Issuu

BULETIN Edisi IV (Oktober - Desember 2021) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PROYEK PEMELIHARAAN BENDUNGAN DAN BANGUN, GUNA, SERAH PLTM BINTANG BANO, MENUJU KPBU UNSOLICITED Sekapur Sirih

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya sehingga Buletin PPISDA 2021 ini dapat terbit kembali, yang mana kali ini sudah memasuki Edisi ke IV. Di tengah Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya agar proyek-proyek infrastruktur khususnya sektor sumber daya air dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan Pemerintah Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyadari bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh terhadap ekonomi secara makro maupun mikro serta sebagai salah satu pendorong utama roda perekonomian di Indonesia. Pengembangan skema KPBU merupakan salah satu upaya kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/ APBD sebagai alternatif sumber pendanaan terakhir.

Direktorat PPISDA Laksanakan Market Consultation Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah

Arvi Argyantoro

Jelang akhir tahun 2021, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infastruktur Sumber Daya Air telah melakukan beberapa persiapan menuju tahapan transaksi proyek KPBU bidang sumber daya air baik solicited maupun unsolicited. Untuk proyek KPBU SDA Solicited yaitu Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, SPAB Kedunglanggar, dan SPAB Kuwil Terintegrasi SPAM Regional Bimatara. Sedangkan proyek KPBU SDA Unsolicited yaitu Pemeliharaan Bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano, SPAB Sidan (bundling dengan SPAM Ayung I) dan SPAB Karian barat (bundling dengan SPAM Karian Barat). Pandemi belum usai, untuk itu marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan, meningkatkan imun dan berpikir positif. Selebihnya kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh insan PPISDA untuk tetap berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja unit kerja. Saran maupun kritik sangat kami perlukan demi perbaikan kami di masa mendatang. PPISDA bisa… PPISDA harus bisa… PPISDA pasti bisa… PPISDA….HEBAT…. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Brantas Abipraya Usulkan Proyek KPBU Unsolicited PLTA Tiga Dihaji

Percepat Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air, Direktorat PPISDA Gelar Rapat Koordinasi

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Salam Redaksi, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian Keempat kali nya Buletin PPISDA hadir menyapa semua pembaca setia. Meski masih dalam suasana Pandemi Covid – 19, namun semangat dan kegigihan kami tim redaksi tidak pudar untuk menghadirkan informasi mengenai perkembangan proyek Sumber Daya Air yang ada di Direktorat PPISDA. Diawali dengan ulasan terkait PLTM Bintang Bano yang hingga akhir tahun 2021 progres nya mencapai tahap persiapan untuk lelang KPBU. Selain itu KemenPUPR juga telah melakukan pertemuan dengan KeMenESDM dan PT PLN (Persero),untuk membahas besaran tarif listrik dan biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP). Selain itu kami juga menyajikan ulasan terkait kegiatan PPISDA selama bulan Oktober hingga Desember 2021

diantaranya Market Consultation untuk proyek Bendungan Bodri guna mendapat masukan/saran guna penyempurnaan konsep FBC, Market Sounding untuk proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara, Survei Lapangan ke Bendungan Karangkates dan Bendungan Tapin. Pembaca yang Budiman, Kebahagiaan atas terbitnya Buletin PPISDA Edisi IV ini belum terasa lengkap tanpa ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kami atas segala dukungan dari para kontributor buletin. Besar harapan kami kedepannya akan terbit edisi – edisi berikutnya dengan ragam dan kualitas informasi serta tampilan yang semakin beragam dan menarik sehingga bulletin PPISDA ini selalu dinanti kehadirannya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BULETIN

PENGARAH • Ir. Arvi Argyantoro, MA, PENANGGUNG JAWAB • Acep Atmaja, S.ST, M.T • Arfin, S.T, M.T PEMIMPIN REDAKSI • Eko Supartono, S.ST, M.Si REDAKTUR PELAKSANA • Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si EDITOR • Nurul Fauzia, S.Kom, M.M DESAINER • Andika Zuhdi Ramdani, S.T FOTOGRAFER • Tim Dit. PPISDA REPORTER • Nurul Qolbi, S.E, M.Sc • Elwin Zanur, S.Sos SEKRETARIAT DAN SIRKULASI • Neny Febriyanti, S.E KONTRIBUTOR Ika Agus Pawiyarti, ST • Arif Widianto, SE • Ishaq Al kindy, ST • Nanik Yulia Widyanti, S.E.I • Dwi Hanani Setyawati, SE

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Edisi IV (Oktober - Desember) Tahun 2021 Redaksi Menerima Tulisan/Artikel Untuk Dimuat Dalam Buletin Ini, Redaksi Berhak Mengubah/Mengedit Setiap Tulisan/Artikel Tanpa Mengubah Maksud Dan Substansi.tulisan Dapat Dikirimkan Ke Email Redaksi.

Alamat Redaksi :

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Kementerian ATR/BPN Lt. 3 Wing 4 Jl. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp/Fax : (021)7264267 Email : ppisda.pembiayaan@pu.go.id

Daftar Isi

Laporan Utama: Proyek KPBU Unsolicited Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano, Sampai Manakah Progresnya?

5 7

Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU SPAB Kuwil, Sulawesi Utara

Direktorat PPISDA Laksanakan Market Consultation Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah

9 12

Percepat Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air, Direktorat PPISDA Gelar Rapat Koordinasi

Survei Lapangan Indikator Kinerja Layanan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Pada Bendungan Karangkates

Opini: Alokasi Risiko Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema KPBU

Direktorat PPISDA Susun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Guna Optimalkan Kinerja

Mengulik Peluang Investasi Dalam Proyek KPBU

Evaluasi Capaian Kinerja Quartal III dan Rencana Strategis Penyelesaian Target Quartal IV TA. 2021 Dit. PPISDA

Kunjungi Bendungan Tapin, Direktorat PPISDA Lakukan Survei Kinerja Pemantauan dan Evaluasi

Brantas Abipraya Usulkan Proyek KPBU Unsolicited PLTA Tiga Dihaji

15 17

Koordinasi Potensi Integrasi Sumber Pendanaan dan Mekanisme Penganggaran KPBU Availability Payment Sektor Sumber Daya Air

Penjajakan Minat Pasar Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara

Menyongsong Pelaksanaan Transaksi di 2022, Siapkah?

Laporan Utama

PROYEK KPBU UNSOLICITED PEMELIHARAAN BENDUNGAN DAN BGS PLTM BINTANG BANO, SAMPAI MANAKAH PROGRESNYA?

Bendungan Bintang Bano merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 juncto Peraturan Presiden Nomor 56/2018 juncto Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan ini berlokasi di Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan yang membendung aliran Sungai Brang Rea ini memiliki kapasitas tampung mencapai 65,84 m³ sehingga diharapkan dapat mengairi lahan pertanian di Sumbawa Barat seluas 6.695 ha. Nantinya Bendungan Bintang Bano juga diharapkan mampu mereduksi banjir setara 647 m³/detik dan menyediakan pasokan air baku sebesar 0,55 m³. Bendungan yang direncanakan akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Januri 2022 ini, juga memiliki potensi tenaga listrik yang cukup besar.

Adanya potensi tenaga listrik di Bendungan Bintang Bano kemudian mendorong PT Brantas Abipraya (Persero) memanfaatkan infrastruktur Sumber Daya Air untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan kapasitas listrik sebesar 6,3 MW (3 x 2,1 MW). PT Brantas Abipraya (Persero) telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Prinsip atas Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada Bendungan Bintang Bano kepada Menteri PUPR pada 14 September 2020. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melakukan evaluasi tahap pertama atas dokumen Studi Kelayakan yang dikirimkan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai lingkup KPBU dengan Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Namun demikian, prakarsa pembangunan PLTM ini diharapkan dapat berkontribusi pada kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) Bendungan Bintang Bano. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR melalui Surat Persetujuan Prakarsa Proyek PLTM Bendungan Bintang Bano melalui Mekanisme KPBU (Unsolicited) pada 10 November 2020. PT Brantas Abipraya (Persero) selanjutnya menindaklanjuti surat Menteri PUPR dengan melakukan pemutakhiran Studi Kelayakan, dan disampaikan melalui Surat Izin Prakarsa kedua pada April 2021. Setelah dilakukan evaluasi, terdapat perubahan lingkup kegiatan dengan pengecualian kegiatan operasi yang menjadi Pemeliharaan Bendungan dan BangunGuna-Serah (BGS) PLTM. Namun demikian, biaya operasi bendungan tetap diperhitungkan sebagai unsur pembentuk tarif listrik. Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR melalui Surat Persetujuan Prakarsa Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano Kapasitas 3 x 2,1 MW pada 25 Juni 2021.

koordinasi terbatas dengan Kementerian ESDM maupun PT PLN.

DirekturAneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Bapak Chrisnawan Anditya memberikan tanggapan bahwa sesuai Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2020, maka tarif listrik belum dapat ditetapkan di awal sebelum lelang KPBU. “Sampai saat ini Kementerian ESDM terus mengupayakan agar Rancangan Perpres mengenai “Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero)” dapat disahkan sehingga dapat mengakomodasi antara lain penetapan tarif listrik di awal yang diusulkan Kementerian PUPR. Minggu depan kami akan rapat lagi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas Raperpres tersebut” ujar Bapak Chrisnawan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Raperpres tersebut diatur mengenai (1) Skema Tarif, yang mencakup Feed in Tariff untuk pembangkit dengan kapasitas kurang dari 5 MW; Harga Patokan Tertinggi untuk pembangkit dengan kapasitas lebih dari 5 MW; serta Kesepakatan untuk pembangkit dengan kondisi tertentu, seperti PLTSa; dan (2) Mekanisme yang diusulkan untuk ketiga skema tarif tersebut adalah melalui penunjukan langsung. Secara umum tarif listrik atas pengembangan PLTA/PLTM yang memanfaatkan infrastruktur SDA milik PUPR akan lebih rendah dibandingkan dengan tarif listrik PLTA/PLTM yang dikembangkan oleh IPP secara mandiri atau tanpa memanfaatkan aset pemerintah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa sampa saat ini biaya OP bendungan akan sulit untuk dimasukkan kedalam komponen tarif. “Namun apabila Kementerian PUPR tetap menginginkan agar biaya OP bendungan masuk kedalam komponen tarif listrik, maka kami perlu meminta opini dari BPKP”, pungkas beliau. Senada dengan Kementerian ESDM, Executive Vice President EBT PT PLN (Persero), Ibu Cita Dewi juga berpendapat bahwa seyogyanya biaya OP bendungan tidak membebani tarif listrik. “Namun kami dapat memahami bahwa perlu ada kontribusi dari badan usaha karena aset Kementerian PUPR dimanfaatkan untuk pengembangan tenaga listrik EBT”, ujar beliau. Lebih lanjut beliau mengusulkan agar kontribusi biaya OP diambil dari pendapatan badan usaha yang diterima atas penjualan listrik kepada PT PLN. “Mungkin ini salah satu solusi, saya pikir bisa dikaji lebih lanjut”, ujar beliau.

Perhitungan Tarif Listrik, Sudahkah Temukan Titik Terang?

Menanggapi hal ini, PT Brantas Abipraya selaku pemrakarsa sedang melakukan riviu terhadap studi kelayakan, termasuk didalamnya perhitungan kembali atas financial modelling, dokumen pengadaan dan dokumen perjanjian kerjasamanya. “Pada prinsipnya kami dapat menerima usulan Kementerian ESDM dan PT PLN tersebut, namun kami tetap berharap agar besaran kontribusi biaya OP bendungan merupakan prosentase tertentu dari tarif hasil negosiasi dengan PT PLN. Prosentase itu juga dapat dijadikan sebagai bidding parameter di lelang KPBU”, ujar Direktur Teknik PT Brantas Energi.

Mengingat pengembangan PLTM Bintang Bano dirancang agar dapat berkontribusi pada kegiatan OP Bendungan Bintang Bano, maka tarif listrik dapat ditetapkan diawal sebelum lelang KPBU dan biaya OP bendungan diharapkan menjadi bagian dari komponen penyusun struktur tarif listrik. Hal ini disampaikan oleh Direktur PPISDA pada rapat

Mengingat struktur tarif listrik dan mekanisme pengadaan yang semakin mengerucut, maka koordinasi dengan pemrakarsa, PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM terus diintensifkan agar diperoleh perhitungan tarif listrik yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua sektor, serta target COD di tahun 2025 dapat tercapai. (nq/re/ia)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

KOORDINASI POTENSI INTEGRASI SUMBER PENDANAAN DAN MEKANISME PENGANGGARAN KPBU AVAILABILITY PAYMENT SEKTOR SUMBER DAYA AIR

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit.PPISDA) melaksanakan Rapat Koordinasi Potensi Integrasi Sumber Pendanaan dan Mekanisme Penganggaran KPBU Availability Payment Sektor Sumber Daya Air, Senin 25 Oktober 2021 di Kota Bogor dalam rangka menggali dan membahas potensi integrasi sumber pendanaan dengan skema pembayaran AP serta mekanisme penganggaran pembayaran AP untuk proyek KPBU sektor sumber daya air. Dalam kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu (1) Koordinator KPBU Infrastruktur dan Sosial, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Bappenas; (2) Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA, Kementerian Keuangan; (3) Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR, Kementerian Keuangan; (4) Sub Koordinator Analisa Anggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR; (5) Sub Koordinator Perencanaan Teknis Wilayah Sumatera dan Kalimantan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen. Bina Marga, Kementerian PUPR. (6) Sub Koordinator Keterpaduan Perencanaan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen. Bina Marga, Kementerian PUPR; (7) Senior Manager Guidedance and Consultation, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan (8) Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.

Perhitungan total biaya investasi pembangunan infrastruktur menggunakan skema KPBU-AP akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pembiayaan konvensional, karena pada skema KPBU-AP diperhitungkan faktor risiko. Skema KPBU-AP lebih cocok jika digunakan untuk membangun proyek infrastruktur baru/ greenfield jika dibandingkan untuk proyek infrastruktur yang sudah terbangun/ brownfield. Hal ini dikarenakan pada proyek greenfield tingkat transfer knowledge dinilai lebih tinggi Terdapat Beberapa sumber-sumber pendanaan untuk Kerjasama Permerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) AP, yaitu: a) Pinjaman daerah; b) Transfer dari Pemerintah Pusat, misalnya DAK; c) Pendapatan dari proyek; d) Dana cadangan daerah; dan e) PBB land value capture Namun terdapat beberapa dukungan fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran AP, yang mungkin dilakukan dalam KPBU Indonesia yaitu pembiayaan AP dapat dianggarkan melalui PNBP, berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP bahwa PNBP dapat digunakan oleh Unit Organisasi/ Unit Kerja dalam K/L yang bersangkutan. Jika PJPK tidak memiliki PNBP, maka dapat digunakan PNBP dari direktorat lain dalam satu K/L maupun lintas K/L dengan rumpun yang sama. Salah satu contoh proyek dengan pembiayaan ini adalah Proyek KPBU Palapa Ring, dimana pembayaran AP tidak hanya berasal dari BLU BAKTI, namun berasal dari PNBP Penggunaan Spektrum dari direktorat lain di Kominfo. (azr)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober- Desember 2021) | Hal

KONSULTASI PUBLIK DAN REAL DEMAND SURVEY PROYEK KPBU SPAB KUWIL, SULAWESI UTARA

Dalam rangka penyiapan proyek KPBU SPAB Kuwil yang saat ini telah memasuki tahap penyusunan SPOBC, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infasruktur Sumber daya Air (PPISDA), DJPI menyelenggarakan Konsultasi Publik dan Real Demand Survey (RDS) Proyek KPBU SPAB Kuwil, Sulawesi Utara pada 28 Oktober 2021 di Kota Manado Sulawesi Utara. Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari pemangku kepentingan terkait serta evaluasi atas implementasi pelaksanaan proyek KPBU SPAB Kuwil. Adapun tujuan dari RDS adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait kebutuhan, ketertarikan, kemauan dan kemampuan pengguna untuk membayar, serta informasi dan tingkat pelayanan yang diharapkan dari pembangunan proyek KPBU SPAB Kuwil. Pada akhir kegiatan dilakukan penyepakatan dan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU SPAB Kuwil, Sulawesi Utara oleh para pemangku kepentingan terkait.

e) Konstruksi: April 2024 – Juni 2025; dan f) Operasi: Agustus 2025 Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAB Kuwil terintegrasi SPAM Regional Bimatara dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Ditjen. Sumber Daya Air (Direktorat Air Tanah dan Air Baku), dan Ditjen. Cipta Karya (Direktorat Air Minum) serta dilakukan penyepakatan dan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik dan RDS Proyek KPBU SPAB Kuwil oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepala Desa (Hukum Tua) pada wilayah terdampak. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi I, Fungsional Perencana Madya, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Perwakilan Dinas PUPR Kota Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, Bapelitbangda Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, PDAM Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Desa Kawangkoan, Kuwil dan Suwaan, Pemerintah Kecamatan Suwaan, Tenaga ahli penyusun SP-OBC Proyek KPBU SPAB Kuwil dan staf di Lingkungan Dit. PPISDA. (azr)

Bendungan Kuwil Kawangkoan yang membendung Sungai Tondano berlokasi di Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara memiliki manfaat Pengendalian banjir di Kota Manado untuk debit banjir (Q40) sebesar 470 m3/s; Penyediaan air baku sebesar 4500 lps untuk Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan KEK Bitung; PLTM dengan kapasitas terpasang 2 x 0,70 MW; dan Pengembangan pariwisata. Bendungan Kuwil Kawangkoan direncanakan selesai pada akhir tahun 2022 sehingga diharapkan konstruksi SPAB Kuwil dapat dimulai tahun 2023 dengan catatan harus dilakukan sinkronisasi pembangunan SPAB dengan pembangunan PLTMH dan SPAM. Timeline pelaksanaan KPBU SPAB Kuwil antara lain a) b) c) d)

Studi Pendahuluan: Januari – Maret 2021 OBC: Juni – November 2021 FBC: Januari – Juni 2022; Lelang: Maret – Mei 2023;

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal 5

EVALUASI CAPAIAN KINERJA QUARTAL III DAN RENCANA STRATEGIS PENYELESAIAN TARGET QUARTAL IV TA. 2021 DIT. PPISDA Evaluasi Capaian Kinerja Quartal III dan Rencana Strategis Penyelesaian Target Quartal IV TA. 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air diselenggarakan hari Selasa, 26 Oktober 2021 di Jakarta. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memonitoring progres proyek KPBU infrastruktur sumber daya air, mengevaluasi capaian kinerja Dit. PPISDA pada Quartal III TA. 2021 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam mencapai sasaran kinerja sehingga dapat dirumuskan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan progres penyusunan laporan swakelola Dit.PPISDA TA.2021. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Dit.PPISDA, Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi, Dit. PPISDA dan Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit. PPISDA. Para Sub Koordinator Bidang Tugas (SKBT) memaparkan evaluasi, capaian dan rencana kerja yang ditelah disusun masingmasing subdirektorat dan koordinasi bidang tugas. Kegiatan tersebut menghadirkan penanggap Kepala Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pembiayaan Infrasruktur PU dan Perumahan, Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Setditjen PI dan Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat PSSPP. Hal-hal penting yang disampaikan dan dibahas dalam agenda tersebu antara lain Pagu Direktorat PPISDA (dengan layanan perkantoran) adalah Rp13.048.405.000. Realisasi keuangan Direktorat PPISDA berdasarkan status database e-monitoring Kementerian PUPR pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB adalah sebesar Rp5.701. 672.000,00 atau 43,70%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.346.733.000 atau 56,30%. Capaian kinerja Direktorat PPISDA pada Minggu III a Oktober 2021 masih berada di bawah prognosis 54,14%. Direktorat PPISDA mengajukan revisi pengurangan anggaran sebesar Rp1 Miliar. Proses revisi telah selesai reviu oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR dan saat ini telah pengajuan di Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Adapun

kendala/ isu penyerapan anggaran Direktorat PPISDA yaitu Dinamika perubahan proyek KPBU sektor SDA (dibatalkan, ditunda, maupun diganti proyek baru; Adanya perubahan proyek KPBU dari solicited menjadi unsolicited; Belum ada proyek KPBU SDA yang siap untuk dilelang; Penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat pandemi covid-19 dan PPKM; dan Penarikan termin kontrak Tenaga Ahli. Beberapa rekomendasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2021 antara lain pertama, redifine dan rescheduling rencana kegiatan sesuai dengan kondisi pendemi dan persyaratan baru pelaksanaan kegiatan. Kedua, refocusing kegiatan swakelola. Ketiga, penajaman jadwal pelaksanaan pekerjaan. Keempat penyesuaian kembali/ revisi POK, melaksanakan perjalanan dinas dengan menerapkan protokol kesehatan, serta pelaksanaan rapat dengan metode hybrid; dan kelima optimasi rencana pengakhiran. Sebagai tindaklanjut, Direktorat PPISDA perlu memastikan proses bisnis kegiatan agar in line dengan anggaran yang telah terealisasi begitu pula dengan output yang dihasilkan. Serta, perlu memperhatikan proses pengajuan administrasi yang diserahkan kepada Satker untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan melalukan monitoring pada setiap tahapan pengajuannya agar proses pencairan SP2D berjalan cepat dan tepat waktu.(ind)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober- Desember 2021) | Hal

DIREKTORAT PPISDA LAKSANAKAN MARKET CONSULTATION PROYEK KPBU BENDUNGAN BODRI, JAWA TENGAH

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) telah melaksanakan Market Consultation Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah, (18/11) di Jakarta.

Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang

Market Consultation Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan, tanggapan, maupun minat terhadap Proyek KPBU Bendungan Bodri dari calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki potensi dalam pelaksanaan rencana Proyek KPBU Bendungan Bodri, khususnya penyempurnaan penyusunan Final Business Case (FBC). Market Sounding diawali oleh sambutan dari Bupati Kendal dan dilanjutkan dengan pembukaan dan penyampaian keynote speech oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh narasumber dan sesi tanya jawab dan One on One Session.

Dalam Pembukaan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengatakan Bendungan Bodri memiliki kapasitas tampung sebesar ±41,7 Juta m3 dan akan memberikan manfaat berupa suplai air baku sebesar 0,497 m3/s, mengairi area irigasi seluas 8.861 Ha, reduksi banjir sebesar 64,81 m3/s (Q50), dan PLTM sebesar 3,2 MW, memiliki kapasitas tampung sebesar ±41,7 Juta m3 dan akan memberikan manfaat berupa suplai air baku sebesar 0,497 m3/s, mengairi area irigasi seluas 8.861 Ha, reduksi banjir sebesar 64,81 m3/s (Q50), dan PLTM sebesar 3,2 MW.

Proyek Bendungan Bodri telah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 khususnya dalam hal pembangunan bendungan melalui skema KPBU. Bendungan Bodri termasuk salah satu dari 6 (enam) bendungan yang direncanakan untuk dibangun melalui skema KPBU. Rencana Pembangunan Bendungan Bodri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi

Diharapkan dapat diperoleh masukan, tanggapan dan penyempurnaan, baik dari sisi kelayakan ekonomi, finansial, teknis, hukum, sosial, lingkungan, alokasi resiko hingga bentuk kerjasama yang ditawarkan terhadap konsep Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC) dari para calon investor, para pelaku pasar serta dari perwakilan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sehingga dapat tersusun dokumen prastudi yang lebih menarik minat pasar untuk berinvestasi agar pelaksanaan pembangunan Bendungan Bodri dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.(el)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal 7

KUNJUNGI BENDUNGAN TAPIN, DIREKTORAT PPISDA LAKUKAN SURVEI KINERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dalam rangka penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan dengan Skema KPBU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) lakukan survei lapangan kinerja pemantauan dan evaluasi infrastruktur bendungan. Survei dilakukan dengan Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan sebagai studi kasus.

Rombongan Direktorat PPISDA yang dipimpin oleh Eko Supartono, KBT Pemantauan dan Evaluasi diterima oleh Fikri Abdurrachman, Kepala BWS Kalimantan III di kantornya pada Selasa (16/11). Eko menuturkan, survei ini diselenggarakan dalam rangka menghimpun data dan informasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada pembangunan infrastruktur bendungan untuk dapat diadopsi dalam penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan, serta PPK Pembangunan Bendungan, BWS Kalimantan III. Bendungan Tapin berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Proses pembangunan Bendungan Tapin dimulai dari desain peningkatan bendungan menjadi waduk/embung D.I Tapin dan Batulicin pada tahun 2003, dan seluruh readiness criteria terpenuhi pada tahun 2015. Kontruksi dimulai pada Oktober 2015 setelah terbit sertifikasi desain dan izin pelaksanaan konstruksi Bendungan Tapin, dan selesai pada Desember 2020. Bendungan yang terletak di DAS Tapin ini merupakan bendungan dengan tipe urugan batu zonal inti tegak dengan luas genangan 425 ha. Bendunan ini memiliki satu buah bendungan pelana dengan kapasitas tampung 56,77 juta m3. Bendungan Tapin memiliki beberapa manfaat, antara lain untuk meduksi banjir sebesar 172 m3/dt; potensi air baku sebesar 500 l/dt; potensi irigasi seluas

5.472 ha; potensi tenaga listrik sebesar 3,3 MW; dan pariwisata. “Pengoperasian Bendungan Tapin fokus pada aspek keamanan bendungan, penanganan banjir, serta penyediaan air baku dan irigasi,” ujar Selo Bhuwono Kahar, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan, BWS Kalimantan III. Lebih lanjut Selo menjelaskan bahwa pemanfaatan Bendungan Tapin untuk air baku dan irigasi direncanakan akan tuntas secara fisik untuk dapat dimanfaatkan pada semester II-2022. Sementara, potensi listrik Bendungan Tapin saat ini belum dimanfaatkan. Permasalahan pada Masa Konstruksi Bendungan Tapin merupakan bendungan yang ideal secara teknis, karena secara struktur mampu mendukung beberapa tipe bendungan. Selain bendungan tipe urugan, cocok juga untuk tipe beton sebab posisi as bendungan memiliki kondisi geologi dengan didukung struktur andesit masif yang utuh. Oleh karenanya, Selo mengungkapkan bahwa selama proses konstruksi tidak ditemukan masalah teknis yang cukup berarti. Proses impounding pun tidak dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan terjadi curah hujan yang tinggi hingga mengakibatkan terjadinya banjir pada masa impounding, sehingga Januari 2021 air di bendungan telah menimpas, dari target awal April 2021. Di sisi lain, sempat terjadi masalah non-teknis saat konstruksi dan relatif mengganggu progres Bendungan Tapin, yaitu pengadaan tanah. Pada saat itu, sempat terjadi penutupan akses oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mekanisme pengadaan tanah yang semula menggunakan dana APBN berubah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sehingga proses verifikasi dilakukan secara bertahap dan masyarakat tidak bisa menerima proses pembayaran yang relatif lama. Implikasinya, terjadi kelambanan pembangunan bendungan dari rencana awal selesai tahun 2019. (nq)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal 8

BRANTAS ABIPRAYA USULKAN PROYEK KPBU UNSOLICITED PLTA TIGA DIHAJI

Bendungan Tiga Dihaji atau yang dikenal juga dengan nama Bendungan Komering II merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 jouncto Peraturan Presiden Nomor 56/2018 jouncto Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan ini terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji ditujukan untuk mengoptimalkan Daerah Irigasi (D.I) Komering. Rencananya, dengan adanya bendungan ini, luas lahan pertanian yang dialiri D.I Komering bertambah seluas 18.219 hektare. Namun demikian, di sisi lain, Bendungan Tiga Dihaji juga diperuntukkan untuk konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 0,30 m3/ detik, pembangkit listrik sebesar 4x10 MW, dan sarana pariwisata serta olahraga. Brantas Abipraya Lirik Potensi Listrik pada Bendungan Tiga Dihaji Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030, kebutuhan listrik Sumatera pada tahun 2025 mencapai 90 MW. Pengembangan PLTA Tiga Dihaji 40 MW diharapkan dapat mengisi kuota kebutuhan listrik tersebut. Hal tersebut mendorong PT Brantas Abipraya (Persero) untuk menjadi pemrakarsa atas penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. PT Brantas Abipraya (Persero) kemudian bersurat kepada Menteri PUPR pada 10 Februari 2021 untuk mengajukan permohonan sebagai pemrakarsa proyek KPBU Unsolicited PLTA Tiga Dihaji. Selanjutnya,

pada 26 Agustus 2021 PT Brantas Abipraya (Persero) menyampaikan Dokumen Pra-Studi Kelayakan kepada Menteri PUPR. Dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Pra-Studi Kelayakan Pemanfaatan BMN PUPR Bendungan Tiga Dihaji yang disampaikan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), pada Jumat, 19 November 2021 di Ruang Rapat 1 DJPI digelar Rapat Pembahasan Usulan Prakarsa Proyek PLTA Tiga Dihaji. Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Arvi Argyantoro. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya, Direktur Teknis PT Brantas Energi, Firmansyah; Senior Manager PT Brantas Energi, Sukarno; Manager PT Brantas Energi, Syaiful Arif; serta Manager Teknik PT Brantas Energi, Ferdy Firmansyah. Pengembangan PLTA Tiga Dihaji memiliki nilai investasi sebesar Rp 789.711.000.000,00. Apabila diasumsikan tarif listrik sebesar Rp 919/Kwh (174 Gwh), nantinya pendapatan yang diperoleh dari penjualan listrik tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasi dan pemeliharaan bendungan. Kementerian PUPR pada prinsipnya menyetujui prakarsa proyek KPBU Unsolicited PLTA Tiga Dihaji. Akan tetapi, lingkup kegiatan dalam usulan proyek tersebut perlu ditambahkan dengan kegiatan pemeliharaan bendungan. Pendanaan untuk kegiatan pemeliharaan nantinya bersumber dari pendapatan atas penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) selama masa konsesi. Oleh karenanya, PT Brantas Abipraya (Persero) diharapkan dapat berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dalam penyusunan Studi Kelayakan. (nq)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (oktober - Desember 2021) | Hal

SURVEI LAPANGAN INDIKATOR KINERJA LAYANAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA BENDUNGAN KARANGKATES

Direktorat PPISDA melaksanakan Pembahasan dan Survei Lapangan Indikator Kinerja Layanan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Senin (22/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari kinerja layanan khususnya Bendungan Karangkates di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai bagian dari penyusunan Service Level Agreement (SLA) pada proyek KPBU dengan pembahasan seputar profil Bendungan Karangkates, indikator penilaian dan pelaksanaan pola operasi dan pemeliharaan bendungan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktur Utama Perum Jasa Tirta I beserta jajaran, Perwakilan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali, Perwakilan BBWS Brantas, Perwakilan Dit.Bina OP SDA Ditjen SDA, Tenaga Ahli Penyusun SLA dan Para Pejabat Fungsional beserta Staf di Lingkungan Dit.PPISDA. Dalam sesi pagi dijelaskan bahwa lingkup KPBU bendungan terdiri dari : DED Bendungan, Pelaksanaan konstruksi bangunan utama, Pelaksanaan konstruksi bangunan pelengkap, dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan. Standar pelayanan minimal sektor bendungan terbagi menjadi dua yaitu kinerja kehandalan bangunan bendungan dan kinerja layanan pengelolaan bendungan.

Bendungan Karangkates atau Sutami berlokasi di Dessa Karangkates, Kec.Sumberpucung, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur dengan tipe urugan inti kedap, tinggi 100 meter, panjang 823,5 meter berfungsi sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik, pariwisata dan perikanan. Operasi bendungan terbagi menjadi tiga jenis yaitu Operasi normal untuk memenuhi kebutuhan air di hilir, Operasi banjir untuk pengendalian muka air banjir di waduk dan pengendalian banjir daerah hilir, serta Operasi darurat untuk penurunan muka air waduk secara cepat pada kondisi darurat. Sedangkan, pemeliharaan terbagi menjadi dua jenis yaitu Pemeliharaan biasa untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan dan bangunan pelengkapnya, serta memperpanjang umur manfaat, dan Pemeliharaan luar biasa untuk kebutuhan di luar jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kemunduran mutu. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan menuju ke Bendungan Karangkates dengan kondisi fisik beberapa bagian bangunan berupa fasilitas PLTA, bangunan utama, gardu pandang, dan pelimpah. (azr)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

PERCEPAT PELAKSANAAN KPBU SEKTOR SUMBER DAYA AIR, DIREKTORAT PPISDA GELAR RAPAT KOORDINASI Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, menyampaikan bahwa terwujudnya proyek KPBU sektor SDA sebagai pilot project tentunya perlu didukung oleh seluruh stakeholders terkait, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan Pemerintah Daerah. Selain itu diperlukan strategi percepatan dalam rangka mewujudkan pilot project KPBU sektor SDA dan mitigasi terhadap potensi hambatan pada masing-masing proyek. Dalam rangka evaluasi penyiapan KPBU sektor Sumber Daya Air (SDA) TA 2020-2021, penyiapan dan pelaksanaan KPBU sektor SDA TA 2022-2024, serta untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan dukungan dari para pemangku kepentingan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor SDA TA 2022-2024 pada Kamis-Jumat (9-10/12) di Bintang Flores Hotel, Labuan Bajo. Acara tersebut diharapkan dapat menghasilkan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Direktorat PPISDA yang mendukung nyata sasaran program DJPI serta sasaran strategis Kementerian PUPR. Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur PPISDA, Arvi Argyantoro, melaporkan progres pelaksanaan proyek KPBU sektor SDA. Di antaranya, proyek KPBU Bendungan Merangin yang saat ini dalam tahap penyiapan Final Business Case (FBC) dan direncanakan akan dilaksanakan pada Q1-Q3 TA 2022. Bendungan Bodri tengah dalam tahap finalisasi FBC dan dokumen pengadaan yang ditargetkan selesai pada Desember 2021. SPAB dan SPAM Karian Barat dalam tahap evaluasi FS dan direncanakan selesai pada Q1 TA 2022. SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara telah selesai tahap penyusunan Outline Business Case (OBC) dan akan dilanjutkan dengan kolaborasi bersama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) untuk penyusunan FBC pada Q1-Q2 TA 2022. Diektorat PPISDA juga telah melaksanakan fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam Proyek KPBU Unsolicited SPAB Sidan terintegrasi dengan SPAM Ayung 1. Sementara, proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Bangun-Guna-Serah (BGS) PLTM Bintang Bano saat ini telah memasuki tahap persiapan pengadaan.

“Pelaksanaan KPBU infrastruktur SDA harus dilakukan berdasarkan best practices dengan standar internasional untuk dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, dalam mengakselerasi percepatan pelaksanaan KPBU,” ungkap Abdul Malik Sadat Idris, Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas. Lebih lanjut Abdul menjelaskan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai best practice penyelenggaraan KPBU infrastruktur SDA, yaitu model finansial, pengelolaan finansial, pengelolaan risiko, desain proyek, serta strategi dan pendekatan finansial proyek. Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pula pembahasan mengenai progres penerapan skema pembiayaan alternatif dalam pemenuhan gap funding infrastruktur PUPR serta kebijakan dan penganggaran Availability Payment (AP) yang disampaikan oleh Niken Puspitasari, Kepala Subdirektorat Strategi, Program, danAnggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu, dipaparkan inovasi pembiayaan dalam percepatan pelaksanaan KPBU dan potensi implementasi pemanfaatannya untuk sektor SDA oleh Ary Rahman Wahyudi, Ketua Tim Pelaksana Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. (nq)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

Opini

ALOKASI RISIKO DALAM PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KPBU

Putri Irina Mayang Sari, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat PPISDA

Bicara tentang proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tidak terlepas dari alokasi risiko antara pemerintah dengan Badan Usaha. Hal ini dipertegas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 yang menjadi payung hukum pelaksanaan KPBU. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Oleh karenanya, pengelolaan risiko-risiko yang terkait dengan pelaksanaan proyek KPBU, pengalokasian risiko, serta memitigasi risiko tersebut menjadi fitur utama yang mendorong kelancaran proyek KPBU. Apa itu Risiko? Risiko adalah sebuah ukuran dari probabilitas dan konsekuensi ketidaktercapaian suatu tujuan proyek yang telah ditetapkan. Menurut Coso 2004 dalam paparan alokasi risiko dan penjaminan pemerintah oleh PT. PII, risiko merupakan kemungkinan terjadinya

suatu peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap suatu pencapaian tujuan organisasi. Secara konsep, risiko juga didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian sasaran yang dapat bersifat positif ataupun negatif, serta terdapat kemungkinan bahwa situasi tersebut dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi ataupun individu (Airmic, dalam Daliman, dkk 2021). Risiko dapat meningkat seiring dengan ketidakpastian dan kerugian (Kerzner dalam Daliman, dkk 2021). Prinsip yang digunakan dalam alokasi risiko adalah bahwa risiko sebaiknya dialokasikan pada pihak yang lebih mampu untuk mengelolanya (Palupie, Y.M.R dan Yuniarto, H.A, 2016). Adanya risiko dalam pelaksanaan proyek infrastruktur merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat dicegah, direduksi ataupun ditransfer dari satu pihak ke pihak lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip alokasi risiko. Dalam konteks KPBU, pemerintah dan Badan Usaha melakukan pembagian alokasi risiko pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan pihak-pihak yang lebih mampu dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko, mengelola dampak terjadinya risiko

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

serta mampu menanggung risiko dengan biaya risiko paling rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skema KPBU mengedepankan prinsip alokasi risiko yang adil, transparan dan mampu dikelola antar pihak. Ada kalanya risiko pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah, dan ada pula risiko yang menjadi tanggungjawab Badan Usaha, bahkan ada risiko yang menjadi risiko bersama terutama bagi risiko yang bersifat tumpang tindih sehingga diperlukan keahlian dalam pendistribusiannya. Pada dasarnya, adanya prinsip alokasi risiko ini bukan serta merta membentuk suatu pandangan untuk mengalihkan sepenuhnya kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha. Dalam penanganan risiko-risiko pembangunan infrastruktur dibutuhkan kerangka manajemen risiko yang memadai dan terukur. Adanya kerangka manajemen risiko yang detil dan akurat tidak hanya akan menguntungkan pemerintah dan Badan Usaha saja, melainkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan proyek infrastruktur tersebut. Bagi pemerintah, pendistribusian risiko yang optimal dapat mengurangi beban risiko fiskal, sedangkan bagi Badan Usaha pendistribusian risiko yang optimal dapat meningkatkan kewaspadaannya dalam menghitung beban risiko yang menjadi tanggung jawabnya. Tantangan Alokasi Risiko Proyek KPBU Pada pelaksanaannya, pembagian risiko pembangunan infrastruktur tidak mudah. Proyek KPBU melibatkan banyak stakeholder yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Contohnya, pada kasus ketersediaan air baku yang menjadi sumber dalam penyediaan air minum. Tersedianya sumber air baku yang secara kontinuitas, kuantitas dan kualitas yang baik dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kelestarian daerah hulu, perubahan iklim, pencemaran sampai dengan overeksploitasi. Tidak hanya itu, adanya perbedaan kewenangan lintas daerah yang secara tidak

langsung juga berdampak terhadap ketersediaan air baku menjadi faktor yang memengaruhi risiko ketersediaan air baku yang memadai. Kotornya kualitas air Citarum, tidak terlepas dari fakta bahwa sungai Citarum membelah 8 (delapan) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yang masingmasing mempunyai ego pemanfaatan air sendiri. Di sisi lain, kerap kali ditemukan adanya kebijakan pendistribusian risiko antara pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur yang masih menimbulkan mislead perception antar stakeholder terkait. Hal tersebut secara langsung akan menimbulkan risiko ketidakpastian baik dari sisi ekonomi maupun finansial proyek yang akan berpengaruh terhadap nilai kelayakan proyek tersebut. Oleh karena itu, dalam pengelolaan risiko-risiko pembangunan infrastruktur diperlukan pengembangan atas acuan-acuan yang telah ada yang didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi seiring perubahan waktu. (pt) Referensi: Daliman, dkk (2021). Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada Infrastruktur Jalan Tol: Jurnal Teknik Sipil. Bandung: ITNB Firmansyah, Deri. 2021. Alokasi Risiko dan Penjaminan Pemerintah: Bimbingan Teknis Tahap Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU. Jakarta Nasution, Chairuddin Syah, Distribusi Risiko Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Palupie, Y.M.R & Yuniarto, H. A. (2016). Alokasi Risiko Proyek Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Suatu Tinjauan Literatur. Yogyakarta: UGM. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Acuan Alokasi Risiko 2021 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia. DKI Jakarta Putri, Anggi dkk, Penjaminan Pemerintah sebagai bentuk Credit Enhancing Product untuk Proyek Infrastruktur Skema KPBU diakses pada https:// kpbu.kemenkeu.go.id

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

DIREKTORAT PPISDA SUSUN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI GUNA OPTIMALKAN KINERJA Dalam upaya mengoptimalkan kinerja pemantauan dan evaluasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan melalui Skema KPBU. Pedoman ini dimaksudkan agar setiap proses dan tahapan perencanaan, penyiapan, dan transaksi proyek KPBU infrastruktur bendungan dapat dipantau dan disupervisi sebagai bahan evaluasi masing-masing proyek untuk meningkatkan kinerja dan kualitas proyek KPBU infrastruktur bendungan. Pembahasan penyusunan pedoman telah dilakukan beberapa kali dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (28/6) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Sri Bagus Guritno, dan perwakilan dari Direktorat Bendungan, Ditjen Sumber Daya Air. Selanjutnya pada Senin (6/9) juga dilaksanakan Sharing Session guna menyamakan persepsi mengenai isi dari pedoman tersebut. Pedoman disusun dengan mengacu pada landasan hukum terkait infrastruktur bendungan maupun KPBU, khususnya terkait pembayaran ketersediaan layanan; penjaminan Pemerintah; dukungan Pemerintah; pemanfaatan BMN, serta tata cara pengadaan. Selain itu, penyusunan juga dilakukan survei kinerja pemantauan dan evaluasi infrastruktur bendungan pada Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan yang dilaksanakan Selasa (16/11). Masih dipandu oleh Sub Koordinator Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Indah Pratiwi, draf pedoman yang telah disusun selanjutnya dibahas dalam FGD pada Jumat (26/11) di Serpong dengan menghadirkan narasumber Inertia Indi Hapsari selaku Tenaga Ahli. Hadir sebagai penanggap yaitu Fungsional Perencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas, Novie Andriani; Kepala Seksi Program, Evaluasi, Data dan Informasi, Balai Teknik Bendungan, Anissa Mayangsari; Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Teknis II, Direktorat Bendungan dan Danau, Taty Yuniarti; dan Ketua Tim Pelaksana Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan

Strategi Penyelenggaraan Rahman Wahyudi.

Pembiayaan,

Ary

Pedoman tersebut mencakup tata cara pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan KPBU solicited maupun unsolicited. Pedoman terdiri atas enam bab, yaitu (I) Pendahuluan; (II) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; (III) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Tahap Perencanaan; (IV) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Tahap Penyiapan; (V) Pemantauan dan Evaluasi Tahap Transaksi; dan (VI) Pemantauan dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Perjanjian. Selain itu, pedoman juga dilengkapi dengan instrumen pemantauan dan evaluasi berupa indikator kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai masukan dan tanggapan terkait draf pedoman difasilitasi guna menyelesaikan penyusunan draft tersebut. Ary Rahman Wahyudi berpendapat bahwa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu ditingkatkan pada hal-hal strategis, seperti menjaga Value for Money (VfM) hingga saat pelaksanaan perjanjian KPBU. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga perlu dilakukan dalam hal pemenuhan Service Level Agreement (SLA) oleh BUP, serta pembayaran Availability Payment (AP). Lebih lanjut ia menjelaskan, “manajemen risiko pada pelaksanaan kontrak manajemen penting untuk dilakukan.” Hal ini mengingat, key performance BUP harus dipantau hingga dilakukan transfer kepada pemerintah. (ind/ nq)

PENJAJAKAN MINAT PASAR PROYEK KPBU SPAB KUWIL TERINTEGRASI DENGAN SPAM REGIONAL BIMATARA dilakukan studi kelayakan dan yang akan ditawarkan adalah Tahap 1a yang mencakup SPAB sebesar 550 lps dan SPAM sebesar 500 lps. Distribusi air minum dari Tahap 1a adalah Kota Manado sebesar 240 lps, Kabupaten Minahasa Utara sebesar 120 lps, dan Kota Bitung dan KEK sebesar 140 lps.

Penjajakan Minat Pasar Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara pada hari Kamis, 25 November 2021. Penjajakan Minat Pasar dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan, tanggapan, maupun minat terhadap Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara dari calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki potensi dalam pelaksanaan rencana Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara, khususnya penyempurnaan penyusunan Outline Business Case (OBC). Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung, Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Manado, Staf Khusus Walikota Manado, Kepala Subdirektorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/ BKPM, dan Perencana Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas. Turut hadir perwakilan dari sejumlah badan usaha di bidang konstruksi dan infrastruktur.

Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara Tahap 1a mencakup pembangunan tangki pengumpul, control house, stasiun pompa, pipa transmisi air baku, reservoir, instalasi pengolahan air, pipa distribusi utama, reservoir (offtaker), dan pipa distribusi untuk menghasilkan air minum sebesar 500 lps yang penyerapannya akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2034. Sedangkan, Tim Konsultan PPC Ditjen. Cipta Karya saat ini sedang menghitung nilai investasi sampai pada sambungan rumah dan berkoordinasi dengan PDAM. Berdasarkan penjajakan minat pasar tersebut terdapat tiga Badan Usaha yang menyampaikan LoI Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara yaitu PT. BrantasAbipraya, PT. Krakatau Tirta Industri, dan PT. Hutama Karya. Sebagai tindaklanjut penjajakan minat pasar, Direktorat PPISDA melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir OBC Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara pada 29 November 2021. Pembahasan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan masukan guna menyempurnakan dokumen OBC. Saat ini progress proyek masih dalam tahap kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara/ BUMD sebagai calon PJPK dan rencana pemenuhan pentahapan alokasi air sebesar 4.500 lps. (ind)

Adapun poin-poin diskusi dalam penjajakan minat pasar sebagai berikut antara lain berdasarkan hasil kajian finansial total Capex Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara adalah Rp665,253 miliar dengan IRR project 12,63%, proyek diproyeksikan akan mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk VGF sebesar 40% yaitu Rp266,107 miliar. Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara yang

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

MENGULIK PELUANG INVESTASI DALAM PROYEK KPBU

Dalam rangka meningkatkan partisipasi Badan Usaha pada proyek KPBU sektor Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyelenggarakan Sharing Session Peluang Investasi dalam Penyediaan Infrastruktur SDA melalui Mekanisme KPBU pada Senin (20/12) melalui Zoom Video Conference. Acara yang dirancang untuk menggali masukan dan informasi yang komprehensif mengenai peluang investasi dalam proyek KPBU tersebut menghadirkan Friska Aprilianti, Kasubdit Infrastruktur Energi dan SDA, Kementerian Investasi/ BKPM dan Ferry Hendrawan, Senior Vice President (SVP) Corporate Finance and Solution PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) sebagai narasumber. Fiska menyampaikan bahwa pada sektor SDA, bidang usaha pada kelompok Penampungan dan Penyaluran Air Baku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 36002, tidak termasuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, sehingga 100% terbuka untuk PMDN maupun PMA. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam Perpres 10/2021 jouncto Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Namun demikian, PJPK dapat melakukan diskresi untuk mensyaratkan Badan Usaha Asing bermitra dengan Badan Usaha Lokal sehubungan adanya pertentangan dengan penguasaan negara terhadap air.

Dalam lingkup KPBU, Kementerian Investasi/ BKPM berdasarkan Nota Kesepahaman antara tujuh K/L, Nomor 13/P/A.1/2020 memainkan beberapa peran di Kantor Bersama KPBU. Di antaranya, mengemas informasi, mengidentifikasi investor berpotensi, mempromosikan proyek, dan mengawal pelaksanaan investasi proyek. Kementerian Investasi/BKPM juga memfasilitasi PJPK dalam pelaksanaan market sounding dan market consultation. Kejelasan informasi terkait

Capex, Opex, pembagian risiko, persetujuan DPRD atas proyek KPBU, payback period, bankability, dan minat lenders terhadap proyek KPBU akan menentukan minat investor untuk ambil bagian dalam proyek KPBU.

Dukungan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema KPBU Dalam paparannya, Ferry menyampaikan bahwa skema KPBU Availability Payment (AP) diminati oleh BSI. Hal ini dikarenakan adanya kepastian pembayaran oleh PJPK memberikan ruang bagi perbankan untuk masuk dalam proyek KPBU. Saat ini keterlibatan BSI dalam proyek infrastruktur mencapai 47% yang terdiri atas tujuh proyek dengan nilai proyek sebesar Rp 44 Triliun. Sementara, Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang dimiliki BSI adalah Rp 6,51 Triliun kepada BUMN dan Rp 5,42 Triliun kepada swasta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menarik minat investor pada proyek KPBU dengan nilai IRR yang relatif kurang menarik dan proyek dengan masa konstruksi relatif lama, ialah melakukan penilaian proyek sebelum pelaksanaan market sounding bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan perbankan. Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi, misalnya pemberian VGF atau skema margin during construction/ talangan/ qardh selama masa konstruksi. Perbankan syariah bersama ASBISINDO dan KNEKS dapat memfasilitasi PJPK dalam mendesain pola keuangan sebelum market sounding dilaksanakan. Selain itu, perbankan syariah bersama ASBISINDO, KNEKS, dan PT PII (Persero) sejak awal proyek dimungkinan untuk berdiskusi dalam menentukan bentuk penjaminan pemerintah agar menarik bagi lenders. (nq)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

MENYONGSONG PELAKSANAAN TRANSAKSI DI 2022, SIAPKAH? Putri Irina Mayang Sari, Nurul Qolbi

Pada tahun 2021, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) telah merampungkan beberapa tahapan dalam proses penyiapan proyek KPBU sektor SDA. Penyiapan proyek KPBU Bendungan Merangin bersiap memulai penyusunan FBC. Proyek ini memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk Project Development Facility (PDF). Oleh karenanya, diperlukan Kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Pada 7 September 2021, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah menandatangani Kesepakatan Induk mengenai Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan Sistem Penyediaan Air Minum. Direktorat PPISDA juga menggelar Market Consultation Proyek KPBU Bendungan Bodri pada 18 November 2021. Proyek ini memperoleh dukungan dari Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, dan diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar untuk pengembangan sektor pariwisata, industri, serta menjadikan nilai tambah bagi para investor di Kendal dan Jawa Tengah. Pada acara tersebut, tiga Badan Usaha yang menyampaikan Letter of Intent (LoI) PT Hutama Karya (Persero), Lotte Engineering & Construction, dan China Civil Engineering Construction Company. Selain itu, FBC dan dokumen pengadaan untuk Proyek KPBU Bendungan Bodri telah difinalisasi. Di sisi lain, proyek KPBU Unsolicited Pemeliharaan Bendungan dan Bangun-Guna-Serah (BGS) PLTM Bintang Bano tengah bersiap memasuki tahap lelang. Direktorat PPISDA telah melakukan pertemuan dengan Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM pada 6 Desember 2021 dan PT PLN (Persero) pada 24 Desember 2021 guna membahas besaran tarif listrik dan pembiayaan OP bendungan. Mengingat pendapatan dari penjualan listrik digunakan untuk mengurangi biaya OP bendungan maka sebagai alternatifnya, besaran persentase kontribusi biaya OP berasal dari tarif hasil negosiasi antara BUP dengan PT PLN (Persero). Lantas, sejauh mana persiapan Direktorat PPISDA untuk memasuki tahap transaksi?

Target Transaksi di 2022 Memasuki tahun 2022, Direktorat PPISDA diharapkan mampu menetaskan sebuah proyek untuk memasuki tahapan transaksi. Di antara tiga proyek yang telah selesai FBC/ Evaluasi FS, diperkirakan hanya proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano serta Bendungan Merangin yang dapat memasuki tahapan transaksi di tahun 2022 nanti. Berdasarkan pipeline proyek KPBU sektor SDA 2020-2025, Bendungan Merangin ditargetkan memasuki tahap transaksi pada Quartal III2022, sementara Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano ditargetkan lebih cepat masuk ke tahapan transaksi, yaitu Quartal II-2022. Sementara untuk proyek KPBU Bendungan Bodri, penyusunan dokumen AMDAL dan penetapan lokasi ditargetkan selesai di tahun 2022. Terlaksananya target transaksi atas proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano dan Bendungan Merangin tidak terlepas dari persiapan proses pengadaan seperti penyusunan SK Tim KPBU, SK Panitia Pengadaan, Penyiapan Dokumen Lelang dan Penyiapan Pengelolaan Data Room. Selain itu, diperlukan kesiapan atas readiness criteria seperti Detail Engineering Design (DED), Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), AMDAL, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penetapan Lahan dan Pengadaaan Lahan yang menjadi syarat penting sebelum memasuki tahapan transaksi. Persiapanpersiapan tersebut tentu berbeda untuk masingmasing proyek, karena setiap proyek memiliki karakteristik dan spesifikasinya masing-masing. Dengan demikian, hal tersebut menjadi tantangan bagi Direktorat PPISDA dalam menetaskan proyek KPBU. Readiness Criteria, Sudah Sejauh Mana? Readiness Criteria merupakan salah satu indikator yang sering kali menjadi penghambat proses transaksi dalam proyek KPBU sektor SDA. Dalam pengurusannya, tidak hanya melibatkan banyak pihak (stakeholders), proses penyiapan readiness criteria juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Seperti halnya proyek KPBU Bendungan Bodri, proses transaksi proyek ini terlambat lebih kurang satu tahun, dikarenakan penyiapan dokumen

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

AMDAL dan penetapan lokasi belum terlaksana, meski dokumen OBC dan FBC-nya telah ada. Senada dengan kendala yang dihadapi Bendungan Bodri, Bendungan Merangin pun mengalami kendala pada dokumen RTRW. Dokumen yang telah disusun sejak tahun 2019, terpaksa harus direvisi karena terdapat perubahan peraturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu PP 21/2021, sebagai tindak lanjut atas UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan peraturan tersebut, memiliki domino effect tidak hanya atas RTRW, pun atas AMDAL, Penetapan Lokasi serta Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Melihat tahapan penyiapan proyek KPBU yang relatif panjang dan berliku tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses penyiapan readiness criteria dalam proyek infrastruktur khususnya sektor SDA juga menjadi tolok ukur utama selain kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dalam Permen PPN/Bappenas 02/2020 dan Permen PUPR 02/2021 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Hal tersebut tentu menjadi tantangan lain yang sedang dihadapi Direktorat PPISDA dalam menetaskan proyek KPBU yang digawanginya. Optimisme: Transaksi 2022 Checklist dan timeline pengerjaan readiness criteria untuk proyek KPBU Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, serta Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano yang akan memasuki tahap transaksi di tahun 2022 telah disiapkan. Mengingat

penyiapan readiness criteria memerlukan koordinasi yang intensif dan sinergis dengan para pemangku kepentingan. Direktorat PPISDA perlu melakukan pemantauan dan pendampingan pada stakeholders terkait; misalnya mendampingi Balai dalam proses penetapan lokasi. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan readiness criteria dapat selesai tepat waktu. Selain menyiapkan readiness criteria, Direktorat PPISDA juga perlu melakukan konfirmasi kepada Ditjen SDA terkait kemampuan fiskal yang dimiliki. Hal ini mengingat pengembalian investasi proyek KPBU sub-sektor bendungan berupa Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/ AP). Sementara, terkait dengan proyek Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM perlu disampaikan permohonan pendampingan pada BPKP guna memastikan struktur pembiayaan yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam upaya menetaskan proyek-proyek pioneer-nya, munculnya berbagai kendala dan tantangan tentu tidak dapat dihindari oleh Direktorat PPISDA. Oleh karenanya, peran seluruh pihak yang terlibat diperlukan untuk bahu membahu memetakan kendala yang dihadapi serta merumuskan strategi terbaik untuk mengatasinya. Dengan demikian, ketika proyek pioneer tersebut menetas, ke depan target pelaksanaan proyek dapat berjalan sebagaimana mestinya. (pt/nq)

Buletin DIT.PPISDA Edisi IV (Oktober - Desember 2021) | Hal

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT