Kemenag Minta Pesantren Buat Satgas PPKS

JAKARTA–Kasus tindak kekerasan seksual kembali terjadi di pesantren. Pimpinan Pesantren Al-Minhaj di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diduga berbuat cabul terhadap lebih dari 15 santrinya dalam rentang beberapa tahun.

Dalam penanganan kasus tersebut, terduga pelaku bernama Wildan Mashuri disebut saat ini sudah diamankan pihak kepolisian.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghofur menyebut, pihaknya mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan. Selain itu, Kementerian Agama juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, dalam penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Lembaga yang dimaksud salah satunya, adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) dan pihak kepolisian. Proses pelindungan korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan, apalagi tindak kekerasan seksual, disampaikan perlu melibatkan banyak stakeholders. Para pihak perlu memikirkan nasib korban kekerasan. Salah satu yang dipikirkan, adalah apakah mereka langsung dipulangkan ke orang tua dan bagaimana masa depan pendidikannya. Jika diketahui korban hamil dan punya anak bagaimana kelanjutannya, serta jika korban tidak mau pulang akan dititipkan ke siapa. “Ini semua harus dipikir. Kita tidak bisa hanya menyelesaikan pelakunya saja, tapi juga perlu dipikirkan nasib korbannya seperti apa. Nah, untuk itu kita libatkan Dinas Sosial,” ucap Waryono. Ia menegaskan harus melindungi korban, terutama anakanak dan perempuan. Selain itu, dalam penanganannya juga harus komprehensif.

Waryono menyebut Kementerian Agama juga terus melakukan sejumlah langkah pencegahan dan upaya preventif agar peristiwa yang sama tidak terulang. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi pesantren ramah anak.

Komunikasi dengan pesantren juga dilakukan untuk saling mengingatkan, bahwa santri adalah titipan orang tua kepada para kiai, ibu nyai dan ustaz.

Sehingga, santri harus diperlakukan seperti anak sendiri.

“Artinya, santri harus mendapatkan perlindungan dan pembelajaran. Kalau sakit, diobati. (santri) Tidak boleh mendapatkan kekerasan. Ini terus kami komunikasikan dan sosialisasikan,” lanjut dia. Proses sosialisasi ini terus berjalan secara bertahap. Sebab, jumlah pesantren memang sangat banyak, lebih 37 ribu yang terdaftar di Kemenag. Sosialisasi disampaikan kepada para Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Kanwil Kemenag Provinsi yang bertugas dalam pembinaan pesantren. Hal ini juga diberikan kepada perwakilan pesantren, baik melalui forum dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

“Kami sampaikan bahwa pengasuh pesantren harus membaca regulasi terkait perlindungan anak dan perempuan. Bahkan, saya menyebutnya regulasi itu sebagai “kitab kuning baru” . UU perlindungan anak dan perempuan agar menjadi panduan pesantren dan seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya. Kemenag sudah menerbitkan

Peraturan Menteri Agama (PMA)

No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Regulasi ini antara lain mengatur masalah pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Adanya aturan ini mendorong lembaga pendidikan agama untuk membuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS).

Terkait penanganan, regulasi ini mengatur alur pelaporan bagi korban kekerasan seksual.

Kemenag akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membantu mendampingi korban dari aspek psikologis. Telah diatur juga di dalamnya sikap lembaga pendidikan terhadap pelaku dan korban. Para korban harus diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan. Terkait pelaku kekerasan seksual, Waryono menjelaskan regulasi mengatur tentang sanksi dalam bentuk administratif dan pidana. Jika memenuhi unsur pidana, pelaku diserahkan ke penegak hukum. Untuk sanksi administratif bisa berupa pemecatan.

“Regulasi juga mengatur bahwa pelaku harus membayar ganti rugi untuk memulihkan mental dan kesehatan korban,” kata dia. Sebagai tindak lanjut dari

PMA 73 tahun 2022, Kemenag saat ini tengah melakukan finalisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Panduan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

KMA ini diperlukan sebagai regulasi teknis yang akan mengatur langkah dan upaya pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan binaan Kemenag. “Kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Karenanya, praktik kekerasan dalam bentuk apa pun tidak boleh terjadi lagi,” ucap Waryono. (*/ran)

PPDB SMA Dibuka Lima Jalur

BOGOR–Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA bakal dimulai 19 Juni. PPDB SMA ada lima jalur. Kuota paling banyak jalur zonasi, 50 persen.

ILUSTRASI: Dua anak SD berprestasi di Jember.

Anak Lima Tahun Bisa Masuk SD

JAKARTA-Salah satu syarat

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jenjang SD, adalah usia.

Usia menjadi syarat wajib bagi calon siswa yang akan masuk SD. Karena hal ini berkaitan dengan kesiapan atau kematangan mental peserta didik.

Kematangan diri dan mental peserta didik dalam PPDB wajib disesuaikan dengan usia.

Karena hal ini berkaitan dengan kesiapan mental dan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Karena itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, telah diatur batas usia atau minimal usia calon siswa.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan usia masuk SD adalah minimal 6 tahun dengan catatan khusus.

Tetapi, Kemendikbud Ristek mengizinkan siswa dengan usia 5 tahun bisa mendaftar PPDB dengan syarat atau ketentuan khusus. Syaratnya, yaitu anak berusia 5 tahun 6 bulan per 1 Juli diperbolehkan mengikuti PPDB SD. Dengan catatan, anak tersebut memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan sudah siap secara psikis.

Bakat ini dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika tidak ada, maka rekomendasi dilakukan dewan guru sekolah bersangkutan.(jpg)

’’Aturannya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, yang paling banyak jalur zonasi, 50 persen,’’ kata Sri Hartati, kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, kemarin. Pertama, jalur afirmasi, memiliki kuota 15 persen. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah (ADEM). Juga anak buruh dan penyandang disabilitas. Dari 15 persen dipecah lagi. Tujuh persen untuk siswa tidak mampu dan ADEM. Anak buruh, memiliki kuota lima persen. Penyandang disabilitas tiga persen.

Pendaftar jalur afirmasi bisa menunjukkan kepemilikan

KIP (Kartu Indonesia Pintar), kartu keluarga sejahtera (KKS), program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu bantuan sosial tunai (BST), kartu Indonesia sehat (KIS) dan program bantuan pemerintah daerah yang lain. Kedua, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, kuotanya lima persen. Dua persen untuk orang tua yang pindah tugas. Dua persen untuk anak tenaga pendidik. Satu persen untuk anak tenaga kesehatan. Ketiga, jalur prestasi hasil lomba, kuotanya lima persen. Dua persen untuk prestasi lomba akademik, dan tiga persen untuk lomba non akademik. (*/ran)