Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL
ril 20 2 0 1 Ap
Dewan PeRS
BES
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 201 3
THE
F SU
05
Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik
Diserahkan Langsung Oleh :
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN TO
1 Ap ril 20
GOLD WINN E
ARD A AW EDI
SIA DONE PRINT M R IN
AP MATERA NEWSP
JUMAT, 17 JUlI 2020 M 26 ZuLKAIDAH 1441 H
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Sidang Kasus Amril Mukminin
Eks Plt Kadis PUPR Bengkalis Akui Terima Duit
PEKANBARU - Eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kabupaten Bengkalis, Tajul Mudaris, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap proyek pembangunan Jalan DuriSei Pakning, dengan terdakwa Bupati Bengkalis nonaktif Amril Mukminin. Tajul mengaku
menyerahkan uang kepada Amril sebesar Rp150 juta. Persidangan lanjutan ini digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (16/7). Sidang dilakukan secara virtual dengan majelis hakim diketuai Lilin Herlina dan JPU dari KPK berada di pengadilan sedangkan Amril berada di Rutan Klas I Pekanbaru.
Tajul merupakan Plt Kadis PUPR Bengkalis pada Januari 2017 hingga Juni 2018. Ketika itu, Amril sudah menjabat sebagai Bupati Bengkalis. “Ketika itu, proyek hanya satu, Duri-Sei Pakning karena saat saya menjabat proyek hanya itu, yang lain saya tidak tahu,” kata Tajul yang bersaksi dari Kantor Kejari Bengkalis.
Proyek Jalan Duri-Sei Pakning dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2017. Kontrak awal dilakukan dari Mei sampai Desember 2017. “Setelah tanda tangan kontrak, proyek mulai berjalan, sampai saya dimutasi jadi Sekretaris Bappeda pada pertengahan 2018,” kata Tajul. Ketika menjabat, kata Tajul, ia sudah dua kali mengeluarkan
surat teguran kepada PT Citra Gading Astritama (CGA) selaku kontraktor. Pasalnya, saat itu pekerjaan fisik proyek berjalan lamban. “Pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal ditentukan. Setelah itu ada peningkatan (pekerjaan),” katanya. Hakim mempertanyakan terkait enam paket proyek pengerjaan jalan multiyears 2013. Tajul
menyebutkan, lelang proyek dimenangkan PT CGA tapi pelaksanaan dibatalkan oleh M Nasir, Kadis PUPR Bengkalis ketika itu karena PT CGA diblacklist. PT CGA melakukan upaya hukum dan menang. Akhirnya di zaman Plt Kadis PUPR Bengkalis, Tarmizi, kebijakan M Nasir Baca..... hal 7
Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana Polri Juga Telusuri Aliran Dana Terkait Djoko Tjandra
Sekretaris NCB Interpol Diduga langgar Etik
JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian RI Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo tak hanya diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait pelanggaran kode etik. Sigit menegaskan, Bareskrim akan memidanakan Prasetijo.
Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana Komjen Listyo sigit Prabowo Kabareskrim Polri “Tentunya ada pertanyaan juga ini akan diproses bagaimana, apakah hanya ditangani Propam saja, atau selanjutnya ditangani oleh Bareskrim?” kata Sigit di Aula Bareskrim, Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/7). Ia menyebutkan bahwa di kepolisian ada tiga jenis penanganan, yaitu disiplin, kode etik, dan pidana. “Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana,” tegas Sigit seperti dilansir detikcom. Sebelumnya, Kepala
Polri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Bareskrim karena terbukti menerbitkan surat jalan untuk buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Keputusan pencopotan Prasetijo tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 yang dikeluarkan pada Rabu (15/7) dan diteken Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Inspektur Jenderal Sutrisno Yudi Hermawan. Prasetijo di-nonjobkan di Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Dalam surat telegram, tertulis mutasi Prasetijo dalam rangka pemeriksaan internal. Sigit mengatakan, Polri membentuk tim khusus terkait kasus pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Baca..... hal 7
DPR: Usut Dalang Utamanya KETUA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Herry mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis mengusut dalang kasus pelarian buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Herman mengapresiasi langkah cepat Polri mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo. Namun, menurut Herman, hal itu tak cukup. “Polri harus memastikan untuk mengusut seluruh oknum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra sampai ke mastermind alias dalang utamanya,” kata Herman dalam keterangannya, Kamis (16/7). Herman menegaskan, pihaknya memberi per-
成功的关键在 于我们对失败 的反应 Chéng gōng de guōn jiàn zài yú wō men duì shō bài de fōn yìng
Kunci kesuksesan adalah bagaimana kita merespon kegagalan.
hatian khusus terhadap kasus Djoko Tjandra. Hal itu ditunjukkan dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta menerima masukan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan Komisi III akan menindaklanjuti perkembangan kasus Djoko dengan menggelar rapat saat reses. Mereka hendak mengundang Imigrasi, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membahas pengejaran Djoko Tjandra. “Kami berharap bisa menggelar rapat gabungan itu minggu depan. Hanya, saat ini Komisi III sedang menunggu izin dari pimpinan DPR untuk melaksanakan rapat dalam masa reses,” tuturnya seperti dilansir cnnindonesia.com. Baca..... hal 7
KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 16 JULI 2020
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,705.16 10,271.55 10,566.33 1,896.80 137.4957 3,449.49 16,769.76 2,102.27 Sumber www.bi.co.id
POlRI COPOT JABATAN BRIGJEN PRATESIJO UTOMO - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait dicopotnya jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dari Brigjen Pratesijo utomo dalam upacara di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/7). Polri secara resmi mencopot Brigjen Prasetijo utomo dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan terkait kasus surat jalan buronan Djoko Tjandra. (antara)
Penyiram Air Keras Novel Divonis 2 dan 1,5 Tahun Penjara JAKARTA - Dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat vonis berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Rahmat Kadir Mahulette divonis dua tahun penjara, dan Ronny Bugis dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. “Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut selama dua
tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Djuyamto membacakan amar putusan untuk terdakwa Rahmat Kadir Mahulette di PN Jakarta Utara, Kamis (16/7). Majelis hakim menilai Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terencana ke pada Novel. Dalam mela kukan perbuatannya Rah mat dibantu Ronny Bu gis yang mengendarai se peda motor.
Rahmat selaku penyiram air keras terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara untuk Ronny Bugis, hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara. Ronny dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan penganiayaan terencana. Baca..... hal 7
Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis
Pemerintah-DPR Ubah RUU HIP Jadi RUU BPIP JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal itu disampaikan saat Mahfud menemui Ketua DPR Puan Maharani. Mahfud mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim surat ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP. “Saya membawa surat presiden berisi tiga dokumen, satu surat resmi presiden kepada ibu, lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP. Saya serahkan secara resmi,” kata Mahfud di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7). Baca..... hal 7
DPR TERIMA USUlAN RUU BPIP DARI PEMERINTAH - Ketua DPR Puan Maharani menerima surat presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Ruu BPIP) dari perwakilan pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (16/7). (antara)
1 Lagi Nakes di Riau Positif Corona PEKANBARU - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan terdapat tambahan lima kasus baru terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Riau pada Kamis (16/7). Satu dari lima orang pasien positif terbaru tersebut adalah tenaga kesehatan (nakes) di salah satu rumah sakit (RS) di Kota Dumai. “Hari ini (kemarin) Riau kembali terdapat tambahan lima kasus positif Covid-19, dan salah satu di antaranya adalah seorang tenaga kesehatan. Untuk kabar baiknya, Riau juga ada tambahan dua orang pasien Covid19 yang dinyatakan sembuh,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir saat konferensi pers di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com