GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :
BES
TO
F SU
Dewan PeRS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 201 3
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP MATERA NEWSP
JUMAT, 18 OKTOBER 2019 M 18 SAFAR 1441 H
KPK Jalan Terus
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
UU Hasil Revisi Berlaku 100 Ekonom Surati Jokowi
JAKARTA - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi resmi mulai berlaku pada Kamis (17/10). Pemberlakuan UU ini sempat dikhawatirkan akan membuat kerja KPK untuk sementara mandek, karena tidak adanya peraturan peralihan. Akan tetapi, KPK memastikan tetap bekerja seperti biasa.
PENGUNGKAPAN 89,72 KG SABU - Polda Riau menghadirkan para tersangka saat menggelar ekspos kasus narkoba di Mapolda Riau, Pekanbaru, Kamis (7/10). Polda Riau dan jajaran mengamankan 89,72 kilogram sabu-sabu, 24 ribu butir pil ekstasi serta 967 butir pil happy five dari tangan delapan tersangka yang ditangkap dalam kurun waktu satu pekan. (ist)
8 Tersangka Diamankan Polisi Riau
Sepekan Sita 89,72 Kg Sabu PEKANBARU Kepoli sian Daerah (Polda) Riau mengamankan 89,72 kilo gram sabusabu, 24 ribu bu tir pil ekstasi, dan 967 butir pil happy five. Barang ha ram itu disita dari tangan de lapan orang tersangka yang ditangkap dalam kurun wak tu satu pekan.
Kedelapan tersangka berinisial AG, SP, AM, RY, ML, RA, HS, dan AB. Pe nangkapan dilakukan di waktu dan tempat berbeda. “Ada di Kabupaten Bengkalis ada juga di Kota Pekanbaru,” ujar Kepala Polda Riau, Inspektur Jende ral Agung Setya Imam Ef
fendi di Markas Polda Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (17/10). Jumlah penangkapan pa ling banyak dilakukan Di rektorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau yakni sebanyak 62 Kg sabu. Baca..... hal 7
UMP 2020 Naik 8,51 Persen
JAKARTA Menteri Ke tenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 naik 8,51 persen. Penetapan kenaikan tertuang dalam surat ber nomor BM/308/HI.01.00/ X/2019 tentang Penyam paian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Dalam surat tertanggal 15 Oktober 2019 tersebut,
Hanif menyatakan kenaikan UMP tersebut dihitung de ngan menggunakan rumus yang telah diatur dalam Per aturan Pemerintah (PP) ten tang Pengupahan. Dalam PP Pengupahan, rumus kenaikan UMP dihi tung dengan menambahkan UMP tahun berjalan dengan hasil perkalian antara upah tahun berjalan dengan in flasi ditambah pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Ba dan Pusat Statistik (BPS) tertanggal 2 Oktober, infla si nasional sebesar 3,39 per sen. Sementara untuk per tumbuhan ekonomi berada di level 5,12 persen. “Dengan demikian ke naikan UMP dan atau UMK 2020 berdasarkan data infla si dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,51 persen,” Baca..... hal 7
KAPOLDA Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi (tengah) memberikan keterangan kepada pers saat menggelar ekspos kasus narkoba di Mapolda Riau, Pekanbaru, Kamis (7/10). (ist)
Kamis kemarin telah ma suk 30 hari sejak RUU KPK disahkan oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sesuai peraturan pe rundangundangan, revisi itu otomatis berlaku. “Pemberantasan korup si harus jalan terus. Sepa hit apa pun konsekuensinya, KPK harus melaksanakan (UU baru),” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah seperti dilansir detikcom, kemarin. Febri mengingatkan kem bali soal tim transisi yang di bentuk KPK untuk mengan tisipasi halhal yang berpo tensi melemahkan pemberan tasan korupsi dalam UU baru itu. Setidaknya, ia menyebut kan, ada 26 poin dalam UU KPK baru itu yang dinilai
demikian. “Kenapa kami sebut se ekstrem itu? Karena me mang ada 26 poin yang ka mi identifikasi. UU itu di ubah agar pencegahan le bih kuat, tapi ternyata justru kewenangan pencegahan nya dipangkas dan tidak ada yang diperkuat,” kata Febri. “Kami identifikasi ke mungkinan penerbitan Perp pu (Pemerintah Pengganti Undangundang KPK) ada, tapi semuanya terpulang kepada presiden. KPK ha rus menurunkan secara le bih rinci dari rancangan UU yang ada, apa poin yang le bih detail yang harus kami lakukan untuk meminimali sir kerusakan yang terjadi,” imbuhnya. Baca..... hal 7
Jaksa Agung Resmikan Gedung Kejati Riau
Penegakan Hukum Juga Harus Kokoh PEKANBARU Jaksa Agung, HM Prasetyo meres
mikan gedung baru Kejaksa an Tinggi (Kejati) di Jalan
要改变命 运,首先改 变自己
KURS TRANSAKSI BI
Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.
KAMIS, 17 OKTOBER 2019
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,242.86 9,669.48 10,405.36 1,815.67 130.9447 3,401.69 15,781.09 2,007.25 Sumber www.bi.co.id
Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (17/10). Gedung senilai Rp129 mi liar itu kokoh dan megah. Prasetyo mengatakan, ko kohnya gedung baru Kejati Riau harus sebanding dengan penegakan hukum di Bumi Lancang Kuning. “Dengan tegak dan kokohnya gedung ini tentu kokoh dan tegak penegakan hukum di wilayah Riau,” ujarnya. Prasetyo berpesan agar masyarakat Riau meman
faatkan keberadaan gedung ini sebagai tempat untuk mencari keadilan. Kejaksa an harus memberikan pela yanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Peresmian gedung baru Kejati Riau menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi Prasetyo dan jajaran kejak saan di Riau. Proses pemba ngunan gedung telah dilaku kan sejak pertengahan 2018. Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com