Digital
SENIN
28 NOV 2016
|
4 HALAMAN
medialaspela
Menerangi Bumi Serumpun Sebalai
Indonesia dan 13 Negara Uni Eropa Dukung
HeForShe INDONESIA dan 13 negara anggota Uni Eropa menyatakan komitmen mereka mendukung kampanye HeForShe bersamaan dengan digelarnya pameran komik dan kartun bertajuk Planet 50-50 di Jakarta. Kampanye ini sebelumnya populer berkat Emma Watson, pemeran Hermione dalam Harry Potter yang juga duta PBB, tampil di depan publik dan mengajak semua ikut serta. Komitmen HeForShe yang mengajak keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender antara lain mempromosikan upaya mempercepat
Atas alasan itu jugalah para Duta Besar negara-negara anggota Uni Eropa turut hadir dan menyampaikan komitmen mereka untuk turut mendukung kampanye HeForShe, yang disampaikan di Jakarta. Masing-masing hadir dengan bendera negara, serta papan bertuliskan “I support HeForShe.” Kampanye HeForShe merupakan satu dari beberapa kampanye aksi yang diusung UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. (cnn)
pemberdayaan perempuan, partisipasi dan menghapus kekerasan berbasis gender. “Para pria perlu memperjuangkan kesetaraan gender dan mengangkat suara mereka, karena kesetaraan gender bukan semata merupakan isu perempuan,’” ungkap Vincent Guerend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dalam pernyataan resminya.
Renald Khasali: Transformasi Wisata Benar Jokowi Anggarkan Wisata Naik Lima Kali Lipat Hariyadi Sukamdani: Hidupkan Event yang mengaku gregetan terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat sementara negeri ini potensial untuk digerakkan lebih cepat. Dalam paparannya di hadapan Pengusaha Muda HIPMI Babel, Istiono menyampaikan banyak inspirasi dan peluang usaha di bidang pariwisata seperti optimalisasi ratusan pulau yang ada di Kepulauan Bangka Belitung beserta keindahan pantai dan bahari. “Saya membayangkan betapa hebatnya kalau para pengusaha muda Babel membuat konser musik di antara pulau-pulau ka-
INDEX Hal 2 BI Gelar Seminar Desiminasi Hal 4 Moratorium UN
wasan Pulau Lengkuas . Pasti spektakuler. Saya saja gregetan,” kata Istiono menyemangati para pengusaha muda HIMPI. Hidupkan Event Sementara Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani paling surprise dengan spirit Presiden Joko Widodo dalam 100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, 24 November 2016. Bagaimana tidak? Perhotelan dan Restoran adalah amenitas, penopang utama destinasi wisata. Dua unit usaha itu berada di bawah koordinasi pariwisata.
Karena itu, maju tidaknya pariwisata akan berdampak langsung pada bisnis mereka. ”Kami berharap, ini akan menjadi berkah dan kebaikan di kemudian hari pariwisata Indonesia. Produk Pariwisata itu adalah destinasi. Dan destinasi itu berada di bawah Bupati, Walikota dan Gubernur, di daerah. Dengan otonomi, maka daerah punya kewenangan kuat mengelola daerahnya. Termasuk destinasi pariwisata yang dimiliki oleh daerah tersebut. Celakanya, jika CEO di daerah tidak mengalokasikan sumber daya, budget dan perhatiannya di pariwisata, maka promosi jatuhnya juga di daerah-daerah yang paling siap,” kata Hariyadi. Presiden Jokowi berniat menaikkan budget promosi Pariwisata 4 sampai 5 kali yang ada
saat ini. Karena pariwisata bakal menjadi core ekonomi bangsa ke depan. Dan Pariwisata sudah ditetapkan sebagai satu dari lima prioritas pembangunan, selain infrastruktur, pangan, energi dan maritime. Branding, positioning, differentiation, Pariwisata Indonesia juga sudah semakin kelihatan di pentas dunia. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), yang juga praktisi bisnis ternama di Indonesia, Rhenald Kasali memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo di 100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, 24 November 2016 lalu atas keberaniannya menaikan alokasi anggaran Pariwisata 4 hingga 5 kali lipat, untuk mewujudkan target Pariwisata yang dipimpin Menteri Arief Yahya. Tidak tanggung-tanggung, 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. ”Ini kabar bagus, ibarat ayam dan telur keduanya saling membutuhkan. Pariwisata memang benar sangat butuh biaya yang sangat besar. Keputusan Pak Presiden Jokowi dan Menpar Arief Yahya sudah sangat tepat. (bbs/ags)
Kapolri Siapkan Salat di Monas Tito Aksi 212 Harus Super Damai Keselamatan Warga Paling Utama SALAT Jumat terkait Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang akan dilakukan di lapangan Tugu Monas, Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk salat Jumat berjemaah pada aksi 212 nanti. Keselamatan warga jadi hal yang paling utama. Untuk itu pihaknya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan salat Jumat berjemaah nanti. "Keselamatan warga jadi yang utama, sehingga kita akan mengatur di mana parkirnya, kami akan bantu mengakomo-
FLASH
ISIS Diduga Tunggangi 411
KEPALA Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengungkapkan, sembilan tersangka teroris diduga mendalangi kerusuhan di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/11/2016). Sembilan orang yang tergabung dalam kelompok Abu Nusaibah ini disangka menunggangi demonstrasi damai 4 Novembar, sehingga berbuntut pada kerusuhan. Menurut catatan kepolisian, kelompok ini terafiliasi dengan gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “Ada sembilan orang yang terkait dan berada di kerusuhan di Penjaringan dan hadir saat demo 411,” ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/11/2016). (bbs)
Arifin Bakal Gantikan Yusron
Tambang dan Wisata Bisa Berjalan Seiring KOMBES POL ISTIONO, Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pertambangan dan pariwisata bisa berjalan seiring dan tidak perlu dipertentangkan. “ Yang kita perlukan itu strong leader yang bisa mengharmonisasikan keduanya. Rakyat makmur dan kesejahteraannya berelanjugan,” tandas Istiono di sela-sela Rakerda dan Diklatda HIPMI Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (27/11-2016) “Timah merupakan anugerah Tuhan yang seyogyanya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk rakyat dan sekaligus hasil dari timah tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pariwisata Babel yang berkelanjutan. Jangan mempertentangkan timah dengan wisata. Timah dan wisata bisa seiring” kata Istiono
E
TALAGE
dir panggungnya untuk zikir, kiblatnya bersama para ulama juga akan kita atur, tempat wudhu, toilet, arus masuk dan keluar, speaker nanti kita akan siapkan," kata Tito di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Dengan demikian, lanjut Tito, aksi tersebut diharapkan bisa berjalan dengan damai dan tertib. Bahkan Tito menegaskan, aksi tersebut harus berlangsung 'super' damai. "Kami berharap kegiatan ini berlangsung tertib, super damai dan betul-betul justru kita akan mendekatkan diri kita dengan Allah SWT," kata Tito.
GNPF Sepakat Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan tokoh-tokoh dari GNPF di kantor MUI terkait rencana demonstrasi 2 Desember mendatang. Aksi disepakati tidak dilakukan di jalan protokol, tapi di Monumen Nasional. "Akhirnya kita capai kesepakatan di Monas, jam 08.00 sampai jam 13.00 WIB," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Tito mengatakan kesepakatan ini diambil setelah melalui dialog. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin meyakini unjuk rasa menutut kepolisian menahan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu akan berjalan tertib dan damai. (bbs)
JOKOWI usulkan 23 calon duta besar Komisi I DPR dinilai merupakan sosok yang mumpuni dan kapabel. "Banyak tokoh-tokoh berkualitas yang diusulkan kali ini untuk negara-negara yang strategis bagi Indonesia," kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris, saat dihubungi, Minggu (27/11/2016). Pos di Tokyo misalnya, lanjut Charles, akan diisi oleh Arifin Tasrif, seorang profesional yang sudah berhasil di beberapa BUMN strategis menggantikan Yusron Ihza Mahendra. Yusron diketahui ikut menjadi Calon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Pilkada 2017. Charles meyakini Arifin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. Selain itu, ada anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya yang akan mengisi jabatan dubes di Selandia Baru. (bbs) Jokowi Turunkan Pajak UMKM MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait penurunan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan 0,25 persen. Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. "Kalau ada implikasinya apakah dari sisi regulasinya, prosedurnya, akan kita sampaikan. Arahan Presiden adalah kita terus mempermudah prosedur terutama UMKM, agar mereka dalam berinteraksi dengan Ditjen Pajak itu tidak ada kekhawatiran, tidak susah, tidak berbelit-belit, mudah. Sehingga timbul trust," kata wanita yang akrab disapa Ani itu dalam media gathering di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016). (bbs)
2
EKONOMI BISNIS
SENIN
BI Gelar Seminar Desiminasi
Kebijakan Moneter Bayu: Pemahaman Stakeholder Perkuat Transparansi Kebijakan PA N G K A L P I N A N G , LASPELA - Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dirasa penting oleh BI Perwakilan Bangka Belitung (Babel) guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, BI Babel menggelar seminar Perkembangan Terkini, Tantangan dan Prospek Perekonomian Indonesia, Senin (28/11/2016). Bayu Martanto, Kepala BI Perwakilan Babel dalam sambutannya saat membuka seminar yang diselenggarakan di Ballroom Novotel mengatakan, pemahaman di tingkat stakeholder penting dilakukan sehingga dapat memberikan pemahaman dan mengarahkan ekspektasi publik, khususnya ekpektasi inflasi serta memperkuat aspek transparansi kebijakan. "Meningkatkan pemahaman di daerah guna mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu
untuk mendapatkan feedback terhadap kebijakan yang telah ditempuh dan memperoleh masukan yang penting bagi perumusan kebijakan," ujar Bayu. Ditambahkan Bayu pada acara yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Babel Yan Megawandi dan stakeholders
serta beberapa perwakilan bank di Babel ini, BI sebagai otoritas independen menjalankan fungsi dan tugas di bidang moneter. "Pengawasan perbankan yang dilakukan BI ialah secara makroprudensial," imbuhnya. Lebih jauh Bayu Martanto mengungkapkan, BI
2018 Dana Desa Dialokasikan Rp1,4 Miliar Tiap Desa SEKRETARIS Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, pada 2018 setiap desa akan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp1,4 miliar. "Presiden sudah berkomitmen tahun 2018 seluruh Dana Desa itu jumlahnya Rp120 triliun. Artinya setiap desa kurang lebih mendapat Rp1,4 miliar," katanya saat menghadiri Perayaan Merti Bumi 2016 di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/11) lalu. Ia mengatakan untuk menggenjot pembangunan di daerah, pemerintah memberikan kewenangan pada masyarakat desa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu sejak tahun 2015 pemerintah sudah mengucurkan dana Rp300an juta setiap desa, tahun 2016 setiap desa kurang lebih Rp600 juta, dan tahun 2017 menjadi Rp800 juta per desa. "Silakan desa sendiri menentukan, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dengan menggunakan dana desa itu. Hal ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mulai me-
merhatikan pembangunan di desanya," katanya. Ia menuturkan, memang banyak komplain tentang pembagian dana desa, yakni desa yang memiliki banyak penduduk dengan desa yang memiliki sedikit penduduk mendapat Dana Desa yang sama. Ia mengakui memang 90 persen rata-rata dibuat sama, kemudian 10 persen baru disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi kemiskinan dan geografisnya. "Mudah-mudahan di tahun 2018 kami sudah memiliki hitung-hitungan yang yang lebih fair, terutama adalah memerhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah," katanya. Ia mengatakan melalui Dana Desa paling tidak Kemendes ingin meningkatkan desa-desa yang awalnya tertinggal menjadi desa yang leb-
ih mandiri. Mandiri itu adalah ukuran maksimal dari pembangunan di desa. Ia menuturkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibentuk sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengubah cara pandang melihat desa yang selama ini salah. "Selama ini kita melihat orang desa hanyalah objek dari apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat di desa. Hal ini salah karena ternyata masyaralat desa itu lebih pintar dan mengerti akan kebutuhan yang sebetulnya dia butuhkan. Kadang kala orang kota sok pintar, segala yang dibutuhkan orang desa, padahal yang diketahui itu hanya sedikit sehingga munculah tiba-tiba pembangunan yang dianggap dibutuhkan, ternyata tidak," katanya. (ant/*)
berkepentingan menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil. "Inflasi perlu dijaga karena inflasi menggerogoti pendapatan riil masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan inefisiensi. Itu juga menjadi prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan," bebernya. Bayu mengatakan, perkembangan inflasi di Babel pada bulan Oktober mencatat deflasi 0,11% setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi 0,17%. Secara tahunan inflasi Babel 5,04%(yoy) atau 4,46%(ytd). "Secara umum deflasi disumbangkan kelompok volatile food dan administered price. Pada kelompok volatile seperti daging, bawang merah, cabai rawit dan lainnya mengalami deflasi 1,21%(mtm)," katanya. Sedangkan, di kelompok administer price deflasi 0,55% (mtm) disumbang angkutan udara. Sedangkan tarif tukang bukan mandor kelompok inti inflasi 0,49% (mtm)," tukasnya. Pada seminar tersebut, BI Perwakilan Babel mengundang narasumber yakni Muslimin Anwar selaku Senior Ekonomist Kebijakan Moneter Bank Indonesia dan Winang Budoyo Chief Economist BTN serta dimoderatori oleh Dekan FE UBB, Reniati. (ar)
2017, Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha R‎akyat (KUR) dari 9 persen di 2016 menjadi 7 persen di 2017. Langkah ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) supaya mendapat pinjaman murah. "Tingkat bunga KUR tahun depan 1 persen-2 persen lebih kecil dari tahun ini," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani saat ditemui di acara pelatihan wartawan, Sentul, Sabtu (26/11/2016). Bunga KUR yang ditetapkan pemerintah pada 2016 sebesar 9 persen atau turun dari sebelumnya yang masih di level dobel digit. Dengan penurunan tersebut, tingkat
bunga KUR di 2017 dipastikan lebih rendah 7 persen atau 8 persen. "Jadi ini untuk membantu masyarakat kecil mendapatkan KUR dengan bunga rendah. Karena dilihat secara umum, penyerapan KUR di tahun ini cukup jalan, misalnya Bank Mandiri serapannya 90 persen dari plafon yang diterimanya," jelas Askolani. (lp6)
28 NOV 2016
POLITIK DAMAI 3 Pansus Nilai RUU Pemilu Kesempatan Tata Demokrasi Revisi UU ITE
SENIN
28 NOV 2016
POLITIC
Diberlakukan Hari Ini
RUU Pemilu Harus Atasi Politik Uang JAKARTA, LASPELAPanitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) menilai penyusunan RUU Pemilu merupakan kesempatan untuk menata ulang demokrasi berdasarkan karakter bangsa Indonesia sesuai Pancasila, namun draf yang diajukan pemerintah tidak menyentuh hal tersebut, kata Ketua Pansus Pemilu, Lukman Edy. "Sebenarnya pemerintah saat ini kehilangan momentum untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam hal konsolidasi demokrasi kita," kata Lukman di Jakarta, Senin (28/11). Dia menjelaskan, draft revi-
si RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan pemerintah tidak menyentuh asas-asas filosofis namun lebih banyak hanya bermain utak-atik kursi, teknis, dan minim upaya terhadap perubahan yang mendasar. Lukman mengatakan, evaluasi yang dilakukan terhadap pemilu sebelumnya sebagai dasar perubahan juga tidak maksimal karena pemerintah sepertinya terburu-buru menyiapkan draf RUU Pemilu. "Seharusnya pemerintah punya visi besar untuk mendisain demokrasi yang kembali kepada nilai nilai Pancasila, karena konsolidasi demokrasi saat ini yang cenderung liberal harus segera diperbaiki," ujarnya. Politikus PKB itu mencontohkan, sistem pemilu Indonesia yang
mengkhawatirkan saat ini adalah pilihan langsung seperti pilkada, pemilihan anggota legislatif sampai kepada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden belum bisa menangkal pengaruh politik uang. Lukman mengatakan, politik uang itu selalu diikuti oleh transaksional dengan pemilik modal, sehingga konsolidasi demokrasi kita menjadi mahal, karena ada transaksional yang pragmatis tersebut. "Harus dicari solusi para calon legislatif bermutu yang terpilih bukan saja yang memiliki modal, atau pemilik modal di belakangnya," katanya. Dia menegaskan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu harus bisa mengantisipasi hal tersebut dan membuat rambu tegas terhadap praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Lukman menjelaskan praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti politik uang, transaksional, tidak transparan, praktek kecurangan, jual beli suara baik secara eceran maupun grosiran, penyelenggara yang berpihak dan tidak adil. "Soal lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah RUU harus bisa melepaskan diri dari
kepentingan keuntungan satu partai saja," katanya. Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, sistem di dalam RUU Pemilu harus menjamin keadilan dan kesetaraan atas kepentingan bersama. Karena itu menurut dia, pilihan model pemilu dan model statistik pemilunya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.(ant/b1)
“Hak Pilih Jangan Ditukar dengan Uang� JAKARTA, LASPELA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 mengamatkan kedaulatan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hal ini disampaikan Zulkifli dalam acara Sosialisasi 4 Pilar bersama PP Wanita Syarikat Islam (WSI) di Gedung Nusantara V, kompleks Par-
lemen RI, Jakarta, Senin (28/11). Hadir dalam acara tersebut, Ketua PP WSI Valina Singka Subekti bersama ratusan peserta. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung di 101 provinsi, kabupaten dan kota, Zulkifli mengingatkan jangan sampai kedaulatan dan kekuasaan yang dimiliki rakyat dalam memilih pemimpin dibeli oleh para calon yang bertarung menjadi pemimp-
in.
Menurutnya, jangan sampai hak pilih masyarakat ditukar dengan selembar rupiah, atau kain sarung dan pemberian lain. Sebab, bukan tidak mungkin para pemimpin yang dilahirkan dari cara-cara semacam itu akan tergoda untuk korupsi dan mengembalikan biaya yang telah dikelurkan selama pilkada. "Yang berdaulat dan berkuasa itu rakyat, maka jangan ditu-
kar dengan harga murah. Begitu sudah jadi bupati dia tidak mengurus rakyat lagi. Inilah yang harus kita sampaikan pada masyarakat, pilih yang kira-kira bisa kita percaya. Itulah kira-kira inti daripada UUD, keadulatan di tangan rakyat. Bukan lain-lain," kata Zulkifli. Bagi masyarakat yang tidak suka dengan pemimpin yang sudah dipilih, lanjutnya, UU juga menjamin hak setiap warga
negara menyampaikan aspirasi, salah satunya melalui demonstrasi. Dan jangan sampai ketidaksukaan terhadap pemerintah ditunjukkan dengan cara angkat senjata. "Oh, saya tidak suka dengan pemerintah, angkat senjata, itu bertentangan dengan konstitusi. Atau pakai bom bunuh diri, ya mati. Kalau tidak mati ya ditangkap, karena tidak sesuai konstitusi kita," jelasnya. (jpn/*)
REVISI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) resmi mulai berlaku hari ini. Masyarakat diimbau berhati-hati saat memanfaatkan media sosial. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henry Subiakto mengatakan, masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. "Yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Jangan mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu," kata Henry, Minggu (27/11/2016) kemarin. Dia menjelaskan, dalam Pasal 27, yang disebut-sebut sebagai pasal 'karet' terdapat pengurangan hukuman pidana untuk kasus pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun penjara. Kemudian, dalam pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan, semula
berlaku hukuman 11 tahun, kini juga hanya empat tahun. Aturan ini membuat tersangka baru bisa ditahan setelah keputusan pengadilan inkracht. Henry mengatakan, di Pasal 27 ayat 3 dijelaskan, tuduhan harus ditujukan kepada personal, baru dapat ditindak. Secara terpisah, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Pers menyatakan perubahan yang dilakukan terkait dengan UU ITE tersebut dapat mengekang sikap kritis masyarakat dengan menambahkan kewenangan baru pemerintah. “ICJR dan LBH Pers berpandangan bahwa norma dan praktik perubahan tersebut masih tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi,� kata peneliti ICJR, Anggara. Disamping itu, ada persoalan duplikasi tindak pidana karena ketentuan-ketentuan yang sama dalam KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan medium internet. (mtc)
SENIN
PELANGI EDUKASI 4
28 NOV 2016
“Moratorium UN Sesuai Nawacita Presiden” BOGOR, LASPELA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, motatorium atau penghapusan sementara Ujian Nasional seusai visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan desentralisasi pendidikan. Muhadjir meyakini Jokowi akan menyetujui konsep moratorium UN yang diajukan oleh Kemendikbud. "Itu sesuai dengan program aksi dari Pak Presiden. Nawacita Pak Presiden," kata Muhadjir usai peringatan hari guru nasional tahun 2016, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11/2016). Turut hadir dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Muhadjir mengatakan, sebagai pengganti UN, Kemendikbud dan
Badan Nasional Standar Pendidikan nantinya akan menetapkan standar nasional. Kemudian, sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Sementara untuk tingkat SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota. Muhadjir mengatakan, penghapusan UN ini sejalan dengan putusan MA. Menurut Muhadjir dalam penjelasannya, MA menganjurkan agar UN dilaksanakan pada saat kualitas pendidikan sudah merata. "Sesuai amanat MA, bahwa UN itu
sebaiknya dilaksanakan kalau nanti secara relatif pendidikan kita sudah bagus dan merata. Kita mengejar itu," ujar Muhadjir. Sementara, Presiden sebelumnya mengaku sudah menerima usulan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait moratorium atau penghapusan sementara ujian nasional mulai tahun
2017 mendatang. Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa usulan tersebut belum final. Usulan tersebut harus dibawa terlebih dulu ke rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. "Nanti akan kita rapatkan di minggu ini," kata Jokowi. (kdc)
Lomba Lintas Alam, Ajang Promosi Wisata Berbasis Lingkungan
HGN dan HUT PGRI 2016
Jokowi Ingin Menghormati Guru Jadi Gerakan Nasional SENTUL, LASPELAPeringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2016 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-71 berlangsung meriah. Tak kurang dari 12.000 guru berkumpul mengikuti acara tersebut. Presiden Jokowi pun ikut serta dalam peringatan tersebut. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangat besar dan menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa, dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik serta masyarakat. "Guru merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut menyiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa," terang Jokowi dalam peringatan HGN dan HUT PGRI ke 71 di Sentul, Minggu (27/11). Jokowi pun menyerukan agar menghormati guru jadi gerakan nasional. Karena guru sangat penting posisinya, sehingga pemerintah RI melalui Kepres No 78/1994 menetapkan 25 November sebagai HGN bertepatan dengan HUT PGRI. "Saya mengajak Mendikbud dan seluruh masyarakat, serta pegiat pendidikan untuk menjadikan ayo menghormati guru menjadi gerakan nasional kita," tandasnya. (jpn/*)
MUNTOK, LASPELARibuan peserta terdiri dari 156 regu mengikuti Lomba Lintas Alam Menumbing 2016 di kawasan wisata menumbing, Minggu (27/11/2016) kemarin. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan pariwisata Bangka Barat berbasis lingkungan hidup. Adapun 156 regu tersebut terdiri dari kategori pelajar sebanyak 78 regu, kategori instansi dan umum 67 regu dan kategori pasukan terlatih sebanyak 11 regu. Kegiatan Lomba Lintas Alam menumbing 2016 merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bangka Barat. "Lomba Lintas Alam Menumbing ini bertujuan
mempromosikan pariwisata, meningkatkan rasa kecintaan terhadap lingkungan serta memupuk kepedulian khususnya generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini pula kami harapkan dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis ekowisata Menuju Bangka Barat Hebat 2021," kata Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, Drs Rozali. Lebih lanjut Rozali mengatakan, peserta Lomba Lintas Alam Menumbing tahun ini, bukan hanya diikuti oleh peserta dari Bangka Barat tapi juga diikuti peserta dari luar . "Kami (Pemkab Babar-red) menyampai terimakasih atas partisipasi peserta baik dari Babar maupun dari luar Bangka Barat. Semoga Lomba Lintas Alam Menumbing ini dapat
menjadi petualangan yang menyenangkan," imbuhnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun LASPELA dari pihak panitia, Lomba Lintas Alam Menumbing tahun 2016 juga dikuti oleh peserta dari Pemprov Babel, Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah,Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka. Sebelum Lomba dimulai masing-masing peserta yang tergabung dalam 156 tim tersebut unjuk kebolehan dengan menyerukan yel-yel yang selaras dengan gerakan yang ditampilkan. Selanjutnya seluruh tim mulai melakukan petualangan menelusuri rute yang telah ditetapkan panitia. Rute yang dilewati yaitu dimulai start dari bawah kaki menumbing dan finish di puncak Bukit Menumbing. (kris)