JUMAT, 24 JANUARI 2014 22 Rabiul Awal 1435
Harian Pagi
M TR ME TRO O RIAU RIAU METRO
Eceran: Rp 3.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
L R Sidang Kasus Suap Revisi Perda PON KSO Patungan Suap DPR RI L
APORAN, Linda, Pekanbaru
PEKANBARU - Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO) pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau mengumpulkan uang Rp2,75 miliar untuk menyogok DPR RI. Uang itu lalu diserahkan kepada Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, di lobi Hotel Seraton, Jakarta. Demikian kesaksian Rahmad Saputra, Asisten PT Pembangunan Perumahan (PP), salah satu BUMN di KSO, dalam sidang lanjutan korupsi suap PON XVIII 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Kamis (23/1), dengan terdakwa Rusli Zainal (RZ), mantan Gubernur Riau. Rahmat mengatakan, uang
itu merupakan pinjaman dari KSO kepada Lukman Abbas. PT PP menyumbang Rp1,3 miliar, PT Adhi Karya Rp825 juta, sisanya dari PT Wijaya Karya. "Uang itu langsung dibawa dari Pekanbaru ke Jakarta untuk memenuhi permintaan pak Lukman," katanya. Dari keterangan Dicky El-
SUAP - Rahmad Saputra, Asisten PT Pembangunan Perumahan (PP), memberi kesaksian dalam persidangan kasus suap Revisi Perda PON Riau dengan terdakwa mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (23/1). Rahmad menyebut pihaknya menyerahkan uang Rp2,75 miliar kepada mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas untuk menyuap DPR RI. (yud)
Baca.......... hal 9
Azlaini Belum Terima Surat Penetapan Tersangka PEKANBARU - Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) nonaktif, Hj Azlaini Agus, hingga kini belum menerima surat penetapan dirinya sebagai tersangka dari Polresta Pekanbaru. Azlaini dituduh melakukan penganiayaan penganiayaan
terhadap karyawan PT Gapura Angkasa, Yana Novia. "Setahu saya, klien saya sampai saat ini sedang berada di Jakarta dan belum menerima surat penetapan tersangka itu," kata Kapitra Ampera, Kuasa Hukum Azlaini Agus, di Pekanbaru, Kamis (23/1).
"Informasi penetapan status tersangka itu sudah kami dengar dan katanya suratnya telah dikirim polisi ke rumah Azlaini yang di Pekanbaru," lanjut Kapitra. Yang jelas, demikian Kapi-
Pengungsi Menangis di Hadapan SBY
SINABUNG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, menyalami sejumlah warga ketika mengunjungi Posko Penanggulangan Erupsi Gunung Sinabung, Kabanjahe, Tanah Karo, Sumut, Kamis (23/1). Pada kunjungan itu, Presiden meninjau perkembangan bencana erupsi Gunung Sinabung sekaligus kondisi pengungsian. (antara)
KABANJAHE Lukiana, salah seorang pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, menangis di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono. Ia mengaku rumahnya Baca.......... hal 9
Baca.......... hal 9
Hindari Caos di 2014
Pemilu Serentak Mulai 2019 JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Baca.......... hal 9
KURS TRANSAKSI BI (KAMIS, 23 JANUARI 2014)
USD
12.234,00
AUD
10.773,26
SGD
9.544,39
HKD
1.576,99
MYR
3.674,98
JPY
117,01
GBP
20.270,51
EUR
16.577,07
CNY
2.002,06 Sumber www.bi.co.id
SERVICE BOOKING : 081365909898
SPARE PART CENTER : 081371047799
PT. PEKANPERKASA A BERLIAN MOTOR
Layanan: 0761-7865002 Fax: 0761-7865004
人靠人生活, 鱼靠水生存。 Renkaoren sheng huo, yukaoshui sheng cun. Manusia hidup tergantung pada sesama manusia, Ikan hidup tergantung pada air. (Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup menyendiri, kerjasama merupakan syarat yang mutlak dalam masyarakat.)
e-paper: www.metroriau.com
yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Putusan itu berlaku pada Pilpres 2019. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Mahkamah, Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan, di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1). Atas putusan ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan
PEMILU SERENTAK - Pemohon Effendi Gazali dan Hamdi Muluk bersama penasehat hukumnya Ahmad Wakil Kamal mengikuti sidang pleno Pengujian UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (23/1). MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan memutuskan Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak mulai tahun 2019. (antara)
Penerimaan CPNS 2014
Riau Minta Dikembalikan ke Daerah PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau belum menentukan sikap apakah akan membuka lamaran CPNS 2014 atau tidak. Pasalnya, pemerintah Provinsi Riau mememinta perekrutan CPNS kembali diserahkan ke daerah. Demikian yang diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi
website: www.halloriau.com
Riau, Zaini Ismail, di kantornya, Kamis (23/1). Katanya, penerimaan CPNS Tahun 2014 tergantung regulasi pusat soal porsi putra daerah. "Kita akan mengusahakan, tapi mau dilihat dululah ada tidak kewenangan daerah. Karena CPNS pada UU Otonomi ada wewenang daerah di situ," ujar Zaini.
Seperti diketahui, sejak penerimaan CPNS 2013 lalu, Kementerian Pendayagunaan Apartaur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menerapkan penerimaan CPNS yang bebas korupsi dan transparan. Bahkan, semua Baca.......... hal 9
email: metroriau.redaksi@gmail.com