EDISI 166

CMYK

Kejati SumutBiarkan Terpidana Korupsi KPN 5 Tahun Penjara Bebas Diluar KO AAgustus N UMU M - MINGGU- III Website: www.rakyatmediapers.co.id 17-R24 2016

Penanggung Jawab Rabu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

TERDAFTAR

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Obral 149 PL Pada Pengusaha, 37 Izin Pemanfaatan Row Jalan Kuras Anggaran Rp227 Miliar Dengan Dalih Dana UPP BATAM, RAKYAT MEDIA-Mantan Ketua BP Batam dan sejumlah Deputi BP Batam mulai ketar ketir dan bersiap siap masuk hotel predio.

Pasalnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan melaporkan kasus BP Batam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus yang akan dilaporkan Luhut Panjaitan terkait temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait kinerja BP Batam selama kepemimpinan Musto-

fa Wijaya selaku Ketua BP Batam.

Sebagai mana yang dibeberkan, anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Baca Hal 5

Edisi : # 166 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

(DK) Batam, Taba Iskandar, kepada menjelaskan, temuan yang paling wartawan belum lama ini di Batam disorot BPKP adalah soal kebijakan Centre mengatakan, dari hasil Audit strategis yang dilakukan BP Bakinerja Badan Pengusahaan (BP) tam pada masa transisi perBatam oleh Badan Pengawasan gantian unsur Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pimpinan BP pusat tersebut hasilnya sangat me- Batam. Dari ngejutkan, BPKP menemukan ban- 8 Maret yak pelanggaran, khususnya pengalokasian lahan.”Auditnya menyelu- Bersambung ruh, dan temuan terbanyak soal lahke Hal 15 an,” kata Taba Iskandar.

Lebih lanjut Taba

TNI AU Lanut Suwondo Medan

Mabes Polri ANIAYA 2 WARTAWAN HINGGA TERKAPAR Gerebek Lokasi Perjudian Gelper

PARA PSK Asing di salah satu tempat hiburan di Batam

Andi Morina “ Germo” PSK Asing di Pulau Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebagai daerah industri dan daerah tujuan wisata, ternyata Batam tidak saja menjadi tujuan para pencari kerja. Tak terkecuali wanita pekerja sex komersial (PSK) yang didatangkan dari beberapa daerah di Indonesia. Ternyata Batam juga menjadi daerah yang menggiurkan oleh PSK asing.

Belakangan ini keberadaan pekerja seks komersial (PSK) asing terlihat marak di sejumlah tempat hiburan malam di Batam. Sejauh ini, pihak imigrasi kelas I Khusus Batam belum mampu mengawasi para PSK asing tersebut. Bahkan, para pengusaha yang menyajikan PSK asing tersebut diduga menjadi ATM oknum Imigrasi.

Pantauan media ini di Batam ada sejumlah tempat hiburan di kawasan Nagoya dan Jodoh yang sengaja menyediakan PSK asing, keberadaan PSK asingtidak sulit dijumpai. PSK asing

MEDAN, RAKYAT MEDIATindakan brutal oknum TNI Angkatan Udara terhadap rakyat dan wartawan, kembali terulang Senin (15/8/2016. Setelah oknum TNI AU berpangkat Kolonel di Riau beberapa waktu lalu menghajar wartawan saat meliput jatuhnya pesawat. Kini giliran sejumlah warga dan anak-anak serta dua wartawan di Medan disiksa oleh oknum TNI AU. Mereka dihakimi para oknum TNI AU di hadapan komandan tentara di Lanut Suwondo tersebut.

Aksi main hakim sendiri para anggota Paskhas Lanud Suwondo Medan dan TNI AU di tengah-tengah ratusan warga yang tanahnya dirampas para oknum TNI AU untuk pendirian rumah susun dan pelebaran real estate dan lokasi

ANGGOTA Paskhas Lanud Medan dan TNI AU di tengah-tengah warga.

bisnis PT Multi Inti Lestasri pimpinan Benny Basri di Jalan lapangan Golof Kelurahan sari rejo, kecamatan Medan Polonia, Sumut.

Jurnalis senior Hasiholan Siregar angkat bicara. Mantan pimpinan redaksi sejumlah media cetak dan laman nasion-

al itu meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ikut turun tangan.”Sengketa tanah antara pihak TNI AU dan masyarakat Sari Rejo itu sudah berlangsung belasan tahun. Pihak TNI AU dari dulu Bersambung ke Hal 15

KPK Periksa Gubernur Sumbar Terkait Suap Proyek JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksana terhadap Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Politikus PKS itu diperiksa terkait kasus dugaan suap rencana pemulusan proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat untuk tersangka Yogan Askan.”Yang bersangkutan hanya diperiksa sebagai saksiý,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi,

Bersambung ke Hal 15

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

GEDUNG KPK yang baru di Kuningan Jakarta Selatan

Bersambung ke Hal 15

DUMAI, RAKYAT MEDIAMabes Polri menurunkan tim khusus ke Kota Dumai. Bertugas melakukan penggeledahan terhadap dua lokasi yang diduga menggelar judi jenis gelanggang permainan alias Gelper.

Jajaran Mabes Polri datang ke Kota Dumai dalam rangka melaksanakan penggerebekan dua lokasi judi gelanggang permainan (Gelper) yang ada

di Kota Pelabuhan dan Industri, Senin (15/8/2016) malam.

Penggerebekan judi gelperpun berlangsung serentak di dua lokasi berbeda tersebut.

Penggerebekan itu terjadi di Gelper Starzone di Jalan Budi Kemuliyaan dan Lukcy Zone di Jalan Ombak, Kecamatan Dumai Kota.

Bersambung ke Hal 15

Kejati Kepri Periksa Kepala Bappeda Kota Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Senin (15/8/2016) lalu memeriksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang,

Hamalis, terkait dugaan korupsi penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Non Migas Pemprov Kepri yang belum dibayarkan ke kabupaten/kota Bersambung ke Hal 15

KAJATI Kepri dan Kasipenkum Kejati Kepri Wiwin Iskandar

PENDIDIKAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

2

Diren Imigrasi Sidak di Batam

PEKERJA ASING MENGHILANG

Dirjen Imigrasi

Ronny Sompei

BATAM, RAKYAT MEDIARazia tenaga kerja asing (TKA) di Batam, Kepulauan Riau yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Ronny F Sompie, bocor. Robongan Dirjen Imigrasi yang akan melakukan razia TKA akhirnya pulang dengan tangan hampa.

Kesal razia pada Senin (8/ 8/2016) lalu tak membuahkan hasil, Ronny Sompie kecewa akhirnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu menjadi sasaran kemarahan. Tagor Napitupulu di semperot Ronny Sompei.

“Kecewa, mereka (pengusaha galangan kapal, red) tahu kalau kita akan datang ke perusahan di

Batam untuk cek tenaga kerja asing (TKA),” kata Ronny, saat melakukan sidak di Batam.

Dirjen Imigrasi melakukan sidak TKA di Batam, supaya TKA yang tidak melalui prosedur masuk ke Batam tidak meraja lela. Ia minta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepri, Tagor Napitupulu jangan lalai dalam pengawasan tenaga kerja luar yang bekerja di wilayah Provinsi Kepri.”Batam sebagai kawasan industri, pasti banyak TKA, tapi pas kita sidak, tidak ditemukan, pasti ada yang memberikan informasi,”ungkapnya Mantan Kapolda Bali ini terlihat emosi dan menegur Tagor. Ia menilai Pemprov Kepri lalai dalam pengawasan TKA di Kepri.”Ke depan jangan lagi bilang tidak tahu,

karena ini daerah wilayah tugas Bapak,” tegas Ronny pada saat mendengar penjelasan Kepala Disnaker Kepri Tagor Napitupulu menyikapi masalah isu tentang keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) marak di pekerjakan di Kota Batam.

Dijelaskan, di depan mantan Ronny Sompie, Tagor, menyebutkan tidak banyak yang dia ketahui tentang dugaan maraknya TKA yang bekerja di di salah resort Pulau Manis serta beberapa kawasan Shipyard and Offshore yang di kunjungi Ronny.”Pengawasan tenaga kerja sementara hanya kami fokus di Batam,” timpalnya.

Sebelum meninggalkan Batam, Ronny minta agar pengawasan TKA di wilayah Kepri harus lebih diperketat. Ia minta agar apara kepolisian,

imigrasi, serta Disnaker harus jeli dalam mengawasi gerakgerik terkait maraknya perusahaan swasta yang nekat merekrut TKA ilegal masuk bekerja secara bebas di Kepri.”Kepri rawan TKA masuk. Karena perbatasan dengan beberapa negara,”ujarnya.

Tidak mau lagi adanya isu maraknya TKA yang bebas masuk ke wilayah Kepri, Ronny melalui Tim Pora yang baru saja dibentuk melalui jajaran KemenkumHAM Kepri, harus segera dijalankan.Menurut Ronny Tim Pora ini tidak hanya milik kalangan tertentu saja, melainkan masyarakat mulai dari ketua RT dan RW sampai ke level satuan kepolisian. “Tim Pora ini harus juga ada setingkat menengah ke bawah, bukan untuk kalangan elit saja,”tegas Ronny Sompei.(rm/red).

Pemko Batam Adakan Berbagai Kegiatan

Meriahkan HUT Kemerdekaan RI - 71 BATAM, RAKYAT MEDIAPerayaan HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Kota Batam Kepulauan Riau kental dengan budaya maritim, menyangkut berbagai kegiatan di pantai dan laut di penjuru kota.”Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan merayakan HUT RI di tiap kecamatan. Ya memang banyak acaranya khas anakanak pulau, maritim,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata, kepada wartawan di Batam.

Perayaan HUT RI tingkat kecamatan Kota Batam dilaksanakan mulai 17 Agustus hingga 5 September 2016, secara bergantian.

Lomba Sampan Layar yang diikuti nelayan kota akan diselenggarakan di Perairan sekitar Lapangan Elang-Elang Laut di Pulau Belakangpadang, Kecamatan Belakangpadang pada 17 Agustus 2016, setelah upacara pengibaran bendera merah putih.

Selain itu, ada Lomba Ketinting dan Sampan Layar digiatkan di Perairan sekitar Pu-

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi memberikan hadian kepada salah satu peserta

lau Buluh Kecamatan Bulang.Pada 20 Agustus, Kecamatan Sei Beduk menyelenggarakan Sepeda Santai di Lapangan Bola Kaki Usman Harun, mulai pukul 07.00 WIB.Masih di hari yang sama, Pesta Anak Pulau digelar di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang mulai pukul 9.30 WIB. Biasanya dalam pesta itu, panitia menggelar sejumlah

perlombaan khas anak pantai seperti panjat pinang dan gebuk bantal di atas laut, juga lomba balap kapal dan balap renang. Selain itu juga ada penampilan penari dari pulaupulau penyangga, kata Ardi.

Esoknya, kegiatan “Smiling Bike Morning” di Pasar Cahaya Garden Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong.

Kemudian pada 28 Agustus,

Kelurahan Batuaji mengadakan senam sehat dan gerak jalan santai di Mal Mitra mulai pukul 6.30 WIB.Di hari yang sama, jalan santai juga diselenggarakan di Komplek Perumahan Nusa Batam Kecamatan Batuaji.

Pada Sabtu, 3 September, Kecamatan Nongsa menggelar Pesta Rakyat, serupa dengan Pesta Anak Pantai, di Kampung Melayu Kelurahan Kabil. Masih di hari Sabtu (3/9), Kecamatan Batuampar mengadakan Lomba Marathon Batuampar 10 K dengan mengambil star di Samping Hotel Allium Batuampar.

Sehari berikutnya, Kecamatan Sekupang menggelar Gerak Jalan Santai di Kelurahan Tanjungriau, berbarengan dengan Gerak Jalan Santai dan Senam yang digelar Kecamatan Batam Kota di Pasar Botania Garden.

Ardi mengatakan seluruh kegiatan HUT RI itu sengaja digelar di tiap kecamatan untuk menyentuh masyarakat perbatasan dan menumbuhkan semangat persatuan. (rm/feri).

Rudi : 60 Persen Retribusi Sampah Bocor

Tahun 2016 Investasi di Batam

Terus Mengalami Kenaikan BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan Batam mencatat pada periode Januari-Juni 2016 investasi di Kawasan Batam terus mengalami kenaikan lebih besar dibanding periode sama 2015. ”Pada semester pertama ini, investasi naik sekitar 59,6 persen dibandingkan periode sama 2015 yang mencapai 292,5 juta dolar AS,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono di Batam, Sabtu.

Investasi asing yang masuk tersebut, kata dia, berasal dari sebanyak 38 proyek baru yang masuk dari sejumlah negara pada semester pertama 2016.”Sedangkan 2015 hanya 32 proyek baru. Artinya terus tumbuh dari nilai investasi dan jumlah proyek investasi yang dikerjakan,” kata Andi.

Sementara itu komitmen investasi yang masuk pada periode sama 2016 sebanyak 97 proyek dengan total rencana investasi sebesar 361,4 juta dolar AS.Jumlah rencana proyek yang akan masuk tersebut lebih sedikit dibanding periode sama 2015 dengan 98 proyek, namun nilai investasinya naik. ”Untuk 2015 jumlah rencana investasi dari perusahaan yang tertarik masuk ke Batam hanya 225,6 juta dolar AS,” kata dia.

Ia berharap, kondisi Batam terus terjaga sehingga investasi lokal ataupun asing akan terus masuk sehingga mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Segala isu terorisme dan kondisi global yang terjadi selama ini belum berpengaruh pada investasi di Batam. Termasuk investor Singapura yang masih menanamkan modal di Batam,” kata Andi.

Badan Pengusahaan Batam dalam beberapa tahun terakhir lebih menggiatkan promosi ke kawasan Asia mengingat kondisi di Amerika dan Eropa belum sepenuhnya pulih dari krisis global.Negara Kawasan Asia akan semakin banyak berinvestasi di Kawasan Batam yang terus dibenahi agar lebih menarik.(rm/ant).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi mengakui retribusi sampah hingga kini masih banyak bocor, bahkan hingga 60 persen dari yang seharusnya dikumpulkan Pemkot.”Retribusi sampah, 60 persen tak tahu ke mana uangnya,” kata Wali Kota Muhammad Rudi di Batam, Kamis.

Menurut Wali Kota, kebocoran penerimaan retribusi sampah karena pengumpulannya masih dilakukan secara manual dan belum melibatkan aparat Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Retribusi masih dilakukan dengan cara petugas memungut iuran dengan berjalan dari satu rumah ke rumah lain, sehingga tidak efektif dalam menarik dana.”Itu karena tidak pakai IT, makanya ke depan akan kami terapkan IT, kami akan kirimkan PNS ke Surabaya untuk belajar dari Bu Risma,” kata dia.

Ia optimis bila menggunakan

sistem IT, maka kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah akan tertutup.Selain itu, untuk menggenjot retribusi sampah, Pemkot Batam juga akan melibatkan Ketua RT/RW.”Dan akan kami terapkan ke RT/RW, serahkan pungutan ke RT/RW, saya yakin akan naik jadi Rp80 miliar,” kata pria yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Batam itu.

Bila PAD dari retribusi sampah meningkat, ia menjanjikan untuk menaikkan insentif Ketua RT/ RW.Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata mengatakan Pemkot memboyong puluhan perwakilan dari 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Kota Surabaya Jawa Timur untuk mempelajari pelaksanaan e-government di kota itu.”Hari ini berangkat, setidaknya ada 11 SKPD yang ikut. Dalam satu SKPD itu bisa dua orang yang pergi, dari staf IT,” kata Ardi.(rm/ant).

RUGINAH, istri almarhum Jupri menerima secara simbolis santunan kecelakaan kerja dari BPJS Naker Batam Nagoya

BPJS Salurkan Dana Santunan Ketenagakerjaan Rp 653 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Batam I menyalurkan santunan kematian senilai Rp653.677.850 kepada tiga orang ahli waris pekerja yang meninggal dalam kecelakaan kerja.

“Dana yang kami salurkan bukan untuk mengganti nyawa, tapi sebagai bukti negara hadir, apabila terjadi masalah sosial terkait kerja,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam-Nagoya, Achmad Faroni di Batam Kepulauan Riau, Senin.

Dana santunan dibagikan kepada tiga ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu masing-masing Daniel Arief karyawan PT Adhya Tirta Batam dengan total Rp268.660.000, Sopian pekerja PT Cesco Offshore and Engineering dengan total Rp200.734.610 dan Warsono pekerja PT Multi System dengan total santunan Rp184.283.000.

Total dana santunan itu sudah termasuk santunan berkala sebesar Rp200.000 kali 24 bulan yang dibayarkan sekaligus, biaya pemakanman masing-masing Rp3.000.000, santunan kematian yang besarnya 60 kali 80 persen upah, biaya pengobatan sebelum meninggal, saldo jaminan hari tua, saldo jaminan pensiun serta beasiswa pendidikan.

Namun, beasiswa pendidikan hanya diberikan kepada satu orang anak dari tenaga kerja yang meninggal. Itu pun dengan keten-

tuan perusahaan selalu membayarkan iuran secara rutin selama satu tahun terakhir sebelum musibah.”Terhitung satu tahun mundur ke belakang iuran lancar, kalau ada yang bolong, tidak dibayarkan,” katanya menjelaskan.

Dengan pemberian dana santunan itu, ia berharap keluarga yang ditinggalkan dapat melanjutkan kehidupan, dan tidak masuk dalam kategori tidak mampu.”Saya memohon, uang ini dikelola ubtuk kehidupan ke depan, untuk modal usaha,” katanya mengingatkan.

Di tempat yang sama, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat Kerja BPJS Ketenagakerjaan Batam, Vernadeca Sitorus menyatakan tiga pekerja Daniel Arief, Sopian dan Warsono mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak pulang kerja, sebelum akhirnya meninggal. ”Karena berdasarkan ketentuan sejak berangkat kerja, selama bekerja dan pulang kerja masuk perhitungan kecelakaan kerja,” kata dia.

Ahli waris Daniel Arief, Sudarti, bercerita suaminya mengalami kecelakaan lalu lintas pada Mei 2016, saat pulang dari kantornya PT ATB.Ia menyatakan akan menggunakan dana santunan untuk membiayai pendidikan dua anaknya Sakia (2) dan Sofia (5), serta untuk memulai modal usaha. ”Untuk sekolah anak dan modal usaha,” katanya seraya menundukan kepala.(rm/red).

2.234 Orang JCH Embarkasi Batam Tiba di Tanah Suci

CALON Jamaah Haji Embarkasi Batam di Bandara Hang Nadim

BATAM, RAKYAT MEDIASebanyak 2.234 orang Jamaah Calon Haji Embarkasi Hang Nadim Batam telah tiba di Tanah Suci dan mulai melakukan ibadah sunah, kata Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Batam Marwin Jamal, Minggu.

“Sampai saat ini sebanyak 5 Kloter telah diberangkatkan ke Madinah dengan jumlah jamaah 2.234 orang,” kata Marwin Jamal di Batam Kepulauan Riau.

Seluruh JCH Embarkasi Batam yang berada di Tanah Suci relatif dalam kondisi baik.

Sementara itu, Embarkasi Batam memberangkatkan 450 orang JCH Kloter enam yang terdiri dari 381 JCH Kabupaten Indragiri Hilir Riau, seorang

calon haji Kabupaten Indragiri Hulu , 63 JCH Kanupaten Kepulauan Meranti dan lima orang petugas Kloter.

Marwin Jamal menyatakan seorang JCH Kloter enam, Lasmi Binto Marto Dinan asal Meranti terpaksa menunda keberangkatannya, karena diketahui sakit saat pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Batam.Seorang calon haji Kloter lima, yang kemarin batal berangkat, Suharson Bin Mudani Rasiman Nomor Manifest 06/ 444, akhirnya bergabung dengan Kloter enam.

Berdasarkan hasil qurah maktab selama berada di Makkah, JCH Kloter 6 Embarkasi Batam akan menempati pemondokan di wilayah Syisyah Mak-

tab 01 Nomor Rumah 503 dan 505.Dalam arahannya saat melepas JCH, Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau, Wardan, berharap seluruh JCH bisa menjadi haji mabrur.

Ia mengingatkan agar bisa mencapai haji mabrur, maka JCH harus bersungguh-sungguh menjalankan seluruh rangkauan ibadah di Tanah Suci. Wardan berpesan agar jamaah menjaga kekompakan dan tetap berdampingan, senantiasa mendoakan kampung dan negeri agar tetap damai dan tentram. Tahun ini Embarkasi Hang Nadim Batam memberangkatkan 8.911 JCH dari Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat dan Jambi yang dibagi dalam 20 Kloter.(rm/ant).

CMYK

3

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sejak Dipimpin Plt Direktur Utama Afrizam :

KODISI PT PERSERO BATAM, HIDUP SEGAN, MATI TAK MAU

Plt Direktur Utama PT. Persero Batam

Afrizam

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Hangtuah Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro LinggaLingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Hangtuah Biro Kabupaten Bengkalis Hangtuah Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Perss Alamat Jalan Raya Batam Centre, Komplek Graha Pena Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-462578 Kode Pos-29444.

Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

BATAM-RAKYAT MEDIAManajemen PT Persero Batam dituding sejumlah karyawan sangat bobrok. PT Persero Batam salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penyedia jasa logistik, pergudangan, bongkar muat dan pelayanan jasa transportasi darat serta mengelola berbagai aset bergerak maupun aset tidak bergerak (property) di Pulau Batam belakangan ini menjadi sorotan publik.

Bahkan, selama Direktur utama dijabat oleh salah seorang pejabat Plt masalah di internal perusahaan muncul silih berganti ke permukaan. Tak hanya masalah kesejahteraan karyawan yang sulit untuk dipenuhi. Isu masalah penyimpangan keuangan ditubuh perusahaan itu juga belakangan ini berhembus kencang menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut dikalangan para karyawan.

Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal PT Persero Batam mengungkapkan, bahwa perkebangan perusahaan plat merah yang saat ini dipimpin seorang Pejabat Direktur Utama berstatus Plt ini hidup segan mati tak mau. Dari tahun ke tahun kondisi perusahaan pemerintah ini menunjukkan perkembangan yang kurang sehat.

Baik dilihat dari sisi keuangan maupun dari sisi kegiatannya sehingga mempengaruhi kinerja dan eksistensi perusahaan tersebut Sebagai contoh, lanjut sumber, untuk membiayai operasional maupun gaji kariawan setiap bulannya, keuangan manajemen PT Persero Batam kabarnya sudah megap megap. Sejumlah unit usaha yang selama ini menjadi sumber pemasukan keuangan bagi perusahaan juga banyak yang sudahtutup karena PT Persero Batam yang selama ini dalam kegiatannya menjunjung tinggi etika bisnis,ternyata tidak dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggannya.

“Sudah ada beberapa unit usaha PT Persero Batam yang tutup, salah satunya SPBU di Batuampar, selama ini SPBU tersebut dikelola langsung oleh Persero Batam, tapi sudah dua tahun ini dialihkan kepada pihak lain. Unit kegiatan bongkar muat di pelabuhan

Batuampar juga, sebagian perusahaan yang selama ini menjadi relasi PT Persero Batam sudah lari kepada perusahaan lain. Demikian juga pergudangan di Bandara Hang Nadim dan pelabuhan Beton Sekupang, lahan duit PT Persero hanya tinggal sebagian saja,”kata sumber tersebut Dikatakannya, karena kondisi perusahaan PT Persero Batam dinilai tidak sehat, dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan dan kemajuannya, dua tahun lalu ada rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyatukan perusahaan tersebut dengan Pelindo I Medan.

Namun belum terlaksana Belakangan ini lanjut sumber, timbul masalah gudang yang digembok BP Batam karena alasan mengganggu lalu lintas barang. Bahkan, BP Batam menggembok gudang PT Persero Batam tampa ada koordinasi. Celakanya, hingga saat ini Plt Direktur Utama Teuku Afrizam, tak mampu menyelesaikan masalah gudang yang digembok BP Batam tersebut.

“PT Persero Batam kan perusahaan milik negara, didirikan di Batam untuk mendukung pembangunan dan memperlancar arus lalu lintas barang. Dan seharusnya kalau mau ditutup harus diundang dulu Persero Batam, bukan otoriter seperti itu. Jadi untuk urusan ini saja Plt Dirutnya tak bisa menyelesaikan ngapain dipakai orang kayak begini.

Dimana mana kalo pimpinannya masih menyandang status Plt diujung namanya tidak boleh melakukan promosi jabatan, mutasi dan pengadaan barang,”kata sumber itu.

Tak hanya itu lanjut sumber, sebenarnya jabatan strategis di Perusahaan BUMN itu ada tiga yakni Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur operasional. Direktur keuangan membawahi akutansi keuangan sementara Direktur opereasional membawahi operasional dan pemasaran. Sementara Direktur Utama membawahi keseluruhannya. Namun di PT Persero Batam, lain dari BUMN yang lain, ketiga jabatan tersebut langsung dijabat oleh Plt Direktur Utama Teuku Afrizam.

Makanya kebijakan yang dilakukannya sesuka hatinya.

Karena tiga jabatan yang semestinya dipegang tiga Direktur, tapi langsung dijabat oleh satu orang. Dia Direktur Utama, Dia Direktur Keuangan dan Dia Juga Direktur Operasional.”Kan gila itu, semua dijabat oleh satu orang. Maka belakangan ini banyak masalah di perusahaan itu. Soal keuan-

KANTOR PT Persero Batam di Batuampar

gan sesuka hatinya, kan dia yang memegang keuangan, perjalanan dinas suka suka dia, dalam satu bulan bisa puluhan kali ke Jakarta. Padahal keberangkatan itu belum tentu ada urgensinya buat perusahaan,”ungkap sumber itu lagi.

Masih kata sumber itu, sudah lebih satu tahun perusahaan PT Persero Batam dipimpin Teuku Afrizam, perusahaan tersebut tidak ada perkembangan dan kemajuannya.

Perkembangannya hanya biasa biasa saja. Memang perusahaan tidak rugi, tapi yang namanya perusahaan sebesar itu, kalau keuntungan atau laba yang diperoleh seperti membuka toko, untuk apa dibuka perusahaan.

“Saya bukan sakit hati karena tidak dikasi jabatan. Ngapain sakit hati, jabatan itu sudah ada yang ngatur. Saya bersyukur, dulu datang ke Batam tak punya apa apa, Alhamdullilah sekarang saya sudah punya mobil, mau apa lagi. Saya tidak sakit hati, tapi perusahaan ini kan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi banyak karyawan yang bekerja disitu, kalau perkembangannya seperti ini terus, bagai mana perusahaan bisa berkembang,”ujarnya lagi.

Belum lama ini BP Batam mengambil keputusan untuk menggembok gudang kontainer yang ada di Batuampar karena dinilai mengganggu lalulintas barang dari dan ke pelabuhan kontainer. Bahkan berhembus kabar PT Persero Batam juga akan dibubarkan.

Menurut Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Sigit Priadi Pramudito bahwa di gemboknya gudang tersebut dilakukan karena memang mengganggu lalu lintas barang.”Kita tahu itu juga dari deputi lain. Kita Gembok karena mengganggu lalu lintas

barang. Ini juga supaya lebih tertib ke depannya,” ujar Sigit kepada wartawan belum lama ini di kantor BP Batam.

Sigit menambahkan, PB Batam juga berencana mencabut izin untuk menggunakan lahan yang dijadikan Persero Batam sebagai gudang. BP Batam akan menyiapkan gudang baru dan direncanakan akan dikelola sendiri oleh BP Batam atau BUMN lain di luar Persero Batam.”Itu (Persero Batam) mau dibubarkan. Kita minta dicabut saja haknya.

Gudang baru belum tahu mau dipindahkan kemana. Tapi nanti akan diambil alih dulu, baru kita pindahkan ke tempat yang tidak mengganggu,”kata Sigit.

Sementara Plt Direktur Utama PT Persero Batam Teuku Afrizam ketika dikonfirmasi Senin (15/8/2016) di ruang kerjanya terkait tudingan bobroknya manejemen PT Persero Batam belakangan ini dibantah oleh Teuku Afrizam. Menurutnya, tudingan yang dialamatkan ke padanya sama sekali tidak benar,”Orang yang tak suka sama saya bisa saja membuat penilain begitu, tapi kan bagaimana kinerja saya mengembangkan perusahaan ini Dewan Deriksi atau Mentri BUMN yang tahu dan bukan karyawan yang menilai,”kata Afrizam.

Afrizam yang didampingi General Manejer (GM) Umum, Surya Prasito lebih lanjut menjelaskan, dirinya menjadi Plt Direktur Utama PT Persero Batam, diangkat oleh Menteri BUMN setelah jabatan Direktur Utama kosong. Dan bukan kemauannya, soal kewenangan jabatan Plt Direktur Utama, menurut Afrizan sama dengan Direktur Utama definitif.

“Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama memiliki kewenangan yang sama dengan jabatan direktur utama dan bisa memutuskan hal strategis.

Kewenangan saya sama dengan Direktur utama defenitif, saya diangkat sebagai Plt untuk menjalankan roda perusahaan, kewenangan saya bisa mengangkat dan mempromosikan karyawan, ketentuannya begitu, kan tidak mungkin kalau ada jabatan yang kosong saya biarkan saja, tentu harus saya angkat penggantinya,” ujarnya Ketika disinggung sejak PT Persero Batam dipimpin Plt perkembangan dan kemajuan perusahaan dinilai tidak sehat.

Teuku Afrizan mengakui memang sebelum dirinya diangkat sebagai Plt Direktur Utama pada tahun 2014 PT Persero Batam mengalami kerugian sebesar Rp3 miliar.

Namun setelah ia menjabat sebagai Plt Dirut PT Persero Batam perusahaan memperoleh laba sebesar Rp4 miliar.

Dikatakannya, memang sebelum dirinya diangkat pada tahun 2014 perusahaan PT Persero Batam mengalami kerugian sebesar Rp3 miliar.

Tapi setelah dirinya diangkat sebagai Plt Dirut, perusahaan ini memperoleh laba sebesar Rp4 miliar, bahkan laba yang diperoleh perusahaan bisa memberikan bonos kepada seluruh karyawan Persero.

“Keuntungan perusahaan bisa memberikan bonus kepada karyawan, dan selama ini tidak pernah terjadi. Sekarang perkembangan perusahaan PT Persero sudah mengalami kemajuan, saya sudah membeli sejumlah alat berat, kenderaan trailer, membeli lahan untuk pergudangan. Suapaya anda ngerti Perusahaan ini tidak mendapat anggaran dari APBN, kami berusaha sendiri dan pendapatan itu untuk operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan,”ungkap Afrizam dalam keterangannya. (rm/mawardi).

Lapas Batam Usulkan 718 Napi Dapat Remisi BATAM, RAKYAT MEDIA-Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun, sebanyak 718 narapidana diusulkan mendapat remisi umum hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batam dan Rumah Tahanan (Rutan) Batam.Sebanyak 37 orang di antaranya akan menghirup udara bebas, sementara selebihnya mendapat masa potongan hukuman.

Kepala Rutan Batam David Gultom mengatakan, pihaknya mengusulkan warga binaan mendapat rimisi umum kemerdekaan sebanyak 141 orang di antaranya 14 orang langsung bebas. Ia menuturkan, remisi umum ini merupakan haknya warga binaan setelah menjalani masa hukuman di atas enam bulan.”Remisi umum kemerdekaan tahun ini ada 14 warga binaan yang langsung bebas,” ujar David saat dikonfirmasi, Minggu (14/8/2016) lalu Ia menuturkan, bagi warga binaan yang mendapatkan remisi tidak

ada melakukan pelanggaran tata tertib, tentunya berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. “Penyerahannya pas hari 17 Agustus nanti,” katanya.

Terpisah, Kasibinadik Lapas Batam Rommy Waskita Pambudi mengatakan, untuk di Lapas sebanyak 577 narapidana yang mendapat remisi umum kemerdekaan. Ia menuturkan, 23 orang di antaranya langsung bebas setelah remisinya diberikan.”Usulan langsung bebas sebanyak 23 orang,” kata Rommy.

Informasi yang didapatkan penerima remisi umum hari kemerdekaan tahun 2016 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri sebanyak 1527 orang dari delapan lembaga. Dengan jumlah warga binaan yang bebas 72 orang.

Lapas Tanjungpinang sebanyak 372 orang (termasuk yang bebas 10 orang), Lapas Batam sebanyak 554 orang (termasuk yang bebas 23 orang), Lapas Narkotika Tanjungpi-

LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) Barelang Batam

nang sebanyak 181 orang (termasuk yang bebas lima orang), Rutan Tanjungpinang sebanyak 72 orang (termasuk yang bebas sembilan orang).

Rutan Batam sebanyak 127 orang (termasuk yang bebas 14 orang), Rutan Tanjungbalai Karimun seban-

yam 165 orang (termasuk yang bebas tujuh orang), Cabang Rutan Tanjungpinang di Dabo Singkep sebanyak 28 orang (termasuk yang bebas dua orang), dan LPKA Batam sebanyak 28 orang (terrmasuk yang bebas dua orang). (rm/mb)

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

4

Gubernur Kepri Pimpin Upacara

Detik-detik Proklamasi di Gedung Daerah DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Pelaksanaan upacara Detik-detik Proklamasi HUT RI ke-71 tahun 2016 di Provinsi Kepri berlangsung hikmat di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (17/8/2016). elain diikuti sejumlah pejabat SKPD dan PNS Provinsi Kepri, upacara detik-detik Proklamasi di Provinsi Kepri ini juga dihadiri oleh beberapa Pleton ýanggota TNI-AL, TNIAD dan TNI-AU, Polri, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan ratusan pelajar Kota Tanjungpinang.

Bertindak sebagai iInspektur upacara, dipimpin langsung Oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dan pembaca teks Proklamasi dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.Sementara ýKomandan Upacara diemban Mayor Marinir Wira DS Lumban Gaol, yang merupakan Perwira Staf Operasi Lantamal IV Tanjungpinang.

Pengibaran bendera dalam perayaan HUT-RI ke-71 ini sendiri, diikuti sebanyak 33 orang anggota paskibra yang merupakan hasil seleksi siswa dan siswi terbaik dari seluruh SMA dan SMK di Kepriý, dan 45 orang anggota TNI dan Polri sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih. Dari 33 anggota Paskibra, siswa kelas 11 jurusan Sospol SMA 1 Tanjungpinang, Wisza Alaftariasa Ujana, tampil sebagai pembawa baki bendera. Sedangkan penggerek bendera adalah M Ifarhan, siswa kelas 11 jurusan IPA SMA Negeri ý1 Karimun, dan pengulur bendera adalah Syafrialdi, siswa kelas 11 IPA II SMA 1 Siantan Natuna, dan Nanda Saputra, siswa SMA Ngeri 2 Tanjungpinang, bertindak sebagai pembentang bendera.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak tampil membacakan Proklamasi Kemerdekaan RI, setelah serine detik-detik Proklamasi dibunyikan. Peringatan detik-detik ýProklamasi HUT-RI ke 71 di Kepri sendiri, ditutup dengan pembacaan Doa.(rm/bty)

GUBERNUR Kepri sedang menyerahkan bendera kepada salah seorang paskibra

Gubernur Kepri Tolak Membeli Mobil Dinas Baru DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menolak untuk membeli mobil dinas baru, karena tahun ini terjadi defisit anggaran sekitar Rp700 miliar.Nurdin yang diwawancarai sejumlah jurnalis seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kepri, Senin mengatakan lebih tertarik menggunakan mobil dinas yang sudah ada saat ini, daripada membeli mobil dinas baru.”Fasilitas mobil baru buat saya? Tak usah. Lebih baik sewa saja mobil sederhana, apa saja yang bisa dipakai,” ujarnya.

Nurdin berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah melakukan penghematan. Dia mengingatkan seluruh pejabat di Pemprov Kepri untuk menggunakan mobil dinas yang

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun lama, tidak perlu membeli mobil baru.”Saya berharap apa yang saya lakukan diikuti oleh seluruh SKPD, lakukan penghematan,” katanya.

Dia mengatakan tahun ini perlu banyak penghematan.

Rasionalisasi anggaran juga harus dilakukan karena defisit

anggaran.Namun untuk kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat harus tetap direalisasikan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Saat ini, yang harus dilakukan peningkatan pelayanan dasar. Sektor pendidikan dan kesehatan harus berkembang, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur dasar yang bersentuhan dengan kepentingan publik juga harus diperhatikan. Nurdin juga bersedia fasilitas untuk dirinya yang diatur dalam ketentuan, dipotong untuk kepentingan masyarakat.”Sekarang ini tahun transisi, saya tidak dapat melakukan banyak hal. Yang harus dilakukan penghematan,” katanya. (rm/mb).

Kapolda Kepri Pimpin Upacara di TMP Pusara Bakti Tanjungpinang

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian pimpin upacara di TMP Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri menggelar re-

nungan suci di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Batu 5, Tanjungpinang, Rabu (17/ 8/2016) dinihari.

Renungan suci yang dimulai tepat pukul 00.00 digelar untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan.

Hadir Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah bersama FKPD lainnya menggunakan jas hitam serta peci hitam.

Bertindak selaku pemimpin upacara, Kapolda Kepri Brigjend Pol Sam Budigusdian. Kapolda memimpin doa renungan suci untuk para arwah pahlawan yang dimakamkan di TMP Pusara Bakti.

“Kami yang hadir dalam apel ini menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara sebagai

pahlawan dalam pengabdian terhadap bangsa,” kata BrigjenPol Sam Budigusdian.

“Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara adalah perjuangan kami pula.

Jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga. Semoga arwah saudara diterima Tuhan YME dan mendapat tempat terbaik,” imbuhnya.

Saat upacara, suasana dibiarkan gelap gulita dan sunyi sehingga semakin menambah kekhidmatan renungan suci.

Usai pembacaan doa, apel tahunan jelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-71 RI ditutup. Seluruh peserta apel meninggalkan kompleks TMP Pusara Bakti secara serentak. (rm/bn).

ISTRI GUBERNUR KEPRI TAK BISA DILANTIK JADI KETUA PKK

Sukhri Fahrial Ketua Komisi I DPRD Kepri

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau Sukhri Fahrial mengatakan Noorlizah, istri Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, tidak dapat dilantik sebagai Ketua PKK, karena berstatus warga negara Singapura. ”Saya pernah mempertanyakan hal itu kepada Mendagri. Jawabannya, istri dari gubernur tidak boleh dilantik sebagai Ketua PKK,” kata Sukhri kepada wartawan, Rabu (17/8/2016) di Tanjungpinang.

Sukhri mengatakan masalah status kewarganegaraan istri gubernur itu bukan informasi baru yang diterima anggota legislatif karena dalam internal pemerintahan pun sudah cukup lama dibicarakan, namun belum ada yang mengungkapkannya.

Status Noorlizah menjadi heboh seiring

dengan pemberhentian Menteri ESDM yang diketahui berwarga negara Amerika beberapa hari lalu.Status kewarganegaraan Noorlizah itu menjadi hangat dibicarakan lantaran Nurdin dua periode menjabat Bupati Karimun.

Ketua PKK Kepulauan Riau hingga saat ini dijabat Aisyah, istri HM Sani, mantan Gubernur Kepri. Sani meninggal dunia beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur.”Saya sudah pernah tanyakan ini kepada sejumlah anggota DPRD Karimun, katanya tidak ada masalah.

Namun saya menduga ada yang ditutupi,” ujar Sukhri.

Sukhri yang juga Ketua Fraksi Hanura Kepri mengimbau Noorlizah mengikuti status kewarganegaraan suaminya.”Sebaiknya dia (Noorlizah) menyesuaikan dengan status kewarganegaraan suaminya. Karena kalau masih seperti ini akan menjadi polemik,” katanya.

Pantauan Antara, Noorlizah selama beberapa bulan terakhir aktif mengikuti kegiatan PKK dan mendampingi suaminya dalam berbagai kegiatan. Noorlizah juga mengikuti kegiatan sosial.Belum ada pernyataan dari Noorlizah dan Nurdin Basirun mengenai masalah ini.(rm/bm).

KANTOR Kacabjari Anambas di Tarempa

KACABJARI TAREMPA AKAN UNGKAP TIGA KASUS KORUPSI DI ANAMBAS UPACARA HUT Kemerdekaan RI di Anambas

Rangkaian Upacara Kemerdekaan RI ke-71 di Kabupaten Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (17/8/2016) dipimpin langsung Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris.

Tepat pukul 10.00 WIB, sirine dan klakson dibunyikan sebagai tanda detik-detik Proklamasi dan dilanjutkan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran.

Pukul 10:06 WIB, 32 Pasukan Pengibaran Benderaý (Paskibra) memasuki lapangan upacara. Selanjutnya Ins-

pektur Upacara menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada pengibar bendera untuk dikibarkan. Pengibaran Bendera diiringi lagu Indonesia Raya.

Usai mengibarkan Bendera, Paskibraka kembali ketempat dan acara diakhiri dengan Doa yang dilanjutkan unit drum band menyanyikan lagu Andhika Bayangkari.

Pukul 10:30 WIB, Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara, setelah Komandan Upacara melaporkan bahwa upacara telah dilaksanakan dan Inspektur Upacara diperintahkan agar membubarkan barisan.

Direncanakan, pada pukul 17:00 WIB sore nanti, akan digelar kembali Upacara Penurunan Bendera.(rm/bt)

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Cabjari Tarempa Incar tiga Kasus Korupsi di Anambas dan akan dituntaskan pada tahun 2016 ini.Digadang-gadang penanganan kasus ini merupakan kado Ulang Tahun Kemerdekaan Ri yang ke-71 tahun 2016.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Tarempa Muhammad Bayanullah, pada Coffee Morning dengan sejumlah Wartawan belum lama ini di Tarempa Walaupun enggan menyebut kasus-kasus apa saja yang akan diungkap namun mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Daik Lingga Dabo Singkep mengatakan kalau kasus tersebut merupakan kasus yang dulunya pernah mengendap. Dari tiga yang diincar, satu yang akan diselesaikan pada tahun ini.

Menurutnya kasus tersebut harus ditindak lanjuti dan harus diselesaikan lantaran kasus tersebut bersentuhan dengan masyarakat, dan banyak warga yang dikorbankan. ”Tahun ini kami targetkan 1 Kasus, Untuk kasusnya nantilah biar penasaran dulu, Pastinya kasus ini merugikan masyarakat luas,” kata Bayannullah.

Saat ini pihaknya akan mematangkan kasus tersebut terlebih dahulu dengan meneliti berkas yang ada, sehingga dalam penetapan tersangka nantinya benar-benar fixed.Apalagi di Anambas pihaknya menghadapi kendala letak geografis saat turun kelapangan. ”Kalau semuanya sudah lengkap, setelah penetapan tersangka kami tinggal melakukan penahanan,” tegasnya. (rm/fs)

CMYK

5 5

NASIONAL

Rabu, Rabu, 24 Agustus 1724 17Agustus 2016 2016 - MINGGU- III MINGGU- III

MEDAN, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Uatara, sebagai jaksa ekskotor tampaknya bebaskan terpidana korupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, yang sudah divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Medan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. Berkeliaran diluar penjara.

Ke-5 terpidana yang telah divonis Pengadilan Tipikor mendapat perlakuan istimewa. Padahal keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PTMDNyang mengadili perkara tindak pidana korupsi di peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tetap memvonis ke 5 terpidana 5

Website: www.rakyatmediapers.co.id

tahun 6 bulan penjara dan memerintahkan agar terpidana ditahan.

Namun ke 5 terpidana sejauh ini tidak pernah ditahan, perintah hakim dalam putusannya agar terpidana ditahan tampaknya diabaikan oleh pihak Kejaksaan.Padahal Kejaksaan merupakan eksekutor putusan terpidana bagi terpidana yang pradilan tingkat badingnya telah ditolah oleh Mahkamah Agung RI. Salah satu terpidana korupsi yang masih bebas diluar tembok penjara dan belum pernah ditahan adalah Mursyid, terpidanakorupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Wampu Stabat, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Padahal keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PTMDNyang mengadili perkara tindak pidana korupsi di peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tetap memvonis terpidana 5 tahun 6 bulan penjara terhadap terpidanaserta membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 bulan.

Dalam

Kajati Sumut

Bambang Sugeng Rukmono

putusan itu juga, menghukum terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp 164.068.774, jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan hukuman tetap ini, harta benda terpidana dapat disita, jika terpidana tidak mempunyai harta maka untuk menutupi uang pengganti terpidana dipidana penjara selama 6 bulan.

Sidang Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Rabu 23 April 2014, A.TH Pudji Wahono,SH.Mhum, Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi PN Medan sebagai Hakim Ketua Majelis. Saut H Pasaribu,SH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Medan. DR. Mangasa Manurung,SH.MKn, Rosmala Sitorus,SH.MH dan Sazili,SH,Msi, Hakim Tinggi Ad Hoc tidak pidana korupsi PT Medan.

Masing masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Maret 2014, Nomor :73/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim anggota dan dibantu oleh oleh Hamonangan Rambe sebagai Oabitera Pengganti PT Medan.

Putusan tersebut diatur sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1).

Ke-1 KUHP Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan juga memutuskan bahwa 5 terpidana pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu dengan hukuman masing-masing 5 tahun penjara. Kelimanya dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan Rp 1,58 miliar dana yang dipinjam dari bank.

Kelima terdakwa yakni Mursyid (Ketua Koperasi), Suparman (Ketua II), Tumario (Sekretaris), Hadi Prano-

Keberadaan Tempat Pungutan Retribusi Kinali Rawan Kecelakaan PASBAR, RAKYAT MEDIA-Keberadaan tempat Pemungutan Restribusi (TPR) Di Simpang Jodoh Kinali, Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, sangat rawan kecelakaan. Dalam tahun ini saja diperkirakan sudah Lima kali terjadi Kecelakaan. Bahkan, kecelakaan itu terjadi saat kenderaan yang hendak membayar retrebusi berhenti didepan pos TPR. Samsuriman, salah seorang Warga kinali mengatakan Kepada media ini saat di temui di Kediamannya, kecelakaan yang di alami pengendar di simpang Jodoh Kinali pernah terjadi terhadap dirinya, sangat menyayangkan kepada pihak ter-

kait dalam hal Ini Dinas Perhubungan Pasbar yang menempatkan petugas pemungut pada tempat yang kurang tepat dan berada di Simpag Jodoh Kinali.

Samsuriman menjelaskan, saat kejadian ia mau menuju arah simpang empat dan saat itu kendarana sepeda motor sedang ramai tiba tiba di depan ada Kendaran truk yang berheti secara mendadak pasnya ia berada di belakang truk tiba tiba tersentak kaget ada truk di depan. Akibatnya ia gergelincir ke bahu jalan “Ujar Samsuriman Sementara Itu Kanit Lantas Polsek Kinali Ali Nafiah Membenarkan “ telah terjadi Lima kali Laka Lantas di tem-

TEMPAT pungutan retribusi Kinali

pat yang sama, Tepatnya di simpang Jodoh Kinali, Kejadian Kecelakan yang kita hitung Selama Satu Tahun Ini Saja”Ungkap Ali Nafiah.

Saat di temui Kadis Perhu-

bungan Tidak berada di Kantornya sedankan Melaksan Dinas Luar, di katakan Misnan Umar Kasi Kir Pada Dishub Pasbar.(rm/burhan sikumbang).

Jokowi Bertindak Sebagai Inspektur Upacara HUT Ke-71 RI

PRESIDEN RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla JAKARTA, RAKYAT MEDIAPresiden Joko Widodo akan bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan HUT Ke-

71 RI di Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Rangkaian upacara ini akan dimulai sejak pukul 08.00

WIB, Rabu (17/8/2016).

Peringatan hari jadi republik ini diawali pengarakan bendera pusaka merah putih dari kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan menggunakan kereta kencana Ki Jaga Raksa yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Selanjutnya, pengibaran bendera pusaka dilakukan sekira pukul 10.00 WIB, tepat saat Presiden pertama RI Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 71 tahun silam. Pengibaran bendera hari ini akan dilaksanakan oleh 67 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Selain pengibaran bendera pusaka, flypass oleh TNI Angkatan Udara menjadi agenda utama pada upacara ini. Di akhir upacara, paduan suara Gita Ba-

hana Nusantara akan menyanyikan lagu-lagu nasional.

Sementara itu, rangkaian penurunan bendera pusaka akan dimulai pada pukul 15.00 WIB. Akan ada sejumlah penampilan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Kesenian Massal Tulung Agung, Reog Gendang, Marching Band TK Annisa, Rampak Bedug Banten, Marching Band POCIL Papua Barat, dan anak-anak Di Atas Rata-Rata.

Sebelum upacara penurunan bendera yang akan dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB, dilakukan arak-arakan bendera dan pertunjukkan dari Marinir Pasukan Pengamanan Presiden. Setelah upacara penurunan bendera, rangkaian kegiatan akan ditutup oleh arak-arakan bendera dari halaman Istana Merdeka menuju Monas.(rm/oz)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KANTOR Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan

to (Sekretaris I), dan Marli (Bendahara). Berdasarkan putusan majelis hakim diketahui bahwa pada 2008 KPN Pelita Stabat/Wampu menjalin kerja sama dengan BNI Cabang Polonia tentang pemberian pinjaman kepada 30 anggota koperasi sebesar Rp 3,5 miliar.

Ironisnya, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang semestinya melakukan ekskusi terhadap terpidana untuk melaksanakan putusan MA tersebut terkesan membiarkan dan tidak melakukan eksekusi terhadap terpidana koruptor tersebut. Dan hal ini patut dipertanyakan?

Adapun nama anggota KPN Pelita Stabat/Wampu yang menjadi korban nama dicatut dan tandatangan dipalsukan antara lain D.Suriono Cabdis P dan P Stabat, Azizah Helmi SD Lubuk Dalam, Wagimin SDN Pantai Gemi, Endi Riyono SDN Lubuk Dalam, Isnaini Yusfi SDN Ibadah, Iriana.Spd SD Jatian, Renita Ginting SD Lubuk Dalam, Ruslia SD Kwala Bingai, Yusmiati SD Kwala Bingai, Nur Syamsiah SD Besilam, Sudarmi SD Besilam, Nur Fitria Siregar SD Melintang.

Juriah SD Lubuk Dalam, Erni Kresnawati SD Lr Ibadah, Damiyo SD Basilam, Bahrian SD Basilam, Zainudin SD Melitang, R.H Purba SD Melintang, Siti Khariah SD Basilam, Sri Suparti Sd kampung Baru, naimah SD SDLB, Suriadi N SD Jatian, Idris SD kebon Balok, Sudirman SD Karang Rejo, Abdi Ilham SD Wonogiri, Syamsiah SD Kwala Bingai dan Suratman

SD Lubuk Dalam.

Sementara Kepala Seksi Peneranmgan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bobby Sandri,SH ketika dikonfirmasi Sofian. M wartawan media ini di kantor Kejati Sumut, belum lama ini terkait kasus korupsi Koperasi Pegawai negeri (KPN) Wampu Stabat, Langkat dengan terpidananya Mursyid Cs mengaku belum tahu.

“Saya belum bisa menanggapi lebih jauh, karena pada kasus ini ketika Kepala Kejaksaan Tinggi masih yang lama dan itu yang tahu persis. Meski demikian, pihaknya berterima kasih sudah memberikan infirmasi kepada Kejati dan sekaligus pemberitaannya,” kata Bobby.

Menurut Bobby, tidak mungkin kami bekerja secepat ini untuk mengungkap kasus tersebut,”Jadi tolong bersabar dulu, kami tetap tindak lanjuti artinya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Tinggi Medan dan informasi ini sudah kami sampaikan kepada Kajati Sumut. Namun Kajati belum memberikan arahan dan petunjuk kepada kami, maka tolong berikan waktu kami bekerja,”pinta Bobby.

Bobby menambahkan, pihaknya akan menindak lanjuti sampai sejauh mana kebenaran berita tersebut,”Berita ini akan kami tindak lanjuti sampai sejauh mana kebenarannya. Memang kami tidak mengetaui informasi ini, informasi akan saya akan sampaikan kepada Kejatisu,”kata Bobby. (rm/sofian).

Sekretaris MA Nurhadi Robek Dokumen

Sebelum Rumahnya Digeledah JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti fakta yang terungkap dalam sidang Doddy Aryanto Supeno dalam kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK akan mendalami keterangan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Aburrachmaný, yang menjadi saksi dalam sidang tersebut.

Pada kesaksiannya, Nurhadi mengaku merobek dua dokumen, sebelum tim KPK menggeledah rumahnya. Berkas yang dimaksud adalah perkara Bank Danamon.”Itu nanti biar dikroscek penyelidik kita yang pada waktu itu melakukan penggeledahan,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Namun, dia mengaku tak tahu detail dokumen yang disobek Nurhadi itu. Yang jelas, lanjut dia, KPK memang menemukan robekan kertas yang ditengarai merupakan berkas perkara saat penggeledahan. ”Ya saya, saya tidak tahu, detailnya saya tidak tahu,” ujar Agus.

Sebelumnya, dalam persidangan Doddy, Nurhadi mengakui telah menyobek dua dokumen dalam amplop yang berbeda. Keduanya merupakan foto copy berkas tanpa nama pengirim.Namun, dia membantah telah menyobek berkas itu karena penyidik KPK akan menggeledah kediamannya, di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Menurut dia, dua dokumen itu disobek pada 19 April 2016 malam. Sementara KPK menggeledah kediamannya pada 20 April 2016.”19 April 2016 pada saat itu Rabu. Saya

NURHADI mantan Sekretaris MA saat dilakukan sidang di PN Tipikor Jakarta

pulang kerja sekitar pukul 20.00 WIB di meja lantai dua ada dua dokumen beramplop cokelat. Satu tebal, satunya lagi tipis,” kata Nurhadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 15 Agustus 2016.ý Dia mengaku tak mengetahui pengirim berkas itu. Dia membaca sepintas dokumendokumen tersebut. Dari situlah dia tahu dokumen itu merupakan berkas perkara Bank Danamon. Kemudian, dia merobek kedua dokumen tersebut dan membuangnya ke tong sampah.

Pada kasus dugaan suap pengajuan PK di PN Jakpus ini, Nurhadi Abdurrachman sudah dicegah ke luar negeri bersama dua orang lainnya, yakni Royani yang disebut-sebut sebagai sopir sekaligus ajudan Nurhadi dan Chairman PT Paramount Enterprise International sekaligus eks Presiden Direktur Lippo Group, Eddy Sindoro.ý Pencegahan dilakukan karena Nurhadi, Eddy serta Royani ditengarai kuat terlibat dalam kasus ini.

Sementara salah satu tersangka, yakni Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga Doýddy Aryanto Supeno, sudah

menjalani sidang di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa. Sementara tersangka lain, Panitera/Sekretaris PN Jakpus, Edy Nasution masih menjalani pemeriksaan di KPK untuk pelengkapan berkas.

Doddy didakwa memberi suap Rp 150 juta kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.ý Uang Rp 150 juta tersebut diberikan agar Edy menunda aanmaning atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan menerima pendaftaran PK PT Across Asia Limited (AAL). Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang.

Doddy yang juga Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga itu didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Internasional Ervan Adi Nugroho, dan Chairman PT Paramount Enterprise Internasional sekaligus eks Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. (rm/net).

SUMUT

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

6

BPKP Periksa Puluhan PPK

TERKAIT KORUPSI KPU 2014 KANTOR Polres Langkat di Stabat

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan presiden tahun 2014 di Kabupaten Langkat dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi Komisi Pemilihan Umum setempat.”Kami diperiksa untuk dimintai keterangan tentang dugaan korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat,” kata Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sei Lepan Azhar Kasim di Stabat, belum lama ini.

Menurut Azhar, pihaknya dimintai keterangan oleh petugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) di aula utama Mapolres Langkat menyangkut dugaan korupsi KPU yang sedang ditangani Satuan Reskrim Polres Langkat.Sebelumnya, pemeriksaan itu telah dilakukan kepada 13 PPK sehingga terus didalami dengan meminta keterangan PPK lainnya. ”Namun menyangkut dengan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu kami belum tahu, tapi keterangan sudah kita berikan,” katanya.

Dian Siregar, Sekretaris PPK Kecamatan Sei Lepan juga membenarkan tentang pemeriksaan oleh BPKP terkait adanya dugaan korupsi di

KPU.Pihaknya sudah memberikan keterangan sesuai pertanyaan penyidik yang akan menindaklanjuti hasil keterangan tersebut.Sementara itu dari ruangan utama Mapolres Langkat, terlihat puluhan petugas PPK dari berbagai kecamatan sibuk memberikan keterangan kepada pemeriksa seperti mantan Sekcam Secanggang Fahri yang kini menjabat camat Hinai.

Menurut catatan, penyidik Polres Langkat sejak tiga bulan terakhir terus mendalami dugaan penyimpangan dana yang terjadi di KPU Langkat yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp385 Juta.

Korupsi yang didalami penyidik Polres Langkat itu terkait informasi tidak dibayarnya honor untuk 10 PPK meski dananya disebutkan sudah diambil.Kasus itu akan terus bergulir seiring dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh penyidik yang kini melibatkan BPKP untuk mendata potensi kerugian negara. (rm/ sofian).

PARA ibu-ibu Ikatan Keluarga Dewan (IKD)

DPRD Langkat Gelar Paripurna

Ikatan Keluarga Dewan Berikan Santunan Anak Yatim

Penyampaian RANPERDA LANGKAT, RAKYAT MEDIA-DPRD Kabupaten Langkat Kembali gelar sidang paripurna dalam agenda acara penyampaian penjelasan tentang ranperda Pemkab Langkat dan ranperda inisiatif DPRD Langkat tahun 2016 diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat Stabat beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE didampingi wakil ketua H.Sapta Bangun SE dan Ralin Sinulingga SE juga dihadiri oleh Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dan wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto M.Si. Turut hadir dalam pertemuan tersebut unsure Forkopimda Kab. Langkat, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Agama Stabat, Sekdakab Langkat, para Asisten Setdakab Langkat, Sekwan, para pimpinan SKPD dijajaran Pemkab Langkat, Camat se Kabupaten Langkat, unsure parpol, ormas, LSM dan wartawan.

Diketahui bahwa sebelumnya sebagai tahap awal proses dari penyampaian ranperda inisiatif DPRD ini adalah dengan membuat naskah akademik yang telah diuji public draf ranperdanya melalui sosialisasi.

LANGKAT, RAKYAT MEDIADitengah – tengah sibuknya menjalankan aktifitas yang telah diprogramkan para ibu-ibu Ikatan Keluarga Dewan (IKD) melaksanakan kegiatan sosial, salah satu diantaranya adalah tali asih yaitu memberikan santunan kepada sekitar lebih kurang lima puluh orang anak-anak yatim piatu yang dilaksanakan di rumah dinas Ketua DPRD Langkat Stabat beberapa waktu lalu.

berita acara tentang penyerahan ranperda Pemkab Langkat kepada pimpinan DPRD dan penyerahan ranperda Inisiatif DPRD kepada Bupati Langkat.

Sidang dilanjutkan dengan pandangan umum fraki-fraksi terhadap ranperda yang sedang dibahas yaitu dari fraksi Golkar disampaikan oleh Ir.H.Munhansyar S.Pd, fraksi Demokrat disampaikan oleh Agus Salim, fraksi PDIP disampaikan oleh Suwanto, fraksi Gerindra disampaikan oleh Yusri Handoko, fraksi Nasdem oleh Makmur Ginting SE, fraksi BSPN oleh Ir. Antoni Ginting dan fraksi HNB disampaikan oleh Sukirin SE. (rm/Topan)

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-DPRD Langkat gelar sidang paripurna internal dalam rangka pengambilan keputusan tentang penetapan 4 draf ranperda inisiatif DPRD menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat kemarin.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin- angin SE didampingi wakil ketua H.Sapta Bangun SE dan Ralin Sinulingga SE serta dihadiri segenap anggota DPRD Lainnya, Sekwan Drs. Basrah Pardomuan, para staf ahli, juga para kabag, Kasubbag dan staf dilingkungan sekretariat DPRD Langkat.

Sebelumnya Badan Pem-

158 Napi Rutan Tanjungpura Dapat Remisi HUT RI Ke-71 TANJUNGPURA, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 158 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendapat remisi antara satu hingga empat bulan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Sebelum mendapatkan masa pengurangan hukuman ini, para narapidana yang diusulkan tersebut selama menjalani hukuman harus berkelakuan baik,” kata Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Tanjungpura Iriadi di Tanjungpura, Selasa.

Iriadi menjelaskan keputusan pemberian remisi terhadap 158 narapidana yang ada di rumah tahanan itu berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor W2.1840.PK.01.01.02 tahun 2016 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudah kita terima.

“Narapidana yang menerima remisi itu ada yang satu bulan ada juga yang empat bulan sesuai dengan pengusulan yang diajukan,” katanya.

Pengusulan itu juga didasarkan pada UU Nomor 12/1995, termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 32/1999, Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007.

Penyerahan sekaligus pemberitahuan masa pengurangan hukuman

PARA Napi di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpura, Langkat

kepada para narapidana itu akan dilakukan pada puncak peringatan HUT RI ke71 yang akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Tanjungpura sekaligus pemberian hadiah kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan di rutan.

Selain itu, kata Iriadi, dari 158 narapidana yang mendapatkan masa pengurangan hukuman terdapat empat narapidana

Ketua IKD Kabupaten Langkat Ny.Terbit Rencana Perangin-angin SE pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa ia berharap agar para anak-anak yatim piatu khususnya di daerah kabupaten Langkat dan umumnya diseluruh Indonesia agar tetap terus mendapatkan perhatian dari semua kalangan dan pihak termasuk juga dari pemerintah supaya mereka kelak mendapat masa depan yang lebih baik lagi, ujarnya.(rm/humas).

Paripurna Internal Tetapkan 4 Draf Ranperda Inisiatif DPRD Langkat

KETUA DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE didampingi wakil ketua H.Sapta Bangun SE dan Ralin Sinulingga SE

Ketua BPPD Makhruf Ritonga SE menyampaikan penjelasan ranperda Inisiatif DPRD yaitu tentang pengelolaan zakat, tentang tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, tentang pengelolaan jalan daerah, tentang masyarakat hukum adat. Sementara Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH menyampaikan penjelasan terhadap ranperda Pemkab Langkat yaitu tentang penyertaan modal PT. Langkat Setia Negeri dan tentang retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Usai penyampaian penjelasan tersebut Bupati dan Ketua DPRD Langkat masing-masing saling menandatangani

Pemberian santunan kepada anak – anak yatim piatu maupun kepada fakir miskin kerap kali dilaksanakan dengan melihat dan menyesuaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan hari-hari besar Islam dan hari – hari besar lainnya termasuk menjelang/menyambut bulan suci ramadhan juga pada kegiatan hari-hari tertentu yang dilaksanakan oleh kelompok IKD.

yang bebas pada Rabu (17/8) itu diantaranya Jenda Kitab Perangin angin, Syahrizal alias Anjal, Tuah Mulia Daulay, Yuda Pratama.”Mereka yang bebas ini langsung bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka karena mereka sudah bebas setelah menjalani masa hukumannya di rumah tahanan Tanjungpura,” katanya. (rm/sofian)

bentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat telah menyampaikan draf Ranperda Inisiatif DPRD yang draf tersebut telah disusun berdasarkan kajian akademis dan juga telah dilakukan sosialisasi / konsultasi Publik. 4 draf ranperda dimaksud adalah ranperda tentang pengelolaan zakat, tentang Tera dan Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ranperda tentang pengelolaan jalan daerah serta ranperda tentang masyarakat hukum adat.

Ketua BPPD DPRD Langkat Makhruf Ritonga SE menyampaikan penjelasan secara terperinci terhadap empat draf ranperda inisiatif DPRD Langkat yang akhirnya 4 draf ranperda dimaksud dapat disetu-

SEKWAN Drs. Basrah Pardomuan, para staf ahli, juga para kabag, Kasubbag dan staf dilingkungan sekretariat

jui untuk dijadikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Langkat tahun 2016

dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan tersebut. (rm/topan)

DPRD Langkat Gelar Paripurna

Pencapaian Ranperda APBD Langkat 2016 LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat gelar rapat paripurna dalam agenda kerja penyampaian Ranperda Perubahan (P) APBD Langkat tahun anggaran 2016 diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat, Senin (8/8/ 2016) pekan lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin – angin SE didampingi para wakil ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST. Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dr.

H. Indra Salahuddin beserta para pimpinan SKPD Dinas Instansi dijajaran Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sekda dr.H.Indra Salahuddin saat membacakan isi penyampaian Ranperda PAPBD Langkat tahun anggaran 2016 mengatakan bahwa penyampaian ini di-

KETUA DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin – angin SE didampingi para wakil ketua DPRD Langkat H. Sapta Bangun SE

tujukan sebagai percepatan pembangunan di Langkat yang diharapkan semangkin lebih baik lagi kedepannya. Untuk itu setelah penyampaian ini, pihak Legislatif dapat mempelajari dengan sebaik-baiknya agar apa yang diharapkan bersama dapat terealisasi, ucapnya.

Ketua DPRD Kab. Langkat Terbit Rencana Perangin – angin SE dalam pidatonya saat pertemuan tersebut mengatakan se-

lanjutnya Perubahan APBD tahun anggaran 2016 ini segera akan dilaksanakan pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD Langkat dengan TAPD dan SKPD terkait. Untuk itu diminta kepada Badan Anggaran Legislatif supaya lebih fokus dalam setiap pembahasan, agar perubahan anggaran yang dilakukan benar – benar dapat dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan, ujarnya.(rm/ humas)

CMYK

7

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

BUPATI KARIMUN AUNUR RAFIQ LEPAS KEBERANGKATAN JCH 2016

BUPATI menepung tawari JCH

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq atas nama pemerintah dan masyaraat Kabupaten Karimun, Senin (8/ 8/2016) kemarin secara resmi melepas keberangkatan 127 orang Jamaah Calon Haji Kabupaten Karimun tahun 2016. Acara pelepasan dilaksanakan dengan tradisi tepuk tepung tawar di kediaman rumah dinas Bupati Karimun.

Dalam sambutannya, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq berpesan kepada seluruh Jemaah Calon Haji (JCH), untuk melaksanakan segala Sunnah dan Rukun wajib haji dengan baik.

"Serahkan semuanya kepada Allah SWT, doakan agar daerah kita ini dapat maju dengan pesat.

Kami semua disini juga akan mendoakan bapak dan ibu agar setelah pulang nanti menjadi haji yang mabrur dan mabrurroh," ungkap H. Aunur Rafiq Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Agama Kabupaten Karimun Afrizal mengatakan, jumlah JCH yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 127 orang yakni 126 orang ditambah 1 orang Pendamping Haji Daerah (TPHD) Karimun. Lebih lanjut H. Afrizal menjelaskan bahwa dari 127 JCH itu 69 orang JCH wanita dan 58 JCH pria, dengan rincian dari Kecamatan Karimun 32 orang, Meral 21 orang, Tebing 19 orang, Meral Barat 3 orang, Kundur 29 orang, Kundur Barat 8 orang, Kundur Utara 6 orang, Moro 1 orang, Kecamatan Durai 8 orang.

"Jamaah haji tertua atas nama Magrib Muhamad Isa dengan usia 79 tahun dari Kecamatan Tebing serta Basori Kasirun dari Kecamatan Kundur, sementara jamaah termuda atas nama Aisyah Marlis Mahyuddin asal Kecamatan Karimun dengan usia 38 tahun. Sebanyak 5 orang JCH berangkat meng-

gunakan kursi roda," ungkap Afrizal.

Afrizal juga menjelaskan bahwa kondisi secara umum jamaah calon haji Kabupaten karimun semuanya dalam keadaan sehat dan siap menuju ke embarkasi Batam.

"Alhamdulillah, pagi hari ini secara umum calon haji dalam kondisi sehat untuk dapat diberangkatkan ke embarkasi Batam.

Sebelum diberangkatkan mereka telah disuntik dengan meningitis oleh Dinas Kesehatan Karimun.

Semoga kondisi kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik, hingga diterbangkan ke Madinah," tuturnya.

Lebih lanjut Afrizal menjelaskan, JCH Karimun berangkat ke Madinah pada Selasa (9/82016) pukul 09.30 WIB melalui Kloter 1 Emberkasi Batam yang bergabung bersama JCH Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Natuna, Lingga dan Anambas.

"Perjalanan calon Haji gelombang pertama tersebut, mengunakan pesawat Saudi Arabia Air Line dengan nomor penerbangan SV 5201. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan calon Haji akan kembali ke tanah air pada tanggal 18 September 2016 sekitar pulul pukul 08.00 WIB," terang H. Afrizal.

Tampak hadir dalam acara pelepasan JCH Kabupaten Karimun tahun 2016 ini Wakil Bupati Anwar Hasyim, Kepala Kemenag Karimun Afrizal, Ketua DPRD HM Asyura dan wakilnya Azmi, Dandim 0317 Letkol Inf IGK Artasuyasa, Wakapolres Kompol Harry Andreas, Palaksa Lanal Tanjungbalai Karimun Mayor Laut (P) Yovan, Ketua BAZ Karimun Atan AS, Ketua IPHI Kabupaten Karimun H. Haris Fadillah dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.(ist)

BUPATI Aunur Rafiq menepung tawari JCH asal Karimun di Kediaman Bupati karimun.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq Melepaskan 127 JCH Karimun

BUPATI Karimun H. Aunur Rafiq atas nama pemerintah dan masyaraat Kabupaten Karimun, Senin (8/8/2016) kemarin secara resmi melepas keberangkatan 127 orang Jamaah Calon Haji Kabupaten Karimun tahun 2016.

DANDIM 0317 DAMPINGI BUPATI KARIMUN LEPAS JEMAAH CALON HAJI KAB. KARIMUN

SUASANA pelepasan CJH Kabupaten Karimun di kediaman dinas bupati Karimun

PARA JCH bersalam-salaman dengan keluarga di halaman rumah dinas Bupati Karimun

PELEPASAN Jemaah Calon Haji Kundur menuju Karimun

RIAU

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemerintah Kabupaten Siak Sulit Menyusun APBD-P Tahun 2016 SIAK, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Siak saat ini belum juga melakukan penyusunan APBD-P Tahun 2016.Hal tersebut di akui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Siak Drs Yan Prana Jaya,Msi saat di tanya wartawan usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak kemarin.

Dia mengatakan,memang saat ini Pemerintah Kabupaten Siak belum melakukan penyusun APBD-P tahun 2016, pasalnya anggaran Pemerintah Kabupaten siak belum Nampak, kalau tidak ada anggaran,

Kepala Bappeda Kab. Siak

Drs. Yan Prana Jaya macam mana mau menyusun anggaran.

Lebih Lanjut Yan Prana

menjelaskan,tidak hanya itu, untuk membahas APBD-P tahun 2016 terlebih dahulu menunggu pengesahan LKPJ anggaran tahun 2015 oleh DPRD Kabupaten Siak.

Oleh sebab itu,Kalau LKPJ anggaran tahun 2016 lembat di sahkan oleh DPRD Kabupaten siak.Maka belum pemda siak belum bisa melakukan pembahasan anggaran.

Di jelaskannya,dasar Pemerintah Kabupaten Siak untuk membahas APBD -P tahun 2016 adalah setelah di sahkannya LKPJ anggaran tahun 2015 oleh Dewan.

Kalau LKPJ anggaran tahun 2015 tidak di sahkan, maka Pemda Siak tidak bisa melakukan pembahasan anggaran ABTnantinya.

Lebih lanjut Yan Prana Jaya mengatakan,saat ini yang membuat kita pusing adalah, karena menteri keuangan kembali memangkas dana Trasper ke daerah mencapai 133,8 T,jadi kita belum tahu pasti berapa anggaran APBD Kabupaten siak yang ada.Kalau kita tidak tahu saldo dan silva anggaran,macam mana kita membahas anggarannya.(rm/ hangtuah)

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

8

Kelurahan Selat Panjang Barat

Ciptakan Pelayanan Terpadu On line

Lurah Selatpanjang Barat

Juwita Ratna Sari

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Juwita Ratna Sari adalah srikandi Meranti satu- satunya lurah perempuan yang memiliki motivasi yang mampu mengerakan warganya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang di kehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya .

Juwita Ratna sari, lurah selat Panjang Barat kepada warawan di ruang kerjanya hari selasa (9/8) lalu, menyampaikan prpgram kegiatan kerja di kelurahan selat Panjang Barat dengan akan menciptakan program pelayanan terpadu (online ) .

Program tersebut di buat untuk memudahkan pelayanan masyarakat tentang administrasi ke pendudukan, jadi masyarakat selat Panjang Barat tak perlu ke kantor lagi cukup den-

gan telpon kantor, nanti ada petugas yang datang ke rumah untuk melakukan servis pelayanan untuk jemput bola .

Selain program pelayanan terpadu online lurah selat panjang Barat Juwita ratna sari juga sedang mengembangkan Pupuk kompos yang berasal dari daur ulang sampah, dan telah berhasil dilakukan oleh kelurahan selat panjang Barat, namun untuk memproduksi maksimal masih ter gendala dengan alat dan lahan.

“Daur ulang hasil nya masih skala rumah masing - masing belum skala masal karena di perlukan lahan yang luas dan alat pengolahan sampah itulah salah satu kendalanya.”Minimal mengurangi sampah yang di angkut ke gogok,”kata Juwita. (rm/nina chandra).

Hadapi MTQ ke XXXV TK Prov. Riau

LPTQ Siak Gelar Seleksi Qori dan Qoriah

Bupati Siak pimpin rapat LPTQ Siak SIAK, RAKYAT MEDIADalam rangka untuk mempersiapkan para qori dan qoriah yang bermutu untuk menghadapi MTQ tingkat propinsi Riau tahun 2016, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Siak mengelar TC kepada 70 orang peserta qori dan qoriah.Acara ini di buka secara resmi oleh Bupati Siak Drs.H.Syamsuar M.Si di hotel Yasmin Siak Jumat(05/08/16 ) pekan lalu Bupati Siak dalam sambutanya menyampaikan dalam meningkatkan potensi dan kemampuan para qori dan qoriah kita. Maka dalam hal ini kita harus belajar dimana kekurangan kita. Hal ini disamping anak-anak termasuk juga para pelatih.artinya kita harus melakukan evaluasi dimana kesalahan,kekurangan dan kesilapan kita.

Bupati mengharapkan kepada para ustad dan para pelatih agar memberikan yang terbaik, agar pada MTQ ke XXXV tingkat Propinsi Riau yang Insyaallah dilaksanakan bulan Oktober mendatang semoga para qori dan qoriah,

hafiz dan hafizah Kabupaten Siak mengalami prestasi yang meningkat dari Tahun kemarin” Disamping itu Bupati juga menyampaikan kepada para peserta Seleksi agar belajar dan memperdalam ilmu Alquran dengan sungguh-sungguh. agar kita bisa bersaing dengan daerah lain.” Jelas Bupati.

Sementara itu Sekteraris LPTQ kabupaten Siak Drs.Wandi Utama. menyampaikan bahwa kegiatan seleksi ini diikuti oleh 70 peserta yang direkrut dari para qori dan qoriah juara 1 2 dan 3 pada MTQ ke 16 tingkat Kabupaten Siak yang baru di selenggrakan pada pertengahan Juli kemarin di Kecamatan Sungai Mandau.

Jegiatan ini akan di laksanakan beberpa tahap. Untuk tahab awal adalah tahap seleksi yang akan dijadikan 45 orang peserta. Maka tahap selanjutnya dari 46 peseta ini akan di lakukan TC atau pelatihan guna menantapkan para qori dan qoriah,hafiz dan hafizah yang akan menjadi kafilah perwakilan kabupaten Siak yang siap bertarung di ajang MTQ ke XXXV tingkat propinsi Riau bulan Oktober 2016 mendatang di kota Pekanbaru.

Untuk pelatihan ini, kita telah menyiapkan para pelatih dari Siak 9 orang Pepinsi 9 orang dan dan dari Nasional sebanyak 3 orang.Dikatakan Wandi pelatihan TC yang di lakukan ini bertujuan untuk mempersiapkan ilmu dan mental para qori dan qoriah ini agar mereka siap secara fisik, ilmu dan mental jetika tampil pada MTQ Propinsi nantinya. pungkas Wandi.(rm/hangtuah)

PENGUKUHAN 30 orang Pasukan Pengibar Bendera Pemkab Meranti

Bupati Kukuhkan 30 Paskibraka Meranti 2016 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan MSi melakukan pengukuhan 30 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Sang Merah Putih, bertempat di Aula RSUD Jalan Dorak Selatpanjang, Senin (15/8/ 2016) lalu.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Kabupaten Meranti H. Said Hasyim, Wakil Ketua DPRD Meranti Muzamil, Kapolres Meranti AKBP. Asep Iskandar, Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Ketua LAM Meranti, Kepala Badan/Dinas/Bagian dilngkungan Oemkab. Meranti,

Pembimbing/Pengasuk Paskibraka.

Pengukuhan Paskibraka yang merupakan wakil dari masing-masing Kecamatan dan sekolah di Kabupaten Meranti tersebut, diawali dengan Pengucapan Ikrar yang dipimpin Bupati Kabupaten Meranti H. Irwan, MSi yang dilanjutkan dengan penandatanganan Ikrar, dan pemasangan sabuk kepada masingmasing Paskibra yang disaksikan langsung oleh para orang tua Paskibraka dan segenap hadirin.

Terpilih sebagai pembawa baki upacara pengibaran bendera pusaka sang merah putih tanggal 17 Agustus 2016 yakni Humrotun Nisak

Drs Syamsuar Pimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak SIAK, RAKYAT MEDIAMusyawarah Daerah (MUSDA) ke V tahun 2016 yang di laksanakan di Kabupaten Siak secara langsung di buka oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman.Musda ke V Partai Golkar Kabupaten siak tersebut Drs Syamsuar,,Msi ,bahkan tak ada lawan dalam Musda V Partai Golkar Kab Siak yang digelar di Gedung Tengku Mahratu Siak,Sabtu (06/08/2016).

Drs Syamsuar,Msi itu terpilih secara aklamasi, didukung seluruh pemilik suara yang terdiri dari 14 PK dan perwakilan organisasi sayap dan Wanhat .”Pak Syamsuar,Msi dipilih secara aklamasi. Seluruh PK 14 Kecamatan yang ada di Kabuoaten Siak menyetujui dan membuat surat pernyatan untuk Pak syam menjadi Ketua DPD II Golkar II kab Siak empat tahun kedepan,” kata ketua PanitiaMusyawarah Daerah (Musda) V DPD II Golkar Siak.

Ketua PK kecamatan Kandis mewakili PK kecamatan lainnya pada Musda itu mengaku,bahwa PK 14 sudah sepakat menyata-

BUPATI Siak Syamsuar berpidati setelah terpilih

kan dukungannya kepada Syamsuar.

Dukungan penuh untuk syamsuar tak lepas dari sosoknya sebagai orang nomor satu di siak. dianggap orang yang pas dan masih layak di berikan kepercayaan memimpin Siak empat tahun ke kedepan.

Ketua DPD I Partai Golkar Riau salam sambutannya mengatakan,bahwa Musda Golkar Kabupaten Siak ke V sudah cukup efesian dan baik dan bisa menjadi contoh bagi DPD II Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau.

Dia mengatakan,Musda Partai Golkar ini telah sesuai

dengan AD RT partai Golkar dan petunjuk dari DPP partai Golkar Pusat harus melaksanakan Musda untuk memlih ketua DPD II kabupaten Kota dan selanjutnya di teruskan melakukan memilih pimpinan Kecamatan dan desa.Ketua DPD I Partai Golkar Riau mengatakan,Bahwa musda golkar selain untuk memilih ketua baru golkar juga harus mrmpersiapkan program yangndi sesuaikan dengan Program kerja Provinsi dan pusat untuk 4 tahun kedepan.

Lebih lanjut ketua DPD I partai Golkar Riau mengatakan,terkait adanya usulan dari Pemerintah kabupaten

Siak,ini bisa di tindak lanjuti oleh komisi komisi partai Golkar nantinya.Ketua DPD I partai Golkar Riau juga mengingatkan kepada Ketua DPD II partai Golkar Kabupaten kota,bagi kader yang tidak aktif.agar di lajukan evalusi.

Dia juga mengatakan, Partai Golkar Kedepannya.setiap tiganbulan sekali akan ada melakukan pertemuan begitu juga DPD II.nantinya.Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau minta juga kepada DPD II Golkar bisa memberitahukan ke masyarakat,bahwa saat ini partai Golkar mendukung Pemerintah joko widodo dan.JK maju kembali padanpilpres mendatang.

Tidak ada cerita bagi Fraksi Fraksi partai Golkar bermain main lagi saat ini.

Ketua DPD I Golkar riau juga mengatakab,bahwa selama ini,Bupati yang aktif melakukan koordinasi dengan Provinsi riau adalah Bupati Siak.Tidak hanya itu,Bupati yang aktif melakukan lobi lobi anggaran kepusat adalah Bupati Siak,karena itu,kalau banyak pusat membantu siak,itu adalah usahanya.(rm/hangtuah).

Asal Sekolah SMKN I Selatpanjang Utusan Kecamatan Tebing Tinggi, sementara untuk Pembawa baki penurunan bendera Azkal Azkiya Landra Ashari, Penggeret Bendera Tengku Hafis Ikhwan, Firawan dan Lukman Nur Hakin.

Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan berpesan kepada seluruh Paskibraka yang melakukan pengibaran dan penurunan bendera sang merah putih, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengedepankan rasa kekompakan dan kebersamaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan saling hormat menghormati.

“Melalui pengibaran bendera sang merah putih ini mari tunjukan jiwa kekompakan antar sesama, saling menghormati dan junjung tinggi persatuan dan kesatuan,” ujar Bupati.

Dan semangat itu hendaknya dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Meranti. “Alangkah indahnya jika semangat dan jiwa toleransi itu hadir di Meranti, semoga apa yang adik-adik alami saat ini dapat membawa kita semua dalam kehidupan rukun dan damai, semoga bisa dan dapat menjadi contoh demi kehidupan yang lebih baik dikemudian hari,” ucap Bupati.(rm/hms).

Bupati Lantik Kepala Desa Bina Sempian Rangsang Pesisir SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si melakukan pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa persiapan Bina Sempian, Kecamatan Rangsang Pesisir, Pranoto, bertempat dihalaman Kantor Desa persiapan Bina Sempian, Rabu (10/8/2016) pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu Hj. Nirwana Irwan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Ikhwani, Kepala Dinas Kehutanan Murod, Kepala Dinas PU Ardani, Kabag Humas Ery Suhairi, Kabag Umum, Camat Ransang Pesisir Idris Sudin, Camat Merbau H. Edy M Nur, Para Kepala Desa, serta tokoh masyarakat/agama/adat.

Pelantikan Kepala Desa pemekaran dari Desa induk Kedaburapat tersebut, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 266/HK/KPTS/IIX/2016 tentang pengangkatan Pj. Kepala Desa persiapan Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir, Pranoto. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah yang dibacakan oleh Bupati Irwan diikuti oleh Pj. Kelala Desa persiapan Bina Sempian, Pranoto, yang dilanjutkan dengan penandatanganan SK. Usai pelantikan Bupati mengucapkan selamat kepada Pranoto sebagai Pj. Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Bina Sempian karena terhitung sejak pelantikan Desa Bina Sempian sudah bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Status

BUPATI Meranti Irwan lantik Kepala Desa Bina Sempian Pranoto

Desa persiapan akan disandang oleh Bina Sempian selama 1 tahun atau paling lama 3 tahun.

Kepada Pj. Kepala Desa yang dipercaya pemerintah, Bupati meminta dalam dua tahun kedepan segera mempersiapkan dan melengkapi semua administrasi yang diperlukan sehingga saat ditingkatkan menjadi desa defenitif tidak ada masalah. Dan selanjutnya dapat pula melaksanakan pemilihan kepada desa.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, langkah pemerintan melakukan pemekaran desa Bina Sempian ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembangunan, tercatat selama 2 periode Bupati Irwan menjabat sebagai Bupati sebanyak 29 desa telah dimekarkan.

Pada awalnya pemekaran Bina Sempian yang berpenduduk 712 KK atau kurang

lebih 3000 jiwa sempat tertunda, karena diberlakukannya moratorium, namun sejak dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, memungkinkan dilakukan pemekaran melalui desa persiapan. “Dan ini yang pertama di Provinsi Riau sejak dikeluarkannya UU tersebut, saya apresiasi Badan PMD yang telah berani cepat dan tanggap,” ujar Bupati.

Selain itu Kades diminta Bupati segera membenahi infrastruktur dasar yang menyangkut hajat hidup maayarakat banyak, seperti jalan air bersih, listrik dan lainnya.

“Diharapkan dengan terbentuknya Desa Bina Sempian pembangunan infrastruktur dan semua sektor kehidupan dapat dipercepat, sehingga keberadaan Pemerintahan Desa benar-benar dapat memberi manfaat kepada masyarakat,” ungkap Bupati.(rm/humas)

CMYK

9

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

H. Lis Darmansyah, SH berfoto bersama usai Pembagian kacamata gratis yang dilaksanakan di SDN 004 Kecamatan Tanjungpinang Timur

Pemko TPI Bagi Kacamata Gratis Untuk Anak SD PEMERINTAH Kota Tanjungpinang Bersama dengan GAKOPIN Provinsi Kepulauan Riau bagikan kacamata gratis untuk siswa siswi SD se kota Tanjungpinang.

Pembagian kacamata ini dilaksanakan di SDN 004 Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang di bagikan secara langsung oleh walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, sabtu pagi (6/7).

"Pembagian kacamata ini berjumlah 682 yang akan dibagikan, yang mana pada hari ini 116 kacamata yang akan dibagikan, dan selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh Kepala Sekolah untuk di berikan kepada muridnya yang membutuhkan sesuai data yang ada", Ujar Lis pada saat memberikan pengarahannya.

Tentunya, sambung Lis, hal ini sangat penting sekali dalam membantu anak-anak yang memiliki masalah pada matanaya pada saat menerima pembelajaran atau materi.

Lis juga sangat mengparesiasi apa yang telah dilakukan GOPINDA Provinsi Kepulauan Riau, karena ini suatu bentuk kepedulian Dari Gabungan Pengusaha Optik yang masih mau mengulurkan tangannya dalam membantu masyarakat kita yang masih kurang mampu.

Lis juga beharap kedepan program-program seperti ini dapat di ikuti stakeholder atau pengusaha lain dalam rangka meringankan dan membantu masyarakat kita yang masih kurang beruntung.

"Dan tidak hanya pemeberian kacamata saja, dari dinas keshatan juga melakukan pengecekan bagi anak-anak kita yang baru, berdasarkan analisis ternyata anak-anak kita yang berusia 5-6thn itu memiliki postur tubuh yang kecil dan ada juga permasalahan pada telinganya yang menggangguu pendengarannya inilah upaya-upaya pemerintah yang sudah kita lakukan meningkatkan kesehatan bagi peserta didik kita" ujar Lis. (ist)

WALIKOTA Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH memasangkan kacamata Gratis kepada siswa.

LIS saat bagikan kacamata gratis kepada siswa SD

WALI KOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH sedang bercanda dengan murid SD.

WALI KOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH bersalaman usai memberikan kacamata Gratis Pada Murid SD 4 Kecamatan Tanjungpinang Timur.

WALI KOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH bersalaman usai memberikan kacamata Gratis.

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

10

Berharap Tamatan Buka Lapangan Kerja

Pemkab Anambas Perpanjang Kerjasama dengan STP Jakarta PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Anambas memperpanjang kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP).

"Kami memperpanjang kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta. Perpanjangan kerjasama ini untuk kurun waktu tiga tahun hingga 2019," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar, Minggu (24/7/ 2016).

Ia menambahkan, kerjasama yang dilakukan, tidak sebatas untuk mendidik anak-anak daerah menempuh pendidikan sarjana tatapi kemampuan mereka bisa menciptakan lapangan kerja.

"Harapan kami, anak-anak yang sudah menempuh pendidikan ini bukan cari kerja lagi, tetapi menciptakan lapangan kerja," katanya Yunizar.

Pada 27 Agustus nanti terdapat delapan orang anak angkatan pertama yang akan diwisuda.

Untuk merealisasikan ini, pihak STP berikut dengan peserta didiknya akan diundang ke Anambas.

Mereka akan melakukan survei ke sejumlah lokasi yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi budidaya di sektor kelautan perikanan. (*)

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris (no 4 dari kiri) berfoto bersama saat berkunjung ke Sekolah Tinggi Perikanan ?di Jakarta belum lama ini

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris (kiri) menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Perikanan ?di Jakarta belum lama ini

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris (kiri) salam Komando Petinggi Sekolah Tinggi Perikanan.

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, berdiskusi dengan petinggi sekolah tinggi perikanan BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, berdiskusi dengan petinggi sekolah tinggi perikanan

BUPATI Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris (kiri) menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan ?di Jakarta belum lama ini

PEMKAB Anambas kembali menjalin kerjasama dengan sekolah tinggi selama satu periode.

CMYK

11

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

Bupati Lingga Alias Wello Tanam Ubi Gajah PEMKAB Lingga terus berivonasi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat di Lingga. Setelah sukses menanam padi, kaliandra dan kelapa, kini Pemkab Lingga fokus menanam ubi bersama dengan warga.

Bupati Lingga, H Alias Wello, mewacanakan Kecamatan Singkep Barat akan dijadikan kawasan pertanian terintegritas dengan usaha peternakan.

Hal ini dikatakan pria yang akrab disapa Awe saat penenaman perdana ubi gajah sebagai bahan pembuat tepung tapioka. ”Penanaman ubi untuk dijadikan bibit diatas 500 hektare, lahan yang akan ditanam ubi gajah,” kata Alias Wello saat penanaman Ubi di Tanah Putih, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kamis (4/8).

Dikatakan, kawasan pertanian terintegrasi yang dimaksud adalah di sekitar lahan penanaman ubi gajah akan dilakukan juga peternakan hewan sapi oleh salah seorang investor yang telah bersedia memasukan investasi peternakan.

Usaha peternakan dan pertanian ini, nantinya akan saling mendukung satu sama lain. ”Untuk pupuk nanti dapat diperoleh dari kotoran ternak dan sebaliknya, sisa pembuatan tepung dapat menjadi pakan ternak,” kata Awe. Untuk usaha industri tepung tapioka, sebutnya, ada salah seorang pengusaha lokal yang bersedia mendirikan pabrik. Pembukaan usaha juga membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat ini tempatan. ”Lahan kosong bisa dimanfaatkan dan tenaga kerja juga terbuka untuk masyarakat,” kata Awe. Hadir dalam penanaman perdana bibit ubi gajah, perwakilan Pemprov Kepri karena Gubernur Kepri H Nurdin tidak hadir, juga dihadiri para pengusaha, tokoh masyarakat dan pimpinan instasi vertikal di Kabupaten Lingga. (*)

ALIAS Wello saat melakukan penanaman ubi.

ALIAS Wello saat memberikan kata sambutan usai membersihkan lahan

H ALIAS WELLO (tiga dari kanan) menanam ubi jenis ubi gajah di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat

BUPATI Lingga, H Alias Wello, saat berdialog dengan masyarakat dilokasi penanaman ubi gajah

ALIAS Wello Saat melihat potensi pertanian di Lingga

AWE bersama sejumlah FKPD menanam singkong gajah perdana

MUSTAZAR Mustafa, Staf Khusus Bupati Lingga menunjukkan salah satu bibit ubi gajah yang akan ditanami di lahan Tanah Putih, Desa Marok Tua

BUPATI Lingga Awe sedang membersihkan lahan yang akan ditanami Ubi

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

12

NURDIN BASIRUN RESMIKAN SPN

PERESMIAN pembangunan SPN

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun memberikan kata Sambutan

PERESMIAN pembangunan SPN

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun berjalan bersama dengan petinggi kepolisian

BAGI Provinsi Kepulauan Riau, Senin (1/8/2016) merupakan hari yang bersejarah, karena hari ini baru saja diresmikan sebuah Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kundur, Kabupaten Karimun. Tepatnya di Jalan Diponegoro.

Tidak hanya bagi Kepulauan Riau, momen bersejarah ini, namun juga bagi Kepolisian Daerah (Polda) Kepri. Karena Setelah 10 tahun Polda Kepulauan Riau didirikan (sejak 2006), baru pada hari ini Sekolah Polisi Negara Kepri resmikan.

Sekolah Polisi Negara ini nantinya untuk mencetak personil Polri yang unggul, memiliki kepribadian yang baik dan bersemangat juang tinggi.

Yakni mewujudkan personil Polri yang berkualitas dan profesional.

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan cukup senang dan bangga.

Karena Kepri, atau Karimun khususnya, setelah dengan perjuangan yang cukup panjang yang sangat berarti bagi masyarakat.

"Ini seperti sebuah hadiah bagi masyarakat Kundur, Karimun atau Kepri secara umum dengan diresmikannya Sekolah Polisi Negara ini. Tentunya kami atas nama masyarakat sangat mendukung sekolah ini, dan berterima kasih kepada kepolisian atau yang ikut andil manjadikan Sekolah Polisi Negara. Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi Kepri," ujar Nurdin.

Sementara itu, Kapolda Kepri Sam Budigusdian mengatakan bahwa Daerah Tanjungbatu, Kundur adalah pilihan utama untuk pembangunan SPN ini dikarenakan telah tersedia bangunan Dit Pol Air Polda Riau sebelumnya yang terbengkalai selama 3 tahun belakangan, dan kemudian telah di alihkan menjadi aset milik Polda Kepri saat ini.

"Kami menerima aset ini pada 24 november 2014 dari

Mabes Polri. Dan kita mengawali Renovasi nya sejak April 2016 sampai Juli 2016. Kedepannya bangunan ini akan terus di renovasi agar SPN Kepri Lebih Bagus lagi," ujar Budigusdian.

Syam Budigusdian melanjutkan, tahun ini dibuka pendidikan di SPN untuk sebanyak 200 siswa dan di utamakan sumber daya manusia nya dari Kepulauan Riau. Tanggal 10 agustus akan diberikan nama angkatan pertama yang dinamai dengan 'Angkatan Bayangkara Fisabilillah'.

"Dalam setahun akan ada sekitar 36 pelatihan ditambah pembentukan pelatihan prajabatan, pelatihan pamong praja, pelatihan scuriti dan pelatihan generasi muda. Semuanya dapat di lakukan di Sekolah Polisi Negara Tanjungbatu ini," pungkasnya.

Sedangkan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komje.Pol. Safrudin berharap, kedepannya SPN ini benar-benar akan mampu mencetak polisi yang berkualitas, berdedikasi terhadap bangsa dan negara dan tangguh dalam menjalankan tugas.

"Sekolah Polisi Negara ini dibangun bertujuan agar bisa mencetak personil Polri yang unggul, memiliki kepribadian yang baik dan semangat juang yang tinggi. Yaitu mewujudkan personil Polri yang berkualitas dan profesional," katanya.

Setelah selesai acara Persemian, Gubernur beserta para petinggi Polri serta jajaran FKPD meninjau langsung fasilitas SPN. Diantaranya perumahan Perwira, lapangan olahraga, lapangan tembak, gudang senjata, ruang belajar siswa, kantor penjagaan dan diakhiri dengan Foto bersama di depan Sekolah Polisi Negara Kepulauan Riau.

Peresmian SPN ini dihadiri oleh seluruh FKPD Kepri dan Karimun, jajaran pejabat eksekutif dan legislatif Kepri dan Kabupaten Karimun serta para tokoh masyarakat. (ist)

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun berfoto bersama

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun Bersama dengan SKPD

KAPOLDA Kepri Sam Budigusdian Bersama Nurdin basirun dan bersama Petinggi kepolisian.

PERESMIAN pembangunan SPN

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun berbincang dengan Para SKPD

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun memberikan kata Sambutan

GUBERNUR Kepri H. Nurdin Basirun berbincang dengan Para SKPD

CMYK

13

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

IKLAN

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

14

KETUA DPRD KEPRI JUMAGA NADEAK SAMBUT KAFILAH KEPRI DI HANG NADIM KEBERHASILAN kafilah Kepri meraih tiga besar dalam perhelatan akbar MTQ Nasional XXVI 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, membanggakan semua pihak.

Sebagai bentuk penghormatan, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berencana menyambut kedatangan kafilah Kepri di Bandara Hang Nadim Batam hari ini.

Adapun rombongan diperkirakan akan mendarat pukul 14.00 Wib menggunakan pesawat Lion Air. "Sesuai janji saya kemarin, kafilah akan kami sambut di bandara. Nanti kita jamu makan dan ramah tamah di bandara," kata Jumaga di Batam, Minggu (7/8/2016).

Keberhasilan kafilah Kepri ini, menurut Jumaga, tak lepas dari peran semua pihak. Kerja keras pelatih menggembleng qori dan qoriyah patut diapresiasi lebih.

Karena selain telah mengharumkan nama Kepri, qori dan qoriyah telah meneruskan tradisi juara di MTQ. "Harapan kami, dengan keberhasilan ini akan memotivasi umat untuk lebih mencintai dan menjalankan alquran itu," harapnya.

Sebelumnya, ketua kafilah Kepri Azhar Hasyim mengatakan, bahwa 31 qori dan qoriyah terbaik Kepri telah bertanding habis-habisan. "Alhamdulilah kita masih bisa berada di tiga besar," kata Hasyim.

Kabiro Kesra Pemprov Kepri, Tarmidi mengatakan, perolehan nilai Kepri tidak terlalu mengecewakan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kafilah Kepri tetap mempertahankan tradisi tiga besar tiga kali berturut-turut.

Adapun juara umum MTQ Nasional XXVI 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, diraih Provinsi Banten dengan nilai 56, disusul Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 41. Kepri yang meraih nilai 39 harus puas di posisi ketiga.

Berturut-turut posisi empat hingga sepuluh, NTB (32), Riau (24), Jateng (23), Sumbar (19), Jabar (19), NAD (18) dan Papua Barat (18).(ist)

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama anggota DPRD Kepri Sukhri Fahrial, Taba Iskandar dan Asnah bersama para Qori dan Qoriyah

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak memberikan acungan jempol kepada kafilah Kepri yang mampu merebut posisi tiga besar dalam MTQ Nasional di Nusa Tenggara Barat

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyambut hangat ketua rombongan kafilah Kepri Azhar Hasyim

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak, anggota DPRD Taba Iskandar, Sukhri Fahrial dan Asnah bersama ketua ofisial Kepri Rajali Jaya bersama qori dan qoriyah Kepri

KETUA Rombongan Kafilah Kepri Azhar Hasyim memberikan ucapan terimakasih atas sambutan hangat Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan anggota DPRD lainnya

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama anggota DPRD Kepri Sukhri Fahrial dan Asnah menyalami satu persatu Qori dan Qoriyah Kepri usai tiba di Bandara Hang Nadim Batam

CMYK

15 Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kanit Narkoba Polresta Palembang Roboh Diterjang Peluru PALEMBANG, RAKYAT MEDIA-Diduga ikut mengawal transaksi sabu seberat 1 kilogram, Kanit Narkoba Polresta Palembang berinisial Aiptu MA ditembak. Tak tanggung-tanggung, MA mengalami tiga luka tembakan di kaki dan satu lubang di pinggang.

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula saat sejumlah personel Ditres Narkoba Polda Sumsel yang dipimpin Kasubdit I AKBP Andri melakukan penyamaran, untuk menangkap pengedar narkoba di depan sebuah rumah makan di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Senin (15/8) sekitar pukul 16.30 WIB.

Ternyata, Aiptu MA bersama tiga pelaku lain sudah menunggu dengan membawa sabu 1 kg. Mengetahui calon pembeli adalah polisi, Aiptu MA dan ketiga rekannya berusaha kabur.

Tak ingin buruannya kabur, petugas mengejar pelaku. Setelah lari sekitar 50 meter, Aiptu MA berhasil dilumpuhkan dengan empat tembakan yang mengenai kaki dan pinggang. Sebelumnya, petugas melepaskan dua kali tembakan peringatan.

Dikabarkan, Aiptu MA dan ketiga pelaku lain kini sudah diamankan di Mapolda Sumsel dengan barang bukti sabu seberat 1 kg yang dibungkus dalam kantong plastik.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Irawan David Syah membenarkan penangkapan tersebut. Namun, dirinya enggan menyebutkan inisial para tersangka termasuk salah satu anggota polisi yang menjabat Kanit Narkoba Polresta Palembang yang diduga membekingi penjualan barang terlarang tersebut. ”Mohon sabar, ada waktunya kami akan rilis,” ungkap Irawan, Selasa (16/8).

Menurut dia, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku. “Kami sedang kembangkan dulu, pemeriksaan masih berlangsung,” tukasnya.(rm/net).

Sedangkan terkait masalah ini, pihak berwajib belum memberikan keterangan resmi terkait penggerebekan yang dilakukan jajaran Mabes Polri di dua lokasi arena judi geleper yang ada di Kota Dumai.

Dalam kasus ini, Mabes Polri amankan 29 orang dibawa ke Jakarta.

Informasi yang diterima media ini, mereka dibawa dalam dua rombongan berbeda.

Rombongan pertama berangkat melalui Bandara Pinang

Kampai, Dumai. Sedangkan satu rombongan lagi berangkat lewat bandara di Pekanbaru.

Awalnya ada puluhan orang diamankan pada Senin (15/8/ 2016) petang. Mereka tampak panik ketika tim dari Bareskrim Mabes Polri menggerebek tempat tersebut. Bahkan ada yang mencoba kabur dari sergapan polisi.Dua arena permainan yang digerebek yakni Lucky Zone di Jalan Hasanuddin dan Star Zone di Jalan Budi Kemuliaan. (rm/hangtuah)

Mabes Polri Pantauan riauterkinicom, pada penggerebekan itu setidaknya ada ratusan orang ikut diamankan oleh petugas Mabes Polri. Setelah berhasil diamankan, ratusan orang itu diperiksa secara maraton di Mapolres Dumai.

Dari ratusan orang yang diperiksa secara maraton itu, ada belasan orang yang diduga sebagai bos atau pemilik dua lokasi gelper diamankan petugas dan di angkut ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sambungan Hal. 1

Aniaya 2 Wartawan menunjukan arogansi, seakan punya negara dalam negara.

Kami mendesak Panglima TNI segera turun tangan. Kekeraasan TNI AU di Sari Rejo sudah terjadi puluhan tahun.

Kami mendesak Panglima TNI mencopot Danlanud Suwondo,” kata Hasiholan, kepada wartawan Dikatakannya, tindakan brutal para Paskhas Lanud Suwondo Medan dan TNI AU di sana, tidak mungkin tak diketahui para komandannya selama bertahun ini. Bahkkan diduga dibiarkan dan bahkan ada indikasi disuruh.”Omong kosong Danlanud atau Komandan Paskhas di sana tak tahu. Jangan-jangan memang disuruh, sebab bisnis tanah negara pada pengusaha real estate sangat menjanjikan masa depan para oknum tentara korup,”ujarnya Khusus tindakan kekerasan dan penganiayaan pada dua wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik ketika terjadinya bentrok antara warga Sari Rejo dengan para TNI AU dibantu sejumlah oknum Paskhas pada Senin itu. Hasiholan mengatakan itu tanggungjawab petinggi TNI AU. “Danlanud Suwondo dan perwira tinggi TNI AU di Sumut harus bertanggungjawab. Jurnalis dilindungi UU Pokok Pers dalam menjalankan tugas. Ini bukan era Orde baru, seenaknya membantai wartawan yang tengah melaksanakan tugas. Sekali lagi saya meminta, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengambil tindakan tegas atas peristiwa itu,”ujarnya.

Bentrokan warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia dengan TNI Angkatan Udara

terjadi hingga menyebabkan sejumlah wanita dan anakanak serta wartawan diinjakinjak dan dipukuli pakai kayu oleh para oknum TNI AU dibantu Paskhas lanud Suwondo. Bahkan dua orang warga dilaporkan terkena tembakan peluru karet para oknum TNI AU tersebut.

Bentrokan ratusan warga dan puluhan oknum TNI AU di samping CBD Polonia milik pengembang real estate Benny Basri, pecahnya ketika beberapa oknum TNI AU memadamkan ban bekas yang tengah dibakar warga. Tak terima, warga melakukan perlawanan.”Kenapa kalian padamkan? Siapa kalian rupanya?” teriak warga sembari melempari sisa bungkus air mineral, Senin (15/8/2016) siang.

Seorang pria yang mengenakanm jaket hitam lantas ditarik ke areal lahan TNI AU yang ada di samping CBD Polonia. Di sana, lelaki itu dipukuli, diinjakinjak dipukuli pakai kayu hingga sempoyongan dan mulut mengeluarkan darah segar.

Saat bersamaan, wartawan Tribun Medan, Array Argus yang tengah melaksanakan tugas jurnalis, ditendang oknum TNI AU. telepon genggam dan kameranya dirampas. Sama dengan dialami rekan wartawan INews Andri Safrin. Kedua wartawan tersebut disiksa layaknya pencuri ayam yang ketangkap di lokasi kejadian.

Meski akhirnya terkapar, Array mengaku sempat membaca nama oknum TNI AU yang mengomando menyiksa dirinya bersama wartawan INews. Kata mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu universitas di Med-

Kejati Kepri se-Kepri sejak tahun 20142015 sebesar Rp 785 milliar.

Usai diperiksa kepada wartawan Hamalis, mengatakan dirinya dimintai keterangan soal dapat atau tidak Pemko Tanjungpinang dapat DBH dari Pemprov Kepri.”Kalau saya ditanya jelas saya katakan DBH itu tidak dapat. Jelas saya jawab tidak dapat,” tegas Hamalis.

Lebih lanjut Hamalis menjelaskan, Dana Bagi Hasil (DBH) sejak 2014 memang belum diterima Bappeda Tanjungpinang, hingga kini Ppemko tidak mendapatkan DBH non migas tersebut, ia menjawab tidak ada konfirmasi dari Pemprov Kepri.”Kami tak pernah ada jawaban dari Pemprov apa masalahnya kok DBH gak tersalur,” katanya.

Belum cairnya DBH tersebut, lanjut Hamalis, membuat Pemko Tanjungpinang mengalami hambatan dalam pembangunan dan perekonomiannya. ”Jelaslah sangat menghambat. Karena anggarannya terbatas. Misal pembangunan jalan yang sudah jalan di Triwulan ke dua, tapi uangnya belum masuk-masuk. Hingga

Sambungan Hal. 1

an tersebut, oknum TNI AU dimaksud bernama Romel.

“Aku sempat baca namanya di atas kantong baju dinas.

Namanya Romel,” kata Array, seraya merintih kesakitan karena diduga tulang rusuknya patah ditendang dan diinjakinjak pakai sepatu PDL dan kayu oleh sejumlah oknum TNI AU dikomando Romel.

Array yang kondisinya mengalami sejumlah pukulan dan hantaman kayu maupun tendangan oleh oknum TNI, bersama rekan wartawan INews terpaksa dilarikan ke rumah sakit Mitra sejati, Titi Kuning.

Begitu juga dengan Raja, salah seorang dari dua warga yang ditembak pakai peluru karet oleh para tentara tersebut.

“Aku juga diancam dibunuh. Dia bilang kukeluarkan isi perut kau ya! sambil memukulkan pentungan dengan keras ke perut dan rusukku. Itu yang namanya Romel,” terang Array, seraya menambahkan kalau selain Romel, dirinya juga mengingat beberapa nama oknum TNI AU brutal yang juga menggimbali wartawan INews. Oknum TNI AU brutal itu, yakni Retno dan Prasetyo serta lainnya.

Ditegaskan warga dan wartawan korban penganiayaan tersebut, saat terjadinya aksi brutal, Komandan Lanud Soewondo yang diduga selama ini dapat keuntungan dari ‘bisnis’ jual tanah rakyat pada pengembang yakni, Kolonel Arifien, ada di lokasi kejadian dan hanya menonton. Setelah wartawan dan warga terkapar, Arifien baru menyuruh para anggotanya itu menghentikan penganiayaan. ”Sudah jangan dipukuli. Diamankan saja,” kata Ariefien. (rm/sofian).

Sambungan Hal. 1

menyebabkan tersendatnya proses penyelesaian pembayaran,” ucapnya.

Dijelaskannya, DBH Pajak Non Migas sangat diandalkan sebagai anggaran yang akan digunakan sebagai pembangunan. Karena dari total APBD Tanjungpinang Rp 900 miliar lebih, Pendapat Asli Daerah (PAD) cuma 10 persen.”Sisanya ya dari Pemprov ataupun dari pusat. Dengan kondisi seperti ini kami sangat prihatin dengan keadaan yang ada,”jelasnya.

Diterangkan Hamalis, adanya janji yang disampaikan Kepala Dispenda Provinsi Kepri, Isdianto, yang akan mencairkan DBH non migas pada APBD Perubahaan, itu masih belum jelas.”Bahasanya kan akan dimasukkan ke APBD perubahan 2016. Karena belum APBD perubahan kita juga gak bisa membahas itu.

Karena dari sektor pendapatan tunda bayar tadi, berapa sih yang kami dapat. Nah itu kan cuma gantung-gantung saja,” ungkapnya.

Dengan belum dicairkannya dana tunda salur DBH non

migas, banyak masalah pembangunan dan perekonomian Tanjungpinang yang kini terkendala. Terlebih lagi, defisit keterbatasan anggaran dari Pusat yang tahun sebelumnya Tanjungpinang menerima 171 miliar, kini hanya 38 miliar.

“Ini kan terjun bebas,”ucapnya.

Pemprov Kepri segera merealisasikan pencairan dana tunda salur tersebut. Karena dengan belum disalurkannya menambah sulit perekonomian di Tanjungpinang. Ditambahkannya, Tanjungpinang sendiri sesuai data harusnya menerima DBH sebanyak Rp 45, 956 miliar. Pemprov Kepri sendiri hingga kini belum menyalurkan total DBH tunda salur sebanyak 785 miliar.

Kasipenkum Kejati Kepri, Wiwin iskandar mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan dana tunda salur DBH non migas yang belum disalurkan tersebut.”Kami masih akan memintai keterangan dari Pejabat Kabupaten Kota yang belum datang untuk di mintai keterangannya,”ucap wiwin. (rm/ mwd)

SAMBUNGAN

KPK Periksa Jakarta, Jumat (12/8/2016) pekan lalu.

Dia diperiksa karena diduga kuat mengetahui proyek 12 ruas jalaný yang telah menjerat sejumlah pihak. Termasuk soal keterlibatan anak buahnya, Suprapto yang merupakan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumbar.

Selain itu, KPK memerik-

Sambungan Hal. 1

sa anak buah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Reydonnyzar Moenek. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang pernah menjabat Penjabat Gubernur Sumbar itu juga diperiksa sebagai saksi untuk Yogan.”Sama, dia juga jadi saksi untuk tersangka YA,” ucap Yuyuk.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap

pemulusan rencana 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat agar dibiayai lewat APBN Perubahan 2016.

Kelimanya, yakni Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana, Noviyanti selaku staf Putu di Komisi III, Suhemi yang diduga perantara, seorang pengusaha bernama Yogan Askan, serta Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pe-

Andi Morina yang didatangkan dari sejumlah negara ini bersaing ketat mencari tamu dengan para PSK lokal. Bahkan, turis domestik ataupun luar negeri seperti Singapura dan Malaysia masih banyak memilih layanan jasa seks para PSK asing ini.

Salah satu tempat hiburan malam yang menyediakan layanan PSK asing adalah tempat hiburan F 1 Club & KTV Planet Batam, tarif untuk sekali kencan dengan PSK asing tersebut bervariasi. Adapun tarif yang dipatok pengusaha jasa seks ini mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta.

Salah seorang penyedia PSK asing keturunan Chenis mengatakan, tingginya harga booking bagi PSK asing ini dikarenakan banyaknya biaya

Sambungan Hal. 1

siluman yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menservis oknum aparat. Hal ini tidak lain untuk menutupi seluruh biaya agar usaha ledir tersebut bisa berjalan, maka pengusaha memberikan harga tinggi untuk setiap PSK asing.

Untuk membooking PSK asing ini juga tidak sembarangan orang. Pasalnya, pengusaha cukup berhati hati melihat calon tamu, persaingan usaha yang melanggar aturan keimigrasian ini cukup ketat. Hingga diantara pengusaha saling berjaga-jaga agar tidak terjebak oleh aparat.

“Bukan kami saja tempat hiburan yang menyediakan PSK asing di Batam, Andi Morina juga sebagai pengusaha PSK asing di Batam dialah “germon-

ya”, dia itu penjaja PSK asing di Batam, semua PSK dari luar negeri. Jika tamu butuh tinggal telfon saja. Dan Andi Morina ini cukup dekat dengan Imigrasi, sebelum Ahan, setelah Ahan ditangkap digantikan Andi Morina,”kata lelaki yang bertindak sebagai papi PSK asing.

Lelaki berpenampilan perlente ini mengakui, dalam menjalankan bisnis ilegalnya ini ia harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Dan biaya yang dikeluarkan untuk oknum aparat agar keamanan dalam menjalankan operasional usahanya bisa lancar.”Kita harus pandai-pandai. Namanya juga bisnis “abu-abu”. Kalau tidak koordinasi, bisa gawat,” ujarnya sambil tersenyum ramah

“Borok Mustofa hingga 5 April 2016. Dimana pimpinan baru BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan jajarannya dilantik pada 5 April.

Padahal, kata Taba, Menko Perekonomian yang juga Ketua DK Batam, Darmin Nasution, telah mengeluarkan instruksi dengan surat bernomor S-57/M.EKON/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 lalu. Tujuannya surat tersebut meminta BP Batam tidak mengambil kebijakan, keputusan, tindakan penting dan strategis yang berimplikasi luas.

Terhadap pengalihan aset, pengamanan dokumen, penandatanganan perjanjian, pemberian dan perpanjangan izin, perubahan status hukum pada organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.Ternyata surat itu diabaikan. BP Batam yang saat itu masih dipimpin oleh Mustofa Widjaja tetap mengambil beberapa kebijakan strategis.

Bahkan kata Taba Iskandar, BPKP menemukan ada transaksi penting setelah terbitnya surat itu. Salah satunya ialah transaksi pembayaran termin kedua dana Uang Penghargaan Pengabdian (UPP) sebesarRp 227.575.387.585.

Transaksi itu terjadi pada tanggal 29 April 2016. Dan itu merupakan kebijakan BP Batam dibawah kepepimpinan Mustofa Wijaya. Selain itu, di masa transisi tersebut BP Batam juga mengobral penerbitan penetapan lokasi (PL) lahan. Dimana BP Batam menerbitkan 149 PL untuk lahan sekitar 300 hektare lebih.

BP Batam di bawah kepemimpinan Mustofa Widjaja juga menerbitkan 37 izin lokasi reklame dan izin pemanfaatan row jalan oleh Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana. Kemudian menerbitkan 15 izin perubahan peruntukan oleh Biro Perencanaan Teknis BP Batam.”Itu yang sangat luar biasa. Sudah dilarang tetapi masih dialokasikan,” jelas Taba Iskandar.

Taba Iskandar yang juga anggota DPRD Kepri lebih jauh mengatakan, berdasarkan temuan ini jelas telah terjadi pelanggaran di BP Batam pada masa kepemimpinan Mustofa Widjaja. Dia berharap hasil audit ini disikapi serius oleh semua pihak demi kemajuan Batam ke depan.

Menurut Taba Iskandar, dalam hasil audit BPKP nomor S-600/K/D1/05/2016 itu auditor juga menemukan beberapa kejanggalan, dimana database lahan yang tidak sesuai dan tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya, pelayanan tidak sesuai standar minimum.

BPKP juga menemukan adanya PL dengan luas lahan sekitar 8.247 hektare yang tidak diketahui jatuh temponya.

BPKP juga menemukan ada 242 pemegang hak atas tanah dengan luas sekitar 442,68 hektar nilai UWTO sebesar Rp 235 miliar yang masa pembayaran Uang Wa-

mukiman Pemerintah Sumatera Barat bernama Suprapto.

Mereka ditangkap pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas KPK pada Selasa 28 Juni 2016 malam. Pada operasi yang dilakukan di sejumlah tempat itu, satgas mengamankan enam orang. Namun, satu orang di antaranya dilepaskan karena tidak terbukti terlibat dalam transaksi suap ini.(rm/ant).

jib Tahunan Ototrita (UWTO) nya sudah jatuh tempo. Selain itu, BPK juga menemukan penggunaan lahan non budidaya di Kawasan Dam Baloi seluas 81,05 hektare dari 11 pemegang hak yang tidak sesuai ketentuan dan tanpa didukung perizinan yang berlaku.

Masih kata Taba, kejanggalan terhadap hasil Audit BPKP juga terjadi di beberapa unit usaha BP Batam seperti Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Kantor Pelabuhan Laut Batam, Bandara Hang Nadim, serta Rumah Sakit BP Batam. Di kantor Pengelolaan Air dan Limbah mengalami defisit anggaran sebesar Rp 24,6 miliar.Kantor Pelabuhan Laut Batam masih berlaba dan surplus tetapi cenderung turun setelah revaluasi aset.

Sementara di kantor Bandara Hang Nadim, BPK juga menemukan dari hasil laporan tahun 2015 lalu rugi sebesar Rp 29,8 miliar. Ini disebabkan revaluasi aset yang tidak sesuai dengan kenaikan pendapatan jasa aeronautica dan usaha lainnya. Kemudian ditemukan tagihan listrik di Bandara Hang Nadim yang macet sebesar Rp 479 miliar dari mitra kerja.Tunggakan pajak parkir Hang Nadim ke Pemko Batam lebih dari Rp 794 juta.

Sedangkan hasil audit di Rumah Sakit BP Batam mengungkap, dalam tiga tahun terakhir mengalami defisit. Tahun 2015 lalu RS BP Batam defisit Rp 28,1 miliar. Alasannya, pelayanan kesehatan untuk pegawai BP Batam berkurang karena sudah ada kerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di mana RS BP Batam menanggung selisih tarif pengobatan karena tarif BPJS lebih rendah dari tarif yang ditetapkan RS BP Batam, kata Taba Iskandar.

Sementara itu, mantan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja tidak bisa dimintai keterangan terkait temuan BPKP ini. Beberapa kali dihubungi ke ponselnya, ia tidak menjawab.Tetapi sebelumnya, Mustofa tegas mengatakan siap diperiksa dan dipanggil terkait temuan dari BPK dan BPKP pusat. “Kita siap saja kapan pun dipanggil terkait audit itu,” katanya Sementara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran hukum dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BP Batam, maka tak menutup kemungkinan bisa masuk ke proses hukum, jika temuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika perlu sampai ke KPK. “Saya juga sudah terima hasil audit itu dan agak kaget,”kata Luhut Panjaitan, saat berada di Batam Jumat (12/8/ 2016) pekan lalu usai acara Diskusi Reformulasi Strategi Kebijakan Pengembangan Wi-

Pria berpenampilan kebencong bencongan ini menjelaskan, meski ditempat hiburannya menyediakan PSK asing.

Namun pihak pengelola tidak memajang PSK asing seperti PSK lokal. PSK asing itu ditempatkan dalam suatu ruanggan yang tidak bisa dilihat bagi pengunjung.”PSK asingnya ditempatkan didalam, tidak kita pajang, besar resikonya. Kalau tamu mau, tinggal bilang saja.

Mau yang Chenis, Filipina atau Barat. Tapi tarifnya beda-beda kita bandrol. Untuk shotime kita pukul rata, satu jam Rp 1 juta. Tempat boleh tamu yang nentukan, tapi selama shotime itu ditunggu anggota kita,” ungkap papi yang tidak mau menyebutkan indentitasnya kepada media ini.(rm/red).

Sambungan Hal. 1

layah Batam yang diselenggarakan Bank Indonesia, di Raddison Hotel Batam.

Yang membuat Luhut sedikit kaget terutama penerbitan 149 pengalokasian lahan (PL) seluas 300 hektare lebih.

PL itu keluar dalam rentang waktu 8 Maret hingga 5 April 2016. Padahal Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan Batam, Darmin Nasution telah mengeluarkan surat bernomor S-57/M.EKON/03/2016 pada tanggal 8 Maret lalu.

Terkait penerbitan PL tersebut, mantan Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono, kepada wartawan mengatakan surat bernomor S-57/ M.EKON/03/2016 tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan Darmin memang meminta BP Batam untuk tidak mengambil kebijakan, keputusan, tindakan penting, dan strategis serta berimplikasi luas. Misalnya pengalihan aset, pengamanan dokumen, penandatanganan perjanjian, pemberian dan perpanjangan izin, perubahan status hukum dan organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Namun mantan Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono, membantah tudingan terkait hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dianggap menyudutkan kinerja BP Batam di masa kepemimpinan Mustofa Widjaja. Istono menanggapi sebagian besar temuan BPKP tersebut hanya menyarankan BP Batam untuk tidak mengambil keputusan strategis.

Dan bukan melarang dan itu bukan sebuah kesalahan.

Kebijakan BP Batam menerbitkan 149 izin penetapan lokasi (PL) untuk lahan seluas 300 hektare lebih dalam rentang waktu 8 Maret hingga 5 April 2016, karenasebagian besar datanya sudah diproses jauh sebelum Ketua DK menerbitkan surat edaran itu. ”Penerbitan PL itu bukanlah bagian dari keputusan strategis, itu merupakan bentuk pelayanan publik. Tak mungkin kami hentikan karena tiap harinya banyak permohonan (lahan) yang masuk,”tegas Istono.

Lebih lanjut Istono menjelaskan, terkait transaksi pembayaran termin kedua dana Uang Penghargaan Pengabdian (UPP) sebesar Rp 227.575.387.585 pada tangal 29 April 2016, UPP itu merupakan uang pensiun yang berlaku di internal BP Batam dan sudah ada aturannya.” Itu juga bukan bagian dari keputusan strategis, melainkan merupakan kewajiban rutin, banyak yang salah menafsirkan isi surat Ketua DK tersebut, keputusan yang bersifat strategis di BP Batam antara lain perombakan organisasi dan perjanjian kerjasama dengan investor luar negeri.Kami sudah bertanya ke Menko saat itu, dan urusan terkait layanan

publik mengenai pertanahan boleh jalan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Istono, kebijakan BP Batam menerbitkan 149 izin penetapan lokasi (PL) untuk lahan seluas 300 hektare lebih dalam rentang waktu 8 Maret hingga 5 April 2016, bukan sebuah kesalahan.

Menurut Istono, banyak yang salah menafsirkan isi surat Ketua DK tersebut. Menurut dia, keputusan yang bersifat strategis di BP Batam antara lain perombakan organisasi dan perjanjian kerjasama dengan investor luar negeri.”Kami sudah bertanya ke Menko saat itu, dan urusan terkait layanan publik mengenai pertanahan boleh jalan,” tegasnya.

Sementara soal temuan BPKP yang menyebut Bandara Hang Nadim merugi Rp 29.8 miliar, itu karena bandara tersebut tidak bisa sepenuhnya dikembangkan secara komersil. Alasannya, sampai saat ini Bandara Hang Nadim masih berupa Badan Layanan Umum (BLU). Dan BLU tak boleh cari profit secara penuh. ”Harus ada sosialnya,” ujarnya.

Memang, bandara ini merupakan satu-satunya bandara di Indonesia yang tidak dikelola oleh PT Angkasapura melainkan oleh BP Batam.”Kami tidak bisa cari uang secara kebablasan. Makanya, tarif airport tax di Hang Nadim lebih kecil dari pada bandara lainnya.

Kalau tidak salah, tarifnya sekitar Rp 30 ribu, bandara lain malah sudah ada yang mencapai Rp 70 ribu,”kata Istono.

Sedangkan mengenai masalah tunggakan pajak parkir ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam senilai Rp 794 juta hanyalah masalah administrasi.

Termasuk tagihan listrik dari mitra bandara yang macet sebesar Rp 479 miliar. ”Tunggakan Pemko ke BP Batam juga banyak kok,” katanya.

Dan mengenai kerugian Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), Istono membenarkan defisit senilai Rp 28,1 miliar tersebut terjadi karena RSOB menanggung selisih tarif pengobatan karena tarif BPJS lebih rendah dari tarif RSOB. ”Makanya merugi karena RSOB ditekan oleh BPJS,” ujarnya.

Mantan Ketua BP Batam Mustofa Wijaya, belakangan ini namanya digadang gadang oleh salah satu partai politik untuk ikut dalam bursa calon Wakil Gubernur Kepri. Bahkan berhembus isu disebut sebut Mustofa Wijaya telah menyetor dana sebesar Rp1,5 miliar kepada partai tersebut agar dirinya masuk salah satu calon Wakil Gubernur Kepri.

Namun ketika hal ini dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) kepada mantan Ketua BP Batam Mustofa Wijaya membantah hal tersebut,” Itu tidak benar, itu fitnah,kata Mustofa Wijaya dalam pesan singkatnya pada media ini. (rm/mawardi).

KORAN UMUM

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 166 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

16

Rabu, 17- 24 Agustus 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

TIGA MENTERI ORANG MINANG DIPECAT PRESIDEN BUPATI Ali Mukhni serahkan pengahrgaan kepada Camat Berprestasi yaitu Peringkat I Camat Sungai Limau

Bupati Pasbar Pimpin Upacara

HUT RI Ke-71 di Pasaman Barat PASBAR, RAKYAT MEDIA-Peringatan upacara detikdetik Proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta upacara. Bupati Ali Mukhni bertindak sebagai Inspektur Upacara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati di Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Rabu (17/8). Adapun sebagai komandan upacara Kapten. Inf. Syamsurizal yang sehari-hari bertugas sebagai Danramil 04 Sicincin dan Perwira Upacara Kapten. Inf. Nurmatias, Danramil 07 Pauh Kambar.

Selanjutnya, sekira pukul 10.00 WIB, Ketua DPRD Faisal Arifin membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pengibaran bendera pusaka merah putih dilaksanakan oleh 70 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Suasana hening ketika Bupati Ali Mukhni menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada pembawa baki Jihan Lailani Filzah, siswi SMU 1 Lubuk Alung. Pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses yang dilakukan oleh tiga orang paskibra yaitu Egil Febrianda Saputra (SPN Ketaping), Riyan Jastin (SMA 1 Lubuk Alung) dan Egy Maulana (MAN Lubuk Alung).

Bupati Ali Mukhni mengatakan bahwa HUT RI 71 sebagai momentum yang tepat untuk mengenang terhadap nilai-nilai pengorbanan para kusuma bangsa yang dengan tulus berjuang serta rela berkorban tanpa pamrih memerangi penjajahan di seluruh pelosok tanah air untuk memproklamirkan kemerdekaan, bangsa dan Negara.

“Kita isi kemerdekaan dengan prestasi serta kerja keras dan kerja nyata bersama pemerintah dengan seluruh masyarakat. Apapun profesi yang sedang digeluti, jadilah yang terbaik” kata Bupati yang didampingi Ibu Tim Penggerak PKK Hj. Rena Ali Mukhni.

Usai upacara diserahkan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam program pembangunan daerah. Diantaranya Piagam Penghargaan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Rena Sofia, S.Pd atas Pengabdian, Kepedulian dan Ketekunan pada program Kesatuan Gerak PKKKB-Kes sehingga meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari Presiden RI, Penghargaan kepada Kapten. Inf. Irwan T atas partisipasi aktif dalam mensukseskan pembebasan lahan pembangunan strategis dan penghargaan kepada Rahim Thamrin, S.St, MT atas ketekunan dalam percepatan pembangunan jalan dan jembatan.

Kemudian juga diserahkan Penghargaan Camat Berprestasi yaitu Peringkat I Camat Sungai Limau Drs. Rahmang, MM, Peringkat II Camat Sungai Geringging Azwarman, SE, MM dan Peringkat III Camat Batang Anai Erman, S.Sos. Hadir pada upacara tersebut Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Wakil Bupati beserta Ibu Ita Suhatri Bur, Forkopimda, Sekda beserta Ibu Eli Jonpriadi, Kepala SKPD, Legiun Veteran, Ketua KPU Vifner, Kakemenag Drs. Masrican dan tamu undangan lainnya.(rm/amina).

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

JAKARTA, RAKYAT MEDIAPemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi membuat sejumlah tokoh Minang kecewa dan tersinggung dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, Archandra merupakan orang Minang ketiga yang diberhentikan ditengah jalan oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya Jokowi juga memberhentikan dan mengganti Adrianof Chaniago sebagai Kepala Bapenas dan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim.

Kekecewaan tersebut terungkap saat pertemuan dan diskusi sejumlah tokoh Minang di Jakarta menyikapi pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM usai Sholat di Masjid Al Azhar Jakarta. Hadir diantaranya Mantan Menteri Perindustrian Perdagangan Fahmi Idris, Firdaus, Saudagar Minang, Romeo Rissal, mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika dan sejumlah tokoh lainnya.

Begitu juga komentar dari tokoh Minang yang duduk di legislatif Fadli Zon, Wakil Ketua DPR. Dia menilai Presiden Joko Widodo ceroboh dan tidak cermat dalam merekrut menterinya. Seharusnya, kata Fadli, pencopotan ini tidak perlu terjadi apabila rekrutmen menteri secara teliti. Perekrutan diminta mencermati latar belakang pendidikan dan status kewarganegaraan, sehingga Arcandra tidak menjadi korban karena kecerobohan Presiden tersebut.

Komentar senada juga dilontarkan tokoh muda Minangkabau, Andre Rosiade di Jakarta. Menurutnya, sebagai orang Minangkabau, dia sangat kecewa dengan perlakuan Presiden Jokowi terhadap Archandra

PARA tokoh minang yang berada di Jakarta

Tahar. Andre mengatakan, komitmen Arcandra yang putra Minang sejak awal seharusnya tidak perlu diragukan. Dengan kemampuan luar biasa, Archandra meninggalkan segala yang diraihnya ketika dipanggil Presiden Jokowi sebagai menteri ESDM. Akan tetapi, setelah beberapa hari menjabat Archandra justru dikorbankan.

“Bagi kami orang Minangkabau, mau berpaspor manapun, orang Minang tetap orang Minang. Identitas Minangkabau tidak dibatasi dengan anda memegang paspor apa. Akan tetapi anda leluhur dan suku apa. bagi kami, Archandra tetap putra Minangkabau apapun parpornya,” tegas Andre Sementara itu, dari Safari Ra-

madhan, Tokoh Muda Minangkabau di Batam, Kepulauan Riau mengatakan kesahalahan pemerintah Indonesia bukan pertama ini saja terjadi.

Sebelumnya seorang anak muda jenius asal Minang juga pernah kecewa ketika dipanggil dan balik ke Tanah Air untuk mengabdikan ilmunya, yakni Ricky Elson, pencipta mobil listrik 100% buatan Indonesia. Dia memutuskan kembali ke Indonesia karena di Panggilan oleh Menteri BUMN, waktu itu Dahlan Iskan untuk mengembangkan mobil listrik di Tanah Air. Ricky sudah hidup enak di Jepang. Gaji besar dan karirnya melejit.

Bahkan Ricky tercatat telah menemukan banyak inovasi kelas dunia.

Walikota Inspektur Upacara HUT Kemerdekaan RI Kota Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tingkat Kota Batam, Rabu (17/8/2016) berlangsung hikmat. Upacara tersebut dipusatkan di lapangan Engku Puteri Batam Center dan dihadiri seluruh lapisan masyarakat Batam.

Walikota Batam, Muhammad Rudi sebagai inspektur upacara dan Paspotmar Lanal Batam, Mayor Laut (PM) Syarifuddin sebagai perwira upacara dan komandan upacara Mayor Laut (S) taufan Bagus Wicaksono, Pasintel Lanal Batam.

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) terdiri dari pelajarpelajar terbaik se-Kota Batam berjumlah 34 orang terdiri dari 18 putri dan 16 putra serta gabugan dari TNI/POLRI yang tergabung dalam pasukan 17, 8 dan 45.

Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibra Letda Marinir Fajarian Adinur Susanto jabatan sehari-hari Danton Pertempuran Khusus di Yonif 10 Marinir Satria Bumi Yudha Batam. Sedangkan Komandan Pleton Paskibra Egi Alfalah

PASUKAN pengibar bendera pada HUT Kemerdekaan RI di Kota Batam

asal SMA Negeri 1 Batam.

Petugas bendera terdiri dari, penjemput bendera Nabila Anjani dari SMA Negeri 1 Batam, pengapit kiri Fiona Aurora Tambunan dari SMA Negeri 1 Batam dan pengapit kanan Karina Puspita Dewi dari SMA Negeri 5 Batam.

Sementara Petugas Pengibar yakni Pembawa baki Virsta Safira dari SMA Negeri 1 Batam, pengerek bendera M. Ridho Maulana Hendrian dari SMK Maritim Batam, Pembentang bendera Syukror Rozi

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

dari SMA Negeri 1 Batam dan pemegang bendera Lucky Nicolas Rumabutar dari SMA Negeri 8 Batam.

Upacara bendera dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB bertepatan dengan detik-detik pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 17 Agustus 1945. Dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Batam, Zulkiflii serta penaikan bendera merah putih.

Adapun Formasi yang dibentuk oleh Paskibra adalah angka 71 sebagai perlambang HUT Kemerdekaan RI ke-71 tahun 2016.Setelah upacara bendera, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan, upacara kali ini berlangsung khidmat. Rangkaian upacara ini telah disesuaikan dengan protap pemerintah pusat.

Pemko Batam, sebut Rudi, berharap kehidupan masyarakat Batam akan semakin baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harapannya masyarakat Batam semakin sejahtera,”Oleh karena itu, mari masyarakat Batam terus bekerja dan berkarya untuk hidup yang lebih baik,” katanya.(rm/bt)

Selama bekerja di Jepang dia berhasil mematenkan 14 penemuan di lembaga paten di Jepang, terutama di bidang motor listrik. Namun tidak didukung oleh kebijakan pemerintah sehingga dia dipanggil kembali oleh perusahaannya ke Jepang.

“Tidak bisa dipungkiri orang Minang berperan dan memberi kontribusi yang besar terhadap terbentuknya republik ini. Orang Minang memiliki SDM berkelas nasional maupun Internasional. Keturunan Minang pernah menjadi Perdana Menteri di Singapura, menjadi menteri di Malaysia dan banyak lagi yang menjadi jadi pengusaha sukses di negeri orang,”ujar Safari yang juga anggota DPRD Kota Batam ini.(rm/net).

BANDARAN JEMAJA DALAM TAHAP PENYELESAIAN ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Bandara Jemaja yang berada di Letung, Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Namun, bandara tersebut membutuhkan power listrik 100 kva pada bagian terminal dan gedung operasional.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Anambas Masykur mengatakan, Bandara Jemaja membutuhkan genset untuk menghidupkan listrik, hal tersebut telah disampaikannya kepada Bupati.

“Bandara membutuhkan power listrik 100 kva. Kementrian juga sudah membantu power listrik,tinggal dari Pemerintah Daerah. Untuk itu kami bersama Kepala Bandara Dabo dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandara Jemaja menemui Bupati, agar turut membantu menghadirkan sumber listrik di Bandara,” ujarnya,Rabu(17/08) usai mengikuti upacara HUT RI 71 di lapangan Sulaiman Abdulah.

Masykur menambahkan, untuk menghadirkan listrik di Bandara tersebut butuh tanggungjawab semua pihak. Dia juga menyinggung,Bandara tersebut mungkin beroperasi pada Oktober mendatang. ”Selain tanggung jawab dari Kementrian, Pemda juga harus ikut bertanggung jawab. Jadi ketika pesawat landing listrik harus sudah hidup. Insya Allah bulan

Oktober mendatang, Bandara sudah dapat beroperasi,” terangnya.

Masykur menambahkan,ý untuk sisi udara sepanjang 1200 meter sudah dicat putih (marking). Dan pengerjaan penambahan 300 meter run way tidak akan mengganggu bandara dioperasikan.

“Sisi utara 1200 meter sudah selesai,untuk menjadikan 1500 meter masih tahap penimbunan.

Ini tidak akan bermasalah untuk beroperasi, karena 1200 meter saja sudah bisa landing. Sama halnya dengan Bandara Khusus Matak, hanya memiliki run way 1200 meter,” tambahnya.

Saat ini pihaknya tengah menggesa ýpembangunan tujuh unit rumah dinas yang menggunakan APBD Provinsi termasuk pengerukan area pintu masuk bandara dari arah Pasiran.

Sebelumnya, Anambas mendapat tambahan kuota listrik dua megawatt(MW). Adapun rincian pembagiaanya, yakni 1 MW untuk Pulau Jemaja sebagai tambahan listrik untuk Bandara,dan 1 MW lagi di Kecamatan Palmatak.

“Listrik di Palmatak belum maksimal,dan belum 24 jam beroperasi. Dan 1 MW di Jemaja untuk kebutuhan ýBandara Jemaja. Dan itu merupakan program Presiden RI,Joko Widodo,” ujar Plt Kepala ESDM Anambas, Yunizar. (rm/bt).

BANDARA Jemaja di Letung Kabupaten Kepulauan Anambas