17012018

Page 1

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :

Dewan PeRS

013

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 2

BE

ST O

AP F SU MATERA NEWSP

RABU, 17 JANUARI 2018 M 29 RabiuL aKhiR 1439 h

Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

SUASANA rapat dengar pendapat antara Komisi ii DPR dengan Kemendagri, KPu, bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/1). Raker tersebut membahas verifikasi parpol usai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. (antarafoto)

hapus Ketentuan Verifikasi Faktual Parpol

Pemerintah-DPR Abaikan Putusan MK

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta Pemilu 2019. Sebaliknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru bersikukuh untuk menjalankan kepu-

tusan Mahkaman Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017. Keputusan untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual itu disepakati pemerintah dengan Komisi II DPR. Baca..... hal 7

Utang Indonesia Membengkak Hingga November 2017 Capai Rp 4.684 Triliun

JAKARTA - Utang Luar Negeri Indonesia naik 9,1 persen tahun ke tahun (year on year) atau menjadi 347,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.684 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS) per akhir November 2017. Kenaikan utang luar negeri ini dipicu penarikan utang swasta dan pemerintah yang menggeliat. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, jumlah utang luar negeri (ULN) swasta naik 4,2 persen (yoy) di November 2017 atau sebesar 170,6 miliar dolar AS atau Rp 2.303 triliun. Pertumbuhan penarikan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober 2017 yang 1,3 persen (yoy). Sedangkan jumlah utang luar negeri pemerintah dan Bank Sentral, sebesar 176,6 miliar dolar AS atau Rp 2.384 triliun yang tumbuh 14,3 persen (yoy), meningkat dibanding Oktober 2017 yang sebesar 8,4 persen (yoy). Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), KURS

TRANSAKSI BI

SelaSa, 16 JaNUaRI 2018

uSD auD SGD hKD JPY MYR EuR CNY

13,429.00 10,590.11 10,112.96 1,716.52 120.7427 3,383.47 16,180.60 2,068.16 Sumber www.bi.co.id

serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan Oktober 2017 yang sekira 76,9 persen. “Sedangkan jika berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, seperti dikutip republika, Selasa (16/1). ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7 persen dari total ULN dan pada November 2017 tumbuh 7,5 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sekira 3,9 persen (yoy). Baca..... hal 7

有志者自有千计 万计,无志者只 感千难万难 Yǒu zhì zhǒ zì yǒu qiǒn jì wàn jì, wú zhì zhǒ zhǒ gǒn qiǒn nán wàn nán Orang yang bercita-cita memiliki ribuan strategi, Orang yang tidak memiliki cita-cita merasakan ribuan kesulitan

Polemik impor beras

Mendag Kurang Pengetahuan JAKARTA - Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta Pemilu 2019. Sebaliknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru bersikukuh untuk menjalankan keputusan Mahkaman Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017. Keputusan untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual itu disepakati pemerintah dengan Komisi II DPR. Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat dengan pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018), ini juga hadir Komisi Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pekan KPU selama ini milu, dan Dewan Kedengan Sipol, frakhormatan Penyelengsi-fraksi dan pemegara Pemilu. rintah menganggap Menurut pemesudah, itulah veririntah dan DPR, pufikasi,” kata Ketua tusan MK tersebut Komisi II DPR Zaihanya meminta senudin Amali seusai mua parpol wajib rapat. melalui tahap veriZainudin Amafikasi untuk ditetapli menilai Sipol kan sebagai peserta (Sistem Informasi Jusuf Kalla pemilu, dan bukan Partai Politik) telah verifikasi faktual. secara menyeluruh melakukan “Karena memang dalam verifikasi dokumen administraPasal 173 itu setelah kita baca si pendaftaran partai politik petadi semua bahwa di situ ha- serta pemilu. nya menyebutkan verifikasi saja. Apa yang sudah dilakuBaca..... hal 7

Guntur menguraikan hingga kini penyidik telah memeriksa lebih kurang 22 saksi. Mereka terdiri dari karyawan travel JPW, korban hingga pihak maskapai. Dia memastikan penyelidikan masih terus berjalan. “Sudah 22 saksi diperiksa, termasuk korban, karyawan hingga pihak maskapai penerbangan,” ujarnya. Menurut dia, dalam kasus ini, sedikitnya 708 jamaah calon umrah yang telah mendaftar di travel JPW dalam kondisi terlantar.

JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membuka pintu bagi anggota Polri yang gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada untuk kembali ke instansi Polri. Tito beralasan, hingga kini belum ada pernyataan tertulis dari institusi bahwa mereka sudah tidak lagi menjabat anggota Polri. “Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan menerima mereka,” kata Tito, Senin (15/1/2018). “Kalau seandainya mereka ingin tetap keluar dari Polri, kami juga akan fasilitasi. Enggak ada larangan,” lanjutnya. Namun pernyataan Kapolri ini mendapatkan kritikan. Sebab, pernyataan Tito bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan Polri dalam politik praktis. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis. “Calon dari Polri yang gagal menjadi peserta bisa saja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk bertindak tidak profesional terhadap lawan politik atau pihak-pihak yang dianggap tidak meloloskannya sebagai peserta,” katanya. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Ray menilai, masih ada kejanggalan dari sejumlah petinggi Polri yang telah mengajukan diri maju dalam Pilkada Serentak 2018.

Baca..... hal 7

Baca..... hal 7

Kasus Penipuan Travel umroh

Polda Buka Posko Pengaduan

PEKANBARU – dia, Selasa (16/01). Kepolisian Daerah Sementara itu (Polda) Riau mengKepala Bidang Huintensifkan penyelimas Polda Riau, dikan kasus penipuKombes Pol Guntur an calon jamaah Aryo Tejo tidak meUmroh yang dilakunampik kemungkikan Travel Umrah nan bertambahnya JPW. Bahkan, polisi jumlah tersangka. juga sudah membuMenurut dia, saat ini ka Posko Pengaduan polisi masih mendayang akan melayani lami adanya keterHadi Poerwanto para korban. libatan pihak-pihak Direktur Reskrimum Polda lain dalam kasus ini. Riau Kombes Hadi Poerwanto “Penyelidikan masih terus menilai, posko pengaduan ini cu- berlangsung dan ada kemungkikup efektif. “Kemarin seperti di nan tersangka baru dalam kasus Kepulauan Meranti, ada,” ungkap tersebut,” kata Guntur Aryo Tejo.

Pernyataan Jenderal Tito Dikritik

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
17012018 by Harian Pagi Metro Riau - Issuu