PPPK Dianggap Banyak

Masalah

JAKARTA– Perhimpunan

Pendidikan dan Guru (P2G) masih menyoroti kebijakan perekrutan Guru Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK). Dalam momen

Peringatan Hari Pendidikan

Nasional (Hardiknas) ini, P2G mendesak pemerintah lebih profesional dalam memperlakukan guru.

P2G menilai, persoalan Guru

PPPK sekarang menjadi cermin buruk tata kelola guru di tanah air. Indonesia membutuhkan

1,3 juta guru ASN sampai 2024 tapi pemerintah malah merekrut ASN kontrak dengan istilah PPPK.

P2G beranggapan PPPK adalah solusi kekurangan guru jangka pendek. Harusnya pemerintah merekrut guru

PNS sebagai solusi jangka panjang. Alasan anggaran jumbo menjadi faktor utama Pemerintah tak lagi rekrut guru PNS.

Padahal anggaran pendidikan dalam APBN pun mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya.

Pada 2023 alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp 612 triliun, naik

5,8 persen dari tahun 2022 sebesar Rp 574,9 triliun.

"Negara alami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar pula Rp 612 triliun, tapi Pemerintah masih enggan merekrut guru PNS, sebuah ambivalensi dalam

Kondisi ini, diduga akan turut berimbas pada lalu lintas orang tua, yang akan menjemput anaknya pulang sekolah. Sebab, kemacetan kian bertambah parah di sore hari.

Menyikapi kondisi ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengintruksikan para pelajar, untuk tetap menunggu di dalam sekolah, saat belum dijemput oleh orang tuanya. Di samping itu, pihak sekolah juga diminta menjaga para siswa tetap di lingkungan sekolah.

Kepala Seksi Kurikulim SD

JAWAPOS bersikap," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (2/5).

UNJUK RASA: Belasan tenaga honorer sedang berdemo soal kebijakan perekrutan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beberapa waktu lalu.

Satriwan mengatakan, rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah menyisakan persoalan berlarut-larut. Seleksi guru PPPK sejak 2021 menyisakan ragam persoalan diantaranya masih ada 62.645 guru PPPK Prioritas-1 (P-1) yang belum kunjung dapat formasi, sebanyak 3.043 guru P-1 yang kelulusannya dibatalkan sepihak oleh Kemdikbudristek.

Janji Mendikbudristek dan Menpan RB akan mengangkat 1 juta guru, baru terealisasi 550 ribu itu pun PPPK, guru PPPK yang tak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan bahkan sampai 9 bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru guru di Papua.

"P2G sangat menyangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes tapi tak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN gajinya tak dibayar berbulan- bulan?", jelas Satriwan.

Satriwan melanjutkan, P2G juga kecewa kepada Pemprov DKI Jakarta karena hanya memberi durasi kontrak guru PPPK 1 tahun. Sedangkan provinsi lain justru mengeluarkan kontrak 5 tahun.

"Profesi Guru masih dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Guru mengabdi bertahuntahun sebagai honorer, upah jauh di bawah UMK, diangkat jadi ASN tapi malah ga digaji berbulan-bulan. Harapan terjadinya perbaikan nasib malah sebaliknya," imbuhnya.

P2G meminta komitmen Pemda membuat kontrak minimal 5 tahun bagi guru PPPK. P2G juga berharap Presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan jumlah formasi guru PPPK secara maksimal sesuai kebutuhan riil di daerah.

"Pemda yang tidak serius mengelola guru PPPK hendaknya disanksi tegas oleh Kemendagri termasuk dari aspek anggaran. Sehingga tak terulang lagi peristiwa memilukan dan memalukan, guru PPPK tak digaji seperti di Bandar Lampung, Serang, dan Papua," tukas Satriwan. (*/ran)

Disdik Kota Bogor, Rini Mulyani mengatakan, hal itu memang sudah menjadi perhatian pihaknya, terlepas dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Ini bertujuan menjaga para siswa dari kekhawatiran yang tidak diinginkan.

Rini menerangkan, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan masuk sekolah pukul 08.00 WIB, sebagai upaya penyesuaian kebijakan rekayasa lalu lintas Otista. Kebi jakan yang diterapkan selama sepekan ke depan ini, dimaksudkan agar para siswa memiliki waktu lebih saat hendak berangkat sekolah. "Sejauh ini kebijakan itu efektif karena tidak ada keluhan yang disampaikan pihak sekolah maupun orang tua kepada kami soal rekayasa lalu lintas Walaupun dampaknya sangat macet," ucapnya.

Meski demikian, pihaknya akan terbuka mendengar keluhan atau laporan yang disampaikan oleh sekolah, maupun orang tua. "Mungkin karena ini masih hari pertama sehingga belum ada laporan yang masuk," imbuhnya. (fat/c)

P2G Minta Merdeka Mengajar Dievaluasi

JAKARTA– Pemerintah diminta melakukan perbaikan terhadap kualitas pendidikan, pascapandemi Covid-19. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023, diharap Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dijadikan momentum, merefleksikan berbagai kebijakan pendidikan baik pusat maupun daerah.

"Pendidikan kita mau dibawa kemana? Apalagi Pemilu sudah di depan mata, nanti ganti pemerintah ganti kebijakan lagi," tegas Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (2/5). P2G mendesak Kemdikbudristek, serta seluruh pemerintah daerah melakukan evaluasi secara komprehensif, dan objektif terhadap seluruh Episode Merdeka Mengajar yang sudah masuk Episode ke-24. Terutama untuk mengantisipasi terjadinya pergantian kebijakan, karena pemimpin berganti.

"Kami pun menilai sejak dulu ganti menteri pasti ganti kebijakan, jadi tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional," imbuh Satriwan.

P2G tak mau program ini hanya berganti merek kebijakan, tapi substansinya sama. Jangan sampai, klaim perubahan inovasi pendidikan yang terjadi malah involusi pendidikan.

ILUSTRASI: Guru sedang mengajar tentang peta dunia kepada anak didiknya.

"Makanya P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan

Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah, dan tujuan pembangunan pendidikan

Indonesia jangka panjang. Road map yang lahir dari pemikiran semua stakeholders secara partisipatif, objektif, dan transparan," jelasnya.

Jika Presiden Jokowi dapat melahirkan Peta Jalan Pendidikan Nasional, ini akan menjadi warisan yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. (*/ran)