Plt Bupati : Dewan Dilarang Kritik Pembangunan

CIBINONGPlt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebut DPRD Kabupaten Bogor seharusnya tidak boleh mengkritik program pembangunan.

Sebab, semua program yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini bupati dengan DPRD.

“Dewan itu tidak boleh mengkritik, kita bernegara, kita bekerja berdasarkan pedoman, pedoman kita RPJMD, atas kesepakatan bupati dan dewan,” ucap Iwan di sela-sela perayaan Hari Jadi Bogor Ke541, Minggu (4/6).

Termasuk infrastruktur, Iwan menegaskan bahwa itu berdasarkan kesepakatan bupati dan DPRD di dalam Rancangan APBD (RAPBD).

Kalau dewan mengkritik pembangunan, kata Iwan, artinya sama saja dengan mengkritik apa yang telah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kalau mau perang itu di dalam RAPBD, kalau sudah disepakati, pahit manis telan berdua, jangan sampai pas sudah diketok palu, masalahnya di kita(eksekutif),” kata Iwan.

Menurut dia, dalam bernegara apapun yang diprogramkan merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama.

Bukan hanya eksekutif yang mengatur program apa saja yang harus dijalankan.

“Unsur penyelenggara pemerintah itu tiga, eksekutif atau bupati, legislatif dewan, dan ketiga birokrat sebagai pelaksananya,” tukas Iwan. Sebelumnya, Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bogor menilai realisasi visi dan misi Bupati Bogor belum mencapai target.

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2022, PKS melihat tidak berpatokan dengan RPJMD 2018-2023.

“Mestinya LKPj berpatokan pada RPJMD, sehingga kita mengetahui apakah visi misi dan janji politik bupati sudah terpenuhi atau belum,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKS, Achmad Fathoni.

Beberapa catatan terkait capaian visi misi Bupati Bogor yang disebut Pancakarsa pun, kata Fathoni, masih banyak yang belum tercapai. Baik pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta target pendapatan daerah.

Menurut dia, masih banyak infrastruktur jalan yang belum memadai, termasuk jalan rusak yang belum juga diperbaiki.

Pihaknya sendiri mengapresiasi program Satu Miliar Satu Desa (samisade) dalam percepatan pembangunan infrastruktur di desa. Namun dengan catatan, pengawasan yang perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat permasalahan di beberapa desa.

Kemudian pada program

Bogor Sehat, lanjut Fathoni, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat pelayanan kesehatan karena belum terdaftar sebagai peserta BPJS. “Perlu political will dari bupati untuk mengubah Perbup Nomor 65 tahun 2017 yang menghalangi proses perpindahan peserta

BPJS ke PBI. Serta perlu political will dari bupati untuk bisa mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten

Bogor,” papar dia.

Selanjutnya pada program

Bogor Cerdas, pihaknya mengapresiasi komitmen Pemkab Bogor dalam mengangkat pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baik tenaga pendidik maupun kesehatan. Meski begitu, kurangnya tenaga pendidik hingga kepala sekolah perlu juga menjadi perhatian serius Pemkab Bogor. Selain itu Fathoni melihat masih timpangnya pendidikan madrasah yang di bawah Kementerian Agama dengan pendidikan di bawah Kemendikbud. Sesuai RPJMD 2018-2023, tidak ada lagi sekolah rusak, tidak punya toilet dan perpustakaan, namun fakta di lapangan masih belum tercapai.

“Kami melihat masih banyak target-target dalam RPJMD yang belum terpenuhi, ini harus menjadi perhatian Plt. Bupati Bogor,” pintanya. Terlebih sambung dia, tahun ini merupakan tahun terakhir masa jabatan Bupati Bogor periode 2018 - 2023. Terhadap catatan tersebut, Fraksi PKS meminta Plt. Bupati untuk serius dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.(cok/c)

Jani Nurjaman ketika ditemui wartawan, Senin (5/6). Bahkan menurut Jani, hampir di seluruh wilayah krisis air bersih. “Kami Pemdes Kalongliud memohon bantuan kepada Bupati Bogor melalui BPBD untuk menyuplai air bersih ke seluruh wilayah,” jelas dia.

Kegiatan ini dilakukan sejak Sabtu (3/6), tim dari BPBD turun langsung keliling menyuplai air bersih ke setiap kampung.

“Sampai hari ini (kemarin,red) masih terus mengirimkan air ke warga, kami ucapkan terima kasih kepada Tim BPBD atas respon cepatnya,” kata Jani.

Karena kalau terus dibiarkan akan berdampak luas ke wilayah lain, tak hanya sumur yang kering aliran ke area persawahan juga tidak ada akibat bendungan belum diperbaiki.

“Lahan pertanian milik warga juga tak bisa digunakan itu akibat bendungan yang biasa digunakan warga jebol, pasca bencana 2020 lalu dan belum diperbaiki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor,” keluhnya. Dia menuturkan, untuk ladang pertanian sudah tiga tahun ini kering, pasca bencana banjir 2020 memang masyarakat sudah tidak dapat melakukan aktivitas pertanian.

“Bendungan yang biasanya mengaliri 80 hektar ladang persawahan sampai sekarang tidak dalam bercocok tanam dan mengganti dengan sayuran,” kata dia.(Abi/c)