Media Satya Laskar Pelangi

Digital

SELASA

29 NOV 2016

|

4 HALAMAN

medialaspela

Menerangi Bumi Serumpun Sebalai

AA Gym Pimpin 10 Ribu

Pembersih Tiga Semangat Cipta Titik Temu Aksi 212 Momen Bersihkan Niat Selaiknya Umat Islam Bebersih

CEO Tiongkok Lirik Sektor Pariwisata KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyebutkan, para pengusaha besar yang akan menjadi panelis pada acara Annual Forbes Global CEO Conference Tahun 2016 berminat untuk investasi di Indonesia.

Minat tersebut diungkapkan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di komplek istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/11/2016) Minat investor terhadap Indonesia, kata Lembong, sedang bergairah.

Hal itu lantaran reformasi birokrasi dan ekonomi yang berhasil diterapkan pemerintah Indonesia.

"Orang mulai memanfaatkan paket kebijakan seperti PLB, juga pemilik pabrik sangat mengapresiasi kepastian upah minimum, dan tentunya sukses yang luar biasa dari tax amnesty.

Saat ini sentimen investor lagi bagus, dan kita mau pastikan kita bisa memanfaatkan momentum ini," kata Lembong di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Lembong mengatakan, kebanyakan para pengusaha besar yang telah berjumpa Presiden Jokowi di komplek Istana Kepresidenan tertarik dengan potensi sektor wisata Indonesia.

Seperti satu group besar dari Tiongkok, Fosun yang faktanya sebagai pemain besar di sektor pariwisata.

"Mereka juga HNA, pemilik 23 airlines di seluruh dunia, mereka dari Hainan, mereka juga sangat tertarik di wisata.

Kemudian Wanda itu, perusahaan properti di Tiongkok, pemiliknya orang terkaya di Asia, tadi juga ketemu Presiden, pembicaraan yang sangat produktif, mereka tertarik di sektor wisata, ya resort-resort, kawasan wisata, ya itulah," tambahnya.

Lanjut Lembong, para pengusaha besar ini akan diarahkan untuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terdapat potensi pariwisatanya. (bbs)

Nadine Chandrawinata

Laut Indonesia Tercemar Sampah PEMAIN peran sekaligus model, Nadine Chandrawinata, sang penyuka wisata bahari ini menyayangkan keadaan laut Indonesia yang tercemar sampah.

Hal itu dirasakannya karena kerap berpetualang dan mengekplorasi alam Indonesia.

"Berenang di antara sampah kan menganggu," ujar Nadine usai menjadi pembicara dalam sebuah acara bertema observasi hewan, di Galeries Lafayette, di Pacific Place, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat lalu.

Nadine yang menjadi pembaca acara travelling di sebuah stasiun televisi, akhirnya membentuk program bernama Sea Soldiers pada tahun 2015 lalu. Program itu mengampanyekan gerakan ramah lingkungan untuk masyarakat kota.

Menurutnya, sampah-sampah terbawa aliran air hingga bermuara di laut.

"Sebagai warga kota juga, kami ingin mengubah pola hidup masyarakat perkotaan. Yuk, kita ubah. Contohnya seperti mengimbau mengurangi pemakaian plastik. Semua memang butuh proses, tapi yang penting mau mencoba," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengaku sudah tak mengonsumsi daging hewan. Ia memilih menjadi seorang vegetarian. Alasannya tak mau lagi menyantap masakan berbahan daging hewan karena trauma dan kasihan ketika melihat hewan disembelih.

"Saya kenapa enggak mau makan daging? Karena saya sedih ketika lihat hewan disembelih. Mereka sama

seperti kita," ungkapnya.

Kakak Mischa Chandrawinata itu kini lebih banyak mengonsumsi sayuran. Hal ini juga didukung kegemarannya mengeksplorasi alam di Tanah Air. Puteri Indonesia 2005 itu, ia dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup dan pencinta hewan langka. (hnc)

AA GYM (Abdullah Gymastiar) mengaku bahagia pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Polri mencari solusi bersama dalam masalah yang tengah dihadapi dengan semangat bersaudara.

Hal semacam ini kelak harus lebih didahulukan.

Hal itu disampaikan Aa Gym usai mendampingi Kapolri, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dan pengurus GNPF melangsungkan konferensi pers terkait rencana Aksi Bela Islam III di Kantor MUI. Ia mengaku sangat bahagia karena yang paling penting dari semua kejadian ini adalah kualitas Indonesia meningkat dalam menghadapi masalah.

Ada tiga semangat yang ia tangkap dari semua ini yakni semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama.

Apa yang terjadi hari ini semua terjadi karena pertolongan Allah. Sebab semua merasa bersaudara, fokus pada solusi, dan semua ingin sukses bersama. ''Ini yang paling dirindukan.

Semoga ini jadi kebiasaan di negeri kita kalau ada masalah itu pakai tiga semangat itu,'' kata Aa Gym. Daarut Tauhid akan ikut dalam Aksi 2 Desember nanti dan tetap berada di barisan bersihbersih.

Aa Gym menyebut kemungkinan akan ada 10 ribu orang yang tergabung Tim Khidmat Kebersihan dan insya Allah akan hadir dengan perlengkapan inti yakni sapu lidi, pengki, sarung tangan, dan kresek. ''Itu bukan hal istimewa tapi sudah selaiknya umat Islam bebersih,'' ungkap pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhid itu.

Soal Rujuk Nasional yang disarankan Ketua MUI agar dilaksanakan pasca Aksi 2 Desember, Aa Gym mengatakan Indonesia agak kurang komunikasi dengan tulus jujur.

Ia setuju dengan apapun yang bisa membuat bangsa ini jadi lebih baik, lebih bersaudara, dan lebih bijak mengambil solusi, itu penting karena masalah akan terus ada.

"Kalau tidak selesaikan dengan berkualitas kita tidak bisa wariskan yang terbaik bagi generasi setelah kita,'' kata Aa Gym. Untuk umat Islam yang akan ikut pada Aksi Bela Islam III pada 2 Desember men-

datang, Aa Gym mengajak untuk benar-benar meluruskan niat.

Aksi ini harus jadi baik dari awal sampai akhir agar

INDEX Hal 2 Hal 4

jadi amal shalih. Warisan terpenting dari ini semua adalah Indonesia bisa jadi negeri yang lebih baik. (bbs/ags)

2

EKONOMI BISNIS

SELASA

Presiden Minta Anggota REI Ikut Amnesti Pajak JAKARTA, LASPELAPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Real Estate Indonesia (REI) ikut Program Amnesti Pajak mengingat masih rendahnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program itu pada periode pertama.

"Diharapkan periode kedua masih dimanfaatkan, saya minta anggota REI yang belum ikut, silakan ikut mumpung tarif tebusan masih tiga persen," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-15 REI di Jakarta, Selasa (29/11).

Presiden menyebutkan, pelaksanaan Program Amnesti Pajak pada periode pertama yang berakhir 30 September 2016, menjadi program amnesti pajak yang paling sukses di dunia. "Deklarasi harta

Rp3.480 triliun, diharapkan itu bisa ditempatkan di investasi properti," katanya.

Namun setelah membuka-buka data, Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang ikut Program Amnesti Pajak periode pertama masih sedikit.

"Belum ada lima persen dari seluruh wajib pajak, masih ada 95 persen yang harus saya kejar-kejar agar semua klir, bersih di bidang perpajakan," katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta agar pengusaha yang tergabung dalam REI tetap fokus bekerja membangun menyediakan rumah bagi rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. "Backlog atau kekurangan rumah masih 11,8 juta rumah, itu harus dikejar agar 11,8 juta bisa ditutup," katanya.

Presiden menyebutkan, modal kondisi perekonomian RI saat ini sudah cukup kuat di

mana pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 5,0 persen.

"Coba bandingkan dengan negara lain, kita hanya kalah dengan India, Tiongkok, tapi kita pada posisi nomor tiga dengan pertumbuhan total 5,18 persen, kesempatan ini harus dimanfaatkan agar sektor proper-

ti tumbuh," katanya.

Ia menyebutkan inflasi juga terkendali di bawah 3,5 persen yang menunjukkan harga-harga komoditas terkendali dengan baik.

Presiden juga menyebutkan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 tentang peru-

mahan sudah dilaksanakan termasuk penyederhanaan perizinan. "Izin sudah dipotong dari 13 menjadi 11, kalau ada maslaah di lapangan silahkan sampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Ia menyebutkan, inti Paket Kebijakan Ekonomi 13 adalah penyediaan rumah dengan harga terjangkau untuk MBR. "Jangan salah di lapangan yang dibangun malah yang lain yang dipakai untuk investasi, atau rumah kedua atau ketiga," katanya.

Ia mengaku ada Peraturan Pemerintah yang diperlukan berdasar paket kebijakan itu yang belum terselesaikan.

"Sebelum pergi ke sini, saya cek RPP itu ada di mana, sudah tidak ada di Kementerian PUPR, sudah di Kemenko Perekonomian yang janji Desember ini akan selesai," kata Jokowi. (ant/*)

Lada Babel Perlu Payung Hukum Menaker Minta Buruh Petani Keluhkan Minimnya Pupuk Pemprov Rekomendasikan pembuatan demplot

PA N G K A L P I N A N G , LASPELA- Eng, salah seorang petani lada asal Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, menilai 'aneh' bila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) harus belajar dari negara seperti Singapura dan Malaysia soal bercocok tanam lada.

Hal itu dikeluhkan Eng saat menghadiri rapat koordinasi lada, monitoring dan evaluasi lada putih Babel di Kantor Gubernur Babel, Senin (28/11/2016) kemarin.

"Kenapa kita yang harus belajar dari Singapura dan Malaysia, sedangkan kenyataannya selama ini mereka dari luar negeri yang belajar ke kita," keluh Eng. Pada kesempatan itu, dia juga sempat mengeluhkan kurangnya pupuk bagi para petani lada, sehingga menjadi kendala petani dalam meningkatkan produktifitas lada.

"Kendala petani selama ini pupuk. Kenapa pupuk tidak mencukupi? karena pupuk banyak disuplai ke kelapa sawit.

Binalah para petani untuk pupuk dan junjung," harapnya.

Sementara itu, Yadi, petani lada lainnya mengeluhkan berbagai penyakit yang menjadi 'momok' menakutkan bagi petani lada.

"Penyakit yang sering dikeluhkan, penyakit kuning dan pangkal batang. Kita minta petani komit menjalankan bu-

didaya lada yang baik, dan bagaimana petani menggunakan bahan organik, bagaimana produktifitas lada semakin tinggi.

Penangkaran bibit bagaimana, dan bibitnya apa saja," bebernya.

Sesuai Kemampuan Pemerintah Menanggapi persoalan ini, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sudarman mengatakan, peran pemerintah dalam membangun sektor komoditi lada dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah. " Upaya peningkatan produktifitas komoditi lada putih, muntok white papper harus didukung berbagai aspek, terutama aspek pemerintah. Dinas pertanian membuat data base petani lada online yang diakses melalui web sehingga memudahkan administrasi dengan pemerintah.

Pemprov merekomen-

dasikan pembuatan demplot (petak percontohan) yang berlokasi di kabupaten/kota.

Pemda mengkoordinir sinergitas program pengembangan lada antara dinas pertanian, perkebunan dan peternakan provinsi dengan kabupaten melalui suatu kesepakatan, komitmen agar program dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya masing-masing," urai Sudarman.

Pemprov melalui penangkar disertifikasi oleh balai pengawas sertifikasi mutu benih (dinas pertanian Babel) menjamin mutu bibit lada.

"Pemprov Babel harus segera mengeluarkan Perda dan Pergub perdagangan antar pulau komoditas lada putih. Untuk menjaga mutu atau kualitas lada putih pasca panen. Pemerintah juga memberi subsidi sarana produksi untuk petani lada dibawah seperempat hektar untuk petani yang memiliki lahan maksimum 1/4 hektar," tuturnya. (ar)

Tak Ikut Demo 212

JAKARTA, LASPELA- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengimbau serikat buruh untuk tidak menggelar aksi mogok nasional dan unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Menurut dia, buruh tidak memiliki kepentingan dalam aksi demo lanjutan dari kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Hanif mengungkapkan, saat ini kondisi sosial politik sedang tidak kondusif. Oleh sebab itu dia meminta buruh untuk tidak memperkeruh kondisi yang ada.

"Terkait 2 Desember, temen-teman tidak usah turun.

Ini situasi lagi anget. Tidak usah nambahin hangat," ujar dia usai menghadiri MoU dan FGD bertema Pengembangan IKM, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Kendaraan Pedesaan Indonesia Menuju Industri Nasional Yang Maju dan Mandiri di Kantor Kemenperin, Selasa (29/11/2016).

Menurut Hanif Dhakiri, lebih baik buruh fokus untuk memperbaiki pada isu-isu yang terkait dengan masalah perburuhan. Bukan malah ikut meramaikan aksi demo yang akan berlangsung pada Jumat pekan ini.

"Fokus saja pada isuisu perburuhan. Kita ingin banyak buruh yang berserikat. Kalau serikat pekerja atau serikat buruh fokus tentu akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para buruh. Kalau ada nuansa yang non-buruh ini membuat buruh malas untuk ikut serikat," ujar dia. (lp6/*)

29 NOV 2016

SELASA

POLITIK DAMAI

29 NOV 2016

3

Pilkada Babel 2017

Masyarakat Diminta

Tidak Mudah Terprovokasi PA N G K A L P I N A N G , LASPELA- Forum Kerukunan 22 Suku se-Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dari pihak-pihak yang ingin memecah belah kerukunan Negeri Serumpum Sebalai saat perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 mendatang.

Babel merupakan miniatur Indonesia dalam segi saling menghargai dan menghormati sesama warga negara.

“Harapan kami pelaksanaan pemilukada sesuai dengan hati nurani masyarakat, jangan terpengaruh provokasi, money politik. Yakinlah bahwa demokrasi itu dilaksanakan dengan sistem bebas rahasia. Kalau ada intimidasi dari siapapun yang ingin mengacaukan tugas pilkada di Babel dapat dilaporkan ke panwaslu yang menangani kasus seperti ini,” ungkap Ketua Forum Kebangsaan Bangka Belitung, H. Husin Karim kepada awak media.

H. Husin Karim menjelaskan, sejauh ini pelaksanaan kam-

Presiden Tegaskan Aksi 212 Bukan Demonstrasi

panye empat pasangan calon (paslon) masih wajar atau belum ditemukan indikasi melanggar ketentuan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) maupun perundang-undangan mengenai kepemiluan ini.

“Empat paslon yang akan bertarung di Pilgub Babel 2017 ini dalam berkampanye sudah baik dan tidak melanggar sejauh ini,” pungkasnya.

Ia juga menuturkan beberapa komponen telah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi yang ada seperti, TNI, Kepolisian, Bawaslu, Kejaksaan dan Stakeholder

yang terkait. “Kami ingin Pemilu di Babel berjalan aman dan damai,” harapnya.

Pada kesempatan itu, H. Husin Karim meminta agar masyarakat yang punya hak pilih namun belum merekam e-KTP, untuk segera melaporkan diri ke petugas yang berwenang agar mendapatkan formulir sebagai pemilih.

“Masyarakat yang belum punya e-KTP supaya mendatangi petugas yang bisa memberikan formulir untuk hak pilih, kalau tidak menggunakan hak pilih tentu sangat rugi dalam masa 5 tahun mendatang,”ajaknya. (ar)

JAKARTA, LASPELAPresiden Joko Widodo tak sepakat aksi 2 Desember disebut demonstrasi. Ia meminta seluruh masyarakat tak salah memahami Aksi Bela Islam Jilid III tersebut.

"Tidak ada demo. Siapa bilang ada demo? Jangan ini (salah artikan). Doa bersama. Bukan demo!" kata Jokowi usai menjadi pembina upacara HUT ke-45 Korpri di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Jokowi mengatakan, aksi lanjutan dalam menuntut proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, akan diisi doa bersama. Doa akan dilakukan sebelum dan sesudah ibadah wajib. "Baik sebelum Jumatan maupun setelah Jumatan," ujar Presiden ke-7

RI ini.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu GNPF-MUI. Dua pihak bersepakat aksi dilaksanakan dengan menggelar sajadah di Monas. Menurut Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab, mereka akan menggelar doa bersama, salat Jumat, dan mendengar tausiyah.

Semua kegiatan dilaksanakan di Monas. Rizieq mengaku belajar dari aksi 4 November. Saat itu, kata dia, terjadi penumpukan massa sehingga aktivitas masyarakat terganggu.

Rizieq juga meminta Polisi menindak pihak-pihak yang membuat kerusuhan pada aktivitas demokrasi yang dikenal dengan sebutan Aksi 212 itu.

GNPF-MUI juga menegaskan tak akan bertanggung jawab atas kejadian di luar kesepakatan bersama Polri. (b1)

Ketum PKB Temui Presiden di Istana

Jokowi: Pertemuan dengan Parpol akan Lebih Sering JAKARTA, LASPELAKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak imin) menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah hal, salah satunya komunikasi politik antarpartai pendukung pemerintahan.

Presiden Jokowi mengatakan, ada tiga pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Pertama, yang berkaitan dengan dimulainya pembahasan RUU pemilu.

Kedua, kata dia, yang berkaitan dengan perkuatan sistem presidensil, dan ketiga masalah komunikasi politik dengan partai pendukung yang akan diintensifkan lagi.

"Itu tadi yang kita bicara-

kan, terutama yang ketiga," kata Jokowi saat jumpa pers bersama Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Jokowi mengatakan, komunikasi antara partai politik pendukung, bukan hanya beberapa waktu belakangan ini saja. Pertemuan sangat sering dilakukan.

"Tapi akan lebih diseringkan lagi, dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan rakyat

bangsa, negara dibicarakan bersama-sama," tandas Jokowi.

Sementara itu, Cak Imin mengamini perkataan Jokowi.

Menurut Cak Imin, ada banyak hal yang disampaikan kepada Presiden soal sistem yang dianut Indonesia. Beberapa di antaranya soal pemilihan kepala lembaga dan perwakilan Indonesia di negara sahabat.

"Mengangkat Kepala BIN apa perlu ke DPR. Mengangkat

duta besar apa perlu ke DPR," ujar Cak Imin.

Hal itu menjadi pembahasan alim ulama selama ini. Mereka bertujuan menguatkan sisten presidensial.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menyampaikan komitmen partai pendukung pemerintah menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK. Mereka juga akan membantu pemerintah mempercepat gerakan dalam bekerja. (lp6)

POLITIC Revisi UU ITE

Diharap Turunkan Jumlah Kriminalisasi TIDAK sedikit masyarakat yang tersandung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka telah dilaporkan, diproses hukum, dan ditahan sejak penyidikan. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan khawatir tingkat kriminalisasi atas UU ITE semakin tinggi. Maka dari itu, perlu adanya Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ada lima isu yang akan dibahas dalam RUU ITE. Salah satunya adalah menghindarkan penahanan. Semuel menjelaskan, dalam pasal 27 terjadi perubahan pengurangan hukuman.

"Menurunkan pidana penjara, paling lama enam tahun menjadi empat tahun.

Pasal ini terkait dengan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik," kata Semuel di Kantor Kominfo RI, Jalan Medan Merdeka, Senin (28/11/2016).

Pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan juga akan mengalami perubahan. Semula berlaku hukuman 12 tahun penjara menjadi empat tahun penjara.

Ia menuturkan, manfaat perubahan bagi masyarakat adalah tidak ada penahanan selama proses hukum sampai inkracht. Selain itu, pihaknya juga akan membahas right

to be forgottenatau hak untuk dilupakan.

Dalam pembahasan itu, Pemerintah wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan seseorang berdasarkan penetapan pengadilan. "Misalnya, ada video vulgar milik pribadi beredar tidak sengaja. Lalu yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Nah, kewajiban kami itu untuk menghapus video yang sudah beredar," jelasnya.

Isu ketiga yang menjadi pembahasan adalah Pemerintah berperan memberikan perlindungan terhadap konten negatif. Lalu, pembahasan keempat adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstotusi mengenai tata cara intersepsi atau penyadapan.

"Manfaatnya untuk masyarakat adalah melindungi hak asasi masyarakat," imbuh Semuel.

Sementara itu, isu terakhir yang akan dibahas mengenai permintaan penyadapan dari aparat penegak hukum.

Semuel menjabarkan, penyadapan bisa dilakukan bila diperlukan untuk kepentingan hukum.

"Kami harap revisi UU ITE ini bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

Adanya UU ini untuk mengatur agar transaksi elektronik tidak kaos," pungkas dia. (mtc)

SELASA

PELANGI EDUKASI 4

29 NOV 2016

Rayakan HUT ke-55

Kadisdik Ingin SMPN 2 Jadi Pelopor Pendidikan PANGKALPINANG, LASPELA– SMP Negeri 2 Pangkalpinang merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 di kampus sekolah tersebut, Senin (28/11/2016) pagi.

Berbagai perlombaan dan kegiatan sosial digelar oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 yang hadir memeriahkan HUT tersebut. Diantaranya ialah lomba cerpen untuk SD, senam, baca puisi untuk murid SD di kecamatan Gerunggang, serta lomba mading.

Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pangkalpinang Edison Taher sekaligus membuka acara perayaan HUT ke-55 didampingi Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pangkalpinang, Eti Fahriaty.

Menanggapi HUT ini, Edison Taher mengatakan, di usia ke-55 tahun saat ini SMP Negeri 2 sudah menunjukan eksistensinya sebagai sekolah unggul. Bukan hanya di Pangkalpinang tetapi juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)

yang diharapkan juga sampai ke tingkat nasional.

“Ini sudah dibuktikan dengan berbagai prestasi, di tahun 2016 saja ada beberapa prestasi nasional misalnya penghargaan Adiwiyata dari Presiden termasuk lomba karya ilmiah dan lain sebagainya,” beber Edison.

Selain itu, SMP Negeri 2 saat ini juga kata Edison ditunjuk sebagai sekolah rujukan nasional dengan beberapa sekolah di Pangkalpinang.

“Sudah banyak kepercayaan tingkat nasional ke sekolah ini jadi harus dipertahankan dan dikembangkan.

Mudah-mudahan SMP Negeri 2 ini menjadi pelopor pendidikan di Pangkalpinang dan Babel khususnya untuk SMP,” harap Edison.

Berbenah Sementara, Eti Fahriaty menambahkan, Dunia pendidikan khususnya SMP Negeri 2 dari hari ke hari harus maju dan berjalan cepat. Un-

tuk itu di HUT ke-55 ini, Eti mengajak semua guru, TU, dan warga sekolah untuk membuat perubahan setiap hari paling tidak khusus ruang lingkup sekolah SMP Negeri 2 Pangkalpinang.

Dalam memeriahkan puncak HUT ke-55 yang dislenggarakan di kampus sekolah, Eti mengatakan, panitia kegiatan menyelenggarakan bazar jual murah kepada masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar sekolah dan kepada siswa yang kondisi keluarganya kurang mampu.

“HUT ini sebenarnya jatuh pada 25 November 2016 lalu bertepatan dengan hari PGRI dan kita sudah lakukan syukuran bersama dan hari ini puncaknya kami mengundang semua masyarakat dan pejabat,” ungkapnya kepada LASPELA di lokasi kegiatan.

Terkait bantuan pasar murah, Eti mengatkan telah membantu sekitar 100 orang dengan menjual harga sembako senilai Rp 170 ribu dan dijual Rp 80 ribu dengan harga satu paket. (naf)

Budi Pekerti Bisa Jadi Standar Kelulusan Siswa PURWAKARTA, LASPELABupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menyatakan budi pekerti dan keahlian siswa layak menjadi standar kelulusan, menyusul akan dihapusnya ujian nasional oleh pemerintah. "Jika ujian nasional dihapus, harus tetap ada standar kelulusan siswa. Budi pekerti dan keahlian siswa bisa menjadi standar kelulusan siswa," katanya, di Purwakarta, Senin (28/11/2016).

Dengan begitu, jika seorang siswa budi pekertinya jelek dan selama sekolah tidak memiliki keahlian di salah satu bidang, ia bisa tidak diluluskan. Ia mengatakan, rencana pemerintah menghapus ujian nasional itu cukup bagus dan strategis untuk mengembangkan bidang pendidikan yang berkonsep pendidikan berkarakter.

"Tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum ujian na-

sional," ucap Dedi.

Di antaranya ialah membuat formulasi peningkatan kualifikasi guru agar metodologi mengajar bisa lebih berkembang. Sehingga, penilaian guru terhadap anak didiknya itu akan aplikatif dari sebuah pelajaran.

"Problem pendidikan saat ini, guru kurang kreatif. Itu terjadi karena guru selalu dibebankan administrasi,

seperti kenaikan pangkat, laporan administrasi ke pihak sekolah, dan lainlain," ujarnya.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah melakukan penyederhanaan kurikulum serta menetapkan standar kelulusan siswa. Sedangkan berkaitan dengan standar kelulusan, hal itu bisa dilakukan dengan mengacu pada budi peker-

ti dan keahlian.

Bupati menyatakan, untuk sekolah-sekolah di desa-desa sekitar Purwakarta kini telah diterapkan pendidikan aplikatif. Termasuk metodologi pengajaran yang aplikatif, itu telah diterapkan di Purwakarta.

"Pendidikan aplikatif sudah diterapkan dengan konsep pendidikan berkarakter," kata dia. (oz)