Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LULUS vERIFIKASI FAKTUAL
05
ril 2 0 2 0 1 Ap
Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik
Diserahkan Langsung Oleh :
Dewan PeRS
0 13
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
BE
ST O
1 Ap ril 20
GOLD WINN E
ARD A AW EDI
SIA P DONE RINT M R IN
AP F SU MATERA NEWSP
SENIN, 15 FEBRUARI 2021 M 3 RAJAB 1442 H Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Pemberlakuan Sanksi Tunggu Aturan Teknis Soal Penolak Vaksinasi Covid-19 1.068.747 Nakes Sudah Divaksinasi JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Perpres itu tertuang ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi yang kemudian melakukan penolakan. Pemberlakuan sanksi masih menunggu aturan turunan dari Perpres tersebut. Sanksi diatur dalam Perpres 14/2021 tentang Perubahan atas Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa dalam pemberlakuan sanksi akan disusun aturan turunannya. “Tentunya Perpres ini nanti ada aturan teknis di bawahnya,” ujarnya seperti dilansir sindonews. com, Minggu (14/2). Pada ayat 4 pasal 13 A Perpres 14/2021 disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos), penundaan atau penghentian layanan administrasi
pemerintahan, dan denda. Pada ayat 5 pasal 13 A disebutkan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Bahkan jika yang menolak divaksin juga menyebabkan terhalangnya vaksinasi maka akan dikenakan sanksi lain. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” bunyi pasal 13B.
GEMPA BUMI GUNCANG JEPANG - Tanah longsor menimpa bangunan dan kendaraan di Sirkuit Ebisu, Nihonmatsu, Prefektur Fukushima, Jepang pada Minggu (14/2), setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 pada Sabtu (13/2) malam yang berpusat di kedalaman 60 kilometer di Perairan Fukushima. (japantoday.com)
Wapres Apresiasi Perayaan Imlek Virtual
Baca..... hal 7
Soal Tuduhan Radikal
Pemerintah Tak Akan Proses Hukum Din Syamsuddin
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi Perayaan Imlek Nasional Tahun 2021 secara virtual sebagai bagian dari penanganan pandemi virus corona (Covid-19). “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan pandemi Covid19, sekaligus untuk pemulihan ekonomi nasional, yang kuncinya adalah kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan,” kata Wapres Ma’ruf di Jakarta, dalam Perayaan Imlek Nasional Tahun 2021 secara virtual, Minggu (14/2). Wapres juga berterima kasih
hucu Indonesia (Matakepada umat Khonghucu karena merayakan Imlek kin), untuk terus berpesecara nasional dalam ran aktif dalam menjaga acara Sembahyang Besar kerukunan antarumat bedan Doa Keselamatan, ragama di Indonesia. “Saya juga berharap yang bertajuk Doa untuk Indonesia. seluruh ormas, terutama Wapres berharap Tayang berbasis agama, termasuk Matakin, unhun Baru Imlek bisa Ma’ruf Amin menjadi momentum untuk terus berperan dan tuk merevitalisasi komitmen per- berkontribusi dalam upaya ikut satuan dan kesatuan seluruh umat menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. beragama, membangun kesatuan Wapres juga meminta seluruh dan keutuhan nasional,” katanya organisasi kemasyarakatan (or- seperti dilansir Antara. mas) berbasis keagamaan, termasuk Majelis Tinggi Agama KhongBaca..... hal 7
Hari Ini, MK Putuskan Nasib 134 Perkara Pilkada Din Syamsuddin JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan proses hukum terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 11 FEBRUARI 2021
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14.081,06 10.871,99 10.616,80 1.816,33 134.6182 3.481,10 17.064,84 2.181,18 Sumber www.bi.co.id
成功，往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
Sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Baca..... hal 7
JAKARTA - Mahkamah ri 2021,” kata Panitera MK Konstitusi (MK) pada Muhidin seperti dilansir dehari ini, Senin (15/2), tikcom, Minggu (14/2). akan membacakan putusNamun, seluruh peman atas 134 perkara sengbacaan putusan tersebut keta Pemilihan Kepala S 0 akan dibacakan secara 202 Daerah (Pilkada) Seren- e R e n T a K daring atau online. Jadi para pihak dan pihak terkait tak 2020. Dalam sidang, MK akan memutuskan apakah tidak perlu datang ke Gedung perkara akan diproses lebih lan- MK, Jakarta. jut, tidak diterima, atau gugur. “Namun patut diketahui, bah“Agenda MK selanjutnya ada- wa sidang pengucapan putusan lah menggelar sidang pengucap- ini berbeda dari sidang sebeluman putusan dari perkara yang te- nya karena dilakukan secara darlah selesai pemeriksaannya telah ing. Maka tidak ada satu pihak dijadwalkan pada 15-17 Februa- pun yang hadir langsung di MK.
Mereka cukup hadir melalui ruang virtual saja,” jelas Muhidin. Bagi perkara yang diputuskan lolos ke sidang selanjutnya, MK akan mengagendakan sejumlah sidang. Pada tahap itu, para pihak dapat menambahkan alat bukti, baik yang tertulis maupun menghadirkan saksi dan ahli. Namun, catatan pentingnya adalah para ahli dan saksi yang akan dihadirkan pada sidang, cukup memberikan kesaksian dan keterangan secara daring. Baca.. hal 7
Pendaftaran SNMPTN Dibuka Hari Ini
JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021 akan dibuka pada hari ini, Senin (15/2). Pendaftaran bisa dilakukan hingga 24 Februari mendatang. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN ini ditetapkan kuota minimum 20 persen dari daya tampung PTN. Namun, tidak semua siswa bisa mendaftar SNMPTN. “Hanya siswa yang sudah memiliki akun di LTMPT, akunnya sudah permanen, termasuk salah satu siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah, dan memiliki nilai yang lengkap yang dapat mendaftar di SNMPTN,” demikian panduan pendaftaran SNMPTN dari situs ltmpt.ac.id. Berdasarkan data dari Instagram LTMPT per 8 Februari 2021 pukul 12.00 WIB, jumlah sekolah yang login 24.058. Sekolah finalisasi data 21.144. Kemudian jumlah siswa eligible 831.881, sekolah finalisasi siswa eligible 18.912. Adapun jumlah sekolah finalisasi kurikulum 17.636, dan sekolah finalisasi nilai 14.216. Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan data sekolah, siswa eligible dan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) terkini untuk mendaftar SNMPTN 2021. “Kita memberi kesempatan bagi sekolah yang belum fina lisasi kurikulum dan Baca..... hal 7
Catherine Wilson
Bebas dari Penjara, Ngaku Kapok Nyabu JAKARTA - Catherine Wilson akhirnya bisa menghirup udara bebas. Ia selesai menjalani masa hukuman tujuh bulan penjara karena kasus narkoba. Kabar itu dibenarkan oleh Raindy, manajer Catherine Wilson. Ia menyebut artisnya itu bebas pada Sabtu (13/2). “Iya, benar, kemarin (Sabtu) pagi bebasnya,” ungkap Raindy seperti dilansir detikcom, Minggu (14/2). Kebebasan wanita yang akrab disapa Keket tersebut disambut oleh keluarganya. Ia dijemput langsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Depok, Jawa Barat. “Dijemput keluarganya, kebetulan aku nggak ikut,”
jelas Raindy. Menurut Raindy, Keket ingin hidup lebih sehat setelah bebas dari sel tahanan. Keket juga disebut sudah kapok mengonsumsi obat-obatan terlarang. “Saya juga bilang, ‘Sudah, jangan nakal lagi,’ Dia bilang, ‘Iya, kapok, ah’,” ujar Raindy. “Dia juga mau hidup sehat, lebih sehat lah,” sambungnya. Saat keluar dari Lapas Depok, Keket dinilai dalam keadaan sehat. “Alhamdulillah sehat, senang lah akhirnya bisa kumpul lagi. Sampai sekarang juga masih kumpul dengan keluarganya,” kata Raindy.
Sebelumnya, Catherine Wilson ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Catherine Wilson itu bermula dari informasi yang diterima kepolisian berdasarkan laporan masyarakat. “Berdasarkan laporan masyarakat kita lakukan penyelidikan, kita geledah di kediamannya,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kala itu. Baca..... hal 7
Catherine Wilson
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com