METORIRAU EDISI 15 MEI 2020

Page 1

Harian Pagi

BES

F SU

MATERA NE

1 Ap ril 2

LuLus verifikasi faktuaL

05

ri l 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Diserahkan Langsung Oleh :

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Berwawasan dan Berkepribadian

ARD

GOLD WINN

E

W IA A ED

The POWeR Of innOvaTiOn TO

0

IA DONES PRINT M

R IN

AP WSP

JUMAT, 15 MEI 2020 M 22 RAMADHAN 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Hari Ini, 6 Daerah di Riau Berlakukan PSBB

PERSIAPAN PENERAPAN PSBB DI RIAU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat melalui video confernce terkait persiapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (14/5). (ist)

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kampar, Siak, dan Bengkalis akan mulai diberlakukan pada hari ini, Jumat (15/5). Pada saat yang sama, PSBB di Kota Pekanbaru juga berlanjut ke tahap III. “Bupati dan walikota yang melaksanakan PSBB meminta beberapa hari ke depan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing,” kata Syamsuar di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (14/05). Bersamaan dengan dimulainya PSBB di Dumai, Pelalawan, Kampar, Siak, dan Bengkalis, menurut Syamsuar, Pekanbaru juga melanjutkan PSBB tahap III karena tahap II berakhir pada 14 Mei 2020. “Tepatnya hari ini (kemarin) PSBB di Pekanbaru berakhir, jadi tanggal 15 Mei akan memperpanjang pelaksanaannya dan bersamaan dengan lima kabupaten/kota lainnya,” ucapnya seperti dilansir mediacenter. riau.go.id. Baca..... hal 7

Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan. Perpres tersebut mengatur kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan pemerintahan Jokowi secara bertahap mulai 1 Juli 2020. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19). Mulyanto pun minta pemerintah segera membatalkan regulasi yang dikeluarkan 6 Mei 2020 itu karena tidak sesuai dengan amar putusan Mah-

kamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang telah membatalkan regulasi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya. “(Saya) minta pemerintah membatalkan Perpres No 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran (BPJS Kesehatan),” kata Mulyanto dalam keterangannya seperti dilansir cnnindonesia.com, Kamis (14/5). Baca..... hal 7

Istana: Negara Dalam Situasi Sulit PELAKSANA Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan menyatakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak lepas dari pertimbangan kesulitan yang dihadapi pemerintah di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kenaikan iuran ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Per-

君子爱财 取之有道 Jūn zǐ ài cái qǔ zhī yǒu dào Setiap orang mencintai harta benda, tetapi harus didapat dengan cara yang benar.

pres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini terbit tak lama usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam aturan sebelumnya. “Kita lihat bahwa negara kita juga dalam situasi sulit kan. Artinya penerimaan negara juga menurun drastis. Jadi justru semangat solidaritas kita yang Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 14 MEI 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

15,020.73 9,662.84 10,572.02 1,937.96 140.5514 3,466.59 16,243.42 2,116.37 Sumber www.bi.co.id

Pemerintah Tegaskan Tak Lakukan Relaksasi PSBB

BANDARA SOETTA PADAT PENUMPANG - Calon penumpang memadati Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/5). PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan antrean tersebut terjadi saat calon penumpang pesawat mengurus dokumen perjalanan di posko pemeriksaan. (detikcom)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan sampai saat ini tidak melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan virus corona (Covid-

19). Pemerintah menyebut kegiatan PSBB tetap dilakukan dengan tertib dan disiplin. “Pemerintah sampai dengan saat ini tidak melakukan relaksasi sedikit-

pun terkait dengan kegiatan-kegiatan PSBB. Namun kita sudah mulai tertib, mulai disiplin, mulai dengan teliti memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di dalam konteks PSBB,” kata

Penyuap Wahyu Sebut Tiap Komisioner KPU Dijatah Rp100 Juta JAKARTA - Terdakwa penyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, mengakui menawarkan uang operasional sebanyak Rp750 juta untuk mengurus penetapan Harun Masiku menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia awalnya menduga Wahyu akan mendistribusikan uang itu Rp100 juta ke tiap komisioner KPU. “Ada permintaan dari Pak Wahyu secara tidak langsung dari Pak Wahyu yang menghendaki adanya dana

operasional, namun tidak disebutkan nominalnya,” kata Saeful membacakan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (14/5). Saeful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang. Menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tawaran uang operasional itu bermula dari upaya partainya agar KPU menetapkan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Nazarudin

adalah calon anggota legislatif atau caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan. PDIP beberapa kali mengirimkan surat permohonan itu kepada KPU dengan melampirkan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kewenangan partai untuk menunjuk anggota DPR. Namun KPU berkukuh menunjuk Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua Baca..... hal 7

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung kanal YouTube BNPB, Kamis (14/5). Yuri mengatakan, sek-

tor-sektor yang dilarang beroperasi selama PSBB tetap akan dilarang. Selain itu, protokol kesehatan akan lebih diperketat. Baca..... hal 7

THR Masuk Rekening PNS Hari Ini JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan masuk ke rekening para abdi negara pada hari ini, Jumat (15/5). Sebab, surat pencairan sudah terbit dan dana dalam proses pencairan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan In-

formasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari mengatakan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejak Rabu (13/5), sejalan dengan terbitnya aturan resmi dari pemerintah. Selanjutnya, surat ini menjadi acuan bagi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dari para satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga. Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.