PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH a. Tahap Pelaksanaan : Januari s.d November 2021 b. Tahap Penyerahan Hasil : Desember 2021

Ringankan Beban Keluarga Miskin

Sri Mulyani Alokasikan Dana Perlinsos Rp427,5 Triliun

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN 2022. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan, hal ini sebagai upaya mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

“Alokasi tersebut meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan,” ujar Sri Mulyani, dilansir okezone.com, Selasa (24/8).

Pemerintah optimistis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program, maka Program Perlindungan Sosial akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan Anggaran Perlindungan Sosial pada tahun 2022 pun dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan Program Perlindungan Sosial dalam rangka peningkatan efektivitasnya untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan inclusion dan exclusion error.

APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen countercyclical dalam meredam dampak pandemi lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk kembali pulih.

Sri Mulyani berpendapat, kebijakan perlindungan sosial yang diperluas saat ini berperan sangat penting, terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan.

“Upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” ucap Sri Mulyani. (mr/vi) DANA PERLINSOS - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengalokasikan Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN 2022. (ist)

Harga Pinang dan Tepung Sagu di Riau Naik, Kopra dan Kelapa Turun

PEKANBARU - Harga kopra dan kelapa di Provinsi Riau dalam sepekan ke depan mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk harga pinang dan tepung sagu naik signifikan.

Menurut Kabid Pemasaran dan Pengolahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja, harga untuk produk komoditi perkebunan seperti kelapa butiran di Kabupaten Kuansing, Kampar dan Kepulauan Meranti untuk periode minggu ini sebesar Rp3.833 per kg.

“Harga ini terpantau mengalami penurunan harga dari harga minggu lalu sebesar Rp167 per kg,” ujarnya, dilansir mediacenterriau.com, Selasa (24/8).

Sedangkan untuk harga kopra mutu kering (100 persen) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp6.450 per kg, atau mengalami penurunan harga dari harga minggu lalu sebesar Rp400 per kg.

Selanjutnya, untuk harga tepung sagu basah sebesar Rp3.167 per kg di Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan harga dari minggu lalu sebesar Rp100 per kg

“Kalau untuk harga pinang kering (100 persen) di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp19.280 per kg mengalami kenaikan dari minggu lalu sebesar Rp400 per kg,” ucap-

nya. (mr/vi)

Masyarakat Beralih ke Belanja Online

JAKARTA - Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan, selama pandemi frekuensi belanja online orang Indonesia meningkat drastis.

“Dari data sebelumnya, rata-rata belanja online secara frekuensi terjadi sekitar 22 persen konsumen. Sementara frekuensi sekarang mencapai 40 persen,” ujarnya, dalam press conference Jakarta Property Highlight, dilansir sindonews.com, Selasa (24/8).

Dalam paparannya, dia mengatakan belanja online merupakan salah satu multi dimensi pemasaran yang dilakukan oleh sektor ritel dan menjadi tulang punggung untuk menggerakkan transaksi saat ini.

Pada semester I/2021, Syarifah menjelaskan total pasokan ruang ritel di Jakarta bertambah 4.824.206 m2. Namun, kini tingkat permintaan ruang retail menjadi 3.809.039 m2 atau turun 2 persen dari periode sebelumnya. Kemudian, tingkat okupansi mal pada periode ini sebesar 78,96 persen, menurun 4 persen dari semester sebelumnya.

“Berdasarkan rekam jejak yang kami pantau, pergerakan tenant yang masuk maupun keluar dari retail pada umumnya berasal dari sektor F&B, fesyen, toko buku, dan hypermarket. Dalam periode tahun ini sampai akhir tahun nanti selain satu mal yang telah dirilis pada April lalu, akan ada satu mal lagi yang akan dirilis di Jakarta,” bebernya.

Di samping itu, dia juga menerangkan harga sewa dan service charge pada ruang ritel di Jakarta relatif stagnan meskipun di beberapa kelas mengalami penyesuaian harga.

“Untuk harga sewa pada grade B dan C di kisaran Rp400.000. Sementara, service charge atau biaya pengelolaan pada grade B dan C di kisaran Rp90.000- 110.000. Di service charge bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan,” lanjutnya.

Kemudian, sebaran future ritel berdasarkan area, kata Syarifah, dominasinya terletak di Jakarta Pusat. Sementara, sebaran eksisting ritel dominasinya terletak di Jakarta Selatan atau sebanyak 44% ritel saat ini berlokasi di wilayah tersebut. (mr/vi)

Harga Sawit Riau Naik Jadi Rp 2.804,02/Kg

PEKANBARU - Harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau dalam sepekan ini, Rabu (25/8) hingga Selasa (31/8), kembali mengalami kenaikan harga. Pembelian TBS petani untuk periode seminggu ini menjadi Rp2.804,02 per kg.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zul Fadli, melalui Kabid Pemasaran dan Pengolahan, Defris Hatmaja, Selasa (24/8). Katanya, kenaikan harga sawit tersebut dipicu masih tingginya harga CPO di bursa Malaysia sejauh ini.

“Harga TBS kelapa sawit pekan depan (mulai Rabu ini, red) mengalami kenaikkan pada setiap kelompok umur kelapa sawit,” ujar Defris.

Menurutnya, jumlah kenaikkan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp54,99 per kg atau mencapai 2,00 persen dari harga minggu lalu. Dengan demikian, sebutnya, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp2.804,02 per kg.

Dia menambahkan, kenaikkan harga TBS ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kenaikan harga TBS Riau untuk sepekan kedepan disebabkan oleh masih tingginya harga CPO dalam negeri dalam seminggu terakhir.

“Hal ini bisa dilihat dari harga CPO KPB Nusantara yang masih tinggi dari tanggal 16 sampai 19 Agustus 2021,” ungkapnya.

Pada 16 Agustus, harga CPO KPBN adalah Rp 12.818, naik 290 dibandingkan tanggal 13 Agustus. Kemudian 18 Agustus turun menjadi Rp 12.498 per kilogram sebelum naik lagi pada 19 Agustus menjadi Rp 12.603 per kilogram. Meskipun pada 20 Agustus turun lagi ke harga Rp 12.510 per kilo gram, tetap saja harga tersebut tergolong tinggi sehingga harga TBS pun ikut naik.

Ada pun harga TBS sawit di Riau minggu ini, Umur 3 tahun - Rp2.063,55 per kg. Umur 4 tahun - Rp2.236,98 per kg. Umur 5 tahun - Rp2.446,72 per kg. Umur 6 tahun - Rp2.505,80 per kg. Umur 7 tahun - Rp2.603,72 per kg, dan umur 8 tahun - Rp2.675,92 per kg.

Lalu, umur 9 tahun - Rp2.739,37 per kg. Umur 10 - 20 tahun - Rp2.804,02 per kg. Umur 21 tahun - Rp2.683,90 per kg. Umur 22 tahun - Rp2.670,30 per kg. Umur 23 tahun - Rp2.658,97 per kg. Umur 24 tahun - Rp2.545,66 per kg, dan umur 25 tahun - Rp2.483,33 per kg. Kemudian, Indeks K: 90,89% serta harga CPO Rp12.467,86

per kg. (rls/vi)

Kuartal III 2021 Airlangga: Akan Ada 4 Juta UMKM-PKL Terima Banpres

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah akan menambah 3 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total anggaran Rp3,6 triliun,

Di samping itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan 1 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendapatkan bantuan yang sama senilai Rp1 juta dalam bentuk tunai.

“Jadi di kuartal III 2021 akan ada 4 juta penerima bantuan langsung dari presiden dengan total anggaran Rp4,8 triliun,” kata Airlangga Hartarto, dalam Rakerkonas Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia (Apindo) secara daring di Jakarta, dilansir antaranews.com, Selasa (24/8).

Menurutnya, penerima BPUM sejauh ini sudah mencapai 9,8 juta UMKM dengan dana yang tersalur sebesar Rp11,76 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR untuk dengan pagu Rp42,17 triliun. Sejauh ini sebanyak 4,45 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan bantuan ini.

“Kemudian khusus untuk pelaku UMKM dan koperasi, subsidi upah dalam rangka PPKM untuk 8,8 juta pekerja,” lanjut Airlangga.

Pemerintah juga telah memberikan insentif pajak dan mensubsidi sewa rumah toko (ruko) bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga mengapresiasi pemerintah daerah, antara lain Wali Kota Makassar, yang membebaskan pelaku usaha dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

“Kalau daerah-daerah lain bisa mengikuti ini, beban pelaku usaha akan berkurang karena ada share dari pemerintah daerah,” ucap Airlangga.

Dia mengatakan, anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp744,7 triliun untuk 2021. Saat ini serapan anggaran tersebut telah mencapai 43,8 persen atau Rp326,16 triliun. (mr/vi)