Media Satya Laskar Pelangi

Digital

SABTU

10 DES 2016

|

4 HALAMAN

medialaspela

Menerangi Bumi Serumpun Sebalai

Tim Taskforce Dibentuk Hadapi Fundamentalis dan Radikal di Indonesia

P

RESIDEN Joko Widodo menginstruksikan pembentukan tim untuk menghadapi kelompok dan gerakan intoleran.

Jokowi menegaskan pembentukan tim itu saat mengundang Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah pegiat HAM di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat usai pertemuan dengan Jokowi menegaskan, "Akan dibentuk tim khusus semacam task force untuk menghandle penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. Akan ada upaya sistematis untuk membendung itu Imdadun mengatakan meningkatnya kelompok dan gerakan intoleran akhir-akhir ini sempat didiskusikan serius dengan Presiden.

Intoleransi itu, kata dia, kini sudah menjalar menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis.

Ia menambahkan, "Kelompok-kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua. Juga intoleransi ini menyebabkan secara umum, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan drastis."

Perkuat Kebangsaan Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, anggota tim akan ditentukan langsung oleh Presiden Jokowi.

Selain dari internal pemerintah dan Komnas HAM, akan diambil juga dari kelompok sipil. Tim tak hanya berupaya menangkal gerakan intoleran, tapi juga sekaligus memperkuat nilai nasionalisme dan kebangsaan di masyarakat.

"Bagaimana ideologi negara, Pancasila, jadi bersamaan dengan itu," tambah Yasonna.

Awal pekan ini terjadi pembubaran kegiatan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, oleh sejumlah massa yang mengaku sebagai ormas keagamaan.

Sejumlah kalangan menilai pembubaran tersebut sebagai tindakan intoleransi.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq misalnya, yang menyesalkan pembubaran tersebut.

Ia menilai tidak seharusnya kegiatan ibadah dihalang-halangi.

Maman juga menyesalkan sikap aparat kepolisian yang justru terkesan membiarkan pembubaran ibadah tersebut.

Harusnya, lanjut dia, kepolisian bisa menjaga agar setiap masyarakat bisa bebas melakukan ibadah keagamaannya.)

"Aparat harus lebih tegas kepada kelompok-kelompok intoleran ini, agar tidak terjadi lagi seperti ini," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. (kcm)

INDEX Hal 2 Hal 4

QUOTE Semua tradisi agama utama pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu cinta kasih dan pengampunan. Hal yang penting adalah hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Instruksi Presiden Joko Widodo

Pemda Dukung Wisata Go Digital dan Homestay Desa Wisata Perkuat Indonesia Incorporate PRESIDEN JOKO WIDODO menegaskan, seluruh Kementerian dan Lembaga (K-L) serta Pemerintah Daerah diminta untuk mendukung sektor pariwisata secara total. Penegasan itu diarahkan guna mencapai target 15 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2017 mendatang.

Angka 15 juta bukanlah angka yang ringan. Untuk mencapai target tersebut, diperkirakan angka harus terus melaju tinggi dengan growth 25% dari capaian tahun 2016 yang diperkirakan 12 juta turis.

Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas menandaskan, "Semua kementerian saya harapkan dukungannya terhadap program ini.”

Statemen Presiden Joko Widodo disampaikan dalam intonasi yang pelan, bahasa yang singkat, tetapi memiliki makna perintah yang sangat konkret dan tegas.

Penegasan tersebut sudah diulang dalam lima kali kesempatan, di lima forum dan lima tempat yang berbeda.

Di antaranya di acara Kompas 100 CEO Forum yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan (24/11).

Lalu saat pidato sosialisasi Tax Amnesty di Makassar, Sulawesi Selatan (25/11). Kemudian di acara Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta dan acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta (6/12).

Arahan presiden soal pariwisata selalu diulang agar target tercapai. “Sebagaimana diketahui, sektor pariwisata sangat membantu pergerakan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Indonesia Incorporated Presiden Jokowi menyampaikan tiga poin terkait pariwisata. Pertama, presiden dengan lugas akan menaikkan bujet promosi Kementerian Pariwisata hingga 4-5 kali. Kedua, anggaran tersebut dinaikkan untuk mendapatkan target kunjungan wisman hingga 20 juta di tahun 2019. Ketiga, semua kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk pemerintah daerah yang memiliki destinasi, diminta untuk memberikan dukungan.

Sebagai mantan pengusaha, Presiden Jokowi sangat paham bahwa Kemenpar tidak mungkin berjalan sendiri. Kemenpar harus didukung penuh oleh KL yang terkait dengan sektor yang sudah ditetapkan sebagai core economy Indonesia. Misalnya, untuk membangun akses dan infrastruktur, baik akses udara, darat, maupun laut, itu terkait dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Statemen Presiden Jokowi sesuai dengan tema Rakornas IV Kepariwisataan yang sedang digelar Kemenpar di Hotel Sultan, Jakarta, 6-7 Desember 2016. Semangat “Indonesia Incorporated” bersatu padu untuk meraih target 15 juta wisman dan 265 juta wisnus di tahun 2017. Tak hanya Menpar Arief Yahya hadir dalam Rakornas ini. Ada juga KL terkait seperti Kepala Bappenas - Bambang Brodjonegoro, Menhub - Budi Karya Sumadi, Menkominfo - Rudiantara, Menpora BEKRAF, Kementerian PUPR, Sekjen Kemendesa PDTT - Anwar Sanusi, Kemenpora - Imam Nahrawi.

Menpar Arief Yahya mengedepankan tiga program dalam Rakornas IV tahun 2016 untuk menjemput target 15 juta di 2017. Di antaranya membangun platform Go Digital, memperkuat akses, dan membangun homestay desa wisata.

“Tiga-tiganya harus berjalan simultan di 2017,” tukas Arief Yahya. (bbs/cnn/kcm)

Anggun C Sasmi

Peduli Aceh UCAPAN DUKA atas terjadinya gempa di Aceh, Rabu (7/12/2016), membanjiri berbagai kanal media sosial. Salah satunya dari Anggun C Sasmi, yang begitu peduli dengan Aceh meski sudah tak tinggal lagi di Indonesia.

Bahkan, keprihatinan Anggun C Sasmi terhadap bencana di Aceh diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu dengan mengajak masyarakat membantu dengan memberikan bantuan.

Dalam akun Twitternya, @Anggun_Cipta, Rabu (7/12/2016), Anggun C Sasmi mengunggah brosur yang isinya mengingatkan seluruh masyarakat khususnya Indonesia untuk membantu saudara-saudara yang ada di Aceh.

"Mari kita bantu mereka #GempaAceh," tulis Anggun C Sasmi. Dalam foto yang diunggahnya itu, juga tercantum nomor rekening yang bisa digunakan untuk donasi.

Anggun C Sasmi tak bergerak sendiri. Ia dibantu oleh penyanyi Tompi, yang memang berasal dari Aceh.

Sementara itu, Tompi menyebut masih banyak keluargan-

ya yang tinggal di Aceh. Tak pelak, pelantun "Menghujam Jantungku" ini langsung mencari tahu kondisi keluarganya, apakah terkena dampak gempa atau tidak.

"Alhamdulillah mereka baik-baik saja, tapi mereka trauma, ketakutan. Memang tsunami bikin traumatis, makanya setiap ada gempa mereka langsung berpikir tsunami enggak. Karena memang begitu menakutkannya," tutur Tompi pada sebuah infotainment baru-baru. (lpe)

2

EKONOMI BISNIS

Uang Baru RI Terbit 19 Desember BANK INDONESIA (BI) akan menerbitkan secara bersamaan 11 pecahan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbaru dengan gambar pahlawan nasional pada 19 Desember 2016 mendatang.

Itu terdiri dari tujuh uang rupiah kertas dan empat uang rupiah logam. Dalam 11 pecahan uang NKRI tersebut terdapat 12 gambar pahlawan nasional.

"Rencana tanggal 19 November 2016," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi kepada Antara di Jakarta, Jumat (9/12).

Suhaedi memastikan, setelah uang NKRI baru tersebut beredar, uang rupiah lama masih tetap berlaku hingga BI

secara resmi menarik uang rupiah lama dari peredaran.

Dalam penjelasan BI sebelumnya, sebanyak 11 uang baru tersebut akan memenuhi semua ciri-ciri fisik dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

Ciri-ciri fisik itu antara lain, lambang Garuda Pancasila, frasa Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI), tanda tangan pemerintah dan BI, serta tahun cetak dan tahun emisi.

Adapun 12 pahlawan nasional yang tercantum dalam uang NKRI tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam NKRI. (knt)

SABTU

Menkop Minta UKM Hasilkan Produk Berkualitas JAKARTA, LASPELA - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bahwa pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh Indonesia harus mampu memproduksi produk yang memang diterima atau laku di pasaran.

"Dengan kreativitas kita bisa memberikan nilai tambah atas sebuah produk. Produktifitas juga bisa kita tingkatkan. Tapi, bila produk tersebut tidak laku di pasaran, ya percuma saja," kata Puspayoga melalui keterangan resmi pada acara peresmian gedung PLUT-KUMKM dan launching Kampung UKM Digital Kabupaten Tulungagung, di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (9/12/2016).

Menurut Menkop, agar bisa hasilkan produk berkualitas,

pelaku UKM bisa memanfaatkan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, lanjut Menkop, untuk memperluas akses pasar, UKM juga perlu menggunakan pemasaran melalui online (e-Commerce).

"Jadi, pemasaran melalui online itu sebuah keharusan.

Bila tidak, maka kita akan ketinggalan. Saya juga berharap PT Telkom mengadakan pelatihan-pelatihan bagi UKM agar bisa melakukan pemasaran secara online," imbuh Puspayoga.

Menkop pun mengapresiasi kehadiran Kampung UKM Digital di Tulungagung, sebagai upaya dalam pengembangan kinerja UKM memperluas akses pasar.

Apalagi, kata Puspayoga, Tulungagung memiliki potensi produk-produk unggulan yang bisa dikembangkan.

"Potensi yang luar biasa itu harus dikemas secara optimal dan dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi masyarakat Tulungagung. Pilihannya hanya dua, yaitu menangkap peluang yang ada atau menciptakan peluang," tegas Menkop. (kdc)

DKP Bangka Tengah Dorong Warga Budi Daya Belut

Dekranasda Bangka Barat Studi Banding ke DKI Jakarta MUNTOK, LASPELA- Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangka Barat (Dekranasda Babar) melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (9/12/2016) kemarin.

Kunjungan tersebut bertujuan membidik pola dan pembinaan yang diterapkan kelompok kerja Dekranasda Pemprov DKI Jakarta selama ini.

Kedatangan Ketua Dekranasda Babar Hj Annisa Parhan Ali dan rombongan diterima Ketua Dekranasda Pemprov DKI Jakarta, Ade R. Hasan Bas-

ri di kantornya.

Dalam kesempatan tatap muka tersebut, Hj Annisa mengapresiasikan waktu dan tempat yang disediakan pihak Dekranasda Pemprov DKI bagi dirinya dan tim.

“Kami sangat bangga mendapat kesempatan berkunjung ke sini. Kami ingin membidik dan belajar pola pembinaan Dekranasda pemprov DKI,” tutur Hj Annisa Parhan.

Istri Bupati Babar tersebut menjelaskan, selain belajar, pihaknya juga mencari tahu pola pembinaan para pengrajin serta fasilitas-fasilitas yang sejatinya diterapkan Dekranasda Pemprov DKI.

Terlebih, saat ini Dekranasda DKI menyandang peringkat 5 besar terbaik dalam hal membina dan mengelola potensi kerajinan se-Indonesia.

Annisa lalu berharap agar ke depan Dekranasda Babar lebih terampil dan mampu menghasilkan kerajinan-kerajinan yang bernilai ekonomis. Dengan begitu dapat membantu program dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Babar ke depan.

“Tentu Kami harapkan ke depan para pengrajin Babar dapat lebih maju dan berkembang. Hasil-hasil karya mereka tak hanya tembus di kancah nasional saja, namun juga internasional,” harapnya. (kris)

KOBA, LASPELA- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah (DKP Bateng) mendorong warga membudidayakan belut karena permintaan pasar yang tinggi saat ini.

"Rata-rata ikan air tawar yang dibudidayakan adalah lele, bawal, patin, dan jenis ikan air tawar lainnya, sangat minim sekali warga membudidayakan belut," kata Kepala DKP Bangka Tengah Dedi Muchdiyat, di Koba, Jumat (9/12/2016).

Ia menjelaskan, belakangan ini permintaan terhadap belut mulai banyak, sementara ketersediaan masih terbatas karena belum banyak warga yang memelihara ikan jenis tersebut.

"Karena itu kami sela-

lu mendorong warga membudidayakan belut, apalagi budi daya belut sangat mudah," ujarnya lagi.

Menurut dia, Pemkab Bateng siap membantu mengembangkan pasar ikan belut agar produksi belut meningkat dan warga termotivasi membudidayakan belut.

"Selama ini prospek pasar ikan air tawar cukup menjanjikan seiring tinggi permintaan masyarakat, dan bahkan ada pengusaha ikan dari luar yang tertarik membeli ikan dari Bangka Tengah," jelas dia.

Ia membenarkan, selama ini para pembudidaya ikan lebih banyak mengembangkan ikan lele, bawal, nila, dan ikan mas, padahal sementara ini produksi belut masih minim.

"Prospek pasar belut cukup bagus karena belakangan ini permintaan lumayan tinggi," pungkas dia. (antb)

10 DES 2016

POLITIK DAMAI 3 Pilkada Serentak Momentum Kampanye Antikorupsi Pemda Diminta Memfasilitasi

SABTU

10 DES 2016

POLITIC

Pemkab Dukung Rencana Pemekaran 3 Desa di Babar MUNTOK, LASPELA- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) mendukung rencana desa Rajek Belar, Penganak dan desa Belit untuk melakukan pemekaran. Namun, wacana pemekaran desa harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Bangka Barat Markus SH dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Usulan Rencana Pemekaran 3 Desa yaitu Rajek Belar, Penganak dan Desa Belit di Gedung OR 2 Muntok, Jumat (9/12/2016).

"Kami sangat mendukung Pemekaran 3 desa tersebut, selama memenuhi syarat. Karena tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan dan memangkas jarak birokrasi,"kata Wabup Markus.

Markus menjelaskan, setelah dikeluarkan UU moratorium tentang desa, syarat untuk pemekaran desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disamakan dengan Sumatera.

"Ini yang menjadi kendala,karena pemekaran desa di Bangka Belitung sama dengan Sumatera, yaitu harus memiliki jumlah Penduduk 4 ribu jiwa atau setara dengan 800 KK. Se-

dangkan jumlah penduduk di Bangka Belitung hanya sekitar 1,2 juta jiwa.

Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu," ujarnya.

Menurutnya lagi, dengan jumlah penduduk di Bangka Belitung yang masih sekitar 1,2 juta Jiwa, idealnya syarat pemekaran desa di Provinsi Bangka Belitung bisa disamakan dengan NTT, Maluku dan Maluku Utara yaitu syarat pemekaran desa dengan jumlah penduduk 1000 jiwa atau setara dengan 200 KK. "Ya, tapi biar bagaimanapun kita tetap harus sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Karena jika dipaksakan juga Kemendagri tidak akan memberikan rekomendasi," tandas dia.

Guna mendorong pemekaran desa Rajek Belar, Penganak dan Desa Belit, Markus mengakui telah memerintahkan bagian Pemdes untuk memverifikasi ulang persyaratan yang telah diajukan oleh 3 desa tersebut .

"Sebelum menjadi desa induk, terlebih dahulu harus ada desa persiapan selama 3 tahun yang selanjutnya ada evaluasi, untuk penilaian apakah desa tersebut layak atau tidak menjadi desa induk. Intinya kami tetap akan mendorong terwujudnya pemekaran desa,"tutup Markus . (Kris)

JAKARTA, LASPELA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menyatakan, Hari Anti Korupsi sedunia pada 9 Desember harus menyadarkan semua pihak terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada untuk menjauhkan dan memutus relasi dengan praktik korupsi.

"Selain lebih efekfif dan efisien, gelaran pilkada serentak hendaknya dimanfaatkan untuk kampanye massif anti korupsi dan anti politik uang," kata Fahira Idris di Jakarta, Sabtu (10/12).

Menurut dia, momen pilkada serentak sangat tepat untuk memutus relasi dan rantai korupsi karena praktik politik uang yang bersemai saat pilkada punya relasi kuat dengan praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari. Saat calon membutuhkan uang, para pengusaha datang membantu, tentunya dengan syarat. Saat calon perlu pengakuan dan suara, pengusaha sebar uang ke pemilih. Nanti, saat terpilih calon harus mengembalikan semua uang yang sudah habis.

"Gaji kepala daerah tidak akan cukup, satu-satunya cara ya korupsi," kata senator asal DKI Jakarta ini.

Pada 15 Februari 2017 nanti, pilkada serentak gelombang kedua akan digelar di 101 daerah di Indonesia. Gelombang pilkada serentak akan terus berlangsung pada 2018, 2020, 2022 dan puncaknya pada 2027.

Saat itu semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Marauke akan

melakukan pilkada serentak, Fahira mengungkapkan, walau lingkaran setan praktik politik uang nyata, tetapi sangat susah dibuktikan. Selain melakukan pencegahan dan penindakan yang luar biasa, kampanye penyadaran yang massif terutama bagi calon dan pemilih menjadi penting dan momen pilkada serentak ini harus dimanfaat untuk kampanye penyadaraan anti korupsi dan anti politik uang.

Partai politik, kata Fahira, harus jadi yang terdepan mengkampanyekan penyadaran antikorupsi dan antipolitik uang. Selain mempunyai massa dan konstituen yang nyata, partai politik juga punya relasi langsung dengan para calon kepala daerah sehingga perannya sangat signifikan mencegah dan menurunkan angka korupsi kepala daerah di Indonesia.

"Saya yakin semua parpol punya komitmen tinggi memberantas korupsi hanya tinggal mengubah wacana anti korupsi menjadi praktik nyata di lapangan," katanya.

Partai politik, kata dia, harus bisa memformulasikan sebuah sistem yang benar-benar mampu menutup semua celah bagi calon kepala daerah yang mereka ajukan, melakukan praktik politik uang dan praktik korupsi saat nanti terpilih. Terlepas dari masih adanya indikasi praktik politik uang pada gelaran pilkada, menurut Fahira, gelaran pilkada telah melahirkan banyak kepala daerah yang berhasil, tidak hanya mengubah wajah daerah dan warganya, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (rpk)

Kegiatan Keagamaan

PEMERINTAH Daerah (Pemda) diminta mampu memfasilitasi kegiatan keagamaan yang telah memenuhi aturan. Hal itu guna menghindari tindakan provokatif yang berujung pada pembubaran, seperti ibadah jelang Natal oleh organisasi masyarakat berbasis agama di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung belum lama ini.

"Kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah, sebenarnya tidak masalah. Cuma harus difasilitasi oleh Pemda sehingga tidak ada kesalahpahaman dan terprovokasi orangorang," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Selain itu, kepolisian juga harus bisa menjalankan fungsi sebagai polisi masyarakat (Polmas) untuk mengantisipasi kesalahpahaman akibat misinformasi. "Sehingga kemudian tidak menjadi benturan seperti ini, itu tidak baik," kata dia.

Menurutnya, pembubaran kegiatan ibadah bertajuk `Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)` yang dipimpin Pendeta Stephen Tong itu tak akan terjadi jika dua hal tersebut berjalan dengan baik. Apalagi, pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat toleran. (mtc)

DKPP Usulkan Bawaslu Bisa Bubarkan Parpol KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Gedung Parlemen.

Dalam penguatan itu, kata Jimly, Bawaslu mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik (parpol). “Saat ini pembubaran ada

di tangan pemerintah. Ini jeruk makan jeruk. Partai pemenang bisa membubarkan partai lawannya,� ujar Jimly di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, baru-baru ini.

Maka, lanjut Jimly, DKPP mengatakan Bawaslu harus punya mekanisme untuk dapat membubarkan partai politik. “Jika partai melanggar, Bawaslu harus punya legal standing yang jelas untuk bubarkan partai,� ucap dia.(lp6)

SABTU

PELANGI EDUKASI 4

10 DES 2016

Pasca Gempa Aceh

Presiden Minta Proses Pendidikan Tak Terganggu BIREUEN, LASPELA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin proses pendidikan di wilayah yang terdampak gempa di Kabupaten Bireuen dan sekitarnya terganggu pasca-gempa yang terjadi pada Rabu (7/12) lalu.

"Jadi jangan sampai pendidikan ini berhenti. Harus tetap berjalan," kata Presiden Jokowi setelah meninjau beberapa bangunan yang terdampak gempa, salah satunya gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Aziziyah di Komplek Pondok Pesantren Mudi Mesra Kabupaten Bireuen Aceh, Jumat (9/12/2016).

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI ini memastikan jajarannya agar bangunan yang rusak tersebut segera dibersihkan oleh TNI kemudian dibangun kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Presiden juga telah menyampaikan kepada pengelola gedung karena menyangkut proses belajar mahasiswa dan santri yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang.

"Ini sudah kita lihat dan gedung Sekolah Tinggi Al Aziziyah ini tadi saya sudah sampaikan ke beliau mulai besok akan segera dibersihkan, dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Setelah bersih langsung dibangun kembali. Karena ini menyangkut mahasiswa dan santri kurang lebih 3000-an," kata Presiden.

Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Al Aziziyah terletak di Jalan Masjid Raya km1,5 Desa Mideun

Penilaian pada Pendidikan Vokasi Harus Berbeda INSTRUMEN yang dilakukan dalam penilaian pendidikan vokasi, dilakukan secara berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir dalam acara Pertemuan Tahunan BAN-PT 2016, di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, belum lama ini.

“Intrumen vokasi tidak akan sama. Karena jika sama maka akan masalah,” ungkapnya.

Dosen yang ada di pendidikan vokasi sendiri harus terdiri dari dosen akademik sampai dosen dari industri.

Pendidkan Vokasi sendiri menekank-

an pada keahlian yang bisa langsung dipraktikkan di dunia kerja, saat para mahasiswa sudah lulus dari bangku perkuliahan.

“Kompetensi dosennya juga perlu diperhatikan. Ini yang perlu dipikirkan dengan baik,” imbuhnya.

Karena itu, Menristekdikti terus mendorong supaya perguruan tinggi di Indonesia bisa terus meningkatkan kualitas mereka. Karena saat ini sudah masanya era kompetisi.

“Bapak ibu sekalian, best practice-nya ini harus kita lakukan supaya perguruan tinggi kita mampu bersaing di tingkat dunia,” tambahnya. (oz)

Ujian Nasional Disebut Miliki Plus Minus

Ini sudah kita lihat dan gedung Sekolah Tinggi Al Aziziyah ini tadi saya sudah sampaikan ke beliau mulai besok akan segera dibersihkan, dan akan dikerjakan oleh pemerintah.

Setelah bersih langsung dibangun kembali. Karena ini menyangkut mahasiswa dan santri kurang lebih 3000-an

Joko Widodo Presiden RI Jok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

Tampak memdampingi Presiden Jokowi antara lain Menteri PUPR Basuki Hadi Moeljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Gedung berlantai lima itu runtuh di bagian lantai paling bawah semen-

tara bagian atasnya juga miring dan retak sehingga tidak bisa dipakai untuk kegiatan perkuliahan.

Mudi Mesra merupakan sebuah pesantren atau dalam istilah orang Aceh disebut dengan Dayah, yang terletak di desa Mideun Jok Kemukiman Masjid Raya kecamatan

Samalanga, Kabupaten Bireun.

Dayah itu telah berdiri sejak zaman Sultan Iskandar Muda dan terus berkembang dan saat ini menjadi dayah terbesar di Aceh.

Saat ini dayah MUDI Mesra berada di bawah pimpinan Syekh Hasanul Basri HG (Abu MUDI) dengan jumlah santri lebih kurang 6.000 orang.

Lembaga Pendidikan Islam Mahadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesjid Raya (Mesra) berlokasi di desa Mideun Jok Kemukiman Mesjid Raya, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tepatnya di sebelah barat kota industri Lhokseumawe kira-kira 100 km. (ant)

ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar mengatakan ujian nasional (UN) memiliki plus dan minus. Malik Fadjar di Magelang, Jawa Tengah, mengatakan untuk plusnya, khususnya membuat standar nasional, bahkan hasil UN sudah diterima bagi siswasiswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri.

"Jadi sudah mendapatkan pengakuan di luar negeri. Persoalannya memang pada teknis, bagaimana supaya teknisnya membangun kejujuran," katanya, Jumat (9/12).

Ia mengatakan UN sekarang tidak menentukan kelulusan. Namun, dalam pelaksanaan harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk siapa yang

berhak melakukan evaluasi baik dari efisiensi maupun kualitasnya. "Mungkin nantinya diatur per daerah, tetapi dengan standar nasional," katanya.

Menurut dia evalusi terhadap UN hasus dilakukan dan disempurnakan.

"Jangan ditangani pusat, untuk tingkat SD dilakukan kabupaten/kota dan tidak diawasi polisi. Mengapa naskah UN tidak di simpan di kantor bupati atau wali kota, sepertinya gawat banget," katanya.

Ia juga menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo perihal porsi 40-60 persen pendidikan vokasi. Untuk itu, jika kesulitan untuk mendapatkan lahan pembangunan gedung SMK, nantinya akan mendorong agar proyek dilakukan pemda. (rpb)