Edisi 160

CMYK

Kapolda Tinjau Pelayanan Arus Mudik di Pelabuhan Batuampar K O26R3AJuli N 2016 UMU M - MINGGUI

Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

TERDAFTAR

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 160 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Nurdin Basirun Gubernur Kepri

BATAM, RAKYAT MEDIA-Teka teki siapa calon kuat Wakil Gubernur Kepri yang akan mendampingi Nurdin Basirun untuk periode 2015-2020 mendatang hingga kini belum terjawab.

Meski Partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun (Sanur) saat Pemilukada lalu sudah membuka pendaftaHusnizar Hood ran calon wakil gubernur Kepri, tapi sampai saat ini belum diumumkan siapa yang terpilih. Masyarakat Kepri terus menanti siapa yang akan mendampingi Nurdin Basirun memimpin Kepri ke depan?.

Memang Partai pengusung yang ikut berpartisipasi memenangkan pasangan Muhammad Sani-Nurdin Basirun (Sanur) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 2015 lalu ada lima partai. Diantaranya adalah Partai Demokrat (PD),Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) danPartai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Tapi dari lima partai tersebut, partai Demokrat salah satu partai pendukung pemilik suara terbesar dan saat ini sudah melakukan penjaringan nama calon. Dari hasil penjaringan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Kepri tersebut ada tiga nama yang diusulkan untuk mengisi kursi Wagub Kepri yaituAhmad Dahlan mantan Walikota Batam,Agus Wibowo, Wakil Ketua 1 DPRD Bintan danHusnizar Hood Anggota DPRD Kepri.

Mengingat almarhum H.M Sani, di Partai Demokrat posisinya

kala itu sebagai Ketua Dewan Penasehat. Pihak keluarga almarhum HM Sani mengusulkan dua nama calonWakil Gubernur yakni Rini Fitriyantidan Isdianto, putri dan adik kandung almarhum HM Sani. Sehingga jumlah calon wakil Gubernur Kepri yang diusulkan bertambah menjadi lima nama.

Namun dari lima nama Ahmad Dahlan bakal calon Wakil Gubernur Kepri tersebut, nama Isdianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepri, salah satu calon yang mendapat dukungan paling kuat dari berbagai pihak dan masyarakat untuk menjadi pendamping Nurdin Basirun sebagai Wakil Gubernur Kepri. Isdianto dinilai yang paling tepat dan layak untuk mendapangi Nurdin Basirun Keterangan yang dihimpun media ini dari berbagai sumber di internal Pemerintah provinsi Kepri mengungkapkan, bahwa Isdiantodinilai layak dan pantas sebagai Wakil Gubernur mendampingi Nurdin Basirun. Selain, sudah berpengalaman dan cukup lama mengabdi sebagai birokrat di pemerintahan. Isdianto dianggap tepat menggantikan posisi Nurdin Basirun, agar bisa merealiasasikan visi misi almarhum HM Sani untuk pembangunan Kepri,” Kalau Rini, pengalaman dan kemampuannya masih minin, ungkap sumber media ini.

Lebih jauh sumber itu mengungkapkan, Nurdin Basirun juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Nurdin Basirun. Meski tidak secara resmi, namun disetiap perte Bersambung ke Hal 11

Presiden Jokowi Minta Ekonomi Natuna Dikembangkan

RATUSAN TKI bermasalah di deportasi dari Malaysia

MALAYSIA DEPORTASI 742 ORANG TKI BERMASALAH SEJAK SEPEKAN INI TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIA-Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia dan dipulangkan melalalui Tanjungpinang meningkat pesat. Terbukti, minggu lalu, jumlah TKI yang tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang mencapai lebih dari 900 TKI. Padahal, jika di hari biasa jumlah TKI yang dipulangkan dalam

satu minggu hanya berada di kisaran 300-600 orang.

“Sampai minggu depan, masih banyak lagi TKI yang akan masuk ke Kota Tanjungpinang,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi, Kamis (23/6/2016) kemarin kepada media ini.

Untuk minggu ini, jumlah TKI yang masuk ke Kota Tan Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus memimpin rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol , di Perairan Natuna, merupakan penegasan bahwa pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI). Presiden pun meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan dan migas. ”Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja.

Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada (yang) menganggu stabilitas keamanan di kawasan,” kata Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan saat ditawan wartawan mengenai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, di atas KRI Imam Bonjol, di perairan Pulau Na-

PRESIDEN Joko Widodo turun dari Kapal perang Republik Indonesia

tuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016) siang.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan, menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah

mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. “Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia,” ujarnya, dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Bersambung ke Hal 11

KPPU Tuding, 91 Persen Daging Beredar di Batam Daging Ilegal BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan bahwa kebutuhan daging sapi setiap harinya di Batam mencapai 11,57 ton, sedangkan pasokan daging secara resmi yang masuk ke pasaran Batam hanya hanya 1 ton. Dengan demikian disinyalir ada sebanyak 10 ton daging sapi ilegal yang beredar setiap hari di Kota Batam Kepulauan Riau.”Sebanyak 10 ton daging sapi diduga ilegal,” Bersambung ke Hal 11

Baca Hal 2

Isdianto Kadispenda Kepri

Kementerian Dalam Negeri Batalkan 25 Perda di Kepri JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan/merevisi 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Dari jumlah tersebut terdapat 25 Perda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan kabupaten/ kota di Kepri, yang terbanyak Kabupaten Bintan yakni 6 perda yang dibatalkan.Provinsi Kepri terdapat tiga perda yang dibatalkan, yakni menyangkut retribusi daerah, usaha perikanan dan pengelolaan barang milik daerah.

Enam perda Bintan yang dibatalkan, antara lain retribusi jasa malam, retribusi perijinan tertentu, pengelolaan terumbu karang, penyelenggaran pendidikan, pajak daerag dan pengelolaan pertambangan mineral.Karimun terdapat empat perda yang dibatalkan, yakni retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pengelolaan air tanah dan air permukaan, pajak daerah dan retribusi daerah.

Bersambung ke Hal 11

DPR RI Dukung Pangkalan Militer di Natuna Diperkuat JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi I DPR RI mendukung penguatan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna dalam menjaga kedaulatan negara dan sebagai bentuk penegakan hukum Indonesia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kawasan Natuna.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Wakil Ketua Komisi DPR RI Hanafi Rais mengatakan, sejak Hanafi Rais Maret lalu, sudah tiga kali kapal ilegal China menjaring ikan secara illegal dan dikejar serta ditangkap kapal perang TNI AL di perairan zone eksklusif Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Pola operasinya, kata Hanafi, selalu sama, yaitu mereka Bersambung ke Hal 11

PEDAGANG daging lokal di Batam

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

2

Puncak Arus Mudik di Bandara Hang Nadim Mulai H-6 BATAM, RAKYAT MEDIA-Pihak Bandara Internasional Hang Nadim Batam, memperkirakan puncak arus mudik di mulai H-6 Idul Fitri 1437 H. Lebih dari 20 ribu orang dalam satu harinya akan meninggalkan Kota Batam. Dan diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pemudik dibandingkan tahun lalu.”Lonjakan penumpang kami perkirakan saat itu (H-7,red),” kata Kabag Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, kemarin.

Ia merasa pada saat mulainya puncak arus mudik terjadi, jadwal reguler maskpai penerbangan sudah tak akan memiliki bangku kosong lagi. “Jadwal reguler tak akan mampu melayani arus pemudik,” ucapnya.

Sehingga perlu dibutuhkan adanya extra flight. Namun hingga saat ini, dari informasi yang di dapat Batam Pos dilapangan. Belum ada satupun maskapai yang mengajukan penambahan jadwal penerbangan.Suwarso mengungkapkan bahwa pada awal bulan Ramdhan, terjadi kenaikan penumpang sebesar 13 persen. “Penumpang naik, dibandingkan hari biasanya,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa pada hari biasa Hang Nadim melayani untuk penerbangan domsetik maupun internasional dalam satu harinya sekitar 15 ribu orang. “Dengan jumlah penerbangan sebanyak 120 kali,” ujarnya.(rm/bp).

PENUMPANG mulai memadati pintu keberangkatan

Kapolda Tinjau Pelayanan Arus BNN Kepri Lakukan Mudik di Pelabuhan Batuampar Tes Urin Terhadap Awak

PANGLIMA Kodam I/BB dan Deputi Bidang Sarana BP Batam

Kodam I/BB Dan BP Batam Teken MoU Penanganan Lahan BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Komando Daerah Militer (Kodam) Bukit Barisan menjalin kerjasama untuk menuntaskan beberapa persoalan terkait permasalahan lahan di Batam.”Secara umum MoU ini bertujuan agar BP Batam mendapat asistensi dalam rangka pemutakhiran data lahan yang ada di Batam,” ujar Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam RC Eko Santoso Budianto dalam rilis, Selasa.

Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani di Kodam I Bukit Barisan, Medan Senin (20/6/ 2016) lalu oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung dan RC Eko Santoso Budianto mewakili Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro.

Dalam MoU tersebut, Kodam Bukit Barisan berkomitmen menyediakan tim khusus beserta sejumlah peralatan sarat teknologi yang dibutuhkan untuk pemetaan lahan-lahan di Batam.Pemetaan lahan-lahan tersebut nantinya akan dibutuhkan untuk melengkapi database digital BP Batam terkait lahan.”Ini kerjasama yang paling kami nantikan. BP Batam punya keterbatasan tenaga dan peralatan. Dengan MoU ini, Kodam akan menyediakan tim khusus dan menurunkan sejumlah peralatan untuk membantu BP Batam memetakan seluruh lahan di Batam,” kata dia.

Dengan kerjasama tersebut, nantinya BP Batam akan memiliki data lahan yang valid, baik yang ditampilkan secara grafis maupun nongrafis. Data tersebut akan diunggah secara terbuka, agar masyarakat dan investor bisa mengakses data teraktual secara terbuka.”Jika BP Batam punya data yang valid dan up to date, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah BP Batam akan punya database yang menyeluruh terhadap seluruh HPL yang ada di Pulau Batam. Tinggal klik saja, semua data terkait lahan bisa diakses secara lengkap,” kata Eko. Eko berharap, upaya yang dilakukan oleh pihaknya bisa meminimalisir permasalahan lahan yang ada di Batam.”Permasalahan lahan di Batam sangat kompleks dan krusial untuk segera diselesaikan,” kata dia.

Eko juga menemukan praktek percaloan lahan. Dia menyebutkan ada banyak calo yang beredar di luar untuk menawarkan lahan dengan harga yang lebih mahal. Kondisi tersebut terjadi karena ada ketidak pastian mengenai data pengelolaan lahan selama ini.

Masalah lainnya adalah mengenai lahan-lahan tidak dibngun meskipun sudah dialokasikan kepada pengusaha tertentu.Pihaknya berniat mengevaluasi kembali pengalokasian lahan-lahan yang selama ini tak juga dibangun.”Dengan pemetaan ini, akan dilakukan penataan ulang. Terutama terhadap lahan-lahan yang sudah dialokasikan tapi belum dibangun-bangun. Ini merugikan negara, karena itu harus ditata ulang,” kata Eko.(rm/ant).

Polisi Gagalkan Penyaluran TKI Ilegal BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak enam wanita muda yang diduga akan dijadikan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, berhasil diselamatkan unit PPA satreskrim Polresta Barelang. Selain itu, dua orang yang diduga penyalur berinisial A dan T, turut diamankan, Kamis (23/6/2016) lalu.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian, mengatakan para korban beserta penyalur diamankan saat berhenti di SPBU Sukajadi. Dari pemeriksaan yang dilakukan, para calon TKI ilegal tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia.

Dijelaskan Memo, penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapat dari LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT). “Kita mendapat informasi dari LSM ini, dan kemudian bersama-sama melakukan penggrebekan,” ujar Memo.

Untuk saat ini, pihaknya masih menyelidiki dan melakukan pemeriksaan pada korban dan dua penyalur.”Kita masih melakukan pemeriksaan. Yang jelas mereka akan diberangkatkan dengan paspor pelancong,”kata Memo.(rm/red).

.BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian meninjau kesiapan pelayanan arus mudik di Pelabuhan Batuampar Batam yang digunakan untuk dermaga Pelayaran Kapal PT Pelni tujuan Jakarta dan Medan.

“Kami ingin melihat kesiapan pelabuhan ini untuk melayani masyarakat yang hendak mudik ke Jakarta maupun Medan dengan Kapal PT Pelni,” kata Sam di Pelabuhan Batuampar Batam, Jumat.

Pelabuhan Batuampar hari ini resmi digunakan untuk pelayaran kapal PT Pelni yang sebelumnya menggunakan Pelabuhan Beton Sekupang. Pelanbuhan tersebut dianggap tidak layak, sehingga pelayanan dipindahkan ke Batuampar. ”Pelabuhan ini jauh lebih layak bagi calon pemudik. Hanya saja, banyak yang mengeluhkan katanya dermaga dengan ruang tunggu jauh,” ujarnya.

Sam mengatakan sudah melihat seluruh bagian dari pelabuhan yang dalam beberapa hari ke depan akan dipadati calon pemudik baik tujuan Jakarta maupun Medan. ”Un-

Kapal Dan Pesawat

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian

tuk keamanan kami akan menurunkan sekitar 3.000 personil dalam Operasi Ramadhaniyah Seligi 2016 untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik,” katanya.

Personil kepolisian tersebut akan ditempatkan pada sejumlah pos pelayanan dan pengamanan serta berpatroli menjaga keamanan seluruh wilayah.Pemindahan pelayanan PT Pelni dari Pelabuhan Beton Sekupang ke Pelabuhan Batuampar atas instruksi Men-

teri Perhubungan Ignasius Jonan saat sidak kesiapan layanan mudik di Batam.

Menhub menilai pelabuhan Beton Sekupang yang selama ini digunakan untuk pelyanan kapal PT Pelni tidak layak lagi mengingat ruang tunggunya hanya bekas gudang. Meskipun diminta dipindahkan pada Senin (20/6/ 2016) lalu, namun pelayaran dari Dermaga Selatan Batuampar baru bisa dipindahkan pada Jumat hari ini.(rm/ant).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 206 awak kapal dan transportasi udara dites urine oleh BNNP Kepri. Satu orang awak kapal di Pelabuhan Fery Internasional Batam Center diketahui positif menggunakan narkoba.

“Kegiatan ini bentuk pengawasan BNN untuk memastikan keadaan lancar saat arus mudik dan balik Idul Fitri,” kata Kepala BNNP Kepri, Kombes Pol Beny Setiawan kepada wartawan.

Tes urine yang digelar BNNP Kepri pada awak kapal di Pelabuhan Batam Center, Sekupang dan Punggur serta para pilot dan pramugari di Bandara Internasional Hang Nadim Batam berlangsung, Jumat (24/06/2016) kemarin.

“Sangat perlu dilakukan tes urine ini kepada awak kapal dan awak pesawat sebeb mereka membawa puluhan sampaai ratusan jiwa dalam.

Bila pengemudi dalam pengaruh narkoba, sangat mengancam keselamatan penumpangnya,” ujarnya.

Sebanyak 149 orang awal

Kepala BNN Kepri

Kombes Pol Beny Setiawan kapal yang berada di Pelabuhan Sekupang, Batam Center dan Punggur yang di tes urine mereka terdiri dari kapten dan kru kapal. Untuk di Bandara Internasional Hang Nadim sebanayak 57 orang terdiri dari 20 orang pria dan 37 wanita.

Selanjutnya, satu orang awak kapal yang positif narkoba di gelandang ke BNN untuk diambil keterangannya apakah masuk dalam sindikat narkoba dan menjalani rehabilitasi. (rm/bty).

Kapal pelni Pindah ke Pelabuhan Batuampar BATAM, RAKYAT MEDIA-Kantor Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau, membenahi Pelabuhan Pelni yang baru di Batuampar sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk segera memindahkan Pelni dari Pelabuhan Beton Sekupang. ”Kami siapkan terminalnya, sistem transportasinya, sandarnya seperti apa, semuanya diberesin,” kata Kepala Kantor Pelabuhan Batam Yulianus di Batam, belum lama ini Rencananya kapal Pelni akan bersandar di Dermaga Selatan, dan terminal penumpang menggunakan bekas terminal feri internasional Batuampar mulai Jumat (24/6/2016). Ruangan-ruangan di terminal penumpang sudah siap.

Nantinya akan dilengkapi dengan ruang ruang menyusui, karantina, posko mudik, jasa raharja dan lainnya.”Untuk itu sudah siap, pasti. Karena ruangan memang sudah ada bekas yang dulu,” kata dia.

Ruang tunggu penumpang diperkirakan mampu menampung sekira 2.000 penumpang.

Kanpel juga akan memasang pendingin ruangan untuk kenyamanan penumpang.Sayang, ia belum bisa memastikan tempat duduk di ruang tunggu, karena sampai saat ini, petugas baru memperhitungkan memindahkan kursi dari Pelabuhan Beton Sekupang, belum ada rencana penambahan kursi baru.

“Kalau di pelabuhan yang lama kondisinya orang tidak bisa duduk di bawah. Kalau di Batuampar bisa, karena lantainya tegel, dan dipel bersih,” kata dia.

KAPAL Kelud milik Pelni

Sampai saat ini, pintu ke luarmasuk kendaraan yang membawa penumpang masih menggunakan gerbang utama, di seberang Kanpel, sama dengan pintu masuk kendaraan kargo.

Namun, bila kondisi mendesak, maka Kanpel akan membuka pintu lainnya.”Untuk alternatif, buka pintu Makobar, bisa masuk ke situ,” kata dia.

Ia optimistis, dengan segala persiapan itu, maka Pelabuhan Batuampar bisa digunakan untuk

turun-naiknya penumpang kapal Pelni.”Semua harus siap, demi kelangsungan angkutan Lebaran,” kata dia.

Menurut dia, selain angkutan Lebaran, Pelabuhan Batuampar akan terus digunakan sebagai pelabuhan Pelni, sampai Pelabuhan Beton Sekupang direnovasi dan bisa digunakan.Sementara itu, PT Pelni Cabang Batam merencanakan untuk memindahkan pelayanan dari Pelabuhan Beton Sekupang ke Pelabuhan Batua-

mpar mulai Jumat (24/6/2016) lalu.

Pemindahan pelabuhan Pelni merupakan instruksi Menteri Perhubungan, karena menilai Pelabuhan Beton Sekupang tidak layak untuk penumpang.Manajer Operasional Pelni Cabang Batam, Dahlan Mustofa menyatakan akan membahas berbagai masalah terkait naik-turunnya penumpang bersama Dinas Perhubungan, dan aparat terkait. (rm/nta).

CMYK

3

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

ADVERTORIAL

Gubernur Kepri Natuna Harus Ada Sentuhan Investasi NATUNA, RAKYAT MEDIA-Natuna harus diramaikan dengan investasi, soalnya bila tidak ada investasi kekayaan alam yang berlimpah ruah ini akan habis diambil orang lain. Demikian ditegaskan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Selasa (21/6/2016), pekan lalu Menurut Gubernur Nurdin, kekayaan di Natuna merupakan limpahan berkah dari Allah, semua memiliki kewajiban menjaganya sekaligus memiliki hak untuk mengeksploitasinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. ”Kekayaan alam kita di sini banyak sekali, dan itu nyata adanya. Bila itu tidak dikelola maka akan lenyap begitu saja karena diambil orang,” tegasnya kepada seluruh jajaran SKPD Natuna.

Akan tetapi, Gubernur Nurdin mengakui dan menyadari seluruh kekayaan alam yang ada di Natuna tidak mungkin bisa dikelola

dan dimanfaatkan sendiri oleh pemerintah Natuna, masyarakatnya dan bahkan pemerintah Provinsi Kepri, melainkan harus didukung oleh kemampuan lebih dari pihak ketiga.

“Walaupun alam kita ini nyata-nyata kaya, kita tidak bisa serta merta dapat menikmatinya tanpa ada upaya-upaya eksploitasi. Dan banyak sekali kekayaan alam kita yang ada di sini belum dapat kita nikmati karena kita belum bisa menggali dan memanfaatkannya sendiri. di sektor -sektor seperti ini lah kita memerlukan investasi,” katanya.

Dalam upaya menggaet investasi ke Natuna, Gubernur Nurdin mengajak semua pihak agar dapat memberikan kemudahan kepada para calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Natuna. Para investor harus didukung oleh kemudahan dan kecepatan pelayanan pemerintah dan yang tidak kalah pentingnya ad-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wakll Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Hadi Sucipto, Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris.SH, Winarto Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Hermawan, Bahtiar Divisi Pemasaran Johar Munik (Kepala), Bahtiar Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli P Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Effendi Basri, Abd Muin Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Aman (Kepala), Anton BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Naidiran, Herianto, Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Selamat Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Romi (Kepala Biro), Mulyadi, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Ibrahim (Kepala Biro), Syarifuddin, Sofian Idrus Lay Out Wandi Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529

Dicetak Oleh PT Media Cetak Batam Jln: Tenggiri Tj Sengkuang, Batu Ampar Batam 0778 - 4100200, FAX 0778 - 4100205, Kode Pos 29452 Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

alah jaminan keamanan bagi usaha mereka.

“Kalau kita mau daerah kita diramaikan investor maka kita harus tahu apa yang mereka perlukan. Rata-rata investor itu perlu kemudahan dalam hal layanan administrasi dan terutama sekali jaminan keamanan investasi mereka di suatu daerah,” ungkapnya.

Karenanya ia mendorong pemerintah daerah agar berani melakukan perubahan tertuama sekali di sestem pelayananya agar dapat menemukan pola baru dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat dan investor.

“Pembangunan mutlak memerlukan keberanian.

Makanya kita harus berani merubah pola administrasi kita agar pelayanannya semakin disukai orang dan sistem keamanan di daerah perlu kita tingkatkan. Untuk kemanan di Natuna saya rasa sudah cukup aman, alhamdulillah,” pungkasnya. (rm/hlk).

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Gubernur Kepri : Kedatangan Presiden di Natuna Untuk Memotivasi Masyarakat NATUNA, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan kehadiran Presiden di Natuna akan semakin memotivasi masyarakat Kepri, khususnya Natuna dan Anambas, untuk menjaga kedaulatan NKRI.Menurut Nurdin, kedatangan Presiden untuk menegaskan kepada dunia luar, bahwa Natuna merupakan bagian dari Indonesia.

“Bapak Presiden datang ke Natuna bersama dengan beberapa Menteri Kabinet. Tentu ini, menjadi momentum bagi kita untuk mendapatkan dukungan terkait pembangunan daerah terdepan,” ujar Nurdin usai meninjau kapal-kapal Cina yang ditangkap KRI Imam Bonjol di Pangkalan AL Penagi, Natuna, Rabu (22/6/2016).

Menurut Nurdin, Presiden Jokowi yang langsung memimpin Rapat Terbatas (Ratas) percepatan pembangunan di Natuna. Rapat yang rencananya digelar di atas KRI Imam Bonjol itu akan dihadiri sejumlah menteri. ”Seperti kita ketahui, di Natuna akan dibangun pangkalan militer.

Sebagai upaya untuk mempertahankan Natuna. Yakni merupakan wilayah kedaulatan NKRI,” jelas Nurdin.

Rabu (22/6/2016) lalu, Nurdin juga meninjau KRI Imam Bonjol di Pelabuhan Selat Lampa, Natuna,

yang akan dijadikan tempat rapat Presiden.Di KRI Imam Bonjol, Nurdin sempat meninjau fasilitas dan sejumlah ruang kapal. Setelah itu, Nurdin dan rombongan mendapat penjelasan dari Komandan KRI Imam Bonjol Mayor Laut Ali Setiandy dan Palaksa KRI Imam Bonjol, Mayor Aria Candrayuda.

Dalam peninjauan itu, Nurdin juga didampingi Bakorkamla RI Laksamana Pertama TNI Freddy R. D. Egam, anggota DPRD Kepri Tawarich, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni dan pihak Kementerian Pertahanan.

Nurdin berharap, dengan kehadiran Jokowi percepatan pembangunan berbagai fasilitas untuk menjaga kedaulatan negara semakin banyak di Natuna. Juga termasuk di wilayah perbatasan. Dia menyebut, di Kepri terdapat 19 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Ditambahkan Nurdin, selain pembangunan di bidang pertahanan, sektor lain yang harus dikembangkan dan perlu dukungan penuh pemerintah pusat ialah sektor perikanan. Karena potensi Natuna sangat besar. ”Perlu kerja keras dan keikhlasan sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan daerah,” kata Nurdin.

Nurdin sendiri berkunjung ke

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Natuna dalam rangka menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan yang direncanakan hingga Rabu 22 Juni ini diperpanjang seiring dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi hari ini.Dia berharap, kunjungan Presiden ke Natuna hari ini semakin meningkatkan rasa nasionalisme warga Natuna.

“Tingkatkan wawasan bela negara dan kecintaan Tanah Air meliputi keamanan,” kata Nurdin.

Terpisah, Kabag Humas Pemkab Natuna Helmi Wahyuda, menyebutkan agenda utama kunjungan Presiden hari ini adalah membahas dan memantau percepatan pemban-

Gubernur Kepri Dan Bupati Lingga

TINJAU CETAKAN SAWAH DI LINGGA LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Lingga Alias Wello mengecek hamparan tanaman padi yang sudah mulai menguning di Des Sei Besar, Lingga Utara yang beberapa minggu lagi siap untuk di panen. Alias Wello mengaku optimis, Negeri Bunda Tanah Melayu ini bisa dijadikan lumbung padi di Kepri.

Ia mengatakan, padi yang dijadikan pilot project pencetakan sawah di Desa Sungai Besar ini tumbuh cukup bagus. Hal ini berkat dukungan Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat yang dinilai cukup signifikan. “Setelah melihat langsung perkembangan padi yang ditanam di sawah Desa Sungai Besar, Lingga Utara, saya semakin optimis Kabupaten Lingga segera menjadi lumbung padi terbesar di Kepri. Apalagi Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat juga berkomitmen mendukungnya,” ujar pria yang akrab disapa Awe baru-baru ini.

Dikatakan, bahwa Gubernur Kepri sudah berkomitmen membantu alat berat dan hand tractor, serta Kementerian Pertanian sudah berjanji merealisasikan pencetakan sawah baru untuk Lingga seluas 3.000 hektar. Termasuk alat dan mesin pertanian pada tahun anggaran 2017.

Hal Ini kata Awe, belum termasuk program perluasan areal tanam pada lahan kering dengan bantuan inovasi teknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Pencapaian target menjadi lumbung padi terbesar di Ke-

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun didampingi Bupati Lingga Alias Wello

pri, bukanlah hal yang mustahil, tentu bisa terwujud,” kata Awe penuh optimis.

Bukan tidak ada alasan, kata Awe sepanjang komitmen para pemangku kepentingan untuk mewujudkannya tidak berubah serta potensi lahan pertanian di Lingga cukup memadai, serta didukung kondisi geografis yang mudah dijangkau dari pusat ibukota Provinsi Kepri, maka Lingga yang sudah memulai dengan menanam padi ini sudah menunjukkan langkah awal untuk menuju lumbung padi di Kepri.

Menurutnya, Meski dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian sudah cukup kuat untuk mewujudkan Kabupaten Lingga menjadi lumbung padi terbesar di Kepri, namun mantan Ketua DPRD Lingga ini, tidak melupakan peran dan jasa be-

sar sang inovator pencetakan sawah baru di Lingga, Ady Indra Pawennari.

“Saya tak perlu malu mengakui, bahwa pengetahuan saya tentang sawah ini sangat minim. Namun, karena saya didampingi ahlinya, saudara Ady Indra Pawennari, saya optimis mimpi menjadikan Lingga sebagai lumbung padi bisa terwujud. Saudara Ady ini adalah inovator yang sedikit bicara, tapi banyak berpikir dan bekerja. Hasilnya, bisa kita lihat hari ini,” tuturnya.

Gebrakan Bupati Lingga dan Wakilnya pada tanggal 17 Februari 2016 lalu, langsung membuat program pencetakan sawah baru dengan biaya pribadi. Meski saat ia dilantik, APBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2016 sudah disahkan dan di dalamnya tidak dianggarkan pencetakan sawah. (rm/ant)

gunan wilayah perbatasan. ”Pemerintah daerah sudah menerima surat dari Istana, besok (hari ini, red) Pak Presiden ke Natuna,” kata Yuda, Rabu (22/6/2016).

Agendanya presiden dan rombongan setibanya di bandara Lanud Ranai langsung menuju Pelabuhan Penagi dan melakukan rapat pembahasan percepatan pembangunan perbatasan dan poros maritim di Natuna. Rapat akan digelar di atas KRI Imam Bonjol.”Rencananya, setelah pertemuan di KRI, Presiden akan meninjau Masjid Agung Natuna dan membagikan sembako kepada masyarakat,” kata Yuda. (*)

Gubernur Kepri Janji

Akan Cairkan Dana Program RLTH Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdi Basirun merespon akan mencairkan dana penyelesaian program Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tahun 2015 yang masih tersisa sekitar Rp13 miliar . Pihak Bappeda Lingga segera memastikan dana tersebut akan masuk dianggaran perubahan Provinsi Kepri.

Menurut Sekrtaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga, Said Ibrahim, persoalan sisa dana yang belum tuntas pada program RTLH tahun 2015 tersebut sudah disampaikan ke gubernur Kepri dan cukup direspon. “Pada rapat dengan gubernur Kepri, Pak Nurdin baru-baru ini yang datang sekaligus Safari Ramadhan, soal sisa dana RTLH yang belum diserahkan Prov sudah direspon,” ujarnya, Selasa (21/6).

Dikatakannya, dengan cairnya sisa dana RTLH nanti, maka tiap-tiap penerima ada yang rumahnya belum selesai akan dilunasi oleh provinsi. Said Ibrahim yakin sisa dana RTLH tersebut program akan masuk pada anggaran perubahan Provinsi Kepri tahun 2016 ini. “Kita yakin. Sisa dana ini akan masuk anggaran Perubahan Prov Kepri. Kita tetap koordinasi dan menyurati pemprov,” katanya.

Apabila sisa dana program RTLH ini tidak diserahkan atau di masukkan di anggaran Perubahan, kata Said, justru akan menghambat program RTLH sendiri. Karena tidak mungkin dianggarkan pada anggaran

murni 2017 mendatang. Karena ini sisa yang belum dibayarkan pada program RTLH tahun 2015 lalu. “Hanya saja untuk program bantuan bagi RTLH dari DKP mungkin dipotong. Karena barubaru ini DKP baru tahap pendataan,”imbuhnya.

Sebagaimana akibat belum selesainya sisa dana tahap II RTLH tahun 2015, hampir seluruh penerima RTLH mengalami pembangunan terbengkalai.

Lebih ironis lagi, ada rumah mereka yang dibongkar untuk membangun rumah baru dengan harapan dana RTLH tersebut diselesaikan. Namun sampai saat ini belum ada keseriusan pemprov menyikapi persolan ini.

Informasi yang dihimpun, Haluan Kepri, anggaran program RTLH tahun 2015 tahap awal sekitar Rp12 juta sudah dikucurkan kepada penerima RTLH di Lingga sebanyak 1.419 penerima. Sedangkan total keseluruhan yang mesti diterima adalah Rp18 juta per rumah. Sayangnya ditengah pembangunan rumah bagi warga penerima RTLH yang dijanjikan bakal menerima kucuran anggaran dari melalui program sharing Prov Kepri dan Kabupaten Lingga itu, sampai kini belum juga ada realisasinya sama sekali.

Sehingga sebagian penerima RTLH tersebut banyak yang mengeluhkan dan mempertanyakan kapan realisasi kucuran RTLH tersebut diterima oleh warga yang sudah bangun rumahnya, namun belum selesai.(rm/ riadi).

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

4

KSOP Karimun Siapkan 40 Kapal Layani Mudik Lebaran KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun memprediksi lonjakan penumpangh dalam arus mudik Idul Fitri tahun ini akan terjadi lima hari menjelang lebaran. Sebanyak 40 unit kapal siap untuk melayani masyarakat jelang lebaran. Hal itu dijelaskan Kepala KSOP Tanjungbalai Karimun, Eko Priyo Handoyo, kepada wartawan Selasa (21/ 6/2016) lalu di Tanjungbalai Karimun.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpakn kata Eko, pihaknya sudah melakukan berbagai macam persiapan dan telah mengkonfirmasikan kepada seluruh agen pelajaran bahwa mereka siap untuk mendukung kelancaran persiapan arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini.”Bahkan

para agen pelayaran juga mengaku siap untuk menambah armada untuk mengangkut semua penumpang apa bila terjadi peningkatan,” kata Eko. Jumlah armada yang disiapkan diantaranya adalah untuk pelayaran internasional seperti Malaysia dan Singapura telah disiapkan 12 armada, kemudian untuk domestik telah disiapkan sebanyak 28 armada termasuk dua unit kapal roro, sehingga total armada angkutan mudik di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun yang telah disiapkan sebanyak 40 kapal.

Sementara prediksi intensitas lonjakan penumpang diperkirakan melebihi lima persen dari jumlah tahun lalu.

Namun untuk jumlah pastinya masih akan melihat kondisi lapangan.

Saat ini kata Eko lagi, masih

belum tampak adanya arus mudik yang signifikan. Hal itu dikarenakan jadwal libur anak sekolah telah lebih dulu, sehingga bisa saja mudik lebih awal bersama keluarganya. Sedangkan untuk arus mudik H min lima itu nani dipastikan merupakan para pekerja yang baru bisa cuti lebaran mendekati akhir puasa ramadhan.

Seluruh angkutan lebaran menurutnya, sudah dilakukan uji kelayakan, jika memang ada permasalahan maka nanti akan langsung diambil tindakan dengan tidak memberangkatkan. Karena dalam hal ini keselamatan penumpang dan ABK adalah yang utama. “Sesuai dengan sesuai motto yang kami buat pada tahun ini adalah, lebih baik tidak jadi berangkat daripada tidak pernah sampai ketempat tujuan,” katanya. (rm/jimi).

Disnaker Bintan Imbau Perusahaan Bayar THR H-7 Lebaran BINTAN, RAKYAT MEDIATunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan perusahaan diwajibkan dibayar seminggu (H-7) sebelum lebaran. Peringatan tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, agar pembayaran THR karyawan paling lambat H-7 lebaran.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bintan, Hasfarizal Handra mengatakan, pihaknya sudah menyebarkan imbauan mengenai pembayaran THR ke setiap perusahaan yang ada di Bintan. Ia berharap, pihak perusahaan bisa menunaikan kewajibannya itu tepat waktu. ”Sesuai dengan Peraturan Menteri, THR karyawan dibayarkan 7 hari sebelum lebaran,” kata Hasfarizal, kepada wartawan Senin (20/6/2016) lalu di Bintan.

Kepala Disnaker Bintan

Hasfarizal Handra Tak hanya soal tenggat waktu pembayaran THR, dalam Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016 itu juga mengatur karyawan yang baru sebulan bekerja berhak menerima THR. ”Besarannya (THR) dihitung secara proporsional sesuai masa kerjannya,” katanya.

Berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1994

dijelaskan bahwa pembagian THR diberikan kepada karyawan dengan masa kerja minimal tiga bulan.”Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan THR,” ungkap Hasfarizal.

Hasfarizal menerangkan, THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan atau dapat ditentukan lain sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).

“Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai hari keagamaan masingmasing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” tegasnya.(rm/aman)

PELABUHAN ferri Tanjungbalai Karimun

Surkim Menggelak Dari Kesalahan

GARDU telkom yang dipasang di trotoar jalan

.TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sudah tiga instansi pemerintah sengaja melakukan pelanggaran dan kesalahan yaitu mendirikan bangunan di atas trotoar, seperti yang telah di lakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemakaman kota tanjungpinang kedua pt.telkom serta pt.pln persero.

Untuk dinas kebersihan sudah di demo oleh sekelompok gerakan anak melayu ke pak Wai tapi bangunan tersebut tidak mau di robohkan dengan tidak berikan alasan yang tepat.

Kedua adalah Pt.Telkom yang juga mendirikan gardu adc nya di atas trotoar di beberapa titik jalan trotoar.

Tapi Surkim kepada media ini memang mengakui ada kesalahan pembangunan dan akan di perbaiki tapi hingga sekarang gardu tersebut masih berdiri kokoh sebagaimana taman bunga.

Selain itu Surkim berkilah kalau izin mendirikan gardu adc itu dari dinas pekerjaan umum, tapi ia tidak merincikan PU Kota Tanjungpinang atau PU provinsi kepri dalam pesan singkatnya kepada media ini.

Lain lagi tiang pln, yang telah berdiri di tengah trotoar jalan rsud Tanjungpinang yang juga merampas hak pejalan kaki tapi kesemua pelanggaran tersebut hanya di biarkan begitu saja.(rm/aman bolok)

Wakil Walikota Tanjungpinang Berikan Bantuan LSM BMB Rp100 Ribu Rupiah TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sudah 3 tahun lebih pasangan Lis Sahrul memimpin kota Tanjungpinang ini, tapi masih banyak kendala yang di hadapi yang masih belum teratasi oleh kedua pejabat tinggi di Tanjungpinang.

Contohnya seperti banjir yang melanda jalan pemuda dan perumnas sekitanya, menurut wakil walikota Sahrul bahwa untuk mengatasi banjir tersebut harus memerlukan anggaran yang besar ungkapnya kepada lsm bakti melayu bersatu di ruang kerjanya 21/ 6 yang lalu.

Tapi tim ahli dari Jakarta sudah turun untuk mengcek ke titik banjir tersebut, dan kemu-

ngkinan akhir masa jabatannya akan terealisasi kasus banjir di jalan pemuda dan sekitarnya tambah Sahrul lagi.

Di akhir perbualan dangan logat bahasa melayu, memang lebih sedap jadi guru ketimbang menjadi wakil walikota sambel menunjukan kepalanya yang telah botak akibat banyaknya harapan masyarakat yang belum terlaksanakan tapi kita serahkan pada yang kuasalah semua ini cakapnya lagi.

Dengan merogoh koceknya, maka wakil walikota hanya dapat memberikan uang transportasi kepada ketua Lsm BMB Aminah sebesar hanya seratus ribu rupiah saja.(rm/ aman bolok).

10 Tahun Usaha Air Meneral di Kaki Bukit Lengkuas BINTAN, RAKYAT MEDIA-Sudah 10 tahun lamanya hutan yang berada di bukit lengkuas kijang telah di jaga oleh salah seorang pengusaha tempatan yang berasal dari Dabo Singkep, dengan mandiri usaha air gelas dan botol tepatnya pas di tepi kaki bukit lengkuas rintisan usaha telah di mulai hingga sampai sekarng.

Dengan modal patungan maka berdirilah Pt.Bintan Indo Permai, dengan niat melestarikan dan menjaga habitat hutan serta air maka air agua bestari merek di beri.

Edi salah satu yang bertanggungjawab dalam perusahaan itu mengatakan bahwa untuk tenaga kerja di ambek dari warga tempatan sekitar 40 orang jumlahnya.

Serta bagi warga masyarakat di sekitar sini kita bebaskan untuk mengambil air tuk minum tambah Edi lagi.

Dan apapun kegiatan masyarakat setempat kita bantu, sebagai bentuk rasa solidaritas yang tinggi kepada masyarakat tambahnya ketika lagi nyantai

AIR terjun di Bukit Lengkuas Bintan

di pos satpam.

Dengan berdirinya pabrik air aqua Bestari maka tidak ada lagi masyarakat yang nebang pohon serta mecahkan batu sehingga debet air terjaga dengan baik.(rm/aman bolok).

KEDUA anggota LSM BMB ketemu wakil walikota Pinang

Harta Tenggelam diJadikan Objek Wisata Laut TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Harta karun yang tenggelam di lautan kepri cukup banyak sekali, tapi sayangnya pemerintah daerah kita belum mau menggarap bahwa barang muatan kapal tenggelam itu di jadikan objek wisata sebagaimana telah di buat oleh dunia luar ungkap Suarman kepala Badan pelestarian nilai budaya Tanjungpinang.

Seandainya saja pemerintah mau menggarap objek tersebut maka dana dari luar bakal masuk ke kantong PAD, tapi untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus banyak menguras kantong APBD. Karena pemerintah harus mendeteksi keberadaan BMKT tersebut serta apa saja isi dalam kapal yang tenggelam itu,sekiranya kita jual lah barang barang antik itu ya paling hanya sekali saja kita mendapatkan incam ungkap Suarman kepada media ini 14/6.

Kalau kita handalkan objek wisata darat cukup sedikit sekali incamnya, karena wilayah kepri lebih besar lautnya ketimbang daratnya tambah Suarman lagi.

Karena kalau di banding dengan Bali, kepri boleh menyaingi Bali khusus di kawasan laut yang kaya akan segalanya ini hanya pemikiran yang memiliki kebijakan adalah pemerintah provinsi kepri.

Di akhir tahun akan hadir kegiatan akbar yaitu sail karimata, di saat itulah sebaiknya di promosikan wisata bawah air laut yang banyak memiliki potensi khususnya ikan serta barang tenggelam yang ada di laut kepri.(rm/aman bolok).

CMYK

5

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Calo Tiket Berkeliaran di Bandara Hang Nadim Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Mendekati H.5 calo tiket di Bandara Internasional Hang Nadim Batam terlihat mulai sibuk mencari mangsa. Beberapa orang dengan pakaian necis, berkeliaran di sekitaran pintu keberangkatan. Bila ada penumpang yang terlihat sedikit bingung dan panik, akibat tak kebagian tiket.

Maka calo ini akan mendekati penumpang tersebut. Dan menawari tiket ke tempat tujuan yang diinginkan penumpang tersebut.Praktik ini bukanlah “barang baru” di Hang Nadim. Saat mudik lebaran, calo-calo tiket berkeliaran mengais-ngais rezeki dengan menjual tiket melebihi harga standar yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri 136 tahun 2015 mengenai Tarif Batas Atas (TBA) pelayanan kelas ekonomi, untuk rute Batam-Jakarta Rp 1.693 juta.

Lalu untuk rute Batam-Medan Rp 1.4 juta, Batam-Pekanbaru Rp 830 ribu, Batam-Jogja Rp 2.228 juta, Batam-Palembang Rp 1.089 juta, Batam-Surabaya Rp 2.274 juta dan Batam-Padang Rp 1.093 juta.

“Bila ada yang menjual melebihi TBA ini, laporkan ke kami,” kata Kabag Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso.

Ia mengatakan hal ini tak menutup kemungkinan pada para calo saja. Tapi penumpang yang merasa rugi, akibat membeli tiket diluar harga seharusny dari agen travel juga dapat melaporkan ke pihak bandara. “Datang saja ke kantor pengelola bandara, bila terbukti akan kami tindak,” ungkapnya.

Suwarso menuturkan penindakan tak akan dilakukan pada agen, tapi lebih ke maskpainya. Sesuai dengan peraturan menteri, bila dalam beberapa kali

peringatan tak diindahkan maskapai.

Maka rute maskapai tersebut akan dicabut.

Mengenai calo, Suwarso mengungkapkan bahwa membeli tiket dari mereka akan merugikan penumpang sendiri.

Sebab biasanya tiket yang sudah dibeli calo, bukanlah menggunakan nama penumpang yang akan berangkat. Para calo sudah membeli atau membooking tiket jauh-jauh hari dengan harga standar.

Tapi menjual dengan harga yang selangit. Penumpang dengan pasrah membeli tiket tersebut.

Tapi menurut Suwarso langkah itu sangat salah. Karena pihak bandara akan menerapkan dobel cek, bila penumpang nekat membeli tiket dari para calo. Maka bisa dipastikan, penumpang tersebut tak akan bisa berangkat. “Karena kartu pengenalnya tak sama dengan nama yang ada di tiket,” ucap Suwarso.(rm/winarto).

PINTU keberangkatan Bandara Hang Nadim dipadati penumpang mudik

Anggota Polres Bintan Tinju Dua Pegawai Dishub Tanjungpinang BINTAN, RAKYAT MEDIAOknum anggota Polres Bintan berpangkat Brigadir yang diketahui bernama Ahabrata, memukul dua pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang, yakni Dedek Kuswanto (31) dan Sugeng (34), di Jalan Merdeka, Minggu (26/6) sekitar pukul 11.50 WIB. Akibatnya Dedek mengalami luka bocor di kepala bagian belakang.

Infomasi yang dihimpun, dipukulnya dua pegawai Dishubkominfo tersebut berawal saat dua anggota Dishub menggembok mobil Nissan Livina BP 1341 QW, milik oknum polisi tersebut yang parkir menyalahi aturan di Jalan Merdeka, Pasar.

Ditemui di Polsek Tanjungpinang Kota, Dedek menceritakan, kejadian tersebut terjadi pada saat ia bersama Sugeng tengah menjalani tugas yang mengatur arus lalu lintas di Jalan Merdeka tersebut. Mobil oknum polisi itu adalah salah satu kendaraan yang parkir sembarangan yang membuat Dishub mengambil kebijakan untuk melakukan penggembokan.

“Kami sudah menjalankan tugas sesuai prosedurnya. Sebelum digembok, kami juga sudah berkali-kali menghimbau dan menyarankan untuk tidak memparkirkan kendaraannya di lokasi itu,”ujar Dedek.

Dikatakan Dedek, peringatan tersebut pun tidak digubris oleh

Kepala Dinas Perhubungan Tanjungpinang

Wan Samsi polisi tersebut. Sehingga mereka menggembok mobil tersebut dan memberikan surat yang berisikan himbauan untuk menyelesaikan sanksi administrasi.

Tak lama kemudian, oknum tersebut pun datang dan meminta Dishub membuka gembok yang dipasang di mobilnya.”Nah, tibatiba datang dia (Ahabrata). Dia minta kami untuk segera membuka gembok, dan pada saat itu ada terjadi sedikit cek cok,” kata Dedek.

Dilanjutkan Dedek, dirinya bersama Sugeng tidak mau semerta-merta mengikuti perintah oknum polisi tersebut karena dianggap mendiskriminasikan

sanksi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) perparkiran tersebut. Hal tersebut membuat oknum polisi Polres Bintan itu langsung memukuli mereka berdua.”Kami langsung dipukuli, mungkin menggunakan kunci mobilnya yang mengenai kepala saya, hingga berdarah,” ujarnya.

Senada dengan Dedek, Sugeng juga dipukul betubi-tubi oleh polisi berpangkat Brigadir tersebut hingga jam tangan miliknya lepas dan hilang.”Saya juga dipukuli, dan saya mengelak pukulannya sampai jam saya hilang, bahkan dia menduga saya mau mengkroyok dia,” ujar Sugeng.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, Wan Samsi mengatakan pihaknya meminta kasus yang menimpa dua anak buahnya tersebut di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”Saya sangat menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oknum anggota polisi tersebut,” kata Wan Samsi.

Dikatakan Wan Samsi, harusnya oknum polisi tersebut mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga ketertiban umum di masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Aturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Aturan ini pun dibuat untuk menjaga ketertiban umum. Yang jelas kasus ini kami minta di proses secara hukum,”pungkas Wan Samsi. (rm/winarto).

Syahbandar Sekupang Siapkan 44 Armada Layani Pemudik Lebaran BATAM, RAKYAT MEDIASyahbandar Sekupang menyiapkan sekitar 44 armada. Sebanyak 28 feri dan 26 speedboat siap melayani penumpang yang hendak mudik lebaran.

Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal secara keseluruhan, hingga ketersediaan left jacket (pelampung) berdasarkan jumlah penumpang kapal.

Kepala Syahbandar Sekupang, Komarrudin mengatakan menjelang arus mudik, pihaknya terus berkoordinasi dengan operator kapal, kapten kapal hingga syahbandar tempat tujuan.”Apalagi cuaca sedang kurang baik, sering hujan dan disertai angin, tapi sejauh ini kita masih dalam kategori aman,” kata dia.

Diperkirakan sekitar 12 ribu lebih penumpang akan mudik melalui Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) dengan berbagai tu-

SEJUMLAH kapal stabay di Pelabuhan domestik Sekupang

juan seperti Tanjungbalai, Selatpanjang, Dumai, Bengkalis hingga Tanjungtungkal, Jambi Untuk mengantisipasi menumpuknya penumpang kapal yang akan berangkat, Komarrudin menghimbau kepada seluruh operator kapal untuk menjual tiket sesuai dengan jadwal.”Berangkat jam 10.00 WIB, di tiket ditulis jam 07.00 WIB harus sudah di pelabuhan,

nah ini yang membuat terjadinya penumpukan penumpang seperti tahun lalu,” terangnya.

Pihaknya telah menyurati pihak operator untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan pada tiket penumpang. “Biar tidak menumpuk, satu kapal belum berangkat, penumpang tujuan lain sudah datang, kita punya ruangan tunggu kan terbatas,” imbuhnya.(rm/bp).

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

KAMI USAHAKAN YANG TERBAIK WARGA Kecamatan Tambelan sudah bisa tenang dan tidak perlu risau karena tidak bisa mudik pada bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Pasalnya, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan PT Pelni, Kamis (19/5) kemarin, sudah ada solusi untuk melayani rute pelayaran menuju kecamatan terdepan di Kabupaten Bintan tersebut.

Kepala Dishub Kepri, Muramis menyatakan, hasil rapat kemarin langsung dibawanya hari ini ke Jakarta. “Begitu rapat selesai langsung realisasi di Pelni. Begitu Pelni selesai langsung diumumkan,” tegas Muramis.

KM Bukit Raya dan KM Lawit bakal disiagakan. Hanya saja Muramis belum tahun secara pasti kapal yang akan berlayar. Bisa saja, kata dia, dua-duanya malah berlayar melayani rute ke Tambelan. Muramis menambahkan, kepada pihak Pelni, Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah berkirim surat resmi.

“Yang sangat keras bunyinya dan sudah juga melampirkan suratsurat terdahulu. Karena itu, kami mengharapkan begitu selesai di

Pelni, langsung bisa diumumkan jadwal dan harga tiketnya,” ungkap Muramis.

Sementara itu Manajer Umum PT Pelni Cabang Tanjungpinang, Rudy Pentury membenarkan bahwasanya KM Bukit Raya dan Lawit diperkirakan bisa singgah ke Tambelan. Berhubung, kata dia, hal yang sama pernah dilakukan pada tahun 2014 silam. “Segala kemungkinan dan jalan keluar dari permasalahan ini pasti akan kami kaji,” tegas Rudy.

Hanya saja, ia tak dapat menjamin rute yang ditetapkan esok hari itu adalah Tanjungpinang langsung ke Tambelan. Karena secara teknis mesti ada hitungan lebih rinci. Belum lagi, Pelni, kata Rudy, tidak bisa mengubah rute pelayaran secara tiba-tiba. “Kaena kapal ini sudah didanai pemerintan untuk melayani rute yang ada. Tapi untuk deviasi ke Tambelan itu bisa,” ucapnya.

Hal semacam ini dirasa Rudy perlu tegaskan sejak awal agar tidak ada tuntutan bahwa rute kapal yang tersedia mesti Tanjungpinang langsung Tambelan. “Karena nanti di pusat hal ini akan dilakukan kajian secara teknis olah orang yang benarbenar ahli di bidangnya,” ucap

Rudy.

Jumadi, tokoh masyarakat Tambelan, menyambut baik hasil putusan rapat dengar pendapat di Dompak kemarin. Jumadi mengharapkan ketiadaan kapal semacam ini adalah yang terakhir dan tidak perlu lagi terulang di tahun-tahun depan.

“Yang sangat kami harapkan itu ada kapal yang dapat terus melayari dan menghubungkan antara Tambelan dengan daratan Pulau Bintan,” ucapnya.

Sementara warga lainnya, Robby Patria menuntut hal yang sama.

Kata dia, tahun depan sudah tidak boleh lagi terjadi kesulitan kapal lantaran tender. “Jangan ini dibiarkan. Sampai kapan pun akan kami pantau,” tegasnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta kepada warga Tambelan dan seluruh instansi terkait untuk saling mendukung. Aspirasi, kata Jumaga, memang harus disampaikan. Tapi, pemenuhannya selalu butuh waktu. “Kami selalu mengusahakan yang terbaik. Yang perlu diketahui, bahwasanya penderitan Tambelan juga adalah penderitaan kami juga. Jadi, kami pastikan all-out untuk aspirasi semacam ini,” pungkasnya. (net)

SUASANA rapat dengar pendapat Ketua DPRD Kepri bersama tokoh masyarakat Tambelan

RAPAT dengar pendapat antara warga Tambelan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan PT Peln

KERUKUNAN Keluarga Tambela menemui DPRD Kepri untuk minta bantuan kapal agar berlayar ke Tambelan, karena sudah tiga bulan tidak ada kapal yang singgah ke Tambelan. Pertemuan berlangsung

SUASANA rapat bersama DPRD Kepri

PERWAKILAN warga Kecamatan Tambelan saat menyampaikan aspirasi kepada Ketua dan anggota DPRD Kepri, Senin

PERTEMUAN masyarakat Tambelan dengan DPRD Kepri

6

CMYK

7

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI dan Wabup Karimun Menyalami Kaum Dhu'afa Yang Menerima Bantuan.

GALERI FOTO

WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim bersalaman dengan seorang warga saat melakukan safari ramadan

Bupati dan Waklil Bupati Karimun Peringatan Nuzul Quran 1437 H

BUPATI dan wakil Bupati Karimun pada pringatan Nuzul Quran 1437 H di misjid Jami' Nurul Hidayah Kundur

MASJID Jami’ Nurul Hidayah KM 4 Tanjungbatu Barat Kecamatan Kudur bersama Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Kundur menggelar peringatan Nuzulul Quran yang dihadiri Bupati Karimun H.Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun H.Anwar Hasyim, Sekda Karimun H.TS. Arif Fadilah, Selasa (21/06) malam.

Peringatan Nuzul Quran ini dimaksudkan untuk menandai peristiwa Nuzulu Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadhan tahun ini juga dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa umat. Ujar Ketua PHBI Kundur, H. Masnur didalam sambutannya.

“Khususnya bagi jamaah Masjid Jami’ Nurul Hidayah kami berterima kasih atas partisipasinya. Dan malam ini juga kami merasa bangga berkat do’a dan izin Allah tiga tokoh Karimun hadir di Kundur,” ujarnya.

Lebih lanjut H. Masnur mengatakan, tujuan peringatan Nuzul Quran 1437 H tersebut tidak lain ingin mengajak masyarakat muslim mempedomani Alquran dalam kehidupan sehari-hari sesuai empat azam Kabupaten Karimun Azam Peningkatan Iman dan Taqwa.

“Peringatan Nuzul Quran yang digelar PHBI Kundur kali ini tidak ada tema spesial, namun yang jelas anjuran untuk kembali ke kitab yang diturunkan di bulan yang

mulia sampai saat ini harus terjaga keasliannya,” ujarnya.

Sementara itu Bupati H.Aunur Rafiq dalam sambutannya mengatakan, Nuzul Qur’an yang merupakan hari dimana turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, dan juga merupakan surat pertama dalam Al-Qur’an tersebut haruslah kita peringati. Menurutnya, momen tersebut banyak mengandung makna yang dapat di aplikasikan dalam kehidupan.

Dia berharap, kepada umat muslim khususnya didaerah yang ia pimpin, dapat menjadikan momen tersebut sebagai titik balik dari segala keburukan dan kesalahan sehingga kedepannya dapat menjadi manusia yang lebih baik.

“Semoga peringatan Nuzulul Quran kali ini membawa hikmah kepada kaum muslimin dan muslimat khususnya di Kecamatan Kundur, guna memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT”.ujar H.Aunur Rafiq.

Acara tersebut juga disejalankan dengan penyerahan santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa dari PHBI Kundur sebanyak 32 orang, Insentif RT/RW untuk kecamatan Kundur dan Kundur Barat serta santuan sembako untuk janda meskin sebanyak 50 orang. Acara Nuzulul Quran ini juga diisi ceramah tentang Nuzulul Quran oleh ust Windu Wijaya dari Singapura.*

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat memberikan kata sambutan di safari ramadan Pemkab karimun BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat memberikan kata sambutan

BUPATI Karimun Aunur Rafiq Laksanakan Shalat Tarawih Bersama Jajaran FKPD Di Mesjid Agunng Karimun

SAFARI Ramadan Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim Disalah Satu Masjid di Karimun Besar.

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Bebincang bersama dengan Panglima TNI di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

8

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun berama Presiden RI Jokowi siap sholat di Masjid

GUBERNUR KEPRI DAMPINGI PRESIDEN RI KUNJUNGAN KERJA KE NATUNA

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun berama Presiden RI Jokowi siap sholat di Masjid sedang memakai Sepatu.

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan.

Selain itu, potensi besar kepariwisataan juga harus dikembangkan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan di Natuna, di atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6).

Permintaan Presiden itu disampaikan Gubernur Nurdin Basirun usai mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Natuna. Nurdin sendiri dalam kesempatan itu menyampaikan potensi perikanan dan pariwisata di Natuna.

Gubernur Nurdin juga mengajukan pembangunan infrastruktur di Natuna untuk mendukung permintaan Presiden itu. Karena itu, menurut Nurdin, Presiden menyampaikan bakal diagendakan rapat lanjutan soal pengembangan Natuna.

Juga akan ada rapat teknis dengan para menteri.

"Gubernur dan Bupati Natuna akan hadir dalam rapat lanjutan itu," kata Nurdin.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden pun meminta agar ekonomi di Pulau Natuna terkait migas ikut dikembangkan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan, menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. “Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia,” ujarnya.

Setelah mendengarkan paparan dari semua menteri, lanjut Menlu, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.

“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu,” ungkap Retno.

Selain perkembangan ekonomi, di bidang perikanan dan migas, menurut Menlu, Panglima TNI menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. “Itulah yang dibahas dalam ratas tadi,” sambungnya.

Adapun Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan menambahkan, penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.

“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut.

Adapun arahan Presiden di awal pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hakhak berdaulatnya, menurut Menlu, merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Usai memimpin Ratas di KRI Imam Bonjol, Presiden juga melakukan kunjungan ke Masjid Agung Natuna. Di Masjid, Presiden menunaikan sholat. Presiden juga ke Penagih untuk membagi sembako.(ist)

PRESIDEN Jokowi bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan sejumlah Menteri Panglima TNI mengadakan rapat terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersama Presiden Jokowi bersama dan sejumlah Menteri Panglima TNI mengadakan rapat terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Rapat Bersama Presiden Jokowi dan para menteri dan pejabat negara di KRI Imam Bonjol

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Bersama Presiden Jokowi diatas kapal perang NKRI

CMYK

9

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

WALIKOTA Tanjungpinang Safari Ramadhan di Masjid AL FAUZ

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

WAKO H Lis Darmansyah berjabat tangan dengan tokoh setempat pada acara safari Ramadan di Mesjid Quba Seijang.

LIS DARMANSYAH dan syahrul kompak safari ke masjid al hikmah dompak tanjungpinang.

Safari Ramadan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Walikota Syahrul

SAFARI Ramadhan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kunjungi Masjid Al – Hikmah Dompa

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah memberikan kata sambutan di malam nuzul qur an

WALI KOTA tanjungpinang lis darmansyah berdialog dengan jamaah masjid al furqon gang nanas.

WALI Kota Lis Darmansyah Ajak Warga Makmurkan Masjid dengan Salat Lima Waktu Secara Berjemaah

WAKIL Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, juga sebagai ketua DMI beserta jajaran pejabat pemko lakukan lawatan ke Surau Darul Taqwa.

WAKIL Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul memberikan sumbangan kepada Surau An Ni' mah

WAKIL Walikota, Syahrul selaku ketua LPTQ Kota Tanjungpinang, saat memberikan nantuan dan cindramata

WALIKOTA Tanjungpinang menyerahkan bantuan ke Ketua Pengurus Masjid AL Fauz.

WALIKOTA Tanjungpinang berfoto bersama usai sholat tarawih

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

10

PANSUS RTRW CARI MASUKAN DARI PAKAR PLANALOGI PANITIA Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri terus mencari masukan dari berbagai pihak. Terakhir, tim pansus yang dipimpin wakilnya Dewi Kumalasari serta sekretaris Pansus Sukhri Fahrial mengundang pakar planalogi Dr Yayat Supriatna di Graha Kepri, Selasa (21/6).

Dalam paparannya, Yayat meminta agar Perda RTRW tidak bersifat Batam Centris. “Kita bisa mengusulkan ke pusat untuk mengembangkan Natuna sebagai kawasan pertahanan,” kata Yayat. Tak hanya itu, Anambas dengan ekosistem kelautan yang indah, bisa dijadikan sebagai kawasan wisata bahari.

Untuk itu, Ia mengusulkan agar Pansus ini dapat menghasilkan Perda yang perencanaannya menjangkau minimal 20 tahun ke depan rencana pembangunan. “Kepri harus bisa tergambarkan dalam dua puluh ke depan. Sehingga, nanti setiap perencanaan pembangunan harus mengacu pada Perda RTRW ini,” tegasnya.

Rapat Pansus RTRW ini dihadiri koordinator Pansus Rizky Faisal, Joko Nugroho, Irwansyah, Onward Siahaan, Iskandarsyah, Asmin Patros, Sahat Sianturi, Hotman Hutapea, Susilawati, Taba Iskandar, Danir Tan. (*)

FOTO BERSAMA - Seluruh anggota Pansus RTRW berfoto bersama usai acara penjaringan aspirasi rencana pembangunan Provinsi Kepri di Graha Kepri, Selasa (21/6).

MATERI - Pakar planalogi Dr Yayat Supriatna sedang memberikan materi kepada Pansus RTRW di Graha Kepri, Selasa (21/6).

PENDAPAT - Anggota Pansus RTRW DPRD Provinsi Kepri Irwansyah (tengah) sedang menyampaikan pendapatnya terkait rencana penyusunan RTRW yang sedang dibahas pansus di Graha Kepri, Selasa (21/6).

ASPIRASI - Anggota DPRD Kepri Sahat Sianturi (tengah) tak mau ketinggalan menyampaikan aspirasi untuk pembangunan provinsi Kepri ke depannya.

RAPAT - Wakil Ketua Pansus Dewi Kumalasari (tengah) memimpin rapat pansus didampingi sekretaris Pansus Sukhri Fahrial (kanan) dan pakar planalogi Dr Yayat Supriatna (kiri) di Graha Kepri, Selasa (21/6).

SUMBANG PIKIRAN - Anggota Pansus RTRW DPRD Kepri Onward Siahaan menyumbangkan pemikirannya terkait penyusunan RTRW wilayah Kepri yang menargetkan gambaran pembangunan 20 tahun kedepan.

MASUKAN - Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar menyampaikan pendapatnya saat penjaringan masukan pansus RTRW pembangunan Provinsi Kepri di Graha Kepri, Selasa (21/6).

CMYK

11

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SAMBUNGAN

Polair Mabes Polri Tangkap 4 Kapal Asing Pencuri Ikan di Natuna

KAPAL asing pencuri ikan yang ditangkap Polairud Mabes Polri

Malaysia Deportasi jungpinang dan akan diinapkan ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Sungai Timun, Senggarang mencapai 742 orang. Pemulangan dari Malaysia dilakukan dalam tiga trip, yaitu 254 TKI tiba di hari Selasa, 296 TKI di hari Rabu dan 192 TKI pada hari Kamis.

Kondisi membludaknya jumlah TKI yang dipulangkan melalui Tanjungpinang, dika-

takan Surjadi merupakan hal lumrah yang terjadi setiap tahunnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini lebih disebabkan, karena sebelum lebaran, tidak dilakukan pemulangan TKI untuk beberapa waktu. “memang akan ada libur agak panjang,” ujarnya.

Meskipun daya tampung RPTC untuk perempuan dan laki-laki, masing-masing hanya

Presiden Jokowi Setelag mendengarkan paparan dari semua menteri, lanjut Menlu, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.

“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dandiperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu,” ungkap Retno.

Selain perkembangan ekonomi di bidang perikanan dan juga migas, menurut Menlu,

Panglima TNI juga menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. “Itu lah yang dibahas dalam ratas tadi,” sambungnya.

Adapun Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan menambahkan, penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.

“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut.

Menlu Retno Marsudi mengemukakan, ini bukan pertama kalinya Presiden melakukan ra-

Kementerian Dalam Kabupaten Kepulauan Anambas ada empat perda, yaitu pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pertambangan mineral, pajak daerah dan retrbusi daerah.Kabupaten Lingga dua perda yang dibatalkan terdiri dari perda pajak daerah dan menara telekomunikasi.Kabupaten Natuna terdapat dua perda, yakni pengeleloan barang milik daerah dan perijinan usaha perikanan.

Kota Batam meliputi lima perda yang dibatalkan, terdiri ari peda pemberian surat ijin usaha perdagangan, retribsi jasa umum-jasa usaha-perijinan tertentu, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, izin mendirikan bangunan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kota Tanjungpinang ada dua perda yang dibatalkan, yakni sistem penyelenggaraan pendidikan dan retribusi perijinan tertentu.Peraturan Daerah di Provinsi Kepri dan kabupaten/kota di Kepri yang dibatalkan yakni Perda 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Provinsi Kepri dan Perda 10 Tahun

2013 tentang 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Di Kabupaten Bintan, Perda 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Malam, Perda 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Perda 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Di Kabupaten Karimun, Perda 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Perda 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan, Perda 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perda 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Di Kabupaten Anambas, Perda 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda 11 Tahun 2012 tentang Pengeloan Pertambangan Mineral, Perda 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Perda 3 Tahun 2011

DPR RI dikawal kapal-kapal Penjaga Pantai China di zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan itu.

“Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” kata Hanafi di Jakarta, Rabu (22/6/2016) pekan lalu.

Dikatakan, pembangunan pangkalan militer itu didasari penegakkan hukum dan masalah kedaulatan. Kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. “Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan dengan China,” katanya.

Sambungan Hal. 1

250 orang. Tapi Surjadi mengatakan, RPTC masih bisa menampung jumlah TKI yang meningkat. “Bisa dengan memberi tambahan ekstra bed,” ujarnya.

Para TKI yang masuk minggu ini, akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing melalui Tanjungpriok dan Belawan. “Untuk kapannya tinggal menunggu jadwal kapal,” ujarnya.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1

pat di lapangan atau tidak di Jakarta. “Di Borobudur, di Toba (juga pernah),” ujarnya.

Adapun arahan Presiden di awal pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hak-hak berdaulatnya, menurut Menlu, merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Menlu menjelaskan, Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan ke berbagai pulau terluar di berbagai pulau terluar di perbatasan Indonesia, baik yang berbatasan dengan Papua, dengan Malaysia, maupun dengan Timor Leste. Namun diakui Menlu sebagaimana disampaikan Menko Polhukam ini pertama kalinya Presiden berkunjung ke Natuna. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

tentang Retribusi Daerah. Di Kabupaten Lingga, Perda 6 Tahu 2010 tentang Pajak Daerah dan Perda 7 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi.

Di Kabupaten Natuna, Perda 29 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda 16 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan. Di Kota Tanjungpinang Perda 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan, Perda 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Di Kota Batam, Perda Perda 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam, Perda 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum-Retribusi Jasa Usaha -Retribusi Perizinan Tertentu, Perda 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, Perda 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Perda 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (rm/bt).

Sambungan Hal. 1

Khusus untuk pembangunan pangkalan militer di Natuna, Komisi I DPR sudah menyetujuinya sejak setahun lalu. Namun, harus dilakukan secara bertahap sehingga pembangunan pangkalan militer di Natuna bisa menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap.

Pembangunannya secara bertahap sudah dilakukan sejak tahun lalu yang dimulai dengan perpanjangan landasan pesawat, kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus. “Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ket-

ua Komisi I DPR, TB Hasanudin mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan.

Namun, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

“Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa,” TB Hasanudin. (rm/bty)

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Kapal patroli Baladewa 8002 Polair Baharkam Mabes Polri mengamankan 4 unit kapal ikan asing berbendera Vietnam saat melakukan penangkapan ikan di laut Natuna, Jumat (17/ 6) lalu. Barang bukti kapal akan dibawa ke Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penangkapan bermula saat KP. Baladewa 8002 milik Polair Baharkam Mabes Polri melaksanakan patroli di perairan laut Natuna dan mendeteksi kapal pada posisi 06° 30' 000'’ U ~ 107° 45' 100'’ T. Selanjutnya KP. Baladewa 8002 melakukan pengejaran pada posisi 06° 31' 500'’ U ~ 107° 53' 500 T dan ber-

hasil menghentikan kapal KM.BV 92639 TS pada posisi 06° 30' 878'’ U ~ 107° 45' 816'’ T. “Diduga kapal tersebut melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah (illegal fishing),” kata Kapolre Natuna AKBP Charles P Sinaga melalui telefon, Selasa (21/ 6).

Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib KP. Baladewa 8002 juga mendeteksi 3 (tiga) unit kapal pada posisi 06° 15' 100'’ U ~ 107° 24' 100'’ T dan melakukan pengejaran pada posisi 06° 21' 800 U ~ 107° 30' 000'’ T serta kembali berhasil menangkap KM. BV 5162 TS, BV 4557 TS, BVC 459 TS pada posisi 06° 15' 100'’ U

~ 107° 24' 225'’ T. “Saat ini KP. Baladewa 8002 beserta 4 (empat) unit tangkapan kapal ikan asing asal Vietnam sandar di pelabuhan Selat Lampa untuk melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan diatas kapal,” paparnya.

Adapun Barang Bukti yang telah berhasil diamankan adalah KM. BV 92639 TS berikut isinya berupa GPS 1 unit, Radio 1 unit dan ikan hasil tangkapan sebanyak 4 ton. Kemudian KM. 5162 TS berikut isinya berupa GPS 1 unit, Radio 1 unit dan ikan hasil tangkapan sebanyak 6 ton. KM. BVC 459TS berikut isinya berupa GPS 1 unit, Radio 1 unit dan ikan hasil tangkapan sebanyak 2 ton. Tera-

KPPU Tuding kata Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam, Lukman Sungkar, kepada wartawan Kamis (23/6/2016) lalu di Batam.

Berdasarkan data Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan Kota Batam 2016 yang diperoleh KPPU KPD Batam, kebutuhan daging sapi setiap harinya mencapai 11,57 ton. Sedangkan pasokan daging hanya 1 ton yang terdiri dari daging potong sebesar 0,56 ton dan daging beku impor sebanyak 0,44 ton.

Sambungan Hal. 1

Dari data tersebut diketahui kebutuhan sapi di Kota Batam di tahun 2016, Januari hingga Agustus, ditopang sapi ilegal sebanyak 91,35 persen. ”Angka 91,35 persen merupakan angka yang fantastis dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Batam termasuk hotel, restoran dan katering mengonsumsi daging yang tidak jelas asal-usulnya setiap hari,” kata dia.

Apalagi, berdasarkan penelusuran tim investigasi KPPU Batam, petugas Dinas

Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam mengakui bahwa daging yang beredar adalah daging ilegal.Bagi KPPU, kondisi itu berbahaya, karena bila aparat penegak hukum berhasil memperketat jalur masuk daging ilegal, maka Batam akan kekurangan pasokan daging dalam jumlah besar. Persaingan menjadi tidak sehat.

Di tempat yang sama, komisioner KPPU Saidah Sakwan menyatakan yang lebih memprihatinkan adalah harga daging sapi di Batam dikontrol

Isdianto Calon muan Isdianto dengan Nurdin Basirun, kerap membicarakan hal tersebut. Bahkan, Nurdin Basirun menilai Isdianto pantas dan tepat sebagai pendampingnya.

“Bukan hanya penilaian pribadi Nurdin Basirun yang menjadi patokan untuk mencari siapa yang tepat bakal menjadi pendampingnya selama lima tahun ini. Kelima nama tersebut juga disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, kepada Kapolda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri dan Muspida lainnya. Tapi kedua orang nomor satu di instansi penegak hukum tersebut tetap memilih nama Isdianto yang dinilai pantas menjadi Wakil Gubernur Kepri, ungkap sumber media ini.

Sumber itu menambahkan, tak hanya Kapolda dan Kejati Kepri yang kabarnya telah merestui Isdianto jadi wakil Gubernur mendampingi Nurdin Basirun. Isdianto juga disebut sebut telah mendapat restu dari Panglima Kodam I/BB. Bahkan, belum lama ini Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono telah memanggil Isdianto ke Jakarta, ungkap sumber Sementara Andi Anhar Chalid, salah seorang tokoh masyarakat Kepri menanggapi sejumlah calon yang maju ingin menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kepri. Menurutnya siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai Cawagub Provinsi Kepri, untuk mendampingi H Nurdin Basirun, membangun Kepri lebih baik lagi.

Tapi, calon wakil gubernur tersebut perlu melihat latar belakang sejarah menangnya pasangan HM Sani dan Nurdin Basriun (Sanur) saat berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Kepri lalu.

Menangnya Sanur perlu perjuangan, bukan dapat dengan cuma-cuma.Jadi, artinya, calon wakil gubernur yang tahu persis adat Melayu itu, orang yang berjasa diberikan kesempatan untuk menduduki kursi Wagub Provinsi Kepri. Siapa orang yang berjasa tersebut, yaitu orang terdekat dari keluarga almarhum HM Sani.

“Saya dapat informasi UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah hasil revisi akan segera terbit.

Didalamnya tata cara pemili-

khir KM. BV 4557 TS berikut dengan isinya berupa GPS 1 unit, Radio 1 unit dan solar 20 drum (4000 liter).

“Dari empat kapal itu, tiga diantaranya bermuatan ikan hasil tangkapan. Satu kapal lagi KM. BV 4557 TS hanya mengangkut BBM Solar 20 drum isi 4000 liter,” jelasnya.

Adapun terhadap data Nakhoda dan ABK saat ini lanjut Kapolres, masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Polair Baharkam Mabes Polri. Barang bukti tersebut rencananya akan dibawa ke Polda Batam untuk proses lebih lanjut.

“Penanganan selanjutnya akan di proses oleh Polda Batam,” tutupnya. ***(Fat).

oleh pedagang daging ilegal. ”Mereka bukan hanya memasok daging ilegal, tapi juga mengontrol harga sapi. Karena mereka menguasai 90 persen pasar,” kata dia.

KPPU meminta pemerintah daerah untuk segera memberi perhatian pada pasokan daging sapi di kota ini, demi keamanan dan persaingan sehat. ”Wilayah KPPU hanya pada persaingan tidak sehat, tidak bisa masuk ke wilayah keamanan dan lainnya,” kata dia.(rm/ant) Sambungan Hal. 1

han Wakil Gubernur. Namun, kalau belum ada PP nya tidak mungkin bisa dilaksanakan,” kata Andi Anhar Chalid, kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang.

Andi berharap, keluarga dekat almarhum HM Sani yang pantas jadi Wagub Provinsi Kepri untuk mendampingi Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri membangun Provinsi Kepri ke depan. Ia juga berharap, Nurdin Basirun cukup cerdas menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, terutama soal nama-nama calon wakil gubernur yang mulai melakukan manuver politik.

“Karena beliau (Nurdin, red) tahu persis dengan jasa Pak Sani. Jadi, sudah pantas di berikan penghargaan buat keluarga terdekat almarhum Pak Sani. Hanya itu saja Nurdin bisa balas. Karena etika politik seperti itu. Keluarga terdekat almarhum HM Sani menurutnya ada Reni (putri HM Sani) Isdianto (adik kandung HM Sani) dan Heri (anak almarhum HM Sani, red). Diantara mereka bertiga, ia menilai, sangat pantas untuk mendampingi Nurdin Basirun membangun Provinsi Kepri mendatang.

“Untuk jadi gubernur tidak ada sekolahnya. Kecuali kalau ada sekolah gubernur, baru mutlak dari pendidikan gubernur.

Saya pribadi mendukung penuh dari keluarga terdekat almarhum Pak HM Sani. Kita harapkan terwujud juga menjadi Wagub Kepri,”ujar Andi Anhar.

Sementara Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah Kepulauan Riau (Kepri), Syaiful SE menyebutkan Isdianto layak untuk mendampingi Nurdin Basirun yang akan menjadi Gubernur Kepri defenitif setelah Muhammad Sani wafat pada 8 April yang lalu.”Sudah selayaknya jabatan Wakil Gubernur Kepri diamanahkan kepada Isdianto sehungan dengan wafatnya Muhammad Sani,” kata Syaiful SE kepada awak media belum lama ini di Tanjungpinang.

Isdianto merupakan adik kandung dari almarhum Muhammad Sani, saat ini ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri dan dinilai cukup mumpuni dalam hal birokrasi membantu tugas Gubernur nantinya.Saat ini, sejumlah nama dimunculkan publik, pengamat politik ter-

masuk oleh partai politik pengusung Muhammad Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu.

Sementara Nurdin Basirun hingga saat ini belum mau berkomentar teerkait siapa yang akan menggantikan posisinya setelah dilantik jadi Gubernur Kepri defenitif. ”Nurdin Basirun selayaknya memberikan amanah tersebut kepada Isdianto. Hal tersebut saya usulkan dengan alasan politik berbasis hati, perasaan dan kewajaran serta saling menghargai. Untuk memenangkan pilkada itu tidak mudah dan banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan,” ujar politisi muda tersebut.

Ditambahkan Syaiful SE, sesuai dengan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Pasal 171 (1) bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota wajib mengusulkan calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dalam waktu paling lambat 15 hari setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada Pasal 170 ayat 3 juga disebutkan, bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota yang telah dilantik atau diisi, berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS.”Walaupun ada partai pengusung dan para timses turut berjuang, namun perjuangan calon dan keluarga jelas lebih dibanding yang lainnya,” terang Syaiful.

Seperti diketahui HM Sani wafat sebelum menyelesaikan masa tugas ebagai Gubernur Kepri periode 2016 – 2021.

Wagub Nurdin akan naik menjadi Gubernu. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Nurdin Basirunbelum memberikan banyak komentar tentang figur wakil gubernur yang bakal mendampinginya dalam memimpin Kepri.

Namun, dia sudah mulai menyebutkan tipikal yang disukainya.

Baginya, wakil gubernur yang cocok bekerja sama dengannya adalah figur yang jujur dan pekerja keras.”Siapa saja bisa menjadi wakil. Ilmu administrasi itu bisa dikuasai oleh semua orang. Karena itu, entah dia adalah orang partai atau birokrat, semuanya bisa jadi wakil, asalkan dia adalah orang yang jujur dan pekerja keras,” ungkap Nurdin, belum lama ini.

Kendatipun sudah menyebutkan tipikal pendampinginya, Nurdin sendiri mengaku belum terlibat dalam pembahasan tentang wakil gubernur Kepri.Dia pun kembali menegaskan bahwa partai-partai yang dahulu mengusung Sani-Nurdin (Sanur) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepripun belum membicarakan soal suksesi orang nomor 2 di Kepri itu.

Meskipun belum ada pembicaraan seputar suksesi wakil gubernur Kepri, nama-nama calon pendamping Nurdin ini mulai dibicarakan di kalangan masyarakat.

Dari sekian figur yang muncul, nama Isdianto, adik kandung mantan gubernur Kepri, mendiang HM Sani, sempat dikabarkan bakal menjadi calon kuat menempati kursi nomor 2 di Kepri.

Peluang Isdianto semakin menguat setelah adik kandung Almarhum H.M Sani itu dikunjungi oleh sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat (Sekjend DPP) Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, beberapa waktu lalu.

Partai Demokratdiketahui sebagai partai pengusung dengan jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.

Namun, kepada wartawan Isdiantosendiri tak mau banyak komentar,”Kami belum membicarakan hal itu. Apalagi waktu kematian abang saya saja belum mencapai 40 hari.

Saya kira tidak etis kalau saya membicarakan hal tersebut, sekarang” kata Isdianto.

Sementara itu, H Saidul Kudri, sebagai tim pemenangan Sanur menjadi gubernur dan wakil gubernur Kepri, Saidul Kudri yang juga sebagai staf khusus Gubernur Kepri tidak berkomentar banyak tentang suksesi wakil gubernur Kepri tersebut.

Saidul Kudri hanya mengaku akan mendukung apa yang dilakukan oleh partaipartai pengusung dalam menunjuk calon wakil gubernur Kepri yang bakal mendampingi Nurdin Basirun selama 5 tahun mendatang.”Kita mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di partai-partai pengusung seperti partai Demokrat, Gerindra, PKB, NasDem dan PPP,”ujar Saidul.(rm/mawardi)

KORAN UMUM

Senin, 26- 3 Juli 2016 - MINGGU- I

Edisi : # 160 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

12

Senin, 26-: www.rakyatmediapers.co.id 3 Juli 2016 - MINGGUPortal Media Online

Website: www.rakyatmediapers.co.id

I

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Kepala Dinas PU Anambas

Temui Kejati Kepri di Tanjungpinang

Kepala Dinas PU Anambas

Sahtiar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ada apa?, kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Anambas menemui Kepala Kejaksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri di Tanjungpinang. Apakah sowan sekadar karena mau dekat Lebaran, atau dipanggil karena ada keterlibatan dalam suatu kasus dugaan proyek bermasalah.

Pantauaan media ini di kantor Kejati Kepri Senggarang, Tanjungpinang, Jumat (22/6/2016) lalu, Kepala dinas PU Anambas, Satiar terlihat ke luar dari ruangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Andar Perdana SH, di lantai dua Gedung Adhiaksa tersebut.

Selain Kepala Dinas PU, yang sibuk menemui Kejati Kepri, ada sejumlah pengusaha dan Kepala Dinas sejumlah instansi di Kabupaten/ Kota di Kepri, menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Andar Perdana SH, di Gedung Kejati Kepri-Singgarang Tanjungpinang.

Dengan menggunakan baju kaos celana jeans yang dipadu dengan sepatu sport, Kepala Dinas PU merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Anambas, Satiar yang saat itu menyapa wartawan, mengaku dirinya datang dan ber-

temu dengan kepala Kejaksaan Andar Perdana untuk bersilaturahmi.”Hanya bersilaturahmi, tak ada apa-apa,” ujarnya Selain Satiar, Maneger Operasional PT.Wika, Adhi Priyanto, juga terlihat turun dari lantai dua, Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri. Kepada wartawan Adhi Proyanto mengaku baru bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri. Namun ia enggan bercerita tentang tujuan pertemuan tersebut.

Pertemuaan sejumlah pejabat dan Kepala Dinas dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri ini, bukan merupakan hal pertama. Sebelumnya, Bos PT. Alam Beringin Mas (ABM) Akim selaku pemenang proyek pembangunan Jalan dan Coast Way Jembatan Dompak senilai Rp31 milliar ýyang hingga saat ini tak kunjung siap itu, juga sering bertandang dan menemui Kajati Kepri di Senggarang. Demikian juga sejumlah pengusaha dan kontraktor lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Andar Perdana, yang dikonfirmasi membenarkan pertemuan tersebut, Namun dirinya membantah, kalau kedatangan sejumlah pejabat dan pengusaha keruanganya itu, untuk memberikan dana atau THR Lebaran.

“Iya, memang salah, kalau datang dan bertemu saja...?,” ujar Andar ketika disinggung mengenai maksud dan tujuan pertemuanya dengan Kadis PU Anambas itu.

Andar juga menegaskan, tidak ada larangan bagi siapa saja yang mau datang dan bertemu dengan dirinya selaku Kepala di Kejati Kepri.”Atau besok, kau buat saja larangan, di situ dilarang bertemu dengan Kajati,” ujarnya yang terlihat sedikit geram mengenai pertanyaan wartawan.(rm/red)

Kepala Dinas PU Natuna Minwardi

Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi

Drs. Minwardi Kadis PU Natuna

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Satu persatu pejabat Pemerintah Kabupaten Natuna diperiksa aparat penegak hukum terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Natuna. Kamis (22/6/ 2016) lalu Kepala Dinas PU, Minwardi dan M.Husen Kepala Inspektorat Pemkab Natuna diperiksa oleh Kejati Kepri dalam dugaan korupsi dana tunjangan DPRD Natuna Rp2 M tahun 2011.Dua Pejabat teras Natuna tersebutdiperiksa sejak pagi hingga sore.

Ditemui usai pemeriksaan, Kepala Inspektorat Natuna, M.Husen, mengatakan pihaknya dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi tunjangan rumah dinas 20 anggota DPRD Natuna tahun 2011. Selain dirinya, M.Husen juga mengaku, Kepala Dinas PU Natuna Minwardi juga turut serta dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri. ”Diminta keterangan sebagai saksi aja tadi, mengenai tunjangan rumah dinas DPRD,”kata M.Husen.

PERUMAHAN DPRD Natuna terbengkalai

Disinggung mengenai jumlah dan pemeriksaannya mengenai hal apa saja, M.Husen menyatakan sangat banyak, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan rumah dinas DPRD serta mengenai dana tunjangan perumahan yang dialokasikan dari APBD Natuna. ”Pertanyaanya banyak, seputar rumah dinas ýdan pengalokasiaannya,” sebut M.Husen.

M.Husen juga mengatakan, dirinya diangkat sebagai Kepala Inspektorat Natuna sejak 2014 lalu, sementara pengalokasian dana tunjangan dan pembangunan rumah dinas DPRD Natuna sudah berlangsung sejak 2010 dan 2011.

Terkait pemeriksaan dan pemanggilan pejabat Natuna itu, juga dibenarakan asisten Pidana Khusus Kajati Kepri, N.Rahmat SH. Dia mengatakan keduanya dimintai keterangan, terkait dengan penyidikan korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Natuna.

Gubernur Minta Bantuan TNI AL

Angkut Penumpang Ke Subi Dan Serasan NATUNA, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun memindahkan sejumlah penumpang dari Kapal Perintis Trigas karena melebihi kapasitas. Demi kenyamanan dan keselamatan, Gubernur meminta bantuan Angkatan Laut untuk memberangkatkan para penumpang yang

diturunkan tersebut ke Subi dan Serasan.

Hal itu dilakukan Nurdin saat sidak ke Pelabuhan Penagih, Natuna Selasa (22/6) petang.

Sidak dilakukan Gubernur dan FKPD Provinsi Kepri untuk melihat langsung fasilitas transportasi masyarakat. Kapal Perintis Tri-

gas ini akan mengangkut penumpang menuju Subi, Serasan dan Sintete (Kalimantan Barat).

“Ini untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Besok KRI Angkatan Laut akan mengangkut penumpang dengan tujuan Subi dan Serasan,” kata Nurdin di Pelabuhan Penagih.

Nurdin berharap Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perhubungan memperhatikan masalah angkutan laut di Natuna. Sebagai daerah maritim, yang sudah tidak memunggungi laut, masalah transportasi diharapkan menjadi prioritas terdepan. (mb/keprigov).

Dicari Biro dan Perwakilan

Pengumuman Jadwad Terbit BERHUBUNG Mulai Tanggal 5 Juli 2016 Libur Idul Fitri 1437 H. Maka Koran Umum Rakyat Media Mulai Terbit Kembali Pada tanggal 11 Juli 2016 TTD Penanggung Jawab

Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN MERANTI (Riau) 2. KABUPATEN BENGKALIS (Riau) 3. KABUPATEN NATUNA 4. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

“Proses Penyidikannya masih terus kami lakukan, selain sudah memanggil 20 orang anggota DPRD, juga dilakukan pemeriksaan pada pejabat Natuna, seperti Sekda, Sekwan, serta pejabat SKPD lainya,” sebut N. Rahmat.

Disinggung mengenai penetapan tersangka dalam korupsi Rp2 miliar lebih dana tunjangan perumahaan DPRD Kabupaten Natuna 2011 ini, Rahmat mengatakan belum dilakukan, karena masih pendalaman.” Belum, masih penyidikan dan pendalaman kepada sejumlah saksi lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepri telah meningkatkan status dugaan korupsi tunjangan perumahan unsur pimpinan DPRD Natuna periode 20092014 dan 2014-2019 ke tahap penyidikan atas ditemukannya unsur melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dalam korupsi pengalokasian dana tunjangan perumahaan 20

anggota DPRD Natuna.

Hal ini berkaitan dengan telah dibangunnya 20 unit rumah dinas DPRD Natuna, tetapi tidak pernah digunakan. Namun Pemerintah Kabupaten Natuna secara rutin masih menganggarkan Rp2 miliar alokasi dana di APBD untuk tunjangan perumahaan anggota DPRD Natuna.

Kebijakan pengalokasian anggaran tunjangan perumahan ini, kepada anggota DPRD Natuna setiap bulannya masing-masing menerima dana, Ketua DPRD Natuna sebanyak Rp14 juta, wakil sebanyak Rp13 juta dan anggota masing-masing Rp11 juta.

Alokasi dana Tunjangan Perumahan DPRD Natuna ini sendiri, telah berjalan selama 5 tahun.

Tapi dalam proses hukum, tim penyidik Kajati Kepri hanya memproses penggunaan anggaran tunjangan perumahaan DPRD Natuna pada tahun 2011 senilai Rp2 Milliar.(smp/mwd).