Edisi 132

KORAN UMUM

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 132 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Ribuan TKI di Malaysia Menjerit

Pelayanan Paspor KBRI Dipersulit

PARA KTI anteri di ruangan sebelah kanan gedung KBRI

KUALA LUMPUR, RAKYAT MEDIA-Cerita tentang penderitaan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sampai sekarang tak ada putus putusnya. Perlakuan yang kerap diterima para pahlawan devisa selama bekerja di negeri jiran tersebut menunjukan pemerintah belum mampu melindungi warganya di luar

negeri.

Penghargaan terhadap TKI sebagai “pahlawan devisa” dinilai hanya basa-basi karena tak diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan perlindungan yang nyata. Birokrasi yang dihadapi para TKI judulnya tetap berbelit- belit. Janji reformasi dalam perekrutan, penempatan, perlindungan dan pelayanan pem-

buatan dokumen bagi TKI terkesan hanya masih sebatas wacana dan program diatas kertas.

Perekrutan dan penempatan calon TKI, masih didominasi oleh calo, tidak jarang dengan cara menyalahi prosedur, seperti manipulasi atau memalsu dokumen. Apa pun inisiatif yang pernah ditempuh pemerintah, baik pada masa lalu maupun

saat ini, belum mampu mengubah keadaan.

Faktanya, TKI (terutama TKW) terus menjadi obyek eksploitasi, pelecehan, penyiksaan, kesewenang-wenangan, dan perlakuan tak manusiawi, mulai dari sebelum keberangkatan, waktu penempatan, hingga pada saat kepulangan.

Pelakunya bukan hanya majikan, tetapi juga calo, agen, pihak sponsor, perusahaan jasa pengerah tenaga kerja, bahkan oknum aparat pemerintah, baik di negara tujuan maupun di Tanah Air.Praktek pengiriman TKI merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, bahkan omzetnya bisamencapai ttriliunan rupiah.

Namun, yang makmur dalam bisnis ini hanya calo, agen, perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia, dan oknum aparat. Sementara pemerintah diuntungkan dalam bentuk pemasukan devisa dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Indikasi lain, tak berjalannya reformasi perekrutan, pen-

Mendagri Ancam Pecat PNS Ikut Berpolitik Dalam Pilkada BATAM, RAKYAT MEDIA-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tempat paling rawan praktik curang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah di kecamatan. Hal ini sehingga perlu perhatian dan bimbingan lebih besar kepada camat. Ia pun memastikan jika ada PNS yang curang dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang bakal dipecat.

“Saya punya pengalaman enam periode di DPR dalam proses pemilihan legislatif yang saya ikuti. Jadi tahu benar bagaimana proses berubahnya suara, diubah angka nol, di-

ubah digitnya itu ada di kecamatan. Maka saya ingatkan, jika dulu ada oknumoknum Camat yang bermain, maka dalam Pilkada serentak ini saya minta seluruh Camat untuk bersikap netral. Anda punya kewajiban mengikuti perintah atasan anda yaitu bupati atau walikota. Tetapi perintah yang benar, perintah untuk demokrasi yang lebih baik,” kata Tjahjo dihadapan 269 Camat Se-Indonesia saat Apel bersama di Halaman Engku Putri Batam, Jumat (18/9/2015).

Karenanya, ia meminta kepada seluruh camat untuk bersikap netral dan adil dalam pelaksanaan Pilkada. Pemerintah akan mengatur kembali sanksi yang

akan diberikan kepada camat yang dinilai tidak netral.”Bila tidak netral akan diatur lebih detil. Yang jelas, pejabat daerah yang terang-terangan dengan pakaian dinas mendukung, dalam jangka pendek akan diskors,” tegas Menteri.

Menurut Mendagri, konflik yang terjadi di suatu daerah juga berawal dari tingkat kecamatan, sehingga perlu penguatan koordinasi antar-lembaga di kecamatan.”Di kota tidak masalah. !Bersambung ke Hal 11

GEDUNG Kedutaan Besar Republik Indonesdia (KBRI) Malaysia di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur

RIBUAN TKI menunggu antrian permohonan paspor di ruangan bagian belakang gudung KBRI

empatan, dan perlindungan TKI, yang ada hanya merajalelanya mafia pengiriman TKI secara ilegal. TKI ilegal terus mengalir ke berbagai negara.

Sebagian di antaranya bermodus perdagangan manusia (human trafficking) yang melibat-

kan oknum aparat.

Maka jangan heran jika jumlah TKI ilegal khsusnya yang bekerja di Malaysia saat ini jauh lebih banyak dari TKI legal, berdasarkan informasi !Bersambung ke Hal 11

Kanwil DJBC Kepri

GAGALKAN PENYELUDUPAN CPO SENILAI RP54 MILIAR KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil DJBC) Kepri berhasil menangkap kapal berbendera Mongolia di Perairan Tanjungberakit, Bintan yang akan menyeludupkan minyak CPO senilai Rp5,4 miliar, Sabtu pekan lalu. Minyak crude petroleum oil (CPO) atau minyak mentah yang diangkut kapal MT Ruby Star yang berhasil digagalkan tersebut sebanyak 1.307,511 kiloliter.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, turun langsung meninjau kapal tanker dengan bobot 1999 GT itu. Saat ini, kapal itu sudah berada di Perairan Karimun. Menurut men-

KAPAL pengangkut CPO yang ditangkap kanwil DJBC Kepri

teri, minyak mentah tersebut diduga dimuat secara ilegal dari Tanjungsiapi-api, Palembang menuju West Outer Port Limited (OPL) Singapura.

“Kapal tanker ini ditangkap karena diduga men-

gangkut atau memuat barang ekspor tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan ekspor. Ada indikasi, dan akan dibuktikan minyak yang diangkut adalah min!Bersambung ke Hal 11

Pangdam I Mendukung Perang Terhadap Narkoba

PANGDAM I/BB Mayjen TNI Lodewyk Pasung

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dua minggu setelah dilantik sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) I Bukit Barisan, Mayjen TNI Lodewyk Pusung mengaku harus melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama di Tanjungpinang, Jumat (18/9/2015).

Hal tersebut diungkapkan oleh Lodewyk saat memberikan pengarahan kepada para prajuritnya serta para ibuibu Persit Chandra Kirana. ”Saya pejabat baru di Pangdam I/ Bukit Barisan dan baru dilantik dua minggu yang lalu. Untuk mengetahui kondisi prajurit saya, saya harus datang langsung melihat prajurit saya yang berada di Korem 033 WP,”ujar Lodewyk kepada

sejumlah wartawan.

Menurutnya, prajurit Korem 033 WP sangat bersemangat. Semangat itu adalah salah satu modal untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kepri ini.

Dalam pengarahannya Lodewyk mengingatkan agar anggota Korem 033 Wira Pratama tidak bermain-main dengan narkoba. ”Saya ingatkan, prajurit dan ibu-ibu Persit Candra Kirana 033 WP untuk tidak mainmain dengan narkoba,” ujar Lodewyjk.

Lodewyk menegaskan, mulai saat ini dan seterusnya Kodam I/BB perang terhadap narkoba dan juga bandarnya. “ Saya nyatakan perang terhadap narkoba sekaligus bandarnya. Apabila nantinya ditemukan ada prajurit Korem 033 WP yang ter!Bersambung ke Hal 11

KAPOLRI Jendral Pol Badrodin Haiti

Polri Usut 7 Perusahaan Pembakaran Hutan Dan 140 Tersangka JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya telah menetapkan tujuh perusahaan sebagai pelaku pembakaran hutan. Ketujuh perusahaan tersebut beroperasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

“Secara keseluruhan kami telah menetapkan 140 !Bersambung ke Hal 11

BATAM

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

PN Batam Vonis Pengedar Uang Palsu 4 Tahun Penjara

KANTOR Pengadilan Negeri Batam di Batam Centre

BATAM, RAKYAT MEDIA-Akibat mengunakan uang palsu dollar Singapura terdakwa Erwani bin Abdul Azis di vonis 4 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam. Vonis Majelis Hakim tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 5 tahun kurungan penjara.

Sidang yang dipimpin Budiman Sitorus dengan didampingi Juli Handayani dan Alfian itu, menyatakan terdakwa terbukti melaku-

kan tidak pidana pemalsuan uang asing berupa 4.000 dollar Singapura yang digunakan sebagai transaksi pembelian 70 slop rokok.

Selain itu terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana, mengedarkan uang dolar Singapura di wilayah Indonesia. ”Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, melanggar pasal 245 KUHP. Terdakwa menukarkan atau melakukan transaksi dengan pihak lain yang menjadi korbaan saat membeli rokok,” Kata Hakim Budiman membacakan

amar putusan.

Selain itu, uang palsu sempat diedarkan atau digunakan terdakwa sebanyak 4.000 Dolar Singapura. Uang 4.000 Dollar Singapura itu terdiri dari empat lembar pecahan 1.000. Uang palsu tersebut didapat dari Aan Hana Rambe (DPO). “Dari 4.000 Dolar Singapura itu, 2.000 digunakan terdakwa membeli rokok sebanyak 70 Ball yang transaksinya terjadi di perairan Batu Ampar.

Sisanya belum sempat digunakan,” kata Majelis Hakim.

Dalam amar putusan itu terdakwa menukarkan atau melakukan transaksi dengan pihak lain yang menjadi korbaan saat membeli rokok.

Mendengar putusan tersebut, terdakwa Erwani bin Abdul Azis menyatakan pikir-pikir.

Sementara JPU Barnad menerima atas putusan Majelis Hakim.” Apakah saudara terdakwa menerima atau pikir-pikir atau banding atas putusan. Begitu juga dengan JPU apakah terima, pikirpikir atau banding,” tanya Majelis Hakim.”Saya pikirpikir pak atas putusan ini, “ jawab terdakwa. (rm/trb)

KPU Larang Masyarakat Pasang Alat Praga Dukungan Pilkada BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menyerahkan alat peraga kepada masing-masing pasangan Calon di pemilihan kepala daerah (Pilkada), Jumat (18/9/2015) lalu.

Jernih Mulyati Siregar, Komisioner KPU divisi kampanye menuturkan, usai serah terima dengan masing-masing tim pasangan calon, bersama anggota panwaslu kota Batam langsung menuju 5 titik yang telah ditentukan untuk pemasangan baliho.

“Setelah kita serahkan, kita langsung turun ke lapangan untuk memasangnya. Untuk peraga lain seperti spanduk, dan umbulumbul tengah kita cetak.

Secepatnya juga akan bisa kita serahkan untuk kita pasang bersama-sama,” ujar Jernih begitu akrab disapa di Sekupang, Jumat (18/9/2015).

Ia bersama-sama tim pasangan calon menuju ke lima titik pemasangan baliho. Diantaranya di simpang Maymart Batam Centre, simpang KDA, simpang Seiharapan, simpang Beng-

KANTOR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam di Sekupang

kong Seken dan Belian Panorama.”Pemasangan baliho akan dilakukan bersama. Setelah Jumatan tadi baru tiga titik dulu yang kita pasang, sisanya kita akan pasang hari berikutnya,” ungkap Jernih.

Pemasangan baliho di 5 titik tersebut, masing-masing pasangan akan terpampang satu baliho di sana.

Untuk alat peraga lain, seperti Flayer, umbul-umbul dan spanduk juga akan diserahkan secepatnya.”Untuk umbul-umbul, perkecamatan dibatasi 5 titik saja. Sedangkan spanduk perkelurahan satu pasangan hanya dua,” tambahnya lagi.

Ia juga mengimbau ke-

pada masyarakat, maupun ormas serta lembaga masyarakat lain yang melakukan dukungan melalui alat peraga akan segera tertibkan.

Pemasangan alat peraga, menurutnya telah diatur KPU dengan memfasilitasi semua alat peraga sesuai aturan yang telah disepakati bersama.

“Sesuai aturan, semua sudah difasilitasi dari KPU. Jadi bagi pendukung, warga, ormas, maupun LSM dan lembaga masyarakat lainya dilarang untuk melakukan dukungan melalui alat peraga. Semua sudah diatur sesuai kesepakatan timses, KPU dan panwaslu,” tuturnya. (rm/bt)

Oknum Polisi Batam Maling Kabel BATAM, RAKYAT MEDIA-Enam maling, termasuk satu oknum polisi, yang mencuri kabeltembaga seberat 920 kg milik PT EcogreenKabil, Nongsa, Batam, mengakui perbuatan mereka.

Di hadapan hakim dalam sidang lanjutan kasus pencurian tersebut, Kamis (17/9/2015), keenam terdakwa mengaku bekerjasama melakukan pen-

curian itu.

Para terdakwa adalah Harapan Sembiring (oknum polisi), Florentinus Tarigan alias Tinu, Viceroy Hengkasa alias Roy, Togar Sirait, Jon Roy Kennedy Sitepu alias Roy, Mistahudin alias M bin Ibnu Hajar.

Semua terdakwa pun mempunyai tugas masing-masing.

Ada yang menyiapkan lori, mengabil kabel, me-

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

ngupas kabel, melakukan pengamanan, sampai penjualan kabel.

“Kabel itu dijual dengan harga Rp 60 juta di PT Surya Batam Cemerlang.

Kemudian hasilnya bagibagi. Diantaranya Rp 30 juta dibagi enam dan Rp 30 juta lagi untuk Alex (DPO),” kata salah satu terdakwa menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Negeri Batam. (rm/tri)

MESIN Gelper yang diangkut polisi dalam penggerebekan di Kampung Aceh,16/6/2015

Polresta Barelang Ciduk 20 Orang dan 13 Mesin Gelper Dari Kampung Aceh BATAM, RAKYAT MEDIA - Razia yang digelar oleh Polresta Barelang Batam di Kampung Aceh, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Seibeduk Batam, berhasil menciduk sebanyak 20 orang serta 13 mesin gelanggang permainan elektronik (Gelper) dengan berbagai jenis.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Yoga Buanadipta di lokasi mengatakan, razia yang menurunkan sebanyak 60 personel Polresta Barelang tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian dengan menggunakan mesin gelper (jekpot) beroperasi di wilayah Kampung Aceh tersebut.

“Kita laksanakan penggerebekan di daerah Kampung Aceh ini berdasarkan ada informasi dari masyarakat di wilayah ini beroperasi perjudian dengan menggunakan mesin jekpot. Makanya, bersama tim, kita lakukan penggerebekan ke lokasi,”ujar Yoga, Rabu (16/9/ 2015) pekan lalu.

Selain puluhan orang serta 13 mesin gelper dengan berbagai jenis yang berhasil dimanankan, lanjut Yoga, pihaknya juga mengamankan beberapa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, tiga unit sepeda motor tanpa dokumen serta satu buah senjata tajam (Sajam).

“Sebanyak 20 orang yang kita

amakan ini akan kita bawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan. Dan untuk sabu-sabu yang juga kita amankan, belum kita pastikan itu benar sabu atau bukan.

Akan kita tes nanti. Begitu juga dengan sepeda motornya, akan kita bawa ke Polresta Barelang,” jelas Yoga.

Saat penggerebekan lokasi gelper tersebut, kata Yoga, pihaknya juga temukan adanya pertukaran uang. “Kita tindak lanjuti lagi hasil penggerebekan ini. Di lokasi kita juga temukan adanya pertukaran uang di lokasi. Dan nantinya akan kita kenakan pasal perjudian,” pungkasnya.(rm/btd)

Pemko Batam Ajukan Kenaikan Anggaran APBD-P 2015 Rp14 M BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam, mengajukan kenaikkan anggaran pada rancangan APBD Perubahan 2015. Jumlah kenaikan yang diajukan, cukup tinggi dan naik sebesar Rp 14 miliar dibanding APBD murni, tahun 2015.

Sementara di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2015, kenaikan yang diajukan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, hanya sekitar Rp 335,93 juta.

Rancangan APBD Perubahan Kota Batam ini, telah diajukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Agussahiman, Selasa (15/9) di Batam. Jika pada APBD murni, besarnya Rp 2,364 triliun, diajukan APBD Perubahan naik menjadi Rp 2,378 triliun.”Ada penambahan anggaran Rp 14,109 miliar pada APBD Perubahan Batam tahun 2015,” katanya.

Menurutnya, kenaikan itu, karena beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam meningkat.

Di antaranya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan semula Rp 3,723 miliar menjadi Rp 4,050 miliar.Kemudian, ada pendapatan dan lain-lain, semula hanya Rp 92,990 miliar jadi Rp 111,212 miliar atau naik Rp 18,222 miliar.”Ada kenaikan di beberapa sektor, tapi ada juga yang turun, sehingga kenaikannya sebesar itu,”ujar Agussahiman.

Pendapatan yang mengalami penurunan diakui Agussahiman, di antaranya dari dana perimbangan. Target awal sebesar Rp 1,008 triliun, turun menjadi Rp 936,414 miliar. Sementara bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak semula Rp 390,784 miliar menjadi Rp 287,271 miliar. Sementara, Dana Alokasi Umum (DAU), tetap Rp 529,988 miliar.”Di belanja juga mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp 2,362 triliun, menjadi Rp 2,377 triliun,”kata dia.

Belanja juga mengalami perubahan, pada belanja tidak langsung. Sebelumnya belanja tidak langsung, dari Rp 761,516 miliar, naik menjadi Rp 772,039 miliar.

Di dalam belanja tidak langsung, ada belanja hibah,

Agussahiman.SH Sekda Batam

naik dari Rp 35,652 miliar menjadi Rp 41,099 miliar.

Sedangkan, belanja pegawai semula Rp 714,890 miliar menjadi Rp 720,955 miliar.

“Peningkatan belanja pegawai ini, karena ada penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyesuaian kenaikan gaji secara berkala dan penyesuaian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Batam,” terang Aguissahiman.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan saat rapat paripurna DPRD Batam terkait KUA PPAS, APBD murni tahun 2015, tercatat Rp 2.364.511.433.100. Kemudian, KUA PPAS, dimasukkan dalam APBD Perubahan 2015,

mencapai Rp 2.364.913.367.638. “Perubahan terjadi pada pendapatan APBD Batam pada komponen penerimaan,” ungkap Dahlan.

Disampaikan, PAD yang sebelumnya sekitar Rp 824,77 miliar, berubah menjadi Rp 797,16 miliar. Sehingga terjadi penurunan PAD senilai Rp 27,605 miliar.

Sementara dana perimbangan dari Rp 1,008 triliun, turun jadi Rp 936,41 miliar, atau berkurang Rp 71,62 miliar. “Peningkatan terjadi pada lain-lain pendapatan yang sah.

Sebelumnya, Rp 328,76 menjadi Rp 355,78 miliar, atau naik Rp27,02 miliar,” bebernya. Ke depan mereka akan mengambil langkah dalam upaya meningkatkan komponen penerimaan pajak dan retribusi daerah. Di antaranya mengoptimalkan fungsi pengawasan dan meningkatkan komunikasi konstruktif dengan wajib pajak.

Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil. “Kita akan mengimplementasikan riil, Perda yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (rm/tps).

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Supriadi M.Y,SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Maneger Iklan : Hardiansyah,SE, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Johar Manik, Amran,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Mahyuddin, Liputan Jabodetabek: Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro Karimun : Muhammad Iqbal, Tanjungpinang : Hariadi Usman, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : Irwansyah, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraBarat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, " Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 " Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, " Website: www.rakyatmedia.com, " Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

DOMPAK

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

3

Polda Kepri Belum Berhasil Ungkap Pembunuh Dua Wanita di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Hingga saat ini Direktorat Reserse Umum Polda Kepri, belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan dua wanita di Batam. Meski telah melibatkan banyak satuan.

Kedua wanita yang menjadi korban pembunuhan tersebut yaknibernama Dwiwana Juli Anggi dan Try ChintyaPrasetya. Hingga kini Polda Kepri masih mendalami dua kasus pembunuhan tersebut dengan melibatkan teknologi yang dimiliki pihak kepolisian.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda

Kepri Kombes Pol Adi Karya Tobing berjanji, akan mengungkap dan menangkap para pelaku dari dua kasus tersebut.

Aparat kepolisian pun berharap kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan menunggu informasi sekecil apapun terkait dua kasus ini,” Kasus ini masih menjadi PR kami (Polda dan Polresta Barelang). Saya harap masyarakat dapat bersabar dan percayakan sepenuhnya kepada kami,” kata Adi Karya Tobing, kepada wartawan belum lama ini di Mapolda Kepri Nongsa.

Kedua kasus pembunuhan ter-

sebut diketahui dengan cara menggorok leher korban, katanya, tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Meski pembunuhannya dilakukan dengan cara yang sama. Namun perlahan, penyidikan dua kasus itu ada kemajuan.

“Anggota sudah kerja maksimal.

Mulai dari pemeriksaan saksi - saksi, melibatkan tim labfor sampai menggunakan teknologi, sudah kami lakukan untuk mengungkap kedua kasus ini. Dilihat dari kematian para korban, pelaku memiliki dendam, tidak ada motif perampokan maupun pemerkosaan,”ujar Karya Tobing. (rm/feri)

Dukungan Terhadap Sani-Nurdin Terus Mengalir BATAM, RAKYAT MEDIA-Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur HM Sani dan Nurdin Basirun terus mendapat dukungan dari masyarakat. Berbagai kelompok masyarakat di Kepri masih mengharapkan HM sani melanjutkan pembangunan di Provinsi Kepri. Oleh karena itu dari berbagvai Ormas dan kelompok masyarakat bertekat untuk memenangkan pasangan Sanur.

Kali ini dukungan terhada pasangan Sanur datang dari warga Minang yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) yang bermukim di Batu Aji. Mereka berjanji akan mendukung pencalonan HM Sani-Nurdin Basirun (Sanur) dalam Pilkada Kepri 2015.

Dukungan disampaikan pada halal bihalal diadakan PKDP Batu Aji di Kavling Lama Batu Aji, Sagulung,

PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur HM.SaniNurdin Basirun

Kamis (17/9/2015) malam.

Selain dihadiri puluhan warga Piaman di Batu Aji, halal bihalal juga turut dihadiri Wakil Walikota Batam, Rudi, yang juga merupakan calon Wali Kota Batam 2016-2021.

Dalam pertemuan ini, puluhan warga Paiaman yang hadir menyebut jika Muhammad Sani - Nurdin Basirun memiliki kepedulian terhadap warga Minang yang berdomisili di Kepulauan Riau.

Baik berupa kebijakan saat menjabat sebagai gubernur atau bupati, maupun keterlibatan dalam kegiatan amal dan sosial.

Dalam kesempatan tesebut, Nurdin Basirun yang diberi gelar Datuk Alam Sakti mendapat pujian khusus. Disamping kebijakan yang berpihak kepada pedagang, saat menjabat Bupati Karimun, Nurdin diketahui sering turun tangan dalam kegiatan amal yang melibatkan warga minang. (rm/gunawan).

KANTOR Polisi Daerah Kepulauan Riau (Polda) kepri di Nongsa

Meski Devisit Kepri Targetkan Serapan Anggaran 92 Persen TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tinggal Rp1,3 triliun.

Meskipun mengalami defisit cukup besar, Pemprov Kepri tetap memasang target serapan anggaran sebesar 92 persen.

“Kondisi Agustus realiasi keuanganannya sudah mencapai 45,26 persen atau Rp1,6 triliun sudah digunakan,” ujar Kepala Biro Administrasi Ekonomi Pembangunan, Sardison kepada wartawan, Kamis (17/9/ 2015) lalu di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Sardison Lebih lanjut mengatakan, target yang diharapkan adalah 45,36 persen. Sehingga masih terjadi deviasi sebesar 0,1 persen.

Dijelaskannya, apabila dibandinghkan dengan rencana efesiensi anggaran karena defisit. Kenyataanya adalah capaian keuangan lebih tinggi yakni 56,03 persen.

“Kalau kita hitung ber-

dasarkan efesiensi, capaian lebih tinggi menjadi 56,03 persen. Artinya sudah melewati target yang ingin dicapai sampai bulan ini,” jelas Sardison.

Menurut Sardison, untuk mencapai target keuangan 92 persen, tentunya tergantung ketepatan pengesahan APBD Perubahan nanti.

Apabila APBD Perubahan ditetapkan pada bulan September ini, tentunya optimis bisa mencapai target tersebut. Apalagi banyak kegiatan yang ditunda pelaksanannya. Sehingga memungkinkan waktu tiga bulan kedepan bisa mengejar Rp1,3 triliun.

“Target yang dipasang memang meningkat satu persen dari tahun lalu yakni 91 persen,”ujarnya.

Disebutkannya juga, untuk pencapaian fisik rilnya sudah pada angka 68,21 persen. Sedangkan target yang diharapkan adalah 59,6 persen. Sehingga terjadi surplus. Apabila tidak terjadi defisit, angka perlu

Plt Gubernur Kepri Rapat Dengan Bupati Dan Walikota

dikejar adalah masih Rp2 triliun lagi.

Masih kata Sardison, sekarang progres lelang yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 384 paket. Dengan nilai kegiatan Rp652 miliar.

Disamping itu ada juga penunjukan langsung (PL)

Meski Impor Beras Dibatasi Stock Beras di Kepri Masih Cukup

BAHAS SERAPAN ANGGARAN DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Penjabat Gubernur Kepri mengumpulkan kepala daerah se-provinsi Kepri di aula Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (15/9/2015) pekan lalu.

Bersama Kajati Kepri Sudung Situmorang dan Kapolda Kepri Brigjend Arman Depari, Agung menyampaian pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Pengarahan tersebut beriAgung Muliana si instruksi Presiden terkait Plt Gubernur Kepri percepatan pengelolaan anggaran di daerah.

“Instruksi Presiden ini wajib disampaikan kepada seluruh jajaran SKPD dan FKPD yang ada diseluruh provinsi Kepri. Karena sampai September 2015, secara Nasional penyerapan anggaran baru mencapai lebih kurang 20 persen,” ungkap Agung usai acara tersebut.

Menurut Agung, pada rapat koordinasi yang digelar secara tertutup ini dibahas berbagai faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran yang cenderung lamban. Rakor itu pun digunakan sebagai kesempatan untuk mencari solusi-solusi yang perlu diambil berkaitan dengan instruksi Presiden tersebut.

“Para pengambil kebijakan tidak perlu takut melaksanakan pekerjaannya atau kegiatannya. Apa pun yang perlu dikoordinasikan saja dengan pihak kepolisian dan kejaksaan agar sedini mungkin dilakukan. Sesuai dengan amanat Presiden disebutkan bahwa pemerintah akan menjamin setiap kebijakan yang ada di daerah,” ungkap Agung.

“Percepatan penyerapan anggaran memang disarankan oleh Presiden. Hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan efektifitas, efesiensi, kepatutan, kewajaran kerasionalan, serta kemanfaatan. Setiap kebijakan yang diambil oleh daerah, akan dijamin oleh pemerintah dari sisi hukumnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada,” tegas penjabat gubernur Kepri.

Agung mengatakan, Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa diskresi yang terjadi dalam kebijakan tidak bisa dipidanakan. Lebih dari itu, Presiden juga meminta aparat penegak hukum memberikan waktu sekitar 60 hari kepada pemegang kebijakan untuk memperbaiki indikasi kesalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program. (rm/tb)

Sardison Kepala Biro Administrasi Pemprov Kepri

sebanyak 35 paket dengan aggaran Rp34 miliar sekian.”Sedangkan jumlah paket yang sudah selesai lelang adalah 295 paket. Nilai Rp521 miliar. Artinya masih ada sekitar 78 paket yang dalam proses. Itu kondisi per Juni kemarin,” ungkapnya.

Pada kesemapatan, Sardison juga menyebutkan mengenai progres Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana Dekon. Per triwulan kedua kemarin, realiasasi keuangan 17,58 persen dari Rp50 miliar. Sedangkan capaian fisik 20,15 persen.

Sedangkan mengenai perkembangan terakhir untuk triwulan ke tiga bisa diketahui pada awal Oktober mendatang.

“Total DAK Kepri dan Kabupaten/Kota adalah Rp 427,2 miliar. Apabila digabung secara keseluruhan, capaiannya memang terlihat rendah. Yakni keuangan 4 persen, dan fisik 5 persen.

Karena masih banyak kegiatan yang belum jalan,” tutur Sardison.(rm/bps)

SEJUMLAH tokoh Tapanuli di Kota Batam bersatu mendukung pasangan Sanur

Tokoh Tapanuli Kota Batam

Bersatu Dukung Pasangan Sani-Nurdin BATAM, RAKYAT MEDIA-Setelah beberapa waktu lalu menyatakan dukungannya kepada pasangan Sani - Nurdin (Sanur), sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli dan pengurus Gereja HKBP yang ada di Kota Batam kembali melakukan pertemuan dengan kanditat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Kepri nomor urut 1, Rabu (16/9/2015) pekan lalu.

Hadir dalam pertemuan digelar di Harmoni One ini diantaranya St Belius Hasibuan dan Sabar Malau, calon Wakil Gubernur Nurdin Basirun, serta tim pemenangan Sanur serta sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli dan Pengurus Gereja HKPB di Batam.

Dalam pertemuan ini, St Belius Hasibuan memaparkan rencana mendirikan Tapanuli Center yang berfungsi menyosialisasikan program-program pembangunan pasangan Sani-Nurdin, sekaligus mengawal jalannya pelaksanaan pemilukada damai tanpa adanya kecurangan.”Intinya Tapanuli Cen-

ter ini dibentuk sebagai bentuk upaya memenangkan pasangan Sani-Nurdin,” ujar tokoh Tapanuli yang lebih dikenal dengan sapaan Opung Hasibuan kepada sejumlah wartawan.

Opung Hasibuan menambahkan, Tapanuli Center ini rencananya akan dibentuk di 12 lokasi yang ada di Kota Batam.Diantaranya di Bengkong, Batu Aji, Sagulung, Batam Kota, Sekupang, Baloi Kolam, serta daerah yang merupakan kawasan pusat pemukiman masyarakat Tapanuli yang ada di Kota Batam.”Nantinya minimal akan ada 10 orang yang akan ditempatkan untuk melakukan sosialisasi,” tamabahnya.

Menanggapi ini, Nurdin Basirun menyambut baik rencana yang disampaikan tokoh masyarakat Tapanuli tersebut.Selain itu, kesempatan ini dimanfaatkan mantan Bupati Karimun ini dengan menyampaikan program pembangunan Sanur, khususnya konsep penguatan maritim kedepan, ujarnya. (rm/trb)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kebijakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) membatasi impor beras ke Indonesia cukup mempengaruhi persediaan pasokan beras di daerah-daerah.Di Kepri kemungkinan akan kemunculan dampak dari kebijakan tersebut sudah langsung diantisipasi oleh tim yang terdiri dari beberapa instansi.

Tim tersebut langsung menggelar rapat koordinasi di Batam, Selasa (15/9/2015) pekan lalu, guna membahas langkah-langkah yang patut diambil untuk menghadapi kemungkinan kekurangan pasokan beras di Kepri.Tim ini terdiri Kepolisian Daerah (Polda), Badan Inteligen Nasional (BNN), Kantor Bea dan Cukai (BC), Badan Pengusahaan (BP), Komando Distrik Militer (Kodim).

“Memang ada kebijakan Presiden seperti itu. Kami pun sudah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan itu. Namun, uji coba kebijakan tersebut akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Kita lihat saja, kalau kebijakan tersebut akan mempengaruhi pasokan beras di Kepri maka kami dan berdampak pada keresahan masyarakat maka kami akan mengajukan usulan lain,” ungkap Abdullah Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Rabu (16/9).

Menurut Abdullah, pasokan beras dalam gudang Bulog di beberapa wilayah se-Kepri masih tergolong mencukupi kebutuhan masyarakat Kepri. (rm/tb)

Stock beras di gudang Bulok Batam

LINGGA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

4

Kabut Asap di Kabupaten Lingga Semakin Parah LINGGA, RAKYAT MEDIASetelah dua hari diguyur hujan, hari ini kabut asap kembali melanda sebagian wilayah Lingga dan sekitarnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Lingga mengimbau agar masyarakat tidak membakar sampah di lahan yang kering.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lingga Abdul Khatab mengatakan, kondisi musim kemarau yang sangat berbahaya jika melakukan pembakaran.

Masyarakat diharapkan dapat memahami keadaan ini, pasalnya dalam beberapa minggu, informasi dari pihak kecamatan, wilayah Singkep sudah hampir lima kali terjadi kebaka-

ran di beberapa titik hutan di Dabosingkep.

“Kabut di Lingga ini tidak saja kiriman dari Jambi dan Riau tapi, di Singkep sendiri sudah hampir lima kali terjadi kebakaran lahan. Meskipun berhasil dipadamkan tapi hal ini akan sangat berbahaya jika tidak dicegah,” Kata Abdul Katab kepada Media saat dihubungi Jumat (18/9/2015) pekan lalu.

Karna masih dalam lingkup yang kecil kepala BPDB Kabupaten Lingga meminta agar kejadian ini tidak disengaja oleh masyarakat. Karena kalau nanti hal ini terus terulang dan ditemukan ada unsur kesengajaan dan mengalami dampak yang

besar tentunya pihak hukum akan bertindak.

“Saat ini memang belum terlalu berdampak, tapi kita ingatkan jangan sampai ada unsur kesengajaan, karna hal tersebut juga akan merugikan masyarakat sekitar, dan bukan tidak mungkin akan ditindak secara hukum,” ungkapnya.

Kondisi kabut asap semakin parah di Kabupaten Lingga setelah dua hari sebelumnya diguyur hujan. Pada hari ini kabut asap kembali terjadi di Kabupaten Lingga. Meskipun BPBD kesulitan menghitung berapa ketebalan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Lingga, namun secara medis kabut ini sudah membahayakan keseha-

SUASANA salah satu jalan di Lingga penuh dengan kabut asap

tan masyarakat.

Tercatat terdapat lima titik wilayah di kabupaten Lingga

Polres Lingga Lanjutkan Kasus Dugaan Korupsi RLTH LINGGA, RAKYAT MEDIA - Kepolisian Resort (Polres) Lingga mendatangi rumah warga yang belum selesai dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di dua desa, yakni Desa Tanjung Irit dan Desa Langkap, Kamis (17/9/2015) lalu.

Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Effendry Ali mengatakan sebelumnya penyidik telah memanggil Kepala Desa Tanjung Irat, Kepala Desa Langkap dan Sekretaris Desa Tanjung Irat untuk dimintai klarifikasi terkait hal ini. Setelah itu, penyidik memanggil UPK (Unit Pengelola Kegiatan) untuk dimintai keterangan.

“Hari ini kita jadwalkan untuk turun ke desa, untuk bertanya langsung kepada

26 warga penerima RTLH yang rumahnya belum selesai. Sebelumnya kita juga sudah memanggil beberapa pihak terkait, kepala desa dan sekretaris desa selanjutnya nanti kita juga akan memanggil pengurus UPK,” ungkapnya.

Ia menjelaskan untuk saat ini pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait pembangunan RTLH yang hingga kini belum juga diselesaikan oleh pengelola pembangunan rumah ini. ”Kita masih mengumpulkan data-data terkait RTLH ini, dan belum menentukan siapa tersangkanya,” Kata Effendry Ali kepada media ini, Kamis (17/9/2015) pekan lalu.

Alai, salah satu Warga Desa Tanjung

yang sempat terjadi kebakaran, yaitu di wilayah bukit lintang belakang PLTD, dua titik Hu-

tan wilayah Singkep Barat dan Hutan wilayah gunung muncung. (rm/hlk)

Pencurian Kayu Ilegal Marak di Lingga

Irat mengatakan, bantuan yang belum selesai tersebut rata-rata uangnya diserahkan warga ke pengelola di desa untuk dibangun, sementara rumah yang membangun sendiri saat ini selesai tepat waktu. ”Rumah yang tidak selesai itu pembangunannya diserahkan ke pengelola. Tapi kalau yang bangun sendiri untuk desa kami selesai sudah sejak lama,” ungkapnya.

Satu unit RTLH ini mendapatkan bantuan sebesar Rp18 juta per rumah, dalam aturan yang dibuat seharusnya rumah tersebut dikerjakan oleh kelompok namun untuk kedua desa ini pembangunan tersebut dikerjakan oleh unit pengelola. (rm/hk)

SALAH satu peracip kayu diduga curian dari hutan lindung di Kabupaten Lingga

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Belum beroperasinya kapal Roro, akibat ada perbaikan tidak menutup jalan untuk pemain kayu ilegal di Singkep untuk melancarkan aksinya. Pelabuhan tikus yang jauh dari pemantauan petugas menjadi salah satu alternatif untuk mengirim kayu ilegal keluar dari Lingga.

Informasi lapangan, pelabuhan tikus di Desa Marok Tua menjadi salah satu pintu keluarnya kayu ilegal dari wilayah ini. Dan pelabuhan ini menjadi lokasi favorit untuk menjalani aktivitas ilegal tersebut. “Malam ini mereka muat, kapalnya sudah datang tapi kayunya

belum turun. Tapi malam ini tetap muat,” kata sumber Haluan Kepri di Desa Marok Tua, Jumat (18/9/ 2015) pekan lalu.

Dianya menambahkan, aktivitas pengiriman kayu dengan mengunakan kapal dengan bobot puluhan ton ini semakin kerap terjadi semenjak kapal roro stop beroperasi.

“Sekarang hampir seminggu sekali, hari ini muat, mereka kerjanya cepat, muat ke kapal langsung berangkat. Kapal tak pernah sandar lama di Pelabuhan Marok,” ungkapanya lagi.

Biasanya dalam satu minggu pemain kayu men-

gumpulkan bahan. Setelah bahan cukup dalam hitungan puluhan ton, baru dibawa ke luar daerah dengan tujuan Batam dan Tanjungpinang. “Kayu dikumpul dulu di Sungai Gelam ataupun di salah satu lokasi yang berdekatan dengan Pelabuhan Marok Tua. Kalau dah cukup baru dikirim,” tambahanya.

AH salah satu nama yang sering di sebut pemain kayu di duga menjadi bos aktivitas ilegal Loging ini. Selain menggunakan kapal kayu mereka juga sering mengirim kayu ilegal dengan menggunakan kapal roro sebelumnya.(rm/hlk)

Investor Malaysia Lirik Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua I DPRD Lingga H Kamaruddin Ali, mendukung upaya Alias Wello, salah seorang putra daerah dan pengusaha sukses di Kabupaten Lingga terus berupaya mendatangkan investor ke Lingga.

“Saya dan Pak Alias Wello ke Thailand dan Malaysia, untuk mengajak para investor dari kedua negara untuk berivestasi di Lingga.

Dan, umumnya investor mau datang ke kampung kita,” kata H Kamaruddin Ali, belum lama ini di Tanjungpinang.

Menurut dia, umumnya investor yang ditemui di Thailand dan Malaysia, sangat tertarik untuk mengembangkan investasinya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

“Mereka (investor) akan berkunjung langsung ke Lingga dalam waktu dekat ini. Secara geografis tanah Lingga, hampir sama dengan Malaysia dan Thailand, maka sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian,” bebernya.

Ditegaskan politisi Golkar ini, satu-satunya untuk menyelematkan Lingga

H Kamaruddin Ali yang terus mengalami defisit anggaran, adalah mendatangkan investor ke Lingga, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lingga harus dipromosikan ke luar negeri, karena Lingga kaya akan potensi alam, namun belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat Lingga.

Menurut mantan Ketua DPRD Lingga ini, berdasarkan kacamata ekonominya, kabupaten Lingga tak pantas menanggung kesulitan hanya karena defisit Rp 134 miliar dari dana bagi hasil migas. Defisit ini mengakibatkan berbagai sektor khususnya dunia pendidikan dan kesehatan di Kabu-

paten Lingga terganggu.

Selain Lingga memiliki potensi, perikanan, pertanian, perkebunan. Lingga juga memilik sumber mineral yang bisa di tambang.

Lingga memiliki lahan ribuan hektare di pesisir Pulau Lingga yang mampu menunjang sektor perikanan dan pariwisita.

Kemudian, Gunung Daik dengan potensi airnya serta Pulau Berhala yang digadang-gadangkan memiliki beberapa titik minyak bumi. Jika potensi yang ada dikelola dengan maksimal, sangat menunjang Kabupaten Lingga untuk semakin baik ke depan.

“Kita kaya alam, saya yakin Lingga akan bangkit seperti kejayaan yang pernah diraihnya,” harapnya.

Sektor-sektor lain yang bisa mendapatkan PAD yakni di sektor tambang.

“Kalau sektor pertambangan harus dikaji dengan baik karena dampaknya terhadap lingkungan,” bebernya. Menurut dia, bila Alias Wello terpilih nanti sebagai Bupati Lingga, ia yakin bisa membawa Lingga lebih baik. “Alias Wello, mantan Ketua DPRD bisa datangkan investor,” tegasnya. (rm/tp)

TANJUNGPINANG

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

5

24 Warga Disidang

Melakukan Perbuatan Asusila di Tanjungpinang ANGGOTA Reserse menggiring satu dari beberapa kawanan perampok

Polisi Bekuk Kawanan Rampok Dengan Kekerasan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tiga kawanan perampok yang sering melakukan aksi pencurian dengan pemberatan (Curat) dibekuk anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjungpinang Kota, Sabtu (19/9/2015) lalu. Sebelum diringkus, ketiganya sudah melancarkan aksinya pada 10 lokasi toko dan counter handphone.

Aksi Curat terakhir dilakukan pada Jumat (18/9/ 2015) malam di counter handphone Ramada, jalan Pasar Ikan, Tanjungpinang.

Ketiga kawanan pencuri itu adalah Rustam alias Galang, Asep dan Iyan. Kini mereka ditahan di Kantor Polsek Kota Tanjungpinang dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Polsek (Kapsek) Tanjungpinang Kota, Anjun Komisaris Polisi (AKP) Jupen Simanjutak membenarkan penangkapan ketiga

tersangka ini. Dia mengatakan, kasus tersebut masih sedang dikembangkan oleh para anggotanya.”Memang benar. Tapi masih kita kembangkan. Besok saja baru kita berikan rilisnya,” ungkap Jupen.

Ketiga kawanan pencuri ini ditangkap di dua lokasi berbeda. Rustam sendiri dibekuk di daerag Rimba Jaya. Sedangkan Asep dan Iyan diringkus di Kampung Jawa.

Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan mereka.

Misalnya, handphone, alatalat playstation dan laptop. ”Mereka memanjat ruko lalu mengambil handphone dan barang-barang lainnya dengan merusak etalase toko,” kata Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tanjungpinang Kota, Inspektur Polisi Dua (Ipda( Dulatif. (rm/ trn).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang mengajukan 33 orang tersangka pelanggaran peraturan daerah (perda) ke persidangan tindak pidana ringan (Tipiring).

Persidangan yang dipimpin hakim tunggal dari Pengadilan negeri (PN) Tanjungpinang, Afrizal digelar di aula Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Jumat (18/9/ 2015) lalu.Ke 33 tersangka tersebut terdiri dari 24 orang terkait perbuatan asusila dan enam orang pekerja seks komersial (PSK) dan tiga lainnya terkait kasus lain.Kesemunya melanggar perda nomor 8 tahun 2005 tentang Ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Sedangkan 3 orang lainnya melanggar perda nomor 6 tahun 2008 tentang usaha pariwisata.

Mereka adalah pemilik tempat hiburan yang tidak memperpanjang izin operasionalnya.

Dalam pembacaan putusannya, hakim Afrizal mengatakan ke 33-nya melanggar perda secara sah dan menyakinkan telah melanggar perda tersebut. ”Pelanggar perda nomor 6 tahun 2005 dikenakan denda sebesar Rp99 ribu dan subsider 3 hari kurungan penjara. Sementara sidang tipiring pada 3 orang yang melanggar perda nomor 6 tahun 2008 didenda sebesar 499 ribu

SUASANA sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di aula Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Jumat (18/9/2015)

dan subsider 7 hari kurungan penjara,” kata Hakim Afrizal.

Mendengarkan putusan tersebut, ke 33 orang pelanggar perda menerima putusan tersebut.

Mereka juga mengakui perbuatannya dan akan langsung membayar denda.”Saya terima pak hakim putusan ini dan siap membayar dendanya,” kata Tiara, pemilik karaoke yang melanggar Perda nomor 6 tahun 2008 tentang usaha pariwisata karena tempat karaoke tidak memiliki izin.

Sementara itu, Humas PN Tanjungpinang Armadi usai

persidangan menjelaskan, sidang ini merupakan sidang tipiring yang dilaksanakan atas implementasi dari perda 23 tahun 2014 tentang pemberdayaan PPNS.Menurutnya, di Kota Tanjungpinang sidang seperti ini sudah lama tidak dilaksanakan sejak tahun 2004.”Selama ini pihak Satpol PP bila merazia dan mengamankan hanya melakukan pendataan, setelah itu dilepas begitu saja. Sehingga, tidak ada efek jera bagi pelaku pelanggar ini. Kalau seperti ini mereka yang terjaring razia harus mengikuti persidangan

dan harus membayar denda.

Apabila tidak membayar denda selama 7 hari, maka akan dikenakan tahanan sesaui pelanggarannya itu,” terangnya lagi.

Sebelumnya tim gabungan yang di koordinir Satpol PP KotaTanjungpinang menggelar razia di tempat kos-kosan dan juga tempat hiburan malam, Kamis (18/9/2015) malam.

Dalam razia ini, tim mengamankan 33 orang yang dinilai melanggar perda. 3 orang merupakan pemilik tempat hiburan yang tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah. (rm/tri)

Proyek Pelabuhan Tanjung Moco Dompak Terbengkalai TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Proyekpembangunan Pelabuhan Tanjung Moco di Dompak untuk pelabuhan bongkar muat kontainer di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang, belum lagi tanda-tanda kapan selesai pekerjaanya dan kapan akan difungsikan. Pelabuhan ini mulai dibangun sejak tahun 2010 lalu, mulai dari penimbunan hingga pembangunan dermaga pelabuhan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2013 ini menggelontorkan dana sebesar Rp 240 miliar untuk Provinsi Kepri. Dana itu dialokasikan untuk membangun fasilitas pelabuhan di sejumlah daerah.

Waktu itu, Gubernur Provinsi Kepri, HM Sani menyatakan, Tanjung Moco adalah pelabuhan yang dirancang untuk pelayaran internasional. Proyek yang telah dipancang sejak beberapa tahun lalu ini, mendapat bantuan sebesar Rp 60 miliar dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Pantuan Tanjungpinang Pos di lokasi, Senin (14/9/ 2025) pekan lalu belum terlihat lagi ada aktivitas pembangunan lanjutan di lokasi tersebut. Padahal, informasinya tahun ini pemerintah pusat kembali menganggarkan Rp 22 miliar pembangunan lanjutan.

Diujung pelabuhan, masih ada panjangnya kira-kira 50 meter belum dikasih beton.

Masih terlihat besi berdiri tegak berjajar sebagai pondasi

INILAH kondisi terakhir pelabuhan Tanjung Moco yang direncanakan untuk peti kemas, sejak tahun 2010 pelabuhan. Kelihatan mulai berkarat karena termakan usia.

Akses masuk pelabuhan ini, masih terlihat tumpukan material bauksit yang siap diekspor.

Dipelabuhan juga terlihat salah satu tongkang. Sebelumnya, pelabuhan ini sering difungsikan aktivitas muat bauksit ke tongkang. Tak jauh dari dermaga, terlihat tumbukan tiang dari besi dan salah unit beco.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, Bobby Janyato, sangat prihatin melihat pelabuhan FTZ di Tanjung Moco, boleh dikatakan terbengkalai. Dibangun sejak tahun 2010 lalu sampai sekarang belum selesai apalagi dimanfaatkan.”Saya lihat malah saling menyalahkan, tidak saling mendukung, inilah akibatnya. Mestinya pemerintah daerah merespon cepat adanya pelabuhan dibangun didaerahnya,” kata Bobby Jayanto. Ia minta pejabat di pusat harus rajin-rajin ke daerah, memantau pembangunan fisik yang didanai dari ABPN.

Pelabuhan Tanjung Moco adalah korban kurang pengawasan.

“Sama dengan pelabuhan internasional Berakit. Sudah dibangun tidak dimanfaatkan.

Sudah ada yang dijadikan tersangka. Ya, kita minta pemerintah tegas, apalagi sekarang pemerintah hangat-hangatnya bahas soal kemaritiman,” tegasnya. Kata dia, pembangunan pelabuhan Tanjung Moco, meskipun nantinya sudah selesai dibangun, tidak bisa langsung dimanfaatkan. Karena fasilitas pendukung belum ada disekitar pelabuhan. Misalnya, lokasi pelabuhan masih rendah, belum ada tanda-tanda pembangunan selain pelantar pelabuhan saja. Apalagi akses menuju pelabuhan belum ada.

“Kita lihat dari ujung pelabuhan saja belum ada tandatanda ada yang mengembirakan. Ya, kita mintalah pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, duduk bersama, mencari solusinya,” harapnya. (rm/tjp).

Walikota Tanjungpinang Minta PT.PP Ajukan Gugatan ke PTUN TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyatakan bahwa pengajuan pembayaran eskalasi mempunyai jangka waktu dua tahun dianggap sudah kadarluasa. Lis menyarankan agar mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah tersebut diambil Lis terkait desakan PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor pembangunan gedung 5 lantai menagih pembayaran eskalasi sebesar Rp2 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang saat mediasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Kamis (17/9/2015) lalu. Lis menegaskan kepada pihak PT PP untuk segera memenuhi kewajibankewajibannya yang belum selesai dalam pembangunan gedung 5 lantai di Senggarang, Kota Tan-

jungpinang.

Selain itu, terkait PT PP menagih pembayaran eskalasi, Lis menyampaikan pemerintah bisa membayar dengan dasar hukum yang jelas. Bagaimana mau dibayarkan eskalasi tersebut, kalau PT PP masih ada kewajibannya yang belum dipenuhi.”Seharusnya mereka memenuhi dulu kewajiban, baru mengajukan eskalasi. Selain itu, eskalasi mempunyai jangka waktu hingga dua tahun. Nah inikan sudah lewat sejak 2013 lalu. Kalau ingin dipenuhi pembayarannya, kita harapkan ada gugatan PTUN dari mereka (PT PP),”ujar Lis. Ia menjelaskan, eskalasi itu adalah hak kontraktor, yang memang diatur oleh Keputusan Presiden (Keppres). Cuma ada kewajiban yang harus ditunaikan dahulu. Dengan ini, Lis

mengharapkan PT PP memenuhi dulu kewajiban itu baru membicarakan eskalasi.

“Kewajiban yang harus mereka selesaikan itu seperti listrik dan ada kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi. Dari awal saya duduk jadi walikota, sudah saya minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) saat itu diminta menyelesaikan permasalahan gedung 5 laintai ini. Intinya supaya duduk bersama, menyelesaikan permasalahan kewajiban yang mereka harus penuhi. Kalau ada itikad dari TP PP sejak awal menyelesaikan, sudah selesai.

Tapi setelah kita buat janji, mereka tidak datang dan kita juga tidak mau yang dikirimnya itu staf biasa. Kita minta yang bisa mengambil keputusan. Bukan kita menghambathambat,”kata Lis. (rm/hlk)

KARIMUN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

6

Menteri Keuangan Kunker ke Kanwil DJBC Kepri Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P S Brodjonegoro dalam kunjungan resminya ke Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Kepri yang didampingi oleh Kajati Kepri, Sudung Situmorang, Plt Bupati Karimun, H Aunur Rafiq serta seluruh jajaran BC Karimun melakukan pemusnahan Barang sitaan negara dari sejumlah kasus penangkapan, Jumat (18/09/2015).

Selain melakukan Pemusnahan Balpress (Kain Bekas), Menkeu juga merilis hasil tangkapan yang disita dari sejumlah kapal.”Kanwil DJBC Khusus Kepri berhasil melakukan pencegahan Ammonium Nertat (bahan dasar peledak-red), Crude Petroleum Oil (minyak petroleum mentah) dan Ballpes (pakaian bekas),” ucap Menkeu kepada Pewarta.

Dalam keterangan persnya, Menkeu mengatakan jika Ammonium Nertat sebanyak 2.010 bags @ 25 kg senilai Rp 65 miliar yang diangkut dengan menggunakan KM.Dua Putra Perkasa No.183/PPo GT.28 ber-

MENTERI Keuangan Republik Indonesia, Bambang P S Brodjonegoro, saat kunjungan di Kantor DJBC di Karimun (18/9/2015)

bendera Indonesia, dinahkoda pria berinisial SE dengan ABK sebanyak 9 orang yang berasal dari Pasir Gudang, Malaysia dengan tujuan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan.

Serta di perairan Tokong Malang Biru dengan posisi 02 05' 529" U/105 03" 017" T, pada Jumat 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB, melanggar Pasal 102 huruf (a) UU

Plt Bupati Tinjau Lahan Kebakaran di Desa Sei Sebesi KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karimun H Aunur Rafiq meninjau lahan milik masyarakat yang terbakar seluas 54 hektar di Desa Sei Sebesi Kecamatan Kundur, Rabu (16/9).

Pada kesempatan itu mantan wakil Bupati Karimun ini memberikan masker, bantuan sembako dan sejumlah uang kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran lahan.

“Kepada masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran atau membuka lahan pertanian baru,” imbau H Aunur Rafiq.

Rafiq meminta masyarakat untuk melakukan dengan cara menebang pohon dan membersihkan lahan dengan alat pemotong rumput.

“Api yang kecil dapat dipadamkan, tetapi jika sudah membesar sulit dipadamkan bahkan tidak dapat dipadamkan. Dampaknya semua warga desa merasakan dan waswas melihat kobaran api. Hal seperti ini harus dihindari,” tegas Rafiq.

Ia mengimbau, agar ke-

biasaan lama membersihkan lahan dilakukan kembali.

Yaitu, gotong royong secara bergantian, sebagaimana dilakukan para orang tua dahulu saat membuka lahan yang ada saat ini.

“Kepada kepala desa diminta untuk mengajak masyarakat rapat bersama dan membuat peraturan tentang desa yang mengatur tentang pengelolaan lahan. Dalam aturan dituliskan larangan membakar lahan saat akan membuka lahan baru,” ucapnya.

Kepada warga pemilik lahan yang tanamannya terbakar. Ia meminta Dinas terkait untuk bergerak cepat mendata kerugian petani dan jika mampu untuk diberikan bantuan. Jika tidak sekarang diberikan tahun

depan. Pemerintah akan fokus memberikan kemudahan kepada petani, yaitu kemudahan mendapatkan alat pertanian, pupuk subsidi dan pemasaran hasil pertanian serta penyuluhan pertanian.

“Penyuluhan kepada petani tata cara bercocok tanam dipandang sangat perlu diberikan, agar petani paham tata cara bertani modern yang cepat dan hasil panen melimpah. Apa saja kesulitan petani selama ini akan dicatat dinas terkait,” tuturnya Ia mengakui, Pemkab Karimun belum maksimal memperhatikan petani di Karimun, kedepan melalui Dinas terkait akan diberikan perhatian yang lebih lagi. (rm/tjp)

Plt Bupati Karimun

Usulkan Dana Hibah Rp2 Miliar Untuk Pendidikan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Penjabat Bupati Karimun Aunur Rafiq telah mengusulkan dana hibah sebesar Rp2 Miliar untuk program pendidikan agama islam di Karimun.

Usulan itu bertujuan untuk membantu para santri yang kurang mampu dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di setiap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Karimun.

Anggaran Rp2 miliar itu tidak sepenuhnya berasal dari APBD Karimun, melainkan juga berasal dari sumbangan swadaya dari masyarakat yang dikumpulkan dari setiap masjid di Karimun. Caranya, masing-masing masjid di Karimun diminta mengumpulkan uang sebesar Rp100 ribu per minggu.

Dengan cara seperti itu, Aunur Rafiq merasa optimis para santri yang memiliki prestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu di Karimun akan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. “Kalau itu diterapkan, Insya Allah saya yakin dana dua miliar itu bisa terkumpul,” ungkap Aunur Rafiq saat pembukan pelatihan dasar Da’i di Masjid Agung Karimun, Kamis

(17/9).

Kata Rafiq, pelatihan dasar Da’i yang diselanggarakan oleh masjid Agung Karimun itu bakalan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu dasar agama Islam bagi para Da’i muda. “Saya berharap, anak-anak sekalian bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini,” tuturnya.

Ketua Panitia Pelatihan Dasar Da’i Syafrizal Syam dalam kesempatan itu mengatakan, pelatihan dasar Da’i diikuti sebanyak 120 orang peserta yang berasal dari pelajar kelas X dan XI dari 12 utusan SMA sederajat se Pulau Karimun.

Para peserta juga dibekali pakaian, dan juga kitab suci AlQuran.

Pelatihan itu menghadirkan pemateri seperti Ustadz H Zulfan Batu Bara dengan materi akhlak dalam berdakwah, Ustadz Baginda Malim Siregar dengan materi retorika penyampaian dakwah, Ustadz Azuardi materi pengambilan dalil Al-qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas, Ustadz H Abdul Wahab Sinambela materi aqidah ahli sunnah waljamaah serta H Afrizal materi metodologi studi Islam. (rm/hlk)

No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Modus operandinya mengangkut barang impor larangan tanpa dilindungi manifes, dan coba mengelabui petugas den-

gan memasukan Ammonium Nertat dikemas menggunakan karung plastik bertuliskan Mitsubishi Japan. Saat ini perkara telah diserahkan ke Kejati Kepri dengan SP-PBP-427/WBC.04/BD/2015 tanggal 15 September 2015,” terang Bambang.

Bambang melanjutkan, pencegahan Crude Petroleum Oil 1.307.511 kiloliter (8223.997 barrel) diangkut oleh MT.Ruby Star berbendera Mongolia asal Tanjung Siapi-Api Palembang tujuan West OPL (Singapor) diperairan Berakit posisi 01-2000 U/104-35-00 T, Sabtu 05 September 2015 pukul 06.30 WIB. Alasan penindakan melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf c dan/atau 102A huruf e UU No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

“Modus operandi mengangkut barang ekspor tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan. Hasil tindak lanjut sesuai surat perintah tugas penyidikan No:SPTP.014/WBC.04/ BC.04/2015 dan SPTP-015/ WBC.04/BC.04/2015 tanggal 5

September ditetapkan 3 orang tersangka, yakni TZ (nahkod WNA Myanmar), KZT (chief officer WNA Myanmar) dan AKS (broker WNI), dengan ancaman hukuman pidana penjara 1-10 tahun, dan denda Rp50 juta-Rp 5 miliar,” paparnya.

Sambungnya, untuk ballpres yang dimusnahkan dengan cara ditimbun dalam tanah di Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri merupakan barang eks penindakan tahun 2013-2015. ”Ballpres yang dimusnahkan hasil penegahan dari 10 kapal motor (KM), dengan total 5.886 dan 320 karung. Alasan penindakan, mengangkut barang tanpa dokumen manifest. Posisi kasus saat ini, vonis pengadilan dengan putusan ballpres dirampas negara (inkrah),” pungkas Menkeu Bambang.

Setelah mengadakan Konfrensi pers, Rombongan Menkeu juga melakukan peninjauan kapal Tenker “Ruby Star” bermuatan ribuan Barrel minyak mentah yang labuh jangkar diperairan Karimun dan langsung bertolak ke Batam untuk kembali Ke Jakarta. (rm/ktd)

Kejaksaan Mulai Selidiki Kasus Ponpes Mutiara Bangsa KARIMUN, RAKYAT MEDIA – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mengundang Pemerintah Kabupaten Karimun,Kepri dan Pemilik Lahan untuk berunding terkait permasalahan lahan seluas 10 hektar di Desa Pulau Parit Kecamatan Karimun diruang rapat Ponpes Mutiara Bangsa selasa(15/9/15).

Dalam Pertemun tersebut juga dihadiri Amjon Selaku Ketua Yayasan Ponpes Mutiara Bangsa saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup di Pemkab Karimun, Kemenag, Camat, Kasie Tapem serta Bagian Keuangan Pemkab Karimun, Kepala Desa Pulau Parit dan Perwakilan dari Kejaksaan Negeri.

Tanjungbalai Karimun, dalam pertemuan tersebut banyak terungkap kejanggalan soal penggunaan anggaran sebesar Rp.1,5 Miliar yang diambil dari APBD Karimun Tahun 2013 silam.

Ketua Yayasan Ponpes Mutiara Bangsa, Amjon dalam pertemuan tersebut mengaku menerima dana hibah sebesar 700 juta rupiah dari Pemkab Karimun diperuntukkan pembebasan lahan di Desa Pulau Parit.

“Untuk penataan tanah kami memanggil tim appraisal dari batam, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan permeternya

sebesar Rp.6500 rupiah,” Ujarnya Dia mengaku dana hibah sebesar 700 juta tersebut diterimanya sebanyak dua kali dengan dua kwitansi yakni pencairan pertama sebesar Rp 500 juta sedangkan kedua sebesar Rp 200 juta rupiah, menurutnya pada APBD 2013 yang tercatat dibuku lintang disebutkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar,namun dana tersebut tidak semuanya dipergunakan.

Celakanya, Pengakuan Amjon tersebut bertolak belakang dengan Pernyataan Kasie Tapem saudara, Ibnu dalam pertemuan tersebut.

“Ibnu mengaku menggunakan belanja modal sebesar Rp.1,2 miliar dari anggaran sebesar, Rp 1,5 miliar dari anggaran APBD Tahun 2013 untuk pembebasan lahan di Desa Pulau Parit tersebut”.

Pernnyataan yang bertolak belakang dari kedua pejabat di Pemkab Karimun ini sontak saja membuat para pemilik lahan yang ada semakin tidak terima.

Azwar salah seorang pemilik lahan yang hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, dengan adanya pernyataan berbeda dari dua orang pejabat karimun tadi, dapat hendaknya menjadi pintu masuk bagi pihak kejaksaan untuk melanjutkan permasalahan ini keranah

YAYASAN Ponpes Mutiara Bangsa, Desa pulau parit, karimun

hukum.

“Seharusnya jaksa sudah bisa mengambil kesimpulan, atau jangan-jangan pihak kejaksaan dan pihak Yayasan sudah ada deal, karena dalam pertemuan tersebut terkesan perwakilan kejaksaan membela amjon,” Ujarnya Sementara itu, Irwan salah seorang pemilik lahan seluas 1.4 hektar mengaku lahanya belum pernah dibayar oleh pihak yayasan mutiara bangsa, menanggapi pengakuan Irwan tersebut, Amjon berjanji akan mengajukanya agar bisa dibayarkan pada tahun 2017 mendatang.

“Kalau lahan bapak anggaran belum ada,nanti kami ajukan dulu mudah-mudahan tahun 2017 nanti bisa kami bayar,” Ujar Amjon enteng.

Sebelumya Pihak Perwakilan dari Kejaksaan Ne-

geri Tanjungbalai Karimun saudara Agung mengaku dalam pertemuan tersebut, adalah pertemuan antara Pemkab Karimun dengan pemilik lahan dilakukan untuk menghindari adanya fitnah antara yayasan dan pemilik lahan.

Hingga berita ini diunggah Kejari Karimun. Rudi Margono belum berhasil dikonfirmasi terkait pertemuan yang digagas kejaksaan negeri karimun tersebut.

“Untuk diketahui adanya Kejaksaan Negeri Karimun sebelumya sudah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan, (pulbaket), terkait adanya dugaan korupsi pada pembebasan lahan di Desa Pulau Parit menggunakan dana sebesar Rp.1,5 mililar menggunakan APBD Tahun 2013 silam. (rm/ktd)

BC Bagikan Beras Tangkapan ke Warga Miskin KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjungbalai Karimun menyerahkan hibah beras tegahan patroli Bea Cukai sebanyak 62,4 ton kepada warga miskin di 12 Kecamatan melalui Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Setiap kecamatan mendapat alokasi 5,2 ton dan setiap warga miskin mendapat 25 kg tanpa harus membayar,” kata Plt Bupati Karimun H Aunur Rafiq di Kanwil DJBC Khusus Kepri usai bertemu dengan Kabid P2 Raden Evi, Rabu (16/9).

Dikatakannya, warga yang mendapatkan beras hibah ini adalah, warga yang tergolong miskin, tetapi tidak tercatat sebagai orang yang dapat membeli beras miskin (raskin).

“Yang dapat warga yang tergolong miskin atau tidak dapat membeli beras raskin.

Beras yang akan dihibahkan kualitasnya masih layak kosumsi,” jelasnya.Ia mengintruksikan kepada camat, lu-

BERAS tegahan Bea Cukai akan dihibahkan ke warga miskin. Dua petugas mengambil sampel barang bukti beras

rah dan kades untuk mencatat nama-nama calon penerima beras hibah ini.

“Kita minta camat, luran dan kades mencatat namanama penerima hibah, tujuannya agar beras hibah ini tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan. Kedepan, pemberian beras hibah ini berlanjut,” harapnya.

Pemberian hibah beras kepada warga miskin dilakukan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk perta-

ma kalinya di Karimun.

“Besar harapan pemberi hibah, beras diberikan kepada yang berhak menerimanya,” tuturnya.

Selain membahas tentang pemberian hibah, ia juga berkesempatan bersilaturahmi dengan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri sekaligus memberitahukan bahwa ia saat ini bertugas sebagai Plt Bupati Karimun. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi

(PSO) Kanwil DJBC Khusus Kepri, Raden Evi S mengatakan, pemberian hibah beras tegahan diberikan tidak hanya di Kabupaten Karimun tapi seluruh Kabupaten/Kota di Kepri.

Keinginan Bea Cukai memberikan hibah barang tegahan berupa beras kepada warga miskin, adalah keinginan yang sudah lama.

Tetapi karena terbentur dengan aturan, niat baik tersebut tidak kunjung dilaksanakan Ia berpesan kepada petugas pendataan penyaluran beras hibah untuk bekerja sesuai dengan aturan.

Penerima beras adalah mereka yang layak atau patut menerima beras.

“Kalau kualitas jangan diragukan, kami pun tidak akan memberikan kalau beras tidak layak kosumsi. Beras yang diberikan ini adalah beras tegahan Patroli Bea Cukai 3 bulan lalu. Selama ini beras disimpan di dalam gudang barang bukti dan dijaga dengan baik agar beras dapat dikomsumsi,” tutupnya. (rm/tjp)

NATUNA & ANAMBAS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

7

KKP Tangkap KIA Vietnam di Natuna

Kedapatan Mencuri Ikan Ilustrasi: Industri telekomunikasi

Telekomunikasi di Natuna

Masuk Dalam Proyek Nasional NATUNA, RAKYAT MEDIA - Pembenahan telekomunikasi di Natuna tengah dibidik pemerintah pusat. Sinyal lemah dan internet lelet yang selama ini dialami daerah perbatasan ini, karena terbatasnya infrastruktur.

Sekretaris Dishubkominfo Kabupaten Natuna, M Amin mengatakan, Natuna masuk dalam proyek nasional pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring. Proyek tersebut adalah peningkatan telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Proyek ini terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.” Ini murni proyek Kemenkominfo, selama ini kita mengupayakan. Bantuan konektivitas dari perusahaan Malaysia, Sacova yang punya jaringan FO melintas di Natuna, namun ternyata prosesnya tidak mudah, mereka harus punya aspek security dan sebagainya. Jadi saat ini kita berharap ke Proyek Palapa Ring ini,” sebut Amin, Minggu (20/9/2015).

Menurut dia, untuk wilayah bagian barat termasuk Natuna saat ini masih dalam proses lelang. Diperkirakan akhir 2016 kemungkinan bisa dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat Natuna.

“Akan ada pemasangan serat optik untuk mempercepat akses telekomunikasi. Kita belum tahu apakah di Natuna akan dihubungkan dengan koneksi dari Batam atau Pontianak,” sebutnya.

Menurutnya user di Natuna tinggal menggunakan, pasalnya pemerintah sudah menjamin hal tersebut. ”Infrastruktur dasar dibangun, provider telekomunikasi nanti bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik di Natuna, sehingga layanan komunikasi kita di sini bisa menjadi lebih berkualitas,” kata Amin.

Posisi labuh dari koneksi fiber optik tersebut menurutnya, akan diposisikan di daerah Penarik. Pemkab Natuna menurutnya sudah menyiapkan lokasi dan penunjang lainnya.

Pembangunan jaringan serat optik nasional, yang akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network).

Menurut dia, akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah. (rm/tri)

NATUNA, RAKYAT MEDIA Kapal Pengawas (KP) Perikanan Hiu Macan Tutul 002 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan muatan sebanyak ± 45 ton, di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), kawasan Natuna, Kepulauan Riau, pada tanggal 12 September 2015.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Asep Burhanudin, di Jakarta kemarin.

Asep menerangkan, delain tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tanpa dilengkapi dokumendokumen perizinan dari Pemerintah RI, KM. BV 9980 TS (85 GT) juga ditemukan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan, pair trawl.

KM. BV 9980 TS (85 GT) tersebut sementara diduga me-

KAPAL Hiu Macan Tutul 002

langgar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2)UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar.

Asep menjelaskan, dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa satu unit kapal KM. BV 9980 TS, satu unit alat ko-

munikasi radioa SSB, satu unit alat navigasi GPS, satu unit kompas basah, dan 45.000 kg ikan campuran.

“Kemudian untuk proses hukum lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, barang bukti beserta enam ABK WNA Vietnam dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Natuna,” ujar dia.

Selanjuntya, Asep menambah-

kan bahwa selama tahun 2015, Direktorat Jenderal PSDKP telah melakukan proses hukum terhadap 103 kapal perikanan pelaku illegal fishing, yang terdiri dari 55 kapal asing dan 48 kapal Indonesia. Dari sejumlah 55 kapal asing tersebut, sebanyak 36 kapal Vietnam, 8 kapal Filipina, 6 kapal Malaysia, dan 5 kapal Thailand.(rm/btody)

Pemerintah Targetkan Bangun Pelabuhan Roro di Sejumlah Pulau di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIA - Pembangunanpelabuhan Roro di Natuna direncanakan tidak hanya akan dilakukan di ibukota kabupaten, Ranai, tapi juga sejumlah pulau-pulau kecil, dianranya Subi, Midai, Serasan dan Pulau Laut. Menurut Sekretaris Dishubkominfo Natuna, M Amin, pembangunan dermaga kapal-kapal besar sedang dik-

erjakan di Subi, Midai, Serasan dan Pulau Laut.

“Di sana kan sedang dibangun pelabuhan juga.

Dan itu diprioritaskan untuk Roro juga untuk skala daerah. Midai ke Ranai, Subi ke Serasan menuju Ranai, jadi seperti itu,” kata Amin, belum lama ini. Kadishub, Wan Siswandi menuturkan sejak 2012 pembangunan pelabuhan secara

multiyears APBN terus digesa.

“Dana dari APBN, nanti di Serasan dan Midai, kapal Pelni sebesar Bukit Raya bisa sandar, sementara di Pulau Laut dan Subi difokuskan untuk sandar Kapal perintis,” ujarnya.

Selama ini masyarakat pulau-pulau tersebut jika ingin naik kapal perintis seperti Sabuk Nusantara dan kapal Pelni besar seperti KM Bukit Raya, harus naik pompong ke tengah laut menuju kapal yang lego jangkar.

Hal ini dikarenakan alur laut dan pelabuhan yang ada saat ini tidak bisa dirapati kapal.

Para penumpang antar pulau ini pun menempuh perjalanan yang berisiko dengan pompong ke laut sebelum naik transportasi kapal Sabuk Nusantara atau Bukit Raya.

Seperti diketahui, pembangunan dermaga pelabuhan Roll on-roll off (Roro) di Penagi sudah mulai dikerjakan.

Pelabuhan pertama Roro itu menelan anggaran

PEMANCANGAN tiang pembangunan dermaga pelabuhan Roro di Penagi, Ranai. Pelabuhan Roro rencananya juga akan dibangun di Subi, Serasan, Midai dan Pulau Lau

Rp25 Miliar untuk persiapan dan konstruksi pada pembangunan tahap pertama. Tahap pertama itu yakni pembangunan dermaga sepanjang 100 meter akan

dirampungkan. Dermaga ini juga bisa dimanfaatkan untuk kapal barang dan penumpang, karena dermaga pelabuhan ini dirancang multipurpose. (rm/tri)

Kustubi : Akan Dijalin Kerjasama Pengelolaan Ikan antara Natuna-Vietnam

SALAH satu kapal asing, yang berbendera Indonesia

RANAI, RAKYAT MEDIA - Pameran ikan Se Asean di Ho Chi Min Sity beberapa waktu yang lalu menjadi peluang baru bagi dunia perikanan Natuna.

Perusahaan Daerah (Perusda) Natuna yang kala itu turut serta hadir dalam pertemuan akbar tersebut mendapat sambutan yang hangat dari beberapa Negara yang telah lama menjadikan sektor perikanan sebagai pedongkrak ekonomi negaranya.

Salah satu Negara yang sangat tertarik untuk bekerjasama sama dalam pengelolaan ikan ini adalah Vietnam yang juga sebagai tempat penyelenggaraan acara tersebut.

Kartubi, SE.MEI yang saat ini memimpin Perusda Natuna mengungkapkan bahwa, keseriusan

Vietnam itu didukung dengan alasan yang cukup kuat. Dalam pemaparannya, Vietnam merasa sangat yakin akan keberhasilan atas kerja sama ini. Mereka katakan ikan diperairan Natuna sangat melimpah dan membutuhkan pengelolaan secara maksimal.

“Mereka (VietnamRed) sangat-sangat tertarik, bahkan Negara itu sudah siap untuk bekerjasama dengan kita. Mereka berharap Pemerintah Indonesia mau untuk mewujudkan hal ini, tinggal pemerintah mau tidaknya membuat regulasi dan payung hukum supaya lebih jelas,” terangnya.

Pada kesempatan itu, pihak Vietnam juga menyampaikan kekhawatirannya, selama ini mereka

sering menjadi bulan-bulanan oleh sebagian petugas Indonesia karena telah mecari ikan diperairan Indonesia. Keadaan ini telah membuat perusahaan-perusahaan mereka mengalami kerugian, pengangguran pun ikut meningkat karena banyaknya kapal-kapal tidak dapat dioperasikan.

Terkait kerjasama yang telah didengungkan oleh Vietnam ini, Kartubi menegaskan bahwa, Perusda dan Pemda Natuna merasa tidak ada masalah.

“Siapapun dia dan Negara manapun mereka tak jadi masalah bagi kita, asalkan ikannya terlebih dahulu harus diolah di Indonesia baru dibawa keluar, jangan ambil ikan langsung kabur begitu saja. Apapun yang menjadi syaratnya telah kita ungkapkan, dan mereka pun mau, ya win win solution lah,” tandasnya Hasil pertemuan itu, Vietnam menaruh harapan besar dan sangat bersemangat, agar Perusda Natuna dapat melanjutkan dan menyampaikan kepada pemerintah dan membuat regulasinya, agar kerjasama ini benarbenar dapat bermanfaat bagi kedua Negara. (rm/ sk)

BINTAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

8

Pemda Dan Dewan Tetapkan Kua Dan Ppas Perubahan APBD 2015 BINTAN, RAKYAT MEDIASebagaimana diketahui, perjalanan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 mengalami dinamika dimana porsi alokasi Dana Perimbangan Pemerintah Pusat yang merupakan salah satu sumber pendanaan berkurang sehingga berdampak pada besaran defisit anggaran belanja pada tahun berjalan.Hal ini tentu menimbulkan resiko terhadap kewajiban Pemerintah Daerah.

Pada Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bintan, Rabu (16/9/2015) lalu, dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakan bersama Kepala Daerah Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam laporan Badan Anggaran DPRD Bintan yang dibacakan Sekretaris Badan Anggaran DPRD Bintan, Agusnawarman, M.Si dikatakan bahwa belanja transfer pemerintah mengalami penurunan sebesar 1 persen dari APBD Tahun Anggaran 2015.

Dengan demikian pemerintah harus melakukan penyesuaian terkait dengan transfer dana daerah tersebut.”Secara proporsional penerimaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Perimbangan juga mengalami penurunan,” kata Agusnawarman.

Secara umum asumsi dasar kebijakan pada Perubahan APBD Tahun 2015 mengalami perubahan, terutama pemenuhan terhadap defisit belanja melalui optimalisasi Pendapatan Asli Darah dan efisiensi belanja daerah melalui refocusing ke kegiatan yang lebih prioritas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.”Maka perlu dilakukan perubahan APBD dalam rangka sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan agar pembangunan akan selalu dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang diharapkan,” jelasnya.

Dalam merespon kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurangi defisit yang terjadi seh-

Plt Bupati Bintan (tunduk) Dan Dewan Tetapkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2015

ingga visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tetap tercapai.”Langkah strategis pemerintah mencakup efisiensi belanja kegiatan maupun penun-

daan kegiatan yang memprioritaskan kegiatan dengan mempertimbangkan ketercapaian kegiatan itu sendiri,” ujar Penjabat Bupati Bintan, Doli Boni-

BRC Lagoi Peduli Serahkan Beasiswa Pendidikan Pada Pelajar BINTAN, RAKYATMEDIA - PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) Lagoi menyerahkan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk pelajar mulai tingkat SD/ MI, SMP/MTS dan SMA/ SMK di Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara Bintan tahun ajaran 2015/ 2016 di Plaza Lagoi-Lagoi Bay, Bintan, Kamis (17/9/ 15) lalu.

Agenda ini dihadiri Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara bersama pimpinan DPRD Bintan, Kapolres Bintan, Seluruh Jajaran PT.BRC, Asisten Kabupaten Bintan, Kepala Dinas Pendidikan Bintan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bagian Humas dan Protokol Bintan, Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah penerima bantuan, para orang tua murid, tokoh ulama, tokoh pemuda dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT BRC, Frans Gunara mengatakan, bahwa pihaknya menyatakan komitmen memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan agar putra-putri terbaik Bintan dapat memenuhi persyaratan tersebut. ”Sejak tahun 1999, PT BRC dan beberapa rekanan, berkomitmen memberikan paket bursaries kepada siswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera. Pada tahun 2000, PT. BRC memberikan paket scholarship atau beasiswa kepada siswa terbaik di masing-masing kelas tingkat SD, SMP dan SMA di tujuh desa dari Kecamatan Telok Sebong dan Ke-

camatan Bintan Utara,” ujar Frans.

Menurut Frans, sampai saat ini, total penerima program bursaries dan scholarsip sudah mencapai lebih dari 9.000 siswa.

Dan siswa yang akan menerima bantuan pendidikan pada tahun ajaran 2015/ 2016 ini sebanyak 702 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 435 siswa akan menerima scholarsip, sementara 270 siswa lainnya akan menerima bursaries. ”Disamping memberikan bantuan kepada siswa-siswi SD, SMP dan SMA, kami juga akan memberikan beasiswa kepada 34 siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Frans.

Lebih lanjut Frans mengatakan, sebanyak 30 siswa akan mendapat beasiswa untuk melanjutkan di Center of Tourism Education atau CTE yang dulu dikenal sebagai SBT, dan 4 siswa akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Universitas di Sumatera dan Jawa.”Melalui program pendidikan ini, kami telah berhasil membuka peluang yang sangat luas bagi putraputri terbaik Bintan untuk bisa bersaing di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Frans.

Frans menceritakan, kesuksesan para siswa didikannya tersebut seperti Eliza Meinarti penerima beasiswa dari Desa Ekang Anculai yang baru lulus dari SHATEC Singapore dengan jurusan Pastry and Baking,

PARA penerima bantuan pendidikan dari PT.Bintan Resort Cakrawala

telah berhasil meraih IPK 3,95 dari skala 4.”Eliza telah berhasil mengharumkan nama Bintan dan keluarganya dengan menjadi salah satu wisudawati terbaik SHATEC Singapura yang akan diwisuda pada bulan November mendatang,” ucapnya.

Melihat keberhasilan program pendidikan ini, kata Frans, pihaknya mengajak seluruh elemen baik dari pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama bekerja membangun pendidikan di Kabupaten Bintan. Pasda kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara menyerahkan paket bantuan tersebut secara simbolis kepada para siswa yang mendapat beasiswa.

Doli mengatakan, pada intinya Pemerintah Kabupaten Bintan akan terus berupaya dan bersinergi untuk menarik investor demi kesejahteraan Bintan. “Kami cukup berbangga, mudahmudahan bisa memajukan

generasi muda dan mengikuti jejak seniornya yang sudah sukses,” ujar Doli kepada para calon penerima beasiswa.

Menurut Doli, dengan memiliki ilmu, maka kedepan Bintan akan banyak menelorkan tenaga handal, karena ilmu dalah kekuatan untuk berubah. “Apa yang rekan-renak PT BRC lakuklan dalam bentuk CSR ini mebuktikan berdampak positif dan berkah untuk semua kalangan,” ujarnya.

Ia berharap semoga nantinya banyak investasi yang masuk, dan Bintan bisa lebih baik lagi. Apalagi, kedepan nantinya pada pencari kerja ytang masuk ke Bintan.

“Alhamdulillah sudah ada objek strategis yang dimiliki Bintan, yakni Industri Lobam dan Lagoi sebagai objek pariwisatanya. Tentunya kami mengajak dan mengimbau semua elemen sama-sama mendukung,” ujar Doli. (rm/haka)

Dua Pelabuhan di Bintan Akan Diberlakukan Bebas Visa Kunjungan BINTAN, RAKYATMEDIA Wacana Pemerintah Pusat yang akan menerapkan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di dua pelabuhan internasional di Bintan, nampaknya bakal menjadi modal utama untuk mempromosikan potensi pariwisata hampir seluruh negera. Dua pelabuhan yang selama ini menjadi terminal pintu masuk wisman ke Bintan tersebut, di antaranya Pelabuhan Internasional Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi dan Bandar Seri Udana (BSU) Lobam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bintan, Luki Zairman Prawira mengatakan, pihaknya bersama segenap jajaran terkait telah mewacanakan langkah strategis menyambut penetapan pemberlakuan BVK di dua pelabuhan yang ada di Bintan.

Adapun langkah yang akan dilakukan sebagai bentuk untuk mendorong kunjungan wisman yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk di Bintan.”Awalnya tidak

tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015. Namun kabarnya ada hasil revisi pencantuman dua pelabuhan di Bintan merupakan kabar baik,” kata Luki, kemarin.

Dengan langkah ini, Luki berharap dapat menggesa promosi pariwisata Bintan ke 30 negara yang mendapat BVK bagi warga negarannya yang akan berkunjung ke Bintan. Dengan demikian, kata dia, jelas dengan adanya kebijakan tersebut bisa menjadi rencana bagi wisman untuk menetapkan tempat liburan di Bintan di masa mendatang.

Apalagi selama ini, wisman yang terdata paling banyak masuk ke Bintan merupakan wisman asal Singapura. Hal ini bukan dikarenakan letak geografis antara Indonesia khususnya Bintan dan Singapura berdekatan, melainkan karena wisman asal Singapura berstatus BVK. Selain wisman asal Singapura, Luki juga menambahkan wisman asal Tingkok merupakan wisman kedua

terbanyak setelah Singapura. Kendati awalnya tidak masuk sebagai BVK, antusias wisman asal Tiongkok banyak yang berkunjung ke Bintan.

Dengan masuknya wisman asal Tiongkok ke dalam wacana penetapan BVK untuk 30 negara, hal ini bakal diprediksi kedepan kunjungan wisman asal negara Cina tersebut akan semakin meningkat.”Kalau mereka tahu tentang Bintan dan melihat jaraknya yang dekat dari Singapura, ke depan Bintan jadi lebih favorit ketimbang Bali dari sisi jangkauannya,” ujarnya.

30 negara yang bakal ditetapkan BVK untuk wismannya, di antaranya Amerika Serikat, Austria, Afrika Selatan, Belanda, Belgia, Bahrain, Ceko, Denmark, Uni Emirat Arab, Finlandia, Hungaria, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada, Kuwait, Mexico, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Qatar, Tiongkok, Rusia, Selandia Baru, Spanyol, dan Swiss.(rm/haka)

ara dalam sambutannya.

Dijelaskan Doli, dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 proyeksi pendapatan sebesar 881,41 milyar rupiah

lebih yang bersumber dari PAD sebesar 176,10 milyar rupiah lebih, Dana Perimbangan sebesar 528,65 milyar lebih serta pendapatan daerah lain yang sah sebesar 176,65 milyar lebih.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar 1,7 triliun rupiah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 496,38 milyar rupiah lebih dan belanja langsung sebesar 511,14 milyar rupiah lebih. Dalam perubahan APBD Tahun 2015 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 121,76 milyar rupiah lebih.

Dari komposisi pendapatan dan belanja tersebut, tambah Doli, defisit anggaran 2015 sebesar 126,115 milyar lebih.

Sedangkan dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, kemampuan pembiayaan netto sebesar 121,76 milyar lebih sehingga secara struktur sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan defisit sebesar 4,35 milyar rupiah lebih. (rm/win)

858 Remaja Bintan Terpaksa Menikah di Usia 13-16 Tahun BINTAN, RAKYAT MEDIA- Jumlah kasus pernikahan di usia muda dari para remaja di kabupaten Bintancukup memprihatinkan.

Selama 2014 lalu, sekitar 858 pasangan muda terdata sudah menikah pada usia rata-rata 13-16 tahun.

Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bintan berdasarkan pendampingan yang diberikan kepada kelompok keluarga sehat di wilayah tersebut.

“Jumlah ini didata pada Desember 2014 lalu. Data tersebut didasarkan pada hasil pendampingan terhadap kelompok keluarga sehat di Bintan,” kata Kartini, Ketua BKKBN Kabupaten Bintan, usai menghadiri acara BKKBNKepri bertajuk “Komedi Edukasi: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)” di Hotel Hermes Bintan, Minggu (20/ 9/2015) siang.

Data tersebutpun dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk berbuat sesuatu bagi generasi mudanya.

Asisten I Pemkab Bintan, Muhammad Henri, yang hadiri pada acara tersebut mengatakan, Pemkab Bintan sudah mengambil kebijakan guna mengurangi jumlah pernikahan usia muda.

Beberapa kebijakan itu antara lain merencanakan pendidikan, merencanakan pekerjaan dan merencanakan pernikahan bagi kaum mudanya.”Merencanakan pernikahan bagi para remaja mendapat perhatian khusus dari Pemkab Bintan. Pemerintah coba menggalakkan keluarga harmonis dengan dua anak cukup, anak laki-laki atau perempuan sama saja,” ungkap Henri saat membawakan pidato dari Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara.

Menurut Henri, usia per-

SALAH satu kasus pernikahan dini remaja Bintan, yang dilakukan di dalam tahanan Polres Bintan.

nikahan normal untuk seorang perempuan adalah di atas 21 tahun dan laki-laki yaitu di atas 25 tahun.

Namun, 858 pasangan remaja di Bintan itu diketahui sudah menikah di bawah usia 16 tahun.

Untuk menekan kasus pernikahan usia muda di Bintan, Pemkab Bintan misalnya sudah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan anak, peraturan bupati (Perbub) tentang jam wajib lapor pada malam hari, Perda tentang kewajiban baca-tulis Al-qur’an dan wajib mengaji, membentu kelompok bina keluarga remaja, menjadikan Bintan sebagai kabupaten layak anak, membentuk pusat pelayanan keluarga untuk konsultasi anak dan lain-lain.

“BKKBN Kepri juga selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kampanye bagi generasi berencana (Genre).

Kami meminta para pejabat untuk menjadi inspektur upacara dan mengajak para remaja agar tidak menikah pada usia muda. Mereka juga diajak untuk menghindarkan diri dari penggunaan jarum suntik (Napza), seks bebas, HIV/ AIDS,” tambah Sugiono Ketua BKKBN Wilayah Kepri.

Menurut Sogiono, BKK-

BN Kepri akan mendata kasus pernikahan usia muda dari kabupaten/kota. Data tersebut akan dijadikan petunjuk dalam pendampingan para remaja di setiap wilayah guna menekan jumlah kasus pernikahan usia muda dari para remaja Kepri.

Langkah tersebut didukung pula oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Asman Abnur yang hadir untuk membuka rangkaian acara tersebut.

Asman menilai bahwa, dahulu,BKKBN dengan berbagai programnya pernah mendapat pengakuan di dunia internasional. Namun, saat ini, BkkbN sepertinya tenggelam dan tidak bisa berbuat banyak.

“Efek yang ditimbulkan pun terlihat begitu kentara.

Ada banyak remaja yang hidupnya begitu dipengaruhi perkembangan zaman. Kebanyakan mereka akhirnya terjerumus dalam seks bebas, penggunaan Napza dan menikah pada usia muda. Kebetulan komisi saya menangani juga masalah ini. Karena itu kami berjanji akan memberikan dukungan dana untuk kemajuan BKKBN. Saya juga akan membawa program-program dari pusat untuk BKKBN Kepri,” tegas anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (rm/trb)

Pariwisata Lagoi Berkembang, Tambah 4.000 Kamar Hotel BINTAN, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 4.000 kamar hotel dan resort di kawasan Lagoi akan selesai dibangun, pada akhir tahun 2017 mendatang.

Penambahan 4.000 kamar hotel di Lagoi itu dibangun dari 5 hotel dan resort, yang saat ini sedang dilaksanakan.

Edi Marta, Senior Manager Admin PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) dan Lagoi Bay mengatakan, saat ini di kawasan pariwisata Lagoi, sudah dibangun sebanyak 1.400 kamar. Terdiri dari tujuh hotel dan resort. Jumlah tersebut dinilai belum memenuhi permintaan tamu atau turis saat berkunjung di waktu tertentu, seperti pada saat liburan sekolah, akhir pekan dan event-event internasional.

Saat ini, ada 5 hotel yang sedang dibangun di kawasan Lagoi Bay. Ada hotelDialog, She-

raton, Mandiri Land, Prime Plaza dan Haven. Jumlah itu di luar Alila Hotel dan Heritage Hotel, yang sudah dalam tahap akhir pembangunan, hampir selesai.

“Jumlah pembangunan tersebut akan menambah sebanyak 2.500 kamar,” sebut Edi kepadawartawan, kemarin.

Ia merincikan, pembangunan hotel yang sedang dilaksanakan saat ini, diperkirakan selesai pada akhir tahun 2017 mendatang. Pembangunan kamar tersebut akan mendorong kunjungan turis dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lagoi.”Saat ini, tingkat hunian hotel di kawasan Lagoi cukup tinggi, terutama pada musim liburan atau akhir pekan. Bahkan, terkadang tamu ada yang beralih ke hotel lain di kawasan Trikora. Dengan adanya pembangunan ini (hotel), diharapkan wisatawan

akan lebih ramai dan mendapatkan banyak pilihan untuk berwisata ke Lagoi,” terangnya.

Ia mengatakan, dengan adanya pembangunan beberapa hotel di Lagoi, akan membuat dunia pariwisata semakin kompetitif dan lebih menarik bagi para wisatawan. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah wisman yang datang ke Lagoi.

“Dengan 1.400 kamar, jumlah wisman ke Lagoi setiap tahunnya mencapai 330 ribu orang. Jika jumlah kamar mencapai 4.000 unit, jumlah wisman bisa mencapai 2 kali lipat,” katanya. Selain kawasan Lagoi Bay, pembangunan resort di Treasure Bay akan menambah jumlah kamar hotel, di kawasan Lagoi. Kawasan tersebut juga dinilai cukup kompetitif dengan kawasan lain, yang ada di dalam kawasan pariwisata Lagoi. (rm/ tjp)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana berjalan menuju Pelabuhan Tanjung Berakit

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

PERBINCANGAN Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, Kepala Kesbangpol Syafri Salisman, Kepala Bapelda Naharuddin dan Kepala Dispenda Kepri Isdianto berbincang terkait Pelabuhan Tanjung Berakit

9

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana

Pj Gubernur Kepri Agung Mulyana Tinjau Pelabuhan Tanjung Berakit PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana, Senin (7/ 9) pekan lalu meninjau pelabuhan internasional Tanjung Berakit Bintan. Saat melihat kondisi pelabuhan, Agung mengaku prihatin, karena pelabuhan tersebut ternyata tidak dimanfaatkan, padahal pelabuhan tersebut dibangun dengan biaya puluhan miliar rupiah.

“Sayang sekali. Pelabuhan ini dibangun dengan biaya mahal, tetapi tidak dimanfaatkan. Kondisinya bahkan sudah rusak dan memprihatinkan,” kata Agung saat meninjau kondisi pelabuhan itu, Senin sore itu.

Agung melihat sejumlah bagian pelabuhan yang sudah mulai rusak. Dia juga menyaksikan kondisi ponton yang berkarat dan jembatan yang keropos. Kondisi tiang-tiang penyanggah ponton pun mulai hancur, kini sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. “Pelabuhan ini dibangun dengan dana mencapai Rp 52,9 miliar. Setelah itu perbaikannya memakan anggaran Rp 10 miliar. Tetapi pelabuhan ini sama sekali tidak terpakai. Saya akan bawa masalah ini ke pemerintah pusat,” kata Agung.

“Saya akan minta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menempatkan orangnya di sini agar pelabuhan ini segera dioperasikan,” ujarnya.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemenhub di Tanjung Uban, Edi Sumarsono mengatakan, pelabuhan tersebut mulai dibangun pada 2010 dengan dana APBN. Biaya pembangunan pelabuhan ini mencapai Rp 9,531 miliar. Pada 2011, dana Rp 5,6 miliar dikucurkan lagi untuk menyelesaikan pembangunan tersisa. “Pada 2012, anggaran Rp 3,6 miliar dikucurkan lagi untuk bagian yang belum selesai. Pada 2014, dianggarkan lagi Rp 33,185 miliar untuk pengerukan alur sungai,” kata Edi kepada Penjabat Gubernur Kepri.

Edi mengakui banyak fasilitas pelabuhan kini mengalami kerusakan karena termakan usia. Bagian yang rusak dan harus diganti adalah atap, plafon, lantai, ponton, kamar toilet, taman, dinding ruang tunggu dan sejumlah bagian lain. “Pada 2015 ini, kami mendapat dana Rp 10 miliar. Dana ini akan dipakai sekitar Rp 8 miliar untuk memperbaiki kerusakan itu,” kata Edi.(hms)

TINJAU PELABUHAN - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana tiba di Pelabuhan Berakit didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Muramis dan Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara

KETERANGAN PERS - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana memberi keterangan kepada pers terkait kunjungan ke pelabuhan Tanjung Berakit.

BAGIAN YANG RUSAK - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menunjuk bagian pelabuhan yang mengalami kerusakan.

DISKUSI - Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana (kanan) berdiskusi dengan Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara.

KELILING PELABUHAN - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulayana berjalan mengelilingi pelabuhan.

NUSANTARA

Website:www.rakyatmediapers.co.id

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

10

Polsek Pangkalan Brandan

Bekuk Lima Tersangka Bawa 3,5 Kg Ganja KEGIATAN Workshop FGD tentang Regulasi SOP dan Tata Kerja Mekanisme Partisipasi Masyarakat Air Minum dan Sanitasi melalui Media Web Kota Binjai

Pemko Binjai dan IUWASH

Gelar Workshop Pemanfaatan Web BINJAI, RAKYAT MEDIA - Pemko Binjai bekerjasama dengan Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) Regional Sumatera Utara menggelar Workshop FGD tentang Regulasi SOP dan Tata Kerja Mekanisme Partisipasi Masyarakat Air Minum dan Sanitasi melalui Media Web Kota Binjai, berlangsung selama dua hari mulai Selasa-Rabu (15-16/9) di ruang rapat kantor Walikota Binjaidi jalan Jenderal Sudirman.

Workshop diikuti puluhan peserta berasal dari SKPD terkait pengelolaan air bersih dan sanitasi serta fasilitator dan kelompok swadaya masyarakat berbasis sanitasi. Selama workshop para peserta mendapatkan bahan materi dan praktek tentang pemanfaatan Website kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (pokja AMPL) Kota Binjai dengan alamat www.ampl.binjaikota.go.id Kepala Bagian Humas

Setdako Binjai saat membuka workshop mengatakan adanya website ini sangat bermanfaat bagi SKPD yang ingin mengekspos kegiatannya tentang sanitasi dan penyehatan lingkungan agar diketahui masyarakat.

Dengan meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan, maka derajat kesehatan akan meningkat pula.

Governance Specialist IUWASH USAID, Ahmad Budiman, menjelaskan adanya media Web Pokja AMPL dapat mendorong partisipasi masyarakat dan pelayanan yang lebih optimal di bidang air bersih dan sanitasi. Bahkan melalui website ini masyarakat bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan tentang sanitasi dan nantinya akan dijawab oleh instansi terkait. Rencananya website ini akan diluncurkan secara resmi pada tanggal 29 September mendatang. (rm/ humas.binjai)

LANGKAT, RAKYAT MEDIA -Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menangkap lima tersangka yang kedapatan membawa 3,5 kilogram ganja yang hendak bertransaksi di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan.”Kita tangkap lima tersangka yang mau bertransaksi ganja,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Pangkalan Brandan Ipda Dwi Syahputra, kepada wartawan termasuk media ini Minggu (20/9/2015) di Pangkalan Brandan. Dwi Syahputra menjelaskan, penangkapan itu dilakukan aparat polsek Pangkalan Brandan Sabtu (19/9/2015) sekitar pukul 12.41 WIB, berdasarkan informasi darii masyarakat, tampa buang waktu anak buahnya langsung meluncur ke lokasi untuk menangkap para tersangka tersebut.

Selain menangkap ke lima tersangka pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti ganja kering seberat 3,5 kilogram.

Salah satu tersangka yaitu MYS (38) berprofesi sebagai nelayan, ZUL (38) wiraswasta, katanya.

Selain itu juga ditangkap ter-

BARANG bukti ganja kering seberat 3,5 kg

sangka berinisial AB (34) seorang nelayan, DI (34) supir, dan seorang wanita ibu rumah tangga berinisial DTS (24) warga Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan.”Ganja kering seberat 3,5 kilogram itu dibungkus dalam plastik besar dibawa mobil Panther silver BK 1134

STABAT, RAKYAT MEDIA - Untuk membangun sebuah kebersamaan, koordinasi dan kerjasama dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat perlu di adakan kegiatan pelatihan pembekalan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bagi pejabat eselon di jajaran Pemkab. Langkat.

Hal tersebut di sampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH pada acara Pembukaan Pelatihan Pembekalan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagi Pejabat Eselon di jajaran pemkab langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Selasa, (15/09/2015).

Lebih lanjut H. Ngogesa mengharapkan kepada para nara sumber untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang di miliki pada peserta pelatihan sehingga tujuan kegiatan itu dapat tercapai secara maksimal.

Bupati Langkat H. Ngogesa juga mengingatkan bahwasannya kegiatan sangat penting, maka dari itu laksanakan kegiatan dengan serius untuk dapat membangun rangka kebersamaan, koordinasi dan kerja sama dalam lingkup pemerintah kabupaten langkat yang tujuannya menciptakan Tim Work sehingga tercapai tujuan organisasi di semua unit kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Ngogesa juga mewarning bagi para pejabat eselon yang tidak mengikuti kegiatan Pelatihan Pembekalan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur akan di tindak tegas selepas kegiatan ini selesai, dengan demekian saya berharap dana yang tidak sedikit dalam membiayai kegiatan ini tidak percuma begitu saja.

“Saya menginginkan dengan terselenggaranya kegiatan ini akan menghasilkan output yang besar, sehingga terbentuk team work yang solid dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Langkat”.Kata Bupati Langkat H. Ngogesa.

Diakhir sambutannya Bupati Langkat H. Ngogesa mengucapkan terimakasih kepada para instruktur dan narasumber yang berasala dari Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan Tim Out Bond Sibolangit yang tetap berkenan menjalin kerjsama dalam kegiatan ini, sembari saling membagi ilmu dan wawasan pengetahuan bagi terciptanya aparatur pemkab langkat yang handal dan responsif.(rm/sof)

apa ada barang lainnya sekaligus pelaku lainnya.

“Para tersangka ini dijerat dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun,” katanya .(rm/sofian)

Stok Hewan Kurban di Sumatera Utara Aman

Ilustrasi: Penyembelihan hewan Qurban

Bupati Langkat Buka Pembekalan Aparatur Pejabat

FZ,”ujarnya Dwi Syahputra.

Tidak hanya, pihaknya juga mengamankan satu unit timbangan duduk biru merk Kitchen Scale. Kini kelima tersangka sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangkanya, untuk mengungkap

MEDAN, RAKYAT MEDIA - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara mengklaim persediaan hewan kurban untuk hari Raya Idul Adha tahun ini dipastikan aman.

Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut Hendra Sutrisno Marbun mengatakan, stok hewan kurban pada tahun ini jumlahnya tidak jauh berbeda dengan angka hewan kurban yang dipotong tahun 2014 lalu.

Jumlah hewan kurban berkisar mencapai 35.846 ekor, terdiri dari sapi 25.176 ekor, kerbau 502 ekor, serta kambing/domba 10.168

ekor.”Untuk stok kurban di tahun ini, kami mengacu pada angka pemotongan d itahun lalu. Namun, biasanya akan ada peningkatan hingga mencapai 5-10 persen,” ujarnya Senin (21/9/15).

Hendra menjelaskan, setiap tahunnya untuk pemotongan hewan kurban di Sumut, persentase jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan yang berlangsung tidak akan terpaut jauh, dari angka pemotongan yang terjadi ditahun sebelumnya. ”Pastinya, untuk stok hewan kurban ditahun ini akan aman. Permintaan masyarakat yang ada akan tercukupi,” tegasnya.

Ketika ditanyai men-

genai jumlah permintaan hewan kurban, Hendra mengaku belum mengetahui detail informasinya. Namun, dijelaskannya pada minggu lalu, permintaan masih kurang. Ia memprediksi permintaan akan melonjak mendekati hari H. “Kalau sejauh ini, saya belum tahu pasti. Memang informasi yang kami dapat pada minggu lalu permintaannya masih belum menggeliat. Tapi enggak tahu beberapa hari ini ya, bisa jadi akan sudah lebih ramai,” jelasnya.

Hendra menyebutkan, mahalnya harga jual sapi yang berlaku saat ini telah membuat banyak konsumen menahan diri untuk membeli hewan kurban. Menurutnya, konsumen masih mencari cara mendapatkan hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.” Karena harga sapi yang mahal sekarang ini, konsumen masih banyak yang menahan pembeliannya. Mungkin mereka masih ingin mencari hewan kurban dengan harga yang terbaik dulu sebelum pemotongan nanti,” pungkasnya. (rm/sofian)

Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai Baru Capai 60% MEDAN-BINJAI, RAKYAT MEDIA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan pembebasan lahan tol MedanBinjai masih rampung 60%.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengungkapkan bahwa ruas tol Medan-Binjai mencapai sekitar 15 km, sedangkan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 9 km.

“Masih rampung 60% pembebasan lahan, sisanya dalam tahap pembayaran.

Pengerjaan akan dilakukan pada lahan PTPN yang telah mendapatkan ganti rugi,” ungkap Hermanto di Medan, Jumat (18/9/2015).

Kementerian PUPR mencatatkan ruas tol MedanBinjai ini terbagi ke dalam tiga seksi, yaitu seksi I ruas Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6,27 km, seksi II

PEMBEBASAN lahan untuk jalan tol Medan-Binjai terus digesa

Helvetia-Semayang sepanjang 6,17 km, dan seksi III Semayang-Binjai sepanjang 4,27 km.

Data terakhir menyebutkan, proses pembebasan lahan di seksi pertama mencapai 56%, seksi kedua 85%, dan seksi ketiga 78%.

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan monitoring guna me-

mastikan proyek ini selesai sesuai target. Dia menilai pengerjaan proyek ruas tol Medan-Binjai ini belum terganggu masalah pembebasan lahan.

“Kontraktor Hutama Karya memang telah melakukan pekerjaan fisik, 80% lahan sudah dibuka, sudah land clearing, bahkan interchange Binjai dan Semayang sudah dipancang,” ujarnya. (rm/red)

DELAPAN bandit dibekuk Polsek Medan Kota

Dalam Sepekan, Delapan Bandit Dibekuk Polsek Medan Kota MEDAN, RAKYAT MEDIA - Sepekan pelaksanaan Operasi Sikat Toba 2015ý, Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota, Sumatera Utara membekuk delapan pelaku kejahatan dari berbagai lokasi dan waktu berbeda.“Operasi Sikat Toba berlangsung mulai 17 September hingga 2 Oktober, sebagai kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat,ý” ujar Kapolsek Medan Kota Kompol Ronald Sipayung didampingi Wakapolsek AKP T. Niari dan Kanit Reskrim AKP Martualesi Sitepu, kepada wartawan Senin (21/9/15) di Medan.

Ronald menyebutkan, dari delapan bandit yang diamankan, enam orang diduga spesialis pelaku pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Sedangkan dua lainnya sebagai tersangka pengancaman menggunakan senjata tajam (sajam).”Dari delapan tersangka, disita enam senjata tajam berbagai jenis dan bentuk, satu tas serta tiga sepeda motor,” katanya.

Para tersangka, S (31) penduduk Jalan Pancasila pasar VII Tembung dan MRFH (28) penduduk Jalan Makmur, pasar VII, Tembung, ditangkap saat hendak merampok sepeda motor milik Eko Syahputra (22) penduduk Jalan Kemiri II, Medan. Ketika itu, korban melintas di Jalan Bahagia by Pass dan dihentikan secara paksa oleh pelaku sembari mengancam menggunakan parang.

“Unit Reskrim yang sedang berpatroli segera melakukan penangkapan berikut menyita barang bukti yang digunakan tersangka untuk melakukan aksi kejahatan,” jelas Ronald.

Tersangka lain, sambungnya, MA alias Aidi (18) penduduk Jalan Pimpinan dan AML alias Ai (19) warga Jalan Letda Sujono. Keduanya merampas secara paksa tas sandang milik Ana (33) penduduk Jalan Delitua, yang sedang melintas di Jalan Suprapto.Kemudian,ý RR (25)ý penduduk Jalan Multatuli lorong IV, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Pelaku dibekuk usai membongkar rumah Leon Koswara (43) penduduk Komplek Villa Taman Juanda, Medan.

“Pelaku merusak gembok rumah korban dan mengambil benda berharga, namun saat hendak kabur terlihat masyarakat sehingga diteriaki maling,” bilang Ronald. Personel yang sedang melakukan patroli siang malam subuh (PSMS), lanjut mantan Kapolsek Percut Seituan tersebut, langsung melakukan pengejaran dan menangkapnya. Tersangka lain, MAFý (22) warga Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota, diringkus usai merampok telepon seluler milik Sadli (26) penduduk Jalan Sisingamangaraja, Medan.Sedangkan dua tersangka pengancaman, sambung AKP Martualesi, JS alias James (23) penduduk Jalan Rakyat Pasar II, Medan.Dia diamankan karena mengancam Supardi (36) penduduk Jalan Bilal, Medan, menggunakan gunting di Jalan MT Haryono,” kata Martualesi.

Tersangka lain,ý RS (23) warga Jalan Sisingamangaraja dibekuk usai mengambil paksa telepon genggam milik Agung Ray (15) penduduk Jalan Pintu Air, Medan.“Korban sedang menggunakan telepon genggamnya di Jalan Tapian Nauli. Tiba-tiba tersangka datang dan menggunakan parang memaksa Agung Ray menyerahkan telepon genggamnya. Setelah dapat, pelaku berlalu dari tempat kejadian perkara (TKP),” terang Martualesi. Personel kepolisian yang mendapat laporan peristiwa itu, lanjutnya, melakukan penyelidikan dan tak jauh dari lokasi, tersangka bisa ditangkap..(rm/sofian)

SAMBUNGAN

Website:www.rakyatmediapers.co.id

9 Fraksi DPRD Batam Sorot Pendapatan Pajak Tak Maksimal BATAM, RAKYAT MEDIA-Sembilan fraksi di DPRD Kota Batam menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kota Batam 2015.

Namun demikian, hampir seluruh fraksi memberikan catatan dan kritikan terhadap kinerja SKPD, termasuk dalam penyerapan pajak dan retribusi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Djoko Mulyono, Sekretaris Fraksi Golkar saat membacakan pandangan fraksinya.”Pemko belum maksimal menggali sumber-sumber penerimaan pajak.ý Itu karena tidak tumbuhnya objek pajak baaru, atau memang objek pajak yang ada tidak terkelola dengan baik, atau bahkan tidak tertagih,”tutur Djoko Mulyono.

Salah satu contoh yakni pesatnya pertumbuhan jumlah perumahan serta pemukiman akan menambah retribusi sampah. Namun pendapatan dari retribusi sampah justýru menurun dari target yang diprediksi

GEDUNG DPRD Kota Batam di Batam Centre

semula 11 persen.

Kemudian juga parkir jalan umum, harusnya pesat sesuai dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, malah tidak mencapai target yang semula 20 persen.”Pemko harus melakukan perbaikan dalam mengelola pajak dan retribusi daerah,” ujar Djoko Mulyono dalam rapat paripurna beragendakan ýpemandangan umum fraksi DPRD Kota Batam terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2015.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Marlon

Pangdam I Mendukung indikasi sebagai pengguna narkoba, maka akan saya buang ke pulau Laut, pulau Sekatung, Natuna. Saya taruh disana biar bisa sembuh,”katanya.

Jika ada prajurit terlibat

peredaran narkoba, jelasnya, akan sangat mencoreng nama baik dan citra TNI AD di mata masyarakat yang di sebut dengan pengayom dan pelindung rakyat. ”Yang jelas akan diberikan huku-

Mendagri Ancam Contoh di Ambon masalah toleransi tidak ada masalah, begitu 1 RT di kecamatan berkelahi memicu seluruh kecamatan dan seterusnya,” tegasnya. Untuk itu ia meminta camat terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI yang berada di tingkat kecamatan.

Mendagri juga meminta penjabat gubernur untuk melakukan tugasnya mengordinasikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal camat dalam melaksanakan tugasnya.

Kementerian Dalam Negeri mengadakan apel diikuti camat dari 269 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2015. “Ini mewakili camat yang akan mengikuti Pilkada. Untuk membangun sinergitas mengantisipasi Pilkada ini berlangsung aman,” katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengembalikan 139 Peraturan Daerah (Perda) karena isinya bertentangan dengan UU, sepanjang JanuariApril 2015. “Per April lalu, 139 Perda dikembalikan

karena bermasalah dengan UU dan aturan di atasnya,” ujar Mendagri.

Perda itu dikembalikan ke pemerintah daerah untuk diperbaiki, agar isinya tidak bertentangan dengan UU dan aturan di atasnya. Beberapa hal yang dilanggar dalam Perda itu antara lain, hal-hal yang mengatur tentang agama dan yang bertentangan dengan kemajemukan.”Indonesia bukan negara agama, majemuk berbhineka. Urusan dengan Tuhan masing-masing,”terangnya Ia meyakinkan tim dari Kementerian Dalam Negeri turun tangan langsung untuk memperbaiki Perda-Perda yang bertentangan itu.

“Silahkan diklarifikasi, disempurnakan. Karena tanpa persetujuan Mendagri tidak bisa diteruskan,” kata dia.

Mendagri memahami banyaknya perbedaan di antardaerah, hingga diperlukan aturan yang menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Seperti aturan jam malam di

Gagalkan Penyeludupan yak curian yang berasal dari Sumatera Selatan atau minyak yang digali tanpa pemberitahuan secukupnya dari otoritas pengawas,” ungkap Menteri Bambang.

Dalam kasus ini, Bea Cukai telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka yakni nakhoda kapal inisial TZ warga negara Myanmar, Kepala Kamar Mesin (KKM) inisial KZT, warga negara Myanmar dan seorang broker berinisial AKS, warga negara Indonesia. Ketiganya, sudah menjalani pemeriksaan tim penyidik di DJBC Khusus Kepri.

“Alasan penindakan karena diduga melanggar UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Modus operandi yang dilakukan adalah mengangkut atau memuat barang ekspor tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan ekspor. Saat ini, penyelundupan minyak mentah itu sudah diproses oleh penyidik di Bea Cukai Kepri,” kata Menteri.

Selain minyak, menteri juga merilis penggagalan penyelundupan 2.010 karung amonium nitrate (bahan peladak) yang diangkut kapal motor (KM) Dua Putra Perkasa. Barang itu dibawa dari Pasir Gudang Malaysia menuju Kepulauan

Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 16 Agustus 2015 lalu.

Amonium Nitrate tersebut senilai Rp6,5 miliar.

“Modus operandi dilakukan yakni dengan mengangkut barang impor yang merupakan kategori larangan atau pembatasan impor tanpa dilindungi manifest. Untuk mengelabui petugas, amonium nitrate tersebut dikemas menggunakan karung plastik dengan tulisan Mitsubishi Japan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, barang bukti yang ditangkap petugas patroli Bea Cukai Kepri tersebut menunjukkan bukti kerja keras yang telah dilakukan oleh jajarannya.

“Bea Cukai telah melindungi industri dalam negeri dengan menangkap kapal penyelundup pakaian-pakaian bekas dari negara luar.

Kami juga mengamankan keuangan negara dengan menangkap kapal muatan ekspor minyak secara ilegal serta melindungi masyarakat dengan menangkap kapal muatan amonium nitrate,” jelas Heru.

Menteri Keuangan saat berkunjung ke Kanwil DJBC Khusus Kepri juga memusnahkan sejumlah barang

Brando Siahaan dari fraksi Gerindra, bahwa tercatat pendapatan dan penerimaan dari lain-lain yang sah dari Rp 92 miliar berubah menjadi Rp 111 miliar, atau hanya mengalami kenaikan Rp 18,222 miliar.

“Angka itu, seharusnya bisa lebih dioptimal. Tapi ternyata SKPD belum optimal dalam melaksanakan Perda yang berpotensi untuk pendapatan dan penerimaan dari lain-lain yang sah. Seperti parkir, pengelolaan sampah, pengelolaan pelabuhan, pajak restoran,”kata Marlon Brando Siahaan yang ikut ditiru Safari Ramadan dari Fraksi PAN. (rm/trn).

Sambungan Hal. 1

man setimpal sesuai kesalahan, yang akan membuat prajurit tersebut jera, sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran Narkoba,’’pungkasnya.(rm/ trb) Sambungan Hal. 1

Aceh, misalnya. Mendagri mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemda dalam melindungi perempuan.

“Tapi yang penting bukan jam malamnya, yang penting Satpol PP dan aparat kepolisian turun tangan mengamankan daerah,” ucap Menteri.

Terpisah, Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengaku di Batam tidak ada Perda yang bermasalah, hingga dikembalikan lagi oleh Kemdagri untuk diperbaiki.”Seingat saya tidak ada,” kata dia. Terkecuali Perda tentang Kependudukan No 1 tahun 2001 yang membatasi jumlah pendatang ke kota itu.

Perda itu mewajibkan pendatang untuk membayar uang jaminan kepada pemerintah yang dapat diambil kembali, demi membatasi pertambahan jumlah pendatang ke kota itu. Menurut Walikota, sejak diributkan, pemerintah tidak lagi menerapkan aturan itu. “Katanya melanggar hak asasi manusia,” ujarnya. (rm/ant) Sambungan Hal. 1

bukti hasil pencegahan petugas patroli Bea Cukai Kepri berupa pakaian bekas (ballpres) selama kurun waktu 2013 hingga 2015. Pakaian bekas dengan jumlah 5.886 karung itu dimusnahkan dengan cara ditimbun di dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri.

Menteri Bambang dalam kesempatan itu ikut menenggelamkan pakaian bekas ke bibir pantai di dermaga Ketapang, yang diikuti Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Sudung Situmorang, Penjabat Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Kejari Tanjungbalai Karimun Rudi Margono.

Barang bukti hasil sitaan negara tersebut kemudian ditimbun menggunakan tanah urug menggunakan alat berat yang sudah disiapkan di dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri.

Kajati Kepri Sudung Situmorang mengatakan, semua barang bukti yang dimusnahkan di Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrancht).

Pihaknya menyebut barang bukti tersebut merupakan hasil kerjasama yang dilakukan antara Bea Cukai dan Kejaksaan. (rm/hlk)

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

Pelayanan Paspor tersangka, tujuh di antaranya ialah korporasi. Tadi pagi juga sudah ada yang ditangkap,” kata Badrodin dalam konferensi pers di kantor presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2015) lalu.

Ketujuh perusahaan itu adalah PT RPP di Sumatra Selatan, PT BMH di Sumsel, PT RPS di Sumsel, PT LIH di Riau, PT GAP di Kalimantan Tengah, PT MBA di Kalimantan Tengah, dan PT ASP di Kalteng. Selain menetapkan ketujuh perusahaan itu sebagai tersangka, Badrodin mengatakan ada 20 perusahaan lainnya yang berada dalam proses penyidikan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam proses penyidikan ialah UndangUndang Perkebunan 39 tahun 2014 pasal 108, Undang-Undang Kehutanan pasal 78, dan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116. “Saya menyarankan agar pemerintah selaku regulator memberikan sanksi tambahan bagi perusahaanperusahaan yang tidak beriktikad baik ini dengan memberikan blacklist sehingga ke depan permohonan perizinan usaha yang sama bisa ditolak,” kata Badrodin.

Sementara itu, Menteri

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengatakan harus ada penegakan hukum paralel. Artinya, suatu pihak yang dijadikan tersangka oleh kepolisian dalam hukum pidana, bisa dikenai sanksi administratif dan gugatan perdata oleh pemerintah. “Karena itu, ada sembilan gugatan perdata yang tengah kami persiapkan. Kami juga siapkan sanksi administratif dengan menyesuaikan data kepolisian. Tidak lama itu, sebulan ini kita selesaikan,” kata Siti.

Sanksi administratif berupa tiga macam, yakni paksaan penghentian kegiatan, membekukan ijin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sebelumnya, aktivis lingkungan menilai kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun.

Aktivis koalisi pemantau pengrusakan hutan (eyes on the forest) di Provinsi Riau, Afdhal Mahyuddin mengatakan, dirinya menyambut baik niat pemerintah untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan, tetapi dia skeptis upaya itu dapat membuat efek jera.

Direktur Eksekutif lem-

Sambungan Hal. 1

baga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Provinsi Riau, Rico Kurniawan, mengatakan sanksi selama ini berhenti pada pernyataan dan tanpa tindak lanjut konkret. “Ada tiga perusahaan di Riau yang dikenai vonis.

Meskipun vonisnya ringan, tapi titik api berkurang jauh di lahan konsesi perusahaan-perusahaan itu. Namun, perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka pada 2013 dan 2014, tahun ini mereka membakar lagi.

Artinya, vonis harus diterapkan dan bukan sekadar pepesan kosong,” kata Rico.

Pencabutan izin perusahaan pembakar lahan, menurutnya, akan memberikan efek sekaligus mematahkan anggapan bahwa ijin diberikan pada perusahaan yang memiliki ‘bekingan’. “Diduga kuat bahwa penerbitan izin itu penuh dengan bekingan. Ini harus diterobos. Kita mengharapkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berani bertindak,” tambahnya.

Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014, pasal 108: Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama

Pelayanan Paspor yang diterima media ini yang tercatat di imigrasi Malaysia jumlah TKI ilegalmencapai 1.800.000 orang bahkanlebih. Sementara TKI legal yang tercatat di KBRI Malaysia saat ini hanya sebanyak 800.000 orang.

Mudahnya para tekong meloloskan calon TKI ke luar negeri meski berangkat secara ilegal, pihak berwenang selalu beralasan karenaluasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pintu keluar-masuk bagi TKI ilegal sehingga tak semuanya bisa dipantau oleh aparat.

Namun berdasarkan berbagai informasi yang di himpun media ini di Malaysia, faktor utama penyebab maraknya penempatan TKI ilegal lantaran bobroknya birokrasi pengurusan penempatan TKI di luar negeri.

Selain itu, rumitnya penyelesaian persoalan Tenaga Kerja Idonesia (TKI) di Malaysia, yang terjadi dari tahun ke tahun karena disebut sebut lemahnya deplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dibawah pimpinan Herman Prayetno, dengan pemerintah Malaysia.

Disamping itu pihak KBRI terkesan tutup mata terhadap permainan manipulasi, dandugaan pemalsuan dokumen TKI serta maraknya pungutan liar di bagian Imigrasi KBRI Kuala Lumpur. Kenyataan ini tak bisa dipungkiri. Arihken Tarigan Kepala Bidang Imigrasi KBRI Kuala Lumpur pernah terjerat masalah hukum terkait kasus pungutan liar di kantor KBRI. Penderitaan TKI yang mengais rezeki di Malaysia sebenarnya sudah mereka rasakan jauh sebelum diberangkatkan hingga mereka bekerja di negara tujuan, seperti gajitidak dibayar, dianiaya dan diperkosa majikan, ditangkap hingga mereka dijadikan sapi perahan oleh petugas kepolisian dan imigrasi Malaysia.

Disisi lain, mereka juga mengeluhkan pelayanan yang dilakukan pihak di KBRI, khususnya pelayanan paspor di bagian imigrasi sengaja dipersulit dan berbelit belit. Tujuannya bisa jadi, agar pemohon paspor (para TKI)yang mencapai ribuan orang tiap hari akan beralih mengurus paspor melalui jasa calo yang diduga sudah menjalin kerjasama dengan orang dalam KBRI. Memang petugas imigrasi tidak menerima langsung, juga di ruangan samping kanan dan belakang lantai dasar bagian imigrasi tersebut ada pengumuman berapa biaya dan berapa lama proses pembuatan

paspor. Namun prakteknya di KBRI tersebut calo paspor yang mengaku biro jasa berkeliaran dan bahkan mereka bebas keluar masuk gedung KBRI. Yang patut dipertanyakan, apa mungkin petugas imigrasi tak mengenal mana calo dan TKI yang hendak membuat paspor. Hebatnya lagi, para calo yang berkeliaran disekitar gedung KBRI Kuala Lumpur mengaku sanggup menguruskan paspor siap dalam waktu satu hari.” Kalau mereka tidak ada kerja sama dan bersekongkol dengan oknum orang dalam mana mungkin mereka berani menjamin siap satu hari,” kata sumber media ini di KBRI Kuala Lumpur.

Pihak attace imigrasi KBRI yang seharusnya wajib membantu dan melindungi warganya dengan memberi kemudahan terhadap pelayanan pembuatan paspor justrukabarnya ikut bermain dibelakang layardibalik berbelit belitnya pelayanan paspor dengan dalih tersendatnya pelayanan paspor di KBRI karena Imigrasi telah menerapkan sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKim) atau biometric yang terkoneksi dengan database di Ditjen Imigrasi Jakarta.

Padahal dalam spanduk ditulis dengan besar bahwa proses pembuatan pasport paling lama 3 hari. Namun TKI harus datang dari jarak ratusan kilometer hanya untuk mengambil nomor antri saja. Penomena inilah yang terjadi saat ini KTI mengurus paspor di KBRI Malaysia.

Pantauan redaksi media ini selama tiga hari di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, sedikitnya 2 sampai 3 ribu orang tiap hari TKI yang datang dari berbagai wilayah di semenanjung Malaysia mengurus paspor di bagian imigrasi KBRI Kuala Lumpur. Dua ruangan sebelah kanan dan belakang gedung KBRI yang terletak di lantai dasar Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur penuh sesak dengan TKI yang menunggu antrian.

Ada yang mengaku sudah menunggu berhari hari dan ada juga yang sudah bolak balik datang ke kantor KBRI. Namun paspor yang diurus tidak kunjung selesai.

Mereka yang datang mengurus paspor juga tak hanya bersetatus legal dan memiliki dokumen lengkap. Tetapi banyak juga dari mereka berstatus ilegal yang sama sekali tak memiliki dokumen.

Dokumen yang akan mereka urus juga bermacam macam, ada yang mengaku kehilangan paspor, memperpanjang paspor, mem-

11

10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar Undang-Undang Kehutanan, pasal 78 Pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari satu hingga 15 tahun penjara dengan denda Rp50 juta sampai Rp1,5 miliar.

UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama.(rm/bt).

Sambungan Hal. 1

buat paspor baru, paspor tendang, dan ada juga yang mengaku sudah memilkiki paspor tapi rusak dan ada pula yang membuat SPLP untuk pulang ke tanah air.

Namun kebijakan yang dibuat imigrasi KBRI Kuala Lumpur terhadap pelayanan paspor terkesan mempersulit warganya sendiri.

Pelayanan paspor tampaknya pemohon sengaja dibuat harus bolak balik datang ke KBRI, selain untuk mengambil nomor anteran dan mengisi formulir. Kemudian tahap selanjutnya dari wawancara, foto hingga penyelesaian paspor mereka harus menunggu berbulan bulan. Kebijakan tersebut mereka anggap sangat memberatkan karena jika mereka harus bolak balik ke KBRI sudah tentu mengeluarkan biaya cukup besar.

Oleh karena itu banyak TKI terpaksa mengurus paspor melalui jasa calo, selain urusannya tidak berbelit belit, penyelesaian paspor bisa dalam satu hari dan mereka tidak menunggu anteri berhari hari hingga menyita waktu. Namun bagi TKI yang tak mau repot dengan birokrasitersebut mereka terpaksa pulang ke tanah air melalui jalur gelap meski resiko yang mereka hadapi menantang maut atau ditangkap polisi Malaysia.

Soal kebobrokan birokrasi di bagian imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia memang sudah menjadi rahasia umum. Tak hanya warga Indonesia yang berada di Malaysia, namun seluruh supir taksi di Malaysia mengaku sudah paham betul tentang buruknya pelayanan paspor di imigrasi KBRI Kuala Lumpur terhadap warganya sendiri.

Dalam catatan media ini, pada tahun 2013 saat attace imigrasi Kuala Lumpur di jabat oleh Drs Bambang Widodo, telah melakukan reformasi birokrasi di bagian imigrasi KBRI yang sebelumnya semerawut, lambat, dan tarif paspor mahal menjadi lebih cepat, teratur, tertib dan murah.

Saat itu setiap urusan terkait pelayanan paspor bisa siap satu hari jika semua persyaratan lengkap. Namun saat ini attace imigrasi di jabat Dwi Widodo, pelayanan paspor di bagian imigrasi dinilai sangat buruk dan kacau balau. Biaya yang sebelumnya murah jadi mahal.

Waktu penyelesaian paspor juga bisa berbulan bulan.

Parahnya lagi, pihak imigrasi membatasi penerbitan paspor 200 sampai 300 paspor per hari. Padahal jumlah TKI yang datang untuk dilayani di KBRI tiap

hari mencapai ribuan orang.

Tarif paspor juga berfariasi, paspor 48 halaman yang seharusnya RM 85, bisa membengkak hingga ratusan ringgit. Demikian juga paspor 24 halaman yang seharusnya RM 30, bisa lebih dari 50 ringgir. Tarif ini belum termasuk biaya administrasi itu dan ini mencapat puluhan ringgit.

Belum lagi biaya foto copy yang seharusnya gratis, namun diruangan imigrasi disediakan kotak yang berisi uang recehan dengan alasan sebagai sumbangan seikhlasnya yang jumlahnya lebih mahal dari harga foto cofi diluaran.

Redaksi media ini yang coba melakukan konfirmasi langsung kepada Attace Imigrasi Dwi Widodo Kamis (17/9/2015) di KBRI Kuala Lumpur terkait buruknya pelayanan paspor danmaraknya pungutan liar di bagian imigrasi KBRI kuala Lumpur namun tidak berhasil.

Menurut Fitria salah seorang wanita catik yang bertugas sebagai resepsionis di KBRI Kuala Lumpur,Attace Imigrasi Dwi Widodo lagi meting dengan stafnya jadi tak bisa diganggu.”Bapak lagi meting dengan staf, jadi tak bisa diganggu, lagi pula belum ada janji dengan beliau, kalau mau ketemu lain kali buat janji dulu,”ujar Fitria.

Informasi yang diterima media ini dari salah seorang staf imigrasi mengatakan bahwa pimpinannya agak tertutup dengan wartawan.

Apalagi wartawan tersebut mau konfirmasi soal pelayanan paspor, kalau soal itu beliau tak mau ditemui,” Kami stafnya sering disuruh berbohong, kalau ada wartawan mau konfirmasi soal pelayanan paspor, beliau menyuruh kami menyampaikan, bilang lagi meting,” ujar salah seorang staf yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini Heriyantoyang bertugas sebagai Sekurity menjaga pintu masuk KBRI mengaku jika belakangan ini pelayanan paspor di KBRI agak semerawut. Banyak TKI yang datang mengurus paspor kecewa, mereka datang dari jauh jauh ke KBRI sampai disini nomor anteri sudah habis.

“Saya disini juga merantau, kasihan saya melihat mereka datang hanya mau mengambil nomor antri sudah habis, itu belum memasukan dokumen. Tiap hari hampir ribuan yang datang, banyak yang kecewa sudah sampai disini nomor antri habis,” kata Heriyanto yang mengaku berasal dari Pematang Siantar, Sumatera. (rm/mawardi)

KORAN UMUM

Senin 21- 28 September 2015 Minggu ke III

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 132 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

4 Sukhoi Siaga di Hang Nadim

Untuk Usir Pesawat Asing SENJATA oknum TNI menyalak tewaskan warga

Warga Medan Maimun Tewas Ditembak Oknum TNI MEDAN, RAKYAT MEDIA-M Rendi (23) Warga Kampung Aur No.10 Medan Maimun, tewas ditembak oknum TNI di depan loket pembantu bus PMH Jalan Brigjen Katamso, Medan, Senin (21/9/2015) lalu.

Informasi yang diperoleh media ini lapangan, korban tewas akibat mengalami luka tembak mengenai dada kanan tembus ke rusuk kiri korban. Melihat korban terjatuh, pelaku pun langsung melarikan diri.

“Kejadian itu sekitar Pukul 03.00 WIB pagi tadi, bang. Aku dengar ada suara tembakan. Ternyata si Rendi yang terkena tembakan,”kata salah seorang saksi kata yang melihat kejadian tersebut Melihat korban bersimbah darah, rekan-rekan korban bersama saudaranya langsung memberikan pertolongan menggunakan becak bermotor menuju Rumah Sakit Permata Bunda. Namun, setiba di RS Permata Bunda, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kemudian jenazah korban dirujuk ke Rumah Sakit Pirngadi Medan.”Ketika kami bawa ke Rumah Sakit Permata Bunda ternyata korban sudah meninggal dunia, bang,” pungkas Rahul.

Diungkapkannya, yang melakukan penembakan tersebut mengenakan jaket. “Yang menembak si Rendi tersebut cirinya mengenakan jaket bang. Seketika itu juga pelaku langsung melarikan diri,” ungkapnya.

Kapolsekta Medan Kota, melalui Kanit Reskrim AKP Martualisi Sitepu, mengatakan pelakunya diduga oknum TNI, Kopda Us (40) anggota TNI AD Sat Den Pom I/ 5 Medan, dan kini sudah diamankan Den Pom 1/5 Medan.

Dijelaskan Sitepu, awal kejadian itu, Senin (21/9/ 2015) sekira pukul 03.00 WIB ada keributan di tempat hiburan malam New Zone, Jalan Wajir Medan. Korban lari keluar diskotik dikejar pelaku.

“Menurut keterangan saksi, pelaku sempat menembakkan pistolnya ke udara sebanyak 2 kali dan korban masih juga melarikan diri ke arah Jalan Brigjen Katamso. Pelaku kembali mengeluarkan tembakan dan pada saat itu si korban rubuh dan bersimbah darah kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya dengan becak. Ternyata korban tewas dengan luka tembak di dada kanan tembus ke rusuk kiri,” jelas Sitepu.

Hingga kini, pelaku sedang diperiksa secara intensif dan pihak Polsek Medan Kota sedang berkoordinasi dengan Sub Den Pom 1/5 Medan.(rm/sof).

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1.

2.

3.

4.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

BATAM, RAKYAT MEDIA-TNI AU siagakan empat pesawat Sukhoi di bandara Hang Nadim, Batam, ke empat pesawat Sukhoi tersebut baru mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada Senin (21/9/2015) siang.

Dua diantaran pesawat canggih yang dilengkapi persenjataan perang itu baru saja mengusir pesawat asing yang masuk di wilayah Kepulauan Riau. Terparkirnya empat pesawat Sukhoi ini menjadi tontotan para penumpang di bandara.

Pantauan media ini, terlihat warga dan penumpang di Bandara Hang Nadim berebutan ingin menyaksikan pesawat kebanggaan Indonesia itu dari dekat.

Komandan Pangkalan Angkatan Udara Letkol I Ketut kepada media ini menyebutkan, empat pesawat yang sudah dilengkapi persenjataan itu akan parkir di Bandara Hang Nadim. “Empat pesawat Sukhoi yang didatangkan merupakan sesuai kebutuhan, bisa 5 atau lebih dilihat dari kebutuhan,” sambungnya.

Ketut menambahkan, Pangkalan TNI AU terus rutin menjaga wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dan gangguan yang akan terjadi. Hal ini dilakukan sangat wajar, mengingat ramainya lalulintas penerbangan yang melintasi wilayah Republik Indonesia,” ujarnya.(rm/gunawan)

EMPAT pesawat Sukhoi ditempat di Bandara Hang Nadim Batam

Peduli Pada Warga, HM Sani Bagikan 200 Ribu Masker

HM SANI pasangkan masker kepada salah seorang warga

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kabut asap yang terjadi hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri menarik simpati Calon Gubernur (Cagub) Kepri Muhammad Sani. Minggu (20/9/2015), calon Gubernur Kepulauan Riau ini membagikan masker kepada sejumlah warga di Kota Batam.

Pembagian masker yang dilaksanakan di kawasan Bengkong tersebut, merupakan rangkaian dari pembagian 200 ribu masker yang akan dilakukan pasangan Sani-Nurdin Basirun (Sanur) sebagai bentuk kepedulian terhadap warga.

“Kabut asap ini cukup bahaya. Apalagi cuaca yang cenderung panas seperti ini.

Saya pun kena dampaknya.

Sudah berapa hari ini saya batuk. Ini yang melatarbelakangi saya membagikan masker ini,” kata Sani berbincang dengan salah seorang pengojek di sebuah pangkalan ojek tak jauh dari Top 100 Bengkong..

Mantan Gubernur Kepri ini sekaligus memberi pesan kepada sejumlah pengojek yang hadir untuk senantiasa menjaga kesehatan, khususnya dalam situasi udara yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, utamanya inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Pada kesempatan ini, Muhammad Sani menyatakan jika dirinya telah mempersiapkan sebanyak 200.000 masker untuk mengantisipa-

si dampak buruk kabut asap yang merupakan kiriman dari kawasan Sumatera dan Kalimantan yang sekarang terjadi ini. Sebanyak 200.000 masker ini nantinya akan disebar ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kepri.

Selain dibagikan langsung kepada masyarakat, masker ini rencananya juga akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan juga sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota guna mengantisipasi adanya kekurangan.

“Ini bentuk kepedulian saya kepada masyarakat karena kabut asap ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masyakat,” tambah Sani yang saat pembagian turut didampingi Yanto, Ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Provinsi Kepri.

Upaya pencegahan dampak buruk kabut asap yang dilakukan Sani ini mendapat respon positif dari warga penerima.

Muhammad Nasar, salah seorang pedagang di kawasan Bengkong menyatakan jika dirinya selaku pedagang sangat membutuhkan masker mengingat pekerjaannya yang menuntut beraktivitas di udara terbuka. (rm/tri).

Penjabat Gubernur Kepri Ajak WargaHindari Narkoba TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penjabat Gubernur Agung Mulyana mengajak seluruh masyarakat Kepri, untuk mewujudkan lingkungannya sebagai lingkungan yang bebasnarkoba.

Dengan demikian, pelan namun pasti keinginan Kepri untuk mewujudkan bebas narkoba bisa tercapai.

Hal ini dikatakan Agung

Mulyana saat Pementasan Pagelaran Seni Budaya Anti Narkoba Bagi Masyarakat Provinsi Kepri di Hotel Novotel, Jodoh, Batam (20/9/2015).

Pada pergelaran yang mengambil tema “Sukseskan Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba” ini tampak hadir Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kepala BNN Prov KepriKombes Pol. Drs.

Benny Setiawan, MH dan Wakapolda KepriKombes Pol. Fiandar.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Kepri Benny mengatakan pencegahan narkoba harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar.Dia menambahkan terdapat hampir 40.000 pengguna Narkoba di Prov.

Kepriusia antara 16 tahun 64 tahun.(rm/trianto).

Kejari Tarempa Usut Korupsi Dana Hibah Panwaslu Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri Cabang Tarempa, Anambas mengatakan akan segera memulai tahap penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Panwaslu Kabupaten Anambas tahun 2013-2014 senilai Rp3,8 miliar.

Penyelidikan ini dilakukan setelah sebelumnya LSM ICTI-Ngo (Investigation Coruuption Transparan Independen) Non Government Orgazitation Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan kasus ini ke Kecabjari Tarempa.”Dalam waktu dekat ini, kita akan segera bergerak untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi di Panwaslu Anambas ini,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Cabang (Kacabjari) Tarempa, kepada wartawan belim lama ini di Tarempa Sebelumnya LSM ICTI-Ngo (Investigation Coruuption Transparan Independen) Non Government Organitation Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan kasus dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Panwaslu Anambas tahun 20132014 senilai Rp 3,8 miliar kepada pihak Kacabjari Tarempa.

Dana tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk pengadaan Meubeler dan Peralatan Kantor Panwaslu Anambas.

Diduga penggunaan dana tersebut berpotensi merugikan keuangan Negara.

Kuncus menyampaikan kepada media ini, bahwa ada dugaan korupsi atau penyalahgunaan Anggaran di Panwaslu Kabupaten Anambas tahun anggaran 2013 dan 2014, dengan rincian anggaran tahun 2013 senilai Rp1.317.534.720 dan tahun 2014 senilai Rp2.504.084.780, total keseluruhan mencapai Rp3.8 miliar.

“Kasus dugaan korupsi di Panwaslu Anambas juga sudah kita sampaikan kepada Plt Bupati Anambas, Eko Sumbaryadi, baik secara lisan dan surat tembusan, menurutnya, dalam kasus dugaan korupsi di Panwaslu Anambas sangat berpotensi merugikan keuangan negara.Kami juga memiliki data lengkap terkait kasus tersebut, dan dua alat bukti kita sudah peroleh. Sekarang terpulang lagi kepada pihak Kejaksaan bagaimana untuk secepatnya mempelajari kasus ini,”terang Kuncus.(rm/red).

AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan.