METRO RIAU EDISI 14 OKTOBER 2020

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL

BES

MATERA NEWSP

ril 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

F SU

05

Diserahkan Langsung Oleh :

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN TO

1 Ap ril 20

GOLD WINN E

ARD A AW EDI

SIA DONE PRINT M R IN

AP

RABU, 14 OKTOBER 2020 M 27 SAFAR 1442 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Massa Minta Gubri Tolak UU Ciptaker

PEKANBARU - Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (Geram) Riau menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di depan Kantor Gubernur Riau (Gubri), Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Selasa (13/10).

Dalam aksinya, massa meme-

nuhi Jalan Jenderal Sudirman.

Massa meminta Gubri Syamsuar menemui mereka.

Presiden Mahasiswa Universitas Riau Safrul Hadi dalam orasinya menyampaikan kedatangannya bersama ribuan demonstran lainnya untuk meminta Gubri Syamsuar menolak secara tegas UU

Ciptaker yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober lalu.

“Kami inginkan Gubri sebagai pimpinan daerah Riau menolak tegas UU Cipta Kerja, dan bukan hanya meneruskan aspirasi masyarakat/ mahasiswa ke pusat,” ucapnya.

AKSI TOLAK UU CIPTA KERJA DI PEKAnBARU - Massa dari Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (Geram) Riau melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Selasa (13/10). (rivo)

Baca..... hal 7

Naskah Final Jadi 812 Halaman 8 Petinggi-Anggota KAMI Ditangkap

Hari Ini, DPR Serahkan UU Ciptaker ke Jokowi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Rabu (14/10), secara resmi menyerahkan draf final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala pemerintahan. Nantinya, berkas Omnibus Law UU Ciptaker ditandatangani Presiden Jokowi sebelum diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Omnibus Law UU Ciptaker merupakan usulan pemerintah. Kemudian DPR bersama pemerintah membahasnya hingga disahkan di Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu.

“Nanti resmi besok (hari ini) Undang-Undang Cipta Kerja dikirim ke presiden, maka resmi UU ini menjadi milik publik,” kata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, seperti dilansir cnnindonesia.com, Selasa (13/10).

Aziz pun memastikan bahwa naskah final UU Ciptaker yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi hari ini total berjumlah 812 halaman.

Aziz berkata, penyerahan naskah final UU Cipta­ ker telah merujuk pada mekanisme tata tertib DPR Pasal 164. Dalam pasal itu disebutkan bahwa DPR punya waktu tujuh hari setelah keputusan tingkat dua untuk menyerahkan draf final UU

Sidang Kasus Surat Jalan

Brigjen Prasetijo Jemput Djoko Tjandra Pakai Pesawat Sewaan JAKARTA - Terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi karena adanya bantuan dari pihak lain. Salah satu bantuannya ternyata dilakukan oleh oknum jenderal di Kepolisian RI. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Ti-

成功，往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan

mur (PN Jaktim). Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri disebut jaksa membantu mengurus semua keperluan Djoko Tjandra untuk tiba di Indonesia.

Awalnya Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, mengajukan Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI SELASA, 13 OKTOBER 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,866.97 10,653.67 10,934.01 1,918.32 141.1064 3,582.40 17,534.10 2,199.19 Sumber www.bi.co.id

Ciptaker ke presiden untuk nantinya diundangkan.

Draf final Omnibus Law UU Ciptaker juga sempat menuai polemik. Masyarakat bertanya-tanya naskah yang asli karena DPR tidak membagikannya padahal sudah disahkan di rapat paripurna.

Ada lima versi draf Omnibus Law UU Ciptaker. Lima versi draf UU Ciptaker itu adalah 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan yang terbaru hingga kemarin 812 halaman.

Aziz pun bicara soal jumlah halaman pada naskah Omnibus Law UU Ciptaker yang berubah-ubah tersebut.

Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena adanya proses Baca..... hal 7

Mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik Aziz SyAmSuddin Wakil Ketua DPR

JAKARTA - Polisi melakukan serangkaian penangkapan terhadap delapan anggota dan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan Jakarta. Polisi menyebut lima orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti dirilis detikcom, sebanyak empat anggota KAMI ditangkap di Medan, Sumatera Utara.

Keempat orang itu adalah Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri. Khairi Amri disebut merupakan Ketua KAMI Medan.

Sementara tarnya, yang salah empat orang lain, satunya adalah yaitu Anton PerKA yang ditangmana, Syahganda kap di Tangerang Nainggolan, JumSelatan. hur Hidayat, dan “Yang suseorang peremdah 1x24 jam supuan bernama dah menjadi terKingkin (KA), disangka, tapi yang Awi Setiyono tangkap di Jakarta masih belum, madan sekitarnya. sih proses pemeriksaan Kepala Biro Penerangan hari ini (kemarin), kaMasyarakat Divisi Humas rena ada juga satu orang Polri Brigadir Jenderal Awi tidak mau diperiksa karena Setiyono menyebut empat menunggu pengacaranya, orang yang ditangkap di ya kita tunggu,” kata Awi Medan telah ditetapkan se- dalam konferensi pers di bagai tersangka. Selain itu, kantornya, Selasa (13/10). tersangka lain dari penangkapan di Jakarta dan sekiBaca..... hal 7

Bio Farma: Harga Vaksin Corona Rp200 Ribu JAKARTA - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir memastikan harga vaksin virus corona (Covid-19) sekitar Rp200 ribu.

Pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan terkait kesepakatan Sinovac dengan Brasil yang akan menjual harga vaksin sekitar US$1,96 per dosis atau setara dengan Rp29 ribu (asumsi kurs Rp14.764 per dolar AS).

Namun, Sinovac sudah membantah harga tersebut melalui surat resmi yang dikirimkan ke Bio Farma. “Kisaran harganya Rp200 ribu. Informasi harga vaksin Covid-19 di Brasil telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak US$90 juta dengan pemerintah Brasil tidak tepat. Mengenai harga US$1,96 per dosis pun tidak tepat,” ujar Honesti dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Pasalnya, menurut Honesti, biaya pengiriman tiap dosisnya pun sekitar US$2. Honesti mengungkap dalam surat resmi yang di-

sampaikan oleh Sinovac, ada beberapa faktor penentu harga vaksin Covid-19. Salah satu faktornya adalah bergantung investasi pada studi klinis fase tiga terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.

Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia, mengikuti prinsip yang sama. Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin Covid-19 ini, tidak dapat disamakan.

Honesti memaparkan, untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin Covid19 mulai l l dari bahan l baku dan lainnya, Bal dan Pengal l was Obat l dan Makal l nan (BPOM) l akan terbang ke Sinovac l China untuk visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin di fasilitas Sinovac di Beijing, China.

Kunjungan ini termasuk Lembaga Pengkajian Pa-

ngan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan audit halal. BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi vaksin Covid19 di Bio Farma memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baca..... hal 7

166 KASUS BARU POSITIf COROnA DI RIAU Pekanbaru 86 kasus Kampar 29 kasus Kepulauan Meranti 14 kasus Bengkalis 9 kasus Dumai 9 kasus Siak 7 kasus Rohul 6 kasus Pelalawan 3 kasus Inhu 1 kasus Kuansing 1 kasus 1 kasus warga provinsi lain Sumber: Diskes Riau

4 Terdakwa Jiwasraya Divonis Seumur Hidup JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Empat terdakwa itu adalah mantan Direktur Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

“Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer, (kedua) menjatuhkan daripada terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ketiga, memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” ujar hakim ketua Susanti dalam sidang yang digelar secara virtual pada Senin (12/10) malam.

Baca.... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

NASIONAL

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

2

Subsidi Gaji 11,9 Juta Pekerja Sudah Disalurkan JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan subsidi gaji kepada 11.950.300 pekerja atau 97,37 persen dari target 12,2 juta penerima dalam penyaluran tahap I-V sampai dengan 12 Oktober 2020.

“Kita terus mendorong agar pihak perbankan dapat mempercepat proses penyalurannya,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (13/10).

Rincian dari penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tersebut adalah tahap I diberikan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen), tahap II 2.981.533 penerima (99,38 persen) dan tahap III 3.476.361 penerima (99,32 persen).

Sementara itu untuk tahap IV sebanyak 2.579.703 penerima (97,20 persen) dan tahap V 427.016 penerima (69,03 persen).

Ida menegaskan penyaluran bantuan subsidi total Rp2,4 juta itu akan disalurkan dalam dua termin dengan dalam masing-masing termin akan ditransfer Rp1,2 juta langsung kepada rekening penerima.

Termin I penyaluran sudah dilakukan dalam lima tahap yang tengah berjalan saat ini. Selanjutnya, menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan evaluasi sebelum pembayaran termin II mulai disalurkan.

“Kami targetkan termin II mulai disalurkan pada akhir Oktober 2020 atau paling lambat penyalu-

rannya akan dimulai awal November nanti,” katanya dilansir dari antaranews. com.

Sebelumnya program subsidi upah itu menargetkan 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Tapi sampai batas akhir penyerahan, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan adalah 12.272.731 pekerja.

Sisa dari Rp37,7 trilun yang dianggarkan untuk program itu akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, dana itu akan disalurkan untuk subsidi gaji bagi guru honorer dan tenaga pendidik di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. (mr/lda)

MenAker Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto bertemu dengan Pimpinan KPK_RI guna melaporkan perkembangan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (2/10). (antara)

kemenhub Antisipasi Bencana Hidrometeorologi JaKaRta - Kementerian Perhubungan melakukan upaya antisipasi menghadapi bencana hidrometerologi yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi akibat dari adanya peningkatan curah hujan pada bulan depan.

“Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi. Kami sudah melakukan sejumlah antisipasi khususnya di sektor perhubungan udara dan laut,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (13/10).

“Kami meminta seluruh penyelenggara sarana dan prasarana transportasi dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan

upaya antisipasi dan penanganan tanggap darurat,” tambah Budi Karya dilansir dari merdeka. com.

Di sektor udara, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penerbangan pada Kondisi Weather Minima.

Weather minima yaitu suatu kondisi visibilitas atau jarak pandang yang terbatas karena faktor cuaca.

SE tersebut ditujukan kepada penyelenggara angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, dan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

Di dalam SE tersebut menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan

antisipasi jika terjadi kondisi weather minima sesuai SOP, seperti, informasi perubahan cuaca, instruksi kepada pilot, memastikan keandalan dan akurasi peralatan navigasi penerbangan, mengukur visibility runway, dan sebagainya.

Kemenhub juga telah memetakan dan melakukan upaya antisipasi di 15 bandara yang berlokasi di daerah rawan tsunami seperti : Bandara Binaka Gunung Sitoli, Minangkabau, Ngurah Rai, Balikpapan, Mamuju, Luwuk, Ende, Maumere, Melongguane, Ternate, Weda, Buli, Ambon, Manokwari, dan Biak.

Sementara itu di sektor laut, Budi Karya telah menginstruksikan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Laut yaitu di Direk-

torat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Kenavigasian, Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya antisipasi.

Antisipasi yang dilakukan ialah dengan menerbitkan Maklumat Pelayaran jika terjadi cuaca buruk dan gelombang tinggi, mengoptimalkan tim respons cepat Ditjen Perhubungan Laut terkait kesiapsiagaan tanggap darurat.

Juga untuk mengoptimalkan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran melalui Vessel Traffic System (VTS), berkoordinasi dengan Basarnas, serta menyiagakan kapal patroli.

Kemenhub mela-

lui Ditjen Perhubungan laut melakukan integrasi sistem sensor penerima peringatan atau sensor warning receiver system new generation yang dipasang di VTS pada pelabuhan-pelabuhan yang rawan Tsunami.

Penempatan alat penerima peringatan tersebut dipasang di beberapa pelabuhan seperti di Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan di Marine Command Center (MCC) yang berada di kantor Pusat Kemenhub Jakarta.

BMKG memprediksi fenomena La Nina akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia. Diperkirakan curah hujan akan naik 20 sampai 40 persen di atas normal. (mr/lda)

keHilAngAn Telah Hilang Surat Tanah SkT Dengan No Surat 007622 Nama Pemilik : Drs Baharudin Ba’ali, Se, MM, Umur 72 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Departemen Penerangan, Alamat : Jalan Kamboja No 66 Sebidang Tanah Tersebut terletak di Jalan/Gang Kualu Nenas RT 1/ RW 1 Dusun IV Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Dengan no Surat 007622 dan luas Tanah Tersebut.

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Raya = 45 Meter Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H Mukhtar Hamid = 56 Meter Sebelah Barat berbatas dengan Tanah PTT M Mada Alam = 40 Meter Sebelah Timur dengan tanah Rola Roselina = 40 Meter

keHilAngAn Telah Hilang Sertipikat Tanah, A/n Miatin, Nomor Hak. HM 00173Sungai Apit. Luas 995 M2 Letak Tanah, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Pemohon, Afriyanto, Alamat Jl Rintis, RT 004 RW 003 Sungai Apit.

MeTro riAu

Iklan Duka Cita

Peran Guru dalam Tantangan Pandemi Covid-19 8 Penulis : Endang Hartini SPd.SD SDN 22 Bantan, Bengkalis

S

aat ini, Coronavirus Disease atau Covid19 masih berkeliaran di daerah kita. Hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap semua aktivitas yang dilakukan manusia, dan juga hewan.

Dunia pendidikan merupakan salah satu dampak virus tersebut dan merupakan hal baru yang butuh adaptasi bagi guru dengan kondisi ini.

Adaptasi tersebut dilakukan oleh guru dalam menyusun teknis belajar mengajar karena saat ini tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka.

Ada peraturan Kemendikbud tentang pembelajaran jarak jauh yang dikenal orang di dunia pendidikan dengan belajar dari rumah. Di mana

sejatinya pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing, baik itu guru maupun siswa. Hal ini lah yang menjadi dilema bagi guru sampai saat ini, bagaimana untuk melaksanakan proses bembelajaran tanpa tatap muka.

Pandemi ini menimbulkan berbagai versi dan upaya baik yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan, korwilcam, sekolah, maupun guru sendiri dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Belajar yang harus dilakukan dari rumah merupakan hal baru bagi guru dan merupakan tantangan yang berat karena proses pembelajaran yang belum pernah dilakukan oleh guru terutama bagi guru-guru yang berada di daerah 3T yang sangat kesulitan dalam masalah jaringan internetnya.

Berbagai wacana muncul dari guru dengan berbagai versi berusaha agar pembelajaran dapat diterima oleh siswa.

Kekhawatiran guru mulai muncul ketika guru beranggapan nanti guru

akan dicap tidak berhasil dalam mengajar.

Selain itu kebingungan guru juga muncul dari segi bagaimana cara guru menyampaikan materi dengan harapan dapat diterima oleh siswa.

Dari awal pertengahan Maret, guru sudah mulai memikirkan bagaimana cara mengajar, bagaimana materi dapat tersampai walaupun tidak mengejar kurikulum dalam waktu yang singkat, bagaimana memberikan materi yang menarik tanpa tatap muka, bagaiamana cara mengajar menggunakan laptop, bagaimana mengajar tidak mempunyai handphone, ini semua merupakan sebagian dari tantangan bagi guru.

Tantangan tersebut menjadi suatu keharusan bagi guru untuk mencari solusi agar pembelajaran dapat diterima oleh siswa walaupun tidak diharuskan untuk pencapaian kurikulum dan ketuntasan maksimal. Hal inilah yang semestinya guru harus melakukan adaptasi dan menyesuaikan kondisi untuk membuat berbagai terobosan, untuk menghadapai berbagai tantangan tersebut.

Beberapa tantangan yang dihadapi guru

saat ini di antaranya harus menguasai IT karena pembelajaran jarak jauh sangat berhubungan dengan penggunaan dan pengetahuan dalam mengoperasikan media elektonik.

Selanjutnya guru juga perlu memiliki pengetahuan dalam membuat berbagai media berbasis elektronik yang mampu menarik siswa sebagai media pembelajaran.

Guru masa pandemi ini berperan sangat luar biasa dan butuh kesabaran yang tinggi baik dalam menghadapi pola mengajar, orang tua siswa, dan siswa sendiri.

Untuk itu guru hendaknya membuat startegi dalam menghadapi dan mempersiapkan diri dalam menyiapkan pembelajaran, mengkolaborasi dengan orang tua, dan teknik melakukan penilaian dan evaluasi selama pandemi ini.

Untuk menghadapi siswa yang sulit dikomunikasi dan dipantau maka guru memerlukan orang dekat yang bisa membantu untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu orang tua siswa, untuk itu kolaborasi antara guru dan orang tua siswa sangat penting sekali, baik

itu pembelajaran yang menggunakan moda daring maupun luring tetap ada kerjasama antara keduanya.

Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyampaikan materi dengan moda daring maka guru harus memlilki sarana seperti laptop atau handphone sebagai media untuk menyampaikan materi dan berkomunikasi baik dengan siswa maupun orang tua/wali murid.

Hal ini juga memerlukan skil guru dalam menguasai hal tersebut, dapat ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan yang dibuat oleh pihak berkepentingan atau pihak lain yang terkait dengan peningkatan kinerja guru di masa pandemi ini.

Dengan mengikuti berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas guru baik secara langsung atau melalui online, tentang media pembelajaran berbasis online atau media lainnya seperti pembuatan LKPD, modul, atau video pembelajaran dan mau tidak mau guru harus merubah mindset dirinya di masa pandemi ini, agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik.***

Dewan redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, redpel: Fajar W, koordinator liputan: Linda Novia Staf redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. indragiri Hulu: Dasmun, indragiri Hilir : Ayendra, kampar : Adi Jondri, kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto rokan Hulu : Feri Hendarawan rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi informasi: Oki Wibawa.

(terbit Sejak 1 april 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager iklan : Herlina, kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank riau: No. AC101.08.00.759. ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro usaha inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

AdvertoriAL

METRO RIAU RABU, 14 OKTOBER 2020

D i s K o m i n f o T i K B e n g K a l is

3

n Pelayanan Kependudukan di Tengah Pandemi Covid-19

Tingkatkan Kinerja, Disdukcapil optimalkan seluruh sumberdaya

Baru dilantik pada 12 Juni 2020 menggantikan posisi Renaldi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis, namun berbagai gebarkaan gebrakan yang cukup positif telah dilakukan oleh Ismail. Pandemi Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru tanah air, termasuk Kabupaten Bengkalis bukanlah alasan bagi jajaran Disdukcapil dalam melayani masyarakat.

Ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini, Ismail mengatakan begitu ditunjuk sebagai Kadis Dukcapil, dirinya langsung melakukan evaluasi kinerja, apa yang sedang berjalan dan apa yang sudah dilakukan.

Salah satu persoalan mendasar dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah masih banyaknya e-KTP masyarakat yang belum dicetak. Total secara keseluruhan, hingga 15 Juni 2020 ada sekitar 12.000 e-KT yang belum dicetak.

“Ada yang sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun melakukan perekaman tapi e-KTP belum mereka terima. Ini menjadi prioritas untuk diselesaikan,” kata Ismail mengawali pembicaraannya.

Berdasarkan laporan harian yang diterima, Ismail mengatakan dalam satu hari Disdukcapil mampu mencetak ratarata bekisar antara 200 – 300 keping. Artinya, untuk menyelesasaikan cetak e-KTP sebanyak 12.000, akan dibutuhkan waktu sekitar 40 hari, dengan catatan meniadakan hari Sabtu dan Minggu, tidak ada kendalan teknis terkait dengan peralatan dan tentunya ketersediaan blanko.

“Pertama kali yang saya lakukan adalah memotivasi seluruh teman-teman di Dis-

dukcapil dan juga UPT di 11 kecamatan. Saya yakinkan bahwa masalah ini bisa kita selesaikan asalkan semua yang terlibat memiliki komitmen,” ujar Ismail.

Sementara untuk blanko eKTP, Ismail membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Gubernur Riau. Pihaknya membutuhkan blanko yang cukup banyak dan meyakinkan persoalan e-KTP ini bisa selesai.

“Saat saya menghadap pimpinan saya ditantang untuk menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Saya menyanggupi karena saya pun sudah menghitung-hitung waktu 15 hari ini sudah cukup asal semuanya memiliki komitmen dan juga harus lembur,” katanya.

Alahmdulillah, walau harus menerapkan protokol kesehatan karena Pandemi Covid19, Ismail mengatakan persoalan e-KTP yang selama ini berlarut-larut bisa diselesaikan dalam waktu 15 hari.

“Kita mampu mencetak hingga 1300 keping perhari dengan mengoptimalkan semua sumberdaya, alat yang rusak dipernbaiki, jaringan yang rusak diperbaiki dan blanko langsung disupprot oleh Pusat.

Bahkan kalau dihitung-hitung, total hampir 18.00 keping yang kita cetak, karena selain

PeTugas Rekam Keliling (reling) menerobos sungai menuju desa-desa untuk rekam keliling. itu, ada juga masyarakat yang melakukan penggantian e-KTP dalam rentang waktu tersebut,” ujar Ismail seraya menambahkan untuk Kecamatan Mandau saja (temasuk Bathin Solapan,red), total ada 10.000 keping e-KTP yang dicetak.

Dalam proses cetak e-KTP, di tengah Pandami Covid-19, Ismail mengatakan tidak begitu sulit karena sebagian besar su-

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil.

dah melakukan perekaman sehingga tidak banyak melakukan kontak fisik. Namun, untuk proses perekaman, Ismail mengatakan mau tidak mau warga harus datang. Bagi yang datang ke Disdukcapil, pihaknya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain harus memakai masker dan mencuci tangan, Disdukcapil pun membatasi jumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan kursi yang tersedia. Sehingga tidak terlalu terjadi konsentrasi masyarakat di satu tempat.

Ada persoalan lain terkait dengan perekaman ini, dimana pada awal dirinya menjabat di Disdukcapil, ada sekitar 16.900 warga yang belum melakukan perekaman. Sesuai target nasional, telah ditetapkan sebesar 92 persen masyarakat harus sudah melakukan rekam eKTP. Dengan kondisi seperti ini, ditambah dengan Pandemi Covid-19, maka mustahil target bisa tercapai kalau hanya dengan bekerja normal.

Pihaknya kemudian membuat terobosan dengan melakukan perekaman secara berkeliling, keluar masuk kampung.

Tidak mudah memang, karena selain dengan kendala geografis dimana ada desadesa yang akses jalannya sulit ditempuh, juga keterbatasan jaringan internet. Namun, hal

n Sapri Syafii, Kades Batang Duku

n Syaiful Ardi, Wakil Ketua DPRD Bengkalis

GebraKan yang dilakukan oleh Disdukcapil Bengkalis pada masa kepemimpinan Ismail dalam proses pelayanan administrasi kependudukan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ditengah pandemi Covid19 dimana ruang gerak dibatasi, masyarakat merasa terbantu dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil.

“Saya merasakan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan proses pelayanan administrasi kependudukan sangat membantu masyarakat. Disdukcapil proaktif selalu menanyakan ke saya apa ada masyarakat yang mengalami kendala serta menawarkan solusi,” ujar Sapri Syafii, Kades Batang Duku Kecamatan Bukit Batu.

Mantan jurnalis yang juga tokoh masyarakat di Desa Batang Duku ini mengatakan, saat ini proses administrasi kependudukan sudah jauh lebih baik. Walau pandemi Covid terus mewabah, namun programprogram Disdukcapil ke desa-desa, khususnya Desa Batang Duku berjalan dengan lancar. “Tidak hanya KTP, melainkan juga KK, Akte Kelahiran dan juga KIA di Desa Batang Duku berjalan dengan baik. Masyarakat tidak menunggu lama dan ini membuat masyarakat merasa terbantu,” ujarnya.

Kedepan, Sapri berharap kepada Disdukcapil untuk bisa memprioritaskan administrasi kependudukan warganya yang sebagian masih mengantongi identitas lama sebelum pemekaran. “Begitu pemekaran ada perubahan identitas administrasi kependudukan. Harapan kita kepada Disdukcapil agar bisa secepatnya dibantu,” katanya. *

“Keluhan masyarakat mulai berkurang”, itulah ucapan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Syaiful Ardi menanggapi kinerja Disdukcapil dalam melayani masyarakat.

Bagaimana tidak, walau pandemi Covid-19 terus mewabah, namun seluruh jajaran Disdukcapil terus bekerja tanpa kenal lelah. “Zaman Pak Ismail ni memang luar biasa, walau kondisi macam ini (Covid-19), tapi saya lihat kinerjanya bagus, termasuk UPT-nya sangat disiplin,” kata Syaiful Ardi.

Politikus dari Partai PAN ini mengatakan, dibandingkan dengan sebelumnya tingkat antrian dalam proses pelayanan administrasi kependudukan mulai bekurang dan ini berdampak terhadap keluhan masyarakat yang juga berkurang. “Antri tetap ada, karena jumlah yang menguru itu banyak. Namun mereka ada kepastian kapan urusannya selesai,” ujarnya.

Khusus wilayah Kecamatan Mandau dimana proses pelayanan administrasi kependudukan untuk kecamatan pemekaran Bathin Solapan masih menjadi satu dengan kabupaten induk, membuat tingkat antrian masih tinggi. Dirinya berharap kedepan, Kecamatan Bathin Sola-

masyarakat merasa Terbantu

itu tidak membuat para jajaran petugas di Disdukcapil patah semangat. Dengan segala keterbatasan, sejak Agustus lalu pihaknya mulai melakukan perekaman keliling.

“Saat berinteraksi dengan warga ini, kita sudah ingatkan untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan, karena ini untuk kepentingan mereka juga. Saya sudah mewanti-wanti kalau tidak patuh tak usah dilakukan perekaman.

Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Ismail.

Berkat kerja keras dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, Ismail mengatakan, dari target nasio-

nal sebesar 92 persen, Disdukcapil bisa menuntaskan hingga 105 persen. Kedengarannya aneh, mengapa bisa melebihi 100 persen. Ismail menjelaskan, hal itu terjadi lantaran pihaknya juga melakukan perekaman terhadap masyarakat yang masih berada di bawah usia 17 tahun. “Usia mereka mau jalan 17 tahun, jadi kita lakukan perekaman. Nanti setelah 17 tahun tak perlu rekam lagi, cukup cetak e-KTP. Kalau sekarang belum bisa,” ujar Ismail seraya menambahkan total masyarakat yang belum berusia 17 tahun dan sudah melakukan rekam e-KTP hampir 700 orang. *

ismail

Keluhan Masyarakat Mulai Berkurang pan sudah bisa melakukan perekaman dan cetak e-KTP sendiri, sehingga tingkat antrian bisa berkurang.

Menyinggung tentang program rekam keliling (reling), Syaiful Ardi mengatakan, program tersebut sangat tepat ditengah pandemi Covid-19. Disamping itu, dengan sistem reling ini, selain mengurangi penumpukan massa di Disdukcapil ataupun UPT, juga bisa membantu warga yang memang berhalangan untuk datang ke Disdukcapil ataupun UPT untuk melakukan perekaman.

Kedepan, sambung Syaiful Ardi, sistem reling perlu diperluas lagi fungsinya, tidak hanya reling melainkan juga pelayanan administrasi kependudukan lainnya.

“Sistem reling ini sifatnya kan kasuistis, harapan kita kedepan, ada program khusus dan rutin dari Disdukcapil dimana ada pelayanan

administrasi kependudukan secara mobile keluar masuk kampung,” tambahnya.

“Namun, harapan kita sistem pelayanan jemput bola ini bisa diprogramkan secara rutin dan ada kendaraan khusus yang dioperasikan. Sehingga memudahkan petugas saat melayani masyarakat, samasama terbantu, masy arak at pun terbantu,” ujarnya (zul/adv)

syaiful ardi

etalase

METRO RIAU

RABU, 14 oktober 2020

4

Dua Siswa SMA Witama Lolos KSN

PEKANBARU - ‘Prestasi Dunia adalah Impian Kami’, demikian moto yang dianut SMA Witama yang beralamat di Tanjung Datuk ini. Apalagi baru baru ini, siswa SMA Witama meloloskan 2 siswa terbaiknya pada Kompetisi Sains Nasional (KSN).

Sebelumnya, dua siswa ini sudah mengikuti, KSN Tingkat Provinsi secara online pada 10-14 Agustus 2020, dan KSN Tingkat Nasional secara online tanggal 12-17 Oktober 2020. Hal ini sesuai dengan SK Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1502/J3/KP/2000 tanggal 4 September 2020 tentang Penetapan Peserta Pemenang Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) Jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun 2000.

Ketua Yayasan Witama Penerus Bangsa, Erna Wilianti SH, melalui, Kepala SMA Witama Nasional Plus, Mr Nicholas Zelly MP SSi, kepada Metro Riau, Selasa (13/10), memohon doa restunya agar kedua siswa

membawa hasil ditingkat nasional, selanjutnya level internasional guna mengharumkan nama Provinsi Riau.

“Di tengah masa pandemic ini kedua siswa ini tetap dibina secara intens melalui online (daring).

Kami berharap semakin banyak lagi muncul bibit siswa yang berpotensi luar biasa untuk mengharumkan nama baik Provinsi Riau dilevel nasional dan internasional. Untuk itu, Witama tetap akan selalu membuat program pembinaan, mengevaluasi dan mencari segala peluang demi menumbuhkembangkan potensi akademik dan non akademik peserta didik, dan berharap akan lahirnya siswa berprestasi lainnya dari unit lain dan dari bidang studi berbeda,” harapnya. (lin)

RAIH MEDALI EMAS - Ryan Justin dan Angky Ardi meraih medali emas pada lomba matematika internasional Kangaroo Marthrmatic Contest. (ist)

Kamera Vivo Bisa Dilepas Pasang

Ubah iPhone SE

eSIM Smartfren Bisa Jadi Smartphone Dual SIM

eSIM Smartfren. (ist) PEKANBARU - Seiring dengan peluncuran iPhone generasi terbaru, yakni iPhone SE di Indonesia, Smartfren mengumumkan ketersediaan eSIM yang bisa dipakai mengubah iPhone tipe ini menjadi smartphone Dual SIM. Sekarang selain di Galeri Smartfren, eSIM bisa didapatkan melalui gerai Erafone dan iBox, atau toko online Eraspace.com, iBox. co.id, Tokopedia, Shopee, Blibli.com, dan Bukalapak seharga Rp180 ribu dengan total kuota 90GB dan masa aktif 360 hari. bat, tahan air dan debu, serta memiliki sistem kamera tunggal terbaik di iPhone dengan keunggulan mode Portrait. “iPhone SE bisa dida-

Menggunakan eSIM ini, pelanggan tidak perlu lagi kartu SIM fisik karena cukup scan QR Code maka pelanggan sudah bisa menikmati layanan internet 100 persen 4G dari Smartfren. Selain mendapatkan kuota yang besar dan masa aktif yang panjang, pelanggan juga bisa melakukan panggilan telepon gratis berkualitas HD ke sesama pelanggan Smartfren, atau 30 menit gratis ke nomor lainnya. Keuntungan ini langsung bisa digunakan setelah pelanggan mengaktifkan nomor Smartfren. patkan di Erajaya Retail Channel seperti iBox, Erafone, Urban Republic, iBox.co.id, eraspace.com, iBox at Shopee,” kata Sukaca, Selasa (13/10). (nov)

Deputy CEO Mobility Smartfren, Sukaca Purwokardjono, mengatakan, Smartfren operator pertama di Indonesia yang menyediakan teknologi eSIM, saat ini bisa juga digunakan di iPhone SE terbaru.

Teknologi ini memudahkan pelanggan memasang nomor telepon di smartphone barunya, ataupun ketika ingin memindahkan nomor ke smartphone lain yang juga mendukung eSIM. Semua itu bisa dilakukan tanpa kartu fisik sama sekali.

Selain iPhone SE, eSIM Smartfren juga bisa diguna-

kan di iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Khusus pembelian iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max di gerai Erafone dan iBox selama periode 2 Oktober sampai 15 November 2020, pelanggan dapat membeli eSIM Smartfren dengan harga khusus Rp99 ribu. iPhone SE terbaru dilengkapi dengan A13 Bionic, chip tercepat yang pernah ada dalam smartphone, dan menawarkan kinerja tak tertanding dengan daya tahan baterai yang lebih he-

Jakarta - Vivo termasuk salah satu vendor yang sering mengembangkan ponsel dengan desain inovatif. Kali ini mereka mengembangkan ponsel konsep bernama IFEA yang memiliki mekanisme kamera yang unik.

Ponsel konsep IFEA memiliki mekanisme kamera depan pop-up yang bisa dilepas dan bisa digunakan seperti kamera jarak jauh yang bisa dikontrol lewat ponsel, seperti dilansir detik.com dari SlashGear, Selasa (13/10).

Yang membuat ide ini unik dan sedikit aneh adalah kamera tersebut tetap bisa berfungsi meski sudah terpisah dengan ponsel. Sepertinya kamera ini memiliki sirkuit dan baterai

yang mentenagainya secara independen.

Setelah dilepas dari tempatnya, kamera ini kemudian bisa ditempatkan di berbagai permukaan untuk mengambil foto di sudut yang sulit atau mengambil selfie dengan sudut yang lebih luas.

Tapi konsep kamera ini tidak sekedar untuk mengambil foto secara jarak jauh. Dalam video demonstrasi yang diunggah Vivo, kamera yang sudah dilepas juga bisa dipasangkan di kerah anjing atau kemeja untuk menangkap video live.

Untuk mengamankan kamera saat dalam kondisi terpisah, ada juga sistem keamanan yang akan memperingatkan pengguna jika

ponsel dan kamera terpisah dengan jarak yang terlalu jauh. Mirip seperti fungsi keamanan di stylus S Pen milik Samsung.

Konsep ini tentu cukup menarik, bahkan sudah memenangkan penghargaan Red Dot Design Award. Tapi belum diketahui apakah Vivo berniat memproduksi desain kamera unik ini untuk dijual secara komersial.

Ini bukan satu-satunya ponsel konsep yang dipamerkan Vivo dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan lalu, vendor asal China ini memamerkan ponsel yang bagian belakangnya bisa berubah warna hanya dengan sentuhan tombol. (int/mr)

Kamera Vivo bisa dilepas pasang (Foto: Vivo)

Tertanda, ROnI RAkhMAT Pjs Bupati

dIAnTO MAMPAnInI Sekretaris Daerah

RAMlI Staf Ahli Bidang Pemerintahan

MARhUMAlA POnTAs Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan

MUhJElAn ARWAn Asisten Pemerintahan

WARIMAn dW Asisten Ekbang & Kesra

AgUs MAndAR Asisten Adm & Umum

hERMAn sUsIlO Kabag Umum

BURhAnUdIn Kabag Adminitrasi Pembangunan

sURyAnTO Kabag Hukum

yUlIzAR Kabag Tata Kelola Pemerintahan

WARIMAn dW Plt Sekretaris DPRD

yUnITA TRIsIA Kabag Organisasi

dElIs MARTOnI Kabag Perencanaan & Keuangan

IRWAn nAJIB Kabag Perekonomian & SDA

AndRIyAMA PUTRA Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa dARWIn Plt. Inspektur

JAPRInAldI Kepala Badan Pendapatan

nAPIsMAn Plt. Kadis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat & Desa

AsnUl Kepala Badan Kesbangpol

AdE fAhRER ARIf Plt. Kadis PUPR

JUPIRMAn Kadis Pendidikan & Pora

MARdAnsyAh Plt Kadis PMPTSPTK

EMMERsOn Kadis Pertanian

RUsTAM Plt. Kadis Lingkungan Hidup

MARWAn Kadis Perpustakaan dan Kearsipan

MURAdI Kadis P2KBPMPA

MAIsIR Kepala Bappeda dan Litbang

AzhAR Kadiskop, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

RIdWAn AMIR Plt. Kadis Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

IndRA sUAndy Kadis Pariwisata dan Kebudayaan

hElMI RUsPAndI Plt. Kadis Kesehatan

AsMARI Kadis Perhubungan

hEndRI sIsWAnTO Plt. Kepala BKPP dan Pelatihan

hEndRA Kepala BPKAD

syARIMAn

sAMsIR AlAM Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik

dR IRfAn Direktur RSUD

MUhAMMAd REfEndI zUkMAn Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ERdIAnsyAh Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan PlT. kAdIs PERIkAnAn dAn kETAhAnAn PAngAn Penanggulangan

Kabag Kesra

politik

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

5

Diadukan Tidak Profesional

Ketua dan Anggota KPU Dumai Diperiksa DKPP PEKANBARU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 94-PKE-DKPP/IX/2020, Selasa (13/10) pukul 09.00 WIB. Ketua dan empat Anggota KPU Kota Dumai yang menjadi Teradu dalam perkara ini adalah Darwis, Edi Indra, Siti Khadijah, Parno, dan Syafrizal. Kelimanya diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Dumai, yaitu Zulfan, Supratman, dan Agustri.

Ketiga orang Pengadu mendalilkan para Teradu telah bertindak tidak profesional dan melanggar ketentuan yang berlaku saat menerbitkan Surat KPU Kota Dumai Nomor 260/ HK.07.1–SD/1472/Kota/ VII/2020 tentang Rapid Test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tanggal 16 Juli 2020.

Ketua Bawaslu Kota Dumai yang bertindak sebagai Pengadu I, Zulfan menyebut para Teradu telah menyalahgunakan wewenangnya dengan langsung memberikan sanksi kepada Anggota PPS Bintan Deky Indrawan karena belum melaksanakan rapid test atau RT-PCR. Dalam surat di atas, para Teradu memutuskan untuk melarang Deky melaksanakan kegiatan pemilihan, karena tidak melakukan kegiatan rapid test yang diadakan KPU Kota Dumai.

“Sedangkan berdasarkan konfirmasi alat bukti dan kajian yang dilakukan

oleh kami, diketahui bahwa para Teradu belum pernah melakukan teguran sebelumnya kepada Sdr. Deky Indrawan atau koordinasi dengan para Pengadu terkait pemberian sanksi,” ujar Zulfan kepada majelis.

Sidang ini sendiri dipimpin anggota DKPP Prof Teguh Prasetyo yang bertindak sebagai Ketua Majelis. Ia didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Riau selaku Anggota Majelis, yaitu Neil Antariksa (unsur Bawaslu), Firdaus (unsur KPU), dan Sri Rukmini (unsur Masyarakat).

Bantah Di lain pihak, Ketua KPU Kota Dumai yang berstatus sebagai Teradu I, Darwis membantah semua dalil yang disebutkan oleh para Teradu.

Ia bersikeras telah melakukan hal yang menekankan pada protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada Kota Dumai 2020. Menurutnya, ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8c Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Selain itu, kegiatan tes rapid dan RT-PCR yang dilakukan KPU Kota Dumai juga berdasar pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam dua ketentuan di atas disebutkan bahwa setiap tahapan pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan Covid19. Dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b PKPU 6/2020 juga disebutkan adanya kegiatan rapid tes secara berkala untuk jajaran KPU, dari pusat

hingga tingkat ad hoc.

Darwis menambahkan, kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan juga ditegaskan dalam Pasal 11 PKPU 6/2020.

Atas dasar ketentuanketentuan di atas, kata Darwis, KPU Kota Dumai pun melaksanakan Nota Kesepakatan dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Dumai, yang beberapa isinya adalah sosialisasi terhadap protokol kesehatan Covid-19 serta pelaksanaan rapid tes dan PCR di setiap Puskesmas.

Darwis mengungkapkan, pihaknya telah melakukan beberapa kali tes rapid, yaitu pada 9 dan 10 Juli 2020 untuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Sedangkan rapid tes untuk jajaran Sekretariat

KPU Kota Dumai, PPK dan PPS dijadwalkan pada 14 Juli 2020. Namun, ternyata terdapat 91 orang yang terdiri dari Anggota serta jajaran Sekretariat PPK dan PPS yang tidak mengikuti tes tersebut. “Termasuk Saudara Deky yang tidak mengikuti tes rapid tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, KPU Kota Dumai memutuskan kembali mengadakan tes pada 15 Juli 2020 untuk 91 orang yang tidak mengikuti tes rapid yang diadakan pada 14 Juli 2020. Pada 15 Juli 2020, data menunjukkan bahwa Deky bersama 22 orang lainnya kembali tidak mengikuti tes rapid. Karenanya, kata Darwis, KPU Kota Dumai pun mengirim surat kepada 23 orang tersebut.

Salah satu poin dalam

surat itu adalah Deky bersama 23 orang lainnya diberi pilihan untuk melakukan tes rapid atau tes PCR secara mandiri dan harus menyerahkan hasilnya paling lambat pada 18 Juli 2020.

“Tepatnya bersamaan dengan Gerakan Coklit Serentak yang juga harus diikuti secara masif oleh jajaran penyelenggara KPU,” jelas Darwis.

Terkait larangan melaksanakan kegiatan pemilihan sebagaimana yang tertera dalam surat Nomor 260/ HK.07.1–SD/1472/Kota/ VII/2020, Darwis menjelaskan bahwa maksud kalimat tersebut adalah 23 orang tersebut tidak dibenarkan mendampingi PPDP ke lapangan saat coklit dilakukan, sebelum menyerahkan hasil tes rapid atau hasil PCR. “Hal ini telah Teradu

sampaikan kepada Saudara Deky saat klarifikasi di Bawaslu Kota Dumai,” ungkapnya.

Darwis juga menegaskan bahwa surat yang dikirim KPU Kota Dumai kepada Deky beserta 22 orang lainnya bukanlah berisi sanksi atau teguran, melainkan hanya bersifat mengingatkan agar tidak mendampingi PPDP di lapangan saat Coklit dilakukan.

“Kami juga telah pertemuan dengan Saudara Deky sebelum ia melaporkan ke Bawaslu. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak mengikuti tes rapid karena takut mendapat hasil positif dalam tes itu,” tutup Darwis. (mr/sri)

Said Hasyim-Abdul Rauf Ditetapkan sebagai Paslon Pilkada Meranti PEKANBARU - Setelah sembuh dari Covid-19 dan mengikuti proses pencalonan akhirnya pasangan Said Hasyim - Abdul Rauf ditetapkan sebagai calon kepala daerah Kepulauan Meranti, Selasa (13/10).

Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan Bapaslon Said Hasyim dan Abdul Rauf, ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) Pemilihan bupati/wakil bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya hari ini, Rabu (14/10), Paslon tersebut ditetapkan nomor urut paslon tersebut. “Besok penetapan nomor urut Paslon tersebut. Selanjutnya paslon Said Hasyim dan Abdul Rauf akan melaksanakan kampanye mulai 16 Oktober 2020,” sebutnya lagi.

Dengan ditetapkan hari ini, sudah dipastikan bahwa pasangan tersebut akan mendapatkan nomor urut 4. Karena, nomor urut tersebut yang tersisa dari 4 paslon yang maju pada Pilkada tahun ini.

Sementara itu, Ketua KPU Kepulauan Mer-

anti Abu Hamid mengatakan penetapan penetapan paslon Said Hasyim-Abdul Rauf setelah melewati proses verifikasi dan perbaikan berkas yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

“Hari ini sudah ditetapkan dan besik (hari ini) akan dilaksanakan pencabutan nomor urut,” katanya.

Bagi paslon yang sudah ditetapkan dan masa kampanye saat ini, sambungnya, KPU Kepualauan Meranti tetap mengharuskan paslon memenuhi protokol kesehatan Covid-19 dan mematuhi PKPU 6 Tahun 2020.

“Kita berharap, semua paslon dapat mengutamakan protokol kesehatan Covid-19 saat melakukan kampanye.

Lalu masyarakat hendaklah terdaftar di data pemilih dan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang. Kita juga berharap, pemilihan tahun ini lebih ramai dari sebelumnya. Maka gunakanlah hak pilih untuk menentukan pemimpin Kepulauan Meranti kedepanya,” harapnya. (mr/sri)

DKPP memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Selasa (13/10) di kantor Bawaslu Riau. (foto:dkpp.go.id)

Pilkada Saat Pandemi Potensial Silent Money Politic DEPOK - Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof Dr Eko Prasojo, mengatakan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak adanya money politic atau politik uang secara silent.

Alasannya, ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi.

“Pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga dapat berpotensi memberikan dampak di antaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat.

Pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural semata, tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal,” kata Ekodalam keterangannya, Selasa (13/10).

Namun pada sisi lain,

katanya, jika Pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada Pjs kepala daerah tidak dapat membuat keputusan strategis. Di antaranya tentang pemakaian dana negara, organisasi, SDM, program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020, terjadi penundaan berbagai program pembangunan.

Ia juga menyebutkan bahwa terbuka opsi Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

“Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan

pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Eko, yang juga merupakan dekan FIA UI. Sementara itu guru besar FISIP UI, Prof Dr Valina Singka Subekti, mengatakan Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

Setidaknya terdapat 715 pasangan calon, 106 juta lebih pemilih, ratusan ribu TPS, dan jutaan petugas KPPS. Pilkada dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, ekonomi, kultural.

Pilkada diharapkan bukan hanya sekadar ritual

prosedural elektoral tetapi pilkada harus dapat menjamin melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah-daerah.

Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi Covid19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?” Prof Valina membuka opsi untuk melakukan penundaan, yaitu opsi penundaan serentak ataupun penundaan secara parsial. Menurutnya, selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran Covid-19, menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat, inovasi pengaturan

perpanjangan waktu untuk pemungutan suara.

Selain itu perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik, pemungutan suara via pos, kotak suara keliling, inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan, memberi pemahaman pada petugas pemilu dan pemilih mengenai pilkada dengan protokol kesehatan.

“Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko,” ujar dia. (mr/sri)

PAW Anggota DPRD dari Golkar Dituntaskan Bulan Ini

KPU Kepulauan Meranti menggelar rapat pleno penetapan pasangan Said Hasyim-Abdul Rauf menjadi peserta Pilkada meranti, Selasa (13/10). (ist)

PEKANBARU - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD di Partai Golkar baik itu yang duduk di DPRD Provinsi Riau maupun di kabupaten dan kota saat ini sedang diproses. Partai berlambang pohon beringin menargetkan bulan ini sudah tuntas.

Sebagaimana diketahui ada satu anggota Dewan Provinsi Riau dari Golkar yang akan di PAW kan.

Yakni Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet

sudah dinyatakan resmi maju di Pilkada, sesuai perolehan suara nama Yanti Komalasari akan menggantikan posisi Eet di DPRD Riau.

Kemudian ada juga nama Ketua DPRD Kuantang Singingi Andi Putra yang juga ketua DPD Golkar Kuansing, ia maju di Pilkada Kuansing bersama Suhardiman Ambi.

Selanjutnya, ada juga nama Syarifah anggota DPRD Kota Dumai maju

Ikhsan mendampingi Eko Suharjo di Pilkada Kota Dumai.

Untuk SK pemberhentian yang maju di Pilkada, su-

dah dikeluarkan dan saat ini masing-masing partai mengusulkan untuk pengisian PAW wakil mereka di DPRD. “Sekarang ini lagi mengurus administratif kita, Insya Allah, dalam bulan ini kita tuntaskan,”ujar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau, Ikhsan kemarin.

Menurut Ikhsan pihaknya tidak akan mengulur-ulur proses untuk PAW, dan akan dijalankan

sesuai mekanisme yang ada di partai.

Sebagaimana diketahui untuk DPRD Riau sendiri ada enam anggota DPRD yang akan di-PAW karena maju di Pilkada.

Enam anggota Dewan tersebut Indra Gunawan dari Golkar, Asri Auzar dari Demokrat, Zukri Misran dari PDI Perjuangan, Husni Tamrin dari Gerindra, Muhammad Adil dari PKB dan Komperensi dari PAN. (mr/sri)

AdvertoriAl

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

6

Bupati Harris Paparkan Keberhasilannya Memimpin H M Harris

Bupati Pelalawan BUPATI Pelalawan, H M Harris mengikuti sidang paripurna HUT Kabupaten Pelalawan ke-21, Senin (12/10).

BUPATI Pelalawan, H M Harris menyerahkan cinderamata kepada tokoh masyarakat Kabupaten Pelawawan.

P

ELALAWAN - Meski berlangsung secara sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun secara keseluruhan Sidang Paripurna HUT Pelalawan ke 21 yang digelar di aula Lantai 2 Gedung DPRD Pelalawan, Senin (12/10) berjalan dengan khidmat dan melalui protap kesehatan yang ditentukan.

Dihadiri Bupati Pelalawan H M Harris, Wabup Pelalawan Drs H Zardewan MM, sidang paripurna HUT Pelalawan dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal, dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Pelalawan dan forkopimda. Tampak juga para pendiri Pelalawan serta tokoh masyarakat daerah ini. Undangan yang dibatasi di dalam Gedung DPRD Pelalawan dikarenakan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung, tak membuat HUT Pelalawan ke-21 ini, kehilangan sakralnya.

Dalam pidatonya di akhir masa jabatannya, HM Harris mengatakan bahwa perayaan ulang tahun ini merupakan momen yang sangat penting dan menjadi wadah bagi kita untuk melakukan refleksi, muhasabah serta intropeksi terhadap langkah-langkah pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah sebagaimana menjadi tujuan dimekarkannya daerah ini menjadi daerah otonom sendiri pada tahun 1999 yang lalu.

Mengambil tema HUT Pelalawan Ke-21 Tahun 2020 yakni, “Sehat, Aman dan Produktif Mewujudkan Pelalawan Emas”.

Tema ini diambil berkenaan dengan situasi dan isu penting yang kita hadapi saat ini yakni pandemi Covid-19 dan adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan periode 20212026. Pandemi Covid-19 benarbenar sangat berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan di daerah kita ini. Penyebaran virus corona yang sangat cepat ini harus diputus dengan mengurangi interaksi antar kita, menjaga jarak dan bahkan dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak kita untuk melakukan aktivitas sosial, aktivitas budaya, aktivitas keagamaan dan bahkan terbatas ruang gerak kita untuk melakukan aktivitas ekonomi.

“Barangkali wabah ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah SWT, senantiasa beribadah kepada-Nya dan bertobat atas kesalahan dan keserakahan kita. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Satu hal yang pasti bahwa kehidupan ini harus terus berjalan dan roda perekonomian harus terus berputar. Hidup berjalan dengan kebiasaan baru, berjalan dengan cara dan interaksi baru, berjalan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Isu penting lainnya pada tahun 2020 ini yang harus mendapat perhatian serius kita semua ada-

lah terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 20212026. Pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, dan menjadi bagian dari penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Saat ini sudah memasuki tahapan yang sangat krusial yakni masa kampanye.

Pilkada merupakan agenda penting dalam memilih pemimpin Pelalawan yang berkualitas.

Untuk mendapatkan pemimpin terbaik dan berkualitas tersebut, maka Pilkada harus dilaksanakan dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip bebas dan berkeadilan. Sebagai sebuah pesta, Pilkada harus memunculkan kesuka-citaan, dalam suasana kekeluargaan. Pilkada harus dilaksanakan dengan damai, Pilkada tidak boleh memicu kericuhan.

Kondusifitas daerah di samping menjadi prasyarat, juga menjadi tujuan dari Pilkada itu sendiri. Kita harus komit menciptakan keamanan di masyarakat, agar Pilkada dapat terselenggara dengan baik, dengan penuh kegembiraan, dan dengan tetap mewaspadai kemungkinan meluasnya penyebaran Covid-19.

Itulah isu-isu penting saat ini yang harus kita kelola dengan baik sehingga pembangunan kita tetap berjalan. Sehat, Aman dan Produktif menjadi kata kunci utama pada tahun ini guna terwujudnya Pelalawan EMAS sebagaimana menjadi Visi Pembangunan kita dalam 5 tahun ini.

“Pidato saya hari ini merupakan pidato terakhir saya selaku Bupati pada Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Pelalawan.

Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan hal-hal terkait pembangunan terutama selama lima tahun terakhir ini,” ucap Harris.

Dalam 5 tahun ini kami merumuskan langkah pembangunan di dalam RPJMD dengan mengusung visi Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Eknomi Mandiri, Aman dan Sejahtera). Hal ini bermakna bahwa dalam 5 tahun ini pembangunan di Pelalawan dilakukan dengan pendekatan inovatif dan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam memberdayakan kemampuan dan sumber daya daerah. Kita mengusung 7 Program Staregis yang disusun dari latar belakang permasalahan utama daerah dan potensi pembangunan yang prioritas dikembangkan. ke-7 Program Startegis itu adalah, Pelalawan Sehat, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis, dan Pelalawan Inovatif.

Banyak hal yang ingin dica-

pai sebenarnya dalam 5 tahun bahkan 10 tahun kepemimpinan kami, namun belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Hal ini bisa disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang tidak terlalu besar dan bahkan tahun-tahun terakhir terus mengalami penurunan, ada juga yang disebabkan koordinasi ke sumber pembiayaan lain baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, investor dan lain-lain, belum memberikan hasil yang maksimal.

Selain itu kendala yang diakibatkan wanprestasi dari mitra kerja seperti kontraktor cukup signifikan mempengaruhi pencapaian hasil pembangunan. Banyak pekerjaan yang sudah dialokasikan di dalam APBD dengan rantai perencanaan yang panjang dan melalui keputusan politik yang cukup alot, namun alih-alih kemudian tidak berhasil dikerjakan atau tidak selesai dikerjakan. Tentu hal ini sangat merugikan, terutama masyarakat yang seharusnya sudah dapat mengambil nilai manfaat pembangunan kemudian harus tertunda. Selain itu peraturan yang multitafsir yang harus dipacu dalam melaksanakan pembangunan terkadang juga menjadi bagian dari penyebab tidak maksimalnya pembangunan yang dijalankan.

Kemudian, prinsip dan penciptaan Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih (Good Government dan Clear Governance) menjadi tuntutan dan pilar penting keberhasilan pembangunan saat ini. Selama 5 tahun terakhir sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 ini, telah banyak terjadi perubahan dan kemajuan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil capaian 7 Program Strategis dapat diungkap catatan keberhasilan itu sebagai berikut : -. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan cukup baik pada tahun 2016 adalah hanya sebesar 2,96 persen, tahun 2017 sebesar 4,06 persen, tahun 2018 sebesar 3,75 persen dan tahun 2019 sebesar 3,91 persen, dimana kondisi ini lebih baik dari rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

-.

Persentase jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pelalawan dari tahun ke tahun semakin menurun, dimana saat ini sebesar 9,62 persen, jauh turun dari tahun 2016 yakni sebesar 11,00 persen.

-. Tingkat pengangguran terbuka penduduk Kabupaten Pelalawan saat ini sebesar 4,80 persen, jauh lebih rendah dari 5 Tahun lalu yakni sebesar 7,61 persen dan berada di bawah rata-rata tingkat pengganguran terbuka Provinsi Riau.

-. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan terus mengalami peningkatan. Sekarang IPM Kabupaten Pelalawan sudah mencapai Angka 71,85 Poin, dimana 5 Tahun yang lalu IPM Kabupaten Pelalawan hanya 70,21 Poin.

“Pada prioritas pembangunan Pelalawan Cerdas, dari berbagai program atau kegiatan dalam rangka meningkatan pelayanan pendidikan dasar dan peningkatan pendidikan masyarakat, kita telah berhasil meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah dari 5 tahun lalu sebesar 8,19 naik menjadi 8,49 tahun dan meningkatkan pencapaian angka harapan lama sekolah dari 11,68 naik menjadi 12,17 tahun,” ucapnya.

Peningkatan pendidikan masyarakat antara lain kita terus mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui bantuan biaya operasion-

al Akademi Komunitas Pelalawan dan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Setidak-tidaknya hal ini akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi di daerah ini.

Prestasi bidang pendidikan yang dicapai pada beberapa tahun ini, dimana tingkat nilai kelulusan pencapaian program Pelalawan Sehat sejak dicanangkan tahun 2011 silam hingga tahun 2020 dinilai berhasil dan dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan yang dicapai pada kurun waktu tersebut, antara lain : 1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan atas kinerja dan efektifitas pengelolaan APBD yang baik dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan.

2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan Sertifikat Eliminasi Filariasis. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kabupaten Pelalawan melaksanakan Program pencegahan filariasis (penyakit kaki gajah).

3. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, menerima Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalalm pelaksanaan peningkatan kesadaran kesehatan di tengah masyarakat ini, tidak hanya sebatas slogan semata melainkan terus direalisasikan dengan berbagai kegiatan kegiatan nyata di lapangan.

Pada prioritas pembangunan Pelalawan Lancar, dari pembangunan berbagai infrastruktur jalan, jembatan, dermaga dan bahkan penyediaan alat transportasi di perairan, telah berdampak pada semakin lancarnya arus barang dan orang serta secara signifikan telah menekan biaya transportasi di berbagai wilayah di Kabupaten Pelalawan. Hampir seluruh kecamatan saat ini sudah terhubung oleh jalan yang sangat baik, berbeda jauh dari kondisi 10 tahun sebelumnya, yang masih jalan tanah atau mengandalkan jalan perusahaan dan juga mengandalkan transportasi sungai.

Kecamatan Teluk Meranti yang terhubung oleh jalan provinsi memang masih perlu perjuangan, tapi dengan masuknya jalan tersebut dalam rencana penanganan RPJMN tentu akan terjadi percepatan pembangunan sehingga dapat dinikmati maksimal oleh masyarakat. Di ujung jalan lintas bono ini terdapat Pelabuhan Sokoi yang juga sudah direncanakan untuk ditangani Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan fokus membuka Jalur Roro dari Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Ferry Penumpang Internasional, sebagai pintu masuk ke Kawasan Wisata Bono Teluk Meranti.

Pada prioritas pembangunan Pelalawan Terang, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bekerja sama dengan PT PLN Persero terus menerus membangun dan menyediakan jaringan listrik ke desa-desa. Saat ini sudah seluruh desa terpasang jaringan listrik, sebagian besar sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Ada beberapa desa yang masih dalam proses penyambungan aliran listrik. Akhir tahun ini diharapkan tak ada lagi desa di Kabupaten Pelalawan yang tidak berlistrik. Jika hal itu sudah terwujud, maka rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Pelalawan akan meningkat mencapai angka 95 persen, jauh melebih target dan harapan sebelumnya.

“Dapat kami sampaikan, angka rasio elektrifikasi Pelalawan saat ini mencapai 93 persen, meningkat dari 5 tahun lalu, yang hanya sebesar 72,24 persen,” katanya.

Pada priorotas pembangunan Pelalawan Makmur, Pemkab Pelalawan terus mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, perindustrian, dan jasa lainnya terutama dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah, dengan mengedepankan peran koperasi. Gambaran keberhasilan Pelalawan Makmur ini dapat dilihat pada angka pengeluaran perkap-

ita penduduk Pelalawan yang terus mengalami peningkatan dari Rp11,422 juta pada 5 tahun lalu menjadi Rp12,149 juta. Program pembangunan pertanian yang kita lakukan berdampak pada semakin meningkatnya produksi dan produktivitas padi, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Sentra pengembangan padi Pulau Mendol terus dibenahi baik sarana prasarana, kelembagaan petaninya, kapasitas petani, kompentensi tenaga teknis, dukungan alsintan, pengelolaan perbenihan, dan lain sebagainya. Dari total luas tanam lebih kurang 7.000 Ha, saat ini seluas 600 Ha sudah menerapkan pola tanam dua kali setahun IP 200, dan bahkan ada juga yang sudah diterapkan IP300 dengan kombinasi komoditas jagung. Atas komitmen yang tinggi pada pengelolaan sektor pertanian ini, Pemerintah Daerah menerima penghargaan-penghargaan beberapa tahun terakhir ini, di antaranya : -. Dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Kabupaten Pelalawan dinilai sukses menerapkan Inovasi Teknologi Pertanian.

-. Kabupaten Pelalawan terpilih sebagai penerima penghargaan Natamukti dari ICSB Indonesia City Awards 2019. Penghargaan Natamukti ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang berhasil mendorong keberlangsungan UMKM di Kabupaten Pelalawan.

-. Salah satu Koperasi Binaan di Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019.

Pada prioritas pembangunan Pelalawan Eksotis, kita terus melakukan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Bono dan obyek-obyek wisata lainnya. Pemerintah Daerah terus mengembangkan destinasi wisata di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan, namun keberhasilan pengembangan destinasi wisata unggulan kecamatan itu sangat tergantung pada peran serta masyarakat dan bahkan pemuka adat dalam memberikan dukungan pembangunannya.

Khusus untuk pengembangan Eko Wisata Danau Tajwid sekarang telah menjadi kawasan obyek wisata dengan berbagai macam wahana permainan yang diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Pelalawan semakin meningkat baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, bahkan event Wisata Festival Bekudo Bono sudah masuk Kalender Wisata Nasional.

Pada prioritas pembangunan Pelalawan Inovatif, sebagai implementasi dari visi Inovasi Menuju Pelalawan EMAS, pada Tahun 2020 ini, seluruh Perangkat Daerah termasuk Pemerintahan Kecamatan telah menciptakan dan melaksanakan inovasi kerja dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Dari 41 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pelalawan, terdaftar lebih dari Inovasi Kerja dan Inovasi Pelayanan, yang diharapkan hal ini dapat mendorong efisiensi dan efektifitas kerja, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Terkait pembangunan Kawasan Teknopolitan, di samping kegiatan yang sudah ada terus berjalan intensif seperti penyelenggaraan pendidikan tinggi, inkubasi teknologi yang melahirkan pengusaha pemula berbasis teknologi, terdapat aktivitas teaching industri yakni pengolahan produk hilir sawit oleh mahasiswa dan dosen STT Pelalawan.

“Saat ini kita sedang mempersiapkan hadirnya industri Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis kelapa sawit yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dimana Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebagai pilot pengembangannya,” kata Bupati.

Berhubungan dengan hal-hal inovatif yang kita lakukan itu, maka Bupati Pelalawan menerima berbagai penghargaan di bidang pengembangan inovasi di antaranya, tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Presiden RI, Innovation Gov-

erment Award (IGA), Inagara Award dan penghargaan Budhi Praja dari Kementerian Ristek serta penghargaan untuk kategori The Best Innovation On Technopolitan Policy ole Sindo Media.

Pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan berbagai kemajuan yang dicapai antara lain keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang pada tahun ini merupakan tahun ke-8 secara berturut turut kita memperoleh opini tersebut.

Selanjutnya, Komitmen kita dalam melindungi dan memenuhi hak anak kita intensifkan pada 3 tahun terakhir ini secara bersama-sama instansi vertical, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam melindungi anak serta terus membangun berbagai fasilitas dalam memenuhi kebutuhan anak. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Predikat Pratama 2 tahun berturut-turut dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Visi pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 yakni Inovasi Menuju Pelalawan Emas Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera. Adapun makna dari visi tersebut adalah pembangunan yang didorong upaya, gerakan dan prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri dalam ekonomi, aman dan sejahtera dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mandiri dalam ekonomi berarti memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan kemampuan dan sumber daya daerah.

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021 sebagai yaitu, pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, beriman bertaqwa dan berbudaya melayu. Dua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tiga, meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Empat, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Lima, meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa. Enam, meningkatkan investasi dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Dan tujuh, menciptakan ketertiban dan keamanan.

Melalui visi pembangunan Inovasi Menuju Pelalawan Emas yang menjadi arah kebijakan Pemkab Pelalawan tahun 2016-2021 dengan tetap meneruskan 7 program starategis yang lahir dari semangat pembaharuan menuju kemandirian.

7 Program strategis tersebut yaitu, pertama, Pelalawan Sehat, masyarakat harus sehat dan pelayanan kesehatan yang baik.

Terwujud Puskesmas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan meraih prestasi akreditasi UTAMA atau bintang empat satu satunya di Provinsi Riau.

Kedua, Pelalawan Cerdas untuk meningkatkan IPM dan peningkatan sumber daya manusia. Sampai ke membangun kampus perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan.

AKNP dan ST2P merit perguruan tinggi yang mencetak SDM berkualitas dan sangat dibutuhkan. Ketiga, Pelalawan Terang, meningkatkan elektrifikasi dan membangun PLTMG. Keempat, Pelalawan Lancar dan PPIDK, pembangunan infrastruktur perhubungan serta desa kelurahan. Kelima, Pelalawan Makmur, membangun pertanian, perkebunan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, Pelalawan Eksotis, pembangunan kawasan wisata serta promosi daerah. Gelombang bono dari hal yang menakutkan menjadi potensi wisata.

Dan menjadi ikon wisata Riau.

Ketujuh, Pelalawan inovatif, membangun berbagai inovasi sesuatu potensi daerah. (Adv/Ndy)

Sambungan

METRO RIAU RABU, 14 OKTOBER 2020

7

Naskah editing pada format penulisan naskah UU Ciptaker.

“Mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik,” katanya.

Azis menjelaskan, draf naskah UU Ciptaker yang dibawa dalam rapat paripurna pengesahan 5 Oktober lalu masih berdasarkan format pengetikan di Badan Legislasi DPR. Namun setelah UU disahkan, maka perlu ada penyesuaian di Kesetjenan DPR. “Proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa tapi pada saat sudah masuk tingkat dua proses pengetikannya masuk di Kesekjenan, dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan dalam UU,” jelas Azis.

Azis menegaskan, saat ini proses pengeditan di Kesetjenan DPR sudah selesai. “Sehingga besar-tipisnya yang berkembang ada 1.000 sekian, ada yang tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan dalam Kesekjenan dan me-

kanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman, berikut UU dan penjelasan UU Ciptaker,” terang Azis.

Politikus Partai Golkar itu juga mengungkap, 812 halaman tersebut sudah termasuk penjelasan dari UU Ciptaker. Untuk UU-nya sendiri, kata Azis, hanya berjumlah 488 halaman.

“Kalau sebatas pada UU Ciptaker hanya sebatas 488 halaman ditambah penjelasan menjadi 812 halaman.

Sehingga simpang siur mengenai halaman secara resmi kami lembaga Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen, netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman.

Hal-hal ini perlu kami sampaikan supaya tidak membingungkan khalayak secara luas,” sebutnya.

Sejumlah wakil rakyat sebelumnya mengeluhkan ketiadaan naskah RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Azis menyebut draf tersebut perlu diproses oleh Setjen DPR. “Kemudian kenapa teman-teman anggota ada yang menerima (draf), ada

yang tidak, bahwa itu proses di Kesekjenan perlu waktu,” kata Azis.

Menurutnya, DPR juga telah menerapkan sistem e-parlemen yang dapat diakses oleh setiap fraksi di DPR. Ia juga menilai setiap anggota DPR dapat meminta kepada draf salinan UU Ciptaker kepada Sekjen DPR. “Dan parlemen sudah menerapkan mekanisme eparlemen yang kami kirim kepada poksi-poksi dan fraksi-fraksi,” kata Azis.

“Plus ada mekanisme di dalam Tatib Pasal 168 disampaikan bahwa anggota dapat saja mengakses kepada Sekjen untuk meminta draf hard copy-nya secara detail,” sambungnya.

Selain itu, Azis menegaskan draf yang diketok di DPR adalah draf yang dikirim oleh Baleg DPR. “Yang diketok di rapat paripurna adalah naskah yang dikirim Baleg,” ujar Azis.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fadli Zon mempertanyakan UU Ciptaker yang telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Fadli mengaku tidak tahu naskah apa yang disahkan di paripurna

Sebelumnya, Hary dan Joko dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum. Adapun Hendrisman dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara, serta Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Dua terdakwa lain dalam kasus Jiwasraya, yaitu Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, belum menjalani sidang tuntutan lantaran keduanya terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus diisolasi.

Jaksa sebelumnya menilai para terdakwa tersebut telah terbukti melaku-

kan korupsi di perusahaan pelat merah Jiwasraya. Perbuatan mereka dinilai telah membuat negara mengalami kerugian Rp16,8 triliun.

Pada Senin, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Tersangka itu adalah Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Piter Rasiman.

“Telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama PR dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono seperti dilansir tempo.co.

Hari mengatakan, penetapan tersangka terhadap Piter Rasiman merupakan pengembangan dari fakta persidangan enam terdakwa kasus Jiwasraya. Piter,

kata Hari, diduga bersama enam terdakwa yang telah disidangkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Hari memastikan tim penyidik Kejagung tidak berhenti tetapkan tersangka hanya di Piter Rasiman. Penyidik bakal mencari tersangka lainnya. “Sepanjang ada alat bukti, akan kami tetapkan jadi tersangka,” kata Hari.

Atas perbuatannya, Piter disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta, Pasal 3 dan Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mr/fjr)

Baik (CPOB)/Good Manufacturing Practice (GMP).

Saat ini, uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 masih berjalan di minggu kedua Oktober 2020 ini. Data terakhir menunjukkan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, 843 relawan yang sudah mendapat penyuntikan kedua, dan 449 relawan dalam tahap pengambilan darah pasca penyuntikan kedua/masuk periode monitoring.

Hingga saat ini uji klinis tahap tiga berjalan lancar dan belum ada dilaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius akibat pemberian suntikan calon vaksin Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada November nanti. Sebab, vaksin yang dibeli Indonesia dari beberapa negara akan datang bulan depan, meliputi Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.

Seperti dilansir cnnindonesia.com, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir telah bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin itu pada Sabtu (12/10) lalu untuk memfinalisasi pembelian vaksin.

Sementara itu, jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, bergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain. Rinciannya, Cansino menyanggupi 100 ribu vaksin (single dose) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk 2021.

Kemudian, Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis

vaksin (dual dose) tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020. Sinovac akan mengirim 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Sedangkan untuk 2021, Cansino mengusahakan penyediaan 20 juta (single dose), Sinopharm 50 juta (dual dose), dan Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan satu dosis vaksinasi. Sementara, dual dose dibutuhkan dua kali vaksinasi untuk satu orang.

Menkes Terawan mengatakan persiapan program vaksinasi ini terus dilakukan. Pemerintah akan memprioritaskan para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” ujarnya.

Kasus Positif di Riau Bertambah 166 Kasus positif Covid-19 di Riau kembali bertambah 166 orang pada Selasa.

“Kabar baiknya, Riau juga terdapat penambahan 121 pasien Covid-19 yang sembuh. Kabar duka, terdapat penambahan lima pasien yang meninggal dunia karena Covid-19,” ujar Kepala

Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir.

Dengan penambahan itu, sambungnya, maka total kasus positif Covid-19 di Riau berjumlah 10.338 orang, dengan rincian pasien melakukan isolasi mandiri 2.651 orang, dirawat di RS 1.090 orang, sembuh 6.367 orang, dan 230 orang meninggal dunia.

Adapun 166 kasus baru positif corona di Riau, menurut Mimi, tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Pekanbaru masih jadi penyumbang terbanyak yakni 86 kasus, disusul Kampar 29 kasus, Kepulauan Meranti 14 kasus, Bengkalis dan Dumai masing-masing sembilan kasus, Siak tujuh kasus, Rohul enam kasus, Pelalawan tiga kasus, Inhu dan Kuansing masing-masing satu kasus, dan satu kasus warga provinsi lain.

Sedangkan 121 pasien yang sembuh merupakan warga Pekanbaru 12 orang, Kampar 34 orang, Pelalawan 11 orang, Siak tiga orang, Inhil tiga orang, Inhu 20 orang, Kuansing 11 orang, Rohul dua orang, Bengkalis sembilan orang, dan Dumai 16 orang.

Kemudian, lima orang pasien yang meninggal karena Covid-19, yaitu Tn S (68) warga Pekanbaru, Ny E (43) warga Pekanbaru, Tn SS (47) warga Siak, Tn AH (47) warga Inhil, dan Ny Q (52) warga Kampar.

Sementara itu, suspek yang melakukan isolasi mandiri berjumlah 8.103 orang, isolasi di RS berjumlah 291 orang, selesai isolasi berjumlah 29.417 orang, dan meninggal berjumlah 119 orang. “Total suspek berjumlah 37.930 orang,” kata Mimi. (rvo/fjr)

4 Terdakwa

Bio

UU Ciptaker.

Begitu juga dengan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, yang menyuarakan hal serupa. Ia mengatakan tidak menerima naskah RUU Ciptaker saat rapat paripurna.

“Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut,” kata Didi.

Selain itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf, mengata-

kan belum mendapat draf UU Ciptaker hingga Sabtu (10/10) yang disahkan dalam rapat paripurna. Bahkan, menurutnya, Fraksi PKS juga telah mengajukan permohonan resmi untuk meminta draf UU tersebut.

“Sampai hari kemarin, saya secara pribadi maupun fraksi secara tertulis meminta untuk draf yang sudah ditandatangani yang kemudian diketok di paripurna sehingga menjadi undangundang. Itu mana itu barangnya? Sampai hari ini

kita belum mendapatkannya,” kata Bukhori pada Sabtu siang lalu.

Omnibus Law UU Ciptaker merupakan produk politik yang menuai banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari partai politik di luar pemerintah, ormas Islam, elemen mahasiswa hingga serikat buruh.

Demonstrasi menolak UU tersebut terjadi di berbagai daerah, seperti Jakarta, Pekanbaru, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makas-

sar. Umumnya diinisiasi oleh mahasiswa dan kelompok buruh. Tak sedikit pula unjuk rasa yang berujung kericuhan dengan aparat.

Meski gelombang penolakan sudah banyak, pemerintah khususnya Presiden Jokowi tetap tak mau membatalkan UU tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Jokowi meminta pihak yang menolak agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (mr/fjr)

“Kalau untuk meneruskan aspirasi tidak perlu, karena tanpa diteruskan pun, orang pusat juga sudah tahu. Tetapi yang kami inginkan sikap/tindakan Gubri sebagai pimpinan nomor satu di Riau,” sambungnya.

Setelah lama menunggu, akhirnya massa ditemui oleh Wakil Gubri Edy Natar Nasution. Dalam kesempatan itu, Wagubri membacakan tiga poin tuntutan Geram Riau.

Tiga tuntutan itu, seperti dilansir cakaplah,com, pertama adalah menolak dengan tegas UU Ciptaker dan menuntut dibatalkannya UU Ciptaker. Kedua, mendesak Presiden RI menerbitkan Perppu terkait UU Ciptaker. Ketiga, mengecam keras perilaku dan tindakan represif yang telah dilakukan aparat ke-

polisian.

Meski telah dibacakan tuntutan, massa masih tetap tidak menerima dengan alasan tuntutan yang dibacakan Wagubri tidak terdengar oleh semua massa yang jumlahnya ribuan orang itu.

Karena terjadi konflik kecil antarmassa, akhirnya Wagubri didampingi Kepala Polda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi, Komandan Korem 031/Wirabima Brigjen M Syech Ismed, Kepala Satpol PP Riau Hadi Penandio, dan Kepala Disnakertrans Riau meninggalkan lokasi aksi.

Setelah menemui massa, Wagubri bersama Forkopimda menggelar rapat terbatas di ruang transit Kantor Gubri. Sementara itu, massa membubarkan diri dengan tertib seki-

tar pukul 17.30 WIB. Gubri Syamsuar sebelumnya menyatakan bakal mengirimkan surat aspirasi terkait penolakan terhadap UU Ciptaker yang disampaikan oleh beberapa serikat buruh dan mahasiswa di Riau. Surat tersebut akan dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR. Surat bernomor 560/ Disnaker/2298 tertanggal 12 Oktober 2020 itu telah ditandatangi oleh Gubri setelah ia mengadakan dialog bersama perwakilan tiga serikat buruh dan mahasiswa.

“Iya benar, saya bersama Forkopimda mengadakan dialog bersama perwakilan pengurus tiga serikat buruh/pekerja yang ada di Riau. Kita lakukan dialog secara bergantian.

Mereka menyampaikan

aspirasi dan meminta disampaikan kepada pimpinan pusat,” kata Syamsuar, Senin (12/10).

Surat yang akan dikirim ke Jakarta itu berbunyi: “Dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020, di Provinsi Riau telah terjadi aksi unjuk rasa menolak terhadap Undang-Undang tersebut oleh serikat pekerja/buruh dan elemen mahasiswa di Provinsi Riau. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Riau meneruskan aspirasi serikat pekerja/buruh dan elemen mahasiswa di Provinsi Riau yang menyatakan menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan”. (rvo/fjr)

“Yang di Medan sudah, semuanya sudah ditahan. Dan semua ditarik untuk pemeriksaannya di Bareskrim Mabes Polri.

Yang Jakarta yang (ditangkap) tanggal 12 ini berarti sudah lebih dari 1x24 jam, yang satu, yang dua belum, kemudian satu lagi yang Tangsel ini sudah lebih, sudah ditahan,” lanjutnya.

Awi juga menjelaskan serangkaian penangkapan dilakukan sejak 9 Oktober hingga Selasa kemarin. Delapan orang itu ditangkap terkait demonstrasi penolakan Omnibus Law UndangUndang Cipta Kerja yang berakhir ricuh.

“Terkait dengan demo omnibus law mulai dari tanggal 8 kemarin, yang kira sama-sama tahu kejadiannya, dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini (kemarin) tanggal 13, tim telah melakukan beberapa kali penangkapan,” ujar Awi. Awi menyampaikan, penangkapan kedelapan orang itu bermula dari percakapan di grup WhatsApp. “(Penangkapan bermula dari) percakapan di grup WhatsApp,” ujarnya.

Awi menuturkan, delapan orang tersebut diduga memberikan informasi menyesatkan. Awi mengata-

kan, informasi yang disebar kedelapan orang tersebut juga bermuatan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) serta penghasutan.

“Patut diduga merekamereka itu memberikan informasi yang menyesatkan berbau SARA dan penghasutan-penghasutan itu,” tuturnya.

Mereka dikenakan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pasal penghasutan dalam KUHP. Awi menjelaskan pasal-pasal yang menjerat para anggota dan petinggi KAMI hingga ditangkap aparat kepolisian.

“Mereka dipersangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA dan/atau penghasutan,” kata Awi. Para pentolan KAMI dijerat dengan pasal dalam UU ITE. Selain itu, mereka dijerat pasal penghasutan dalam KUHP. “Jadi, sesuai Pasal 45A ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan,” ujarnya.

Awi juga menjelaskan, ancaman hukuman bagi anggota KAMI yang ditangkap. Mereka terancam hukuman enam tahun penjara.

“Untuk ancaman pidananya untuk yang UU ITE enam tahun pidana penjara atau denda Rp1 miliar, dan untuk penghasutannya di Pasal 160 KUHP ancaman pidananya adalah enam tahun pidana penjara,” jelasnya.

Awi menyebut Polri masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Polri juga akan menunggu pendampingan hukum bagi mereka yang belum didampingi pengacara.

“Dalam pemeriksaan dalam 1x24 jam ini tentunya Polri akan melakukan pemeriksaan secara intensif, sambil juga menunggu yang beberapa belum ada pengacaranya, kita tunggu dan tentunya nanti akan ditindaklanjuti terkait dengan penyidikannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani menyambangi Bareskrim Polri setelah delapan anggota KAMI ditangkap. Yani menuturkan, dari delapan orang yang ditangkap, tiga orang adalah rekannya.

“Kita baru tahu itu adalah rekan kita adalah tiga orang (yang ditangkap). Pak Anton Permana, dia salah satu anggota komite, saya lupa anggota kajian strategis atau penggalangan.

Kedua ada Pak Syahganda, sekretaris komisi eksekutif.

Ketiga adalah Pak Jumhur Hidayat,” kata Yani.

Yani menuturkan, selain tiga rekannya itu, terdapat anggota KAMI Medan yang ditangkap. Yani belum menerima permintaan pendampingan untuk ketiga anggota tersebut.

“Terus ada tiga lagi yang baru kita dapat informasinya itu dari Kota Medan. Tadi sudah dikasih namanya, tapi dia belum minta resmi ke kami untuk pendampingan,” ujarnya.

Yani menyampaikan, pihak KAMI sudah menyiapkan pendampingan.

Saat ini, pihaknya sedang menunggu beberapa surat dan data sebagai syarat administrasi untuk pendampingan.

“Tapi kita sudah menyiapkan (pendampingan), tadi sudah memberikan catatan dari keluarganya.

Nama-nama, tapi kita butuh KTP, dan kita butuh apa surat penangkapannya, penahanannya supaya seperti itu,” tuturnya. (mr/fjr)

Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya ke PN Jakarta Selatan. Namun permohonan PK itu ditolak karena Djoko Tjandra diwajibkan untuk hadir langsung ke pengadilan. Djoko Tjandra kemudian meminta Anita mengurus keperluan kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkannya ke Tommy Sumardi yang sudah lama dikenalnya.

“Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaktim, Selasa (13/10).

Kemudian, Anita membicarakan persoalan Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo untuk datang ke Jakarta secara diam-diam.

Brigjen Prasetijo lantas mengurus secara keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Corona (Covid-19).

Surat-surat itu dibuat atas nama Brigjen Prasetijo, Anita Kolopaking, Djoko Tjandra, dan seorang anggota Polri lain bernama Jhony Andrijanto. Brigjen Prasetijo bersama Anita Kolopaking dan Jhony awalnya bertemu di Bandara Halim Perdanakusuma untuk kemudian terbang ke Pontianak menjemput Djoko Tjandra.

“Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020, saksi Anita Dewi A Kolopaking bertemu saksi Brigjen Prasetijo Utomo dan saksi Jhony Andrijanto di lounge Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk berangkat ke Bandar Udara Supadio Pontianak dengan menggunakan pesawat King Air 350i milik PT Transwisata Prima

Aviation,” ucap jaksa seperti dilansir detikcom.

Djoko Tjandra kemudian dijemput Brigjen Prasetijo, Anita Kolopaking, dan Jhony Andrijanto. Mereka langsung terbang kembali ke Jakarta. Namun jaksa tidak menyebutkan detail bagaimana Djoko Tjandra lantas bisa berada di Pontianak.

Pada akhirnya Djoko Tjandra mengurus semua keperluannya di Jakarta untuk PK. Tak hanya itu, Djoko Tjandra juga mengurus KTP serta paspor hingga akhirnya kembali lagi ke Malaysia lewat Pontianak.

“Kemudian dengan menggunakan pesawat carter yang sama saksi Anita Dewi A Kolopaking, terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, saksi Brigjen Prasetijo Utomo, dan saksi Jhony Andrijanto berangkat menuju Bandar Udara Supadio, Pontianak,” kata jaksa.

“Sesampainya di Bandar Udara Supadio, Pontianak, terdakwa Joko Soe-

giarto Tjandra pulang dengan mobil jeep. Sementara saksi Anita Dewi A Kolopaking, saksi Brigjen Prasetijo Utomo, dan saksi Jhony Andrijanto kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat carter yang sama dan dokumen surat yang sama,” ucap jaksa.

Djoko Tjandra duduk sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Sementara itu Anita dan Brigjen Prasetijo juga duduk sebagai terdakwa tetapi persidangan ketiganya dilaksanakan secara terpisah.

Mereka dihadirkan secara virtual. Jaksa membacakan surat dakwaan Djoko Tjandra lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan dakwaan bagi dua terdakwa lainnya.

Mereka didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (mr/fjr)

Massa

8 Petinggi

Brigjen

Relationship

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

8

Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi melantik Arpan Usman sebagai Sekdakab Siak.

Bupati Pelalawan HM Harris dan Wabup Pelalawan Drs H Zardewan MM didampingi isteri masing-masing foto bersama unsur forkopimda usai mengikuti Sidang Paripurna Istimewa HUT Pelalawan ke-21.

HUT Pelalawan ke-21

Bupati HM Harris Paparkan Keberhasilannya PELALAWAN - Meski berlangsung secara sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun secara keseluruhan Sidang Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pelalawan ke-21 yang digelar di aula Lantai 2 Gedung DPRD Pelalawan, Senin (12/10) berjalan dengan khidmat dan melalui protap kesehatan yang ditentukan.

Bupati Pelalawan H M Harris menyampaikan pidato di HUT Pelalawan ke-21.

Bupati memaparkan keberhasilan di bawah kepemimpinannya selama dua periode menjabat.

plt Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal membuka Sidang Paripurna Istimewa HUT Pelalawan ke-21 didampingi Bupati Pelalawan H M Harris.

Dihadiri Bupati Pelalawan H M Harris, Wabup Pelalawan Drs H Zardewan MM, sidang paripurna HUT Pelalawan dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal, dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Pelalawan dan forkimpinda. Tampak juga para pendiri Pelalawan serta tokoh masyarakat daerah ini.

Undangan yang dibatasi di dalam Gedung DPRD Pelalawan dikarenakan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung, tak membuat HUT Pelalawan ke21 ini kehilangan sakralnya.

Dalam sambutannya, Bu-

pati mengatakan bahwa terbatasnya undangan yang menghadiri HUT Pelalawan di banding tahun-tahun sebelumnya itu dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 yang amsih berlangsung hingga saat ini.

“Apalagi ibukota Pelalawan yakni Pangkalan Kerinci masih berada dalam zona merah sehingga pentingnya kesadaran bersama dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Harris mengatakan bahwa Kabupaten Pelalawan pada 9 Desember 2020 mendatang akan menggelar pesta demokrasi Pilkada serentak dengan 270 daerah se-Indonesia. Partisipa-

Bupati Pelalawan H M Harris didampingi Wabup Pelalawan Drs H Zardewan MM bersama Plt Ketua DPRD Pelalawan dan Wakil Ketua DPRD Pelalawan menyerahkan cinderamata pda tokoh masyarakat Pelalawan yakni Prof DR Tengku Dahril dan Drs Muhammad Syafi'i.

Bupati Pelalawan, H M Harris didampingi Wabup Pelalawan Drs H Zardewan MM, bersama Plt Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal dan Wakil Ketua DPRD Pelalawan, menghadiri HUT Pelalawan ke-21 di Gedung DPRD Pelalawan.

si pemilih yang tinggi berlandaskan bebas berkeadilan harus betul-betul berjalan. Pilkada harus berjalan lancar dan aman dengan tetap saling menjaga kodisi yang kondusif di Kabupaten Pelalawan.

Mengambil tema HUT Pelalawan ke-21 ini yakni “Sehat, Aman dan Produktif Mewujudkan Pelalawan”. Ini artinya bahwa masyarakat harus sehat di masa pandemi Covid-19, Pilkada harus berjalan aman dan masyarakat harus produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan sepanjang tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 berada di 2,96 persen, 2017 menjadi 4,06 persen, tahun 2018 bertambah 3,77 persen dan tahun 2019 meningkat 3,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Pelalawan di atas ratarata di provinsi dan terus mengalami peningkatan.

Tak hanya itu, Pemerintah

Daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau untuk ke-8 kalinya secara berturutturut. Sejak tahun 2011 Bupati mengaku sudah bekerja keras untuk mendapatkan opini WTP yang pertama kali. Bahkan, sampai membuat pelatihan khusus kepada instansi yang ada.

“Alhamdulillah, hingga saat ini kita bisa mempertahankan WTP. Mudah-mudahan dapat dilanjutkan dengan Bupati Pelalawan yang baru,” katanya.

Bupati juga mengklaim tingkat kemiskinan dan penganguran turun drastis dengan membeberkan angka persentase yang ada. Sejumlah prestasi di tingkat nasional juga dibeberkan dari berbagai sektor terutama yang terangkum dalam tujuh program strategis Kabupaten Pelalawan.

(Adv/Ndy)

tokoh masyarakat, H T Ubaidillah saat menceritakan sejarah terbentuknya Kabupaten Pelalawan.

anggota DPRD Pelalawan tampak begitu khidmat mengikuti jalannya Sidang Paripurna Istimewa HUT Pelalawan ke-21.

OTONOMI

METRO RIAU RABU, 14 OKTOBER 2020

Menggali Potensi Memacu Prestasi

9

SeKReTaRiS Daerah Provisi Riau, Yan Prana Jaya mengikuti entry briefing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka pemeriksaan terperinci Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Riau secara virtual, Selasa (13/10). (mediacenter)

Gubri Bertekad Dongkrak Indeks Kerukunan Beragama PEKANBARU - Gubernur Riau, H Syamsuar bertekad mendongkrak Indeks Kerukunan Beragama. Salah satu caranya adalah minta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pilkada Riau.

“Pada 2019 indeks kerukunan agama di Riau masih di bawah rata - rata nasional, oleh sebab itu pada tahun 2020 ini kita berharap indeks kerukunan agama di Provinsi Riau bisa meningkat,” ungkap gubernur, Selasa (13/10).

Dijelaskannya, 2019 capaian indeks kerukunan umat beragama di Riau hanya sebesar 69,3 poin,

sementara untuk indek kerukunan beragama nasional sendiri sebesar 73,83 poin. “Maka dari itu, pada tahun 2020 ini,mudah-mudahan bisa lebih meningkat,” ujarnya.

Dalam menjaga kerukunan beragama, dia berpendapat bukan hanya sebatas tugas para pemuka agama saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Ada tiga sektor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kerukunan beragama di Bumi Lancang Kuning. Yakni berkaitan dengan pendidikan, keagamaan serta ker-

ifan lokal Disamping itu, ia juga meminta kepada pemuka agama di Bumi Lancang Kuning untuk dapat mengambil peran dan tugas masing-masing dalam upaya meningkatkan indeks kerukunan agama di Riau, agar sesuai dengan yang ditetapkan nasional.

“Dalam waktu dekat ini di Riau akan dilaksanakan Pilkada serentak. Maka dari itu, diharapkan para pemuka, tokoh, dan majelis agama di Riau dapat mengambil peran masing-masing untuk menciptakan suasana damai di pesta demokrasi ini,” sambungnya. (rvo)

Kinerja Pemprov Riau Tangani Stunting Diapresiasi Pusat PEKANBARU - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, melalui Direktur Sinkronisasi urusan pemerintahan daerah III, Budiono Subambang mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menangani stunting.

Ia menjelaskan, berdasarkan data dan hasil monitoring Kemendagri, menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting telah ditetapkan dalam bentuk keputusan Gubernur Riau Nomor: 886/ VII/2019 tentang tim koordinasi percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Riau.

Selain itu juga, dengan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: 941/VI/2020 tentang pembentukan tim penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi intervensi

penurunan stunting terintegrasi di Provinsi Riau.

“Kami apresiasi kinerja Pemprov Riau,” ucapnya, pada acara penilaian kinerja aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten/kota se Riau tahun 2019-2020 secara virtual, Selasa (13/10).

Budiono Subambang menjelaskan, terdapat delapan aksi konvergensi penanganan stunting yaitu, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati atau wali kota tentang peran desa, pembinaan kad-

er pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, review kinerja tahunan.

Ia menuturkan, pihaknya telah melakukan monitoring aksi tahun 2019 untuk Kabupaten Kampar dan Kabupaten Roman Hulu (Rohul) mulai aksi satu sampai delapan sudah selesai 100 persen.

Kemudian juga, pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2019 dilaksanakan tepat waktu dengan hasil kabupaten Kampar meriah peringkat ke satu dan kabupaten Rohul meriah peringkat ke dua.

“Tentunya diperlukan peningkatan dan bimbingan pengawasan dari provinsi dalam rangka pelaksanaan delapan aksi konvergensi untuk percepatan penurunan prevalensi stunting di Riau,” katanya.

Direktur Sinkronisasi

urusan pemerintahan daerah III menyebutkan, pihaknya juga sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Riau tahun 2020. Dimana, aksi satu sampai empat telah mencapai 100?n aksi lima sampai dengan delapan dalam pelaksanaan yang termonitoring dan telah berjalan sesuai dengan kalender perencanaan.

Budiono Subambang menjelaskan, hal-hal yang telah dilaksanakan dengan sangat baik tersebut merupakan bentuk tingginya komitmen provinsi dan kabupaten kota intervensi di wilayah Riau.

Untuk itu, ia berharap kinerja ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, demi mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas tangguh dan berdaya saing.

“Cegah stunting itu penting, demi Provinsi Riau zero stunting,” tutupnya. (mr/sri)

Trase Jalan Tol Dumai-Rantau Prapat Diusulkan Diubah

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) agar mengubah trase jalan tol Dumai-Rantau Prapat, yang melintasi hutan adat di Kecamatan Bathin Salopan, Kabupaten Bengkalis. Pasalnya jalan bebas hambatan sepanjang 175 kilometer itu membelah hutan adat masyarakat adat Bathin Salopan Bengkalis.

“Pak Gubernur minta agar trase jalan tol DumaiRantau Prapat yang melewati hutan adat diubah trasenya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Riau, Maamun Murod , Selasa (13/10).

Apalagi, lanjut Gubri, DLHK Riau sudah diintruksikan Gubernur Riau untuk memfasilitasi agar hutan adat ini tetap eksis dan trase jalan tol Dumai-Rantau Prapat diubah.

“Makanya kita sangat concern membantu masyarakat adat di sana.

Hutan adat ini merupakan warisan budaya yang harus

lestarikan. Kita juga bangga hutan adat di sana juga sangat bagus. Karena di zaman sekarang, kita susah melihat hutan yang bagus seperti di Bathin Salopan,” ujarnya.

Menurutnya, hutan adat ini juga sesuai dengan misi Gubernur Riau.

Sebab jika hutan adat ini berhasil dipertahankan, maka sejalan dengan program Riau Hijau. “Makanya sebagai implementasi, Pak Gubernur minta agar trase tol diubah, sebab trase tol itu letaknya hampir membela tengah hutan adat,” sebutnya.

Sebelumnya, Sekda Riau, Yan Prana Jaya menjelaskan, pembangunan jalan tol di Riau terus berkelanjutan untuk menghubungkan ke tiga provinsi tetangga yang semuanya nantinya ada 616 kilometer. Selain Pekanbaru-Dumai, nantinya akan dibangun kembali jalan tol dari Rantau Prapat, Sumut ke Dumai (Riau). Selanjutnya jalan tol dari Pekanbaru menghubungkan ke Pangkalan, Sumatera Barat, dan

jalan tol Pekanbaru-Rengat terbuhung ke Jambi.

“Riau ini kan berada di tengah-tengah jalur transportasi darat di Sumatera.Maka, kita perkirakan pada tahun 2024 menda-

tang, ruas jalan tol sudah terhubung ke tiga provinsi, Jambi, Sumut dan Sumbar.

Maka, letak Riau pada posisi tengah, akan menjadi episentrum di Sumatera,” kata Yan Prana. (mr/sri)

PEKANBARU

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

10

n Dugaan Korupsi di Disdik Riau

Kejati Perpanjang Penahanan Dua Tersangka

PEKANBARU - Masa penahanan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknolgi dan Multimedia untuk SMA sederajat di Dinas Pendidikan Riau.

Kedua tersangka tetap jadi tahanan kota.

Hilman Azazi Kedua tersangka adalah Hafes Timtim adalah Kabid Pembinaan di Disdik Riau sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan Rahmad Dhanil adalah Direktur PT Airmas Jaya Mesin (Ayoklik.com) yang menjadi rekanan proyek.

Asisten Pidsus Kejati Riau, Hilman Azazi, mengatakan, perpanjangan penahanan terhitung, Selasa (13/10) ini. “Tadi lagi perpanjangan penahanan,” ujar Hilman.

Hilman mengatakan, perpanjangan penahanan dilakukan karena proses pemberkasan terhadap kedua tersangka belum selesai.

Jaksa penyidik masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas tersebut. “Iya (berkas belum selesai),” kata Hilman.

Jika proses pemberkasan telah selesai, maka berkas akan diserahkan ke jaksa peneliti untuk ditelaah kembali. Jika masih ada kekurangan, jaksa peneliti akan mengembalikan berkas ke jaksa penyidik untuk dilengkapi lagi.

Hafes dan Rahmad sempat ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru sejak Senin, 20 Juli 2020. Penahanan itu ditangguhkan jadi tahanan kota pada Jumat, 7 Agustus 2020.

Alasan pengalihan penahanan itu, ada permohonan yang diajukan tersangka kepada tim penyidik. Jaminannya keluarga dan pengacara tersangka dengan janji tersangka tidak akan melarikan diri, mengulangi pidana, dan menghilangkan barang bukti.

Sebelumnya, Kepala Kejati Riau, Mia Amiati, menyebutkan, ada kongkalingkong dalam pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) Informasi Teknologi dan Multimedia untuk SMA di Disdik Riau.

Hafes selaku PPK tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan tersebut, mesti pelaksanaanya menggunakan e-Catalog.

Disinyalir, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker, melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (lda)

Perbaikan Jalan Masuk Prioritas PUPR PEKANBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru memprioritaskan sejumlah kegiatan pada tahun 2020. Perbaikan jalan merupakan salah satu kegiatan yang masuk prioritas.

“Perbaikan jalan salah satu kegiatan yang kita prioritaskan walaupun saat ini banyak kegiatan fisik yang ditunda pada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akibat pergeseran anggaran dampak pandemi Covid-19,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, Selasa (13/10).

Indra mengatakan untuk perbaikan jalan rusak terus dilakukan secara bertahap. Terkait anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan tidak ada masalah.

Menurut Indra, anggaran untuk perbaikan jalan mencapai Rp9 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

“Jumlah itu terjadi penurunan sekitar Rp3 miliar dari anggaran 2019,” sebutnya.

Dikatakannya, saat ini sejumlah ruas jalan yang ada di beberapa sudut Kota Pekanbaru masih

terdapat titik jalan rusak.

Kondisi rusak ruas jalan itu bervariasi, mulai rusak sedang hingga rusak berat.

Jumlah keseluruhan ruas jalan rusak itu mencapai 38 persen dari total panjang ruas jalan di Kota Pekanbaru. “Karena saat ini total panjang jalan di dalam Kota Pekanbaru yang menjadi kewenangan pemerintah kota mencapai panjang 2.117 kilometer,” sebutnya.

Masih kata Indra, sebagian besar jalan rusak itu berada di wilayah Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya.

Kemudian jalan rusak juga banyak ditemui di wilayah yang menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan lain.

Wilayah itu juga menjadi prioritas perbaikan.

Genangan air pada ruas jalan membuat kondisi jalan cepat rusak. Air menggenangi ruas jalan akibat drainase yang tidak berfungsi optimal. Hal itu kerap terjadi pada ruas jalan yang wilayahnya rawan banjir.

“Tidak hanya jalan saja, Drainase juga dinormalisasi. Ada endapan yang menyumbat drainase,” sebutnya. (nov)

PERUSAK MOBIL POLISI - Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, didampingi Direktur Reskrimum, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dan Kabid Humas, Kombes Pol Sunarto, memberikan pemaparan, Senin (13/10), terkait pengungkapan kasus perusakan mobil PJR Ditlantas Polda Riau saat aksi demo UU Cipta Kerja, Kamis (8/10) lalu. Satu orang pelaku diamankan. (ist)

PSBM Belum Efektif, Pemko Pastikan Tidak PSBB PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di empat kecamatan. PSBM dinilai belum efektif.

Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil, mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru akan melakukan rapat evaluasi bersama Gubernur Riau. “Kita

evaluasi efektivitas PSBM dulu,” kata Jamil, Selasa (13/10).

Ia mengatakan, satgas akan melakukan evaluasi efektivitas PSBM yang berlangsung hampir dua pekan. “Mereka mengevaluasi jumlah kasus, jumlah pelanggaran, dan tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19,” katanya.

Dikatakannya, sejak PSBM serentak diterapkan di empat kecamatan

pada 3 Oktober 2020, kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjalankan protokol kesehatan. Warga yang berada pada wilayah PSBM masih ditemukan Satgas pengawasan dan penindakan abai dalam menjalankan protokol kesehatan.

Jamil tak menampik jika PSBM lanjutan akan diterapkan bahkan akan diperluas terhadap kecamatan lain. Hal itu berkaca dari

jumlah pelanggaran yang ditemukan Satgas dilapangan. “Bukan tidak mungkin akan kita perluas. Kita terapkan pada wilayah yang penduduknya padat,” ucapnya.

Saat ini PSBM diterapkan di empat kecamatan, diantaranya Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, dan Marpoyan Damai.Namun dipastikannya, Pemko Peka-

nbaru hanya menerapkan PSBM tidak kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita tidak kembali ke PSBB, hanya PSBM,” sebutnya.

Ditegaskan Jami, terkait PSBM lanjutan dan perluasan wilayah PSBM masih menanti hasil keputusan rapat evaluasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Pekanbaru dan persetujuan dari pemerintah Provinsi Riau. (nov)

Jaksa Susun Laporan Ambruknya Turap Danau Tajwid PEKANBARU - Tim jaksa penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan tenaga ahli telah melakukan pengecekan terkait ambruknya turap di Danau Tajwid, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Hasilnya sedang disusun.

“Laporannya Lagi disusun. Laporan dari lapangan,” ujar Asisten Pidsus

Kejati Riau, Hilman Azazi, Selasa (13/10).

Pekan lalu, tim Pidsus dan tenaga ahli konstruksi turun ke Danau Tajwin untuk mengetahui penyebab ambruknya turap yang membatasi jalan dengan Sungai Kampar menuju Danau Tajwin.

Selain menyusun laporan, kata Hilman, jaksa penyelidik terus mem-

inta klarifikasi dari pihakpihak terkait pengerjaan turap yang senilai Rp6 miliar tersebut yang dikerjakan pada tahun 2018 itu.

Diketahui, perkara ini telah masuk dalam tahap penyelidikan. “Proses permintaan keterangan belum selesai,” kata Hilman.

Sebelumnya, jaksa penyelidik telah memanggil pihak Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pelalawan, dan rekanan.

Proses permintaan keterangan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Turap di kawasan wisata alam Danau Tajwid ambruk pada Sabtu (12/9) lalu.

Diduga ada unsur kesengajaan oleh oknum tidak bertanggung jawab atas robohnya turap sepanjang

20 meter itu.

Meski usianya baru setahun lebih, turap sudah mengalami kerusakan cukup berat.

Pada sisi tebing, berdampak adanya Iubang-lubang yang cukup menganga.

Turap dikerjakan oleh PT Raja Oloan. Nilai kontrak proyek sebesar Rp6 miliar dan baru diterima rekanan sebesar Rp2 miliar. (lda)

Lahan KIT Masih Tuai Konflik PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih melakukan pengamanan lahan di Kawasan Industri Tenayan (KIT).

Pasalnya, hingga saat ini lahan tersebut masih menuai konflik.

Pelaksana tugas Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning, mengatakan, masih ada oknum masyarakat yang mengklaim kepemilikan lah-

an KIT. Pemko Pekanbaru memiliki lahan di kawasan itu seluas 266 hektare.

“Pengamanan masih kami lakukan. Dari 266 hektare itu sekitar 80 persen lahan sudah bersih, sudah tidak ada masalah lagi,” kata Gurning, Selasa (13/10).

Gurning mengakui, hingga saat ini 20 persen dari keseluruhan lahan tersebut masih men-

uai konflik. Ada oknum masyarakat yang mengaku atas kepemilikan lahan pada kawasan industri tersebut.

Menurut Gurning, oknum masyarakat itu mengelompokkan lahan pada KIT dan mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Mereka juga mengklaim memiliki surat atas kepemilikan lahan tersebut. “Personel kita tetap

melakukan pengamanan.

Ada petugas kitab yang patroli,” sebutnya.

Pemko Pekanbaru juga telah membangun pos pengamanan di sekitaran lahan KIT. Ada petugas dan tim hukum dari Pemko Pekanbaru.

Terhadap oknum masyarakat yang merasa memiliki lahan di KIT agar dapat menunjukkan bukti kepemilikan ke tim hukum

Pemko Pekanbaru. “Silahkan datang, tunjukkan bukti kepemilikannya. Kita ada pos pengamanan disana,” pungkasnya.

KIT sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional. Sekitar 1.500 hektare lahan di lokasi itu dipersiapkan untuk kawasan industri. Saat ini baru 266 hektare lahan yang telah dibebaskan Pemko Pekanbaru. (nov)

zona riau

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOber 2020

11

dumai

Walikota Dumai Pimpin Sidang Pertimbangan TORA DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai menyelenggarakan sidang panitia pertimbangan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tahun 2020 bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepolisian di Media Center Jalan Putri Tujuh Kota Dumai, Selasa (13/10). Sidang dipimpin langsung Walikota, Drs H Zulkifli AS MSi. Kegiatan itu dihadiri Kapolres Dumai, AKBP Andri Ananta Yudisthira, Kepala BPN Dumai, Robert H Sirait, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, Parulian.

Sidang membahas tanah yang dikuasai negara yang berasal dari tanah eks transmigrasi Kelurahaan Baru Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan yang belum pernah terbit sertifikat hak pengelolaannya.

Walikota mengatakan, dari hasil sidang lanjutan ini sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) dengan 135 bidang tanah disepakati untuk ditindaklanjuti ke penetapan subjek dan objek dengan ditingkatkan menjadi sertifikat.

“Sementara 38 keluarga dengan 114 bidang tanah menunggu klarifikasi lapangan dari tim PPL untuk kelengkapan dekumen pendukungnya guna dilakukan peningkatan terhadap objek tanah eks trans ini,” sebut Walikota.

Walikota meminta waktu satu pekan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi terhadap 38 KK yang masih terbentur kendala.

Ia berharap, kepada 38 KK tersebut bisa proaktif dalam pengurusan administrasi agar dapat diselesaikan dengan segera, dan ditarget-

kan akhir bulan Oktober ini akan selesai semuanya.

“Untuk saat ini kita baru bisa menyelesaikan 45 kepala keluarga dan masih ada 38 kepala keluarga yang masih menunggu. Kita harap mereka bersabar karena ini semua proses tahapan dan insyaallah akan selesai dalam waktu dekat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Dumai, Robert H Sirait mengatakan, kalau sidang kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar bersama Pemko Dumai.

“Ini adalah sidang kedua dan sebanyak 45 KK dengan 135 bidang tanah akan kita tingkatkan statusnya menjadi sertifikat dan tersisa 38 KK yang masih dalam proses,” sebutnya.

Di sidang pertama sebelumnya sebanyak 160 KK dengan 501 bidang tanah sudah selesai ditingkatkan ke sertifikat dan sudah diserahkan kepada masyarakat oleh Kakanwil bersama Sekda Kota Dumai dan instansi terkait pada Agustus 2020 lalu.

“Tidak ada kendala berarti dalam penerbitan sertifikaat surat tanah eks transmigasi ini mengingat sudah diterbitkannya perda tentang lokasi tersebut menjadi lahan pertanian dan itu menjadi kekuatan dalam penerbitan sertifikat lahan yang ada,” katanya. (Bambang)

WAlikotA Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menandatangani berita acara sidang panitia pertimbangan TORA tahun 2020 di Media Center Dumai, Selas (13/10). (Bambang)

Pasien Covid-19 Dumai Meninggal Bertambah Satu DUMAI - Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai, dr Syaiful mengatakan, pasien Covid-19 Kota Dumai yang meninggal dunia bertambah seorang. Dengan begitu, pasien Covid-19 di Kota Dumai meninggal hingga Selasa (13/10) sudah 20 orang.

“Kembali kita berduka.

Salah seorang warga Kota Dumai meninggal dunia dan juga terpapar Covid-19 yaitu atas nama Tn Y umur 54 tahun asal Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota,” kata Syaipul.

Dijelaskan Syaipul, almarhum sudah beberapa hari dirawat di RSUD Kota

Dumai dengan keluhan demam, batuk dan pilek hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa (13/10).

“Mari kita sama-sama mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” harap Syaipul.

Pasien yang meninggal dunia itu telah dimakamkan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yaitu di tempat Pemakaman Umum Marga Sarana Bagan Besar Kota Dumai.

Syaiful menjelaskan, dengan tambahan 1 pasien meninggal dunia ini maka update Covid-19 Kota Dumai berjumlah 20 orang.

“Kami tim gugus tugas

Covid-19 Kota Dumai turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya almarhum,” imbuhnya.

Gugus Tugas Covid19 Kota Dumai juga melaporkan ada penambahan pasien sembuh dari Covid19 sebanyak 32 orang sehingga jumlah pasien sembuh sebanyak 650 orang.

“Alhamdulillah, pada hari ini ada sebanyak 32 pasien dinyatakan selesai isolasi dan sembuh. Mereka sudah boleh pulang ke rumah namun tetap melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” sebut Syaipul.

Selain melaporkan

pasien sembuh, Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kota Dumai juga melaporkan ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 10 kasus.

“Hari ini ada penambahan 10 kasus positif virus Corona dimana delapan orang merupakan pasien kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif sebelumnya, 1 orang pasien hasil skrining kesehatan dan 1 orang pasien suspek,” terangnya.

Dari 10 kasus ini, lanjutnya, 1 di antaranya menjalan isolasi di RS dan 9 kasus menjalani isolasi mandiri. Update Covid-19 Kota Dumai hingga Selasa

(13/10) total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Dumai sebanyak 959 orang dengan rincian Isolasi mandiri 268 orang, pasien dirawat di RS 21 orang, pasien sembuh 650 orang dan meninggal dunia 20 orang.

Syaipul mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak.

“Kita berharap seluruh masyarakat Dumai, bisa benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya. (Bambang)

BAyi yang ditemukan warga di Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, beberapa waktu lalu. (Ali Imroen)

Dinsos Meranti Buka Penerimaan Pasutri Adopsi Bayi SELATPANJANG - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti sudah membuka lebar bagi pasangan suami isteri (pasutri) yang mau mengadopsi bayi yang ditemukan warta di Tanjung Samak. Adopsi bayi tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Bayi yang kini ditangani Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti itu ditemukan warga terbungkus kantong plastik di daerah Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, beberapa waktu lalu.

“Hasil dari asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosiallah yang nantinya menentukan calon orangtua angkat yang tepat dan ini sesuai dengan amanah aturan pengangkatan anak. Bayi sehat dengan berat badan 3,1 kilogram dan panjang 48 centimeter tersebut saat ini berada di kediaman Kepala UPT PPA, Suprapti,” ungkap Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar ke-

pada wartawan, Selasa (13/10).

Dijelaskan Agusyanto, pihaknya menunggu selama tiga pekan sejak publikasi dari Dinsos P3AP2KB pada 22 September menyangkut proses penetapan status bayi tersebut. Dan, bila selama tiga pekan tidak ada orang tua dan pihak keluarga yang menghubungi aparat kepolisian dan Dinsos, maka proses asesmen bersamaan pengajuan surat penetapan keterlantaran anak kepada Pengadilan Negeri Bengkalis sudah bisa dilakukan.

“Kita sudah koordinasi dengan kepolisian, sampai sekarang, terhitung dimulai sejak publikasi berita ini pada 22 September kemaren, memang tidak ada dari pihak orangtua maupun keluarga yang mengklaimnya,” jelasnya.

Oleh karenanya, bagi calon orangtua angkat bayi yang berkeinginan mengikuti proses asesmen pengadopsian bayi tersebut untuk bisa langsung datang ke Dinsos P3AP2KB Kabupaten Meranti melalui Kepala UPT PPA selama jam kerja. (Ali Imroen)

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai, dr Syaipul memberikan keterangan pers terkait perkembangan Covid-19 di Kota Dumai. (Bambang)

Pelaku Usaha Pariwisata Diingatkan Disiplin Terapkan Prokes DUMAI - Sejak diresmikannya tol Pekanbaru-Dumai, kunjungan wisata ke Dumai cukup tinggi. Untuk mencegah penularan Covid-19 dan mencegah munculnya klaster baru, pengelola wisata di Kota Dumai diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

“Karena, penyebaraan masih ada. Dan jika ada pengunjung yang tak menggunakan masker agar tidak diperbolehkan masuk ke obyek wisata,” pesan Asisten III Setdako Dumai, Khairil Adli saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan pelaku usaha pariwisata, kuliner dan perhotelan di gedung Pendopo Dumai, Senin (12/10).

Dirinya berharap kepada para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan prima. Jangan sampai kesan buruk dari tamu ‎terjadi di kota Dumai.

“Mungkin untuk biaya masuk harus sesuai jangan sampai harganya terlalu tinggi dan tentunya akan merusak citra dari wisata di Dumai,” katany Dumai. (Bam-

bang)

SuASAnA Pantai Koneng Dumai diserbu pengunjung dari luar kota, akhir pekan kemarin. Pantai Koneng merupakan salah satu obyek wisata di Kota

BENGKALIS

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

12

n DKP Gelar Festival Pangan Lokal B2SA

Mandau Raih Juara Umum

BENGKALIS - Kecamatan Mandau meraih juara umum dalam lomba cipta menu/festival pangan lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan lomba olahan pangan lokal berbahan dasar sagu. Dalam perlombaan itu, Mandau memenangkan dua kategori.

Kegiataan tajaan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis ini digelar bersempena Hari Pangan Sedunia ke-40, dan dipusatkan di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis, Selasa (13/10). Acara itu dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis, H Syahrial Abdi, dan Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Bengkalis, Hj Herawati.

Menurut Herawati, lomba cipta menu ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan daya kreativitas peserta atau masyarakat dan ibu rumah tangga khususnya, dalam menyusun serta menciptakan menu yang beragam, bergizi, berimbang dan aman sesuai dengan potensi sumber daya wilayah yakni dengan memanfaatkan sumber makanan yang ada disekitarnya atau disebut juga sumberdaya pan-

gan lokal.

Sementara itu, Syahrial Abdi selain menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara, juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada petani/pelaku usaha pangan lokal yang menerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara, yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

“Konsumsi pangan berkualitas dapat diwujudkan apabila pola konsumsi makanan sehari-hari dilakukan secara tepat, mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan gizi ganda yaitu kekuran-

SERAHKAN HADIAH - Pj Bupati Bengkalis, H Syahrial Abdi, menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba cipta menu/festival pangan lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan lomba olahan pangan lokal berbahan dasar sagu, Selasa (13/10). (ist) gan dan kelebihan gizi terutama dalam meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini,” paparnya.

Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Dinas Pangan dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Ir Syahfalefi, para

pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Wakil Ketua III TP PKK Bengkalis, H Akna Juita, camat se-Kabupaten Bengkalis, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabu-

paten Bengkalis.

Sementara itu, berdasarkan hasil penialian dewan juri, para pemenang berdasarkan kategori adalah untuk kategori Launch Box yakni juara I Kecamatan Bandar Laksamana, Juara II Kecamatan Bukit Batu, dan Juara III Keca-

matan Bantan. Sedangkan untuk kategori pangan lokal bernilai komersil, Juara I Kecamatan Mandau, Juara II Kecamatan Bantan dan Juara III Kecamatan Bandar Laksamana.

Terakhir, untuk kategori olahan pangan lokal berbahan dasar sagu den-

gan Juara I dari Kecamatan Mandau, Juara II Mama’s Kitchen dari PPJI, Juara III Kecamatan Rupat, Harapan I Dapur Maisa dan Dapur KS dari Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP), Harapan II dari Ikaboga dan Harapan III dari Kecamatan Bengkalis. (zul)

n Garda Bangsa Ajak Milenial Sukseskan Pilkada

Zulkifli: Pilih Paslon Bebas dari Korupsi

BENGKALIS - Ketua DKC Gerakan Pemuda (Garda) Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bengkalis, Zulkifli Ahmad SH, mengajak kaum milenial untuk turut menyukseskan helat pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis 2021-2026, digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Zulkifli, peran milenial dalam helat Pilkada Bengkalis ini tentunya ada nilai plus, yakni turut membangun Kabupaten Bengkalis untuk masa lima tahun ke depan. Selain itu, hendaknya para milenial bisa memilah, mana calon-calon yang terbaik dan bebas dari korupsi.

“Kalau Bengkalis ingin mewah, maka pilihlah. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bebas dari korupsi dan punya program terbaik dimasyarakat,” ujar Zulkifli, Selasa (13/10).

Zulkifli menjelaskan, empat kandidat calon kepala daerah 2020, yang saat ini memiliki program cukup baik adalah paslon nomor urut 1 Kaderismanto-Iyeth Bustami (KDI). Sebab dari visi dan misi yaitu, terwujudnya Kabupaten Bengkalis, Maju, Bermartabat, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera merupakan sebuah visi yang luhur di negeri rumpun Melayu. Kemudian, sejumlah misi yang

hari ini disampaikan KDI memiliki keunggulan dibanding paslon lainnya. KDI punya 24 program aksi,4 program strategis baik daerah dan nasional dan 16 program terobosan.

Kemudian lagi, sambung Zulkifli, KDI punya Kartu Dana Insentif (KDI), yang telah diluncurkan sebanyak tiga kartu, untuk menjawab semua keluh kesah masyarakat Kabupaten Bengkalis. “Jadi, tiga kartu KDI bisa menjawab semua keluhkesah masyarakat.

Tak hanya masyarakat, kaum milenial pun bisa mendapatkannya. Bisa sekolah tinggi dibiayai dengan kartu KDI Bengkalis Pintar. Program ini

tak ada dicalon lainnya, hanya ada di KDI,” ujar Zulkifli.

Hal senada juga dikatakan Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bengkalis, Syahbudin atau yang akrab disapa Bang Ery. Pria yang turut menjadi juru kampanye, Kaderismanto-Iyeth Bustami (KDI) ini mengatakan, Iyeth Bustami yang berpasangan dengan Kaderismanto, sangat cocok dipilih jika Bengkalis ingin bermarwah.

“Saya mengajak simpatisan PKB yang ada di Kabupaten Bengkalis, mari menangkan KDI untuk Bengkalis Mewah. Mewah Ekonomi dan Bermarah. Calon kepala daerah nomor 1 pilhan

rakyat,” kata Syahbudin disela-sela kampanye dialogis di Deluk, Kecamatan Bantan.

Syahbudin yang tercatat dua kali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) Bengkalis ini menilai, jika program KDI melalui program Aksi, Program Strategis, Program Terobosan sangat menyentuh lapisan masyarakat di pedesaan. “Mereka (Kaderismanto-Iyeth Bustami) adalah putra dan putri terbaik Kabupaten Bengkalis. Keduanya, sangat bersih dari calon lainnya yang ada saat ini. Makanya, saya mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan ke nomor 1 ini,” ucapnya. (zul)

FOTO BERSAMA - Ketua DKC Garda Bangsa, Zulkifli Ahmad SH, saat foto bersama Calon Wakil Bupati Bengkalis, Iyeth Bustami (Sri Barat). (ist)

SIAK

MERANTI n Berhasil Kurangi Resiko Karhutla

n HUT ke-21 Kabupaten

Bupati Terima Penghargaan dari BNPB Pjs Bupati Serahkan Santunan Anak Yatim Siak - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Siak, Indra Agus Lukman, menyerahkan santunan kepada 30 anak yatim di Kabupaten Siak, Senin (12/10) malam.

Pemberian santunan itu bersempena perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kabupaten Siak.

“Malam ini (Senin, red) kami menyerahkan santunan untuk 30 orang anak yatim yang ada disekitar Kota Siak. Semoga santunan tersebut bisa membantu meringankan beban mereka,” ujar Indra Agus, di rumah dinas Bupati Siak, Komplek

Abdi Praja, Kecamatan Siak.

Pemberian santunan itu merupakan rangkaian kegiatan zikir dan doa bersama dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak secara virtual.

Kegiatan ini merupakan rasa syukur atas hari jadi ke-21 Kabupaten Siak, dan juga keberhasilan yang telah diraih oleh masyarakat beserta pemerintah selama ini.

“Alhamdulillah, Kabupaten Siak saat ini sudah memasu-

ki usia 21 tahun, mari sama-sama kita berdoa supaya Kabupaten Siak ke depan lebih baik lagi disegala bidang. Dan semoga wabah Covid-19 di Indonesia umumnya dan Kabupaten Siak khususnya segera berakhir, Amin,” kata Indra Agus.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indra mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Siak beserta seluruh instansi untuk saling bekerjasama. Acara itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman, dan Asisten III, Jamaluddin. (din)

TERIMA PENGHARGAAN - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, menerima piagam penghargaan dari Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, di Graha BNPB Jakarta, Selasa (13/10). (ist) JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasalnya, bupati dinilai berhasil mengurangi risiko bencana terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, di Graha BNPB Jakarta, Selasa (13/10).

Pemberian itu digelar pada puncak bulan pengurangan risiko bencana tajaan BNPB. “Terimakasih kepada BNPB. Penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Meranti yang ikut berperan aktif dan patuh pada aturan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah kita,” ujar Bupati Irwan.

Ucapan terimakasih tak terhingga juga disampaikan kepada aparatur di BPBD, TNI, Polri dan Masyarakat Peduli Api (MPA), kepala desa, dan camat, serta seluruh instansi dan pihak swasta lainnya yang ikut berperan terhadap pengurangan risiko karhutla. Sejak musibah kebakaran besar tahun 2014, kasus karhutla di Meranti memang turun dari tahun ke tahun.

Sementara itu, penghargaan ini diberikan atas program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam mengurangi risiko bencana, dan bahkan mengubahkan menjadi potensi ekonomi. Di antaranya, kebijakan mendorong budidaya pohon sagu dan melarang tanaman sawit.

Selain itu juga bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam membangun sekat kanal, guna menjaga lahan gambut terutama perkebunan sagu agar tetap basah dan terhindar dari risiko karhutla. Upaya Meranti mendorong perluasan pasar sagu dengan menggandeng daerah-daerah penghasil sagu, serta Bulog juga dianggap pantas dihargai.

Sehari sebelumnya, Bupati Irwan juga diminta menjadi pembicara dalam diskusi panel yang ditaja BNPB. Bupati Meranti diminta berbagi pengalaman dalam mengatasi risiko bencana karhutla dan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerah rawan bencana karhutla.(ali)

SERAHKAN SANTUNAN - Pjs Bupati Siak, Indra Agus Lukman, menyerahkan santunan kepada 30 anak yatim, di rumah dinas Bupati Siak, Komplek Abdi Praja, Kecamatan Siak, Senin (12/10) malam. (ist)

INHU

KUANSING

METRO RIAU

RAbU, 14 oktober 2020

13

Sidang Paripurna Digelar Sesuai Protokol Kesehatan

TELUKKUANTAN - Sidang Paripurna Istimewa HUT Ke21 Kabupaten Kuantan Singingi, digelar cukup sederhana dengan menerapkan protokol Covid-19, Senin (12/10).

Sidang paripurna dipimpin Ketua II DPRD Kuansing, Juprizal. Dihadiri beberapa tokoh masyarakat, Forkopimda dan kepala OPD, dan Camat.

Sidang paripurna kali ini mengacu pada protokol kesehatan yang cukup ketat. Seperti pembatasan tamu undangan dan tata letak tempat duduk diatur berjarak sesuai protokol Covid - 19.

Para undangan diharuskan

memakai masker, dan harus mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuk kantor DPRD Kuansing, serta dilakukan rapid tes bagi tiap peserta sidang.

Ketua II DPRD Kuansing, Juprizal, dalam sidang menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-21 Kuansing ini merupa kan momentum merefleksikan sebuah perjuangan panjang Kabupaten Kuansing.

“Tentu ini menjadi renungan bersama untuk mengenang perjuangan para leluhur pendiri Kuansing,” ungkapnya dilansir riauterkini.com.

Sesuai tema HUT ke-21

Kuansing, yakni “Kita Junjung Tinggi Nilai - nilai Sejarah dan Budaya serta Kearifan Lokal sebagai jati diri masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi”.

Selain itu, Juprizal, juga menyinggung mengenai pendemi Covid-19 yang melanda saat ini, yang berdampak kepada segala bidang.

Ia mengingatkan bahwa Bulan Desember 2020 mendatang Kabupaten Kuansing akan menggelar Pilkada serentak. Ia berharap masyarakat aktif dan berpartisipasi pada Pilkada guna menentukan pemimpin Kuansing kedepan. (int/wsl)

Sidang paripurna mengacu pada protokol kesehatan yang cukup ketat. Seperti pembatasan tamu undangan dan tata letak tempat duduk diatur berjarak sesuai protokol Covid - 19. (riauterkini.com)

KapolreS inhu bersama dengan Ketua DPRD Inhu saat berdialog dengan mahasiswa. (das)

Ratusan Mahasiswa Demo Tolak Omnibus Law

RENGAT - Seratusan mahasiswa Inhu yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Inhu Bersatu, Selasa (13/10) mendatangi DPRD Inhu untuk menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law.

Mahasiswa disambut Ketua DPRD Inhu, Samsudin bersama Wakil Ketua, Masyrullah, H Suwardi Ritonga serta belasan anggota dewan lainnnya. Sebelumnya, Kapolres Inhu AKBP Efrizal sudah berdialog dengan para mahasiswa yang sudah mendatangi dewan, sekitar pukul 14.20 WIB. Dalam orasinya, para mahasiswa meminta lembaga DPRD Inhu menolak Omnibus Law yang telah disyahkan menjadi UU Cipta Kerja. Sebab menurut mahasiswa omnibus law tidak memihak kepada masyarakat.

Namun saat dialog dengan ketua DPRD Inhu, Samsudin permintaan mahasiswa untuk menolak omnibus law terjadi sedikit ketegangan. Sebab menurut Samsudin, dewan se-

cara kelembagaan belum pernah menerima secara resmi naskah UU Cipta kerja tersebut.

Dikatakannya, surat pernyataan aspirasi mahasiswa disampaikan, baik ke gubernur maupun presiden. Jawaban tersebut tidak memuaskan mahasiswa yang meminta pernyataan sikap lembaga menolak omnibus law, bukan menyampaikan aspirasi mahasiswa.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Inhu H Suwardi Ritonga menyampaikan kedatangan mahasiswa menyampaikan aspirasi sudah tepat ke rumah rakyat. Sebagai mahasiswa komunitas intelektual satu komitmen dengan dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebatas kewenangan yang dimiliki dewan.

“Serahkan aspirasi masyarakat ke DPRD dan kita terima. Sampai hari ini, kita belum terima naskah UU Cipta Karya dan kita tidak tahu apa esensinya dan substansi pasal yang mana yang tidak disetujui,” jelas

Suwardi.

Selanjutnya pihak DPRD Inhu mempersiapkan surat pengantar aspirasi mahasiswa ke DPR RI Jakarta perihal penolakan omnibus law. Bersama dengan dewan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu membuat konsep pengantar ke DPR RI. Sementara itu, Kapolres Inhu dalam keterangan persnya mengatakan unjuk rasa berjalan aman.

“Unjuk rasa berjalan dengan aman, damai dan tertib. Bukti jika mahasiswa Inhu telah matang dalam menyampaikan aspirasi,” kata Kapolres Inhu, AKBP Efrizal S IK didampingi PS Paur Humas Polres Inhu, Aipda Misran disela-sela aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa Inhu di halaman kantor DPRD Inhu.

Aksi sendiri dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan titik kumpul di Simpang Tugu Patin, Kelurahan Pematang Reba, kemudian berjalan kaki menuju kantor DPRD Inhu.(das)

PELALAWAN

KAMPAR Bupati Apresiasi Tim Satgas Covid-19 SIAK HULU - Setelah penerapan Zona Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) terjadi trand penurunan angka positif Covid-19, khususnya di Zona PSBM Pandau Jaya.

“Kita telah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RW dan RT. Tentunya akan menjadi hal yang sangat penting dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kampar,” kata Bupati Kampar yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH saat meninjau Posko PSBM Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Selasa, (13/10).

Bupati mengatakan, desa yang telah ditetapkan sebagai Zona PSBM sangat rentan

terhadap penambahan maupun penyebaran, karena berbatasan dengan Kota Pekanbaru. “Tentunya kita harus hari-hati dan waspadai terhadap keluar masuknya masyarakat,” tambahnya.

Setelah pemberlakuan PSBM ini, lanjutnya, terjadi trend menurun terhadap angka positif Covid-19 walaupun persentasenya masih Kecil. “Tapi terus kita tekan, yang mana terjadi penurunan dari 2,64 persen perhari atau 37 orang menjadi 2,23 persen atau 29 orang,” kata bupati diadampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar, Dedi Sambudi, Kepala pelaksanaan BPBD Kampar, Afrudin Amga, Camat Siak Hulu, Fajri Hasbi, Kepala Desa Pandau Jaya, Firdaus Roza

dan seluruh tim Satgas Covid-19 Desa Pandau Jaya.

Bupati juga mengapresiasi tim Satgas Covid-19 PSBM, karena telah bekerja siang dan malam, tentunya banyak hal yang dijumpai dilapangkan.

Sementara itu, Kepala Koordinator PSBM Covid-19 Pandau Jaya, Febrinaldi Tri Darmawan SSTP M S Si dalam laporannya menyampaikan, PSBM telah memasuki hari 13 dan berjalan dengan baik serta lancar. “Tim Terus melakukan sosialisasi, penindakan dan pemberian sanksi kepada pelanggar,” Kata Febrinaldi Tri Darmawan.

Selain itu, lanjutnya, kita telah membentuk Satgas tingkat RT di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu. (adi)

Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto SH saat meninjau Posko PSBM Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu. (kamparkab.go.id)

Bupati pelalawan, HM Harris saat menghadiri Sidang Paripurna HUT Pelalawan ke 21. (ndy)

Bupati Sampaikan Berbagai Keberhasilan di HUT Pelalawan PELALAWAN - Meski berlangsung secara sederhana, namun secara keseluruhan Sidang Paripurna HUT Pelalawan ke 21 yang digelar di aula Lantai 2 Gedung DPRD Pelalawan, Senin (12/10) berjalan khidmat dan melalui protap kesehatan yang ditentukan.

Dihadiri Bupati Pelalawan, HM Harris, Wabup Pelalawan, Drs H Zardewan MM, Sidang Paripurna HUT Pelalawan dipimpin Plt Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal serta seluruh anggota DPRD Pelalawan dan Forkimpinda. Undangan dibatasi di dalam Gedung DPRD Pelalawan dikarenakan pandemi Covid-19.

Dalam sambutan di akhir masa jabatannya, Bupati Pelalawan H M Harris mengatakan, terbatasnya undangan yang menghadiri HUT Pelalawan di banding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19.

“Apalagi ibukota Pelalawan, yakni Pangkalankerinci masih

berada dalam zona merah, sehingga pentingnya kesadaran bersama dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Bupati mengatakan Kabupaten Pelalawan pada 9 desember 2020 mendatang akan menggelar pesta demokrasi Pilkada serentak dengan 270 daerah se-Indonesia.

Partisipasi pemilih yang tinggi berlandaskan bebas berkeadilan harus betul-betul berjalan.

Mengambil tema HUT Pelalawan ke 21, yakni “Sehat, Aman dan Produktif Mewujudkan Pelalawan”, artinya masyarakat harus sehat di masa pandemi covid 19, Pilkada harus berjalan aman dan masyarakat harus produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dikatakannya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan sepanjang tahun terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 berada di 2,96 persen, 2017 menjadi 4,06 persen, 2018 bertambah 3,77 pers-

en dan 2019 meningkat 3,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Pelalawan diatas rata-rata di provinsi dan terus mengalami peningkatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau untuk ke - 8 kalinya secara berturut-turut. Sejak tahun 2011 ia sudah bekerja keras untuk mendapatkan opini WTP yang pertama kali.

Bahkan, sampai membuat pelatihan khusus kepada instansi yang ada.

Bupati juga mengklaim tingkat kemiskinan dan penganguran turun drastis dengan membeberkan angka persentase yang ada. Sejumlah prestasi di tingkat nasional juga diraih, terutama yang terangkum dalam 7 program strategis Kabupaten Pelalawan. (ndy)

Rokan hiliR

METRO RIAU RABU, 14 OKTOBER 2020

negeri seribu kubah

Pendukung Sudin Jangan Jelekkan Paslon Lain

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

KONI Serahkan APD ke Sejumlah Cabor

BAGANSIAPIAPI - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rokan Hilir (Rohil) menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pencegahan penyebarn Covid19 bagi sejumlah atlet. Bantuan dari Kemenpora RI itu dilakukan di Kantor KONI Rohil, Bagansiapiapi, Selasa (13/10).

FOTO BERSAMA - Cawabup Rohil, Drs H Jamiludin, foto bersama dengan para pendukung saat melakukan di Kepenghuluan Sungai Tapah dan Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Selasa (13/10). (zal)

Penyerahannya dilakukan Ketum KONI Rohil, Asrul M Noor, selanjutnya Wakil Ketua I, Mukhtar Luthvie, Wakil Ketua III, Syaiful Tarmizi, dan Sekretaris Umum, Busrana SH, kepada perwakilan penerima dari pengurus Cabang

TANJUNG MEDAN - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiludin, meminta dan mengajak para tim sukses (timses) dan relawan serta pendukung Sudin jilid II untuk tidak menjelekkan pasangan calon (paslon) lain. Pasalnya, kontestan yang mengikuti Pilkada tahun 2020 ini semuanya merupakan putra terbaik Negeri Seribu Kubah.

“Paslon yang mengikuti pilkada tahun ini merupakan putra terbaik. Karena kesemua calon itu sudah dites kesehatannya dan tidak memiliki catatan kriminal dari pihak kepolisian,” ujar Jamiludin, saat menyampaikan orasi politiknya di Kepenghuluan Sungai Tapah dan Kepenghuluan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Selasa (13/10).

Menurut Wabup Rohil cuti itu, dari kesemuanya yang terbaik itu, tentunya masyarakat mencari yang lebih terbaik lagi. Makanya, jangan lupa pada tanggal 9 Desember untuk datang ke TPS untuk mencoblos nomor urut 2 Suyatno-Jamiludin (Sudin).

“Sudin telah terbukti dalam memimpin kabupaten Rokan Hilir, maka dari itu mari kita lanjutkan,” ucap Jamiludin..

Sementara perwakilan masyarakat, Sutrisno mengatakan, kalau jalan di Kecamatan Tanjung Medan sudah ada perbaikan. Namun masih ada beberapa titik yang putus, seperti antara Simpang Pujud dan Tanjung Medan. Kedua, mengenai lapangan pekerjaan, di mana masa pandemi ini banyak pengangguaran, makanya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapinya?.

Jamiludin menjawab, kalau jalan tersebut akan dibangun jika paslon Sudin dipercaya lagi memimpin Rokan Hilir. Mengenai adanya pengangguran dimasa pandemi Covid-19, pemkab berusaha membuka lapangan pekerjaan di Kecamatan Tanjung Medan. “Insha Allah, apa yang diinginkan masyarakat pada periode kedua nanti bisa menuntaskan apa yang belum dituntaskan,” ucap Jamiludin.

Kampanye dialogis itu turut dihadiri Sekretaris Tim Koalisi Pemenangan Sudin Jilid II, Maston, Koordinator wilayah pemenang Sudin, Budi Santoso, anggota DPRD Rohil cuti, Hj Rusmanita, Tokoh Pemuda, M Maliki, Tokoh Masyarakat, Bonari, dan puluhan pendukung lainnya. (zal)

Olahraga (Cabor) yang mendapatkan bantuan.

Untuk APD tersebut diberikan bagi atlet usia dini (junior) terdiri dari tas goodie bag satu pieces, masker kain tiga lapis model earlip 13, masker kain tiga lapis model hijab style 12, hand sani-

tizer motto 100 ml empat pcs, serta vitamin vitalong C 500 MG tiga box.

Menurut Asrul M Noor, bantuan tersebut untuk cabor pencak silat yang diberikan kepada klub Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Perisai Diri dan Kosiba. Cabor taekwondo diterima TI Rohil, dan cabor balap sepeda diterima bike Junior 1 dan Bike Junior 2.

Jadi total bantuan sebanyak 116 pieces.

“Selain itu ada juga

bantuan untuk atlet senior,” kata Asrul. Katanya, untuk atlet senior terdiri dari tas goodie bag satu pieces, masker non medis 10s, hand sanitizer motto 100 ml, vitamin vitalong C 500 MG 60 Box. Bantuan itu diterima untuk cabor pencak silat oleh Tapak Suci Putera Muhmjfyah, Perisai Diri, dan Kosiba. Untuk taekwondo diterima klub TI Rohil, dan cabor sepeda oleh klub Komunitas

Tim Gabungan TNI/Polri Bersama Mahasiswa dan Pelajar Gelar Baksos

BAGANSIAPIAPI - Tim gabungan dari TNI-Polri bersama himpunan mahasiswa dan pelajar Bagansiapiapi melaksanakan giat bakti sosial (baksos). Kegiatan ini untuk pencegahan terhadap penyebaran virus Corona (Covid 19) diibukota Rokan Hilir (Rohil), Senin (12/10) kemaren.

Giat bakti sosial yang dilakukan Satgas Penanganan Covid 19 diadakan di depan Kantor BPKAD, di Jalan Merdeka Nomor 58 Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko. Kegiatan itu turut dihadiri Kapolres Rohil, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, Dandim 0321/ Rohil, Letkol Arh Agung Rakhman Wahyudi SIP MIPol, Wakapolres Rohil, Kompol James I.S Rajagukguk SIK MH, Kapolsek Bangko, Kompol Sasli Rais SH, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Lantas Polres Rohil, Kasat

BAGANSIAPIAPI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kini terus menggesa pembenahan terhadap taman disepanjang pinggir Sungai Rokan. Sejalan dengan dibenahinya taman itu, DLH bakal memfungsikan kembali kafe kapal Batu Enam yang selama ini tampak terbengkalai.

Hal ini dikatakan Kadis DLH Rohil, Suwandi SSos, saat memantau pekerjaan jalan masuk ke kafe kapal, di Bagansiapiapi, belum lama ini. Katanya, DLH kali ini telah mengalokasikan anggaran untuk penanaman pohon ketapang disepanjang pinggir sungai sebanyak seribu pohon, begitu juga disekitar taman kafe kapal.

“Kafe kapal akan difungsikan kembali yang selama ini terbengkalai, dan digunakan untuk hal tidak baik oleh kawula muda, maka nanti akan kita fungsikan untuk tempat rekreasi masyarakat,” ujar Suwandi.

Kafe kapal tersebut, terang Suwandi, akan ditempati oleh penjaga dan juga pedagang makanan. Sehingga bagi masyarakat yang berkunjung ke taman bisa menikmati makan dan minuman di kafe kapal.

“Kami sudah cari orangnya untuk berjualan di kafe kapal ini. Ke depan taman ini juga tak bisa sepi lagi, karena nanti sudah ada penjaga dan petugasnya,” ucap Suwandi, sembari mengatakan seluruh taman akan dibenahi termasuk tanam bunga dan jalan masuk dibenahi dengan menimbun, karena kendala selama ini adalah jalan masuk. (mr/dok)

Sabhara, Pasi Ops Kodim 0321/Rohil.

Selain itu, turut hadir Kasat Pol Airut AKP Sapto Hartoyo, Kasatpol PP Suryadi, personel Kodim 0321/Rohil, jajaran Polres Rokan Hilir, himpunan mahasiswa dan pelajar Bagansiapiapi, Satpol PP, Pramuka Saka Bhayangkara, pelajar Yayasan Wahidin, mahasiswa Akbid Ujang Khalijah, relawan protokol kesehatan cegah Covid 19 Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, diwakili Kasubbag Humas, AKP Juliandi SH, mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai edukasi terhadap bahaya dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat Rokan Hilir, khususnya Kota Bagansiapiapi.

“Ke depan, Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Rokan Hilir akan

melibatkan mahasiswa dalam rangka memberikan cara teladan kepada warga terkait disiplin protokol kesehatan,” kata AKP Juliandi.

Dalam giat tersebut,

bagian masker, beras dan susu beruang terhadap masyarakat/tukang becak yang melintas di jalan/rumah/ pemukiman warga di Kota Bagansiapiapi. “Kegiatan ini menunjukkan

LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187.

BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor.

Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.

LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.

LGG

LGG

LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit

RUPA - RUPA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Da-

Usai giat bakti sosial, Kapolres Rokan Hilir bersama rombongan beserta perwakilan dari mahasiswa memberikan bantuan sembako beserta bantuan zakat profesi Polri, personel Pol-

SERAHKAN BANTUAN - Polres Rohil menyerahkan bantuan kepada panti asuhan Yayasan Pondok Pesantren Al-Asasiyyah, Senin (12/10) kemaren. (ist) Kapolres Rokan Hilir bersama Dandim 0321/Rohil dan mahasiswa serta pelajar melaksanakan pem-

bahwa Kabupaten Rokan Hilir ini solid antara pemkab, TNI/Polri, mahasiswa dan pelajar,” ucapnya.

Iklan MINI HEPI AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota.

Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191

sepeda Bagansiapiapi, Timik Timik dengan total sebanyak 135 pieces.

“Kami sampaikan terimakasih atas perhatian kemenpora dan harapan semoga ke depan semua cabor mendapatkan bantuan,” ucap Asrul.

Untuk penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan lewat perwakilan saja, mengingat kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi adanya keramaian. (zal)

SERAHKAN BANTUAN - Ketum KONI Rohil, Asrul M Noor, menyerahkan bantuan dari Kemenpora RI kepada perwakilan cabor di Kabupaten Rohil, di Kantor KONI Rohil, Bagansiapiapi, Selasa (13/10). (zal)

Kafe Kapal Batu Enam Bakal Difungsikan

BENGKEL & SERVIS

14

res Rokan Hilir ke pondok pesantren/panti asuhan dan musala yang ada di Bagansiapiapi. (zal)

Contact Person 0821-7127-0598

JUAL TANAH DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555

SAMIRA TRAVEL Umrah dulu, bayar belakangan.

Hanya untuk warga Riau Pekanbaru berangkat tanggal 6, 26 Februari 2020 13 hari dari Pekanbaru Madinah.

Segera daftar !!!

INFO 081270857879 WAG bit.ly/2RL7UOL. Telegram bit.ly/2RmZqOZ

Ud. MUSTAkIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

patkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp.

0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

LGG

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. dt. Tabano No.12.A. hp: 08127696410.

SALON SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143 KEHILANGAN TELAH hilang SKGR tanah no: 422/BR/2015 atas nama Afrizal Adi. Lokasi Rt 04 Rw 17 kel.

Simpang tiga, kec. Bukit raya, Pekanbaru TELAH hilang SKGR Tanah No. 1102919/1992, No. 92/595.3/KR/1992, No. 94/595.3/KR/1992, atas Nama RUKDIMAN PAKPAHAN, lokasi jalan Fajar, RT 001/ RW 004, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru Barang siapa yg menemukan tolong di kembalikan ke alamat jln Pandan Sakti no.57 atau hp.08127519742

Mau Pasang Iklan...???

CONTAC PERSON RIKI SETIAWAN

082171270598

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU rabu, 14 oktober 2020

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

15

Bupati inhil HM Wardan, melaunching Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama tahun 2020, di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Mei 2020 lalu. Secara teknis BST yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid 19 sebesar Rp. 600.000 ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia. (net)

Bupati Usulkan Penambahan Simpang Susun di Tol Jambi-Rengat PEKANBARU - Bupati Inhil, HM Wardan meminta tambahan interchange (simpang susun) dalam proyek pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Jambi-Rengat.

Pemkab Inhil siap mensuport proyek nasional tersebut.

Hal ini disampaikan Wardan saat menghadiri pertemuan sinergitas pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Jambi-RengatPekanbaru yang rencananya proyek ini akan terlaksana dalam waktu tidak berapa lama lagi.

“Untuk ruas tol JambiRengat, kami mengusulkan adanya penambahan interchange. Hal ini untuk memudahkan warga dibeberapa daerah agar tidak jauh jika ingin masuk ke jalur tol,” kata Wardan di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Adapun penambahan interchange yang diminta Wardan, di bangun di Desa Limau Manis. Simpang susun ini, kata dia, bisa langsung terkoneksi ke jalan milik provinsi di daerah itu.

Adanya simpang susun ini agar warga yang bermukim di kawasan Reteh dan Kemuning lebih dekat masuk ke jalur tol. Jika tidak, maka warga akan sangat jauh memutar untuk bisa masuk ke jalan

bebas hambatan itu.

“Kami menganggap perlu usulan penambahan interchange ini. Jika tidak warga di Reteh dan Kemuning akan memutar sangat jauh untuk masuk ke jalur tol. Kami mohon usulan ini dipertimbangkan,” kata Wardan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya yang memimpin pertenuan itu, mengatakan bahwa setiap usulan akan ditampung. Usulan berupa penambahan interchange misalnya, kata dia, tidak hanya diusulkan oleh Pemkab Inhil, tapi juga diusulkan oleh Pemkab Pelalawan dan Pekanbaru. Terutama terhadap ruas-ruas tol yang dianggap strategis, atas pertimbangan kepentingan penduduk setempat.

“Usulan ini kami terima. Nanti akan dibahas lagi. Supaya memang, tujuan tol ini agar koneksinya lebih cepat ke daerahdaerah ramai penduduk,” kata Yan Prana. (adv/sri)

Kapolres Resmikan Program Bedah Rumah di Desa Sialang Panjang TEMBILAHAN - Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan meresmikan dan menyerahkan kunci program bedah rumah di Kecamatan Tembilahan Hulu Desa Sialang Panjang, Selasa (13/10). Rumah yang dibedah milik ibu Nurhayati (37 tahun), Jalan Tebu Gang Ojo Lele Desa Sialang Panjang.

Kegiatan bedah rumah ini diprakarsai oleh Bhabinkamtibmas Desa Sialang Panjang bersama Komunitas Generasi 2000 Berbagi dan dibantu masyarakat Desa Sialang Panjang.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan bedah rumah ini diharapkan bisa sedikit membantu meringankan beban warga kurang mampu di Kabupaten Inhil khususnya Desa Sialang Panjang,” ujar Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan saat sambutannya.

Kegiatan bedah rumah ini bertujuan untuk memupuk semangat kegotong

royongan masyarakat. “Bedah rumah ini bertujuan untuk memupuk semangat kebersamaan serta neningkatkan rasa kepedulian para pemuda dan pemudi Inhil terhadap sesama terutama kepada warga yang kurang mampu,” jelasnya.

Ditambahkan Kapolsek Tembilahan Hulu AKP Rhino Handoyo, berharap ibu Nurhayati bisa menempati rumah tersebut dengan suka cita. “Ini semua berkat Bhabinkamtibmas Desa Sialang Panjang bersama Komunitas Generasi 2000 Berbagi dengan dibantu masyarakat Desa Sialang Panjang, kami berharap ibu Nurhayati tidak lagi khawatir dikala hujan tiba, karena sebelumnya kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan,” kata AKP Rhino.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 4 paket. “Semoga pemuda

di desa lain juga melakukan hal serupa, sehingga akan banyak masyarakat kurang mampu yang terbantukan melalui program bedah rumah,” tukasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag

Ops Polres Inhil Kompol Maison, para Kasat dan Kabag serta Kasi Polres Inhil, Camat Tembilahan Hulu M Nazar, Kapolsek Tembilahan Hulu AKP Rhino Handoyo, Kepala Desa Sialang Pan-

jang Yusuf Kurnain, Danramil 01 Tembilahan yang diwakili oleh Pelda Jaharzam, Bhabinkamtibmas Desa Sialang Panjang Bripka Ridho Warsika serta masyarakat Desa Sialang Panjang. (mr/sri)

Kapolres inhil AKBP Dian Setyawan menyampaikan kata sambutan saat meresmikan dan menyerahkan kunci program bedah rumah di Kecamatan Tembilahan Hulu Desa Sialang Panjang, Selasa (13/10). (ist)

PLTU Tembilahan Salurkan CSR 4 Ribu Benih Lele

Manajer pltu teMBilahan, MGS Feriadi dan Dandim Inhil Letkol Inf Imir Faishal menabur benih ikan lele di tambak ikan Kodim 0314. (ist)

TEMBILAHAN - PT PJB UBJOM Luar Jawa 2 PLTU Tembilahan menyalurkan 4 ribun benih lele untuk Kodim 0314 Inhil. Bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) ini dalam rangka ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Inhil.

Sebanyak 4 ribu bibit ikan lele beserta pakan diserahkan langsung Manajer PLTU Tembilahan, MGS Feriadi kepada Kodim 0314 yang

diterima Dandim Letkol Inf Imir Faishal, di tambak ikan Kodim 0314, Selasa (13/10).

Manajer PLTU Tembilahan, MGS Feriadi menjelaskan penyaluran CSR ribuan benih lele ini merupakan kegiatan rutin tahunan PLTU setiap tahunnya.

“Ini merupakan kegiatan rutin yang biasa kita lakukan, dalam menyalurkan CSR oleh PT PJB UBJOM Luar Jawa 2 PLTU Tembilahan,” sebut Feriadi.

Lanjutnya ia ber-

harap, dengan penyaluran Ribuan benih lele dan pakan tersebut dapat sejalan dengan ketahanan pangan masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Sementara itu Spv Sdm, Adm & Keu, PT PJB UBJOM Luar Jawa 2 PLTU Tembilahan Dina Rahmawati widiyaningrum menerangkan 4 ribu benih lele diserahkan pakan ke Kodim 0314 Inhil. “Kita serahkan CSR 4 ribu benih lele beserta pakan, semoga apa yang

kita serahkan kali ini dapat menyukseskan ketahanan pangan nasional yang diamanahkan ke TNI, sembagai motor penggerak di tengah masyarakat,” tandasnya.

Setelah penyerahan benih ikan lele, oleh Manajer PT PJB UBJOM Luar Jawa 2 PLTU Tembilahan yang diterima Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Imir Faishal langsung dilakukan pelepasan ke tambak ikan Kodim 0314 Inhil. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU

RABU, 14 OKTOBER 2020

negeri Seribu Suluk

16

AdvertoriAl

Anggaran Stunting Bisa Masuk dalam dd

PASIR PANGARAIAN - Anggaran penanganan stunting bisa dimasukkan dalam Dana Desa (DD) sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Rokan Hulu (Rohul), Drs H Masrul Kasmy MSi ketika mengikuti acara penilaian kinerja, aksi konvergensi pencegahan dan penularan stunting kabupaten lokus tahun anggaran 2019-2020 yang dilaksanakan Bappeda Riau selaku koordinator tim penilaian Provinsi Riau, Selasa (13/10) secara virtual di ruang rapat perpustakaan digital Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangaraian.

Acara tersebut diikuti Sekdakab Rohul, H Abdul Haris, Kepala Bappeda Rohul, M Zaki, Kadiskes, dr Bambang Triono dan beberapa pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Rohul.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pada

tahun 2017, sebanyak 10 desa di enam kecamatan di Kabupaten Rohul termasuk sebagai daerah lokus stunting. Namun, di tahun 2018 hingga tahun 2020, tingkat prevalansi terjadi penurunan.

Masrul mengatakan, ada delapan aksi konvergensi yang harus dilaksanakan oleh Pemkab Rohul.

Dari delapan aksi konvergensi di tahun 2018, sebanyak 19 sudah dilaksanakan Rohul.

“Kemudian dari aksi ke-5 sampai delapan tahun 2020 ini, Rohul telah melaksanakan aksi 1 sampai dengan aksi 4 sehingga dari aksi 1 hingga 8 sudah melaksanakannya.

Untuk aksi 1 hingga 4 sudah lengkap seluruhnya sehingga ke-8 aksi tersebut akan dinilai oleh Pemerintah Provinsi Riau,” kata Masrul.

Dijelaskannya, penurunan stunting di Rohul tahun 2020 ini di angka

18,4 persen atau 678 anak stunting dari 3.680 bayi yang ditimbang. Sedangkan tahun 2019 penurunan 24,3 persen atau 896 anak stunting 3675 bayi yang ditimbang dan di tahun 2018 penurunan 27,3 persen atau 999 anak stunting dari bayi yang ditimbang.

“Dengan delapan aksi yang harus dilakukan penanganan itu bukan hanya oleh dinas kesehatan, namun harus terintegrasi.

Karena untuk penanganan stunting dikoordinir Bapedalitbang atau Bappeda di masing-masing kabupaten dan kota dan provinsi,” tambah mantan Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu.

Masrul juga mengatakan, Pemkab Rohul melalui Bagian Hukum Setdakab merancang membuat peraturan bupati (perbup) tentang penanganan stunting yang tengah disusun Bappeda Rohul agar nantinya dana penanganan stunting bisa dimasukan anggarannya ke dalam Dana Desa (DD) di seluruh desa sesuai arahan pemerintah pusat.

Pjs Bupati Rohul, Drs H Masrul Kasmy MSi bersama Sekdakab, H Abdul Haris, memimpin acara penilaian kinerja, aksi konvergensi pencegahan dan penularan stunting yang dilaksanakan Bappeda Riau secara virtual, Selasa (13/10). (Adv) “Karena untuk penanganan stunting melibatkan lintas OPD termasuk juga peran lainnya. Sejak tahun 2017 sampai sekarang ada penurunan kasus stunting kita ingin membuat semacam gerakan termasuk juga memasukkan

anggaran stunting di desa di APBDesa,” katanya.

Kepala Bappeda Rohul, M Zaki menambahkan, untuk penanganan stanting diharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan terintegrasinya penan-

ganan ini sehingga angka stunting akan menurun di setiap kabupaten dan kota.

Target provinsi 14 persen penurunan stunting dan di Rohul ditargetkan di bawah 14 persen.

“Kita sudah komitmen dan penanganannya sudah

terlaksana dengan baik.

Sedangkann pelaksanaan di lapangan lebih cenderung ke dinas kesehatan, puskesmas dan posyandu. Kini, 10 desa masuk stunting juga sudah menjadi lokus penilaian,” kata Zaki. (Adv/Pemkab Rohul)

Politisi Senayan Salurkan Bantuan Operasional Ponpes

PASIR PANGARAIAN - Bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) XXI, Senin (12/10) sore, anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Demokrat, Drs H Achmad MSi menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke Pondok Pesantren (Ponpes), MDT dan LPTQ serta TPQ di Rohul.

Kegiatan penyaluran bantuan itu berlangsung di Hall Center Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangaraian, dihadiri Kakan Kemenag Provinsi Riau, Makmur MD, Pjs Bupa-

ti Rohul, Drs H Masrul Kasmy MSi, Pimpinan Ponpes, MDTA se-Kabupaten Rohul.

Achmad mengatakan, BOP yang disalurkan berguna untuk biaya operasional pendidikan baik ponpes, MDT dan LPTQ/ PTQ yang ada di Rohul.

Dana itu merupakan aspirasi dirinya yang disalurkan demi kemajuan dan kemakmuran ponpes dan yang lainnya.

“Sebelumnya, juga sudah disalurkan BOP bagi ponpes, MDTA yang ada di Kabupaten Rohul. Tahap pertama, diberikan ke

seluruh madrasah, ponpes, PTQ dan lainnya yang berada di bawah naungan Kemenag dengan total Rp1 miliar,” jelas anggota Komisi 8 DPR RI ini.

Sehingga tambah Achmad, total keseluruhan bantuan operasional yang sudah disalurkan bagi Ponpes tahap dua sebesar Rp5,330 miliar, ditambah penyaluran tahap 1 sebesar Rp1 miliar sehingga total jumlah dana aspirasi yang tersalurkan sebesar Rp6,330 miliar.

“Kategori bantuan terbagi untuk operasional daring Ponpes Rp480 juta,

ANggotA DPR/MPR RI, Drs H Achmad MSi menyalurkan dana aspirasi BOP ke Ponpes, MDT, dan LPTQ serta TPQ di Rohul, Senin (12/10).(Hendra)

operasional Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Rp1,950 miliar, untuk Operasional Madrasah Rp2,700 miliar dan untuk pendidikan Ponpes Rp680 juta,” jelas Achmad, yang juga mantan Bupati Rohul dua periode.

Ahmad menambahkan, dana BOP berguna untuk meringankan beban Ponpes, MDTa dan LPQ dalam masa dampak pandemi Covid-19 dan bisa digunakan untuk meringankan operasional lembaga. Bantuan itu bukan untuk fisik namun lebih ke operasional.

Pjs Bupati Rohul, Drs H Masrul Kasmy mengatakan, bantuan yang disalurkan anggota DPR/ MPR RI Achmad patut diapresiasi. Karena tanpa adanya perjuangan beliau dalam memikirkan keberlangsungan Ponpes dan yang lainya maka belum tentu bisa mendapatkan bantuan sebesar itu.

“Dengan bantuan yang telah diupayakan pak Achmad, semoga pendidikan keagamaan di Rohul bisa lebih meningkat maju dan berkembang hingga menjadi tempat pabrik pencetak sumber daya manusia yang taat dan beriman kepada Allah SWT,” kata Masrul. (Hendra)

Pjs Bupati Rohul, Drs H Masrul Kasmy MSi bersama Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melihat pengucapan deklarasi sekaligus penandatanganan netral di Pilkada oleh Sekdakab, H Abdul Haris dan pejabat tinggi pratama, camat se-Rohul, Selasa (13/10). (Adv)

ASN rohul deklarasi Netral di Pilkada

PASIR PANGARAIAN - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah menyatakan diri untuk bersikap netral di Pilkada Rohul 2020. Acara deklarasi ASN itu dipusatkan di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Rohul, Selasa (13/10) dan dipimpin Sekdakab, H Abdul Haris.

Kegiatan tersebut disaksikan Pjs Bupati Rohul, Drs H Masrul Kasmy MSi, Kapolres, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Ketua KPU dan Bawaslu Rohul.

Masrul Kasmy dalam arahannya berharap, ASN jangan diseret seret dan dibawa bawa masuk ke ranah politik atau mendukung salah seorang pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Rohul di pelaksanaan Pilkada Rohul.

“Karena ini akan berpengaruh ke pimpinan sehingga ASN jangan diseret seret

dan menyeretkan diri ke ranah politik. Tapi ASN agar memasang kacamata kuda.

Artinya, tetap fokus lakukan pelayanan publik. Karena banyak tugas yang harus dilaksanakan dalam konteks besar skala nasional sesuai arahan Mendagri agar ASN mulai OPD, tingkat kecamatan hingga kepala desa harus bersikap netral di Pilkada,” ucap Masrul.

Masrul secara normatif menegaskan, dari pada dibawa dan terbawa bawa hal yang tidak penting, ASN sebaiknya melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Karena, hal itu akan jauh lebih penting dari pada jabatan.

“Jangan kita takut tidak dapat jabatan. Karena, bila anda seorang ASN profesional, maka siapapun yang menjadi kepala daerah di Rohul maka anda akan dipakai. Maka jalankan tu-

gas kita sebagai ASN untuk memberikan pelayanan ke masyarakat,” kata Masrul.

Kemudian, ASN diingatkan agar tetap netral karena akan ada sanski yang diberikan bagi ASN yang mendukung salah satu paslon, dan itu sudah diatur dalam UU serta peraturan pemerintah. Sehingga ASN mulai dari tingkat tertinggi sampai ke bawahnya harus bersikap netral, karenq tugas pokok kita sebagai pejabat publik publik jauh lebih besar.

“Kita tidak punya waktu yang tidak bermanfaat sehingga saya mengimbau agar menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Kemudian pada jenjang jenjang berikutnya di tingkat kecamatan termasuk desa-desa dan seluruh aparatur pemerintahan, nantinya juga mengucapkan deklarasi netral di Pilkada Rohul,” jelasnya. (Adv/

Pemkab Rohul)