METRO RIAU EDISI 13 MEI 2019

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :

013

Dewan PeRS

BE

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 2

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

ST O

AP F SU MATERA NEWSP

SENIN, 13 MEI 2019 M 8 Ramadhan 1440 H

Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

10 Napi Masih Diburu

Kerusuhan di Rutan Siak Tim Inafis Olah TKP

PEKANBARU - Sebanyak 10 narapidana atau napi masih dalam pengejaran setelah melarikan diri dalam kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Polisi meminta warga mengamankan orang yang mencurigakan.

“Masih ada sepuluh (napi) lagi yang belum diamankan. Semoga mereka cepat kembali,” kata Kepala

Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Surung

Pasaribu, Minggu (12/5).

Sebelumnya, terjadi kerusuhan yang berbuntut pembakaran terhadap Rutan Kelas IIB Siak pada Sabtu (11/5) sekitar pukul 01.00 WIB. Sebanyak 115 dari 648 orang warga binaan di Rutan tersebut dilaporkan kabur. Namun satu per satu berhasil ditangkap kembali.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Siak, Komisaris Polisi Abdullah Hariri pada Baca..... hal 7

EVAKUASI NAPI RUTAN SIAK - Anggota Brimob Polda Riau bersenjata lengkap mengevakuasi para tahanan dan narapidana setelah kerusuhan dan kebakaran di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu (11/5). Lebih 600 narapidana dan tahanan dipindahkan dari Rutan Siak, dan petugas kepolisian masih memburu 10 warga binaan yang kabur. (wahyudi)

2 Kuintal Sabu Dipasok dari Riau BEKASI - Sebanyak 200 kilogram atau narkotika jenis sabu-sabu, ribuan butir pil ekstasi ekstasi dan pil happy five disita dalam

成功的关键在 于我们对失败 的反应 Chéng gōng de guōn jiàn zài yú wō men duì shō bài de fōn yìng

Kunci kesuksesan adalah bagaimana kita merespon kegagalan.

penggerebekan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di sebuah Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI Jumat, 10 mei 2019

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,419.00 10,107.72 10,581.98 1,837.26 131.1414 3,472.78 16,196.86 2,123.19 Sumber www.bi.co.id

Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS

Kemenkes Sebut 13 Penyakit

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan telah menemukan 13 jenis penyakit penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di 15 provinsi.

Dalam keterangannya pada Minggu (12/5), Kemenkes menyebut 13 penyakit tersebut adalah infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum,

stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan.

Selain disebabkan 13 jenis penyakit itu, ada pula kejadian meninggal petugas KPPS karena kecelakaan.

Sebelumnya, pihak Kemenkes melakukan investigasi atas kasus tersebut.

Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

2

METRO RIAU

sEnIn, 13 meI 2019

Bulog Riau-Kepri Jamin Stok Beras Aman PEKANBARU - Kepala Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri, Abdul Muis, menjamin stok beras untuk Riau aman. Stok beras mencukupi hingga enam bulan ke depan.

"Untuk beras tidak perlu dikhawatirkan.

Kami punya stok cukup besar, aman sampai 6

bulan ke depan," ujar Abdul Muis saat inspeksi mendadak di Pasar Induk AKAP, Kecamatan

Payung Sekaki, akhir pekan lalu.

Selain beras, Abdul Muis juga memastikan ketersediaan bahan pokok lainnya, seperti daging, minyak goreng, dan gula jelang Idul Fitri 1440 Hijriah. "Se-

mua dipersiapkan untuk lebaran," kata dia.

Saat ini, ada 50 ton daging beku di gudang Bulog. Jumlah itu akan ditambah sesuai kebutuhan masyarakat. "Stok daging ada 50 ribu kilogram," ucap Abdul

Muis.

Menurut Abdul Muis, bahan pokok itu akan dikirim ke beberapa sub divre di sejumlah daerah di Riau, termasuk Dumai, Bengkalis, Rengat dan Tembilahan "Permintaan tertinggi di Pe-

kanbaru," ungkap Abdul Muis.

Sejauh ini, Abdul Muis menilai harga pangan di Riau cukup stabil.

Kondisi ini akan terus dipertahankan dengan mengantisipasi kekurangan-kekurangan bahan

pangan di pasaran.

"Kami terus lakukan suplai ke pasar-pasar melalui TPK yang didirikan di setiap pasar. Terus kita pantau, termasuk tim Bulog tiap hari turun ke pasar memantau harga," tutup Abdul Muis. (lda)

Buka Puasa Bersama Unri dan PT RAPP

Bangun Sinergitas Pentahelix yang Kuat Manajemen PT RAPP, Marzum, yang juga Penasehat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unri Komisariat PT RAPP sedang memberikan sambutan di acara Silaturrahmi dan Buka Puasa Bersama Civitas Akademika UNRI dengan PT RAPP, Jumat (10/5), di Gedung Rektorat, Panam, Pekanbaru. (ist)

PEKANBARU - Keluarga besar civitas akademika Universitas Riau (Unri) menggelar kegiatan berbuka puasa bersama dengan Manajemen dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA)

Unri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Jumat (10/5). Kegiatan digelar di Gedung Rektorat Unri, Panam, Pekanbaru.

Rektor Unri, Aras Mulyadi mengatakan kegiatan

Ngopi PWI Riau Bagikan 150 Bingkisan Ramadan

Zulmansyah Sekedang PEKANBARU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau kembali akan mengadakan Ngobrol Pintar (Ngopi) pada Senin (13/5). Kegiatan Ngopi yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI ini akan digelar di Kaliandra Room lantai 2 Gedung Graha Pena Riau, Jalan HR Soebrantas, Panam Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pada kegiatan Ngopi ini, tema yang diusung yakni tentang "KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI". Narasumber adalah Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kemen LHK RI, Ir Wiratno MSc, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Ir Sustyo Iriyono MSi dan Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadyah Riau, DR Elviriadi SPi MSi. Ketua PWI Riau, H Zulmansyah Sekedang.

mengatakan, Ngopi PWI Riau-KLHK ini merupakan kegiatan yang ketiga.

Di mana sebelumnya juga sudah dilaksanakan pada 8 April 2019 dan 22 April 2019 dengan tema yang berbeda. Begitu juga dengan narasumber, setiap Ngopi langsung disampaikan oleh Dirjen yang ada di Kemen LHk. Bahkan untuk Ngopi perdana langsung dihadiri Sekretaris Jenderal KLHK RI. "Pada Ngopi yang ketiga ini kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1440 Hijriyah, maka kita juga akan mengadakan acara buka puasa bersama yang diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Dr Yudi Irwan ME Sy," sebut Zulmansyah.

Menariknya lagi, ungkap Zulmansyah, pada Ngopi PWI Riau-KLHK ketiga ini setiap peserta atau wartawan yang hadir akan mendapat bingkisan Ramadan dan doorprize Tambahan Hari Raya (THR).

"PWI menyediakan pengganti transport (bagi yg hadir mulai pukul 14.00 WIB), Bingkisan Ramadhan 1440 H (untuk 150 wartawan yang hadir berbuka) dan doorprize THR Rp2.500.000 untuk 5 orang wartawan," sebut Zulmansyah.

Untuk itu, Zulmansyah mengimbau dan mengajak kawan-kawan wartawan yang ada di Kota Pekanbaru untuk berkenan hadir pada acara Ngopi PWI Riau-KLHK pada Senin (13/05/2019) besok. (rls/ lda)

rutin ini merupakan upaya membangun sinergitas antara dunia usaha dengan perguruan tinggi atau dikenal dengan model Penta Helix.

"Melalui silaturrahmi, harapannya agar semua komponen ini bisa saling bekerja sama untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dari Universitas Riau. Apalagi kita baru saja membangun prodi D-3 Pulp dan Paper didukung oleh RAPP, Januari lalu, nomenklatur pertama di Indonesia, atau disebut Menteri sebagai prodi millennial," kata Aras.

Aras juga mengapresiasi komitmen PT RAPP dalam menjalin silaturrahmi dan kerjasama berbagai kegiatan kampus selama ini.

Mewakili manajemen PT RAPP, Marzum mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini rutin dilakukan setiap tahun. Selain ke kampus-kampus, pihaknya juga melakukan safari ramadan ke lebih dari 200 desa di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan ini rutin kita lakukan, karena Unri dan RAPP itu sangat erat hubungannya, sudah sep-

BATAM - Guna memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Bank Riau Kepri bersama PT Mitracomm Ekasarana melaksanakan MoU tentang Penyelenggaraan Switching dan Aggregator Layanan Pembayaran Tagihan Biller PAM ATB Batam.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri, Denny M Akbar, bersama Direktur PT Mitracomm Ekasarana, Elly Christina dan disaksikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, serta Direktur Keuangan PT Adhya Tirta Batam, Asriel Hay SE MM. PT Adhya Tirta Batam (ATB) merupakan perusahaan yang mengelola produksi air bersih di Kota Batam, PT Mitracomm Ekasarana dan Bank Riau Kepri sebagai Switching dan agregator untuk menjembatani kerjasama pembayaran tagihan pelanggan PAM ATB. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut kini pelanggan sudah bisa membayar tagihan PAM ATB melalui jaringan ATM Bank

Riau Kepri yang tersebar di seluruh wilayah Riau dan Kepri.

“Hubungan mutualisme ini semoga akan menjadi perkembangan roda bisnis kedepan, dengan kehadiran Bank Riau Kepri akan memudahkan channel pelayanan dari sisi pembayaran. Bank Riau Kepri di Kota Batam lebih dari 30 jaringan yang terdiri dari fisik kantor, ATM dan Oto Banking” ungkap Direktur Operasional Bank Riau Kepri, Denny M Akbar, dalam sambutannya pada acara tersebut.

Direktur PT Mitracomm Ekasarana, Elly Christina, mengapresiasi atas kepercayaan Bank Riau Kepri kepada PT Mitracomm Ekasarana untuk melayani jasa pembayaran ATB. “PT Mitracomm Ekasarana mengucapkan terima kasih kepada Bank Riau Kepri atas kepercayaan untuk melayani jasa pembayaran ATB di semua channel yang ada di Mitracom, kami berharap kerjasama ini berjalan dengan baik dan berkembang ke semua channel yang ada di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Direktur Keuangan PT Adhya Tirta Batam, Asriel Hay SE MM menyambut

erti saudara," ujar Marzum.

Marzum menambahkan keberadaan Unri sangat penting bagi perkembangan PT RAPP. Sebab Unri secara nyata telah berkontribusi positif dalam memajukan perusahaan.

"Lulusan Unri yang bekerja di RAPP saat ini sudah lebih dari 26 persen atau lebih dari 420 orang, dari total karyawan sekitar 1.700 orang. Jadi kita sudah mampu bersaing dengan lulusan lain baik di dalam maupun luar negeri, bahkan kita juga sudah membentuk Ikatan Alumni

RAPP," ujar Marzum yang juga selaku Penasehat IKA Unri Komisariat RAPP ini.

Selain itu, lanjut Marzum, RAPP sangat berkomitmen memajukan pendidikan di Provinsi Riau. "Founder RAPP sangat fokus memajukan kualitas pendidikan di Riau setara dengan Universitas lain. Lulusan Universitas sebenarnya hebat-hebat dan bisa bersuara, cuma mungkin kurang promosinya saja," katanya.

Sementara itu, Ustadz H Yurnalis dalam ceramahnya mengatakan silaturrahmi merupakan hal yang

sangat penting di dalam agama Islam. Terlebih di bulan suci ramadan yang sarat akan ampunan dari Allah SWT. "Jadi mari perbanyak silaturrahmi di bulan suci ini, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah utama seperti istighfar, berdoa dan sholat tarawih," papar Ustadz.

Turut hadir dalam acara berbuka puasa bersama, para wakil rektor, dekan, dosen, karyawan, dan mahasiswa Unri, para pengurus dan anggota IKA Unri Komisariat RAPP, dan sejumlah perwakilan PT RAPP lainnya. (rls/lda)

BRK Siap Layani Pembayaran Tagihan ATB di Kota Batam

Direktur Operasional Bank Riau Kepri, Denny M Akbar, bersama Direktur PT Mitracomm Ekasarana, Elly Christina, disaksikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah serta Direktur Keuangan PT Adhya Tirta Batam, Asriel Hay SE MM menandatangani MoU tentang Penyelenggaraan Switching dan Aggregator Layanan Pembayaran Tagihan Biller PAM ATB Batam, Jumat (10/9). (ist) baik kerjasama tersebut sehingga akan makin meningkatkan kepastian pembayaran.

Masih pada acara yang sama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengapresiasi atas terlaksananya kerjasama ini.

“Bank Riau Kepri respon

terhadap perkembangan teknologi, sebagai Bank Daerah Bank Riau Kepri bisa sejajar dengan bankbank nasional lainnya,” ucapnya.

Raja Azmansyah berharap dengan kerjasama ini mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan perpajakan untuk pembangunan Kota Batam. Hadir

juga pada acara tersebut Pindiv Prodjas Bank Riau Kepri Wahyudi Gustiawan, Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan, Pincapem Batu Aji Erzon, Pincapem Lubuk Baja Heru Cahyadi, Pincapem Botania Wan Abdurrahman dan Pincapem Bank Riau Kepri Syariah Batam Ediyanto.

(rls/lda)

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Wahyudi, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Delvi Adri, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR : ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO

Manager Iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

RELATIONSHIP

METRO RIAU SENIN, 13 mei 2019

3

Pengurus Kelenteng Khong Chin Bio. Dari kiri - Kang Khai Cai dari Dumai, Kang Hong Oh dari Pekanbaru, Ketua Kelenteng/KING CU asal Tim Tim, Kang Un Cai, Kang Cin Bin dari Pekanbaru, Ng Ciong Wi dari Pekanbaru, Kang Kheng Seng dari Pekanbaru.

HUT Dewa Kang Hu Tay Dien

di Kelenteng Khong Chin Bio

Meriah Dewa Undangan dari Desa Kudap dan sekitarnya.

Dewa Kang Hu Tay Lin yang sedang Ulang Tahun.

masyarakat sekitar menyaksikan kemeriahan Ulang Tahun Dewa Kang Hu Tay Dien.

melihat Dewa Raja Kera (Tai Seng Ya) lagi beraksi.

M

ERBAU – Ratusan masyarakat Tionghoa dan undangan dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa memeriahkan peringatan hari ulang tahun Dewa Kang Hu Tay Dien di Kelenteng Khong Chin Bio, Desa Kudap, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Acara ritual kegamaan tahunan ini berlangsung cukup meriah. Dimulai dari Selasa malam (7/5) berlanjut hingga Rabu siang (8/5). Pada Selasa malam menjelang hari lahir Dewa Kang Hu Tay Dien pada tanggal 4 bulan 4 penanggalan Imlek, panitia menyuguhkan hiburan dengan mendatangkan artis dari Tanjung Pinang, Batam, dan Pekanbaru.

Tepat pukul 00.00 WIB, bunyi ratusan kembang api saling sahut menyahut menandakan tibanya hari ulang tahun Dewa Kang Hu Tay. Selain menikmati hiburan, sebagian warga Tionghoa juga melakukan ritual sembahyang.

Pada ritual sembahyang yang berlangsung dari Rabu pagi hingga siang, total ada 10 tatung yang melakukan atraksi.

Beragam atraksi dilakukan menggunakan alat-alat tajam, diiringi suara gong bertalu-talu mengiringi atraksi tersebut. Terdengar riuh dan disaksikan masyarakat, baik warga Tionghoa maupun warga tempatan.

Di gerbang pintu masuk panggung hiburan, panitia melalui spanduk berwarna merah menginformasikan kalau pada tanggal 8 Mei 2019 merupakan Hari Ulang Tahun Dewa Kang Hu Tay Dien ke-23.

Sejarah Kang Hu Tay Dien di Kudap sendiri dimulai dari tahun 1984 sampai sekarang, berarti sudah berjalan 35 tahun.

Penasehat sekaligus pendiri Kelenteng Khong Chin Bio, Kang Khai Chai kepada wartawan mengatakan, ide pertama pembangunan kelenteng atas dasar dari petunjuk dewa Khang Hu Tay Dien. “Dulu di sini sudah ada Tapekong, tapi terbakar sekitar tahun 2003 atau 2004. Kemudian atas petunjuk Kang Hu Tay Dien diminta kita untuk membuat kelenteng. Tak perlu besar-besar yang penting ada dan bisa untuk sembahyang umat,” ujar pria yang akrab disapa Achai ini.

Dikatakannya, banyak pihak yang turut terlibat dalam pembangunan Kelenteng Khong Chin Bio. Ditambahkannya, bahwa perayaan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Tionghoa di Desa Kudap saja, tetapi juga masyarakat tempatan ikut datang menyaksikan perayaan ini, sehingga kerukunan antar umat beragama di Desa Kudap sudah terjalin dengan baik sejak dahulunya.

“Kami dari pengurus mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur dan undangan yang telah hadir dalam perayaan ini dan hendaknya setiap tahun bisa dirayakan lebih meriah lagi,” harapnya seraya mengatakan kalau donatur berasal dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa, termasuk dari NTT dan Timor Timur. (zul)

Ibu-ibu lagi menghadiri hiburan artis dari Tanjung Pinang dan Pekanbaru.

Para tamu undangan.

melihat atraksi Dewa Raja Kera (Tai Sing Ya).

Dewa Kang Hu Tay Lin sedang mengobati orang sakit.

Artis Cintya Kho dari Pekanbaru lagi duet dengan tamu untuk menghibur undangan.

Bersama tamu Undanga dari Pekanbaru.

etalase

METRO RIAU SEnIn, 13 Mei 2019

4

Tingkatkan Silaturahmi

Rumah sakit Prima Buka Bersama Mitra Pekanbaru - Rumah Sakit (RS) Prima Pekanbaru menggelar buka puasa bersama mitra. Pihaknya mengundang perwakilan dari BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerja, asuransi mandiri in healt, PT PLN, jasa raharja, angkasa pura, bank-bank dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi terhadap rumah sakit.

“Buka bersama kita lakukan untuk lebih mempererat silaturahmi dengan rekanan rumah sakit,” ujar Direktur RS Prima Pekanbaru, dr Irana Oktavia MKes, Sabtu (11/5).

Menurutnya, di bulan penuh berkah ini RS Prima ingin lebih meningkatkan silaturahmi supaya lebih terjalin, dan pertemuan ini bisa mempersembahkan kepada rekanan keunggulan-keunggulan yang ada

di RS. Rumah sakit Prima bukan saja memiliki keunggulan dari segi alat, namun lebih kepada pelayanan, di mana rumah sakit mengedepankan komunikasi antara pasien dengan dokter yang sudah terjalin dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Saya yakin semua rumah sakit sudah berinvestasi di alat. Jadi pasienpasien yang dirawat disini

kami selalu mengedepankan komunikasi dan tidak membedakan antara pasien BPJS dan umum,” sebutnya.

Di rumah sakit Prima, lanjutnya, setiap pasien yang dirawat lebih dari lima hari, semua dokter akan dilibatkan untuk berkomunikasi dengan pasien agar cepat sembuh.

Selain itu, rumah sakit ini juga menyediakan pelayanan jantung buka setiap hari khusus untuk pasien Geriatri diatas 60 tahun dengan dua penyakit penyerta tidak perlu mengantri, serta paling diutamakan berobat setiap Senin.

Dikatakannya, rumah sakit ini telah terakredita-

Tim Safety Riding CDN Riau

Seminar Ilmu Berkendara di Unisi PEKANBARU PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) Riau bersama Capella Honda cabang Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil), Riau melakukan seminar safety riding ‘#Cari_aman demi Kecerdasan Bangsa’ di Universitas Islam Indragiri Hilir (Unisi), Jumat (10/5).

Pimpinan PT CDN cabang Tembilahan, Daniel Santoso mengatakan, Honda tidak hanya fokus sebagai penjual sepeda motor, melainkan ikut peduli terhadap keselamatan dan kecerdasan konsumennya.

“Terimakasih kampus Unisi atas terselenggaranya kegiatan ini,” kata Daniel Santoso.

Dia berharap, lewat seminar ini kedepan dapat lebih mempererat silaturahmi antara dealer PT CDN Tembilahan dengan kampus Unisi serta dapat dijadikan agenda rutin di wilayah Tembilahan.

Rektor Unisi, Dr H Najamuddin Lc MA mengucapkan terimakasih kepada Capella Honda Riau

yang telah peduli terhadap kecerdasan bangsa di bidang keselamatan berkendara jalan raya.

“Dengan edukasi seperti ini para mahasiswa semakin paham tentang ilmu keselamatan berkendara,” katanya.

Seminar ini tambahnya, mendatangkan narasumber yang ahli dibidangnya seperti Instuktur safety riding PT CDN Riau, Satlantas Inhil serta Dinas Perhubungan setempat.

Instruktur safety riding PT CDN Riau, Steven menyebut, ada empat poin penting sebelum berkendara antaranya pemanasan, perlengkapan berkendara, pengecekan sepeda motor, dan postur berkendara.

“Berboncengan yang baik dan benar tidak luput dari syarat mengendarai sepeda motor di jalan raya, dan menjadi satu kesatuan dengan empat poin tersebut,” kata Steven dalam materinya.

Perwakilan Satlantas Polres Inhil, Iptu Yurnalis juga menyampaikan pent-

ingnya memahami rambu lalulintas serta peraturan sesuai undang-undang berkendara di jalan raya.

“Karena kecelakaan berawal dari pelanggaran si pengendara,” katanya.

“Salah satu faktor penyebab kecelakaan di jalan raya, infrastruktur atau jalan yang rusak,” tambah Perwakilan dari Dinas Perhubungan Inhil, Nawawi SSos MSi. Sedikitnya 80 mahasiswa antusias mengikuti seminar ini. Bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari pemateri diberikan hadiah dan souvenir menarik.

“Kami harap setelah mengikuti seminar ini mahasiswa bisa menjadi duta keselamatan bagi diri sendiri serta dapat menularkan ilmu keselamatan di Universitas Islam Indragiri serta mengajak masyarakat dalam berkendara yang baik dan benar selaras dengan tema ‘Cari Aman demi Kecerdasan Bangsa,” tutup Wakil Rektor III bidang kesiswaan Unisi, Vivi Arfriani Siregar SH MH. (nov)

SamPaiKan maTeRi - Instruktur safety riding CDN Riau saat menyampaikan materi seminar. (ist)

PT Alfa Scorpii Ngabuburit Dengan Konsumen Yamaha PEKANBARU - PT Alfa Scorpii main dealer Yamaha kembali mengadakan ngabuburit bersama motor yamaha matic. Kegiatan tersebut setiap tahun dilakukan, sebagai salah satu bentuk bakti sosial yamaha terhadap konsumennya.

“Kegiatan ini sebenernya sudah kita lakukan di tahun lalu, dam tahun ini kita lakukan kembali dengan tujuan untuk menambah ibadah kita semua dan kegiatan penutup kita lakukan buka bersama

dengan konsumen yamaha, disalah satu tempat makan di Pekanbaru,” ujar Wahyu selaku team promosi.

Menurut Wahyu, saat ini team telah bergabung sebanyak 75 rider, motor yang bergabung dalam ngabuburit ini ada Nmax, aerox, lexi, Mio, dan matic series lainnya.

Salah satu motor matic yang banyak ikut adalah Yamaha Mio S. “Di sini kami kembali menjelaskan bahwa Yamaha Mio s 125 cc memiliki fitur answer

back system, lampu Led, lampu hazard, dan ruang pijakan kaki yang luas, dan ban tubeless. Mio S sangat irit BBM dengan 1 liter dapat tempuh jarak 65,9 km,” jelas Wahyu.

Team matic akan berkumpul di PT Alfa Scorpii pada pukul 17.00 Wib. Kemudian dilanjutkan membagikan takjil di depan kantor dan dilanjutkan kunjungan ke panti asuhan Darul Ilmi di Jalan Rawasari untuk memberikan sembako. (rls)

si paripurna yang didalamnya tertera pelayanan Geriatri. Setiap pasien 60 tahun ke atas dengan dua penyakit penyerta berobat tidak perlu antri dan untuk jan-

tung juga sudah ada nomornomor.

“Jadi, tidak perlu mengantri kita akan memanggil pasien sesuai jam kedatangannya,” sebutnya.

Selain jantung, rumah sakit Prima juga memiliki klinik rehab medis yang buka dari pukul 8.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Dimana pasien yang bero-

bat disini tidak perlu ngantri akan dipanggil sesuai jam kedatangan.

“Belum ada rumah sakit disini memiliki pelayanan seperti kita,” tutupnya.(nov)

FOTO beRSama - Jajaran Direksi Rumah Sakit Prima foto bersama dalam acara buka puasa bersama mitra, Sabtu (11/5). (nov)

PSMTI Riau Bagikan Paket Waisak dan Donor Darah

PEKANBARU Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau membagikan 44 paket Waisak kepada umat Buddha di Pekanbaru, Minggu (12/5). Kegiatan bersamaan dengan kegiatan donor darah di sekretariat PSMTI Riau Jalan Setabudhi, Minggu (12/5).

Ketua PSMTI Riau, Peng Suyoto mengatakan, pembagian paket Waisak dan donor darah merupakan kegiatan rutin PSMTI Riau.

“Tidak hanya saat perayaan waisak, kami juga membagikan paket di momen keagamaan lainnya, seperti Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi,” terangnya.

Dikatakannya, pembagian paket Waisak diberikan kepada umat Buddha yang merantau ke Pekanbaru dan didominasi oleh guru-guru non sertifikasi. “Paket berisi kue-kue, cokelat, sirup dan lainnya,” kata Peng.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan untuk saling berbagi dan menjalin kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Waisak.

Sementara itu, Agus (39) yang turut mendapat paket Waisak mengucapkan

terima kasih kepada pengurus PSMTI Riau yang rutin membagikan paket Waisak.

“Paket dapat membantu kami dalam merayakan Waisak. Kami mendoakan agar PSMTI Riau selalu sukses dan acara seperti ini terus dilaksanakan setiap tahun,” kata pria asal Kabupaten Rokan Hulu ini.

Di bulan Ramadan ini, PSMTI Riau akan membagikan paket lebaran ke kaum dhuafa lewat Yayasan Tenas Effendi.

Gelar Donor Darah PSMTI secara serentak menggelar donor darah di Indonesia. Di Pekanba-

ru kegiatan berlangsung di sekretariat PSMTI Riau Jalan Setabudhi, Pekanbaru.

“Kegiatan donor darah nasional berdasarkan surat keputusan PSMTI pusat.

Kami mendorong umat non muslim untuk mendonorkan darahnya di Bulan Ramadan ini. Kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama,” kata Ketua PSMTI Riau, Peng Suyoto.

Ditambahkannya, donor darah diikuti anggota dan pengurus PSMTI Riau, Kota Pekanbaru dan terbuka untuk masyarakat umum yang dimulai pukul 09.00

WIB. Sehingga dapat membantu Palang Merah Indonesia (PMI) menjaga stok darah.

“Di Bulan Ramadan stok darah di PMI cenderung berkurang, karena banyak pendonor dari umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa,” terangnya.

Di Provinsi Riau, lanjut Peng, donor darah juga dilaksanakan di PSMTI kabupaten/kota lainnya.

Selain itu, setiap minggunya di Bulan Ramadan organisasi Tionghoa di Pekanbaru melaksanakan donor darah.(wsl)

Pembagian paket Waisak secara simbolis dilakukan Ketua PSMTI Riau, Peng Suyoto.(ist)

Telkomsel Perkuat Jaringan Internet Selama Ramadan JAKARtA - Telkomsel memperkirakan terjadi lonjakan akses internet di area Papua, Maluku, Sulawesi, Papua (Pamasuka) selama Ramadan ini. Upaya memperkuat jaringan pun dilakukan.

Operator seluler yang identik berwarna merah ini memprediksi adanya kenaikan trafik layanan data sebesar 14 persen dibandingkan hari normal. Bahkan diperkirakan kenaikannya mencapai 60 persen ketimbang priode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) tahun lalu.

Tingginya penggunaan layanan data antara lain dipicu seringnya pelanggan mengunggah foto dan video aktivitas mudik dan wisata ke media sosial serta aplikasi pesan instan.

Di samping itu, pelanggan juga memanfaatkan layanan data untuk mengakses berbagai informasi seperti kuliner dan tempat wisata. Serta menikmati berbagai layanan hiburan digital, seperti video, musik, dan games.

Agar akses tak lemot, Telkomsel menambah kapasitas jaringan pada 12.780 BTS 4G. Mereka turut

mengoperasikan 16 mobile BTS yang tersebar di seluruh Area Pamasuka, menambah kapasitas sistem IT untuk layanan, serta meningkatkan kapasitas layanan isi ulang pulsa.

“Dari mulai awal tahun 2019 sampai saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini Telkomsel Area Pamasuka telah mengimplementasikan 2020 New BTS 4G di seluruh pita frekuensi. Dengan hadirnya new BTS 4G tersebut kami menjamin pelanggan dapat menikmati pengalaman menggunakan layanan broadband secara optimal dan prima,” kata Ronny Arnaz, Executive Vice President Telkomsel Area Pamasuka, dilansir Telkomsel.

Sementara Samuel Pasaribu, Vice President ICT Network Management Telkomsel Area Pamasuka, mengatakan pihaknya telah menggelar drive test rutin di berbagai titik dengan kepadatan trafik komunikasi tertinggi dan di sepanjang jalur darat dibeberapa daerah yang menjadi tujuan mudik pelanggan. Seperti Balikpapan - Banjammasin, Makassar - Pare-Pare, Banjarmasin - Palangkaraya.

Demi kenyamanan komunikasi periode RAFI 2019, Telkomsel mensiagakan sekitar 44.285 BTS di seluruh wilayah Pamasuka termasuk sekitar 14.800 BTS 4G untuk memaksimalkan penggunaan layanan data. Lantaran rampungnya penataan ulang pita frekuensi (refarming) 800 dan 900 Mhz yang menjadikan pita frekuensi radio yang berdampingan (contiguous), sehingga mereka mengaku dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam meningkatkan teknologi seluler yang diimplementasikan.

Telkomsel telah pula mengembangkan kapabilitas teknologi LTE Advanced Pro atau 4,9G di beberapa titik di wilayah Pamasuka diantara nya yaitu di daerah Pasar Segar Makassar dan di sekitar Fave Hotel Banjarmasin.

Teknologi LTE Advanced Pro atau 4,9G tersebut diterapkan oleh Telkomsel dengan menggunakan teknologi Massive MIMO yang dapat memberikan kapasitas laynanan data lebih besar, pengguna lebih banyak dan customer experience yang konsisten.

Posko Siaga Telkomsel akan meng-

gelar posko layanan di 142 titik strategis (point of interest) yang akan beroperasi mulai H-14 sampai H+7 yang meliputi Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal Bus, Dermaga, Rest Area, Rumah Sakit, Area Padat Populasi, Pasar Tradisional, Mall, Alun-Alun, Pantai, waterpark dan Mall. Selain itu, seluruh kanal pelayanan existing Telkomsel juga bersiaga melayani pelanggan, di antaranya 8 GraPARI Telkomsel Siaga, 119 Mobile GraPARI, dan 891 Outlet Siaga.

Khusus ditanggal 5-6 Juni 2019 , Telkomsel menyiagakan 8 kantor layanan yang tetap beroperasi di hari lebaran. Kantor layanan tersebut adalah GraPARI Balikpapan, GraPARI Mitra Kota Baru, GraPARI Makassar, GraPARI Manado Mantos, GraPARI Mitra MTC Karebosi, GraPAR Mall Panakukang, GraPARI Jayapura, GraPARI Ambon Layanan tersebut membuka jam layanan mulai pukul 10 hingga pukul 15.00 WITA . Khusus di pusat perbelanjaan, jam layanan menyesuaikan dengan jam layanan Mall. (int/mr)

AdvertoriAl dPrd KuAnsing

METRO RIAU sEnIn, 13 Mei 2019

5

KeTuA DPRD Kuansing menyerahkan Perda APBD kepada Bupati Kuansing, Mursini

AnggoTA DPRD KuAnSing

n DPRD Kuantan Singingi Periode 2014-2019

Dari Pergantian Anggota Hingga Produk Perda TALUKKUANTAN - Pemilihan umum (Pemilu) Serentak 17 April 2019 sudah berlalu. Salah satunya rakyat sudah memutuskn calon anggota dewan terpilih untuk periode 2019-2024 termasuk keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) lima tahun ke depan.

Artinya pada September 2019 mendatang, calon anggota DPRD Kuansing akan dikukuhkan untuk mengemban dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di 15 kecamatan yang ada didaerah ini.

Menilik ke belakang, banyak peristiwa menarik yang terjadi selama keanggotaan DPRD Kuansing mengemban tugas pokok dan fungsinya hampir 4 tahun 7 bulan tersebut. Dari sisi perjalanan dinamikan unsur keanggotaan pada

Andi Putra

Ketua DPRD Kuansing

saat dikukuhkan oleh ketua Pengadilan Negeri Rengat, Kartijono SH 8 September 2014 lalu. Susunan keanggotaan waktu itu masing-masing Partai Golkar terdiri dari Muslim SSos MS, Andi Putra, SH, Jons Ade Putra dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamaan Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya. Komperensi, SP dan H Sutoyo dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir. Adam Sastra Febriawan

Terimakasih Atas Dukungan Semua Pihak

selaku pimpinan tentu menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan, Pemkab, Forkompimda dan seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu tugas-tugas DPRD Kuansing selama ini khususnya periode 2014-2019 yang tinggal beberapa bulan saja.

Alhamdulillah seluruh tantangan yang dihadapai selama melaksanakan agenda dapat dicarikan solusinya. Walaupun ada tantangan hal tersebut sebagai

Rustam efendi

Ketua BPP DPRD Kuansing

bagian dari dinamika dan menjadi catatan tersendiri selama perjalanan DPRD Kuansing dari masa ke masa yang akan membuat lembaga perwakilan rakyat Kuansing semakin matang dan berbenah diri untuk lebih baik.

Saya yakin seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan dalam melaksanakan tugas-tugas dewan selama ini pada akhirnya bertujuan untuk memberikan hal yang terbaik bagi mayarakat yang diwakili dan kabupaten Kuansing pada umumnya. (*)

2019 Ada 14 Prolegda Yang Masuk ke DPRD

Tahun 2019 ini ada 14 program legislasi daerah (Prolegda) yang akan dibahas DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing. 14 Prolegda itu mungkin saja tidak dapat dituntaskan sepenuhnya oleh keanggotan DPRD Kuansing periode 20142019, sebab akan berakhir September atau tinggal lebih kurang 3,5 bulan hingga 4 bulan saja.

Akan tetapi Badan Pembuatan Perda (BPP) DPRD Kuansing yang saya pimpin sudah melakukan langkah-langkah antisipasi guna membahas 14 Prolegda itu. Salah satunya menindaklanjuti Memorendum of Understanding (MoU) yang telah di tandatangani antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Daerah dan DPRD se Provinsi Riau terkait pembentukan produk hukum daerah pada 30 Ok-

tober 2018 lalu.

Dengan MoU ini sebelum melakukan pembahasan, mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kanwil Kemenkumham Riau. Agar Perda yang dilahirkan nanti tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Alhamdulillah BPP DPRD Kuansing juga sudah bertemu dengan perancang Perda yang ditugasi Kanwil Kemenkumham Riau untuk kabupaten Kuansing.

Kita akan selalu berkoordinasi dengan mereka selama ada pembahasan Ranperda dengan perancang Perda yang ditugasi Kanwil Kemenkumham Riau.

Oleh karenanya anggota DPRD Kuansing periode 2014201 yang masih terpilih akan menjadi motor bagi anggota yang baru dalam melanjutkan pembahasan 14 Prolegda itu. (*)

SPi, MSi dan Asnidar dari Dapil III yang mencakap Kecamatan Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman dan Cerenti. Terakhir Andi Cahyadi dari Dapil IV yang meliputi Kecamatan Kuantan Mudik, Pucuk Rantau, Hulu Kuantan dan Gunung Toar.

Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdiri dari Drs Darmizar dari Dapil I, Sardiono Amd dari Dapil IV, Mustapa Sailila dari Dapil III dan Naswan dari Dapoil II. Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) terdiri dari Alhamra dari Dapil I, Pangestuti SH dari Dapil II dan Solehudin SSos dari Dapil II. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terdiri dari Rustam Efendi S Sos dari Dapil I, Sarjan M dari Dapil III dan dan Andhi Manzauri dari Dapil IV. Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) masing-masing Musliadi SAg dari Dapil III, Edrizal Is dari Dapil IV dan Warsono dari Dapil II. Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing Agus Samad SM HK dari Dapil IV, Mutiara dari Dapil III dan dan Rino Elpando dari Dapil I. Partai demokrat terdiri dari Weri Naldi dari Dapil I, Jontikal dari Dapil II dan Jefri Antono, ST dari Dapil III. Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Nurbai SP dari Dapil I , Maspar Mahmur SE dari Dapil III dan H Hamzah Alim dari Dapil IV. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masing-masing Ahmad Mukhlis dari Dapil II dan Rosi Atali dari Dapil III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni Maruli Tamba dari Dapil II dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yakni

Raden dari Dapil I. Namun 35 anggota dewan tersebut tidak seluruhnya dapat mengemban amanah hingga masa jabatan berakhir. Sebab di tengah perjalanan terdapat proses penggantian antar waktu (PAW). Dalam perjalanan keanggotaan DPRD Kuansing periode ini terjadi dua kali pelantikan PAW anggota DPRD. Pelantikan pertama atas nama Masran Ali dan Fitri Pita dari Partai Golkar pada 30 Desember 2015. Masran Ali menggantikan Muslim dan Fitri Pita menggantikan Komperensi. Muslim dan Komperensi diganti karena mundur sebagai anggota dewan sebab maju sebagai calon Wakil Kepala Daerah pada pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah (Pilkada) Kuansing 2015.

Pelantikan PAW anggota

DPRD Kuansing periode kedua dilaksanakan pada 31 Januari 2019 atas nama Syafri Said dari PAN dan Wachid Insyani dari partai Hanura. Syafri Said menggantikan Hamzah Halim dan Wachid Insyani menggantikan Ahmad Mukhlis.

Hamzah Halim dan Ahmad Mukhlis diganti karena pindah partai politik saat akan maju menjadi calon anggota DPRD Kuansing pada Pemilu 17 April 2019. Hamzah Halim meninggalkan PAN dan maju dari partai Demokrat di Dapil III sedangkan Ahmad Mukhlis meninggalkan partai Hanura dan maju dari partai Demokrat di Dapil II. Berdasarkan proses PAW yang terjadi pada keanggotaan DPRD Kuansing masa bakti 2014-2019 terjadi empat kali proses PAW yng terjadi pada partai Golkar, PAN dan Partai Hanura.*

Produk Perda

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama internasional di daerah.

Kemudian mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undangundang.

Berkat kerja keras sekuruh alatk kelengkapan dewan selama tahun 2014 hingga tahun 2019, setakat ini sudah berhasil menghasilkan produk Perda yang menunjang pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Berikut beberapa Perda yang dipersembahkan DPRD Kuansing 2014-2019 hampia lebih kurang lima tahun ini.

Tahun 2014 Pertama, Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015 yang disyahkan, Selasa (23/12) senilai Rp1,5 triliun.

Tahun 2015 Pertama, Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014.

Kedua, Perda Laporan Per-

tanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Ketiga, Perda APBD-Perubahan Kuansing tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.6 Trilun yang disyahkan, Selasa (29/9). Keempat, Perda APBD-Kuansing tahun anggaran 2016 yang disyahkan, Kamis (31/12) sebesar Rp1,4 triliun.

Tahun 2016 Pertama, Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LkPj) Bupati tahun 2015). Kedua, Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 Kabupaten Kuantan Singingi yang disyahkan Senin (22/8).

Ketiga, Perda tentang APBDPerubahan Kuansing tahun anggaran 2016 yang disyahkan, Selasa (22/11).

Keempat, Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disyahkan Selasa (22/11).

Kelima, Perda Hari Jadi Kabupaten yang disyahkan, Selasa (20/12).

Tahun 2017 Berikut kedelapan Perda tersebut. Pertama tahun 2017 yang disyahkan yakni Perda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Jumat (20/1). Perda kedua yang diyahkan dewan yakni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Kuansing tahun 2017, Jumat (5/5). Perda ketiga yang disyahkan DPRD Kuansing yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuantan Singingi tahun anggaran 2016, Jumat (2/6).

Perda keempat yang disyahkan DPRD Kuansing tahun 2017 yaitu Perda Laporan Per-

tanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016. Kamis (7/9).

Perda kelima yang dihasilkan DPRD Kuansing yakni Perda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Rabu (26/7). Perda ini merupakan Perda inisiatif kedua yang diusulkan DPRD Kuansing setelah Perda Hari Jadi. Karena merupakan hak inisiatif dewan maka Perda ini disetujui Bupati Kuaning.

Perda keenam yang dihasilkan dewan yakni, Perda Penataan Desa dan Pemerintahan Desa, Kamis (7/9). Perda ketujuh yakni Perda perubahan APBDP Kuansing 2017, Rabu (8/11) sebesar Rp1,47 triliun.

Perda kedelapan yang disyahkan DPRD Kuansing yakni Perda APBD Kuansing tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,2 triliun, Kamis (30/11).

Tahun 2018 Pertama, Perda Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Kuansing 2017 yang disyahkan Rabu (16/5).

Kedua, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kuansing 2017 tahun 2017 yang disyahkan, Senin (27/8). Ketiga, Perda APBD-Perubahan 2018 sebesar Rp 1,365 triliun, yang disyahkan Sabtu (28/9).

Keempat, Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuantan Singingi (Kuansing) Tahun 2019 yang disyahkan, Jumat (30/11) sebesar Rp1,27 triliun. Kelima, Perda Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Daerah Kuansing FM, Senin (17/12). Keenam, Perda Pengelolaan Aset Daerah, Senin (17/12). (*)

Berdasarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD, hak anggota DPRD, kewajiban DPRD, sebagai berikut, untuk kedudukan, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga pemerintahan Daerah. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu terkait fungsi DPRD antara lain, legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi legislasi di diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan ter-hadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu tugas dan wewenang DPRD mmbentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama.

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

Melaksanakan pengawasan

RelationShip

METRO RIAU sEnIn,13 Mei 2019

6

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi menyerahkan tanjak kepada Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez pada acara pertemuan Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance Internasional di Bogota-Colombia, Selasa (7/5) pagi waktu setempat.

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi menyampaikan presentasi Siak Kabupaten Hijau pada acara pertemuan Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance Internasional di Bogota-Colombia, Selasa (7/5) pagi waktu setempat.

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi foto bersama tim dari Deputi Badan Restorasi Gambut RI dan Pemkab Siak.

Bupati Siak Jadi Pembicara TFA di Kolombia KOLOMBIA - Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi jadi pembicara pada pertemuan Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance (TFA) Internasional di Bogota-Colombia, Selasa (7/5) pagi waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Bupati mempresentasikan ‘Siak Kabupaten Hijau’ bersama Deputi Badan Restorasi Gambut (BRG) RI. Bupati Siak diundang sebagai pembicara karena Kabupaten Siak dianggap berhasil mengurangi deforestasi dengan berbagai program kegiatan. Di antaranya, konservasi dan restorasi lahan gambut, penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan varietas bernilai ekonomi ramah gambut di lahan TORA sehingga dipercayakan mewakili negaranegara tropis di Asia tenggara dalam forum tersebut.

Lewat paparan yang diberi tajuk “Kolaborasi Bersama Untuk Siak Hijau” itu, Alfedri menyampaikan tinjauan pendekatan Jurisdictional Approach-Green District Of Siak, di hadapan para pemimpin dunia baik presiden maupun menteri yang hadir.

Alfedri memulai presentasinya dengan memperkenalkan Provinsi Riau sebagai ‘rumah’ dari lahan gambut terluas di

Indonesia. Beberapa tahun belakangan kata dia, di provinsi ini mengalami banyak tantangan dalam kebijakan tata kelola lahan, terutama karena tibanya musim kering yang menyebabkan kebakaran.

“Siak sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau, memiliki komitmen terhadap pembangunan hijau, dengan luas wilayah gambut mencapai 57 persen dari total wilayah atau diperkirakan luasnya sepadan dengan tiga kali luas wilayah ibukota Bogota, dan 21 persennya merupakan lahan gambut dengan kedalaman 3–12 meter,” kata Alfedri.

Komitmen tersebut, kata Alfedri, diwujudkan dengan menerbitkan regulasi peraturan bupati tentang Siak Hijau yang memuat pengaturan zonasi tata ruang untuk konservasi, perkebunan, industri dan pemukiman. Peraturan tersebut saat ini sedang diterjemahkan menjadi Roadmap Siak Hijau yang akan menja-

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi foto bersama peserta Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance Internasional di Bogota-Colombia.

di payung untuk berbagai kebijakan pembangunan di Kabupaten Siak ke depan.

“Komitmen Siak Hijau tersebut juga didukung oleh masyarakat sipil dan NGO yang tergabung dalam koalisi Sedagho Siak yang komit memberikan segala bentuk dukungan teknis yang dibutuhkan,” katanya.

Tidak hanya itu, tujuh perusahaan yang difasilitasi oleh CORE saat ini juga sudah menunjukkan ketertarikannya untuk mendukung rencana Siak Hijau ke depan. Di antaranya, Musim Mas, Cargil, Neste, GAR, Pepsico, Unilever dan Danone. Para perusahaan ini menyatakan bahwa kerja gotong royong bisa mendukung implementasi komitmen NDPE yang lebih efektif, khususnya pada empat topik utama yakni, deforestasi, restorasi gambut, dukungan pada pekebun dan HAM. Dalam inisiatif Siak Hijau, komitmen swasta dan upaya kolaborasinya untuk empat pilar tersebut akan diarustamakan dengan dokumen pembangunan Siak Hijau, dan proses pengambilan keputusan multipihak yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil.

“Model gotong royong untuk visi Siak Hijau ke depannya dapat ditularkan pada kabupaten dan kota lainnya di Indonesia,

melalui jejaring Lingkar Temu Kabupaten,” kata Alfedri yang saat ini aktif menjabat sebagai Sekretaris Jenderal LKTL itu.

Kesempatan yang sama juga dimanfaatkan Alfedri itu untuk mempromosikan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan masyarakat Melayu Siak yang amat menghormati alam lingkungan, sebagai bagian tak terpisahkan dalam satu kesatuan ekologis manusia dan alam. Alfedri juga berkesempatan berbincang dengan Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez, sekaligus menyerahkan tanjak Siak sebagai cinderamata khas orang Melayu asal Negeri Istana.

“Terima kasih atas pemberian yang berkesan ini, tanjak Siak dari Indonesia,” kata Presiden Ivan Duque Marquez sambil memperagakan tanjak Siak yang diberikan untuknya saat didaulat memberikan sambutan.

Ucapan terima kasih pemimpin negara berjuluk Los Cafeteros tersebut disambut Alfedri dengan menyilangkan tangan tanda memberi salam sambil berdiri dari kursi tempat duduknya.

Kolombia kata Presiden Ivan, memiliki komitmen dan kebudayaan yang sama kuat seperti halnya dengan Siak dalam menjaga dan menghormati alam lingkungan. (Adv)

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi foto bersama tim dari Deputi Badan Restorasi Gambut RI dan Pemkab Siak.

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi mendampingi Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez ketika diwawancarai wartawan.

PerwAKilAn Kabupaten Siak pada acara Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance Internasional di Bogota-Colombia.

BuPATi Siak, Drs H Alfedri MSi foto bersama peserta Forum Hutan Tropis atau Tropical Forest Alliance Internasional di Bogota-Colombia.

Sambungan

METRO RIAU SENIN, 13 Mei 2019

7

10 Napi Sabtu (11/5) malam mengatakan bahwa data napi yang kabur belum dapat diketahui karena file di Rutan Siak terbakar.

“Dari total tahanan sebanyak 648 orang dengan rincian, laki-laki dewasa sebanyak 610 orang, laki-laki remaja 12 orang, perempuan 26 orang,” rincinya.

“Selain itu, tahanan yang berstatus titipan sebanyak 159 orang. Dengan rincian, titipan Polres empat orang, titipan jaksa 27 orang, titipan Pengadilan Negeri 116 orang, dan titipan Pengadilan Tinggi 12 orang,” tambah Hariri.

Ia juga menyebutkan, tahanan yang sudah dievakuasi ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) lain setelah Rutan Siak terbakar, sebanyak 615 orang. Rinciannya, 81 orang dipindah ke Rutan Bangkinang, 12 orang ke Rutan Anak Pekanbaru, 45 orang ke Rutan Bengkalis, 26 orang ke Lapas Kelas IIA Pekanbaru, lima orang ke Rutan Dumai, 265 orang ke Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru dan 108 orang ke Rutan Gobah Pekanbaru. “Proses evakuasi tahanan dikawal oleh pasukan Brimobda Polda Riau sebanyak dua pleton dengan 56 personel,” ujarnya.

Sementara tahanan yang

belum dievakuasi sebanyak 33 orang, di antaranya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Siak dua orang dan dipindahkan ke Rutan Kepolisian Sektor Siak satu orang.

“Dalam pemeriksaan terkait kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura oleh Satuan Reskrim Polres Siak, baru berhasil diamankan di Polsek terdekat sebanyak sembilan orang,” tutur Hariri.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati karena kemungkinan para napi yang kabur masih ada di sekitar Siak dan masuk ke dalam hutan hutan yang ada di seputaran Jalan Raja Kecik, Keluraran Kampung Dalam.

Selain itu, menurut Hariri, para napi yang kabur rata-rata membawa senjata tajam seperti pisau, parang dan lainnya. “Saat ini mereka bisa melakukan hal yang nekat, maka kalau bisa jangan keluar malam sendirian, karena pergerakan mereka pindah dari hutan untuk kabur, itu biasanya malam hari,” ungkapnya.

Ia juga meminta warga menangkap jika ada orang yang mencurigakan, memakai celana pendek, tanpa alas kaki dan tidak memiliki identitas seperti Kartu Tanda Penduduk. “Kalau

ada yang mencurigakan, langsung tangkap dan tahan, dan segera laporkan kepada kita, pihak berwajib,” katanya.

Tim Inafis Olah TKP Tim Identifikasi dan Forensik (Inafis) Polda Riau dan Polres Siak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Rutan Kelas IIB Siak, kemarin. Lokasi diberi garis line untuk kelancaran penyelidikan.

Di TPK, tim Inafis dan petugas Rutan memilah-milah barang yang masih dapat digunakan sembari membersihkan puing bangunan yang terbakar. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan di Rutan Siak.

“Tim Identifikasi dan Forensik dari pihak kepolisian sudang datang,” ujar Kepala Rutan Kelas IIB Siak, Gatot Suariyokodi.

Disinggung mengenai detail kronologis Kerusuhan di Rutan, Gatot masih enggan berkomentar karena masih dalam proses pengumpulan data. “Hasilnya silakan tanyakan kepada pihak kepolisian karena mereka yang berhak menjawab,” katanya.

Sebelumnya, Polres Siak menyatakan masih menyelidiki penyebab kerusuhan di Rutan Siak meski tidak memungkiri akibat adanya kekerasan dari pihak sipir.

Arief di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).

Arief mengatakan, berdasarkan laporan, para petugas KPPS yang meninggal dunia itu kebanyakan sudah mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sampai meninggal dunia karena kelelahan. “Justru laporannya masuk yang ketika itu memang mereka sudah sakit. Ada yang jantung, hipertensi,” ucapnya.

Arief mengatakan, KPU sudah memperhitungkan risiko akan banyaknya petugas yang kelelahan karena beban kerja yang berat.

Oleh karena itu KPU sudah mengurangi jumlah pemilih di tiap TPS dari semula 500 menjadi 300. KPU melakukan simulasi dan KPU melihat ada kemungkinan itu.

“Jadi kami antisipasi,” katanya dikutip dari kompas.com.

Jumlah penyelenggara Pemilu ad hoc yang meninggal dunia mencapai 469 orang. Selain itu, sebanyak 4.602 lainnya dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data KPU pada Jumat (10/5).

“Yang meninggal dunia 469, yang sakit 4.602. Total 5071,” kata Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat. Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS. Sementara itu, salah satu relawan Gerakan Pita Kuning Kolaborasi Millenial Nusantara, dr Dinda Nasrul dari Universitas Indonesia mendesak KPU untuk membuka data lengkap hasil audit kesehatan ratusan petugas KPPS yang meninggal.

“Banyak keluarga kor-

ban yang melapor mereka tidak tahu kenapa anggota keluarganya tiba-tiba meninggal. Mereka ingin tahu sakit apa, penyebabnya apa,” kata Dinda, kemarin.

Dinda berpendapat, KPU memiliki hak untuk meminta surat atau laporan meninggal kepada pihak rumah sakit. Ia menilai angka ratusan petugas yang meninggal dan ribuan petugas yang sakit seharusnya menjadi evaluasi untuk pemerintah, khususnya KPU. Apalagi, ia melihat, rekrutmen petugas KPPS yang diselenggarakan KPU tak memenuhi syarat sehat.

Dinda mencontohkan seharusnya KPU mewajibkan pelamar melampirkan surat sehat. Di samping itu, KPU juga harus menetapkan batas usia minimal dan maksimal ketika ingin mendaftar sebagai petugas KPPS. “Ada di daerah, anak di bawah umur sekitar 14 tahun dia jadi anggota KPPS menggantikan kakaknya. Ini menunjukan tidak ada perekrutan yang baik,” katanya.

Dinda juga mengaku menemukan adanya ibu-ibu yang hamil yang kemudian keguguran akibat kelelehan.

Bahkan, ada yang sampai meninggal usai keguguran.

Ia juga melihat para petugas KPPS ini tidak mempunyai shift atau jam kerja secara bergantian.

“Mereka harus bekerja seharian penuh, tanpa ada pergantian. Kami ingin ada data lengkap hasil audit kesehatan secara lengkap ratusan petugas KPPS, supaya ada pertanggungjawaban secara hukum dan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah, khususnya KPU pada Pemilu mendatang,” ucap Dinda di tempo.co. (mr/fjr)

kan ke para pemesan yang memerlukan,” kata Arman di Bekasi.

Ia menjelaskan, ada dua gudang yang digerebek dalam satu rangkaian kasus.

Pertama BNN menggerebek rumah di Tambun, Kabupaten Bekasi, dan didapati 100 kantong sabu, kemudian hasil pengembangan digerebek lagi di Kranji dan ditemukan 80 kantong.

“Jumlah barang bukti yang disita sabu kurang lebih 200 kilogram, karena kita belum timbang secara pasti namun dari bungkus yang kita hitung kira-kira jumlahnya segitu, kemudian ekstasi 25 ribu butir dan happy five 4.000. Ini juga belum pasti

karena masih hitung bungkus besarnya,” kata Arman seperti dilansir Antara.

Menurut Arman, narkoba tersebut didatangkan langsung dari Pulau Sumatera. “Narkoba dibawa dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengendus indikasi asal barang tersebut. Arman memerkirakan barang haram siap edar yang dikirim dari Riau itu berasal dari Malaysia.

“Kemungkinan besar berasal dari Malaysia yang diseberangkan melalui jalur laut serta darat dengan menggunakan truk tronton dicampur dengan kelapa untuk menyamarkan narkoba

Kemenkes Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di 15 provinsi, kebanyakan petugas KPPS yang meninggal di rentang usia 50-59 tahun.

Jumlah korban meninggal di DKI Jakarta 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu tujuh jiwa, Kepulauan Riau tiga jiwa, Bali dua jiwa, Kalimantan Selatan delapan jiwa, Kalimantan Tengah tiga jiwa, Kalimantan Timur tujuh jiwa, Sulawesi Tenggara enam jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan Sulawesi Utara dua jiwa.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi mengatakan terkait dengan jadwal petugas KPPS tersebut perlu dilihat terlebih dahulu mengenai kepadatan tugas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Nantinya kita akan bahas bersama KPU untuk perencanaan Pemilu mendatang,” katanya seperti dilansir Antara.

Ke depannya, kata Oscar, petugas Pemilu yang dipekerjakan harus mempunyai kondisi kesehatan yang baik, lingkungan pekerjaan yang sehat, tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok, ruangan yang cukup luas, dan ritme kerja serta jam kerja diatur dengan baik, dan memberikan porsi istirahat yang cukup.

Sebelumnya, Ketua KPU RI, Arief Budiman memastikan tak ada petugas KPPS yang meninggal karena keracunan. Hal ini disampaikan Arief untuk membantah isu yang ramai berkembang di media sosial.

“Tidak ada sampai saat ini, tidak ada laporan yang menyatakan bahwa yang meninggal ini karena keracunan, itu tidak ada,” kata

2 Kuintal rumah yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Lapangan, Kelurahan Kranji, Bekasi Barat, Jawa Barat, Minggu (12/5) dinihari. Dua kuintal sabu itu disebut dipasok dari Provinsi Riau.

Deputi Pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan, pihaknya menangkap dua orang masing-masing ZUL dan FAR dalam penggerebekan gudang narkoba.

“Ada dua orang tersangka yang bertindak selaku kurir dan yang bersangkutan adalah penjaga gudang, satu lagi merangkap kurir, dan sekaligus pengedar, orang yang mendistribusi-

“Dari informasi awal memang ketidakterimaan warga binaan dari petugas di sini yang melakukan perbuatan yang tidak baik.

Tapi sedang kita lakukan penyelidikan,” kata Kepala Polres Siak, Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad David, Sabtu.

Ia menceritakan bahwa awalnya memang ada salah seorang warga binaan yang kebetulan adalah perempuan ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Jumlahnya sekitar segempal dan masih belum ditimbang.

Dari sana, diinformasikan ke Satuan Narkoba Polres Siak untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga akhirnya dilakukan pengembangan dan mengarah pada tiga pelaku lain yang juga warga binaan di Rutan.

Untuk kasus itu Polres Siak hanya melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu. Sementara baik perempuan yang ditemukan ada narkoba maupun tiga pelaku hasil pengembangan lain tetap berada di Rutan. “Tidak dipindahkan ke Polres Siak karena butuh administrasi, makanya kita kembalikan ke Rutan dulu,” ungkapnya.

Diduga setelah adanya kejadian penemuan narkoba itu terjadi perlakuan tidak baik dari petugas Rutan ke warga binaan. Salah seorang napi, Sudanto mengaku pegawai Rutan ada datang ke sel tahanan tiga warga binaan yang diduga terlibat narkoba itu lalu melakukan tindakan kekerasan.

Mengetahui hal itu

warga binaan lain marah semua dan dengan spontan banyak mendobrak pintu sel masing-masing. Pintu sel akhirnya jebol dan hancur oleh para tahanan hingga semuanya bisa keluar dari sel.

Kemenkum HAM membentuk tim untuk menginvestigasi insiden kerusuhan itu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Sri Puguh Budi Utami menyatakan pembentukan tim investigasi usai meninjau kondisi Rutan Siak pada Sabtu.

“Kita membentuk tim guna melakukan penyelidikan terkait kerusuhan di Rutan Siak,” katanya seperti dilansir Antara.

Ia menyayangkan terjadinya insiden yang terjadi pada bulan Ramadhan ini. Namun, pihaknya

tidak mau berspekulasi tentang penyebabnya sampai menunggu hasil investigasi internal.

Insiden di Rutan Siak menjadi yang kedua kalinya terjadi di fasilitas Rutan di Riau dalam kurun dua tahun terakhir. Sebelumnya, kerusuhan pernah terjadi di Rutan Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru pada 2017.

Insiden itu membuat ratusan napi dan tahanan kabur dan masih ada yang belum ditangkap sampai saat ini.

Dalam hasil investigasi Kemenkum HAM, pemicu kerusuhan di Rutan Sialang Bungkuk adalah akibat oknum internal Rutan yang melakukan pemungutan liar dan kondisi Rutan yang terlalu padat. Dalam proses kasus tersebut sudah ada petugas Rutan yang dipecat. (din/lda/fjr)

ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum maksimal di era kepemimpinan Agus Rahardjo Cs. Berdasarkan evaluasi ICW selama empat tahun kenerja KPK masih banyak tanggungan kasus besar yang belum tuntas dan bahkan mandek di tengah jalan.

Anggota Divisi Hukum ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, ada 18 kasus yang masih abu-abu penyelesaiannya. Adapun kasus kasus-kasus tersebut antara lain dugaan suap perusahaan asal Inggris Innospec ke pejabat PT Pertamina, kasus Bank Century, proyek pembangunan di Hambalang, proyek Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sumatera Selatan, dan dugaan suap pemilihan Deputy Bank Indonesia.

Kasus lainnya adalah

proyek SKRT Kementerian Kehutanan, hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, pengadaan simulator SIM di Dirlantas Polri, dan pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004.

Selanjutnya kasus rekening gendut oknum jenderal polisi, kasus suap Bakamla, suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls Royce Garuda Indonesia, korupsi BLBI, korupsi Bank Century, korupsi Pelindo II, serta kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Kurnia mengingatkan bahwa setiap perkara pidana akan dibatasi dengan masa kedaluwarsa. Dalam tindak pidana korupsi masa kedaluwarsa bisa mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang menyebutkan bahwa menge-

nai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa kedaluwarsanya adalah delapan belas tahun.

Kurnia memberi contoh kasus BLBI. Dalam putusan Syafruddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), telah secara terang menyebutkan keterlibatan pihakpihak lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun.

Sedangkan nama yang disebut antara lain Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun. Dengan nama-nama tersebut, ia mengatakan, seharusnya itu menjadi modal KPK untuk menindaklanjuti perkara.

“Karena jika dilihat dari tempus delicti kasus ini maka 2022 akan berpotensi menjadi kedaluwarsa,” kata Kurnia di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).

Contoh lain kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dalam dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyebutkan puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Pada kasus dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun itu sudah banyak nama yang diduga tersangkut misalnya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum, Yasona Laoly, dan lain sebagainya.

“Sudah menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan setiap dakwaan yang telah disebutkan dalam persidangan.

Tapi KPK baru menetapkan delapan orang sebagai tersangka,” kata Kurnia seperti dilansir cnnindonesia. com. (mr/fjr)

Hari Ini, Pemerintah Finalisasi Penurunan Tiket Pesawat JAKARTA - Pemerintah akan memfinalisasi penurunan tarif batas atas tiket pesawat pada hari ini, Senin (13/5). Finalisasi akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan perwakilan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengemukakan hal tersebut seperti dilansir cnnindonesia.com, Minggu (12/5).

Ia berharap dengan finalisasi tersebut penurunan tarif batas atas tiket pesawat dari Kementerian Perhubungan bisa langsung disetujui, ditetapkan, dan berdampak pada penurunan tarif tiket pesawat pada Senin ini.

Kementeriannya ingin penurunan tarif batas atas bisa langsung berlaku pada Senin ini agar maskapai dapat segera menurunkan tarif tiket pesawat yang dijualnya pada hari yang sama.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penurunan tarif tiket pesawat perlu diupayakan secepatnya karena masa mudik Lebaran 2019 sudah semakin dekat. Namun, pada saat bersamaan masyarakat masih belum bisa mengamankan kebutuhan akses transportasi untuk kembali ke kampung halamannya.

“Janjinya, finalisasi Senin besok (hari ini).

Ya semestinya harus langsung berdampak, begitu tarif batas atas diturunkan mau tidak mau selling-nya (harga penjualan) turun,” ucap Susi, begitu ia akrab disapa.

Susi mengatakan, intervensi yang dilakukan pe-

merintah terhadap harga tiket pesawat sekarang ini tidak melanggar aturan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki fungsi kontrol pada tarif batas atas dan bawah tiket pesawat yang dijual maskapai nasional.

Ia mengatakan, maskapai harus menghargai intervensi yang dilakukan pemerintah tersebut, apalagi peran persaingan harga masih bisa berlaku pada proses bisnis penerbangan.

“Ini bukan intervensi, tapi fungsi kontrol. Undang-undang memperbolehkan. Justru gunanya range (batas tarif) itu agar mereka bisa berkompetisi sendiri dalam range harga yang kami kontrol,” terangnya.

Di sisi lain, Susi memastikan kebijakan ini tidak serta merta menekan Garuda Indonesia. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu merupakan maskapai

nasional dengan pelayanan penuh (full service) yang sejatinya memiliki hak untuk memasang tarif yang lebih tinggi dan mendekati tarif batas atas.

Hal ini lantaran maskapai memberikan kualitas pelayanan yang memang lebih tinggi ketimbang maskapai lain yang notabenenya merupakan maskapai berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC).

“Justru itu, yang dirapatkan kemarin itu bagaimana dibuat harga yang realistis, tapi tidak merugikan pihak mana pun,” terangnya.

Sebelumnya, persoalan tingginya tarif tiket pesawat sudah dikeluhkan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, industri, hingga kepala daerah. Pasalnya, tarif tiket pesawat yang tinggi membuat mobilitas, biaya transportasi, hingga kelogistikan tertekan. (mr/fjr)

sekaligus mengelabui petugas,” ujarnya.

Ia mengaku telah melakukan pengintaian sejak Sabtu (11/5) kemarin sebelum akhirnya melakukan penggerebekan di Tambun pada Sabtu pukul 20.00 WIB. Dan setelah melakukan pengembangan, petugas BNN kemudian melakukan penggerebekan di Kranji pada Minggu pukul 01.00 WIB. “Dari Tambun kita kembangkan dan mene-

mukan gudang narkoba di Kranji ini,” terangnya.

Dikendalikan Jaringan Napi Arman menyatakan, bisnis sabu di Bekasi dikendalikan oleh jaringan narapidana atau napi di Pulau Jawa. “Indikasi kuat kami, pengendalinya adalah seorang narapidana yang saat ini menjalani hukuman di salah satu Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Jawa,” katanya.

Menurut Arman, in-

dikasi itu terkuak dari hasil penangkapan ZUL dan FAR. Ia juga mengungkapkan, bisnis sabu di Bekasi diduga sudah berlangsung cukup lama dan dikendalikan oleh jaringan profesional yang mempunyai cakupan luas dan berkelas kakap.

“Kita menemukan catatan, ini bukan kali pertama, setidaknya sudah empat kali terjadi di Bekasi. Dan semuanya itu dengan jumlah

sekali perbuatan lebih dari 100 kilogram, ini yang perlu kami sampaikan sebagai hasil operasi,” ungkapnya.

Hingga saat ini, BNN masih melakukan pengembangan dan bergerak di lapangan untuk mencari tersangka lain yang diduga terlibat. “Kami masih melalakukan pengejaran terhadap tersangka lain dalam kegiatan penyalahgunaan, peredaran dan penyeludupan narkoba,” tegasnya. (mr/fjr)

dprd provinsi riau

METRO RIAU

sEnIn, 13 mei 2019

berita legislatif

8

KeTUa Komisi V DPrD Provinsi riau, aherson ssos Msi.

Perusahaan Wajib Patuh Soal Pembayaran THR

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meminta seluruh perusahaan patuh terhadap aturan yang berlaku mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan.

Dimana, setiap perusahaan harus memberikan hak dari karyawan minimal sepekan jelang Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Aherson SSos MSi. Lan-

jut Aherson, pada tahun sebelumnya masih banyak perusahaan yang mengingkari aturan

mengenai THR tersebut.

Menurut Aherson, soal aturan pembayaran THR bagi karyawan sebetulnya sudah diatur oleh sejumlah aturan yang mengikat.

Termasuk juga aturan ketenagakerjaan. Maka dari itu dirinya mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan aturan tersebut. Bagi pegawai atau karyawan yang tidak mendapatkan haknya sebelum Lebaran, maka dirinya menyarankan untuk me-

laporkan perusahaannya ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota hingga provinsi.

“Silahkan laporkan. Kalau ke DPRD Riau juga bisa. Kami akan panggil perusahaan tersebut untuk rapat dengar pendapat. Kalau masih juga mangkir nanti kita akan coba panggil juga dinas tenaga kerja setempat untuk menyelesaikannya,” tegas Aherson, Selasa (7/5).

Ia menerangkan, THR mer-

upakan sebuah kewajiban perusahaan dan merupakan hak yang mesti diterima oleh karyawan.

Bahkan dirinya juga meminta agar perusahaan tidak mengalihkan THR. Sebagai contoh, kewajiban THR tetap dibayarkan perusahaan. Namun, gaji pokok bulanan ditunda pada bulan berikutnya. Hal itu menurut dia sama saja dengan tidak membayarkan kewajiban kepada pegawainya. Maka da-

lam hal ini dirinya tetap meminta karyawan melaporkan.

“Ya tidak bisa seperti itu.

Kalau soal kondisi perusahaan, itu urusan owner masing-masing. Yang jelas karyawan sudah bekerja dan wajib menerima hak sesuai peraturan yang berlaku. Berbeda jika karyawan tidak bekerja. Silahkan laporkan ke dinas terkait. Kami juga siap mengawal sampai tuntas,” kata Aherson. (Adv)

Jangan Jadikan Puasa Ramadhan Untuk Bermalas-malasan PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Taufik Arrakhman mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menjadikan puasa di bulan Ramadhan sebagai alasan bermalas-malasan. Karena, pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk beribadah puasa dengan mengurangi jam kerja ASN. Maka dari itu, Taufik mengimbau kepada seluruh ASN untuk tetap bekerja seperti biasa apalagi yang berhubungan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Imbauan itu disampaikan Taufik setelah dirinya mendapat laporan dari masyarakat soal adanya salah satu instansi pemerintah yang lamban melayani warga ketika mengurus kepentingan administrasi.

“Dalam beberapa hari ini kami mendapat laporan soal kinerja ASN di bulan Ramadhan ini. Kami minta agar pimpinan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk bisa menekan pegawainya agar tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Jangan sampai puasa itu iba-

dah, malah dijadikan alasan untuk bermalas-malasan,” kata Taufik, Selasa (7/5).

Sejauh ini, terang Taufik, DPRD Provinsi Riau masih bersifat persuasif dengan memberikan imbauan secara khusus atau dengan menyampaikan langsung keluhan warga kepada kepala SKPD terkait. Namun, jika kondisi tersebut masih terus terjadi, maka pihaknya akan memanggil instansi terkait dalam sebuah rapat dengar pendapat. Dalam rapat dengar pendapat itu dewan akan menan-

yakan secara serius apakah ASN maupun SKPD terkait serius dalam melayani masyarakat.

“Sekarang masih kami monitor. Kalau ada laporan, kami teruskan langsung ke kepala organisasi perangkat daerah terkait. Lain halnya bila terus menerus ada laporan. Berarti kan sudah enggak betul. Padahal pemerintah sudah mengurangi jam kerja. Jangan sampai masih minta kurang jam kerja lagi. Niatkanlah bekerja sebagai ibadah. Pasti bakal menikmati dalam bekerja,” ucap Taufik. (Adv)

WaKil Ketua Komisi i DPRD Provinsi Riau, Taufik arrakhman

Pemprov Harus Tertibkan Kebun Sawit Perusahaan Tak Berizin PEKANBARU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengapresiasi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menertibkan perkebunan yang tidak berizin. Khususnya kebun kelapa sawit yang dikelola perusahaan. Bila perlu, rencana tersebut juga diikuti dengan tindakan nyata oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan menertibkan perusahaan-perusahaan yang melanggar.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, Suhardiman Amby, Senin (6/5). Suhardiman meminta Pemprov Riau juga bisa dengan tegas melakukan penertiban terkait izin kebun kelapa sawit perusahaan tersebut.

“Kami mendesak Pemprov Riau supaya menertibkan perusahaan tak berizin apalagi memiliki kebun kelapa sawit yang sudah habis masa izinnya.

Kalah tak patuh, cabut saja izinnya. Karena jika kita sudah bisa tegas, maka yang lain pasti akan takut. Namun bila sama sekali tidak berani ya seperti itulah terus. Bakal dikangkangi pemerintah oleh perusahaan,” kata Suhardiman.

Ia menjelaskan, pemprov tidak perlu lagi ragu untuk m e n e r t i b k an sekretaris Komisi iii DPrD Provinsi riau, yang perusaSuhardiman amby

haan yang kebunnya tidak berizin. Karena selain didukung DPRD Riau dan KPK RI, pastinya masyarakat Riau juga akan mendukung. Akan sangat aneh, lanjut dia, bila pemprov tidak mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar.

Karena, tindakan semena-mena perusahaan terhadap aturan serta izin sudah terpampang jelas di depan mata. Ia bahkan bisa memastikan hampir seluruh perusahaan yang melanggar izin atau tidak berizin.

“Data semua sudah kami berikan. Turun ke lapangan sudah kami lakukan. Tinggal eksekusi saja masa enggak bisa?

Ini yang buat kami heran selama ini,” katanya.

Sebelumnya, penertiban izin perusahaan perkebunan juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK RI untuk menertibkan lahan yang ilegal atau

tanpa izin oleh oknum perusahaan. Dimana ada juga oknum perusahaan yang menggarap lahan tanpa izin atas nama masyarakat,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Ia menerangkan, dari data yang dimiliki DPRD Riau setidaknya ada 1,5 juta hektar lahan tanpa izin yang saat ini dijadikan kebun kelapa sawit maupun hutan tanaman indus-

tri. Padahal, jika ditegaskan maka pemerintah akan mendapat pemasukan lebih.

Asri menyarankan Pemprov Riau untuk segera melakukan peninjauan izin lahan yang diberikan kepada perusahaan.

Dirinya memastikan hampir seluruh perusahaan mengelola lahan berlebih dari izin yang diberikan.

“Hampir seluruh perusa-

haan mengelola lahan berlebih dari izin yang semestinya. Makanya Pemprov Riau, lakukankah penegakkan hukum seadil-adilnya. Turun lagi ke lapangan. Ukur. Apa betul luasan lahan yang dikelola sesuai dengan izin yang diberikan.

Kami sudah turun soalnya dan kami temukan kejanggalan itu hampir di seluruh perusahaan,” kata Asri. (Adv)

SUaSana rapat dengar pendapat Komisi iii DPrD Provinsi riau dengan salah satu perusahaan kelapa sawit di riau membahas persoalan kelebihan izin lahan, baru-baru ini.

OTONOMI

METRO RIAU SENIN, 13 Mei 2019

xxxx

Menggali Potensi Memacu Prestasi

9

Tiga Pemda Belum Umumkan Kelulusan PPPK PEKANBARU - Dua pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Riau belum mengumumkan kelulusan rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dua daerah tersebut yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, Minggu (12/5) mengatakan, belum diumumkannya hasil perekrutan tenaga PPPK di tiga daerah tersebut karena terdapat kesalahan administrasi.

Untuk itu, lanjut Ikhwan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Baru 10 kabupaten/ kota sudah mengumumkan hasil perekrutan tenaga PPPK. Tinggal Pekanbaru, Indragiri Hulu dan Pemprov Riau saja yang belum. Itu karena ada kasalahan administrasi yang saat ini masih diperbaiki pihak BKN,” katanya.

Ikhwan menerangkan,

memang rencananya hasil seleksi tenaga PPPK Pemprov Riau akan diumumkan pada 10 April lalu. Namun pada tanggal tersebut, pihaknya belum mendapatkan data nama-nama yang lulus seleksi.

“Waktu kita konfirmasi ke BKN, ternyata berkas administrasi tenaga PPPK asal Pemprov Riau masih terdapat kesalahan administrasi. Makanya pengumuman kelulusannya harus ditunda terlebih dahulu,” katanya.

Padahal, lanjut Ikhwan, sebelum adanya informasi bahwa berkas tenaga PPPK asal Pemprov Riau bermasalah. Hanya berkas tenaga PPPK asal Pekanbaru dan Indragiri Hulu yang diinformasikan bermasalah.

Namun masalah administrasi seperti apa yang ter-

jadi, pihaknya belum bisa merincikan.

“Jadi saat ini pihak panitia seleksi nasional BKN masih melakukan verifikasi dan evaluasi. Nanti jika proses tersebut sudah selesai, maka pihak panitia seleksi nasional akan memberi informasi bahwa hasil seleksi sudah bisa diumumkan,” paparnya.

Ikhwan menambahkan, meskipun daerah lain sudah mengumumkan hasil perekrutan tenaga PPPK. Namun peserta yang dinyatakan lulus menjadi tenaga PPPK tersebut juga belum bisa bekerja sebagai tenaga PPPK, pasalnya SK bagi yang lulus tersebut belum diberikan oleh pemerintah pusat.

“Jadi meskipun yang sudah lulus di 10 daerah tersebut sudah diumumkan, tapi mereka belum bisa bekerja juga. Karena mereka belum mendapatkan SK, mungkin menunggu semua selesai diumumkan terlebih dahulu baru dikeluarkan SK-nya,” tukasnya. (mr/sri)

DireKTUr Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan (tengah) berdialog dengan pedagang saat gelar saat memantau harga sembako di Pasar Induk Terminal AKAP Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, Jumat (10/5) dinihari.

Inpeksi mendadak yang digelar Satgas Pangan Polda Riau tersebut dilakukan guna memastikan bahan pokok di pasaran selama Ramadhan. (yudi)

Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya dua minggu sebelum Idul Fitri.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Ker-

ja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rasidin, Minggu (12/5).

“Perusahaan kita minta agar segera membayarkan THR kepada karyawannya mulai pertengahan bulan puasa atau dua minggu sebelum hari H Idul Fitri,” katanya.

Hal tersebut dimaksudkan Rasidin, supaya para karyawan bisa membeli kebutuhan lebarannya lebih awal. Karena para karyawan perlu waktu untuk persiapan menghadapi lebaran.

Untuk itu, sebut Rasidin, Pemprov Riau akan segera mengeluarkan Surat Edaran

(SE) yang ditujukan kepada perusahaan yang ada di Riau terkait imbauan tersebut.

“Rencananya Senin atau Selasa surat edaranya sudah dikeluarkan dan disebar ke perusahaan. Nanti ditandatangni oleh pak Gubernur Riau dulu,” pungkasnya. (mr/sri)

PEKANBARU

METRO RIAU

sEnIn, 13 mei 2019

10

n Satgas Pangan Riau Sidak Pasar

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Riau melakukan pengecekan ke jumlah pasar tradisional di Pekanbaru. Dari hasil inspeksi mendadak itu, diketahui bahan pokok mencukupi dan harga masih stabil.

Sidak dilakukan ke Pasar Induk AKAP, Kecamatan Payung Sekaki, akhir pekan lau. Tim beranggotakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bulog ini juga melakukan Sidak ke Pasar Sukaramai, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

“Satgas Pangan Provinsi Riau melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap kondisi pasar di Pekanbaru. Ketersediaan bahan pokok masih stabil,” ujar Ketua Satgas Pangan Riau yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda

Gidion Arif Setiawan Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan.

Dalam Sidak itu, yang menjadi sorotan adalah harga bawang putih. Harga komoditi impor ini sejak beberapa waktu belakangan mahal dan dikeluhkan masyarakat.

Menurut Gidion, saat ini ketersediaan bawang putih sudah mencukupi. Jika sebelumnya harga bawang putih mencapai Rp45 ribu, kini sudah turun menjadi Rp39 ribu sampai Rp40 ribu.

Diprediksi bisa memenuhi kebutuhan

masyarakat hingga Lebaran nanti. “Sudah sangat cukup. Suplai sudah ada perbaikan dari sebelumnya dan memenuhi kebutuhan pasar,’ ucap Gidion.

Selain bawang putih, harga sejumlah komoditas pangan yang terpantau di Pasar Induk AKAP juga masih stabil, seperti bawang merah dan cabai. “Cabai masih sangat stabil, harga masih sangat toleran,” kata Gidion.

Sejauh ini, keterse-

diaan bahan pokok juga masih stabil. Pemerintah Provinsi Riau dan Bulog juga sudah melakukan penetrasi pasar, seperti melepas barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan pasar murah.

Disinggung adanya penimbunan bahan pokok, Gidion menyebutkan, kemungkinan itu sangat kecil. Hal itu ditinjau dari ketahanan barang. ‘Seperti bawang, punya nilai susut cukup tinggi,” sebut

Gidion.

Kepala Disperindag Riau, Yulwiriati Moesa, mengimbau masyarakat agar tidak khawatir. “Kita sampaikan ke masyarakat, bahwa ketersediaan bahan pokok cukup dan aman sampai lebaran,” tuturnya.

Disperindag, kata dia, akan terus melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional. “Khusus harga bawang putih, kita harapkan terus turun,” pungkasnya. (lda)

LAMPU COLOK - ejumlah anak bermain di dekat lampu colok bertuliskan "Muhammad" di Pekanbaru, baru-baru ini. Lampu colok bertema Cinta Rasulullah tersebut dibuat untuk memeriahkan suasana bulan Ramadhan 1440 Hijriah. (yud)

Lima Bulan, Terjadi 64 Kebakaran di Pekanbaru PEKANBARU - Terhitung Januari hingga Mei 2019, terjadi puluhan kebakaran di Kota Pekanbaru. Dominan, api membakar pemukiman masyarakat.

Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, tercatat ada 64 kebakaran terjadi selama hampir lima bulan ini. Kebakaran terbanyak pada bulan Maret 2019.

Mirisnya ada kebakaran terjadi berdekatan pada bulan

ini. Kebakaran sempat terjadi pada 5 Mei 2019. Api melahap rumah di kawasan Jalan Tuanku Tambusai.

Satu hari berselang yakni pada 6 Mei 2019 terjadi dua kebakaran. Kebakaran terjadi di Jalan Riau dan Jalan Diponegoro.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Seksi Ops DPKP Kota Pekanbaru, Fahriansyah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namum kebakaran yang terjadi me-

nyebabkan kerugian materil.

"Kita tentu tidak menginginkan ada korban dalam kejadian ini. Apalagi kita berupaya optimal untuk melakukan pemadaman," jelas Fahriansyah, akhir pekan lalu.

Fahriansyak mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran. "Kami mengimbau masyarakat agar mewaspadai kebakaran akibat kompor atau aliran listrik," pungkasnya. (del)

n Kuasai Kursi DPRD Pekanbaru

Ayat Cahyadi Sebut PKS Ketua

PEKANBARU - Pleno rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru sudah selesai. Hasilnya, untuk pemilihan calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Pekanbaru, dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari 45 kursi yang tersedia di DPRD Kota Pekanbaru, PKS mendapat jatah 8 kursi. Perolehan itu terbanyak jika dibandingkan dengan partai politik lain yang berlaga di Pemilu tahun ini.

“Alhamdulillah dari PPK sudah pleno, laporan dari kawankawan saksi PKS. Alhamdulillah kita dapat 8 kursi,” kata Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, akhir pekan ini.

Kader PKS ini juga menyebut, ada di dua daerah pemilihan, PKS masing-masing dapat dua kursi, seperti di Tampan serta Marpoyan Damai dan Bukit

Ayat Cahyadi Raya. Total kursi PKS di DPRD Kota Pekanbaru ada 8 kursi.

“Itu terbanyak, yang lain dapat 7 kursi. Artinya sesuai dengan UU atau peraturan pemerintah tentang pimpinan DPRD kalau masih mengacu ke priode lalu, yaitu perolehan kursi paling banyak menjadi ketua ditambah nanti tiga wakil ketua sesuai perolehan kursi dan suaranya,” jelas Ayat.

“Berarti dengan perolehan seperti ini, Insyaallah ketua DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” tambah Ayat.

Ayat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pekanbaru yang sudah mempercayakan pilihannya kepada PKS. Kata dia, tentu ini menjadi beban berat dan amanah berat bagi anggota dewan terpilih.

Ia juga berpesan kader PKS yang terpilih agar menjalankan amanah ini dengan sebaikbaiknya, sesuai fungsi dewan.

Fungsi dewan itu ada tiga, pertama fungsi legeslasi, membuat peraturan perundangan, peraturan daerah di sini.

“Kedua budgeting, anggaran bagaimana anggaran kota bagaimana bisa dimaksimalkan, dan juga kontroling. Bagaimana nanti aspirasi masyarakat diperjuangkan dan dibantu permasalahan di masyarakat,” pungkas Ayat. (del)

Orang Tua Diminta Awasi Pergaulan Anak PEKANBARU - Beberapa hari lalu, terjadi tawuran remaja di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru. Salah satu pelajar berinisial Ag (18) menjadi korban tewas saat kejadian, Rabu (8/5) subuh itu.

Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengaku prihatin dengan kejadian itu. Ia meminta kepada para orang tua untuk memperhatikan anak-

anaknya.

Ayat mengatakan, orang tua harus memperketat pengawasan terhadap anak-anak. Ia berharap, kasus ini cukup sekali ini terjadi. Jangan sampai ada lagi terjadi kasus serupa. “Cukuplah kasus ini sekali terjadi,” kata Ayat, akhir pekan lalu.

Ia juga meminta dinas di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seperti Kesbangpol, Satpol

PP dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Bagaimana mengantisipasi agar peristiwa berdarah itu tidak terulang lagi.

“Pembinaan terus dilakukan di sekolah, ada program sekolah mengaji dan ada maghrib mengaji. Terpenting adalah kontrol orang tua, karena kejadian ini terjadi ba’da Subuh,” pungkas Ayat. (del)

ZONA RIAU

METRO RIAU SEnIn, 13 mei 2019

11

pemerintah Dumai

Wawako Safari Ramadhan di Mushalla Al-Mukminun

DUMAI - Wakil Walikota (Wawako) Dumai, Eko Suharjo SE beserta rombongan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melaksanakan Safari Ramadhan 1440 Hijriyah/Tahun 2019 Masehi di Mushalla Al-Mukminun di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Medang Kampai, Jumat (10/5).

Safari Ramadhan diawali berbuka puasa bersama di halaman Mushalla Al-Mukminun, dilanjutkan Shalat Maghrib, Isya dan Tarawih-Witir berjamaah. Dalam kesempatan itu, Wawako menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah Pemko Dumai melalui Bagian ADM Kesra Setdakab kepada pengurus Mushalla Al-Mukminun sebesar Rp20 juta.

Dalam sambutannya, Wawako mengatakan, safari Ramadhan ini digelar untuk meningkatkan silaturrahim antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Wawako juga ingin mendengarkan lang-

sung usulan masyarakat terkait program pembangunan dasar seperti di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Safari Ramadhan ini juga menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan. Sebab, dalam kegiatan ini rombongan yang hadir terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemko Dumai yang diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat agar pembangunan tepat sasaran,” katanya.

Wawako mengatakan, pemerintah yang peduli dengan masyarakat harus turun dan merasakan lang-

sung apa yang menjadi keluhan masyarakat dan harus melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana dan mengapa persoalan itu terjadi. Sehingga kebijakan yang akan diambil betulbetul mengenai sasaran.

“Dan marilah kita bahu-membahu untuk membangun kota ini agar visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2016–2021 dapat terwujud dengan baik menuju Dumai Kota Makmur dan Madani,” katanya.

Pengurus Mushalla AlMukminun, Prayitno mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diserahkan.

“Atas nama pengurus mushall, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemko Dumai. Bantuan ini akan kami gunakan untuk keperluan pembangunan Mushalla Al-Mukminun,” kata Prayitno. (Bambang)

WaKil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE secara simbolis menyerahkan bantuan uang Rp20 juta kepada pengurus Mushalla Al-Mukminun dalam kegiatan Safari Ramadhan 1440 Hijriyah, Jumat (10/5). (Bambang)

Kades se-Meranti Akan Laporkan Isteri Perwira Polisi SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dan seluruh kepala desa (kades) di Kepulauan Meranti akan melaporkan Rita Mariana, yang merupakan oknum isteri pewira polisi yang bertugas di Mapolres Kepulauan Meranti.

Kasus ini mencuat buntut dari tulisannya yang dipostingkan oleh akun Ahan Chen di grup facebook Relawan Jokowi Amin 2019 pada 7 Mei 2019 lalu, yang sebelumnya di viralkan menjadi surat terbuka oleh akun Facebook Ratna Oong pada 7 Mei 2019 pukul 21.24 WIB. Di dalam tulisannya yang akan ditujukan kepada Presiden RI, Rita Mariana yang mengaku sebagai Srikandi Jokowi itu menuliskan beberapa hal yang memojokkan orang nomor satu di Meranti.

Diantaranya disebutkan bupati sebagai monster dan mempunyai sifat Dajjal yang menyembunyikan semua informasi tentang keburukan dan kemiskinan desa dan menutupi bisnis besar Narkoba oleh adiknya dan bisnis gelap lainnya.Tidak sampai disitu, Bupati juga disebutkan juga menguasai semua mafia di Meranti, tempat hiburan, perjudian dan ilegal logging. Bupati juga dituduhkan telah menikah sampai enam kali.

Dalam hal penyebaran informasi, media pun ikut disalahkan, dimana dia menyebutkan wartawan pura- pura tidak tahu kar-

ena sudah disiram uang. selain itu dia juga menyinggung sebanyak 60 desa yang ada di Meranti dalam kondisi miskin.

Saking miskinnya desa itu tempat buang air kecil dan air besar di semak atau belakang hutan.

Penduduknya kebanyakan buta huruf dan bodoh bisa berbahasa, namun tidak bisa menulis.

Salah satu desa yang disebutkannya adalah Desa Sesap yang berada di Tebingtinggi, dimana desa tersebut mayoritas didiami oleh Suku Akit.

Dalam tulisannya, disebutkan desa itu tidak ada fasilitas Puskesmas dan mantrinya, masyarakat tidak satupun yang memiliki surat tanah. Dalam tulisan itu disebutkan masyarakat di Desa Sesap tidak tahu arti agama dan merayakan perayaan agama apa saja.

Dia juga menyinggung rumah suku Akit seperti rumah tidak layak huni yang tidak memiliki dinding dan pembatas.

Menanggapi hal tersebut, Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat pada Sabtu (11/5) akan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Rapat yang digelar di Sekretariat FKD Kepulauan Meranti di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota itu menghadirkan sejumlah kades dengan masing-masing

koordinator kecamatan.

“Rapat yang kita gelar ini untuk menindaklanjuti terhadap postingan di medsos yang memojokkan Bupati, desa di Meranti dan wartawan. Ini tidak ada perintah dari Bupati, namun kami atas nama forum kepala desa berinisiatif untuk mengambil langkah melaporkan ke Polres, karena realitanya tidak benar seperti yang diungkapkan,” kata ketua Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti, Mahadi.

Lebih lanjut dijelaskan Mahadi, tulisan dalam postingan tersebut adalah suatu fitnah yang keji, menurutnya tidak ada desa di Kepulauan Meranti yang tidak terperhatikan kondisinya atau sama sekali tidak maju seperti yang dituliskan oleh Rita Mariana.

“Memang Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah yang termiskin, namun tidak benar jika disebutkan ada desa yang tidak terperhatikan. Ini sama halnya desa di Meranti tidak tersentuh dengan pembangunan, padahal dana desa yang digelontorkan pemerintah dikelola langsung oleh pihak desa untuk dilakukan pembangunan,” ujar Mahadi.

Beberapa kepala desa yang menjadi koordinator masing-masing kecamatan juga angkat bicara.

Seperti Kades Melai, Sulaiman yang menjadi koordinator Kecamatan Rangsang Barat mengata-

Suasana rapat Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (11/5). (Ali Imroen)

kan tuduhan dalam tulisan itu tidak mendasar, hal itulah yang menyebabkan dirinya risih mendengar hal tersebut.

“Kita akan minta klarifikasi dari yang bersangkutan, karena tudingannya terhadap desa sangat tidak mendasar, itu artinya Meranti tidak berhasil membangun dari dana yang dikucurkan,” kata Sulaiman.

Kades Alah Air Timur, Sutrisno yang menjadi koordinator Kecamatan Tebingtinggi juga mengungkapkan hal yang serupa, dia mengatakan walaupun tidak secara spesifik disebutkan, namun kepala desa yang lain ikut merasakan imbasnya.

“Kita turut merasa dirugikan, karena semua desa yang ada di Meranti terkena imbasnya. Saya tidak setuju dengan yang disampaikannya, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ini perlu dilakukan langkah selanjutnya,” kata Sutrisno.

Sebelumnya Bupati Irwan Nasir melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kepulauan Meranti, Hery Saputra SH mengatakan bahwa pihak pemkab akan melakukan jalur hukum terhadap persoalan ini.

“Yang jelas kita minta arahan pimpinan dan kemungkinan kita akan lakukan somasi karena bermuatan fitnah postingannya dan cenderung mengandung hate Speech atau ujaran kebencian,” ujarnya. (Ali Imroen)

Mayat Perempuan Tanpa Kepala Ternyata Warga Pekanbaru DUMAI - Tangis Lia pecah saat melihat pusara anaknya yang menjadi korban pembunuhan sadis di pemakaman umum Margasarana Kelurahan Bagan Besar Kota Dumai, Jumat (10/5).

Mayat perempuan yang ditemukan tanpa kepala di dalam parit Jalan Mattain RT 04 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai pada Kamis (2/5) lalu itu diketahui bernama Suci Fitria (21) warga perumahan Inayasa, Taman Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Ibu korban bernama Lia datang ke Dumai dari Pekanbaru didampingi suami dan dua adik korban. Tak ada yang mampu menghentikan tangis ibu korban di samping pusara putri pertamanya itu. Ia tak habis pikir ada orang yang tega membunuh anaknya dengan cara keji dengan memotong kepalanya.

Ayah korban dan dua adik korbanpun tak mampu menahan tangis sambil menyirami kuburan korban.

“Kembalikan anak ku, kembalikan anak ku. Cepat kali kau tinggalkan kami nak,” tangis Lia. “Ayo bawa pulang kakak, bang,” kata Lia kepada suaminya agar membawa

almarhumah anaknya kembali pulang ke Pekanbaru.

Terungkapnya identitas korban diharapkan akan mempermudah penyelidikan polisi guna mengungkap siapa pelakunya. Harapan itu disampaikan keluarga saat mendatangi Mapolres Dumai.

“Kami berharap pihak kepolisian segera mengungkap siapa pelakunya lalu menghukum pelaku dengan seberat-beratnya,” kata Lia. Lanjutnya, pihak keluarga juga berharap kepolisian dapat segera menemukan potongan kepala anaknya.

Lia menceritakan pertama kali mengetahui kejadian ini dari pihak kepolisian Dumai yang datang ke rumahnya untuk memberitahukan perihal kematian anaknya.

“Kami pertama kali tahu anak kami sudah meninggal dunia saat polisi Dumai datang ke rumah dan meminta keterangan kami terkait keberadaan anak saya,” katanya.

Menurut Lia, almarhumah terakhir kali meninggalkan rumah pada Selasa (30/4). Korban meninggalkan rumah dan pamit untuk berkumpul bersama temantemannya. (bambang)

Keluarga korban Suci Ftria ketika berziarah ke kuburan korban di pemakaman umum Margasarana Bagan Besar Kota Dumai. (Bambang)

Pengurus Pasar Harus Paham Kemetrologian PASIR PANGARAIAN - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dinperindag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) sekaligus sosialisasi kemetrologian dan peraturan daerah (perda) tentang retribusi jasa umum, Kamis (25/4) lalu di Hotel Sapadia, Pasir Pangaraian. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekdakab Bidang Pemerintahan, M Zaki SSTP, dihadiri Kepala Dinkopperindag Rohul, Drs H Sariaman MSi, dan sejumlah peserta dari jajaran camat, kepala desa, lurah, pengusaha serta pengurus pasar.

Zaki mengatakan, dengan digelarnya bimtek ini tentunya perusahaan, camat, kades, lurah serta para pelaku usaha mengetahui

tentang revisi peraturan peraturan baru, terutama tentang kemetrologian dan perda retribusi jasa umum.

“Kita berharap peserta seperti pengusaha dan pengurus pasar bisa memahami tentang kemetrologian.

Karena, itu merupakan barang baru dan seluruh perusahaan atau pengusaha wajib menaatinya sesuai perda retribusi jasa umum,” kata Zaki.

Sementara itu, Kepala Dinkopperindag Rohul, Drs H Sariaman MSi mengatakan, sudah ada 21 perusahaan yang mengajukan dilakukannya tera ulang terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di perusahaan, termasuk di peron.

Dari pendataan pihaknya, di Rohul terdata ada sekitar 185 UTTP yang perlu di-

lakukan uji tera ulang, termasuk 11 unit SPBU yang perlu dilakukan uji tera alat takarnya.

“Dari data kita masih banyak yang belum memiliki izin dari camat dan izin dari pelayanan satu pintu,” kata Sariaman.

Mantan Sekretaris DPRD Rohul ini menambahkan, selain timbangan di perusahaan dan peron, timbangan dacin yang biasa dipakai untuk menimbang Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan karet, termasuk timbangan dipakai pedagang di pasar juga jadi target Dinkopperindag Rohul untuk dilakukan tera ulang.

“Namun yang jelas prioritas kita terhadap timbangan-timbangan yang tonasenya tinggi,” ucap Sariaman. (mr/dok)

BENGKALIS

METRO RIAU sEnIn, 13 mei 2019

12

n Tak Sampaikan LHKPN

27 TPP Pejabat Bakal Dipotong

BENGKALIS - Sebanyak 27 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sanksi tersebut dijatuhkan menyusul ketidakpatuhan mereka dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sikap tegas ini kita lakukan karena jauh-jauh hari sudah kita sampaikan,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), H Bustami, Minggu (12/5).

Menurutnya, data terakhir Maret 2019 menyampaikan hanya 60 persen.

Namun setelah informasi pemotongan TPP ini akan dilakukan, menjadi naik

hingga April terakhir ini menjadi hampir 90 persen yang melapor.

“Untuk laporan tahun 2018 tidak ada lagi penambahan waktu untuk menyampaikan LHKPN. Jadi menyisakan sekitar 11,4 persen lagi, dan ini yang akan dipotong TPP-nya,” kata Bustami, seraya menambahkan untuk tahun depan bukan LHKPN saja, tetapi juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN) sejalan.

Bustami mengatakan, total penyelenggara negara dilingkungan Pemkab Bengkalis ada 228 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 88,6 persen sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Sisanya ada 11,4 persen atau sekitar 27 orang yang tidak patuh. “Dari 27 orang ini tidak ada kepala perangkat daerah, karena seluruh kepala perangkat daerah sudah menyerahkan

LHKPN,” lanjut Bustami lagi.

Dikatakannya, sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang ada. Bagi penyelenggara negara yang tidak patuh akan dilakukan pemotongan terhadap TPP bersangkutan.

Untuk diketahui, periode atau penyampaian LHKPN berdasarkan pada

berkala, saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

Kemudian saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode perubahan jabatan, yaitu saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun.

Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara (PN) setelah berakhir

masa jabatan/pensiun. Dan, batas waktu penyampaian paling lambat tiga bulan setelah menjabat atau pensiun.

Bagaimana bila PN melapor lewat dari 31 Maret?.

Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan tidak patuh.

(zul)

Diskes dan Loka BPOM Temukan Takjil Mengandung Rhodamin B BENGKALIS - Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Bengkalis menemukan adanya takjil Ramadan yang mengandung rhodamin B. Rhodamin B merupakan bahan pewarna yang digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Jika dikonsumsi berulang-ulang rhodamin B dapat menimbulkan efek toksik akumulatif yang dalam jangka panjang menyebabkan kanker.

Adanya takjil yang mengandung rhodamim B ditemukan ketika Diskes Bengkalis bekerja sama dengan Loka BPOM Kota Dumai melakukan uji sampel takjil disejumlah tempat di Kecamatan Bengkalis dan Bantan beberapa waktu lalu.

“Terkait temuan itu, pihak Loka BPOM Kota Dumai dan Dinkes Kabupaten Bengkalis, langsung mengingatkan penjual agar tidak menggunakan bahan tambahan rhodamin untuk bahan campuran minuman takjil,” ujar Kepala Dinkes Bengkalis, melalui Kasi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Edi Sudarto SKM, Sabtu (11/5).

Edi Sudarto mengatakan, tim pengawas panganan takjil dibagi dalam dua kelompok, yakni lokasi penjualan di Kecamatan Bengkalis dan Selatbaru Kecamatan Bantan pada Kamis, 9 Mei lalu.

Tim yang turun dari Loka BPOM Kota Dumai dipimpin langsung Emi Amalia Sfarm Apt MSc. Saat itu tim mengambil 40 jenis makan sebagai uji sampel, diantara sampel yang diambil seperti piscok, kue lapis, cendol sagu, es buah, bolu kokus, bakwan, kue ubi nanas, mei goreng.

Dari hasil pemantauan di Kecamatan Bengkalis sebanyak 23 sampel makanan diambil. Sedangkan dari Kecamatan Bantan sebanyak 17 sampel. Ternyata hasilnya ditemukan 2 jenis makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, yakni mengandung rhodamin B. “Pemeriksaan panganan takjil ini untuk menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuannya, panganan atau makanan yang

dijual, terutama takjil Ramadan, benar-benar memenuhi standar kesehatan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Edi Sudarto, mengingatkan, masyarakat yang ingin membeli takjil untuk berbuka puasa, harus memperhatikan lima kunci keamanan pangan bagi keluarga.

Pertama, belilah pangan yang aman. Sebelum membeli pangan segar, hendaknya meneliti kebersihan dan kesegarannya. Kedua, simpanlah pangan dengan aman. Penyimpanan dalam suhu dingin dapat memperlambat reaksi oleh enzim serta pembekuan dapat menghentikan pertumbuhan mikroba.

Ketiga, siapkan pangan dengan seksama. Cucilah tangan dengan sabun di sela-sela penyiapan pangan.

Keempat, sajikan pangan dengan aman. Dalam hal penyajian, pastikan permukaan peralatan makan tidak kontak langsung dengan pengolah pangan dan selalu dalam keadaan bersih. Kelima, menjaga kebersihan dapur. Dapur yang bersih, sumber pangan yang aman. (zul)

AMBIL SAMPEL - Tim Loka BPOM Dumai dan Diskes Bengkalis saat mengambil sampel takjil untuk dilakukan pengecekan, beberapa waktu lalu. (zul)

SIAK

KEPULAUAN MERANTI

n Dinilai Janggal

Hasil Tes Komisioner Baznas Diprotes Peserta

SIAK - Hasil pengumuman calon komisioner Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak terindikasi penuh kejanggalan. Hal ini disampaikan beberapa peserta calon komisioner yang mengikuti tes yang dilaksanakan panitia seleksi (pansel) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan personel Kemenag Siak.

Salah seorang peserta, Ihkwanul Abror SE, didampingi Zulfahmi SPdI, mengatakan, permasalahan pengumuman yang penuh kejanggalan tersebut terlihat dari rangkaian seleksi mulai 25 April hingga tes tertulis dan tes wawancara tanggal 29 April berakhir pukul 16.00 wib “Sesuai jadwal yang sudah disusun dan terjadwal pansel dan telah dilaporkan ke Baznas pusat tentunya tanggal 30 April 2019

pengumuman kelulusan seharusnya sudah ditempel dipapan pengumuman (layanan informasi, red) Kemenag siak,” ujar Ihkwanul, dilansir riaugreen.com, akhir pekan lalu.

Namun hingga 8 Mei pengumuman tersebut siapa yang lolos belum juga ada, bahkan Ihkwanul dan Zulfahmi mengaku sempat berkali-kali bertanya dengan sekretaris panitia, Drs Wandi Utama, yang kebetulan bekerja di kemenag, bahwa hasil pengumuman belum ada lantaran belum mengumpulkan seluruh nilai dari tim penguji dan belum ada rapat pleno.

“Karena kami harus bertemu dan berkumpul semua dulu merangkum nilai- nilainya, baru kami umumkan, bahkan saya sendiri sempat mendatangi kediaman sekretaris panitia memper-

PIMPIN RAPAT - Sekdakab Siak, TS Hamzah, memimpin rapat Pembahasan Implementasi TKD ASN bersama lintas OPD dilingkungan Pemkab Siak, di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, baru-baru ini. (mr/dok)

tanyakan hal tersebut, jawabannya tetap sama belum terkumpul dan belum ketemu semua dengan panitia penguji,” ungkapnya.

Menyikapi hal ini, pihaknya sempat mempertanyakan apakah ada titipan penerimaan ini, sehingga pengumuman ini berlarutlarut tidak juga diumumkan, namun jawaban sekretaris panitia menepis ada sinyalemen dan isu yang berkembang bahwa ada titipan, kata Ihkwanul.

Hal yang sama dikatakan Zulfahmi. Dia merasa heran, sesuai tanggal dan jadwal panitia sudah mengumumkan pada 30 April, namun ditunda hingga berminggu lamanya dengan alasan sekretaris panitia belum kumpul semua dengan panitia yang lain, termasuk nilai-nilai peserta belum dikumpulkan.

Bahkan dia sempat mendatangi ruangan panitia mempertanyakan hal ini kenapa juga belum ada pengumuman, malah dia juga mempertanyakan apakah ada hal lain atau karena adanya dugaan keterlibatan salah seorang peserta calon, sehingga pengumuman ditunda?. Saat itu sekretaris panitia, Wandi menjawab, memang ada dengar diberita-berita terkait ada dugaan tersebut.

Namun itu tidak ada kaitan dengan penundaan pengumuman, karena memang kesibukan dan belum terkumpul nilai peserta semua dan belum ada pertemuan dengan ketua pansel dan panitia lain. Sehingga ini belum ada diumumkan, bahkan saat ditanya kapan pengumuman beliau juga belum bisa memastikan. (int/mr)

n Bangun Kantor BPBD

Pemkab Anggarkan Rp 3,1 Miliar

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menganggarkan pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun ini senilai Rp 3,1 miliar. Anggaran ini digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung kantor eks badan perbatasan yang sudah dibangun pemerintah pusat beberapa tahun lalu, namun belum selesai.

Sementara itu, badan perbatasan sudah dileburkan menjadi bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti.

Kepala BPBD Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal, mengatakan, pengajuan untuk dilakukan pembangunan kantor sudah dilakukan pihaknya sejak 2017 lalu, karena kondisi gedung kantor BPBD saat ini kurang

repsentatif.

“Gedung kantor BPBD saat ini bangunannya dari kayu dan sudah 4 tahun sejak BPBD didirikan, banyak bagian yang lapuk. Untuk itu, kita butuh bangunan kantor yang representatif untuk tempat menyimpan alat pemadam dan lain sebagainya,” ujar M Edy Afrizal, Minggu (12/5).

Menurut Edy, anggaran yang diajukan untuk melanjutkan pembangunan eks gedung kantor badan perbatasan, di mana penggunaan gedung tersebut merupakan kebijakan bupati.

“Sebelumnya, gedung itu adalah kantor badan perbatasan yang dibangun pusat. Anggaran itu untuk melanjutkan pembangunannya, di mana lahan kantor masih dibutuhkan banyak penimbunan. Selain itu, bagian lantai dan bagian lainnya masih banyak

yang harus dikerjakan,” kata Edy. Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap lelang di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kepulauan Meranti.

Sementara anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra, menyambut baik pembangunan gedung kantor BPBD tersebut. Politisi PPP itu, mengatakan, sudah saatnya gedung-gedung kantor di Pemkab Kepulauan Meranti dibangun dengan layak, agar kinerja pegawai lebih maksimal.

“Kita menyambut baik pembangunan ini, namun dengan catatan tidak membebani 50 persen anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sudah saatnya gedung kantor dibangun lebih layak agar kinerja pegawai lebih maksimal,” ucap Dedi. (ali)

BELUM KELAR DIBANGUN - Kondisi gedung kantor eks badan perbatasan yang belum selesai dibangun, dan kini dianggarkan Pemkab Kepulauan Meranti untuk pembangunan kantor BPBD. Foto diambil Jumat (8/5) pekan lalu. (ali)

KUANSING

INHU

METRO RIAU SENIN, 13 mei 2019

13

Dewan Minta Hak-hak Karyawan Dibayarkan Jelang Lebaran RENGAT - Jauh-jauh hari DPRD Inhu mengingatkan semua perusahaan yang ada di Inhu mengenai tanggungjawabnya terhadap karyawan menjelang lebaran. Perhatian terhadap nasib para karyawan ataupun pekerja di perusahaan harus terus diperjuangkan.

Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Inhu, Nofriadi SE kepada wartawan, pekan lalu.

Menurutnya,dewan minta perusahaan yang ada di Kabupaten Inhu untuk membayarkan hak-hak karyawan menjelang lebaran.

“Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan hak karyawan pada saat menjelang lebaran,” ujar

Nofriadi yang juga Ketua Fraksi Amanat Sejahtera tersebut.

Hak tersebut mencakupi hak dasar, seperti gaji atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Jadi kita minta kepada perushaan yang berada di Inhu agar tidak main-main dengan hak-hak karyawan atau pekerjanya,” ujar Nofriadi.

Komisi II DPRD Inhu selaku yang membidangi masalah ini akan terus melakukan pemantauan terhadap hal ini, jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya tentu kita akan mengambil sikap.

Untuk itu, dirinya berharap

kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Inhu dapat melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara pekerja dengan perusahaan.

“Bagaimanapun antara pekerja dan perusahaan memiliki hubungan timbal balik yang saling ketergantungan,” tambahnya.

Perusahaan tanpa pekerja mungkin tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, begitu juga sebaliknya.

“Untuk itu, demi menjaga hubungan tersebut kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban mereka masing-masing,” jelasnya. (das)

Masyarakat Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, setiap tahun menyelenggarakan tradisi Mandi Balimau Kasai yang dilaksanakan sehari sebelum memasuki Bulan Suci Ramadan. (riau24.com)

Dishub Mulai Urus Izin Operasional Tempat Uji KIR TELUK KUANTAN - Dinas Perhubungan Kabupaten Kuansing, Riau tengah mengusulkan izin operasional dan izin operasi tempat pelayanan uji KIR agar bisa dibuka kembali.

“Bulan Juni kita harapkan sudah bisa beroperasi dan bisa menambah income bagi daerah kita,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kuansing, Asmari dilansir halloriau.com.

Tempat uji KIR yang dikelola Dishub Kuansing sudah tidak beroperasi sejak Juli 2018 lalu. Artinya hampir 11

bulan tidak beroperasi, karena tidak lolos akreditasi penyelenggaraa uji KIR kendraan.

Asmari mengatakan, dari 9 alat yang dilakukan uji Kalibrasi oleh Dirjen, belum lama ini, satu alat masih harus di lakukan kalibrasi ulang.

“Satu alat yang harus dikalibrasi ulang itu adalah Kincup Roda Depan. Ini kembali kita usulkan perbaikan, dan 8 alat sudah lolos,” ujar mantan Camat Kuantan Mudik ini.

Lanjut Asmari, dari hasil uji kalibrasi tersebut, kita mendapatkan nilai B bersyarat. “Sean-

dainya 9 alat ini lolos kalibrasi kemarin, kita bisa dapat nilai B murni. Sekarang kita baru dapat nilai B bersyarat karena ada satu alat tak lolos uji kalibrasi,” katanya.

Meskipun satu alat tersebut tidak lolos uji kalibrasi, Asmari mengatakan, sudah bisa mengusulkan izin operasional dan izin operasi agar tahun ini tempat uji KIR bisa dibuka kembali.

“Untuk izin akan kita kawal sampai ke Kementrian, supaya tempat uji KIR bisa secepatnya beroperasi,” ungkapnya.(int/wsl)

KAMPAR

PELALAWAN n Pertamina EP Asset 1 Lirik Field

Santuni 100 Anak Yatim dan Dhuafa

Foto bersama saat pemberian santunan kepada 100 anak yatim dan dhuafa. (ndy) PELALAWAN - Mengawali rangkaian kegiatan safari Ramadan, Pertamina EP Asset 1 Lirik Field memberikan santunan kepada 100 anak yatim dan dhuafa di sekitar wilayah operasi Distrik 2 di Kecamatan Ukui dan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Mengusung tema ‘Hijrah Membawa Berkah’, kegiatan safari Ramadan kali ini dilaksanakan di Gedung Olahraga di Komplek Perumahan Pertamina Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Kamis pekan lalu (9/5).

Safari Ramadan juga menjadi ajang silaturahmi untuk lebih dekat dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan sekitar wilayah kerja perusahaan.

Dalam acara tersebut dilakukan pemberian santunan kepada 100 anak yatim dan dhuafa yang berasal dari Kelurahan Ukui, Desa Ukui II dan Kelurahan Pangkalan Lesung.

Pada kesempatan ini, perusahaan juga menyerahkan bantuan berupa material pembangunan masjid di Kecamatan Pangkalan Lesung dan bantuan karpet sajadah Masjid di Kecamatan Ukui.

Turut dihadiri Ambo Uleng, selaku Pjs Lirik Field Manager beserta tim manajemen, stakeholder dari Kecamatan Ukui dan Kecamatan Pangkalan Lesung, serta masyarakat sekitar.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Pertamina EP Asset 1 Lirik Field yang telah berpartisipasi dalam mendorong pembangunan masjid di Kecamatan Pangkalan Lesung melalui penyaluran bantuan. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Pangkalan Lesung,” ungkap Camat Pangkalan Lesung, Adnan SH dalam sambutannya.

Sementara itu, Amri Juharza M Si Selaku Camat Ukui mengatakan, Kegiatan Safari Ramadan menjadi kebahagiaan tersendi-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Inhu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten Inhu, beberapa waktu lalu, di Gedung Dang Purnama Kota Rengat. (halloriau.com)

ri bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, karena menjadi agenda silaturahmi dengan perusahaan. Sejalan dengan tanggapan para pemangku kepentingan di sekitar distrik 2, Lirik Field Manager juga menyampaikan rasa bahagia.

“Di Bulan Ramadan ini bisa kita nikmati untuk buka bersama, semoga perusahaan yang kita cintai senantiasa diberkahi Allah SWT. Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung kegiatan perusahaan agar bisa berjalan dengan baik, sehingga dapat terus meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat,” tegas Ambo Uleng selaku Pjs Lirik Field Manager.

Menunggu saat berbuka puasa, kegiatan safari Ramadan diisi dengan kegiatan tausiyah yang sampaikan oleh Ustadz Martunus dai Kelurahan Ukui. Safari Ramadan ditutup dengan Sholat Maghrib berjamaah dan makan bersama. (ndy)

Safari Ramadan Perdana di Pusatkan di Desa Gema

KAMPAR KIRI HULU – Kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dimulai di Masjid Raya, Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kamis (9/5).

Safari Ramadan perdana tersebut merupakan tim Safari yang tergolong dalam tim dua yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs Yusri M Si. Turut dalam rombongan beberapa para asisten, staf ahli, serta para kepala OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Seperti biasanya sebelum pelaksanaan safari bersama masyarakat setempat, Sekda Kampar beserta rombongan

melakukan acara buka bersama masyarakat yang hadir di Masjid Raya Kampar Kiri Hulu dengan pembukaan yang telah disediakan oleh tuan rumah.

Rombongan juga melakukan sholat Isya dan dilanjutkan sholat taraweh berjema’ah. Kemudian baru melanjutkan acara inti, yakni Safari Ramadan yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Alquran.

Sebelum memberikan sambutan, secara simbolis terlebih dahulu menyerahkan bantuan Dana Hibah Tunai, bantuan berapa Alquran, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Rastra, KTP serta bantuan Dana Baznas Kabupaten Kampar kepa-

da sebagian masyarakat yang kurang mampu diwilayah Kampar Kiri Hulu.

“Kita ketahui bersama bahwa serantau Kampar Kiri Hulu sudah menjadi perhatian Pemkab Kampar dalam kegiatan dan pembangunan, khususnya wilayah Kampar Kiri Hulu,” katanya dilansir kamparkab.go.id.

Sementara itu, Camat Kampar Kiri Hulu, Dasril menyampaikan sedikit tentang kondisi wilayah Kampar Kiri Hulu yang terdiri dari 24 desa.

Dari 24 desa tersebut baru 4 desa yang dialiri arus listrik dari PLN. Selain itu, yang menjadi perhatian dan harapan masyarakat Kampar Kiri Hulu adalah infrastruktur. (int/wsl)

Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kampar di Masjid Raya, Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. (kamparkab.go.id)

Rokan hiliR

METRO RIAU sEnIn, 13 MEI 2019

negeri seribu kubah

Ramadan, Warkop dan Rumah Makan Tetap Buka

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh pemilik usaha rumah makan maupun Warung Kopi (warkop).

Isinya, warkop dan rumah makan tetap buka seperti biasanya selama Ramadan 1440 hijriah/2019 masehi, dengan catatan tidak menutup pintu usahanya atau memakai kain gorden sebagai penutup serta membuat tulisan ‘Hanya untuk Non Muslim’.

“Daerah kita ini kan masyarakatnya hidup berdampingan dari berbagai agama dan suku, apalagi bersamaan di bulan Ramadan ini ada perayaan ivent nasional, yakni Ritual Bakar Tongkang. Jadi, kalau warkop dan rumah makan ditutup para wisatawan tentunya akan kesulitan untuk makan dan minum,” ujar Bupati Rohil, H Suyatno AMp, di Bagansiapiapi, baru-baru ini.

Kendati warkop dan rumah makan diperbolehkan buka, namun pemiliknya tetap harus menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. “Intinya, kita harus saling menjaga dan menghormati sesama,” pesan Suyatno.

Bupati mengatakan, bagi pemilik usaha cafe, panti pijat, salon, karoke, warnet, dan sejenisnya serta perjudian dilarang menyelenggarakan aktifitasnya selama bulan Ramadan. Kemudian pemilik hotel, wisma dan penginapan sangat dilarang menerima atau menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan non muslim untuk tidak duduk dan makan minum di warkop maupun rumah makan pada saat jam kerja, baik pagi maupun siang hari selama bulan Ramadan. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak menyalakan kembang api, petasan, mercun dan atau sejenisnya selama Ramadan.

Bupati juga meminta Dinas Satpol PP dan perlindungan masyarakat Rohil untuk melakukan razia atau patroli rutin dengan melibatkan BKPSDM setempat, serta aparat kepolisian, guna melakukan teguran secara berkala dan penindakan.

“Apabila semua poin tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban dan penindakan oleh Satpol PP dan pihak kepolisian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Suyatno. (mr/dok)

SAKSIKAN - Bupati Rohil, H Suyatno AMp, menyaksikan kelompok tani mencoba alat perontok padi bantuan dari pemerintah pusat, beberapa waktu lalu. (mr/dok)

Pemkab Bakal Bangun Lapas di Banjar XII BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) berencana akan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih. Pembangunan itu rencananya terletak diareal eks IPDN kampus Riau.

Pertanian Holtikultura di Bantaian Sukses

Hal ini dikatakan Bupati Rohil, H Suyatno AMp, di Bagansiapiapi, baru-baru ini. Katanya, dipindahkannya lapas itu karena lahan dan bangunan lapas yang ada di Bagansiapiapi rencanan-

BATU HAMPAR - Bupati Rokan Hilir (Rohil), H suyatno AMp, didampingi, Kadis ketahanan Pangan Rohil, Isa Ahmadi, melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kepenghuluan Bantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar meninjau tanaman holtikultura, baru-baru ini. Pengembangan tanaman holtikultura di kepenghuluan ini tergolong sukses.

Bupati menyampaikan apresiasi kerja keras para petani khususnya kelompok tani tunas mandiri yang telah berupaya mengembangka tanaman holtikultura.

“Jujur saya merasa kagum melihat berbagai tanaman yang tumbuh subur di sungai sialang, kepenghuluan bantaian hilir. Ini tentunya tidak terlepas bimbingan dari Kepala dinas, PPL, dan Babinsa setempat untuk mengembangkan tanaman holtikultura,” ungkapnya.

Selain itu, bupati berpesan kepada kelompok tani untuk mengundang dirinya jika melakukan panen raya nantinya. “Nanti saya akan ajak ibu PKK dan instansi yang terkait, untuk panen raya,” katanya.

Adapun tanaman holtikultura yang dikembangkan kelompok tani tunas mandiri berupa, melon, bawang merah, jagung, pare, jabu madu, kol, gambas cabe dan tanaman lainnya. (mr/dok)

ya akan dipergunakan untuk perluasan bangunan RSUD dr RM Pratomo.

“Beberapa waktu lalu, Pemkab Rohil sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas diareal Batu Enam, Bagansiapi-

api. Informasinya, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp4 miliar untuk penimbunan dan pengerasan lahan lokasi pembangunan lapas tersebut, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil,” papar Suyatno.

Dia mengatakan, agar pembangunan lapas baru itu bisa terwujud, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kakanwil, agar pembangunan lapas dipindahkan di Ujung Tanjung, asalkan

bangunan dan lahan lapas saat ini ditukar guling dengan Pemkab Rohil.

“Kakanwil sudah sangat setuju kalau lahan tersebut ditukar guling dan pembangunan lapas dipindahkan di Ujung Tanjung, karena selain berdekatan dengan mapolres juga berdekatan dengan pengadilan. Sehingga saudara kita yang tersandung hukum tidak bolak balik dari Bagansiapiapi ke Ujung Tanjung menjalani persidangan,” lanjut Suyatno.

BENGKEL & SERVIS

LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187.

LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor.

Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT

Selama ini, sambung Suyatno, jika ada persidangan, warga yang terjerat hukum harus dibawa bolak balik ke pengadilan negeri di Ujung Tanjung yang memakan waktu hingga 2 jam lebih. “Ini tentunya memakan waktu, apalagi sidangnya dilaksanakan pada siang atau sore, tentunya selesai hingga tengah malam.

Ini tentunya sangat rawan bagi saudara kita yang terjerat hukum,” ucapnya.

(zal)

n Melalui Sistem e-Katalog

e-Purchasing Permudah Proses Pemilihan Barang dan Jasa

BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) mensosialisasikan ePurchasing versi baru dengan sistem 2.3. Pasalnya, Selain e-Purchasing merupakan bagian dari proses pelelangan juga diklaim mampu mempermudah proses pemilihan barang dan jasa melalui sistem Katalog elektronik (e-Katalog).

Hal ini dikatakan

Kepala Bagian (Kabag) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Rohil, Jefriden SE ME, di Bagansiapiapi, belum lama ini. Dia menyampaikan kalau e-purchasing merupakan bagian dari layanan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan kita bisa langsung menunjuk dan tidak lagi melakukan proses seperti biasanya dengan e-katalog yang sudah diaktifkan oleh LKPP. “Misalnya yang bisa

memakai e-purchasing itu seperti pengadaan alat kendaraan bermotor, alat kantor berupa komputer atau printer, alat-alat pertanian dan obat-obatan kesehatan,” jelasnya.

Dilanjutkan, yang berperan dalam e-purchasing itu adalah pejabat pengguna anggaran yang dananya dibawah Rp200 juta.

Sedangkan anggaran diatas Rp200 juta dilakukan oleh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .

“Kita bisa lihat prinsip pengadaan lewat aplikasi yang sifatnya di atas 200 juta dan yang di bawah 200 juta,” ujarnya.

Untuk kerja sama, sebut Jefriden, pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak payung hukumnya dengan LKPP. “e-Katalog ini ada tiga jenis yakni e-katalog Nasional, ekatalog untuk Kementrian dan e-katalog lokal. Kita ini e-katalog lokal yang meliputi wilayah Propinsi,

Iklan MINI HEPI AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota.

Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191

14

PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.

LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.

LGG

R U PA - R U PA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp.

0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

LGG

PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soekarno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688 LGG

S A LO N SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian LGG

PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

JUAL TANAH DIJUAL kebun sawit SHM No 106 an Naim beralamat di Paket D, Desa Kencana, Kec Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Hub : 0853 6568 4653.

LGG

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir Hub : 0853 6568 4653.

LGG

MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@yahoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062

DIJUAL sebidang tanah kosong SHM No 1426 an Nurmadina beralamat di Jl Raja Ali Haji Gg Kelapa Tiga Kel Purnama, Kec Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau.

DIJUAL kebun sawit SHM No. 1492 an Naim beralamat di Jalan Lahan Foodscroop Paket D Desa Kencana, Kec

DIJUAL Sebidang Kebun Kelapa Sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Sertifikat Hak Milik No.187 Atasnama MAWARDI Luas 20.000 M2 Bagi Yang Berminat Hubungi: MAWARDI, Hp. 0813-7811-1666.

DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555 DIJUAL kebun sawit SHM No 1364 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok VII Paket D Desa Kencana, Kec Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir.

Hub: 0853 6568 4653.

DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Kabupaten/kota. Untuk ekatalog ini sudah ada pengadaan tiang listrik untuk propinsi riau, “jelasnya.

Dia juga mengatakan, kalau e-purchasing ini sudah ada beberapa tahun sebelumnya. “Jadi ini adalah untuk pengingatan dan memperbarui sistem saja, dari sistem sebelumnya memakai versi 2 menjadi 2,3. Dan setiap tahunnya pasti ada pembaruan dan harus disosialisasikan,” pungkasnya. (zal)

AC

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

DIJUAL Dijual Ruko 1 pintu tanah dibelakang luas, lokasi dijalan Delima, Tampan.

Harga Nego Hub 081363324936.

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU SENIN, 13 Mei 2019

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

15

Inhil Kerjasama dengan Pemkab Tanjabbar dan Tanjabtim JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan kerjasama pembangunan konektivitas antar daerah perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Kamis (9/5) di Jakarta.

Pada kegiatan itu, Pemkab Inhil diwakili Wakil Bupati, H Syamsuddin Uti. Sedangkan Pemkab Tanjabtim, Bupati Romi Hariyanto dan Kabupaten Tanjabbar diwakili Asisten Ekbang.

Wabup Inhil mengatakan kerjasama ini bertujuan mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Selain itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja para pihak dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sama-sama sepakat dan berkomitmen un-

tuk mewujudkan Kerjasama Pengembangan Konektivitas Antar Daerah Perbatasan. Komitmen ini, nantinya akan membuka akses masyarakat di desadesa perbatasan bisa semakin bagus, tidak kalah dengan pusat kabupaten,” kata Syamsuddin Uti. Wabup juga mengungkapkan dengan terhubungnya Negeri Hamparan Kelapa Dunia ke provinsi tetangga tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Tentunya dengan adanya penandatanganan kesepakatan tiga wilayah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” beber pria yang akrab di sapa SU ini.

Dengan adanya MoU tersebut, SU berharap pemerintah pusat melalui Bappenas untuk memprioritaskan hal tersebut. Sebab, ini merupakan harapan masyarakat banyak. “Ini akan mempermudah akses jalan, karena kita sama-sa-

Ratusan Burung Kakatua Diamankan Speedboat TEMBILAHAN - Polres Inhil berhasil mengamankan 22 kandang yang berisi burung jenis Kakatua berbagai jenis tanpa dilengkapi dokumen, Jumat (10/5). Burung kakaktua diperkirakan bernilai jual tinggi.

Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony SIK MH menjelaskan, burung Kakatua yang berjumlah total 141 ekor tersebut, diamankan dari 1 unit Speed Boat Dita Exspres yang dinahkodai Abdul Salam aliaa Salam Bin Sakek.

“Pemeriksaan dan

penangkapan dilakukan sekitar pukul 10.47 WIB di perairan Sungai Indragiri Kelurahan Sungai Pera, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil,” ujar Kapolres Inhil, Sabtu (11/5).

Lebih lanjut Kapolres menuturkan, Burung kakatua diangkut dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Tembilahan. “Pada saat dilakukan penangkapan nahkoda tidak dapat menunjukkan keabsahan dokumen burung dimaksud,” pungkas Kapolres. (mr/sri)

ma orang serumpun. Hal ini nantinya akan di tindaklanjuti oleh Bappenas sehubungan dengan adanya Musrenbang nasional 2019, maka di manfaatkanlah pertemuan MoU dan sekaligus minta bantu pemerintah pusat,” ulasnya.

Jika pembangunan tersebut segera dilakukan, SU yakin masyarakat antar Kabupaten dua provinsi ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk saling bertemu sapa dengan sanak keluarga dan guna keperluan-keperluan lainnya.

“Insyaallah masyarakat akan menikmati, sehingga bisa kunjung mengujungi keluargapun tidak susah lagi dan tidak jauh lagi dan cukup biaya yang rendah,” ulasnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Inhil, didampingi Juhardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rusmaidi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun rincian kerjasama Pemda Indragiri Hil-

ir dengan dua Kabupaten di Provinsi Jambi tersebut, yaitu pembangunan jalan di wilayah, Pasar Senen ke batas Indragiri Hilir, sepanjang 6 kilometer pada tahun 2019 ini dikerjakan pengerasan melalui Karya Bhakti TNI dan pembangunan jembatan Sungai Pengabuan dan Sungai Betara Parit Deli (Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Pengembangan infrastruktur jalan sebagai konektivitas sebagai jalur arus lalu lintas orang atau barang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peningkatan ruas jalan dan pembangunan jembatan di Pangkal Duri-Mandahara Tengah, Sungai TawarMandahara Hilir, Mendahara Hilir-Geragai-Muara Sabak Barat, Sungai Men-

dahara, Parit 7,8,9 Pangkal Duri, Kanal WKS dan Parit Jenggek, Parit 4 Bengkok, Parit Berkat dan Box Culvert di Desa Sungai Tawar (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Pengembangan perkebunan kelapa masyarakat, khususnya kelapa dalam, pemanfaatan BUMDES secara bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tan-

jung Jabung Timur dan Kabupaten Inhil.

Serta menyusun dan melengkapi proposal bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan Musrenbangnas, Forum CSR bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perusahaan yang dilewati jalur jalan yang akan dibangun. (adv/sri)

Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti foto bersama pejabat Inhil saat menghadiri Musrenbangnas. (ist)

Provinsi Kucurkan Rp8 Miliar untuk Beton Jalan Sungai Beringin TEMBILAHAN - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) khususnya Tembilahan dan sekitarnya, tidak lama lagi sudah bisa menikmati ruas jalan Sungai Beringin yang kondisinya lebih baik. Untuk proyek ini, Pemprov Riau mengucurkan dana Rp8 miliar.

Ruas jalan yang menghubungkan Tembilahan ke Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) ini memang selalu menjadi keluhan masyarakat, karena kondisinya yang memprihatinkan akibat rusak berat. Lebih miris lagi, jalan tersebut berada di Ibu Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Menurut informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Inhil, ruas jalan Sungai Beringin, Tembilahan, sepanjang 700 meter tersebut akan mendapatkan perbaikan pada tahun ang-

garan 2019, dengan total dana sebesar Rp8 miliar.

“Saat ini jalannya dalam masa pemeliharaan, nanti lebih kurang empat bulan lagi, Insya Allah akan di rigid beton jalan ini,” ujar Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, saat meninjau ruas jalan Sungai Beringin, Tembilahan, yang mengalami kerusakan berat beberapa waktu lalu.

Syamsuddin mengharapkan agar pengguna jalan dapat bersabar menunggu proses perbaikan dilaksanakan. “Setelah perbaikan rampung, diharapkan pula masyarakat dapat merawat, menjaga jalan tersebut karena untuk memperoleh perbaikan itu sangat sulit,” katanya.

Dalam kunjungannya, Syamsuddin tidak hanya berbincang dengan pihak Dinas PUPR Riau yang hadir, namun juga turut

memberhentikan pengguna jalan untuk memberikan penjelasan terkait perbaikan jalan yang berstatus jalan provinsi tersebut.

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah 1 Dinas PUPR Provinsi Riau, Eri Ikhsan juga men-

erangkan, bahwa proses rigid beton Jalan Sungai Beringin masih dalam proses lelang. “Saat ini masih lelang, nanti jika sudah ada pemenangnya langsung dilakukan pembangunan rigid beton menggunakan dana APBD Riau,” terangnya.

Seusai meninjau ruas Jalan Sungai Beringin Tembilahan, Syamsuddin Uti juga meninjau sejumlah ruas jalan lainnya di Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Gaung Anak Serka, dan Kecamatan Gaung. (mr/sri)

Bupati Inhil, HM Wardan Menyerahkan piagam penghargaan kepada anggota PMR Wira saat silaturahmi dengan pengurus PMI Kabupaten Inhil. (ist)

Perkiraan 8 Wakil Inhil di DPRD Riau

141 burung kakak tua berbagai jenis yang berhasil diamankan dari 1 unit Speed Boat Dita Exspres. (ist)

PEKANBARU - KPU Provinsi Riau telah selesai melakukan pleno rekapitulasi hasil pemilu untuk DPRD Riau daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (10/5).

Dari hasil tersebut, delapan wakil Inhil melenggang ke DPRD Riau.

Dari 8 kursi yang tersedia untuk Dapil Inhil, Partai Golkar berada di urutan tertinggi daftar perole-

han suara terbanyak pada pemilu legislatif 17 April 2019 lalu dengan memperoleh 57.376 suara. Dari hasil tersebut Golkar menempatkan dua orang wakilnya di DPRD Riau yakni Sulastri dengan total suara pribadi 21.544, dan Septina Primawati dengan raihan suara 21.268. Keduanya merupakan caleg petahana.

Kursi ketiga direbut oleh PKB dengan total su-

ara partai 42.048, dan menempatkan Dani M Nursalam dengan total suara pribadi 25.061 suara. Dani sendiri merupakan Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Kursi Keempat didapatkan oleh Partai Gerindra, dengan total suara partai sebanyak 41.204 dan menempatkan caleg dengan raihan suara pribadi tertinggi, Suhaidi dengan suara sebanyak 14.307.

Di tempat kelima berhasil direbut oleh PPP dengan total raihan suara partai 33.617, dan menempatkan caleg petahana mereka M Arpah dengan total suara pribadi 11.508.

Kursi keenam didapatkan oleh PAN dengan total suara partai 29.604. Menempatkan Sulaiman dengan total suara pribadi 8.737 suara.

Di tempat ke tujuh, diraih oleh PDIP dengan to-

tal raihan partai 27.138, dan menempatkan caleg senior dan juga petahana DPRD Riau James Pasaribu dengan total raihan suara pribadi 9.374.

Kursi terakhir atau ke delapan berhasil diraih oleh Demokrat dengan total suara partai 22.185, dan menempatkan Agustriansyah yang juga merupakan petahana dengan total suara pribadi 12.698. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU

sEnIn, 13 mei 2019

negeri Seribu Suluk

Jalan Provinsi di Kepenuhan Rusak Parah PASIR PANGARAIAN - Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Kumu ke Kota Tengah menuju Kota Duri di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di wilayah Galian Tanah, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, kondisinya rusak parah. Sejumlah titik terpadat lubang yang besar.

Kepala Desa (Kades) Kepenuhan Barat, Mulia Damrizal mengatakan, akibat jalan rusak parah itu sejumlah kendaraan kesulitan untuk melintas. Bahkan ada dum truk sempat terpuruk saat melintas pada Kamis (9/5) lalu. Kades mengaku heran pemerintah provinsi tidak juga kunjung turun untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang ini.

“Kerusakan jalan di Galian Tanah, tepatnya di depan masjid sudah lama terjadi, tiga hari ini semakin berlubang yang lumayan dalam dan bergelombang, bahkan mobil truk perusahaan sempat terpuruk,” kata Kades kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Kades berharap adanya perhatian pemerintah daerah tentang perbaikan jalan provinsi yang ada di desanya.

Karena, jalan itu merupakan jalan satu-satunya urat nadi perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rohul, Anton ST MT mengatakan, pihaknya telah melaporkan seluruh jalan provinsi yang rusak di Rohul ke pihak pemerintah provinsi.

“Kita sudah melaporkan jalan-jalan yang rusak kewenangan provinsi, tidak hanya di Kepenuhan di daerah-daerah lainya juga sudah kita laporkan. Semoga ada tanggapan positif dari provinsi,” kata Anton. (Hendra)

Oknum PNS PUPR Ditangkap Polisi PASIR PANGARAIAN - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berinisial Shd alias Hen (45) ditangkap anggota Polsek Rambah. Pria yang berdomosili di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah itu ditangkap polisi berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : DPO/06/ XI/2018/ Reskrim tanggal 1 November 2018.

Shd ditangkap anggota Polsek Rambah pada Rabu (8/5) sekitar pukul 17.00 WIB, saat sedang melihat korban penusukan bernama Ramdani alias Dani di RSUD Rohul.

“Saat itu polisi melihat salah satu DPO inisial Shd alias Hen sedang melihat korban penusukan, polisi langsung menangkapnya dan membawanya ke Polsek Rambah,” terang Kapolres melalui Paur Humas Polres, Ipda Feri Fadli kepada wartawan, Jumat (10/5).

Berdasarkan surat DPO, dugaan pencurian besi portal dilakukan Shd pada Selasa (23/10/2018) sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Jaya Baru RT 02/ RW 05 Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah. Ketika itu, sekitar pukul 19.00 WIB, Kades Sialang Jaya Yuherman Daulay didatangi sejumlah warganya yang melaporkan bahwa besi portal di Dusun Jaya Baru sudah dibongkar Shd bersama Dm, serta 2 lelaki lainnya yang tak dikenal.

Kemudian, Yuherman mengecek ke lokasi dan ternyata benar besi portal sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kades selanjutnya resmi melapor ke Polsek Rambah, sesuai surat laporan nomor: Lp/48/X/2018/ Res. Rohul/ Sek. Rambah, tanggal 25 Oktober 2018.

(Hendra)

16

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

2019, Pemerintah Pusat Bangun 10 Embung

PASIR PANGARAIAN - Pemerintah Pusat akan membangun 10 unit embung atau cekungan penampung air sektor perkebunan dan peternakan di delapan desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2019 ini. Dana pembangunannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 sebesar Rp1,14 miliar.

Hal itu dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Kadinnakbun) Kabupaten Rohul, Ir H Sri Hardono MM melalui Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Samsul Kamar SHut MSi kepada wartawan, Jumat (10/5). Pembangunan ke-10 unit embung itu dilakukan dengan sistem swakelola.

Bantuan DAK 2019 itu akan disalurkan langsung melalui delapan kelompok tani (koptan). Koptan yang merencanakan dan pembangunan dengan konsep padat karya, sementara Disnakbun Rohul hanya mengawasi proses pembangunannya.

“Embung sangat dibu-

tuhkan oleh masyarakat.

Banyak proposal yang masuk dan sudah dilakukan seleksi, namun tahap awal baru 10 unit yang bisa dibangun tahun ini,” kata Samsul.

Tambah Samsul, 10 unit embung yang dibangun di tahun 2019 terdiri dari tujuh unit embung dibangun di Kecamatan Rambah Samo dab tiga unit embung lainnya di Kecamatan Rambah Hilir yaitu di Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang, dan Desa Lubuk Kerapat.

“Embung untuk sektor perkebunan dan peternakan ini dibangun untuk mengatasi kekurangan air di sana karena perkebunan dan peternakan di daerah-daerah

Bupati Rohul, H Sukiman bersama Ketua TP PKK, Hj Peni Herawati dan Sekdakab, H Abdul Haris menyiramkan air limau kepada seorang anak pada acara potang bolimau, beberapa waktu lalu. (Adv) tersebut memang membutuhkan air cukup banyak,” jelasnya.

Sebut Samsul lagi, banyak poktan atau desa yang sudah mengajukan proposal, terutama desadesa yang memang men-

galami kesulitan air seperti di musim kering.

“Ada sekitar 30 proposal yang masuk sampai saat ini. Namun belum semua bisa dibantu,” ujarnya.

Samsul menarget-

kan, 25 unit embung sudah terbangun di Kabupaten Rohul melalui bantuan DAK hingga tahun 2020.

Karena, ada 15 unit embung lagi yang akan dibangun pemerintah pusat tahun depan. (Adv/Pemkab Rohul)

Sinaskah, Aplikasi Kemenag Tekan Angka Perceraian PASIR PANGARAIAN - Angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2018 tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya karena penyalahgunaan sosial media seperti facebook, twitter dan WA. Guna menekan angka perceraian karena kemajuan teknologi itu, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rohul membuat aplikasi penasehatan pernikahan (sinaskah).

“Aplikasi itu dibuat dengan

memanfaatkan teknologi dan sosial media sebagai sarana untuk bimbingan pra nikah ataupun bimbingan dalam menjaga pernikahan,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rohul, Syahruddin kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Syahruddin menyebut bahwa aplikasi sinaskah saat ini sedang persiapan konten yang akan diisi pada aplikasi oleh panitia dan akan dapat diakses melalui handphone android bagi masyarakat

luas, setelah diluncurkan pada 20 Juni 2019 mendatang.

“Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu meminimalisir angka perceraian di Indonesia khususnya Rohul. Dimana kita akan mengunggah konten yang sangat mengedukasi dan dibutuhkan masyarakat dalam menjaga keutuhan rumah tangga sesuai ajaran agama,” ucap Syahrudin.

Syahrudin juga menambahkan, meski pembinaan pernikahan melalui pemanfaatan teknolo-

gi canggih seperti dengan aplikasi sinaskah namun pembinaan dan bimbingan pernikahan secara langsung di kantor KUA dan kantor Kemenag Rohul tetap dilaksanakan. ”Untuk bimbingan pra nikah tetap akan dilaksanakan karena sudah dianggarkan. Tahun 2019 ini, Kemenag Rohul sudah mengalokasikan dana untuk bimbingan pra nikah untuk 375 pasang calon pengantin,” kata Syahrudin.

(Hendra)