IA DONES PRINT M
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
BES
TO
F SU
Diserahkan Langsung Oleh :
Dewan PeRS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 201 3
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
Berwawasan dan Berkepribadian
LuLus verifikasi faktuaL
ARD
GOLD WINN
E
W IA A ED
R IN
MATERA NE
AP WSP
JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 M 30 RABIUL AWWAL 1441 H
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
KPK Geledah Rumah DH
Grasi Annas Maamun
Jokowi Kompromi dengan Politik Korup
Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis
JAKARTA Alasan kemanusiaan yang menjadi pertimbangan Presi den Joko Widodo memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau, An nas Maamun, dinilai sebagai bentuk kompromi presiden dengan politik korup. Kebijakan ini menjadi kon traproduktif dengan kebijakan anti korupsi presiden. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universi tas Andalas, Feri Amsari menilai, lang kah Jokowi itu, secara tidak langsung memperlihatkan arah dan kebijakan presiden ihwal tindak pidana korupsi. “Saya pikir itu memperlihatkan betul arah kebijakan antikorupsi Presi den. Menurut saya Presiden telah mengarahkan sikap berkompromi de ngan kekuatankekuatan politik korup, salah satunya tergambar dari kebijakan grasi ini,” kata Feri, Kamis (28/2019). Sekalipun Jokowi mengklaim gra sinya diberikan karena alasan kema nusiaan, seharusnya menurut Feri, meminta pertimbangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebe lum keputusan itum diambil. Hal itu dikarenakan, KPK meru pakan lembaga yang tahu persis tin dakan koruptif yang dilakukan terpi dana. “Kalau memang mau prosesnya baik, bukankah akan bijaksana kira nya jika presiden meminta masukan dan saran KPK. KPK kan punya dok ter yang dapat memastikan soal ke sehatan (Annas Maamun) tersebut,” kata Feri seperti dilansir republika.
PEKANBARU - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik pengusaha, Dedi Handoko, di Jalan Tanjung Uban, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi peningkatan jalan di Bengkalis, Provinsi Riau, yang melibatkan Bupati Amril Mukminin. Penggeledahan dilakukan Kamis (28/11) sejak pukul 10.00 WIB hingga malam hari. Ketika penggeledahan, tim dikawan ketat oleh personel dari Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Pol da) Riau bersenjata laras panjang, men genakan rompi dan helm. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, me ngatakan, penggeledahan itu terkait pe ningkatan Jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 20132015. “Benar ada tim KPK yang sedang melakukan penggeledaham sebuah rumah di Pekanbaru, terkait kasus pengadaan jalan di Bengkalis,” ujar Febri . Dugaan korupsi itu melibatkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Baca..... hal 7 SEJUMlAh petugas Brimob Polda Riau mengawal penggeledahan yang dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman di Jalan Tanjung Uban, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Kamis (28/11/2019). (linda)
Baca..... hal 7
SKT FPI Terganjal di Kemendagri
Kemenag Setuju, Mendagri Ragu KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 28 NOVEMBER 2019
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,166.48 9,616.21 10,378.37 1,809.72 129.8367 3,385.87 15,607.21 2,016.24 Sumber www.bi.co.id
要改变命 运,首先改 变自己
Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.
JAKARTA Sete persyaratan yang lah melalui proses dalam Peraturan yang cukup pan Menteri Agama jangan, Kemente No.14 Tahun 2019. rian Agama akhir “Seluruh per nya menyetujui di syaratan yang dia keluarkannya su tur dalam PMA rat rekomendasi 14/2019 sudah pendaftaran ulang dipenuhi FPI se Surat Keterangan hingga kami keluar Terdaftar (SKT) kan rekomendasi M Nurkholis Front Pembela Is pendaftaran ulang lam (FPI). Sayangnya, reko Surat Keterangan Terdaftar mendasi Kemenag tidak ser (SKT),” kata M Nur Kholis ta merta disetujui Kemen lewat siaran pers yang diteri trian Dalam Negeri (Ke ma di Jakarta, Kamis (28/11). mendagri). Beberapa persyaratan Sekjen Kementerian yang diatur dalam PMA ter Agama, M nur kholis Se sebut, antara lain dokumen tiawan menjelaskan, bahwa pendukung yang mencakup persyaratan permohonan re akte pendirian, program kerja, komendasi organisasi ke susunan pengurus, surat ke masyarakatan yang diaju terangan domisili, dan NPWP. kan ormas Front Pembela Is lam (FPI) sudah memenuhi Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com