Tabloid Mutiara Timur Edisi Februari 2018

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

CERDAS DAN KOMUNIKATIF

TERBIT 16 HALAMAN

PRESIDEN RI PERCAYA MEDIA MASSA TETAP BERJAYA

LAPORAN UTAMA

2

PIDATO PRESIDEN DI HPN 2018

PRESIDEN RI PERCAYA MEDIA MASSA TETAP BERJAYA

L

ima tahun terakhir analisis menyebutkan media massa terutama media cetak akan berguguran dan tidak mampu lagi menghadapi gempuran media sosial. Namun Presiden RI Joko Widodo, peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi akan tetap bertahan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Media massa akan tetap berjaya dan dibutuhkan dalam penyampaian kebenaran dan penegak aspirasi masyarakat.

Presiden Joko Widodo tidak percaya terhadap analisis banyak pihak bahwa di masa depan, media sosial akan mengalahkan media massa. Presiden mengakui, lima tahun terakhir memang banyak sekali analisis seperti itu.

"Mungkin sekitar lima tahun belakangan kita sering mendengar berbagai analisis bahwa media mainstream akan terus digeser oleh media sosial. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi diprediksi sulit bersaing dengan media sosial," ujar Jokowi dalam pidato di Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

"Tetapi, saya percaya di tengah era melimpahnya informasi, pers justru semakin dibutuhkan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, sebagai pilar penegak fakta-fakta, sebagai pilar penegak aspirasi masyarakat," lanjutnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga percaya media massa ke depan akan mengambil peran di dalam membangun

narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak cepat dan semakin efisien.

Masyarakat seperti itulah yang menurut Presiden tengah melahirkan revolusi industri 4.0 yang berbasis pada digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data.

"Saya terus berharap insan pers Indonesia menjadi penyalur kebenaran, penyalur fakta, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Selamat Hari Pers Nasional 2018," lanjut Jokowi.

Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2018 itu sendiri berlangsung meriah.

Sejumlah menteri pada Kabinet Kerja hadir, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil.

Hadir pula Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, dan sejumlah insan pers se-Indonesia.

Sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo, Kamis sore, mengunjungi bekas kediaman tokoh pers dan sastra Indonesia Djamaluddin Adinegoro di Jalan M. Yamin, Nagari Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat.

Acara pokok di sana, yakni penyerahan sertifikat tanah seluas 2.459 meter persegi kepada ahli waris/ keluarga Adinegoro.

Presiden sekaligus mengenang sosoknya.

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan lembaran sertifikat tanah kepada keluarga/ahli waris tokoh pers dan sastra Indonesia Djamaluddin Adinegoro, Kamis (8/2/2018).

"Beliau adalah tokoh pers yang betul-betul harus kita ingat," ujar Jokowi di depan keluarga besar Adinegoro.

Sebab, Jokowi merasa dunia jurnalistik di Indonesia sekarang ini secara umum meninggalkan dunia kesusastraan.

"Karena sekarang ini kita ada kecenderungan meninggalkan kesusastraan sehingga, baik pada sisi jurnalisme, sisi penulisan, harus mengingat kembali kesejarahan dari beliau, Bapak Djamaluddin Adinegoro," lanjut Jokowi.

Sosok yang meninggal dunia di Jakarta 8 Januari 1967

itu, menurut Jokowi, memiliki karakter kuat pada setiap tulisan-tulisannya.

Materinya matang dan memiliki kedalaman, berita-beritanya sangat bermanfaat dan memberikan pencerahan serta optimisme kepada masyarakat.

Singkat kata, tulisan-tulisan pria yang memiliki nama asli Djamaludin Datuk Maradjo Sutan itu mampu membangkitkan semangat masyarakat.

"Saya ingat tulisan-tulisan beliau, Darah Muda, Asmara Jaya, kemudian Melawat ke Barat dan beliau juga adalah pembuat atlas pertama.

(Semangat) Itu bisa dilihat dari buku-bukunya," kenang Jokowi.

Melihat keteladanan Adinegoro yang patut diwarisi ke generasi mendatang, Presiden Jokowi mendukung penuh keinginan keluarga/ahli waris untuk membuat museum Adinegoro di bekas kediamannya.

Presiden memastikan, pemerintah pusat membantu dari sisi keuangannya.

"Mudah-mudahan ini (rencana pembuatan museum Adinegoro) bermanfaat bagi pendidikan dan terutama kemajuan pers Indonesia," ujar Jokowi. • JURLAN EM SAHO'AS-MUTIARA TIMUR

Sukseskan Pembangunan, Ini Yang Akan Dibenahi Kadis PUPR PASANGKAYU - Setelah berhasil menata perwajahan Kota Pasangkayu menjadi lebih indah dan Smart, kali ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan fokus membenahi Drainase yang ada di Kab Pasangkayu.

Hal ini di ungkapkan langsung Kepala Dinas (Kadis) PUPR Pasangkayu Budiyansa,ST saat diwawancarai diruang kerjanya, Selasa (06/02-2018). Menurutnya, saat ini akan turun anggaran untuk pembuatan 3 1/2 Kilo Drainase berupa Udith yang rencana titiknya didalam kota Pasangkayu dan 2,6 Milyar anggaran dari Kabupaten yang juga untuk

pembangunan Drainase yang akan dibuat di jalan Muh Hatta.

"Saat ini telah ada ang-

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

garan yang disetujui oleh Provinsi untuk pembuatan Drainase dan akan segera dirapatkan akan ditempat-

kan dimana.

Sementara itu, kami di Kabupaten juga telah menyiapkan Anggaran 2,6 M untuk pembangunan Drainase di Jalan Muh Hatta agar dapat menyambungkan ke pembuangannya di jembatan patah melalui jalur di Jalan Muh Hatta Kota Pasangkayu", ungkapnya.

Sementara itu, Budiyansa juga menjelaskan bahwa untuk alun-alun

Kota Pasangkayu juga telah ada penambahan anggaran sebesar 12 Milyar yang telah dipersiapkan untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi kekurangan pembangunan alun-alun yang ada dibagian Selatan Kota.

Selain itu, orang nomor satu di Dinas PUPR ini juga mengatakan bahwa Tahun ini juga akan dibangun 4 Unit Kantor Dinas bangunan baru, 1 Kantor penambahan ruangan pelayanan dan 2 Kantor Kecamatan yaitu Kecamatan Baras dan Kecamatan Sarudu'.

"Saya berharap, tahun 2019 kedepan sudah tidak ada lagi Kantor Dinas di Kabupaten Pasangkayu yang mengontrak", harapnya.

LAPORAN : E SYAM

LIPUTAN DAERAH

3

AMIWB Persoalkan Dana Desa yang Fiktif dalam Pembangunan Desa

S

ebagai kaum terpelajar dan generasi muda intelektual, peran mahasiswa dan sarjana sangat penting agar dana desa bisa tepat guna dan tepat sasaran.

Mahasiswa adalah salah satu tonggak kemajuan bangsa. Tokoh-tokoh bagsa hampir semuanya dulunya adalah aktivis pergerakan mahasiswa.

Karena itu, peran mahasiswa dalam membangun desa-desa pun sangat penting dilakukan saat ini demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

Pantang menyerah melakukan kegiatan sosial kontrol, Aliansi Mahasiswa Wajo Bersatu (AMIWB) menyambangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Sulsel, Selasa 30/1/2018.

AMIWB datang berunjukrasa mendesak Kejaksaan Negeri Wajo mengusut tuntas aliran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI. AMIWB mendorong transparansi penggunaan Dana Desa (APBN) dan Angaran Dana

HUT Takalar ke-72,

Dinas Parawisata Sajikan Tari Paddekko dan Pecahkan Rekor MURI

B Desa (APBD) yang jumlahnya sangat besar namun realisasi nya tidak nampak pembangunan yang signifikan di tingkat desa yang ada di Kabupaten Wajo.

“Yang jadi tanda tanya besar kami, kenapa pembangunan fisik dan peningkatan SDM tidak terlihat, ini harus diusut tuntas aliran Dana Desa,” kata Korlap aksi unjukrasa, Muhammad Faizal.

Kepada pengunjukrasa,

Kepala Kejari Wajo Eko Bambang, memberikan apresiasi yang tinggi kepada AMIWB yang datang membawa aspirasi terkait penggunaan aliran Dana Desa dan ADD di Kabupaten Wajo.

“Mengenai Dana Desa, kami akan turun langsung kelapangan untuk melakukan penyelidikan, mengenai laporan dan aspirasi teman teman mahasiswa dari AMIWB,” kata Eko Bambang. • AGUSH

erbagai kegiatan y a n g tersaji pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Takalar ke-58 tahun 2018 ini. Antara lain, Dinas Pariwisata Kabupatern Takalar menyajikan pegalaran tari paddekko, sebagai ikon seni kearifan lokal kabupaten Takalar akan dihelat di Galesong. Ibukota Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Bukan hanya ituk Dinas Parawisata Takalar dalam momentum HUT tersebut yang berupaya memecahkan rekor MURI dengan menghadirkan 100 Lesung serta 1.200 penari terus mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. “Insya Allah, kita akan memecahkan rekor muri dipuncak hari jadi Kabupaten Takalar ke 58 dengan menampilkan 1200 penari diiringi dentum

100 lesung yang terkemas dalam tari Pa’ dekko,” Kata Kepala Dinas Parawisata, Kabupaten Takalar, Drs Irwan Yunus.

Irwan Yunus didampingi Kepala Bidang (Kabid) Budaya, Irwanto Natsir Husain menambahkan, peluang memecahkan rekor MURI dengan obyek Tari Pa’ dekko sangat terbuka mereka raih, selain karena persiapan matang yang telah dilakukan Dinas Parawisata Takalar, pihak rekor Muri juga mengapresiasi rencana tersebut.

“1.200 PenarI Pa’ dekko yang akan tampil memukau dihadapan tamu dan masyarakat Takalar berasal dari 100 desa dan kelurahan. Setiap desa maupun kelurahan mengirim penari sebanyak 12 orang,” tandas Irwan Yunus yang diamini Kabid Budaya, Irwanto Natsir. *

AMIWB Menyuarakan Sertifikat Bodong di Wajo

A

liansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) Kembali turun ke jalan, menyuarakan Aspirasi Rakyat dan memprotes sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kali ini AMWIB Berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo (BPN), jalan Pahlawan Sengkang, 29/01/2018, terkait de­­ngan adanya Sertifikat Palsu atau yang dia sebut Sertifikat Bodong. Pihak AMIWB dalam hal ini Herianto Ardi menemukan 250 Sertifikat Tanah Palsu atau Bodong di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pammana, pasalnya Sertifikat tersebut terbit melalui BPN Kabupaten Luwu sementara Objek tanahnya berada di Kecamatan Maniapajo dan Pammana.

mutiaratimur99@yahoo.co.id Percetakan CV. Rajamawellang

"Sertifikat tersebut pasti Palsu, Masa sertifikat terbit di Luwu sementara Objek Tanahnya berada di Kabupaten Wajo. Kami meminta Pihak BPN Wajo segera menarik sertifikat tersebut karena telah merugikan masyarakat".

Ujar Ardi dalam Orasinya.

Sementara Saudara Muhammad Faisal menambahkan, Pihak BPN agar segera mengusut tuntas Kasus sertifikat Bodong tersebut, jika tidak dia meminta Kepala BPN Wajo segera dicopot Karena tidak Becus dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BPN. Aksi AMWIB yang sebelumnya berlangsung damai ini sempat memanas ketika salah satu peserta aksi mencoret dinding Kantor BPN, melihat Aksi tersebut Polisi melakukan Pencegahan, Namun tidak diterima oleh pengunjuk rasa hingga aksi saling dorong

dengan Pihak Kepolisian dengan Peserta Unjuk rasa tak terhindarkan, sampai pada akhirnya pihak Kepolisian bertindak Represif terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa.

"Aksi di depan BPN Wajo, Kami tidak sempat bertemu dengan Kepala BPN, karena pada saat itu aksi kami berujung ricuh, dan kami pun melanjutkan Aksi di Polres Wajo, berharap Polres Wajo segera menyelesaikan masalah ini, karen pihak BPN seakan sudah tutup mata dalam penyelesaian ini, Apalagi dari 250 sertfikat tersebut, sebagian juga warga mengaku dikenakan tarif yang begitu mahal 3 juta sampai 8 juta, padahal pemerintah sudah menggratiskan biaya sertfikat tanah". Terangnya.

Mendapat perlakuan Represif dari pihak Kepolisian Kabupaten Wajo. Aliansi Mahasiswa

Indonesia Wajo Bersatu resmi melaporkan tindakan Represifh yang dilakukan oleh Personil Polres Wajo dalam Aksi Unjuk rasa pada 29 Januari yang lalu, seperti diketahui bahwa dalam kericuhan terjadi didepanBPN Wajo dua mahasiswa yang terluka, yakni saudara Herianto Ardi Presiden AMWIB dan saudara A. Hasriadi Sekjen AMWIB. "Kami sudah resmi melapor-

kan hal ini ke Propam Polda Sulsel semoga secepatnya ditindak lanjuti". Ujar Herinto Ardi.

Sementara itu Pihak Polda Hana Meylani selaku staff bidang Propam Polda Sul-sel mengatakan bahwa sementara kita akan teruskan Kepimpinan nanti kalau sudah ada Disposisi dari Pimpinan maka tim Propam akan turun.

• AGUSH

Pembina: H. Jurlan, Ansar Abdullah, Sulfiah ST. Dewan Redaksi : A. Sulaeman, M.Si. Pemimpin Umum/Redaksi : Erwin, SE Wakil Pimpinan Umum : Andi Baso Ishak, S.Sos. Redaktur Pelaksana : Darwis Redaktur : Agustan, S.Sos, Sapri Sabrin, Syamsuddin L. Redaktur Khusus: Musliadi Redaktur Kriminal: ... Staf Redaksi: Amiruddin Mide, A. Pallawagau, A. Baso, Fadli, Rusman Nawir, A. Sappaile, Baharuddin. Pemimpin Perusahaan Sukmawati Bendahara : Inriyani, SE. Design/Layouter : Nur Mukhtadir Penerbit: PT. DINAMIKA INDONESIA GRUP SK. NOMOR; AHU-0003175. AH. 01. 01. TAHUN 2015 Alamat Redaksi : Jl. Salemba Makassar Sulsel Tlp ( 0411 8960403 )

WARTAWAN / PERWAKILAN Jakarta: Suprapto Bandung: Agusmin, SE Samarinda: Muliono Tarakan: Sabrin Kaltara: Koordinator Asdiati Kendari: Rano Kolaka: Harlisa, SH Kolut: Mubarak Palu: Rofik, A. Riadi, ST, Celecius Donggala: H. Darto, H. Mustafa Tolitoli/Buol: Hernal Koordinator Sulsel: Arifin Anwar ST. Koordinator Sulbar: Anjas, A. Tenri Biro Makassar-Gowa: Muh Yusran, S.Pd Makassar: Rio, Gowa: Rusdi, Febrianto Takalar: Kasmawati, Araswandi Jeneponto: Ridwan Tompo Bantaeng: Sultan Bulukumba-Sinjai: Wasdar, Rusman Selayar: Dedy Maros: Amir Pangkep: Bahar MS Barru: Riswan Sidrap: Muh. Tahir Parepare - Pinrang - Enrekang: Anti Ajatappareng: - Bone: Hery Arsyad, Nurhana, Suspy Soppeng: Tri Wulan Jaya Wajo: Basten, Baso Iwan, Muh Ali Rusdi Tator: Montolayu, Adi Palopo: Nina, Nuraeni Polman: Abdul Wahab Mamasa: Jamaluddin, Nicodemus Rambulangi Majene: Sapri Sabrin, Nadi, NR Mamuju: Sukma Mamuju Tengah: Risman Mamuju Utara: Hamsa, Aspar Luwu Utara - Luwu Timur: M. Amor

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

RAGAM

4

Ingin Berinvestasi, Perusahaan Jepang Minta Saran Nurdin Abdullah

S

eiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan di Indonesia, peran aktif pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat strategis untuk menentukan arah gerak pertumbuhan pembangunan nasional dan penciptaan kesejahteraan secara luas.

Manajemen Toyo Keiki Co.Ltd. sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang manufaktur dan pabrikasi perangkat listrik berteknologi tinggi bertemu Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah (NA) di Jakarta. President Director Toyo Keiki, Mr Tomohisa Yamada, dalam pertemuan itu mengatakan keseriusan untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Yamada diskusi serius dan meminta banyak saran dan masukan dari Nurdin Abdullah, mengenai berbagai aspek penting dalam prinsip menanam investasi di Indonesia.

Bahkan, Yamada menerangkan

Uji Publik Perwali Inovasi Pasikola Angkutan Anak Sekolah

P latar belakang perusahaannya yang telah berusia 75 tahun itu berkomitmen untuk dapat berkontribusi pada pembangunan instalasi listrik di Indonesia.

Perusahaan ini telah menjadi kontributor utama berbagai proyek pembangkit listrik di Jepang dan Eropa. Nurdin Abdullah menyambut baik rencana Toyo Keiki untuk menanam investasi di Indonesia. Dalam diskusi itu Nur-

din Abdullah banyak memberi masukan dan arahan kepada manajemen Toyo Keiki tentang kondisi ekonomi Indonesia.

"Prof Nurdin Abdullah banyak memberi masukan bagaimana kami dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri di Indonesia," kata Fikri F. Rumi, fasilitator dan representative dari Toyo Keiki Jepang yang menjadi pendamping dalam pertemuan tersebut. ***SIN/MT**

emerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini tengah intens melakukan uji publik perihal rancangan Peraturan Walikota) (Perwali) tentang pedoman pelaksanaan angkutan antar jemput anak sekolah (Pasikola). Draf Perwali terdiri dari 14 bab dan 26 pasal, intinya mengatur rekrutmen dan pelatihan pengemudi, modifikasi mobil, syarat pelayanan, hak dan kewajiban pengemudi, penetapan jaring trayek, pembinaan, pengawasan serta sanksi yang diberikan.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto mengatakan rancangan Perwali tersebut lebih kepada memberikan jaminan rasa aman dan nyaman baik kepada pengguna jasa maupun penyedia jasa transportasi. "Perwali ini memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa Pasikola," kata Danny dengan singkat.

Angkutan Pasikola merupakan angkutan umum (pete-pete) lama yang dimodifikasi kembali untuk keperluan anak sekolah.

Menariknya, pengemudi pasikola dilatih

dan dibina terlebih dahulu, sebab mereka nantinya berperan sebegai pengganti orang tua bagi anak sekolah yang diangkutnya.

Hal ini juga dilakukan pemerintah dalam hal meminimalisir kemacetan di Kota Makassar. Artinya, ini langkah yang dilakukan untuk mencegah anak sekolah menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. "Ini juga bertujuan mencegah anak sekolah naik motor, kan berbahaya kalau kecelakaan di jalan bagaimana. Tapi kalau pakai pasikola itukan orang tua menitipkan anak mereka ke pengemudi jadi mereka itu diantar jemput, makanya pengemudinya kita seleksi," jelasnya.

Kini tercatat sekitar 10 unit Pasikola yang sudah beroperasi sejak tahun lalu. Namun, Pemkot Makassar berencana akan menganggarkan pengadaan angkutan pasikola untuk 10 unit di anggaran perubahan 2018 mendatang.

"Kita berencana mau menambah 10 unit lagi, tapi nanti di APBD Perubahan, karena rata-rata orang tua mereka senang dengan Pasikola ini," ujar Danny dengan nada optimis. **SIN/MT**

Kondisi arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani.

Dishub Bakal Kirim 10 Personil Brigade Anti Macet Tiap Kecamatan

D

inas Perhubungan (Dishub) Makassar tidak lama lagi mengirim ratusan personilnya di tiap-tiap kecamatan. Menyusul adanya rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto membentuk brigade anti macet.

Ke depan, masing-masing kecamatan akan memiliki 10

personil brigade anti macet ini, kecuali kecamatan Sangkarrang yang wilayah pemerintahannya berada di kepulauan.

Kepala Dishub Makassar, Muhammad Mario Said menargetkan rencana yang bertujuan mengurai kemacetan ini akan berlangsung di Maret mendatang.

"Kita sudah berkoordina-

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

si dengan pihak kecamatan, sekarang ini sementara kita urus administrasinya, mungkin Maret sudah bisa kita sebar ke kecamatan," katanya, Rabu (31/1/2018).

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan nantinya ada penambahan jumlah personil khususnya ditempatkan di ruas jalan padat kendaraan meski saat

ini jumlah personil tersebut masih dinilai cukup untuk mengantisipasi dan meminimalisir tingkat kemacetan di wilayah masing-masing.

"Kita kasih batasan minimal 10 orang, tapi kalau ada wilayah yang luas dan titik macetnya banyak mungkin ada tambahan personil," tutur Mario Said.

Diketahui, Dishub sendiri sampai saat ini sudah memiliki 270 personil brigade anti macet. Jika disebar ke 14 Kecamatan, maka Dishub masih memiliki sekitar 130 personil yang nantinya akan

mengatasi titik macet khusus di jalan-jalan protokol.

Mario mengatakan khusus untuk tahun ini, pihaknya belum mengusulkan untuk tambahan personil dalam anggaran APBD 2018.

Namun, jika dibutuhkan tidak menutup kemungkinan rencana penambahan personil itu akan diusulkan pada tahun yang akan datang.

"Tahun ini tidak ada anggaran untuk penambahan personil, mungkin tahun depan kalau kita anggap perlu," ujarnya. •

PENDIDIKAN

5

Umpar Rencana Buka Fakultas Kedokteran, Pemkot Parepare Beri Dukungan ADA APA DI SDN 31 EMBO?

U

niversitas Muhammadiyah Parepare terus berbenah terutama peningkatan akademik sebagai bentuk komitmen membangun sumber daya manusia. Bahkan, pimpinan rektorat rencana akan membuka Fakultas Kedokteran untuk memenuhi tuntutan SDM khusus bidang kedokteran. Sehingga, tamatan SMA tak perlu lagi ke Makassar atau Jawa.

Rektor Umpar, Prof Siri Dannga, menjelaskan untuk mendirikan fakultas kedokteran sejumlah persyaratan harus dipenuhi seperti gedung perkuliahan dan kerjasama dengan rumah sakit. "Untuk gedung fakultas kedokteran, diperlukan gedung khusus karena berbeda dengan gedung kuliah biasa,”jelas, Siri saat audiens kepada Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.

Guna pendirian fakultas kedokteran ini, lanjut Siri Dan-

nga, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait pendirian Fakultas Kedoktera di Umpar.

Sementara itu, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe memberikan dukungan dan apresiasi terkait rencana pendirian Fakultas Kedokteran di Umpar ini. "Silahkan mengusulkan untuk meminta rekomendasi sesuai dengan prosesdur yang ada. Silahkan lakukan koordi-

nasi untuk diproses dan dilakukan kajian untuk diberikan rekomendasi,” kata Taufan Pawe dengan nada beri sema­ ngat.

Menurut Taufan, keinginan Umpar untuk membuka Fakultas Kedokteran, tidak terlepas dari keinginan dalam memajukan Kota Parepare dan dukungan dari rumah sakit Wali kota Parepare juga akan melakukan diskusi dengan manajemen dan dewan rumah sakit. ***TRIB/MT**

Peringatan HUT ke-58 Takalar Dirangkai Personi Antarpelajar

P

ekan seni dan olah raga (Porseni) yang melibatkan pelajar SMP dan SMA se- Kabupaten Takalar, setiap tahun dihelat. Menariknya perhelatan kali ini dibuka secara seremoni oleh Bupati Takalar H Syamsari Kitta dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Takalar ke 58 beberapa hari lalu.

Acara pembukaan ditandai pelepasan lomba lari lima kilometer meter diikuti pelajar. Hadir dalam pembukaan porseni diantaranya Wakil Bupati Takalar H Ahmad Sere, Dandim 1426 Takalar Letkol Inf Letkol Ardy Sukri, Kapolres AKBP Gany Alamsyah Hatta dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Takalar, berlangsung di Lapangan Makkatang Sibali.

Bupati Takalar H Syamsari Kitta menegaskan, masyarakat yang lahir di Takalar adalah bahagian dari kota metropolitan Maminasata (Makassar, Maros Sungguminasa dan Takalar). Karena Takalar adalah penyanggah ekonomi Sulsel, sehingga sangat dibutuhkan power yang besar dan siap berkompetisi di era digital saat ini.

“Power yang kuat harus ditunjang dengan tubuh yang sehat dan harus banyak bero-

lah secara teratur dan rutinitas.” Jelasnya sembari berpendapat, jika ingin sukses dan maju sebut Syamsari harus senang dan menyukai olahraga pasti cara berpikir kita cerdas dan sehat.

Menurut politisi PKS ini, pemimpin bisa sukses disebabkan memiliki banyak pemikiran yang alternatif dan konsisten dalam berpikir, bertindak untuk kepentingan masyarakat.

“Kami bercita-cita tinggi untuk selalu menghadirkan pejabat di Takalar seperti diundurnya perayaan HUT Takalar ke 58 sedianya digelar tanggal 10 Pebruari 2018, tapi karena saya ingin hadirkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Perayaan HUT Takalar berlangsung 13 Pebruari,”jelas master jebolan IPB ini.

Tidak hanya itu, lanjutnya,

kedatangan pejabat di Takalar sebagai motivasi untuk generasi kita, sehingga tidak ada pemisah antara masyarakat dan pejabat, dan Insya Allah, diantara anak kita pasti memiliki cita-cita tinggi. Meski begitu, jangan lupa setelah kita berusaha dan berikhtiar terpenting adalah berdoa. Agar cita cita besar, terwujud, semua yang hadir di Lapangan Makkatang Sibali memberi restu dan doa.

“Pasti ada yang ingin bercita-cita jadi bupati, gubernur, semuanya itu benar, namun kita harus memiliki jiwa yang sehat, cara berpikir benar dan berdoa yang baik, insya Allah kita bisa bekerja dengan ikhlas,” ujar Bupati Takalar jsembari memberi nasehat kepada ratusan pelajar SMP dan SMA sekabupaten Takalar.

JENEPONTO - Dana Bantuan Sekolah Miskin yang merupakan Program Pemerintah Pusat untuk kemudian membantu para siswa melanjutkan Pendidikan terutama dari latar belakang Keluarga yang tidak mampu, Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa atau peserta didik, tetapi masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orang tua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh Dana BOS. Hal inilah yang melatar belakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Namun rupanya pada Program BSM ini, pada realisasinya tidak berjalan sesuai dengan Peruntukannya, maksudnya adalah ada saja oknum atau pihak dari sekolah yang memangkas Dana BSM tersebut, sehingga apa yang seharusnya diterima oleh siswa yang kurang mampu tidak ia dapatkan sesuai dengan yang seharusnya, Peristiwa pemotongan dana BSM

ini diduga terjadi di SDN 31 Embo Kabupaten Jenemponto, dari hasil Laporan Wartawan Mutiara Timur, saat setelah mengunjungi SDN 31 Embo. Kepala Sekolah Dasar Negeri 31 Embo, Hj. Samaria, S.pd, diduga melakukan pemotongan Bantuan Dana Miskin (BSM).

Namun berdasarkan Pengakuan Hj. Samaria, saat ditemui di ruang kerjanya kepada tim media ini, dia membantah atas dugaan memangkas bantuan dana BSM tersebut.

"Saya kepala sekolah di SDN 31 embo haram bagiku kalau ada Dana-dana yang masuk di sekolah ini, haram bagiku saya ambil atau makan karna semua anakku sudah selesai kuliah dan udah naik tanah suci,bangun rumah bukanji dana dari sekolah ini dana BOS atu BSM". Tandasnya.

Lebih lanjutnya. Saya bukan orang yang tergila-gila jadi dikepala sekolah saya jadi kepala sekolah atas dasar keinginan Bupati dan berkat perjuangan kami kemarin, sehingga itulah yang dinilai Bupati menerbitkan SK Kepala sekolah kepada saya.

Sisi lain, saat tim media komfirmasi dibeberapa murid di Sekolah ini yang dapat bantuan siswa Miskim (BSM), di mana para murid mengatakan bahwa dana yang diterima dari BSM tersebut sebesar 350 ribu. • RINTO/RED. AGUSH

**ASIS**

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

LINTAS SULSEL

6 Sosok Gurutta KH Rafii Yunus Maratang di Mata Ketua PWNU Sulbar

Ketua Tandfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat (Sulbar), Mukhlis Latif

K

etua Tandfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat (Sulbar), Mukhlis Latif, mengaku sangat merasa kehilangan mendengar kepergian Pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Pusat, Sengkang,

Wajo, Sulsel, Prof. KH. Rafii Yunus Maratan pada Selasa (29/1) lalu di Makassar.

"Tentu secara pribadi saya sangat merasa kehilangan sosok guru yang kharismatik," kata Muchlis yang juga Kepala Biro Administrasi dan Keuangan UIN Alauddin Makassar.

Menurutnya, KH. Rafii Yunus Maratan, adalah sosok intektual muslim yang memiliki dedikasi tinggi terhadap perkembangan dunia pendidikan Islam dan kehidupan keagamaan di masyarakat khususnya di Sulsel. "Beliau adalah akademisi pekerja yang tegas dan sangat disiplin, namun sangat bersahaja dan akomodatif," ujarnya.

"Al fatihah, semoga beliau husnul khatimah, kami sebagai murid sungguh kehilangan," ucapnya sembari menambahkan, Prof Dr. KH. Rafii Yunus Maratan, menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Labuang Baji Makassar, sekitar Pukul 19:24 Wita, setelah menjalani perawatan intensif beberapa hari.

Jenazah Almarhum Gurutta di Makamkan di tanah kelahirannya Sengkang, Selasa 30 Januari 2018. ***TRIB/MT**

Guru Honorer di Parepare Siap Terima Tunjangan Sertifikasi Non PNS

D

inas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Parepare sedang melakukan pendataan guru sukarela untuk mendapatkan SK Wali Kota Parepare.Upaya Pemkot Parepare ini sebagai bentuk perhatian terhadap guru sukarela yang selama ini puluhan tahun mengajar.

Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Arifuddin Idris mengatakan guru sukarela yang mendapatkan SK Wali Kota berpeluang menerima tunjangan sertifikasi "SK Walikota untuk para guru yang mengabdi di sekolah negeri ini sedianya akan digunakan

untuk fasilitas mendapatkan sertifikasi non PNS,” ujarnya.

Arifuddin juga menjelaskan, SK Wali Kota yang nan-

tinya diterima guru sukarela akan tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat. Karena itu, data guru sukarela yang diajukan

Bupati Mamuju Serahkan Handy Talky di Dua Kecamatan

B

upati Mamuju H Habsy Wahid menyerahkan Handy Talky (HT) kepada Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan, se-Kecamatan Mamuju dan Simboro. Penyerahan alat komunikasi genggam tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Mamuju , baru saja ini.

Bupati H Habsy Wahid dalam rilisnya yang diterima awak meda ini mengatakan pembagian HT tersebut, untuk mengintenskan komunikasi dalam rangka suksesi program Gerakan Mamuju Mapaccing Pemerintah Kabupaten Mamuju. "Penyerahan HT ini dimaksudkan untuk lebih mefokuskan komunikasi terkait pelaksanaan Gerakan

benar-benar valid, sehingga mejadi bahan pertimbangan unuk mendapatkan sertfikasi non PNS. Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendataan para

Mamuju Mapaccing di kedua kecamatan yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju," kata Habsy.

Dengan adanya HT ini, lanjut Habsy, tentunya para camat, lurah dan kepala lingkungan diharapkan dapat berkomunikasi lebih aktif terkait pengelolaan sampah yang ada di wilayah kerja masing-masing. Mereka perlu juga menjaling kerja sama yang baik, sehingga akan mengurangi keluhan-keluhan warga terkait pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kerjanya,” ujar Bupati Mamuju sembari menegaskan, khusus untuk menangani persoalan persampahan pada prinsipnya dan harapan kita semua bermuara pada pencapaian Adipura. ***TRIB/MT**

guru sukarela ini untuk mendapatkan SK. "Ini bentuk kepedulian Pemkot terhadap tenaga pendidik,"kata Taufan Pawe yang sukses membangun Kota Parepare dalam satu periode pemerintahan ini. ***TRIB/MT**

Warga Resah, 2 Pelaku Curnak di Bone Diringkus Polisi

D

ua pelaku pencurian ternak (Curnak) yakni, Toni Gunawan, 32, warga Desa Mattaropurae Kecamatan Amali dan Fiarating alias Tiara, 20, petani dari Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tak bisa berbuat banyak setelah diringkus aparat kepolisian setempat.

“Ya benar pelaku Curnak dan barang bukti sapi hasil curian sudah kita amankan di

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

kantor,” kata Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardjoko baru saja ini.

Hardjoko menyebutkan, kedua pelaku berhasil diamankan Anggota Reserse Mobile (RESMOB) sekitar Pukul 01.00 wita dini hari, bertempat di Dusun Useng, Desa ujung Tanah Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

Penangkapan pelaku itu, menurut AKP Hardjoko, setelah pihaknya mendapat laporan korban Amiruddin

(50) warga Desa Telluboccoe, Kecamatan Mare pada Sabtu, 30 Desember 2017 lalu.

Di mana sapi korban di tambatkan di padang rumput di Dusun Sanrego. Mendapati laporan itu, anggota saya langsung bergerak cepat mengerjar pelaku. Alhasil dengan sigap polisi langsung meringkus kedua pelaku yang selama ini meresahkan warga khususnya pemilik ternak sapi di Kecamatan Mare. **SIN/MT**

RAGAM

7

Polda Sulbar Teken Pakta Integritas Seleksi Sespimmen

K

epolisian Dae­rah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar) meneken pakta integritas seleksi pendidikan Sespimmen, Sespimma dan SIP Polri TA. 2018, di Aula Mapolda Sulbar baru saja ini. Penandatanganan pakta Integritas dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Baharudin Djafar, didampingi Wakapolda dan Irwasda, juga dihadiri para pejabat utama serta seluruh panitia dan peserta seleksi.

Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Mashura mengatakan, penandatanganan kerja sama itu bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang bersih, agar mendukung Polri dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, modern dan terpercaya.

"Seleksi harus dilaksanakan secara jujur, objektif, bersih

transfaran, akuntabel, unggul dan kompotitif. Sehingga melahirkan Polri yang benar-benar profesional," kata Mashura.

Kapolda Sulbar dalam kesempatan itu mengatakan, dengan dibaca serta ditandatanganinya pakta integritas ini, maka semua pihak yang terkait dalam penerimaan seleksi didik Sespimmen, Sespimma dan SIP 2018 telah sepakat untuk menghindari segala bentuk kecurangan. "Seluruh panitia pelaksana diharapkan dapat bekerja secara profesional dan para peserta seleksi tetap tunjukkan semangat serta bersaing dengan sehat," kata Baharudin Djafar.

Sementara Karo SDM Kombes Pol Dien Irhastini, menjelaskan sesuai dengan jadwal yang diserahkan oleh panitia, seluruh peserta akan mengkuti beberapa tahapan

tes, diantaranya pemeriksaan administrasi, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan kesehatan, dan ujian akademik.

Untuk menghindari kecurangan dalam proses seleksi, kata Kombes Dien, maka panitia harus menandatangi pakta integritas dan mengambil sumpah. Hal ini ditujukan untuk menjaring calon Perwira Polri yang berkualitas, jujur, profesional, bermoral, modern, dan dipercaya masyarakat.

Pelaksanaan seleksi penerimaan calon peserta Sespimmen, Sespimma dan SIP tahun 2018 ini, akan mengedepankan prinsip “Betah” (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Peserta yang yang tercatat mengikuti seleksi, Sespimmen dua orang, Sespimma lima orang dan SIP sebanyak 72 orang. ***TRIB/MT**

Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis Polsek Polongbangkeng Selatan

K

egiatan bakti sosial dan pengebotan gratis yang dilakukan pihak Polsek Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar baru saja ini, mendapat apresiasi dari berbagai kala­­­ngan ma­­syarakat. Apalagi, kegiatan ini dilakukan di salah satu masjid di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polsek, baru saja ini.

Adapun penanggung jawab giat tersebut yaitu Kapolsek Polsel AKP Zeim Arman, SE., sedangkan mentor theraphynya yaitu Brigpol Muh Syahrir, SH yang bekerjasama dengan Puskesmas Bulukunyi. Yang turut hadir dalam giat tersebut yaitu Wakapolsek Polsel Iptu H. Jamaring, Ps. Kanit Binmas Polsel Aiptu Nurhajir, Ps. Kanit Provost Polsel Bripka Muh Said Rusli, Bhabinkamtibmas Desa Lantang Bripka Erwin Eka Saputra dan beberapa personil Polsek Polsel.

Khusus pengobatan theraphy gratis dengan metode; Bekam, Akupuntur dan Kiru Praksi. Jumlah peserta theraphy

Pada HAB Kemenag Takalar ke 72, Bupati Puji Gerak Jalan Sehat AntarKerukunan Umat Beragama

M

emperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-72 Kementerian Agama, tahun 2018 sudah berlalu. Namun, perhelatan ritual tahunan Kemenag ini menjadi wadah evaluasi terhadap kinerja jajaran Kemenag mulai tingkat pusat hingga dibawah dalam memberi pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pesan moral ini masih terasa hangat diingatan ketika Bupati Takalar H Syamsari Kitta memberikan sambutan pada acara pelepasan gerak jalan yang diberi naman gerak jalan sehat kerukunan umat beragama, menyambut peringatan AMB Kemenag Kabupaten Takalar baru saja ini.

Bupati Takalar H Syamsari Kitta didampingi Kepala Kemenag Kabupaten Takalar yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola HM Dg Sibali Takalar. Gerak Jalan sehat itu, start dari lapangan terseut dan finish di halaman Kantor Kemenag Takalar diikuti kurang lebih 1500 peserta yang melibatkan seluruh lingkup Kemenag Takalar meliputi dari dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah atau Pondok Pesantren se- Kabupaten Takalar.

sekitar 50 orang dimana masyarakat merasa senang dan terbantu atas kegiatan tersebut sehingga menginginkan kegiatan ini rutin dilaksanakan.

Kapolsek Polongbangkeng Selatan berharap agar lebih dekat dengan masyarakat supaya tercipta harkamtipmas kabupaten Takalar dan

Untuk memeriahkan gerak jalan sehat ini, Kemenag Takalar juga menyelenggarakan karnaval yang melibatkan siswa-siswi dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Takalar dan menyiapkan berbagai macam hadiah undian doorprise bagi para peserta yang hadiah utamanya adalah sepeda dan sejumlah hadiah hiburan menarik lainnya.

Bupati Takalar dalam sambutannya, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan ukhuwah islamiyah. pelayan masyarakat dalam hal ini, ASN lebih dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Beliau berharap disekolah dapat mengadakan pelajaran ektrakulikuler dengan memberikan pelajaran bahasa arab sehingga generasi penerus kita ditakalar pada khususnya dapat menjadi tulang punggung dalam keagamaan yang kokoh dimata dunia.

Pelepasan gerak jalan sehat juga dihadiri Wakil Bpati Takalar H. Achmad Dg Se’re, perwakilan Kemenang Sulsel, anggota Forkopindo, para pimpina OPD dalam lingkup Pemkab Takalar dan ketua bersama anggota tim penggerak PKK Kabupaten Takalar serta Taruna AKABRI dari Takalar. ***

meningkatkan keamanan dan ketertiban di kecamatan Polongbngkeng Selatan agar aman dan kondusif dari segala bentuk kejahatan apapun yang melanggar hukum demi keselamatan NKRI pada umumnya dan terkhusus di Polongbangkeng Selatan. ***

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

8

RAGAM

Beras Rastra Jeneponto Tahap I Tahun 2018 Siap Disalurkan

B

Fantastik, Realisasi Investasi Makassar Tertinggi di Sulsel

D

inas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel menunjukkan realisasi investasi Sulsel melampaui target yang hanya sekitar Rp 9 Triliun dengan capaian tahun 2017 lalu berada di angka Rp 11,486 triliun.

Progres itu diutarakan oleh Kepala DPM PTSP Sulsel AM Yamin dalam press rilisnya realisasi investasi triwulan IV tahun 2017. Dia mengungkap-

kan, selama tahun 2017 realisasi investasi tertinggi sukses di rebut oleh Kota Makassar dengan total investasi mencapai kisaran Rp 3,84 triliun disusul Jeneponto dengan total investasi sebesar Rp 2,56 triliun dan Luwu Timur senilai Rp 966,341 miliar "Secara total kita cukup meski variatif kita bisa sejak tahun 2008 kita cuma capai Rp 1,4 triliun dan 2017 kita sudah dapat Rp 11 triliun. Semoga ke depan kita bisa semakin naik

bahwa dalam 10 tahun terakhir dibalik itu ada investasi yang mendukung sehingga ada pertumbuhan yang cukup tinggi", ujar AM Yamin baru saja ini.

Adapun negara asal dengan realisasi investasi tertinggi selama tahun 2017 adalah Inggris sebesar Rp 2,42 triliun, disusul Virgin Island dengan total Rp 2,07 triliun, Hongkong senilai Rp 1,383 triliun dan Singapura senilai Rp 1,12 triliun. ***

Kepala BPKAD Ditahan, Ribuan Pegawai Pemkot Makassar Terancam Tak Gajian

S

ekitar ribuan pegawai di Pemerintah Kota Makassar terancam tidak gajian, setelah Polda Sulsel menahan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin Haija pada kasus dugaan korupsi pengadaan ATK. Erwin sudah ditahan sejak satu pekan lalu, sehingga menghambat pelaksanaan program pemerintah kota

dan proses penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, hal ini memang mengkhawatirkan karena bisa menghambat pelaksanaan program pemerintah kota. “Kalau ditahan persoalannya lebih rumit karena sekarang kita lagi proses penyusunan dan pengesahan dokumen pelak-

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

sanaan anggaran (DPA) dan itu tanggung jawab beliau," kata Danny dengan nada prihatim.

Sekedar diketahui, DPA merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh masing-masing SKPD sebagai pengguna anggaran. Artinya, DPA tersebut adalah patokan dari pemerintah mengesahkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

upati Jeneponto Iksan Iskandar melepas beras sejahtera (rastra) untuk keluarga sejahtra yang berjumlah 29.250 KK dengan total beras siap disalurkan sebanyak 292.500 kilogram. Acara pelepasan beras keluarga sejahtra itu berlangsung di Gedung Bulog, Bontosungguh, Jeneponto, Kamis pekan lalu.

Pada kesempatan itu Plt Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin, selaku Ketua Tim Pengendali Program Rastra tingkat kabupaten melaporkan bahwa untuk pemberian rastra tahap I tahun 2018 akan diberikan kepada 29.250 kepala keluarga (KK) di mana setiap KK mendapatkan 10 kg sehingga total beras yang dibutuhkan sebanyak 292.500 kg yang telah dikepak ke dalam karung yang berisi 10 kg.

"Bantuan beras sejahtera ini diberikan ke masyarakat yang sumber dananya dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto," Kata Ketua Tim Pengendali Rastra.

Syafruddin.

Sementara itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, menyampaikan beras

di masing-masing SKPD. Danny menyebutkan, ribuan satgas juga diprediksi tidak akan terima gaji dikarenakan penahanan tersebut. Meski demikian, Danny tetap menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. “Kita serahkan ke polisi, kita tetap taat hukum tapi kalau beliau ditahan gambarannya seperti itu,� ungkapnya.

Dia juga belum memikirkan siapa yang nantinya menggantikan Erwin sebagai Kepala BPKAD, sebab terhitung sejak Agustus lalu Danny sudah tidak lagi ber-

sejahtera (rastra) harus sampai di masyarakat dengan tepat jumlah, tepat sasaran dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar berupa beras medium yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Bupati juga meminta kepada para camat, desa/ lurah dan seluruh aparat pemerintahan mengawal dengan baik program ini dan membagikannya kepada masyarakat dengan tidak membebani biaya kepada penerima manfaat. "Saya berharap kepada kepala desa atau lurah (rastra) ini harus sampai di masyarakat dengan tepat jumlah, tepat sasaran dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar berupa beras medium yang layak dikonsumsi oleh masyarakat," harapnya.

Hadir pada kesempatan itu Kapolres, Dandim 1425, Kajari, Ketua Pengadilan, Kepala Kantor Statistik, beberapa pimpinan OPD, beberapa Kepala Bagian Setkab Jeneponto, para tenaga relawan di lingkup Dinas Sosial Jeneponto, beberapa kades/lurah serta beberapa masyarakat penerima manfaat. ***SIN/MT**

hak mengangkat plt lantaran ikut bertarung di Pilwakot mendatang.

Kendati demikian, dia mengaku akan melakukan koordinasi dengan bagian hukum terkait dengan kasus yang dihadapi Erwin saat ini.

Sebab, menurutnya Erwin memiliki integritas yang cukup tinggi terhadap pemerintah kota yang tidak perlu untuk dikhawatirkan. "Untuk pendampingan hukum saya coba rundingkan dengan bagian hukum, saya juga coba berkoordinasi dengan kuasa hukumnya," tutupnya. ***SIN/MT**

9

LINTAS SULSEL

Dari Arena Pameran Bursa Inovasi Desa

B

ursa Inovasi Desa (BID) merupakan salah satu bentuk kegiatan pameran yang menghimpun kegiatan pembangunan masyarakat dan desa yang telah dinilai inovatif, sekaligus sebagai ajang pertukaran pengetahuan, menyebarluaskan kegiatan inovatif serta menyebarluaskan keberadaan penyedia jasa layanan teknis bagi masyarakat dan desa dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Penjelasan ini disampaikan Bupati Takalar H. Syamsari Kita, S.PT.MM saat memberikan sambutan dalam meresmikan BID di Gedung PKK Kabupaten Takalar, baru saja ini. Bursa inovasi desa se- Kabupaten Takalar yang berlangsung sehari tersebut diselenggarakan oleh Pemkab Takalar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dengan melibatkan seluruh pengrajin ada di daerah ini, baik bidang kuliner maupun hasil kerajinan tangan yang mempunyai nilai jual beli yang dapat menarik perhatian wisatawan dari luar daerah.

Pada kesempatan yang sama, Syamsari Kita mengaku, justru menginginkan kepada instansi terkait agar dapat membuat suatu “gudang” inovasi desa bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara detail seluk beluk dan perkembangan Kabupat-

BUPATI TAKALAR DORONG BANGUN GUDANG INOVASI DESA

en Takalar dari masa kemasa, sehingga regenerasi kedepan dapat menjadikan gudang inovasi ini sebagai lokasi atau musium untuk menimbah ilmu pengetahuan sejarah Kabupaten Takalar.

Dijelaskan, bursa inovasi desa merupakan dari kegiatan Program Inovasi Desa (PID) yang hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan memberikan rujukan inovasi pembanguna desa serta merevitalisasi peran pendamping, dalam pengembangan potensi ekonomi lokal, kewirausahaan,pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur desa.

Pada akhir sambutannya, dia berharap peran pendamping desa dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) untuk

membantu memfasilitasi program inovasi desa yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan desa terhadap layanan teknis yang berkualitas untuk merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat dan seefektif mungkin.

Setelah meresmikan Bursa Inovasi Desa Kabupaten Takalar di Gedung TP PKK Kabupaten Takalar, Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar yang memamerkan hasil kerajinan tangan dari tanah liat dan kuliner khas Kabupaten Takalar. Acara ini juga disaksikan perwakilan DPMD Sulsel, sejumlah pimpinan OPD lingkup Kabupaten Takalar, camat dan lurah/kades se- Kabupaten Takalar. ***

1.850 Linmas Dapat Baju Seragam Jaga TPS Pilkada Luwu

P

emerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menganggarkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan baju Linmas untuk 1.850 Hansip (Linmas) yang akan menjaga 925 TPS tersebar di 22 kecamatan pada Pilkada Luwu 27 Juni mendatang.

Setiap petugas Linmas akan mendapatkan satu pasang baju seragam yang akan digunakan pada hari pencoblosan nanti dan saru TPS akan dijaga dua orang petugas Linmas.

"Anggaran pengadaan baju untuk petugas Linmas sudah ada dan ketuk palu tahun anggaran 2018 ini. Anggaran itu melekat di masing-masing kecamatan dari 22 kecamatan di Luwu. Nilai anggaran per kecamatan disesuaikan jumla

petugas Linmas di masing-masing daerah. Jelasnya satu TPS akan dijaga dua petugas Linmas," ujar sumber di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Luwu.

Bukan hanya itu, petugas Linmas pada tahum 2018 koordinasinya melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Meski demikian, khusus anggaran pengadaan baju 1.850 petugas Linmas tahun ini dialihkan ke masing-masing kecamatan.

Pengalihan anggaran prngadaaan baju Linmas itu, mungkin petimbangan efisiensi atau mempermudah koordinasi. Anggaran untuk satu pasang baju linmas sekitar. Rp 500 ribu. ***SIN/MT**

Dandim 1425 Jeneponto Minta Pers Sejukkan Suasana Pilkada

K

ehadiran media atau pers memiliki peran sangat vital dalam menyejukkan suasana Pilkada khususnya pemilihan bupati Jenepoto melalui kegiatan pemberitaan. Begitu urgensinya terhadap pers, maka Dandim 1425 Jeneponto menggelar jumpa pers dengan para awak media yang menjalankan tugas jurnalalistik di daerah ini. Intinya, adalah membangun sinergitas antara Dandim 1425 Jeneponto dengan pihak pers di Kantor Kodim 1425 Jeneponto yang berlangsung baru saja ini.

Bukan hanya itu, Dandim 1425 Jeneponto Letkol ARH Sugiri juga minta kepada teman-teman media agar menyajikan berita-berita pilkada yang menyejukkan,

berimbang dan berdasarkan fakta. “Apalagi terkait dengan kinerja anggota kami di lapangan yang melakukan pelanggaran. Saya minta supaya teman-teman wartawan melakukan konfirmasi lebih dulu kepada saya, sehingga pemberitaan lebih proporsional.

Saya siap dihubungi di mana dan kapan saja, bisa bertemu langsung maupun lewat HP, “ tegasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada Jeneponto 2018, Dandim 1425 Jeneponto mengatakan, TNI perlu ada ada kerja sama dengan media, sehingga lahir komunikasi yang terbuka dalam menyikapi suhu politik di daerah ini “Kin memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada Jeneponto, TNI siap mengawal pesta demokrasi ini den-

gan tetap bersinergi dengan Polri dan Pers Pokokya, kita harapkan Pilkada Jeneponto berjalan aman dan tentram.

Begitu selesai Pilkada, tak ada lagi riak-riak k politik, maka peran media juga penting untuk menyajikan berita-berita yang konstruktif,” kata Dandim 1425 Jeneponto ini.

Setelah jumpa pers, Dandim 1425 Jeneponto mengajak para awak media untuk melakukan latihan menembak agar para wartawan juga merasakan bagai mana rasanya atau mengetahui cara menembak yang profesional dan tepat sasaran.

Sebagaimana juga halnya seorang wartawan menyajikan berita-berita yang profesional dan berimbang. **RINTO**

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

aneka

10

Kian Membesar Kepala, Bayi dari Takalar Dirujuk ke RSU Regional Wahidin Makassar

S Kasus Korupsi E-KTP Nama Presiden RI ke Enam Ikut Terseret

K

asus Korupsi Dana E-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terus bergulir di meja hijau, KPK dan segenap penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri terus berusaha mengungkap fakta dibalik Kasus Korupsi dana E- KTP, saat ini kasus tersebut baru nama Setya Novanto dan Andi Narogong yang muncul dipermukaan, KPK dan kejaksaan belum menemukan siapa aktor Utama dibalik Kasus Korupsi E-KTP tersebut, Namun Pada perkembangannya mantan Presiden RI yang ke enam Susilo Bambang Yudiono ikut terseret di dalamnya.

Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya menilai, fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

"Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemi-

lu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar," kata Firman.

Sementara itu, Marwin Amir mengatakan, dirinya pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Namun, permintaan itu ditolak SBY. "Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan," ujar Mirwan di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1/2018). Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Namun, menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi

proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan.

Dalam persidangan, Mirwan mengatakan, saat itu ia tidak memiliki kekuatan menghentikan proyek e-KTP. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai ketua umum partainya, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), tak berkaitan sama sekali dengan korupsi e-KTP. Hal itu disampaikan Syarief menanggapi munculnya nama Presiden keenam RI tersebut dan Partai Demokrat dalam persidangan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Kamis (25/1/2018).

"Itu politis itu, itu fitnah," kata Syarief saat dihubungi, Kamis (25/1/2018).

Ia menambahkan tak ada hubungannya Partai Demokrat dan SBY dengan korupsi e-KTP. Syarief menilai proyek e-KTP dengan korupsinya merupakan hal yang berbeda. Karena itu Syarief memastikan bahwa SBY tak mengetahui korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. "Itu substansinya program pemerintah. Nah sama kaya bikin jalan, yang bikin jalan kan program pemerintah, tapi kalau yang bikin jalan itu korupsi enggak ada hubungannya kan," lanjut dia.

eorang bayi laki laki asal kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar kini dalam kondisi menyayat hati.

Betapa tidak, bayi tersebut harus menjalani perawatan serius di rumah sakit Takalar karena kepalanya makin membesar.

Meski pihak RSUD Padjonga Dg Ngalle Takalar tak kuasa merawatnya, akhirnya bayi tersebut dirujuk ke RSU Regional Wahidin Sudiro Husodo Makassar untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal dan optimal.

Anak dari pasangan keluarga miskin Dg Rate dan Dg Mawara, sejak lahir beberapa hari yang lalu, sudah mengalami kelainan dikepanya, yakni terjadi pembengkakan/ pembesaran di kepalanya, menurut keterangan salah seorang kerabat korban, anak tersebut dilahirkan di Pustu Desa Tompotana Pulau Tanakeke sudah dalam keadaan seperti itu. “Saat lahir empat hari yang lalu di Pustu, kepalanya sudah bengkak seperti itu pak” tuturnya baru saja ini.

Bayi laki laki yang belum sempat diberi nama tersebut, lahir pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 Wita, di Pustu Desa Tompotana (Pulau

Tanakeke) Kecamatan Mappakasunggu langsung dirujuk ke rumah sakit H. Padjoga Dg ngalle keesokan harinya, dan tiba dirumah sakit pukul 15.25 Wita, namun karena tak bisa ditangani, kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar pada pukul 19.30 Malam sampai diMakssar sekitar pukul 22.00 Wita.

Bayi laki laki yang baru berumur 4 hari tersebut, rencananya akan dilakukan operasi di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sebagai keluarga yang tidak mampu, dengan bekerja sebagai nelayan, Dg Rate yang beralamat di Dusun Bangkotinggia Desa Balangdatu kec.

Mappakasunggu Kepulauan Tanakeke tersebut, berharap besar bantuan dari pihak Pemkab Takalar dan Pemprov Sulsel.

“Kami sangat berharap, Pemerintah Takalar dan Provinsi bisa membantu biaya pengobatan putra kami selama menjalani perawatan di rumah sakit, saya hanya nelayan kecil dengan empat orang anak, untuk makan sehari hari saja susah pak, Kami mohon agar pemerintah bisa membantu kami rakyat miskin” harap Dg Rate dengan perasaan sedih. **ASIS**

• AGUSH

Bupati Syamsari Target 2018 Raih Prestasi WTP

B

ergerak cepat, bertindak tepat dan bangun kerjasama melaui sinergitas. Itulah isi dari instruksi Bupati Takalar H Syamsari Kitta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

Bukan hanya itu, Bupati Takalar mengharapkan semua pimpunan OPD termasuk jajarannya agqr aktif berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulsel.

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

Upaya koordinasi inim sambunhgnya, dapat dilakukan agar Takalar bisa raih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018/2019.

Permintaan Bupati Syamsari itu,juga diungkapkan pada pertemuan yang berlangsung di ruang Pola Bupati Takalar tidak lama ini. Dengan penenakanan bahwa Pemkab Takalar tahun 2018 ini harus meraih predikat WTP. Karena itu, dia menegas-

kan kepada para kepala OPD intens melakukan koordinasi serta dapat bekerjasama bergandengan tangan agar cita-cita meraih WTP dapat terwujud.” Ujarnya sembari menambahkan, ika Pemkab Takalar mampu membuktikan dengan raihan WTP. Maka prestasi itu lahir bukan semata-mata berkat prestasi dari keuangan dan Inspektorat saja tetapi prestasi seluruh OPD yang ada. * *ASIS**

LIPUTAN SULSEL

11

Warga Parepare Tetap Dapat Layanan Kesehatan Gratis Non-BPJS

TP4D Parepare Cium Indikasi 3 Proyek RSUD Andi Makkasau Bermasalah

T

im Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Parepare, memantau 3 mega proyek bernilai miliaran rupiah yang dinyatakan telah rampung di RSUD Andi Makkasau Parepare.

Ketiga proyek tersebut diantaranya Alat Kesehatan (Alkes), pengadaan instalasi jaringan listrik, dan penataan halaman parkir.

Kajari Parepare Reskiana Ramayanti mengatakan, pemantauan yang dilakukan untuk mengkroscek kesesuaian antara realisasi ketiga proyek yang telah dilakaanakan dengan dokumen yang tertuang pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) ketiga proyek tahun 2017 tersebut.

Reskiana menjabarkan, anggaran kegiata kegiatan itu mencapai miliaran rupiah, diantaranya pengadaan alkes Rp 9,8 miliar, instalasi jaringan listr-

ik, Rp 1,8 miliar dan penataan halaman parkir Rp 1,1 miliar.

"Dua diantaranya masih dalam perampungan, yakni penataan area parkir. Progresnya baru mencapai 80 persen,: jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP4D Parepare Amiruddin mengatakan, dari pantauan yang dilakukan terhadap ketiga mega proyek itu, sejauh ini berjalan sesuai sesuai progres yang ada.

Setelah melakukan pengecekan secara legal audit, pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang serta jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga terhadap tiga proyek ditahun anggran 2017 itu dapat terlaksana dengan baik dan telah dibayarkan sesuai progres.

Sekedar diketahui, Tim TP4D Kejari Parepare ini dibentuk atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D Kejaksaan RI. "TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif," papar Amiruddin.

TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara sehingga proyek pembangunan pemerintah dapat terlaksana tepat mutu dan tepat sasaran.

W

arga Kota Parepare tidak perlu khawatir, sebaliknya harus beryukur atas perhatian Pemkot Parepare terhadap pemberian layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin.

Layanan kesehatan gratis non BPJS akan tetap diterapkan, bahkan kini Pemkot Parepare memperpanjang program tersebut untuk memaksimal layanan kesehatan di daerah yang berjuluk kota Madani itu.

Plt Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, Renny Anggraeny Sari menjelaskan, meski nilainya mengalami penurunan, namun program non BPJS tetap dianggarkan pada APBD tahun ini.

"Tahun ini dianggarankan Rp 2,5 miliar. Angkanya turun dari tahun lalu sebesar Rp 10

miliar," jelas Renny.

Renny menjabarkan, turunnya anggaran non BPJS tahun ini menyusul berkurangnya jumlah warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sebelumnya mencapai 68.033 jiwa.

"Sudah dilakukan pendataan ulang dan angka warga yang belum menjadi peserta BPJS semakin berkurang," tukasnya.

Namun, lanjut Renny, sesuai instruksi Wali Kota Parepare, seluruh masyarakat harus tetap mendapat pelayanan kesehatan, baik dari tingkat puskesmas hingga tingkat rujukan di rumah sakit bertipe B tersebut.

Program Non BPJS adalah layanan yang dikhususkan bagi masyarakat ber KTP Parepare. ***SIN/MT**

***SIN/MT**

Program Keumatan Pemkot Parepare Menuai Pujian

K

ementerian Agama Kota Parepare mengapresiasi program keummatan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Parepare, Husain Abdullah, dalam acara Maulid Nabi SAW oleh jajaran Kemenag Parepare baru saja ini.

Husain menegaskan di depan jajarannya, untuk memberikan dan apresiasi yang sangat besar kepada Pemerintah Kota Parepare atas kerja kerja dan program yang dilakukan dalam pembangunan ummat. “Saya

merasa malu sebagai Kepala Kantor Agama Kota Parepare, mestinya program pembangunan ummat lahir dari Kementrian Agama bukan lahir dari Pemerintah Kota Parepare,�tegas Husain Abdullah.

Menurutnya, program pembangunan ummat yang dilahirkan Pemkot Parepare harus mendapat dukungan dari kalangan internal Kemenag Parepare.

"Jika ada warga Kemenang Pareparea yang tidak sepakat dengan program pembangunan umat dari pak wali, maka saya ragukan jika dia adalah bagian dari Kemenag," tegas Husain.

Apresiasi program keum-

matan, menurut Husain, tidak hanya datang dari jajaran Kemenag Parepare, tapi juga datang dari segenap Ormas Islam dan tokoh agama. Mereka memuji dan mengapresiasi program tersebut sebagai bagian dari bentuk penyadaran dan pencerahan umat untuk menikmati kehidupan beragama yang leibh sejuk dan damai d kota ini.

Sementara, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menyampaikan, pemkot telah merasakan kemitraan yang sejuk dengan Kemenag. "Hal ini juga menjadi alasan sehingga pemerintahan terbangun dengan baik.

Walaupun tidak semua masyarakat yang menghargai hasil kerja pemerintah,"jelas Taufan.

Bukan berarti Kemenag tidak berbuat, tapi Taufan Pawe mengaku pemerintah punya cara lain dan mau cepat berinovasi. Pemerintah dalam mem-

bangun program mengedepankan kesetaraan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan keagamaan. Ujung dari proses pemerintahan ini adalah mensejahterakan rakyat atau umat. **TRIB/MT**

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

LINTAS SULSEL

12

Polsek Bontomarannu Bongkar Luar Biasa, Pertumbuhan Sindikat Curnak di Gowa Ekonomi Soppeng Meningkat 3%

A

parat Polsek Bontomarannu membekuk empat pelaku pencurian ternak (Curnak), yang biasa beraksi di wilayah hukum Polres Gowa.

Empat orang pelaku yang berhasil diringkus satu diantaranya merupakan penadah.

Sebelumnya Polisi terlebih dahulu menangkap pelaku inisial KM, 24, dirumahnya.

Setelah petugas melakukan pegembangan, aparat berhasil menangkap lagi tiga orang pelaku yakni, SI, 31, AN, 20, dan NN, 30, yang merupakan penadah hasil sapi curian ketiga pelaku.

"Ketiga pelaku ini kita tangkap dengan kasus pencurian ternak milik warga. Awalnya kita menangkap satu pelaku di Jenemadinging Desa Kampili Kecematan Pallangga Kabu-

paten Gowa, beberapa hari lalu. Selajutnya kami berhasil menangkap lagi beberapa rekannya," ungkap Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silotonga, saat menggelar Press rilis di Mapolsek Bontomarannu.

Shinto menjelaskan, salah satu TKP curnak ini di samping Lapangan Tembak Rindam XIV Hasanuddin Pakato. Adapun modus pelaku mencuri ternak (sapi) korbannya yakni dengan mencuri sapi saat ditambatkan di lapangan. Saat sapi tersebut luput dari pengawasan, maka para pelaku langsung membawa sapi tersebut dan diangkut ke dalam mobil yang telah disiapkan.

Dalam melaksanakan aksinya, lanjut Shinto, pelaku bekerjasama mencuri sapi warga yang saat itu tidak dalam pengawasan pemiliknya. Mereka langsung mengangkut sapi ke atas mobil dan langsung disembelih agar hewan tersebut tidak meronta saat diangkut ke mobil.

Dari pengakuan para tersangka sapi yang mereka curi kemudian dijual seharga Rp 9 juta sampai Rp 10 juta seti-

SOPPENG - Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat,Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dalam 1 Dekade ini menjadi tertinggi setelah memcapai Peningkatan 3%.

Pencapaian tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan,Hasil yang di raih saat ini berkat Usaha keras di segala sektor Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Ir.H.Rusman M.si yang biasa di sapa H.Rustan saat di temui di rungannya menjelaskan bahwa dalam satu dekade ini memang Soppeng mengalami Peningkatan drastis pertumbuhan Ekonomi,tapi Puncaknya 2017. "tahun ini memang suatu pencapaian yang hebat yang di raih di Kabupaten Soppeng,Kami menilai dari hasil PDRB(Produk Domestik Regional Bruto)di hitung dari ap ekornya kepada penadah.

Selain itu, sapi curian itu juga dijual perkilo, harganya Rp 90.000. Sebelumnya daging sapi telah dipotong-potong lalu dijual. ***SIN/MT**

Bupati Pasangkayu, Lantik Kades Lariang Antar Waktu

PASANGKAYU, Bertempat diruang kerja Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, Kepala Desa (Kades) Lariang antar waktu, Kecamatan Tikke Raya, Firman, resmi dilantik. Rabu, (24/01/18).

Pada kesempatan tersebut, Agus Ambo Djiwa, berpesan kepada Kades Lariang yang baru saja dilantik, agar menjalankan tugas sesuai sumpah dan janji yang telah diucapkan dan selalu berpedoman kepada Undang-Undang dalam merencanakan pembangunan di desa, agar roda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik.

Kades juga harus pro-aktif menggunakan kantor, supaya pelayan prima kepada mas-

yarakat terpenuhi dan ini menjadi sebuah kewajiban. Artinya tidak boleh berkantor dirumah.

"Rumah itu beda dengan kantor, dan tidak ada alasan kepala desa untuk tidak berkantor. Harus betul melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagaimana tuntutan program. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita, jadi harus betul - betul memanfaatkan kantornya", jelas Bupati Pasangkayu.

Ia juga berpesan, dalam menjalankan tugas komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten jangan terputus. Mengingat tanggungjawab kepala desa sangat-

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

lah besar, karena selain urusan pemerintahan, masalah sosial di masyarakat juga menjadi tanggungjawab, sehingga apabila ada informasi yang tidak benar segera diluruskan.

Sekedar di ketahui, anggaran yang diterima desa Lariang tahun 2018 sebesar Rp. 1.926.650.000. Meliputi Dana Desa (DD) Rp.950.309.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.948.326.000. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp.28.015.000.

Sebelum Firman dilantik, Pejabat Desa sementara desa Lariang yakni Camat Tikke Raya, Darwis, karena kepala desa terpilih sebelumnya telah menjadi terpidana, karena terbukti menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2015.

Sesi pelantikan juga dihadiri oleh, Wakil Bupati, Muh. Saal, Sekab Pasangkayu, Muh. Natsir, Kajari Pasangkayu, Imanuel Rudy Pailang, Asisbten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Makmur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Arfan Lasibe, dan Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Saifuddin Andi Baso dan Ikram Ibrahim. • (ASPAR/MT)

pertambahan produksi Sektor Parawisata,Perdagangan,pertanian".

Yang paling berperang meningkatkan pertumb u h a n

Ekonomi kabupaten Soppeng adalah Sektor Pertanian Ungkap Kepala Badan Statistik Soppeng H.rustan • TRI WULAN JAYA/SEHAN

Puskesmas Cabbenge Diproyeksikan Jadi Rumah Sakit Penyangga

P

uskesmas Cabbenge, satu diantara puskesmas di Kabupaten Soppeng akan mendapat perhatian khusus dari Pemkab Soppeng. Bahkan, tahun anggaran 2018 ini, Puskemas Cabbenge diproyeksikan jadi rumah sakit penyangga di Kabupaten Soppeng.

Kadis kesehatan Soppeng Sarianto, mengatakan, Puskesmas Cabbenge sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menjadi rumah sakit penyangga. Beberapa pertimbangan sehingga Puskesmas Cabbenge yang dipilih yaitu, sesuai kriteria

Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Selain itu, lokasi Puskesmas Cabbenge juga sangat strategis,dan sudah menjadi puskesmas rawat inap. Apabila sudah menjadi rumah sakit penyangga, maka akan dilakukan penambahan alat medis, dan juga tenaga medis tambahan, khususnya dokter umum.

Menurut Sarianto, jika nantinya Puskesmas Cabbenge berubah menjadi Rumah Sakit Penyangga di Kabupaten Soppeng, maka dirinya mendorong untuk mendongkrak status RSUD Latemmamala, dari tipe C menjadi tipe B. ***TRIB.MT**

LINTAS SULSEL

13

Bupati Pasangkayu Terima Bansos Rastra Secara Simbolis

PASANGKAYU, Perum Bulog Mamuju, menyalurkan bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) kepada seluruh kepala desa di Kab. Pasangkayu, Jumat, 26 Januari 2018 Kegiatan Penyaluran tersebut berlangsung di ruang pola kantor Bupati dan diterima secara simbolis oleh Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, yang diserahkan oleh kepala Perum Bulog Sub Divre Mamuju, Farid Nur, dan disaksikan oleh Wakil Bupati Pasangkayu, Muh. Saal, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pasangkayu, Nur Said.

Farid Nur mengatakan,

bahwa tahun 2018 ini, Kab. Pasangkayu mendapatkan Bansos Rastra dari pemerintah pusat sebanyak 56. 870 kilo gram dan diberikan kepada 5687 kepala keluarga berdasarkan jumlah data yang telah diberikan kepada setiap kepala desa.

"Bansos Rastra dari pemerintah pusat itu diberikan secara gratis kepada masyarakat yang akan menerimanya. Bedah dengan tahun sebelumnya, dimana masyarakat itu dibebankan perkilonya Rp.1600" imbuh kepala Perum Bulog Sub Divre Mamuju, Farid Nur. Sementara bobot beras

sejahtera yang akan diterima masyarakat ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Beras Bulog sebelumnya berjumlah 15 kilo gram persak, namun sekarang menurun menjadi 10 kilo gram dalam persaknya. Dan bantuan seperti ini berjalan setiap bulannya.

Di tempat yang sama, Bupati Pasangannya, Agus Ambo Djiwa, bersyukur karena pemerintah pusat tidak membebankan lagi biaya kepada penerima bantuan. Ia berharap kepada semua kepala desa anggar mendata ulang masyarakatnya, sehingga bantuan tahun depan bisa meningkat.

"Saya menginginkan semua masyarakat di kabupaten Pasangkayu mendapatkan bantuan seperti ini, terutama mereka yang tidak mampu. Jadi saya berharap sekali kepada para kepala desa agar mendata ulang masyarakatnya, jangan sampai yang tidak layak mendapatkan bantuan justru mereka ini yang jadi penerima" ujarnya.

Setelah penyerahan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan launching perdana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

Berkat Kepala Desa Enrekeng Asdar,Kini Anak Anak Tidak Belajar lagi di kolong Rumah SOPPENG - Mulai saat ini, anakanak di Dusun Labusseng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Soppeng, tak perlu belajar lagi di kolong rumah.

Pemerintah Desa Enrekang telah membangun sekolah khusus bagi anak-anak didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanakkanak.

Sekolah yang dibangun dengan memanfaatkan dana desa (APBN) itu kini berdiri kokoh. Bangunannya berdampingan PAUD dan TK. Kepala Desa Enrekeng, Asdar, merasa bersyukur dengan berdirinya bangunan tem-

pat belajar anak-anak itu.

Bagaimana pun, kata dia, anak-anak yang menempuh pendidikan sebelumnya hanya belajar di kolong rumah “Selamat tinggal masa lalu.

Kita harapkan dengan adanya bangunan ini, anak-anak kita bisa belajar dengan tenang dan bersemangat” ujar aSsdar, Selasa, 23/1/2018 Asdar menjelaskan, pembangunan PAUD dan TK itu, hasil musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang dituangkan dalam Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDESa. • TRI WULAN JAYA

• (ASPAR/MT)

Begini Cara Memanjakan Warga Miskin di Desa Timusu SOPPENG - Setelah sukses menyiapkan Mobil siaga Desa untuk mengantar jemput bagi warganya untuk ketempat pelayanan kesehatan , kini Pemerintah Desa Timusu kembali memanjakan warga miskin mereka khususnya penerima Rastra (Beras Sejahtera).

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Timusu mulai tahun 2018 ini adalah mengantar beras Rastra dengan gratis ketempat penerima

manfaat tersebut,ini dilakukan menurut Kades Timusu Firdaus demi untuk membantu penerima Rastra tersebut.

"Karena selama ini setiap bulan untuk bisa menerima Rastra harus ke Kantor Desa, dan tentu yang bersangkutan mengeluarkan ongkos karena ada yang sewa ojek ,bahkan mereka patungan Carter angkutan umum sehingga setiap kali ke kantor Desa minimal mengocek isi kantongnya minimal 5

ribu hingga sepuluh ribu"Ungkapnya Sehingga,oleh Pemerintah Desa mengambil inisiatif dan kebijakan bahwa mulai Tahun 2018 ini, setelah pihak Bulog mengantar Rastra Sampai di Kantor Desa Timusu maka selanjutnya pihak Pemerintah Desa yang mengantar sampai pada tempat tujuan berdasarkan titik lokasi yang telah ditunjuk.Jelas Firdaus.

• TRI WULAN JAYA/MT

Kepala Desa Ganra Prihatin Dengan Nasib Petani di Wilayahnya SOPPENG — Masyarakat tani di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), punya cerita kelam.

Bagaimana tidak. Petani, utamanya di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, sudah tiga kali menanam benih akibat banjir Kapala Desa Ganra, Khaeruddin, ikut prihatin dengan nasib petani di

wilayahnya itu.

Dia mengatakan "banjir yang merendam tanaman padi warganya itu akibat meluapnya air di sungai sekitar pasca jebolnya tanggul di Bakke, Desa Ganra".

“Hitung-hitungan saya, sudah lima kali sawah disini digenangi air dan sudah tiga kali petani menanam ulang, kasihan,” kata Khaeruddin,

Jumat, 20/1/2018.

Pemantauan di wilayah itu menyebutkan, daerah persawahan memang sedikit berada di dataran rendah.

Akibatnya, selain mudah digenangi air luapan dari sungai, areal pertanaman padi di wilayah itu juga sangat rawan tertimbun lumpur.

• TRI WULAN JAYA/SEHAN

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

ANEKA

14

Sutera Pernah Berjaya Di Jeneponto, Jalan Poros di Soppeng, Kini Tinggal Nama

Desa Tanjonga Ditanami Pohon Pisang

P

etani sutera di Kabupaten Soppeng pernah mengalami puncak kejayaan pada tahun 80 sampai 90-an terutama ketika H Made Ali menjabat Bupati Soppeng. Bahkan, A Massalangka Chaeruddin, salah seorang pengusaha sutera di Soppeng mengaku pernah mengemengexport kokon ke Korea Selatan.

Petani di Soppeng mulai memelihara ulat sutera sekitar tahun 1964.

Bahkan antara tahun 1990 hingga 1991, A.Massalangka berhasil mengeksport kokon di Negeri Jinseng sebanyak 100 ton. Namun, setelah tahun 1991 hingga sekarang, Soppeng tidak pernah lagi mengexport kokon ke Korea.

Jangankan mengirim, lanjutnya, kini petani sutra di Soppeng tidak lagi bergairah.

Meski begitu, masa kejayaan komoditas kokon atau sutra di Soppeng, sebaiknya kembali digairahkan para petani untuk mengembangkan komoditas andalan Kabupaten Soppeng.

A. Massalangka mengaku, penyebab kokon Soppeng saat sampai di Korea ada yang rusak.

Penyebab lainnya merosotnya sutra di Soppeng ialah, harga kakao dapat bersaing dengan harga kokon. Dampaknya lebih

J

jauh, lahan tanaman murbei (ulat sutra) saat itu dapat disulap jadi lahan tanaman kakao.

Sekadar diketahui, pada tahun 1070-an, Kabupaten Soppeng memiliki produksi

dan harga sutra yang tertinggi di Indonesia. Kini, nama besar dan Sutra pernah berjaya di Bumi Alatamamma itu, tinggal sebuah nama belaka. ***TRIB/MT**

Putri Terbaik Sulsel Lolos di Liga Dangdut Indonesia (LDI)

T

iara, 16 tahun, gadis asal Sidrap menanti doa restu masyarakat Sidrap. Gadis asal Tanrutedong, Sidrap yang tercatat sebagai siswi SMAN 7 Sidrap itu, kini berjuang di ajang Liga Dangdut Indonesia yang digelar Indosiar. Tiara sudah lolos audisi tingkat provinsi, baru-baru ini. Namun, Tiara belum aman, ia dan empat orang lainnya yang mewakili Sulsel masih akan ikut seleksi lanjutan di Jakarta.

“Yang jelas kami mohon doa seluruh masyarakat Sulsel, khususnya pemerintah daerah dan warga Sidrap agar Tiara bisa lolos di kontestasi,” kata Najamuddin ayah angkat Tiara, Senin, 25 Desember.

Najamuddin yang juga guru Tiara itu berjanji akan mengantar Tiara untuk memohon doa restu langsung kepada Bupati Sidrap, H Rusdi Masse dan Ketua DPRD Sidrap, H Zulkufli Zain sebelum ke Jakarta, Tokoh masyarakat Tanrutedong, Ilham Junaedy berjanji akan mendukung Tiara sepenuhnya di ajang Liga Dangdut Indonesia

Indonesia itu “saya, kerabat dan keluarga pasti akan mendukung Tiara,” ujar pria pecinta lagu dangdut itu, menutup.

Selain dari Putri dari Sidrap yang lolos Liga Dangdut Indonesia, yang disiarkan langsung oleh Indosiar, tak ketinggalan Putri terbaik Wajo, yakni Yonna Bella Agatha, juga ambil bagian dalam Kontes Liga Dangdut Indonesia.

Pada ajang pencarian bakat stasiun televisi nasional (Indosiar), Liga Dangdut Indonesia (LDI), Yoana Bella Agatha merupakan kontestan satu-satunya dari Kabupaten Wajo yang lolos dalam ajang bergengsi ini.

“Terima kasih atas dukungan dan doa keluarga, terutama Suami dan mertua serta Ayah dan Almarhumah Ibunda, sehingga saya bisa lolos untuk mengikuti audisi Liga Dangdut Indonesia di Jakarta,” kata

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

perempuan yang biasa disapa Yoana itu.

Perempuan kelahiran Sengkang 27 Agustus 1993 silam itu, kini membutuhkan dukungan dan doa khususnya dari masyarakat Kabupaten Wajo dan pada umumnya Indonesia.

“Dengan membawa nama besar Wajo, saya berharap kepada seluruh masyarakat Wajo dimanapun berada, dan

alan rusak yang tak kunjung dikerjakan oleh pihak pemerintah daerah, kerap menjadi sasaran kemarahan warga setempat dengan menanam pohon pisang.

Begitulah kondisi yang terjadi di Jalan Poros Desa Tanjoga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, secara emosional warga menanam pohon pisang di tengah badan jalan tersebut. Sehingga menyebabkan arus lalulintas agak terganggu terutama kendaraan roda empat yang keluar masuk mengangkut hasil pertanian.

Sejumlah awak media yang bergabung dalam tim melakukan kunjungan di lokasi tersebut, memang benar adanya bahwa warga dapat menanam pohon pisang di tengah jalan, bahkan ada juga warga menanam rumput laut di badan jalan. “Begitu tiba di lokasi, benar ada pohon pisang yang ditanam bersama rumput laut. Sungguh ironi dan memperihatinkan,” tukas salah satu rekan media yang sempat nyeletuk Bukan hanya badan jalan ditanami pohon pisang, tapi juga plat dekker sudah roboh lantaran tidak ada upaya dari pihak terkait untuk memperbaikinya. Salah seorang warga Desa Tanjoga mengatakan, plat dekker roboh itu karena mungkin ada kaitannya dengan kermarahan

umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, Mohon Doa dan Dukungan`ta semua,” kata anak bungsu dari 7 bersaudara pasangan Caco Abbas dan Hajrah Wati ini.

Lanjut perempuan yang menetap di Jalan Andi Koro Sengkang itu, semoga tiket LDI ini adalah kado terindah untuk Almarhuma ibu di Hari Peringatan Ibu tahun 2017 ini.

“Sejak kecil ibu sudah mendukung saya di dunia tarik

warga saat menanam pohon pisang di tengah badan jalan beberapa waktu lalu.

Sekedar diketahui, sejak plat dekker itu roboh, beberapa kali terjadi kecelakaan karena jembatan tanpa ada dindin penghalan. Salah satu toko masarakat yang layak dipercaya mengungkapkan bahwa Kepala Desa Tanjonga inin memperbaiki plak dekker tersebut, tetapi oknum kades mungkin masih menunggu perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Apalagi, Kades Tanjonga telah dijanji bahwa tahun 2017 lalu, pihak Pemda Jeneponto akan memperbaiki plat dekker tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada realisasinya Ketika tim media itu hendak mengkonfirmasi ke rumah Kades Tanjonga tersebut. Namun, oknum kades tidak ada di rumah kediamannya hingga berita ini diturukan atau naik cetak.

Terhadap permasalahan ini, sejumlah warga Desa Tanjonga mengharapkan perhatian Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar segera melakukan proses dan tindaklanjut termasuk memenuhi janji rencana pihak Pemda Jeneponto untuk memperbaiki jalan poros Desa Tanjonga dan pebaikan plat dekker yang rusak parah sejak dua tahun lalu. **RINTO**

suara, dan setelah bersuami, Mertua dan Suamiku mendukung penuh karirku mulai dari ajang festifal sampai ikuti audisi di LDI,” katanya.

Yoana mengaku terlahir dari keluarga yang serba kekurangan,” Sehingga hanya ucapan Terima Kasih yang tak terhingga untuk semuanya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat, atas dukungan ta,”katanya.

• AGUSH

LAPORAN DAERAH Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal di Luwu Raya

D

irektorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Drs. Johozua M. Yoltuwu, M.Si, hadir memberikan materi tentang pengelolaan dana desa. Pada kesempatan itu, Johozua mengaku mendapat kabar kalau banyak kades terkendala SDM mengelola dana desa.

Suasana pertemuan dikemas dalam bentuk diskusi pada acara sidang MPL-PGI. Kemudian Ditjen memaparkan materinya, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dalam iskusi tersebut, peserta sidang dari berbagai daerah di Indonesia mengungkap berbagai kendala dari daerah asalnya. Misalnya, pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal, dan lain-lain.

Sebelum masuk materi diskusi, Ditjen lebih dulu memberikan kata pengantar.

Menurut dia, Luwu Raya meliputi Luwu, Palopo, Lutra, dan Lutim sudah tidak masuk daerah tertinggal. Sebab, di Luwu Rasa sudah dalam program pemba-

15

Terima Keluhan Kades Terkendala SDM dalam Mengelola DD

ngunan pedesaan seluruh desa. ”Yang kita sekarang bahas dengan Pemda adalah Pemda menetapkan kawasan, keunggulan daerahnya, apakah di sini karet, kakao, kopi atau cengkeh misalnya, dan keunggulan itu yang difasilitasi dalam rangka daya ungkit bagi masyarakat setempat karena akan ditunjang dengan sarana dan prasara pertanian dan hasilkan pupuk dan bibit dalam koordinasi dengan kementerian pertanian,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, sumber-sumber pembiayaan itu akan diambil dari berbagai sektor,

bahkan Kemendes dan PDT siap memasilitasinya. Diakuinya, tiap minggu hampir 10 bupati ketemu dengan menteri. Menteri kepada bupati hanya menyampaikan tiga hal saja menu utama yang lebih.

Misalnya, kalau di daerah ini, apakah perikanan, apakah kopi, apakah kakao. Itu sektor unggulan yang diminta perhatian untuk ditingkatkan. ”Jadi, jangan disebar kemana-mana tapi kemudian daya ungkitnya tidak memberi makna untuk masyarakat lbih baik fokus di program unggulan,” paparnya.

Dalam hemat dia, kalau

infrastruktur itu berjalan berbarengan, terutama untuk jalan, air bersih, listrik pedesaan, tambahan perahu, dermaga-dermaga bisa dikoordinasikan dengan penggunaan dana desa, maupun program-program terbatas dari kementerian lembaga lainnya yang menempatkan programnya di daerah ini.

Dalam diskusi tersebut, SDM kepala desa jadi bahan sorotan dalam mengelola dana desa. ”SDM kepala desa jadi kendala dalam mengelola dana desa. Jadi memang perlu SDM ditingkatkan,” ucap salah seorang peserta dari Sumatera.

SDM kepala desa perlu ditingkatkan, karena banyak kepala desa yang kurang SDM sehingga tidak mampu mengelola dana desa. Sedangkan petani yang tidak punya lahan agar diberikn lahan dari pemerintah.

Karena sangat ironis kalau seorang petani yang tidak punya lahan untuk digarap. Termasuk persoalan guru di daerah ter-

pencil yang sangat minim. Usul dia bagaimnna kalau dana desa dipergunakan untuk guru honorer. Pembangunan desa lebih difokuskan untuk daerah di luar Jawa, seperti di daerah Hasmat (Papua).

Santa Manik, Kepala Desa dari Pantilang, Bastem, mengatakan, jalan desa di Bastem masih butuh perhatian. ”Mohon perhatian dari kementerian desa agar lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur sehingga kesejahteraan masyarakat desa,” imbuhnya.

Ia juga mengungkap program kesehatan juga diperhatikan.

Di sana, kata dia, pemerintah desa sudah menerapkan jangan membuang air besar sembarangan. Aspirasi yang mengemuka itu dicatat oleh Ditjen. Nantinya aspirasi ini akan dibawa ke Jakarta dan dilaporkan kepada menteri untuk jadi bahan program ke depan. Di akhir diskusi, Ditjen menyebutkan di Sulsel sendiri, Badan Usaha Milik Desa sudah mencapai 313. ***PP/MT**

Gubernur Sulsel Resmikan UPT Pendapatan dan Samsat Jeneponto

G

ubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pagi-pagi hadir di Kabupaten Jeneponto.

Kedatangan Syahrul YL ini dalam rangka untuk meresmikan kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan dan SamsatWilayah Jeneponto, Rabu (17/1/2018).

"UPT ini hadir karena Kabupaten Jeneponto yang terus tumbuh dan berkembang baik jumlah penduduk bersama jumlah kendaraan yang ada," ujar Gubernur Sulsel Syahrul YL. Data tahun 2016 penduduk Jeneponto sebanyak 357.807 jiwa, sedangkan jumlah kendaraan per 31 Desember 2017 mencapai 43.914 unit kendaraan.

Gubernur SYL menyebutkan Kabupaten Jeneponto tumbuh dengan sangag baik, di mana perekonomian masyarakat semakin membaik mengakibatkan masyarakat lebib mampu memiliki kendaraan bermotor.

"Ini karena akselarasi perekonomian, dinamika dan mobilitas masyarakat semakin meningkat yang menghadirkan masyarakat mampu memiliki kendaraan," kata Syahrul YL via rilis ke tribun-timur.com.

Hadirnya kantor ini akan memacu pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat lebih

sadar untuk membayar pajak.

"Hadirnya kantor posisinya untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang menikmati fasilitas publik agar dapat menyelesaikan pembayaran pajaknya dengan baik, Masyarakat Sulsel dan Jeneponto disebutkanya adalah masyarakat yang taat membayar pajak. Dari pajak masyarakat, pemerintah mampu menghadirkan fasilitas dan pelayanan publik yang baik.

Sementara itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar berharap hadirnya kantor Samsat ini dapat meningkatkan pendapatan daerah.

"Kita merasakan manfaatnya, termasuk dari bagi hasil yang ada, di tahun 2017 kemarin sebesar Rp45 miliar, dimana tahun-tahun sebelumnya hanya Rp20 dan Rp38 miliar, kita berharap akan lebih meningkat lagi," sebut Iksan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Tautoto Tanaranggina, menyebutkan pembangunan Samsat Wilayah Jeneponto menggunakan sumber dana dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sebesar Rp2,95 miliar. Berdiri di atas tanah seluas 1.800 persegi (M2), merupakan lahan milik Pemerintah Jeneponto yang dihibahkan pada Pemerintah Provinsi Sulsel.

Kepala UPT Samsat Wilayah Jeneponto Sofyan tren kepemilikan kendaraan meningkat, animo masyarakat cukup bagus untuk pembelian kendaraan bermotor baru terutama di akhir Desember.

"Hingga saat ini jumlah kendaraan roda empat berjumlah 38.000 unit. Terget dari pusat belum ada penetapan, karena biasanya diawal Februari. Kemarin dari tahun 2016 ke 2017 terjadi penambahan Rp2,7 miliar," pungkasnya. (*)

Rektor UMI Beri Bantuan Bedah Rumah kepada Warga Jeneponto

R

ektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar, M.Si menyerahkan bantuan bedah rumah kepada 10 keluarga Warga Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Jumat pekan lalu.

Penyerahan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atas kerja sama dengan Kementerian Sosial RI dengan UMI Makassar.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh orang nomor satu di UMI Makassar tersebut berupa uang tunai senilai Rp 15 juta per kepala keluarga. Dalam sambutannya, Masrura berharap agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

"Kami harap bukan kali ini saja, tapi juga untuk tahun-tahun mendatang, dengan jumlah bantuan yang diupayakan lebih meningkat lagi," ujarnya

dengan nada optimis.

Ucapan senada juga disampaikan oleh Bupati Jeneponto Iksan Iskandar yang berharap pihak UMI tidak berhenti memberikan binaan, bimbingan pada Desa Gunung Silanu.

"Selain bantuan tersebut, kami berharap UMI juga memberikan bimbingan dan binaaan untuk desa pesisir diwilayah Jeneponto, karena wilayah pesisir jauh lebih miskin dari pada wilayah pegunungan," ujar Iksan Iskandar.

Pada tempat samal, dia juga menyerahkan bantuan berupa dua unit komputer untuk keperluan administrasi Desa Gunung Silanu. Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Paris Yasir, Kadis Sosial, M Rusli Ramli, Kadis Pendidikan Nuralam Basir dan beberapa pejabat yang mendampingi serta rombongan rektorat UMI Makassar. ***TRIB/MT**

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018

16

advertorial

SEGMEN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. PASANGKAYU

SOSIALISASI DAN LAUNCHING PERDANA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA ( BANSOS RASTRA ) TAHUN 2018

EDISI FEBRUARI NO. 133 / TAHUN X / 2018