Pemkot Belum Mau Bayar Rp21

Sambungan dari Hal 12

Meski begitu, ke-39 mantan karyawan PDJT telah menerima putusan hakim, dan menunggu itikad baik dari perusahaan daerah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu, untuk melaksanakan amar putusan tersebut.

“Hasil putusannya keluar pertanggal 31 Mei 2023 kemarin, dan harus membayar Rp21 miliar,” kata Roy Sianipar kepada wartawan.

Menurut dia, ada dua amar putusan yang dibacakan pihak pengadilan. Pertama, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan ke-39 mantan karyawan PDJT Kota Bogor. Kedua, memerintahkan

Perumda Transpakuan Kota Bogor untuk membayar tunai dan seketika, totalnya Rp21 miliar lebih.

“Ini adalah tuntutan yang dikabulkan oleh majelis,” ucap

Roy.

Adapun, dijelaskan Roy Sianipar, kasus ini bermula ketika 39 karyawan PDJT Kota Bogor tidak mendapatkan gaji selama empat bulan, terhitung sejak Januari - April 2017. Menurut dia, berbagai upaya mediasi pun dilakukan. Namun tidak ada titik temu. Hingga akhirnya, mereka menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya.

“Hasil ini kami persembahkan untuk seluruh karyawan berikut keluarganya masing-masing, yang kurang lebih tujuh tahun menuntut hak-haknya, namun tidak pernah mendapatkan hasil apapun,” ungkap dia.

Roy Sianipar menambahkan, dengan hasil ini, Perumda Transpakuan Kota Bogor diberi waktu selama 14 hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum selanjutnya.

“Nanti kami tunggu apakah putusan ini diterima atau ditolak oleh tergugat. Kalau menerima artinya putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berlakulah amar putusan itu,” beber dia

“Namun apabila mengajukan kasasi, maka harus kami tunggu sampai berkekuatan hukum