BULETIN Edisi III (Juli - September 2021) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN DOKUMEN
FINAL BUSINESS CASE (FBC) PROYEK KPBU BENDUNGAN BODRI Sekapur Sirih Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehingga Buletin PPISDA Edisi III Tahun 2021 ini dapat diselesaikan walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meniminalisir dan menangani pandemi Virus Covid-19. Arvi Argyantoro Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Untuk itu meskipun vaksinasi sudah dilakukan, protokol kesehatan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ketat harus tetap dijalankan dengan tanpa mengurangi kualitas dalam menunaikan tugas dan fungsi sesuai dengan arahan Menteri PUPR. Di Direktorat PPISDA, saat ini terdapat total 7 (tujuh) Proyek SDA, yang terdiri dari 4 (empat) Proyek KPBU Solicited (Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, SPAB Kuwil, dan SPAB Kedunglanggar) dan 3 (tiga) Proyek KPBU Unsolicited (PLTM Bintang Bano, SPAB Sidan, dan SPAB Karian Barat). Progres saat ini, Penyusunan dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri sudah pada tahapan penyelenggaraan Real Demand Survey (RDS). Masukan dan data berhasil dihimpun dari balai sumber daya air, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta perangkat daerah yang terdampak pada pembangunan Bendungan Bodri. Sedangkan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Kuwil saat ini sudah sampai pada Penyusunan Studi Pendahuluan-Outline Business Case (SPOBC). Selain itu, rapat koordinasi dilakukan sebagai tindaklanjut Integrasi Proyek Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) dari Bendungan Sidan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ayung I di Provinsi Bali dengan skema KPBU melalui prakarsa Badan Usaha Unsolicited. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan, meningkatkan imun dan berpikir positif sehingga kita dapat tetap memberikan semangat kita dalam bekerja untuk kualitas kinerja unit kerja, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bertolak ke Manado, Tim Penyusun SP-OBC SPAB Kuwil Validasi Data dan Informasi Teknis
Kesepakatan Induk Pengajuan PDF KPBU Bendungan Merangin
Koordinasi Rencana Integrasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I di Provinsi Bali
Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Salam Redaksi, Masih di tengah pandemi Covid-19, di quartal III tahun 2021 jelang akhir tahun kita harus tetap menyelesaikan tugas-tugas di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Walau demikian, kami masih juga masih tetap semangat untuk menyusun Buletin PPISDA Edisi III Tahun 2021. Beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi dan survai lapangan tetap kami laksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan antara lain Real Demand Survey (RDS) di Kabupaten Kendal dalam rangka Penyusunan dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri, kunjungan lapangan dalam rangka memperoleh data dan informasi teknis untuk penyusunan Studi PendahuluanOutline Business Case (SP-OBC) Proyek KPBU SPAB Kuwil, dan Rapat Koordinasi Integrasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I di Provinsi Bali.
Dalam buletin ini kami juga menyampaikan informasi kegiatan pembahasan Reviu Kesepakatan Induk Pengajuan PDF KPBU Bendungan Merangin secara daring, artikel kerja vs privatisasi dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta infografis yang berisi informasi proyek-proye KPBU Bidang Sumber Daya Air. Demikianlah suguhkan.
yang
dapat
kami
Tiada kata selain kebahagiaan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pembaca buletin ini. Serta ucapan terimakasih untuk menjadi pembaca setia kami.
BULETIN
PENGARAH • Ir. Arvi Argyantoro, MA, PENANGGUNG JAWAB • Acep Atmaja, S.ST, M.T • Arfin, S.T, M.T PEMIMPIN REDAKSI • Eko Supartono, S.ST, M.Si REDAKTUR PELAKSANA • Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si EDITOR • Nurul Fauzia, S.Kom, M.M DESAINER • Andika Zuhdi Ramdani, S.T FOTOGRAFER • Tim Dit. PPISDA REPORTER • Nurul Qolbi, S.E, M.Sc • Elwin Zanur, S.Sos SEKRETARIAT DAN SIRKULASI • Neny Febriyanti, S.E KONTRIBUTOR Ika Agus Pawiyarti, ST • Arif Widianto, SE • Ishaq Al kindy, ST • Nanik Yulia Widyanti, S.E.I • Dwi Hanani Setyawati, SE
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Edisi Ii (April-Juni) Tahun 2021 Redaksi Menerima Tulisan/Artikel Untuk Dimuat Dalam Buletin Ini, Redaksi Berhak Mengubah/Mengedit Setiap Tulisan/Artikel Tanpa Mengubah Maksud Dan Substansi.tulisan Dapat Dikirimkan Ke Email Redaksi.
Alamat Redaksi :
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Kementerian ATR/BPN Lt. 3 Wing 4 Jl. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp/Fax : (021)7264267 Email : ppisda.pembiayaan@pu.go.id
Daftar Isi Usulan Daftar Proyek 1 • Perubahan Bidang SDA 2020 - 2024 Laporan 2• Pembahasan Pendahuluan Penyusunan
Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri
3
• Reviu Kajian Ekonomi dan
Finansial Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah
Demand Survey 4• Real Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri
5
• Penerapan Manajemen
Risiko Tingkat UPRT2 di Direktorat SDA
ke Manado, Tim 7 • Bertolak Penyusun SP-OBC SPAB Kuwil Validasi Data dan Informasi Teknis
Pembahasan Studi 8• Rapat Pendahuluan Proyek KPBU SPAB Kuwil, Sulawesi Utara
9•
Menilik Progres Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Dimanakah Rencanan Lokasi IPA?
Induk 10 • Kesepakatan Pengajuan PDF KPBU
Bendungan Merangin
Pemerintah 11 • Kerjasama dengan Badan Usaha
(KPBU) VS Privatisasi dalam PembangunanInfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rencana Integrasi 13 • Koordinasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I di Provinsi Bali
Kinerka Layanan 15 • Survei OP Bendungan Bilibili Prinsip 16 • Menerapkan Penyusunan Laporan
Berdasarakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018
dan Tips Isolasi 17 • Pengalaman Mandiri “Hidup Berdampingan Dengan Virus Covid-19”
PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL BUSINESS CASE (FBC) PROYEK KPBU BENDUNGAN BODRI Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit.PPISDA), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI) menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri, Rabu (7/7) melalui daring. Rapat dihadiri oleh Direktur PPISDA Arvi Argyantoro beserta jajarannya, PPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Konsultan Penyususn FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri.
diperlukan kajian seismic lebih lanjut untuk mitigasi risiko dikarenakan as bendungan berada di area sesar, untuk itu Tim Konsultan perlu melakukan koordinasi dengan Balai PSDA Bodri Kuto untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan terkait kajian tersebut.
Saat ini, proses penyusunan Tim KPBU Proyek Bendungan Bodri sedang dalam tahap penyusunan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Sebagai tindak lanjut diperlukan pembahasan Konsep Kesepakatan Induk (KI) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Hasil reviu yang dilakukan oleh tim konsultan terh¬adap Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan terutama dokumen OBC Bendungan Bodri berdasar¬kan kriteria pasal-pasal yang diberikan tanda untuk pasal krusial Permen PPN No. 2/2020 menghasilkan persentase yang perlu mendapatkan penjelasan. kelengkapan sebesar 73,3%. Dalam ra¬pat tersebut juga disebutkan beberapa hal yang per¬lu dilengkapi Selanjutnya, Dit. PPISDA akan melakukan rapat pada setiap aspek kajian dimulai dari kajian hukum pembahasan Laporan Antara yang direncanakan pada dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan akhir Bulan Agustus 2021 yang perlu mengundang finansial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk pihak dari Ditjen. SDA, BBWS Pemali Juwana dan KPBU, kajian risiko, kajian dukungan pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota outstanding issue. Kendal. Selain itu, perlu juga dilakukan pembahsaan lebih mendalam bersama dengan Ditjen. SDA terkait UU Sementara itu, untuk mengkonfirmasi terkait status No. 17 Tahun 2009 Pasal 57 ayat 8 yaitu ruang lingkup proyek KPBU Bendungan Bodri apakah termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), maka perlu pemeliharaan SDA dari Bendungan Bodri. Kemudian, dilakukan rapat koordinasi bersama dengan Komite Dit. PPISDA dan Konsultan perlu mempersiapkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) kelengkapan agar Bendungan Bodri dapat masuk dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena dalam PPP Book. (ind) hal tersebut sangat berpengaruh target pembebasan lahan untuk kepentingan transaksi. Sedangkan terkait critical issue yang terdapat pada kajian teknis yaitu
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 2
REVIU KAJIAN EKONOMI DAN FINANSIAL PROYEK KPBU BENDUNGAN BODRI, JAWA TENGAH Dalam rangka penyusunan dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit. PPISDA) melakukan pembahasan Reviu Kajian Ekonomi dan Finansial Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah, Jumat (30/7) melalui daring. Rapat ini dihadiri oleh Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi, Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Para Subkoordinator Bidang Tugas dan Staf di lingkungan Dit. PPISDA, serta Para Tenaga Ahli Konsultan Penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri. Hal-hal yang disampaikan dalam pembahasan tersebut antara lain nilai CAPEX Bendungan Bodri termasuk IDC dan financing cost yaitu Rp. 2,054 T. Nilai WACC yang digunakan yaitu sebesar 9,32% dan mendapatkan nilai FIRR serta Equity IRR masing- masing sebesar 9,70% dan 14,37%. Asumsi OPEX berkisar 0,25–0,30% dari biaya konstruksi tubuh bendungan berdasarkan referensi dari metode Moderate Equivalent Asset Value (MEAV) dengan asumsi tambahan Biaya Jasa Konsultan Pengawas Independen selama masa layanan 12 tahun sehingga biaya OPEX menjadi Rp. 13,95 M. Besaran AP yang dibayarkan per tahun rata-rata sebesar Rp. 390,897 M dan Value for Money (VfM) yang diperoleh yaitu sebesar 28,54% lebih efektif dibandingkan pengadaan konvensional.
Beberapa hal yang perlu ditambahkan pada kajian ekonomi dan finasial FBC Bendungan Bodri, yaitu Real Demand Survey (RDS), Struktur Pendapatan KPBU, Analisis Keuangan, Konsep Service Level Agreement (SLA), dan Analisis Biaya Manfaat Sosial. Dalam dokuman FBC sudah harus ditentukan PJPK dari proyek KPBU Bendungan Bodri karena akan berpengaruh terhadap ruang lingkup proyek KPBU dan potensi revenue lain yang disepakati. Lalu, dalam penentuan CAPEX dan OPEX perlu dipertimbangkan keterlibatan Komisi Keamanan Bendungan (KKB) khususnya dalam menentukan kesesuaian OPEX dengan AKNOP. Beberapa informasi terkait kajian teknis yang perlu diperhatikan pada dokumen FBC, yaitu Perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR), Potensi PLTA atau PLTS yang dapat dikembangkan, Perikanan yang diperkenankan di bendungan dan Perencanaan dimensi bendungan yang optimal. DJPI melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber DayaAir akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait finalisasi PJPK, ruang lingkup kerjasama, dan kemampuan fiskal Direktorat Sumber Daya Air selaku PJPK dalam membayarkan AP Proyek KPBU Bendungan Bodri dan Bendungan Merangin. Sedangkan, Konsultan Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri akan menyiapkan materi terkait analisis VfM untuk lebih meyakinkan PJPK. (ind)
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 3
REAL DEMAND SURVEY PENYUSUNAN DOKUMEN FBC PROYEK KPBU BENDUNGAN BODRI (SPPT). Kemudian, Tim Konsultan Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri akan menyampaikan hasil analisa kuesioner RDS dan Berita Acara RDS kepada Dit. PPISDA.
Penyusunan dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri berlanjut dengan diselenggarakannya Real Demand Survey (RDS) pada 16-18 September di Kabupaten Kendal. RDS dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Final Business Case (FBC) serta memvalidasi dan mengkonfirmasi gambaran mengenai perkiraan kebutuhan, ketertarikan, kemauan dan kemampuan membayar, kinerja pembayaran, serta tingkat pelayanan yang diharapkan berdasarkan hasil RDS yang telah dilakukan sebelumnya pada tahap penyusunan dokumen Outline Business Case (OBC). RDS dilaksanakan oleh Tim Konsultan Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri serta didampingi oleh tim Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA). Dalam diskusi diketahui bahwa perencanaan Bendungan Bodri sudah tercantum pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DINAS PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah. Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga telah menyampaikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dalam bentuk softcopy. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto telah menyampaikan dokumen pemanfaatan air serta lokasi industri kecil di Jawa Tengah. Dan, masyarakat di wilayah terdampak secara umum mendukung adanya pembangunan Bendungan Bodri.
Saat ini, kapasitas air sungai di Kabupaten Kendal hanya dapat digunakan untuk delapan bulan jika tidak dibendung sehingga terjadi kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan pemenuhan air baku di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri berasaldari mata air yang berada di lokasi DAS Bodri. Data dari Dinas PUSDATARU Kabupaten Kendal, kondisi Sungai Bodri saat ini dalam kondisi kritis, oleh karena itu revitalisasi dan normalisasi Sungai Bodri perlu menjadi perhatian agar dapat menunjang ketersediaan air baku di Kabupaten Kendal. Bendungan Bodri juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan lokasi yang berdekatan dengan Kota Semarang. Terdapat 5 (lima) desa yang terdampak oleh pembangunan Bendungan Bodri yaitu Desa Banyuringin, Desa Kaliputih, Desa Ngaliyan, Desa Duren dan Desa Sukodadi. Para perangkat desa di lima desa tersebut dalam pertemuan menyampaikan harapan agar adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Bendungan Bodri dan jalan aksesnya. RDS dilakukan dibeberapa lokasi antara lain Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kantor Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kantor Baperlitbang Kabupaten Kendal. Serta beberapa desa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung untuk bertemu dengan para perangkat desa. (ind)
Sebagai tindaklanjut, Dit. PPISDA akan berkoordinasi dengan Direktorat Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air terkait penyusunan AMDAL dan Rencana Penetapan Lokasi Proyek KPBU Bendungan Bodri. Bersama Tim Konsultan Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri, Dit. PPISDA juga akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal terkait data dan informasi lahan yang sudah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 4
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TINGKAT UPRT2 DI DIREKTORAT PPISDA
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang progresif dan tepat sasaran, setiap organisasi memerlukan perencanaan yang baik sebagai landasan pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kesesuaiannya dengan sasaran. Tahap perencanaan tidak terlepas dari manajemen risiko yang memuat risiko berdasarkan pengalaman ataupun pengukuran dari representasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah terlaksana.
Dp/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan DJPI. Direktorat PPISDA sebagai salah satu Unit Kerja di DJPI telah menerapkan manajemen risiko sebagaimana ketentuan dalam peraturan serta pendampingan dari Inspektorat Kementerian PUPR dan Bagian Umum Sekretariat Ditjen PI. Pelaksanaan manajemen risiko di PPISDA sebagai Unit Pengelola Risiko Tingkat 2 (UPR-T2) dimulai dengan menyusun data Manajemen Risiko pada akhir tahun 2020 dengan metode FGD untuk menetapkan data pernyataan risiko, nilai risiko, pengendalian risiko, dan data-data lainnya sampai dengan inovasi pengendalian. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka terbentuk 73 pernyataan risiko yang terbentuk dari kegiatan-kegiatan di lingkup Direktorat PPISDA. 73 pernyataan risiko tersebut kemudian dipilah menjadi hanya 10 pernyataan risiko dan diperhitungkan kembali menjadi Pernyataan Risiko UPR-T2 Direktorat PPISDA.
Pelaksanaan manajemen risiko pada Unit Kerja di lingkungan Direkorat Jenderal Pembiayaan Infrasrtuktur PU dan Perumahan (DJPI) merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 tahun 2018. Seiring berkembangnya kebutuhan untuk pelaksanaan manajemen risiko maka diterbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko dan SE Menteri PUPR nomor 04 Tahun 2021 Pernyataan risiko yang terpilih selanjutnya menjadi tentang Manajemen Risiko. data manajemen risiko UPR-T2 Direktorat PPISDA. Manajemen Risiko tersebut selanjutnya disampaikan Dalam Unit Organisasi DJPI, telah dibentuk Satuan ke Unit Pengelola Risiko Tingkat 1 (UPR-T1) yaitu Tugas berdasarkan Keputusan Dirjen Pembiayaan tingkat Direktorat Jenderal melalui Nota Dinas Direktur Infrastruktur PU dan Perumahan Nomor 14/KPTS/ PPISDA 45/ND/Pa/2021 tanggal 31 Maret 2021.
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 5
Dengan disampaikannya Nota Dinas tersebut, maka data manajemen risiko UPR-T2 Direktorat PPISDA telah menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk menyusun manajemen risiko di UPR-T1. UPR-T1 telah menyusun manajemen risiko dan dipaparkan pada tanggal 8 Juli 2021 oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan DJPI. Seiring berjalannya pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester pertama di lingkup UPR-T2 Direktorat PPISDA, beberapa risiko muncul pada saat pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah di prediksi melalui data manajemen risiko, namun risiko yang muncul bukan merupakan risiko yang sulit ditangani atau yang berdampak besar. Penanganan risiko tersebut merupakan tindakan perubahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara minor sebagaimana ukuran penanganan risiko dari kegiatan yang sebelumnya telah terlaksana, serta rancangan pengendalian risko yang telah disiapkan. Berdasarkan data dari form pemantauan risiko yang dipaparkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko tingkat UPR-T2, Jumat (20/8), risiko yang muncul berkaitan dengan dinamika proyek KPBU sektor SDA
dan dinamika PAGU anggaran yang dialokasikan untuk direktorat PPISDA. Dalam form pemantauan manajemen risiko tersebut, terdapat pula perubahan data risiko seperti narasi pernyataan risiko yang disesuaikan, data inovasi pengendalian risiko yang dipertajam, dan data lainnya yang diungkapkan perubahannya melalui form pemantauan risiko Direktorat PPISDA. Saat ini, pemantauan manajemen risiko Direktorat PPISDA telah melalui satu kali perubahan berdasarkan koreksi pada saat pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko tingkat UPR-T2 dari Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Pemantauan risiko UPR-T2 Direktorat PPISDA akan terus dilanjutkan sebagaimana kegiatankegiatan direktorat PPISDA berlangsung. Pada periode pemantauan selanjutnya, tinjauan atas data-data pemantauan manajemen risiko akan dilaksanakan lebih akurat dengan memperhatikan data awal manajemen risiko UPR-T1 dan UPR-T2, serta permasalahan baru yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat PPISDA.(arbi)
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 6
BERTOLAK KE MANADO, TIM PENYUSUN SP-OBC SPAB KUWIL VALIDASI DATA DAN INFORMASI TEKNIS yang terpilih adalah berdasarkan studi Preparation of Raw Water Supply System Readiness for RWS Intake and Transmission from Kuwil Reservoir (RWS) dengan ruang lingkup air baku meliputi intake, bak pengumpul, pompa, dan pipa sepanjang 3,8 km menuju IPA di Suwaan. Saat menerima kunjungan Tim Penyusun, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan apabila pembangunan SPAB Kuwil telah sesuai dengan RTRW Provinsi Sulawesi Utara, maka kabupaten/ kota di Sulawesi Utara akan menyesuaikan RTRW Provinsi. Sementara, terkait isu belum tercantumnya pembangunan SPAB Kuwil dalam RTRW Kota Bitung, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian kesesuaian tata ruang yang dikoordinasikan dengan Badan PTSP Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, Tim Tenaga Ahli Penyusun SP-OBC Proyek KPBU SPAB Kuwil akan menyampaikan draft SP-OBC pada September 2021.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) saat ini tengah melakukan penyusunan Studi Pendahuluan-Outline Business Case (SP-OBC) Proyek KPBU SPAB Kuwil. Perwakilan dari Direktorat PPISDA sebagai Tim Penyusun SP-OBC didampingi oleh Tenaga Ahli yang terdiri dari Tenaga Ahli KPBU, Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial, Tenaga Ahli Teknis, serta Tenaga Ahli Lingkungan dan Sosial bertolak ke Sulawesi Utara Pada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), untuk mengumpulkan data dan informasi teknis, Kamis berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Penyediaan (2/9). Angkutan, Jaringan, dan Tarif, Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sulawesi Utara, dari hasil identifikasi Selama kunjungan lapangan, Tim mengunjungi Kantor awal, proyek KPBU SPAB Kuwil hanya akan memberikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, dampak saat pembangunan. Oleh karenanya kajian Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi terkait dampak lalu lintas umumnya sudah termasuk Sulawesi Utara, Kantor PDAM Kabupaten Minahasa dalam AMDAL. Namun demikian, perlu dilakukan Utara, Kantor PDAM Kota Manado, dan Kantor PDAM identifikasi terkait status jalan yang akan dilalui trase Duasudara Kota Bitung untuk memperolah data dan pipa SPAB. Apabila jalan yang dilalui merupakan jalan informasi guna mewujudkan SP-OBC yang berkualitas nasional maka pengurusan izin dilakukan melalui dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Kementerian Perhubungan, sedangkan jika jalan Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, Tim provinsi maka pengurusan izin dilakukan melalui Dinas Penyusun juga menyambangi lokasi pembangunan Perhubungan Kominfo Provinsi Sulawesi Utara. Bendungan Kuwil dan lokasi rencana alternatif IPA SPAM Bimatara. Penyusunan Studi Pendahuluan-Outline Business Case (SP-OBC) Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Kuwil dilakukan untuk mendukung penyediaan air baku di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Manado sebesar 4.500 lps. Berdasarkan hasil pengambilan data dan informasi teknis serta koordinasi proyek KPBU SPAB Kuwil, Bendungan Kuwil ditargetkan selesai konstruksi pada Agustus 2022 dan impounding selama 3 s.d. 3,5 bulan. Konstruksi rumah katup, 1 (satu) buah pipa dengan diameter 1,2 m dan 2 (dua) buah pipa dengan diameter 80 cm menuju outlet air baku saat ini juga sudah terbangun. Sehingga, izin operasi dapat diterbitkan pada 2023. Adapun perencanaan sistem
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal
7
SELAMA KEBUTUHAN AIR TERPENUHI, di wilayah tersebut maksimal adalah 5 lps. PDAM MASYARAKAT BERSEDIA MEMBAYAR Duasudara Kota Bitung juga belum melakukan analisis terkait kebutuhan air bersih di KEK Bitung. Masyarakat di Kota Bitung yang belum dapat menjangkau layanan PDAM harus merogoh kocek sebesar Rp.300.000,00 sampai Rp.400.000,00 untuk membeli air bersih. Sementara jika masyarakat membeli air dari PDAM, maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.100.000,00 sampai Rp.150.000,00.
Dengan adanya SPAB, menurut informasi yang disampaikan oleh Koordinator Hubungan Langganan PDAM Kota Manado, masyarakat Kota Manado tidak mempermasalahkan tarif yang perlu dibayar kepada PDAM selama kebutuhan air dapat terpenuhi dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Manajer Teknik PDAM Duasudara Kota Bitung, bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak bermasalah untuk mengeluarkan uang selama mendapatkan jaminan air akan selalu tersedia untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki kualitas yang baik. Saat ini, PDAM Duasudara Kota Bitung belum dapat melayani kebutuhan di Pulau Lembeh dengan jumlah penduduk sekitar 15.000 jiwa. Debit air terbesar
Sementara untuk Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan informasi dari Manajer Teknik PDAM Kabupaten Minahasa Utara, saat ini kapasitas pelayanannya baru mencapai 21% dengan persentase Non Revenue Water (NRW) 70%. Di Kecamatan Kalawat dan Kecamatan Airmadidi, pelanggan yang terlayani baru sekitar 27.000 jiwa dari total 30.000 jiwa. Adapun sumber air yang digunakan masih berasal dari sumur bor dan membutuhkan biaya listrik yang sangat mahal dalam operasinya sehingga diharapkan air baku dari SPAB Kuwil dapat menggantikan sumur bor agar biaya operasi menjadi lebih efisien. Secara kelembagaan, PDAM Kabupaten Minahasa Utara siap untuk menyerap air baku yang dihasilkan dari SPAB Kuwil. Akan tetapi, perlu memperhatikan sisi teknis khususnya jaringan distribusi karena saat ini masih banyak jaringan yang belum terpasang, rusak, maupun membutuhkan peremajaan jaringan. (nq/ethana)
RAPAT PEMBAHASAN STUDI PENDAHULUAN PROYEK KPBU SPAB KUWIL, SULAWESI UTARA Melanjuti proses proyek KPBU SPAB Kuwil yang berada di Sulawesi Utara, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit. PPISDA) melakukan pembahasan studi pendahuluan proyek tersebut yang diselenggarakan Senin (20/8) secara daring. Rapat ini dihadiri oleh Direktur PPISDA beserta jajarannya dan Tim Penyusun OBC Proyek KPBU SPAB Kuwil. Dalam pembahasan tersebut, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan dikaji lebih dalam yaitu kajian teknis, kajian hukum & kelembagaan, kajian ekonomi & finansial, dan kajian lingkungan dan sosial diantaranya yaitu: Terdapat tiga studi terkait SPAB Kuwil yang telah dilakukan yaitu (1) Studi SID oleh BWS Sulawesi I, Ditjen. SDA; (2) Studi Preparation of Raw Water Supply System Readiness for RWS Intake and Transmission from Kuwil Reservoir (RWS) oleh Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen. SDA melalui loan ADB, serta (3) Studi terkait SPAM Regional Bimatara yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum, Ditjen. Cipta Karya melalui loan ADB. Studi-studi tersebut memiliki proyeksi
kebutuhan air baku yang berbeda karena terdapat perbedaan asumsi tingkat pelayanan yang digunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan penyesuaian dengan business plan offtaker yang ada berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) yang akan dilakukan Tim Tenaga Ahli.
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 8
Terdapat beberapa opsi ruang lingkup proyek yang akan berpengaruh terhadap Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yaitu: 1) Lingkup SPAB, dimana PJPK nya adalah Menteri PUPR; 2) Lingkup SPAB dan SPAM, dimana PJPK Gabungan antara Menteri PUPR dan Gubernur Sulawesi Utara/BUMD; dan 3) Lingkup SPAB dan PLTMH, dimana PJPK Gabungan antara Menteri PUPR dan PT. PLN. Adapun indikator ekonomi yang digunakan adalah ratarata dari tahun 2017 s.d. 2020 karena jika menggunakan indikator ekonomi tahun 2020 saja dikhawatirkan tidak representatif akibat adanya pandemi dan untuk menentukan opsi yang dipilih dapat dilakukan perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) pada masingmasing opsi. Terkait dengan luas bangunan yang akan direlokasi, dari dokumen LARAP (2019) yang telah disusun oleh BWS Sulawesi I tidak ada luas bangunan untuk direlokasi. Namun ada beberapa bidang tanah dan beberapa tanaman yang perlu diganti dan jika terdapat perubahan desain maka dokumen LARAP maupun AMDAL perlu disesuaikan dengan desain dan ruang lingkup KPBU. Diperkirakan Penyusunan FBC dan transaksi direncanakan akan dilakukan tahun 2022, sedangkan konstruksi akan dilakukan tahun 2024-2025 dan operasi mulai tahun 2026. Penentuan masa kerja sama akan
menunggu hasil dari kajian ekonomi dan finansial. Dalam penentuan opsi perlu ditambahkan opsi bundling KPBU antara SPAB dan SPAM dengan PJPK tunggal karena berdasarkan Permen PPN No. 2 Tahun 2020, unit air baku dalam hal ini yaitu SPAB termasuk ke dalam infrastruktur air minum (SPAM). Berdasarkan rapat terakhir yang diselenggarakan oleh Ditjen. SDA, system planning yang terpilih adalah berdasarkan studi RWS yang saat ini sedang dilakukan oleh Ditjen. SDA karena telah dilakukan sinkronisasi terhadap desain dari Ditjen. Cipta Karya. Dalam hal penggabungan SPAB dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) perlu ditentukan apakah listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk kebutuhan operasional bendungan itu sendiri atau akan dikomersialkan kepada PT. PLN mengingat kapasitas listrik yang dihasilkan sangat kecil. Untuk itu, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air akan memfasilitasi tenaga ahli dalam rangka permohonan data dan informasi kepada Ditjen. SDA, Ditjen. Cipta Karya, dan stakeholders terkait. Sedangkan, Tim tenaga ahli akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing opsi ruang lingkup proyek KPBU SPAB Kuwil sehingga pada dokumen SP dapat disimpulkan opsi mana yang layak dilanjutkan untuk KPBU. (ind)
MENILIK PROGRES PEMBANGUNAN BENDUNGAN KUWIL KAWANGKOAN, DIMANAKAH RENCANA LOKASI IPA? Bendungan Kuwil Kawangkoan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 jouncto Peraturan Presiden Nomor 56/2018 jouncto Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara ini ditargetkan selesai konstruksi pada Agustus 2022 dan impounding selama 3 sampai 3,5 bulan, sehingga izin operasi dapat diterbitkan pada 2023. Pada hari Jumat (3/9), Tim Penyusun Studi PendahuluanOutline Business Case (SP-OBC) Proyek KPBU SPAB Kuwil bersama para tenaga ahli melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek Bendungan Kuwil Kawangkoan. Kunjungan lapangan dipimpin oleh Ika Agus Pawiyarti selaku Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal
9
Air dan diterima oleh Hendrik Wauran selaku PPK Bendungan II Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I dengan didampingi Konsultan Preparation of Raw Water Supply System Readiness for RWS Intake and Transmission from Kuwil Reservoir. Berdasarkan informasi dari PPK Bendungan II, saat ini konstruksi rumah katup, satu buah pipa dengan diameter 1,2 m, dan dua buah pipa dengan diameter 80 cm menuju outlet air baku saat ini sudah terbangun. Lebih lanjut, Konsultan Preparation of Raw Water Supply System Readiness for RWS Intake and Transmission from Kuwil Reservoir menjelaskan, bahwa perencanaan sistem yang digunakan mengacu pada studi yang sebelumnya telah dilakukan dengan ruang lingkup air baku meliputi intake, bak pengumpul, pompa, dan pipa sepanjang 3,8 km menuju IPA di Suwaan. Desain untuk bak pengumpul sudah dilakukan, akan tetapi masih belum ditentukan lokasinya. Hal ini dikarenakan lahan yang direncanakan belum dibebaskan. Oleh karenanya, BWS Sulawesi I merekomendasikan agar bak pengumpul dibangun di lahan dekat lokasi bendungan yang sudah dibebaskan. Untuk menentukan elevasi lahan tersebut, konsultan RWS berencana akan melakukan survei lanjutan.
POTENSI BIMATARA
BUNDLING
SPAB
KUWIL-SPAM
Penyusunan DED, AMDAL, dan LARAP SPAB Kuwil sudah termasuk dalam paket kegiatan Preparation of Raw Water Supply System Readiness for RWS Intake and Transmission from Kuwil Reservoir. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan hal tersrbut selesai pada Desember 2021. Sementara penyusunan DED SPAM Bimatara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan ditargetkan selesai pada awal tahun 2022. Dalam penyusunan DED SPAM Bimatara, rencana penyerapan tahap I (2025-2031) adalah sebesar 500 lps. Tahap I ini akan difokuskan pada penguatan kapasitas PDAM sebagai offtaker. Hal ini mempertimbangkan kondisi pelayanan PDAM yang saat ini masih belum maksimal. Rencana bundling SPAB Kuwil dan SPAM Bimatara maka perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, perlunya koordinasi yang intensif antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian, kelayakan proyek bundling secara ekonomi dan finansial khususnya terkait tarif perlu dikaji. Hal ini agar tarif yang akan dibayarkan oleh masyarakat agar tidak terlalu tinggi. Selain itu, diperlukan kajian mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan PDAM agar dapat menyerap air baku yang dihasilkan oleh SPAB Kuwil.(nq)
KESEPAKATAN INDUK PENGAJUAN PDF KPBU BENDUNGAN MERANGIN Selasa (7/9) telah ditandatangani Kesepakatan Induk (KI) antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: DK- /PR/2021. Nomor : 04 / PKS / DP / 2021 Tentang Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek Dan Pelaksanaan Transaksi Pada Proyek Keriasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bendungan Merangin Dan Integrasinya Dengan Sistem Penyediaan Air Minum.
dasar yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan fasilitas pada proyek. Adapun tujuan dari KI ini adalah untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
Penandatanganan kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. Maksud dari KI tersebut adalah sebagai landasan bagi para pihak yang menyediakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 10
Pihak Kedua (DJPI) dalam Tahap Penyiapan Proyek dan Tahap Pelaksanaan Transaksi pada Proyek dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; untuk memastikan agar proses pemberian dukungan pemerintah, dalam hal menurut hasil keluaran perlu diberikan pada proyek dapat berlangsung secara integratif; untuk memastikan bahwa proyek dapat memberikan layanan berupa air minum sampai dengan sambungan rumah tangga; dan untuk membangun pemahaman DJPI terhadap hasil keluaran, sehingga DJPI mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan kewenangannya, dan sesuai dengan kebutuhan Proyek dengan mengacu kepada hasil keluaran.
Program Pembangunan Proyek KPBU Bendungan Merangin dan integrasinya dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan lingkup proyek mencakup perancangan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur fasilitas Bendungan Merangin dan integrasinya dengan SPAM, sampai ke sambungan rumah tangga, merupakan program pembangunan bendungan multiguna yang berlokasi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Manfaat Proyek KPBU Bendungan Merangin sebagai yaitu mengairi irigasi seluas 12.000 Ha, penyediaan air baku untuk air minum 500 liter/detik, pengendali banjir sebesar 200 m3 /detik, pembangkit listrik tenaga air sebesar 95 - 107,45 MW, destinasi pariwisata, dan penyediaan air minum kepada masyarakat. (ind)
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) VS PRIVATISASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Luqman Afif Khairuddin, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat PPISDA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR 2020-2024 memiliki keterbatasan yang menyebabkan terjadinya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, diproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama 2020-2024 adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh APBN karena APBN diperkirakan hanya mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp 623 Triliun. Sehingga terdapat gap funding untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.
Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam rangka mendorong penanaman modal dan memacu pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan target pemerintah. Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, maka perlu dilakukan solusi pembiayaan untuk mencukupi funding gap tersebut melalui pembangunan infrastruktur oleh swasta/privat atau melalui skema KPBU. Lantas apakah skema pembiayaan KPBU ini sama dengan Privatisasi/Swastanisasi? Tentu saja tidak, skema KPBU dan privatisasi merupakan dua skema yang berbeda. Kedua skema ini sering dianalogikan sama mengingat adanya keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur. Namun dalam penerapannya sangat berbeda, KPBU bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak, sedangkan proyek privat/swasta merupakan proyek yang murni digarap oleh swasta dengan kepentingan komersil. Untuk lebih jelasnya seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Sumber: Visium Kementerian PUPR 2030
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal
11
5 kota/kabupaten yakni di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Dari kedua contoh proyek di atas, dapat dilihat bahwa proyek infrastruktur yang dibangun oleh privat/swasta memang bertujuan untuk mencari keuntungan perusahaan atau untuk kebutuhan komersil perusahaan saja, berbeda dengan proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang dibangun untuk keperluan masyarakat.
Sumber: The APMG PPP Certification Guide & kpbu.kemenkeu.go.id
KPBU sebagai salah satu opsi dalam pembiayaan infrastruktur diklasifikasikan berdasarkan sifat dari pelayanan dan pembagian risiko yang termuat dalam kontrak KPBU. Modalitas yang merupakan struktur proyek KPBU dasar adalah struktur berbasispenggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) dan struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP), dimana aplikasinya berdasarkan suatu kajian opsi skema kerjasama untuk merumuskan suatu business case terhadap lingkup proyek. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada infografis dibawah ini mengenai apa saja yang dapat masuk kedalam skema pembiayaan KPBU
Sumber: The APMG Public-Private Partnership (PPP) Certification Guide
Contoh proyek infrastruktur yang dibangun oleh swasta adalah Bendungan Balambano. Bendungan tersebut dibangun dan dioprasikan oleh PT. Vale untuk menjalankan PLTA Balambano untuk kebutuhan energi listrik tanur peleburan dan pengolahan nikel di Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema pembiayaan KPBU adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang memenuhi pasokan air bersih perpipaan pada
Dalam pelaksanaan skema pembiayaan KPBU berdasarkan Perpres Nomor 38/2015 terdapat beberapa instansi atau Lembaga yang terlibat antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/ BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu terdapat beberapa lembaga pendukung yang dapat mempercepat tahapan KPBU, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, elemen pemangku kepentingan dari sektor swasta secara umum dibagi atas Badan Usaha (BU), pendukung aspek konstruksi dan operasi, dan pendukung aspek pembiayaan. BU merupakan Badan Usaha Pelaksana yaitu pihak yang melakukan kontrak KPBU dan bertanggung jawab atas infrastruktur dan layanan yang diberikan sesuai dengan spesifikasi keluaran yang termaktub di dalam kontrak. Pendukung aspek konstruksi dan operasi, terdiri atas konsultan desain, kontraktor, dan operator. Berdasarkan Perpres 38/2015, pengembalian investasi BU dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user payment), pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment / AP), dan/ atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada Proyek KPBU dengan skema pembayaran AP, BU hanya boleh menerima pembayaran AP saja, tidak boleh dari sumber lain. Pendapatan dari sumber lain menjadi milik atau harus disetorkan kepada PJPK. Adapun untuk skema pembayaran user pay atau bentuk lain, BU dapat menerima salah satu atau gabungan kedua skema pembayaran sesuai dengan lingkup tugas di dalam Proyek KPBU.
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 12
Sumber: Acuan Alokasi Risiko KPBU di Indonesia, PT. PII
Jika dilihat dari dua struktur skema KPBU diatas dapat kita simpulkan bahwa skema pembiayaan KPBU sama sekali berbeda dengan privatisasi yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan komersil tanpa mekibatkan Lembaga/Instansi Pemerintah. Sumber: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Perpres Nomor 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR 4. Acuan Alokasi Risiko 2020 KPBU di Indonesia, PT. PII 5. The APMG Public-Private Partnership (PPP) Certification Guide
KOORDINASI RENCANA INTEGRASI PROYEK SPAB SIDAN DAN SPAM AYUNG I DI PROVINSI BALI SPAM Ayung I adalah fasilitas air minum yang akan melayani Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita). Pengerjaan SPAM Ayung I akan digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ruang lingkup yang dikerjasamakan mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)
berkapasitas 1.750 L/detik, pembangunan pipa transmisi air bersih, dan pembangunan reservoir masing-masing offtaker. Calon Badan Usaha Pemrakarsa proyek ini adalah PT Teknologi Riset Global Investama. Ruang lingkup yang dikerjasamakan mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 1.750 L/detik, pembangunan pipa transmisi
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal
13
air bersih, dan pembangunan reservoir masing-masing offtaker. Calon Badan Usaha Pemrakarsa proyek ini adalah PT Teknologi Riset Global Investama. Sumber air baku SPAM Ayung 1 akan diambil dari Waduk Sidan. Adapun kebutuhan air pada 2020 untuk seluruh Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan mencapai 4.936,33 liter/detik. Proyeksi hingga 2040, kebutuhan untuk keempat Kabupaten dan Kota tersebut mencapai 8.452 liter/detik, atau setara dengan 65% total kebutuhan air bersih Bali pada tahun tersebut. Kapasitas penyediaan air bersih yang saat ini dimiliki Bali dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan hingga 2040, sehingga dibutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrasruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Integrasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I, Kamis (9/9) di Provinsi Bali. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti integrasi pembangunan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) dari Bendungan Sidan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ayung I di Provinsi Bali dengan skema KPBU melalui prakarsa Badan Usaha Unsolicited. Dalam rapat tersebut, Direktorat PPISDAmenyampaikan usulan Integrasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I kepada Perusda Bali untuk mewujudkan proyek yang lebih efektif dan efisien dan menciptakan kepastian proyek dari hulu hingga hilir sehingga menghindari risiko interface, terkait dengan hal tersebut Direktorat PPISDA siap melakukan pendampingan kepada Perusda Bali untuk Proyek KPBU Unsolicited SPAM Ayung I baik dalam tahap evaluasi pada proses penyiapan maupun transaksi KPBU. Pada prinsipnya Perusda Bali mendukung kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan Integrasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I, namun Perusda Bali mengharapkan Kementerian PUPR dapat menyampaikan surat usulan integrasi Proyek SPAB Sidan dan SPAM Ayung I di Provinsi Bali kepada Gubernur Bali selaku PJPK Proyek KPBU SPAM Ayung I, sebagai dasar penugasan kepada Badan Usaha Pemrakarsa untuk penambahan Unit Air Baku kedalam lingkup proyek KPBU SPAM tersebut. Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Perusda Bali sedang dalam proses pembentukan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Bali yang nantinya akan bertugas khusus melaksanakan proses KPBU bidang Air Minum di Provinsi Bali. Adapun progres penyiapan PDAB
tersebut adalah sudah dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di tindaklanjuti. Diharapkan pada tahun 2023 PDAB Bali sudah terbentuk dan dapat menerima mandat sebagai PJPK untuk proyek KPBU Unsolicited SPAM Ayung I. Untuk itu, Perusda Bali dan Tim RWS 3 telah berkoordinasi dan menyepakati untuk desain IPA SPAM Ayung I yang semula ada 2 (dua) IPA di lokasi yang berbeda, menjadi 1 (satu) IPA sesuai dengan usulan calon Badan Usaha Pemrakarsa Proyek KPBU Unsolicited SPAM Ayung I namun lokasi IPA tersebut letaknya 150 meter lebih ke hilir dari lokasi awal yang diusulkan oleh pemrakarsa. Berdasar pertimbangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Integrasi antara SPAB dan SPAM akan menambah masa konsesi dengan asumsi tarif tetap sama. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Direktur Utama Perusda Bali, Nyoman Kami Artana, serta dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air; DJPI, Kementerian PUPR;Direktur Operasional Perusda Bali, Bapak Agung Dwi Astika;Kasubdit Legalisasi dan Rencana Investasi, Dit. PPISDA, DJPI, Kementerian PUPR;Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi, Dit. PPISDA, Kementerian PUPR;Staf Teknis Unit Air Perusda Bali; dan beberapa staf Subdit Legalisasi dan Rencana Investasi, Dit. PPISDA, DJPI, Kementerian PUPR.(ind)
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 14
SURVEI KINERJA LAYANAN OP BENDUNGAN BILIBILI
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) DJPI, menyelenggarakan Survei Lapangan Indikator Kinerja Layanan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Studi Kasus Bendungan Bili-Bili, Rabu (29/9) di Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan dalam upaya memperoleh data dan informasi yang komprehensif, terkait kondisi aktual di lapangan, menampung masukan dari stakeholder terkait indikator kinerja operasi dan pemeliharaan, serta mekanisme rencana tindak darurat dari Bendungan Bili-Bili yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan diawali dengan Forum Gorup Discussion (FGD) kemudian dilanjutkan dengan survei ke Bendungan Bili-bili mengunjungi bangunan utama, pelimpah, ruang kontrol dan pemantauan, saluran outlet, intake air baku, dan PLTA.
pariwisata/olahraga air dan perikanan serta dengan pola operasi tahun 2021 menyesuaikan pola basah, kering dan normal serta pemeliharaan dilakukan rutin, berkala, dan darurat. (dika)
Bendungan Bili-Bili membendung Sungai Jeneberang dan memiliki manfaat sebagai pengendali banjir Q50 sebesar 1.100 m3/s, penyediaan air baku sebesar 3,3 m3/s, pelayanan air untuk irigasi seluas 23.690 Ha, PLTA dengan kapasitas terpasang sebesar 20,1 MW,
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal
15
MENERAPKAN PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 09/PRT/M/2018 Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR disebutkan bahwa, Kementerian/ unit organisasi/ unit kerja/ unit pelaksana teknis/ satuan kerja menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIP memuat penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LAKIP juga disertai dengan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Hal tersebut disampaikan Inspektur IV, Inspektorat Jenderal PUPR Ignatius Wing Kusbimanto dalam Konsinyasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan TA 2021, Kamis (23/9). Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP yang memenuhi prinsip penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/ PRT/M/2018.
Sementara itu, laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi unit kerja dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Laporan tahunan juga merupakan bentuk publikasi kepada instansi, mitra kerja dan pemangku kepengtingan lainnya. (ind)
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal 16
Pengalaman dan Tips Isolasi Mandiri
HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN VIRUS COVID-19
Buletin DIT.PPISDA Edisi III (Juli - September 2021) | Hal
17
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT