Tabloid Pendidikan dan Pembangunan edisi Mei 2018

EDISI 20 TAHUN 2018

24 HALAMAN

PEMBUKAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) Ke-VII TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DIPUSATKAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2018

H .ALI BAAL MASDAR Gubernur Sulawesi Barat

SUASANA Malam Pembukaan MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dipusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

H. ISMAIL ZAINUDDIN Ketua Panitia MTQ Sulawesi Barat

H. ARAS TAMMAUNI Bupati Mamuju Tengah

Edisi 20 Tahun 2018

1

ADVERTORIAL

PENUTUPAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) Ke-VII TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DI PUSATKAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2018

2

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

LAPORAN KHUSUS

Mamuju Tengah jadi Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Barat MAMUJU TENGAH PP — Mushabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 7 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang di pusatkan di Bumi Lalla Tasisara Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) diharapkan menjadi momentum untuk membentuk karakter, keperibadian dan ahlak yang mulia.

Harapan tersebut di sampaikan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) saat membuka kegiatan MTQ ke 7 yang di selenggarakan di kawasan Terminal Benteng Kayu Mangiwang, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

“MTQ yang kita laksanakan hendaknya sebagai momentum membentuk karaktek dan keperibadian yang tangguh dan berahlak mulia,” ujar ABM dalam sambutanya.

Olehnya itu kata ABM, di butuhkan optimisme dan tanggungjawab terutama dalam mewujudkan gerakan indonesia bersih, gerakan indonesia bersatu, tertib dan gerakan indonesia melayani.

ABM katakan, keberhasilan

MTQ bukan dilihat dari semaraknya pelaksanaanya, prestasi yang dihasilkan setiap cabang lomba.

Tetapi keberhasilan dalam membangun karakter dan mental spiritual sehingga menjadi masyarakat yang bermartabat dan peduli dengan budaya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni bahwa melalui MTQ ini di harapkan dapat memaknai lebih konfrehensip nilainilai mamfaat dan kemaslahatan umat islam secara khusus dan masyarakat secara umum.

“MTQ tidak hanya di sikapi sebagai cara seremonial semata, tetapi mampu menjadi momentum strategis mewarnai pelaksanaan pembangunan dan prilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, membina ukhua islamiah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan si’ar islam di Kabupatdn Mamuju Tengah serta Provinsi Sulbar secara luas,” ucap H. Aras.

Oleh sebab itu lanjutnya, setiap pelaksanaan MTQ senantiasa

memperbaharui dan memantapkan niat bahwa penyelenggaraan MTQ dalam rangka ibadah. Melalui MTQ ini tunjukan islam yang ramah, sejuk dan damai.

“Semoga dengan MTQ ini kita dapat meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keramahan hidup berdampingan dengan damai. Mencari titik persamaan bukan perbedaan,” ujarnya. (WEE)

Kabupaten Polman juara umum MTQ ke VII Tingkat Provinsi Sulbar MAMUJU TENGAH PP – Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim tentang penetapan juara umum, nomor 03/KDH/MTQ-VII/V/2018, Kabupaten Polman juara umum MTQ ke VII tingkat Provinsi Sulbar yang di selenggarakan di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mulai tanggal 5 sampai 9 Mei 2018.

Perolehan nilai untuk Kabupaten Polman yakni 127, sementara Kabupaten Mamuju Tengah, 88 dan Kabupaten Pasangkayu dengan nilai 40.

Bupati Mateng yang di wakili oleh Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa dalam sambutannya mengatakan bahwa, selaku Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, pihaknya menyampaikan selamat kepada para peserta yang memperoleh juara.

“Saya berharap pada saudara agar membawa nama baik Sulawesi Barat di MTQ tingkat nasional yang akan di selenggarakan di Medan,” ujar Amin Jasa.

Terkhusus untuk peserta Kabupaten Mamuju Tengah yang telah berjuang untuk nama baik Kabupaten Mamuju Tengah, dia juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, berusaha terus untuk mengangkat prestasi di masa yang akan datang.

“Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesarbesarnya apabila selama berada di wilayah Kabupaten Mateng ada hal yang kurang berkenan, mulai dari penyambutan Kafilah sampai dengan acara penutupan, selaku Pemerintah saya menyampaikan permohonan maaf,” ucapnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat yang di wakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemasyarakatan dan

SDA, H. Darno Majid, pihaknya menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta yang menjadi juara.

“Saya berharap, nilai-nilai silahturahmi dan rasa kebersa-

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

maan antar Kafilah diarena MTQ tidak dikalahkan dengan semangat untuk berkompetisi untuk menjadi juara,” ucap Darno.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mamuju Tengah

dan seluruh jajaranya yang telah sukses melaksanakan MTQ ke VII tingkat Provinsi Sulbar tahun 2018.

“Kepada yang peserta yang mendapatkan juara, saya ucapkan selamat. Dan kepada peserta yang

belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati, teruslah berlatih, insya Allah kedepan akan mrndapatkan apa yang dicita-citakan,” tutupnya.

Edisi 20 Tahun 2018

(WEE)

3

ADVERTORIAL VISI:

H. ABD. LATIF SETTARING, S.Pd. M.Pd KADIS

DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TERWUJUDNYA LAYANAN DAN PENYEBARAN INFORMASI YANG HANDAL DAN EFEKTIF MISI: 1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERSANDIAN. 2. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PORNOGRAFI, PORNO AKSI, DAN PELANGGARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MEDIA SOSIAL, MEDIA MASSA DAN MEDIA CETAK. 3. MENINGKATKAN PENGAWASAN INFORMASI TIDAK BENAR (HOAX), DALAM MEDIA SOSIAL (Website, Blog, Fb, Twitter dan BBM) 4. MENINGKATKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK. 5. MENYEDIAKAN KONTEN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

ADVERTORIAL INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DINAS PERSANDIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-VII TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG DIPUSATKAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Suasana Pembukaan MTQ ke-VII tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang di pusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018.

Suasana Malam Kedua MTQ ke-VII tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang di pusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018.

Suasana Malam Ketiga MTQ ke-VII tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang di pusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018.

Suasana Malam Keempat atau malam penutupan MTQ ke-VII tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang di pusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018.

4

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

ABM Ajak Semua Stakeholder Bersatu Membangun Kabupaten Mamuju Tengah MAMUJU TENGAH PP – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) ajak seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah dan masyarakat untuk bersatu padu membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meresmikan lapangan Futsal Amalia Stadium di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

Menurut ABM, tanpa bersatu akan susah untuk melampaui daerah lain. Untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain tidak cukup hanya untuk berlari kencang saja. Karena kalau hanya berlari

LAPORAN KHUSUS

kencang, yakin saja tidak akan bisa melampaui daerah yang sama-sama berlari kencang.

“Kalau kita lari kencang sementara daerah lain juga sudah lari kencang, kapan kita akan dapat mereka. Oleh karena perlu ada lompatan-lompatan agar bisa mengejar daerah lain,” ujar ABM. Dia juga mengajak, jika ada permasalahan untuk membicarakan dengan baik dengan pihak kepolisian, camat desa dan Bupati. Masyarakat harus tahu mana kewenangan desa, camat, Bupati, Gubernur dan pusat. Jangan setiap ada masalah langsung menyalahkan kepala desa, camat, bupati atau gubernur.

(WEE)

Kembangkan Kemampuan SDM Pramuwisata Disparpora Provinsi Sulbar Bekerjasama Dengan Disparpora Mateng Gelar Pelatihan Pemandu Wisata

H. Askary Ajak Para Kades Untuk Berhati-hati dalam MENGELOLA DANA DESA

B

uka Sosialisasi penggunaan dan pengawasan dana desa serta peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemeruntahan desa, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah, H. Askary Anwar tegaskan semua pemerintahan pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dapat dikatakan berhasil jika mampu mengangkat kemandirian didesanya.

Menurutnya, semakin tinggi tingkat partisipasi dari kemandirian di desa, maka semakin berhasil sebuah pemerintahan. Jadi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desanya itu tidak hanya dihitung seberapa besar alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD desanya, tetapi seberapa besar partisipasi masyarakatnya dan tingkat kemandirian dari berbagai sektor yang tertuang dalam RPJMD melalui visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Sekarang ini tim anggaran

sementara meramu, kita akan melihat desa mana yang betul-betul melakukan program kegiatannya membuat program yang prioritas, pro rakyat, punya manfaat yang besar dan mampu merubah kondisi masyarakatnya jauh lebih baik, itu kita akan berikan reward,” ungkapnya.

“Program yang dijalankan disetiap desanya mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya sesuai dengan keinginan masyarakat maka pemerintah tidak segan-segan akan memberikan bantuan keuangan khusus,” tambahnya.

H. Askary katakan, ada beberapa program di setiap desa yang sementara dikaji, jangan berfikir bahwa semua program yang tertuang dalam APBD desa itu tidak lihat.

Semua program itu akan dipantau, mana yang pro masyarakat, mana program yang orientasinya lain-lain dan mana program yang mementingkan orang lain.

Sekarang ini sudah harus transparan lanjutnya, pengawasan baik dari tim editor, dari lembaga-lem-

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

baga resmi maupun non resmi, itu semakin besar peranannya, belum lagi didukung oleh kemajuan media sosial dan tehnologi, masyarakatpun bisa memberikan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa. Olehnya itu, dia mengajak para Kades untuk berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa.

“Kita tidak ingin di Mamuju Tengah ada desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa, jika ini terjadi maka ini akan merusak sistem pemerintahan yang kita bangun, merusak citra masyarakat kita dan pemerintahan kita secara umum.

Kita harus menciptakan pencegahan secara dini, baik itu penyalagunaan maupun potensi penyalagunaan dana desa, karna kita tidak mau pak desa ataupun pemerintah kita terlibat kasus hukum, karna kita mau melihat desa dan BPD sudah mematuhi fungsi masing-masing dan dapat bersinergi,” pungkasnya.

MAMUJU TENGAH PP – Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) gelar pelatihan kompetensi pemandu wisata. Berikan bekal pengetahuan dan kemampuan dalam rangka mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pramuwisata, Ditemui usai pembukaan pelatihan kompetensi pemandu wisata, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Yakub F Solon mengatakan, tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan SDM khususnya bidang pariwisata tertama pemandu wisata.

Dia juga katakan, untuk mengembangkan sektor wisata, perlu adanya sinergitas antara semua stakeholder dan masyarakat dan singkronisasi anggaran dengan ketentuan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Kadis Parpora Mateng, Hj. Asmira Djamal menuturkan, salah satu komponen paling vital dan strategis sebagai ujung

tombak dalam sektor pariwisata adalah pemandu wisata atau pramuwisata. Etika dan pengetahuan yang dimiliki oleh pramuwisata sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan yang diterima oleh wisatawan.

“Kami mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan pelatihan ini yang memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya peningkatan kualitas pemandu wisata di Mamuju Tengah, sehingga target standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja pariwisata di Mamuju Tengah menjadi semakin terbuka lebar dan pelayanan kepariwisataan di Mamuju Tengah semakin berkualitas,” ujarnya.

Pelatihan yang di laksanakan di aula Kantor Disparpora Kabupaten Mamuju Tengah, dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Barat, Kadis Disparpora Mamuju Tengah, Hj. Asmira Jamal dan di ikuti oleh peserta pemandu dari 5 kecamatan se Kabupaten Mamuju Tengah. (WEE)

(WEE)

Edisi 20 Tahun 2018

5

ADVERTORIAL VISI:

H. ABD. LATIF SETTARING, S.Pd. M.Pd KADIS

DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TERWUJUDNYA LAYANAN DAN PENYEBARAN INFORMASI YANG HANDAL DAN EFEKTIF MISI: 1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERSANDIAN. 2. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PORNOGRAFI, PORNO AKSI, DAN PELANGGARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MEDIA SOSIAL, MEDIA MASSA DAN MEDIA CETAK. 3. MENINGKATKAN PENGAWASAN INFORMASI TIDAK BENAR (HOAX), DALAM MEDIA SOSIAL (Website, Blog, Fb, Twitter dan BBM) 4. MENINGKATKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK. 5. MENYEDIAKAN KONTEN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

ADVERTORIAL INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DINAS PERSANDIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SOSIALISASI REGULASI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

6

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAMUJU TENGAH VISI:

H. ABD. LATIF SETTARING, S.Pd. M.Pd KADIS

TERWUJUDNYA LAYANAN DAN PENYEBARAN INFORMASI YANG HANDAL DAN EFEKTIF MISI: 1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERSANDIAN. 2. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PORNOGRAFI, PORNO AKSI, DAN PELANGGARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MEDIA SOSIAL, MEDIA MASSA DAN MEDIA CETAK. 3. MENINGKATKAN PENGAWASAN INFORMASI TIDAK BENAR (HOAX), DALAM MEDIA SOSIAL (Website, Blog, Fb, Twitter dan BBM) 4. MENINGKATKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK. 5. MENYEDIAKAN KONTEN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

ADVERTORIAL INI DIPERSEMBAHKAN OLEH DINAS PERSANDIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Sosialisasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik MATENG PP - Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketentuan umum dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan: Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembagan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non enlektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelengaraan dan penyelengaraan badan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagaian atau seluruh seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara

para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun Asas dari UU ini adalah Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sedangkan UU ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkung-

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

an Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hak dan Kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Hak pemohon informasi publika antara lain: Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan; Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sementara itu kewajiban pengguna informasi adalah Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Hak badan public yaitu Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud yaitu, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; Pertimbangan sebagaimana dimaksud antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;; Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud s Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala antara lain Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala; Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.; Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait; Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat di atas diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Adapun Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Kemudian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam UndangUndang ini adalah: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. (ST)

Edisi 20 Tahun 2018

7

ADVERTORIAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tassisara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

H.ARSAL ARAS,SE Ketua

H. YULIUS SANUSI, SE Wakil Ketua I

H.HASANUDDIN S, S Wakil Ketua II

SAKARIA K. S.Ag Sekwan

RAPAT PEMBAHASAN RANPERDA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PENYERTAAN MODAL

S

UASANA pleno pembahasan Ranperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penyertaan Modal yang dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan Instansi Terkait lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah H. Hasanuddin Sailon di damping oleh Asisten Bidang Pemerintahan Ishak Yunus di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

8

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

LIPUTAN SULBAR

Pembukaan O2SN dan FLS2N Jenjang SD Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah

K

epala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupatem Mamuju Tengah (Mateng), Busdir saat membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang Sekolah Dasar (SD), Tingkat Kabupaten Mateng tahun 2018 di Pendopo Rujab Bupati Mateng.

Dalam sambutannya mengatakan bahwa “Di era keterbukaan saat ini, tidak ada alternatif lain

bagi sekolah untuk dapat berkompetisi dengan sekolah lain kecuali menyiapkan Sumber Daya Manusia yang bermutu,” ujar Busdir.

Tujuan dilaksnakan O2SN kata Busdir, untuk memfasilitasi dan memotivasi siswa yang mempunyai bakat dibidang olehraga, sehingga para siswa dapat mengembangkan skill dan kemampuan mereka sesuai dengan bidang olahraga yang dimilikinya.

O2SN dan FLS2N lanjutnya, ada-

lah sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi dibidang olahraga, seni, budaya, sains dan bidang studi sehingga akan muncul generasi muda yang mempunyai prestasi di bidangnya masing-masing.

“Kegiatan O2SN dan FLS2N yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi pada kejuaraan, tetapi esensinya pada nilai pendidikan,” jelasnya.

“Kegiatan ini juga sekaligus membentuk sikap atau karakter

siswa yang mempunyai kehidupan dengan rasa aman, jujur, disiplin, sportivitas, penuh kreatifitas serta rasa persahabatan dan kebangsaan yang tinggi terhadap sesama siswa dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Mamuju Tengah,” sambungnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SD, Mahyuddin menyampaikan, seleksi O2SN dan FLS2N diharapkan menghasilkan hasil yang baik, terseleksinya anak-anak baik dari bidang olahraga dan seni, yang nantinya akan mewakili Mamuju Tengah pada tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018.

Kegiatan ini sesungguhnya lanjutnya, adalah bagaiamana meningkatkan karakter siswa. Dan ini adalah menjadi amanah visi misi Bupa-

MAMUJU TENGAH PP — Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Mamuju Tengah, bahkan dari 6 kabupaten di Provinsi Sulbar, Kabupaten Mamuju Tengah sudah 100 persen melaksanakan UNBK untuk tingkat SMP. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupatem Mamuju Tengah, Busdir disela-sela kesibukanya meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 6 Topoyo.

Busdir mengatatakan, sebelum pelaksanaan UNBK berlangsung, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan simulasi tentang kesiapan menghadapi ujian UNBK. Pelaksanaan UNBK ini sudah dilaksanakan selama 2 hari,

dan sampai dengan hari kedua tidak ada kendala yang dihadapi oleh peserta ujian.

Menurutnya, Keluaran dari hasil UNBK ini lebih berkualitas lagi dibanding dengan kemarin sebelum masuk di UNBK, karna itu pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua masyarakat, guru dan semua lini tentang pelaksanaan ujian UNBK, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 23-26 April 2018.

“Program ini untuk Mamuju Tengah baru pertama kali, karna program ini baru tahun ini diluncurkan diseluruh indonesia. Dan kita bersyukur dari 6 kabupaten di Provinsi Sulbar, Kabupaten Mamuju Tengah sudah 100 persen melaksanakab UNBK untuk tingkat SMP,” ujar Busdir.

“Kami punya program dita-

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

hun 2018 kami prioritaskan dulu untuk SMP, dimana keseluruhan sekolah SMP yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sedang melaksakan ujian menggunakan komputer, sementara untuk sekoalah SD kita akan priorotaskan ditahun 2019, untuk ujian UNBK,” sambungnya.

Untuk diketahui, Jumlah Peserta UNBK dari sekolah MTs sebanyak 501 siswa yang terdiri dari laki-laki 258 orang dan perempuan 243 orang. Sedangkan Jumlah Peserta UNBK untuk SMP sebanyak 1.839 orang yang terdiri dari laki-laki 936 orang dan perempuan 903 orang. Total Jumlah Peserta UNBK keseluruhan sebanyak 2.340 orang.

(ST)

(WENTTRY)

PPK MEMPERKUAT KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI HARMONISASI MAMUJU TENGAH PP – Sugiyat, S.Pd.M.Pd pengawas wilayah Budong-budong membawakan materi tentang Kebijakan Penguatan Pendidikan karakter. Dalam materinya ia mengatakan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan

UNBK Pertama Serentak Kabupaten Mamuju Tengah Berjalan Lancar

ti dan Wakil Bupati Mateng yaitu bagaimana generasi muda yang ada di Kabupaten Mateng menjadi generasi-generasi yang handal dan berakhlak mulia.

“Salah satu hal yang kita lakukan adalah dengan melakukan kegiatan seperti ini, untuk melatih karakter siswa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah khususnya dijenjang SD,” ungkap Mahyuddin.

Kegiatan ini lanjutnya lagi, akan ditindak lanjuti untuk ketingkat provinsi dan Nasional, kagiatan ini juga sebagai salah satu bentuk untuk pembinaan karakter kepada anak-anak.

Untuk diketahui, kegiatan Olimpiade Siswa Nasional tahun 2018 terdiri dari 8 jenis olahraga yaitu, Kid’s Atlethick, Senam, Renam, Karate, Panca silat, Bulu tangkis, Catur dan Volly, Peserta O2SN berjumlah 110 orang yang merupakan siswa sekolah dasar kelas IV dan V, yang berasal dari 5 kecamatan se Kabupaten Mamuju Tengah.

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Lebih Jauh ia menjelaskan bahwa PPK memiliki tujuan: a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilainilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilainilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab,” ujarnya membacakan implementasi PPK Pasal 3.

Edisi 20 Tahun 2018

9

ADVERTORIAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tassisara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

H.ARSAL ARAS,SE Ketua

H. YULIUS SANUSI, SE Wakil Ketua I

H.HASANUDDIN S, S Wakil Ketua II

SAKARIA K. S.Ag Sekwan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN RANPERDA PINJAMAN DAERAH MENJADI PERDA

10

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

LIPUTAN SULBAR

Sosialisasi Penggunaan Dan Pengawasan Dana Desa Serta Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemeruntahan Desa MAMUJU TENGAH PP — Sosialisasi yang dibuka oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah (Mateng), H. Askary menegaskan semua pemerintahan pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dapat dikatakan berhasil jika mampu mengangkat kemandirian didesanya.

Menurutnya, semakin tinggi tingkat partisipasi dari kemandirian didesa, maka semakin berhasil sebuah pemerintahan. Jadi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didesanya itu tidak hanya dihitung seberapa besar alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD desanya, tetapi seberapa besar partisipasi masyarakatnya dan tingkat kemandirian dari berbagai sektor yang tertuang dalam RPJMD melalui visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Sekarang ini tim anggaran sementara meramu, kita akan melihat desa mana yang betul-betul

melakukan program kegiatannya membuat program yang prioritas, pro rakyat, punya manfaat yang besar dan mampu merubah kondisi masyarakatnya jauh lebih baik, itu kita akan berikan reward,” ungkapnya.

“Program yang dijalankan disetiap desanya mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya sesuai dengan keinginan masyarakat maka pemerintah tidak segan-segan akan memberikan bantuan keuangan khusus,” tambahnya.

H.Askary katakan, ada beberapa program di setiap desa yang sementara dikaji, jangan berfikir bahwa semua program yang tertuang dalam APBD desa itu tidak lihat.

Semua program itu akan dipantau, mana yang pro masyarakat, mana program yang orientasinya lain-lain dan mana program yang mementingkan orang lain.

Sekarang ini sudah harus transparan lanjutnya, pengawasan baik dari tim editor, dari lembaga-lem-

baga resmi maupun non resmi, itu semakin besar peranannya, belum lagi didukung oleh kemajuan media sosial dan tehnologi, masyarakatpun bisa memberikan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa. Olehnya itu, dia mrngajak para Kades untuk berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa.

“Kita tidak ingin di Mamuju Tengah ada desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa, jika ini terjadi maka ini akan merusak sistem pemerintahan yang kita bangun, merusak citra masyarakat kita dan pemerintahan kita secara umum.

Kita harus menciptakan pencegahan secara dini, baik itu penyalagunaan maupun potensi penyalagunaan dana desa, karna kita tidak mau pak desa ataupun pemerintah kita terlibat kasus hukum, karna kita mau melihat desa dan BPD sudah mematuhi fungsi masing-masing dan dapat bersinergi,” pungkasnya.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Bumdes Dan Umkm

D

orong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) gelar Workshop Optimalisasi Penggunaan Dana Desa

Work Shop yang di laksanakan di Aula Wisma Widya Buah dihadiri Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Yusuf Unja, Kadis PMD Mamuju Tengah, Dzulkifli Ramli, Pimpinan Bank BI Perwakilan Sulbar dan Kepala Desa Se Kabupaten Mamuju Tengah.

Kepala Bank Indonesia Perwakil-

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

an Sulbar yang di wakili oleh Yasset Satria menyampaikan, BI melihat perlu adanya kerjasama denga desa dalam hal pengembangan optimalisasi pengelolaan dana desa. Karena pengembangan dana desa ini berkaitan erat dengan salah satu program BI yaitu pengembangan UMKM. “UMKM ini bisa menjadi salah

Bumdes Merupakan Lokomotif Pembangunan Ekonomi Lokal Tingkat Desa

S

eperti yang diketahui bahwa Bumdes merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Membangun ekonomi lokal desa didasari oleh potensi desa, kebutuhan desa, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa.

Desa wajib membentuk karena merupakan program nasional, Pemerintah Desa wajib untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hal tersebut di sampaikan oleh Asisten Bidang Pembangunan Yusuf Unja saat menghadiri Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes, dalam Pengelolaan Keuangan, Diaula Semoga Jaya beberapa hari yang lalu.

“Bumdes merupakan salah satu program prioritas Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Oleh karna itu, wajib kepada semua desa harus membentuk Bumdes karna ini adalah program nasional,” ujar Yusuf Unja. ia mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah dan desa wajib mensukseskan program pemerintah pusat, karena penggunaan dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik semata, bukan hanya membangun plat dekker, gorong-gorong maupun berbagai bangunan yang sifatnya fisik saja, namun diperuntukkan juga bagi pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tutupnya

satu instrumen yang bisa di pergunakan untuk pengembangan Dana Desa. Oleh karena itu, kami perwakilan Bank Indonesia Sulbar berupaya masuk dalam upaya pengembangan Dana Desa ini,” terangnya.

Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Yusuf Unja menyampaikan, selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah patut berbangga, bersyukur dan berterima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, atas dipilihnya Mamuju Tengah sebagai penerima manfaat pelatihan optimalisasi pengelolaan dana Desa melalui Bumdes.

Pelatihan sebelumnya yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kata Yusuf Unja, Hasilnya sukses dan sudah mampu mebuka pikiran dan wawasan para pengurus Bumdes, sehingga unit usaha yang dikelola makin maju, dan berkembang dan manfaatnya telah dirasakan bersama.

“Diharapkan Para pelaku pengurus Bumdes dapat memahami prinsip-prinsip keuangan, strategi pengembangan produk dan strategi pemasaran sehingga Bumdes yang dikelola dapat berkembang, menyerap tenaga kerja dan bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli Desa yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desanya masing-masing,” harapnya.

Sementara Kadis PMD, Dzulkifli katakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa, salah satu program prioritas Kementrian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Bumdes bagi semua desa wajib hukumnya untuk membentuk Bumdes, dimana Bumdes dapat menjadi salah satu pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

Dia menuturkan, Bumdes yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 43 Bumdes dan 3 Bumdes Bersama. Dari tahun ke tahun Bumdes yang ada di Mamuju Tengah telah mengalami peningkatan, ini sejalan dengan Permendes nomor 4 tahun 2015, tentang pendirian Bumdes dan Permendes nomor 19 tahun 2017, tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan pembangunan yang ada di desa.

“Tujuan kita adalah ingin menuju desa yang mandiri, tidak mungkin kita dapat mandiri tanpa kita membangun ekonomi yang ada didesa, dengan adanya Bumdes kita berharap melalui program pemerintah pusat menetapkan permendes bahwa prioritas penggunaan dana desa sasarannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi yang ada didesa, serta bagaimana mendapatkan pendapatan asli daerah atau pendapatan asli desa yang ada dikabupaten mamuju tengah,” ungkap Dzulkifli.

“Ketika kita membentuk Bumdes tentu berdasarkan potensi yang ada didesa masing-masing, misalnya jika didesa kita berpotensi dalam mengelola kripik pisang maka kita harus mengembangkannya jangan yang lainnya,” tambahnya

(WEE)

Edisi 20 Tahun 2018

(WEE)

11

ADVERTORIAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tassisara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.�

H.ARSAL ARAS,SE Ketua

H. YULIUS SANUSI, SE Wakil Ketua I

H.HASANUDDIN S, S Wakil Ketua II

SAKARIA K. S.Ag Sekwan

PLENO PEMBAHASAN RANPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA MAMUJU TENGAH PP – pada dasarnya, daerah dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal apabila didukung dengan tersedianya sumber-sumber pendanaan yang memadai, antara lain pendapatan daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah.

Pada hakikatnya Rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggungjawab yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kabupaten Mamuju Tengah.

Agar pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara optimal, maka sesuai ketentuan dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang yang menerima/menggunakan jasa pelayanan kesehatan akan dipungut retribusi sebagai pembiayaan atas penyediaan atau pemberian pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, kecuali pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui peraturan daerah retribusi pelayanan kesehatan kini di tetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, puskesmas dan jaringannya yang meliputi

12

puskesmas keliling. Puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelolah oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Retribusi pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 286 ayat 1 huruf a UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai makna yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah, puskesmas dan jaringannya ini, ini didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan kualitas penggunaan jasa, jenis pelayanan kesehatan, dan kelas pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi dengan tetap memperhatikan kemampuan dan aspek keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan ketentuan pasal 286 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk pemungutan retribusi atas pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daera, puskesmas, dan jaringannya di Kabupaten Mamuju Tengah perlu membentuk peraturan daerah.

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

ADVERTORIAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tassisara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

H.ARSAL ARAS,SE Ketua

H. YULIUS SANUSI, SE Wakil Ketua I

H.HASANUDDIN S, S Wakil Ketua II

SAKARIA K. S.Ag Sekwan

PLENO PEMBAHASAN RANPERDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MAMUJU TENGAH PP – Otonomi daerah memiliki implikasi atas hak dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggaran fungsi pemerintahaan daerah tersebut, diperlukan pendakaan yang cukup besar dan harus di anggarkan dalam anggaran pendapat dan belanja daerah. Oleh karena itu pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah perlu dioptimalkan sehingga daerah dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 255 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomoe 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah Retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 127 a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial yang dimiliki atas diselenggarakan oleh pemerintah.

Sebelumnya pemungutan retribusi

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

pemakaian kekayaan daerah telah dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan peraturan bupati Mamuju Tengah Nomor …… tahun 2017. Hal ini sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang menyatakan bahwa sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan peraturan daerah dan Bupati Mamuju Tengah menetapkan peraturan Bupati sebagai pelaksanaan UndangUndang ini, Semua peraturan daerah dan peraturan bupati Mamuju sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah, dan ketentuan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimilik dan dikuasai oleh pemerintah daerah atara lain berupa penyewaan tanah dan bangunan, ruangan, alat-alat pengujian di laboratorium, kendaraan bermotor, penggunaan alatalat berat, baik alat pertanian, perikanan dan kelautan, serta beberapa asset tanah, lahan, gedung/bangunan, dan fasilitas lain milik pemerintah Daerah yang dikuasai organisasi perangkat daerah, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugasnya, dapat dioptimalkan pendayagunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Edisi 20 Tahun 2018

13

Bupati Akan Evaluasi PTT

U

ntuk mengoptimalkan anggaran khususnya anggaran untuk gajih tenaga kontrak, Bupati Mamuju Tengah (Mateng), H. Aras Tammauni meminta untuk tenaga kontrak di data ulang.

Menurutnya, Ada tenaga kontrak yang betul-betul bekerja untuk memajukan daerah Kabupaten Mateng. Ada juga tenaga kontrak yang asal kerja. Olehnya itu, pihaknya sengaja mengumpulkan semua tenaga kontrak di RSUD dan Puskesmas dengan tujuan untuk dilakukan pendataan ulang “Kita ingin menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. Oleh karna itu saya mengundang PTT melalui dinas masing-masing untuk mendata semua tenaga kontrak di setiap dinas untuk di cocokkan dengan data dan jumlah ptt yang hadir,” ucap Bupati di hadapan ratusan tenaga kontrak, Rabu (9/5/2018) di Kantor Bupati Mateng.

Dia katakan, dari data tenaga kontrak di RSUD Mateng sebanyak 498 sedangkan di Dinas Kesehatan 362 orang.

Dengan jumlah tenaga PTT yang cukup banyak tersebut, pihaknya berharap kehadiran tenaga PTT mampu

14

LAPORAN KHUSUS

berperan dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Mateng khususnya di bidang pelayanan kesehatan.

“Saya minta di data dengan baik PTT yang betul-betul disiplin dalam menjalankan tugas, Kalau ada gajih tenaga kontrak tidak dibayarkan, jangan segan-segan laporkan ke Sekda, Wakil Bupati atau Bupati langsung. Kalau ada yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, jangan di bayarkan honornya,” tegas Bupati.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa, dengan jumlah tenaga kontran di RSUD dan Dinkes sekitar 860 orang, itu jumlahnya tidak sedikit. Karena jumlahnya tidak sedikit, maka anggaran yang di keluarkan juga tidak sedikit.

Dan Perlu diketahui, anggaran untuk tenaga kontrak itu mencapai Rp 25 milyar lebih.

“Kita mau mendata semua tenaga kontrak agar hak tenaga kontrak sama dengan yang lain. Kita tidak mau ada yang full bekerja sama haknya dengan yang tidak full bekerja,” pungkasnya.

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

SEGMEN KHUSUS

VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

H. ARAS TAMMAUNI BUPATI

H. MUH. AMIN JASA WAKIL BUPATI

“TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAERAH DALAM BINGKAI LALLA TASSISARA MELALUI GERAKAN BERSAMA MEMBANGUN MAMUJU TENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

H. ASKARY ANWAR,S.Sos., M.Si SEKRETARIS DAERAH

SEGMEN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

UPACARA Hari Otonomi Daerah Di Halaman Kantor Bupati, H. Amin Jasa Bertindak Sebagai Inspektur Upacara.

SUASANA Upacara Bendera di halaman kantor Bupati Mamuju Tengah yang diikuti oleh semua stakholder lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

Edisi 20 Tahun 2018

15

“Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”

U

pacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2018 di hadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah,Kepala OPD, Guru, dan Pelajar tingkat SD, SMP, SMA dan Mahasiswa yang di laksanakan di halaman Kantor Bupati Mamuju Tengah. Berkenaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018, Wakil Bupati Mamuju Tengah yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan seragam menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 mengatakan bahwa Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, seorang tokoh pendidikan Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.

Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini kita mengambil tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Sesuai dengan tema tersebut, marilah kita jadikan peringatan kali ini sebagai momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tecermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan muhasabah, mesu budi, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan.

Dalam waktu yang bersamaan kita menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan.

Pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, BAB I, Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Di sinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghunjam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulalah bangunan pendidikan nasional Indonesia. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh, pemberi hidup, dan penyangga bangunan pendidikan nasional kita. Oleh sebab itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subur, kukuh, dan menjulang.

Atas dasar pikiran di atas, pada Hari Pendidikan Nasional 2018

16

ini kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan. Pendidikan yang dihidupi dan disinari oleh kebudayaan nasional.

Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghunjam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia. Oleh karena itulah, pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini mari kita satukan tekad untuk “Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan” dengan disertai niat yang ikhlas serta usaha yang keras tak kenal lelah dalam mengabdi di dunia pendidikan.

Kita menyadari bahwa kondisi ideal pendidikan dan kebudayaan nasional yang kita cita-citakan masih jauh dari jangkauan. Kita terus berusaha keras memperluas akses pendidikan yang berkualitas, terus-menerus mengalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi atau ketelitian yang tinggi, sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan. Di sisi yang lain kita berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya dalam hal budaya.

Sebagaimana diakui oleh salah satu Asisten Direktur Jenderal UNESCO, yaitu Fransesco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara adidaya (super power) kebudayaan. Kita terus menggali kekayaan budaya Indonesia, melestarikan, dan mengembangkannya demi terwujudnya Indonesia yang benar-benar adikuasa di bidang kebudayaan.

Itulah sebabnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Cita-cita pendidikan dan kebudayaan nasional hanya bisa terwujud jika kita bekerja keras dan berdaya jelajah luas. Hanya dengan cara itu, kerja pendidikan dan kebudayaan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Insan pendidikan dan kebudayaan yang mulia, Apresiasi publik terhadap keberhasilan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia secara lebih sungguh-sungguh dan terencana. Sebagaimana kita ketahui, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah membangun dan memperkuat infrastruktur di hampir semua penjuru tanah air.

Walaupun belum sepenuhnya selesai, manfaatnya sudah dapat dinikmati, di antaranya semakin mempermudah kerja pendidikan dalam memperluas akses, walaupun pada saat yang sama memaksa kerja pendidikan harus sigap merespons secara positif terhadap perubahan tata nilai, sebagai dampak dari per-

Edisi 20 Tahun 2018

kembangan infrastruktur tersebut.

Pendidikan juga harus menyiapkan tenaga technocraft, tenaga terampil dan kreatif, yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan dunia kerja yang kian cepat dan memiliki kemampuan berpresisi tinggi untuk mengisi teknostruktur sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah telah bekerja tak kenal lelah, serta membangun dan memperkuat inftrastruktur yang dapat menjadi sabuk pengikat pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan, di antaranya betapa pesat perkembangan saranaprasarana transportasi yang telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

Jalan-jalan baru yang layak dan memadai telah mampu membuka akses wilayah Indonesia yang terpencil, tertinggal, dan terdepan sehingga terbebas dari isolasi dan saling terhubung. Demikian juga bendungan-bendungan baru yang dibangun dengan cepat dapat mengairi tanah pertanian dan menjadi sumber pembangkit listrik yang menjadikan desa-desa dan wilayah-wilayah lainnya hidup dengan penuh aktivitas pendidikan dan kebudayaan. Meskipun terbatas, sesuai skala prioritas, bangunanbangunan baru sekolah juga didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Tak heran jika akhirnya anakanak di pedalaman mulai merasakan nikmat belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan. Begitu pula saudara-saudara kita di perbatasan kini bisa dengan tegap menunjukkan tapal batas negara yang tidak hanya ditandai patok beton, besi, atau kayu ala kadarnya, tetapi bangunan indah dan memadai yang menjadikan mereka lebih bangga.

Meskipun demikian, harus diakui dengan jujur bahwa hamparan yang luas luar biasa dari wilayah Indonesia menyebabkan belum semua wilayah tersentuh pembangunan insfrastruktur yang bisa menjadi sabuk pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar wilayah-wilayah tersebut terintegrasi dan terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan.

Bersamaan dengan pembangun-

an infrastuktur pendidikan dan kebudayaan, dilakukan juga penguatan sumber daya manusia (SDM) agar menjadi modal yang andal dan siap menghadapi perubahan zaman yang melaju kencang, kompleks, tak terduga, dan multiarah. Oleh karena itu, mulai tahun ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan prioritas pembangunan pada penguatan SDM. Di sinilah peran dan tanggung jawab pendidikan dan kebudayaan akan semakin besar.

Dalam penguatan SDM tersebut terbentang tantangan internal dan eksternal sekaligus. Tantangan internal tampak pada gejala tergerusnya ketajaman akal budi dan kekukuhan mentalitas kita. Misalnya, belakangan ini kita melihat melemahnya mentalitas anak-anak kita akibat terpapar dan terdampak oleh maraknya simpul informasi dari media sosial. Untuk menjawab tantangan ini, sejak awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meneguhkan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi, selain ikhtiar mencerdaskan bangsa.

Hal itu sejalan dengan revolusi karakter bangsa sebagai bagian dari pengejawantahan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden. Ikhtiar itu makin kuat menyusul ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang mengamanahkan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Kita patut bersyukur karena ternyata antusiasme masyarakat terhadap gerakan PPK ini luar biasa.

Tak terhitung jumlahnya praktikpraktik baik PPK dibagikan oleh masyarakat secara sukarela. Mereka menyadari bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara merupakan bagian penting yang menjadi ruh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan, yang memerlukan pelibatan semua komponen bangsa sebagaimana Ki Hajar Dewantara menempatkan hal ini dalam tripusat pendidikan, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat. Salah satu ben-

tuk penguatan tripusat pendidikan adalah pelibatan keluarga dalam mendukung sukses pendidikan anak dan penguatan karakter.

Guru, orang tua, dan masyarakat harus menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkembangkan karakter dan literasi anak-anak Indonesia.

Tripusat pendidikan itu harus secara simultan menjadi lahan subur tempat persemaian nilai-nilai religius, kejujuran, kerja keras, gotongroyong, dan seterusnya bagi para penerus kedaulatan dan kemajuan bangsa. Pada saat yang bersamaan, tantangan eksternal muncul dari perubahan dunia yang sangat cepat dan kompetitif. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-physical system telah mengubah peri kehidupan kita. Artificial intelligence, internet of things, 3D printing, robot, dan mesin-mesin cerdas secara besar-besaran menggantikan tenaga kerja manusia.

Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci dalam menghadapi gelombang perubahan tersebut, juga kemampuan kita dalam beradaptasi dan bertindak gesit. Oleh karena itu, mau tidak mau dunia pendidikan dan kebudayaan pun harus terus-menerus menyesuaikan dengan dinamika tersebut. Cara lama tak mungkin lagi diterapkan untuk menanggapi tantangan eksternal.

Cara-cara yang baru perlu diciptakan dan dimanfaatkan. 5 Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir, menjadi keniscayaan pendidikan kita. Oleh karena itu, secara tulus ingin saya katakan bahwa tidak bisa tidak, pendidikan harus menjadi urusan semua pihak.

Semua pihak harus bergandeng tangan, bahu-membahu, bersinergi memikul tanggung jawab bersama dalam menguatkan pendidikan.

Kita optimistis bahwa Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar dan maju, asal kita bersatu padu mewujudkannya. Selain jalur pendidikan formal yang telah berhasil mendidik lebih dari 40 Juta anak, pendidikan nonformal telah banyak memberikan andil dalam mencerdaskan bangsa. Pendidikan harus dilakukan secara seimbang oleh tiga jalur, baik jalur formal, nonformal, maupun informal. Ketiganya diposisikan setara dan saling melengkapi.

Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih jalur pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar dalam meningkatkan ketiga jalur pendidikan tersebut. Para insan pendidikan dan kebudayaan yang senantiasa penuh syukur, Selamat Hari Pendidikan Nasional. Teruslah ikhlas dan tulus berkontribusi tak kenal henti bagi usaha menguatkan pendidikan Indonesia serta memajukan kebudayaan Indonesia. Semoga kita semua dapat menyaksikan Indonesia sebagai bangsa adidaya budaya dengan pendidikan yang kuat.

(WEE)

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

LAPORAN KHUSUS

Dr. Patunrengi: RSUD Kabupaten Mamuju Tengah Mendukung Penuh Terhadap Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Yang Dipusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah MAMUJU TENGAH PP – Saat di temui di ruang kerjanya direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Dr. Patunrengi mengatakan bahwa MTQ adalah suatu kegiatan yang harus senantiasa dipertahankan, itu tidak sekedar Mushabaqah atau Lombah saja.

Kita Berharap lebih dari itu, bisa di timbulkan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini, MTQ Tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Mamuju Tengah, sekiranya ini juga merupakan salah satu ajang untuk memperlihatkan Kabupaten Mamuju Tengah kepada saudarasaudara kita dari Kabupaten lain. karena penitia lokal yang dibentuk dari setiap unsur itu dapat diharapkan memberikan dukungan

penuh terhadap kegiatan ini, kami dari pihak Rumah sakit tergabung dalam seksi kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan sebagai koordinatornya. Kami sebagai anggotanya, bentuk partisipasi kami ini adalah seksi kesehatan yang menyiapkan posko kegiatan di beberapa titik.

Dan tentu Rumah Sakit berperan aktif di dalam titik yang disebutkan tadi. Kemudian yang lebih sekedar itu kami dari pihak rumah sakit membuat surat edaran Rumah Sakit bahwa segala pelayanan kesehatan yang terkait dengan kegiatan MTQ pihak RSUD Kabupaten Mamuju Tengah membebaskan retribusinya.

Lanjut Direktur Patunrengi, ini adalah bentuk partisivasi penuh kami terhadap kegiatan ini , bahwa

benar kami mendukung penuh kegiatan ini dilaksanakan di Kebupaten Mamuju Tengah dengan membuat surat edaran yang kami sampaikan, baik itu pelayanannya gawat darurat, pelayanannya rawat jalan atau rawat nginap sepajang terkait dengan kegiatan MTQ, misalnya ada kontingen atau anggota kontingen yang membutuhkan pengobatan sampai di rawat di rumah sakit, kami sudah membuat kebijakan bahwa itu bisa berobat di rumah sakit bebas dari retribusi. Misalnya pingsang kerena berdesak–desakan atau paktor lain.

Kenapa, itu perlu kami buat suatu surat kerena itu adalah dalam bentuk pertanggunjawaban obat kami nanti. Kenapa ada pasien tidak ada retrebusinya, maka jawaban kami adalah dukungan penuh kami di kegiatan MTQ yang dilaksanakan di Kebupaten Mamuju Tengah. Dan beberapa tim yang kami kirimkan melakukan sif petugas rumah sakit biasanya kami kirim 4-6 orang, menyesuaikan dengan sif yang ada di rumah sakit sehingga tugas utama mereka di rumah sakit tidak terganggu. Dan sampai hari ini belum ada keluhan dari jumlah personil yang ada. Artinya jumlah tenaga yang kami kirimkan selama ini masih dianggap cukup tapi tidak menutup kemungkinan kalau memeng dianggap kurang kami tetap membebaskan karena lokasinya cukup dekat.

Inti dari kegiatan ini sebenarnya adalah kerohanian, harapan-

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

nya mungkin kita semua kembali intropeksi diri kemudian mungkin ini bisa mendukung proses revolusi mental yang sementara terjadi. kemudian dari sisi lain kegiatan ini bisa meningkatkan silaturahmi dengan saudara-saudara kita dari Kabupaten lain. Dan tentu dengan silaturahmi akan membawa kehalhal yang lebih maju lagi.

Kalau kami mungkin tentang bagaimana pelayanan kesehatan di kegiatan ivent-ivent tingkat provinsi seperti ini, bisa saja nantinya ada saran dan kritikan yang masuk ini untuk mempersiapkan diri. Kami berharap Kabupaten Mamuju Tengah sering-seringlah di tunjuk sebagai tuan rumah ivent-ivent tingkat provinsi atau bahkan kalau bisa tingkat nasional, jadi bagi kami untuk mempersiapkan diri.

Edisi 20 Tahun 2018

(ST)

17

ADVERTORIAL

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sosialisasi Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) MAMUJU TENGAH PP – Untuk tahun 2018, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mendapat 950 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di Lima kecamatan di Kabupaten Mamuju tengah.

Sosialisasi yang digelar di Pendopo Rujab Bupati Mateng tersebut dihadir Bupati Mamuju Tengah, Wakil Bupati Mateng, Ketua DPRD Mamuju Tengah, Sekkab Mamuju Tengah, Kepala Dinsos, Kepala Satker Non Vertikal Penyedia Perumahan Provinsi Sulbar, Pabung Kodim 1418 Mamuju, Camat Se Kabupaten Mateng, Kepala Desa Se Kabupaten Mateng dan Perangkatnya serta Masyarakat sekitar 500 orang Hal tersebut disampaikan Bupati Mateng, H. Aras Tammauni dalam acara Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Calon Penerima Bantuan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018.

Dari 950 unit tersebut masingmasing, melalui SNVT penyediaan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak

500 unit dengan rincian, Desa Kombiling 44 unit, Desa Salumanurung 64 unit, Desa Tumbu 52 unit, Desa Tobadak 199 unit, Desa Batu Parigi 187 unit dan Desa Sehati 54 unit.

Total 500 unit.

Sedangkan melalui Satuan Kerja (Satker) penyediaan rumah swadaya Direktorat Jendral penyediaan perumahan Kementerian PU PERA, Desa Babana 85 unit, Desa Lumu 35 unit, Desa Kire 70 unit, Desa Lamba-lamba 60 unit, Desa Mahahe 70 unit, Desa Karossa 70 unit dan Desa Salubiro 70 unit. Total 450 unit.

Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni katakan, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulbar, Kabupaten Mateng termasuk yang paling banyak menerima bantuan BSPS. “Hal ini terwujud berkat kerja keras semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan terkhusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Dan kesuksesan ini tidak dapat dicapai tanpa ada

usaha dan kerja keras Bupati dan jajaranya,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Mamuju Tengah, H. Arsal Aras juga mengatakan bahwa tidak semua

daerah dapat, apalagi sebanyak itu. Tapi karena kerja keras Pemda Mamuju Tengah yang setiap saat datang ke Provinsi Sulbar dan pusat untuk meminta bantuan, dan tahun

ini mencapai 950 unit rumah.

“Jadi ada dua sumber, ada dari Provinsi dan ada dari APBN. Program ini akan di pantau betul, sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Arsal.

Sementara Kepala Satker non Vertikal Penyedia Perumahan Provinsi Sulbar, Muh. Yastrim Tasim sampaikan, Tahun lalu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 300 unit rumah. Itu atas kerjasama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

“Kita berharap, untuk ditahun 2018, lebih bagus lagi dimana ada peningkatan bantuan terbut dari 300 unit menjadi 500 unit, itulah indikator dari keberhasilan kita, apabila kita berhasil akan bertambah anggaran yang masuk, program penyedian perumahan dari Kementrian Pekerjaan Umum ada dua program yang masuk di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu pembangunan rumah khusus desa tertinggal dan BSPS sebanyak 500 unit,” ujarnya.

(WEE)

18

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

ADVERTORIAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAMUJU TENGAH YANG SEHAT SEJAHTERA DAN BERKEADILAN MISI: 1. MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN 2. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN 3. PEMERDAYAAN MASYARAKAT GUNA TUMBUHNYA KEMAUAN, KEMAMPUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT. 4. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

Ikut Berpartisipasi Dalam Penyelenggaran MTQ Ke-VII Tingkat Provinsi Sulbar, Ini Yang Dilakukan Dinas Kesehatan MAMUJU TENGAH PP — Dalam rangka penyelenggaran MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dipusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkomitmen memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi semua kontingen yang hadir di Kabupaten Mamuju Tengah.

“Layanan Kesehatan ini, kita poskan di tempat penyelengaraan MTQ dan kemudian juga di rumah sakit daerah, Jadi manakalah ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan maupun pengobatan, atas gangguan kesehatan di alami selama kurung waktu penyelengaraan MTQ itu kami akan upayakan dapat terlayani sebaik – baiknya, sebagai Wujud partisipasi tanggungjawab serta membangun komitmen bersama, komitmen daerah dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Mamuju Tengah.”

“Mudah- mudahan dengan kerjasma dengan seluruh kompo-

nen, instansi, OPD yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah itu harapan kita bisa mendapat apresiasi bahwa penyelenggraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang di laksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah adalah menjadi penyelenggaraan MTQ terbaik di Sulawesi Barat Karena Bapak Bupati Mamuju Tengah H.Aras Tammauni dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah H.Muh Amin Jasa senang tiasa memberikan arahan bagaimana agar Kabupaten Mamuju Tengah ini selalu tampil dan menjadi yang terbaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Dr. I ketut Sidiarsa berharap apa yang akan kita selenggarakan dalam wujud pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan atas gangguan kesehatan yang dialami itu dapat kami berikan pelayanan segera dengan Cuma-Cuma (gratis) dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-VII tingkat Provinsi ini.

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

Edisi 20 Tahun 2018

19

LAPORAN KHUSUS

PENAMATAN DAN PELEPASAN SD INPRES NGAPABOA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 “Generasi Muda Yang Bertanggung Jawab dan Berakhlak Mulia Membangun Bangsa"

A

cara yang di hadiri oleh pihak dinas Pendidikan, KCD Kecamatan Topoyo, Kepala Sekolah, Guruguru serta orang tua siswa-siswi Kelas 6 di halaman SD Inpres Ngapaboa berlangsung hikmat.

Dalam sambutannya kepala Sekolah SD Inpres Ngapaboa Hasmawati Rahim S.Pd.SD mengatakan bahwa dengan kehadiran saya disini yang baru beberapa hari belum ada kesan apa-apa, belum ada hal-hal yang berarti bagi anak-anak. Kita belum mengukir kenangan indah dan kenangan manis karena keberadaan saya belum lama. Tetapi itu bukan alasan, saya perlu melepaskan kalian dengan 1 pesan tetaplah menjadi anak-anak yang baik, yang merupakan harapan semua orang terutama harapan orang tua. Mereka mengharapkan kalian menjadi anak-anak yang berguna dan jadilah kalian anak-anak yang memiliki karakter yang baik. sebagai mana yang di inginkan pemerintahan kita di tahun 2045 kalian harus tampil sebagai generasi emas. Jadi kalian inilah sebagai generasi yang dimaksud. Sekitar

20

35 tahun mendatang kalian adalah generasi emas yang kita janjikan kepada pemerintah itu dapat kami penuhi dengan membantu kalian belajar dengan baik dan lewat kesempatan ini semua orang tua siswa bantulah pihak sekolah bapak-ibu bagaimana mewujudkan pendidikan yang lebih baik. “Kalian kami lepaskan dengan harapan jadilah anak-anak yang baik wujudkan harapan orang tua, agama dan negara� Tutupnya.

Sementra itu Ishak Yunus selaku perwakilan orang tua siswa mengatakan bahwa waktu 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menempah bibit generasi yang akan kita persiapkan untuk melanjutkan kehidupan. Mereka akan melanjutkan penyelenggaraan pemrintahan, melanjutkan pembangunan bagi masyarakat kedepan ada padaanakanak kita.

Saya tahu betul mendidik bukanlah satu hal yang mudah karena dari sekian banyaknya siswa tentu karakternya berbeda-beda dan tentu tidak jarang menimbulkan kekesalan terhadap guru-guru yang ada di SD Inpres Ngapaboa.

Saya tahu betul keuletan dan

Edisi 20 Tahun 2018

kesabaran guru. guru yang ada disini mendidikan dan membantu anak-anak kita, yang hari ini bisa mengikuti penamatan SD Inpres Ngapaboa oleh karena itu saya menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada seluruh guru-guru SD Inpres Ngapaboa, telah mengabdikan dirinya dan mendedikasikan waktunya untuk membentuk, mebina anak-anak yang akan menjadi penerus negeri kita.

Saya ingin pesankan bahwa peradaban sebuah negeri boleh maju tapi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang saat ini kitaa tahu pendidikan karakter kami sangat mengharapkan bahwa pendidikan karakter harus bisa menjadi perebas pembentukan karakter anak-anak kita pendidikan karakterketika tertinggalkan maka akar budaya kita akan menjadi terlupakan. Kita boleh maju seperti negara-negara lain seperti cina dan jepang, negara ini menjadi negara maju tanpa meninggalkan akar budaya bangsa mereka.

Kita juga ingin seperti itu negara kita Indonesia dan daerah kita menjadi sebuah negara yang berkem-

bang menjadi negara maju tampa meninggalkan akar budaya kita oleh karena itu pendidikan karakter harus menjadi priritas dalam membentuk, mendidik generasi kita kedepan.

Saya berharap bahwa pendidikan kedepan bukan hanya menjadi tugas guru tetapi pendidikan menjadi tugas kita yang utama. Ketika di sekolah anakanak menjadi tanggungjawab guru-guru, ketika di rumah menjadi tanggungjawwab rang tua karena kesuksesan pendidikan dipengaruhi bagaimana pola-pola, bagaimana kerjasama antara orang tua dengan guru. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan karenanya kedepan marilah kita bahu membahu bagaimana memajukan pendidikan di kedepankan mamuju tengah sehingga generasi kita sehingga generasi kita sebagai tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan pemerintahan kedepan bisa terbang tinggi menjadi negara, daerah yang lebih maju.

Memwakili orang tua siswa saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak-ibu guru telah mengorbangkan waktu, tenaga dan pikirannya

mendidik anakanak kami sehingga hari ini bisa di tematkan.

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

ADVERTORIAL

DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

WORKSHOP PENATAAN DAN PENDATAAN DOKUMEN/ARSIP KABUPATEN MAMUJU TENGAH MAMUJU TENGAH PP – Sebagaimana yang diketahui bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah, serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis bagi yang dihasilkan dari pelaksanaan pemerintahan di masing-masing pencipta arsip, baik berupa arsip statis maupun dinamis utamanya arsip vital yang dimiliki.

Untuk itu perlu adanya pendataan atau penelusuran ke lingkungan pencipta arsip dalam hal ini SKPD untuk mengetahui keberadaan arsip tersebut demikian pula halnya dengan keberadaan arsip di lingkup SKPD Kabupaten Mamuju Tengah harus di data kemudian di akui sisi atau di serahkan kepada lembaga kearsipan daerah, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan amanat UU 43 No 32 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Bidang Kearsipan mengadakan Workshop Penataan dan Pendataan Dokumen/Arsip Tingkat SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Yang di buka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum H. Bahri Hamzah, S.Ip., di dampingi oleh Kepala

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah H. Bambang Suparni S.Pd. MM bertempat di Aula Gedung Serbaguna Topoyo.

Narasumber terdiri dari 3 orang yaitu H. Bahri Hamsah, S.Ip Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Mamuju Tengah, Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sulawesi Barat Drs. Daniel Tiranda, M.Si dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Irzal Natsir, SE.M.Si dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari utusan masing-masing SKPD dan utusan Kecamatan.

Peserta akan diberikan teori kemudian dilanjutka dengan praktek bagaimana cara melakukan pengisian formulir pendataan arsip.

Sehingga dengan begitu peserta akan mampu mendata arsip dengan benar yang pasti dan akurat tentang identifikasi arsip yang dimiliki pencipta arsip (SKPD),termasuk jenis-jenis arsip, lokasi dan kondisi penyimpanan arsip dan jumlah arsip.

Bahar S.Pd Kepala bidang perpustakaan dan arsip mengajak kepada semua OPD/SKPD mewariskan arsip kepada anak cucu kita sebagai barometer untuk kedepan.

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

(ST)

Edisi 20 Tahun 2018

21

LAPORAN KHUSUS

TP PKK & DWP Peringati Hari Kartini MAMUJU TENGAH PP – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mamuju Tengah peringati Hari Kartini dengan mengadakan Lomba Fashion Show Kebaya Kartini dan Daur Ulang Sampah Kularga tersebut, digelar TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat sebagai rangkaian peringatan Hari Kartini ke-139 tahun.

Kriteria lomba fashion show kebaya kartini, ditetapkan oleh Panitia Lomba sbb; Model baju kebaya kartini, bahan kebaya polos bukan borkat, warna penyesuaian, bawahan menggunakan kain batik wirong atau sarung yang dililit, bukan yang di jahit.

Peserta lomba meliputi;Perwakilan pengurus atau anggota TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah dan organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Sedang kriteria penilaian lomba yaitu: keserasian berbusana, kerapian, keluwesan/penguasan panggung dan tata arias wajah.

Juara Lomba Fashion Show sbb; Juara I Wentriani, Perwakilan TP. PKK Kabupaten Mamuju Tengah, Juara II Sishartanti Perwakilan DWP Dinas Lingkungan Hidup, Juara III Syamsidar Yunus Perwakilan IBI. Selanjutnya juara harapan I DWP PP. KB-PP. PA, Juara Harapan II DWP Kecamatan Topoyo, juara Harapan III DWP Dinas Perhubungan.

Pemenang lomba akan tampil kembali dan menerima hadiah pada puncak peringatan hari kartini yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 April 2018.

(ST)

PROFIL Nama lengkap: Wentriani.

Nama panggilan: Wenttri Tempat Tanggal Lahir: Makassar , 28 Oktober 1996.

Jenis KelaminA: Perempuan Nama Ibu: Sutiana Nama Ayah: A. Akmal Anak ke : 1 dari 3 bersaudara.

Agama: Islam Alamat : Kompleks Pasar Topoyo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat.

Suku : Bugis SIDRAP Email : rwentriani@yahoo.com Facebook : Wenttryani Instagram : Wentty_a_akmal Pendidikan : TK PGRI Lawawoi, SIDRAP-SULSEL Tahun Ajaran 20012002 SDN 1 Lawawoi, SIDRAP-SULSEL Tahun Ajaran 20022008 SMPN 1 Watang Pulu, SIDRAP-SULSEL Tahun Ajaran 2008-2011.

SMAN 1 Watang Pulu, SIDRAP-SULSEL Tahun Ajaran 2011-2014 Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Universitas Tomakaka Kampus 3 Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat Tahun 2017-sekarang.

Pekerjaan : Wartawati Biro Mamuju Tengah Tabloid Merah Putih Pos.

Wartawati Media Onlinehttps://merposnews.com Organisasi: Sekretaris Umum Tabloid Pendidikan dan Pembangunan.

Anggota Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) Anggota bidang Organisasi, DPD Ikatan Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Devisi Data, Informasi dan Publikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Devisi Seni Teater Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (UKM SEBAYA) Universitas Tomakaka Kampus 3 Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Anggota Forum Komunitas Kerukunan Alumni SMAN 1 Watang Pulu (FOKSIKA SMANBO).

Prestasi: Juara Umum II program Study Ilmu Pengetahuan Sosial SMAN 1 Watang Pulu Tahun Pelajaran 2013-2014.

Juara II Debat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tomakaka Kampus 3 Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah 7 Sulawesi Barat.

Juara I Lomba Fashion Show Kebaya Kartini peringatan Hari Kartini ke-139 Tahun Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Cita-citaa : Dosen.

Motto: Tetaplah jadi baik dan kau akan menemukan orang baik, atau Orang baik yang menemukan kau.

(IKA)

22

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

ADVERTORIAL

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP. PKK) & DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN MAMUJU TENGAH MEMPERINGATI HARI KARTINI KE-139 TAHUN 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN

Edisi 20 Tahun 2018

23

SEGMEN KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH “Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Bingkai Lalla Tassisara Melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

H.ARSAL ARAS,SE Ketua

H. YULIUS SANUSI, SE Wakil Ketua I

H.HASANUDDIN S, S Wakil Ketua II

SAKARIA K. S.Ag Sekwan

KETUA DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH H. ARSAL ARAS DI MALAM PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN MTQ KE-VII TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG DI PUSATKAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

24

Edisi 20 Tahun 2018

TABLOID PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN