METRO RIAU EDISI 26 NOVEMBER 2020

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL

05

ri l 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Diserahkan Langsung Oleh :

0 13

Dewan PeRS

BE

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 2

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

ST O

1 Ap ril 20

GOLD WINN E

ARD A AW EDI

SIA P DONE RINT M R IN

AP F SU MATERA NEWSP

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 M 10 raBiuL akHir 1442 H eceran: rp6.000.- per eksemplar Luar kota + Ongkos kirim

seorang Calon Walikota Dumai Meninggal

Isak Tangis Iringi Pemakaman Eko

PEMAKAMAN CAWAKO DUMAI - Pemakaman jenazah Calon Walikota Dumai nomor urut 2 yang juga Wakil Walikota Dumai eko suharjo dihadiri keluarga, kerabat, dan ratusan pelayat, di Pemakaman umum Bukit Batrem, kecamatan Dumai timur, kota Dumai, riau, rabu (25/11). eko suharjo meninggal dunia karena sakit dan sempat 18 hari dirawat di rumah sakit awal Bros, kota Pekanbaru. (bambang)

DUMAI - Calon Walikota Dumai nomor urut 2 yang juga Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo meninggal dunia di usia 46 tahun pada Rabu (25/11) sekitar pukul 02.30 WIB. Eko meninggal setelah 18 hari dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Panam, Kota Pekanbaru.

Eko merupakan calon walikota pada Pemilihan Baca..... hal 7

Eko Suharjo

Menteri KKP Ditangkap KPK Jokowi Hormati Proses Hukum

Istri Edhy Prabowo dan 15 Orang Lainnya Ikut Diamankan Diduga Terkait Ekspor Benih Lobster

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari. Edhy diciduk lembaga antirasuah diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan KorupJoko Widodo si (KPK). Jokowi menyerahkan proses hukum salah satu menterinya itu ke KPK. “Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati,” kata Jokowi seperti dikutip dari cnnindonesia. com, Rabu (25/11).

Jokowi menyatakan dirinya percaya KPK bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi. Ia juga mendukung KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional.

Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Jamin Tak Ada Intervensi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan tak akan ada intervensi dari pemerintah terkait penangkapan terhadap Menteri Edhy Prabowo. Pemerintah, kata Mahfud, menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum.

Pemerintah menyerahkan seluruhnya kepada komisi antirasuah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

KPK TANGKAP MENTERI KKP - Momen Menteri kelautan dan Perikanan edhy Prabowo ditangkap kPk di Bandara soekarno-Hatta, tangerang, Banten, rabu (25/11) dini hari. Petugas kPk mengamankan 17 orang, termasuk Menteri kkP beserta istri dan beberapa pejabat di kkP. (detikcom)

Jarum jam menunjuk pukul 01.23 WIB, Rabu dini hari, saat KPK menangkap Edhy di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam operasi senyap, Edhy diciduk bersama istri, Iis Rosita Dewi, dan beberapa pejabat KKP ke Gedung Merah Putih.

“Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK menyatakan penangkapan Edhy terkait kasus dugaan korupsi penetapan calon eksportir benih lobster. “Kasus ini diduga terkait dengan

proses penetapan calon eksportir benih lobster,” kata Ali. KPK menangkap sejumlah pihak di beberapa lokasi, di Jakarta, Depok, dan Bandara SoekarnoHatta. KPK belum merinci siapa saja 17 orang yang ditangkap, namun Ali menyebut ada juga beberapa orang dari pihak swasta.

Ali mengatakan, penyidik menyita sejumlah barang, di antaranya kartu debit Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kartu debit itu diduga berhubungan dengan kasus ini.

Jadi tersangka, ketua fPi Pekanbaru Ditahan

PEKANBARU - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbaru Husni Thamrin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman kebebasan berpendapat di depan umum.

Dia ditahan untuk memperlancar proses penyidikan.

Penahanan Husni dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Rabu (25/11). Husni tidak sendiri, polisi juga menahan anggota FPI Pekanbaru M Nur Fajri.

Kepala Polresta Pekanbaru Komisaris Besar Nandang Mukmin Wijaya me-

成功，往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan

Edhy Prabowo

Baca..... hal 7

ngatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah Husni dan M Nur diperiksa intensif. “Penyidik menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan pelaku tindak pidana yang mengancam kebebasan berpendapat di muka umum,” ujar Nandang.

Sebelumnya, Husni dan anggotanya dituduh menghalangi deklarasi 45 organisasi kemasyarakatan yang menolak kedatangan pemimpin FPI Habid Rizieq Shihab ke Provinsi Riau.

Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI RABU, 25 NOVEMBER 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,239.85 10,476.26 10,614.87 1,837.04 136.2144 3,484.18 16,949.69 2,163.81 Sumber www.bi.co.id

int

Sudah 424 Orang Pasien Corona di Riau Meninggal PEKANBARU - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan bahwa ada tambahan lima orang pasien yang dinyatakan meninggal dunia karena virus corona (Covid-19) di Riau pada Rabu (25/11). Dengan demikian, kasus kematian akibat Covid-19 di Riau telah mencapai 424 orang.

Lima pasien yang dinyatakan meninggal karena Covid-19, yaitu Tuan BS (57), warga Kabupaten Bengkalis; Tuan Y (54), warga Kota Dumai; Tuan PM (75), warga Dumai; Tuan ML (55), warga Kabupaten Indragiri Hilir; dan Nyonya S (54), warga Kota Pekanbaru.

Mimi menyebutkan, kasus terkonfirmasi atau positif Covid-19 di Riau juga terdapat penambahan sebanyak 236 orang. Sehingga, total jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Riau sebanyak 19.090 orang.

Adapun 236 kasus baru positif corona di Riau tersebar di 10 kabupaten/kota. Pekanbaru masih jadi penyumbang terbanyak yakni 112 kasus, disusul Dumai 33 kasus, Kampar 20 kasus, Indragiri Hulu

19 kasus, Siak 12 kasus, Bengkalis positif virus corona di Indone11 kasus, Kuantan Singingi 11 ka- sia bertambah 5.534 orang pada sus, Rokan Hulu tujuh kasus, Ke- Rabu. Tambahan tersebut mempulauan Meranti enam kasus, dan buat total kasus positif Covid-19 mencapai 511.836 orang.

Rokan Hilir empat kasus.

Dari jumlah tersebut, seba“Kabar baiknya, Riau juga ada penambahan 156 orang pasien nyak 429.807 orang dinyatakan Covid-19 yang dinyatakan sem- sembuh dan 16.225 orang lainbuh. Dengan begitu, jumlah total nya meninggal dunia. pasien sembuh sebanyak 16.569 Baca..... hal 7 orang,” kata Mimi.

Di sisi lain, menurut Mimi, hingga saat ini masih ada 1.898 orang yang positif Covid-19 236 Kasus BaRu melakukan isolasi mandiPOsiTif COROna di Riau ri, dan 199 orang dirawat di rul Pekanbaru 112 kasus l Dumai 33 kasus mah sakit. l Kampar 20 kasus Sedangkan, susl Indragiri Hulu 19 kasus pek Covid-19 yang l Siak 12 kasus isolasi mandiri l Bengkalis 11 kasus l Kuantan Singingi 11 kasus berjumlah 6.397 l Rokan Hulu 7 kasus orang, isolasi di l Kepulauan Meranti 6 kasus RS berjumlah 80 orang, sel Rokan Hilir 4 kasus lesai isolasi berjumlah Sumber: Diskes Riau 45.260 orang, dan meninggal berjumlah 166 orang. “Total suspek berjumlah 51.903 orang,” kata Mimi.

Sementara itu, kasus

Baca..... hal 7

Namanya Muncul di sidang kasus Djoko tjandra

azis: sudah Dibantah tommy JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin buka suara perihal penyebutan namanya oleh Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dalam persidangan kasus dugaan suap terkait pengurusan red notice Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Azis menyatakan tak memiliki hubungan apapun dalam kasus ini.

“Sudah dibantah sama Pak Tommy (Tommy Sumardi), sudah dibantah,” kata Azis di Kompleks Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Azis mengatakan, Tommy Sumardi juga sudah menyatakan tidak menelepon dirinya. Politikus Partai Golkar ini enggan banyak berbicara soal namanya dibawa-bawa dalam persidangan. “Saya tak merasa, sudah dibantah itu,” ujar Azis seperti dilansir detikcom.

Azis tak mau namanya diseretseret dalam pusaran kasus red notice Djoko Tjandra.

Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

2

METRO RIAU

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

6 Provinsi Naikkan UMP 2021

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mencatat 1 dari 34 provinsi di Indonesia belum menetapkan besaran upah minimum (UMP) 2021 hingga saat ini. Sementara dari 33 yang telah menetapkan UMP, 27 menetapkan besaran yang sama dengan 2019 sedangkan 6 lainnya lebih tinggi.

“Provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020 yaitu Provinsi Jateng, DIY, Sulsel, Jatim, DKI dan Bengkulu, dan sampai sekarang hanya ada 1 provinsi yang belum menetapkan yaitu Gorontalo,” ujar Ida dalam rapat bersama komisi IX DPR, Rabu (25/11).

Ida menjelaskan alasan pemerintah untuk tak menaikkan UMP pada 2021.

Pasalnya, kata dia, hasil survei BPS pada Juli 2020 menunjukkan 82,85 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, sementara 53,17 persen usaha menengah besar dan 62,21 persen UMKM menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

“Ada perusahaan yang enggak terdampak memang tapi kalau lihat persentase terbesar usaha kecil menengah besar itu alami dampak.

Bahkan usaha mikro kecil 62 persen mereka alami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional,” kata Ida dilansir dari CNNIndonesia.com.

Di samping itu, keputusan untuk menetapkan UMP 2021 sama seperti tahun ini juga telah melalui proses diskusi panjang di Dewan Pengupahan Nasional.

Sebelumnya Menaker juga telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan Indonesia di masa pandemi Covid-19.

“Pertumbuhan kuartal 2020 yang tumbuh minus 5,32 persen, kemudian berdasarkan hasil survei BPS Juli 2020 dampak Covid ke pelaku usaha ini sejalan dengan kajian oleh Balitbang Kemenaker,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Ida juga menjelaskan salah satu klausul terkait surat edaran upah minimum 2021, yakni penetapan upah minimum 2022 dan seterusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Dengan demikian, upah minimum 2022 ditetapkan dengan mempedomani UU Cipta Kerja,” kata Ida. Saat ini, Kemenaker sedang menggodok empat aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selanjutnya ketentuan upah per jam minimal, ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil, serta yang terakhir yaitu soal dewan pengupahan. Ia menegaskan UMP tetap berlaku dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terbatas alias dengan persyaratan.

Sementara, yang benarbenar dihapus adalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Setelah dihapus, diganti menjadi kesepakatan antara perusahaan dan buruh. (mr/lda)

MeNaKer Ida Fauziyah mengatakan ada enam provinsi yang menaikkan UMP di tengah corona. (ist)

Lagi, KLHK Menang Kasus Karhutla PT NSP JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menang lagi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melibatkan PT Nasional Sago Prima (NSP) di Provinsi Riau. Mahkamah Agung menolak permohonan PK kasus perdata yang diajukan PT NSP. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Jasmin Ragil Utomo, dalam penyataan mengatakan bahwa Mahkamah Agung menolak PK anak perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk tersebut pada 19 November 2020.

Dengan begitu, PT NSP tetap harus bertanggungjawab atas kebakaran lahan seluas 3.000 hektare di lahan konsesinya di Provinsi Riau. “Ditolaknya PK PT NSP menunjukkan gugatan KLHK sudah tepat dan

Kapolri Instruksikan Tegakkan Prokes JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memimpin apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11). Kegiatan ini diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.

Karena masih Pandemi Covid-19, beberapa Kapolda dan Kapolres mengikuti acara ini secara virtual. Hal itu dilakukan demi menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, dalam arahannya Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan be-

berapa arahan tegas kepada seluruh jajarannya di Indonesia. Diantaranya, terkait dengan penanganan Covid-19.

Kapolri, dikatakan Irjen Pol Argo, menginstruksikan untuk para Kasatwil tidak ragu-ragu untuk menegakan protokol kesehatan di masyarakat.

“Jadi kegiatan Apel Kasatwil ini berkaitan dengan beberapa hal. Penanganan Covid-19 bahwa penekanan pada undang-undang yaitu para Kapolda harus menegakkan protokol kesehatan, tidak ada keragu-raguan bersama dengan TNI, Satpol PP dan tokoh masyarakat,” kata Irjen Pol Argo.

Kemudian arahan tegas

selanjutnya adalah, para Kapolda dan Kapolres diminta untuk netralitas harga mati dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, jajaran juga diinstruksikan menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung.

“Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, tentunya dengan adanya Pilkada ini mulai dari para Kapolda, Kapolres yang ada Pilkada nya serentak di 270 provinsi, kabupaten/ kota akan melakukan pengamanan TPS. Mengamankan kotak surat suara, imbauan tentang perhitungan suara dan pentahapan-pentahapan lainnya,” tutur dia. (mr/lda)

Menag Bakal Terbitkan Aturan Ibadah Natal Saat Corona JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bakal menerbitkan aturan terkait protokol kesehatan jelang perayaan Natal 2020.

Aturan protokol kesehatan ini diklaim serupa dengan protokol yang diberlakukan saat perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha.

“Kalau ibadah Natal produknya akan kami keluarkan minggu ini. Pada dasarnya mirip saja dengan yang lalu,” kata Fachrul di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Adapun poin pasti aturan itu ialah menghindari kerumunan, jaga jarak,

dan tetap mengecek kesehatan. Ia menegaskan bahwa protokol kesehatan agama apapun bakal sama.

“Pada dasarnya ibadah agama apapun warga akan berbondong-bondong mengikuti, jadi sama saja aturannya seperti Idul Fitri dan Idul Adha,” terang dia.

Lebih lanjut Fachrul menuturkan, aturan tersebut tengah digodok lebih lanjut bersama jajaran di Kemenag. Pihaknya telah membahas bersama Ditjen Pembinaan Agama Kristen dan Katolik untuk menyusun aturan tesebut.

“Produk kami keluarkan akhir minggu ini. Kemarin

sudah kami rapatkan, rumuskan bersama antara pembinaan dan pengawas Kristen dan Katolik,” beber dia dilansir dari CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, Kemenag telah menerbitkan aturan soal pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha di tengah pandemi corona.

Dalam aturan itu, Kemenag mengimbau agar pelaksanaan salat dapat dilakukan di rumah.

Sementara jumlah orang yang melakukan salat di lapangan juga harus dibatasi, termasuk soal penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha. (mr/lda)

semakin menunjukkan keseriusan KLHK dalam menindak pembakar hutan dan lahan,” kata Jasmin Ragil di Jakarta, Rabu (25/11).

Ia mengatakan putusan ini menambah deret keberhasilan KLHK dalam menindak penyebab kebakaran hutan dan lahan.

“Saat ini KLHK sudah menggugat 20 perusahaan terkait karhutla, dan sudah ada sembilan perkara yang berkekuatan hukum tetap dengan nilai gugatan Rp3,5 triliun,” kata Jasmin Ragil Utomo mengungkapkan.

Sementara itu, Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani, mengapresiasi putusan MA yang menguatkan pembuktian kasus karhutla itu.

“Majelis Hakim telah menetapkan prinsip in dubio pro natura. Kami sangat menghargai putusan ini.

Pihak PT NSP harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan di lokasi mer-

eka,” kata Rasio Sani.

Sebelumnya, MA telah memutuskan di tingkat kasasi pada 17 Desember 2018, bahwa PT NSP bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas 3.000 ha di lahan konsesinya, di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau tahun 2014. MA menghukum PT NSP membayar ganti rugi materiil sebesar Rp319,1 miliar, dan biaya pemulihan lingkungan Rp733,7 miliar.

Dengan begitu, total hukuman yang dijatuhkan kepada PT NSP seluruhnya mencapai Rp1,072 triliun.

Berdasarkan keputusan itu, PT NSP mengajukan PK. Rasio Sani menambahkan, bahwa KLHK tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kejahatan terkait dengan karhutla.

“Indonesia harus bebas asap. Kita harus melindungi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Mitra Karya Bersama, beralamat Jl. Pembangunan No. 33E Rumbai Pesisir - Pekanbaru. Akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap debitur :

1.NOVI NANDA SARI Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM No. 1734/Air Putih Seluas 135 m2 atas nama Novi Nandasari, yang terletak di Jl. Uka Km.3 Perum. Mutiara Garuda Sakti Blok A No. 12 RT/RW 05/03 Kel. Air Putih Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dengan harga limit Rp. 140.000.000,- dan uang Jaminan lelang Rp. 42.000.000,-.

Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tgl : Kamis / 10 Desember 2020 Waktu Penawaran : 08.00 s/d 10.00 Waktu Server (Sesuai WIB) Waktu Penetapan : 10.00 Waktu Server (Sesuai WIB) Alamat Domain : www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman No. 24, Simpang Tiga, Pekanbaru.

Cara Penawaran : Open Bidding Syarat dan ketentuan Lelang 1.Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet (Open Bidding) dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/e-auctionkpknl dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain www. lelang.go.id.

2. Pendaftaran Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

3. Uang Jaminan Lelang Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang (UJL) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jumlah UJL yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (tidak dicicil). b. Setoran UJL harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. c. UJL disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token lelang dan/atau password akun masing-masing peserta lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan. b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.

5. Pelunasan lelang Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran harga lelang dan Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi sesuai ketentuan, maka dinyatakan wanprestasi dan UJL disetor ke Kas Negara; 6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta lelang dalam akunnya masing-masing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta lelang.

7. Kondisi barang yang dijual apa adanya “as is”. Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawar berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud; 8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Pekanbaru selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga; 9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual; 10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang; 11. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Pekanbaru, alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru, Telp (0761) 23846 atau Panitia Lelang di Swamitra Mitra Karya Bersama Jl. Pembangunan No. 33 E, Rumbai Pesisir-Pekanbaru Telp. (0761) 8046853 atau Hub. 081276353534 (Sdr. Jefri Napitupulu) dan 085265748685 (Sdr. Ari Irawan).

WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG !

Pekanbaru, 26 November 2020 TTD KPKNL Pekanbaru

USP. Swamitra Mitra Karya Bersama

masyarakat dari bencana asap dan bencana ekologis lainnya. Sudah sepantasnya pelaku kejahatan sumber

daya alam dihukum seberatberatnya, biar jera,” tegas Rasio Sani dilansir antara. com. (mr/lda)

Iklan Duka Cita

METRO RIAU

kAMIs, 26 NOVEMBER 2020

3

Kemenperin Pacu Pembangunan Kawasan Tertentu untuk Tarik Investasi

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pembangunan kawasan tertentu untuk menarik investasi sektor industri manufaktur guna menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa dan mendongkrak pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

“Salah satu yang menjadi daya tarik bagi investasi, yakni tersedianya kawasan industri, terutama yang terintegrasi sehingga perusahaan-perusahaan di dalamnya bisa lebih berdaya saing karena efisien,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pembangunan kawasan industri yang terpadu memerlukan pendekatan efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup.

Selain itu, mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri dan sarana penunjang.

“Kawasan industri wajib berlokasi sesuai tata ruang yang berada di kawasan peruntukan industri. Hal ini

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” tegas Dody melalui keterangan tertulis.

Namun, kewajiban berlokasi di kawasan industri dikecualikan jika kabupaten/kota belum memiliki kawasan industri. Selanjutnya, kabupaten/kota telah memiliki kawasan industri, tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

“Kemudian, dikecualikan bagi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, serta industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus,” katanya. (ant)

Kondisi Kawasan Industri Tenayan.(ant)

SKK Migas: Blok Rokan Masih Jadi Andalan Menuju Produksi 1 Juta Barel

JAKARTA - SKK Migas masih mengandalkan Blok Rokan untuk mencapai produksi 1 juta BOPD (barel minyak per hari) dan gas 12 BSCFD (milyar kaki kubik per hari) di tahun 2030, karena memiliki potensi cadangan yang besar.

Keterangan tertulis SKK Migas, di Jakarta, menyebutkan, Penasihat Ahli SKK Migas Satya Widya Yudha dalam FGD kemarin, (23/11) menyebutkan, potensi cadangan minyak dari WK Rokan diperkitakan masih 2 miliar barel.

“Memperhatikan potensi yang ada, maka WK Rokan akan tetap menjadi tulang punggung produksi migas nasional dalam kurun waktu yang lama, melalui lapangan existing, optimalisasi lapangan, optimalisasi metode waterflood, steamflood, serta chemical EOR. Jadi wilayah kerja ini akan menjadi andalan untuk mendukung target produksi 1 juta barel di tahun 2030,” ujar Satya.

Melihat peluang tersebut, SKK Migas berupaya agar

masa transisi Blok Rokan yang bakal dikuasai Pertamina pada 2021 dapat berjalan lancar. Upaya tersebut tidak hanya transisi terkait kegiatan operasi produksi, namun soal krusial perizinan terkait tanah.

“Dalam identifikasi SKK Migas, ada tanah yang akan menjadi lokasi pemboran, namun belum tersertifikasi sebagai milik CPI

(Chevron Pacific Indonesia), ada pula tanah yang masih dimiliki masyarakat. Kesiapan perizinan mutlak dilalui, karena peralatan pemboran walaupun sudah ready akan terkendala jika tanah yang menjadi lokasi pemboran masih dikuasai pihak lain maupun status legalitasnya belum jelas,” kata Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi.(ant)

Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau. (ant)

Kemensos Terapkan Terapi Seni Tumbuhkan Kewirausahaan JAKARTA - Kementerian Sosial menerapkan terapi seni (art therapy) sebagai salah satu media untuk menjaga kesehatan mental penerima layanan di balai sekaligus menumbuhkan kewirausahaan.

“Terapi seni sudah menjadi metode terapi di 41 balai/UPT Kemensos,” kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat di Jakarta, Rabu.

Terapi seni juga sebagai salah satu media untuk menjaga kes-

Salah seorang penerima layanan di Balai Anak Rumbai Pekanbaru sedang menjalani terapi seni.(ant)

ehatan mental bagi penerima layanan dengan cara-cara kreatif, termasuk membuat karya seni.

Salah satunya seperti Balai Anak Rumbai Pekanbaru mengembangkan terapi seni bagi penerima layanan dengan menciptakan produk lampu tidur hias dari pipa paralon bekas, berbagai miniatur kerajinan dari besi bekas serta pembuatan ikat kepala khas melayu Riau, Tanjak.

Kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, Ahmad Subarkah mengatakan, kegiatan terapi seni tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan vokasional, menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta pemanfaatan waktu luang yang positif bagi penerima layanan.(ant)

Bawaslu Sumbar Bubarkan 90 Kampanye Langgar Prokes PULAU PUNJUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) mengemukakan telah membubarkan 90 kampanye Pilkada Serentak 2020, karena melanggar protokol kesehatan memasuki 58 hari masa kampanye.

“Pembubaran dilakukan baik kepada pasangan calon guber-

nur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota,” kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, di Pulau Punjung, Minggu.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pilkada bagi kaum milenial oleh Bawas-

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Eftrrimen (tiga kanan) berfoto bersama peserta sosialisasi pengawasan tahapan Pilkada bagi kaum milenial di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, di Pulau Punjung, Minggu (22/11).(ant)

lu Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Ia mengatakan, sampai saat ini ada total 160 penindakan pelanggaran protokol kesehatan sejak kampanye yang dimulai 26 September 2020. 70 kali di antaranya diberikan teguran secara tertulis.

Menurutnya, penindakan yang dilakukan Bawaslu Sumbar dan jajaran kabupaten/kota bentuk komitmen agar tahapan Pilkada di tengah pandemik menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Pilkada di tengah bencana non alam merupakan hal baru bagi kita. Untuk itu, kami mengimbau kepada kontestan Pilkada untuk terus menerapkan protokol kesehatan sampai masa akhir kampanye,” ujarnya.(ant)

Calon Walikota Dumai Wafat, Pilkada Tetap Berjalan seperti Biasa PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mengatakan, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap akan berlangsung seperti rencana awal, meski Calon Walikota Dumai, Eko Suharjo SE meninggal dunia.

“Jadi mereka Pasangan calon (Paslon) tetap ikut pemilihan,” kata Komisioner KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto di Pekanbaru, Rabu.

Dikatakan Nugroho, hal ini berdasarkan UU pemilihan 10 tahun 2016 pasal 54 ayat 7 dan 8, dan PKPU 1 Tahun 2020 pasal 79 ayat 2 huruf b tentang pencalonan pemilihan 2020.

“Bagi calon yang meninggal dunia dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum pemungutan suara, maka tidak dilakukan penggantian calon,” katanya.

Pernyataan ini disampaikan KPU Riau sehubungan kabar duka yang diterimanya atas meninggalnya Calon Walikota Dumai, Eko Suharjo SE, Rabu (25/11).

Dikatakan Nugi, demikian nama sapaan komisioner termuda di KPU Riau itu, alasan lain untuk tidak membatalkan Paslon yang maju di Dumai tersebut, dikarenakan surat suara sudah selesai di cetak dan dilipat.

“Surat suara tetap menyebut

nama calon yang bersangkutan dan calon wakil Walikota nya.

Perolehan suara pada hari pemungutan suara akan tetap dihitung dan berlaku,” katanya.(ant)

Almarhum Calon Walikota Dumai, Eko Suharjo SE.

etalase

METRO RIAU

kAMIs, 26 november 2020

4

Komunitas PCX Ikuti PCX Luxurious Ride Honda

PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) Riau kembali mengajak puluhan bikers komunitas Honda PCX Club Indonesia (HPCI) kumpul bersama dalam event ‘PCX Luxurious Ride’.

PIC Community Capella Honda Riau, Aldi Hadi, mengatakan, dalam kegiatan ini komunitas Honda PCX diajak berkeliling Kota Pekanbaru sekaligus merasakan sensasi berkendara menggunakan Honda PCX 150.

Event ini untuk menunjukkan eksistensi komunitas Honda PCX di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, sebagai skuter matik populer dikalangan kaum milenial di Tanah Air. “Tentunya kegiatan ini sebagai bukti bahwa Honda merupakan partner terbaik komunitas sepeda motor Honda untuk menemani aktifitas seharihari dan menunjang gaya hidup serta hobi para bikers,” kata Aldi, di Pekanbaru, belum lama ini.

Dia mengatakan, menerapkan protokol kesehatan (prokes) menjadi hal wajib dalam kegiatan ini.

Cuci tangan, memakai

masker dan menjaga jarak masuk dalam rangkaian kegiatan para bikers saat tersebut.

Dalam kegiatan ini, komunitas HPCI menyempatkan untuk singgah ke salah satu kedai kopi di Jalan Pahlawan kerja, Pekanbaru untuk menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kedai sarapan pagi sebagai bentuk dukungan kepada UMKM di Pekanbaru.

Selain itu, Honda sebagai pelopor keselamatan berkendara, tidak lupa selalu mengampanyekan keselamatan berlalu-lintas dengan jargonnya #Cari_Aman dalam setiap kegiatan dan event yang ditaja Honda.

Selain itu, Honda Community ID (HCID) Apps yang merupakan identitas komunitas Honda juga tidak lupa disosialisasikan kembali kepada komunitas yang had-

LINTAS JALAN - Para bikers saat melintas di ruas Jalan di Kota Pekanbaru. (ist) ir, karena ada sedikit perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau sebelumnya

kita menggunakan kartu HCID dan sekarang sudah berganti menggunakan HCID Apps yang bisa

n Masa Pandemi Terapkan Lapak Asik Onsite

BPJAMSOSTEK Pekanbaru Panam Optimalkan Pelayanan

PEKANBARU – Meningkatnya dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat demikian luas dan nyata serta banyak perusahaan melakukan efisiensi akibat pendapatan yang terjun bebas.

Walhasil, banyak pekerja dirumahkan, atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Merespons kondisi yang terjadi, BPJAMSOSTEK terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menerapkan protokol layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik). Seluruh layanan yang diberikan, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi publik, Rabu (25/11).

Layanan ini diluncurkan sejak Maret 2020 lalu, dan berlaku diseluruh kantor cabang BPJAMSOSTEK se-Indonesia, termasuk di cabang Pekanbaru Panam.

Sebelumnya, Lapak Asik terbagi menjadi dua jenis yaitu Lapak Asik Online dan Offline. Pada 2 November 2020, Lapak Asik Offline berubah menjadi Onsite. Lapak Asik Onsite BPJAMSOSTEK merupakan inovasi berbasis digital, dimana sistem pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap peserta secara onsite.

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Pekanbaru Panam, Anwar Hidayat, menyampaikan, Lapak Asik Onsite yang telah diluncurkan ini merupakan layanan berbasis gadget online yang khusus melayani peserta yang datang di kantor cabang untuk mengurus klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

“Sistem layanan Onsite lebih menyempurnakan pengaturan antrian peserta saat mengajukan klaim JHT sehingga lebih

Anwar Hidayat menghindari kontak fisik antar peserta di kantor cabang. Layanan Lapak Asik Onsite ini pemanggilan peserta dilakukan secara virtual, sehingga peserta bisa antri dan tetap berjauhan dengan peserta lain namun masih tetap disekitar kantor cabang”, tambahnya.

Berikut petunjuk penggunaan Lapak Asik Onsite.

Persiapkan dokumen asli seperti KTP, kartu peserta BPJAMSOSTEK, surat keterangan berhenti bekerja atau paklaring, buku rekening, dan NPWP jika saldo lebih dari 50 juta.

Scan QR Code atau link yang ada di brosur, banner atau spanduk dilingkungan kantor cabang pekanbaru panam . Aktifkan fitur GPS, izinkan/aktifkan fitur lokasi/GPS di smartphone/gadget Anda dan pastikan Anda berada di sekitar lokasi kantor cabang. Selanjutnya peserta dapat melakukan pengisian data yang sebenarnya pada kolom yang tersedia.

Upload setiap dokumen persyaratan melalui smartphone.

Setelah itu peserta dapat menunjukkan notifikasi pengajuan klaim kepada petugas BPJAMSOSTEK untuk mendapatkan nomor panggilan. Peserta akan dipanggil oleh petugas untuk verifikasi data secara virtual sesuai dengan nomor panggilan. Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) peserta akan ditransfer kerekening sesuai dengan buku tabungan peserta.(lin)

Terapkan Prokes, KOPA dan KOSTI Resmi Dikukuhkan

langsung di download di Play Store atau Apps Store,” ucapnya.

Berikut langkah yang

harus dilakukan untuk registrasi HCID, pertama buka play store atau aps store, kedua klik logo

Pround to be Honda Community di sudut kanan bawah, ketiga lakukan registrasi, dan selesai. (nov)

n Mahasiswa Penerima Bidik Misi UIR

Ikuti Pembinaan Mutu Akademik

PEKANBARU - Universitas Islam Riau (UIR) kembali melaksanakan pembinaan mutu akademik bagi penerima beasiswa bidik misi bhakti negeri pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2019. Kegiatan yang diikuti 80 mahasiswa itu dibuka Rektor UIR, Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (23/11) malam hingga Rabu (25/11).

Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ir H Rosyadi MSi, acara ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan UIR setiap tahun anggaran, dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Selama tiga hari mahasiswa dibekali pengetahuan terkait dengan kemampuan dibidang akademis, enterpreuner dan keagamaan.

Materi ketiga bidang, kata Rosyadi, diisi para ilmuawan dan praktisi mumpuni. Mereka adalah Zul Ikram SPd MPd (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau) dengan materi ‘Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Meningkatkan Mutu SDM Mahasiswa’, Ir H Rosyadi MSi (Peran Penerima Beasiswa dalam Mengingkatkan Klasterisa-

si Kemahasiswaan UIR), Ns Ari Pristiana Dewi MKep (Dosen Universitas Riau, ‘Meraih Prestasi Mahasiswa’), Budi Tama (Mahasiswa Berwirausaha), Murziandri Saputra MPd (Beasiswa Pemprov Riau), Nazril Abdul Muluk Lc MA (Kiat Sukses Mahasiswa Riau).

Di luar itu tampil pula Said Muhammad Reynaldo dan Rosyida. Keduanya sukses meraih prestasi sebagai pemenang dalam Kompetisi Enterpreunership Award IV yang dilaksanakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X di Jambi pertengah November lalu. Said Muhammad meraih Juara I untuk Kategori Bisnis Plan dan Rosyadi Juara II Kategori Usaha Berjalan. Rosyadi menyebutkan, pengalaman kedua mahasiswa berprestasi itu perlu disampaikan kepada peserta dengan harapan, mengikuti jejak kakakkakaknya.

Penerima bidik misi diminta kreatif dan inovatif memanfaatkan peluang berwirausaha. Banyak mahasiswa UIR yang sudah berhasil di bisnis. ‘’Silakan membuat proposal usaha baik terhadap usaha yang sudah berjalan maupun yang akan direncanakan,’’ ujar Rosy-

adi, seperti disampaikan Kabag Humas UIR, Dr Syafriadi.

Hal senada ditegaskan Rektor UIR, Syafrinaldi.

Kepada penerima bidik misi rektor mendorong mahasiswa agar memanfaatkan peluang berusaha semaksimal mungkin.

Pemerintah baik di pusat maupun di daerah menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas.

Tetapi peluang berusaha sangat terbuka lebar. ‘’Silahkan sejak Saudara duduk di bangku kuliah belajar berusaha. Mulai dari yang kecil setelah itu besar. Banyak pengusaha sukses memulai karier berusaha dari yang kecil. Tak satupun dari mereka serta merta menjadi kaya dan sukses berbisnis tanpa melewati ujian dan cobaan.’’ ungkap Rektor.

Gagal itu biasa. Jadikan kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda.

Ambil pelajaran dari setiap kegagalan dan keberhasilan. Penerima bidik misi, ucap Rektor, adalah mahasiswa yang beruntung dari mahasiswa lain karena biaya kuliah serta bulanannya telah ditanggung Pemerintah Daerah Provinsi Riau. ‘’Manfaatkan peluang ini sebaik mungkin mengukir dan mengejar prestasi,’’ ucap Syafrinaldi. (rls)

FOTO BERSAMA - Rektor UIR, Prof Syafrinaldi, foto bersama dengan peserta pembinaan mutu akademik penerima beasiswa bidik misi bhakti negeri Pemprov Riau tahun anggaran 2019. (ist)

Ikuti Pembinaan Mutu Akademik

DIKUKUHKAN - KOPA dan KOSTI Riau resmi dikukuhkan, Sabtu (21/11). (lin) PEKANBARU - Meski di tengah Pendemi, Komunitas Sepeda Ontel Pekanbaru (KOPA) dan Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Provinsi Riau resmi dikukuhkan. Untuk KOPA langsung dikukuhkan oleh Wawako Pekanbaru, dan KOSTI diresmikan Pengawas KOSTI Pusat, H Rusdi Sitepu.

Acara yang digelar Sabtu (21/11), dikediaman Wakil Walikota Pekanbaru bersyarat dengan protokol keseha-

tan (prokes). Terlihat tamu dan pengurus yang akan dilantik mematuhi prokes seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak.

“Kita dari awal sudah wanti wanti mengingatkan agar tamu dan pengurus yang hadir ada mematuhi prokes covid 19 agar tidak menimbulkan kluster baru. Syukurlah dari awal hingga akhir acara mereka tidak melepas masker dan tetap menjaga jarak sehingga acara ini berjalan

dengan lancar,” jelas Ketua KOPA dan KOSTI, Rudy Hermawan, kepada wartawan, Rabu (25/11).

Menurutnya, acara ini juga dihadiri Prof H Munzir Hutami, H Tito Utoyo, Warudju Ganipurwako selaku penasehat dan Rusdi Sitepu Pengawas KOSTI Pusat, serta Poetoet Sudarjanto selaku Presiden B2W Pusat.

Gowes bareng bersama wawako ini dimulai dari depan BI, di Jalan Sudirman menuju Ru-

mah Singgah Tuan Kadi di pinggir Sungai Siak, di bawah Jembatan Siak 1 pada Minggu tanggal 22 , sekitar pukul 06:30 Wib, dan dilanjutkan mengikuti acara Penyuluhan Disiplin Masyarakat Menggunaan Angkutan dan Tertib Berlalu Lintas di Hotel Bono, tajaan Dishub Kota Pekanbaru, Poetoet Sudarjanto yang juga Presiden B2W Pusat serta pemateri dan Dislantas Kota Pekanbaru yang dikuti 100 peserta. (lin)

Jakarta - Poco M3 resmi meluncur di beberapa negara dengan baterai besar dan harga terjangkau. Ponsel ini juga mengusung desain yang cukup unik.

Dari depan, Poco M3 terlihat mirip seperti ponsel pada umumnya dengan layar yang besar dan desain notch berbentuk tetesan air. Tapi bagian belakangnya didominasi oleh modul kamera berbentuk persegi panjang yang menjadi 'rumah' untuk tiga kamera belakangnya.

Dikutip detik.com dari GSMArena, Rabu (25/11) Poco M3 mengusung panel IPS LCD dengan diagonal 6,53 inch dengan refresh rate standar 60Hz. Layar ini memiliki resolusi Full HD+ dan dilindungi oleh Gorilla Glass 3.

Dapur pacunya ditenagai oleh Snapdragon 662 yang dipadukan dengan RAM 4GB. Ada dua pilihan memori internal yang ditawarkan yaitu 64GB dan 128GB. Poco M3 memiliki tiga kamera belakang dengan konfigurasi

kamera utama 48 MP, lensa makro 2 MP dan depth sensor 2 MP. Ada juga kamera depan 8 MP yang ditempatkan di notch berbentuk tetesan air.

Salah satu fitur unggulan Poco M3 adalah kapasitas baterai 6.000 mAh yang besar dan didukung pengisian cepat 18W. Ponsel ini bahkan bisa dijadikan power bank dalam keadaan darurat, karena bisa mengisi ulang perangkat lain dengan kapasitas 18W dengan menggunakan kabel yang tepat. (int/mr)

politik

METRO RIAU

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

5

anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan materi dalam Sosialisasi Perempuan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 di Depok, Jawa Barat, Selasa (24/11) lalu. Dewi mengatakan pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. (bawaslu.go.id)

2.126 Kampanye Tatap Muka Langgar Prokses Covid-19

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan ada 91.640 kampanye tatap muka yang digelar selama tiga bulan terakhir. Namun, 2.126 di antaranya melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Dia mengatakan, pada periode 26 September sampai 5 Oktober 2020, ada 9.189 kampanye tatap muka. 237 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 70 mendapat surat peringatan dan 48 dibubarkan. “Jadi kami juga melakukan pembubaran kampanye,” ujarnya

2020, tercatat ada 13.646 kampanye tatap muka. 306 Melanggar protokol kesehatan, 306 mendapat surat peringatan dan 25 akhirnya dibubarkan.

Kemudian pada pevirtual, riode 26 Oktober sam-

dalam diskusi Rabu (25/11).

Pada periode 6 sampai 15 Oktober 2020, ada 16.468 kampanye tatap muka. 375 Di antaranya melanggar protokol kesehatan, 233 mendapat surat peringatan dan 35 dibubarkan.

Sementara pada periode 16 sampai 25 Oktober

pai 4 November 2020, tercatat 16.547 kampanye tatap muka. 438 Melanggar protokol kesehatan, 381 mendapat surat peringatan dan 17 dibubarkan.

“Kemudian 5 November sampai 14 November

kemarin 17.738 tatap muka, yang kita bubarkan 17, 435 melanggar protokol kesehatan dan 281 diberi surat peringatan,” sambungnya.

Sedangkan pada periode 15 sampai 24 November 2020, tercatat 18.025 kam-

panye tatap muka. 373 Melanggar protokol kesehatan, 328 mendapat surat peringatan dan 39 dibubarkan.

“Ini menunjukkan, ternyata tren untuk melakukan kampanye tetap meningkat. Tentu ini malah men-

jadi perhatian kita benar.

Kalaupun ini terjadi protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan karena potensi-potensi yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi,” tandasnya. (mr/sri)

Empat Paslon Pilkada Sumbar Terendus Libatkan Anak-anak PADANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, ada empat pasangan calon gubernur di Sumatera Barat melibatkan anakanak dalam kampanye politik Pilkada 2020. Mereka menggunakan anak-anak untuk kampanye di media sosial Instagram.

“Tracing cepat kita di media sosial yang dimiliki oleh empat pasangan calon

gubernur di Sumatera Barat, kita menemukan di iklan IG-nya itu masih banyak anak-anak yang dilibatkan di situ, baik dalam bentuk video maupun foto dukungan,” kata Komisioner KPAI Jasa Putra dalam webinar Lembaga Sensor Film RI, Selasa (24/11).

Di antara calon itu, kata Jasa, ada calon datang ke pesantren lalu anak-anak dilabeli nomor urut pasan-

gan calon dan diunggah ke media sosial. Dia mengungkapkan, media sosial yang paling banyak digunakan ialah Youtube, Instagram dan Facebook.

“Ini tidak mudah bagi kita memastikan konten-konten yang diunggah pasangan calon dengan hari yang tersisa ini tidak melibatkan anak dalam bentuk video dan foto,” ucapnya.

Menurutnya, ketika me-

masang foto atau video dengan anak, etikanya ada izin tertulis dari anak tersebut termasuk orang tuanya.

Dia ragu hal tersebut tidak dilakukan.

“Apakah proses itu sudah dilakukan, saya kira beberapa kasus yang kita temukan maupun di Pilpres kemarin saya kira orangtua gara-gara tidak tau, dan anak tidak tau lalu diunggah terhadap dukungan

tersebut,” ujarnya.

Jasa menyayangkan anak-anak dilibatkan dalam kampanye. Padahal, anakanak tidak berpengaruh pada elektoral paslon.

“Sebetulnya secara elektoral anak ini tidak punya pengaruh, usia usia SD SMP itu kan belum memilih, tapi inilah tantangan yang tidak mudah yang harus ketika hadapi,” tandasnya. (mr/sri)

Jelang Pilkada 9 Desember

Wagubri Ingatkan Masyarakat Jangan Tergiur Politik Uang

KPU Inhil melakukan monitoring pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kecamatan Mandah. (ist)

KPU Inhil Monitoring Pemutakhiran Data Pemilih di Mandah MANDAH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan monitoring pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kecamatan Mandah, Senin (23/11) lalu.

Kunjungan KPU Inhil yang didampingi Ketua Bawaslu Inhil Muhammad Dong dan komisioner Bawaslu Inhil Rois Habib disambut Camat Mandah, Junaidi.

Ketua KPU Inhil melalui Zulkifli yang hadir didampingi Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Hasni Novriana menyampaikan, tujuan dalam kunjungan ini adalah untuk memonitoring progres setiap kecamatan.

“Kita ingin memak-

simalkan pelaporan akurasi data penduduk yang kemudian menjadi bahan baku dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan,” ungkap Komisioner KPU Inhil Divisi Program dan Data ini.

Oleh karena itu, menurutnya, monitoring ini perlu dilakukan ke seluruh kecamatan se Kabupaten Inhil. Sehingga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai amanat UU nomor 7 tahun 2017.

“Selanjutnya KPU tidak lupa juga menyampaikan apresiasi kepada kecamatan yang selama ini telah memberikan data kependudukan,” pungkas Zulkifli. (mr/sri)

PEKANBARU - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengajak masyarakat beramai-ramai datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suaranya.

“Kami imbau kepada masyarakat Riau, terutama di 9 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak, gunakan hak suara dan kesempatan ini dengan baik. Karena ini (Pilka-

da) untuk menentukan pemimpin kita ke depan,” ujar Wagubri Edy Nasution, kemarin.

Untuk itu, Wagubri mengingatkan masyarakat jangan mau terpengaruh terhadap orang-orang yang tak bertanggung jawab yang mengajak dan memberi uang untuk menentukan hak pilih. “Mungkin katakanlah diberi insentif uang atau apa yang nilai tak seberapa, tapi itu sebenarnya pembodohan kepada masyarakat. Kita harus

independen, kita harus bisa menentukan hak pilih sendiri, jangan mau kita diintervensi,” pesannya.

Disamping itu, Wagubri juga meminta masyarakat agar saat menentukan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan panitia. “Karena saat ini pandemi Covid-19, maka saat pencoblosan di TPS harus menjalankan protokol kesehatan,” sebutnya.

Di sisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan anak muda agar tak memilih pemimpin hanya karena keterikatan kekerabatan pada Pilkada 2020. Komisioner KPU, Ilham Saputra mengingatkan anak mudah supaya menjadi pemilih yang rasional.

“Anak-anak mudah ini nanti bisa mengingatkan gimana nanti menjadi pemilih yang rasional. Memilih bukan karena orang yang dipilihnya ini adalah saudaranya, orang yang dipilih

ini adalah artis orang yang dipilihnya ini orang-orang yang membayar dia, misalnya money politic,” kata Ilham dalam sebuah acara di kanal Youtube Changeorg Indonesia, Selasa (24/11).

Ilham berpesan supaya para anak muda mesti sadar bahwa mereka harus memilih pemimpin yang janji programnya akan bersentuhan langsung dengan mereka. “Jangan sampai kemudian menjadi penyesalan di kemudian hari ya,” tegas dia. (mr/sri)

WagUbri, Edy Natar Nasution mengikuti Rakorsus tingkat menteri membahas tentang analisa dan evaluasi (Anev) pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Serentak tahun 2020 secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (23/11) lalu. (kominfo)

Kunjungi DPRD Provinsi Riau

SPORTAInMEnT METRO RIAU

kAMIs, 26 NOVEMBER 2020

6

Sambungan

METRO RIAU

KAMIS, 26 NoVEMBER 2020

7

Menteri Ali mengatakan, KPK masih memeriksa 17 orang tersebut. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum belasan orang tersebut. Hingga berita ini dilansir, KPK belum menggelar jumpa pers terkait status hukum belasan orang itu.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah melaporkan soal penangkapan Edhy ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Merespons laporan itu, menurutnya, Prabowo memberikan instruksi agar menunggu perkembangan dan informasi lebih lanjut dari KPK. Saat dicokok petugas KPK, Edhy baru saja mendarat dari kunjungan dinasnya ke Amerika Serikat sejak pekan lalu. Ia terbang dengan pesawat Anna Airlines rute transit Narita-Jakarta. Pesawat itu memiliki kode share penerbangan dengan Garuda Indonesia.

Anggota Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP Ali Mochtar Ngabalin berada dalam pesawat yang ditumpangi Edhy. Namun, Ali tak ikut diamankan KPK. Penangkapan Edhy oleh KPK ini diduga merupakan buntut dari kontroversi kebijakan ekspor benih bening lobster atau BBL. KKP membuka kembali keran ekspor BBL pada 5 Mei 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020.

Aturan ini membatalkan beleid sebelumnya yang diterbitkan Menteri KKP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Susi pada masa kepemimpinannya melarang adanya ekspor BBL lantaran dikhawatirkan bakal menimbulkan kerugian, khususnya untuk rantai ekosistem laut.

Sedari awal aturan tentang pembukaan ekspor BBL terbit, kebijakan ini menuai kontroversi dan silang-sengkarut. Baru sebulan setelah aturan diteken, KKP memberikan izin ekspor benur kepada 31 perusahaan yang seluruhnya berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer alias CV, dan usaha dagang atau UD pada awal Juni 2020.

Seperti dikutip dari tempo.co, beberapa kader partai diduga menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan ini. Di PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama.

Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya asal Menteri Edhy. Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Sayap Organisasi.

Tiga eksportir lainnya juga terafiliasi dengan Gerindra. PT Bima Sakti Mutiara hampir semua sahamnya

dimiliki PT Arsasri Pratama.

Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim, duduk sebagai direktur utama. Rahayu tak ambil pusing soal anggapan konflik kepentingan dalam penetapan Bima Sakti sebagai eksportir. “Tuhan tahu mana yang bener. Kalau dapat izin terus berkarya membawa nama Indonesia, what is the problem?” katanya kala itu.

Setelah Bima Sakti, ada PT Agro Industri Nasional.

Saham perusahaan ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Rauf Purnama, anggota dewan pakar tim kampanye PrabowoSandiaga Uno dalam Pilpres 2019 menjabat sebagai Dirut Agrinas. Pengurus Tidar, Dirgayuza Setiawan menjadi direktur operasi.

Di jajaran komisaris Agrinas terdapat nama Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra yang kini duduk di Komisi Pertahanan DPR. Masih di barisan komisaris, bercokol Wakil Sekjen Gerindra Sudaryono. Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan, menjabat sebagai komisaris utama.

Nama di lingkaran Gerindra kian lengkap dengan ditetapkannya PT Maradeka Karya Semesta sebagai salah satu eksportir. Pemiliknya Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Gerindra.

Selain Gerindra, perusahaan pengekspor benih lobster juga bertalian dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Kader PKS, Lalu Suryade adalah pemilik PT Alam Laut Agung, perusahaan yang mendapatkan izin ekspor. Fahri Hamzah, bekas politikus PKS tercatat juga membandari modal PT Nusa Tenggara Budidaya yang bermarkas di Gedung Cyber, Kuningan, Jakarta Selatan. Fahri berkongsi dengan pengusaha Aziz Mochtar.

“Justru kalau ekspor terbuka, penyelundup hilang,” kata Fahri saat itu.

Edhy Prabowo pun menjawab temuan terkait munculnya sederet nama kader partai itu, terutama Gerindra. Ia mengatakan, jumlah nama kolega separtainya yang ia kenal di posisi strategis perusahaan tersebut tidak lebih dari lima orang, bahkan hanya dua orang.

“Dihitung yang diceritakan mungkin tidak lebih dari lima orang atau hanya dua orang yang saya kenal.

Tapi sisanya yang 26, atau 24 orang itu, siapa? Itu orang Indonesia,” tutur Edhy Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, 6 Juli lalu.

Problem lain muncul dalam kegiatan ekspor perdana pada 12 Juni lalu. Eksportir kala itu diduga tak memenuhi syarat. Dua perusahaan pengirim benur, PT Aquatic SSLautan Rejeki dan PT Tania Asia Marina, yang akan mengirimkan komoditas ini ke Vietnam dengan armada carter berkode terbang VN 5630, disinyalir tidak membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua perusahaan kala itu tidak berkomentar.

Walhasil, kepabeanan sempat menyegel benih. “Eksportir tidak memenuhi syarat bea keluar dan PNBP, kuota, hingga ukuran benih seperti diatur dalam Peraturan Menteri 12 Tahun 2020,” tutur sumber di Bea Cukai yang mengetahui proses ekspor itu.

Bea Cukai juga mencegah 134.119 ekor BBL yang akan dikirimkan ke Vietnam.

Pernyataan serupa dilontarkan sumber di lingkungan KKP. Dia bahkan menyatakan lingkup internal Kementerian dibuat geger akibat ekspor benur pada pertengahan Juni lalu itu sama sekali tidak dikenai PNBP. Sumber lain di kementerian yang sama memberi konfirmasi bahwa tidak ada pemasukan untuk negara dari pengiriman benih lobster itu.

“Pengekspor belum membayar apa pun,” katanya.

Pemerintah menggunakan skema patokan tarif sebelum aturan terbit dan menjaminkan pembayaran itu ke bank garansi. Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menyatakan pemerintah mengestimasi tarif ekspor benih berkisar Rp2.000 per ekor. Eksportir akan ditagihkan kekurangan bayarnya jika tarif yang ditentukan lebih tinggi dari kisaran itu.

Ekspor berjalan tanpa aturan PNBP yang jelas selama lima bulan. Sampai saat ini, Kementerian Keuangan memastikan aturan terkait PNBP belum terbit. “Masih dalam proses finalisasi di Sekretariat Negara untuk penyelesaian RPP-nya,” ujar Direkur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.

Aturan yang sedang disiapkan ini merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada KKP. Staf Khusus KKP, Andreau Pribadi, mengklaim sebanyak Rp45 miliar pungutan PNBP dari eksportir sudah masuk ke kantong negara hingga kemarin. “Pandemi ini KKP terus bekerja untuk menguatkan ekonomi melalui kelautan dan perikanan,” tuturnya.

Hanya berselang empat bulan dari peristiwa ekspor perdana, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus adanya sengkarut kembali dalam ekspor BBL. KPPU mengendus dugaan monopoli terhadap entitas pengirim

Data tersebut dihimpun dari Satuan Tugas Covid-19 seperti dirilis cnnindonesia.com.

Penambahan kasus ini memecah rekor harian yang sebelumnya terbanyak 5.444 pada 13 November 2020. Awal pekan ini kasus positif covid-19 telah menembus 5 ribu kasus sejak pertama ditemukan pada 2 Maret 2020.

Pemerintah telah berupaya menekan laju penyebaran Covid-19. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar rencana libur dan cuti bersama akhir tahun pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 dipangkas.

Rencana ini guna mengurangi potensi lonjakan kasus usai libur panjang. Berkaca dari libur panjang akhir Oktober lalu, kasus positif Covid-19 kemudian melonjak. Penambahan kasus harian bahkan menyentuh rekor lebih dari 5 ribu kasus.

Hingga 22 November lalu, jumlah klaster Covid-19 mencapai 1.600. Sejumlah klaster itu disebut baru muncul beberapa waktu terakhir.

Tim Satgas Covid-19 pun diklaim telah menerjunkan 5 ribu petugas pelacak kontak di 10 provinsi prioritas yakni Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara rencana penyuntikan vaksin baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021. Jadwal ini mundur dari sebelumnya pada November sampai Desember 2020.

Menurut keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin pakai vaksin Covid-19 atau emergency use of authorization (EUA) dari Sinovac baru bisa dikeluarkan pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021. (rvo/fjr)

“Apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Mahfud.

Pemerintah sendiri, lanjut Mahfud, memang belum mengetahui pasti tindak pidana apa yang menjerat Edhy hingga harus ditangkap bersama istri dan sejumlah petinggi KKP. “Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK,” kata Mahfud.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti jam satu pagi dini hari (Kamis). Karena dalam 24 jam baru akan

terlampaui nanti jam 1.26 menit,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Mahfud, terutama presiden sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar dan jangan pandang bulu kepada siapapun. Pemerintah, lanjutnya, mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu. Kita sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kita akan mem-backup-nya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” kata Mahfud.

Secara terpisah, KKP

mengaku masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait penangkapan Menteri Edhy Prabowo. Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” ungkapnya.

Mengenai pendampingan hukum atas kasus tersebut, lanjut Antam, KKP juga akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

“Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” terangnya. (mr/fjr)

Sudah

Jokowi

Staf Khusus KKP, Andreau Pribadi, sempat menampik. Ia mengatakan, pihak Kementerian tidak pernah melakukan penunjukan terhadap perusahaan logistik tertentu. “Kesepakatan terkait perusahaan logistik dengan eksportir merupakan kesepakatan dari Pelobi (Perkumpulan Lobster Indonesia), yaitu perkumpulan yang mewadahi perusahaan-perusahaan eksportir,” ujar Andreau.

Sengkarut dugaan permasalahan dalam bisnis pengiriman ekspor BBL makin meruncing. Skenario monopoli layanan kargo ekspor lobster ternyata terbentuk dalam penyusunan ekspor komoditas pada Desember 2019 hingga Mei 2020. Edhy Prabowo disebut mengetahui siasat segelintir eksportir itu.

Sumber yang mengetahui jalannya proses penyusunan aturan mengatakan Edhy tidak menggubris masukan terkait petunjuk teknis pelaksanaan ekspor.

Pemberi masukan mengingatkan Edhy aturan yang memungkinkan eksportir memakai jasa apa pun.

“Namun masukan itu tidak didengar,” kata sumber itu.

Eksportir, menurut sumber tersebut, semestinya leluasa memilih layanan kargo ekspor atau freight for-

warder yang harganya lebih murah. Namun, faktanya, KKP menyerahkan penentuan layanan kargo ke Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia atau Pelobi.

Asosiasi baru ini beranggotakan 40 eksportir yang tergabung dalam Pelobi.

Pelobi disebut mengatur tata-niaga ekspor, yang kemudian memilih PT Aero Citra Kargo atau ACK sebagai penyedia layanan tunggal.

Berdasarkan sumber Tempo, tarif pengiriman dipatok Rp1.800 per ekor.

Sumber menyebut Edhy sudah mendengar masukan soal layanan kargo yang bisa menyediakan tarif lebih mudah. Namun rekomendasi itu lagi-lagi tidak dipedulikan.

Perihal informasi itu, Ketua Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengaku memperoleh kabar yang sama dari eksportir yang hadir dalam pembahasan benur. “Alasannya dicari-cari, pokoknya ACK ditunjuk,” katanya.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, anggota Pelobi berasal dari Persatuan Dunia Lobster Indonesia (Perduli) yang berisi 32 pemegang izin ekspor.

Grup itu terpecah saat izin 14 anggotanya dibekukan oleh KKP karena kedapatan memanipulasi jumlah benih

yang diekspor ke Vietnam.

Pembekuan eksportir merupakan buntut dari masalah yang terjadi pada pertengahan September 2020. Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta saat itu menggagalkan 1,5 juta ekor benih bening lobster yang akan diekspor ke Vietnam.

Ekspor benih lobster itu didaftarkan oleh 14 perusahaan eksportir tersebut dengan tujuan Kota Ho Chi Minh City.

“Setelah dilakukan analisis, terdapat 20 dokumen PEB yang didaftarkan oleh 14 eksportir yang berbeda. Kami berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil perikanan Jakarta I Bandara Soekarno-Hatta melakukan penindakan atas kasus ini,” ujar Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan.

Finari menjelaskan, komoditas tersebut sejatinya nyaris diangkut ke Vietnam.

Benih lobster yang dikemas dalam tiga ratusan koli telah berada di samping badan pesawat untuk dilakukan loading atau pemuatan.

Curiga terdapat selisih dokumen, petugas Bea Cukai menarik kembali koli-koli tersebut. Tim, kata Finari, berhasil menarik 315 koli yang terdaftar di 19 pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari total 20 PEB. (mr/fjr)

Deklarasi digelar di depan gerbang Kantor Gubernur Riau, Senin (23/11) petang.

Penyidik menjerat Husni dan M Nur dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

“Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” jelas Nandang.

Husni dan anggotanya ditangkap pada Selasa (24/11) sekitar pukul 04.00 WIB di Kantor FPI Pekanbaru, Jalan Melur, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan. Penangkapan itu berdasarkan laporan ke Polresta Pekanbaru.

Kejadian berawal ketika 45 tokoh yang mengatasnamakan dari organisasi kemasyarakatan melakukan deklarasi penolakan kedatangan Habib Rizieq ke Riau, Senin petang. Tidak lama datang kelompok FPI dan mengam-

bil alih mikrofon massa aksi serta berupaya untuk menggagalkan aksi tersebut.

“Kelompok FPI juga mencoba melakukan pembubaran secara paksa deklarasi dengan menyerukan akan melakukan pertumpahan darah. Kemudian Husni Thamrin juga melakukan pendorongan terhadap massa aksi,” kata Nandang.

Nandang menjelaskan, tindakan tersebut dinilai merampas hak-hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul di muka umum.

Ia menegaskan, deklarasi 45 organisasi kemasyarakatan itu mengantongi izin di masa pandemi, mulai izin rekomendasi Satgas Covid-19, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) deklarasi serta memberitahu polisi untuk pengamanan kegiatan.

“Pembubaran dilakukan FPI ini jelas-jelas melanggar UU. Setiap warga negara berhak dan bebas bersuara dan berpendapat di muka umum. FPI malah membubarkan deklarasi,” kata Nandang. (lda)

Kepala Daerah (Pilkada) Dumai 2020 berpasangan dengan Syarifah sebagai calon wakil walikota.

Atas pencalonannya tersebut, Eko yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Dumai menjalani cuti sebagai wakil walikota sampai 5 Desember 2020.

Informasi yang dihimpun, sebelum meninggal, Eko sempat dinyatakan positif terpapar virus corona (Covid-19), namun telah dinyatakan negatif. Ia dirawat di Awal Bros terkait Covid-19 sejak 7 November 2020.

Setelah menjalani isolasi dan perawatan intensif, Eko dinyatakan negatif Covid-19 pada 13 November 2020. Meski sudah dinyatakan negatif, mantan anggota DPRD Dumai dan Provinsi Riau ini masih harus menjalani isolasi.

Selain itu, ada penyakit bawaan diabetes dan jantung sehingga Eko masih memerlukan perawatan intensif. Pada Sabtu, 21 November 2020, kondisi kesehatan Eko kembali memburuk dan harus dirawat di ruangan HCU. Pada Rabu dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, Eko menghembuskan napas terakhir.

Isak tangis pun mengiringi pemakaman jenazah Eko Suharjo, di Pemakaman Umum Bukit Batrem,

Kecamatan Dumai Timur, Dumai, pada Rabu sore.

Prosesi pemakaman juga diiringi lantunan Yasin dan Tahlil yang dibacakan oleh ratusan pelayat.

Prosesi pemakaman berlangsung khidmat. Orang tua almarhum H Soeparto, istri almarhum Tunjungsari Suharjo, dan anak almarhum serta kerabat tampak berdoa di atas pusara.

Almarhum Eko merupakan putra kelahiran Dumai, 12 Agustus 1974 anak dari H Soeparto dan Hj Katminah. Almarhum meninggalkan seorang istri, Dewi Tunjungsari Suharjo dan tiga orang anak yaitu Galuh Citra Larasati (13), Gita Lintang Palupi (10). dan Masadji Banyu Biru (8).

Eko memulai karir politik sebagai anggota DPRD Dumai 2009-2014, anggota DPRD Riau 2014, kemudian Wakil Walikota Dumai 20152020, dan Ketua DPC Partai Demokrat Dumai. Pemerintah Kota Dumai pun mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya Eko Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan duka cita atas meninggalnya Eko. “Kami mendoakan semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT,” ucapnya.

Di sisi lain, Gubri juga

langsung memerintahkan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Organisasi Setdaprov Riau untuk mengirim surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk minta petunjuk menyusul meninggalnya Eko. Hal itu karena sebelumnya Walikota Dumai Zulkifli AS ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Kami akan berkonsultasi, karena sekarang kita tahu kepala daerah di Dumai lagi kosong, karena walikotanya ditahan oleh KPK, dan ditambah lagi dengan wafatnya wakil walikotanya. Sebab itu saya sudah minta Biro Tapem untuk segera mengirim surat resminya kepada Pak Menteri. Kita tunggu saja seperti apa petunjuk dari beliau,” sebutnya.

Ia menjelaskan, sekarang memang sudah ada Sekda Dumai Herdi Salioso yang memegang jabatan pelaksana harian walikota. Namun, karena masa jabatan Walikota Dumai baru berakhir Februari 2021, maka diperlukan penjabat atau pelaksana tugas walikota agar bisa mengeluarkan kebijakan dalam hal penggunaan anggaran dan menerbitkan peraturan daerah.

“Memang telah ada Plh

walikota, tetapi itu tidak cukup, ditambah lagi dengan masa jabatan walikota ini akan berakhir nanti pada Februari 2021, menunggu hasil dari Pilkada,” ujarnya.

Tak Ada Pergantian Calon Walikota Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto memastikan tidak akan ada pergantian nama calon walikota dalam Pilkada Dumai menyusul meninggalnya Eko. Nugroho memaparkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 7 dan 8, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 79 ayat 2 huruf b tentang Pencalonan Pemilihan 2020, disebutkan bagi calon yang meninggal dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum pemungutan suara maka tidak dilakukan penggantian calon.

Nugroho menyebutkan, pemungutan suara yang akan digelar 9 Desember, tinggal menyisakan kurang lebih dua pekan. Maka berdasarkan aturan tersebut, tidak akan dilakukan pergantian calon.

“Surat suara tetap menyebut nama calon yang bersangkutan dan calon wakil walikotanya. Perolehan suara pada hari pemungutan suara akan tetap dihitung dan berlaku,” kata Nugroho. (bam/fjr)

Azis merasa tak ada hubungan. “Kalau masalah itu, kita lihat perkembangan, dan itu sudah dibantah oleh Pak Tommy sendiri. Saya enggak merasa ada hubungan,” katanya lagi.

Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, membantah kesaksian Irjen Napoleon yang menyebut Tommy membawa-bawa nama Kepala Badan Reserse (Kabareskrim) Kepolisian RI Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam pertemuan keduanya.

Tommy mengatakan tidak menyebut nama siapa pun.

Awalnya, dalam keterangannya sebagai saksi Napoleon menyebut bahwa Tommy membawa-bawa nama Kabareskrim serta Azis Syamsuddin saat keduanya bertemu. Mantan Kadiv Hubinter Polri itu mengklaim

Tommy mengaku dekat dengan sosok Kabareskrim.

Namun klaim Napoleon ini dibantah oleh Tommy selaku terdakwa di perkara ini.

“Baik yang mulai, minta izin meluruskan saja, ini menyangkut petinggi di Senayan dan kepolisian yang disebut (Napoleon). Nomor satu saya datang ke situ ketemu beliau dikenalkan oleh Brigjen Prasetijo Utomo. Begitu saya datang itu, tidak menyebut nama siapa-siapa dan tidak meminta Prasetijo keluar,” kata Tommy dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/11).

Hakim ketua, Muhammad Damis, menanyakan apakah Tommy keberatan dengan pernyataan Napoleon. Tommy menyatakan keberatan dan mengatakan tidak melakukan yang disebutkan Napoleon. Hakim Damis kemudian menegaskan lagi kesaksian Tommy itu.

“Saudara keberatan dengan keterangan saksi ini (Napoleon Bonaparte) yang menyatakan bahwa saudara ke

situ membawa nama Kabareskrim, nama Azis Syamuddin dan Bambang Soesatyo, saudara keberatan?” tanya hakim Damis. “Keberatan yang mulia,” jawab Tommy.

“Saudara tidak melakukan itu,” tanya hakim Damis lagi. “Tidak yang mulia. Karena saya tidak bisa menzalimi orang. Mengenai yang beliau katakan bahwa saya itu datang ke sana mengarang-ngarang cerita seakan beliau ini ada tindak pidana ini, memang saya gila yang mulia, saya masuk penjara gara-gara ini, jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan BAP, itu keterangan yang sebenar-benarnya yang mulia,” jawab Tommy.

Dalam kesempatan ini, Tommy juga membantah pula pernyataan Napoleon yang tidak pernah menerima uang.

“Itu bohong yang mulia, tidak benar,” kata Tommy.

Dalam perkara ini, Tommy Sumardi didakwa bersama-sama dengan Djoko Tjandra memberikan suap ke Irjen Napoleon Bonaparte

dan Brigjen Prasetijo Utomo. Napoleon sendiri telah disidang dalam perkara ini, begitupun Prasetijo.

Napoleon sebelumnya menjabat sebagai Kadivhubinter Polri. Sedangkan Prasetijo selaku Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Dalam surat dakwaan, Tommy diduga memberikan SGD 200 ribu dan USD 270 ribu kepada Napoleon dan USD 150 ribu kepada Prasetijo. Jaksa menyebut uang itu berasal dari Djoko Tjandra untuk kepentingan pengurusan red notice Interpol dan penghapusan status Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO).

Djoko Tjandra sendiri ditangkap berkat kerja sama police to police antara Polri dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Djoko Tjandra ditangkap pada Kamis (30/7) dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo turun langsung membawa Djoko Tjandra dari Malaysia. (mr/fjr)

ekspor benih lobster yang melibatkan satu perusahaan.

Komisioner KPPU, Guntur Syah Saragih, mengatakan lembaganya sedang melakukan penelitian untuk mendalami dugaan monopoli ekspor benih lobster tersebut.

“Ada kegiatan jasa pengiriman yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. KPPU mengendus tidak adanya persaingan usaha di sana,” ujar Guntur, 12 November lalu.

Penelitian ini berangkat dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri benih lobster BBL kepada KPPU beberapa waktu lalu.

Asosiasi yang tak dirincikan namanya tersebut menyatakan bahwa eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya melalui satu perusahaan pengiriman (forwarder). Pengiriman pun dipusatkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Padahal, eksportir lobster tersebar di beberapa provinsi di Indonesia berdasarkan titik wilayah pengelolaan perikanan (WPP), seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Bila pengiriman hanya dilakukan melalui satu titik, risiko dan beban pengusaha benih lobster bertambah, seperti bertambahnya ongkos distribusi dan kualitas benur menurun.

Jadi

Isak

Azis:

Pariwara

METRO RIAU

kAMIs, 26 NOVEMBER 2020

8

n Ayo ke TPS 9 Desember 2020

Pjs Bupati Rohul Imbau Masyarakat Memilih

PASIR PANGARAIAN - Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang memiliki 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa, dengan luas wilayah capai 7.588,13 km bujur sangkar dengan penduduk 553.095 jiwa berada di Ujung paling Barat Provinsi Riau, merupakan satu dari 9 kabupaten di Provinsi Riau yang ikut perhelatan akbar yakni Pilkada serentak pada Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Tahapan Pilkada kini tinggal menghitung hari, sehingga perlu adanya edukasi serta nformasi ke masyarakat, agar partisipasi pemilih tinggi sehingga tidak ada masyarakat Golongan Putih (Golput).

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Rohul bekerjasama dengan pihak penyelenggara KPU, Bawaslu serta TNI-Polri dengan memberikan edukasi, agar Pilkada Rohul berjalan lancar, aman dan terkendali. Sehingga akan terciptanya Pilkada yang bersih, jujur dan adil sesuai motto ‘Pilkada Bersholawat’ (Bersih, Sopan, Harmonis).

Di Pilkada serentak ta-

hun 2020 ini,masyarakat perlu memahami betapa pentingnya memilih pemimpin Rohul priode 2021-2025, karena hak suara masyarakat cukup menentukan arah dsn kebijakan pembangunan di Negeri Seribu Suluk ke depannya.

Pemerintah Kabupaten Rohul melalui imbauan di media massa mengajak masyarakat, agar melindungi hak pi-

lihnya. Masyarakat harus memastikan apakah apakah sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020, dsn masyarakat bisa mengetahuinya apakah sudah terdaftar di DPT melalui informasi dengan mengakses melalui website resmi KPU Rohul atau bertanya ke petugas yang sudah ditunjuk KPU baik di tingkat kecamatan maupun desa.

Sebagai yang bertanggungjawab sukseskan Pilkada Rohul 2020, Pjs Bupati Rohul Drs H Masrul Kasmy.M.Si, mengajak masyarakat agar lebih pro aktif mendaftarkan namanya sebagai DPT ke petugas yang sudah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rohul.

“Data yang sudah final, jumlah DPT Rohul di Pilkada 2020 terdata 322.824 pemilih. Jumlah DPT itu akan jadi dasar perhitungan jumlah surat

suara dan logistik lain yang akan digunakan saat pencoblosan nantinya,” jelas Masrul Kasmy.

Masrul Kasmy juga menyatakan, masyarakat perlu mengetahui dimana saja Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditentukan oleh pihak KPU. Jumlah TPS, yang tersebar di 16 Kecamatan Kabupaten Rohul yakni 985 TPS. Pjs Bupati mengimbau, masyarakat agar tidak golput di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Karena, satu suara masyarakat di TPS sangat menentukan calon pemimpin Rohul ke depannya. Juga masyarakat sudah ikut berperan dalam membangun daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang dimana setiap rakyat Indonesia memiliki hak suara yang sama untuk memilih dan dipilih.

Ketiga pasangan calon kepala daerah yang maju di Pilkada Rohul, merupakan putera-putera terbaik Negeri Seribu Suluk yang memiliki banyak program.

Program ketiganya dirangkum dalam visi-misi bisa dilihat dalam foto pasangan calon, ini Visi-Misi ketiga pasangan :

Jumlah TPS dan DPT Pilkada Serentak di Rohul Ini jumlah TPS yang tersebar di 139 desa/kelurahan berada 16 kecamatan se-Kabupaten Rohul : 1. Kecamatan Ujung Batu, jumlah desa 4 Desa, dan 1 Kelurahan, jumlah TPS sebanyak 105 titik. Jumlah DPT sebanyak 26.815 pemilih.

2. Kecamatan Rokan IV Koto, jumlah desa 13 dan 1 Kelurahan, TPS berjumlah 57 titik. Jumlah DPT sebanyak 15.376 pemilih.

3. Kecamatan Rambah, jumlah desa 13 Desa dan 1 Kelurahan, TPS 104 titik. Dengan jumlah DPT 30.833 pemilih.

4. Kecamatan Tambusai jumlah desa 11 Desa dan 1 Kelurahan, 112 TPS, jumlah DPT 33.245 pemilih.

5. Kecamatan Kepenuhan jumlah desa 9 dan 1 Kelurahan, 56 TPS, jumlah DPT 15.067 pemilih.

6. Kecamatan Kunto Darussalam jumlah desa 9 dan 1 Kelurahan, 76 TPS, DPT 24.579 pemilih.

7. Kecamatan Rambah Samo jumlah desa 14 terdapat 67 TPS, DPT 21.260 pemilih.

8. Kecamatan Rambah Hilir jumlah desa 13 terdapat 58 TPS, DPT 25.605 pemilih 9. Kecamatan Tambusai Utara dengan jumlah desa 11 Desa, 169 TPS, DPT 44.549 pemilih.

10. Kecamatan Bangun Purba jumlah desa 7 Desa, 39 TPS. Jumlah DPT sebanyak 12.429 pemilih 11. Kecamatan Tandun jumlah desa 9 Desa, 65 TPS. DPT 20.211 pemilih.

12. Kecamatan Kabun desa 6 Desa, 55 TPS. Dengan jumlah DPT, 14.925 pemilih.

13. Kecamatan Bonai Darussalam desa 7 Desa, 50 TPS, jumlah DPT sebanyak 12.423 pemilih 14. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam jumlah desa 3 Desa, 22 TPS. DPT sebanyak 7.237 pemilih.

15. Kecamatan Kepenuhan Hulu jumlah desa 5 desa, 37 TPS dan DPT sebanyak 9.802 pemilih.

16. Kecamatan Pendalian IV Koto jumlah desa 5 Desa, 24 TPS, jumlah DPT 8.168 pemilih.

Paslon Bupati-Wakil Bupati Rohul dan Visi Misinya Sebelum masyarakat menentukan pilihan, masyarakat agar mengetahui tentang siapa saja calon kepala daerah yang akan bersaing merebut suara masyarakat di Pilkada Rohul serentak tahun 2020, dimana ada 3 pasang calon yang akan bertarung untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, H Hamulian SP berpasangn dengan Muhammad Sahril Topan ST. 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, Letkol Inf (Purn) H Sukiman berpasangannya H Indra Gunawan.

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3, Ir H Hafith Syukri MM pasangannya dengan H Erizal ST.

selalu Ikuti Prokes, Ayo Budayakan 3M Meskipun saat ini angka pasien terinfeksi Covid-19 di Kabupaten Rohul terus menurun signifikan, Pemkab Rohul setiap saat terus mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan (prokes), terutama saat pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan suara di TPS. Pjs Bupati Rohul Masrul Kasmy juga menjelaskan, Pilkada di masa pandemi seperti sekarang ada aturan kesehatan yang wajib dipatuhi bersama, dengan menbudayakan 3M, Mencuci tangan, Menggunakan masker, dan Menghidari kerumunan.

“Jika kita mau bekerja sama untuk saling menjaga dengan membudayakan 3M, mudah mudahan pandemi COVID 19 di Negeri Seribu Suluk akan segera

berakhir,” harap Masrul.

Asn Dilarang Berpolitik praktis Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, secara jelas disebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil.

Nilai-nilai dasar itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskrimi-

natif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi dan semangat jiwa korps.

Kemudian di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Juga terdapat di dalam UU Pilkada, bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan, atau tindakan yang menguntungkan juga merugikan salah satu pasangan calon.

Ada 9 (sembilan) etik ASN tercantum dalam SE Mendagri Nomor B/7l/M.

SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/ baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi

narasumber dalam kegiatan partai politik. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat. upaya pencegahan Netralitas birokrasi merupakan sebuah keniscayaan, peran Bawaslu, Inspektorat, dan Sekretaris Daerah dalam hal ini, perlu melakukan upaya pencegahan untuk menimalisasi pelanggaran ASN di tahapan pilkada.

Kemudian, agar selalu melakukan pengawasan ekstra ketat seperti di media sosial dan aktifitas ASN lain yang mengindikasi pada ketidaknetralan. Juga Bawaslu harus menindak segala bentuk pelanggaran yang telah terpenuhi syarat formil dan materil tanpa pandang bulu.

Dengan harapan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nantinya dapat memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukan aktifitas politik agar dapat membuat efek jera bagi ASN lainnya.

Kepada ASN agar tetap mempertahankan profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, akseptabilitas, serta integritas birokrasi untuk tidak terpengaruh pada kepentingan politik penguasa.

“Utamakan pelayanan prima ke publik dengan sebaik-baiknya. Biarkan suksesi kepemimpinan politik di masing-masing daerah berlangsung dengan sendirinya,” imbau Masrul. penyelenggara pilkada Diminta profesional Pjs Bupati Rohul Mas-

rul Kasmy titip pesan serta kepada seluruh penyelenggara Pilkada baik KPU, Bawaslu serta petugas sampai di TPS, agar tetap menjaga profesionalisme dan kejujuran dalam bertugas. Sehingga nantinya Pilkada Rohul jadi contoh buat daerah lainnya.

“Kita berharap, Pilkada Rohul menjadi yang terbaik dalam penyelenggaranya, serta bisa jadi contoh buat kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Kami berpesan agar pihak penyelenggara bekerja profesional dan jujur sehingga Pilkada yang bersih, dan jurdil sesuai dengan Pilkada Rohul Bershalawat bisa terlaksana dengan baik,” ungkap Masrul.

(Adv Dinas komunikasi dan informasi kabupaten Rohul/Hendra)

PARLEMEN RIAU n

METRO RIAU

KAMIS, 26 NoVEMBER 2020

9

Rapat Dengan Dispora

Komisi V Finalisasikan anggaran KOnI

SuaSana rapat antara Komisi V DPRD Riau bersama KONI Riau dan Dispora Provinsi Riau.

PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau melanjutkan rapat dengan Dispora Riau, KONI Riau dan seluruh pengda (pengurus daerah) cabang olahraga (cabor) yang berada di KONI Riau. Rapat ini adalah lanjutan pembahasan terkait KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2021 pada Senin (16/11).

Rapat dipimpin Ketua Komisi V Eddy Mohd Yatim bersama Wakil Ketua Komisi V Soniwati dan Sekretaris Komisi V Sulastri. Hadir anggota Komisi V lainnya Sunaryo, Ade Hartati Rahmat dan Agung Nugroho.

Rapat ini membahas terkait finalisasi penetuan anggaran yang disetujui untuk KONI serta cabor terkait. Ketua

Komisi V Eddy Mohd Yatim mengatakan besaran anggaran yang diajukan oleh KONI diverifikasi oleh BPKAD. “Anggaran ini dikatakan cukup besar, tapi ini sesuai mengingat ada dua agenda besar di depan. Yakni Porprov 2021 di Kuansing dan PON 2021 di Papua,” terangnya.

“Kami di Komisi V tidak ada niat

untuk memotong anggaran KONI, namun kita tentu harus sefisien mungkin.

Mana yang dirasa tidak perlu akan kita evaluasi. Tapi mana yang dirasa perlu dan anggarannya kurang, malah akan kita tambah,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, anggota Komisi V lainnya Ade Hartati mengingatkan bahwa pembahasan anggaran ini adalah soal pertanggungjawabannya. “Jadi setiap anggaran benar-benar harus sama sama kita bahas dengan serius. Prestasi dan kesejahteraan atlet penting, tetapi lebih penting lagi pertanggungjawaban penggunaan anggarannya,” tutupnya. (adv)

Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Mohd Yatim saat memimpin rapat antara Komisi V DPRD Riau bersama KONI Riau dan Dispora Provinsi Riau.

n Rapat dengan Biro Ekonomi

Komisi III Singgung Pengelolaan Blok Rokan dan Blok langgak

SuaSana Rapat dengan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

DLHK Diminta Jeli Dalam Pengembangan Tahura PEKANBARU - Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Rapat dipimpin oleh Robin P Hutagalung dihadiri oleh Sekretariat Komisi II Sugianto, M Arpah, Ali Rahmad Harahap dan Sewitri. Serta turut dihadiri oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dalam rapat tersebut menjelaskan mengenai Pagu KUA-PPAS Dinas Lingkungan Hidup. Robin selaku ketua Komisi II mempertanyakan mengenai Tahura (Taman Hutan Raya) yang bisa dikembangkan saat ini.

Menjawab pertanyaan tersebut Kepala Dinas lingkungan hidup menjelaskan bahwa saat ini DLH telah menyiapkan ang-

gota-anggota Polhut. “Saat ini kami juga sedang menunggu hasil dari tanaman tumpang sari seperti jagung, kedelai dll, serta kami juga berharap adanya peningkatan benih yg diberikan seperti benih pinang, jagung dan lainnya,” terangnya.

Robin P Hutagalung menanggapi dan menjelaskan bahwa tahura ini harus benar-benar jeli dalam menggarapnya. “Kita harus jeli mengenai tahura ini, karena tempat kita ini masih kekurangan tempat wisata, dengan adanya tahura yang dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan daya tarik untuk tempat kita ini,” tuturnya.

Di akhir pertemuan, Komisi II berjanji akan membantu DLHK untuk memaksimalkan pengajuan anggaran untuk tahun 2021 mendatang.“Untuk selanjutnya apabila ada penambahan nanti akan kita perjuangkan di badan anggaran,” tutup Robin. (adv)

Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi saat memimpin rapat bersama Biro Adpem dan SDA Provinsi Riau.

PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau menggelar rapat bersama Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Senin (16/11) di ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau. Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi III Husaimi Hamidi tersebut menyinggung soal pengelolaan Blok Rokan dan Blok Langgak.

Rapt dihadiri Wakil ketua Komisi III Karmila Sari,Sekretaris Eva Yuliana dan anggota Komisi III lainnya yakni Abu Khoiri, Syahroni Tua, Sugeng Pranoto, Ramos Teddy Sianturi, Syamsurizal, Sofyan Siroj Abdul Wahab.

Sedangkan dari pihak Brio Adpem dan SDA dihadiri langsung oleh Kabiro Jhon Armedi Pinem beserta jajarannya. Di awal, Komisi III langsung menyoroti pagu Biro Ekonomi yang sangat minim.

Khususnya untuk pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga tidak sejalan dengan niat pemerintah Provinsi Riau dalam membenahi BUMD. “Potensi dalam pengelolaan BUMD cukup besar, terlebih lagi Provinsi Riau akan mengelola Participating Interest 10 persen dari blok migas yang ada. Terutama untuk Blok Rokan tahun 2021,” ujar Ketua Komisi III Husaimi Hamidi.

Politisi PPP ini kemudian menyinggung perihal Blok Langgak yang saat ini dikelola oleh PT SPR Langgak. Seharusnya bisa menjadi potensi dalam pengembangan BUMD

Ketua Komisi II DPRD Riau Robin P Hutagalung menerima berkas izin koperasi sahabat lestari usai rapat bersama DLH Provinsi Riau. khususnya disektor migas dan ena jika dikelola oleh anak perusaberkontribusi kepada daerah. Akan haan dikhawatirkan menjadi santetapi karena anak perusahaan yang gat tidak efektif dalam pengelolaan harus menghidupi perusahaan induk deviden karena akan terbebani oleh yang tidak sehat kontribusi PT SPR operasional pengelolaan perusahaan Langgak sendiri dinilai tidak ber- induk, seperti halnya yang terjadi dampak signifikan bagi daerah. pada PT SPR Langgak.

Ia melanjutkan untuk efektifiKomisi III juga menyoroti potas dan optimalisasi deviden dan sisi kantor pusat PT SPR Langgak juga asas manfaat, PT SPR Lang- yang berada di Jakarta. Menurut gak seharusnya dijadikan entitas Husaimi, seharusnya sebagai entiBUMD yang dimiliki oleh Pemer- tas bisnis dapat menjadi kebanggan intah Provinsi Riau secara lang- daerah dengan membangun kantor sung. Pengelolaan Blok Rokan per- sendiri di daerah.”Seharusnya bisa lu dipertimbangkan untuk dikelola membangun kantor pusat di daerah. langsung oleh BUMD, bukan mela- Mengapa harus di Jakarta,” samlui anak perusahaan BUMD. Kar- bungnya. (adv)

WaKIl Ketua DPRD Riau Hardianto berfoto bersama dalam acara Melayu Bersaudare beberapa waktu lalu.

PEKANBARU

METRO RIAU

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020

10

n Pemprov Sosialisasi pada Desember

Sekolah Tatap Muka Dimulai Awal 2021

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) masih menunda pelaksanaan sekolah tatap muka karena masih tingginya resiko penularan Covid-19. Sekolah tatap muka direncanakan awal tahun 2021.

M Jamil Penjabat Sekda Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Covid19 masih memetakan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Peta itu belum rampung. “Kita tunda dulu sekolah tatap muka,” kata Jamil, Rabu (25/11).

Jamil mengatakan, Pemko Pekanbaru akan mengikuti regulasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk pelaksanaan sekolah tatap muka pada awal tahun.“Kita tunggu aturan dari pusat,” ucapnya.

Jamil menyebut untuk pembelajaran awal tahun, pihak sekolah akan diper-

siapkan untuk memulai pelaksanaan sekolah tatap muka sesuai standar protokol kesehatan (prokes).

Dalam penerapan sekolah tatap muka, kelas hanya diisi dari separuh jumlah keseluruhan peserta didik. Peserta didik hanya masuk ke sekolah satu kali dalam satu minggu.

Sekolah juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pemprov Sosialisasi ke Masyarakat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana akan dimulai belajar tatap muka pada Januari mendatang.

“Insya Allah, Desember akan kami sosialisasi kepada masyarakat soal protokol kesehatan karena pada tahun ajaran baru bulan Januari anak-anak sudah bisa mulai belajar tatap muka kembali,” kata Gubernur Riau, Syamsuar.

Syamsuar menyebutkan, sekolah harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. “Terutama untuk anak-anak SMA/SMK sederajat.

Pemko Masih Kekurangan Guru

Yasser Hamidy PEKANBARU - Meski ada penambahan 235 guru dari lulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, ternyata Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih kekurangan tenaga pengajar.

“Dibilang kurang, tetap kurang. Tapi kan tahun ini ada penambahan 235 guru,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil, Selasa (24/11).

Penambahan 235 guru itu terdiri dari 166 guru sekolah dasar dan 69 guru sekolah menengah pertama. “Insya Allah bisa menambah kekurangan guru, walau pun belum terpenuhi kekurangan,” kata Jamil.

DPRD Minta Intensif Guru Honerer Dibayar Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidy, mendesak Pemko Pekanbaru segera membayarkan insentif guru honorer dan MDA di Kota Pekanbaru yang sudah telat berbulan-bulan lamanya.

“Tentunya ini menja-

di pertanyaan kita, mengapa insentif guru honorer dan selama satu semester lebih belum juga dibayar? Aneh karena pihak terkait seolah menutup mata dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” ucap Yasser, Rabu (25/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan, hal itu tidak terjadi jika Pemko Pekanbaru memprioritaskan pencairan anggaran insentif tenaga honorer pendidikan. Terlebih dampak Covid-19 ini tentu semakin membuat para pahlawan tanpa tanda jasa ini semakin tertekan ekonominya.

“Sepanjang sepengetahuan saya anggaran untuk tenaga honorer, baik pendidik maupun kependidikan Kota Pekanbaru sudah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD,” jelasnya.

Pastinya para guru honorer juga butuh stimulan, apalagi pembelajaran hari ini tidak sedikit guru yang harus datang kepada siswa lantaran terkendala sarana dan prasarana penunjang seperti murid yang tidak memiliki handphone dan juga jaringan internet yang tidak memadai.

“Semoga di peringatan hari guru yang jatuh pada hari ini kesejahteraan guru kedepannya bisa lebih baik, begitu juga sebaliknya, guru bisa memberi pelayanan pendidikan yang lebih baik juga,” pungkasnya. (mr/lda)

Kami harap PAUD, TK, SD, dan SMP juga dapat diatur,” sebutnya.

Dalam sosialisasi

sekaligus membahas bagaimana proses belajarnya. Pasalnya, proses pembelajaran hanya 50

persen dari jumlah siswa satu kelas.

“Karena prosesnya hanya boleh setengah-set-

engah. dalam siswa, berarti

Seperti SMA itu satu lokal ada 36 kalau setengahnya ada 18 siswa. Ini

nanti yang diatur, dan ini perlu di musyawarah bagaimana pengaturannya,” terangnya. (nov/lda)

TES NARKOBA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan tes narkoba bagi karyawan di PT Pangkalan Baru Indah, Dusun IV Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, baru-baru ini. (ist)

n Korupsi Media Pembelajaran di Disdik Riau

Kejati Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan media pembelajaraan (perangkat keras) di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.

Kerugian negara akibat tindakan tersangka masih dihitung.

Dua tersangka adalah Hafes Timtim, mantan Kabid Pembinaan di Disdik Riau sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rahmad Dhanil selaku Direktur PT Airmas Jaya Mesin (Ayoklik. com) yang menjadi rekanan proyek. Keduanya dilakukan penahanan kota.

“Kerugian negara masih dihitung. Kami bekerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, Rabu (25/11).

Hilman menyebutkan,

jaksa penyelidik berupaya menuntaskan kasus ini hingga bisa ke pengadilan.

Ia juga membantah adanya isu yang menyebutkan kalau penanangan kasus akan dihentikan karena penanganan kasus terkesan lamban.

“Kata siapa (dihentikan, red), itu kabar angin.

Insya Allah (tetap lanjut, red),” tutur Hilman.

Diberitakan, Hafes Timim dan Rahmad Dahnil ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Juli 2020.

Usai diperiksa, keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Dua pekan kemudian, permohonan pengalihan penahanan terhadap Hafes dan Rahman dikabulkan Kejati Riau.

Tersangka mulai menjadi tahanan kota sejak 7 Agustus 2020, dan telah diperpanjang.

Hilman mengatakan,

perpanjangan penahanan dilakukan karena proses pemberkasan terhadap kedua tersangka belum selesai.

Jaksa penyidik masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas tersebut.

Jika proses pemberkasan telah selesai, maka berkas akan diserahkan ke jaksa peneliti untuk ditelaah kembali. Jika masih ada kekurangan, jaksa peneliti akan mengembalikan berkas ke jaksa penyidik untuk dilengkapi lagi.

Sebelumnya, Kepala Kejati Riau, Mia Amiati, menyebutkan, ada kongkalingkong dalam pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia untuk SMA di Disdik Riau.

Hafes selaku PPK tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan terse-

but, mesti pelaksanaanya menggunakan e-Catalog.

Disinyalir, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang (UU) RI Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (lda)

Hilman Azazi

BPBD Siaga Penanganan Banjir PEKANBARU - Musim penghujan sudah masuk di Kota Pekanbaru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mengantisipasi terjadinya bencana banjir.

“Kami telah siap (atasi banjir) sesuai arahan Walikota,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Pekanbaru, Zarman Candra, Rabu (25/11).

Zarman mengatakan, pihaknya berkoodinasi dengan TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Sosial, PUPR dan instansi teknis lainnya untuk pen-

anganan banjir.

Ia menyebut, tidak hanya bencana alam saja yang dihadapi, tapi juga bencana non alam seperti Covid-19. Jadi pihaknya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu siap siaga.

Zarman berharap, pihak kecamatan dan kelurahan memetakan lokasi rawan banjir di kawasan masing-masing sehingga bila terjadi bencana, BPBD langsung bisa menangani. “Camat dan lurah segera peta daerah rawan bencana,” pinta Zarman.

Zarman Candra Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil, meminta masyarakat

menggalakkan gotong royong untuk membersihkan drainasi agar tidak terjadi banjir.

“Kita imbau warga untuk bergotong royong membersihkan parit-parit dan selokan yang tersumbat, sehingga air bisa mengalir saat hujan turun,” tutur Jamil.

Seluruh camat, lurah dan RT-RW juga harus aktif mengajak warga di lingkungan masing-masing. Dengan terjaganya kebersihan drainase, maka genangan air pasca hujan bisa diminimalisir. “Men-

jaga kebersihan drainase ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggungjawab kita bersama,” ingatnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebutkan, jika dalam pembersihan drainase membutuhkan alat berat, warga bisa mengajukan permohonan ke pihaknya.

“Caranya cukup mengirim surat permohonan ke PUPR, minimal satu minggu sebelum hari H,” kata dia. (nov/lda)

zona riau

METRO RIAU

kAMIs, 26 NOVEMbEr 2020

11

dumai

KPU Dumai Gelar Debat Publik 28 November

DUMAI - Setelah sukses menggelar debat publik pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai kembali akan menggelar debat publik kedua bagi pasasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Dumai pada 28 November 2020.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Dumai Darwis kepada wartawan, Rabu (25/11).

“Debat publik kedua akan dilaksanakan pada 28 November 2020 mendatang, tempatnya masih kita bahas, kami juga sudah ada pertemuan dengan tim paslon Walikota dan wakil walikota Dumai, Bawaslu dan Instansi terkait lainnya membahas persiapan debat publik ke dua,” kata Darwis.

Debat publik, lanjutnya, akan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Nanti KPU akan mengundang setiap calon walikota dan wakil walikota Dumai, Bawaslu dan empat pendamping setiap paslon. Untuk mencegah kerumunan, massa pendukung tidak akan di izinkan masuk ke tempat debat kandidat, karena memang saat debat kandidat, hanya tamu undangan saja diperbolehkan masuk.

Dirinya berharap kepada paslon untuk bisa

hadir pada debat kandidat kedua. Karena, ini momen untuk memaparkan apa saja program-program yang ditawarkan kepada masyarakat.

“Dan pada debat publik kedua kami berharap bisa lebih baik lagi,” katanya.

Darwis juga berharap, masyarakat bisa melihat dan mendengan program-program yang akan disampaikan oleh setiap paslon dalam debat nanti. Karena, debat kandidat akan ditayangkan di station televisi yang sudah bekerja sama atau bisa menyaksikan di media sosial KPU Dumai sehingga masyarakat bisa benar-benar mengetahui visi dan misi setiap pasangan calon.

“Kita berharap dengan adanya debat kandidat ini masyarakat nantinya bisa menentuk‎an pilihanya pada 9 Desember 2020 mendatang, jangan sampai Golput, karena satu suara sangat menentukan,” pesan Darwis. (bambang)

KETUA KPU Dumai, Darwis memberi keterangan kepada wartawan mengenai debat publik paslon peserta Pilkada Dumai 2020. (Bambang)

Wawako Meninggal, Pemko Kibarkan Bendera Setengah Tiang DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk berkabung atas berpulangnya Wakil Walikota (Wawako) Dumai, Eko Suharjo SE pada Rabu (25/11) di Rumah Sakit Awal Bross, Pekanbaru sekitar pukul 02.30 WIB di usia 46 tahun.

Plh Walikota Dumai, H Herdi Salioso menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat

dan Lurah untuk dapat mengibarkan bendera setengah tiang.

Pengibaran bendera sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dijelaskannya, almarhum merupakan putera kelahiran Dumai, 12 Agustus 1974 anak dari Bapak H

Soeparto dan Ibu Hj Katminah. Almarhum meninggalkan seorang istri, Dewi Tunjungsari Suharjo dan tiga orang anak yaitu Galuh Citra Larasati (13 Tahun), Gita Lintang Palupi (10 Tahun) dan Masadji Banyu Biru (8 Tahun).

Almarhum mengikuti jenjang pendidikan dari SD hingga SMA di Kota Dumai. Kemudian melanjutkan Perguruan Tinggi di STIE YKPN

Yogyakarta.

Wakil Walikota yang juga Calon Walikota Dumai, Eko Suharjo memulai karir politik sebagai Anggota DPRD Kota Dumai 2009 - 2014, Anggota DPRD Provinsi Riau 2014, kemudian Wakil Walikota Dumai 20152020, dan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Dumai.

Dan beliau juga aktif di beberapa organisasi yakni sebagai Ketua TNP2K Kota Dumai, Ketua KPA

(Komisi Penanggulangan Aids) Kota Dumai, Wakil Ketua RAPI Dumai.

“Kepada segenap masyarakat Kota Dumai, mohon maaf atas segala kesalahan beliau yang pernah dilakukan baik sengaja maupun yang tidak disengaja.

Kita do’akan semoga almarhum Eko Suharjo mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran,” pungkasnya. (Bambang)

KPU Gelar Sosialisasi Bagi Pemilih Muda

KoMISIoNER KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi memberikan materi sosialisasi kepada pemilih muda di Kota Dumai. (Bambang)

DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai menggelar kegiatan sosialisasi bagi pemilih muda dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Dumai serentak lanjutan Tahun 2020. Sosialisasi dipusatkan di pantai Puak Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Rabu (25/11).

Mengingatkan protokol Kesehatan, peserta sosialisasi dibatasi maksimal 50 orang terdiri dari perwakilan pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Dumai.

Hadir sebagai narasumber Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi yang sengaja diundang ke Dumai untuk mengajak pemilih muda berpartisipa-

si dalam Pilkada 2020.

Sosialisasi juga dihadiri Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Yasir didampingi Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto dan jajarannya. Acara dibuka oleh Ketua KPU Dumai Darwis, dan dihadiri Komisioner KPU Dumai seperti Parno dan Siti Khadijah.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Dumai, Darwis mengatakan, sosialisasi untuk mengajak pemilih muda berpartisipasi dalam Pilkada Dumai.

“Melalui sosialisasi bagi pemilih muda, kami mengajak pemilih muda untuk berpartisipasi dalam Pilkada Dumai 2020, mari gunakan hak suara kita, jangan

Golput,” kata Darwis.

Lebih lanjut, Darwis menyebutkan, Pilkada di masa Pandemi Covid-19, KPU Dumai menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Pada waktu pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang, penyelenggara KPU Kota Dumai akan menerapkan protokol kesehatan di TPS. “Protokol kesehatan harus ditaati, mulai dari penyelenggara/petugas di TPS dan para calon pemilih harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” pesan Darwis.

Sementara itu, pemateri, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi,

Tanjak Merupakan Jati Diri Melayu SELATPANJANG - Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Syamsudin dalam sambutannya sempena Hari Jadi ke-1 Gagak Hitam sebagai organisasi masyarakat (ormas) penjunjung adat dan penjaga marwah Melayu mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ormas Gagak Hitam yang dinilai berhasil dan sukses dalam mengemban misinya menegakkan marwah Melayu di Kepulauan Meranti ini.

“Pemerintah Kabupaten Meranti sangat mengapresiasi keberadaan Ormas Gagak Hitam. Semoga kerja keras yang dilakukan selama ini terus berlanjut sebagai wujud menjaga marwah melayu, meningkatkan silahturahmi dan turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas di Kepulauan Meranti,” ujar Syamsuddin.

Hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Asisten I Setdakab Meranti Syamsuddin SH MH, Panglima Besar Gagak Hitam Kepri Irba Udin (Udin Pelor), Panglima Gagak Hitam Sambang

Riau Yusri Yano, Katua LAM Meranti, Datin Mutiara Gagak Hitam Kurnia Ardila, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto dan beberapa kepala OPD lainnya.

Hari jadi Ormas Gagak Hitam tersebut dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan Mutiara Serta Pasukan Inti Gagak Hitam oleh Panglima Sambang Gagak Hitam Meranti Yusri Yano. Dalam sambutannya, Yusri Yano mengatakan Ormas Gagak Hitam Meranti sudah genap berusia I Tahun, tentu banyak suka duka yang dilalui.

Maka pada kesempatan itu Yano mengucapkan apresiasi kepada seluruh anggota dan dukungan semua pihak, khususnya Pemda Meranti yang selama ini selalu mendukung program Gagak Hitam dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pembagian Sembako, pembagian Al-Quran di Masjid, penyemprotan Disinfektan, membantu biaya pengobatan dan lain sebagainya.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak kar-

ena tanpa dukungan itu Gagak Hitam tidaklah ada artinya,” ucap Yusri.

Dalam peringatan hari jadi tersebut, Gagak Hitam mengambil tema Tanjak Sebagai Jati Diri Anak Melayu Tanda Kehormatan, Kekuatan dan Marwah Melayu.

Bahkan Ormas Gagak Hitam berharap kedepan kewajiban pemakaian tanjak dipayungi dengan Peraturan Bupati.

Harapan Gagak Hitam tersebut, ternyata tidak bertepuk sebelah tangan.

Ini dapat dilihat dari respon positif Ketua DPRD Ardiansyah.

“Kuta akan coba memfasilitasi terwujudnya Perda Tanjak di Kepulauan Meranti ini, “ tegas ketua DPRD. Selanjutnya, tema yang diusung Ormas Gagak Hitam dalam peringatan hari jadinya yang ke-1 Tahun diimplementasikan dengan penyematan tanjak ke beberapa orang yang ditunjuk dengan latar belakang profesi yang berbeda, salah satunya Kadis Sosial P3AP2KB, Agusyanto Bakar. Diminta tanggapannya usai acara, Agusyanto

mengatakan Gagak Hitam semakin eksis menunjukkan Marwah Melayu.

“Semoga dengan semangat hari jadi tersebut, Gagak Hitam semakin eksis dalam menjaga marwah Melayu dan semakin aktif dalam berkontribusi dalam mendukung program kerja pemerintah Kabupaten Meranti,” ungkapnya.

Agus juga menyambut baik usulan Ormas Gagak

Hitam mengenai perlunya dasar hukum yang mewajibkan pemakaian tanjak di Kabupaten Meranti.

“Usulan Ormas Gagak Hitam tersebut memang patut di apresiasi.

Karena tidak saja diperlukan aturan yang mengikat terkait penggunaan simbol atau atribut kebudayaan Melayu salah satunya tanjak dengan tujuan mengenalkan budaya mel-

memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penting dan bermanfaatnya pelaksanaan pilkada untuk kemajuan daerah.

“Pemilu harus menjadi agenda publik, agenda civil society, jangan diskursus untuk para elit politik, publik, pemilih muda harus berperan aktif menyukseskan Pemilu,” katanya.

Pramono mengapresiasi KPU Kota Dumai yang menggelar sosialisasi bagi pemilih muda di Kota Dumai.

“Dengan digelarnya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilih muda tentang pentingnya memberikan hak suara di Pilka-

da Dumai 9 Desember 2020 mendatang,” harapnya.

Lanjutnya, saya yakin kalangan muda atau disebut kalangan millenial tidak akan terkontaminasi kepentingan politik praktis, sebab mereka masih memiliki idealisme dan semangat demokrasi yang kuat, pesan saya jangan mau terlibat politik uang, karena jika terlibat, pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana.

“Tolak politik uang, jika melihat segera laporkan ke Bawaslu. Kita semua harus ikut melakukan pengawasan. Saya yakin dan percaya pemilih muda tidak melakukan politik uang,” pungkasnya. (bambang)

KEPULAUAN MERANTI

ayu bisa terwujud,” terang Agus.

Lebih jauh Agus menjelaskan, pemakaian tanjak berpotensi mendukung program parawisata dan lapangan usaha menjadi terbuka.

“Tidak saja dari sisi budaya, tapi juga pemakaian tanjak berpotensi mendukung program parawisata dan lapangan usaha menjadi terbuka, karena pelu-

ASISTEN I Setdakab Kepulauan Meranti, Syamsudin memasangkan tanjak kepada tamu undangan. (Ali Imroen)

ang usaha pengrajin lebih berkembang seiring dengan semakin banyaknya pesanan tanjak,” ujarnya.

Agus juga menyarankan agar Ormas Gagak Hitam bersinergi dengan Lembaga Adat yang ada, karena sama-sama mengusung misi yang sama, sehingga implementasi dari misi yang diusung bisa lebih terpadu dan terintegrasi. (Ali Imroen)

BENGKALIS

METRO RIAU

kAMIs, 26 november 2020

12

n Petugas KPPS Positif Covid-19 Berjumlah 95 Orang

KPU Bakal Mencari Solusi Terbaik

BENGKALIS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis bakal mencari solusi terbaik agar proses pemungutan suara pada 9 Desember mendatang berjalan dengan lancar. Pasalnya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah hingga mencapai 95 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, dr Ersan Saputra, mengatakan jumlah sebanyak 95 orang KPPS ini tersebar dibeberapa desa dan tergolong pelaku perjalanan.

“Ini bukan klaster karena tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Me-

lainkan banyak tempat dan mereka rata-rata terinfeksi karena pelaku perjalanan,” ujar Ersan Saputra, Selasa (24/11).

Menurutnya, dengan kondisi ini masyarakat tidak perlu resah, karena sudah dilakukan isolasi.

Apa yang perlu dilakukan

masyarakat adalah tetap menerapkan protokol kesehatan agar Pilkada yang berlangsung ini tetap menjadi pemilu sehat.

“Mereka sudah melakukan isolasi mandiri dan mendapat pemantauan langsung dari tenaga kesehatan. Setelah dinyatakan sehat tentu bisa beraktifitas seperti biasa,” kata Ersan.

Sementara itu, Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly, membenarkan adanya petugas KPPS yang terkonfirmasi positif.

Namun data konkrit berapa jumlahnya belum diterima.

“Kita akan merekap dahulu karena masih ada beber-

Fadhillah Al Mausuly apa kemarin belum keluar hasilnya,” lanjutnya.

Fadhillah mengatakan, terkait hal ini pihaknya belum mengambil langkah lebih lanjut. Karena perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian, perlu juga dikoordinasi-

kan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. “Kita juga sudah menyampaikan hal ini ke bawaslu,” sebut Fadhillah.

Komisioner lainnya, Feri Herlinda, membidangi SDM dan Partisipasi Masyarakat, mengatakan, terkait adanya petugas KPPS yang positif ini memang sudah ada informasi diterimanya. Namun hanya sebatas melalui telepon belum ada laporan secara tertulis. “Kami hanya mendapat data dari petugas PPK, itupun belum lengkap datanya,” tambahnya.

Petugas KPPS yang sudah dinyatakan positif, sam-

bung Feri Herlinda, akan dilakukan penggantian oleh KPU Bengkalis karena wajib dilakukan penggantian saat ada yang positif. Namun penggantian ini terlebih dahulu akan dikoordinasikan terlebih dahulu.

“Saat ini kita akan koordinasikan dengan Bawaslu Bengkalis. Karena untuk mencari KPPS ini dengan waktu yang ada cukup susah,” tambahnya.

Menurut dia, rencananya penggantian petugas KPPS ini tidak lagi dilakukan dengan pengumuman terbuka. Melainkan dengan kerja sama, baik dengan lembaga pendidikan,

lembaga profesi. “Namun kondisinya sekarang untuk lembaga profesi sulit untuk ditemukan. Jadi, kami akan ke bawaslu untuk meminta rekomendasi seperti apa pandangannya,” ucapnya.

Pihaknya berharap, bawaslu nanti bisa merekomendasikan KPU bisa bekerja sama dengan lurah atau desa dalam mengisi KPPS ini. “Kalau bekerja sama dengan desa nanti bisa melibatkan pemuda, petugas kecamatan dan desa di sana dalam pengisian KPPS yang diperlukan, namun tetap sesuai dengan persyaratan KPPS yang ada,” pungkas Feri Herlinda (zul)

Pengurus dan Aleg PKS Siap Menangkan Kasmarni-Bagus Santoso SIAK KECIL - Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Pilkada Bengkalis, Kasmarni-Bagus Santoso (KBS) nomor urut 3 terus panen dukungan dari tokoh-tokoh penting, serta pengurus partai politik (parpol) non pendukung Koalisi Bengkalis Sejahtera. Kali ini dukungan datang dari pengurus dan anggota legislatif (aleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Disela-sela acara kampanye dialogis tiga tokoh terkenal yakni dua aleg PKS Pemilu 2019, Rosmala dan Drs Anshori dari dapil 2 Kecamatan Siak Kecil Bandar Laksamana, Bukit Batu, dengan Jaiz Gunawan SE, pengurus PKS asal Desa Lubuk Gaung, menyatakan sikap politik siap memenangkan Kasmarni-Bagus Santoso menjadi pemimpin Kabupaten Bengkalis.

“Kami punya pilihan dan saya percaya ke depan akan membawa kemakmuran negeri Bengkalis. Dan terpenting sebagai orang politik, kami pilih paslon

yang punya peluang meraih kemenangan,” ujar Anshori, dihadapan paslon KasmarniBagus Santoso, dan warga Desa Tanjung Damai Siak Kecil, Selasa (24/11).

Anshori adalah tokoh penting berasal dari Lubuk Muda, dikenal memiliki jaringan luas dan cerdas setiap mengambil keputusan. Begitu juga Rosmala, wanita penuh kharisma dan teguh dalam prinsip.

Kampanye dialogis di Kecamatan Siak Kecil Bukit Batu dan Bandar Laksamana sangat istimewa, karena disejumlah titik pasangan yang disebut sebagai pasangan KBS nasionalis dan merakyat dihadiri oleh tokoh-tokoh politik dan relawan dari Provinsi Riau maupun dari kabupaten, antara lain Hardianto (Sekretaris Partai Gerindra Provinsi Riau) juga menjabat pimpinan DPRD Propinsi Riau, Mustafa Kamal (Wakil Ketua DPW PAN Riau), Iskandar (Ketua Koalisi dan mantan Ketua KPUD 2 periode), Pakde Gatot, Akun pengusaha, Datuk Saleh, Rusman, Jaiz

Gunawan, tokoh Melayu , Pakde Sukadi, Pakde Sujat (tokoh Jawa), Asep Setiyawan (Ketua Pemuda Pancasila) dan lain.

Diketahui seminggu lalu juga telah bergabung 2 tokoh penting dari Partai Golkar, yakni Firdzal Fudhoil mantan anggota DPRD Bengkalis 2 periode dari Fraksi Golkar, dan Abdul Vattaah, mantan anggota DPRD Riau juga dari Fraksi Golkar memilih berlabuh mendukung Kasmarni-Bagus Santoso, meskipun Partai Golkar mendukung paslon lain.

Sementara itu, pada kampanye dialogis Cabup Kasmarni dengan bersemangat menyampaikan terimakasih dengan dukungan yang terus mengalir, dan berharap akan terus bertambah tokoh serta pemuka masyarakat akhirnya bersatu dalam barisan KBS. Pada penyampaian vis misi dan program unggulannya, Kasmarni-Bagus Santoso, bertekad untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju, dan sejahtera. (zul)

BERI DUKUNGAN - Dua aleg PKS menyatakan dukungan mereka kepada Kasmarni dan Bagus Santoso. (ist)

SIAK

MERANTI

Alfedri Akan Tata dan Warga Butuh Logistik Makanan Kembangkan Pasar Sungai Apit

n Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Dedap SELATPANJANG - Warga Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putripuyu, Kepulauan Meranti, membutuhkan logistik makanan, pasca banjir merendam puluhan rumah masyarakat.

Banjir itu terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut.

“Saat ini kami butuh logistik, seperti bahan makanan, karena selama banjir belum surut warga kami tidak bisa bekerja, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan agak susah,” ujar Kepala Desa Dedap, Mansur, Rabu (25/11).

Menurut Mansur, curah hujan dengan intensitas tinggi ini juga membuat aliran Sungai Dedap meluap.

Puluhan Kepala Keluarga (KK) dengan ratusan jiwa kediamannya dikepung air saat ini, sehingga mereka tidak bisa melakukan aktifitas. “Fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, masjid, gedung

poskesdes juga turut terendam banjir,” katanya.

Mansur menambahkan, banjir sudah dua hari, saat ini ketinggian air beragam, ada yang ketinggiannya satu meter hingga mencapai dua meter. “Banjir ini dipastikan akan naik menjelang siang hari karena air pasang laut ikut mendorong banjir ini ke arah darat,” lanjut Mansur.

Saat ini sudah banyak warganya yang mengungsi ke dataran yang agak tinggi. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa, karena warga masih bisa menyelamatkan diri, sebagian juga telah dievakuasi menggunakan perahu dan peralatan yang ada.

“Seluruh aktifitas kantor desa maupun sekolah sudah kami liburkan. Sejauh ini kami masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak, sekaligus memastikan langkah selanjutnya untuk

membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan selama banjir,” papar Mansur lagi.

Mansur mengatakan, pihaknya saat ini juga membutuhkan bantuan dari kabupaten, melalui Dinas Sosial dan BPBD dalam mengevakuasi warga dan mengirimkan logistik, serta bantuan dapur umum.

Sementara Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, melalui Kepala Seksi Logistik, Amri Umar, mengatakan, pihaknya segera mengirimkan bantuan logistik makanan bagi warga Desa Dedap yang terdampak banjir.

“Logistik saat ini masih berada di Pekanbaru. Setelah berkoordinasi dengan pihak desa, kita akan segera mengirimkan logistik makanan.

Selain itu, kita akan siapkan posko untuk kesehatan, tenda-tenda yang diperlukan, termasuk lokasi pengungsian jika dibutuhkan,” ucap Amri. (ali)

DIEVAKUASI - Warga Desa Dedap dievakuasi dengan menggunakan perahu. Banjir di desa tersebut mencapai ketinggian hampir dua meter. (ali)

KUNJUNGI PASAR - Calon Bupati Siak nomor urut 2, H Alfedri, melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Apit, Rabu (25/11). (ist) SIAK - Calon Bupati Siak nomor urut 2, H Alfedri, melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Apit, Rabu (25/11). Kunjungan dalam rangkaian kampanye dialogisnya di Kecamatan Sungai Apit, Alfedri mengatakan, akan menata dan mengembangkan pasar tersebut.

Kedatangan di Pasar Sungai Apit, Alfedri menjadi pusat perhatian masyarakat, tak jarang mereka meminta berfoto ke Bupati Siak yang saat ini sedang cuti kampanye itu. “Ada pak bupati datang,” ujar salah seorang warga.

Selain itu, kunjungan Alfedri di pasar yang bernama Rakyat Seri Kualo itu mendengar aspirasi pedagang dan pembeli di pasar tua itu.

“Setelah berkunjung ke pasar rabu ini, ada beberapa hal yang akan kita lakukan ke depan, yakni akan buat dua pintu tengah, se-

hingga akses keluar masuk bisa banyak, dan kita akan buat sirkulasi pasar pembeli lebih baik,” papar Alfedri.

Ke depan, Alfedri akan melakukan penataan dan pengembangan yang baik, terutama pedagang sayur, ikan dan lainnya.

“Sehingga lebih bagus, dan kita harapkan bisa tertata lebig baik, sehingga pembeli dan pedagang menjadi senang,” kata Alfedri.

Terkait adanya permintaan dari pedagang untuk penambahan kios, dia akan melakukan pertimbangan.

“Kita akan kaji terlebih dahulu apa perlu pengembangan ke depan. Kalau dilihat pedagang dan pembeli, terutama di hari Rabu ini, memang perlu dilakukan pengembangan, apakah itu penambahan kios atau dibangun ruko,” terang Alfedri.

Sementara itu, salah seorang

pedagang, Sukarbi, penjual jajanan gorengan, menginginkan adanya penambahan kios di pasar, sehingga tertampung semua pedagang didalam kios. “Kalau sekarang, banyak pedagang yang berjualan dibadan jalan, ini tentu mempersempit jalan dan membuat jalan menjadi macet,” katanya.

Ke depan, Sukarbi berharap, jika Alfedri kembali terpilih menjadi Bupati Siak, ada penambahan kios di pasar tersebut.

Alfedri pada Pilkada Siak 2020 berpasangan dengan Husni Merza. Mereka berdua diusung PAN, PKB, PPP, Hanura dan NasDem, sementara partai pendukung PKPI, Gelora, Perindo dan Berkarya.

Mereka ditantang dua pesaingnya yakni, Sayed Abubakar Assegaf-Reni Nurita, dan Said Arif Fadillah-Sujarwo. (din)

INHU

KUANSING Guru Harus Berinovasi di Tengah Pandemi TELUKKUANTAN - Di tengah pandemi Covid-19, guru di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dituntut untuk meningkatkan profesionalitas dan terus melakukan inovasi dalam memberikan pendidikan bagi muridnya.

Hal tersebut disampaikan Pjs Bupati Kuansing, Roni Rakhmat sempena Hari Guru Nasional tahun 2020, Rabu (25/11) di Telukkuantan.

“Guru harus berinovasi dalam mendidik siswa di tengah pandemi. Terlebih, tidak semua daerah bisa melakukan pendidikan secara daring,” ujar Pjs Bupati.

Selama pandemi Covid19, lanjutnya, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah ditiadakan. Pembelajaran dilakukan secara daring dan luring. Kebanyakan, sekolah di Kuansing melaksanakan pembelajaran secara luring.

“Ada tantangan tersendiri bagi guru-guru di Kuansing, karena tidak bisa daring. Agar ilmunya benar-benar sampai ke murid, guru harus punya inovasi dalam pembelajaran,” ujarnya.

Dengan adanya inovasi, para siswa di Kuansing tidak kalah dengan siswa yang ada di kota

yang melaksanakan pembelajaran secara daring.

“Kendati guru memberikan pelajaran secara luring, tapi guru harus update dan melek digital.

Sehingga, SDM guru-guru kita tetap sama dengan guru yang ada di daerah lain,” terangnya dilansir kuansing.go.id.

Ditambahkannya, guru merupakan panutan di tengah-tengah masyarakat. Guru selalu disegani dan dihormati oleh masyarakat.

Pjs Bupati Roni juga berharap, para guru di Kuansing tetap semangat dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak. (int/wsl)

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021. Disampaikan Pjs Bupati Kuansing, Roni Rakhmat dalam sidang paripurna DPRD Kuansing dengan agenda nota pengantar APBD 2021, beberapa waktu lalu. (kuansing.go.id)

METRO RIAU

kAMIs, 26 NOVEMbEr 2020

13

n Setubuhi Adik Ipar

TRG Diamankan Polisi

RENGAT - Warga Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Inhu, TRG (23), tega setubuhi adik iparnya. Meskipun masih berstatus pelajar SLTP. Sebelum disetubuhi, TRG membawa kabur adik iparnya, sebut saja Mawar (15). Diketahui hampir sebulan korban dibawa kabur dan diduga pelaku telah mencabuli dan berhubungan badan dengan bocah ingusan tersebut.

TRG (23) terpaksa diamankan unit Reskrim Polsek Peranap di Desa Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), 19 November 2020 setelah nenek korban, Revince Boru Sihotang (44) melaporkan ke polisi.

Kapolres Inhu, AKBP Efrizal S IK melalui PS Paur Humas Polres Inhu, Aipda Misran, Rabu (25 /11) membenarkan diamankannya pelaku cabul dan persetubuhan anak bawah umur di Polsek Peranap.

Disampaikan Misran, Kamis (22/10) sekitar pukul 22.56 WIB, pelapor atau ibu korban pulang dari rumah Ketua RT 001/RW Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap. Namun pelapor tidak menemukan korban, meski sudah dicari seluruh ruangan rumah, rumah tetangga dan rumah teman-temannya, tapi korban tak juga ditemukan.

Pencarian ini terus berlangsung selama 7 hari, semua pelosok Kecamatan Peranap dan Batang Peranap ditelurusi, tapi hasilnya sia-sia. Hingga akhirnya, Rabu (18/11), didapat informasi jika korban ada di Desa Kempas Jaya.

Ibu korban dan beberapa orang anggota keluarga langsung menuju Kempas Jaya, ternyata benar, korban ada dirumah pelaku. Besoknya, Kamis

(19/11) sekitar pukul 16.00 WIB, korban bersama ibunya tiba di Peranap.

Sesampainya dirumah, korban bercerita jika dia telah diajak oleh pelaku ke Desa Kempas Jaya dan pelaku sudah mencabuli, bahkan sudah menyetubuhi korban sebanyak 3 kali.

Pertama dilakukan dalam pondok kebun kelapa sawit milik warga di Divisi 5 PT SRK Desa Punti Kayu Kecamatan Rakit Kulim dan dua kali di rumah Desa Kempas Jaya.

Dengan berurai air mata, ibu korban menyampaikan semua pengalaman pahit pada orang tuanya, kontan saja, nenek korban Revince Boru Sihotang meradang dan langsung menuju Polsek Peranap untuk melaporkan kejadian yang dialami cucunya.

Setelah menerima laporan nenek korban, dengan gerak cepat segera menuju Desa Kempas Jaya, namun sebelum sampai di Kempas Jaya, Polsek Peranap te-

lah berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Kempas Jaya untuk mengamankan pelaku. Mengingat jarak antara Peranap dengan Kempas Jaya cukup jauh dan dikhawatirkan pelaku melarikan diri sebelum unit Reskrim Polsek Peranap tiba di Kempas Jaya.

Selang beberapa jam kemudian, unit Reskrim Polsek Peranap tiba di Kempas Jaya, kemudian mengamankan pelaku yang sebelumnya sudah diringkus Kanit Reskrim Kempas Jaya.

Kepada polisi, pelaku mengaku telah membawa kabur korban yang juga adik iparnya dan telah mencabuli serta menyetubuhi korban sebanyak 4 kali.

Selanjutnya pelaku digelandang ke Mapolsek Peranap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

“Pelaku sudah diamankan dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan oleh unit Reskrim Polsek Peranap,” tutup Misran. (das)

Pelaku pencabulan adik ipar. (das)

PELALAWAN

KAMPAR 120 Peserta Ikuti Sosialisasi Manajemen PAUD Profesional BANGKINANG KOTA - Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar. Ini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 3 tahun sampai 5 tahun.

Demikian disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Kampar, Hj Muslimawati Catur saat membuka secara seimbolis sosialisasi penyelenggaraan manajemen PAUD yang profesional tahun 2020. Kegiatan berlangsung di

aula dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Selasa (24/11).

Kegiatan diikuti oleh seluruh perwakilan bunda Paud se-Kabupaten Kampar, serta didampingi oleh pengurus PAUD Kabupaten Kampar.

Sosialisasi diikuti oleh 120 orang yang digelar di empat lokasi, yakni Bangkinang Kota, Tapung, Tambang dan Kampar Kiri Tengah.

Dikatakan Muslimwati Ca-

tur, pelatihan dapat meningkatkan sumber daya pendidikan yang profesional, sehingga akan menghasilkan anak yang unggul, intelek dan agamis.

Sementara itu, Ketua Panitia, Juli Mastuti mengatakan, pelatihan dan sosialisasi diikuti oleh 120 orang yang dibagi kepada 4 lokasi, masing-masing lokus 30 peserta.

“Untuk pembukaannya kita pusatkan di kecamatan Bangkinang Kota,” katanya dilansir kamparkab.go.id. (int/wsl)

BuPati Pelalawan, H M Harris saat menyerahkan secara simbolis kartu tani. (ndy)

Bupati Serahkan Kartu Tani di Bunut

PemBukaan sosialisasi penyelenggaraan manajemen PAUD profesional tahun 2020 berlangsung di aula dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Selasa (24/11). (kamparkab.go.id)

PELALAWAN - Bupati Pelalawan, H M Harris menyerahkan secara simbolis kartu tani untuk kelompok tani di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Kegiatan bertempat di Pasar Baru, Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Selasa, (24/11).

Turut hadir Plt Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, Budi Surlani S Hut, Camat Bunut, Srinursari SE, Kapolsek Bunut, Danramil Bunut, Kepala Desa se Kecamatan Bunut, serta para penerima kartu tani.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, Budi Surlani S Hut menyampaikan, kartu tani merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI dengan tujuan untuk memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Sudah sejak lama Kementerian Pertanian meluncurkan pupuk bersubsidi untuk petani yang

tidak mampu yang lahannya tidak terlalu luas.

Dengan kartu tani ini, lanjutnya, pendistribusian dari penyalur atau distributor hasil pertanian akan lebih tertib dan sesuai dengan yang berhak menerima.

Ada empat kegunaan dari kartu tani, pertama sebagai alat kontrol kuota yang berhak menerima.

“Jadi yang menerima kartu tani bisa langsung ke distributor atau ke penyalur, nanti di sana ada alat untuk menggesek kartu tani dan langsung keluar kuotanya berapa,” tambahnya.

Kemudian kartu tani seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilengkapi dengan buku rekening bisa untuk menyimpan hasil penjualan. Ketiga kartu tani akan memberikan fasilitas pinjaman atau kredit bagi petani yang membutuhkan modal untuk bertani.

“Untuk di Kecamatan Bunut jumlah KK yang sesuai data berjumlah 970 KK, sekarang

kartu tani yang tercetak berjumlah 501 KK dan akan diserahkan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pelalawan, HM Harris menyampaikan, kartu tani bisa digunakan untuk pupuk subsidi. Kartu akan menertibkan bagaimana para petani yang tidak mampu harus bisa mendapatkan pupuk subsidi, sehingga tepat sasaran. Jadi Pemerintah telah berbuat yang terbaik untuk masyarakat.

“Masyarakat khusus petani akan dimudahkan dengan adanya terobosan melalui kartu tani.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus menciptakan dan berupaya di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Pelalawan.

Masyarakat akan mendapatkan pupuk subsidi dengan tertib, ini akan mempermudah para petani di daerah kita dan akan lebih tertib dalam pendistribusian dari penyalur atau distributor hasil pertanian,” ungkapnya. (ndy)

Rokan hiliR

METRO RIAU

kamis, 26 november 2020

negeri seribu kubah

Transaksi Sabu, Empat Tersangka Diamankan

14

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

DLH Bantu Penggalian Sungai Atmo

BAGANSIAPIAPI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir (Rohil) melakukan Penggalian Sungai Atmo, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko.

Menurut Kepala DLH Rohil, Suwandi SSos, penggalian berdasarkan permintaan masyarakat untuk mengurangi banjir yang melanda Bagan Punak Meranti, serta membantu PUTR bidang SDA yang sedang melakukan

normalisasi Parit Atmo dari arah laut menuju SLB. “Ya, kami melakukan normalisasi di Parit Atmo, membantu masyarakat perumnas sekitarnya yang dilanda banjir, bahkan banjir tersebut sampai masuk kedalam rumah warga,”

Suwandi ujar Suwandi.

Atas permintaan masyarakat, terang Suwandi, pihaknya berinisiatif melakukan normalisa-

si di Parit Atmo sepanjang satu kilo meter. Suwandi berharap, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini debit air yang menggenangi rumah warga bisa berkurang.

“Masih banyak titik-titik air yang kita pantau di lapangan, mulai dari Jalan Pahlawan, Jalan Madrasah dan sebagainya, itu genangan karena akibat curah hujan yang cukup tinggi,” katanya.

Akibat curah hujan tinggi, sehingga sungaisungai yang ada di kota, seperti Sungai Garam, Sungai Pabrik tidak bisa menampung lagi debit sehingga meluap.

“Luapan air sungai itu sampai ke rumah warga.

Kita berdoa sajalah curah hujan ini bisa berkurang, sehingga debit air yang menggenangi rumah warga bisa berkurang,” pungkasnya. (zal)

Barang bukti hasil tanggapan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil. (ist) BAGANSIAPIAPI - Empat tersangka sedang transaksi sabu disebuah rumah beralamat di Jalan Pusara, Gang Mushola, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, berhasil digrebek Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Rohil, Jumat (20/11), sekitar pukul 14.00 Wib. Keempat tersangka tersebut adalah Syahrudin alias Udin Bin Sudirman (32) warga Jalan Pusara, Iskandar alias Kandar bin Mukhtar (35), Riki Saputra alias Riki Bin Mansur (28), Syamsul Bahri alias Ucok Bin (Alm) Tongah (53).

Kapolres Rohil, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, melalui Kasubbag Humas Polres, AKP Juliandi SH, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Rohil tersebut.

AKP Juliandi mengatakan, pada Jumat (20/11) Tim Opsnal Porles Rohil telah melakukan penggrebekan disebuah rumah beralamatkan di Jalan Pusara Gang Madrasah, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Bagan siapiapi, Kecamatan Bangko, yang dicurigai digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika.

Setelah dilakukan penggrebekan, diamankan dari dalam rumah tersebut empat orang laki-laki. Saat melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa dua bungkus plastik bening diatas lantai diduga narkotika jenis sabu milik Syahrudin, sebuah tas hitam berisikan alat hisap sabu, dompet biru kecil berisikan peralatan untuk mengkonsumsi sabu, uang tunai Rp2.250.000, buku notes berisikan rekapan uang.

Kemudian, dibelakang rumah dekat pintu belakang ditemukan timbangan digital elektronik. Dari hasil Interogasi, Syahrudin alias Udin mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Selain itu, Syahrudin alias Udin juga mengakui ada berkerja sama dengan saudara Iskandar alias Kandar dalam menjual narkotika jenis sabu.

Sedangkan Riki dan Syamsul Bahri ada mengakui bahwa sebelum ditangkap ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu. “Semua barang bukti diamankan oleh Tim Opsnal dan dibawa ke Mapolres Rokan Hilir guna proses sidik lebih lanjut,” ungkap AKP Juliandi.

Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan berat kotor diduga narkotika jenis sabu adalah 7,39 gram, dua bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, satu plastik klip ukuran besar berisikan kumpulan plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital.

Kemudian, satu buah dompet warna biru berisikan satu buah korek mancis, satu lembar kertas warna perak, satu buah lidi, satu buah jarum dengan pipet biru, satu buah botol kaca kecil dengan pipet di penutupnya, satu buah kayu kecil, empat buah pipet putih diikat karet, dua buah kaca pirex, satu buah buku hitam berisikan tulisan rekapan uang, satu buku bloc notes warna biru berisikan rekapan uang.

Uang tunai sejumlah Rp2.250.000, ditambah satu unit handphone merk oppo warna biru muda, satu unit handphone merk nokia warna biru.

“Hasil cek urine keempat tersangka didapati amphetamina positif, methampetamin negatif, dan THC negatif.

Yang bersangkutan dipersangkakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” tutup AKP Juliandi. (rls/zal)

DATA PELANGGAR - Polres Rohil mendata pelanggar protokol kesehatan Covid-19, saat melakukan operasi yustisi penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, baru-baru ini. (zal)

Polres Lakukan Operasi Yustisi Pendisiplinan Prokes Covid-19 UJUNG TANJUNG - Kepolisian Resors (Polres) Rokan Hilir (Rohil) mengadakan operasi yustisi dalam rangka penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Operasi yang dilaksanakan, Rabu (25/11), itu dipusatkan di Jalan lintas Riau-Sumut, te-

patnya disimpang Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih.

Kapolres Rohil, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, melalui Kassubag Humas, AKP Juliandi SH, mengatakan, operasi itu dipimpin oleh Wakapolsek Tanah Putih, AKP K Tambak SH, didampingi Ipda Ryan Eka Setiawan

STrk, beserta 25 personel gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Rohil.

AKP Juliandi mengatakan, operasi itu juga dilakukan penindakan dan imbauan secara stasioner.

Selain itu, juga diberikan sanksi berupa tindakan sosial dengan cara membersihkan sampah yang terdapat dijalanan.

“Selain itu, juga diberikan teguran tertulis dengan cara mencatat identitas pelanggar serta memerintahkan agar membeli masker terhadap sepuluh orang yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

AKP Juliandi menambahkan, pihaknya juga memberikan imbauan ke-

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota.

Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187.

BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor.

Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.

LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.

LGG

LGG

LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit

RUPA - RUPA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Da-

pada para pengguna jalan supaya tetap melakukan protokol kesehatan berupa selalu memakai masker, membawa handsanitaizer dan menerapkan physical distancing.

“Kita juga membagikan masker kepada pengendara dan penumpang kendaraan yang tidak menggunakan masker,” pungkasnya. (zal)

Contact Person 0821-7127-0598

JUAL TANAH DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555

SAMIRA TRAVEL Umrah dulu, bayar belakangan.

Hanya untuk warga Riau Pekanbaru berangkat tanggal 6, 26 Februari 2020 13 hari dari Pekanbaru Madinah.

Segera daftar !!!

INFO 081270857879 WAG bit.ly/2RL7UOL. Telegram bit.ly/2RmZqOZ

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

patkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp.

0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

LGG

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

SALON SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143 KEHILANGAN TELAH hilang SKGR tanah no: 422/BR/2015 atas nama Afrizal Adi. Lokasi Rt 04 Rw 17 kel.

Simpang tiga, kec. Bukit raya, Pekanbaru TELAH hilang SKGR Tanah No. 1102919/1992, No. 92/595.3/KR/1992, No. 94/595.3/KR/1992, atas Nama RUKDIMAN PAKPAHAN, lokasi jalan Fajar, RT 001/ RW 004, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru Barang siapa yg menemukan tolong di kembalikan ke alamat jln Pandan Sakti no.57 atau hp.08127519742

Mau Pasang Iklan...???

CONTAC PERSON RIKI SETIAWAN

082171270598

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU

kamis, 26 novemBeR 2020

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

15

Pemkab Inhil Cari Solusi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rembuk Pendidikan, Rabu (25/11) di Gedung Puri Cendana. Rembuk tersebut mengusung tema “ Mencari Solusi Efektif Kegiatan Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir”.

Kegiatan ini diselenggarakan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim mengizinkan Pemerintah Daerah untuk memulai kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona mulai Januari 2021 mendatang. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020 - 2021 di masa pandemi Covid-19.

Rembuk Pendidikan Rohul dihadiri Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Inhil, H Fauzar SE MP, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Polres Inhil, Dirut RSUD Puri Husada, Plt Kadis Pendidikan, Kakan Kemenag Inhil serta para Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan tokohtokoh pendidikan di Negeri Hamparan kelapa Dunia.

Pj Sekda mengatakan, efektifitas belajar tatap muka itu nanti memberikan dampak terbaik buat anak didik kita di Kabupaten Inhil, tapi tentunya kita harus siap-siap untuk menghadapi tahun 2021 yang mana mengacu kepada SKB empat Menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Jadi kita tetap harus berpedoman ke sana dan daerah dapat memutuskan tatap muka atau tidak itu tergantung dengan kondisi nantinya.

“Harapan kita tentunya yang pertama, paling penting itu Sebenarnya Covid-19 yang harus berlalu, itu harapan kita.

Dan dalam pendidikan juga kita berharap nanti kalau kita memang melaksanakan pendidikan tatap muka, protokol kesehatan itu yang harus kita laksanakan sebaik mungkin.

Disiplin kita dengan protokol kesehatan Insyaallah itu akan dapat berjalan dengan baik,”

ungkap Fauzar.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhil Ferryandi mengatakan jika sekolah kembali dibuka dengan sistem tatap muka nanti terjadi sesuatu semua pihak jangan saling menyalahkan. “Yang terpenting kalau ada sesuatu terjadi, jangan ada yang menyalahkan satu sama lain, jelasnya kita sama-sama ingin anak bisa sekolah normal kembali dan menjadi anak yang pintar, dan tidak tertinggal dalam pembelajaran serta kurikulum,” kata politisi Golkar tersebut.

Ia juga mengatakan kebijakan dalam pembelajaran tatap muka di sekolah masa Pendemi Covid-19 prioritas utama yang harus dijaga keselamatannya adalah kesehatan, keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan keluarga.

“Kendala pengajar dimasa pendemi itu yang pertama adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan metode belajar secara Daring. Kalau tidak bisa bertatap muka tentu solusinya adalah secara Daring atau jarak jauh,” ujarnya.

Diketahui keputusan kementerian Pendidikan Indonesia, sekolah akan dibuka secara normal atau tatap muka pada 1 Januari 2021. “Saya berharap kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Inhil, berbagai macam upaya harus dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 nantinya,” harap Ferryandi.

“Tidak mungkin anakanak belajar tidak bertatapan muka. Melihat kondisi covid19 sekarang ini, 2 sampai 3 tahun lagi anak-anak tidak ke sekolah kan lucu,” tuturnya.

Dalam Rembug tersebut, ditetapkan seluruh elemen terkait cara pembelajaran nantinya harus mematuhi protokol covid-19 yang ditetapkan kementerian pendidikan. (adv/sri)

Pemkab Inhil menggelar Rembuk Pendidikan, Rabu (25/11) di Gedung Puri Cendana. Rembuk tersebut mengusung tema “ Mencari Solusi Efektif Kegiatan Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir”. (ist)

Pengurus LAMR Kateman Dikukuhkan, Bupati Minta Lestarikan Budaya TEMBILAHAN - Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) dan Laskar Melayu Kecamatan Kateman dikukuhkan, Selasa (24/11) di Balai Rakyat Sungai Guntung. Bupati Inhil, HM Wardan MP selaku Datuk Sri Setia Amanah, berpesan pengurus yang baru menjadi pelopor sekalugus agen melestarikan kebudayaan Inhil.

Pengukuhan pengurus LAMR kecamatan Kateman dilakukan oleh Ketua DPH LAMR Inhil Datuk Sri H Said Syarifuddin dan kemudian dilanjutkan dengan tanjak kepada Ketua LAMR Kecamatan Kateman oleh Datok Sri Setia Amanah HM Wardan.

Turut hadir para pengurus LAMR, Camat serta Unsur Pimpinan Forkopimcam Kateman, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini turut juga dihadiri, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

lingkungan Pemkab Inhil.

Usai pengukuhan, Datok Sri Setia Amanah HM Wardan mengatakan, atas nama Datuk Sri Setia Amanah mengucapkan selamat kepada Pengurus LAMR kecamatan Kateman yang baru dilantik, semoga bisa menjalankan amanah dan kepercayaan yang diemban ini. “Semoga dapat dijalankan dan membawa LAMR ke arah yang lebih baik sebagaimana harapan kita bersama,” tuturnya.

Sebagaimana yang disampaikan DPH LAMR Inhil bahwa membawa lembaga ini bisa mewadahi setiap kegiatan-kegiatan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua pihak dan siap menerima masukan-masukan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Kateman ini.

Datuk Sri Setia Amanah

menambahkan, Lembaga Adat Melayu Riau jangan salah mengartikan atau menyempitkan artinya bahwa lembaga adat Melayu Riau itu bukan lembaga suku Riau, tetapi lembaga adat budaya yang ada di Riau.

“Makanya dalam kepen-

gurusan yang baru dilantik tadi ada juga suku bugis, Jawa, Batak, Minang dan semua suku. Karena, kita menyatu dalam satu wadah yang ada di Riau khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Tugas kita kedepan dengan kehadiran Lembaga

Melayu tidak hanya sebagai simbol,” ungkap Wardan.

Terakhir, Datuk Sri Setia Amanah menuturkan, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus selalu mengikuti protokoler kesehatan Covid-19 dan sesuai surat edaran. (mr/sri)

buPati Inhil, HM Wardan MP menepuk tepung tawar saat pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) dan Laskar Melayu Kecamatan Kateman, Selasa (24/11) di Balai Rakyat Sungai Guntung. (ist)

Gandeng RK Center, PLTU Tembilahan Gelar Sunatan Massal

Panitia sunat massal PT PJB Services PLTU Tembilahan foto bersama dengan peserta sunat. Peserta sunat berasal dari masyarakat kurang mampu. (ist)

TEMBILAHAN - PT PJB Services PLTU Tembilahan menggelar sunatan massal, Selasa (24/11). Kegiatan sosial yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PLTU Tembilahan tersebut, menggandeng rumah sunat Dr Rano Kirman Center (RK) Center.

Kegiatan ini diikuti 50 peserta sunatan massal yang berasal dari 3 kelurahan di sekitar wilayah PLTU Tembilahan, yakni Kelurahan Tembilahan Hilir, Kelurahan Sungai Perak dan Kelurahan Sungai Beringin.

Manajer Unit PLTU Tembilahan, Wahyono men-

gapresiasi antusiasme warga dalam mengikuti program CSR sunatan massal. Dia juga mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan sunatan massal.

“Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sunatan massal dan antusiasme Warga beserta adik-adik sungguh luar biasa terlihat dari banyaknya adikadik yang mengikuti kegiatan ini,” pungkas Wahyono usai kegiatan.

Di tengah pandemi Covid-19 yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir, Wahyono berharap, kegiatan sunatan massal ini dapat

membantu dan meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat sekitar PLTU Tembilahan yang mengalami masalah ekonomi.

“Selain itu, semoga PT PJB Services PLTU Tembilahan tetap terus bersinergi dengan para Stackholder sehingga kehadiran kami bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ini,” tutur Wahyono.

Selanjutnya, Wahyono juga mengucapkan terima kasih kepada tim Dr. Rano Kirman Center yang terlibat aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan sunatan massal.

“Untuk tim dr Rano Kirman Center kami sampaikan terima

kasih atas partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir acara,” tukas Wahyono.

Sementara, pihak Dr Rano Kirman Center yang diwakili oleh sang Founder Dr Rano Kirman turut mengucapkan terima kasih kepada PLTU Tembilahan atas kepercayaan yang diberikan dalam acara sunatan massal. “Kita sangat senang dengan sinergi ini, karena Pihak PLTU mempersiapkan semua dengan baik, dari sarana tempat yang layak, sesuai dengan protokol kesehatan serta memberikan bingkisan kepada adik-adik yang disunat,” ucap Dr Rano Kirman. (mr/sri)

METRO RIAU

kAMIs, 26 NOVEMBER 2020

16