LAMPIRAN_PERATURAN TENTANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LAMPIRAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN OPERASIONALISASI KPHP Kriteria -1 Kapasitas KPHP

Indikator

(1) 1. KPHP Memiliki institusi pengelolaan

Ruang Lingkup dan Pengertian Kapasitas KPHP menggambarkan kemampuan organisasi KPHP dalam melaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan yang ditunjukan dengan kelengkapan struktur organisasi, ketersediaan SDM dan perangkatnya

Alat Penilaian (Verifier)

(2)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

1.1. Organisasi KPH

Memiliki organisasi pengelolaan sampai di tingkat resort dan telah ditetapkan/ disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memiliki organisasi pengelolaan sampai di tingkat resort namun belum telah ditetapkan/disahkan oleh pejabat yang berwenang

Belum Memiliki organisasi pengelolaan sampai di tingkat resort

1.2. Pembagian tupoksi organisasi sesuai dengan ketentuan

Pembagian tupoksi sampai tingkat resort sangat jelas

Pembagian tupoksi sampai tingkat resort tidak jelas

Tidak ada pembagian tupoksi sampai tingkat resort sangat jelas

Indikator

(1) 2. Komitmen KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

(2)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

2.1. Keberadaan dokumen visi misi dan tujuan KPHP yang sesuai PHL

Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL

Dokumen visi dan misi tersedia, legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHPL

Dokumen visi dan misi tidak tersedia

2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan KPHP

Sosialisasi dilakukan mulai dari level masyarakat dan pemegang izin di wilayah KPHP dan ada bukti pelaksanaan

Sosialisasi dilakukan mulai dari level masyarakat dan ada bukti pelaksanaan

Sosialisasi tidak dilaksanakan

2.3. Ketersediaan Pedoman Kerja (SOP)

Terdapat minimal 5 (lima) SOP

Terdapat 1sampai 4 SOP

Tidak terdapat SOP

Indikator

(1) 3. Ketersediaan SDM yang memadahi/ sesuai dengan bidangnya

4. Pendampingan oleh lembaga para pihak

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.1. Ketersediaan SDM yang memadai dan mengelilingi kompetensi dalam pengelolaan SDH di KPHP

Terdapat SDM yang memadai dan memiliki kompetensi di KPHP

Terdapat SDM yang memadai dan belum memadai di KPHP

Tidak terdapat SDM yang memadai dan memiliki kompetensi di KPHP

3.2. Kepala KPHP memiliki Kompentensi dalam pengelolaan SDH di KPHP

Kepala KPHP sudah mengikuti diklat KKPH dan uji Kompentensi

Kepala KPHP sudah mengikuti diklat KKPH

Kepala KPHP belum mengikuti diklat KKPH

3.3. Jumlah pegawai di KPHP

Jumlah Pegawai lebih dari 20

Jumlah pegawai antara 6-20 orang

Jumlah pegawai kurang atau sama dengan 5 orang

4.1. kuantitas kegiatan yang didampingi oleh lembaga para pihak

Terdapat dua atau lebih jenis kegiatan yang didukung oleh lembaga para pihak

Terdapat satu jenis kegiatan yang didukung oleh lembaga para pihak

Belum ada kegiatan yang didukung oleh lembaga para pihak

Kriteria -2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Indikator

(1) 5. Sistem informasi manajemen KPHP yang memadai

Ruang Lingkup dan Pengertian Ketersediaan sarana dan prasarana menunjukan adanya jaminan penyelenggaraan pengelolaan hutan KPHP yang didukung ketersediaan fasilitas pengelolaan hutan

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

5.1. Ketersediaan sistem informasi manajemen yang memadai, up to date (kekinian) dan akuntabel

Tersedia sistem informasi manajemen yang up to date (kekinian) dan akuntabel dalam pengelolaan KPHP

Tersedia sistem informasi pengelolaan KPHP manajemen belum up to date (kekinian)

Tidak Tersedia sistem informasi manajemen dalam pengelolaan KPHP

5.2. Adanya penyelenggara data dan informasi

Adanya rancangan umum pengembangan basis data dan SDM, perangkat dan pengaturan prosedur layanan.

Hanya ada sebagian instrumen pengembangan basis data dan SDM, perangkat dan pengaturan prosedur layanan.

Tidak ada penyelenggaraan dan informasi

Indikator

(1) 6. Fasilitas pengelolaan hutan di KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.1. Ketersediaan fasilitas kantor yang memadai dalam operasionalisasi pengelolaan KPH

Tersedia fasilitas kantor yang memadai untuk menjamin operasionalisasi KPHP

Tersedia fasilitas kantor namum belum memadai untuk menjamin operasionalisasi KPHP

Tidak tersedia fasilitas kantor yang memadai untuk menjamin operasionalisasi KPHP

6.2. Ketersediaan alatalat pengukuran perpetaan yang memadai untuk mendukung operasionalisasi KPHP

Tersedia alat-alat pengukuran perpetaan yang memadai untuk mendukung operasionalisasi KPHP.

Tersedia alatalat pengukuran perpetaan namum belum memadai untuk mendukung operasionalisasi KPHP.

Tidak tersedia alat-alat pengukuran perpetaan yang memadai untuk mendukung operasionalisasi KPHP.

6.3. Ketersediaan kendaraan operasional yang memedai untuk mendukung pengeolaan hutan di KPHP

Tersedianya Kendaraan operasional yang memadai untuk mendukung pengelolaan

Tersedianya Kendaraan operasional namun belum memadai untuk mendukung pengelolaan

Tersedianya Kendaraan operasional yang memadai untuk mendukung pengelolaan

Indikator

(1) 7. Pendanaan KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.1. Pendanaan untuk mendorong operasionalisasi KPHP

Terdapat alokasi anggaran APBD, APBN dan sumber lain yang sah untuk operasionalisasi KPHP

Terdapat alokasi anggaran APBN dan sumber lain yang sah (tanpa APBD) untuk operasionalisasi KPHP

Hanya alokasi APBN untuk operasionalisasi KPHP

7.2. Pendanaan untuk pembinaan masyarakat mitra KPHP

Terdapat alokasi anggaran APBD, APBN dan sumber lain yang sah untuk Kegiatan pembinaan masyarakat.

Terdapat alokasi anggaran APBN dan sumber lain yang sah (tanpa APBD) untuk Kegiatan pembinaan masyarakat.

Tidak terdapat alokasi untuk Kegiatan pembinaan masyarakat.

Kriteria -3 Rencana Kelola

Indikator

(1) 8. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) KPHP

Ruang Lingkup dan Pengertian Rencana kelola KPHP menggambarkan keseluruhan ruang lingkup aktifitas yang akan dilaksanakan oleh KPHP berdasarkan jangka waktu dan orientasi pengembangan, meliputi rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana bisnis.

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.1. Ketersediaan dokumen rencana pengelolaan (RPHJP) KPHP.

Terdapat dokumen RPHJP dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Terdapat dokumen RPHJP namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang

Tidak Terdapat dokumen RPHJP

8.2. Kemudahan akses dokumen rencana kelola bagi masyarakat

Dokumen RPHJP merupakan dokumen terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan

Dokumen RPHJP bisa diakses apabila ada permintaan khusus dari lembaga tertentu

Dokumen RPHJP tidak bisa diakses oleh pihak lain yang membutuhkan

8.3. sosialisasi dokumen RPHJP kepada masyarakat

Sosialisasi RPHJP dilakukan melalui berbagai media dan memiliki variasi yang cukup mudah dimengerti

Sosialisasi RPHJP dilakukan terbatas dalam bentuk pertemuan

Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait RPHJP

Indikator

(1) 9. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJPd) KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

(2)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

9.1. Ketersediaan dokumen rencana pengelolaan jangka pendek (RPHJPd) bagi masyarakat

Terdapat dokumen RPHJPd dan sudah disahkan oleh Kepala KPHP

Terdapat dokumen RPHJPd namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang

Tidak Terdapat dokumen RPHJPd

9.2. Kemudahan akses dokumen RPJHPd bagi masyarakat

Dokumen RPHJP dmerupakan dokumen terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan

Dokumen RPHJPd bisa diakses apabila ada permintaan khusus dari lembaga tertentu

Dokumen RPHJPd tidak bisa diakses oleh pihak lain yang membutuhkan

9.3. sosialisasi dokumen RPHJPd kepada masyarakat

Sosialisasi RPHJPd dilakukan melalui berbagai media dan memiliki variasi yang cukup mudah dimengerti

Sosialisasi RPHJPd dilakukan terbatas dalam bentuk pertemuan

Tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait RPHJPd

Indikator

(1) 10. Rencana Bisnis

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

10.1. Ketersediaan Rencana Bisnis KPHP

Tersedia Rencana Bisnis untuk 3 (tiga) atau lebih komoditas (produk) dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Tersedia Rencana Bisnis untuk 1 (satu) sampai 2 (dua) komoditas (produk) dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Tidak tersedia rencana bisnis

10.2. Kemudahan akses dokumnen Rencana Bisnis bagi calon mitra (investor dan atau masyarakat)

Dokumen Rencana Bisnis KPHP merupakan dokumen terbuka dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan

Dokumen Rencana Bisnis KPHP hanya bisa diakses apabila ada permintaan khusus dari lembaga tertentu

Dokumen Rencana Bisnis tidak bisa diakses oleh pihak lain yang membutuhkan

10.3. Sosialisasi dan promosi dokumen Rencana Bisnis kepada calon mitra (investor dan atau masyarakat

Sosialisasi dan promosi Rencana Bisnis KPHP dilakukan melalui berbagai media dan memiliki variasi yang cukup mudah dimengerti masyarakat

Sosialisasi dan promosi Rencana Bisnis KPHP dilakukan terbatas dalam bentuk pertemuan

Tidak pernah dilakukan sosialisasi dan promosi terkait Rencana Bisnis KPHP

Indikator

(1) 11. Sinkronisasi rencana pengelolaan hutan KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

(2) 11.1 Sinkronisasi rencana pengelolaan KPHP dengan rencana pengelolaan pemegang ijin dalam wilayah kerja

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

Sudah ada sinkronisasi rencana kelola pemegang ijin dengan RHJP secara menyeluruh

Sudah ada sinkronisasi rencana kelola pemegang ijin dengan RHJP tetapi belum menyeluruh

Tidak ada rencana kelola pemegang ijin dengan RHJP

Kriteria-4

Ruang Lingkup dan Pengertian

Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan di wilayah KPHP menggambarkan keseluruhan ruang lingkup aktifitas yang akan dilaksanakan oleh KPHP berdasarkan jangka waktu dan orientasi pengembangan, meliputi rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana bisnis.

Indikator

(1) 12. Pemanfaatan Hutan

Alat Penilaian (Verifier)

(2)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

12.1. Pengembangan kerjasama pemanfaatan dengan masyarakat setempat

Telah melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan 2 (dua) atau lebih kelompok masyarakat

Telah melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan 1 (satu) kelompok masyarakat

Belum melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan kelompok masyarakat

12.2. Peningkatan Kapasitas masyarakat setempat dalam pemanfaat hutan

Telah melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan hutan dengan 2 (dua) atau lebih kelompok masyarakat

Telah melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan hutan dengan 1 (satu) kelompok masyarakat

Belum melakukan pelatihan dalam rangka pemanfaatan hutan dengan kelompok masyarakat

Indikator

(1) 13. Fasilitasi permodalan dan pasar bagi usaha masyarakat adat/ lokal diwilayah kelola KPHP

14. Penanaman dalam wilayah kelola KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

(2)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

13.1. Fasilitasi permodalan bagi usaha masyarakat setempat yang menjadi mitra KPHP

Terdapat 2 (dua) atau lebih kelompok masyarakat setempat yang diberi fasilitas permodalan

Terdapat 1 (satu) lebih kelompok masyarakat setempat yang diberi fasilitas permodalan

Belum memfasilitasi permodalan bagi masyarakat setempat

13.2. Fasilitasi pemasaran hasil usaha masyarakat setempat yang menjadi mitra KPHP

Terdapat 2 (dua) atau lebih kelompok masyarakat setempat yang diberi fasilitas pemasaran

Terdapat 1 (satu) lebih kelompok masyarakat setempat yang diberi fasilitas pemasaran

Belum memfasilitasi fasilitas pemasaran bagi masyarakat sekitar

14.1. Penanaman

Penanaman secara swakelola telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir atau lebih.

Penanaman secara swakelola telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Belum melakukan penanaman

Indikator

(1)

15. Perlindungan dan pengamanan dalam wilayah kelola KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

(2)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(3)

(4)

(5)

14.2 Keterlibatan Masyarakat

Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman dengan dilengkapi dokumen perjanjian

Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman belum dilengkapi dokumen perjanjian

Belum melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman

15.1. Perlindungan Hutan

Terdapat kegiatan perlindungan hutan yang didukung oleh data spasial (peta)

Terdapat kegiatan perlindungan hutan tetapi tidak didukung oleh data spasial (peta)

Belum melaksanakan perlindungan hutan

15.2. Pengamanan Hutan

Melaksanakan patroli dan didukung dengan data dan informasi lokasi patroli

Melaksanakan patroli namun tidak didukung dengan data dan informasi lokasi patroli

Belum melaksanakan patroli

15.3. Intensitas patroli pengamanan wilayah kerja

Penyelenggaraan patroli pengamanan wilayah kerja dilaksanakan minimal setiap triwulan

Penyelenggaraan patroli pengamanan wilayah kerja dilaksanakan minimal setiap semester

Penyelenggaraan pengamanan (patroli) wilayah kerja tidak dilaksanakan

Indikator

(1)

16. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang ijin dalam wilayah kelola KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

15.4. Dokumen patroli pengamanan

Hasil pelaksanaan patroli dibuktikan dengan dokumen hasil patroli berikut peta lokasi

Hasil pelaksanaan patroli dibuktikan dengan dokumen hasil patroli namun tidak dilengkapi peta lokasi

Hasil pelaksanaan patroli tidak dibuktikan dengan dokumen hasil patroli.

16.1. Dokumen/ laporan pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang ijin dalam wilayah kerja

Terdapat dokumen/ laporan hasil pengawasan dan pengendalian yang didukung oleh data pemegang ijin yang akurat

Terdapat dokumen/ laporan hasil pengawasan dan pengendalian tetapi tidak didukung oleh data pemegang ijin yang akurat

Belum melakukan pengawasan dan pengendalian

16.2. Intensitas penyelenggaraan pengendalian terhadap pemegang izin di wilayah kerja

Penyelenggaraan pengendalian terhadap pemegang izin di wilayah kerja dilaksanakan minimal setiap triwulan

Penyelenggaraan pengendalian terhadap pemegang izin di wilayah kerja dilaksanakan minimal setiap semester

Penyelenggaraan pengendalian terhadap pemegang izin di wilayah kerja tidak dilaksanakan

Indikator

(1) 17. Penanganan konflik di wilayah kerja

18. Strategi menuju kemandirian KPHP

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

17.1. Ketersediaan Peta penanganan konflik tenurial

Terdapat peta penaganan konflik tenurial yang didukung oleh data yang akurat

Terdapat peta penaganan konflik tenurial tetapi tidak didukung oleh data yang akurat

Tidak terdapat peta penanganan konflik tenurial

17.2. Intensitas mediasi penanganan konflik

Mediasi penanganan konflik dilaksanakan minimal 6 (enam) kali dalam setahun

Mediasi penanganan konflik dilaksanakan satu sampai 5 (lima) kali dalam setahun

Mediasi penanganan konflik tidak dilaksanakan

18.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD

Adanya dukungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor untuk memfasilitasi KPHP menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang didukung dengan dokumen

Adanya dukungan Lembaga Donor untuk memfasilitasi KPHP menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang didukung dengan dokumen

Belum ada dukungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor untuk memfasilitasi KPHP menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang didukung dengan dokumen

Indikator

(1)

Alat Penilaian (Verifier)

Nilai Kematangan Verifier 5 (Baik)

3 (Sedang)

1 (Buruk)

(2)

(3)

(4)

(5)

18.2. Ketersediaan dokumen untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan BLUD

Tersedianya sebagian dokumen pendukung untuk penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD yang disetujui oleh pejabat yang berwenang

Tersedianya sebagian dokumen pendukung untuk penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD namun belum disetujui oleh pejabat yang berwenang

Belum tersedia dokumen pendukung untuk penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD

LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PEDOMAN PENILAIAN OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Penilaian operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan KPHP. Sebahgaimana suatu prosespembangunan, tentulah diawali dengan mendiagnosis permasalahan dan menetapkan konsep solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Konsep solusi tersebut selanjutnya diformalkan menjadi satu kebijakan sebagai dasar implementasi konsep solusi. Tanpa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dan rencana formal pemerintah, maka implementasi tidak akan memiliki payung hukum.

Untuk memastikan bahwa tujuan tersebut mengarah pada pencapaian yang ditetapkan, maka diperlukan penilaian operasionalisasi KPHP atas implementasi tugas dan fungsinya.

Sebagai proses yang berkelanjutan, kegiatan penilaian operasionalisasi KPHP tidak perlu diartikan sebagai kegiatan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi sebagai upaya untuk menemukan cara bagaimana program dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya pembelajaran (lesson learn) dan umpan balik (feed back)dari proses penilaian operasionalisasi KPHP menjadi penting.

Dengan demikian, implementasi pembangunan KPHP merupakan sebuah siklus yang tidak terputus dan berlangsung secara berkelanjutan.

Kinerja pembangunan KPHP merupakan cerminan tingkat capaian pembangunan KPHP. Dengan demikian, penilaian operasionalisasi KPHP dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya untuk mengukur tingkat capaian pembangunan KPHP. Terdapat dua proinsip dasar yang harus dipenuhi oleh kinerja operasionmalisasi KPHP yaitu efektivitas pengelolaan dan efektivitas organisasi KPHP. Efektivitas pengelolaan KPHP sangat terkait dengan proses pengelolaan (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi).

Sedangkan efisiensi organisasi KPHP sangat terkait dengan model kelembagaan yang dibangun serta dukungan sumberdaya yang tersedia (SDM, dana dan sarana prasarana).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penilaian operasionalisasi KPHP adalah mengukur tingkat capaian operasionalisasi KPHP dengan tujuan untuk menentukan bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengelolaan KPHP di tingkat tapak dari serangkaian pembelajaran (lesson learn) yang diperoleh dari penilaian tersebut. Sistem penilaian tersebut lebih lanjut

diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengawal operasionalisasi KPHP dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.

C. Manfaat 1. Mendorong KPHP agar dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

2. Mempercepat proses penguatan kelembagaan KPHP sehingga dapat bekerja sesuai dengan mandatnya sebagai unit manajemen terkecil di tingkat tapak.

3. Memberi masukan kepada Kepala KPHP, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan analisis permasalahan yang diperoleh dari hasil penilaian dan pemantauan lapangan.

4. Menyediakan pedoman bagi pelaksana di lapangan dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan operasionalisasi KPHP.

2. METODE DAN ANALISIS A. Metode Metode dalam penilaian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat penilaian (sekarang), menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan.

Penilaian operasionalisasi KPHP terdiri dari 4 (empat) kriteria, 18 (delapan belas) indikator dan 42 (empat puluh dua) verifier, dengan perincian: a. Kriteria-1 : Kapasitas KPHP, terdiri dari 4 (empat) Indikator dan 10 (sepuluh) Verifier b. Kriteria-2 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari 3 (tiga) Indikator dan 10 (sepuluh) Verifier c. Kriteria-3 : Rencana Kelola, terdiri dari 4 (empat) Indikator dan 9 (sembilan) Verifier d. Kriteria-4 : Pengelolaan Hutan, terdiri dari 7 (tujuh) Indikator dan 16 (enambelas) Verifier Nilai kategori (kualitatif) dan skor (kuantitatif) dari masing-masing alat penilaian (Verifier) ditetapkan sebagai berikut : a. Baik (skor : 5), apabila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang di Verifier b. Sedang (skor : 3), apabila data lapangan memenuhi sebagian unsur yang tertuang di Verifier c. Buruk (skor : 1), apabila data lapanga tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang di Verifier Tahapan pengolahan data terdiri dari tabulasi data dan analisis data berdasarkan temuan lapangan. Dalam konteks penilaian ini proses analisis data menggunakan penentuan rata-rata yang dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut: Tahap Pertama : Menentukan rata-rata dalam satu indikator dapat dihitung dengan menjumlah nilai/skor hasil penilaian dalam setiap verifier yang

Nilai Satu Indikator : Jumlah skor dari masing-masing Nilai Kematangan Verifier Jumlah seluruh Verifier pada satu Indikator

Contoh : Dalam Satu Kriteria terdapat 4 (empat) Indikator dengan nilai masing-masing adalah : 4,20 ; 3,64 ; 4,80 ; dan 2,75. Dengan demikian, maka nilai Kriteria tersebutb adalah : (4,20 + 3,64 + 4,80 + 2,75) : 4 = (15,39 : 4) = 3,85 Tahap Ketiga : Nilai Akhir

berada dalam satu indikator kemudian dibagi dengan jumlah seluruh verifier yang terdapat dalam satu indikator : Contoh : Dalam satu Indikator terdapat 3 (tiga) Alat Penilaian (Verifier) dengan nilai masing-masing adalah 3; 5; dan 3. Dengan demikian maka nilai Indikator tersebut adalah : (3 + 5 + 3) : 3 = (11 : 3) = 3,67 Tahap Kedua : Menentukan rata-rata dalam satu kriteria dapat dihitung dengan Nilai Satu Kriteria: Jumlah skor dari masing-masing Indikator Jumlah seluruh Indikator pada satu Kriteria menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaian dalam setiap indikator yang berada dalam satu kriteria dibagi dengan jumlah seluruh indikator yang terdapat dalam satu kriteria:

Jumlah skor masing-masing Kriteria Jumlah seluruh Kriteria yang digunakan

Menentukan hasil akhir penilaian dapat dilakukan dengan menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaian dalam setiap kriteria dibagi dengan jumlah seluruh kriteria yang digunakan dalam proses penilaian : Contoh : Dalam penilaian ini terdapat 4 (empat) Kriteria dengan nilai masing-masing adalah : 3,85 ; 3,64 ; 4,80 ; dan 2,57. Dengan demikian, maka nilai Kriteria tersebut adalah : (3,85 + 3,64 + 4,80 + 2,75) : 4 = (15,04 : 4) = 3,76

B. Analisis Hasil akhir dari penilaian ini disajikan dalam bentuk indeks. Indeks tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus mean ,

yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks penilaian kesiapan operasionalisasi KPHP dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu Baik, Sedang, dan Buruk dengan penjelasan sebagai berikut : Tabel 1. Kategori Indeks Penilaian Operasionalisasi KPHP Nilai Indeks

Kategori

Uraian

3,50 – 5,00

Baik

Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap verifier, indikator dan kriteria

2,50 – 3,49

1,00 – 2,49

Sedang

Buruk

Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap verifier, indikator dan kriteria Merupakan nilai rata-rata kategori rendah yang diperoleh dari setiap verifier, indikator dan kriteria

Indeks di atas diolah dari skor setiap verifier yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah, dengan pertimbangan bahwa setiap bobot dalam verifier dan indikator adalah setara.

3. PELAKSANAAN A.Pelaksana

Penilaian kesiapan operasionalisasi KPHP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Tahapan Kegiatan Proses pelaksanaan penilaian operasionalisasi KPHP, secara umum dibagi ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu: 1. Persiapan Tim Tahap ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum proses penilaian dilaksanakan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan penilaian meliputi: a. Setiap pelaksana harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang obyek yang akan dipantau (KPHP) serta teknik penggunaan instrumen penilaian ini. Untuk itu, terlebih dahulu harus dilakukan pembekalan bagi pelaksana sebelum proses penilaian dilaksanakan. b. Persiapan logostik diperlukan untuk menjamin kebutuhan

pelaksanaan penilaian dapat terpenuhi dengan baik. Persiapan ini meliputi kelengkapan penilaian diantaranya : ketersediaan perlengkapan (kamera, recorder, kit, panduan, dll), transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan selama proses penilaian. c. Persiapan administrasi untuk menjamin kelancaran proses penilaian. Kebutuhan administrasi yang diperlukan antara lain : surat perijinan atau pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan wawancara, surat tugas dan sebagainya.

2. Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan mengikuti instrumen yang sudah disiapkan. Dalam tahap ini, harus dipastikan bahwa seluruh tahapan dan konten yang terdapat dalam instrumen dilakukan dengan baik, mengingat tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses yang dilakukan. Tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi di lapangan sebagai bahan penilaian kesiapan pengelolaan hutan oleh KPHP. Hasil akhir dari tahap ini akan mempengaruhi sistem penilaian dalam tahap selanjutnya (pembobotan). Metode pengumpulan informasi yang akan dilakukan sebagai berikut: a. Studi Dokumen Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berupa dokumen perencanaan, laporan kegiatan, data organisasi, dokumen hasil rapat atau pertemuan, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. b.Observasi Lapangan Pengumpulan data melalui kegiatan observasi dilakukan dengan

pengamatan langsung ke lapangan (lokasi) terhadap obyek-obyek yang menajdi fokus penilaian. Hasil pengamatan ini, selain dapat digunakan sebagai bahan dalam penilaian, juga dapat menjadi dasar bagi proses penelusuran data lebih lanjut c. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam (indepth interview) adalah metode penggalian data dan informasi secara mendalam yang dilakukan kepada sejumlah key informan terpilih. Key Informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan memadai mengenai informasi yang dibutuhkan.

3. Penilaian dan Pelaporan Tahap ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses penilaian yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan kesiapan dari objek yang dipantau. Hal yang harus diperhatikan, proses penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memebri justifikasi “baik atau buruk� terhadap obyek yang dipantau, melainkan memotret realitas situasi dan kondisi dari obyek yang dipantau. Setiap informasi yang diperoleh dan disajikan dalam laporan penilaian ini harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan harus bisa diverifikasi.

Laporan penilaian berisikan rekomendasi dan narasi singkat tentang pengelolaan yang dilakukan oleh KPHP dan skoring penilaian kesiapan dari masing-masing kriteria. Laporan tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta terkait.

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan penilaian

operasionalisasi KPHP, pelaksana diwajibkan : membuat laporan pelaksanaan tugas dan membahas permasalahan dan merumuskan hasil kegiatan.

BAB III. HASIL KEGIATAN A. Permasalahan B. Pemecahan Masalah

C. Laporan

BAB IV. PENUTUP A. Saran dan Rekomendasi B. Kesimpulan

Laporan kegiatan penilaian harus sudah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan penilaian, pelaksana beserta anggotanya wajib membuat laporan dengan outline sebagai berikut: HALAMAN SAMPUL LAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI SUSUNAN TIM PELAKSANA BAB I. PENDAHULUAN A. Dasar B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran Kegiatan BAB II. LOKASI KEGIATAN A. Waktu Pelaksanaan B. Sumber Dana C. Anggota Tim

LAMPIRAN A. Matriks Capaian Kegiatan B. Dokumentasi

LAMPIRAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) TAHUN 2016

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

I. ASPEK PRASYARAT 1.1 Legalitas

Kepastian status areal KPHP Terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian aeal yang diusahakan.

Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal KPHP, baik oleh masyarakat,pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait.

Pal batas merupakan salahsatu bentuk rambu bahwa areal yang berada didalamnya telah dibebani izin.

a. Ketersediaan dokumen penetapan areal KPH dan perizinan yang berada dalam areal KPH

SK Penetapan KPH dan tidak peta ada, namun SK perizinan pemanfaatan hutan tidak ada di kantor KPHP

SK Penetapan KPH dan peta ada, SK perizinan pemanfaatan hutan ada di kantor KPH, namun < 50 %

SK Penetapan KPHP dan peta ada, dan SK perizinan pemanfaatan hutan yang ada di kantor KPHP â&#x2030;Ľ 50 %

b. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (Peraturan Pemerintah, Berita Acara Tata Batas/BATB, Peta kerja).

Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas.

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas tidak lengkapsesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan

c. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)

Upaya KPH belum mencapai proses penyusunan pedoman tanpa.

Batas.

Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas sampai temu gelang minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas.

Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang).

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal Hak Pengelolaan kawasan hutan.

Terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan tidak ada upaya KPHP untuk menyelesaikan atau upaya tetapi tidak terus menerus

Terdapat konflik batas dan ada upaya KPH untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus

I. ASPEK PRASYARAT Tidak ada konflik batas dengan pihak lain atau terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu

Indikator

Normal /Nilai Kematangan Verifier

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Sarana dan prasarana diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPHP

a. Ketersediaan daftar sarana prasarana pengelolaan hutan

Tidak tersedia daftar sarana prasarana

Tersedia sarana prasarana tersedia, namun tidak lengkap dan tidak jelas

Tersedia daftar sarana prasarana yang lengkap dan jelas

b. kondisi sarana dan prasarana yang mendukung operasional KPHP

Sarana dan prasarana dalam kondisi buruk

< 50% sarana dan prasarana dalam kondisi baik

â&#x2030;Ľ sarana dan prasarana dalam kondisi baik

c. Ketersediaan Personil

Personil tidak tersedia

Personil tersedia, namun tidak sesuai/ tidak mencukupi

Personil tersedia, dan sesuai/ mencukupi

(1)

1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

I. ASPEK PRASYARAT 1.2. Sarana dan Prasarana

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

I. ASPEK PRASYARAT 1.3. Komitmen KPHP

a. Keberadaan Visi, misi dan tujuan KPHP

Dokumen visi dan misi tidak tersedia

Dokumen visi dan misi tersedia dan legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHL

Dokumen visi dan misi tersedia dan legal sesuai dengan kerangka PHL

b. Sosialisasi visi, misi dan tujuan KPHP

Sosialisasi tidak dilakukan

Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (berita Acara)

Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (berita Acara)

c. ketersediaan personil

Personil tidak tersedia

Personil tersedia, namun tidak sesuai/ mencukupi

Personil tersedia, dan sesuai/mencukupi

Indikator

Normal /Nilai Kematangan Verifier

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya

a.Ketersediaan data dan flora dan fauna

Data flora dan fauna belum tersedia

Data flora dan fauna tersedia dalam bentuk numeric

Data flora dan fauna tersedia dalam bentuk numeric dan dilampiri peta penyebarannya

b. ketersediaan data potensi sumber daya alam

Data potensi sumber daya alam belum tersedia

Data potensi sumber daya alam tersedia dalam bentuk numeric

Data potensi sumber daya alam tersedia dalam bentuk numeric dan dilampiri peta penyebarannya

c. pembagian blok/ zonasi

Belum dilakukan pembagian blok/ zonasi

Telah dilakukan pembagian blok/ zonasi tetapi belum dituangkan dalam bentuk peta

Telah dilakukan pembagian blok/ zonasi dan dituangkan dalam bentuk peta

d. ketersediaan peta penataan areal kerja

Peta penataan areal kerja tidak tersedia

Peta penataan areal kerja tersedia, dan sesuai dengan peraturan

Peta penataan areal kerja tersedia, dan sesuai dengan peraturan

e. Tersedianya dokumen RPHJP

Dokumen RPHJP belum disusun

Dokumen RPHJP telah disusun namun belum disyahkan

Dokumen RPHJP telah disusun dan disyahkan

(1)

1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

1.4. Pengelolaan Hutan 1.4.1 Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Rencana pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disebut RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah KPHP dalam kurun waktu 10 tahun

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rencana pengelolaan Hutan Jangka Pendek RJP adalah rencana pengelolaan hutan uuntuk kegiatan KPHP dalam waktu 1 tahun

f. tersedianya dokumen rencana pengelolaan Jangka Pendek

Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek belum disusun

Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek telah disusun namun belum disahkan

Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek telah disusun dan disahkan

Rencana Bisnis KPHP adalah rencana pemanfaatan areal KPHP

g. tersedianya dokumen Rencana Bisnis KPHP

Dokumen Rencana Bisnis KPHP belum disusun

Dokumen Rencana Bisnis KPHP telah disusun namun belum disahkan

Dokumen Rencana Bisnis KPHP telah disusun dan disahkan

(1) 1.4. Pengelolaan Hutan 1.4.1 Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Indikator

Normal /Nilai Kematangan Verifier

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan perlu dalam rangka membuka investasi

a. tersedianya peta arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang belum dibebani izin.

Peta arahan pada areal yang belum dibebani izin tidak tersedia

Peta arahan pada areal yang belum dibebani izin tersedia namun telah disosialisasikan/ publikasi

Peta arahan pada areal yang belum dibebani izin, tersedia dan telah disosialisasikan/ publikasi

b. Pemanfaatan hutan dan Hasil Hutan (apabila tidak ada maka verifier ini dianggap not applicable)

Tidak terdapat bukti upaya KPHP untuk mendata & melaporkan seluruh pemanfaatan hutan dan hasil hutan

Terdapat bukti upaya KPHP untuk mendata & melaporkan seluruh pemanfaatan hutan dan hasil hutan tetapi tidak seluruhnya

Terdapat bukti upaya KPHP untuk mendata & melaporkan seluruh pemanfaatan hutan dan hasil hutan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya KPHP untuk mencegah pemanfaatan hutan dan hasil hutan tanpa izin

(1)

1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

1.4. Pengelolaan Hutan 1.4.2.

Pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

(1)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

1.4. Pengelolaan Hutan 1.4.2.

Pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan

Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa merubah status dan fungsi pokok kawasan hutan

c. penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (apabila tidak ada maka verifier ini dianggap not applicable)

Tidak terdapat bukti upaya KPHP untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan

Terdapat bukti upaya KPHP untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya

KPHP telah mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya KPHP untuk mencegah pemanfaatan hutan dan hasil hutan tanpa izin

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

a. Tersedianya Peta Tutupan Lahan

Peta tutupan lahan belum tersedia

Peta tutupan lahan tersedia, tahun peliputan > 2 tahun

Peta tutupan lahan tersedia, tahun peliputan 2 tahun terakhir

b. Tersedianya Peta lahan kritis

Peta lahan kritis tidak tersedia

Peta lahan kritis tersedia >50.000

Peta lahan kritis tersedia â&#x2030;¤ 50.000

II. ASPEK EKOLOGI 2.1 Rehabilitasi dan reklamasi hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

II. ASPEK EKOLOGI 2.1 Rehabilitasi dan reklamasi hutan

Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya

c. Tersedianya data calon areal rehabilitasi dan reklamasi

Data calon dan luas areal rehabilitasi tidak tersedia

Data calon dan luas areal rehabilitasi dan reklamasi tersedia namun tidak disertai peta

Data calon dan luas areal rehabilitasi dan reklamasi tersedia dan disertai peta

d. Realisasi rehabilitasi dan reklamasi

Belum ada rehabilitasi dan reklamasi

Realisasi rehabilitasi dan reklamasi < 80%

Realisasi rehabilitasi dan reklamasi minimal 80%

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

II. ASPEK EKOLOGI 2.2.

Perlidungan Hutan dan Konservasi

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan dan kawasan hutan

a. Ketersediaan Prosedur tidak prosedur tersedia perlindungan yang sesuai dengan jenisjenis gangguan yang ada

Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada

Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada

b. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi tidak mencukupi

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan

Tersedianya SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/ atau kualifikasi personil tidak memadai

Tersedianya SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan

c. SDM perlindungan huran

Prosedur tidak tersedia

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

II. ASPEK EKOLOGI d. Implementasi perlindungan gangguan (preventif/represif)

Tidak ada implementasi kegiatan perlindungan hutan.

Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preventif/ represif) tetapi belumm mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada

Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada

e. Luasan kawasan dilindungi

Luas kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada ; tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya

f. Penataan kawasan dilindungi

Belum dilakukan penataan terhadap kawasan lindung

Telah dilakukan penataan kawasan lindung namun pelaksanaanya â&#x2030;¤ 50%

Telah dilakukan penataan kawasan lindung namun pelaksanaanya > 50%

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

II. ASPEK EKOLOGI g. Kondisi penutupan kawasan dilindungi

Tidak ada upaya menghutankan kembali kawasan lindung yang mengalami kerusakan

Telah ada upaya menghutankan kembali kawasan lindung yang mengalami kerusakan dan realisasinyaâ&#x2030;¤ 50%

Telah ada upaya menghutankan kembali kawasan lindung yang mengalami kerusakan dan realisasinya > 50%

h. Sosialisasi kepada masyarakat tentang keneradaa kawasan dilindungi

Belum dilaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar hutan

Sudah dilaksanaan kepada sebagian besar (â&#x2030;¤50%) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar hutan

Sudah dilaksanaan kepada sebagian besar (>50%) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar hutan

i. Ketersediaan data flora dan fauana

Data flora dan fauna tidak tersedia

Data flora dan fauna tersedia dalam bentuk numerik

Data flora dan fauna tersedia dalam bentuk numerik dan dilampiri peta penyebarannya

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Tersedianya pedoman/ SOP kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan kawasan hutan

pedoman/ SOP kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan kawasan hutan tidak tersedia

Tersedianya pedoman/ SOP kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan kawasan hutan namun tidak mencakup seluruh jenis pemanfaatan yang ada

Tersedianya pedoman/ SOP kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan kawasan hutan dan mencakup seluruh jenis pemanfaatan yang ada

b. Pemantauan dan Evaluasi

Tidak pernah dilakukan Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan yang dilaksanakan olehKPHP

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan yang dilaksanakan olehKPHP minimal 1 tahun sekali

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan yang dilaksanakan olehKPHP minimal 1 semester sekali

III. ASPEK PRODUKSI 3.1.

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan dan hasil hutan pada areal berizin

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan areal KPHP diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan menyeluruh

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

III. ASPEK PRODUKSI c. Pelaporan

Tidak Melaporkan hasil Pemantauan dan evaluasi kepada Bupati/ Gubernur dan Kementerian LHK

Melaporkan hasil Pemantauan dan evaluasi kepada Bupati/Gubernur dan Kementerian LHK 1 tahun sekali

Melaporkan hasil Pemantauan dan evaluasi kepada Bupati/Gubernur dan Kementerian LHK minimal 1 semester sekali

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

(1)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

a. Dokumen legal terkait perizinan pada areal KPHP

Hasil verifikasi pemanfaatan hutan atau kawasan, dengan dokumen izin yang sah<30

Hasil verifikasi pemanfaatan hutan atau kawasan, dengan dokumen izin yang sah 30%80%

Hasil verifikasi pemanfaatan hutan atau kawasan, dengan dokumen izin â&#x2030;Ľ80

b. Dokumen Hasil Hutan

Hasil verifikasi hasil hutan yang dilengkapi dokumen yang sah <30

Hasil verifikasi hasil hutan yang dilengkapi dokumen yang sah 30%-80%

Hasil verifikasi hasil hutan yang dilengkapi dokumen yang sah â&#x2030;Ľ80

3.2. Legalisasi Hasil Hutan 3.2.1 Dokumen Hasil Hutan

Memastikan bahwa setiap produksi hasil hutan telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Memastikan pemegang izin yang berada pada areal kerja KPHP telah membayar iuran kehutanan

Pemenuhan kewajiban pembayaran iuran kehutananan

(1)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

3.2. Legalisasi Hasil Hutan 3.2.2. Iuran Kehutanan

Pengelolaan kawasan dan hasil hutan yang membayar iuran kehutanan < 30%

Pengelolaan kawasan dan hasil hutan yang membayar iuran kehutanan hanya 30%- 80%

Pengelolaan kawasan dan hasil hutan yang membayar iuran kehutanan hanya > 80%

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

(1)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

3.3. Peningkatan Investasi 3.3.1.

Penyiapan Prakondisi untuk meningkatkan investasi

Prakondisi investasi adalah kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan investasi

a. Tersedianya data sumberdaya alam dan potensi investasi

Tidak tersedia data Sumber daya alam dan potensi investasi

Data Sumber daya alam dan potensi investasi tersedia dalam bentuk deskripsi

Data Sumber daya alam dan potensi investasi tersedia dalam bentuk numerik, peta dan dan deskripsi

b. Tersedianya rencana Bisnis

Belum tersedia Rencana bisnis

Rencana bisnis tersedia tetapi belum sesuai dengan potensi KPHP

Rencana bisnis tersedia sesuai dengan potensi KPHP

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

(1)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

3.3. Peningkatan Investasi 3.3.2.

Sosialisasi dan promosi

Dalam rangka peningkatan investasi perlu dilakukan sosialisasi dan promosi kepada calon investor

Terlaksananya Sosialisasi dan promosi investasi

Pengelolaan kawasan dan hasil hutan yang membayar iuran kehutanan < 30%

Pengelolaan kawasan dan hasil hutan yang membayar iuran kehutanan hanya 30%-80%

Pengelolaan kawasan dan hasil hutan yang membayar iuran kehutanan hanya > 80%

3.3.3 Fasilitasi Proses Kerjasama dan Perizinan

Dalam rangka peningkatan investasi perlu memfasillitasi proses kerjasama dan perizinan

a. Bimbingan teknis permohonan perizinan

Tidak melakukan Bimbingan teknis

Telah melakukan Bimbingan teknis permohonan perizinan, namun tidak tepat sasaran

Telah melakukan Bimbingan teknis permohonan perizinan pada setiap calon investor dan sudah tepat sasaran

b. Fasilitasi Kerjasama dan Perizinan

KPHP belum memfasilitasi kerjasama dan perizinan

KPHP telah memfasilitasi kerjasama dan perizinan, namun tidak tepat sasaran

KPHP telah KPHP telah memfasilitasi kerjasama dan perizinan kepada setiap calon investor dan sudah tepat sasaran

Indikator

Normal /Nilai Kematangan Verifier

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Partisiapasi adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDH di areal KPHP

a. Mekanisme pelibatan/ peningkatan akses masyarakat.

Tidak ada mekanisme pelibatan masyarakat pada pengembangan usaha produktif pengelolaan SDH

Tidak ada mekanisme pelibatan masyarakat pada pengembangan usaha produktif pengelolaan SDH namun belum lengkap.

Tidak ada mekanisme pelibatan masyarakat pada pengembangan usaha produktif pengelolaan SDH lengkap dan jelas

b. Implementasi partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan SDH.

Tidak ada bukti pelibatan masyarakat pada pengembangan usaha produktif pengelolaan SDH

Terdapat bukti pelibatan masyarakat pada pengembangan usaha produktif pengelolaan SDH namun hanya sebagian.

Bukti pelibatan masyarakat pada pengembangan usaha produktif pengelolaan SDH, dimulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai evaluasi.

(1)

1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

IV. Aspek Sosial 4.1. Partisapasi Masyarakat

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

IV. Aspek Sosial 4.2. Koordinasi dan Konsultasi

Koordinasi adalah kegiatan sinkronisasi kegiatan antar berbagai pihak Konsultasi adalah kegiatan untuk menyelesaikan segala permasalahan/kendala dalam pengelolaan hutan

a. Ketersediaan SOP koordinasi dan konsultasi dengan para pihak.

Tidak tersedia SOP koordinasi dan konsultasi dengan para pihak.

Tersedia SOP koordinasi dan konsultasi dengan para pihak namun tidak lengkap dan tidak jelas.

Tersedia SOP koordinasi dan konsultasi dengan para pihak yang lengkap dan jelas.

b. Jadwal Koordinasi dan konsultasi KPHP dengan pihak (instansi terkait dan masyarakat)

Tidak tersedia jadwal koordinasi dan konsultasi dengan para pihak

Tersedia jadwal koordinasi dan konsultasi dengan para pihak namun tidak lengkap dan tidak jelas.

Jadwal koordinasi dan konsultasi dengan para pihak yang lengkap dan jelas.

c. Rekaman kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak.

Tidak tersedia rekaman kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak

Tersedia rekaman kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak namun tidak lengkap dan tidak jelas

Tersedia rekaman kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan para pihak yang lengkap dan jelas.

Indikator

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

4.3.

Peningkatan Kemampuan Staff KPHP

4.4 Fasilitasi Investasi

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

Peningkatan kemampuan staff diperlukan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari serta fasilitasi investasi.

Program dan realisasi pelatihan karyawan KPHP.

Tidak tersedia program dan realisasi pelatihan karyawan KPHP.

Tidak tersedia program dan realisasi pelatihan karyawan KPHP tetapi tidak jelas dan tidak tepat sasaran

Tidak tersedia program dan realisasi pelatihan karyawan KPHP yang jelas dan tepat sasaran

Dalam rangka peningkatan investasi perlu memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta berinvestasi dalam pengolaaan areal KPHP

a.Bimbingan teknis permohonan investasi kepada masyarakat

KPHP tidak pernah melakukan bimbingan teknis investasi kepada masyarakat

Telah melakukan bimbingan teknis investasi kepada masyarakat, namun tidak tepat sasaran

Telah melakukan bimbingan teknis investasi kepada masyarakat, dan tepat sasaran

b. Fasilitasi Investasi kepada masyarakat

KPHP Fasilitasi Investasi kepada masyarakat

Telah Fasilitasi Investasi kepada masyarakat, namun tidak tepat sasaran

Telah Fasilitasi Investasi kepada masyarakat untuk berinvestasi, dan tepat sasaran

(1) IV. Aspek Sosial

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

c. Ketersediaan dokumen kemitraan dengan pihak ke-2

Tidak dokumen kemitraan dengan pihak ke-2

Tersediaan dokumen kemitraan dengan pihak ke-2 namun tidak lengkap dan jelas

Tersediaan dokumen kemitraan dengan pihak ke-2 yang lengkap dan jelas

d. Laporan perkembangan realisasi kemitraan usaha dengan pihak ke-2

Tidak tersedia laporan perkembangan realisasi kemitraan usaha dengan pihak ke-2

Tersedia laporan perkembangan realisasi kemitraan usaha dengan pihak ke-2, namun tidak lengkap dan tidak jelas

Tersedia laporan perkembangan realisasi kemitraan usaha dengan pihak ke-2 yang lengkap dan jelas

IV. Aspek Sosial 4.4 Fasilitasi Investasi

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

IV. Aspek Sosial 4.5. Informasi dan Sosialisasi

Peran masyarakat perlu didukung hak akses masyarakat terhadap potensi sumber daya hutan yang berada pada KPH Hak akses masyarkat dilakukan melalui penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan berbagai pihak secara lengkap dan jelas

a. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat dengan aktivitas pengelolaan SDH

Tidak tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat dengan aktivitas pengelolaan SDH

Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat dengan aktivitas pengelolaan SDH, namun hanya kepada sebagian masyarakat

Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat dengan aktivitas pengelolaan SDH terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

b. Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban KPHP terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Tidak ada bukti Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban KPHP terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Terdapat bukti kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban KPHP terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya kepada sebagian masyarakat

Terdapat bukti kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban KPHP terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

IV. Aspek Sosial 4.5. Informasi dan Sosialisasi

c. Kontribusi pemitraan terhadap pendapatan ke-2 (pihak)

Tidak ada kontribusi pemitraan terhadap pendapatan ke-2 pihak

Terdapat kontribusi pemitraan terhadap pendapatan pihak ke-2, namun tidak signifikan (<50% terhadap pendapatan)

Terdapat kontribusi pemitraan terhadap pendapatan pihak ke-2, secara signifikan (â&#x2030;Ľ50% terhadap pendapatan)

d. Kontribusi kemitraan terhadap pembangunan lokal

Tidak kontribusi kemitraan terhadap pembangunan lokal

Terdapat kontribusi kemitraan terhadap pembangunan lokal namun tidak signifikan (<50% terhadap pendapatan)

Terdapat kontribusi kemitraan terhadap pembangunan lokal(â&#x2030;Ľ50% terhadap pendapatan)

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Ketersediaann program dan realisasi kegiatan KPHP untuk meniingkatkan KPHP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli)

Tidak tersedia program dan realisasi kegiatan KPHP untuk meniingkatkan KPHP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli)

Tersedia program dan realisasi kegiatan KPHP untuk meniingkatkan KPHP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) namun belum lengkap dan jelas

Tersedia program dan realisasi kegiatan KPHP untuk meniingkatkan KPHP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) yang lengkap dan jelas

b. Ketersediaan program dan realisasi kegiatan KPHP untuk mempertahankan kearifan lokal

Tidak tersedia program dan realisasi kegiatan KPHP untuk mempertahankan kearifan lokal

Tersedia program dan realisasi kegiatan KPHP untuk mempertahankan kearifan lokal namun belum lengkap dan jelas

Tersedia program dan realisasi kegiatan KPHP untuk mempertahankan kearifan lokal yang lengkap dan jelas

IV. Aspek Sosial 4.6.

Pemberdayaan Masyarakat Adat atau Penduduk Asli

Pengelolaan hutan melalui skema KPHP diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan tetap memperhatikan/ mempertahankan kearifan lokal

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

4.7. Pelayanan Publik 4.7.1 Mekanisme dan standar pelayanan publik

4.7.2.

Pelayanan Publik

a. Tersediannya mekanisme pelayanaan publik

mekanisme pelayanaan publik

Mekanisme pelayanaan publik tersedia namun belum dipublikasikan

Mekanisme pelayanaan publik tersedia dan telah dipublikasikan

b. Tersedianya standar standar pelayanan pelayanan publik publik tidak tersedia

standar pelayanan publik belum dipublikasikan

standar pelayanan publik dan telah dipublikasikan

a. Tersedianya Motto pelayanan publik

Motto pelayanan publik tidak tersedia

Motto pelayanan publik tersedia namun belum dipublikasikan

Motto pelayanan publik tersedia dan telah dipublikasikan

b. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik

pelayanan publik tidak tersedia

Pelayanan publik tersedia namun < 50% masuk kriteria memuaskan

Pelayanan publik tersedia dan â&#x2030;Ľ 50% masuk kriteria memuaskan

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Tersedianya mekanisme pengaduan dan keluhan para pihak

Tidak tersedia mekanisme pengaduan dan keluhan para pihak

Tersedia mekanisme pengaduan dan keluhan para pihak namun tidak lengkap dan jelas atau belum disosialisasikan

Tersedia mekanisme pengaduan dan keluhan para pihak namun tidak lengkap dan sudah disosialisasikan

b. Rekaman pengaduan dan keluhan para pihak

Tidak tersedia rekaman pengaduan dan keluhan para pihak

Tersedia rekaman pengaduan dan keluhan para pihak namun tidak lengkap dan jelas

Tersedia rekaman pengaduan dan keluhan para pihak namun yang lengkap jelas

c. Tanggapan KPHP atas pengaduan dan keluhan para pihak

Tidak tersedia tanggapan KPHP atas pengaduan dan keluhan para pihak

Tersedia tanggapan KPHP atas pengaduan dan keluhan para pihak namun tidak lengkap dan jelas dan belum disosialisasikan

Tersedia tanggapan KPHP atas pengaduan dan keluhan para pihak yang lengkap dan jelas dan sudah disosialisasikan

4.7. Pelayanan Publik 4.7.3.

Pengaduan dan keluhan para pihak

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

4.8. Penyelesaian Sengketa Hutan 4.8.1.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kehutanan

a. Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Terdapat konflik namun tidak tersedia peta konflik

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap atau terdapat konflik

4.8.2.

Identifikasi Mediasi dan Resolusi Konflik

a. Tersedianya peta konflik

Tersedia konflik namun tidak tersedia peta konflik

Tersedia konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap atau tidak terdapat konflik

b. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak

Tidak tersedia struktur organisasi, sumberdaya manusia dan legalitas/ kewenangan yang jelas untuk resolusi konflik

Tersedia struktur organisasi, sumberdaya manusia dan legalitas/ kewenangan yang jelas untuk resolusi konflik namun masih belum jelas

Tersedia struktur organisasi, sumberdaya manusia dan legalitas/ kewenangan yang jelas untuk resolusi konflik

Indikator

(1)

Pengertian

Alat penelitian (Verifier)

(2)

(3)

Normal /Nilai Kematangan Verifier 1 (Buruk)

2 (Sedang)

3 (Baik)

(4)

(5)

(6)

4.8. Penyelesaian Sengketa Hutan 4.8.2.

Identifikasi Mediasi dan Resolusi Konflik

c. Adanya pendaaan resolusi konflik

Tidak tersedia pendanaan untuk mengelola konflik

Tersedia pendanaan namun kurang memadai untuk mengelola konflik

Tersedia pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik

d. Mediasi dan Resolusi Konflik

Tidak terdapat bukti adanya upaya mediasi atau resolusi konflik

Terdapat sebagian bukti adanya upaya mediasi atau resolusi konflik

Terdapat bukti yang lengkap dan jelas adanya upaya mediasi atau resolusi konflik

LAMPIRAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PRODUKSI (KPHP) TAHUN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI A. RUANG LINGKUP 1. Pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL pada KPHP. 2. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL pada KPHP menggunakan standar penilaian kinerja pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai lampiran 2 keputusan ini.

3. Standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terdiri dari kriteria dan indikator Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

B. PENGERTIAN 1. Lembaga Penilaian yang selanjutnya disebut LP adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

2. Lembaga penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut LPPHPL adalah yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).

3. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

4. Organisasi kesatuan pengelola hutan produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola pemerintah daerah.

5. Auditee adalah kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang dinilai.

6. Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL untuk melaksanakan penilaian konerja PHPL. 7. Lead Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai Lead Auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL Untuk memimpin pelakasanaan penilaian kinerja PHPL. 8. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian.9.

Indikator adalah suatu atribut kuantitatif dan/atau kualitatif dan/atau diskriptik pada standar penilaian kinerja PHPL yang apa bila diukur ataudipantau secara priodik menunjukan arah perubahan.

10. Verifer adalah perangkat yang berfungsi untuk menera status indikator pada standar penilaian kinerja PHPL. 11. Direktur adalah Direktur kesatuan Pengelolaan Hutan Industri.

12. Dinas Provinsi adalah Dinas yang deserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.

13. Balai adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

C. KEGIATAN PENILAIAN 1. PERENCANAAN PENILAIAN a. Persiapan

1) Perekrutan dan mobilisasi Tim Audit a) LPPHPL menetapkan Auditor sesuai dengan persyratan dan kopetensinya. b) LPPHPL menjamin bahwa Auditor berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja.

2) Logistik a) LPPHPL menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja Auditor serta tersedia pada waktunya. b) LPPHPL menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja untuk kelancaran kerja Auditor. b. Rencana Audit

1) LPPHPL menetapkan rencana Aduit yang menjamin pelaksanaan Audit dapat memenuhi persyaratnan SNI ISO 19011 : 2012 dan SNI ISO/IEC 17065 : 2012

2) LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada direktur

untuk di terbitkan surat pemberitahuan Audit kinerja PHPL kepada kepala Dinas Provinsi,Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten /Kota setempat, dan/atau SKPD terkait selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelksanaan audit kinerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan Audit kinerja PHPL.

3) Berdasarkan btir 2) Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan Audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi,Kepala Balai dan Kepala Dinas Kabupaten /Kota dan/atau SKPD terkait untuk diberikan peleyanan serta dipantau secara administrasi.

Surat pemberitahuan mencantumkan antar lain rencana waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL dan nama-nama auditor LPPHPL, Diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak di terima.

2. PELAKSANAAN PENILAIAN a. Audit tahap I Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetepkan, meliputi kegiatan berikut: 1) Melakukan verifiksi dokumen.

2) Mempelajari kondisi lapangan auditee.

3) Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II. 4) Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, antara lain berkosultasi dengan direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee.

5) Menentukan metedologi penilaian.

6) Mengkaji alokasi sumberdaya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II. 7) Mempelajari dan memahami ketentuen peraturan terkait KPHP dan RPHJP. b. Audit Tahap II 1) Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan a) Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas provinsi, Balai serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelakasanaan penilaian dan meminta

informasi tambahan terkait dengan kondisi auditee yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap. b) Kepada Balai melakukan pengecekan kesesuaian Tim Audit LPPHPL dengan yang tercantum dalam surat pengantar Direktur, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur apabila tidak sesuai. c) Dalam Hal Balai dan Bali Pemantapan Kawasan Hutan tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja, koordinasi dilakukan dengan Dinas Provinsi.

2. Konsultasi publik Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional auditee, LPPHPL wajib melakukan konsultasi public sebagai berikut : a) Tim Audit mengadakan konsultasi public dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan auditee dan pihak terkait lainnya termasuk dalam Dinas Kabupaten/Kota dan PI, sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali. b) Tim Audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publikdalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta.

3) Pertemuan Pembukaan a) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee yang bertujuan untuk memberikan penjelasan

mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan trasparasi data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditee. c) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuaan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan.

4 .Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang diterapkan pada ketentuan ini. b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. c) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutup.

5. Pertemuan Penutupan a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee untuk melaporkan hasil penilaian dan

melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. b) Hasi Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

6. Supervisi Kegiatan Penilaian Kinerja a) Direktur dapat melaksanakan supervise kegiatan penilaian kineja PHPL oleh LPPHPL. b) Supervisi dilakukan oleh personel yang ditetapkan dengan surat Perintah Tugas (SPT) Direktur. c) Personel pelaksana supervise membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur. d) Biaya pelaksanaan supervise lapangan dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

Contoh perhitungan nilai kematangan/bobot indikator :

Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar SNI ISO 19011:2012, SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dan standar penilaian kinerjaPHPL.

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa untuk indicator 1.1 : 1) Total nilai maksimal indikator yang dapat dicapai adalah 12, yang merupakan jumlah dari perkalian antara bobot tiap-tiap verifier dengan kemungkinan nilai maksimal verifier yang bersangkutan (nilai maksimal 3).

a) Penentuan Nilai kematanga/bobot Indikator Nilai kematangan /bobot indicator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifikasi penyusun indicator. Gradasi nilai kematangan/bobot indicator diterapkan menjadi 3 (tiga) skala, yaitu :

2) Total nilai indikator actual yang di peroleh adalah 10, yang merupakan jumlah dari perkaliaan antara bobot tiap-tiap verifier dengan nilai aktul verifier yang bersangkutan.

1) Nilai kematangan/bobot 3 (tiga) untuk pencapaan kinerja indikator baik.

2) Nilai kematangan/bobot 2 (tiga) untuk pencapaan kinerja indikator sedang.

3) Nilai kematangan/bobot 1 (tiga) untuk pencapaan kinerja indikator buruk.

3) Nilai kematangan /bobot indikator adalah 10/12 x 100% = 83%, sehingga kinerja indicator dimaksud adalah Baik.

b) Selang (range) gradasi nilai kematangan/bobot indikator diterapkan sebagai berikut :

1.

Aspek Prasyarat

1) Baik apabila total nilai verifier yang dicapai > 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapt dicapai.

2) Sedang, apabila total nilai verifier yang dapat dicapai antara 60% s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.

3) Buruk, apabila total nilai verifier yang dapat dicapai antara 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.

Kriteria

Jumlah

Indikator

Verifier

Nilai Aktual Verifier

Nilai Maksimal Verifier

1.1

a

3

3

b

2

3

c

2

3

d

3

3 12

4. PENENTUAN NILAI AKHIR KINERJA Nilai Aktual Verifier

Nilai Maksimal Verifier

Baik

3

3

1.1.b

Sedang

2

3

1.1.c

Baik

3

3

1.1.d

Baik

3

3

1.2.a

Buruk

1

3

1.2.b

Buruk

1

3

1.2.c

Baik

3

3

1.3.a

Sedang

2

3

1.3.b

Baik

3

3

1.3.c

Sedang

2

3

1.4.1.a

Baik

3

3

1.4.1.b

Baik

3

3

1.4.1.c

Buruk

1

3

1.4.1.d

Baik

3

3

1.4.1.e

Sedang

2

3

1.4.1.f

Baik

3

3

Indikator

Nilai Kinerja Indikator

1.1.a

1.4.2.a

Sedang

2

3

1.4.2.b

Baik

3

3

1.4.2.c

Baik

3

3

2.1.a

Buruk

1

3

2.1.b

Baik

3

3

2.1.c

Sedang

2

3

2.1.d

Baik

3

3

2.2.a

Sedang

2

3

2.2.b

Sedang

2

3

2.2.c

Baik

3

3

2.2.d

Baik

3

3

2.2.e

Buruk

1

3

2.2.f

Baik

3

3

2.2.g

Sedang

2

3

2.2.h

Baik

3

3

2.2.i

Sedang

2

3

3.1.a

Sedang

2

3

3.1.b

Baik

3

3

3.1.c

Baik

3

3

3.2.1.a

Baik

3

3

3.2.1.b

Buruk

1

3

3.2.2

Baik

3

3

3.3.1.a

Sedang

2

3

4.7.1.b

Sedang

3.3.1.b

Baik

3

3.3.2

Sedang

2

3.3.3.a

Sedang

2

3

3.3.3.b

Baik

3

3

4.1.a

Baik

3

3

4.1.b

Buruk

1

3

4.2.a

Baik

3

3

4.2.b

Sedang

2

3

4.2.c

Baik

1

3

4.3

Sedang

2

3

3

4.7.2.a

3

4.7.2.b

4.4.a

Sedang

2

3

4.4.b

Baik

3

3

4.4.c

Sedang

2

3

4.4.d

Sedang

2

3

4.5.a

Sedang

2

3

4.5.b

Baik

3

3

4.5.c

Sedang

2

3

4.5.d

Baik

1

3

4.6.a

Sedang

2

3

4.6.b

Sedang

2

3

4.7.1.a

Baik

3

3

2

3

Sedang

2

3

Sedang

2

3

4.7.3.a

Baik

3

3

4.7.3.b

Sedang

2

3

4.7.3.c

Baik

1

3

4.8.1.a

Sedang

2

3

4.8.2.a

Baik

3

3

4.8.2.b

Sedang

2

3

4.8.2.c

Baik

1

3

4.8.2.d

Sedang

2

3

161

213

Jumlah

a. Nilai akhir kinerja PHPL KPHP di berikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut : 1) Predikat “BAIK” apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.

2) Predikat “SEDANG” apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60% s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai.

3) Predikat “BURUK” apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara < 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai. b. Contoh perhitungan nilai akhir kinerja PHPL KPHP : Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa : Total nilai verifier seluruh indikator adalah 161 x atau 161/213 x 100% = 75,6%, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “SEDANG”.

C. PELAPORAN 1. Laporan hasil penilaian kinerja PHPL disusun oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan berurutan, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan, dan disampaikan kepada LPPHPL sebagai bahan pengambilan keputusan pemberian rekomendasi.

2. Laporan hasil keputusan akhir penilaian kinerja PHPL disajikan dalam bentuk buku dan soft copy dalam CD, disampaikan kepada auditee dan Direktur Jenderal melalui Direktur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

3. Apabila hasil audit kinerja dinyatakan “BURUK”, LPPHPL menyampaikan hasil audit kinerja secara khusus mengenai verifier yang “BURUK” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentu buku dan soft copy dalam CD sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan kepada auditee.

4. Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

5. Pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian rekomendasi hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personel tetap LPPHPL berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami subtansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.

2. LPPHPL menerbitkan rekomendasi kinerja PHPL KPHP dinilai dan disarankan kepada Direktur.

E. PENERBITAN REKOMENDASI Lembaga penilai menyampaikan rekomendasi meliputi : 1. Kesesuaian indicator dan alat penilaian (Verifier) terhadap kegiatan pengelolaan hutan pada KPHP lokus berdasarkan analisis proses dan hasil penilaian.

2. Perbaikan indikator dan alat penilaian (Verifier) penilaian kinerja KPHP sebagai bahan regulasi.

3. Saran upaya mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam proses penilaian kinerja.