membantu pembangunan jalan.”Kami meminta pemerintah provinsi menambah ROW jalan dari Simpang Franky sampai ke ‘Under

CMYK

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi Pass’ Pelita,” kata Wali Kota. Dari pemerintah pusat, Pemkot meminta pembangunan jalan dari Jam sampai ke Sekupang. ”Kami sudah ajukan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum

untuk menambah lajur lambat. Sekarang ini kalau ada kecelakaan, kendaraan tidak bisa lewat. Kalau ditambah jalur lambat, maka bila terjadi kecelakaan, kendaraan bisa jalan terus,” kata. (rm/bns)

CMYK

RAKYAT KEPRI

4 Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

322 Desa di Kepri Telah Memperoleh Aliran Listrik KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 322 desa di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah memperoleh aliran listrik pada tahun 2016, kata General Manager PT PLN Wilayah Riau dan Kepri Feby Joko Priharto.”Pembangunan infrastruktur listrik hingga desa-desa, termasuk juga di pulau-pulau terdepan merupakan komitmen kami untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat,” kata dia dalam kunjungannya ke Tanjung Balai Karimun, Jumat. Febry Joko Priharto berkunjung ke Karimun untuk meresmikan secara simbolis penerangan listrik untuk 15 desa di Provinsi Kepri, antara lain yang baru menikmati listrik, antara lain dua desa di Kabupaten Karimun, dua di Anambas, 6 di Natuna dan 5 desa di Kabupaten Lingga.16 desa yang baru menikmati listrik itu termasuk dari 322 desa di Kepri yang terang benderang menggunakan lampu berenergi listrik. Perluasan penerangan listrik menjangkau desa-desa, menurut Feby, dilakukan dengan menambah kapasitas mesin pembangkit, penambahan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah).Menurut dia, jumlah anggaran yang telah diinvestasikan untuk jaringan listrik di desa-desa mencapai Rp187 miliar selama 2016, yaitu untuk pembangunan JTM 108,87 kms, JTR 95,146 kms, dan penambahan kapasitas gardu distribusi sebesar 3.450 kVA.Dia mengharapkan, dana yang diinvestasi tersebut menghasilkan sebuah efek yang positif bagi pembangunan perekonomian masyarakat desa.”Ekonomi menjadi tumbuh karena listrik merupakan penggerak ekonomi masyarakat,” kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan, PLN Wilayah Riau dan Kepri masih akan melanjutkan program jaringan listrik desa karena masih ada 95 desa desa yang belum mendapatkan sambungan listrik.”Rasio desa yang telah dialiri listrik di Kepri sudah mencapai 77,22 persen,” ucapnya. Dia juga mengharapkan warga masyarakat menjaga sarana infrastruktur listrik yang telah dimiliki sehingga menjadi aset yang bermanfaat dengan berfungsi baik dan berkualitas bagus.Feby juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peningkatan jam nyala listrik di sejumlah desa di Provinsi Kepri, dari 14 jam menjadi 24 jam dalam sehari, yaitu di Desa Marok Tua, Marok Kecil, Bakong, Pancur, Pauh dan Desa Resang. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang turut menghadiri acara tersebut mengapresiasi komitmen PLN untuk memperluas akses listrik hingga desa-desa terpencil, dan di pulaupulau di Provinsi Kepri. “Listrik kebutuhan vital masyarakat, dengan listrik semuanya bisa dibuat dan ekonomi otomatis tumbuh dan berkembang, itulah multiefeknya bagi kemajuan desa di semua sektor,” tutur Nurdin yang juga mantan Bupati Karimun tersebut. Nurdin mengharapkan agar PLN kembali membuat program perluasan infrastruktur listrik dengan jam nyala sampai 24 jam di desa-desa pada 2017.Sementara itu, Sekda Karimun Muhammad Firmansyah menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah memperluas penerangan listrik di dua desa di Kecamatan Kundur.”Saya berharap tahun depan diperluas ke desa-desa lain, di Karimun ini ada 42 desa dan sebagian besar belum punya listrik, kalaupun ada baru menyala 14 jam,” ucap Firmansyah yang baru dilantik sebagai Sekda Karimun pada Kamis (29/12). Selain peresmian penerangan listrik untuk 15 desa, PLN Wilayah Riau dan Kepri juga menyalurkan dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp80, terdiri atas bantuan untuk anak kurang mampu Rp30 juta dan bantuan sarana pengadaan air bersih senilai Rp50 juta di Pulau Parit, Kecamatan Karimun. (rm/ant).

APBD Kota Tanjungpinang 2017 Sebesar Rp921,5 Miliar TANJUNGPINANG (HK) Di penghujung tahun 2016 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2017 dalam sidang paripurna, Jumat (30/12/2016). Adapun besaran APBD Walikota Tanjungpinang Tanjungpinang yang sahkan Lis Darmansyah itu sebesar Rp921,5 miliar, menurun dari tahun 2016 yakni Rp1.041 triliun. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Suparno didampingi Wakil Ketua I, Ade Angga dan Wakil Ketua II, Ahmad Dhani serta dihadiri 22 anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan juga Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan jajaran pejabat di lingkup Pemko Tanjungpinang. Pendapatan APBD 2017 diproyeksikan sebesar Rp906,5 miliar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp116,44 miliar dan dana perimbangan sebesar Rp721,82 miliar serta lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp68,22 miliar. Sedangkan total belanja lebih dari Rp921,5 miliar, meliputi belanja tidak langsung sebesar lebih dari Rp372,26 miliar dan belanja langsung Rp549,23 miliar lebih. Dalam paripurna tersebut, semua fraksi menyetujui pengesahan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2017, dengan memberikan beberapa catatan. Usai berlangsungnya rapat paripurna tersebut, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan atas kerja sama yang telah terjalin. Dan di tahun 2017, terus berupaya memenuhi pelaksanaan target RPJMD 2013-2018 yang telah ditetapkan. “Kita bersama-sama mengharapkan APBD yang telah disahkan ini, dapat secepatnya dilaksanakan. Dan ditahun depan, kita juga fokus ke organisasi kepemudaan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya. Selain itu, untuk kegiatan lelang proyek akan secepatnya dilaksanakan. Sehingga kegiatan atau pengerjaan proyek terlaksana tepat waktu. Kemudian terkait defisit pembiayaan Rp15 miliar, akan bisa ditutupi dengan tunda salur dari Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2016 dan sudah dimasukkan kedalam pendapatan. “Kita harus mempercepat pengerjaan. Saat ini kami menggesa dokumen-dokumen lelang. Asal syaratnya lengkap, maka lelang bisa dilaksanakan. Sedangkan masukan dan catatan fraksi, akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya. (rm/hlk)

Polres Kepulauan Anambas Diresmikan ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pada saat peresmian Polres Anambas, belum lama ini Wakapolda Kepri Brigjen Pol Didi Haryono meminta kepada personil yang bertugas agar memperketat pengamanan, mengingat Anambas berada di perairan perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Dalam acara peresmian tersebut, hadir para Pejabat Utama Polda Kepri, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas beserta unsur FKPD Kabupaten Kepulauan Anambas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Lembaga Adat Melayu serta seluruh Masyarakat Kepulauan Anambas, Para Kasatwil jajaran Polda Kepri serta seluruh anggota. Dalam amanat Kapolda Kepri yang dibacakan oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Didi Haryono, menyampaikan terbentuknya Polres Kepulauan Anambas merupakan sebuah kebutuhan untuk terciptanya rasa aman dan kenyamanan, terselenggaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terlaksananya penegakan hukum dan pelayanan Kepolisian di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. “Seperti kita ketahui bersama Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah kepulauan yang terletak pada lintas batas perairan laut dengan beberapa Negara tetangga diantaranya, Malaysia, dan Vietnam,” ujar Wakapolda Kepri Brigjen Pol Didi Haryono kepada wartawan belum lama ini di Tarempa Kemudian, kata Didi, Kabupaten Anambas memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik di sektor minyak dan gas serta kelautan”Secara tidak langsung akan menimbulkan berbagai macam kerawanan yang terkait dengan stabilitas

BUPATI Anambas Abdul Haris dan pejabat Muspida

keamanan dan ketertiban seperti kejahatan narkoba, Illegal Fishing, Illegal Mining, Traficking in Person dengan berbagai modus operandi yang terus berkembang dan canggih serta kegiatan operasional dilakukan dengan menggunakan jaringan sindikat yang terorganisir dan terselubung baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Didi. Mencermati berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat pada saat ini, sambungnya, Kapolda berharap Polres Kepulauan Anambas mampu merencanakan berbagai kegiatan dengan skala prioritas yang proaktif dan produktif serta menetapkan program kegiatan kepolisian

yang aplikatif dan komprehensif. ”Guna terselenggaranya fungsi-fungsi kepolisian, mengantisipasi dan menanggulangi beragam potensi gangguan Kamtibmas, agar tidak mengganggu stabilitas keamanan, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri akan terwujud,” katanya. “Polres Kepulauan Anambas harus selalu dinamis dan mampu beradaptasi dalam menanggapi segala bentuk gangguan keamanan dan tindak kriminalitas guna terciptanya keamanan ketertiban masyarakat,” ujarnya. Sambungnya, saat ini Polri telah menerapkan 11 program optimalisasi

aksi menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), diperlukan dukungan penuh dan tindakan nyata dari semua pihak agar implementasi program dapat dijalankan secara sungguh-sungguh dengan hasil yang lebih optimal. “Untuk personel Polres Anambas yang baru agar secepatnya menyesuaikan diri dengan situasi wilayah, beradaptasi dengan masyarakat, lingkungan, adat dan budaya sekitar segera bersosialisasi dan menyatu dengan masyarakat Kepulauan Anambas agar pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutup Didi. (rm/btn)

Bupati Lantik Sahtiar Jadi Sekda Anambas

BUPATI Lingga membacakan SK pelantikan

Bupati Lantik Abu Hasim Jadi Sekda Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIABupati Lingga H. Alias Wello, S.Ip melantik Sekeretaris Daerah (Sekda) defenitif, 10 Camat dan 7 Lurah di depan Makam Yang Dipertuan Muda Riau ke X, Raja Muhammad Yusuf Al Achmadi atau lebih dikenal sebagai Makam Merah. Delapan belas pejabat yang dilantik yakni Sekda Lingga, Abu Hasim. Camat Singkep Julita, Camat Singkep Pesisir Dadang Setia Budi, Camat Kepulauan Posek Abdul Jamal, Jabar sebagai Camat Lingga Utara, Abang Syafril Camat Selayar, Gandime Diyanto sebagai Camat Lingga Timur, Camat Lingga Yulius, Muhammad Saman sebagai Camat Singkep Selatan, Rosmalisa Camat Senayang, dan Recky Sarman Timur sebagai Camat Singkep Barat. Sementara Lurah Dabo Kecamatan Singkep Agustiar, Gunawan sebagai Lurah Sungai Lumpur Kecamatan Singkep, Lurah Dabo Lama Keizzy Dalfi, Lurah Daik Kecamatan Lingga Jufri, Ikin Kurniawan sebagai Lurah Raya Kecamatan Singkep Barat dan Lurah Pancur Kecamatan Lingga Utara Muhammad Agustiar. Seperti diberitakan sebelumnya, perombakan besar-besaran di lingkungan Pemkab Lingga ini menyongsong SOTK Lingga yang baru tahun 2017.Selain itu, lokasi pelantikan yang tidak lazim ini dilaksanakan Bupati Lingga agar amanah yang diemban dapat dijalankan sebaik-baiknya. Awe sengaja memilih Makam Merah untuk memberikan sentuhan berbeda dalam

kegiatan sakral pelantikan jabatan.”Hakikatnya jabatan hanya titipan dan sementara. Yang sewaktu-waktu bisa saja putus ditengah jalan tersebab tanda kutip dipanggil yang kuasa ataupun memang kesalahan sendiri atau sanksi jabatan. Apa yang saudara-saudara kerjakan kedepan akan dinilai langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, hati-hatilah dalam bekerja. Jabatan itu adalah amanah,” pesan Awe dalam sambutannya. Pada kesempatan tersebut, Awe juga berpesan agar jabatan diembankan kepada masing-masing pejabatnya dapat dijalankan dengan kinerja yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prosesi pelantikan semacam ini, kata dia, untuk promosi, pergeseran dan penyegaran kepada SOTK yang ada. ”Kalau saudara-saudara yang dilantik sore ini tidak menunjukkan kinerjanya dalam 3 bulan atau 100 hari kerja, pertama kita akan evaluasi. Yang baik dan menunjukkan prestasi akan kita promosikan untuk jabatan lain. Kalau tidak baik tetap ajalah di situ,” imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Awe juga mengatakan pada pada hari itu juga ia melantik dua srikandi yang luar biasa sebagai Camat Senayang dan Camat Singkep. “Mudah-mudahan nanti ada srikandi-srikandi Lingga yang lainnya. Insyaalah jika tidak ada aral melintang, besok sore kami akan melantik eselon II, III dan IV di sawah Sungai Besar,” ujarnya. (rm/hk)

CMYK

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Ada yang menarik pada pengukuhan sebanyak 299 pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Jumat (30/12/2016). Pasalnya terjadi pergeseran di deretan pejabat eselon II B khususnya di Sekretariat Daerah. Tiga asisten yang biasanya mendampingi bupati kini bergeser menjadi Kepala Dinas. Asisten I, Drs Nurman kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup, sedang posisinya dijabat Maskur,ST MM, mantan Kepala Dinas Perhubungan, Asisten II Andi Agria menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan posisinya ditempati oleh Drs H, Zuhkrin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan hidup. Posisi Staf Ahli juga bertambah, Zairin yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisnaker menjadi staf ahli begitupula dengan Asmarullah yang baru beberapa bulan duduk sebagai kepala Badan Pengelola perbatasan kembali menjadi staf ahli.

Pergeseran juga terjadi di level sekretaris, yakni dengan masuknya nama Effi Sjuhairi yang menempati jabatan sebagai Sekretaris Dinas PU dan menjadi Plt nya, begitu pula Azwandi yang menjadi Plt Badan Keungan Daerah, Usman ST Plt Dinas Koperasi, Hamka Lubis menjadi Plt Kasatpol PP dan Damkar, Jefrizal Plt Kadis Kominfo, dan Sahtiar yang menjadi Plt Sekda. Dari sejumlah pejabat tersebut ada juga yang terpaksa turun eselonnya, yakni dari sekretaris menjadi Kepala Bidang, diantaranya yakni Sekretaris, Bakesbang Heri Susanto, lalu Agus Supratman mantan sekretaris Dinas Pertanian, M. Ari Sofyan dari Skerteris Badan pengelola perbatasan menjadi Kabid, Eko Desi Skretaris BLH, dan Nasri Sekretaris ESDM. Abdul Haris,SH bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengatakan pengukuhan dan pengerseran pejabat di lingkungannya sebanya 299 orang yang terdiri atas pejabat pemimpin tinggi 19 orang, pejabat administrator 103

BUPATI Anambas Haris membacakan SK pelantikan pejabat

orang, dan pejabat pengawasan sebanyak 160 orang. “Pelantikan ini sesuai dengan amanat Undang-Uundang dan PP No 18 tentang SOTK,” kata Haris dalam sambutannya pada acara pengambilan sumpah dan janji pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator di lingkungan Pemerintah di Aula BPMS, Jumat (30/12/ 2016). Mantan Wakil Bupati Definitif KKA perdana ini mengungkapkan pelantikan yang dilakukan bertujuan untuk menyusun pejabat pada organisasi yang baru.”Ini juga sebagai Evaluasi kinerja hingga terdapat pejabat yang bergeser,”bebernya. Haris menambahkan, akibat dari margernya SKPD membuat terjadi turunnya eslon sebanyak enam orang. Haris Pun berharap kepala Kepala SKPD dan pejabat yang dilantik untuk dapat berkerja dengan makisimla demi kesejahteraan masyarakat Anambas. ”Berkerjalah dengan baik amanah dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tutupnya. (rm/hlk)

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Aunur Rafiq Lantik M Firmansyah Jabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun MUHAMMAD Firmansyah telah resmi menyandang status sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun Definitif, Kamis (29/12/2016) di Gedung Serbaguna Nilam Sari, Pemkab Karimun, jalan Poros mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Diduga gugup, Firmansyah beberapa kali terpaksa mengulang saat pembacaan sumpah jabatan oleh

Bupati Karimun Aunur Rafiq. Pelantikan itu sendiri, disaksikan Asisten II Sekdaprov Kepri, Syamsul Bahrum dan pejabat penting di Karimun.Firmansyah juga membaca dan menandatangani pakta integritas yang diantaranya menyinggung perihal pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Karimun. (*)

BUPATI Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim bersalaman Komando dengan M Firmansyah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun yang baru dilantik.

M Firmansyah saat pembembacaan doa

BUPATI Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim berfoto bersama dengan M Firmansyah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun yang baru dilantik.

M FIRMANSYAH Jabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun

BUPATI Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim

BUPATI Aunur Rafiq menandatanggani berita acara.

M FIRMANSYAH menandatanggani berita acara.

BUPATI Aunur Rafiq Lantik M Firmansyah Jabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun

BUPATI Aunur Rafiq bersalaman dengan M Firmansyah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun yang baru dilantik.

BUPATI Aunur Rafiq Lantik M Firmansyah Jabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun

PEMBACAAN DOA

PARA tamu undangan sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya

IBU-ibu PKK karimun

PARA tamu undangan

CMYK

RAKYAT RIAU

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemkab Meranti Minta Kerjasama Pers SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Meranti dalam hal ini Bagian Humas Sekdakab. Meranti menggelar Coffee Morning bersama insan Pers baik cetak maupun elektronik SeKabupaten Meranti, kegiatan Coffee morning juga dikemas dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang melibatkan seluruh Kepala SKPD Pemkab. Meranti, acara Silahturahmi sekaligus penyatuan persepsi terkait penyediaan informasi bagi rekan media dan pihak lainnya itu dipusatkan di Aula Kantor Bupati, Selatpanjang, Jum’at (30/12/2016) pecan lalu. Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Kabupaten Meranti H. Said Hasyim, Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Kabag Humas Helfandi, Kepala SKPD, puluhan insan Pers baik Cetak dan Elektronik yang biasa menginformasikan kegiatan Pemda Meranti dan lainnya. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati H. Said Hasyim yang membuka kegiatan berharap, dapat mempererat silahturahmi dan ker-

jasama antara Pemda dan insan Pers, sebagai rekanan penyebarluasan informasi Pemda ke maayarakat. Dikatakan Wabup, Pemkab. Meranti sangat menyadari peran dan fungsi Pers, tanpa insan Pers peran Humas sebagai corong Pemerintah Daerah tentu tidak maksimal untuk itu dibutuhkan Media Masa yang bisa menyampaikan informasi itu baik melalui media cetak maupun secara elektronik TV, Online dan Radio. “Peran Pers sangat penting untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kedepan, saya berharap kerjasama dengan insan Pers lebih baik lagi, Pemda sangat membutuhkan rekan Pers,” ujar Wabup, yang juga menegaskan akan mencoba mengakomodir hal lainnya termasuk kerjasama antar media sesuai kemampuan Pemda. Sementara itu melalui Rakor PPID, Wabup berharap, kedepan baik insan Pers maupun pihak-pihak yang membutuhkan segala informasi dari Pemerintah Daerah, mendapat pelayanan yang optimal.Hal itu seiring amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keter-

bukaan Informasi Publik. Dan Perbup No. 21 Tahun 2012, Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Meranti.Dan Keputusan Bupati, No. 53.1 tahun 2012, tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID dilingkungan Pemkab Meranti. “Kepada Ketua SKPD, semua informasi yang dibutuhkan Publik harus disampaikan secara terbuka, jika tidak masyarakat bisa menggugat, dan dapat disidang oleh Komisi Komisi Keterbukaan Informasi (KI), untuk itu saya minta SKPD mempelajari peraturan tersebut, dan penyaluran informasi kepada Publik berjalan baik, hal itu juga untuk mengantisipasi beredarnya informasi yang simpang siur di masyarakat,” ujar Wabup. Dalam kegiatan yang berlangsung hangat, dan dihadiri oleh awak media Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, juga digelar dialog yang dipimpin Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, dalam moment itu disampaikan berbagai hal baik yang berasal dari rekan Pers maupun Pemda sendiri terkait

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim sedang memberikan pencerahan

penyediaan informasi dan Publikasi media. Termasuk juga kerjasama media yang dijalankan oleh Bagian Humas Sekdakab.Meranti. Rekan Pers berharap, dalam menjalankan fungsi Jurnalistik segala informasi yang dibutuhkan terkait isu yang berkembang dimasyarakat da-

pat diperoleh secara transparan dan terbuka, baik dari Humas selaku corong informasi Pemerintah Daerah maupun SKPD terkait yang dikonfirmasi. Dalam mendukung operasionalnya rekan media juga berharap Pemda dapat mengakomodir pemasangan Iklan, Adventorial, mau-

pun Galeri. Keterbatasan anggaran saat ini yang dimiliki oleh Pemda untuk mengakomodir juga disadari oleh insan Pers, namun besar harapan, semua kepentingan media dapat terakomodir secara adil sesuai aturan dan kelengkapan administrasi. (rm/rls humas)

Kejahatan Curhat Menonjol di Meranti Selama 2016

Plt Sekda Meranti Julian Norwis memberikan traopi kepada salah seorang peserta

Plt. Sekda Tutup Turnamen Volly Ball Bantar Cup 2 SELAT PANJANG, RAKYAT MEDIA-Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Meranti Julian Norwis SE MM menutup Turnamen Volly Ball Bantar Cup 2, bertempat di alunalun Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Jum’at (30/12). Hadir dalam acara itu, Ketua KONI Kabupaten Meranti Asnan Mahadar, Plt. Kadisparpora Meranti H. Ismail Arsyad, Tokoh Masyarakat/Adat/Pemuda, para Atlit Volly Meranti dan ratusan masyarakat yang memadati lokasi Turnamen. Pada kesempatan itu, Plt. Sekda Meranti Julian Norwis SE MM, mengucapkan apresiasi kepada Panitia atas terselenggaranya Turnamen Volly Ball Bantar Cup 2, menurutnya kegiatan itu sangat positif dan strategis dalam upaya menyehatkan masyarakat, sekaligus dalam rangka mencari bibit-bibit terbaik Atlit Volly Meranti yang mampu mengharumkan nama daerah pada ajang yang lebih bergengsi baik ditingkat Provinsi maupun Nasional. Untuk itu, ia berharap kegiatan tersebut dapat berkelanjutan, jika perlu digelar secara lebih besar lagi dalam rangka meningkatkan prestasi para Atlit Volly Meranti. “Kita harapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kwalitas atlit Volly Meranti, kedepan kegiatan positif ini harus terus dilaksanakan, jika saat ini baru tingkat desa semoga nanti dapat digelar setingkat Kabupaten,” ujar Sekda. “Semoga dari kegiatan ini juga lahir bibit-bibit Atlit Volly Meranti yang mampu mengharumkan nama daerah dikancah Nasional dan Internasional,” harapnya. Usai menyampaikan Pidato, Sekda berkesempatan menyerahkan Tropy kepada para pemenang Kelompok Putra dan Putri, dengan rincian Juara I Volly Ball Bantar Cup 2 Putra diraih oleh Club Porkas, Juara II diraih oleh Club Volly Bantar dan Juara III diraih oleh Club Volly PACE. Sementara untuk Kelompok Putri, Juara I diraih oleh Club Garuda Sakti, Juara II Club Bantar, Juara III Club GSI dan Harapan I Club Bokor. Dengan penyerahan Tropy Juara tersebut berakhir pulalah Turnamen Volly Ball Bantar Cup 2 di Kecamatan Rangsang Barat, meski telah berakhir Plt. Sekda Meranti Julian Norwis SE MM, meminta kegiatan olahraga Volly Ball yang sudah merakyat dikalangan masyarakat Kecamatan Rangsang Pesisir terus dimainkan. Dengan begitu akan tercipta masyarakat yang sehat jiwa dan rohani dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Meranti menuju Kabupaten yang cemerlang, terbilang dan gemilang di Provinsi Riau.(rm/rilis).

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Dari 33 perkara yang ditangani oleh Polres Kepulauan Meranti selama 2016, tindakan kejahatan pencurian dengan pemberatan (Curat) menempati posisi paling atas dalam kasus pidana umum. Hal ini terungkap saat digelarnya konferensi pers oleh Kapolres AKBP Barliansyah SIK didampingi Waka Polres Kompol DR Wawan Setiawan SH MH, Kasat Narkoba AKP Ali Azar SSos dan Kasat Reskrim AKP Andi Siregar,

Sabtu (30/12/2016) pecan lalu. AKBP Barliansyah menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016 tindak pidana Curat berjumlah 51 kasus.Diikuti penganiayaan berjumlah 14 kasus, KDRT 12 kasus, Karhutla 11 kasus, Ilegal Loging 10 kasus. Kapolres yang akrap disapa Barli itu juga mengatakan bahwa kebanyakan Curat terjadi pada malam hari.Kedepan, kepada masyarakat Kepulauan Meranti diimbau untuk lebih mewaspadai dan lebih berhati-

Peserta Training Hotel Red Mengadu Ke DPRD Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Peserta Training Hotel Red 9 di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti setelah merasa diperdaya oleh pihak Hotel Red 9. Kedatangan sekitar 9 orang peserta training pada Kamis (22/12/2016) pecan lalu langsung disambut oleh Ketua Komisi A Emiratna dan Ketua Komisi B Dedi Putra didampingi Asnawi dan Taufiek.Awal pertemuan diruang rapat DPRD Kepulauan Meranti itu salah seorang dari perwakilan para peserta tersebut memaparkan permasalahan yang ingin disampaikan.”Kami ucapkan terimakasih kepada bapak-bapak yang telah menerima dengan dengan baik kehadiran kami disini.Selanjutnya kami juga berharap agar pihak DPRD bisa membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan ini nantinya,” ucapnya. Dia juga menceritakan dari semua pelamar sebanyak 40 orang dan ada yang keluar 1 orang, jadi tinggal 39 orang. Selanjutnya pihak hotel menjajikan akan menerima sebanyak 20 orang. Namun nyatanya yang diterima hanya 16 orang, dan inilah yang membuat para peserta tersebut jadi kesal. Selain itu, mereka (peserta training) juga mengaku saat pelatihan diperlakukan oleh pihak hotel red 9 dengan tidak wajar.Betapa tidaknya, para peserta training ini diminta bekerja membersihkan ruangan hotel tersebut dengan paksaan dan tanpa disediakan makanan.Hingga ada sebagian peserta yang mengalami sakit. Dalam kesempatan itu, salah seorang dari peserta training sempat menunjukan foto sertifikat yang telah didapatkan dari salah seorang peserta yang telah mendapatkan sertifikat yang diterbitkan dengan bunyi bahwa para peserta telah mengikuti pelatihan mulai 30 Oktober hingga 23 November 2016. Setelah mendengar penjelasan dari para peserta tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh para peserta tersebut, juga akan memanggil pihak-pihak terkait. “Kita akan memanggil pihak-pihak terkait, baik itu pihak perizinan, dinas sosial maupun pariwisata. Kedatangan mereka disini meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Training itu tidak ada sertifikat yang telah dijanjikan, pekerjaan selama training tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan training, dan mereka dipekerjakan layaknya clening service, dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pihak manajemen hotel apa sebab mereka tidak diterima dan apa sebab mereka tidak dipekerjakan,” kata Dedi. Dedi juga menjelaskan, sebagai salahsatu hotel yang telah diresmikan pemerintah tentu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Ini dinilai luput dari pantauan dinas-dinas terutama prosedur para perusahaan saat melakukan prekrutan karyawan.”Kita tidak ingin lagi adikadik, pemuda-pemuda di meranti hanya digunakan untuk memenuhi syarat mereka.Karena sudah ada perda nya 75 persen tenaga lokal harus diberdayakan dalam usaha mereka yang dilakukan di Meranti,” ungkap Dedi. Ketua Komisi A itu juga menjelaskan pihaknya segera mungkin akan memanggil pihak terkait dan menyelesaikan persoalan tersebut. (rm/rgc).

CMYK

hati.Ia juga mengungkapkan, selain kasus Curat Penindakan atau penanganan kasus Narkoba dari Januari hingga Desember 2016 juga masih mendominasi di Wilayah Polres Kepulauan Meranti. Dimana jumlah kasus Narkoba yang ditangani Satnarkoba Polres Kepulauan Meranti selama 2016 ini tercatat sebanyak 46 kasus, dengan rincian jenis Ganja sebanyak 1 Kasus, Extasi sebanyak 2 kasus dan Shabu sebanyak 43 kasus.(rm/grc)

KAPOLRES Meranti memberikan keterangan pers pada wartawan

Bupati Meranti Meranti Sosialisasikan 1 Juta Domain Gratis

BUPATI Meranti Irwan Nasir memberikan kata sambutannya

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi menyadari semakin besarnya peran teknologi informasi dalam kehidupan.Untuk itulah dia menyambut baik sosialisasi program satu juta domain gratis yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) di Hotel Grand Meranti Selatpanjang, Selasa (13/ 12/2016) pecan lalu. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau Ir H Yogi Getri dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kepulauan Meranti Hendra Putra.Ada sekitar seratusan peserta mengikuti sosialisasi yang dilakukan terhadap instansi pemerintah, para guru, pelaku usaha, dan masyarakat umum. “Sekarang jual-beli di tokotoko di Selatpanjang ini mulai menurun.Setelah kita dalami penyebabnya, ternyata faktor dominannya adalah semakin banyaknya dibuka bisnis online,” ungkap Bupati Irwan saat memberikan sambutan sebelum membuka acara sosialisasi tersebut. Menurutnya, sekarang orang cukup membuka smartphone dan dapat membeli apa saja dengan mudah dan dengan harga yang lebih murah.

“Ini sebuah peluang tapi juga ancaman bagi pedagang kita yang tidak mengikuti sistem teknologi yang dikembangkan pemerintah saat ini,” tambahnya. Untuk itulah Irwan berharap sosialisasi itu semakin luas dilakukan baik di kalangan pedagang, guru, tokoh pendidikan, pelajar, dan tokoh masyarakat. Bahwa dengan menggunakan IT peluang usaha terbuka semakin lebar. Dia mencontohkan berkembangnya sistem transportasi online di kota-kota besar seperti fenomena Gojek untuk ojek motor dan Drive untuk taksi.”Kita cukup meng-download aplikasi Gojek atau Drive lalu memesan melalui aplikasi tersebut dan ojek langsung datang. Kalau di Selatpanjang ini mungkin suatu hari nanti akan muncul aplikasi becak online,” tambahnya. Bahkan kata Irwan, fenomena sekarang banyak orang berjualan makanan namun tidak memiliki rumah makan. Mereka cukup menjual aplikasi yang menyediakan aneka makanan. “Contohnya aja kalau ada di dekat kita orang jual makanan sedap, lontong sedap, kue sedap, kita tak perlu ikut-ikutan jual kue. Kita cukup bikin aplikasinya dan kita jual lontong atau kuenya, kita suruh orang antar. Hal seperti

ini perlu juga kita waspadai jangan sampai kita yang produksi tapi yang menjual dan dapat nama orang dengan cara membajak produksi kita,” paparnya. Menurut Irwan hal itu sangat mungkin terjadi terutama oleh pelaku-pelaku usaha dari luar yang penguasaan teknologinya lebih baik.Dia pun berharap jangan sampai produksi lokal dibajak oleh orang luar yang lebih melek teknologi. Bupati Irwan juga menyorot semakin pentingnya aplikasi teknologi dalam sistem kepegawaian.Pemkab Kepulauan Meranti juga terus mendorong penggunaan aplikasi rekrutmen jabatan melalui aplikasi internet.”Nantinya kita akan coba melelang jabatan melalui website.Kita cukup umumkan di website Pemda bahwa butuh suatu jabatan dan lamaran cukup diajukan melalui internet.Lalu tes, dan diumumkan melalui internet.Ini bisa untuk jabatan eselon II, IIIa, dan IIIb,” kata dia. Apalagi sekarang, sambung Irwan, hampir semua orang memiliki smartphone bahkan sampai dua buah dan canggihcanggih.Namun sayang banyak digunakan hanya untuk facebook, selfie dan menggosip. Bahkan menggunakan akun anonim.”Ke depan kita berharap pelaku usaha kita baik pengusaha arang atau sagu ikut memanfaatkan teknologi ini untuk memasarkan produknya,” tukasnya. Sebelumnya Yogi Getri menjelaskan bahwa sosialisasi serupa telah dilakukan di Kabupaten Rohul dan Inhu. Program yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. “Program satu juta domain gratis ini mendukung kecanggihan bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu guna mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dalam masyarakat melalui website,” ungkapnya.(rm/sp).

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Lingga, Alias Wello Lantik Sekda di Pemakaman, Lantik 458 Pejabat di Sawah SEDIKITNYA 458 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lingga, Alias Wello di areal persawahan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Jumat (30/12/2016). Mereka diambil sumpahnya menghadap ke sawah dengan pemandangan hamparan tanaman padi yang menghijau. “Lokasi ini sengaja saya pilih sebagai tempat pelantikan karena mengandung banyak makna. Pertama, di sini ada tanda – tanda kehidupan baru. Sejak masa kejayaan Kerajaan Riau Lingga pada abad ke – 18, baru kali ini Lingga punya sawah. Kedua, ada filosofinya,” ungkap Bupati Lingga, Alias Wello Menurut Alias, padi yang ditanam di sawah dan nasinya dimakan setiap hari, mengajarkan filosofi hidup “semakin berisi, semakin merunduk”. Filosofi padi ini, merupakan nasehat yang patut diteladani, bahwa manusia tidak sepantasnya sombong hanya karena memiliki kelebihan, baik karena keilmuan, harta maupun jabatan. “Filosofi padi ini mengajarkan kita agar hidup di bumi ini, tidak boleh sombong dan menganggap remeh setiap orang. Apabila kita memiliki keilmuanatau jabatan, maka hendaklah senantiasa menjaga sifat kerendahan hati,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Kamis (29/12/ 2016), mantan Ketua DPRD Kabupaten Lingga itu, juga melantik dan mengambil sumpah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga dan 17 Camat serta Lurah di Komplek Makam Merah Daik Lingga, tempat bersemayam-

nya Yang Dipertuan Muda Riau ke – X, Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi. Lokasi pelantikan di areal makam itu, ia pilih untuk menunjukkan sekaligus mengingatkan para pejabatnya pada wujud sebuah kematian kelak, seperti yang ada di depan mata mereka. Semua manusia termasuk juga pejabat harus menyadari bahwa hal yang paling dekat dengannya adalah kematian. “Jabatan itu amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Karenanya, manfaatkan amanah itu seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai jabatan yang diemban. Bila kita baik, maka akan dikenang baik lah sampai keturunannya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, gunakan amanah sebaik - baiknya dalam waktu yang singkat ini,” harapnya. Dalam kesempatan itu, Awe sapaan akrab Bupati Lingga ini kembali menyinggung mengenai fitnah yang menerpanya terkait kegiatan pencetakan sawah di Desa Sungai Besar itu. Ia dilaporkan oleh Riau Corruption Watch ke KPK dengan tuduhan melakukan korupsi dan kegiatan illegal logging pada kegiatan pencetakan sawah di Desa Sungai Besar tersebut. “Bagaimana mau korupsi? Saya cetak sawah di Desa Sungai Besar ini, tidak ada menggunakan uang pemerintah, baik dalam bentuk APBD maupun APBN. Lahan yang kita pakai juga milik masyarakat, bekas kebun karet yang sudah terbakar. Tidak ada sebatang kayu pun yang keluar, apalagi dijual. Jadi, illegal logging-nya dimana?” tanyanya.

Soal keterlibatan Ady Indra Pawennari, Direktur PT. Multi Coco Indonesia dalam kegiatan pencetakan sawah itu, Awe menjelaskan bahwa keterlibatan sahabatnya itu, karena panggilan jiwa untuk membantu pemerintah mewujudkan Lingga menjadi lumbung padi. Sebagai peraih anugerah Pahlawan Inovasi Teknologi, Ady ingin mendedikasikan keahliannya menjadikan lahan – lahan tidur di Lingga sebagai lahan produktif penghasil bahan pangan. “Seharusnya kita patut bangga dan berterima kasih kepada pak Ady yang mau bekerja tanpa pamrih untuk Lingga. Beliau bekerja tulus untuk membangkitkan sektor pertanian di Lingga. Saya pastikan, tidak ada uang APBD maupun APBN yang mengalir ke rekeningnya terkait pencetakan sawah di Desa Sungai Besar,” tuturnya. Mengenai pencetakan sawah di Desa Bukit Langkap dan Desa Resang yang dibiayai Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Mabes TNI AD, Awe mengatakan bahwa posisinya sebagai kepala daerah hanya merekomendasikan lahan. Keputusan penetapan lokasinya ditentukan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan hasil Survey Investigation Design (SID) oleh universitas atau perguruan tinggi yang ditunjuk. “Posisi saya sebagai kepala daerah hanya menerima sawah yang sudah dicetak. Pelaksananya di lapangan adalah Mabes TNI AD. Jadi, Bupati tidak bersentuhan dengan anggaran dan pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, saya sangat menyayangkan atas munculnya berita fitnah ini,” tambahnya. (ist)

ABU Hasim teken SK Sekda Kabupaten Lingga disaksikan Bupati Lingga Alias Wello, Kamis

BUPATI Lingga Berfoto bersama

BUPATI linggamelantik sekda lingga defenitif abu hasyim

ABU Hasim Resmi Jabat Sekda Lingga

BUPATI lingga Lantik 458 Pejabat di Sawah

BUPATI Lingga Alias Wello memasang pangkat baru di pundak para camat dan lurah dalam prosesi pelantikan di situs sejarah Makam Merah Daik

BUPATI Lingga Bersalaman dengan pejabat yang abru dilantik.

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Bintan Mengukuhkan 24 Orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemkab Bintan BERDASARKAN Keputusan Bupati Bintan No. SK-821.22-494 Tahun 2016 dan No. SK-821.23-495 Tahun 2016 Tertanggal 28 Desember 2016 , Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan , maka dari itu bertempat di Aula Kantor Bupati Bintan , Rabu sore ( 28/12 ) Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM mengukuh-

kan dan mengambil Sumpah terhadap 24 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan . Dalam agenda pengukuhan dan pengambilan sumpah tersebut juga di hadiri oleh sejumlah Jajaran FKPD Kabupaten Bintan dan Jajaran DPRD Kabupaten Bintan , dimana Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos mengharapkan agar hal ini dapat meningkatkan kinerja dan perbaikan

sistem pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kabupaten Bintan . Ditambahkannya juga , bahwa pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan ini bertujuan mengakomodir apa yang sudah di diamanatkan oleh undang-undang . " terus lah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pengukuhan dan pelantikan ini menyesuaikan dengan SOTK yang baru sesuai dengan amanat Undang-undang " ujarnya .

ADAPUN ISI LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TERSEBUT ANTARA LAIN MEMUTUSKAN BAHWA : 1. Drs.Edi Yusri sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan . 2. Drs. Ismail, M.Pd sebagai Assisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan . 3. Drs. Junisman, MM sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan . 4. Drs. Adi Prihantara, MM sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bintan . 5. Drs. Ahmad Izhar sebagai Staff Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum dan Politik Setda Kabupaten Bintan . 6. Drs. Muhammad Hendri, MM sebagai Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kabupaten Bintan . 7. Drs. Mardiah, MM sebagai Staff Ahli Bidang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan . 8. Drs.RM Akib Rachim, MM sebagai Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan . 9. Ir.Karya Harmawan sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan . 10. Dra. Irma Annisa sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan . 11. Mohammad Panca Azdigoena sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan . 12. Drs. Mohd. Setioso sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan . 13. Supriyono, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan . 14. Drh. Kartini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bintan . 15. Hasfarizal Handra, S.Sos sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan . 16. Yudha Inangsa, SH, MM sebagai Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan . 17. Drs. Makhfur Zurachman, M.Pd sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan . 18. Drs. H. Yandrisyah, M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan . 19. Ir. Juni Rianto, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan . 20. Edi Pribadi, SE, MM sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan . 21. Luki Zaiman Prawira, S.STP , M.Si sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan . 22. Herry Wahyu M.S , S.Sos sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan . 23. Mohd. Insan Amin, SE sebagai Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan . 24. Ronny Kartika, S.STP sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan .

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos memberikan selamat bagi para pejabat yang dilantik.

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM memberikan komentar kepada awak media.

SAAT Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemkab Bintan

WAKIL Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyalami pejabat yang baru siap dilantik.

BUPATI BUPATI Bintan H.Bintan Apri Sujadi, H. ApriS.Sos Sujadi, memberikan S.Sos memberikan selamat selamat bagi parabagi pejabat para pejabat BUPATI Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM mengukuhkan dan mengambil Sumpah terhadap 24 orang yang dilantik. yang dilantik. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

SUASA saat pelantikan

SAAT Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemkab Bintan

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos memberikan selamat bagi para pejabat yang dilantik.

BERFOTO bersama

WAKIL Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM menyalami pejabat yang baru siap dilantik.

PARA pejabat yang baru yang dilantik.

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Anambas Abdul Haris Bersama Danlanal,Kapolres Pada saat Pelantikan Pejabat Eslon Kabupaten Anambas di Tarempa

BUPATI Anambas Abdul Haris memberikan kata sambutannya

Bupati Kabupaten Anambas Abdul Haris Melantik 299 Pejabat Eselon BUPATI Kepulauan Anambas Abdul Haris mengukuhkan dan melantik 299 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Anambas. Ia meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk tidak terlalu larut dalam eforia dengan jabatan yang kini diamanahkan ke pundak mereka. Haris berharap kepada mereka yang baru dilantik ini untuk mengedepankan skala prioritas, khususnya yang berkenaan dengan urusan daerah serta orang banyak. "Jangan terlalu eforia. Saya meminta kepada mereka yang baru dilantik dan dikukuhkan harus bertanggung jawab, baik administrasi maupun anggaran. Hal itu yang harus menjadi perhatian," ungkapnya. Pantauan Tribun, sejumlah pejabat khusunya eselon II tidak banyak mengalami perubahan. Dalam lampiran keputusan Bupati nomor 455 tahun 2016 yang ditandatangani per tanggal 29 Desember 2016, sejumlah nama seperti Nurman yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintah-

an kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Begitu pula dengan Andi Agrial yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten ekonomi dan pembangunan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Zukhrin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, kini mengemban tugas baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Asmarullah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, kini mengemban tugas baru sebagai staff ahli pembangunan. Jabatan asisten perekonomian dan pembangunan yang baru pun kini dipercayakan kepada Masykur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Yunizar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pun, kini menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tran-

smigrasi dan Tenaga kerja. Jabatan sebagai Kepala Dinas Perikanan, pertanian dan pangan dipercayakan kepada Catharina yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan. Sementara Zairin kini dipercaya menjabat sebagai staff ahli bidang hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Masih Pelaksana tugas Dalam pelantikan dan pengukuhan itu, sejumlah pejabat masih ada yang mengisi posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Mulai dari Sekretaris Daerah yang masih diisi oleh Sahtiar, Usman sebagai Plt Kadis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian cHamka Lubis Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran. Jeprizal menjabat Plt Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Azwandi Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Effi Sjuhairi sebagai Plt. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Mereka yang menempati posisi pelaksana tugas ini mayoritas menjabat definitif sebagai sekretaris, kecuali Sahtiar yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum. Turun karena perampingan Perubahan susunan perangkat daerah pun berdampak pada turunnya sejumlah pejabat eselon III. Beberapa pejabat yang sebelumnya menempati posisi sekretaris, kini menempati posisi baru sebagai kepala bidang pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris meminta kepada pejabat administrator ini untuk tidak berkeci hati. Turunnya eselon sejumlah pejabat administrator ini karena adanya perampingan pada susunan perangkat daerah. "Ada perampingan sehingga dari 45 orang menjadi 39 orang. Begitu pula sekretaris kecamatan, jabatannya tidak berubah, tetapi eselonnya berubah," ujarnya Jum'at (30/12/2016). Haris menambahkan, terdapat

beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan sejumlah pejabat ini turun eselon. Faktor pelimpahan kewenangan menjadi salahsatu faktior yang menjadi pertimbangan dirinya dalam menentukan hal itu. "Seperti ESDM kan sudah ditarik ke provinsi. Yang jelas, bagi yang turun eselon jangan kecil hati. Suatu hari nanti akan dipromosikan kembali," ungkapnya. Dari penyampaian yang disampaikan, setidaknya terdapat enam orang pejabat yang kini menjabat sebagai kepala bidang setelah sebelumnya menjabat sebagai sekretaris di SKPD. Misalnya Nasri yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebelumnya menjabat Serkretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ekodesi Amrialdi yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah sebel-

umnya menjabat Sekretaris Badan Lingkungan Hidup. Kemudian Raja Asrul yang kini menempati jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah. Begitu juga Muhammad Ari Sofyan yang menjabat Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Herry Susanto yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian Agus Supratman yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas. (*)

SUASANA pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Anambas, Jumat.

BUPATI Anambas Abdul Haris saat melantik 299 ASN untuk mengisi SOTK baru.

BUPATI Kabupaten Anambas Abdul Haris Melantik 299 Pejabat Eselon

PELANTIKAN Pejabat Eslon di Kabupaten Anamba

CMYK

RAKYAT KEPRI

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Proyek Pembangunan Pelabuhan Sijantung Barelang Senilai Rp12,6Miliar

Anggaran Ditambah, Pekerjaan Proyek Masih Bermasalah Pemborong Pertama PT Multi Karya Pratama asal Binjai melarikan diri Kontraktor pelaksana ke-dua PT Tisa Lestari, namun pengerjaannya juga bermasalah BATAM, RAKYAT MEDIAKinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, terus menjadi sorotan.Betapa tidak, sejumlah proyekpembangunan pelabuhan yang ditangani instansi ini banyak bermasalah. Salah satunya adalah proyek pembangunan pelabuhan Sijantung, jembatan V Pulau Galang, Batam. Sebelumnya proyek pembangunan pelabuhan tersebut dikerjakan oleh PT Multi Karya Pratama selaku kontraktor dengan nilai anggaran sebesar Rp9.438.870.000, dana proyek itu bersumber dari APBD Kepri tahun anggaran 2014, Nomor kontrak : 16/HUB/SP/VI/ 2014 sebagai konsultan perencana Ornament Rancang Bangun dan Konsultan pengawas PT Indodemensi Konsultan. Berdasarkan petunjuk di papanplang, proyek tersebut harus selesai pada 29 Nopember 2014, namun hingga saat ini kondisi proyek yang diduga sarat KKN ini belum juga selesai. Meski pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepri kembali mea lokasikan anggaran proyek tersebut dengan nilai proyek Rp.3,214,270,00 sebagai pelaksana PT Tisa Lestari selaku pemenang tender. Namun, proyek pembangunan pelabuhan yang merupakan infrastruktur untuk membuka jalur pelayaran menghubungkan dari Kota Batam ke Kabupaten Lingga ini tidak hanya bermasalah soal keter-

lambatan waktu pengerjaan saja. Tapi jika dilihat dari kualitas dan mutu pengerjaannya pembangunan pelabuhan tersebut sangat amburadul dan disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Informasi yang diterima media ini, pengalokasiaandanauntukpelaksanaan pembangunan, lanjutannya, dilakukan setelah sebelumnya dilakukan audit, dan pinalty denda, setelah dilakukan penarikan jaminan pekerjaan serta black list pada PT.Multi Karya Pratama sebagai rekanan/kontraktorpelaksanaan pekerjaan proyek faspel Sijantung Batam 2015. “Total progreskontrakpada PT. MKP sebagai rekanan pelaksana kegiatan proyek Pelabuhan Sijantung 2015 ini, yang dibayarkan hanya 35 persen di nilaikontrak, selain itu juga dikenakan sanksi denda, penarikan Jaminan Pelaksanaan serta Black List Perusahan selama 2 Tahun,” jelasnya. Saksi diberlakukan pada PT.MKP atas audit dan rekomemdadi serta Up-Name dari BPK dan BPKP atas progres pelaksanaan pembangunan faspel Sijantung,” Mudahmudahan dengan penyiapan pengerjaan bangunan pada 2016 ini, Tahun 2017 mendatang opersional Paspel Pelabuhan Sijantung telah dapat dilaksanakan, sebagai Sarana Transportasi masyarakat dari Batam kesejumlah Pulau di

Mandor proyek pembangunan pelabuhan Sijantung

TANDA plang proyek pengerjaan lanjutan

Kepri,”pungkasnya. Sebelumnya, akibat Terkautung-katung, proyek pembangunan faspel Sijantung Kota Batam yang menelandana Rp9.4 miliar dari APBD Kepri 2014 masuk dalam Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri. Kepala Bidang Sarana Laut Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Aziz Karim mengatakan, hinggga akhir penambahaan waktu 50 hari pelaksanaan pekerjaan, progres yang dapat

KONDISI pembangunan pelabuhan Sijantung

dilaksanakan PT.Multi Karya Pratama, berdasarkan penilaian konsultan pengawas hanya 85 persen. Dan atas dasar itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri meminta BPKP melakukan

Terhitung 1 Januari 2017 Angkutan Sampah Dikelola Kecamatan

MOBIL angkutan sampah yang dikelola kecamatan

BATAM, RAKYAT MEDIATerhitung 1 Januari 2017, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Persampahan, mendelegasikan urusan pengangkutan sampah di kecamatan.

Total ada 9 kecamatan di Kota Batam yang penanganan sampahnya dilakukan swakelola, antara Dinas Lingkungan Hidup dan kecamatan. Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan, tahun ini Pemko

Batam melakukan penguatan kontrol peralatan dan personel di bidang pengelolaan Batam. ”Ada sebagianurusanpersampahan yang didelegasikan ke kecamatan,” kata Ardi, Senin (2/1/) kemarin di Batam Center. Untuk pengangkutan sampah dilingkungan kecamatan, menurut jadwalakandilakukan setiaphari. Bahkan dikatakan, dalam satu hari itu pengangkutan sampah dilakukansebanyak empat trip. ”Ya setiap hari. Satu hari itu empat trip dariperumahanketps. Dari tps ketpajadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Dilakukan dua kali sehari,” ujarnya. Dari sisikesiapan, total ada 119 armada yang dikerahkan. Berikutdengan 119 sopirdan 306 kernek. (rm/trb).

Polda Kepri Amankan 21 TKI Ilegal Yang Ditinggal Sang Calo BATAM, RAKYAT MEDIA-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengamankan 21 calon TKI ilegal saat mereka ditinggalkan oleh calonya di Pulau Todak, Nongsa, Batam, Jumat dinihari. “Mereka terdiri dari 9 perempuan dan 12 laki-laki ditinggalkan oleh tekong (calo) yang hendak membawa ke Malaysia di Pulau Todak karena cuaca buruk. Jadi kami amankan dan dibawa ke Polda Kepri,” kata KasubditPerlindunganPerempuandanAnak (PPA) DitreskrimumPoldaKepri AKBP PoncoIndriyo di Batam, Jumat. TKI tersebutberasaldarisejumlahwilayah di Indonesia seperti Lombok (Nusa Tenggara Barat), Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jambi.”Saat mau dibawa ke Malaysia pada 24 Desembermalam, adapatrolipetugassehinggaolehtekongnyaditinggalkan di pulautersebut,” kata dia. Dari hasilpemeriksaanada yang sudahbeberapa kali ke Malaysia. Seorang di antaranyamasih di bawahumur, berusia 16 tahun.” Korbanjugamengatakan, tekong yang hendakmembawamerekake Malaysia adalah S yang saatinidalampengejaranpetugas,” kata

PARA calon TKI illegal yang diamankanPoldaKepri Ponco. Poncobelumbisamemastikanapakahcalo yang memberangkatkan TKI ilegalinimerupakanjaringan SR yang saatinimenjadiburonanPoldaKepri.Poncomengatakanpihaknya akan berkoordinasidengan BP3TKI Tanjungpinanguntukmemulangkancalon TKI ilegaltersebutkedaerahasalnyamasing-masing. ”Untukpemulangan kami koordinasikandengan BP3TKI Tanjungpinang.Sementarasebagianmasihmenjalanipemeriksaan di PoldaKepri,” kata dia. Salah seorangkorbanasalJawa

Barat, Norika, mengatakan diaberangkat dari Bandung menuju Jakarta danterbangkeBatamdneganmembayar Rp1,7juta.”Dari Bandara Hang Nadim, kami dijemputdandibawakesebuahrumah. Namunnggaktahu di mana,” kata dia. Selanjutnya, kata dia, untukbisamenyeberangke Malaysia merekaharusmembayarlagi Rp1,8 juta kepadacalo yang akanmengantarkannyadengankapalcepat.”Katanyaadapatrolimakanya kami diturunkan di pulauitudanditinggal. Akhirnya kami dibawakesini,” kata Norika. (rm/mb).

CMYK

audit progress atas pengerjaan fisik yang telah dilaksanakan. Sebelumnya, dengan kontrak lumpsum dan satuan harga pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Sijantung B-

atam, PT.Multi KaryaPratamaasal Medan Sumatera Utara, ditetapkan Pokjadan PPK Dinas PerhubunganProvinsi Kepri sebagai pemenang tender denganpenawaran Rp9,4 miliar-

dari Rp10 miliarpaguanggaran. Namun hingga masa Kontrak berakhir 28 Desember 2014 pelaksanaan kontraktor baru dapat melaksanakan pekerjaandengan Progres 60 persen. (rm/mwd).

CMYK

SAMBUNGAN

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

458 Pejabat Pemkab Lingga Dilantik di Sawah LINGGA, RAKYAT MEDIABupati Lingga H Alias Wello, S.Ip resmi melantik 458 pejabat baik itu eselon II, III dan IV di lokasi sawah Sei Besar. Di bawah cuaca cerah, prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Lingga berjalan khidmat. Dikatakan Awe, panggilan akrab Alias Wello, sejumlah pejabat dilantik hari itu sebagian merupakan bentuk promosi agar kedepannya kinerja para pejabat tersebut depan akan lebih baik. ”Saudara diamanahkan dan satu tim yang baik. Jangan ada intrik yang mengganggu kita bekerja. Mari bahu membahu untuk melayani masyarakat. Jujur dan bertanggung jawab untuk membangun daerah tercinta ini,” pesan Awe. Dikatakan, diawal kepemim-

Bupati Meranti Ancam Blacklist Kontraktor Pekerjaan Proyek Dibawah 20 Persen

Bupati Meranti

Irwan Nasir Irwan menjelaskan, Terhadap beberapa pekerjaan yang tak tuntas tahun 2016 di Kepulauan Meranti, kemungkinan baru bisa dilanjutkan pada

Kapolresta Barelang bila tak hati-hati.Helmy menyadari, setiap orang saat ini bisa menjadi penulis di media sosial. Hanya saja tidak dibarengi dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai dampak hukum yang ditimbulkan. ”Banyaknya media-media mainstrim dan media sosial, terkadang memicu kejahatan dan juga disalah gunakan oleh masyarakat yang melepaskan kekesalan di media sosial,” ujar Helmy Santika, baru-baru ini. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika mengatakan disaat sekarang ini, semua

orang bisa jadi wartawan dan menulis di media sosial.”Setiap orang bisa jadi wartawan, tapi tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi, dan cara pandang menjadi berbeda,” kata Helmy. Seperti yang banyak terjadi saat ini, media sosial Facebook banyak digunakan untuk membuat tulisan yang bisa memicu petengakaran, menyinggung sara dan kata-kata yang tidak pantas. Diterapkannya undang-undang ITE, agar bisa mengontrol pengguna media sosial, dan tidak lepas kendali.”Undang-undang ITE,

Jokowi Tuding Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan, sepanjang 2016 ada 673 TKA yang bermasalah. Jumlah itu di antaranya, 587 merupakan TKA ilegal, karena tak punya izin kerja. Sisanya, kasus pelanggaran izin. “Mereka, WNA asal Tiongkok, Jepang, Korsel, India, dan lainnya,” ujar Hanif. Menyikapi persoalan membeludaknya tenaga kerja asal Cina, Hanif mengaku, tak perlu dirisaukan. Hal ini karena, pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Bila ada masalah dengan TKA, maka akan langsung disikapi. Apalagi, saat ini kerja sama lintas sektoral sudah terjalin dengan baik.”Kita sudah tingkatkan pengawasan. Jika ada masalah, maka Imigrasi, kepolisian, disnaker dan lainnya akan langsung bergerak,” ujarnya. Hanif Dhakiri membenarkan ada ribuan tenaga kerja asing dari Cina yang sudah masuk dan bekerja di Indonesia. Berdasar-

2016, Polda Batam pada 1 November 2016. ”Sabu dikirim dari Malaysia menuju Batam. Batam masih menjadi salah satu pintu masuk utama narkoba asal Malaysia untuk selanjutnya dikirim pada sejumlah wilayah lain,” kata Sam. Rata-rata sabu yang masuk ke Kepri merupakan barang yang dikirim dari Malaysia melalui jalur laut karena jarak dua negara berdekatan.Polda Ke-

tahun 2018.Pasalnya, untuk melanjutkan pekerjaan itu harus menunggu audit badan pemeriksa keuangan (BPK) RI yang paling cepat diperkirakan selesai Bulan April 2017. Tambah Irwan, untuk rekanan yang pekerjaanya masih di bawah 20% hingga tahun 2016 berakhir dan dipastikan akan di blacklist, sementara itu untuk proyek yang di atas 20% di pertimbangkan untuk tidak di blacklist. Irwan juga jelaskan bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti ada beberapa pekerjaan yang di pastikan tidak tuntas yaitu di Alai Mekong (pembangunan bronjong dan base C), Base C Jalan Lukun – Sungai Tohor, juga Alai - Mengkikip, sementara itu tahun 2017 ini Alai- Mekong akan di lakukan pengaspalan.(rm/pr) Sambungan Hal. 1

agar penggunaka tidak lepas kendali dan bisa mengontrol,” ucap Kapolresta. Maka dari itu, Kombes Pol Helmy Santika meminta kepada pengguna media sosial, agar tidak menebar kebencian di media sosial.”Jadilah kita orang yang bertanggung jawab, jangan menebar kebencian di media sosial,” ujar Kapolresta Barelang. Dengan adanya UndangUndang ITE, seseorang yang menyalahgunakan media sosial, bisa dijerat Pasal 27 jo Pasal 28. (rm/red). Sambungan Hal. 1

kan data Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan per Januari 2014 hingga Mei 2015 ada sedikitnya 41 ribu buruh asal Cina yang pernah mendapatkan izin kerja. Sampai akhir Juni 2015, Menteri Hanif memastikan ada 12 ribu buruh Cina di Indonesia. Kontroversi mengenai keberadaan tenaga kerja dari Cina ini merebak setelah sejumlah media memberitakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sepenuhnya oleh buruh Cina di beberapa lokasi di Indonesia. Satu di antaranya adalah pembangunan PLTU Celukan Bawang, di Buleleng, Bali, yang dikerjakan empat kontraktor: China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Pekerja asal Cina gampang ditemukan di kota itu sejak proyek dimulai tiga tahun lalu. PLTU berkapasitas 3x100 megawatt

itu bernilai investasi sekitar Rp 9 triliun. “Semua Izin Menggunakan Tenaga Asing yang kami keluarkan untuk kedua pabrik itu sifatnya sementara dengan masa kerja hanya enam bulan di tahap konstruksi, bukan produksi. Setelah itu mereka harus angkat kaki,” kata Hanif, dalam wawancara dengan majalah Tempo yang terbit Senin, 31 Agustus 2015. “Tenaga kerja asing ini hanya boleh menempati jabatan-jabatan tertentu yang expertise. Kalau ada temuan di level bawah, pasti ada pelanggaran, pasti kami tindak,” katanya lagi. Menaker minta keberadaan buruh Cina ini tidak dibesarbesarkan. “Pekerja asing di Indonesia hanya sekitar 70 ribu. Bandingkan dengan jumlah penduduk 240 juta dan angkatan kerja kita 129 juta. Itu kan 0,1 persen saja tidak ada,” katanya. “Jadi jangan takut-takuti orang dengan isu tenaga kerja asing.”pintanya. (rm/kps). Sambungan Hal. 1

pri, kata Sam, juga mengungkap peredaran ekstasi jenis baru mengandung metilon yang diselundupkan dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun. “Yang juga menjadi catatan adalah kasus heroin. Karena sebelum-sebelumnya sangat jarang ditemukan penyalahgunaan heroin di Kepri,” kata dia. Sam juga menperkirakan pada 2017 kasus penyelundu-

bertanggung jawab. “Kita juga siap memberikan jabatan ini sementara. Laksanakan tugas ini penuh tanggung jawab dan inovasi,” ujarnya. Sebagaimana jumlah pejabat eselon II yang dilantik yakni Eselon II sebanyak 23. Eselon IV sebanyak 298. Eselon III sebanyak 137 orang. Pemilihan lokasi sawah sebagai tempat pelantikan sengaja dipilihnya untuk menunjukkan langsung sejauh mana perjalanan misi Lingga Terbilang agar memicu kinerja pejabat Lingga untuk berbuat lebih baik dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. “Harapannya kabinet Lingga Terbilang yang dilantik hari ini dapat membawa pada konsep besar misi kita bersama,” pungkas Awe. Selain melantik 458 pejabat dan merotasi kabinet

Pekerjaan Proyek

BUPATI Lingga Alias Wello menanda tangani SK pelantikan

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Salah satu cara mengurangi angka kemiskinan di meranti adalah dengan membuka akses jalan antara Desa ke Desa lainnya, antara Desa Ke Kecamatan, dan Kabupaten dan lintas provinsi. Akses jalan ini yang akan mempermudahkan jalur transportasi masyarakat Meranti, saat ini akses jalan sudah cukup baik. “Untuk mempercepat roda perekonomian masyarakat pemda akan terus membuka akses antar Desa ke Desa, Desa Kecamatan, Kecamatan ke Kecamatan, Kecamatan ke Kabupaten, Kabupaten dan Provinsi, dan ini akan terus kita gesa untuk mempercepat pergerakan perekonomian masyarakat Meranti, “Jelas Bupati Meranti Drs H Irwan Nasir saat di konfirmasi usai apel Hut Meranti Senin (19/12/16).

pinanannya ini, Awe mengatakan ada yang menyerang dari luar. Bahwa beredar pengaduan ke KPK dan Kejati. Bahkan kata Awe, proyek percontohan percetakan sawah di Kabupaten Lingga diharapkan tidak menjadi preseden buruk. Namun ditanggapi lain oleh segelintir oknum. Dengan demikian, kata Awe, ia pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan perihal tudingan fitnah tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. ”Yakinlah saudara-saudara, insya allah apa yang kita galakkan selama ini menjadi persawahan yang baik,” ujarnya. Dikatakan Awe, apa yang dibangun hari ini bukan pencintraan sama sekali. Untuk itu kepada para pejabat yang dilantik, ia berpesan untuk bekerja cerdas, kerja inovatif dan

pan narkoba khususnya dari Malaysia menuju Kepri masih akan terus terjadi.”Kami akan terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memerangi narkoba dan penyelundupanpenyelundupan lain yang sering terjadi di wilayah Kepri. Tujuannya menciptakan kondusifitas dan keamanan pada seluruh lapisan masyarakat,” kata Kapolda. (rm/antara)

but juga terlihat hanya beberapa orang saja. Hingga kini pengerjaan pembangunan pelabuhan tiga lantai yang telah molor 2 bulan lebih dari jadwal telah ditentukan, disana sinimasih terlihat belum dikerjakan,seperti pembangunan ruang untuk alat pemindai (x-ray),contract change order (CCO), tiang pancang, jalan darurat untuk pemadam kebakaran sebagai syarat sebuah bangunan bertingkat dan dua jembatan layang penghubung dari jalan ke pelabuhan. Pelabuhan Telaga Punggur salah satu pelabuhan umum yang menjadi akses utama dari Kota Batam sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa menuju ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang. Berdasar data BP Batam selaku pemilik pelabuhan, luas bangunan lantai satu Terminal Telaga Punggur adalah 2.997 meter persegi dan akan dimanfaatkan untuk areal kedatangan, parkir inap, pertokoan dan kantor pengamanan. Sedangkan lantai II dan III dengan luas bangunan 3.031 meter persegi akan digunakan sebagai areal keberangkatan, kantor UPT Pelabuhan Laut, kantor Karantina, kantor Syahbandar, kantor P2K, kantor Bea dan Cukai, tempat ibadah, ruang VIP, kawasan komersial,

kawasan kedatangan calon penumpang dan kawasan penjualan tiket feri. Proyek pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur tersebut dibangun untuk menjawab keluh kesah masyarakat selama ini. Dimana, masyarakat yang hendak bepergian ke Tanjungpinang melalui jasa Pelabuhan Telaga Punggurselama ini bingung untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Selain sempit, tempat parkir juga terlihat semeraut.Namun harapan masyarakat yang menanti proyek pembangunanPelabuhan Telaga Punggursegera selesai tahun 2016 tersebut ternyata tidak terwujut. Oleh karena itu masyarakat kota Batam berharap proyek pembangunanPelabuhan Telaga Pungguryang dikerjakan oleh PT Hutama Karya bisa segera selesai. Memasuki tahun 2017 proyek pembangunan gedung baru terminal penumpang Pelabuhan Domestik Telagapunggur, Batam, masih dikerjakan. Sejatinya, masa pekerjaan proyek BP Batam ini berakhir Oktober 2016. ”Seharusnya Oktober kemarin selesai.Tapi karena ada tambahan pekerjaan, CCO (Contract Change Order) makanya belum selesai-selesai sampai saat ini,” kata Darwis, pengawas proyek, kepada media ini di Pelabuhan Telaga Punggur, Selasa (27/12/

Sambungan Hal. 1

2016) pecan lalu. Masa pengerjaan pembangunan Pelabuhan Domestik Telaga Punggur ini selama 523 hari kalender, melalui tahun anggaran 2015-2016 (multiyears). Sebagai pelaksana perusahaan yang mendapat pekerjaan gedung tiga lantai tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero).Sedangkan untuk kosultan pengawas yakni PT Yodya Karya (Persero). ”Anggaran Rp64 miliar lebih. CCOnya termasuk batu miring ini. Masih banyak lagi tambahannya. Selain itu, penyebab keterlambatan proyek ini karena lonjakan penumpang dfi akhir tahun sehingga mengganggu aktifivas pengerjaan proyek,” kata Darwis kembali. Darwis menambahkan, untuk pekerjaan gedung dalam tahap finishing dan pekerjaan life serta tangga escalator dari lantai dasar hingga lantai tiga. Pekerjaan yang tengah dilakukan adalah jembatan layang sebagai jalur kendaraan masuk (drop penumpang) dan keluar. ”Aspal (lantai dasar) tidak termasuk dalam anggaran pekerjaan. Mungkin ada tambahan lagi. Gedung lama nanti akan dibongkar habis,” ujarnya Keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan pelabuhan Telaga Punggur ini, kata Darwis, disebabkan Lonjakan penumpang yang terjadi sejak

Tenaga Kerja Januari 2014 hingga Mei 2015 ada sekitar 41 ribu buruh asal Cina yang mendapatkan izin kerja di Indonesia. Para buruh China ini pun rata-rata mendapat upah lebih tinggi dari pada pekerja lokal. Sebagai contoh, kasus di PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Proyek Pembangkit listrik berkapasitas 3×100 megawatt dari konsorsium China Huadian Power Plant Operation Co. Ltd., China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Terdapat setidaknya 133 pekerja asal China dari level staff hingga buruh kasar. Yang mencolok perlakuan yang mereka terima jauh lebih baik dari pekerja lokal. Dari gaji, fasilitas tempat tinggal, fasilitas makan dan sebagainya. Ini menimbulkan kecemburuan dari para pekerja lokal. Hal serupa berlangsung di berbagai wilayah lain, seperti Batam, Banten dan juga Papua, di mana banyak kontraktor memilih mendatangkan buruh asal China. Banjirnya buruh China masuk Indonesia disebabkan dihapusnya kewajiban bisa berbahasa Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Permenaker No 12 Tahun 2003, te-

CMYK

beberapa hari terakhir di Pelabuhan Domestik Telaga Punggur Batam sehingga mengganggu penyelesaian bangunan baru yang awalnya ditarget selesai akhir Desember. ”Ada beberapa kendala di antaranya kepadatan pengguna pelabuhan akhir tahun ini. Akibatnya pembangunan tidak sesuai jadwal awal,” katanya Darwis menjelaskan, akibat banyaknya kendaraan dan orang yang lalu lalang, pekerja tidak bisa mempercepat pekerjaan agar selesai tepat waktu. ”Kami kadang harus mengerjakan pada malam hari agar pengerjaan pelabuhan ini bisa selesai secepat mungkin,” kata dia. Menurut Darwis, pengerjaan malam yang mereka lakukan adalah pemasangan bagian penyambung antara jembatan layang akses keluar pelabuhan tiga lantai tersebut yang tidak mungkin bisa dikerjakan pada siang hari.”Dengan kondisi saat ini, mungkin pada Januari baru bisa selesai. Karena masih ada penyambungan jalan layang, batu miring, dan sejumlah tambahan lain yang harus dikerjakan.Saat ini pengerjaan pelabuhan Telaga Punggur fokus pada bagian jalan layang serta parkiran. Sedangkan bagian dalam gedung sudah memasuki tahapan penyelesaian,”kata Darwis meyakinkan. (rm/mawardi) Sambungan Hal. 1

lah direvisi oleh Permenaker No 16 Tahun 2015. Pemerintah beralasan, penghapusan kewajiban bahasa Indonesia untuk mendorong investasi asing. ”Kalau bahasa Indonesia ditempatkan sebagai syarat masuk menjadi TKA, ini yang menimbulkan keluhan dari para investor kita dan membuat iklim investasi kita tidak cukup kondusif,” kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri Hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan dan tuntutan puluhan ribu buruh se-Jabodetabek pernah melakukan aksi demo massalbeberapa waktu lalu. Mereka memadati Bundaran HI dan kemudian long march ke Istana Negara untuk menyuarakan tuntutan pembatasan membanjirnya pekerja asing khususnya dari China ke Indonesia. Sementara Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengatakan, tidak semua warga negara asing (WNA) bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah, kata dia, memiliki konsep untuk memberikan akses masuk bagi WNA.”Hanya orang asing yang bermanfaat dan orang asing yang tidak membahayakan keamanan serta

kedaulatan yang kami terima,” kata Ronny dalam diskusi Polemik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/12/2016). Ronny menuturkan, berdasarkan perlintasan yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia sejak Januari hingga 18 Desember 2016, WNA yang datang ke Indonesia mencapai 8.974.141 orang. Sedangkan WNA yang keluar dari Indonesia sebanyak 9.370.098 orang. Ronny menyebutkan, dari jumlah 8,9 juta perlintasan, WN Chinayang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443. Sedangkan WN Chinayang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang. “Jumlah yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Namun belum dibedakan apakah mereka bekerja atau wisata,” ucap Ronny. Ronny menampik adanya “serbuan” tenaga kerja asing (TKA) dari Chinake Indonesia. Sebab, Ronny menjelaskan, WN Chinayang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas) sebanyak 31.030 orang. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, pemegang Kitas kerja 27.254 orang.

Ditjen Imigrasi Desember 2016 itu. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengamankan 10 orang asing dari Italia, India, Prancis, Guinea, Cina dan Australia. Kantor Imigrasi Kelas I khusus Soekarno Hatta mengamankan 5 orang asing yang terdiri atas 4 warga RRT dan 1 warga negara Korea Selatan. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat mengamankan 11 orang asing terdiri atas 6 warga India dan 5 warga Nigeria.

baru, Pemkab Lingga juga me-nonjob-kan 25 pejabat Linngga. Para pejabat eselon II yang dilantik yakni Ir H M Ishak yang semula di Bappeda, kini menjabat Kadis Kebudayaan. Sementara Said Parman yang semula menjabat sebagai Plt Sekda dan Kadisdikpora kini memimpin Bappeda. Kepala Dinas Pendidikan diemban oleh Kasiman, Dinas Periwisata Pemuda dan Olahraga dijabat Idrus. Dinas LH, Junaidi Adjam, Dinas Perhubungan, Yusrizal, Dinas PU Said Nursyahdu dan Dinas Pertanian Rusli Ismail.Turut hadir pada pelantikan tersebut, Sekda Lingga Abu Hasyim, Ketua DPRD Lingga Drs Riono. Ketua Gerakan Organisasi Wanita, Wakil Ketua TP PKK Maratu Sholiha. (rm/hkl)

Menurut Ronny, pihaknya selalu berupaya mencegah masuknya TKA ilegal. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan tindakan keimigrasian kepada 1.837 orang WN China. “Termasuk deportasi. Tidak hanya karena bekerja ilegal tapi juga ada yang over stay tourist. Dari jumlah itu 126 di proses di pengadilan,” ujar Ronny. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah membantah mengenai rumor adanya jutaan tenaga kerja asal Chinadi Indonesia. Jokowimenegaskan bahwa tenaga kerja Chinadi Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang.Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang. ”Hitungan kita 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak,” ucap Jokowi. Jokowi mengakui ada target dari pemerintah untuk mendatangkan turis dari China sebesar 10 juta orang. Namun, Jokowimenyayangkan ada pihak yang memelesetkan dari turis menjadi tenaga kerja. (rm/oz) Sambungan Hal. 1

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat mengamankan 11 orang asing yang terdiri atas 8 warga RRT, 2 warga negara Hongkong, dan 1 warga Malaysia. Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengamankan 2 warga RRT, sedangkan Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya mengamankan 7 warga RRT.Kantor Imigrasi Sorong mengamankan 3 warga RRT. Yurod mengatakan langkah ke depan yang akan dilakukan pihak Imigrasi adalah memper-

ketat pengawasan terhadap orang-orang asing yang masuk ke Indonesia, mengingat tidak boleh meralang siapapun untuk masuk ke sebuah negara. Yang dapat dilakukan, kata dia, adalah mengawasi dan memastikan mereka yang masuk ke Indonesia mematuhi aturan negara ini. Warga negara asing yang terjaring pada operasi pengawasan orang asing ini dibawa ke rumah detensi untuk segera diproses dan dapat dikenai

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembayaran biaya beban atau denda, deportasi dan penangkalan maupuan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, lanjutnya. Pelanggaran yang dilakukan bervariasi mulai dari overstay (melebihi masa izin tinggal), tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116) hingga penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Pasal 122). (rm/mwd).

CMYK

KORAN UMUM

Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Selasa, 3 - 10 Januari 2017, MINGGU KE- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 179 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Proyek Kongkalikong Dinas Tata Kota Dikerjakan Asal Jadi BATAM, RAKYAT MEDIALelang proyek itu sebelum saya jadi Kepala Dinas Tata Kota, jadi kalau mau tanya silakan saja sama Asril Kepala Dinas Tata Kota sebelum saya. Demikian ucapan yang keluar dari mulut Suhar Kepala Dinas Tata Kota, menanggapi pertanyaan media ini terkait proyek pedestrian di Nagoya yang dikerjakan asal jadi. Bahkan Suhar menantang, kalau mau beritakan buat saja besar besar, pak walikota takkan marah, ucapnya lagi Belakangan ini proyek pembangunan jalan pedestrian senilai Rp Rp5.557.528.000 yang dikerjakan oleh PT Bintang Utama Teknik selaku kontraktor, menjadi sorotan public, selain banyak penyimpangan, proyek tersebut kabarnya tidak sesuai spesifikasi teknik. Hal ini terlihat dari kualitas dan mutu

pengerjaannya pembangunan jalan pedestrian tersebut sangat amburadul dan dikerjakan asal asalan. Informasi yang diterima media ini dari sejumlah pekerja dilapangan mengungkapkan, selain pengerjaannya asal jadi alias tidak sesuai spek, matrial yang dipergunakan untuk proyek itu memakai matrial sembarangan, baik besi maupun pasir beton yang dipakai tidak Standar Nasional Indonesia (SNI). Besi beton yang dipergunakan juga tidak sesuai ukuran,”Penggunaan matrial saja banyak yang tidak sesuai, terutama besi beton dan campuran semen tidak sesua, pokoknya banyak curi pekerjaan. Kalau kami sebagai buruh pekerja, apa yang diperintahkan pemborong itu yang kami kerjakan, meskipun kami tahu itu

Lik Khai anggota DPRD Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-BP Batam mengklaim pelayanan BP Batam sudah baik. Seperti yang disampaikan Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, Minggu (1/1/2017) lalu, Menurut Andiantono, perbaikan pelayanan merupakan salah satu pencapaian besar yang dilakukan BP Batam sudah sepanjang 2016 lalu.”Pertama, terbitnya PMK Nomor 148 tahun 2016, layanan Izin Investasi 3 Jam (i23J) dan pembenahan perizinan online. Sebenarnya masih banyak lagi,” ujarnya. Namun klaim yang disampaikan Humas BP Batam, dibantah oleh anggota DPRD Batam Lik Khai, Ia menilai, pelayanan BP Batam di bawah tujuh pimpinan baru BP Batam tak ada bedanya dengan pelayanan BP Batam sebelumnya. Dari segi biaya tetap saja mahal, pengurusan terkait perizinan pun masih lama.”Sama-sama mahal juga biayanya. Bedanya dulu, mahal tapi cepat. Kalau sekarang, sudahlah mahal, lama lagi,” ujar dia. Kata-kata Lik Khai ini bukan hanya sekadar opini belaka. Dia mengaku mengalami sendiri kejadian yang membuatnya pesimistis dengan kinerja pelayanan BP Batam saat mengurus IPH, dan fatwa planologi.”Katanya ada pelayanan online. Cepat. Ternyata satu bulan juga selesainya untuk mengurus satu lembar surat. Kalau saya tidak gebrak meja kemarin, mungkin juga tidak selesai-selesai. Saya saja yang seorang wakil rakyat dipersulit, apalagi masyarakat yang lain,” kata Lik Khai mengeluhkan pelayanan di BP Batam. Selain itu, Lik Khai mengatakan bahwa masih adanya calo di BP Batam yang berakibat pada pungutan liar (pungli). Sebagai wakil rakyat, dia bahkan menyarankan agar tim sapu bersih (saber) pungli yang baru terbentuk beberapa waklu lalu, datang ke BP Batam dan menangkap calo-calo tersebut.”Katanya tak ada calo. Saya lihat masih banyak. Yang membedakannya ini kan, bisa bermain cantik atau tidak,” ujar dia. Li Khai mendorong agar tujuh pimpinan BP Batam lebih fokus bekerja meningkatkan pelayanan di BP Batam, bukan sibuk dengan pencitraan.”Kerja yang jelaslah. Katanya banyak investor yang masuk, tapi baru sebatas MoU. Yang kita lihat kan, banyak perusahaan yang hengkang sekarang,” kata Lik Khai.”Jangan pencitraan. Kalau kerja bagus, kan yang menilai masyarakat. Bukan dia buat pencitraan di Youtube. Yang tahu informasinya juga orang-orang yang tidak tahu dengan kondisi sebenarnya di Batam,” sambungnya.(rm/trb)

salah dan tidak sesuai spek ya kami kerjakan,”kata salah seorang pekerja yang minta namanya tidak ditulis dalam berita ini. Dijelaskan, campuran semen pelaster parit dan semenisasi jalan juga lebih banyak pasir dari semen. Besi beton dan semen yang dipakai kualitasnya rendah dan harga murah,”Kalau tidak curi pekerjaan dan dari harga matrial yang murah, kontraktor mana bisa untuk. Karna untuk mendapatkan proyek ini juga kontraktor sudah keluarkan duit di depan teruma membayar fee kepada pejabat Dinas Tata Kota, sampai ditangan kontraktor proyek ini pagu anggarannya sudah menyusut sampai 30 persen, Bahkan untuk mengejar tenggat waktu, pihak kontraktor mengerjakan proyek itu asal asalan,”ujar sumber itu.(rm/rd)

PROYEK jalan pedestrian Nagoya dikerjakan asal jadi

Jembatan Layang Atau Flyover Bendahara DPU Langkat Pungut Biaya Selesai Akhir Tahun 2017

PEKERJAAN pembangunan jalan layang Simpang Jam

BATAM, RAKYAT MEDIAJembatan layang atau flyover saat ini dalam proses pembangunan dilakukan Kemeterian Pekerjaan Umum, ditargetkan, akan selesai tahun ini. Flyover Siampangjamg, dibangun dua jalur. Masing-masing jalur memiliki lebar 16,1 meter. Sedangkan panjang jalanan mencapai 460 meter dan titik tertinggi flyover sekitar 9 meter dari permukaan tanah. Anggaran yang digunakan dana ABPN Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 180 miliar. Hal ini diungkapkan Wali Kota Batam, H Rudi Sabtu (31/ 12/2016) pecan lalu di Batam.

Dijelaskan setelah pelebaran jalan selesai tahun ini, ditambah dengan pemasangan lampu hias di seputaran Nagoya, akan menambah keindahan Kota Batam sebagai kota industri.”Akan semaki menarik, karena pembangunan jembatan layang di simpang Jam, akan selesai tahun 2017 ini,” ungkapnya. Sementara pembangunan lampu hias, diakui akan dilakukan juga ditempat lain. Setelah kawasan Nagoya selesai. Pembenahan infrastruktur itu, diharapkan mendorong ivestasi makin banyak investor masuk. ”Sehingga semua masyarakat

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Winarto 4. Bokhari

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) (Selat Panjang)

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

CMYK

bisa menikmati hasilnya,” harap Rudi. Rudi menargetkan perubahan wajah infrastruktur Batam. Wajah ifrastruktur Batam diharapkan masayarakat semakin menikmati tinggal di Batam. “Siang bekerja, malamnya bisa menikmati suasana indah di Nagoya. Tapi ingat, yang sudah dibangun, sama-sama kita pelihara,” himbau Rudi. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, ingin meningkatkan pelayanan dibidang lain. Diantaranya dengan semakin mendekatkan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan persampahan kepada masyarakat. Mereka juga akan menjadikan beasiswa dalam mendorong kualitas anak-anak Batam.”Spirit kami, menjalankan pemerintahan di Kota Batam lebih lagi di 2017,” kata Amsakar. Sementara anggota DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, selain pegembangan infrastruktur, penting transparansi dalam pelayanan. Pelayanan juga diminta tidak berbelit dan transparan.”Perlu peningkatan software dalam mendorong daya saing Batam,” imbau Haripinto. Disebutkan, biaya logistik untuk industri masih tinggi. Terutama dalam pelabuhan. Sehingga diharapkan dapat mendorong daya saing di ASEAN.”Di kepri, biaya logistik masih tinggi, khususnya pelabuhan. Harus dibenahi dan pelayanan harus cepat dan ada kepastian,” imbuhnya. (rm/tps).

Tanda Tangan SPM

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Sejumlah rekanan lokal di Kabupaten Langkat, mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Langkat Lasdin. Para rekanan yang mengurus Surat Perintah Membayar (SPM) harus menyetor biaya tanda tangan Lasdin. Pungutan yang dilakukan oknum DPU tersebut sudah berlangsung lama. Hanya saja selama ini, para rekanan cenderung mendiamkannya. Sebab bagi mereka yang penting dana bisa dicairkan. Biaya tanda tangan oknum Bendahara harus dibayar sebelum pencairan dana proyek. Hasil pungutan tanda tangan Lasdin untuk memperkaya dirinya sendiri. Para rekanan tidak bisa berbuat banyak, karena pungutan biaya tanda tangan Lasdin pada SPM sangat dibutuhkan untuk dijadikan persyaratan agar rekanan bisa menerima pelunasan dana proyek dari Pemkab Langkat. Nominal pungutan biaya tanda tangan SPM bervariasi Pungutan tanda tangan SPM dilakukan bendahara pengeluaran DPU Langkat, mendapat kecaman dari LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Langkat, Boy menyatakan, pelayanan terhadap masyarakat dengan adanya pungutan yang dilakukan oknum tersebut merupakan preseden buruk bagi pe-

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

merintahaan sekarang. Seharusnya para PNS yang didudukan sebagai pelayanan publik memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan tidak melakukan pungutan biaya tanda tangan. Karena mereka sudah digaji untuk menjalankan kewajibannya, cetus Boy “Jadi sangat disayangkan kalau melakukan kewajiban dalam pelayanan publik masih minta setoran pungutan uang, sebuah tanda tangan bendahara,” kata Boy. Perbuatan pungutan tanda tangan SPM tidak bisa dibiarkan harus Kadis dan Bupati memberikan sanksi atau memberhentiknya selaku bendahara pengeluaran DPU. Hanya saja, bilaKadis PU dan Bupati tidak memberikan sanksi terhadap Lasdin dengan memberhentikan dia selaku bendahara pengeluaran DPU. “Berarti pemerintah melakukan pembiaran atau melegalkan pungutan liar yang dilakukan oknum bendahara DPU Langkat tersebut,” kata Boy Artinya, kata Boy. Adanya pungutan tanda tangan, adanya setoran ke pimpinan atasan langsung. Karena tidak adanya sanksi pemberhentian terhadap pelakunya, dengan melakukan pembiaran pungutan biaya tanda tangan SPM dilakukan bendahara DPU sudah sangat meresahkan para rekanan. Terpisah, Lasdin selaku bendahara DPU saat di konfirmasi Rakyat Media, Kamis (29/ 12) di kantornya, Lasdin membantah melakukan perbuatan pemungutan uang terhadap rekanan terkait pencairan dana proyek itu, ia malah mengatakan siapa yang melakukan pemungutan tersebut, dan siapa rekanan yang bilang ? tidak ada semua itu, itu tidak benar, kalau saya melakukan pemungutan terhadap rekanan ataupun kontraktor terekait tanda tangan saya, saya sudah kaya raya. Ucapnya. (rm/topan).