IKHTISAR - OECD. Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019

OECD. Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau

Indonesia IKHTISAR

2019

OECD. Tinjauan Kinerja Lingkungan TENTANG OECD Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyediakan forum bagi 36 negara anggotanya untuk bekerja sama mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkaitan dengan globalisasi. OECD juga berada di lini terdepan upaya-upaya yang bertujuan mendukung suatu pemerintah merespon perkembangan dan permasalahan baru. OECD menyediakan wadah bagi pemerintah negara-negara untuk saling membandingkan kebijakan, mencari jalan keluar pelbagai permasalahan yang dihadapi bersama, mengenali praktik baik, dan bekerja sama mengoordinasikan kebijakan dalam dan luar negeri.

TENTANG EPR Tinjauan Kinerja Lingkungan (Environmental Performance Reviews/EPR) dari OECD adalah laporan analisis dan penilaian berbasis bukti mengenai kemajuan yang telah dicapai negara peserta tinjauan dalam hal memenuhi sasaran kebijakan lingkungannya. EPR mendorong negaranegara untuk saling belajar, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memberikan rekomendasi spesifik untuk membantu suatu negara meningkatkan kinerjanya di bidang lingkungan. EPR ditunjang oleh pelbagai data ekonomi dan lingkungan. OECD telah melaksanakan EPR untuk negara anggota dan negara mitra selama lebih dari 25 tahun.

Laporan terdahulu dan informasi lengkap seputar EPR dapat diakses melalui situs: http://oe.cd/epr.

GGPR DI INDONESIA Indonesia adalah satu dari lima perekonomian berkembang yang memiliki kemitraan penting dengan OECD. Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth Policy Review/ GGPR) yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Indonesia berlangsung dalam konteks kemitraan yang saling menguntungkan ini. GGPR menelaah kerangka kebijakan Indonesia untuk pertumbuhan hijau dan tingkat efektivitas penyertaan aspek-aspek pertumbuhan hijau ke dalam kebijakan perekonomian dan perencanaan pembangunan.

GGPR menggunakan kerangka telaah sejawat (peer review) yang sama dengan EPR OECD. Namun, dalam GGPR, fokus pada keseimbangan antara perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial lebih ditekankan, dan GGPR pun lebih berpandangan ke depan.

GGPR menyajikan 49 rekomendasi untuk meningkatkan koherensi, efisiensi, dan efektivitas kebijakan. Secara khusus, GGPR menekankan pada neksus antara guna lahan, ekosistem, dan perubahan iklim.

“Pertumbuhan sosial dan ekonomi Indonesia sejak krisis keuangan Asia usai sangat mengesankan.

Kini, tantangan bagi Indonesia adalah melanjutkan dan terus mengupayakan pertumbuhan inklusif sambil mengatasi tekanan lingkungan. Jika tidak dikendalikan, tekanan lingkungan bisa mengancam pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.

OECD menyatakan siap bekerja bersama dan untuk Indonesia dalam melaksanakan upaya penting ini” Angel Gurría Sekretaris Jenderal OECD

Indonesia

IKHTISAR

Pengantar Indonesia adalah negara dengan populasi tertinggi keempat dan negara kepulauan terbesar di dunia.

Pertumbuhan ekonominya yang pesat sejak awal abad milenium telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Namun demikian, keberhasilan ekonomi menimbulkan kerugian lingkungan yang tinggi. Laju perubahan guna lahan yang pesat dan ketergantungan pada energi fosil menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil gas rumah kaca (GRK) terbesar dunia.

Penebangan hutan dan polusi menekan ekosistem Indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa (megadiverse). Jasa lingkungan seperti pasokan air, sanitasi, dan pengelolaan limbah harus diperluas dan ditingkatkan mutunya. Indonesia telah mencanangkan target-target ambisius untuk bertransisi ke perekonomian hijau.

Untuk mewujudkannya, harus ada upaya terus-menerus untuk menyusun kebijakan, memperkuat lembaga, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai.

PELUANG  Keragaman hayati yang tinggi, termasuk hutan hujan tropis dan

lahan gambut yang menyediakan jasa lingkungan dan mendukung perekonomian.

 Modernisasi tata kelola guna lahan yang terus berjalan, dengan fokus pada pengelolaan bentang alam dan berbasis masyarakat.

 Potensi energi terbarukan yang besar dan belum tergarap.  Integrasi target lingkungan rendah karbon dalam rencana

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

 Kemajuan dalam penerapan kebijakan fiskal hijau melalui INDONESIA 2017 Populasi 264 juta jiwa PDB/capita (purchasing power parity saat ini)

12.300 Dolar AS (rata-rata OECD 44.000)

Total luas wilayah 1 913 580 km2 Kepadatan penduduk 140 jiwa/km² (rata-rata OECD 35)

pengurangan subsidi bahan bakar fosil dan penandaan anggaran iklim.

TANTANGAN  Emisi GRK dan kerentanan terhadap perubahan iklim meningkat.  Hutan dan lahan gambut yang kaya karbon hilang, digantikan lahan

agrikultur yang menyumbang pada emisi GRK dan kepunahan habitat.

 Infrastruktur dan sumber daya pengelolaan limbah dan air tidak memadai.

 Kapasitas kelembagaan dan koordinasi antartingkat pemerintah

lemah, sehingga menghambat efektivitas dan pelaksanaan penegakan hukum.

 Pajak lingkungan dan instrumen ekonomi lain belum digunakan secara maksimal.

Mata uang 1 Dolar AS = 13.381 Rupiah Indonesia 3

OECD. TINJAUAN KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU

Tren dan perkembangan penting di bidang lingkungan Indonesia adalah satu dari 17 negara dengan keragaman hayati luar biasa (megadiverse).

Tidak hanya merupakan rumah dari hutan-hutan tropis terbesar yang saat ini ada, ekosistem pesisir dan laut Indonesia juga amat kaya. Kekayaan sumber daya alam menjadikan Indonesia salah satu penghasil dan eksportir terbesar bahan mineral, sumber energi, kayu, dan produk agrikultur. Secara total, kegiatan berbasis sumber daya alam menyumbang sekitar 20% pada barang bernilai tambah dan 50% pada ekspor.

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam menurunkan dampak tekanan lingkungan dari pembangunan ekonomi, tetapi ekstraksi sumber daya dengan cara-cara yang tidak lestari, pencemaran, dan degradasi lingkungan masih merupakan tantangan.

ENERGI DAN IKLIM 

Konsumsi energi di Indonesia 29% lebih tinggi dibandingkan tahun 2005. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kenaikan standar hidup, dan akses energi yang lebih baik. Konsumsi energi per kapita masih secara signifikan lebih rendah dibandingkan di negara-negara OECD.



Bauran energi mengandalkan bahan bakar fosil, terutama karena dominasi penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik (Bagan 1). Porsi energi terbarukan modern (tidak termasuk bahan bakar nabati primer) terhadap total konsumsi energi turun menjadi 10%-salah satu kenaikan terendah di antara negara-negara OECD dan G20. Penggunaan batu bara direncanakan naik signifikan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi; rencana ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan target-target perubahan iklim.



Indonesia adalah satu dari sepuluh penghasil GRK terbesar dunia. Sejak tahun 2000, emisi GRK naik sebesar 42%. Emisi terutama bersumber dari konversi hutan dan lahan gambut menjadi lahan agrikultur dan produksi energi untuk listrik dan industri (Bagan 2).



Melalui penurunan emisi berbasis lahan yang baru-baru ini dicapai, Indonesia akan dapat memenuhi target sukarelanya untuk penurunan emisi pada 2020 (turun 26% dari skenario business-as-usual). Namun, perlu upaya lebih besar agar Indonesia bisa mencapai target tahun 2030 (minimal penurunan 29% dari skenario business-as-usual) (Bagan 2). Sebagian besar penurunan diharapkan dihasilkan oleh emisi berbasis lahan. Mengurangi pengadaan energi yang prosesnya memproduksi karbon dalam jumlah besar akan sangat membantu pencapaian target 2030 dan menempatkan Indonesia pada jalur pembangunan rendah karbon.



Karakteristik geografis membuat Indonesia terpapar risiko alam dan iklim (seperti gempa bumi, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut). Indonesia sedang menyusun indeks kerentanan untuk meningkatkan kesiapannya menghadapi risiko-risiko itu. Pemerintah pusat juga mengeluarkan pedoman untuk mempercepat penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi.

Hidro

2016 54%

6%

26% Gas alam

Minyak bumi

Batu bara

Hidro

2005 41% Sumber: IEA (2018), IEA World Energy Statistics [Statistik Energi Dunia IEA] (basis data).

4

31%

8% 4%

15%

Panas bumi

Minyak Gas alam bumi

Batu bara

Panas bumi

Bagan 1: Batu bara semakin mendominasi dalam bauran sumber energi untuk listrik, pembangkitan listrik berdasarkan sumber energi

8% 5%

3 000

Business as usual 2030

Kebakaran gambut Perhutanan dan guna lahan lain Agrikultur Limbah Industri Energi

2 500 2 000 1 500

IKHTISAR

Bagan 2: Emisi GRK terus naik, emisi GRK per sektor dan target, Mt CO2 eq.

Business as usual 2020

-29%

-26%

-41%

-41%

1 000 500 2000

2005 2005

2010 2010

2015 2015

2020 2020

2025

2030

Sumber: KLHK(2018), Second Biennial Updated Report under the United Nation Framework Convention on Climate Change.[Laporan Perkembangan Dua Tahunan Kedua kepada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB

MUTU UDARA 

Menurut data OECD, 95% populasi Indonesia terpapar pencemaran udara pada tingkat yang membahayakan.

Sektor transportasi, pembangkitan listrik tenaga batu bara, dan pembakaran sampah adalah sumber-sumber utama pencemaran, yang memuncak jika terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut.



Pemerintah mengadopsi beberapa langkah perbaikan mutu udara, termasuk membuat standar emisi untuk industri dan kendaraan. Namun, sebagian standar (sebagai contoh yang berlaku untuk PLTU dan industri kertas dan bubur kertas) masih lebih ringan dibandingkan praktik di tingkat internasional.

Jakarta melangkah lebih jauh untuk menurunkan pencemaran akibat kemacetan dengan menerapkan

standar emisi kendaraan yang lebih baik, memperluas layanan transportasi publik, dan aturan lalu lintas yang bersifat membatasi peredaran kendaraan. Ini akan membantu mengatasi polusi yang disebabkan pesatnya peningkatan armada kendaraan (Bagan 3). 

Data mutu udara minim, tetapi dapat disampaikan bahwa pemerintah sedang memasang perangkat pemantauan yang bekerja sepanjang waktu di kota-kota besar. Sistem pelaporan secara daring untuk fasilitas industri seharusnya dapat memperluas pengumpulan data emisi udara. Dalam jangka menengah, sistem ini berpotensi mendukung pengembangan inventarisasi emisi udara.

Bagan 3: Jumlah kendaraan naik tiga kali lipat sejak 2005, jumlah kendaraan, 2005-2017 160

Sepeda motor

Mobil penumpang

140 120

Bus

Mobil truk

100 80 60 40 20 0 2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Sumber: BPS (2018), “Transportasi”, BPS (basis data).

Langkah ke depan | Energi, perubahan iklim dan mutu udara 

Pastikan kebijakan energi dan target perubahan iklim konsisten. Tetapkan target dan buat strategi agar intensitas karbon di sektor energi dapat ditekan.



Buat strategi terpadu untuk mengatasi pencemaran udara. Perbarui standar emisi untuk industri dengan tingkat pencemarannya tinggi.

5

OECD. TINJAUAN KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU

Tren dan perkembangan penting di bidang lingkungan MANAJEMEN LIMBAH DAN EKONOMI SIRKULER 

Sepertiga sampah kota dibakar atau dibuang di tempat penampungan. Hal ini terjadi terutama karena infrastruktur dan kapasitas keuangan dan kelembagaan yang tidak memadai serta kesadaran masyarakat yang rendah. Sebagian besar sampah yang sudah dikumpulkan kemudian dibuang di tempattempat penimbunan—sekitar separuhnya tidak dikendalikan (Bagan 4). Praktik ini berakibat pada pencemaran udara, tanah, dan air yang signifikan.



Perbaikan manajamen limbah adalah prioritas pemerintah.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tahun 2017 menargetkan penurunan limbah padat sebesar 30% pada 2025 dan penerapan pengelolaan yang layak untuk sisa sampah yang belum dapat dikurangi. Kebijakan ini menjawab banyak hambatan yang dialami pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.



Bank sampah (hlm. 9) terbukti merupakan perangkat inovatif yag mampu mempercepat perbaikan layanan pengelolaan sampah rumah tangga. Penggunaan plastik sekali pakai juga telah dilakukan di beberapa negara. Strategi komprehensif untuk membangun industri daur ulang perlu diadakan untuk melengkapi upaya-upaya ini. Saat ini, sampah yang mengalami daur ulang hanya kurang dari 2%.



Indonesia adalah penghasil besar sampah di laut. Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 tentang sampah laut mencanangkan target mengurangi sampah laut sebesar 70% pada 2025 melalui upaya penyadaran, pengelolaan limbah berbasis lahan yang lebih baik, pencegahan sampah di wilayah pesisir dan laut, dan riset dan pengembangan. Pemerintah berkomitmen memberikan dana 1 miliar USD untuk tujuan ini.

Bagan 4: Dua pertiga sampah kota yang dikumpulkan berakhir di tempat penimbunan, pengelolaan sampah di perkotaan, 2016

AIR 

Meskipun 5% sumber air tawar dunia berada di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia justru menghadapi kelangkaan air. Mutu air tawar sering kali rendah akibat tercemar limbah rumah tangga dan industri yang tidak dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Separuh sungai-sungai di Jawa, pulau terpadat Indonesia, digolongkan tercemar atau tercemar berat.



Akses pada air dan sanitasi masing-masing meningkat 72% dan 68% pada 2017, tetapi ketimpangan antardaerah masih tinggi.

Ekspansi jaringan pasokan air dan saluran pembungan belum dapat menyamai pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Hal ini, ditambah dengan pencemaran air permukaan, memaksa banyak Permukaan tanah warga mengandalkan air area-area pesisir Jakarta telah tanah. Akibatnya, beberapa mengalami penurunan cekungan air mengalami ekstraksi berlebih.



Dibuang ke TPA 66%

Tidak dikelola 20%

4 meter

Berbagai inisiatif dalam 40 tahun terakhir akibat kebijakan yang bertujuan ekstraksi air tanah yang mengurangi polusi telah berlebihan dan mencapai hasil yang positif. subsidensi lahan Namun, skalanya terlalu kecil untuk meningkatkan, secara signifikan, kualitas air di sungai yang ditargetkan.

Diolah menjadi kompos 7%

Bank Dibakar sampah 2% 2%

Didaur ulang 1%

Lainnya 1%

Nota: Definisi “sampah” mengacu pada UU 18/2008 dan meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Data merujuk pada data perkotaan periode 2015-2016 termasuk 14 kota metropolitan cities, 17 kota besar, dan 73 kota ukuran sedang. Sumber: KLHK (2017), Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah, presentasi Jakarta 24 Agustus 2017.

Rumah Kaca Sektor Limbah [The role of the regional government in the implementation of GHG reduction targets in the waste sector], presentation, Jakarta 24 August 2017.

Langkah ke depan | Pengelolaan limbah dan air 

6

Perluas layanan pengumpulan sampah resmi hingga mencapai 100% populasi dan mulai penutupan lokasi pembuangan terbuka. Terus bangun kapasitas pengelolaan limbah yang baik di kalangan pemerintah daerah. Susun skema perluasan tanggung jawab produsen atas produk-produk yang memiliki risiko

pencemaran lingkungan tinggi, seperti baterai, ban, dan limbah elektronik. 

Rumuskan strategi komprehensif untuk pasokan air, sanitasi, dan pengelolaan air limbah. Perkuat kapasitas memantau tingkat air tanah dan terapkan izin abstraksi dan pembuangan air.

IKHTISAR

Tata kelola lingkungan

Konstitusi Indonesia mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan “lingkungan yang baik dan sehat”. Hukum lingkungan secara umum ketat, tetapi pelaksanaannya di lapangan berbeda. Perbedaan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah membuat penegakan hukum dan implementasi kebijakan dan program lingkungan di lapangan tidak setara dan sering kali menantang.

TATA KELOLA DI BERBAGAI TINGKATAN PEMERINTAH 



Desentralisasi pada tahun 2001 memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk mengelola sumber dayanya. Beberapa daerah kemudian bekerja sama secara resmi untuk menangani masalah lingkungan dan saling berbagi pengalaman baik serta membangun kapasitas.

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) mengawasi pemantauan kepatuhan dan kegiatan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. KLHK kini semakin sering memanfaatkan model “penegakan lini kedua”.

segi kapasitas teknis yang terbatas, tingkat tindak lanjut rendah, dan keterlibatan masyarakat yang tidak cukup

KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM 

Memperbaiki penegakan hukum lingkungan adalah prioritas pemerintah. Namun, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang rendah menghambat upaya pemastian kepatuhan terhadap peraturan.



Sejauh ini, peringatan dan perintah tertulis adalah perangkat administratif yang paling sering digunakan, walaupun pendekatannya berbeda-beda di tiap wilayah.

Program sertifikasi hukum lingkungan untuk hakim membantu meningkatkan kapasitas kehakiman dan penegakan hukum pidana bidang lingkungan. Namun demikian, data mengenai subjek yang diatur, perilaku kepatuhan, ataupun pelaksanaan sanksi masih terbatas.



Pogram PROPER (hlm. 8) adalah salah satu perangkat utama untuk mendorong praktik usaha yang lebih baik, yaitu dengan memberikan skor pada perusahaan berdasarkan beberapa aspek kinerja lingkungan. Pengungkapan data yang mendasari pemeringkatan bisa meningkatkan transparansi sistem penilaian ini.



Perbaiki pengumpulan data lingkungan, pengungkapan kinerja lingkungan industri, dan kesadaran warga.

PENILAIAN LINGKUNGAN 

Pelaksanakan analisis dampak lingkungan, yang terutama dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, meningkat seiring adanya persyaratan peraturan yang lebih ketat dan pedoman yang lebih baik. Pemanfaatan penilaian lingkungan strategis bertambah. Namun demikian, kedua instrumen ini mengalami tantangan dari

Langkah ke depan | Tata kelola 

Bangun kapasitas pemerintah daerah dalam hal penilaian lingkungan dan perizinan.



Buat mekanisme resmi untuk koordinasi horisontal maupun vertikal untuk isu-isu lingkungan.

7

OECD. TINJAUAN KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU

Studi kasus PROPER

Medan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) bertujuan mendrong praktik usaha yang lebih baik dengan memeringkatkan perusahaan berdasarkan kinerjanya di bidang lingkungan.

Menggunakan pemeringkatan sederhana yang dilambangkan warna, PROPER sejauh ini efektif mengerahkan opini publik untuk memengaruhi perilaku lingkungan industri-industri besar. Pabrik dengan peringkat emas dan hijau mendapat pengakuan baik dari masyarakat; hal ini turut menambah daya saing perusahaan di pasar. Sementara itu, tekanan masyarakat terhadap pabrik dengan peringkat biru, merah, dan hitam seharusnya dapat memberikan efek gentar.

Perusahaan yang tidak patuh (peringkat hitam dan merah) dirujuk kepada otoritas agar penindakan dapat dilakukan.

Peringkat PROPER utamanya didasarkan pada penilaian mandiri perusahaan. Lebih dari 1.800 perusahaan (6% dari perusahaan industri besar) mengikuti program ini.

Jakarta Semarang Bandung

THE TROPICAL LANDSCAPES FINANCE FACILITY

Diluncurkan tahun 2016, Tropical Landscapes Finance Facility menggunakan dana publik untuk mengakses pendanaan swasta bagi penggunaan lahan secara berkelanjutan. Fasilitas ini mengoordinasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menumbuhkan investasi pada agrikultur berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan energi baru terbarukan. BNP Paribas dan ADM Capital bertindak sebagai pengelola dana, sementara Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sebagai sekretariat. Kesepakatan pertama dalam kerangka fasilitas ini dicapai pada tahun 2018, yakni obligasi senilai total 95 juta USD untuk mendukung produksi karet alam dengan cara yang inklusif secara sosial dan ramah iklim.

Produk pendanaan berupa obligasi berkelanjutan korporat ini adalah yang pertama di Asia.

8

Surabaya

IKHTISAR

BANK SAMPAH

Bank sampah adalah tempat masyarakat dapat menukar sampah organik dan yang bisa didaur ulang dengan uang dalam jumlah kecil. Bank sampah terbukti efektif mempercepat proses meningkatkan mutu pengelolaan sampah kota. Wadah ini turut membangun kesadaran masyarakat, memperkenalkan warga pada pemilahan sampah, dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan biaya operasionalnya yang rendah, bank sampah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Pada awal 2019, terdapat sekitar 7.500 bank sampah yang mengelola kurang lebih 2% dari total limbah yang dihasilkan Indonesia—naik dari 0,01% pada 2014.

MEMBANGUN JARINGAN TRANSPORTASI MASSAL DAN CEPAT DI KOTA BESAR

Indonesia sedang melaksanakan beberapa proyek besar transportasi publik untuk mengurangi kemacetan, memperbaiki mutu udara, dan memberikan akses inklusif pada pelbagai peluang. Proyek meliputi sistem bus cepat di 29 kota dan sistem transit massal di 6 kota metropolitan dan 17 kota.

Pendanaan sebesar 20 miliar USD untuk proyek-proyek ini telah dialokasikan untuk periode 2015-2019. Salah satu proyek terbesar adalah sistem moda raya terpadu di Jakarta yang merupakan sistem kereta api bawah tanah pertama di Indonesia.

INDONESIA

MELINDUNGI KERAGAMAN HAYATI MELALUI KORIDOR LINGKUNGAN SUBSIDI LISTRIK DENGAN PENARGETAN PENERIMA

Penghapusan tarif listrik bersubsidi untuk pelanggan industri dan rumah tangga kaya membantu mengurangi lebih dari separuh belanja subsidi listrik antara tahun 2014-2017.

Penargetan penerima subsidi untuk pelanggan rumah tangga kini sudah lebih baik berkat pembuatan basis data kemiskinan tunggal—basis data yang menghimpun informasi sosio-ekonomi rumah tangga termiskin di Indonesia.

Kawasan yang disebut ekosistem esensial (KEE) dapat dibentuk di dalam konsesi komersial dalam rangka melindungi habitat bernilai ekologis dan meningkatkan konektivitas antarekosistem. Sebagai contoh adalah KEE Wehea-Kelay di Kalimantan Timur. KEE ini penting sebagai penyimpanan karbon dan rumah dari keragaman hayati yang kaya, termasuk sekitar 25.000 orang utan. Namun, sebagian besar area KE Wehea-Kelay berada di dalam konsesi berizin komersial.

Pada tahun 2016, gubernur Kalimantan Timur dan KLHK membentuk forum multi-pemangku kepentingan, termasuk kebun kelapa sawit dan kayu dan konsesi penebangan kayu untuk bersama-sama menjaga dan mengelolaa KEE di bentang alam Wehea‑Kelay.

9

OECD. TINJAUAN KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU

Menuju pertumbuhan hijau Indonesia memiliki potensi pertumbuhan hijau yang besar. Saat ini, Indonesia tengah berupaya untuk lebih menyatukan pertimbangan lingkungan ke dalam rencana pembangunan ekonomi.

Melalui upaya ini Indonesia berpeluang memetik manfaat kebijakan mendorong pencapaian target baik sosio-ekonomi maupun lingkungan. Untuk itu, sangat penting bahwa kebijakan sektoral selaras dengan sasaran lingkungan dan hukum lingkungan dilaksanakan dan ditegakkan dengan efektif. Penggunaan instrumen seperti pajak hijau dan penetapan harga jasa yang mencerminkan biaya lingkungan (cost-reflective) dapat membuat transisi menuju pertumbuhan hijau lebih efektif secara biaya.

MENYERTAKAN ASPEK LINGKUNGAN DALAM PERPAJAKAN 



Pendapatan pajak terkait lingkungan mencapai 0,8% PDB pada 2016—angka yang rendah dibandingkan dengan mayoritas negara OECD dan G20 (Bagan 5).

Pajak kendaraan menyumbang sebagian besar dari pendapatan ini. Secara umum, sistem perpajakan perlu lebih selaras dengan sasaran lingkungan. Selain itu, perlu diterapkan prinsip yang mengharuskan pencemar membayar pencemaran yang ia timbulkan (polluter-pays principle).

Pajak energi yang masih rendah membuat penghematan energi dan transisi ke sumber energi yang lebih bersih tidak menarik. Dengan hanya dua instrumen pajak energi bertarif rendah, 86% emisi CO2 yang dihasilkan sektor energi tidak dikenai pajak. Pajak karbon sempat dipertimbangkan pada 2009, tetapi belum dilaksanakan.



Pajak kendaraan sudah tinggi, tetapi tidak mendorong pengguna untuk membeli kendaran beremisi rendah. Namun, diskusi untuk menyelaraskan pajak dengan pembelian kendaraan sedang berlangsung.

Perluasan kebijakan tarif jalan raya bisa membantu mengatasi ekternalitas di sektor transportasi sekaligus mendapatkan pendanaan untuk infrastruktur.



Pungutan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam membaik. Hal ini dicapai berkat transparansi, tata kelola guna lahan, dan penegakan hukum yang lebih baik. Peningkatan tarif royalti, secara khusus di sektor kehutanan, dapat membantu pemerintah mendapatkan nilai penuh sewa ekonomi dari penggunaan sumber daya alam.

Bagan 5: Indonesia berpotensi lebih memanfaatkan pajak hijau, Pendapatan pajak terkait lingkungan, negara OECD terpilih dan ekonomi berkembang, 2016, % PDB % 4

3

2

1.6%

1

0.8%

0 Turki

OECD

Afrika Selatan (2015)

Meksiko

Chile

India (2011)

Indonesia Tiongkok (R.R.) (2015)

Sumber: OECD (2018), “Environmental policy instruments” [Instrumen kebijakan lingkungan], OECD Environment Statistics (basis data); data pemerintah

10

Brazil (2015)

Peru

IKHTISAR

Bagan 6: Subsidi bahan bakar fosil turun cukup besar, Belanja pemerintah untuk subsidi konsumsi energi, triliun Rupiah Indonesia 0

100

200

300

400

2012



Alokasi subsidi untuk bahan bakar fosil dalam anggaran pemerintah pusat turun dari sekitar 30% ke 10% pada 2014-2016. Hal ini dicapai melalui penargetan penerima subsidi yang lebih baik, yaitu untuk rumah tangga miskin (Bagan 6). Bahan bakar kendaraan masih lebih murah dibandingkan biaya sesungguhnya. Keterlibatan Indonesia dalam proses peer review reformasi subsidi bahan bakar fosil membantu meningkatkan transparansi subdisi pada produksi bahan bakar, yang saat ini belum dilacak secara sistematis.



Menurut perkiraan OECD, subsidi untuk petani mencapai 4,6% PDB pada 2015. Subsidi harga pasar dan subsidi pupuk adalah dua elemen utama dalam dukungan pemerintah secara keseluruhan. Namun, selain tidak efisien secara ekonomi, subsidi juga justru mendorong perilaku pemborosan sumber daya dan pencemaran.

Untuk meringankan beban anggaran, pemerintah hendak menargetkan penerima subsidi dengan lebih baik, yaitu

30%

27%

2013

28%

2014

2015

500

REFORMASI SUBSIDI YANG MERUGIKAN LINGKUNGAN

kepada petani kecil.

10%

KERANGKA PERTUMBUHAN HIJAU Solar

2016

8%



Aspek kelestarian lingkungan tercermin di dalam RPJMN 2015-2019. RPJMN 2020-2024 akan menjadi RPJMN Indonesia pertama yang rendah karbon. Indonesia telah mengerahkan upaya luar biasa untuk membangun kapasitas pemodelan dan pengumpulan data mengenai kaitan antara ekonomi dengan lingkungan.



Indonesia juga mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk mendanai transisi hijau. Sistem penandaan anggaran untuk perubahan iklim meningkatkan transparansi untuk belanja terkait lingkungan sekaligus menyelaraskan belanja publik dengan target lingkungan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 tahun 2017 menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang memiliki peraturan tentang keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2018, sukuk lingkungan yang pertama di Indonesia

Bensin Minyak tanah LPG

2017

8%

Catatan: BPP = belanja pemerintah pusat.

Sumber: Laporan pemerintah; Kemenkeu (2019), Indonesia’s Effort to Phase out and Rationalise its Fossil-fuel Subsidies: A Report on the G20 Peer-review of Inefficient Fossil-fuel Subsidies that Encourage Wasteful Consumption in Indonesia [Upaya Indonesia Menghentikan dan Merasionalkan Subsidi Bahan Bakar Fosil: Laporan Telaah Sejawat G20 Tentang Inefisiensi Subsidi Bahan Bakar Fosil yang Mendorong Pemborosan Konsumsi Bahan Bakar di Indonesia]

Listrik Total subsidi energi (% BPP)

Belanja untuk subsidi pupuk naik lebih dari

sepuluh kali ilipat (secara riil) pada kurun

diluncurkan.

2005-2017 11

OECD. TINJAUAN KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU

Menuju pertumbuhan hijau BERINVESTASI PADA ENERGI BARU TERBARUKAN, EFISIENSI ENERGI, AIR, DAN SANITASI 

Besaran investasi energi bersih masih jauh dari yang dibutuhkan Indonesia untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% (Bagan 7).

Jumlah investasi juga masih kecil dibandingkan investasi untuk minyak bumi, batu bara, dan gas alam.



Biaya pengembangan EBT di Indonesia tinggi. Investasi dikaitkan dengan risiko yang signifikan akibat perubahan kebijakan yang sering terjadi, tidak ada strategi jelas untuk EBT, penetapan harga karbon yang belum memadai, risiko pemanfaatan produk rendah, dan persyaratan tingkat kandungan komponen dalam negeri.





Target Indonesia adalah mengurangi intensitas energi sebesar 1% per tahun hingga 2025. Dengan tingkat pengurangan ini, Indonesia dapat terhindar dari 341 MT setara CO2 antara tahun 2017 dan 2025. Efisiensi pengurangan pun berpotensi ditingkatkan. Namun, kepatuhan pada standar efisiensi belum komprehensif; di sisi lain, ada standar yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan dampak apapun pada pasar.

MENGEMBANGKAN PASAR HIJAU



Pasar teknologi lingkungan di Indonesia adalah satu dari sepuluh yang terbesar di dunia dengan nilai 6,9 miliar USD pada 2017. Namun, implementasi yang lambat dan penegakan hukum lingkungan yang rendah membatasi permintaan pasar terhadap barang dan jasa ramah lingkungan. Persyaratan kandungan komponen lokal dan lelang publik yang minim transparansi menghalangi investasi asing di sektor ini.



Beberapa inisiatif positif untuk mempromosikan praktik usaha yang baik sedang berjalan, termasuk pembuatan Standar Industri Hijau, pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), dan Komite Otorisasi LSIH. PROPER adalah perangkat utama yang mendorong praktik usaha lebih baik dengan memberikan peringkat terhadap kinerja perusahaan di bidang lingkungan (hlm. 8).



Penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia tidak seintensif di negara Asia Tenggara lain ataupun di perekonomian dengan pertumbuhan pesat seperti India dan Tiongkok. Namun, peningkatan jumlah permohonan paten teknologi terkait perubahan iklim menunjukkan perkembangan baik. Indonesia berkomitmen meningkatkan dana litbang untuk energi bersih sebesar sembilan kali lipat selama lima tahun mendatang.

Sebagian besar peningkatan ini direncanakan mendukung pengembagan energi fosil yang lebih bersih.

Pengelolaan air, sanitasi, dan limbah mengalami kekurangan dana yang serius. Biaya dan tarif layanan sering kali dibiarkan rendah agar terjangkau. Di sisi lain, hal ini membuat investasi untuk perluasan atau perbaikan layanan tidak menarik. Merespon isu ini, kini terdapat dana alokasi khusus untuk membantu pemerintah daerah mengelola perusahaan air minumnya sendiri.

Bagan 7: Target EBT yang menantang, Porsi EBT dalam bauran pasokan energi primer % 25

Target 2025 (23%)

20

Langkah ke depan | Menuju Pertumbuhan Hijau

15

10

5

Prakiraan linear 7.3%

12



Manfatkan pajak hijau dengan lebih optimal, terapkan prinsip polluter pays dengan lebih baik. Pertimbangkan membentuk komite pajak hijau untuk mendukung perubahan.



Teruskan pengurangan subsidi bahan bakar fosil disertai penargetan penerima subsidi yang lebih baik untuk kelompok miskin. Perkenalkan harga karbon untuk konsumsi energi, meskipun dimulai pada tingkat harga yang rendah.



Susun rencana yang komprehensif, transparan, dan realistis untuk memperluas skala EBT.



Secara bertahap, tingkatkan tarif bagi pengguna jasa pengelolaan limbah, air, dan sanitasi untuk mendorong investasi perluasan dan perbaikan layanan.

Bahan bakar nabati Panas bumi

0

Catatan: Data neraca energi Indonesia, tidak termasuk suplai energi biomassa (utamanya kayu bakar dan arang) dan energy surya dan angin yang jumlahnya kecil Sumber: Kementerian ESDM (2018), 2018 Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia [Buku Saku Statistik Energi & Ekonomi Indonesia 2018].

Air 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

IKHTISAR

Neksus guna lahan, ekosistem, dan iklim

Kegiatan berbasis lahan seperti pertambangan, agrikultur, perhutanan, dan perikanan telah memungkinkan perekonomian terus bertumbuh. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan masalah seperti penebangan hutan, pencemaran, dan konflik atas hak lahan. Mewujudkan sektor guna lahan yang lestari adalah hal penting agar Indonesia bisa mencapai target-target dalam kesepakatan Paris dan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Saat ini, Indonesia telah meletakkan dasar bagi manajemen lahan yang lebih baik.

PUSAT KERAGAMAN HAYATI GLOBAL 







Indonesia adalah satu dari 17 negara dengan keragaman hayati luar biasa. Sebagian hutan hujan tropis dan lahan gambut terbesar dunia, sekitar 10-15% spesies flora dan fauna, dan 20% habitat terumbu karang dan tanaman bakau ada di Indonesia.

Sumber daya alam dan bentang kepulauan serta ciri arkeologisnya yang unik sangat mengakar pada identitas budaya Indonesia. Hal-hal ini mendukung produksi dan ekspor mineral, energi, kayu, dan agrikultur; memberikan penghidupan bagi begitu banyak warga Indonesia, dan menyediakan jasa ekosistem penting seperti udara dan air bersih, habitat, perlindungan dari bencana alam, dan penyimpanan karbon.

Ekspansi kebun agrikultur dan tanaman kayu (baik yang legal maupun tidak) selama ini merupakan sumber kehilangan habitat. Dalam kurun 2005-2015, Indonesia kehilangan 7% hutan (atau total 1,4 juta hektare) (Bagan 8). Laju deforestasi telah turun, tetapi masih tinggi menurut perbandingan internasional. Sekitar 9% spesies burung, 27% mamalia, dan 3% reptil terancam punah.

Guna lahan dan perubahannya menyumbang separuh dari total emisi GRK. Pengeringan dan pembakaran lahan gambut yang kaya karbon adalah pendorong utama masalah ini (Bagan 9).

Bagan 8: Deforestasi masih tinggi, 10 negara dengan rata-rata tahunan penurunan luas kawasan hutan tertinggi, juta ha, 2010-15 (hijau), 2005-10 (oranye).

2.0

1.5

1.0

0.5

0

Brazil Indonesia Myanmar Nigeria Tanzania Paraguay Zimbabwe R.D. Congo Argentina Peru Sumber: FAO (2018), FAOSTAT (basis data); KLHK (2018), The State of Indonesia’s Forests 2018 [Status Hutan dan Kehutanan Indonesia].

13

OECD. TINJAUAN KEBIJAKAN PERTUMBUHAN HIJAU

Neksus guna lahan, ekosistem, dan iklim

MELINDUNGI EKOSISTEM YANG BERHARGA 

Kawasan terestrial dan laut yang dilindungi mencakup 12% daratan dan 2,8% area laut—atau masih di bawah target Aichi, yaitu masing-masing 17% dan 10%. Pengelolaan kawasan lindung yang efektif adalah tantangan tersendiri mengingat pendanaan dan kapasitas yang tidak memadai. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, pemerintah pun bermitra dengan masyarakat setempat.



Indonesia telah mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi lahan gambut. Moratorium selama dua tahun yang melarang penerbitan izin usaha baru di hutan primer dan lahan gambut dalam diterbitkan pertama kali pada 2011. Moratorium ini telah mengalami tiga kali perpanjangan. Pada tahun 2016, moratorium konversi semua lahan gambut diterbitkan. Upaya-upaya pun dikerahkan untuk menurunkan dekomposisi dan kebakaran gambut, sebagai contoh dengan menjaga kandungan air di lahan gambut, membentuk satgas pemadam kebakaran hutan di tingkat Propinsi dan Kabupaten, dan merestorasi lahan gambut.



Norwegia memberikan komitmen 1 miliar USD untuk mendukung Penurunan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Pemerintah sedang membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan sebagai wadah mekanisme pendanaan; mekanisme ini adalah syarat bagi Indonesia untuk mengakses dukungan dana dari Norwegia. Pemerintah juga berencana menggunakan BPDL untuk menghimpun kredit karbon dari Sekitar program-program spesies penghuni hutan pelestarian hutan adalah spesies lingkungan endemik, termasuk spesies berskala kecil.

60%

mamalia khas Indonesia seperti orang utan di Kalimantan dan gajah Sumatra

14

MEMPERJELAS HAK ATAS LAHAN 

Ketidakjelasan status hukum lahan seringkali disebabkan oleh peta lahan dan izin usaha yang tumpang tindih.

Inisiatif Satu Peta hendak mengatasi permasalahan ini dengan membuat satu peta tunggal dengan 85 peta tematik.



Proses menyederhanakan perizinan guna lahan dan verifikasi keabsahan izin yang sudah diterbitkan sedang berjalan.



Pemerintah berkomitmen memberikan akses yang lebih setara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan. Program Perhutanan Sosial mengalokasikan sekitar 12,9 juta hektare lahan dan dengan demikian memberikan akses yang sah terhadap lahan kepada masyarakat setempat. Dari total luasan lahan itu, 2,5 juta hektare sejauh ini telah didistibusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Akuntansi modal alam Badan Pusat Statistik (BPS) merintis valuasi jasa lingkungan dari lahan. Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi (System of Environmental-Economic Accounts) membantu mencatat nilai jasa seperti perlindungan daerah aliran sungai atau penyimpanan karbon sehingga menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan mengenai guna lahan alternatif. Neraca-neraca ini, yang disusun dengan dukungan dari kemitraan WAVES, juga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan pembayaran jasa lingkungan, yaitu dengan mengidentifikasi area prioritas untuk konservasi sumber daya alam. Studi-studi uji coba telah dilaksanakan di beberapa provinsi dan pemerintah hendak mengaitkan neraca sumber daya tanah dengan neraca ekosistem.

Indonesia perlu melanjutkan valuasi modal alam dan jasa lingkungan, kemudian menggunakan informasi yang didapat dalam proses pembuatan kebijakan



Indonesia tengah menguatkan kolaborasi sumber daya dan antarlembaga untuk memantau dan menegakkan hukum terkait kehutanan. Kelemahan di bidang ini telah menyebabkan kehilangan pendapatan negara, deforestasi, dan kepatuhan rendah terhadap peraturan lingkungan.

KLHK sudah membentuk kantor-kantor penegakan hukum di 35 provinsi.



Pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) membantu meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Selain bertindak sebagai perantara antara masyarakat, perkebunan, dan pemerintah daerah dan nasional, KPH juga dapat membantu menyelesaikan konflik lahan.



Program sertifikasi kayu dan minyak kelapa sawit membantu memastikan sumber daya digunakan secara

IKHTISAR

MEMPERKUAT PENEGAKAN HUKUM DAN PENGELOLAAN HUTAN sah dan berkelanjutan. Namun, hanya 17% dari minyak kelapa sawit yang disertifikasi sesuai standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO memastikan proses produksi minyak sawit sesuai dengan persyaratan minimal dalam hukum dan peraturan, walaupun tidak menjamin bahwa proses produksi sudah sjealan Kebakaran hutan dengan target tahun 2015 menimbulkan perubahan kerugian yang iklim dan diperkirakan mencapai perlindungan ekosistem.

16 miliar USD

Bagan 9. Pembakaran lahan gambtu adalah sumber utama emisi GRK, Emisi GRK dari perhutanan, guna lahan, perubahan guna lahan, 2005-2016, Mt CO2 eq.

2 000

Lahan kebun Hutan

1 800

Konversi lahan ke padang rumput

1 600

Dekomposisi gambut Kebakaran gambut

1 400

Konversi lahan ke lahan kebun

1 200

Konversi lahan ke lahan lain (termasuk hunian)

1 000 800 600 400

Target penurunan 2030 217

200

64

0 - 200 - 400

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2030

Sumber: KLHK (2018), Second Biennial Updated Report under the United Nation Framework Convention on Climate Change [Laporan Perkembangan Dua Tahunan Kedua kepada Kerangka Kerja untuk Perubahan Iklim PBB]

Langkah ke depan | Tata guna lahan, ekosistem dan iklim 

Gantikan moratorium dengan kerangka hukum yang lebih pasti untuk menata pengembangan hutan primer dan lahan gambut secara berkelanjutan.



Tetapkan target spesifik untuk penurunan deforestasi.



Percepat upaya untuk menciptakan efek gentar, mengidentifikasi, dan menghukum pemanfaatan lahan secara ilegal—termasuk dengan melatih KPH dan

aparat penegak hukum. Finalisasi Satu Peta dan berikan masyarakat akses pada peta. 

Perluas kawasan lindung dan tambahkan sumber daya pengelolaannya.



Dorong penggunaan instrumen pasar untuk konservasi keragaman hayati, termasuk melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang baru.

13 15

OECD. Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau

Indonesia 2019 INFORMASI LEBIH LANJUT

OECD. Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019 Semua laporan dan data tersedia di: http://oe.cd/ggpr-indonesia Program Kajian Kinerja Lingkungan http://oe.cd/epr

KONTAK Kepala Divisi Nathalie Girouard Nathalie.Girouard@oecd.org Koordinator Studi Eija Kiiskinen dan Britta Labuhn Eija.Kiiskinen@oecd.org dan Britta.Labuhn@oecd.org Komunikasi Natasha Cline-Thomas Natasha.Cline-Thomas@oecd.org HAK CIPTA GAMBAR Semua gambar dan ikon berasal dari Shutterstock.com dan TheNounProject.com kecuali ditentukan lain. hal. 9 Wikimedia Commons / Syaifan Bahtiar Nirwansyah (CC BY-SA 4.0), p.16 ikon dari SilhouetteGarden.com.

Dokumen ini dan semua data dan peta lainnya yang termasuk, tidak memperhatikan status atau kedaulatan atas teritori manapun, batas wilayah internasional dan nama teritori, kota atau wilayah.

Donor: Belanda, Korea, Jepang, Jerman, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, Swiss, dan yayasan MAVA melalui Green Growth Knowledge Platform dari UN Environment.

Juli 2019

http://oe.cd/epr