AR FLEGT VPA 2014-2015_ID

Indonesia dan Uni Eropa

Laporan Tahunan

Mei 2014 – April 2015

Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia–Uni Eropa Upaya bersama untuk menjamin dan mempromosikan perdagangan kayu legal dan tata kelola yang baik di sektor kehutanan

Indonesia

Daftar isi

Daftar singkatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sektor swasta . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ringkasan eksekutif . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Auditor SVLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1 Latar belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 Pelibatan pemangku kepentingan . . . . 23

Sektor kehutanan Indonesia . . . . . . . . . 7

7 Komunikasi dan transparansi . . . . . . . 25

Respons Indonesia terhadap pembalakan liar . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kesepakatan Kemitraan Sukarela Indonesia–Uni Eropa . . . . . . . . . . . . . 12 2 SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu . . 13

Definisi legalitas . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kendali rantai pasok . . . . . . . . . . . . . 14

Verifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Lisensi FLEGT . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Evaluasi Berkala . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Pemantauan Independen . . . . . . . . . 16

Penyempurnaan yang berkesinambungan . .16

3 Menuju lisensi FLEGT . . . . . . . . . . . . 17 Kajian bersama sistem verifikasi legalitas kayu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kesiapan EU untuk menerima kayu berlisensi FLEGT . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pelaksanaan Peraturan Kayu Uni Eropa . 18

Pemantauan Pasar Independen . . . . . . 18

Penyadaran pasar . . . . . . . . . . . . . . 18

Data yang tersedia . . . . . . . . . . . . . . 25 Publikasi dokumen-dokumen terkait pertemuan VPA . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Penjangkauan pemangku kepentingan 25

8 Pemantauan VPA . . . . . . . . . . . . . . . 27

Pemantauan Independen . . . . . . . . . 27

Pemantauan Dampak . . . . . . . . . . . . 27

Pemantauan Pasar Independen . . . . . . 27

Evaluasi Berkala . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Lampiran Lampiran 1: Lima standar legalitas Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lampiran 2: Dokumen dan basis data kendali rantai pasok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Lampiran 3: Rencana Aksi Indonesia–EU Kedua mengenai Kemajuan Implementasi VPA . . 30 Lampiran 4: Kemajuan sertifikasi SVLK per April 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Lampiran 5: Kegiatan internasional untuk mempromosikan SVLK dan V-legal . . . . . . 32

4 Pencapaian pada implementasi SVLK . . 19 5 Penguatan institusi dan peningkatan kapasitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Komite Implementasi Gabungan . . . . . 21

Masyarakat sipil . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kantor Dinas Pemerintah . . . . . . . . . . 22

3 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Daftar singkatan CAB

Conformity Assessment Bodies (Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen)

CSO

Civil society organization (organisasi masyarakat sipil)

DFID UK Department for International Development United Kingdom

(Departemen Pembangunan Internasional Inggris) DKP

Deklarasi Kesesuaian Pemasok

EU

European Union (Uni Eropa)

EUTR

European Union Timber Regulation (Peraturan Kayu Uni Eropa)

FLEGT

Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan)

ITTO

International Tropical Timber Organization

JEM

Joint Expert Meeting (Pertemuan Pakar Gabungan)

JIC

Joint Implementation Committee (Komite Implementasi Gabungan)

JPIK

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

KAN

Komite Akreditasi Nasional

KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MFP3

Multistakeholder Forestry Programme Phase 3

PHPL

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

SILK

Sistem Informasi Legalitas Kayu

UKM

Usaha Kecil Menengah

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

VPA

Voluntary Partnership Agreement (Kesepakatan Kemitraan Sukarela)

V-legal Sebutan lisensi ekspor untuk kayu terverifikasi legal secara SVLK

4 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Ringkasan eksekutif

Laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran kemajuan penerapan VPA (Voluntary Partnership Agreement) Indonesia– EU, yang bertujuan untuk mengatasi pembalakan liar di Indonesia melalui dukungan terhadap perdagangan produk kayu terverifikasi legal dan berlisensi FLEGT. VPA yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2014 didasarkan pada dan melengkapi upaya Indonesia dalam mengatasi pembalakan liar melalui penegakan hukum, peningkatan tata kelola hutan serta insentif terhadap legalitas di sektor kehutanan.

Hal terpenting bagi VPA adalah penjabaran sistem jaminan legalitas kayu, yang terdiri dari definisi legalitas, kendali rantai pasok, verifikasi ketaatan, lisensi FLEGT, evaluasi berkala oleh auditor independen dan pemantauan independen oleh masyarakat sipil.

Jaminan legalitas kayu yang dijabarkan dalam VPA melekat pada SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) Indonesia, yang dikembangkan dan telah direvisi melalui proses multi pihak secara komprehensif. Revisi-revisi pada periode pelaporan telah meningkatkan efisiensi sistem dan membuat sistem lebih dapat diakses oleh usaha kecil dan menengah (UKM).

Indonesia dan Uni Eropa telah membentuk Komite Implementasi Gabungan (Joint Implementation Committee/JIC) untuk memantau implementasi VPA. Selain itu juga dibentuk struktur gabungan tambahan untuk mendukung JIC. Pertemuan JIC pertama diselenggarakan pada September 2014 dan yang kedua pada Februari 2015.

Pada September - Oktober 2014, dilakukan kajian gabungan terhadap sistem verifikasi legalitas kayu untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi sebelum lisensi FLEGT dapat dimulai. Indonesia dan Uni Eropa telah menyepakati rencana kerja bersama untuk mengatasi masalah dalam implementasi SVLK. Untuk itu, telah dibentuk kelompok

kerja gabungan untuk memantau kemajuan dari pelaksanaan sistem tersebut. Selain itu, proses pemilihan evaluator berkala untuk pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu telah dilaksanakan sejak April 2015.

Indonesia telah memberlakukan SVLK sejak tahun 2013. Sampai dengan April 2015, SVLK telah mensertifikasi lebih dari 1,400 perusahaan. Lebih dari 80% kayu yang dipanen di konsesi hutan alam dan hutan tanaman telah mendapatkan sertifikat SVLK. Usaha luar biasa tersebut diperkuat pada periode pelaporan guna menjamin terformalisasi dan terverifikasinya seluruh operator, terutama UKM, di sektor kayu.

Para pemangku kepentingan di pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil mendukung tujuan VPA dan telah memainkan peranan kunci dalam implementasi VPA di periode pelaporan, termasuk dengan cara berpartisipasi di JIC dan forum para pihak terkait lainnya.

Selain menyempurnakan sistem verifikasi legalitas kayu, implementasi VPA juga mencakup kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan serta aksi dalam menerapkan komitmen VPA untuk meningkatkan transparansi.

Peran pemantau independen merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan SVLK. Pemantau independen dari masyarakat sipil telah menerbitkan laporan pertamanya mengenai sistem verifikasi legalitas kayu pada bulan November 2014. Penyedia jasa untuk merancang metode pemantauan dampak VPA pada industri kayu dan masyarakat lokal telah direkrut pada Mei 2015. Komisi Eropa, dengan pendanaan dari Uni Eropa, telah memberikan kontrak 5 tahun kepada International Tropical Timber Organization (ITTO) untuk melakukan pemantauan pasar secara independen.

5 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Hutan Alam di Papua

6 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

1 Latar belakang Sektor kehutanan Indonesia Indonesia memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, meliputi 60% dari total luas daratan negaranya. Selama 5 dekade terakhir, hutan dan kehutanan telah memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.1 Proses pemanenan hutan hanya dapat dilakukan di hutan produksi.

Termasuk dalam sektor kehutanan di Indonesia adalah usaha produksi skala besar serta sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM), yang umumnya memiliki satu hingga empat pekerja.

berkontribusi sekitar 1.3% pada pendapatan pajak pemerintah. Nilai ekspor produk kayu ke Uni Eropa tahun 2014 mencapai 645 juta USD, naik dari 593 juta USD di tahun 2013 (Gambar 1).2 Pembalakan liar secara masif di kawasan hutan Indonesia telah berkurang secara signifikan.

Pembalakan liar tersebut telah menimbulkan kerugian sekitar 2 juta USD di tahun 2011 baik berupa pungutan yang tidak disetorkan maupun royalti yang lebih rendah dari seharusnya.3

Pemanenan kayu memberikan kontribusi sekitar 5.1 miliar USD pada produk domestik bruto Indonesia (+1%). Pemanenan kayu

NON-UNI EROPA

UNI EROPA

AMERIKA UTARA

2014 USD 626jt 2013 USD 475jt

2014 USD 645.9jt

2014 USD 13.3jt

2013 USD 593.3jt

2013 USD 10.8jt

ASIA

2014 USD 4.9M 2013 USD 4.6M

2014 USD 645.9jt 2014 USD 14.7jt

AMERIKA SELATAN

AFRIKA

2013 USD 593.3jt

2013 USD16.7jt

2014 USD 317jt

OSEANIA

2013 USD 277jt

Gambar 1. Nilai ekspor produk kayu berdasarkan kawasan tujuan4

1

ITS Global, 2001. The Economic Contribution of Indonesia’s Forest Industries.

2

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KEMENLHK, 2015

Human Rights Watch, 2009. Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector

3

Uni Eropa merupakan suatu perserikatan politik-ekonomi yang terdiri dari 28 negara Eropa. Eropa adalah suatu benua yang terdiri dari berbagai negara, termasuk di dalamnya adalah 28 negara yang membentuk Uni Eropa serta banyak negara lainnya.

4

Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

7

Respons Indonesia terhadap pembalakan liar Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melestarikan sumber daya hutan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan perbaikan tata kelola hutan. Pemanenan kayu dari hutan negara hanya diizinkan di hutan produksi dengan izin usaha yang dikeluarkan kepada para individu, koperasi, usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Milik Daerah (BUMD). Indonesia secara tegas melarang penggunaan kayu dari hutan konservasi dan hutan lindung. Pembalakan liar telah mengalami penurunan sejak masa puncaknya di tahun 2000. Sejak saat itu pemanenan kayu ilegal di Indonesia telah berkurang sebanyak 75%.5 Untuk melengkapi upaya penegakan hukum, Indonesia telah mengembangkan sistem jaminan legalitas kayu nasional yang disebut SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK menyediakan insentif untuk legalitas dengan

mempromosikan akses pasar bagi produk yang terverifikasi legal dan menutup akses pasar bagi produk ilegal. SVLK juga mendukung reformasi tata kelola secara lebih luas, seperti peningkatan informasi, transparansi, kapasitas dan hak masyarakat.6 Indonesia mengembangkan dan melakukan penyempurnaan SVLK melalui serangkaian proses konsultatif yang melibatkan para pemangku kepentingan di pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (lihat Gambar 2). Bagian 2 laporan ini menjelaskan sistem jaminan legalitas kayu secara lebih rinci.

Selain upaya di dalam negeri, Indonesia telah memasuki ranah negosiasi bilateral untuk mempromosikan perdagangan produk kayu legal. Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk bernegosiasi dan meratifikasi VPA dengan EU.

5

Lawson, S. 2010. Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response. Chatham House, London; Hoare, A. and Wellesley, L. 2014. Illegal Logging and Related Trade: The Response in Indonesia. Chatham House, London

6

Contohnya melalui Permenhut No.P.95/Menhut-II/2014, Perdirjen No.14/2014, dan Perdirjen No.1/2015

8 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Pekerja perempuan di Jepara, Jawa Tengah memberikan sentuhan akhir pada mebel

9 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

1980

1993

Gerakan internasional yang kuat untuk menyelamatkan hutan tropis, termasuk gagasan untuk memboikot produk-produk kayu dari hutan tropis.

Kelompok Kerja mengenai Ekolabel Indonesia memprakarsai pengembangan sertifikasi kayu lestari pertama di Indonesia, dipimpin oleh Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup.

Hasilnya, Lembaga Ekolabel Indonesia, terbentuk pada tahun 1998.

2011-2009

2009

2009-2007 Proses finalisasi sistem verifikasi legalitas kayu telah tercapai dan telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan.

2007 Dialog intensif untuk menindaklanjuti peraturan, termasuk tujuh pertemuan pakar gabungan (Joint Expert Meeting/JEM).

Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan No. P38 / 2009 tentang Pedoman untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu untuk Pemegang Izin dan Hutan Rakyat.

Negosiasi VPA lebih intensif dan menciptakan peluang untuk penyempurnaan SVLK.

2011

Proses VPA meliputi partisipasi para pemangku kepentingan tingkat tinggi. Pada tahun 2008, kelompok para-pemangku kepentingan, di bawah naungan Dewan Nasional Kehutanan, mempresentasikan dan mengajukan standar legalitas dan SVLK kepada Pemerintah.

Perwakilan masyarakat sipil, asosiasi industri kayu, dan kementerian terkait lainnya bekerja sama langsung dengan Kementerian Kehutanan, serta berkontribusi langsung dalam negosiasi dengan Uni Eropa melalui beberapa cara seperti pertemuan pejabat senior, kelompok kerja teknis, pertemuan pakar gabungan, dan konferensi video.

2012

Deklarasi dukungan terhadap perdagangan kayu legal dari berbagai asosiasi furnitur, eksportir, dan industri kehutanan.

Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 64/2012 untuk mengatur ekspor kayu legal. Peraturan ini direvisi dengan PP No. 81/2013 dan direvisi lagi dengan PP No. 97/2014

2013 Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) mulai berjalan di bulan Januari 2013. Situs ini dapat diakses di alamat:

http://silk.dephut.go.id Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) di Brussels.

Peluncuran logo V-legal untuk kayu dan produk kayu legal oleh Kementerian Kehutanan.

10

Indonesia melakukan uji coba ekspor kayu legal ke Uni Eropa.

Gambar 2. Perjalanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

1998 Negara-negara G8 meluncurkan ‘Program Aksi Hutan G8’ untuk bekerja bersama mengatasi pembalakan liar. Program ini merupakan kerja sama awal antara Bank Dunia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID UK), dan Departemen Luar Negeri AS tentang Penegakan Hukum untuk Asia Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi tentang Penegakan Hukum dan Tata Kelola (FLEG).

1999

Uni Eropa memberikan dukungan finansial terhadap proyek Telapak dan EIA untuk kampanye pembalakan liar.

Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) meluncurkan ‘The Final Cut’, sebuah publikasi mengenai merajalelanya pembalakan liar dan penyelundupan kayu ilegal dari Indonesia.

2006 - Pemerintah dan para pemangku kepentingan industri di tingkat nasional dan provinsi bergabung dalam proses untuk mengembangkan standar legalitas.

Serangkaian seminar dan konsultasi publik dilakukan sebelum pengajuan standar legalitas kayu kepada Departemen Kehutanan pada tahun 2007.

Bank Dunia dan WWF melakukan pertemuan regional di Jakarta untuk membahas masalah pembalakan liar.

Undang Undang Kehutanan yang baru (UU No 41/1999) diterbitkan.

2007-2002

Dimulainya dialog para pemangku kepentingan untuk mengembangkan standar legalitas kayu. Tahap awal proses ini difasilitasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Environmental Investigation Agency (EIA), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dan Nature Conservancy (TNC).

2000

2005-2002 Banyak perjanjian ditandatangani, termasuk MoU antara Indonesia dan Inggris untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan penegakan hukum sektor kehutanan, pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan internasional produk kayu ilegal.

2005

2003

Pengembangan lanjutan dan perumusan standar, pedoman serta kriteria legalitas kayu berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Pada tahun 2003, Uni Eropa mengadopsi perjanjian ini tetapi menambahkan satu aspek, tentang Perdagangan menjadi Rencana Aksi FLEGT.

Kegiatan pembalakan liar turun sebesar 70% (Obidzinski et.al., 2006).

2014 Peraturan tentang SVLK P.38 / 2009 diperkuat beberapa kali, dengan P.95 / 2014 sebagai versi terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan UKM. Beberapa perubahan penting meliputi: • Pemilik hutan rakyat dapat mempublikasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok; • Pemilik usaha kecil dapat mempublikasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok selama bahan bakunya berasal dari hutan rakyat; • Pemerintah memberikan fasilitasi untuk UKM mengenai sertifikasi berbasis kelompok dan pengawasan yang pertama VPA mulai efektif berlaku dan para pihak VPA membentuk Komite Implementasi Gabungan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut.

2001 Konferensi Tingkat Menteri Regional Pertama tentang Penegakan Hukum dan Tata Kelola (FLEG) untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik diadakan pada bulan September 2001 di Bali, Indonesia.

Konferensi ini mengadopsi Deklarasi Bali, dengan negara-negara peserta berkomitmen untuk mengatasi kejahatan hutan dan pelanggaran hukum kehutanan.

Organisasi non pemerintahan terlibat dalam pengembangan SVLK dan pembahasan definisi legalitas yang mendasari sistem tersebut.

April 2015

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) telah mendukung publikasi lebih dari 234,000 dokumen V-legal untuk 193 negara tujuan melalui 86 pelabuhan bongkar muat dan 2,084 pelabuhan bongkar.

Tahap kedua dari penilaian bersama SVLK mulai berlangsung.

Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

11

Kesepakatan Kemitraan Sukarela Indonesia–Uni Eropa Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) merupakan komponen kunci Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) Uni Eropa tahun 2003 untuk mengatasi pembalakan liar. VPA merupakan kesepakatan sukarela perdagangan bilateral yang bertujuan untuk menjamin hanya produk kayu terverifikasi legal dari negara mitra yang dapat memasuki pasar Uni Eropa. Selain untuk mempromosikan perdagangan kayu legal, VPA juga menyasar penyebab tidak legalnya suatu produk melalui perbaikan tata kelola hutan dan penegakan hukum.

VPA melengkapi upaya Rencana Aksi FLEGT lainnya, yakni Peraturan Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR) tahun 2013. Peraturan tersebut melarang memasukkan kayu ilegal ke pasar Uni Eropa.

Hal ini berlaku untuk kayu domestik dan impor.

Ketika sistem jaminan legalitas kayu VPA sudah beroperasi penuh, lisensi FLEGT akan diterbitkan untuk menyertai ekspor produk kayu yang terverifikasi legal.Produk berlisensi FLEGT secara otomatis memenuhi persyaratan uji tuntas peraturan kayu Uni Eropa.

VPA Indonesia-Uni Eropa melengkapi upaya Indonesia dalam mengatasi pembalakan liar melalui pendekatan lunak sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), yang akan dijelaskan pada Bagian 2 dalam laporan ini. Proses VPA Indonesia-Uni Eropa telah berkontribusi terhadap revisi pada SVLK.

Tujuan utama proses VPA Indonesia-EU adalah untuk menyediakan suatu kerangka legal guna menjamin seluruh produk kayu yang diimpor oleh EU dari Indonesia telah diproduksi secara legal, sebagaimana dibahas dalam kesepakatan. Lampiran VPA menjelaskan perangkat hukum dan peraturan di Indonesia yang diterapkan di sektor kehutanan Indonesia (‘definisi legalitas’) dan sistem kontrol serta prosedur verifikasi yang menjamin semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa telah menaati peraturan perudang undangan tersebut. VPA menetapkan bahwa begitu lisensi FLEGT dimulai, Uni Eropa akan menolak masuknya produk kayu apapun dari Indonesia yang termasuk dalam lingkup VPA, jika produk tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat FLEGT yang berlaku.

Peserta pertemuan Joint Implementation Committee kedua di Jakarta

Namun demikian VPA tidak hanya diterapkan pada ekspor ke Uni Eropa. Indonesia memutuskan bahwa VPA mencakup kayu dan produk kayu yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau diekspor ke pasar manapun.

Para pihak menegosiasikan VPA dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2011, dan meratifikasi kesepakatannya di tahun 2014.

VPA mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2014. JIC terus melakukan pemantauan implementasinya, termasuk reformasi tata kelola dan hukum serta penyempurnaan SVLK sebelum diberlakukannya lisensi FLEGT. Laporan ini menggambarkan perkembangan yang terjadi dari bulan Mei 2014 hingga April 2015.

12 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

2 SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu VPA Indonesia - Uni Eropa berpijak pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mampu melakukan verifikasi bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan dan diproses di Indonesia berasal dari sumber yang legal sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang

berlaku di Indonesia, sebagaimana diverifikasi oleh lembaga verifikasi dan dimonitor oleh masyarakat sipil. Sistem jaminan legalitas kayu yang digambarkan dalam VPA didasarkan pada SVLK yang diterapkan melalui peraturan menteri pada tahun 2009 (lihat Gambar 3).

Pemerintah sebagai regulator (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) penunjukan Penunjukan dan kontrol keluhan

Komite Akreditasi Nasional (KAN) akreditasi

Sertifikat akreditasi

Lembaga Penilai (LP) dan Verifikasi Independen (VI)

Pemantau Independen (CSO)

Penerbit Dokumen V-Legal verifikasi ekspor

audit Sertifikat legalitas atau PHPL

keluhan

banding

banding

Auditi

Dokumen V-Legal atau lisensi FLEGT

Gambar 3. Penataan Institusi SVLK

Definisi legalitas Berdasarkan SVLK, kayu Indonesia dianggap legal apabila asal, produksi, pemrosesan, pengangkutan dan perdagangannya terverifikasi memenuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia telah memulai proses mendefinisikan legalitas sebelum negosiasi VPA dimulai. Hal ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan SVLK mengingat ada sekitar 900 hukum dan peraturan perundangan Indonesa yang berlaku terkait dengan sektor kehutanan.7 Proses konsultasi para pihak berhasil mengidentifikasi irisan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, dan menyusun 5 (lima) standar legalitas yang jelas untuk setiap tipe hutan dan industri berbahan baku kayu (lihat Lampiran 1).

Tujuan mendefinisikan legalitas bukanlah untuk mengulang peraturan perundangundangan di suatu negara, melainkan untuk memberi penekanan pada persyaratan legal yang diputuskan oleh para pemangku kepentingan nasional. Skema VPA memungkinkan adanya kajian mengenai definisi legalitas berdasarkan input pemangku kepentingan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia di masa mendatang.

Kerangka hukum Indonesia menetapkan standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang harus ditaati oleh para pemegang izin pemanfaatan hutan produksi (hutan negara).8 Para pemilik izin tersebut dapat memilih untuk patuh pada standar legalitas, kemudian patuh pada standar PHPL. Kedua standar harus dipatuhi tak lebih dari satu tahun terhitung sejak tanggal kadaluarsa sertifikasi.

Termasuk di dalamnya, seluruh hukum dan peraturan mengenai kehutanan, perdagangan, lingkungan, pertanian dan kepemilikan lahan serta perjanjian internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia.

8

13 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Kendali rantai pasok

Lisensi FLEGT

Pemegang izin (dalam hal konsesi), pemilik lahan (dalam hal lahan milik sendiri) atau perusahaan (dalam hal pedagang, pengolah dan eksportir) perlu menunjukkan bahwa setiap simpul rantai pasok mereka dikendalikan dan didokumentasikan sebagaimana diatur dalam Lampiran V VPA dan Peraturan Menteri Kehutanan. 9 Peraturan tersebut mensyaratkan dilakukannya verifikasi dan validasi lapangan oleh pejabat kehutanan di kabupaten dan provinsi, terhadap data serta dokumen yang secara rutin diserahkan oleh para pemegang izin, pemilik lahan ataupun pengolah di setiap simpul rantai pasok (lihat Lampiran 2).

Otoritas lisensi SVLK saat ini mengeluarkan lisensi V-legal untuk menyertai ekspor kayu legal yang terverifikasi. Indonesia telah menggunakan SVLK untuk mengaudit lebih dari 12 juta hektar hutan produksi alam dan lebih dari 1,400 industri kayu. Otoritas telah menerbitkan lebih dari 234,000 sertifikat V-legal, dengan nilai ekspor 16.4 miliar USD (lihat Bagian 4). Ketika sistem jaminan legalitas kayu beroperasi sebagaimana dijelaskan dalam VPA, otoritas lisensi akan mengeluarkan lisensi FLEGT untuk menyertai ekspor kayu legal terverifikasi menuju Uni Eropa (lihat Bagian 3). Indonesia juga menerbitkan dokumen V-legal untuk tujuan ekspor ke negara lain.

Dokumen pengangkutan yang relevan harus menyertai semua kiriman dalam rantai pasok.

Di dalam perubahan peraturan yang akan datang, dokumen-dokumen tersebut harus mengindikasikan apakah material tersebut memiliki sertifikat SVLK yang valid, dinyatakan legal di bawah Deklarasi Kesesuaian Pemasok (lihat halaman selanjutnya) atau disita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan basis data dalam jaringan lainnya untuk melacak rantai pasok produk kayu dan hutan (lihat Bagian 7 dan Lampiran 2).

Verifikasi Komite Akreditasi Nasional mengakreditasi perusahaan swasta independen, yang disebut Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (Conformity Assessment Bodies/CAB) untuk mengaudit usaha kehutanan dan industri berbasis kayu. CAB memverifikasi ketaatannya dengan definisi legal dan/atau mengkaji kinerja para pemilik izin yang beroperasi di hutan produksi, terhadap standar pengelolaan hutan produksi lestari (lihat Lampiran 4).

CAB juga memeriksa konsistensi data yang dideklarasi oleh para pihak yang diaudit selama audit awal dan pengawasan serta apabila dirasakan perlu dapat melakukan inspeksi di lapangan.

9

Evaluasi Berkala Evaluasi Berkala (Periodic Evaluation) merupakan istilah VPA untuk audit berkala terhadap sistem jaminan legalitas kayu yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.

Tujuan dari evaluasi berkala adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagaimana digambarkan dalam VPA, dengan demikian menambahkan kredibilitas lisensi FLEGT. Evaluator berkala melapor kepada Komite Implementasi Gabungan, yang dapat memutuskan memberikan dukungan atau tindakan koreksi yang perlu diambil. Pasal 5 VPA menyatakan bahwa Indonesia, melalui konsultasi dengan Uni Eropa, akan melibatkan evaluator berkala untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI VPA (lihat Bagian 8).

P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 and P.42/Menhut-II/2014

14 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Deklarasi Kesesuaian Pemasok Pada tahun 2014, Indonesia merevisi SVLK untuk memasukkan prosedur baru yang disebut Deklarasi Kesesuaian Pemasok.10 Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) memungkinkan tipe pemasok berikut untuk memberikan penilaian terhadap diri sendiri atas pemenuhan beberapa persyaratan spesifik berikut sebagai alternatif untuk sertifikasi SVLK: • Pemilik hutan rakyat • Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) yang secara eksklusif menerima kayu dari hutan rakyat/ lahan milik pribadi atau menerima kayu tersertifikasi SVLK dari perusahaan negara yang disebut Perum Perhutani • Industri rumah tangga/pengrajin/pengukir • Industri primer dan sekunder yang secara eksklusif mengolah kayu dari hutan rakyat/ lahan milik pribadi serta tidak memiliki izin ekspor

Revisi Deklarasi Kesesuaian Pemasok mengacu pada rekomendasi tim Kajian Gabungan, yaitu mengurangi beban pengusaha kecil dan UKM dalam upaya mereka untuk menaati SVLK. Untuk menginformasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok kepada para pemangku kepentingan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan kampanye penyadaran di seluruh wilayah Indonesia dan menyebarkan poster-poster, seperti yang digambarkan di bawah, kepada para UKM, pemilik hutan rakyat dan tempat penampungan kayu terdaftar.

Gambar 4. Poster untuk meningkatkan penyadaran deklarasi kesesuaian pemasok bagi hutan rakyat

Berdasarkan SNI/ISO 17050, Deklarasi Kesesuaian Pemasok merupakan suatu ‘deklarasi diri’ sebagaimana didefinisikan di ISO/IEC 17000, misalnya suatu pengakuan pihak pertama yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah terbukti setelah suatu kajian

10

15 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Pemantauan Independen Lampiran V VPA menguraikan hak-hak kelompok masyarakat sipil, para individu serta masyarakat Indonesia untuk memantau implementasi sistem jaminan legalitas kayu.

Hal ini meliputi hak untuk: • Memantau ketaatan operasi dengan persyaratan definisi legalitas • Memantau kesesuaian akreditasi, verifikasi, evaluasi berkala serta proses lisensi dengan persyaratan sistem verifikasi legalitas kayu • Mengajukan keluhan pada Lembaga Penilaian Kesesuaian, otoritas lisensi, Komite Akreditasi Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11

Penyempurnaan yang berkesinambungan

Tempat penampungan kayu terdaftar sedang menjalani proses sertifikasi, Jepara, Jawa Tengah

Sejak tahun 2009, Indonesia telah beberapa kali melakukan penyempurnaan terhadap SVLK guna meningkatkan efisiensi, inklusivitas dan aksesibilitas sistem tersebut bagi usaha kecil dan menengah. Revisi terakhir dilakukan tahun 2014.11 Revisi SVLK mengindikasikan adanya suatu proses perbaikan secara terus menerus, merespon masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk yang melalui proses VPA. Komite Implementasi Gabungan Indonesia - Uni Eropa mengkaji dan mendukung perubahan yang diajukan pada lampiran VPA untuk merefleksikan perubahan pada SVLK. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam implementasi sistem verifikasi legalitas kayu.

Peraturan Menteri P.43/2014 and P.95/2014

16 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

3 Menuju lisensi FLEGT Kajian bersama sistem verifikasi legalitas kayu Sebelum lisensi FLEGT dapat diberlakukan, kajian gabungan perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem jaminan legalitas kayu di Indonesia berfungsi sebagaimana ditulis dalam VPA. Tahap pertama kajian bersama telah dilakukan pada tahun 2013. Tahap kedua dilaksanakan dari tanggal 23 September sampai 31 Oktober 2014. Tim kajian menemukan perbaikan pada SVLK. Tim kajian juga melaporkan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar. Tantangan untuk Indonesia yang perlu diatasi sebelum lisensi FLEGT dimulai sebagian besar berkaitan dengan proses pelaksanaannya.12 Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pada bulan November 2014, Indonesia dan Uni Eropa menyepakati Rencana Aksi Indonesia–EU Kedua mengenai kemajuan implementasi VPA. 13 Butir-butir aksi yang disepakati sebagaimana disajikan pada Lampiran 3, meliputi antara lain: • Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu se-Indonesia (lihat Bagian 4)

• Revisi akhir lampiran VPA untuk merefleksikan perubahan yang baru saja dibuat oleh Indonesia terhadap SVLK sebagai tanggapan dari masukan pemangku kepentingan dan tahap pertama kajian gabungan Pada pertemuan Komite Implementasi Gabungan kedua pada bulan Februari 2015, komite: • Mengadopsi keterkinian pada Lampiran I VPA mengenai cakupan produk, Lampiran II mengenai definisi legalitas dan Lampiran V mengenai sistem verifikasi legalitas kayu.

• Mengkaji kemajuan 4 mekanisme monitoring yang digambarkan di VPA (lihat Bagian 8) • Sepakat untuk membentuk kelompok kerja gabungan untuk mengkaji kemajuan rencana aksi

• Peraturan baru tentang kontrol terhadap kayu impor dan lisensi FLEGT • Pelaksanaan pemantauan independen, evaluasi berkala serta pemantauan dampak VPA

Pada bulan Maret 2015, Indonesia dan Uni Eropa menyetujui upaya untuk memantau pencapaian setiap aksi dalam rencana aksi dan data untuk memantau kemajuan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk membentuk tim lapangan untuk mengunjungi beberapa provinsi guna mengkaji implementasi VPA.

Kesiapan EU untuk menerima kayu berlisensi FLEGT Untuk menyiapkan datangnya lisensi FLEGT di Uni Eropa, telah dilakukan komunikasi untuk meningkatkan koordinasi di antara unit kerja di Komisi Eropa, dan antara Komisi Eropa dengan negara-negara dalam Uni Eropa. Dari komunikasi tersebut diperoleh pembelajaran dan rekomendasi dari uji pengapalan yang dilaksanakan bersama dengan Indonesia pada tahun 2012.

Komisi Eropa, berkolaborasi dengan negara-negara mitra VPA, juga sedang mengembangkan sistem elektronik se-

Uni Eropa untuk memproses lisensi FLEGT. Sistem elektronik tersebut diharapkan dapat menghindarkan kebutuhan negara mitra VPA untuk membangun komunikasi bilateral dengan sistem IT masing-masing negara anggota Uni Eropa. Pada tahun 2014, beberapa pejabat dan konsultan Uni Eropa telah mendiskusikan sistem se-Uni Eropa tersebut dengan para perwakilan Indonesia yang terlibat dalam VPA, yang mengungkapkan minat untuk bekerjasama dengan Uni Eropa dalam pengembangan sistem dimaksud.

Komite Implementasi Gabungan Indonesia-EU VPA 2014. Public Summary of Results of Joint Assessment of the Indonesian Timber Legality Assurance System Stage Two, 23 September to 31 October 2014 13 Rencana ini telah disepakati pada JEM – Uni Eropa di Solo pada tanggal 17-18 November 2014 12

Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

17

Pelaksanaan Peraturan Kayu Uni Eropa Negara-negara Uni Eropa telah membuat kemajuan dalam menerapkan Peraturan Kayu Uni Eropa (EU Timber Regulation/EUTR), yang mensyaratkan adanya penunjukan suatu otoritas yang bertanggung jawab (competent authority), menerapkan penalti dan dan memeriksa kinerja perusahaan. Penegakan EUTR telah meningkat di periode pelaporan ini.

Otoritas yang bertanggung jawab di negara anggota Uni Eropa ini telah membentuk kelompok pendukung informal untuk berbagi informasi dan praktik-praktik terbaik.

Komisi Eropa menerbitkan dan memperbarui status papan skor yang menunjukkan kemajuan 28 negara anggota Uni Eropa dalam menerapkan EUTR.14 Dua puluh negara anggota Uni Eropa telah menerbitkan peraturan tentang penalti untuk pelanggaran EUTR. Komisi Eropa sedang melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota yang belum mengimplementasikan EUTR secara penuh.

Komisi Eropa juga telah memberi pengakuan terhadap beberapa organisasi pemantau, yang menyediakan sistem uji tuntas yang dapat diterapkan oleh para operator pada rantai pasokan mereka.

untuk lisensi FLEGT di Uni Eropa dan pasar internasional secara luas selama berlakunya VPA (lihat Bagian 8). Pemantauan pasar independen tersebut akan memungkinkan Komisi Eropa untuk mengkaji permintaan kayu berlisensi FLEGT dan menyesuaikan komunikasinya serta upaya pendukung lainnya guna mempersiapkan pasar sebelum datangnya lisensi FLEGT.

Penyadaran pasar Pada bulan Maret 2015, Komisi Eropa menyelenggarakan konferensi Pekan Tahunan FLEGT di Belgia.15 Pada kesempatan tersebut, Indonesia melaporkan kemajuannya menuju lisensi FLEGT kepada masyarakat internasional, termasuk seluruh pemangku kepentingan Uni Eropa yang terkait dan perwakilan sektor swasta. Konferensi tersebut memberikan sinyal kepada pasar atas komitmen Komisi Eropa dan Indonesia untuk melihat kayu berlisensi FLEGT di pasar Uni Eropa secepat mungkin.

Pemantauan pasar independen Pada tahun 2014, International Tropical Timber Organization (ITTO) mulai bekerja dengan kontrak lima tahun dari Komisi Eropa untuk memahami lebih baik tentang insentif pasar yang diperoleh dengan memasuki dan mengimplementasikan VPA, dan untuk memantau bagaimana perkembangan pasar

14 15

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm http://www.flegtweek.org/

18 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

4 Pencapaian implementasi SVLK Pada Februari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi program percepatan implementasi SVLK untuk mempercepat sertifikasi hutan rakyat, usaha kecil menengah yang mengekspor mebel serta industri primer dengan kapasitas sampai dengan 6,000 m3/tahun. Kegiatan program tersebut termasuk pemetaan, pelatihan, kajian kesenjangan serta sertifikasi (lihat Lampiran 4).

Dengan dukungan dana dari Multistakehoder Forestry Program Fase 3 (MFP3) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian lain, program tersebut mendanai biaya sertifikasi dan fasilitasi pre-audit dengan dukungan pendanaan dari programnya dan dari anggaran Kementerian.

Pemetaan data menjadi penting untuk program percepatan. Para fasilitator independen, atau focal point, bekerja di 21 provinsi di Indonesia untuk memetakan industri primer dengan kapasitas sampai dengan 6,000 m3/tahun dan UKM dengan modal lebih kecil dari 500 juta rupiah.

Sebelumnya, data tersebut belum terpusat dan tersedia untuk kantor kehutanan, industri dan perdagangan di provinsi. Focal point juga mengkaji kesenjangan antara industri primer

dan usaha kecil menengah dalam pemenuhan persyaratan SVLK serta membantu unit-unit tersebut untuk terus memproses sertifikasi kelompok.

Sampai dengan akhir tahun 2014, lebih dari 80% kayu yang dipanen dari konsesi hutan alam serta 100% kayu yang berasal dari konsesi hutan tanaman disertifikasi SVLK. Sampai dengan April 2015, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia telah memberikan sertifikasi kepada lebih dari 1,400 perusahaan kayu yang telah patuh pada SVLK. 88% dari eksportir yang tercatat telah tersertifikasi, dan melakukan perdagangan dengan 193 negara. Sampai dengan bulan April 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melatih 980 auditor SVLK. Sebanyak 19 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu penerbit sertifikat legalitas SVLK dan 14 Lembaga Penilai Kinerja PHPL penerbit sertifikat PHPL, telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai April 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki 4,634 petugas teknis untuk memantau kayu serta produk kayu yang diangkut.

Lampiran 5 menggambarkan kegiatan yang dilakukan Indonesia untuk mempromosikan SVLK ke pasar selain Uni Eropa dalam periode pelaporan ini.

Lebih dari

SVLK mengeluarkan

industri kayu

lisensi ekspor V-legal untuk

193 negara

produk kayu

28 negara

Produk kayu berlisensi memiliki berat bersih

Produk kayu berlisensi telah menempuh perjalanan dari

234 592

1 400

159 tipe 12 Juta

hektar hutan alami tersertifikasi SVLK

22.22 Juta ton dan senilai

USD16.40 Juta

Indonesia mengekspor produk kayu berlisensi SVLK kepada termasuk

di Uni Eropa

86 pelabuhan di Indonesia ke

2 084 pelabuhan di luar negeri

Gambar 5. Dampak SVLK dari Januari 2013 hingga April 2015

19 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Pelatihan Tenaga Teknis (Ganis), Semarang, Jawa Tengah

20 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

5 Penguatan institusi dan peningkatan kapasitas Pembentukan institusi baru dan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan diperlukan untuk menerapkan VPA. Berikut perkembangan yang terjadi pada periode pelaporan kali ini.

Komite Implementasi Gabungan Indonesia dan Uni Eropa membentuk Komite Implementasi Gabungan (Joint Implementation Committee/JIC) untuk memantau implementasi VPA. 16 Pejabat senior dari Uni Eropa dan Indonesia mengetuai JIC dan masing masing pihak memilih anggota delegasinya. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Komite tersebut telah bertemu dua kali – pada tanggal 24 September 2014 dan 12 Februari 2015.

Indonesia dan Uni Eropa telah menetapkan struktur pendukung JIC, sebagai berikut: • Sekretariat JIC: sekretariat menyediakan dukungan administratif pada JIC dan badan pendukungnya. Para anggota sekretariat meliputi perwakilan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan asosiasi sektor swasta, juga satu perwakilan delegasi Uni Eropa di Jakarta • Kelompok kerja teknis: kelompok para pemangku kepentingan tersebut memberikan dukungan teknis kepada JIC di area seperti pemantauan dampak VPA • Pertemuan pakar gabungan (JEM): Forum pemangku kepentingan yang terdiri dari seluruh perwakilan Uni Eropa dan Indonesia untuk menggali isu teknis. Dalam periode pelaporan, empat pertemuan pakar gabungan telah dilakukan untuk mendiskusikan kemajuan lisensi FLEGT. Seri pertemuan ini menyiapkan dan menginformasikan pada pertemuan JIC. • Kelompok kerja gabungan: Kelompok para pemangku kepentingan ini memantau dan mengkaji kemajuan

16

menurut Rencana Kerja Indonesia-Uni Eropa kedua mengenai Percepatan Implementasi VPA (lihat Bagian 3). Kelompok ini meliputi para perwakilan Uni Eropa dan para kelompok pemangku kepentingan Indonesia berikut: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, asosiasi perusahaan kayu, otoritas lisensi dan organisasi non- pemerintahan. Pertemuan kelompok kerja gabungan menyiapkan dan menginformasikan pertemuan pakar gabungan.

Masyarakat sipil DFID UK melalui MFP3 menyediakan dukungan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) dan jaringannya agar dapat melakukan fungsi pemantauan independen seperti yang dijelaskan dalam VPA. Lokakarya peningkatan kapasitas di bulan Agustus dan September 2014 berfokus pada peran CSO di Komite Implementasi Gabungan VPA dan pengalaman CSO terkait VPA dan SVLK. Tiga puluh perwakilan CSO dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Jawa menghadiri lokakarya tersebut. Mereka menyusun dokumen posisi VPA dan protokol komunikasi, serta memilih tujuh perwakilan CSO untuk duduk di struktur pendukung Komite Implementasi Gabungan (lihat Bagian 5).

Untuk mendukung partisipasi masyarakat sipil lebih luas dalam pemantauan independen, MFP3 menyediakan pelatihan bagi 30 wartawan dari Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur di bulan April 2015. Pelatihan meliputi pengalaman CSO dalam hal pemantauan secara independen, kode etik untuk pemantauan serta saran mengenai ketaatan pemantauan dengan peraturan yang terkait. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya adalah membantu kesiapan industri hutan kemasyarakatan untuk menerapkan SVLK

Seperti disepakati di Pasal 14 VPA

21 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

dan memperkenalkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok kepada para pemangku kepentingan, seperti para pemilik hutan berskala kecil, pemilik kebun kayu dan tempat penggergajian kayu.

Kantor Dinas Pemerintah MFP3 berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi dukungan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi antara lain kegiatan peningkatan kapasitas di Pusdiklat Kehutanan, Pusat Pelatihan Kehutanan Regional dan Perum Perhutani.

Dari tahun 2009 hingga 2015, sebanyak 4,634 pengawas tenaga teknis menerima pelatihan.

Para petugas tersebut memainkan peran kunci dalam implementasi SVLK, termasuk mengkaji unit pengelolaan, menyediakan dukungan teknis dan melakukan audit internal sebelum proses sertifikasi. Pada periode pelaporan ini, program percepatan SVLK memprioritaskan pelatihan bagi para petugas teknis.

Di bulan September 2014, MFP3 mengadakan pelatihan untuk mengkomunikasikan SVLK kepada para pengurus dan operator dari balai kliring informasi SIMPATIK. Para peserta termasuk para perwakilan dari Pusdiklat Kehutanan, Pusat Pelatihan Kehutanan Daerah serta Sekolah Menengah Atas Kehutanan.

Modul pelatihan diperbarui di bulan Oktober 2014 untuk merefleksikan revisi-revisi terbaru pada implementasi SVLK, khususnya konsep mengenai Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

• Perjalanan dan briefing media bagi 30 wartawan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur mengenai praktik-praktik terbaik dalam implementasi SVLK (April 2014).

• Pertemuan dengan para pembeli kayu internasional bersama dengan perusahaan yang bersertifikasi SVLK dari Indonesia, guna meningkatkan kesadaran akan kemajuan produk kayu bersertifikasi (November 2014).17 • Seri kegiatan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Jawa Tengah yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas para pemilik konsesi dan pemerintah daerah untuk menerapkan SVLK (November-Desember 2014)

Auditor SVLK Pada kurun waktu 2009 hingga 2014, Pusdiklat Kehutanan melatih lebih dari 980 auditor SVLK untuk mengkaji kinerja terhadap standar legalitas dan standar pengelolaan hutan produksi yang lestari. Para pihak yang memberikan dukungan pada kegiatan tersebut adalah MFP3, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Kemitraan, Organisasi Perdagangan Kayu Internasional, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) dan lembaga penilai dan verifikasi independen (Sucofindo, BRIK dan Ayamaru)

Sektor swasta Asosiasi sektor swasta di Indonesia, seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), telah memainkan peran aktif dalam mendukung implementasi VPA, meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk menerapkan SVLK dan meningkatkan kesadaran SVLK diantara kelompok pemangku kepentingan yang lainnya. Berikut adalah beberapa kegiatan kunci selama periode pelaporan ini:

17

Kegiatan ini disebut ‘Boosting International Trade in Certified Wood Products from Indonesia’. Lihat www. theborneoinitiative.org/client/borneo/uploads/conference_report/final_seminar_report_2014.pdf

22 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

6 Pelibatan pemangku kepentingan Partisipasi para pemangku kepentingan merupakan hal kunci untuk keberhasilan dan kredibilitas VPA Indonesia-Uni Eropa.

Keterlibatan para pemangku kepentingan selama pengembangan SVLK dan negosiasi FLEGT VPA terus berlanjut pada fase pelaksanaannya. Masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta memberi dukungan yang kuat untuk implementasi VPA dan penyempurnaan SVLK secara berkesinambungan.

Para pemangku kepentingan tersebut terlibat secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berkontribusi dalam berinteraksi dengan Uni Eropa melalui partisipasi Komite Implementasi

Sektor swasta

Untuk menaati sistem jaminan legalitas kayu Indonesia Untuk mengerti persyaratan VPA dengan lebih baik Untuk mempromosikan perdagangan kayu berlisensi FLEGT

Gabungan (JIC) dan struktur pendukungnya (lihat Bagian 5). JIC memiliki otoritas untuk menentukan apakah sistem jaminan legalitas kayu yang dimiliki Indonesia sudah memenuhi persyaratan VPA. Partisipasi para pemangku kepentingan di JIC menyoroti tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelola hutan di Indonesia.

Perwakilan dari pemangku kepentingan Indonesia juga mengunjungi Uni Eropa beberapa kali selama periode pelaporan untuk berhubungan dengan para pemangku kepentingan Uni Eropa dan untuk menghadiri seri pertemuan seperti pertemuan berkala untuk pembahasan pembalakan liar.

Kementerian terkait (Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Keuangan, Direktorat Bea Cukai, dan Komite Akreditasi Nasional)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Untuk melakukan konsultasi dan koordinasi tentang mekanisme SVLK pemantauan dan penyadartahuan publik

Masyarakat sipil (CSO, NGO, asosiasi, media)

Untuk mengkoordinasikan implementasi SVLK, termasuk mengembangkan mekanisme serta standar impor dan ekspor Untuk menyelenggarakan pelatihan penyelia, untuk memfasilitasi proses SVLK

Pemerintah Daerah (Dinas-dinas Kehutanan, Industri dan Perdagangan, para Gubernur, Bupati)

Gambar 6. Para pemangku kepentingan di Indonesia dan peranannya yang berbeda pada VPA

23 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

24

Pohon di hutan kemasyarakatan di Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan kode unik untuk memudahkan proses identifikasi Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

7 Komunikasi dan transparansi Komunikasi dan akses terhadap informasi mendukung objektivitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap verifikasi legalitas kayu serta lisensinya. Pasal 17 Lampiran IX VPA memuat jenis data dan informasi yang akan tersedia bagi masyarakat secara umum, dan unit kerja yang bertanggung jawab atas ketersediaan informasi tersebut serta mekanisme aksesnya.

tanggal pengkajian, rencana audit, hasil audit dan statusnya.

Lampiran IX VPA disusun melalui proses konsultasi pemangku kepentingan dimana organisasi masyarakat sipil meminta untuk dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu dengan baik. Lampiran tersebut sejalan dengan hukum Indonesia18 yang mewajibkan kepada seluruh institusi publik untuk menyusun peraturan tentang akses masyarakat umum terhadap informasi.

Publikasi dokumendokumen terkait pertemuan VPA

Data yang tersedia Indonesia telah membuat sistem informasi melalui suatu basis data dalam jaringan yang dibuat khusus yang disebut Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berperan sebagai pusat pendaftaran dokumen-dokumen V-legal Indonesia. SILK memiliki sistem online dan menyediakan informasi berikut untuk publik: • Daftar terkini dokumen V-legal yang dikeluarkan • Informasi mengenai SVLK (artikel, peraturan dan publikasi) serta perbaruan proses VPA • Nama dan alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB) yang melakukan verifikasi kinerja terhadap standar legalitas (19 CAB) atau standar pengelolaan hutan produksi lestari (14 CAB)19 • Nama dan alamat perusahaan yang memegang sertifikasi legalitas kayu (sertifikat S-LK) beserta nama CAB yang memberikan sertifikat pada perusahaan yang bersangkutan serta masa berlaku sertifikatnya.

• Hasil kajian kinerja legalitas dan kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, beserta nama CAB yang mengeluarkan sertifikat,

SILK terhubung secara otomatis dengan sistem informasi di Kementerian Perdagangan dan Direktorat Bea Cukai di Kementerian Keuangan. 20 Otoritas kompeten di pasar yang menjadi tujuan ekspor dapat meminta informasi terkait dengan dokumen V-legal di SILK dan meminta klarifikasi bila diperlukan.

Selama periode pelaporan, Indonesia dan Uni Eropa sebagai kedua belah pihak yang terikat dalam VPA telah menerbitkan beberapa publikasi yang meliputi:21 • Catatan pertemuan JIC pertama (September 2014) • Rangkuman publik tahapan kedua kajian gabungan sistem jaminan legalitas kayu • Catatan JEM (November 2014) • Rangkuman publik Rencana Aksi Indonesia- EU Kedua mengenai Kemajuan Implementasi VPA (November 2014) • Catatan JEM (Januari 2015) • Catatan pertemuan kelompok kerja pertama (Februari 2015) • Catatan pertemuan JIC kedua (Februari 2015)

Penjangkauan pemangku kepentingan Para pihak terkait VPA telah membuka saluran komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan dalam bentuk surat elektronik (email) yang berisi informasi terbaru tentang implementasi VPA yang dikirim secara berkala melalui Sekretariat JIC. Email pertama yang menggambarkan kemajuan mengenai lisensi FLEGT dan pemantauan VPA, telah dikirim di bulan April 2015 kepada lebih dari 170 penerima. Para penerima informasi ini memberikan umpan balik positif dan mengungkapkan minatnya untuk berlangganan email informasi ini.

No. 14/2008.

CAB yang melakukan verifikasi legalitas disebut LVLK. CAB yang melakukan verifikasi kinerja terhadap standar pengelolaan hutan berkelanjutan disebut LP-PHPL 20 INATRADE– suatu sistem dalam jaringan di KementerianPerdagangan dan INSW (Layanan Terpadu Satu Jendela Nasional Indonesia) di Direktorat Bea Cukai KementerianKeuangan 21 Pada situs SILK di KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (http://silk.dephut.go.id/) dan situs delegasi Uni Eropa di Indonesia (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade_ policy_issues/flegt_vpa/index_en.htm) 18 19

Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

25

Industri rumah tangga di Jepara, Jawa Tengah

26 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

8 Pemantauan VPA Pemantauan Independen Masyarakat sipil memainkan peranan kunci dalam pemantauan independen atas sistem verifikasi legalitas kayu VPA, sebagaimana diterangkan di Bagian 2. Jaringan yang terlibat dalam pemantauan independen diantaranya adalah Forest Watch Indonesia, Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) - suatu jejaring dengan lebih dari 60 organisasi dan 300 individu.

Pada bulan November 2014, JPIK meluncurkan SVLK in the Eyes of the Monitor (SVLK menurut Mata Sang Pemantau), laporan hasil pemantauan independen JPIK terhadap 34 pemegang konsesi pada tahun 2011 dan 2013.

Laporan tersebut memuat hasil identifikasi terkait dengan isu-isu implementasi SVLK dan usulan solusinya. Beberapa rekomendasi dipergunakan dalam revisi SVLK pada tahun 2014 dan/atau tercermin pada Rencana Aksi Kemajuan Implementasi VPA Indonesia-Uni Eropa yang Kedua, yang disetujui kedua belah pihak di bulan Januari 2015.

Untuk menjamin efektivitas pemantauan sistem verifikasi legalitas kayu, pemantau independen diperluas dengan melibatkan masyarakat dan kelompok seperti wartawan (lihat Bagian 5). Pelatihan akan terus diberikan kepada para pemangku kepentingan baik dari industri, auditor, dinas pemerintahan serta masyarakat umum, guna menjamin semua pihak menerima metodologi standar pemantauan dan temuan-temuan para pemantau independen.

Pemantauan Dampak Pada Pasal 12 VPA, Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memantau dampak VPA terhadap industri kayu dan masyarakat lokal. Untuk mendampingi pemantauan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk kelompok kerja dengan anggota yang terdiri dari Kementerian, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi sektor swasta.

Kelompok kerja tersebut memantau pengembangan kerangka acuan untuk penyedia jasa pemantau dampak dan kriteria kajiannya meliputi 1) proposal keseluruhan, 2) metodologi, 3) komposisi tim dan 4) kapasitas institusi.

Pada bulan Maret 2015, panel menetapkan konsorsium PT. Hatfield Indonesia dan PT. IDEAS sebagai pemenang lelang untuk mendukung kelompok kerja teknis dalam mengembangkan metodologi dampak pemantauan, yang dimulai sejak Mei 2015. Kelompok kerja akan bekerja dengan penyedia jasa untuk memberikan dukungan bagi jaminan kualitas dan mengkomunikasikan proses serta keluaran kunci kepada para pemangku kepentingan

Pemantauan Pasar Independen Peran pemantau pasar independen adalah untuk memungkinkan negara-negara mitra VPA dan para pemangku kepentingan dari Uni Eropa untuk memahami insentif pasar dari memasuki dan menerapkan suatu VPA, serta untuk memantau bagaimana Uni Eropa dan pasar internasional yang lebih luas berkembang bagi kayu berlisensi FLEGT selama masa VPA. Komisi Eropa telah memberikan kontrak lima tahun, 2014-2019, kepada ITTO, untuk melakukan pemantauan pasar independen.

Pada kurun waktu pelaporan, kepala konsultan ITTO mengunjungi Indonesia untuk berdiskusi mengenai metodologi pemantauan pasar serta data mengenai Indonesia yang perlu dikompilasi secara berkala.

Evaluasi Berkala Pada bulan September 2014, Komite Implementasi Gabungan menugaskan MFP3 untuk merekrut seorang evaluator berkala untuk mengkaji kinerja sistem verifikasi legalitas kayu secara berkala.

Di bulan November 2014, MFP3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Uni Eropa mendiskusikan peran dan tanggung jawab pelaksanaan evaluasi berkala, termasuk lingkup kerja, kualifikasi, metodologi evaluasi dan pelaporannya. Pelaksana evaluasi berkala diharapkan akan menghasilkan laporan berkala mengenai temuan temuannya bersamaan dengan rekomendasi tindakan untuk mengatasi adanya kesenjangan dan kelemahan yang teridentifikasi.

Proses seleksi dimulai di bulan April 2015 dan dijadwalkan akan berakhir di bulan Juli 2015. Di bulan Juli juga, Komite Implementasi Gabungan akan memutuskan kapan evaluasi berkala yang pertama akan dilakukan. Evaluasi berkala kedua akan dilakukan tidak lebih dari 12 bulan setelah yang pertama.

27 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Lampiran Lampiran 1: Lima standar legalitas Indonesia Definisi legalitas Indonesia antara lain adalah 5 (lima) standar legalitas yang dituangkan dalam suatu perangkat prinsip, kriteria, indikator dan pengukur (verifiers), yang semuanya berdasarkan pada hukum, peraturan dan prosedur Indonesia: • Standar Legalitas 1. Untuk konsesi pada hutan produksi negara yang dikelola oleh perusahaan yang terdiri dari: hutan produksi alam, hutan tanaman (industri), hutan restorasi ekosistem, hutan dengan hak pengelolaan • Standar Legalitas 2. Untuk hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan kemasyaratan dalam hutan produksi milik negara.

• Standar Legalitas 3. Untuk hutan/lahan yang dimiliki/digunakan secara pribadi • Standar Legalitas 4. Untuk hak pemanfaatan kayu pada hutan produksi atau dari hutan produksi yang dikonversi • Standar Legalitas 5. Untuk industri berbasis kayu primer dan lanjutan serta pedagang

28 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Lampiran Lampiran 2: Dokumen dan basis data kendali rantai pasok Gambar di bawah menjelaskan dokumen yang perlu diperiksa petugas kehutanan untuk pencocokan data di setiap titik rantai pasok.

Daftar kayu Laporan penebangan

Laporan Hasil Cruising (LHC)

Tempat Pengumpulan Kayu (TPn)

Tempat Penebangan

Dokumen persetujuan impor Izin kepabeanan Dokumen Pengangkutan Dokumen DKP

Log

Kayu yang sudah diproses

HUTAN NEGARA Titik pintu impor

Pembayaran iuran Daftar kayu Dokumen pengangkutan Laporan mutasi kayu Sertifikat SVLK

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

Depot #1 Laporan mutasi kayu Dokumen pengangkutan Sertifikat SVLK atau dokumen DKP (jika semua kayu: impor atau berasal dari hutan berSVLK/ Perum Perhutani)*

Laporan mutasi kayu Dokumen pengangkutan Sertifikat SVLK

Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK antara)

Industri primer Laporan mutasi kayu Tally sheet Dokumen pengangkutan Sertifikat SVLK atau dokumen DKP (jika semua kayu berasal dari hutan hak)**

Titik pintu ekspor

Depots #3

Industri sekunder

Laporan mutasi bahan baku Dokumen pengangkutan

Laporan mutasi bahan baku Dokumen pengangkutan

Sertifikat SVLK atau dokumen DKP (jika semua kayu berasal dari impor)*

Sertifikat SVLK atau dokumen DKP (jika semua kayu berasal dari impor)*

Export licence Pemberitahuan ekspor barang Izin kepabeanan

Eksportir nonprodusen Laporan mutasi bahan baku Dokumen pengangkutan Sertifikat SVLK

HUTAN HAK Tempat Penebangan Alas titel

Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Daftar kayu Dokumen pengangkutan Sertifikat SVLK atau dokumen DKP*

Depot #2 Laporan mutasi bahan baku Dokumen pengangkutan Sertifikat SVLK atau dokumen DKP*

CATATAN: #1: Tempat Penampungan Kayu untuk kayu yang berasal dari Hutan Negara dan/atau impor (TPT-KB) #2: Tempat Penampungan Kayu untuk kayu yang berasal dari Hutan Hak (TPT) #3: Tempat Penampungan Kayu untuk kayu yang berasal dari industri dan/atau impor (TPT-KO) *) DKP jika belum memilliki sertifikasi SVLK **) DKP jika bukan ETPIK dan belum memilliki sertifikasi SVLK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan basis data berikut untuk melacak rantai pasok: • SIPUHH: Basis data pelacakan dokumentasi kayu dari hutan hingga industri • RPBBI: Basis data industri kayu dengan kapasitas lebih dari 6,000 m3 per tahun yang mencatat asal bahan baku kayu industri • SIPHAO: Sstem informasi online mengenai hutan produksi alam • SILK: Basis data informasi mengenai ekspor kayu dengan sertifikat V-legal (lihat Bagian 7)

29 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Lampiran Lampiran 3. Rencana Aksi Indonesia–EU Kedua mengenai Kemajuan

Implementasi VPA Pada JEM Indonesia- EU di Solo tanggal 17-18 November 2014, para pihak VPA menyepakati Rencana Aksi Indonesia–EU Kedua mengenai Kemajuan Implementasi VPA. Rencana Aksi tersebut memiliki butir butir aksi sebagai berikut: 1. Implementasi SVLK di seluruh Indonesia: Memastikan bahwa per tanggal 1 Januari 2015 hanya kayu SVLK yang memasuki rantai pasok SVLK (lihat Bagian 4) 2. Kendali kayu yang diimpor: Mengembangkan dan menerapkan peraturan yang merujuk pada persyaratan uji tuntas untuk kayu yang diimpor dan menyesuaikannya dengan prosedur CAB 3. Kendali lisensi FLEGT: Mengembangkan peraturan tentang pemantauan dan pengendalian lembaga yang diberi otoritas menerbitkan lisensi FLEGT 4. Berbagi Informasi di antara pelaku verifikasi SVLK: Memastikan bahwa lembaga pelaku audit - CAB berkonsultasi dengan pelaku eksternal terkait dan melaporkan kasus-kasus ketidaktaatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Pemantauan independen: Meningkatkan pemantauan independen, termasuk peningkatan kapasitas, pendanaan berkelanjutan dan peningkatan kegiatan pemantauan 6. Kendali rantai pasok: Menambah informasi mengenai status kayu pada dokumen pengangkutan, di industri dan laporan tempat penumpukkan kayu tercatat 7. Penyingkapan publik: Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemantauan independen sebagaimana dijabarkan di VPA dan peraturan Menteri terkait, seperti P.7/Menhut-II/2011 8. Pemantauan VPA: Memfinalkan kerangka acuan Evaluasi Berkala, dan mengembangkan serta menguji metodologi dampak pemantauan, termasuk pembuatan data dasar (baseline) 9. Kajian lampiran VPA: Memfinalkan revisi lampiran I, II, dan V VPA untuk dukungan JIC 10. Komite Implementasi Gabungan (JIC): Memfinalkan peraturan prosedur JIC dan arbitrase untuk mendapatkan dukungan oleh JIC, serta menyiapkan sekretariat JIC (lihat Bagian 5)

30 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Lampiran Lampiran 4: Kemajuan sertifikasi SVLK per April 2015 Pada bulan Februari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipimpin oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan mempelopori Program Percepatan SVLK untuk mempercepat sertifikasi UKM bergerak di bidang ekspor furnitur, industri primer dengan kapasitas hingga 6,000 m3/tahun dan hutan rakyat.

Program ini memiliki tujuh tahapan: 1. Pembentukan dan berkoordinasi dengan tim percepatan sertifikasi SVLK 2. Mengkoordinasi pertemuan antara wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri 3. Mengembangkan basis data daring (dalam jaringan) untuk kajian kesenjangan 4. Memfasilitasi pertemuan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan para Gubernur serta mengeluarkan suatu deklarasi bersama untuk mempercepat sertifikasi SVLK 5. Memfasilitasi pertemuan koordinasi antara komite pengarah Program Percepatan SVLK dengan para pelaku usaha.

6. Melakukan kajian kesenjangan

31 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Lampiran Lampiran 5: Kegiatan internasional untuk mempromosikan SVLK dan V-legal Guna memperluas akses pasar untuk kayu dan produk kayu, Pemerintah Indonesia terus menerus mempromosikan dan menegosiasikan SVLK sebagai suatu mekanisme untuk memastikan perdagangan kayu legal. Tujuannya adalah agar produk kayu dari Indonesia diterima di tempat tujuan ekspor tanpa perlu dilakukan uji tuntas lagi oleh importir. Pada periode pelaporan ini, Indonesia mempromosikan SVLK dan sertifikasi V-legal pada pasar internasional selain Uni Eropa melalui seri kegiatan yang meliputi: • Pengembangan dan penandatanganan suatu Pedoman Spesifik Negara untuk memfasilitasi masuknya kayu bersertifikasi SVLK ke Australia, sejalan dengan Amandemen Peraturan Larangan Pembalakan Liar Australia tahun 2013. Penandatanganan dilakukan dibulan Oktober 2014. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan Dialog Pasar Interaktif di Sydney, dihadiri oleh 15 peserta dari lembaga lembaga Australia, pedagang dan asosiasi importir serta staf kedutaan Indonesia.

• Melakukan negosiasi perdagangan kayu bilateral dengan Kanada, Cina, Jepang dan Korea Selatan • Berpartisipasi pada pameran internasional di bulan Maret 2015: IFFINA (International Furniture and Craft Fair Indonesia) dan IFEX (Indonesia International Furniture Expo) • Berpartisipasi pada kerja sama Ekonomi Asia Pacific dalam Kelompok Pakar Asia–Pasifik mengenai Pembalakan Liar

dan Perdagangan Kayu Ilegal terkait serta pertemuan Asosiasi Perdagangan di bulan Januari 2015 di Filipina untuk mempresentasikan strategi guna mempercepat sertifikasi SVLK untuk usaha kecil dan menengah • Berpartisipasi pada pertemuan Pejabat Senior ASEAN mengenai Kehutanan di bulan Maret 2015 di Kamboja untuk

mempromosikan perdagangan kayu sebagai bagian rencana strategis sektor kehutanan 2016–2025 di kerja sama ASEAN pada program pangan, pertanian dan kehutanan

32 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Industri Rumah Tangga di Jepara, Jawa Tengah

33 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Hutan Rakyat di Trenggalek, Jawa Timur

34

Seluruh foto dalam laporan ini disiapkan oleh Multistakeholder Forestry Programme.

Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

35 Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

Laporan ini disiapkan oleh Indonesia dan Uni Eropa dan divalidasi oleh Komite Implementasi Gabungan VPA.

Indonesia-EU

Upaya bersama untuk menjamin dan mempromosikan perdagangan kayu legal dan tata kelola yang baik di sektor kehutanan