EDISI 167

CMYK

Kejati SumutBiarkan Terpidana Korupsi KPN 5 Tahun Penjara Bebas Diluar

Baca Hal 5

KO AAgustus N UMU M - MINGGU- IV Website: www.rakyatmediapers.co.id 24-R31 2016

Penanggung Jawab Rabu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Rabu, 24 - 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

TERDAFTAR

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 167 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

perusahaan pelat merah ini mendesak Pemerintah segera melakukan penyegaran manajeman agar perusahaan PT Persero Batam yang dinlai berkinerja buruk ini mampu meningkatkan performanya kembali. Disamping itu, mereka minta Bersambung ke Hal 15

KANTOR PT Persero Batam di Batuampar

BATAM, RAKYAT MEDIAManajemen PT Persero Batam dituding para karyawan dinilai sangat bobrok. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penyedia jasa logistik, pergudangan, bongkar muat dan pelayanan jasa transportasi darat serta mengelo-

la berbagai aset bergerak maupun aset tidak bergerak (property) di Pulau Batam boleh dikatakan hidup segan mati tak mau.

Betapa tidak, kondisi PT Persero Batam dua tahun terakhir ini cukup memprihatinkan. Perusahaan ini terancam gulung tikar, selain masalah keuangan yang sudah

megap megap menjadi faktor utama buruknya kinerja perusahaan.

Hubungan pimpinan dan karyawan di internal perusahaan ini juga terlihat tidak harmonis. Akhirnya banyak masalah yang melibatkan pimpinan di perusahaan BUMN tersebut terungkap keluar Bahkan sejumlah karyawan di

Plt Direktur Uatama PT Persero Batam

Teuku Afrizam

Pelacur Asing Menjamur di Tempat Hiburan Batam

Polisi Dan Imigrasi Tak Mampu Bertindak Tegas BATAM, RAKYAT MEDIABisnis pelacuran yang dijalankan oleh mafia perdagangan manusia antar negara semakin marak di Batam. Wanita yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dari berbagai negara di Asia ini dikerjakan sebagai pelacur di sejumlah tempat hiburan di Batam.

Sayangnya, aparat Kepolisian dan Imigrasi kelas I Khusus Batam yang memiliki wewenang untuk mengawasi keluar masuknya orang asing di negara ini tak mampu bertindak tegas dan terkesan tutup

TEMPAT hiburan malam F.1 Club Planet Holiday Batam

KPK KECAM PEMBERIAN REMISI KEPADA KORUPTOR JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberi remisi terhadap 428 koruptor di momen HUT ke 71 RI mendapatkan kecaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan pemberian remisi tersebut akan

membuat efek jera terhadap pelaku maupun yang belum melakukan korupsi berkurang. ”Kami menyesalkan sebegitu banyak remisi,” ujar Yuyuk.

Menurutnya, sebagai penegak hukum sudah membangun kasus sedemikian rupa hingga masuk dakwaan, tuntutan dan putusan berkekuatan hukum

Bersambung ke Hal 15

Menteri Susi Resmikan

Pusat Komando Pengendali Satuan Tugas 151 NATUNA, RAKYAT MEDIA-Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudji Astuti meresmikan pusat komando pengendalian satuan tugas 151

pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) di Lanal Ranai, Rabu (17/8/2016) lalu.

Puskodal satgas 151 meru-

pakan kerjasama dan gabungan instansi, baik dari Lanal Ranai, KKP (PSDKP,red), Polair, Bersambung ke Hal 15

177 Calon Haji Asal Palembang Ditangkap Petugas Imigrasi Filipina JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Petugas imigrasi di Bandara Manila, Filipina, mencegat 177 warga negara Indonesia yang akan naik haji.Para jemaah menggunakan paspor Filipina. Mereka dicegah sebelum mereka naik ke pesawat, Jumat (19/8/2016) menuju Madinah, Arab Saudi.

Menurut kepala Imigrasi Filipina Jaime Morente, lima warga Filipina yang mendampingi jemaah Indonesia tersebut menuju tanah suci juga ditangkap.Ia mengatakan, paspor yang diperoleh secara ilegal

Bersambung ke Hal 15

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

mata. Bahkan tampaknya membiarkan praktik pelacuran tersebut merajalela di Batam.

Informasi yang diterima media ini dilapangan, lokasi tempat hiburan yang mempekerjakan PSK asing tersebut berada di kawasan Nagoya dan JodohBatam, diantaranya, Hotel Planet Hoiliday, Formosa Hotel, Billiard Centre, F.1 Club, Planet Holiday, M One Club, Noname Café dan Ratu Platiinum.

Aktivitas bisnis maksiat pelacur asingini bisa berjalan

JEMAAH Haji asal Palembang yang menggunakan paspor Filipina

Bersambung ke Hal 15

BP BATAM TARGETKAN UWTO RP 1 TRILIUN BATAM, RAKYAT MEDIA-Kebijakan Badan Pengusahaan Batam menyurati penerima alokasi lahan, hingga mengumumkan melalui media, untuk membangun dan membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), diharap berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). BP Batam bahkan menargetkan penerimaan UWTO tahun ini sekitar Rp 4 triliun.

Optimisme itu disampaiKetua BP Batam kan Kepala BP Batam, HaHatanto tanto, Jumat (12/8/2016) di Batam. Hatanto menyebutkan, butuh kerja sama untuk mencapai target itu. Baik kerja sama dengan pengusaha dan lainnya.”Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun dari perpanjangan Bersambung ke Hal 15

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo Protes :

MANTAN WAKASAD MASUK DAFTAR HITAM IMIGRASI SINGPURA JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku telah mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Singapura terkait tindakan Imigrasi Singapura kepada mantan Kasum TNI Letjen (Purn) TNI Suryo Prabowo.

Lenjen TNI (Purn) “TNI sudah berkoordiSuryo Prabowo nasi, begitu juga Kepala Bais sudah menyampaikan protesnya kepada Atase Pertahanan yang ada di Indonesia,” kata Panglima TNI usai membuka Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Ke-IV Tahun Bersambung ke Hal 15

PENDIDIKAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

2

Kantor Bandara Hang Nadim Nunggak Pajak Parkir

Rp794 Juta ke Pemko Batam BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan (BP) Batam, saat ini memiliki utang ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, melalui parkir di Bandara Hang Nadim.Namun, Wali Kota Batam, Rudi mengaku belum tahu dengan utang tersebut. Ia akan komunikasikan dulu ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Batam, terkait piutang Pemko di BP Batam itu.”Saya belum tahu.

Belum tahu itu. Nanti cek dulu,” ungkap Rudi.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang, mendesak agar Pemko Batam segera menagihkan piutang itu. Jika tidak, maka Komisi II DPRD Batam, akan memanggil pengelola bandara, untuk menjelaskan soal piutang

itu.”Waktu pembahasan evalusi pajak dan retribusi sebelumnya, itu tidak dilaporkan. Tapi kita minta ini segera dibayarkan.

Nanti kalau belum, kita akan panggil BP Batam atau pihak bandara,” tegas Sallon.

Sementara Kabid Komersial Bandara Hang Nadim, Suwarso yang dikonfirmasi, enggan menanggapi.Melalui pesan singkatnya, Suharso hanya menanya balik wartawan. “Maaf, parkir apa?,” katanya singkat. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, Bandara Hang Nadim dilaporkan merugi pada 2015 lalu, sebesar Rp 29,8 miliar.

Ditemukan juga di Hang Nadim terdapat tagihan listrik

yang macet dari mitra kerja sebesar Rp 479 miliar.Selain itu, ada juga tunggakan pajak parkir Hang Nadim ke Pemko Batam lebih dari Rp 794 juta.

Terkait dengan kondisi keuangan Bandara Hang Nadim ini, mantan Deputi BP Batam, Istono, yang baru beberapa bulan ini masa tugasnya membeberkan kondisi di bandara. Disebutkan, Bandara Hang Nadim sebenarnya untung.”Tapi kalau dihitung dengan gaji karyawan, kita memang rugi. Tapi diluar gaji karyawan, kita untung,” ungkapnya.

Dijelaskan, kondisi ini terjadi, karena Bandara Hang Nadim, pengelolaannya belum ful komersial seperti PT Angkasa Pura.(rm/mb)

LOKASI lapangan parkir Bandara Hang Nadim

Rudi Janjikan Insentif Untuk RT Dan RW Rp 1 Juta

KANTOR Polda Kepri di Nongsa Batam

Mabes Polri Naikan Status Polda Kepri Jadi Tipe A BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepulauan Riau yang wilayahnya berbatasan dengan beberapa negara, saat ini dalam proses naik status dari tipe B ke A.”Sejumlah aspek menjadi pertimbangan Mabes Polri menaikkan kelas Polda Kepri yang sebelumnya Tipe B menjadi Tipe A. Saat ini dalam proses,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian di Batam, kepada wartawan Jumat (19/8/2016) di Batam Ia mengatakan, kenaikan status itu menjadi agenda pembahasan Kapolri dan Menpan-RB.Menurut Sam, kondisi Wilayah Kepri yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand dengan wilayah perairan luas, serta berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia membutuhkan peningkatan pengawasan dan pengamanan dari segala ancaman.

Dengan kondisi tersebut menurutnya banyak yang harus diawasi, termasuk masuk ancaman-ancaman jalur masuk pelaku terorisme dan kejahatan lintas negara.

“Secara teknis kami sudah siap. Polda Kepri sudah memiliki rumah sakit, SPN, dan sejumlah fasilitas lainnya untuk penunjang pengamanan. Keputusan kenaikan status Polda Kepri ada di Mabes Polri dan kementerian terkait,” kata dia.

Dengan naiknya tipe, maka juga akan ada penambahan personel dan peralatan yang memadai sehingga bisa meningkatkan pengamanan seluruh wilayah.

“Kalau dari kami memang harus berbenah diri khususnya SDM dan sarana pendukung, serta membangun hubungan baik dengan sejumlah pemangku kepentingan agar semua tercapai dengan baik,” kata Sam. Jika Polda Kepri berstatus tipe A, maka akan dipimpin kapolda dengan pangkat inspektur jenderal, dan wakapolda berpangkat brigadir jenderal.Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono mengatakan, Polda Kepri sudah mengusulkan agar di Kabupaten Anambas ada polres tersendiri, terpisah dari Polres Natuna.”Kami sudah mengusulkan agar di Anambas ada polres tersendiri, mengingat selama ini masih di bawah Polres Natuna sehingga jumlah personel akan semakin banyak,” kata Hartono.(rm/ant)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah kembali menyerahkan dana insentif bagi ketua RT dan RW di Batam. Insentif sebanyak Rp 400 ribu per bulan diserahkan secara simbolis Wali Kota Batam, H Rudi. Jumlah RT/ RW di Batam 3.987 orang dari 772 RW dan 3.215 RT. Penyerahan insentif dilakukan bersamaan dengan silaturahmi antara Wali Kota, Wakil Wali Kota Batam, dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan RT/ RW se-Batam, Selasa (9/8) di Sport Hall, Tumenggung Abdul Jamal.”Sekarang seperti itu jumlahnya. Nanti bisa kita kasih Rp 1 juta per RT/RW. Tapi tunggu APBD Batam Rp 4 triliun lebih. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi,” ungkap Rudi.

Diharapkan, pemberian insentif dapat memotivasi RT/ RW di Batam, dalam menjalankan tugasnya, dalam melayani masyarakat.Pemko Batam sendiri juga diakui, akan meningkatkan pelayanan dengan mengadopsi sistem online pemerintah Kota Surabaya.

“Kalau sistem sudah baik, tidak ada kebocoran,” ungkap Rudi. Ia juga berencana melibatkan RT/RW di Batam, un-

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi

tuk membantu pemungutan retribusi di Batam. Sehingga tidak ada kebocoran pendapatan. Termaksud retribusi sampah.”Kalau optimalisasi retribusi sampah melibatkan RT/ RW, maka kebocoran turun dan pendapatan daerah naik,” imbuh Rudi.

Rudi juga membeberkan program yang berjalan saat ini.

Pemko Batam menata kawasan Jodoh dan Nagoya. Pelebaran dijalankan dan ditargetkan, jalan kawasan Nagoya, Jodoh hingga Batamcenter, sudah selesai pada tahun 2018 mendatang.

“Kita lagi fokus pada infrastruktur jalan. Itu untuk mendorong perekonomian Batam,” harap Rudi. Ketua

DPRD Batam, Nuryanto mengungkapkan harapan kepada RT/RW di Batam. Ketua RT/ RW di Batam, merupakan ujung tombak keamanan masyarakat. ”Jadi tugas RT/RW cukup berat. Harus membantu masyarakat untuk administrasi kependudukan dan keamanan warga,” kata Nuryanto. Diingatkan, RT/RW merupakan pelopor kerukunan masyarakat.

“Tadi saya sudah bincang dengan pak wali agar insentif dinaikkan. Pak wali bilang, siap. Juga saya bilang gimana Rp 1 juta per bulan. Pak Wali bilang, bisa.Tapi tunggu APBD di atas Rp 4 triliun. Sekarang Rp 2,5 triliun, itupun sudah dipotong Rp 300 miliar,”kata Nuryanto.(rm/tps).

BP BATAM HARUS DAPAT UNTUNG DARI PENGELOLAAN LAHAN BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan (BP) Batam, diminta untuk mendapat untung dari pengelolaan lahan, bukan menjual lahan. Selain itu, diharapkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditindaklanjuti pejabat BP Batam yang baru.

Agar hasil audit, ditindaklanjuti secara hukum.Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (12/8) di Batam.

Menurutnya, kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, dapat terus perhatian terhadap Batam.

Diakui, Batam mendapat perhatian karena diharapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian Indonesia. ”Batam ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekenomi Indonesia. Tapi saya lihat hasil audit BPKP, kok orang ini (pejabat BP yang lama) berani,” cetus Luhut.

Luhut mengingatkan untuk pejabat BP Batam yang baru, menyelesaikan lahan. Alasannya, banyak persoalan lahan di Batam, termaksud rumah liar

(ruli).”Paling penting bukan untuk mendapat untung dari jual lahan. Tapi untung dari hasil pengelolaan lahan yang dijadikan industri,” pinta luhut.

Luhut juga meminta agar audit BPKP ditindaklanjuti.

Jika memang benar ada pelanggaran, maka harus diproses. ”Kalau memang betul ada pelanggaran yang dilakukan pengurus (pejabat) yang lama.

Harus dibawa ke ranah hukum,” sambungnya.

Menurutnya, Batam yang memiliki letak yang strategis, harusnya bisa maju cepat.

Karena itu, diminta agar hambatan terhadap pembangunan diselesaikan. Bahkan untuk hasil audit BPKP, Luhut menyarankan diserahkan ke KPK. ”Tinggal kasih KPK. Selesai,” imbuhnya mengakhiri.

BPKP melakukan audit terhadap BP Batam, yang dinilai ada permasalahan keuangan. Di antaranya penerbitan 149 Penetapan Lokasi (PL) penggunaan lahan. Selain itu, 15 izin perubahan peruntukan lahan. Selain itu, ada kondisi keuangan bandara yang merugi dan lainnya.(rm/tps)

Dana Bergulir Pemko Masih Sisa Rp 6,5 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIA-Sekitar Rp 6,5 miliar dana bergulir, masih belum tersalurkan hingga semester pertama tahun ini.Tahun ini ditargetkan sekitar Rp12 miliar tersalurkan untuk membantu usaha mikro. Sementara dana yang sudah tersalurkan, baru sekitar Rp 5,5 miliar. Melalui dana bergulir, akan berjalan program pengentasan kemiskinan.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Batam Ardiwinata, pengembangan usaha mikro tetap perhatian pemerintah Batam. Sehingga, tingkat perekonomian masyarakat

naik.”Pemko menyiapkan beberapa program seperti pengembangan perekonomian nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro kecil, menengah hingga anak-anak jalanan,” jelasnya. ”Untuk nelayan, Pemko menyalurkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat tangkap, bubu, hingga kapal,” sambungnya.

Untuk nelayan, ia mengatakan, berkat bantuan yang diberikan pemerintah selama beberapa tahun terakhir, maka koperasi nelayan Batam kini sudah berhasil. Bahkan hingga memiliki rumah toko seharga milia-

ran rupiah.”Koperasi nelayan Batam berprestasi terbaik nasional dari Bank Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah menyiapkan dana bergulir untuk menambah modal kerja. Tahun ini, kata Ardi, pihaknya menargetkan untuk menggulirkan dana bergulir hingga Rp 12 miliar. Dan hingga Juni 2016, dana yang sudah tersalurkan Rp 5,5 miliar. ”Jadi masih ada banyak kesempatan bagi warga yang ingin memperoleh dana bergulir,” kata Ardi.

Selain bantuan modal, Pemko juga memberikan pelatihan cara mengemas hasil produksi UMKM. Tujuanya, demi menarik perhatian konsumen. Dan untuk pelaku koperasi, pihaknya menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi dan akutansi koperasi untuk menambah ilmu.

Namun untuk pelatihan diakui diambil dari dana izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). ”Sementara untuk anak jalanan, kini Pemko menyelenggarakan berbagai pelatihan, seperti mengelas dan menjahit,” katanya. (rm/feri).

Halaman Gedung DPRD Batam Jadi Tempat Tinggal Pengungsi

PARA pengungsi di Taman Asoirasi Batam Centre

BATAM, RAKYAT MEDIASejumlah pencari suaka dari berbagai negara tinggal halaman dalam Gedung DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, setelah Taman Aspirasi penuh imigran lainnya.”Ya, tinggal di sini, kalau malam menginap,” kata pencari suaka asal Somalia, Faisal di Batam, Kamis.

Lima perempuan dan empat anak-anak menggelar alas di bawah pohon rindang di halaman Gedung DPRD. Pohon itu berdiri dekat dengan Taman Aspirasi yang juga sudah dipadati sekitar 70 pencari suaka.Pada dahan pohon

itu bergantungan tas dan baju para pencari suaka.

Perempuan-perempuan itu duduk-duduk berbincang dengan sesama. Sedangkan anakanaknya, ada yang tidur, ada pula yang bermain di sekitar pohon.

Faisal mengatakan, jumlah pencari suaka tidak bertambah, namun memang Taman Suaka sudah padat sehingga perempuan memilih memisahkan diri ke halaman Gedung DPRD. ”Jumlah kami ada 75 sampai 80 orang. Kami dari tiga negara, Yaman, Somalia dan Afganistan. Tapi yang paling banyak Afganistan,” katanya.

Ia menyatakan, sudah tinggal di taman sejak beberaa bulan yang lalu.Taman Aspirasi yang terletak di antara Gedung Kejaksaan Negeri dengan Gedung DPRD, dekat dengan Kantor Pengadilan Negeri dan berhadapan dengan Kantor Imigrasi itu sudah dipenuhi tenda. Ada tenda kemah, ada juga tenda terbuat dari terpal yang hanya membentang antara satu pohon dengan pohon lain.

Di antara tenda juga nampak tali-tali yang difungsikan sebagai jemuran baju milik imigran.”Ini bukan rumah, tapi kami tinggal di sini. Di sini

masih lebih baik ketimbang di negara kami, karena ada perang sipil. Kalau di sana, hari ini tidur belum tentu besok masih hidup,” katanya.

Menurut Faisal, tenda-tenda itu belum bisa melindungi dari hujan.Kalau hujan turun, pencari suaka terpaksa berlari ke gedunggedung sekitar, meski tidak masuk, hanya berdiri di luar.

“Berlindung di masjid juga,” katanya. Untuk air, para pencari suaka biasa mengambil dari keran air minum yang terdapat di halaman dalam Gedung DPRD dan Pemkot Batam.

Dan untuk makan, dia

menyatakan didapat dari warga Batam yang memberikan sumbangan. “Orang Indonesia baik sekali,” katanya.

Para pencari suaka juga memanfaatkan toilet di gedung-gedung sekitar untuk buang air besar, kecil dan mandi.Faisal berharap IOM segera menempatkan seluruh pencari suaka ke negara ketiga, agar bisa hidup lebih baik.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta pemerintah mencari solusi kehadiran pencari suaka di Batam karena dikhawatirkan memicu persoalan sosial. (ant).

CMYK

3

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wali Kota Batam Tinjau Proyek Jodoh-Nagoya BATAM, RAKYAT MEDIAWali Kota Batam Muhammad Rudi meninjau proyek pembangunan Nagoya-Jodoh, Senin (22/ 8/2016) lalu.Tahun ini, Pemko Batam menggesa pembangunan jalan khususnya di Nagoya-Jodoh yang merupakan pusat perekonomian di Batam.

Dalam peninjauan tersebut, Rudididampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam, Yumasnur, Kabid Prasarana jalan Dinas PU Kota Batam, Suratno dan Camat Lubuk Baja, Herman Rozie.Rudi melihat gorong-gorong, taman dan bangunan

di sekitar Allium Hotel.

Disampaikan Rudi, pengerjaan penataan Nagoya-Jodoh antara lain pembersihan dan pelebaran gorong-gorong, pelebaran jalan, penataan taman dan median jalan serta penataan ruko dan toko di kawasan tersebut. ”Gorong-gorong akan diperbesar dan jalan diatas gorong-gorong tersebut,” ujarnya kepada wartawan Selasa (23/8/2016) kemarin di Batam Centre..

Selain itu, Rudi juga memerintahkan Lurah untuk mengecek izin penetapan Lahan (PL) ban-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Hangtuah Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro LinggaLingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Hangtuah Biro Kabupaten Bengkalis Hangtuah Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Perss Alamat Jalan Raya Batam Centre, Komplek Graha Pena Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-462578 Kode Pos-29444.

Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

gunan di sekitar proyek pembangunan jalan.Menurutnya, pihaknya akan membongkar bangunan yang ada di row jalan. ”Ada toko yang menambah bangunannya sampai row jalan.

Ini akan ditertibkan,” sebutnya.

Menurut Rudi, pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Namun, katanya, bisa dilakukan bertahap atau multiyear. ”Tahun ini dibuat batas atau pengecoran, pengaspalan bisa tahun depan yang penting ditandai jalan tersebut akan dilebarkan,” jelasnya. (rm/edw)

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi didampingi Kadis PU Batam Yumasnur tindau proyek di Jodoh.

344 JCH Batam Berangkat ke Tanah Suci BATAM, RAKYAT MEDIAJamaah calon haji (JCH) asal kota Batam berangkat ke tanah suci, hari ini, Selasa (23/8/ 2016) lalu. Jumlah mereka 344 orang.”Total jamaah dari Batam 365 orang. Dua puluh di antaranya sudah diberangkatkan di kloter pertama kemarin. Satu orang batal berangkat,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Amanuddin, usai melepas JCH Batam ke Embarkasi di Masjid Raya Batam, Senin (22/8/ 2016) pekan lalu.

Jamaah yang batal berangkat itu bernama Amancik.

Keberangkatannya dibatalkan lantaran ia tak memenuhi syarat istithaah Kementerian Kesehatan. Pria yang tinggal di Seibeduk itu masih rutin menjalani cuci darah.”Yang bersangkutan itu ada disfungsi ginjal. Organ selain itu oke semua. Itu jadi hambatan dia sekarang,” ujar Amanuddin.

Ke-344 jamaah haji itu dilepas di Masjid Raya Batam.

CJH embarkasi batam diberangkatkan ke tanah suci

Amanuddin mengatakan, kegiatan itu sudah berlangsung setiap tahun. Kegiatan ini berfungsi untuk membekali motivasi untuk para JCH yang akan memasuki Embarkasi.

Dalam pelepasan yang dihadiri, antara lain, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Batam dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Batam itu, para JCH

mendapatkan pengarahan dan motivasi memasuki embarkasi. Setiap JCH dihimbau untuk terus menjaga kekompakan dan kebersamaan.”Pelepasan ini juga untuk memanfaatkan anggaran transportasi ke Embarkasi. Karena kalau tidak dimanfaatkan anggaran bus itu, panitia sulit untuk mempertanggung-jawabkannya,” katanya.(rm/bps)

Polda Kepri Serahkan 11 Tersangka Korupsi ke Persidangan Migas.”(Kasus) BATAM, RAKYAT Perusda ada 2 MEDIA-Direktorat tersangka, LSM Kriminal Reserse Segar Bugar 3, BP Khusus (DitreskrimBatam 2 dan 4 sus) Polda Kepri orang kasus LSM telah mengantar 11 BP Migas di tersangka korupsi Natuna,” ujarnya. ke meja hijau.

Ia mengatakan Sebanyak 11 empat kasus tersangka korupsi tersebut merugikan itu dari empat kasus negara miliaran yang ditangani dari rupiah. Dan ia 2015 hingga menyebutkan nilai pertengahan kasus korupsi 2016.”Empat kasus Direktur Krimsus paling besar terjadi ini sudah kami Polda Kepri di Natuna, dimana selesaikan semuanKombes Pol Budi LSM BP Migas ya,” kata Ditektur Suryanto merugikan negara Reserse Kriminal sebanyak Rp 3,2 Khusus Kombes miliar.Untuk ke depan kata Arif Pol Budi Suryanto kepada pihaknya telah membidik wartawan belum lama ini beberapa kasus. “Tunggu saja Ia mengatakan bahwa tanggal mainnya,” ungkapnya. pihaknya akan terus memantau Mengenai penyelidikan setiap gerak-gerik koruptor. kasus korupsi, Arif menSehingga akan mempersempit gungkapkan pihaknya sangat setiap gerakan para koruptor serius menangani hal ini. tersebut.Dijelaskan oleh Sebab hal ini sesuai dengan Kasubdit III Tipidkor Polda arahan Presiden Jokowi dan Kepri AKBP Arif Budiman lima Kapolri. “Tak ada tempat bagi kasus yang ditangani pihaknya yakni korupsi Perusda Karimun, para koruptor, akan kami selidiki sampai tuntas bila Bansos Natuna LSM Segar terjadi tindak pidana korupsi,” Bugar, Laboratorium BP Batam pungkasnya.(rm/bp). dan Bansos LSM BP

Polisi Tunggu Said Sehat,

Usut Kelalaian Nahoda Pompong Tengelam

KANTOR BP Batam di Batam Centre Ilustarsi : ini seperti pompong yang tenggelam di perairan penyengat

BATAM, RAKYAT MEDIAPolresta Tanjungpinang masih menunggu kondisi Said, tekong pompong tenggelam, guna dimintai keterangan. ”Belum bisalah kita periksa.

Karena kondisinya memang masih belum sehat,” kata Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko BIntoro di kantornya, Selasa (23/8) kemarin.

Saat ini, menurutnya kondisi tekongdan seorang penumpang selamat dalam keadaan pemulihan. Awalnya kata Kapolres, memang keduanya dirawat di RSUD Tanjungpinang.

Namun karena terlalu banyak cairan, keduanya lantas dipindah ke RSUP Kepri. ýUnsur kelalaian, menurutnya dalam kasus ini lantaran penumpang tidak disertai pelampung (life jacket) dan berlayar dalam kondisi cuaca

buruk.Menurutnya, itu diperoleh dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa pihaknya.Namun memang menurutnya, penumpang pompong selama ini tak pernah disertai life jacket.

Kita juga akan periksa saksi lain kenapa kok masih tetap jalan kalau memang cuaca buruk. Apakah pompong ini di bawah syahbandar pelabuhan atau seperti apa,”ý ujarnya. Kapolres juga belum mengetahui siapa pengatur lalulitas ataupun izin izin operasi pelayaran pompong.ý Pihaknya masih menyelidiki.

Kunci permasalahan untuk mengetahui sebenarnya kejadian tersebut adanya unsur kelalaian menurutnya, tetap ada padatekong yang mengatur pemberangkatan. “Masih enam yang kita periksa,”kata Kapolres.(rm/trb)

BP Batam Akan Lelang Lahan Belum Dialokasikan BATAM, RAKYAT MEDIA-Direktorat Lahan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam tengah melakukan klarifikasi lahan-lahan di seluruh Batam. Nantinya, lahan-lahan yang belum dialokasikan akan dilelang. ”Ada space yang sudah kami bebaskan dan matangkan itu wajar saja dilelang,” kata Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni, usai menghadiri Forum Diskusi Jurnalis di Hotel Venesia, Senin (22/8/2016) lalu.

Bachroni mengatakan, masih ada sejumlah lahan yang belum dialokasikan BP Batam. Namun, sebagian besar sudah dihuni masyarakat. Nanti, sebelum dilelang, lahan itu harus dibersihkan dari pemukiman. BP juga akan membuat tapak sesuai rencana.”Mekanisme itu sedang dimulai disiapkan sekarang. Akhir bulan ini mekanisme semoga sudah siap,” katanya.

Lelang lahan ini, tambahnya, bukan soal mencari pembeli tertinggi. Melainkan mencari

pembeli yang mampu memberi manfaat lebih pada tanah tersebut. Misalnya, pembeli itu akan membuat pabrik yang dapat membuka lapangan kerja baru.”Lelang itu penilaiannya berdasarkan manfaatnya bagi kemajuan Batam.

Kalau harga tanahnya tinggi cuma untuk disimpan itu percuma,” ujarnya lagi.

Seluruh lahan, menurut Imam Bachroni, berpotensi untuk dilelang. Jika dilihat dari yang paling luas, lahan yang berada di kawasan industri berpotensi untuk dilelang.

Namun, bukan berarti lahan yang berada di kawasan perumahan tidak dapat dilelang. ”Kami sedang evaluasi semua,” ujarnya.

Imam Bachroni menegaskan, lahan atau tanah di Batam tidak boleh dijadikan investasi. Yakni, disimpan dan menunggu harga tanah tinggi baru dijual kembali. BP Batam, katanya, akan menindak tegas para pemilik hak pengelolaan lahan yang berinvestasi dengan lahan itu.”Ya dicabut (haknya),” tegasnya. (rm/red).

DAERAH GUBERNUR AKAN PERJUANGKAN ADA PENGADILAN TINGGI DI KEPRI BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan RiauNurdin Basirunmengaku untuk pengembangan pembangunan di Kepri masih mempunyai beberapa pekerjaan.

Diantaranya peningkatan status Pengadilan Tinggi (PT) di Kepri yang akan ditingkatkan. Mengingat saat ini Polda Kepri sudah dinaikan dari tipe B menjadi tipe A. Gubernur Kepri Meski demikian, NurNurdin Basirun din akan meminta kepada Menteri Hukum dan Ham RI, Mahkamah Agung (MA), DPR RI dan sejumlah pejabat berwenang, agar memprioritaskan pembangunan PT tersebut di Kepri.Karena sejak Kepri memisahkan diri dari Provinsi Riau dan sah menjadi daerah tingkat satu pada 24 September 2002 lalu, masyarakat masih harus pergi ke Pekanbaru untuk urusan PT. “Ini hal yang menarik menurut kami. Makanya kami meminta kepada pak Menteri Hukum dan HAM agar ada Pengadilan Tinggi(PT) di Kepri. Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan permohonan kepada pihak menteri terkait ini. Jadi agar setelah ada PT di Kepri warga kita mudah untuk menjangkau bila ada permalasahan hukum,” kata Nurdin Basirunkepada wartawan saat meresmikan salah satu perusahaan di Sekupang, Batam, Jumat (19/8/2016) lalu.(rm/trb)

Bupati Anambas Belum Ada Perombakan Kepala Dinas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pelantikan termasuk mutasi pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menunggu SOTK baru. Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang SOTKbaru baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini sekaligus meluruskan informasi perihal reBupati Anambas safel ‘kabinet’ Bermadah Abdul Haris yang dilakukan pada bulan Agustus ini.”Kami menunggu SOTKbaru. Ada beberapa perubahan di sana. Kami menunggu itu, sehingga tidak bekerja dua kali,” ujarnya Haris peda wartawan Jum’at (19/8/2016) lalu.Ia menambahkan, agar roda administrasi pemerintahan tetap berjalan, pihaknya cenderung melakukan pergeseran pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ini tampak pada beberapa pejabat yang memegang jabatan Pelaksana Tugas (Plt), seperti yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektorat dan beberapa SKPDtermasuk beberapa Kepala Bagian.”Kami pun sudah berupaya maksimal. Hanya memang kondisi keuangan Pemerintah yang mungkin membuat kinerja sedikit berkurang,” ungkapnya.

Meski kini dilanda defisit, namun Haris mengklaim tetap mengawal serta melakukan pengawasan pada sejumlah kegiatan. Pengawasan yang dimaksud termasuk mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkemungkinan akan dipercayakan untuk mendapat promosi dan diberikan amanah untuk memegang jabatan tertentu.”Harapan kami seperti itu.

Artinya, mereka benar-benar bekerja sehingga berdampak pada perubahan bagi pembangunan di Anambas ini,”kata Abdul Haris.(rm/trb)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

4

Gubernur Kepri Optimis

Industri Galangan Kapal di Batam Kembali Bangkit

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun gunting pita peresmian galangan kapal

DPRD Lingga Usulkan Perubahan SOTK SKPD LINGGA, RAKYAT MEDIA-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lingga, Riyono mengatakan, usulan rancangan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) telah diterima dari eksekutif. Rencananya dari 43 satuan kerja (satker) SKPD, akan dirampingkan menjadi 36 satker.

Ia mengatakan, secepatnya usulan ini akan segera dibahas oleh pansus yang telah dibentuk. Pembahasan SOTK sendiri terang Riyono, akan disesuaikan dengan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ”Sudah kami terima dan akan segera di bahas. Pansusnya juga sudah kami bentuk, dipimpin oleh Drs Agus Marli dari Fraksi Golkar,” ungkap Riyono belum lama ini.

Menurutnya, perubahan SOTK Pemerintah Kabupaten Lingga tersebut sesuai dengan instruksi Mendagri yang mengharapkan adanya perampingan di tubuh pemerintah daerah. ”Intinya Mendagri me-

Ketua DPRD Lingga

Riono ngharapkan daerah melakukan efesiensi belanja pegawai, agar belanja pembangunan pada APBD bisa lebih besar. Gambaran umum kami, dari 43 satuan kerja (satker) di Pemkab Lingga akan dirampingkan menjadi 36 satker atau SKPD. Namun untuk finalisasi keputusannya, pansus yang lebih tau nantinya,” ungkap politikus dari partai Nasdem tersebut.

Rancangan SOTK yang baru kata Riyono, akan menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD 2017 mendatang. Mengenai perampingan 7 SKPD yang

bakal hilang tersebut, Riyono mengatakan pansus yang lebih tau.Diperkirakan Dinas Pendidikan akan berdiri sendiri, sedangkan bidang pemuda dan olahraga, akan menjadi Dispora.

Selain itu, lanjutnya, Dinas Pertanian juga akan berdiri sendiri dan kehutanan akan kembali ke provinsi. Sedangkan pertambangan masih ada kemungkinan bertahan karena harus menaungi potensi panas bumi yang dimiliki Lingga. ”Kehutanan akan kembali ke provinsi, alasannya karena kita tidak punya hutan raya. Jadi Dinas Pertanian akan berdiri sendiri,” ungkapnya.

Beberapa perubayan lain dalam SOTK baru Pemkab Lingga, disebut Riono, kemungkinan kedepan hanya ada Dinas dan Badan.

Sedangkan untuk Kantor ditiadakan, seperti Kantor Perpustakaan dan Arsip. ”Intinya di sesuaikan dengan aplikasi yang di keluarkan Mendagri pada 19 Agustus mendatang. Seperti Satpol PP, bisa saja menjadi Dinas,” terangnya. (rm/bp).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepri HNurdin Basirun mengaku sangat optimis industri galangan kapal atau shipyard di Batam, yang sempat lesu beberapa bulan terarkhir akan bangkit kembali.

Rasa optimis ini, diungkapkan Nurdin BAsirun saat menjadi menghadiri Grand Opening PT Asianfast Marine Industries (AMI) di Sekupang, Jumat (19/8/2016) lalu.

“Kami optimis sekali, ama Batam yang dulunya dikenal sebagai gudang galangan kapal akan bangkit lagi,” kata Nurdin dalam kata sambutannya.

Nurdin pun berharap agar pelaku usaha galangan kapal dan pemerintah Kota dan Kabupaten di Kepri untuk bisa saling bersinergi dengan instansi terkait sekaligus menjaga kualitas teknologi untuk meningkatkan penjualan.”Tak kalah penting juga masalah kualitas produk kita. Insya Allah galangan kapal akan maju,” kata Nurdin.

Sementara itu, pimpinan PT AMI Mr Paul R Gannaway melalui Direktur Utama (Dirut) Pipin Kusnadi sangat berharap dengan adanya peresmian perusahaanya dapat menyumbang sekaligus meningkatkan perekonomian dari sektor Shipyard di Batam.”Kami sangat optimis maju, dan itu semua tak lepas juga peran serta dukungan intitusi di Pemerintahan,”jelasnya.(rm/tb)

BUPATI ANAMBAS TUNGGU SOTK ROMBAK SKPD

Bupati Anambas

Abdul Haris ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan, pihaknya tidak ingin bekerja dua kali dalam pelantikan maupun mutasi di lingkup Sekretariat Pemkab Anambas. Untuk itu, pihaknya menunggu penyesuaian SOTK kelar dari Bagian Hukum Pemkab Anambas.”Kami masih menunggu penyesuaian SOTK yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu kami tidak terburu-buru dalam pelantikan maupun rombak SKPD,” ujarnya, Jumat (19/08/2016).

Saat ini, pihaknya lebih cenderung melakukan pergeseran di SKPD yang saat ini dirangkap oleh satu pejabat.

Dengan tujuan agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar.”Seperti Dinas Kesehatan dirangkap oleh Zuhkrin, Kepala Defenitif Badan Lingkungan Hidup (BLH). Yang seperti ini akan kami lakukan pergeseran agar roda pemerintahan tidak terganggu. Alhamdulilah, SKPD-SKPD saat ini bekerja maksimal, walaupun kadang terbentur pada keuangan daerah,” terangnya.

Haris menegaskan, pihaknya selalu memantau kinerja para ASN di lingkup Pemkab Anambas. Ditambah juga kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Haris pun berharap, kinerja para ASN dapat membawa perubahan serta pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami selalu memantau kinerja para Pejabat, agar tidak keluar jalur. Kami juga mengupayakan penempatan pejabat itu benar-benar sesuai kinerja dan kemampuannya. Sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan pelayanan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya. (rm/shd)

Gubernur Ajak Masyarakat Sukseskan Program Wisata Bahari Kepri

KETUA DPRD Kota Tanjungpinang Suparno

DPRD Tanjungpinang Tunggu SOTK Baru Sesuai Aturan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAMenyusul adanya aturan batu tentang SOTK (Strusktur Organisasi Tata Kerja), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang juga mau tidak mau harus menyusun SOTK yang baru sesuai aturan tersebut.

Namun, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang, Suparno, hingga saat ini pengajuan Ranperda tersebut belum dilakukan Pemko Tanjungpinang.”Kita masih menunggu, katanya saat ini masih ditelaah oleh Pak wali, kita harapkan secepatnya, karena ini adalah Ranperda prioritas,” ujar Suparno saat dihubungi, Kamis (18/8/2016) lalu.

Suparno menambahkan, memang Ranperda tersebut tidak masuk dalam agenda

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengajak semua komponen masyarakat perkampungan di seluruh pulau-pulau di Kepri di Kepri agar mendukung dan mensukseskan program Wisata Bahari di Kepri.

Hal itu dikatakan gubernur saat meresmikan kawasan Wisata Bahari Riau International Cruising Higway Pulau Dahan, Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang, Kota Batam, Sabtu (20/8/2016) lalu.

“Seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun swasta harus bersamasama mendukung dan membanguný program Wisata Bahari di Kepri, dengan menja-

ga lingkungan, keasrian, keramahan, serta potensi kawasan wisata pantai yang merupakan Anugrah yang diberikan tuhan pada Masyarakat Kepri,”kata Nurdin Nurdin juga mengatakan, dengan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepri yang 96 persen berupan lautan dan ratusan pulau. Merupakan beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Eksostisme wisata alam dan bahari di sejumlah pulau di Kepri menjadi modal utama Provinsi Kepri dalam mengelola kawasannya menjadi kawasan wisatanya bertaraf internasional. “ýMenjaga lingkungan eksotis wisata alam bahari di sejumlah pulau di Kepri dan

Prolegda, karena dadakan. Akan tetapi, menurut dia, Ranperda SOTK ini telah baku, sehingga sangat mudah untuk dibahas. ”Sebenarnya bisa menggangu prioritas yang lain, namun, karena Ranperda ini semuanya baku, jadi tidak rumit, yang jelas jangan ada yang kurang sajalah, sehingga bisa langsung dibahas dan kita rampungkan,” ujar Suparno.

Suparno mengatakan, tentang Ranperda ini tetap menunggu pengajuan dari Pemko Tanjungpinang. Makanya. diharapkan, Pemko juga cepat mengajukan Ranperda ini.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menjadwalkan perombakan Satuan Perangkat Kerja Daerah(SKPD) karena masih menyesuaikan PP 18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). (rm/tps) GUBERNUR Kepri berfoto bersama dengan masyarakat

chiri khas keramahan masyaralat dengan budaya Melayu yang kuat menjadi modal utama kita dalam memberikan kenyamanan pada wisatawan asing yang berkunjung ke sejumlah kabupaten dan kota di Kepri,” tegas Nurdin.

Dalam peresmian Peresmian Riau International Cruiser Higway di Pulau Dahan Kecamatan Galang Kota Batam ini, juga dihadiri sejumlah investor asal Singapura, unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan daerah (FKPD), ý kepala dinas perhubungan, kepala dinas kelautan dan perikanan, Lurah Galang Baru Iskandar dan masyarakat setempat.

Dalam kunjungannya, gubernur Kepri juga melaksanakan uji coba wisata laut den-

gan menggunakan jetsky dari dari Batam menuju Pulau Kampung Dahan bersama rombongan grup jetsky Batam lainnya.

Selain disampubut warga masyarakat, dalam kesempatan itu, Nurdin bersama warga kampung di pulau itu juga melaksanakan pesta perlombaan HUT RI ke-71 dengan berbagai lomba tradisional rakyat seperti balap pompong, panjat pinang, lomba karung, dan perlombaan lainnya.

Selain itu, Nurdin juga mengajak para tamu dan wisatawan luar negeri yang juga berkunjung dan berwisata ke Pulau Dahan Galang Baru itu berdendang ria dan berjoget Melayu bersama masyarakat setempat.(rm/bty)

CMYK

5 5

Rabu, Rabu, 24- 31 Agustus 24- 31 Agustus 2016 MINGGU- IV

NASIONAL

2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KASIPENKUM Kejatisu Bobby Sandri SH MH

“Kasus ini Sudah Kami Laporkan Pada Kejatisu” MEDAN, RAKYAT MEDIA-Meski sebelumnya mengaku belum mendapat informasi terkait kasus korupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Wampu Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, terhadap 5 terpidana pengurus koperasi yang telah dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh PN Tipikor Medan, dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pradilan tingkat banding.

Namun Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Uatara, Bobby Sandri,SH, mengaku sudah menyampaikan pemberitaan tentang kasus tersebut yang dimuat koran umum Rakyat Media kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Uatara.

Tapi kata Bobby, pihaknya belum bisa berbuat banyak karena belum ada arahan dari Kajatisu terkait kasus ini,”Saya sudah menyampaikan berita tersebut kepada Kajatisu, namun kami belum bisa menanggapi lebih jauh, karena kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Meski begitu, kami berterima kasih sudah memberikan informasi pada Kejaksaan dan sekaligus pemberitaannya,” kata Bobby Sandri, diruangan kerjanya Kejati Sumut saat dikonfirmasi Sofiam.M Perwakilan/wartawan Rakyat Media di Medan belum lama ini.

Bobby menjelaskan, dengan adanya pemberitaan tersebut terkait kasus terpidana Mursyid Cs yang telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan penetapan mMahkamah Agung RI Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDN, terpidana diperintahkan ditahan. Namun paktanya sampai sejauh ini terpidana Mursyid Cs masih berkeliaran diluar akan ditindaklanjuti.

“Kami akan tindak lanjuti sampai sejauhmana kebenaran indek dari pemberitaan yang dimuat koran umum Rakyat Media. Tapi bersabar karena kami akan koordinasi kepada pihak terkait,’kata Bobby.

Sementara Kepala kejaksaan Negeri Langkat Andre Ridwan SH.MH, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi karena Kepala Kejaksaan Negeri Stabat selalu sibuk dan jarang ditempat ketika hendak di konfirmasi di kantornya

PETUGAS Imigrasi memberikan keterangan pers saat menangkap 2 Biksu Gadungan

Petugas Imigrasi Tangkap Biksu Gadungan WN China JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat menangkap dua warga negara China yang berpakaian ala biksu. Keduanya dinilai menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Keduanya yakni Yao Xianhua (51) dan Hu Qiyan (57) megaku sebagai biksu dari Vihara Ekayana, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namun, setelah dicek keduanya diragukan sebagai biksu.

Penangkapan bermula saat Tim Wasdakim melakukan operasi rutin pada 18 Agustus 2016. Saat itu, Xianhua ditangkap karena ketahuan meminta-minta uang atau mengemis di Unit Layanan Paspor Angke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat.

Usai ditangkap dilakukanlah pemeriksaan. Diketahuilah kalau Xianhua biasanya mengemis dengan rekannya bernama Qiyan. Akhirnya Qiyan pun ditangkap dari tempat penginapan mereka di Hotel Mutiara, Pintu Besar, Jakarta Barat.

“Setelah kita periksa ada rekannya di penginapan hotel, kita konfirmasi kita tangkap. Pengajuan dari yang kita tangkap memang itu (Qiyan) biksu palsu juga,” ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Syamsul Effendi Sitorus kepada wartawan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Jalan Pos Kota Nomor 4, Selasa (23/ 8/2016).

Syamsul mengatakan, kedua biksu gadungan itu masih kurang memahami pengetahuan tentang agama Buddha.

Mereka hanya bermodal tasbih, buku agama berbahasa Mandarin dan kitab-kitab untuk menarik perhatian masyarakat.

“Jadi modus ini bukan baru, udah lama. Tapi sifatnya memang temporer. Cuma kita heran keuntungan dia ini sebagai cari makan atau tujuan lain. Kita sedang pendalaman,” paparnya.

Selain berpura-pura menjadi biksu palsu, kedua orang pelaku tersebut juga melakukan penyalahan gunaan izin tinggal dan mereka mencari korban yang kewarganegaraan China karena keduanya tidak bisa berbahasa Indonesia.

“Mereka di sini izinnya untuk wisata bukan tinggal jadi mereka tidak sesuai,” jelasnya.

Sampai saat ini Imigrasi masih menyelidiki terkait kasus kedua warga asing itu. Pihak Imigrasi juga belum mengkonfirmasikan kedua pelaku ke Kedutaan Besar China. “Belum ada, karena kita masih pendalaman,” tutupnya.(rm/dtk)

KANTOR Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Uatara di Medan

Divonis 5 Tahun Penjara,

Mursyid Terpidana Korupsi Bebas Diluar STABAT, RAKYAT MEDIA –Setelah divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Mursyid mantan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menjadi otak korupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak pernah ditahan.

Mursyid Cs divonis oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan 5 tahun 6 bulan, dan dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDNyang mengadili perkara tindak pidana korupsi di peradilan tingkat banding juga telah menjatuhkan putusan tetap memvonis terpidana 5 tahun 6 bulan penjara terhadap terpidanaserta membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 bulan.

Dalam putusan itu juga, menghukum terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp 164.068.774, jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan hukuman tetap ini, harta benda terpidana dapat disita, jika terpidana tidak mempunyai harta maka untuk menutupi uang pengganti terpidana dipidana penjara selama 6 bulan.

Sidang Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, 23 April 2014 silam, Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi PN Medan bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis A.TH Pudji Wahono,SH.Mhum, Saut H Pasaribu,SH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan. DR. Mangasa Manurung,SH.MKn, Rosmala Sitorus,SH.MH

dan Sazili,SH,Msi, Hakim Tinggi Ad Hoc tidak pidana korupsi PT Medan masing masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Maret 2014 selam, Nomor :73/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim anggota dan dibantu oleh oleh Hamonangan Rambe sebagai Oabitera Pengganti PT Medan.

Putusan tersebut diatur sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1). Ke-1 KUHP Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan juga memutuskan bahwa 5 terpidana pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu dengan hukuman masing-masing 5 tahun penjara.

Kelimanya dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan Rp 1,58 miliar dana yang dipinjam dari bank.

Kelima terdakwa yakni Mursyid (Ketua Koperasi), Suparman (Ketua II), Tumario (Sekretaris), Hadi Pranoto (Sekretaris I), dan Marli (Bendahara). Berdasarkan putusan majelis hakim diketahui bahwa pada 2008 KPN Pelita Stabat/Wampu menjalin kerja sama dengan BNI Cabang Polonia tentang pemberian pinjaman kepada 30 anggota koperasi sebesar Rp 3,5 miliar.

Tapi anehnya, ke-5 koruptor kredit fiktif koperasi pegawai negeri

(KPN) Pelita Stabat/Wampu, Kabupaten Langkat, sejak divonis tidak pernah ditahan. Mursyid (65) salah seorang terpidana yang disebut sebut menjadi otak pelaku penggelapan kredit fiktif 30 guru di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ini masihbebas berkeliaran di tempat tinggalnya Desa Pasar I Stabat Lama, Kecamatan Bingai, Kabupaten Langkat.

Kuat dugaan tidak ditahannya terpidana Mursyid,sejak divonis 5 tahun, kelima terpidana ini menjadi ATM aparat Kejaksaan. Anehnya lagi,pihak Kejaksaan Negeri Langkat tidak mengetahui kasus tersebut Saat ini terpidana Mursyid lebih banyak bersembunyi dirumahnya pasar I Stabat Lama.

Sejumlah anggota koperasi yang menjadi korban kejahatan kelima terpidana tersebut merasa kesal dan kecewa,”Kan tidak adil, mereka sudah divonis tapi tidak ditahan, kami mendesak Kejaksaan Negeri Stabat segera mengeksekusi para terpidana,Mahkamah Agung (MA) juga sudah memutuskan dan menguatkan hukuman banding terpidana.

Medi rasa keadilan terhadap masyarakat kami mendesak Kejari Langkat mengeksekusi terpidana”, ujar salah seorang korban kepada media ini di kantor Camat Wampu belum lama ini di Bingai.

Berdasarkan data diperoleh media ini, pada 18 September 2008 pihak Bank BNI menyetujui permohonan kredit yang diajukan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu dengan plafon kredit sebesar Rp3.500.000.000. Setelah ada persetujuan pada 24 September 2008 pihak BNI melakukan pencairan tahap pertama sebesar Rp1,150.000.000 untuk 23 orang daftar penerima.

Setelah pencairan tahap pertama, kemudian pada 14 Nopember 2008 pihak Bank BNI kembali mencairkan

KKLK terhadap 32 orang penerima anggota KPN Pelita Stabat/Wampu dengan jumlah Rp 1,580.000.000.

Ketika itu pencairan dana itu langsung ditandatangani oleh terdakwa Mursyid sebagai Ketua dan Tumaryo sebagai Sekretaris.

Celakanya, setelah uang yang dicairkan dari bank BNI tersebut diterima oleh kedua terdakwa Mursyid dan Turmaryo, namun tidak mereka salurkan kepada 32 anggota koperasi yang namanya diajukan sebagai peminjam di BNI Adapun nama anggota KPN Pelita Stabat/Wampu yang menjadi korban antara lain D.Suriono Cabdis P dan P Stabat, Azizah Helmi SD Lubuk Dalam, Wagimin SDN Pantai Gemi, Endi Riyono SDN Lubuk Dalam, Isnaini Yusfi SDN Ibadah, Iriana.Spd SD Jatian, Renita Ginting SD Lubuk Dalam, Ruslia SD Kwala Bingai, Yusmiati SD Kwala Bingai, Nur Syamsiah SD Besilam, Sudarmi SD Besilam, Nur Fitria Siregar SD Melintang.

Juriah SD Lubuk Dalam, Erni Kresnawati SD Lr Ibadah, Damiyo SD Basilam, Bahrian SD Basilam, Zainudin SD Melitang, R.H Purba SD Melintang, Siti Khariah SD Basilam, Sri Suparti Sd kampong Baru, naimah SD SDLB, Suriadi N SD Jatian, Idris SD kebon Balok, Sudirman SD Karang Rejo, Abdi Ilham SD Wonogiri, Syamsiah SD Kwala Bingai dan Suratman SD Lubuk Dalam.

Terdakwa Mursyid, ketika hendak ditemui belum lama ini dirumahnya pasar I Desa Stabat Lama untuk konfirmasi terkait masih bebasnya yang bersangkutan meski telah divonis 5 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 06/PID.SUS/2013/PTMDN belum berhasil dikonfirmasi karena terdakwa tidak berada ditempat. Menurut pembantu rumah tangganya Anisah, Mursyid sedang keluar rumah, katanya.(smp/sofian).

Pengusul Rokok Rp 50.000 / Bungkus Bisa Jadi Agen Kartel Industri Rokok JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri strategis bagi Indonesia. Pasalnya, industri ini menjadi penyumbang utama penerimaan cukai negara dan mampu menciptakan lapangan kerja cukup besar.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pada tahun 2015 saja, IHT mampu memberikan pemasukan cukai mencapai Rp 139,5 triliun.”Artinya 96 persen penerimaan cukai sangat bergantung pada IHT atau berkontribusi 11,7 persen terhadap total penerimaan pajak negara. Nilai tersebut belum termasuk penerimaan PPN yang mencapai lebih dari Rp 20

PENGUSUL Rokok Rp 50.000 / Bungkus Bisa Jadi Agen Kartel Industri Rokok

triliun dan juga pajak rokok sebesar Rp 14 triliun,” ujar Enny dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/8/2016).

Ketua Umum Perokok Bijak (KOJAK) Suryokoco me-

nyatakan menolak keras wacana terkait harga rokok minimal Rp.50.000 per bungkus. Menurutnya, “Hati-hati pengusul rokok minimal harga Rp.50.000 per bungkus

bisa jadi adalah agen dari kartel industri rokok maupun agen industri rokok elektrik”, Jum’at (19/8/2016).

Negara terlalu jauh mengurusi produksi rokok, kare-

na bisa jadi pengusul harga rokok Rp.50.000 per bungkus adalah bagian dari agen konspirasi industri besar untuk membangun kartel industri rokok atau industrio rokok elektrik. Bilamana harga mahal dengan alasan menekan perokok anak. Ini sangat jelas sesat pikir politisi karena gagal paham terkait permasalahan perokok anak.

Menurut Ketua Umum Suryokoco Perokok Bijak (KOJAK) sangat mendukung gerakan mengurangi perokok pada anak, Kojak mendukung pemanfaatan cukai lebih diperuntukkan pada kemanfaatan bagi perokok, karena cukai dibayar untuk penanggulangan dampak terhadap penggunaan produk.(rm/red).

SUMUT

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

6

Presiden Joko Widodo Kunjungan Kerja ke Pulau Nias MEDAN, RAKYAT MEDIA-Pada kunjungan kerja perdananya di Kepulauan Nias, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginap di Kepulauan Nias.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ny.Iriana yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menkumham Yassona H Laoli, anggota DPD RI Parlindungan Purba, anggota DPR RI Maruarar Sirait, Marinus Gea, Gubernur Sumatera Utara H.T Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjen Pol Budi Winarso dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung tiba di Bandara Binaka Gunungsitoli, Jumat (19/8/2016) pekan lalu.

Setelah beristirahat kurang lebih setengah jam, Jokowi dan rombongan meninggalkan bandara Binaka Gunungsitoli, Desa Binaka, Kota Gunungsitoli menuju Mesjid Jami Ilir yang terletak di Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli untuk Sholat Jumat.

Usai Sholat Jumat di Mesjid Jami Ilir, Presiden RI Jokowi melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan daerah, Ketua DPRD dan Forkopimda se Kepulauan Nias di Pendopo, rumah Bupati Nias yangterletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli.

Pada pertemuan di pendopo rumah Bupati Nias, Presiden Jokowi dan Ny.Hj.Iriana Jokowi disambut secara adat Nias, dan pada pertemuan tersebut Kepala Daerah se kepulauan Nias yang diwakili Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM memaparkan sekelumit tentang Kepulauan Nias dan harapan pembangunan ke depan.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berjanji bahwa pada tahun 2018, Bandara Binaka Gunungsitoli akan diperpanjang menjadi 2.800 meter. Selain itu Jokowi akan menambah daya listrik di Pulau Nais, dimana daya saat ini 27 MW dan saat ini sedang dibangun PLTGB berdaya 25 mw, pada tahun

2017 akan ditambah lagi sebesar 26 MW. Mengenai jalan lingkar nias (ring road) yang masih tertinggal 45 km, Presiden Jokowi berjanji pembangunannya akan dilanjutkan pada tahun 2017, sedangkan mengenai moratorium, Presiden RI masih bertahan dan belum ada lagi pemekaran.

Setelah melakukan pertemuan di pendopo rumah Bupati Nias, Presiden Jokowi temu ramah dengan masyarakat di belakang komplek Pasar Beringin, Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli. Pada kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi membagi bagikan sembako kepada masyarakat.

Kemudian Presiden Jokowi mengunjungi lokasi pembangunan PLTGB Idanoi di Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, dan kembali ke Kota Gunungsitoli untuk beristirahat di Hotel Kaliki, Jalan Yos Sudarso, Kota Gunungsitoli.(rm/ant)

PRESIDEN Jokowi didampingi Gubernur Sumut berkunjung ke Pulau Nias

Bupati Langkat Pimpin Upacara HUT RI ke-71 di Kabupaten Langkat

Kantor PMDK (Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan) Kabupaten Langkat di Stabat.

Kantor PMDK Langkat Jadi Gudang Penyimpanan Barang Bekas LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Buruknya kondisi kantor PMDK (Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan) Kabupaten Langkat di Stabat, banyak pihak memberi sorotan terkait kondisi kantor PMDK yang kotor dan semrawut sehingga kantor itu mirip gudang barang bekas Berdasarkan pantauan Rakyat Media, Jumat (19/8) terlihat di dalam kantor PMDK tepatnya bersebelahan dengan ruang kerja kepala badan PMDK, Jaya Sitepu. Saat menuju pintu masuk, penglihatan pertama langsung tertuju di dalam kantor yang begitu semrawut tidak tertata rapi karena berseraknya meja, kursi, tangga, kardus bekas, lemari bekas, papan informasi, meja bola pimpong juga terdapat sepeda motor di dalam kantor seperti parkiran.

Pemandangan seperti ini hampir setiap hari terlihat di kantor tersebut yang tidak pernah dibersihkan pegawai yang ada di kantor PMDK. Mereka sangat merasa nyaman bekerja dengan kondisi yang demikian, sementara Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sangat menekankan agar budayakan kebersihan dan kerapian.

Ajakan dari Bupati tersebut berhasil membuat masyarakat Langkat merasa bangga karena sudah kesembilan kalinya Kabupaten Langkat meraih piala Adipura.

Dalam artian disini, Bupati mengajak untuk budayakan hidup bersih dan rapi bukan untuk masyarakat saja, melainkan ditekankan kepada para pejabat yang bertugas di kantor jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat agar menjaga kondisi kantor dan peka terhadap kebersihan.

Menjadi aparatur Pemerintah, seharusnya terlebih dahulu memberi contoh kepada masyarakat akan budaya bersih dan rapi.

Dalam hal ini, berharap kepada Bupati Langkat diminta agar melakukan sidak secara tiba-tiba bertamu ke kantor yang berada di lingkungan kantor Bupati Langkat untuk mengetahui dan dapat ditemukan kantor yang dipimpin siapa tidak ada perawatan kebersihannya.

Seperti halnya, kantor PMDK Langkat yang dipimpin Jaya Sitepu saat ini tampak sangat memprihatinkan dan dinilai tidak layak untuk dijadikan kantor tempat bekerja dengan kondisi sangat kumuh, kotor dan semrawut juga debu sudah sangat tebal di barang-barang yang berserakan tersebut sehingga mirip gudang, Terkait hal ini Kaban PMDK Jaya Sitepu saat hendak di konfirmasikan sedang tidak berada di tempat.(rm/topan)

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Pelaksanaan peringatan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Kabupaten Langkat yang diselenggarakan dilapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat berlangsung khidmat, berjalan lancar dan cukup meriah, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya para pengunjung dari warga setempat maupun pengunjung dari berbagai kecamatan dan pelosok termasuk ada juga dari warga masyarakat kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya diujung perbatasan dengan kecamatan Stabat, Rabu (17/8/

2016) lalu.

Masyarakat cukup antusias dalam mengikuti jalannya upacara, tak kurang dari seribuan peserta apel yang hadir mengikuti upacara penaikan Bendera Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke-71 – diantaranya Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, para wakil ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST, sejumlah Anggota DPRD Langkat, wakil Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto,

unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Langkat dr. H. Indra Salahuddin serta seluruh para anggota DPRD Langkat dan segenap pimpinan SKPD dijajaran pemkab Langkat.

Hadir juga saat itu peserta upacara dari unsur TNI / Polri, Korpri, Organisasi Kemasyarakatan, Parpol, para Veteran, Pejuang, Tokoh Masyarakat/Pemuda, para Siswasiswi dari berbagai sekolah dan tingkatan mulai dari tingkat Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Mahasiswa/i.(rm/topan)

Banggar DPRD Langkat Bahas APBD.P Tahun Anggaran 2016 LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat saat ini secara meraton sedang melaksanaan pembahasan P.APBD Tahun Anggara 2016 diruang rapat gedung DPRD Langkat yang berlangsung alot.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE didampingi para wakil ketua H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST. Turut hadir dalam pembahasan tersebut Drs.Basrah Pardomuan selaku sekretaris bukan anggota, seluruh anggota DPRD Langkat yang masuk dalam anggota Banggar serta seluruh Dinas dan Instansi terkait yang membidangi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masingmasing sebagai mitra kerja.

Dalam proses penetapan P.APBD tahun anggaran 2016 diawali dengan pembahasan di tiap – tiap komisi dangan mengundang juga mengikut sertakan seluruh Dinas dan Instansi terkait yang mem-

PARA peserta badan anggaran DPRD Langkat melakukan rapat

bidangi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing instansi.

Setiap hasil yang telah disepakati dalam tiap-tiap pertemuan dan rapat-rapat yang dihadiri oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai mitra kerja komisi untuk menghasilkan suatu kebijakan, maka selanjutnya hasil tersebut direkomendasikan oleh tiap – tiap komisi yang saat ini sedang dibahas dan diteliti mana-mana yang lebih penting dan menjadi skala Prioritas untuk mendapatkan persetujuan yang pada

akhirnya nanti akan diparipurnakan untuk mendapatkan pengesahan.

Anggota banggar DPRD Langkat saat ini berjumlah 26 orang yakni; Terbit Rencana Perangin-angin SE selaku ketua merangkap anggota, H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST masing-masing sebagai wakil ketua merangkap anggota, Drs.Basrah Pardomuan selaku Sekretaris bukan anggota dan sejumlah 21 orang anggota DPRD Lainnya masing – masing sebagai anggota banggar tahun 2016.(rm/topan)

BUPATI Langkat Ngogesa Sitepu sebagai Inspektur Upacara HUT RI ke-71

BUPATI DAN KETUA DPRD LANGKAT DENGARKAN PIDATO KENEGARAAN LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat gelar rapat Paripurna Istimewa dalam agenda acara mendengarkan pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia Joko Widodo di ruang sidang paripurna gedung DPRD Kabupaten Langkat di Stabat, Selasa (16/8).

Sidang paripurna dipimpin lansung oleh ketua DPRD Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE didampingi oleh wakil ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dan wakil Bupati Langkat Drs.

H.Sulistianto, unsur Forkopimda seluruh anggota DPRD Langkat para Muspida Langkat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dr.H.Indra Salahuddin, para Asisten dilingkungan sekretariat Kabupaten Langkat, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) para Camat se Kabupaten Langkat, Ormas, LSM, wartawan dan undangan lainnya.

Sebelumnya ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat beserta sejumlah anggota DPRD Langkat lainnya menghadiri pelaksanaan acara peringatan yang bersejarah Brandan Bumi Hangus dan berziarah ketaman Makam Pahlawan di Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan.(rm/topan).

Bupati Langkat Beri Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD Langkat LANGKAT, RAKYAT MEDIASetelah skoor dicabut sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dilanjutkan kembali yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE dalam agenda kerja mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum dari masing-masing tujuh fraksi DPRD Langkat yang berlangsung diruang rapat paripurna gedung DPRD

Langkat, kemarin.

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, dalam memberikan jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dengan tertulis dan dibacakan oleh Sekda dr.H.Indra Salahuddin secara berurut dimulai dari jawaban terhadap pertanyaan fraksi partai Nasdem yang sebelumnya disampaikan oleh juru bicara Muhammad Sopian, fraksi partai Golkar oleh Ir.H.Munhasyar S.Pd,

fraksi partai Demokrat oleh Siti Nurhayati S.Ag, fraksi partai Hati Nurani Bangsa oleh Arifuddin, fraksi PDI.P oleh Suwanto, fraksi Gerindra oleh Yusri Handoko dan fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional (BSPN) disampaikan oleh Amir Husin S.Ag .

Pembacaan jawaban tersebut disampaikan oleh dr. Indra Salahuddin dengan secara detail, sehingga terlihat seluruh anggota DPRD

Langkat tampak puas atas jawaban yang telah disampaikan oleh H. Ngogesa tersebut.

Dipenghujung penyampaian jawaban tersebut Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan bahwa disisi lain sumbang saran pada pandangan umum para anggota dewan yang terhormat bagi kami merupakan masukan yang sangat berharga untuk kelanjutan dan tertib pelaksanaan anggaran.(rm/humas).

KETUA DPRD langkat Terbit Rencana Perangin angin

CMYK

7

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DAERAH

Nurdin Resmikan Riau International Cruising Higway di Galang Baru SEKRETARIS daerah (Sekda) Karimun Arif Fadillah

Sekda Karimun Jadi Saksi Program Studi Ilegal di PN Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah menjadi saksi dalam perkara program studi ilegal Universitas Karimun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Perkara program studi (prodi) ilegal Universitas Karimun (UK) tersebut menghadirkan dua terdakwa, yakni M Taufik Ilyas, mantan Sekda Karimun yang juga mantan Ketua Yayasan 7 Juli selaku yayasan yang menaungi Universitas Karimun.Kemudian terdakwa II MS Sudarmadi, mantan Rektor UK yang kini masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan belum lama ini.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua PN Tanjung Balai Karimun Fathul Mujib, Sekda TS Arif Fadillah dimintai keterangan sebagai saksi karena dirinya pernah menjabat Pembantu Rektor UK untuk periode 2008-2011.Dia mengatakan, menjadi pembantu rektor atas permintaan terdakwa M Taufik Ilyas yang masa itu masih menjadi atasannya.

Selain diminta jadi pembantu rektor, dia juga diminta menjadi dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Arif Fadillah yang kala itu masih menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah, mengaku tidak mengetahui soal lima prodi UK yang belum mengantongi izin namun sudah menerima mahasiswa.

Dia mengaku jarang datang ke gedung rektorat yang menggunakan bekas kantor bupati di kawasan PN, Kecamatan Tebing.”Kalau soal itu (izin prodi), saya tidak tahu. Karena sudah ada pengelola UK dan rektorat yang mengurusnya.

Saya hanya satu kali mengajar di Fisipol, setelah itu saya tidak pernah mengajar lagi karena kesibukan di pemerintahan,” tuturnya.

Menurut dia, kesediaannya untuk mengajar di UK dengan maksud untuk membantu anak-anak Karimun agar dapat berkuliah di Karimun sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk kuliah di luar daerah.”Selain tidak tahu izin prodi, saya juga tidak pernah menerima surat secara administrasi. Saya hanya berniat untuk membantu anak-anak Karimun,” ujarnya.

Sementara itu, terdakwa M Taufik Ilyas menyangkal pernyataan Arif Fadillah bahwa dirinya yang meminta untuk menjadi pembantu rektor.”Bukan saya, tim rektorat yang meminta,” kata Taufik didampingi penasihat hukum.Selain menghadirkan TS Arif Fadillah, Tim JPU Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun juga menghadirkan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Karimun Syarifah Normaria.

Syarifah Normaria dimintai keterangan sebagai saksi karena yang bersangkutan pernah menjabat sebagai doses pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UK. Dia juga dicecar pertanyaan seputar beberapa prodi yang telah berjalan namun belum mengantongi izin.

Normaria juga mengaku tidak mengetahui persis soal pengurusan izin beberapa prodi tanpa izin tersebut.Berdasarkan surat dakwaan tim JPU, lima prodi yang diselenggarakan UK namun belum mengantongi izin, antara lain Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Prodi Pendidikan Jasmani, Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayanan untuk jenjang sarjana.Sudarmadi sebagai rektor pertama sejak UK menggelar perkuliahan ditetapkan sebagai terdakwa bersama M Taufik Ilyas yang kala itu menjabat Ketua Yayasan 7 Juli, selaku yayasan yang menaungi UK.(rm/bp)

Satpol PP Natuna Tertibkan Pedagang Kaki Lima BATAM, RAKYAT MEDIA-Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemkab Natuna masih menyisir sejumlah titik untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang meresahkan pengguna jalan, Sabtu (20/8/2016) pekan lalu.

Penyisiran PKL dipusatkan di kawasan pasar tradisional Ranai. Hasilnya ada satu PKL menjual sayur sayuran dibahu jalan. Langsung diangkut petugas Satpol PP dan diserahkan kepada pemerintah Kelurahan Ranai.Sebelumnya penertiban PKL di kawasan pasar tradisional Ranai sudah beberapa kali dilaksanakan.

Namun masih sebatas imbauan, namun penertiban kemarin dilakukan penindakan berupa penyitaan.

Plt Kasat Pol PP Pemkab Natuna Syawal Saleh mengatakan, laporan masyarakat keberadaan PKL dibahu jalan sekitar pasar tradisional Ranai sudah meresahkan, karena menggangu pengendara dan diminta segera pindah.”Kami sudah imbau dan peringati PKL dari kemarin. Supaya tidak lagi berjualan dibahu jalan, jadi pagi ini adalah penindakan,” kata Sawal kemarin.

Sebelumnya juga, sambungnya Syawal, sejumlah PKL sudah sepakat mengosongkan lokasi tersebut, namun ada satu pedagang masih bandel. Sehingga barang dagangannya terpaksa disita.”Sekarang, PKL yang tak punya tempat sudah dipindahkan, di sekitar pasar ikan. Begitu lebih baik, karena sebelumnya rawan kecelakaan. Kendaraan sering senggolan dijalan, karena ruas jalan menjadi sempit sekali,” ujar Syawal.(rm/nd)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun resmikan Riau Internasional Cruising Higway Sekaligus menyaksikan pesta perlombaan HUT RI ke-71 di Pulau Dahan, Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang, Kota Batam, Sabtu (20/8/2016) lalu.

Peresmian Riau International Cruiser Higway ini dihadiri delapan investor asal Singapura, Kadis Perhubungan Muramis, Kadis Kelautan dan Perikanan Raja Ariza, Lurah Galang baru Iskandar, sejumlah kepala FKPD dan masyarakat setempat.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama membangun Kampung Tanjung Dahan. Dan apa yang dilakukan di Tanjung Dahan, juga dilakukan di kampung-kampung lainnya di Kepri.

“Mari kita dukung pemerintah maupun swasta untuk membangun pulau Tanjung Dahan ini. Kita dorong investasi karena daerah kita ini cukup cantik dan bagus. Semoga ke depannya Kepri bisa lebih baik, bahkan lebih baik dari Bali.

Untuk itu, kita harus selalu kompak untuk membangun Kepri ini, Kepri sangat menjajikan,” ujar Nurdin.

Diakhir sambutan Gubernur mengajak para tamu yang berasal dari luar negeri maupun masyarakat setempat untuk berdendang ria dan berjoged yang diiringi musik Melayu.Dalam kunjungannya ke Desa Galang Baru ini, Nurdin dari Batam menggunakan jetski menuju pulau Tanjung Dahan bersama rombongan grub jetski Batam lainnya. Masyarakat antusias menyambut dan melihat kelihaian Gubernur Kepri memainkan jetski.Disini Nurdin juga melihat berbagai perlombaan di pulau Tanjung Dahan seperti perlombaan balap pompong, panjat pinang, lomba karung, dan perlombaan lainnya.(rm/mb)

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersalaman dengan para pengunjung

Ribuan Masyarakat Dabosingkep APBDP Pemprov Kepri Defisit Rp 597 M Meriahkan Karnaval HUT RI LINGGA, RAKYAT MEDIA-Sedikitnya seribu orang masyarakat Dabosingkep dari berbagai instansi dan lembaga, Sabtu (20/8/2016) lalu, turut ambil bagian dalam memeriahkan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke 71.

Karnaval tahunan yang rutin digelar tiap memeriahkan HUT RI di kota penghasil timah tersebut, masih jadi tradisi paling di tunggu-tunggu masyarakat setempat.

“Penyelenggaraan karnaval ini murni dari partisipasi masyarakat Dabosingkep.

Mulai dari persiapan, atribut peserta, piala, panggung panitia, sound, sampai konsumsi ditanggung secara bersama,” kata Kisan Jaya, Camat Singkep, Kabupaten Lingga, usai membuka dan melepas satu persatu barisan pawai.

Menurut Kisan, antusias masyarakat menantikan kegiatan ini terselenggara, cukup luar biasa. ada ataupun tanpa dukungan anggaran dari pemerintah setempat, kegiatan ini akan tetap terlaksan setiap tahunnya. ”Inilah bentuk nasionalisme masyarakat Singkep yang sampai hari ini masih bisa kita lihat bersama. Begitu besar antusiasnya menantikan iven ini terselenggara,” tuturnya.

Dia mengatakan, semua pihak mulai dari instansi pemerintah, swasta, pelajar, maupun komunitas, ikut membuat barisan pawai dengan menyiapkan berbagai tampilan kostum, atribut, poster, benner, dan sebagainya.”Kami selaku penyelenggara tidak menyangka akan semeriah ini.

Kami hanya memfasilitasi sarana saja. Apa yang meraka

MASYARAKAT Lingga meriahkan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-71

(tiap barisan pawai) tampilkan itu tidak murah tentunya. Tapi mereka cukup bangga bisa berpartisipasi,” ungkap Kisan.

Dia juga menyoroti spanduk dan poster peserta karnaval, yang cukup banyak ditemui kalimat-kalimat posotif berisi dukungan terhadap misi pemerintah pusat maupun daerah.”Ini merupakan bentuk dukungan warga kami terhadap pemerintahan saat ini.

Itu datang dari kreatifitas mereka sendiri (peserta),” ujarnya.

Untuk penilaian pemenang barisan pawai, lanjutnya, panitia mengelompokkannya dalam tiga kategori yakni, level umum untuk tingkat SMP dan SMA dan sederajat, level SD untuk puluhan sekolah dasar yang ikut, serta level Taman Kanak-kanak (TK).

Terkait peluang besar bagi Singkep memanfaatkan iven akbar tersebut sehingga kede-

pannya menjadi daya tarik wisata daerah, dia mengatakan, itu tentu akan diupayakan pemerintah setempat untuk mengusulkannya kepada pemerintah Kabupaten.Dia berharap momen ini tidak hanya dinikmati masyarakat Dabosingkep, tapi juga wisatawan yang berkunjung ke kota itu kedepannya.”Hal seperti ini akan sangat baik bagi pemerintah Kabupaten Lingga dalam meningkatkan daya beli pariwisata daerah,” terang Kisan.

Terlepas dari hal itu, dia selaku pemerintah Kecamatan, mengucapkan terima kasih dan rasa bangganya atas jiwa nasionalisme yang ditunjukkan masyarakat Singkep dalam kegiatan ini.Dia juga berharap, nilai-nilai nasionalisme seperti yang terbalut dalam kostum karnaval para peserta, terus bertahan dan di pupuk pada generasi muda Singkep selanjutnya.(rm/ant).

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-APBD Perubahan Pemprov Kepri 2016 mengalami defisit yang sangat parah.

Perkiraan sementara, APBDP defisit sekitar Rp 597 miliar.Jumlah ini akan semakin besar mengingat pemotongan dana transfer ke daerah di APBN Perubahan. Sehingga, defisit diperkirakan bisa lebih Rp 600 miliar.

Seperti dikemukakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di APBN Perubahan akan dipotong anggaran kementerian lembaga sekitar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68 triliun.Anggaran sebesar Rp 68 triliun ini akan mengurangi dana transfer ke 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota di Indonesia. ”Kalau ikut pemotongan itu makin besar defisit kita,” ujar Naharuddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Kepri, kepada wartawan Senin (22/8/ 2016) di Dompak.

Naharuddin menambahkan, pihaknya belum tahu berapa pemangkasan dana transfer ke daerah nanti. Karena angka itu langsung dari pusat.Sebelumnya, Didyk Choiroel, Kepala Dirjen Perbendahaan Negara Kanwil Kepri mengatakan, pihaknya juga belum menerima angkaangka berapa pengurangan dana transfer untuk Pemprov Kepri dan 7 kabupaten/kota serta satuan kerja (satker) di Kepri.”Orang pusat sedang menghitungnya berapa pengurangan masing-masing daerah. Jadi kita tunggu aja ya,” katanya singkat, barubaru ini.

Defisit ini terjadi karena turunnya penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) termasuk pemotongan 10 persen Dana Aloka-

Kepala Bappeda Provinsi Kepri

Naharuddin si Khusus (DAK) hingga harus menutupi kekurangan pembayaran DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke 7 kabupaten/kota.

Naharuddin menjelaskan, sebelumnya sudah dianggarkan Rp 670 miliar di APBD murni 2016 untuk pembayaran DBH PKB ke 7 kabupaten/ kota di Kepri. Namun, kekurangannya Rp 115 miliar dialokasikan di APBDP. Sehingga, total DBH PKB yang dibayarkan tahun ini Rp 785 miliar.

Naharuddin pun memperkirakan, APBDP bisa mencapai Rp 2,4 triliun hingga Rp 2,5 triliun. Sedangkan APBD murni 2016 sekitar Rp 3,046 triliun.Karena itu, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atas perintah Gubernur Kepri H Nurdin Basirun untuk menjalankan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Artinya, banyak kegiatan SKPD yang tidak bisa dijalankan lantaran defisit tersebut.

Kini, APBD Pemprov Kepri terjerat untuk membayar hutang. Naharuddin menjelaskan, Agustus atau September nanti, APBD P kemungkinan sudah disahkan. Dan hutang DBH PKH dipastikan dibayar semuanya ke 7 kabupaten/kota di Kepri.(rm/tps)

Retribusi IMTA Karimun Semester Pertama Capai Rp3,6 Miliar KARIMUN, RAKYAT MEDIAPendapatan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dari retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) selama semester pertama 2016 mencapai Rp3,8 miliar.”Pendapatan dari retribusi IMTA sebanyak itu melampaui pencapaian 2015 sebesar Rp3,7 miliar,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja Karimun Azmizar Firtati di Tanjung Balai Karimun, Jumat (19/8/2016) lalu Ia mengatakan angka sebesar itu juga telah melebihi 50 persen dari target retribusi IMTA 2016 yang Rp5 miliar.Dia menjelaskan retribusi IMTA mulai diberlakukan setelah disahkan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang IMTA oleh DPRD Karimun.

Berdasarkan data, kata dia, jumlah tenaga kerja asing yang

bekerja di Kawasan Perdagangan Bebas sekitar 1.153 orang, dan sebagian besar bekerja pada industri galangan kapal.

Perusahaan fabrikasi anjungan minyak lepas pantai asal Italia, PT Saipem Indonesia Karimun Branch, merupakan perusahaan terbanyak yang mempekerjakan tenaga asing, sekitar 70 persen dari jumlah TKA yang tercatat dalam “database”.

Dia menjelaskan pungutan retribusi terbagi dua, pertama saat seorang TKA hendak bekerja dengan jangka waktu satu tahun, kedua untuk TKA yang memperpanjang masa kerja untuk satu tahun di satu lokasi dan satu perusahaan.”Besar retribusi yang dibayar untuk satu TKA, untuk waktu satu tahun adalah 100 dolar Amerika, dan untuk satu kali perpanjangan izin bekerja,” ujarnya.

Dana retribusi, kata dia, disetor langsung ke rekening khusus di bank, dan dimasukkan dalam sistem pencatatan di Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya baru ditindaklanjuti Disnaker dengan menerbitkan izin bekerja bagi TKA. Peningkatan dana retribusi IMTA, kata dia, diperkirakan adanya beberapa pekerjaan besar pada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, salah satunya PT Saipem.”Realisasi retribusi IMTA selama satu semester menjadi indikator bahwa target Rp5 miliar tahun ini dapat terwujud. Beberapa perusahaan banyak merekrut tenaga kerja asing, dan saat ini jumlah tenaga kerja secara keseluruhan, khusus galangan kapal, mencapai 9.000 orang,” ujarnya.(rm/ant).

KANTOR Bupati Pemerintah Kabupaten Karimun

RIAU

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

8

Mabes Polri Gagalkan

Penyeludupan Ratusan TKI Ilegal di Dumai DINAS kesehatan melakukan Foging cegah DBD

Warga Meranti Diserang Penyakit Demam Berdarah SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Maraknya penyakit demam berdarah (DBD) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Meranti untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing dan buanglah sampah pada tempatnya.

Hal tersebut ketika ditanya ruang kerjanya, Senin (21/8/ 2016) lalu. Beberapa hari kemarin ketika saya menjenguk salah satu pasien di RSUD tersebut dan pasien tersebut lagi sakit demam berdarah (DBD).” Oleh sebab itu, Saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat meranti untuk waspada, jagalah kebersihan lingkungan tempat tinggal dan membersihkan barang-barang bekas yang dapat berkembangnya nyamuk demam berdarah. Selain itu juga, tempat penampungan air yang sudah tidak terpakai lagi seperti bak air, hendaklah di tutup jangan sampai air ada di dalamnya,” ajak Said.

Kendati demikian, Iapun mengharapkan kepada masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami demi kesehatan diri sendiri serta keluarga agar terhindar dari penyakit demam berdarah (DBD).”Kasiankan kalau anak kita digigit nyamuk demam berdarah (DBD), jadinya kan repot kita. sekarang ini, bukan anak saja, orang tua juga banyak terkena penyakit demam berdarah (DBD).”Justru itu, marilah kita atasi, cegah dengan membersihkan halaman rumah tempat tinggal kita masing -masing, agar hidup kita menjadi kuat dan sehat,” katanya.(rm/mo)

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Petugas Patroli Malaysia menahan sebuah speed dan seorang tekong beserta dua orang Anak Buah Kapal (ABK) sebagai warga negara Indonesia di perairan Malaysia. Terdapat 24 warga Bangladesh ditahan dan dibawa ke kantor Maritim Klang untuk tindakan proses penyelidikan.

Informasi yang dirangkum penangkapan itu terjadi pada (9/8/2016) lalu. Hal itu diketahui T Basyer beralamat di Jalan Nelayan Laut Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Ia telah dihubungi oleh Sunar, Ia diminta mengambil speed untuk ke Pelabuhan Dumai untuk mengambil warga Bangladesh ke Malaysia.

Barang bukti yakni Tengku Basyer/WNI/26 tahun (tekong), Maerezon/WNI/30 tahun (abk), Dani/WNI/28 tahun (abk), Rudi/WNI/20 tahun (abk), 24 warga Bangladesh, 1 bot pancung, 3 mesin 200hp, Tong minyak.”Saya dengar memang ada seorang tekong Dumai warga Jalan Nelayan ditangkap di perairan malaysia, informasinya membawa warga bangladesh,” ujar Rahmat Warga Dumai.

Anehnya, Belum lama ini, tim dari Bareskrim Mabes Polri juga mengamankan TKW yang sudah di buru dan diikuti dari Kabupaten Siak, kegiatan penyelundupan manusia itu (TKI.red) beserta Tekong berhasil di amankan dan di gagalkan di Kota Dumai. Hal itu terlihat di ruangan PPA, seluruh TKI terdiri dari wanita satu persatu di data dan di mintai keterangan, selain itu terlihat juga seorang tekong yang di amankan di ruang yang sama.

“Itu merupakan tangkapan bareskrim Mabes Polri, bukan kapasitas kami untuk menjawab,” ujar salah satu petugas di Mapolres Dumai.

Kini TKI berserta Tekong yang diamankan Tim Bareskrim Mabes Polri itu sudah di bawa ke Jakarta untuk proses dan penyelidikan lebih lanjut. Ada kemungkinan penangkapan itu merupakan Human tracfiking atau perdanganan manusia yang dilarang hukum.(rm/hth)

PARA TKI ilegal yang akan diseludupkan ke Malaysia

Anggota TNI Hilang Saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau

BARANG bukti bawang (BB) merah ilegal dimusnagkan BC bengkalis

BC Bengkalis Musnahkan 395 Karung Bawang Merah Ilegal BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis melakukan pemusnahan barang bukti (BB) bawang merah ilegal hasil tangkapan TNI AL Bengkalis pada 14 Agustus 2016 lalu, Selasa (23/8/2016) lalu.

Pemusnahan terhadap 395 karung bawang merah tersebut dilakukan di Tempat Pembuang Akhir (TPA) jalan Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan ditanam mengenakan alat berat.

Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Rudi Agung Junaidi Sihaan mengatakan berdasar pemeriksaan dan penelitian terhadap pengangkutan bawang merah hasil tangkapan AL tersebut tidak merupakan tindak pidana kepabeanan melainkan pelanggaran administrasi kepeabeanan

yaitu tidak melaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor kepabeanan tujuan.

“Atas pelanggaran pengangkut dikenakan sanksi denda Rp 5 juta. Selain itu, pemasukan terhadap 395 karung bawang merah yang bukan pada pelabuhan yang ditentukan ini berpotensi merugikan negara Rp 8 juta rupiah, dan hari ini kita lakukan pemusnahan,”katanya.

Kedepan Rudi berharap, adanya sinergitas antar intansi untuk mencegah masuknya kembali bawang merah ilegal ke Bengkalis yang bisa mengancam kesehatan masyarakat.Selain Kepala Bea dan Cukai, Hadir Kasi Penindakan BC Enrico, Sekretaris KSOP Syafrizal, TNI AL, Kodim, Kasi Pidum Kejari Bengkalis dan Karantina Perwakilan Bengkalis. (rm/bo)

PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Ini merupakan hari ke empat hilangnya anggota TNI AD saat melakukan pemadaman kebakaran lahan di Riau. Tim sudah berusaha mencari dengan berbagai cara, namun belum berhasil.

“Sejak hilang empat hari lalu, sampai hari ini anggota TNI AD yang hilang itu belum juga jumpa,” kata Wadan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Edwar Sanger kepada wartawan di Pekanbaru, Minggu (21/8/2016) pekan lalu.

Edwar yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau ini mengatakan, tim TNI, Polri, BPBD dan masyarakat samasama melakukan pencarian di

ANGGOTA TNI AD sedang melakukan pemadaman kebakaran hutan di Riau

lokasi tempat pemadaman di Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir (Rohil) Riau.

“Berbagai cara sudah tim lakukan baik dengan dengan teknologi pelacak sinyal HP sam-

pai supranatural. Belum ada hasilnya. Kita tidak tahu pasti kemana hilangnya,” kata Edwar.

Anggota TNI AD Pratu Wahyudi hilang sejak Kamis (18/8) saat ikut dalam tim Kar-

hutla. Pratu Wahyudi selama ini bertugas di Den Ridal 004 Dumai bergabung di Satgas Darat Karhutla di bawah Kodim 0321 Rohil.

Prajurit asal Magetan ini bertugas di Den Rudal pada Satbak A Ton 2 dengan status masih lajang. Anggota TNI AD ini hilang saat akan menarik selang air untuk memadamkan kebakaran lahan. Saat dicari regunya, Pratu Wahyudi sempat bisa menerima telepon dan mengaku berada di pohon besar. Selanjutnya ketika dihubungi kedua kali ke saluran HP-nya, mengaku terjebak asap di perkebunan sawit yang masih kecil. Setelah itu HP-nya tidak bisa dibubungi lagi.(rm/dtk)

Said Hasyim : Kaula Muda Harus Bangun Karakter Berorganisasi Positif SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim mengapresiasi acara training motivasi pelajar se Kabupaten Meranti tahun 2016, acara berlangsung di gedung oren Kantor Bupati Meranti beberapa hari kemarin.

Walaupun Wabup H Said Hasyim tidak menghadiri acara tersebut, tetapi acara itu sangat penting untuk kaula muda meranti dan kegiatan itu di taja oleh lembaga pemberdayaan pembinaan pemuda meranti (L3PM).

Turut hadir acara tersebut, nara sumber dari alumni Lemhanas RI, Mas’ud Tahidin, pengurus Osis SMA sederajat, Ketua L3PM Kabupaten Meranti Risnaldi beserta pengurus dan para undangan lainnya.

Ketua L3PM Kabupaten Meranti, Risnaldi mengatakan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak nara sumber, siswa/ siswi dan bapak/ ibu un-

tuk mengikuti training motivasi berorganisasi pelajar tahun 2016 ini. “ Yang jelas acara ini untuk memberikan sebuah motivasi, semangat kepada adik - adik kita dalam berorganisasi untuk hal positif dan mampu mengorganisir kerjasama dalam sebuah tim” ungkap Said.

Dalam kesempatan yang sama, kesimpulan dari nara sumber itu, bapak Mas’ud Tahidin mengatakan training ini agar adik -adik kita bisa termotivasi baik belajar, untuk menuntut ilmu dan semangat dalam berorganisasi. “ Oleh sebab itu, marilah kita sepakat untuk kedepannya, untuk adik - adik kita agar lebih baik lagi dan saya harapkan adik - adik kita bisa mengambil kegiatan - kegiatan yang positif dan mampu memberikan hal terbaik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negeri ini dalam membangun yang positif dan maju,” katanya dengan semangat.

Disisi lainnya, ketika ditanya Wabup H Said Hasyim tentang kegiatan tersebut, beliaupun sangat mendukung dan support sekali untuk memberikan semangat kepada adik -adik. Karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan sangat penting sekali.

“Sekali lagi saya mengajak kepada adik -adik kita yang mengikuti kegiatan tersebut dapat mengambil dan serap ilmunya, sehingga kedepannya bisa menerapkan baik aktivitas di sekolah, keluarga maupun dimasyarakat agar bisa menjadi manfaat dan semangat dalam berorganisasi” ungkap Said.

Kendati demikian, Iapun mengharapkan kedepannya kegiatan positif seperti ini perlu di buat dan dilaksanakan. Karena, training motivasi berorganisasi pelajar ini sangat penting sekali dalam hal berorganisasi dan menbentuk kepribadian seseorang, harapnya.(rm/ humas).

Kelompok Tani Teluk Belitung Laporkan Kades Lukit ke Polres Meranti .SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 4 (empat) orang perwakilan Kelompok Tani Usaha Bersama Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, datangi Mapolres Kepulauan Meranti. Kedatangan 4 orang tersebut untuk membuat pengaduan (laporan) terkait dugaan penjualan lahan milik petani oleh Kades Lukit.

Kedatangan kelompok tani yang diketuai Haris Fadhillah didampingi Khalid Ali, Abdul Ghafar dan Basri umar, pada Senin (22/8/2016) siang itu, langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian.

Haris Fadhillah menjelaskan kedatangan pihaknya yang me-

wakili dari 30 orang anggota kelompok tani tersebut untuk menuntut hak mereka. Adapun laporan Polisi yang diadukan petani tersebut yakni sang Kades diduga telah menjual tanah sekitar 260 hektar milik petani kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Menurut Haris pula, pihaknya hanya mengetahui bahwa uang yang terima oleh sang kades sebesar Rp.334 juta. “Tanah nya hanya di beli dengan harga Rp.150,00 permeter,” ujarnya.

Dijelaskan Haris lagi, sesuai dengan akte tanah berada di RT3/ RW3, Lingkungan Pendawalima, Kelurahan Teluk Belitung,

Bengkalis. Surat tanah yang dikelola kelompok tani ini, sudah terhitung sejak tahun 1985. Saat itu Meranti masih berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan sampai sekarang tanah tersebut belum ada sertifikat baru yang dikeluarkan BPN Meranti.

Menanggapi persoalan itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Asep Iskandar SIK MM, melalui Kasat Reskrim AKP Aditya Warman, disampaikan Kanit II Reskrim Ipda Ahmad Muzaki STK, bahwa pihak akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kita bertindak harus ada dasar, jadi untuk saat ini kita ter-

ima laporan dulu, selanjutnya akan ditindaklanjut,” ujar Muzaki saat dikonfirmasi usai menerima laporan tersebut.

Menurut keterangan Muzaki pula, indikasi belum diketahui dan pihaknya akan melakukan pengembangan dan penyelidikan.

Sementara itu, Kades Lukit, Edi Gunawan saat dihubungi wartawan mengungkapkan bahwa Ia siap menghadapi persoalan tersebut. “Lahan yang saya jual ya sudah jelas milik saya dan tak mungkin saya sanggup menjual lahan milik orang lain. Kalau lahan itu tidak jelas mana sanggup perusahaan membelinya,” ungkapnya. (rm/rgc).

WARGA menunjukan laporan polisi mereka

CMYK

9

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

Bupati Lingga Alias Wello Irup Apel Hari Kemerdekaan UNTUK pertama kali dalam periode kepemimpinannya, Bupati Lingga Alias Wello, pimpin apel HUT RI ke 71 di lapangan Sepakbola Sultan Mahmud Riayat syah III Daik Lingga, Rabu (17/8/2016).

Dengan energik dan penuh semangat, nahkoda bunda tanah

melayu yang akrab di sapa Awe itu, pimpin barisan peserta apel untuk melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih yang di kibarkan pasukan Paskibraka Kabupaten Lingga.

Pantauan dilapangan, apel HUT RI ke 71 ini turut di ikuti

UCAPAN slamat dan trima kasih dari bup lingga kepada komandan upacara

vetaran pejuang kemerdekaan RI di daerah, Wakil Bupati Lingga, Ketua DPRD dan anggota dewan Kabupaten Lingga, Danlanal, Kajari, Kapolres Lingga, jajaran pimpinan SKPD Pemkab Lingga, dan beberapa tamu penting daerah.

Bertindak selaku komandan upacara, Danramil Daik Lingga, Kapten Inf Herwan Syahputra, yang mempin barisan pasukan dari TNI, Polres, Satpol, Menwa, PPM, PNS Pramuka, Mahasiswa Stisip BTM dan Pelajar dari tingkat SD hingga SMA Daik Lingga.

Awe usai apel tersebut mengatakan, tema kerja nyata dalam peringatan HUT RI ke 71 sangat pas untuk di implementasikan di Kabupaten Lingga. Dimana saat ini Kabupaten Lingga sedang berupaya mengoptimalkan potensi yang ada di daerah.

"Tema ini membangun semangat kita untuk kerja nyata," kata dia, penuh enerjik.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lingga menangkap momentum kemerdekaan ini dengan mrngimplementasikan kerja nyata untuk membangun Kabupaten Lingga yang lebih baik.

"Mari kita tangkap momentum ini. Kita saling bahu membahu bergotong-royong, kerja senyatanyatanya membangun Kabupaten Lingga ini," tutupnya. (*)

PENGHORMATAN kepada sang saka merah Putih oleh bupati Lingga

PASUKAN paskibraka saat menaikkan sang merah putih

PENYERAHAN sang saka merah Putih untuk dinaikkan

S.PARMAN sekda lingga bersalaman dengan para paskibra kabupaten Lingga

FHOTO bersama bupati lingga dan wakil bupati Lingga beserta istri

PARA Paskibra saat jalan Berbaris

PEMBACAAN teks proklamasi oleh drs riono.ketua DPRD Lingga

PARA SKPD Kabuapten lingga

10 GALERI FOTO AWe Bersama 570 Anggota Pramuka Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

“GOYANG GEMU FAMIRE” BUPATI Lingga, H. Alias wello, menaruhkan harapan besar bagi Praja muda karana (Pramuka) yang telah memasuki usianya Ke 55 ini, sebagai gerakan kepanduan yang memiliki legalitas hukum yang jelas sesuai dengan UndangUndang No 12 tahun 2010 tentang Gerakan pramuka.

“Saya menghimbau kepada sekolah-sekolah di gugus depan, untuk lebih meningkatkan kegiatan Pramuka, sebagai cikal bakal Pendidikan kaum muda,” ucap Bupati Lingga

yang akrab disapa AWe ini, ditengah ratusan anggota dan pembina Pramuka, Minggu, (14/08/2016).

Instruksi tersebut, juga disampaikan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar memperhatikan kegiatan Pramuka, dengan memberikan dukungan penuh kepada para anggota Pramuka di tingkat Kwaran.

“Kita instruksikan kepada Camat dan kepala sekolah, untuk memberikan dukungan penuh kepada kegiatan Pramu-

ka,” terang Bupati Lingga, H. Alias Wello.

Tarian persaudaraan asal Flores Gemu Famire, seakan membuka pintu masuk bagi Bupati Lingga, dan menepis isu yang selama ini beredar, bahwa Pengusaha dan mantan Ketua DPRD Lingga atau politikus ini, sangat peka terhadap kegiatan-kegiatan Kepramukaan.

Hal ini terlihat Bupati Lingga, H. ALias Wello, turun bersama 570 anak-anak Pramuka di Kwaran Singkep,

bergoyang Famire yang menumbuhkan semangat anak-anak Pramuka, dalam rangka memperingati hari Pramuka Ke – 55 tingkat Kwartir Cabang Lingga, yang dirayakan di Kwaran Singkep.

Semangat Pramuka yang ditanamkan Bupati Lingga, pada kegiatan HUT Pramuka Ke 55, meskipun dengan anggaran seadanya, seakan ingin menyampaikan pesan bahwa, dirinya sangat peduli dengan kegiatan apapun di Kabupaten yang kini dipimpinnya. (ist)

BUPATI Lingga, H. Alias Wello memberikan hormat kepada bendera merah putih

BUPATI lingga goyang gemu famier bersama para pramuka.

BUPATI Lingga, H. Alias Wello bersalaman dengan anak pramuka.

MEMBERIKAN piala kepada anak pramuka.

MEMBERIKAN piala kepada anak pramuka.

PARA guru berfoto bersama

PARA kepala SKPD di acara hari pramuka

BUPATI Lingga, H. Alias Wello memberikan piala kepada anak pramuka.

H. ALias Wello memberikan tongkat pramuka

BUPATI Lingga, H. ALias Wello berfoto bersama dengan para pramuka

CMYK

11

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

DETIK DETIK PROKLAMASI HUT RI 71

H, Lis Darmansyah, SH jadi Inspektur Upacara TANGGAL 17 Agustus meruapakan tanggal yang sangat penting bagi sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, pada tanggal ini juga Proklamasi di kumandangkan yang menandai kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Upacara Peringatan Hut Proklamasi ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di halaman Kantor Walikota Tanjungpinang, dengan Walikota Tanjungpinang H, Lis Darmansyah, SH selaku Inspektur Upacara, pada Rabu (17/8).

Upacara Peringatan HUT RI 71 yang di ikuti jajaran FKPD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta tokohtokoh masyarakat Kota Tanjungpinag ini berjalan dengan hikamat dan tanapa hambatan apapun.

Bagi Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansya, SH momentum kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak ternilai bila di ukur dengan nilai, karena kemerdekan itu ialah sebuah pengorbanan, perjuangan yang menghasilkan sesuatu dan mencapai suatu tujuan yang di harapkan.

Tentunya sekarnag ini, sambung Lis, pola memaknai kemerdekaan itu telah berdeda dengan dulunya, jika dulu berjuang berkorban dengan darah, sekarang ini perjuangan dan pengorbanan kita lakukan dengan pemikiran dalam berpartisipasi aktif maupun pasif untuk membangun negara ini kedepanya.

PENGIBARAN Bendera Merah Putih Oleh Paskibra di HUT RI ke 71

Lis juga menjelaskan "Jika kita melihat sekarang ini nilai nilai perjuagan itu hanya dianggap bersifat serimonial, mereka mengerti tetapi tidak memahami makna dari sebuah perjuangan itu".

"Nilai nilai perjuangan itu adalah sesuatu yang memang butuh kesabaran dan pengorbanan, tidak ada kemerdekaan yang kita raih tanpa pengorbanan dan perjuangan, inilah yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda" sambung Lis. Kedepannya Lis berharap di dalam dunia pendidikan harus ada rangkaian-rangkain yang dapat menanamkan makna dari nilai-nilai perjuangan itu, karena menanamkan

nilai-nilai perjuangan itu berkaitan terhadap wawasan kebangsaan.

"Semangat perjuangan generasi muda ini tidak hilang, akan tetapi semangat perjuangan itu semakin lama semakin luntur", sambung Lis. "Nilai kebangsaan ini yang paling realita dan yang paling sering kita rasakan itu adalah cinta terhadap bangsa ini" tutur Lis. Di akhir wawancaranya Lis mengatakan bahwasanya rasa nasionalisme itu tidak perlu di ajarkan, nasionalisme itu tidak perlu di beritahukan, nasionalisme itu harus di munculkan dari diri kita sendiri, karena rasa nasionalisme itu merupakan suatu tanggung jawab. (*)

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansya, SH meletakkan Bendera Merah putih diatas baki yang dibawa oleh paskibra.

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah berfoto bersama dengan gambar hati berukuran besa

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansya, SH melepas balon setelah upacara HUT RI ke 71

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah mengikuti upacara HUT RI ke 71 dengan Hikmat

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansya, SH meletakkan Bendera Merah putih diatas baki yang dibawa oleh paskibra.

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah mengikuti upacara HUT RI ke 71 dengan Hikmat

PARA paskibra menjembut Bendera Merah Putih

PARA paskibra Tanjungpinang berjalan Dengan tegap

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

12

ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun berfoto bersama dengan , Kapolda dan Pejabat Kepri

JUMAGA SERAHKAN REMISI KEMERDEKAAN Ketua DPRD Kepri di berbagai Kegiatan SEBANYAK 1.527 narapidana dan anak pidana se-provinsi Kepri menerima remisi kemerdekaan, Rabu (17/8). Dari total itu, 72 orang diantaranya mendapat remisi umum dua (RU2) atau langsung bebas.

Sedangkan narapidana yang mendapat remisi umum satu (RU1) sebanyak 1.455 narapidana. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengucapkan selamat kepada penerima remisi. Sedangkan kepada narapidana yang mendapat pemotongan masa tahanan, Ia meminta agar langsung dapat memperbaiki diri. “Kepada penerima remisi langsung bebas, semoga dapat

segera menyesuaikan langsung dengan masyarakat dan memberikan karyanya kepada masyarakat,� harap Jumaga Ditempat yang sama Kakanwil Kepri Ohan Suryana mengatakan jumlah penerima remisi terbesar berada di Batam.

Adapun rinciannya Tanjungpinang RU1 372 narapidana, Batam RU1 554 narapidana, RU2, 23 narapidana.

Lapas Narkotika Tanjungpinang, (RU1) 181 narapidana, (RU2) 5 narapidana. Rutan Tanjungpinang (RU1) 72 narapidana, (RU2) 9 narapidana.

Sedangkan penerima remisi di Rutan Bintan (RU1) 127

KETUA DPRD KEPRI Jumaga Nadeak melihat Gubernur Kepri Nurdin Basirun dapat sebuah lukisan.

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak Hadiri Renungan Suci

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama dengan gubernur Kepri memberikan remisi kepada para tahanan.

JUMAGA Nadeak Gembira Tiga Pelatih Karate Kepri Lulus Kompetensi

RAPAT Paripurna DPRD

narapidana, (RU2) 14 narapidana. Di Karimun, penerima (RU1) 165 narapidana, (RU2) 17 narapidana.

Dari Dabo Singkep, sebanyak 28 napi mendapat remisi umum satu dan 2 orang remisi umum dua. Dari lapas pendidikan, sebanyak 28 anak mendapat remisi umum satu dan dua orang anak mendapat remisi langsung bebas.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditempat yang sama juga mengucapkan selamat kepada para penerima remisi.

Senada dengan Jumaga, Nurdin berharap para narapidana dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat. (*)

CMYK

13

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

Rangkaian Kegiatan Bupati Anambas Abdul Haris

BUPATI Kepulauan Anambas menjadi Inspektur Upacara 17 agustus 2016 BUPATI Kepulauan Anambas Abdul Haris Meletakkan bendera merah putih yang akakn di kibarkan oleh Paskibra.

BUPATI Kepulauan Anambas Abdul Haris menandatangani kerjasama dengan pihak RRI

BUPATI Kepulauan Anambas Abdul Haris berbincang dengan kepala RRI

BUPATI Kepulauan Anambas Abdul Haris berbincang dengan kepala RRi

BUPATI Abdul Haris Ingin Kembangkan Anambas Sebagai Daerah Pariwisata

WAKIL Bupati Anambas dalam Kegiatan

BUPATI Anambas Abdul Haris menyerahkan proposal kepada anggota DPD RI asal Kepri

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun berfoto bersama dengan anggota paskibra

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

14

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun berfoto bersama dengan ketua DPRD Kepri, Kapolda dan Pejabat Kepri

H. NURDIN BASIRUN MENJADI IRUP DALAM RANGKA HUT RI KE-71 GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun berfoto bersama dengan para veteran Kepri

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun bersalaman dengan para veteran Kepri

GUBERNUR Terima Penghargaan Smart City Nusantara dari PT. Telkom

PERINGATAN Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-71 tingkat Provinsi Kepulauan Riau terlaksana dengan khidmat, Rabu (17/8/ 2016) bertempat di halaman Gedung Daerah, Tepi Laut, Tanjungpinang.

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada kesempatan ini. Sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Mayor Marinir Wira D.S LumbaN Gaol. Adapun pembacaan naskah teks Proklamasi Kemerdekaan RI dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak.

Suasana khidmat mulai terasa manakala sirene peringatan detikdetik proklamasi di dengungkan selama sekitar 60 detik dan disambut dengan suara klakson kendaraan di jalanan.

Suasana khidmat semakin terasa manakala para siswa dan siswi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) mulai melakukan tugasnya.

Para tamu undangan seperti dihipnotis selama prosesi pengibaran bendera merah putih. Semua mata tajam menatap derap langkah dan semua berharap pengibaran bendera Merah Putih terlaksana dengan sempurna di momen yang spesial ini.

Momen pengibaran bendera merah putih sendiri merupakan bagian terpenting di setiap peringatan detikdetik proklamasi setiap tahunnya.

Bahkan kesalahan kecil sekalipun yang dilakukan oleh Paskibraka akan berdampak terhadap kurang khidmatnya peringatan hari bersejarah Bagi bangsa Indonesia ini.

Seluruh elemen dan lapisan masyarakat hadir di peringatan detik-detik proklamasi ini.

Pada akhir upacara pembacaan doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Kepri Marwin Jamal. Yang mana, pada kesempatan ini dalam doanya Marwin memohon kepada Allah SWT

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun memberikan Bendera Merah Putih Ke paskibraka

agar momen kemerdekaan RI ke-71 ini menjadi ajang untuk bangsa Indonesia bersatu padu, saling menyokong, saling menyerukan kebaikan dan memohon agar bangsa Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Sehingga kesejahteraan bisa dirasakan secara merata.

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun kembali bertindak sebagai inspektur upacara (irup) di penurunan duplikat bendera pusaka merah putih dalam rangka HUT RI ke-71, sekitar pukul 17.00 WIB di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (17/8/2016).

Prosesi penurunan duplikat ben-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memberikan cendra Mata

GUBERNUR Kepri nurdin basirun memotong nasi kuning

GUBERNUR Kepri berkunjung ke lapas.

GUBERNUR Kepri berkunjung ke lapas dan diberikan kaligrafi.

dera pusaka merah putih di Provinsi Kepri ini tidak kalah khidmat jika dibandingkan dengan saat pengibaran pagi harinya.

Seorang siswi SMAN 1 Tanjungpinang, Nissa Daradinanti, mendapat kehormatan membawa baki pada kesempatan ini.

Bertindak sebagai Komandan Upacara, Mayor Kaveleri Agung Prawito, dari TNI AD. Gubernur Terima Penghargaan Masyarakat kota Tanjungpinang tampak antusias menikmati semarak Dirgahayu RI ke-71 yang dikemas dalam bentuk Pesta Rakyat, Rabu (17/8/2016) malam di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Acara Pesta Rakyat ini diawali dengan kegiatan ramah tamah Gu-

bernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun bersama para FKPD, SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, para veteran, para wirakawuri, anggota Paskibraka dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Acara Ramah Tamah Kali ini berbeda dari sebelumnya, karena kali ini diselenggarakan di halaman Gedung Daerah, sehingga semua masyarakat bisa membaur menikmati malam spesial ini.

Adapun beberapa hiburan rakyat yang ditampilkan pada kesempatan ini, diantaranya persembahan musik dari Samudera Essembel, sebuah band lokal , Christian dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan persembahan Tari Kreasi Oleh Sanggar Sanggam.(*)

SISWI SMAN 1 Tanjungpinang, Nissa Daradinanti, mendapat kehormatan membawa baki pada kesempatan ini.

CMYK

SAMBUNGAN

15 Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kolonel Laut Ivong Wicaksono Wibowo Jabat Danlanal Batam

SALAM Komando Danlanal lama Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno dan Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo.

KPK Kecam tetap. Namun, sangat disesalkan dalam perjalanannya setelah hukum berkekuatan hukum tetap, narapidana korupsi malah mendapatkan remisi.

Dia menegaskan, ini juga sejalan dengan upaya pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 yang mengatur syarat pem-

Sambungan Hal. 1

berian remisi kepada narapidana korupsi, terorisme dan narkoba.”Kami 12 Agustus sudah kirim keberatan,” kata Yuyuk.

Seperti diketahui, Kemenkumham memberikan remisi terhadap 428 koruptor. Salah satunya ialah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang men-

Mantan Wakasad 2016, di GOR Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan hal itu menanggapi soal masuknya daftar hitam Suryo Prabowo saat transit di Bandara Changi, Singapura.

Suryo yang baru pulang dari Fiji dengan menggunakan maskapai Fiji Airways FJ361 harus tertahan di Bandara Changi saat ingin mengambil bagasi pada Rabu (17/8). Pihak Imigrasi Singapura pun memasukkan namanya ke dalam daftar hitam orang yang dilarang masuk ke Singapura. ”Kami sudah menyampaikan surat kepada Kemenlu agar menyampaikan nota protes kepada Singapura. Bisa saja, suatu saat saya akan di black list juga,” katanya.

Ia pun menyayangkan tindakan imigrasi Singapura yang tidak menjelaskan alasan di-black list-nya mantan prajurit TNI itu.”Kalau memang tidak benar (black list-nya, red) seharusnya menyampaikan permohonan maaf dan mengantarkan pak Suryo un-

tuk mengurus penerbangannya. Bukannya salah (pihak imigrasi Singapura), dan terus pergi. Etikanya kan demikian,” katanya.

Namun pada kenyataannya, pihak Imigrasi Singapura tidak menyampaikan permohonan maafnya kepada Suryo Prabowo.”Saya sendiri sebagai Panglima TNI tidak senang dengan pemerintah Singapura yang memperlakukan mantan prajurit TNI seperti itu,” tegas Panglima TNI. Mantan Pangdam Jaya itu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan saat melakukan transit di Bandara Changi, Singapura, Rabu (17/ 7/2016) lalu. Tepat pada HUT RI ke 71 tahun, mantan Wakasad tersebut masuk daftar hitam di kantor imigrasi Singapura.”Saya ini ternyata orang yang di-”Black list” pemerintah Singapura (imigrasi) dengan alasan yang tidak jelas,” kata Suryo melalui akun sosial media miliknya.

Dia menerangkan awal mula kejadian saat dirinya masuk daftar hitam di Sin-

BP Batam UWTO tahun ini, bisa dicapai.

Tinggal, apakah kita bisa kerja sama atau jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Diingatkannya, lahan Batam sangat terbatas. Walau terbatas, namun ada sekitar 7 ribu hektare ada di tangan pihak yang tidak bisa membangun.

Karena itu, BP sudah memanggil pemilik lahan.”7 ribu hektare lahan ditangan yang tidak bisa membangun. Kita sudah panggil pengusaha. Ada yang dipanggil melalui surat 3 kali, tidak datang. Makanya dipanggil lewat koran dan akhirnya datang,” bebernya.

Disebutkan Hatanto, pendapatan BP Batam juga bisa meningkat dari pelabuhan dan bandara. Hanya saja, untuk pelabuhan dan bandara peningkatan fasilitas, dengan pengelolaan lebih baik.”Kalau kami bisa membangun bandara dan pelabuhan dengan baik, sumber pendapatan akan naik. UWTO bisa dimanfaatkan untuk menghidupi pembangunan infrastruktur,” sambung Hatanto.

jadi terpidana suap Wisma Atlet Palembang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan koruptor mendapat remisi karena sudah memenuhi PP 99.

Napi itu tersebar di beberapa daerah.”Ini yang memenuhi syarat ya,” terangnya.(rm/md) Sambungan Hal. 1

gapura. Pada saat itu, Rabu (17/8/2016) lalu, dirinya transit untuk kembali ke Jakarta dan mengikuti acara HUT Kemerdekaan di kampung halamannya. Namun pada pukul 05.20 waktu setempat, dia dihampiri petugas imigrasi Singapura.

“Saya transit di Singapura kemudian keluar terminal untuk mengambil bagasi, karena saya pindah pesawat untuk kembali ke Jakarta untuk mengikuti acara 17-an di kampung saya. Di imigrasi ternyata nama saya ada di daftar black list, lalu saya diinterview panjang lebar selama 1 jam-an tentang riwayat hidup saya dan dipertanyakan hubungan saya dengan orang yang tidak saya kenal bernama Indra M,” papar Suryo kepada para pembaca akun media sosial miliknya.

Akibat insiden yang membuatnya kesal tersebut, dia berpesan kepada teman-temannya di media sosial untuk berhenti mengikutinya agar tidak termasuk ke dalam daftar hitam seperti dirinya.(rm/ant).

Sambungan Hal. 1

UWTO diharapkan bisa mengembangkan pelabuhan dan bandara, di tengah kondisi investasi yang diakui cenderung stagnan sekarang. BP Batam diingatkan, harus bisa bertindak seperti pengusaha. ”Investasi kita stagnan dan cenderung menurun. Kami harus menjadi pengusaha, walau mengatur (regulasi) juga.

Kami tergantung PNBP untuk hidup,” bebernya.

Hatanto mengingatkan, saat ini persaingan global sedang meningkat di tengah kelesuan bagi perekonomian. ”Persaingan regional, kita kita bersaing dengan Malaysia, Philipina dan lainnya. Malaysia juga memberikan insentif menarik. Mereka memberikan cash flow lebih baik, sehingga investor lebih memilih ke sana. Itu harus kita perhatikan,” sambung Hatanto.

Terkait pelayanan di pelabuhan, diakui perlu peningkatan pelayanan hingga aktivitas bongkar muat lebih baik. ”Kami lihat, ternyata Batuampar

Polisi Dan lancar karena oknum aparat penegak hukum dan Imigrasi Batam disebut sebut menerima setoran bulanan dari jaringan mafia perdagangan manusia tersebut. Para PSK Asing ini kabarnya tidak memiliki ijin untuk bekerja di Batam.

Bisnis pelacuran PSK asing ini di Batam, dijalankan oleh sejumlah germo salah satunya disebut sebut bernama Andi Morina. Pria bergaya bencong ini kabarnya yang mengatur aparat baik kepolisian maupun Imigrasi agar aktivitas bisnis pelacur asing yang dilakoninya di Batam bisa berjalan mulus.

Pantauan media ini, keberadaan PSK asingtidak sulit dijumpai, bahkan PSK asing dan lokal bersaing ketat mencari tamu baik turis domestik tau luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Namun kebanyakan tamu masih memilih layanan jasa seks PSK asing. Meski tarif sekali kencan dengan PSK asing tersebut dibandrol dari mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta.

Salah seorang penyedia PSK asing keturunan Chenis mengatakan, tingginya harga booking bagi PSK asing

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kini tampuk kepemimpinan di Pangkalan TNI AL Batam berpindah dari Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno kepada Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo.

Serah terima jabatan dilaksanakan dalam upacara yang dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang, Laksma TNI S Irawan. Upacara serah terima digelar di Mako Lanal Batam di Tanjungsengkuang, awal Agustus lalu Usai upacara kegiatan sertijab dilanjutkan dengan ramah tamah dan pertunjukan tari dari istri serta anakanak anggota Lanal Batam. Perwiraperwira menengah Lanal bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

tidak bisa yang baik. Container diangkat bukan menggunakan automatic crane. Kita banggakan Batuampar tapi pelayanan bongkar muat, lambat,” cetusnya.

Diingatkannya, Batam merupakan kawasan strategis nasional. Namun, lima tahun belakangan ini investasi stagnan. Namun kini mereka mengaku optimis. Tapi harus bekerja secara profesional seperti halnya pengusaha.”Kami tidak lagi otorita dan tinggal perintah-perintah. Kami pengusahaan. Hidupnya bergantung kepada PNBP atas pelayanan yang dimanfaatkan berinvestasi,” beber Hatanto.

Investasi Batam stagnan atau menurun, karena ada masalah regulasi tenaga kerja, SDM, lingkungan, sarana prasarana dan lainnya.”Saingan Batam itu, Malaysia dan Vietnam. Masalah harus kita selesaikan dulu. Pekerja perlu membantu, karena investor banyak yang takut demo,” sambungnya optimis. (rm/bp) Sambungan Hal. 1

dikarenakan banyaknya biaya siluman yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menservis oknum aparat. Uang siluman ini untuk menutup mulut aparat agar usaha lendir tersebut bisa berjalan mulus.

Oleh sebab itu, pengusaha memasang tarif tinggi bagi PSK asing.

Untuk membooking PSK asing ini juga tidak sembarangan orang. Pasalnya, pengusaha cukup berhati hati melihat calon tamu, persaingan usaha yang melanggar aturan keimigrasian ini cukup ketat. Hingga pengusaha saling berjaga-jaga agar tidak terjebak oleh aparat.

“Bukan kami saja tempat hiburan yang menyediakan PSK asing di Batam, Andi Morina juga sebagai pengusaha PSK asing di Batam dialah “germonya”, dia itu penjaja PSK asing di Batam, semua PSK dari luar negeri. Jika tamu butuh tinggal telfon saja. Dan Andi Morina ini cukup dekat dengan Imigrasi, sebelum dia Ahan, setelah Ahan ditangkap digantikan oleh Andi Morina,”kata lelaki yang bertindak sebagai papi PSK asing.

Lelaki berpenampilan per-

lente ini mengakui, dalam menjalankan bisnis ilegalnya ini ia harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Dan biaya yang dikeluarkan untuk oknum aparat agar keamanan dalam menjalankan operasional usahanya bisa lancar.”Kita harus atur semuanya. Namanya juga bisnis “abu-abu”. Kalau tidak koordinasi, bisa gawat,” ujarnya sambil tersenyum ramah Pria berpenampilan kebencong bencongan ini menjelaskan, meski ditempat hiburannya menyediakan PSK asing.

Namun pihak pengelola tidak memajang PSK asing seperti PSK lokal. PSK asing itu ditempatkan dalam suatu ruanggan yang tidak bisa dilihat bagi pengunjung.

“PSK asingnya ditempatkan didalam, tidak kita pajang, besar resikonya. Kalau tamu mau, tinggal bilang saja. Mau yang Chenis, Filipina atau Barat. Tapi tarifnya beda-beda kita bandrol. Untuk shotime kita pukul rata, satu jam Rp 1 juta.

Tempat boleh tamu yang nentukan, tapi selama shotime kita awasi,”ungkap papi yang tidak mau menyebutkan indentitasnya kepada media ini.(rm/red).

Batam pun ikut larut dalam kemeriahan senam Maumere Gemu Famire.

Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno berpesan kepada jajaran yang ia tinggalkan agar membantu pimpinan baru.”Kepada seluruh jajaran Lanal, agar dibantu Pak Ivong. Dan dengan ini saya cabut semua kebijakan saya di Lanal. Kebijakan selanjutnya akan diberikan oleh Lanal yang baru,” kata Eko. Pesan yang sama juga disampaikan Eko kepada awak media yang senantiasa meliput kegiatan Lanal selama ini.”Teman-teman media, tolong bantu, dukung penuh Pak Ivong, ya,” ujar pria yang mendapat tugas baru di Dinas Potensi Maritim Mabes TNI AL tersebut.

Sementara itu, Danlanal Batam,

Kolonel Ivong menanggapi tentang protokoler di Batam. Sebelumnya ia sudah menerima informasi tentang Batam yang sering mendapat kunjungan.”Kalau saya, Batam itu banyak tantangan menanti. Tapi bagi saya, tantangan itu merupakan peluang,” kata Ivong, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten intelijen Danlantamal VIII Manado.

Danlantamal IV Tanjungpinang, Laksma TNI S Irawan mengatakan berpesan kepada Danlanal Batam baru supaya meneruskan apa yang sudah dilaksanakan Danlanal sebelumnya. ”Batam ini sangat strategis. Tapi banyak juga permasalahan di laut. Tahun lalu kita pastikan Selat Malaka, Singapura aman. Ke depan juga harus begitu,”

pesannya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang hadir dalam acara tersebut berharap kerjasama yang telah berjalan baik selama ini bisa diteruskan oleh Danlanal baru. Menurutnya selama ini FKPD Batam sudah sangat kompak dalam mendukung kegiatan pembangunan di Batam.

“Terimakasih kepada dukungannya selama ini. 2015 waktu saya masih wakil wali kota, kita masih ragu-ragu untuk menertibkan saudara-saudara pedagang di Nagoya Jodoh. Waktu itu kita berunding dengan Kapolres, Danlanal, Dandim dan diputuskan jalan saja. Tidak ada satupun yang protes.

Ini jasa beliau dan muspida lama,” kata Rudi. (*)

Pusat Komando Bakamla dan Kejaksaan negeri Ranai. Peresmian dilaksanakan usai melaksanakan upacara pengibaran bendera detik proklamasi di pantai Kencana Ranai.

Ditegaskan Susi, dibangunnya Puskodal di Natuna, merupakan tindakan tegas pemerintah, untuk menjadikan Natuna sebagai harapan nusantara.”Natuna bagian Indonesia, begitu juga pulau terluar lainnya. Dalam pidato presiden, membangun dalam perubahan. Dulu pembangu-

nannya adalah Java Centris, tapi sekarang Indonesia centris,” tegas Susi.

Natuna dikatakan Susi, salah satu wilayah yang sangat kaya sumber daya alam.

Baik dari minyak bumi, gas alam, ditambah kekayaan ikan dan sda blm digali, seperti rumput laut, teripang, udang maupun lobster. ”Satgas 151 menjada kedaulatan wilayah laut Natuna yang berada diujung paling luar,” kata Susi.

Dikatakan Susi, Natuna

Sambungan Hal. 1

adalah tempat penjarahan, baik korporasi, oleh pengusaha, nelayan. Sekarang harus stop, terutama perikanan tangkap investasi asing, harus nelayan indonesia, pengusaha gerak bersama isi kekosongan.

Disatu sisi, Natuna adalah titik peninggalan sejarah, menjadi jalur pelayaran. Sehingga banyak kapal tenggelam membawa barang berharga. Satgas 151 menjaga laut, untuk sumber sejarah, sebagai kebesaran bangsa yang nengerti sejarah. ”Saya punya keyakinan, jika

177 Calon itu dilaporkan disediakan oleh para pendamping.Para jemaah asal Indonesia itu membayar mulai 6.000 – 10.000 dollar AS per orang menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.

Morente mengatakan, identitas jemaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak bisa berbahasa Filipina.

Sambungan Hal. 1

Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis.

Morente memerintahkan agar semua jemaah segera dikenakan tuduhan melanggar peraturan imigrasi karena mengaku sebagai warga Filipina dan sebagai orang asing yang tidak dikehendaki.Mereka di-

tahan di rumah tahanan Imigrasi di Taguig City.

Kantor Imigrasi Filipina sedang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri serta badan penegak hukum lain maupun juga dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk menyelidiki bagaimana paspor Filipina itu diperoleh dan juga untuk mengenali para jemaah

Kinerja dan Manajemen Plt Direktur utama Teuku Afrizam yang diberi jobs diskripsi dan bertanggung jawab dalam memimpin serta menjalankan perusahaantersebut bekerja secara profesional.

Sebagai mana pemberitaan media ini sebelumnya dengan judul “Kondisi PT Persero Batam Hidup Segan Mati Tak Mau”membuat Plt Direktur Utama PT Persero Batam mencak mencak. Seluruh staf dan karyawan sampai sekuriti kabarnya dikumpulkan dan ditanyai siapa yang memberikan informasi terkait masalah internal perusahaan tersebut kepada wartawan.

Bahkan kepada media ini, juga Afrizam minta agar persoalan PT Persero Batam tidak dimuat lagi beritanya,” Harusnya surat kabar yang ada berita PT Persero Batam itu jangan disebarkan dari ruangan ke ruangan lain. Sampaikan dulu kepada pak Soryo Bagian Umum. Ini kalau anda edarkan kepada karyawan kan saya tidan enak sama karyawan.

Tolonglah jangan dibuat lagi beritanya,”pinta Teuku Afrizam melalui telpon pada media ini.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini dari sumber di internal PT Persero Batam mengungkapkan, bahwa perkebangan perusahaan plat merah yang saat ini dipimpin Afrizam selaku Plt Direktur Utama PT Persero Batam, dari tahun ke tahunmenunjukkan perkembangan yang kurang sehat. Baik dilihat dari sisi keuangan maupun sisi kegiatan menunjukan kondisi yang kurang sehat sehingga mempengaruhi kinerja dan eksistensi perusahaan tersebut Sebagai contoh, lanjut sumber, untuk membiayai operasional maupun gaji kariawan setiap bulannya, keuangan manajemen PT Persero Batam kabarnya sudah megap megap.

Sejumlah unit usaha yang selama ini menjadi sumber pemasukan keuangan bagi perusahaan juga banyak yang sudah tutup karena PT Persero Batam yang selama ini dalam kegiatannya menjunjung tinggi etika bisnis,ternyata tidak dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggannya.

“Sudah ada beberapa unit usaha PT Persero Batam yang tutup, salah satunya SPBU di Batuampar, selama ini SPBU tersebut dikelola langsung oleh Persero Batam, tapi sudah dua tahun ini dialihkan kepada pihak lain. Unit kegiatan bongkar muat di pelabuhan Batuampar juga, sebagian perusahaan yang selama ini menjadi relasi PT Persero Batam sudah lari kepada perusahaan lain. Demikian juga pergudangan di Bandara Hang Nadim

ada komitmen bersama kerja lebih baik, Natuna tidak menjadi ajang penjarahan BKMT, merupakan sejarah peradaban pelayaran niaga di Natuna.

Bersama tim saya titip NKRI, kedaulatan dan kejayaan,” pesan Susi.

Selain resmikan Puskodal Satgas 151, Menteri Susi juga meninjau rumah penampungan nelayan asing dikomplek Lanal Ranai. Dan diperlihatkan bahan peledak yang digunakan nelayan menangkap ikan secara ilega.(rm/red)

dan pelabuhan Beton Sekupang, lahan duit PT Persero hanya tinggal sebagian saja,” kata sumber tersebut Dikatakannya, karena kondisi perusahaan PT Persero Batam dinilai tidak sehat, dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan dan kemajuannya, dua tahun lalu ada rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyatukan perusahaan tersebut dengan Pelindo I Medan.

Namun belum terlaksana Belakangan ini lanjut sumber, timbul masalah gudang yang digembok BP Batam karena alasan mengganggu lalu lintas barang. Bahkan, BP Batam menggembok gudang PT Persero Batam tampa ada koordinasi. Celakanya, hingga saat ini Plt Direktur Utama Teuku Afrizam, tak mampu menyelesaikan masalah gudang yang digembok BP Batam tersebut.

“PT Persero Batam kan perusahaan milik negara, didirikan di Batam untuk mendukung pembangunan dan memperlancar arus lalu lintas barang. Dan seharusnya kalau mau ditutup harus diundang dulu Persero Batam, bukan otoriter seperti itu. Jadi untuk urusan ini saja Plt Dirutnya tak bisa menyelesaikan ngapain dipakai orang kayak begini.

Dimana mana kalo pimpinannya masih menyandang status Plt diujung namanya tidak boleh melakukan promosi jabatan, mutasi dan pengadaan barang,”kata sumber itu.

Tak hanya itu lanjut sumber, sebenarnya jabatan strategis di Perusahaan BUMN itu ada tiga yakni Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur operasional. Direktur keuangan membawahi akutansi keuangan sementara Direktur opereasional membawahi operasional dan pemasaran. Sementara Direktur Utama membawahi keseluruhannya. Namun di PT Persero Batam, lain dari BUMN yang lain, ketiga jabatan tersebut langsung dijabat oleh Plt Direktur Utama Teuku Afrizam.

Makanya kebijakan yang dilakukannya sesuka hatinya.

Karena tiga jabatan yang semestinya dipegang tiga Direktur, tapi langsung dijabat oleh satu orang. Dia Direktur Utama, Dia Direktur Keuangan dan Dia Juga Direktur Operasional.”Kan gila itu, semua dijabat oleh satu orang. Maka belakangan ini banyak masalah di perusahaan itu. Soal keuangan sesuka hatinya, kan dia yang memegang keuangan, perjalanan dinas suka suka dia, dalam satu bulan bisa puluhan kali ke Jakarta. Padahal keberangkatan itu belum tentu ada urgensinya buat perusaha-

sebelum mereka dideportasi.

Kantor Imigrasi menambahkan, pihaknya menyelidiki dan memantau rombongan jemaah itu setelah Presiden Rodrigo Duterte mengatakan ada orang asing yang menggunakan paspor Filipina yang disediakan oleh pejabat-pejabat yang korup yang menangani urusan haji.(rm/kps) Sambungan Hal. 1

an,”ungkap sumber itu lagi.

Masih kata sumber itu, sudah lebih satu tahun perusahaan PT Persero Batam dipimpin Teuku Afrizam, perusahaan tersebut tidak ada perkembangan dan kemajuannya.

Perkembangannya hanya biasa biasa saja. Memang perusahaan tidak rugi, tapi yang namanya perusahaan sebesar itu, kalau keuntungan atau laba yang diperoleh seperti membuka toko, untuk apa dibuka perusahaan.

“Saya bukan sakit hati karena tidak dikasi jabatan. Ngapain sakit hati, jabatan itu sudah ada yang ngatur. Saya bersyukur, dulu datang ke Batam tak punya apa apa, Alhamdullilah sekarang saya sudah punya mobil, mau apa lagi. Saya tidak sakit hati, tapi perusahaan ini kan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi banyak karyawan yang bekerja disitu, kalau perkembangannya seperti ini terus, bagai mana perusahaan bisa berkembang,”ujarnya lagi.

Belum lama ini BP Batam mengambil keputusan untuk menggembok gudang kontainer yang ada di Batuampar karena dinilai mengganggu lalulintas barang dari dan ke pelabuhan kontainer. Bahkan berhembus kabar PT Persero Batam juga akan dibubarkan.

Menurut Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Sigit Priadi Pramudito bahwa di gemboknya gudang tersebut dilakukan karena memang mengganggu lalu lintas barang.”Kita tahu itu juga dari deputi lain. Kita Gembok karena mengganggu lalu lintas barang. Ini juga supaya lebih tertib ke depannya,” ujar Sigit kepada wartawan belum lama ini di kantor BP Batam.

Sigit menambahkan, PB Batam juga berencana mencabut izin untuk menggunakan lahan yang dijadikan Persero Batam sebagai gudang. BP Batam akan menyiapkan gudang baru dan direncanakan akan dikelola sendiri oleh BP Batam atau BUMN lain di luar Persero Batam.”Itu (Persero Batam) mau dibubarkan. Kita minta dicabut saja haknya.

Gudang baru belum tahu mau dipindahkan kemana. Tapi nanti akan diambil alih dulu, baru kita pindahkan ke tempat yang tidak mengganggu,”kata Sigit.

Sementara Plt Direktur Utama PT Persero Batam Teuku Afrizam ketika dikonfirmasi Senin (15/8/2016) di ruang kerjanya terkait tudingan bobroknya manejemen PT Persero Batam belakangan ini dibantah oleh Teuku Afrizam.

Menurutnya, tudingan yang dialamatkan ke padanya sama sekali tidak benar,”Orang

yang tak suka sama saya bisa saja membuat penilain begitu, tapi kan bagaimana kinerja saya mengembangkan perusahaan ini Dewan Deriksi atau Mentri BUMN yang tahu dan bukan karyawan yang menilai,”kata Afrizam.

Afrizam yang didampingi General Manejer (GM) Umum, Surya Prasito lebih lanjut menjelaskan, dirinya menjadi Plt Direktur Utama PT Persero Batam, diangkat oleh Menteri BUMN setelah jabatan Direktur Utama kosong. Dan bukan kemauannya, soal kewenangan jabatan Plt Direktur Utama, menurut Afrizan sama dengan Direktur Utama definitif.

“Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama memiliki kewenangan yang sama dengan jabatan direktur utama dan bisa memutuskan hal strategis.

Kewenangan saya sama dengan Direktur utama defenitif, saya diangkat sebagai Plt untuk menjalankan roda perusahaan, kewenangan saya bisa mengangkat dan mempromosikan karyawan, ketentuannya begitu, kan tidak mungkin kalau ada jabatan yang kosong saya biarkan saja, tentu harus saya angkat penggantinya,” ujarnya Ketika disinggung sejak PT Persero Batam dipimpin Plt perkembangan dan kemajuan perusahaan dinilai tidak sehat.

Teuku Afrizan mengakui memang sebelum dirinya diangkat sebagai Plt Direktur Utama pada tahun 2014 PT Persero Batam mengalami kerugian sebesar Rp3 miliar. Namun setelah ia menjabat sebagai Plt Dirut PT Persero Batam perusahaan memperoleh laba sebesar Rp4 miliar.

Dikatakannya, memang sebelum dirinya diangkat pada tahun 2014 perusahaan PT Persero Batam mengalami kerugian sebesar Rp3 miliar.

Tapi setelah dirinya diangkat sebagai Plt Dirut, perusahaan ini memperoleh laba sebesar Rp4 miliar, bahkan laba yang diperoleh perusahaan bisa memberikan bonos kepada seluruh karyawan Persero.

“Keuntungan perusahaan bisa memberikan bonus kepada karyawan, dan selama ini tidak pernah terjadi. Sekarang perkembangan perusahaan PT Persero sudah mengalami kemajuan, saya sudah membeli sejumlah alat berat, kenderaan trailer, membeli lahan untuk pergudangan. Suapaya anda ngerti Perusahaan ini tidak mendapat anggaran dari APBN, kami berusaha sendiri dan pendapatan itu untuk operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan,”ungkap Afrizam dalam keterangannya. (rm/mawardi).

KORAN UMUM

Website: www.rakyatmediapers.co.id Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 167 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

16

Rabu, 24- 31 Agustus 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Sekjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha :

KALAU ADA PETUGAS DI DAERAH ALASAN BLANKO KOSONG ITU BOHONG JAKARTA, RAKYAT MEDIABikin e-KTP bila sampai berbulan-bulan itu artinya kinerja birokrasinya tidak benar. Ditegaskan Sekjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha, saat ini semua daerah sudah tersedia blanko.

Jadi bila sampai ada petugas yang memakai alasan blanko kosong itu bohong.

“Tidak ada Blanko kosong sekarang, pernah terjadi pada tahun 2015. Itu karena masalah anggaran waktu itu ya. Anggaran yang belum bisa cair akibat perubahan nomenklatur Kementerian Dalam Negeri, sehingga siapa PPKnya segala macam jadi terhambat, waktu itu,” jelas Suratha dalam jumpa pers

dengan wartawan di Jakarta, Senin (22/8/2016) lalu.

Bahkan Disdukcapil diminta menjemput bola bagi warga yang tak punya e-KTP. Ini terkait batas akhir September untuk semua pengurusan perbankan hingga BPJS mesti memakai e-KTP. Lalu bagaimana dengan oknum yang mengaku bisa mempercepat pembuatan eKTP dengan membayar uang?”Itu kasus, memang ada kasus seperti itu. Mereka kan kucing-kucingan ya ditanya juga tidak mengaku. Sekarang aturan kita kan men-declare pembuatan KTP Gratis. Kalau ada silahkan laporkan ke Dukcapil Pusat,” jelas Suratha. (rm/dtk)

SEKJEN Dukcapil Kemendagri I Gede Surata

Dirjen Imigrasi : TKA Kedapatan Tidak Memiliki Izin Akan Dideportasi

KEMDAGRI berikan kemudahan warga buat KTP

Bagi Warga Buat KTP Tak Perlu Surat RT/RW Cukup Bawa KK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kemendagri memberi kemudahan bagi warga yang ingin membuat e-KTP. Tinggal datang ke kecamatan dengan membawa kartu keluarga. Harap catat baik-baik, tidak perlu surat pengantar RT/RW dan juga kelurahan.”Tidak perlu pengantar RT, RW, cukup bawa kartu keluarga,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif, kepada wartawan di Jakarta Senin (22/8/2016) lalu.

Zudan Arif menyampaikan, warga yang mengurus e-KTP jangan terpancing calo yang memanfaatkan waktu yang lama membuat e-KTP. Calo kerap menawarkan satu hari jadi eKTP.”Itu oknum yang harus kita hajar ramai-ramai. Itu kan penyimpangan-penyimpangan. Kalau sistemnya kan semua gratis, jadi tolong diurus sediri. Jangan mau dimainkan calo, mereka mau peluang-peluang bermain di setiap titik,” tegas dia.

“Itu kalau masih ada calo kita akan sanksi keras ke lembaga Dukcapil yang mau dicalo itu,” tutupnya. (rm/dtk).

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

BATAM, RAKYAT MEDIADirektorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tengah mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di semua seluruh Indonesia. Bagi yang kedapatan tidak memiliki izin, maka yang bersangkutan akan diderpotasi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksaan UU Nomor 6 2011, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi imigrasi dan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), begitu juga dengan pemerintah

daerah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Ia menambahkan bahwa pihaknya hanya memberikan izin tinggal bagi pekerja asing, sedangkan untuk pengawasan merupakan tugas Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Jika sudah memenuhi syarat lengkap, maka imigrasi akan memberikan izin tinggalnya. Untuk pengawasan TKA dominannya Dinas Tenaga Kerja,” ujar Ronny dalam kunjungan kerjanya di Rumah Tahanan Batam, Tembesi, Sagulung, Senin (22/8/2016).

Ronny menegaskan, jika TKA bersangkutan masuk ke Indonesia dengan ilegal, dan pada pemeriksaan terbukti melanggar pidana, maka pekerja asing tersebut akan dip-

ulangkan ke negara asalnya. ”Kami hanya mengawasi izin imigrasinya. Kalau tidak ada izinnya, kami akan deportasi,” lanjut dia.

Ronny menyampaikan, pihaknya sekarang ini sedang membentuk tim pengawasan orang asing sampai tingkat kabupaten/kota. Jika ada laporan terkait TKA ilegal di suatu daerah, maka petugas imigrasi setempat akan menindaklanjutinya. Ia berencana, tim pengawan imigrasi ini akan dibentuk sampai tingkat kecamatan.”Nantinya keimigirasian akan mengawasi orang asing sampai ke tingkat kecamatan. Sekarang tim pengawasnya masih sampai tingkat kabupaten/kota,” ucapnya. (rm/md)

DIRJEN IMIGRASI Ronny F Sompei saat melakukan kunjungan ke Lapas

6 Kandidat Sekda Kepri Telah Mendaftar ke Pansel BATAM, RAKYAT MEDIAKandidat Sekda Pemprov Kepri yang telah masuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri. Saat ini ada 6 kandidat yang sudah mendaftar diantaranya adalah Asisten II Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum, Asisten I Pemprov Kepri yang juga Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli,Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepri, Edy Sofyan,Sekda Karimun, Arif Fadillah,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Raja Ariza, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharudin.

Sekda Karimun Arif Fadilah Namun, dari 6 kandidat tersebut, menurut isu yang berkembang, ada dua kandidat yang menjadi pilihan Gubernur Kepri Nurdin Basiru, yak-

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

ni Sekda Karimun Arif Fadilah dan Syamsul Bahrum.

Kedua kandidat ini selain merupakan dekan dengan Nurdin Basirun, keduanya juga

merupakan pendukung pasangan Sani-Nurdin saat Pilkada lalu. Sementara Naharuddin dan Reni Yusneli adalah pendukung Soeryo dalam Pilkada lalu Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Firdaus belum berani memberikan tanggapan apapun terkait kandidat Sekda Kepri tersebut.

“Hubungi saja Ketua Pansel,” jawab Firdaus singat lewat pesan singkatnya.Selasa (23/8/ 2016) kemarin Pansel melakukan verifikasi administrasi masing-masing calon sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya.

Ketua Pansel, Eko Prasojo

mengatakan 23 Agustus, pihaknya telah menyampaikan pengumuman hasil seleksi administrasi. Kandidat yang memenuhi syarat, akan melanjutkan pada tahapan berikutnya.

Yakni seleksi penulisan makalah yang dijadwalkan pada 26 Agustus mendatang. Kemudian pengumuman hasil seleksi makalah akan dilaksanakan pada 30 Agustus mendatang.

Selanjutnya adalah assesment centre selama dua hari, yakni 1-2 September 2016.

“Tahapan selanjutnya adalah wawancara akhir yang dilaksanakan 14-15 September.

Pengumuman hasil akhir dilaksanakan pada 16 September 2016,” jelasnya. (rm/mwd).

Polisi Tembak Dua Bandar Sabu Asal Malaysia Karena Melawan JAKARTA, RAKYAT MEDIABandar sabu jaringan kelompok Pak Ci asal Aceh, yakni Lew Keng Wah dihadiahi timah panas di bagian dada lantaran melawan petugas. Akibat hal itu, ia langsung tewas seketika dan dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.”Yang bersangkutan melawan, akhirnya tembakan diarahkan ke badan tersangka dan mengenai dada,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/8/2016) lalu.

Awalnya, warga negara asing berkebangsaan Malaysia itu digerebek di Hotel Cabin Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelahnya, dia digiring ke Bekasi guna

menunjukkan jaringan lainnya.

Sebab, selain bekerja sama dengan kelompok asal Aceh yang mendekam di Lapas Karawang, Jawa Barat, Lew juga turut menebar beberapa jaringan yang berada di lokasi lain seperti di Lapas Salemba, Lapas Bulak Kapal, dan Lapas Gunung Sindur.

Setibanya di Jalan By Pass Jakarta Timur sekira pukul 03.00 WIB, pelaku sempat memohon untuk meminta turun dengan alasan ingin kenci,”Namun pada saat mau turun secara tiba-tiba tersangka berusaha merebut senjata yang berada di pinggang salah satu petugas. Itu yang mengakibatkan terjadi pergulatan dalam mobil tersebut dan le-

tusan senjata mengenai kaca mobil bagian depan,” papar Boy. “Melihat kejadian tersebut, petugas lainnya berusaha membantu mengamankan tersangka.

Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, petugas dengan secara tegas dan terukur dilakukan tembakan peringatan. Namun tersangka tetap berusaha melawan dan akhirnya tembakan diarahkan ke badan tersangka,” sambung dia.

Diketahui, Lew ialah target utama dalam kasus narkotika yang berperan sebagai pengendali narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Pelaku berkerjasama dengan narapidana jaringan Aceh di Lapas Karawang.(rm/red)