METRO RIAU EDISI 24 JULI 2020

Page 1

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL

ril 2 0 2 0 1 Ap

Dewan PeRS

BES

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

F SU

05

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Diserahkan Langsung Oleh :

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN TO

1 Ap ril 20

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

AP MATERA NEWSP

JUMAT, 24 JUlI 2020 M 3 ZULHIDJAH 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

TES USAP MASSAl DI PEKANBARU - Petugas melakukan tes usap (swab) massal di Pasar Bawah, Pekanbaru, Riau, Kamis (23/7). Tes usap massal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus virus corona (Covid-19) di Riau yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami peningkatan. (antara)

ASN Riau Wajib Tes Usap

Antisipasi lonjakan Kasus Covid-19 Kasus Positif Bertambah 2, Anak dan Bayi

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mewajibkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer untuk menjalani tes usap (swab) massal pada Agustus mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19). “Gubernur sudah menginstruksikan seluruh pegawai di jajaran Pemprov Riau untuk menjalani tes usap,” kata Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir dalam pernyataannya di Kota Pekanbaru, Kamis (23/7). Mimi mengatakan, tes usap massal bagi seluruh ASN Pemprov Riau direncanakan berlangsung pada 5 Agustus 2020. Seluruh pegawai harus mengikutinya, terutama

ASN yang bertugas pada pelayanan publik dan fasilitas kesehatan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat. Pegawai di instansi pelayanan publik termasuk rentan tertular virus corona. “Mereka ini sehari-hari melayani masyarakat,” ujar Mimi.

Eet Disebut Terima Rp80 Juta PEKANBARU - Nama Ketua DPRD Riau Indra Gunawan alias Eet kembali disebut dalam persidangan kasus dugaan suap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang menjerat Bupati Bengkalis nonaktif Amril Mukminin. Eet yang merupakan mantan anggota DPRD Bengkalis disebut meminta uang sebesar Rp80 juta kepada PT Citra Gading Asritama (CGA). Adanya permintaan uang oleh Eet itu terungkap dari keterangan saksi Rhemon Kamil selaku Project Manager PT CGA, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (23/7). Rhemon memberikan ke-

terangan melalui video conference sedangkan majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dan penasehat hukum Amril Mukminin berada di pengadilan. Sementara Amril berada di Rumah Tahanan Klas I Pekanbaru. Menurut Rhemon, dia pernah menerima uang dari Nunung, yang juga orang PT CGA sebesar Rp80 juta. Uang itu diterimanya pada awal 2017 dan akan diserahkan kepada Eet yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkalis. Uang itu rencananya diserahkan melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Bengkalis

Tajul Mudaris. “Seingat saya segitu (Rp80 juta). Saya akan serahkan ke Pak Tajul,” kata Rhemon. Namun, uang itu tidak jadi diserahkan kepada Eet. Menurut Rhemon, uang itu hilang di dalam mobilnya. “Mobil saya mengalami pencurian, pecah kaca. Waktu itu memang dipesankan diserahkan ke Pak Eet lewat Pak Tajul,” kata Rhemon. Rhemon menceritakan kronologis hilangnya duit Rp80 juta yang diminta Eet. Ketika itu Rhemon baru mengambil uang di bank. Lalu menuju Kantor BPKP Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Baca..... hal 7

KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Proyek Fiktif

Dirut Waskita Beton Dijemput Paksa

Baca..... hal 7

16 Nakes Positif Corona

RSUD AA Tetap Layani Pasien Umum PEKANBARU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad (AA) Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru tetap beroperasi seperti biasa untuk melayani pasien umum setelah 16 pegawai dan tenaga kesehatan (nakes) terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19). Direktur Utama RSUD AA Nuzely mengatakan,

成功的关键在 于我们对失败 的反应 Chéng gōng de guōn jiàn zài yú wō men duì shō bài de fōn yìng

Kunci kesuksesan adalah bagaimana kita merespon kegagalan.

KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 23 JULI 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,742.35 10,524.56 10,650.45 1,901.94 137.6118 3,469.60 17,062.80 2,103.41 Sumber www.bi.co.id

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diterbitkan dirinya untuk membantu buronan Djoko Tjandra. Dalam SPDP itu terungkap bahwa Prasetijo membantu buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu sejak 1 hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak, Kalimantan Barat. SPDP bernomor B/106.4a/VII/ 2020/Ditipidum itu ditujukan kepada Jaksa Agung dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo pada 20 Juli 2020. Pada surat itu, Dirtipdum Bareskrim Polri menyebutkan sejumlah bantuan Prasetijo kepada Djoko. Pertama, diduga menerbitkan surat palsu. Baca..... hal 7

KPK Tak Bisa Perpanjang Lagi Masa Cegah Harun Masiku

pegawai dan nakes yang terkonfirmasi positif Covid19 telah diisolasi dan menjalani pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berobat ke RSUD AA untuk tidak khawatir karena pihaknya menerapkan prosedur tetap (protap) secara ketat terhadap nakes yang merawat pasien umum. Baca..... hal 7

SPDP Ungkap Prasetijo Bantu Djoko Tjandra 19 Hari

Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman. “Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada 13 Juli 2020 dengan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa kembali memperpanjang pencegahan atau bepergian ke luar negeri terhadap tersangka bekas calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku (HAR), buronan kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Merujuk Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa jangka waktu pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan.

Baca..... hal 7

Baca..... hal 7

KPK TAHAN lIMA TERSANGKA KORUPSI PROYEK FIKTIF - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7). KPK menahan lima orang tersangka kasus yang merugikan negara Rp202 miliar tersebut. (antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Beton Precast Jarot Subana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero). Jarot merupakan bekas Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Jarot sendiri dijemput paksa tim KPK pada Kamis (23/7) siang. Dia dijemput paksa karena dinilai tak kooperatif dalam penyidikan kasus ini. Selain Jarot, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni bekas Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Aryani, dan bekas Kepala Proyek dan Kepala Bagian

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
METRO RIAU EDISI 24 JULI 2020 by Harian Pagi Metro Riau - Issuu