Digital
JUMAT
02 DES 2016
|
4 HALAMAN
medialaspela
Menerangi Bumi Serumpun Sebalai
Cinta Laura
Bangga Perankan Karakter Nicole
KIPRAH Cinta Laura di industri perfilman Hollywood kembali tampak. Kali ini film berjudul The Ninth Passenger menjadi pembuktiannya dalam berjuang menaklukkan kiblat industri hiburan dunia tersebut. Bagaimana tidak, masuk ke dalam kancah Hollywood bukanlah perkara mudah yang diraih dalam sekejap mata. Baru saja menyelesaikan syuting, perempuan kelahiran Jerman ini mengaku sangat bersemangat. "Aku baru saja selesai syuting film The Ninth Passenger di Kanada. Excited banget dan trailernya baru keluar tahun depan," kata Cinta Laura di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, awal pekan ini. Kebanggaan Cinta Laura bukan hanya karena bisa beradu akting dengan aktor-aktor yang namanya sudah dikenal di Hollywood, namun juga karena ia mendapatkan peran yang lebih besar dari film pertamanya terutama karena memerankan karakter Nicole. "Aku syuting bareng Jesse Eden Metcalfe yang main di John Tucker. Saya salah satu peran utamanya. Senang sekali karena ini akan menjadi film Hollywood kedua aku selain itu juga dibanding film pertama, peran aku jauh lebih besar dengan berperan sebagai Nicole," tuturnya. Dalam film ini, Cinta Laura berperan sebagai Nicole. Menurutnya, kala melakukan proses audisi untuk peran ini dirinya dinilai paling cocok. Tak lama, Cinta pun langsung diminta terbang ke Kanada untuk menjalani syuting. "Aku bisa dapat film The Ninth Passenger karena salah satu produser aku pernah kerja bareng. Ngenalin aku di film The Ninth Passenger, akhirnya produser film aku minta audisi untuk karakter Nicole," imbuhnya. "Dari banyak orang yang ikut audisi untuk peran Nicole, mereka suka dengan aku dan merasa perfect. Tiba-tiba sebulan kemudian aku disuruh syuting dan terbang ke Kanada," tutur wanita kelahiran 17 Agustus 1993 ini. Cinta berharap film ini bisa menjadi batu loncatan baginya dalam berkiprah di Hollywood. "Mudah-mudahan dengan film ini banyak produser dan sutradara film yang kenal aku. Mudah-mudahan tahun depan bisa main di film dan tv series lagi," tukas Cinta Laura. (bdc/*)
Jokowi-Jusuf Kalla Sholat Jumat di Monas PRESIDEN JOKO WIDODO (Jokowi) mengikuti sholat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi jalan kaki bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Keluar dari Istana Merdeka, ia memegang sendiri payung birunya di tengah guyuran hujan lebat. Dalam rombongan tampak pula Menteri Agama Lukman Hakim, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Pertahanan Wiranto. Pasukan paspampres mengukuti rombongan itu. Aksi bela Islam diikuti jutaan umat Islam. Mereka memenuhi kawasan Monas, Bundaran Bank Indonesia hingga Jalan Thamrin. Aksi yang digelar sejak pukul
08:00 ini berakhir pada pukul 13:00. Kehadiran Jokowi di Kawasan Monas tidak diagendakan sebelumnya. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu memilih shalat di Monas karena ingin berdampingan dengan peserta doa bersama "212". Hujan deras yang mengguyur Jakarta, Jumat (2/12/2016) siang, tak menghalangi Jokowi untuk menunaikan shalat Jumat berjemaah. Bersama beberapa jejeran menteri Kabinet Kerja, Jokowi memilih berjalan kaki ketimbang naik mobil. "Kejutan" dari Jokowi ini disambut netizen Tanah Air dengan berbagai reaksi, salah satunya dengan mengunggah sejumlah foto sosok ke-7 dalam jajaran presiden RI itu saat berjalan ke Monas. Salah satu foto Jokowi berjalan kaki di tengah hujan sambil melindungi diri dengan payung terpantau paling banyak dibagikan di Twitter. Tak ada ajudan atau Paspampres yang memegangkan payung, Presiden lebih nyaman memegang payung sendiri. Rombongan yang ikut Jokowi sholat Jumat di Monas siang
ini adalah Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Tampak pula Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Iriawan, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Jokowi Ucapkan Terimakasih Usai sholat Jumat, Presiden Joko Widodo menyempatkan berorasi di depan ratusan ribu peserta Aksi Super Damai 2 Desember. Presiden menyampaikan tiga poin penting saat itu. Pertama, ia mengucapkan terima kasih karena massa telah berzikir untuk keselamatan bangsa dan negara. “Saya beri penghargaan setinggi-tingginya karena seluruh jemaah yang hadir tertib sehingga acara berjalan baik,” ucap Jokowi. Jokowi juga sempat mengucap takbir yang disambut te-
Alasan Jokowi Sholat di Monas PRESIDEN JOKO WIDODO sempat dua kali terhent i saat berjalan dari Istana Merdek a menuju Lapangan Mo- n a s untuk melakukan salat Jumat. Pertama, dia berhenti tidak jauh dari pintu keluar Istana Merdeka atau masih dekat dengan masjid yang ada di dalam istana. Kedua, Jokowi terhenti lagi saat mendekati gerbang Istana Merdeka. Ternyata, Jokowi memutuskan salat di Monas karena dia merasa perlu bertemu dengan masyarakat yang ikut berunjuk rasa. Apalagi tidak sedikit yang datang dari luar Jakarta. Itu sebabnya Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sambil memegang sendiri payung birunya masing-masing terus berjalan ke Monas. "Alasannya, sebagaimana disampaikan
bapak presiden, beliau merasa perlu hadir di sana untuk secara langsung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jamaah, peserta aksi yang telah mendoakan dengan tulus, dengan ikhlas terhadap kedamaian, terhadap keberlangsungan kebaikan bangsa dan negara," kata Menteri Agama Lukman Saifuddin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, Jokowi sendiri yang memutuskan salat di Monas setelah mendengar banyak pertimbangan dari berbagai kalangan. Keputusan itu diambil Jokowi mendekati azan salat Jumat. Lukman menceritakan, keadaan cuaca hari ini di luar dugaan. Awalnya langit Jakarta jelang salat Jumat masih terlihat terang dan berangsur-angsur menjadi mendung lalu hujan. Begitu Jokowi keluar dari ruangannya dan berjalan di halaman istana, hujan turun deras sekali. "Saat bapak presiden sempat terhenti lalu meminta pandangan bagaimana, sebagian ada yang menyarankan untuk diurungkan saja niat ke sana, karena hujan turun deras sekali. Sebagian menyarankan terus saja, dan bapak presiden memutuskan terus, itu dua kali saya saksikan," kata Lukman. (b1)
riakan yang sama dari peserta. “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” ucap Jokowi. Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan mendoakan peserta aksi kembali ke wilayah
INDEX Hal 2 Hal 4
asal dengan selamat. “Sekali lagi terimakasih dan selamat kembali ke tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing,” kata Jokowi dan langsung meninggalkan lokasi. (mtc/kdc)
2
EKONOMI BISNIS
JUMAT
Desember, Tarif Listrik 12 Golongan Naik Rp10/kWh Adapun perubahan tarif listrik tersebut akan dirasakan 12 pelanggan non-subsidi sebagai berikut: JAKARTA, LASPELAPT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali menaikkan tarif listrik adjustment untuk 12 golongan pada Desember 2016 ini. Adapun kenaikan tarif listrik ini diharapkan tidak memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat. Berdasarkan data, kenaikan listrik untuk tarif adjustment 12 golongan ini berkisar antara Rp7 sampai Rp11 per kWh. Untuk golongan Tegangan Rendah (TR) mengalami kenaikan Rp10,92 per kWh dari semula pada November Rp1.461,80 per kWh menjadi Rp1.472 per kWh pada Desember. Sementara untuk golongan Tegangan Menengah (TM) mengalami kenaikan sebesar Rp8,31 per kWh. Semula Rp1.112,92 per kWh pada November,menjadi sebesar
Rp1.121,23 per kWh pada Desember. Lalu, untuk golongan Tegangan Tinggi (TT) juga mengalami kenaikan dari November sebesar Rp996,21 per kWh menjadi sebesar Rp1.003,66 per kWh di Desember atau sebesar Rp7,45 per kWh. Penyesuaian tarif listrik ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31/2014 yang telah diu-
bah dengan Permen ESDM No 09/2015. Dalam Permen tersebut menyatakan penyesuaian diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD, harga minyak dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut. (b1/lp6)
Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tembus Rp2,5 Miliar
Parhan Minta Optimalkan Potensi Daerah Menuju Babar Hebat
MUNTOK, LASPELASejak tiga tahun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan Perkotaan ke Daerah, pendapatan dari sektor tersebut terus bertambah. Peningkatan pendapatan dapat terwujud tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dan semua pihak dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah. Hal ini dikatakan Bupati Bangka Barat H.Parhan Ali MM dalam sambutannya ketika menghadiri acara pemberian penghargaan kepada Kelurahan, Desa dan Kecamatan yang mencapai target penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat di Gedung Diklat Graha Aparatur, Rabu (30/11/2016). Parhan berharap momentum kegiatan ini dapat semakin
mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah demi terwujudnya Bangka Barat Hebat 2021. Dirinya juga menghimbau masyarakat yang pernah mencapai target agar tetap termotivasi untuk terus mencapai target di masa-masa mendatang. “Saya sangat berharap sekali untuk tahun berikutnya tidak ada lagi desa atau kelurahan yang tidak mencapai target penerimaan dari PBB sektor Perdesaan dan perkotaan,”tegas Parhan. Parhan mengungkapkan Pada tahun 2016, Desa dan Kelurahan yang mencapai target penerimaan PBB sektor pedesaan dan Perkotaan berjumlah 35 Desa dari 64 Desa dan kelurahan. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu mencapai 43 Desa dan Kelurahan. Walaupun demikian secara target total rupiah keseluruhan meningkat dibanding tahun 2015.
Meningkat Disebutkan, realisasi penerimaan PBB Sektor pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Bangka Barat sampai tanggal 18 November 2016 sebesar 2.534.104.151 Rupiah dari Target APBD sebesar 2,4 Milyar Rupiah atau sebesar 105,58 persen yang mana mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 38,53 persen, dimana realisasi tahun 2015 sebesar 1.557.795.215 rupiah. “Sekali lagi mari kita jadikan moment yang baik ini sebagai motivasi untuk mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan kinerja kita untuk tahun mendatang demi terwujudnya Bangka Barat Hebat 202,”pungkasnya. Adapun desa-desa yang mendapatkan piagam penghargaan dan bonus berupa insentif sebesar 20 persen dari target penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat, yaitu Desa Kayu Arang, Tebing, Tanjung Niur, Buyan Kelumbi, Simpang Yul, Penyampak, Air Limau, Simpang Gong, Berang , Air Nyatoh , Ibul , Bukit Terak, Air Menduyung , Sungai Buluh, Ketap, Semulut, Kapit, Telak, Puput, Cupat, Benteng Kota, Tempilang, Sangku , Kundi, Rambat, Pelangas, Pangek, Jebus ,Rukam, Air Kuang, Pebuar , Sinar Manik , Mislak dan Desa Teluk Limau. (kris)
1. Rumah Tangga R-1/Tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA. 2. Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA. 3. Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA. 4. Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas. 5. Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA. 6. Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA. 7. Industri I-3/TM daya di atas 200 kVA. 8. Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas. 9. Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA. 10. Kantor Pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA. 11. Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan. 12. Layanan khusus TR/TM/TT.
Industri Pupuk Minta Pemerintah Pangkas Harga Gas JAKARTA, LASPELAIndustri Pupuk masuk dalam sektor yang akan mendapat pemangkasan harga gas. Selain pupuk, pemerintah juga akan memangkas harga gas untuk industri petrokimia dan baja. PT Pupuk Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, mengatakan pemangkasan harga gas bukan hanya untuk meningkatkan daya saing, melainkan juga untuk mendorong produksi pupuk. Selain itu, pemangkasan harga gas akan mengurangi biaya untuk subsidi pupuk. Aas mengharapkan, pemerintah bisa memangkas harga gas menjadi US$ 3-4/MMBtu. "Saat ini kita lagi ada upaya menurunkan harga gas untuk komponen utama. Harga gas yang diharapkan tentunya US$ 3-4/ MMBtu. Angka tersebut tidak hanya mengurangi beban subsidi dan daya saing kita, tetapi juga menjaga kedaulatan pangan karena kita bisa menjaga sendiri kualitas dan produksi," kata Aas, dalam seminar Industri Pupuk Mendukung Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2016). "Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah untuk menurunkan harga gas indus-
tri," kata Aas. Aas menambahkan, tantangan industri pupuk saat ini adalah tingginya harga gas dan pabrik yang tua. Hal itu membuat pupuk dalam negeri sulit bersaing. "Karena usia pabrik yang rata-raya sudah tua dan menggunakan teknologi lama, pabrik urea kita termasuk boros konsumsi gasnya. Rata-rata pabrik kita sudah berusia di atas 20 tahun dan konsumsi gasnya sekitar 35 MMBtu/ ton. Akibatnya kita sulit bersaing dengan internasional. Masuknya produk impor jadi tantangan kami, jika hal tersebut dilakukan produksinya bisa berkurang," ujar Aas. Pabrik yang sudah tua itu akan dimatikan dan digantikan dengan pabrik baru yang lebih efisien dan hemat energi dengan rata-rata konsumsi gas sekitar US$ 25/ MMBtu. Saat ini PT Pupuk Indonesia melakukan program revitalisasi dengan pembangunan pabrik Kaltim 5 di Bontang serta pabrik Amurea 2 di Gresik yang ditargetkan beroperasi 2018. Revitalisasi itu meliputi penghematan biaya distribusi dan biaya non gas lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam mengamankan pasokan pupuk untuk sektor tanaman pangan. "Dengan adanya pabrik baru kami juga meningkatkan penghematan biaya distribusi dan biaya non migas lainnya," imbuhnya. (dtk/stf)
02 DES 2016
POLITIK DAMAI 3 Panwas Pilkada Basel Ajak LSM Kawal Pilkada Babel 2017 JK Minta Kasus Dugaan
JUMAT
02 DES 2016
POLITIC
TOBOALI, LASPELA- Dalam rangka menciptakan suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang demokratis, bermartabat, transparan dan bebas dari kecurangan, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kab. Bangka Selatan (Basel) mengajak LSM/Ormas dan OKP di daerah tersebut untuk mengawal Pilkada Babel Basel. Ajakan tersebut disampaikan Panwas Pilkada Kab. Basel melalui kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel tahun 2017 yang didakan di Wendy Cafe and Resto dihadiri berbagai LSM/Ormas dan OKP di Basel, Kamis (1/12/2016). Zahirin, Ketua Panwas Pilkada Basel dalam sambutannya berharap agar LSM/Ormas dan OKP yang ada di Basel dapat berperan dalam mengawal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Babel 2017 agar dapat berjalan dengan semestinya. "Saya berharap agar LSM/ Ormas dan OKP yang ada di Basel untuk dapat berperan dalam mengawal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Babel 2017 agar berjalan dengan semestinya," ujar Zahirin.
Tugas Bersama Sementara Bagong Susanto, bagian Devisi SDM Bawaslu Prov. Babel selaku pemateri dalam kegiatan tersebut mengatakan, LSM/ Ormas dan OKP merupakan ujung tombak untuk mensukseskan pilkada agar dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, tugas mensukseskan Pilkada bukan hanya peran Panwas dan KPU saja melainkan peran seluruh komponen bangsa salah satunya LSM/Ormas dan OKP. "LSM/Ormas dan OKP merupakan ujung tombak untuk mensukseskan pilkada agar dapat berjalan dengan baik karena tugas mensukseskan Pilkada bukan hanya peran Panwas dan KPU saja melainkan peran seluruh komponen bangsa salah satunya LSM/Ormas dan OKP," imbuhnya. Menyikapi kemungkinan terjadinya pelanggaran pilkada dengan berbagai modus baik yang dilakukan oleh Paslon beserta timsesnya, masyarakat, maupun oknum-oknum Panwas dan KPU, dirinya mengatakan akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan Pilkada. Oleh karena itu, dia berharap agar setiap ada unsur pelanggaran pilkada harap dilaporkan langsung ke Panwas bersama barang bukti dan saksi agar laporannya dapat diproses.
Selain melakukan sosialisasi dengan LSM/Ormas dan OKP di Basel, Panwas Pilkada Basel juga akan melakukan
sosialisasi ke Pengurus-pengurus masjid yang ada di Kab. Basel dan dan masyarakat Basel melalui kecamatan-ke-
camatan agar seluruh komponen yang ada di Basel dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama. (wins)
Wabup Markus Tatap Muka dengan BKSG Muntok MUNTOK, LASPELAMarkus SH, Wakil Bupati Bangka Barat menggelar acara tatap muka dengan Badan Kerjasama Seluruh Gereja (BKSG) se-Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saat itu, Markus mengungkapkan rencananya untuk menggelar open hause saat perayaan natal mendatang. Tatap muka sekaligus silahturahmi bersama sembilan perwakilan pengurus dan ketua gereja tersebut berlangsung di gedung OR 1 Pemkab Babar, Kamis (1/12/2016) . Acara tersebut juga dihadiri Kabag Kesra Setda Babar Suradi, staf ahli Wakil Bupati Marihot, Pastor Kepala Paroki Muntok RD. Paulus Kara, Pendeta Fenauri Satata, Bong Hian San, Stenly Lotty, dan Pendeta Robert Sirait. Wabup Markus mengapresiasi kunjungan BKSG sembari menyebutkan, pertemuan ini sebagai ajang silahturahmi antar sesama pengurus dan jemaat gereja di Kabupaten Bangka Barat. "Saya memberi apresiasi atas kedatangan pengurus BKSG. Sebenarnya tatap muka sekaligus silahturahmi ini sudah lama kami agendakan, cuma hari ini baru tereasliasi,"
ujar Markus. Sementara itu, Batubara, satu dari belasan jemaat yang hadir berharap agar pemerintah mengakomodir sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan Perayaan Hari Besar Agama (PHBA) di Bangka Barat. "Kami berharap pemerintah mengakomodir dan memfasilitasi perayaan agama dalam bentuk peringatan hari besar agama seperti natal nantinya. Menghidupkan kegiatan-kegiatan rohani umat nasrani, sebagaimana yang telah diterapkan umat beragama lainnya," ungkap Batubara. Sementara dalam tatap muka tersebut Wabup Markus mengungkapkan berencana menggelar open house pada perayaaan natal 25 Desember mendatang. Open house rencanan-
ya digelar di rumah dinas wakil bupati di jalan raya lapangan gelora Muntok. "Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kalau natal nanti saya open house di rumah dinas. Tolong sampaikan ke jemaat-jemaat lain," ungkap Markus. Menurut Markus, pada perayaan natal tersebut, dirinya tak hanya membuka diri dengan umat kristiani saja, namun juga bagi semua umat beragama lainnya di Babar. Bagi Markus tak ada perbedaan suku, ras dan agama dalam setiap perayaan hari besar. " Open house nanti terbuka untuk siapapun. Kita ini negara pancasila mencakup, suku ras dan agama tanpa membeda-bedakan," tegas Markus. (Kris)
Makar Diproses Hukum WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA mengaku baru mendengar polisi menangkap sepuluh orang terduga kasus makar. Mereka yang ditangkap kini telah dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. "Nanti proses hukum lah. Kalau dia tidak salah, memang pasti tidak ada apaapa," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Kalla mengatakan, publik harus memercayakan kasus ini kepada polisi. Masyarakat diminta membiarkan
polisi bekerja dan memeriksa kasus yang belakangan ramai diperbincangkan publik ini. Polisi menangkap sepuluh terduga percobaan makar, Jumat 2 Desember pagi. Beberapa di antaranya ialah Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, dan Ahmad Dhani. Mereka yang ditangkap disangkakan Pasal 107 KUHP tentang perbuatan makar dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Beberapa di antaranya disangkakan melanggar UU ITE. (lp6)
PKS: Revisi UU MD3 Jangan Bikin Gaduh SEKRETARIS Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan, wacana pembagian kursi pimpinan DPR RI jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Pernyataan tersebut menanggapi wacana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait komposisi pimpinan DPR. Ia mengatakan Fraksi PKS belum membicarakan tentang hal tersebut. "Yang negara butuhkan saat ini suasana kondusif. Kami enggak ingin ada peristiwa gaduh dari soal pembagian kursi ini, dihindari lah," kata Sukamta, Jumat (2/12/2016).
Jika untuk mengakomodasi fraksi-fraksi tertentu, kata dia, hal tersebut sudah dilakukan pada pembagian alat kelengkapan dewan (AKD). "Misal, pimpinan komisi kan sudah ditambah. Mungkin saja di politik bisa dilakukan. Ini lebih baik agar kegaduhan dihindari," kata Sukamta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) sebelumnya mengusulkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Hal tersebut diungkapkan secara resmi pada sidang paripurna pergantian Ketua DPR, Rabu (30/11/2016). (kdc)
JUMAT
PELANGI EDUKASI 4
02 DES 2016
Mayoritas Fraksi DPR Setujui Moratorium UN Golkar Mengapresiasi dan Meminta Inpres Disiapkan PDI-P Minta Kebijakan Standarisasi Kelulusan Harus Ada Mendikbud Sebut Moratorium UN Sudah Tepat JAKARTA, LASPELA- SEBAGIAN besar fraksi DPR setuju Ujian Nasional (UN,) dihentikan sementara atau dimoratorium. Namun begitu, pemerintah khususnya Kemendikbud diminta menyampaikan kajian akademis dalam dokumen resmi. Demikian terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR bersama Mendikbud Muhadjir Effendy yang membahas soal moratorium UN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/12). Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar Popon Otje Junjunan malah memberikan apresiasi kepada Mendikbud dan jajarannya pada langkah moratorium UN tersebut. "Saya acungkan jempol langkah Mendikbud ini karena mengerti ruh pendidikan. Pada masa menteri terdahulu saya sudah menegaskan bahwa UN boleh diadakan jika Papua sudah sama kualitas
pendidikannya dengan Jakarta atau daerah lain," kata anggota DPR senior berusia 75 tahun itu. Lebih jauh Popon mengingatkan, selama ini penyelenggaraan UN telah melanggar Undang Undang Sistem Pendidikan hak Nasional (Sisdiknas). Sebab berdasarkan pasal 58 menegaskan bahwa penilaian adalah hak guru. "Jadi selama ini kita sudah melanggar UU juga keputusan Mahkamah Agung tahun 2008 yang memutuskan UN boleh dilanjutkan jika sudah terpenuhi sejumlah syarat pelaksanaan UN,"cetusnya. Dikatakannya, Golkar mendukung moratorium. Namun ia meminta agar perangkat hukum seperti Inpres disiapkan. Senada,anggota Komisi X DPR FPDI Perjuangan Wayan Koster mengingatkan, perdebatan tentang UN telah berlangsung lama dan menentang keras pelaksanaan ujian tersebut. Menurut-
nya UN telah menjadi prestise daerah sehingga yang terjadi banyak kebocoran. "Saya setuju moratorium UN ,dan Fraksi PDIP juga akan setuju. Kita apresiasi mungkin masyarat akan mendukung namun kebijakan untuk standar mesti ada,"kata Wayan. Yayuk Sri Rahayu dari Fraksi Nasdem juga mendukung moratorium UN. Namun, ia meminta pemerintah mengkaji secara akademis terlebih dulu "Apapun yang diputuskan pemerintah sebaiknya menggunakan kajian akademis. USBN Gantikan UN Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan, rencana pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai metode evaluasi capaian belajar siswa menggantikan UN. “Berdasarkan data dan kajian, kami berkeyakinan
moratorium UN harus dilaksanakan,” kata Muhadjir, kemarin. Dijelaskannya, sejak 2015, UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan siswa pada suatu jenjang pendidikan. Dan di tahun 2017 mendatang, Kemendikbud mendorong terlaksananya USBN yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan/sekolah dengan mengacu pada standar nasional. Nantinya, kelulusan siswa akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Standar tersebut merupakan hasil kajian yang telah disesuaikan dengan hasil pemetaan yang diperoleh dari UN di tahun-tahun sebelumnya. Melalui moratorium UN dan mengalihkannya ke USBN, Kemendikbud berupaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel. (jpn/lp6/*)
Jumlahnya Mencapai 10.626 Orang, IRT Penderita AIDS Tertinggi Menkes Imbau Warga Tes HIV Penularan Terbanyak Lewat Hubungan Seks Hentikan Stigma Negatif Terhadap Penderita ODHA
PENDERITA AIDS di Indonesia saat ini didominasi oleh ibu rumah tangga.Jumlahnya mencapai 10.626 orang yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. “Masyarakat saat ini harus lebih peka dan jangan takut untuk memeriksakan diri,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada peringatan Hari AIDS se-Dunia 2016 yang dipusatkan di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12/2016) kemarin. Selain itu, penderita juga didominasi tenaga nonprofessional dan karyawan sekitar 9.603; wiraswasta (9.439); petani/peternak/nelayan (3.674); buruh kasar (3.191); penjaja seks (2.578); PNS (1.819); dan anak sekolah/mahasiswa (1.764). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes pada 2016, penularan HIV terbanyak adalah melalui hubungan seks yang berisiko pada heteroseksual (66%); penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun atau pengguna Napza suntik (11%); lelaki seks dengan lelaki (3%); serta penularan dari ibu ke anak (3%). Jumlah ibu penderita AIDS di Kalimantan Tengah juga tinggi. Data Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kalteng hingga Juli 2016, kasus AIDS Kalteng mencapai 810 kasus dengan 19,4% penderitanya ibu
rumah tangga yang umumnya penjaja seks. Hal itu dikatakan Sekretaris KPA Kalteng William Katoppo di Palangkaraya, kemarin. “Dalam kasus ini, ibu-ibu bukanlah pelakunya. Tetapi harus dipertanyakan adalah terjangkit oleh siapa dan otomatis bapak rumah tangga yang yang berpotensi pelakunya,” terangnya.
Gerakan Tes HIV Pada peringatan itu, Menkes Nila mencanangkan Gerakan Tes HIV. Tema Nasional Hari AIDS Sedunia tahun 2016 adalah Mari Kita Berubah, Masa Depan Gemilang tanpa Penularan HIV. Tema tersebut sejalan dengan upaya pemerintah bersama masyarakat untuk mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan, termasuk dalam pencegahan dan pengendalian HIV/ AIDS. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan tes HIV yang dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk deteksi dini. Ajakan Menkes untuk masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk Kegiatan Kampanye Peduli HIV AIDS dengan slogan TOP yaitu
segera Temukan orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), segera Obati dengan antiretroviral (ARV), untuk Pertahankan kualitas hidup ODHA. “Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penemuan kasus HIV yang tinggi bersama dengan Provinsi DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” ujar Menkes Nila. Menkes Nila juga mengampanyekan penghentian stigma negatif terhadap ODHA. Karena penyakit yang menyerang kekebalan manusia itu tidak mudah menular.”Tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODHA”. Nila mengatakan terdapat kecenderungan pelabelan buruk terhadap ODHA, bahkan stigma juga berlaku terhadap orang yang akan memeriksakan dirinya terinfeksi HIV atau tidak. Kemenkes, kata Nila, merangkul ODHA untuk turut mengampanyekan hidup sehat kepada masyarakat agar tidak terkena HIV/AIDS. Bagi yang terkena HIV/AIDS diajak agar memiliki gaya hidup sehat dan diberikan obat antiretroviral (ARV). (mi/ant)