bulan dengan menu

 Kunjungi Obyek Wisata Asia Heritage

Gubri Ingatkan Pengunjung Patuhi Prokes

PEKANBARU - Usai menghadiri peresmian Masjid At-Taubah dan lahan parkir Lapas Narkotika, Rumbai, Pekanbaru, Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi mengunjungi obyek wisata Asia Heritage di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Selasa (19/10).

Dalam peninjauan obyek wisata ini, Gubri melihat sejauhmana kesiapan pihak pengelola terhadap protokol kesehatan (prokes) yang telah dianjurkan pemerintah agar masyarakat tetap aman saat berwisata.

Selain itu, Syamsuar juga menyempatkan waktu untuk mengelilingi kawasan pariwisata Asia Heritage, menyapa para pengunjung yang tengah berlibur bersama keluarganya.

Ia mengajak agar para pengunjung dan pengola untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Karena sebutnya, saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan, prokes ini sangat penting,” kata Gubri didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat, seperti dikutip dari Mediacenter.riau.go.id.

Syamsuar berharap, dengan dibukanya obyek wisata mematuhi prokes yang ketat, maka diharapkan dapat meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (mr/efi)

PPKM di 10 Daerah Riau Naik Level 3

PEKANBARU - Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 10 Kabupaten di Riau naik level dari level 2 menjadi level 3. Untuk level 2 yang masih tetap hanya Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Naiknya level PPKM di 10 daerah tersebut, dikarenakan capaian vaksinasi belum mencapai 70 persen dan masih dibawah 40 persen.

Sementara, capaian vaksinasi di Kota Pekanbaru sudah mencapai 75 persen, dan Kota Dumai mencapai 67 persen dari jumlah penduduk. Namun, untuk Pekanbaru capaian vaksinasi bagi lansia baru mencapai 35 persen, sehingga tidak bisa turun ke level 1. Sesuai aturan inmendagri vaksinasi bagi lansia harus mencapai 60 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Hj Mimi Yuliani Nazir mengatakan, aturan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) no 54 tahun 2021 menyebut, kriteria Level 2 yang naik ke level 3, yaitu Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti.

“Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator, penyesuaian upaya upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial, dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1. Level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 level, apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 40 persen,” ujar Mimi, Selasa (19/10).

“Untuk 10 Kabupaten yang kembali naik ke level 3 dari level 2, itu dikarenakan capaian vaksinasi bagi masyarakat tidak mencapai 40 persen. Makanya naik, dan aturan PPKM level 3 tetap dijalankan oleh Kabupaten Kota untuk menekan angka penyebaran kasus positif Covid-19 di daerah,” tambah Mimi, seperti dikutip dari Mediacenter.riau.go.id.

Dijelaskan Mimi, Pemprov Riau telah mengirimkan dosis vaksin ke seluruh kabupaten dan kota, sesuai dengan yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan.

“Untuk itulah perlu peran dari kepala daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar segera divaksin, untuk mencapai target 70 persen vaksinasi,” tandas

Mimi. (mr/efi)

KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Hj Mimi Yuliani Nazir memberikan keterangan pers terkait perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Riau. (mr/e ) GUBRI, Drs H Syamsuar MSi mengunjungi obyek wisata Asia Heritage di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. (Mediacenter.riau.go.id)

Pemprov Riau Nilai Kecamatan Berkinerja Baik

PEKANBARU - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Riau melakukan penilaian kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten dan kota di Riau.

Penilaian berkaitan dengan kinerja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) camat beserta perangkat dalam menjalankan tugas program pembangunan dan kemasyarakatan.

“Penilaian sedang berlangsung. Belum lama ini di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian disusul penilaian lagi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kuala Kampar,” kata Kepala Biro Pemotda Setdaprov Riau, Firdaus, seperti dikutip dari Riauterkini.com, Selasa (19/10).

Penilaian juga melibatkan tim akademisi dari Perguruan Tinggi di Riau. Bagi pihak kecamatan yang dipandang berkinerja baik akan mendapatkan reward (penghargaan) berupa uang dan plakat langsung dari Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi.

Camat berkinerja baik pertama mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp50.000.000. Kedua, sebesar Rp37.500.000 juta. Ketiga, sebanyak Rp25.000.000.

Ada pun berdasarkan hasil penialian tahun lalu, terbaik pertama adalah Kecamatan Lubuk Dalam di Kabupaten Siak. Kedua Kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru serta ketiga, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan di Kabupaten Rokan Hilir.

“Penilaian ini sudah dilakukan secara rutin sejak tahun 2012 lalu. Diharapkan, dari penilaian ini dapat menjadi satu spirit bagi camat dan perangkat lainnya dalam menjalan tugas,” ungkap Firdaus. (mr/efi)

Pemprov Riau dan KPK Bahas Kerja Sama Soal Korupsi

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Haryanto bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas Whistleblower System terintegrasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara virtual, di Ruang Rapat Sekda, Selasa (19/10).

Whistleblower System (WBS) merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi. Melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

SF Hariyanto mengatakan, WBS integrasi antara Pemprov Riau dengan KPK ini tentang kesepakatan kerjasama dalam penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Tadi kita melakukan kesepakatan kerja sama dalam penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana berbentuk seperti sistem WBS,” katanya, seperti dikutip dari Cakaplah.com.

Dijelaskan SF Hariyanto, ruang lingkup kerjasama WBS dengan KPK antara lain mencakup, komitmen pengelolaan penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi, dan kegiatan bersama penanganan pengaduan.

Tak hanya itu, kerjasama tersebut juga terkait pertukaran data atau informasi penanganan pengaduan, serta penyusunan dan penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan yang dibantu oleh KPK untuk memberikan asistensi.

“Kerja sama ini upaya Pemprov Riau meningkatkan tata kelola yang baik, dan bersih bebas dari KKN dengan mewujudkan Riau Jaga sebagai wadah pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Namun, Riau Jaga belum membuahkan hasil yang maksimal. Dengan adanya WBS terintegrasi ini diharapkan menjadi wadah pengaduan masyarakat yang efektif,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut Sekdaprov Riau didampingi Inspektorat Riau Sigit Juli Hendriawan, Kepala Diskominfotik Riau Chairul Riski, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus. (int/efi)

SEKDAPROV Riau, S F Haryanto bersama KPK membahas Whistleblower System terintegrasi antara Pemprov Riau secara virtual, di Ruang Rapat Sekdaprov, Selasa (19/10). (Cakaplah.com)

 Polisi Amankan 59 Pelaku Judi Online

Sehari Dapat Omset Rp20 Juta

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau membongkar praktik judi online yang beroperasi di Pemuda City Walk, Jalan Pemuda, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki. Dari tempat itu diamankan 59 orang pelaku, dan 51 orang di antaranya adalah perempuan.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, mengatakan, penggerebekan dilakukan pada Sabtu (16/10). Judi online dilakukan melalui situs AFK77.ORG dan Jaya89. NET.

“Orang dicari melalui nomor telepon yang disiapkan. Praktik ini sudah dijalankan sejak 10 Oktober 2021 lalu,” ujar Sunarto, didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Teddy Ristiawan, saat konferensi pers di Kompleks Pemuda City Walk, Senin (18/10) sore.

Selama menjalankan bisnis ilegal ini, para pelaku sudah memiliki member sebanyak 808 orang. Sehari, mereka mencapatkan omset puluhan juta rupiah. “Dapat Rp20 juta per hari,” tutur dia.

Dijelaskan, praktik judi online dilakukan secara tertutup. Mereka menghubungi costumer dan menawarkan situs AFK77 dan Jaya89 agar memasang taruhan secara online.

Para perkerja dijanjikan gaji cukup besar tiap bulannya dengan waktu kerja dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. “Tapi mereka belum menerima gaji karena belum satu bulan bekerja,” jelas Sunarto.

Dari 59 pelaku yang diamankan, 49 orang di antaranya direkrut untuk menjadi telemarketing, 6 orang sebagai costumer service, 1 orang admin, satu orang penjaga dan 2orang OB.

“49 orang telemarketing ini tugasnya merayu, mengajak targetnya untuk bermain judi secara online.

Selain meringkus 59 orang tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lainnya.

“Kita mengamankan barang bukti lainnya berupa laptop 51 unit, handphone, komputer, printer,” ucap Sunarto.

Saat ini, Polda Riau juga memburu seorang pria bernama Feri yang berdomisili di Jakarta. Feri yang awalnya mengajak tersangka bernama Hendri untuk membuka judi online bersama Sofyan yang bertugas mengurus costumer service, dan tersangka Martoni bertugas mengawasi kegiatan telemarketing.

Feri ini pula yang setiap hari mengirim 5.000 kontak nomor handphone milik orang-orang yang akan dihubungi dan ditawarkan judi online.

“Mereka ajak pasang taruhan secara online dengan tawarkan uang yang dapat ditarik jika menang, dengan taruhan minimal Rp200 ribu dan maksimal tak terhingga,” singkatnya.

Sementara itu, Teddy Ristiawan menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk menutup dua situa yang digunakan dalam judi online tersebut.

“Saat ini masih hidup namun tidak bisa diakses. Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo,” tegas dia.

Pada kesempatan itu juga dijelaskan sepanjang Oktober 2021 ini Subdit III Reskrimum Polda Riau sudah menangani sebanyak 39 kasus perjudian dan menggulung 64 orang tersangka. Rata-rata modusnya adalah togel online. Total uang yang disita berjumlah Rp 27.913.000,- Perkara tersebut dalam proses penyidikan oleh kepolisian. (lda) PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru menambah durasi jam belajar Sekolah Tatap Muka (STM). Penambahan jam belajar menjadi empat jam dari sebelumnya maksimal hanya tiga jam.

Penambahan durasi jam belajar ini guna optimalisasi pembelajaran siswa saat STM terbatas, dan seiring sebaran kasus positif Covid-19 di Kota Pekanbaru alami penurunan.

“Ada penambahan satu jam belajar di sekolah, agar STM lebih efektif. Kita mulai terapkan Senin ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, Selasa (19/10).

Ismardi menyebut, tim bidang pendidikan SD dan SMP sudah mempersiapkan teknis penambahan durasi jam belajar. Proses sosialisasi sudah dilakukan ke seluruh sekolah.

Pihaknya sudah memanggil seluruh kepala sekolah guna menyampaikan teknis penambahan durasi jam belajar. Ia menilai, mayoritas sekolah menyanggupi penambahan durasi belajar sebanyak satu jam.

Kondisi tersebut karena banyak SD menerapkan dua sesi belajar dalam sehari. Namun, sejumlah sekolah belum bisa menambah durasi jam belajar. Kondisi ini karena terdapat keterbatasan ruang kelas. “Jadi yang tidak bisa empat jam nanti tetap belajar selama tiga jam seperti STM terbatas sebelumnya,” terang Ismardi.

Ismardi mengingatkan, agar sekolah tidak membuat kebijakan sendiri. Mereka mesti mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait sekolah tatap muka.

Tim dari dinas tetap melakukan pengawasan secara rutin ke sekolah. Mereka mengawasi terkait Prokes ketat yang berlangsung dilingkungan sekolah.

Dana Perbaikan SDN 118 Dierahkan dari Pusat

PEKANBARU - Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, mengarahkan inas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru mengajukan pencairan dana untuk membangun SDN 118 Pekanbaru dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu dilakukan mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

“Kita harapkan Disdik memanfatkan dana pembangunan SDN 118 Pekanbaru dari APBN. Karena memang ada dana khusus di APBN yang pergunakan untuk pembangunan kembali sekolah-sekolah yang terkena musibah seperti kebakaran dan rusak berat,” ucap Hamdani, Selasa (19/10).

Dijelaskan Hamdani, pembangunan kembali SDN 118 memerlukan dana yang cukup besar. Untuk itu, Disdik Pekanbaru harus segera mengajukan perbaikan ini ke APBN. Intinya dana untuk perbaikan sekolah negeri itu ada di APBN,” terangnya.

Di samping itu, Hamdani mengharapkan agar pembangunan SDN 118 Pekanbaru bisa dilakukan tahun ini. “Kita harap pembangunannya bisa dalam tahun ini, apalagikan saat ini sekolah tatap muka sudah mulai dilaksanakan. Untuk itu Disdik dan Kepala Dinas bisa segara mengajukan pembangunan SDN 118 ini dari APBN,” ujarnya.

Untuk diketahui, kebakaran SDN 118 Pekanbaru ini terjadi pada pada Jumat, 15 Oktober 2021 kemarin, dengan menghanguskan 7 ruang kelas dan perpustakaan sekolah di SDN 118 tersebut. Tidak itu saja, pada kebakaran itu, satu rumah penjaga sekolah, UKS, gudang, dan toilet guru serta toilet siswa juga ikut

hangus. (rvo). JUDI ONLINE - Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, didampingi Direktur Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Teddy Ristiawan, memperlihatkan barang bukti pengungkapan judi online saat konference pers di Pemuda City Walk, Jalan Pemuda, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung, Senin (18/10). (ist)

Disdik Tambah Durasi Jam Belajar

(nov)

Ismardi Ilyas

Vaksinasi Lansia Rendah, PPKM Bertahan di Level 2

Dishub Akui Sulit Terapkan Parkir Elektronik

PEKANBARU - Kota Pekanbaru masih berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Salah satu sebab target turun ke PPKM Level 1 belum tercapai karena vaksinasi terhadap warga lanjut usia (lansia) masih rendah.

Secara umum, capaian vaksinasi di Kota Pekanbaru sudah 70 persen. Dari jumlah itu, vaksinasi lansia masih tergolong rendah.

“Ini jadi salah satu penyebab Pekanbaru belum bisa turun level,” ujar Walikota Pekanbaru, Firdaus, Selasa (19/10/2021).

Selain rendahnya vaksinasi lansia, penyebab lain belum tercapainya PPKM Level 1 adalah masih banyak tempat kuliter yang abai protokol kesehatan (prokes) selama PPKM Level 2.

“Saya lihat masih banyak pelaku kuliner yang abai dalam menerapkan prokes. Untuk itu, saya berharap pelaku usaha bisa lebih mengetatkan prokes di tempat usahanya. Karena itu kuncinya,” tutur Firdaus.

Firdaus menginstruksikan agar Satgas Covid-19 terus melakukan pemantauan terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat kuliner di Kota Pekanbaru. Langkah itu perllu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya minta Satgas Covid-19 juga tidak abai dalam melakukan pengawasan. Ingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap waspada dan tidak lalai. Jangan sampai kasus malah kembali naik,” pinta Firdaus.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, Iwan Samuel Simatupang, menyatakan akan menjalankan instruksi dari Walikota Pekanbaru. Pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkali ke tempat-tempat kuliner di Kota Pekanbaru.

“Instruksi dari pimpinan akan terus kami lakukan. Kita juga berharap agar seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha untuk supaya tetap disiplin prokes. Kami akan lakukan pengawasan secara berkala dan memberikan sosialiasasi dan penegakan aturan hukum di lapangan,” tutur Iwan.

Jika ditemukan adanya pelaku usaha dan masyarakat yang lalai, maka pihaknya akan memberikan sanksi langsung di lapangan. “Sanksi diberikan sesuai aturan Perda nomor 7 tahun 2021 dan sanksi administrasi denda,” pungkas

Firdaus

Iwan. (lda)

PEKANBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mengaku kesulitan menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik. Pasalnya, perubahan kearah sistem ini masih membutuhkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yakni juru parkirnya.

“Di lapangan ternyata beberapa juru parkir masih gagap teknologi (gaptek). Kemudian, mereka juga ada yang belum terbiasa, yang tadinya mereka pegang uang cas banyak dengan uang elektronik ini, uangnya tidak kelihatan,” ujar Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Yuliarso, Selasa (19/10).

Yuliarso mengatakan, saat ini pihaknya bersama mitra, yakni PT Yabisa Sukses Mandiri (YBS) masih melakukan pembenahan terkait hal tersebut. “Kita sudah minta mitra untuk menyiapkan alatnya untuk 500 titik. Ini berproses ya,” sebutnya.

“Juru parkir tentu kita berhentikan, apabila dalam batas waktu yang ditentukan mitra, belum juga bisa menyesuaikan diri. Jadi bisa dipindahkan ke tempat yang potensi uangnya kecil sampai diberhentikan, karena mereka ini sudah kita beri upah yang layak,” sambung Yuliarso.

Selain itu, Yuliarso juga meminta agar warga mengingatkan jukir yang meminta bayaran parkir tentang kewajibannya. Misalnya, meminta karcis apabila harus membayar tunai.

“Kita minta bantuan juga kepada warga, agar warga juga minta bayar elektronik saja kepada jukirnya, karena alatnya ada, atau minta karcisnya kalau bayar tunai,” pungkas Yuliarso. (nov) Yuliarso

DUMAI Kapolda Riau Luncurkan Aplikasi BSR di Dumai

DUMAI - Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi meluncurkan (launching) aplikasi Bersama Selamatkan Riau (BSR) di Gedung Pendopo Jalan H R Subrantas Dumai, Senin (18/10).

Launching aplikasi BSR dihadiri Walikota Dumai H Paisal, Kapolres Dumai, AKBP Muhammad Kholid, Dandim 0320 Dumai Letkol (Inf) Irdan, perwakilan Danlanal Dumai, Ketua DPRD Dumai Agus Purwanto, dan undangan lainnya.

Aplikasi BSR digagas oleh Polda Riau tujuannya untuk mempermudah penanganan Covid-19 di Riau dan Dumai khususnya, dengan aplikasi BSR, petugas yang melakukan tracing dapat lebih mudah dalam memverifikasi pasien Covid-19.

Hal itu disampaikan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam keterangan pers usai launching aplikasi BSR di Dumai.

“Tujuan dibuatnya aplikasi BSR adalah menangani wabah Covid-19 dengan menggunakan teknologi. Sebagaimana kita ketahui, sejak Maret 2020 kita sudah bergelut dengan Covid-19. Pekanbaru dan Dumai menjadi prioritas penanganan Covid-19,” ucap Kapolda.

Lanjutnya, Dumai menjadi priototas karena salah satu kota penyangga Perekonomiam Riau.

“Dumai merupakan kota industri dan pelabuhan, kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Dumai menjadi penyangga perekonomian Riau dan Dumai khususnya,” tambah Kapolda.

Untuk itu, kita harus bersinergi, saling bekerja sama memutuskan penularan Covid-19. Kita harus meyakinkan pada seluruh Dunia, bahwa Dumai bebas Covid-19. Dan salah satu upaya untuk memutuskan rantai penularan Covid19 dengan meluncurkan aplikasi BSR untuk memantau dan mempermudah penanganan Covid-19 di Riau dan Dumai khususnya.

Walikota Dumai Buka Kejurkot 2021

DUMAI - Walikota Dumai, H Paisal resmi membuka Kejuaraan Kota (Kejurkot) Dumai Tahun 2021 di halaman Kantor Eks Walikota Jalan H R Soebrantas, Selasa (20/10).

Kejurkot dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai, ada 17 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diikuti 1.500 peserta terdiri dari Official, Pelatih, Atelit dan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Dumai H Paisal mengatakan, Kejurkot merupakan kegiatan rutin dilaksanakan tiga tahun sekali, tujuannya untuk menjaring atelit berprestasi untuk diikut sertakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan dilaksanakan 2022 di Kabupaten Kuansing.

“Kami berharap melalui Kejurkot mampu melahirkan atelit berprestasi untuk mengikuti Kejurprov 2022 di Kabupaten Kuansing,” kata Walikota.

Kegiatan ini tentunya sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, mulai dari atlet, pelatih dan official yang akan mengikuti tentunya sudah dilakukan vaksinasi demi mencegah penyebaran Covid-19.

Sebelum membuka kegiatan ini, Walikota Dumai H Paisal menyampaikan beberapa harapan untuk KONI kedepannya yang dimana ajang kejuaraan kota tersebut dapat selalu dilaksanakan untuk mencari dan menseleksi atlet-atlet yang berbakat di Kota Dumai.

“Saya yakin dan percaya, melalui kegiatan ini, akan lahir atelit berprestasi untuk mengharumkan nama baik Dumai baik diajang tingkat Provinsi, hingga ke tingkat Pusat,” sebut Walikota.

Pesan kami, tetap jaga sportifitas dan fair play saat bertanding agar Kejurkot berjalan dengan baik sesuai harapan.

“Saya berharap semua pemain menjunjung tinggi sportifitas dan Fair Play, semoga pertandingan ini dapat menjaring dan melahirkan Atelit berprestasi,” pungkasnya.

Ketua KONI Kota Dumai H Khairuddin menambahkan, Kejurkot dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 31 Oktober 2021.

Untuk jumlah peserta, Kerjurkot diikuti sebanyak 1.500 peserta terdiri dari atelit, pelatih dan official dan ada 17 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Kerjurkot Dumai dengan 124 nomor pertandingan. Dan medali yang disiapkan panitia sebanyak 1.000 keping.

“Kejuaraan kota ini untuk menjaring atelit berprestasi untuk mengikuti porprov yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kuansing pada 2022 mendatang,” sebutnya.

“Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan Kerjurkot Dumai 2021, khususnya kepada Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Dumai yang telah mensuport anggaran sebesar Rp600 juta untuk pelaksanaan Kejurkot,” kata Khairuddin.

Pantauan di lapangan, pembukaan Kejurkot Dumai 2021 ditandai dengan penekalan tombol sirine dan pelepasan balon udara disaksikan Ketua DPRD Dumai Agus Purwanto, Forkopimda, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, dan undangan lainnya. (bambang)

“Kami berharap, semua instansi terkait, bekerjasama melalui aplikasi BSR untuk melayani masyarakat terpapar Covid-19 mulai dari validasi data, verifikasi, pemberian obat hingga evakuasi pasien Covid-19 ke rumah sakit dan tempat isolasi,” katanya.

Agung menambahkan, aplikasi BSR juga bertujuan untuk memastikan warga Riau dan Dumai khususnya yang terkonfirmasi Covid19 dapat tertangani dengan optimal.

Walikota Dumai, H Paisal menyambut baik dilaksanakannya kegiatan launching aplikasi BSR di Kota Dumai.

“Kami menyambut baik inovasi Polda Riau membuat aplikasi BSR untuk untuk mempermudah penanganan Covid-19 dan mempermudah petugas tracing memverifikasi pasien Covid-19,” kata Walikota.

Walikota berharap semoga aplikasi BSR bisa meningkatkan koordinasi anggota Polri dengan tenaga kesehatan untuk memutuskan penularan Covid-19.

Selain meluncurkan aplikasi BSR, Polda Riau juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak Covid-19, meresmikan bus vaksin presisi, menandatangani deklarasi penanganan Covid-19.

(bambang)

Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam E endi meluncurkan aplikasi BSR di gedung Pendopo Jalan H R Subrantas Dumai, Senin (18/10). (bambang)

Pemko Dumai Bersama TNI-Polri Gelar Vaksinasi Massal Lagi

DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai bersama TNI dan Polri kembali menggelar kegiatan vaksinasi massal Covid-19 untuk mengejar herd immnunity di Gedung Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh Kota Dumai, Senin (18/10).

Kegiatan tersebut mendapat perhatian dari Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang hadir dan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Dumai.

Saat meninjau kegiatan vaksinasi massal, Kapolda didampingi Walikota Dumai, H Paisal, Kapolres Dumai AKBP Muhammad Kholid, Dandim 0320 Dumai Letkol (Inf) Irdan, Ketua DPRD Dumai Agus Purwanto, Plt Kepala Dinas Kesehatan Dumai dr Syaiful dan undangan lainnya.

Kapolda mengungkapkan, vaksinasi massal harus disukseskan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Kami berharap seluruh instansi terkait bekerja sama mensukseskan kegiatan vaksinasi agar tercapai herd immunity sehingga masyarakat terlindungi dari virus Covid-19,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, untuk mencapai herd immunity, 70 persen masyarakat Dumai harus sudah divaksin. Saat ini capaiannya sudah 62 persen, tinggal sedikit lagi atau sekitar 8 persen, Dumai mencapai herd immunity.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan Vaksinasi massal pada hari ini, kita berharap tercapai herd immunity,” harap Kapolda.

Walikota Duma, H Paisal menjelaskan, vaksinasi massal dilaksanakan oleh Pemko Dumai bekerja sama dengan TNI dan Polri.

“Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi di Kota Dumai untuk mencapai herd immunity agar masyarakat Dumai terlindungi dan mencegah penularan Covid-19 serta mempercepat pemulihan dan memperkuat perekonomian,” kata Paisal.

Walikota mengajak warga Dumai bersama-sama mensukseskan kegiatan vaksinasi massal. Tidak lupa pula walikota mengingatkan, meskipun sudah divaksin, masyarakat tidak boleh abai terhadap prokes.

“Meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, serta tidak berkerumun,” pungkasnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Dumai, dr Syaiful mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi massal melibatkan tim vaksinator dari seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kota Dumai di bantu Tim Vaksinator Polri dan TNI.

“Targetnya sebanyak mungkin, masyarakat yang datang siap kita layani, vaksin dosis ke-1 maupun vaksin dosis ke-2. Vaksin yang kita siapkan ada dua jenis Sinovac dan Moderna,” terang Syaiful.

Terakhir, Syaiful mengatakan bahwa, update penerima vaksin Covid-19 di Dumai hingga Minggu (17/10), sebanyak 244.117 orang, dengan rincian, dosis ke-1 sebanyak 140.686 orang, dosis ke-2 sebanyak 102.231 orang dan dosis ke-3 khusus Nakes sebanyak 1.200 orang.

“Jika dipersentasekan, maka capaian Vaksinasi Covid-19 di Dumai sudah lebih dari 62 persen dan hampir mencapai angka 70 persen. Dan sedikit lagi kita akan mencapai Herd Immunity,” pungkasnya. (lin)

Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam E endi didampingi Walikota Dumai, H Paisal, Kapolres Dumai, AKBP Muhammad Kholid dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Dumai, dr Syaiful meninjau kegiatan vaksinasi massal di Gedung Sri Bunga Tanjung Dumai, Senin (18/10). (lin)

PPKM Level 2 di Dumai Kembali Diperpanjang

DUMAI - Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 54 Tahun 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di Kota Dumai kembali diperpanjang mulai 19 Oktober hingga 8 November 2021 tujuannya untuk mengendalikan Pandemi Covid19.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Dumai, Amrizal Anara, Selasa (19/10).

“Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 54 Tahun 2021, PPKM Level 2 di Kota Dumai kembali diperpanjang mulai 19 Oktober hingga 8 November 2021 tujuannya untuk mengendalikan Pandemi Covid-19,” kata Amrizal Anara.

Saat ini Satgas Covid19 Kota Dumai tengah menyusun surat edaran walikota Dumai tentang pedoman PPKM Level 2 yang dibuat sesuai dengan Instruksi Mendagri.

“Setelah ditandatangani walikota Dumai, surat edaran tentang pedoman penerapan PPKM Level 2 bagi sektor pendidikan, pelaku usaha dan kegiatan kemasyarakatan di Kota Dumai segera kita sosialisasikan,” tambahnya.

Dijelaskannya, Kota Dumai sudah dua kali perpanjang PPKM Level 2, perpanjangan pertama berlaku mulai Tanggal 5 hingga 18 Oktober 2021, perpanjangan PPKM Level 2 berlaku mulai Tanggal 19 Oktober hingga 8 November 2021.

Dijelaskannya, secara garis besar, pedoman PPKM Level 2 perpanjangan ini, masih sama dengan surat edaran walikota sebelumnya, tentang pedoman penerapan PPKM Level 2 bagi sektor pendidikan, pelaku usaha dan kegiatan kemasyarakatan di Kota Dumai.

Terpisah juru bicara Satgas Covid-19 Kota Dumai dr Syaiful mengatakan, perkembangan Covid-19 di kota Dumai, sudah mulai menunjukan tren positif, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penambahan pasien positif pada Senin (18/10).

Syaiful menjelaskan, update Covid-19 Dumai hingga Senin (18/10) pasien Covid-19 sebanyak 10.320 kasus dengan rincian, pasien sembuh 9.914, pasien isolasi mandiri 15, pasien dirawat di RS 6, meninggal terkonfirmasi positif Covid19 sebanyak 256 kasus.

Ia mengingatkan bahwa dengan tidak adanya penambahan kasus positif Covid-19, bukan berarti penyebaran Covid-19 di kota Dumai terhenti, untuk itu semua pihak harus tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat.

Diakuinya, keberhasilan pemerintah menekan penyebaran Covid-19 dan menghentikan jumlah kematian akibat penyakit Covid-19 ini ada di tangan semua.

“Jadi, semua harus bergotong royong dan aktif dalam melaksanakan protokol kesehatan,” katanya. (bambang)