13052016

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA P DONE RINT M R IN

THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi

ER 2

BE

ST O

0 13

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP

JUMAT, 13 MEI 2016 M 6 SYABAN 1437 H

Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Johar Minta Disidang di Jakarta

Soal Asap, Singapura Perintahkan Tangkap WNI SINGAPURA - Pengadilan Singapura memerintahkan The National Environment Agency (NEA) atau Badan Lingkungan Hidup Negeri Singa itu untuk menangkap direktur perusahaan Indonesia terkait bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2015. Indonesia pun bereaksi keras.

Perintah pengadilan untuk menahan direktur suatu perusahaan Indonesia didapat setelah sang direktur yang tak disebutkan identitasnya itu tak mengindahkan pemberitahuan dari Singapura berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/ THPA).

Pemberitahuan tersebut dikirimkan kala

Diperiksa KPK 6 Jam Terkait Kasus Suap APBD Riau

PEKANBARU - Sempat mangkir pada panggilan pertama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau periode 2009-2014, Johar Firdaus, akhirnya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (12/5). Johar diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015. “(Johar Firdaus) datang.

Diperiksa sebagai tersangka,” ujar Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkatnya.

Johar semestinya diperiksa pada Selasa (10/5), namun mangkir dan minta pemeriksaan ditunda. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa tersangka anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Suparman. Bupati Rokan Hulu itu dicecar terkait istilah ‘penghubung’ seperti yang disebut sejumlah saksi dalam persidangan dengan terdakwa anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Ahmad Kirjauhari di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Baca..... hal 7

Priharsa mengatakan, penyidik masih akan kembali memeriksa Johar dan Suparman. Namun, dia belum bisa memastikan kapan kedua politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu diperiksa. “Belum (dijadwalkan),” ucapnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Johar Firdaus, Razman Arif Nasution mengatakan, Johar diperiksa dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. “Tapi efektifnya cuma sekitar tiga jam setengah,” ujar Razman.

Johar dicecar 21 pertanyaan. Di antaranya terkait

PEMERIKSAAN MANTAN KETUA DPRD RIAU - Ketua DPRD Riau periode 2009-2014, Johar Firdaus menghadiri panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9).

Johar diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD-P Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015. (antara)

Baca..... hal 7

 Dibebaskan Abu Sayyaf

 Marak Kejahatan Seksual

Riau Bentuk Satgas Anak

Syarifuddin AR

PEKANBARU - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak. Satgas ini segera diwujudkan menyusul semakin maraknya berbagai kasus kekerasan pada anak, terutama kejahatan seksual.

“Dalam waktu dekat

KURS TRANSAKSI BI

没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan

Kamis, 12 Mei 2016

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

13,365.00 9,805.90 9,771.17 1,722.43 123.1911 3,321.32 15,269.51 2,057.45 Sumber www.bi.co.id

kita akan mengadakan rapat dengan kabupaten/kota untuk membicarakan pembentukan Satgas Perlindungan Anak,” kata Kepala Dinsos Riau, Syarifuddin AR kepada Metro Riau, Kamis (12/5).

Satgas, lanjutnya, dirancang untuk memberikan perlindungan secara penuh

pada anak, sehingga calon generasi bangsa itu selamat dari gangguan kekerasan verbal maupun fisik. “Satgas nantinya juga menerima pengaduan terkait kekerasan pada anak,” tutur Syarifuddin.

Satgas Perlindungan Anak ditargetkan terbentuk hingga ke akar paling

bawah hingga melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). “Tiap desa dan kelurahan ditargetkan memiliki Satgas Perlindungan Anak,” katanya.

Menurut Syarifuddin, soal personel yang Baca..... hal 7

2 Napi Teroris Dipindah ke Pekanbaru PEKANBARU - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru akan menerima titipan dua narapidana kasus terorisme. Keduanya adalah Muhammad Shibghotulloh alias Yatno alias Mus’ab dan Rio Adi Purta.

“Kedua napi itu akan dipindahkan ke Pekanbaru dalam waktu dekat,” ujar

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Riau, Ferdinand Siagian, di Pekanbaru, Kamis (12/5).

Ferdinand mengatakan, Muhammad Shibghotulloh berasal dari Magetan, Provinsi Jawa Timur de-

4 WNI Tiba di Jakarta Hari Ini

ngan masa tahanan dua tahun penjara. Sementara Rio Adi Purta dari Bima, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan masa tahanan empat tahun.

Shibghotulloh diketahui merupakan bekas napi kasus perampokan Bank Baca..... hal 7

Arrmanatha Nassir JAKARTA - Proses pemulangan empat Warga Negara Indonesia (WNI) setelah dibebaskan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina hingga Kamis (12/5) masih berlangsung. Rencananya, keempat WNI akan tiba di Jakarta pada hari ini, Jumat (13/5).

Juru Bicara Kemente-

rian Luar Negeri (Kemenlu), Arrmanatha Nassir mengatakan, serah terima dan pemulangan terhadap keempat WNI ke Indonesia dilakukan mulai Kamis pagi di batas wilayah Indonesia-Filipina.

“Pagi serah terima dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia. ABK diserahterimakan di KRI kita yang berada di laut sekitar antara wilayah Filipina-Indonesia,” jelasnya.

Arrmanatha mengatakan, setelah serah terima di atas laut tersebut dilakukan, keempat WNI dibawa ke Tarakan, Kalimantan Timur, lalu diterbangkan Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com REDAKTUR: FAJAR W

LAYOUTER: ERWIN S

metro bisnis

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

2

• Jln. Soekarno Hatta / Arengka No. 53 Telp. 0761 - 571900 (Pekanbaru) • Jln. Jend. Sudirman No. 414, 416, 418 (Depan Bank Panin) Telp. 0761 - 23686 (Pekanbaru) • Jln. Jend. Sudriman Depan Mesjid Darul Iman (Ujung Batu) • Jalan Raya Duri-Dumai Km 3,5 Depan Gate 125 Duri Telp. 0765 - 92878 (Duri) • Jln. Lintas Riau - Sumut Km.6 (Bagan Batu)

BRK Branding Kartu ATM Dengan Apkasindo PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Wilayah Riau menandatangani perjanjian kerja sama pelayanan jasa perbankan dalam rangka Co Branding penerbitan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Penandatanganan berlangsung di ruang rapat direksi lantai 8 Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Rabu (11/5).

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. BTPN Tbk. akan mengadakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Adapun Obyek Lelang adalah sebagai berikut : OKI SHT I No 10485/2012 Sebidang tanah seluas 2.247 M2 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Jalan Lintas Timur Kel Sail, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau dengan SHM No.4103 an. Oki Dijual dengan Harga Limit Rp. 1.408.400.000,- Uang Jaminan Rp. 300.000.000,Pelaksanaan lelang akan diselenggarakan pada : Hari/ Tanggal : Jumat/ 27 Mei 2016 Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JL. Jenderal Sudirman No.24 Pekanbaru Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang diwajibkan membawa KTP dan NPWP asli dan fotocopy serta menyetor uang jaminan seperti tersebut di atas yang disetorkan melalui rekening Penampungan Lelang KPKNL Pekanbaru No. 1079.01.000182.30.7 atas nama KPKNL Pekanbaru pada Bank BRI Cabang Pekanbaru Imam Munandar yang harus sudah efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

2. Peserta lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Dalam hal peserta lelang tidak melakukan penawaran dimaksud akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru.

3. Bagi pemenang lelang diharuskan melunasi pembayarannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka akan dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara serta peserta lelang tersebut dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG. 4. Lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga semakin meningkat.

5. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminan tanpa adanya potongan.

6. Peserta lelang diwajibkan melihat dan menyetujui aspek legal objek lelang. Objek yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya.

7. Syarat-syarat lainnya ditentukan pada saat lelang.

8. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. BTPN Tbk. UMK Area Pekanbaru atau KPKNL Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.24 Telp. (0761) 8415010.

Pekanbaru, 13 Mei 2016 PT BTPN Tbk MUR Area Selatan ttd Regonal Midrange Manager

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. BTPN, Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap obyek jaminan atas nama sebagai berikut : GUMIATI sebidang tanah dan segala sesuatu diatasnya dengan SHM nomor 225 seluas 4220m2 yang terletak di Desa Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau atas nama Gumiati SHT peringkat pertama nomor 752/2013 tanggal 2 April 2013.

(Harga Limit Rp 229.500.000,-) (Uang Jaminan Rp 50.000.000,-) Lelang akan dilaksakan pada: Hari / Tanggal : Jum’at, 27 Mei 2016 Pukul : 08.30 WIB s/d selesai Tempat : KPKNL Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman Nomor 24 Pekanbaru Syarat-syarat lelang : 1. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagaimana tertera diatas ke rekening Penampungan Lelang KPKNL Pekanbaru di PT. BRI ( Persero ), Tbk Cabang Pekanbaru Imam Munandar No. Rekening 1079-01-000182-30-7 dan Sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang ; 2. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan di wajibkan untuk melapor ke Bendaharawan Penerima KPKNL Pekanbaru paling lambat pada saat sebelum pelaksanaan lelang dengan membawa fotocopy identitas diri (KTP/SIM) serta bukti slip setoran uang jaminan ; 3. Pelunasan harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat lelang 4. Lelang dapat di batalkan oleh Pejabat Lelang apabila debitur menyelesaikan dan atau melunasi kewajiban hutangnya serta sebab lain yang sah yang diatur dalam Peraturan Lelang: 5. Apabila pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan “Wanprestasi” dan Uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan kedalam DAFTAR HITAM LELANG. 6. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun.

7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan dalam kondisi apa adanya, karena itu Peserta Lelang di wajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan di lelang dengan baik dan teliti sehingga apabila ada gugatan, tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak (termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan PBB, rekening listrik dsb) atas obyek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli.

8. Syarat syarat lain ditentukan pada saat lelang.

9. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. BTPN, Tbk, Area Pekanbaru Jln Soekarno Hatta No 55AB Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru

Pekanbaru, 13 Mei 2016 Ttd PT. BTPN, Tbk

Co branding merupakan rangkaian kerjasama yang sudah dimulai sejak awal 2016 lalu antara BRK dan Apkasindo Riau dalam kaitan mendukung percepatan program replanting petani sawit di Riau. Dalam hal ini, Apkasindo Riau bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit yang menggandeng BRK dalam program tersebut.

"Kesepakatan kerjasama sangat menguntungkan petani sawit di Riau," kata Sekretaris Askapindo Riau, Rino Afrino yang juga Wakil Sekretaris Jendral Apkasindo Pusat dalam kata sambutannya.

Saat ini, lanjutnya, zaman telah modern, sehingga semuanya membutuhkan dukungan dan perangkat canggih untuk mempermudah pekerjaan. Salah satunya kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Co Branding yang juga berfungsi sebagai identitas baru petani dan Apkasindo.

Petani membutuhkan inovasi dalam menjalankan berbagai kegiatan yang tentunya berujung pada peningkatan sisi perekonomian.

"Banyak petani tidak mampu dalam mengelola keuangan, sehingga mereka

kesulitan saat masa replanting tiba. Maka dibutuhkan perbankan yang diharapkan menjadi solusi," katanya.

Pihaknya berharap BRK sebagai perbankan kebanggaan masyarakat Riau dapat terus berinovasi membantu dalam mengembangkan ekonomi daerah dan masyarakat, khususnya kalangan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Muhibul Basyar dalam kata sambutannya mengatakan, BRK dan petani perkebunan sawit telah bersinergi. "Kegiatan diharapkan mempercepat proses membantu masyarakat di Riau, terutama para petani perkebunan dan tentunya BRK harus mengutamakan aspek Prudential Banking," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BRK Irvandi Gustari menambahkan, pihaknya sangat berimakasih atas dukungan pihak-pihak terkait dalam kerjasama ini. "Ini salah satu upaya mendukung pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Co-branding merupakan teknologi yang berfungsi sebagai ATM, dimana dalam Cobranding, nasabah mempunyai hak menempatkan identitas perusahaan atau komunitasnya di bagian depan kartu.Kelebihan Co-

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

DIREKTUR Kredit & Syariah Bank Riau Kepri, Afial Abdullah menyerahkan secara simbolis kartu ATM Co. Branding Bank Riau Kepri Kepada Sekretaris Apkasindo Riau, Rino Afriano disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Muhibul Basyar dan Dirut Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari serta Ketua I Apkasindo, S Sismeidinata, Ketua DPD Apkasindo Rohul, Ketua DPD Apkasindo Siak dan Ketua DPD Apkasindo Inhu.(ist) branding selain menjadi kebanggaan perusahaan atau komunitas, nasabah dapat mendesain sendiri

kartu ATM sesuai keinginan sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan.

“Nasabah juga da-

pat menggunakannya untuk electronic banking sesuai ketentuan berlaku,” tegas Irvandi. (rls/wsl)

JAKARTA - Pada akhir April lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sempat menegur manajemen PLN karena perusahaan listrik pelat merah tersebut membuat aturan sendiri soal tarif listrik mikro hidro. Padahal, Sudirman sudah mengatur tarif listrik mikro hidro lewat Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015.

Permen ini dibuat supaya investor tertarik membangun pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH). Tarif yang dibuat PLN lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan pemerintah.

Akibatnya, pengembangan energi baru terbarukan bisa terhambat karena pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) menjadi kurang tertarik untuk membangunnya, seperti dilansir dari detik.com.

Terkait hal ini, Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati, menjelaskan bahwa pihaknya membuat aturan tarif yang berbeda karena saat itu belum ada kejelasan subsidi dari pemerintah.

Bila tak ada subsidi untuk listrik mikro hidro, tentu PLN akan mengalami keru-

gian karena harus membeli listrik dari IPP dengan harga Rp 1.560-2.080/kWh, lalu menjualnya kepada pelanggan PLN dengan tarif sebesar Rp 450-1.350/kWh. Tapi akhirnya masalah ini selesai karena Kementerian ESDM berjanji akan menganggarkan tambahan subsidi listrik untuk PLN dalam APBN-P 2016.

“Sebetulnya masalahnya kemarin itu anggaran subsidinya, itu saja. Sudah ada jalan keluarnya,” kata Nicke saat ditemui usai diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/16). (int/cry)

Menteri ESDM Tegur Manajer PLN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Mega Tbk. akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap obyek jaminan atas nama sebagai berikut : AGUS SUPRIADI SHT Peringkat I No. 1745/2012 Sebidang tanah seluas 119 M2 berikut bangunan (luas 84 M2) yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Tanjung Datuk Komplek Sungarden RT/RW 01/04 Kelurahan/Desa Pesisir Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau Sesuai SHM No 488/Pesisir atas nama Agus Supriadi Harga limit Rp170.000.000 uang Jaminan Rp35.000.000,ZAHUR ZEN SHT Peringkat I No. 5074/2011 Sebidang tanah seluas 127 M2 berikut bangunan diatasnya (luas 114,6 m2) terletak di Jalan Paus Gg. Nurul Yakin Perum Lumba Lumba Blok D No.06 Desa/Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Dami, , Kota Pekanbaru, Riau Sesuai SHM No 1987/Tangkerang Barat atas nama Fitriana Sari Nasution Harga limit Rp202.440.000 uang Jaminan Rp45.000.000,SABAR JASMAN SHT Peringkat I No. 3710/2011 Sebidang tanah seluas 200 M2 berikut bangunan diatasnya (luas 174,5 m2) terletak di Jalan Parit Indah (jalan Datuk Setia Maharaja) Perum Permata Ratu Blok Y No.02 Desa/Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau Sesuai SHM No 472/Tangkerang Selatan atas nama Sabar Jasman Harga limit Rp226.000.000 uang Jaminan Rp50.000.000,Lelang akan dilaksakan pada: Hari / Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016 Pukul : 15.00 WIB s/d selesai Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Jl.Jenderal Sudirman no.24 Pekanbaru Syarat-syarat lelang : 1. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagaimana tertera diatas ke rekening Penampungan Lelang KPKNL Pekanbaru di PT. BRI ( Persero ), Tbk Cabang Pekanbaru Imam Munandar No. Rekening 1079-01-000182-30-7 dan Sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang ; 2. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan di wajibkan untuk melapor ke Bendaharawan Penerima KPKNL Pekanbaru paling lambat pada saat sebelum pelaksanaan lelang dengan membawa fotocopy identitas diri (KTP/SIM), Kartu NPWP serta bukti slip setoran uang jaminan ; 3. Lelang dilaksanakan secara lisan naik-naik.

4. Pelunasan harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat lelang 5. Apabila pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan “Wanprestasi” dan Uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan kedalam DAFTAR HITAM LELANG. 6. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun.

7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan dalam kondisi apa adanya, karena itu Peserta Lelang di wajibkan untuk mengetahui /memeriksa objek yang akan di lelang dengan baik dan teliti sehingga apabila ada gugatan, tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak (termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan PBB, rekening listrik dsb) atas obyek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli.

8. Syarat syarat lain ditentukan pada saat lelang.

9. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mega Tbk. atau KPKNL Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru

Pekanbaru, 13 Mei 2016 TTD PT. BANK MEGA SYARIAH Pekanbaru Tbk

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Asril Darma, Adlis Fitrajaya, Maskur, Saparudin Koto, Wakil Pemimpin Redaksi : Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Krisman H, Wisli Susanto, Ass Redpel : Zamzami Delfi, Koordinator Liputan : Linda, Redaktur: Doris MYahya Santoso, Nelasari, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Yohana, Redaktur Foto: Cherry, Fotografer: Wahyudi, Staff Redaksi: Syahrul, Barka Nurdiansyah, Riko, Delfi, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Alfisnardo. Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun awan.

Ali Imron. Perwakilan Jakarta : Manager Pracetak : Hendra, Kabag

PRESIDEN KOMISARIS : KOMISARIS : PIMPINAN UMUM : WAKIL PIMPINAN UMUM : PIMPINAN PERUSAHAAN : PEMIMPIN REDAKSI :

REDAKTUR: NELA

Heric Rakasiwa Ervi Albi Budiman Ervi Maskur Asril Darma

Telp : 021-95605611. Fax : 021-7180747, Biro Usaha Inhu : Agusyandra. Alamat Perusahaan : Metro Grha Pena Jl Soekarno-Hatta No. 20-28, Telp : 07617865001,7865003, Fax : 0761-7865004 Pekanbaru-Riau-Indonesia. Telp Iklan: 0761-7865003, Telp Distribusi &

LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

nasional

3 Pasokan Sembako Natuna Dikhawatirkan METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

BATAM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, mengkhawatirkan ketersediaan pasokan sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat Kabupaten Natuna.

Pasalnya, musim angin utara akan datang, berdampak pada cuaca buruk.

“Bagaimana pasokan kebutuhan pokok untuk Natuna, sebentar lagi angin bertiup dari Selatan,” kata Nurdin Basirun di Batam, Kepri, dilansir antarakepri. com, Rabu (11/5).

Saat musim angin utara, terangnya, gelombang laut tinggi, bahkan bisa mencapai lima hingga tujuh meter dengan kecepatan angin tinggi. Sehingga membahayakan untuk pelayaran.

Biasanya kapal-kapal pun diberikan peringatan untuk berhati-hati. Kapal dengan kapasitas kecil dilarang untuk berlayar demi keamanan.

Padahal selama ini, lanjut Nurdin, pasokan sembako di Natuna masih sangat bergantung dari Pulau Jawa, Sumatera, dan daerah lain di Indonesia yang dikirim melalui kapal laut. “Kebutuhan pokok di Natuna masih dikirim dari tetangga. Kami belum punya ketahanan pangan,” kata Nurdin.

Dia menjelaskan, Pemprov Kepri bekerja sama dengan berbagai pihak berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan membangun sawah dan kebun untuk menghasilkan padi dan bahan pangan lainnya sendiri. “Tapi itu masih dalam tahapan, tidak bisa langsung jadi,” tuturnya.

Dia khawatir, bila tidak diantisipasi sejak dini, maka pasokan sembako akan langka, harga bahan pokok pun menjadi melambung. “Kalau ‘supply’ terganggu, harga akan naik. Tujuan kami menekan inflasi, syaratnya semua harus lancar,” ucapnya.

Sementara anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), daerah pemilihan Kepri, Nyat Kadir, berharap, pemerintah menganggarkan kapal khusus untuk mengangkut sembako dari daerah penghasil ke Natuna, demi memastikan ketersediaan bahan pokok. (int/vi)

Pelantikan Gubernur Kepri Belum Dijadwalkan TANJUNGPINANG - Pemerintah pusat belum menjadwalkan pelantikan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), meski seluruh administrasi persyaratan sudah diterima Kementerian Dalam Negeri beberapa hari lalu.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Kepri, Misni, berharap pelantikan gubernur tersebut dilaksanakan Jumat (13/5) ini, bersamaan dengan Gubernur Sumatera Utara dan Riau.

“Sekarang masih pagi, masih ada waktu untuk pelantikan besok (hari ini, red). Kami masih menunggu instruksi dari pusat terkait permasalahan itu,” katanya, di Tanjungpinang, seperti dilansir antarakepri.com, Kamis (12/5).

Dia mengatakan, rapat

paripurna penetapan usulan pengangkatan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri definitif dilaksanakan dua hari lalu. Rapat paripurna pengangkatan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau sejak awal Mei 2016.

Sedangkan rapat paripurna penetapan usulan pengangkatan Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara definitif dilaksanakan Rabu (11/5).

“Nah, itu mungkin menjadi salah satu kendala. Karena kemendagri baru hari ini (kemarin, red) menerima berkas dari Sumut,” katanya.

Misni mengatakan, Nurdin Basirun menggantikan jabatan HM Sani sebagai Gubernur Kepri. Karena HM Sani meninggal dunia 8 April 2016. (int/vi)

Perangkat Desa 5 Bulan Belum Gajian PADANGSIDIMPUAN Kepala Desa dan sejumlah perangkat desa Kota Padangsidimpuan sudah lima bulan belum menerima gaji.

Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) PMK Kota Padangsidimpuan, Afdal Lubis, mengatakan, memang sudah 4 sampai 5 bulan kepala desa dan perangkat desa belum menerima gaji tahun 2016.

Ini memang menjadi pekerjaan rumah pemberdayaan masyarakat Kota Padangsidimpuan terkait gaji kepala desa dan perangkat desa, karena saat ini belum juga cair.

Sementara APBDes yang diperuntukkan kepada gaji kepala desa dan perangkat

REDAKTUR: VIVI

desa sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan kepada 42 desa di kota Padangsidimpuan, hingga kini laporannya belum selesai dalam Laporan Pertanggungjawab (LPj)nya.

Untuk gaji kepala desa dan perangkat desa bersumber dari (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) APBD yang namanya Alokasi Dana Desa (ADD). “Untuk 1 Januari 2017 kita juga berharap kepala desa di kota Padangsidimpuan bisa definitif, karena terkait dalam sususan anggaran lebih teratur lagi ke depan,” ucapnya, dilansir antarasumut.com . (int/vi)

KEMACETAN DI JEMBATAN AMPERA - Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat akan menyeberang Jembatan Ampera di Palembang, Sumsel, Kamis (12/5). Untuk mengurangi beban jembatan Ampera yang semakin berat sekaligus mengurai kemacetan, pembangunan jembatan penyeberangan alternatif Musi IV telah dimulai dan ditargetkan selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018. (antara)

Sumbar Harus Tetapkan Ikon Wisata PADANG - Menteri Pariwisata, Arief Yahya, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) harus menetapkan ikon mana yang akan dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata di daerah itu.

“Sumatera Utara sudah menetapkan Danau Toba sebagai ikonnya, Sumbar apakah akan mengangkat kawasan wisata bahari terpadu Mandeh sebagai ikon atau destinasi lain harus segera

diputuskan,” katanya di Padang, seperti dilansir antara sumbar.com, Kamis (12/5).

Menurutnya, Kementerian Pariwisata akan membantu pengembangan pariwisata Sumbar melalui tiga upaya yaitu promosi, pengembangan destinasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Untuk promosi kami akan bantu, baik pada tingkat domestik maupun internasional,” katanya.

Sementara itu, terangnya, untuk pengemban-

gan sumber daya manusia, pihaknya memfasilitasi 100 orang yang akan disertifikasi dengan kualifikasi standar Asean,sehingga lahir agen dengan standar yang baik.

Arief Yahya menjelaskan, akan fokus membantu pengembangan pariwisata Sumbar melalui rapat koordinasi dengan gubernur, bupati dan walikota.

“Untuk mengakselerasi pariwisata di Sumbar tidak perlu membuat konsep baru karena format pengemban-

gan dan pemasaran pariwisata di tanah air sudah ada, yang dibutuhkan adalah komitmen dari kepala daerah,” tambahnya lagi.

Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Irman Gusman, mengatakan, dalam pengembangan pariwisata setiap daerah harus punya produk khas masing-masing.

“Untuk Sumbar selain bisa mengembangkan wisata alam, kuliner juga dapat menjadi andalan,” katanya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan pariwisata merupakan salah satu program andalan daerah ini, karena dinilai dapat menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan mengurangi pengangguran.

“Kami sudah sering menggelar rapat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menuntaskan persoalan yang masih ada di objek wisata,” ucapnya.(int/vi)

Kelompok Tani Dukung Zulfan Hamid Jadi Bupati PEKANBARU - Rencana majunya Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Zulfan Hamid, sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kampar terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kelompok tani. Sosoknya sebagai pejabat yang rendah hati dan merakyat selama ini menjadi hal utama bagi masyarakat ingin mendukungnya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kampar.

Ketua Kelompok Tani Maju Lestari, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Retno mengatakan, Zulfan merupakan sosok pejabat sederhana, merakyat, dan apa adanya.

Selama ia mengenal Zulfan sebagai Sekda Kampat, dia belum pernah mendengar adanya kasus atau kabar buruk tentang Zulfan.

“Kami suka dengan gaya beliau yang apa adanya, dan tidak neko-neko.

Sosok beliau yang sederhana, dan merakyat mencerminkan kalau beliau layak menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Kampar,” kata Retno, Kamis (12/5).

Selain itu, sebagai se-

orang birokrat dengan jabatan sekda, menurut Retno, Zulfan tentunya mengenal daerah Kampar dengan baik dan lebih banyak. Sebagai seorang birokrat, Zulfan dikatakannya juga lebih tahu banyak tentang kebutuhan masyarakat saat ini. Karena itu, dengan kondisi saat ini, menurutnya, sosok birokrat memang cocok untuk menjadi pemimpin di Kampar.

Retno juga menceritakan, dulu sempat saat Zulfan diundang dalam sebuah kegiatan masyarakat, warga kemudian berbisik dengan Zulfan, menceritakan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Hanya dalam lima hari, Pak Zulfan langsung mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarkat, kebetulan saat itu bantuan untuk kelompok tani dan perikanan. Kami merasa beliau adalah orang yang tak mau memberikan janjijanji, tapi langsung bergerak, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan jalan keluar dan memperoleh kesejahteraan,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Kelompok Tani Maju Lestari, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kam-

par, Sutrisno Jafar, mengatakan, dirinya menilai, dari banyak bakal calon yang ia lihat, Zulfan memiliki banyak kelebihan dibanding calon lainnya.

“Beliau orangnya langsung turun tangan kalau ada persoalan dalam masyarakat. Beliau tidak sombong, rendah hati, dan lebih banyak tahu kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Sedangkan Ketua RW Kubang Jaya, Jumaidi, mengatakan, Zulfan Hamid memiliki menejerial kepemimpinan

sangat bagus, dan memiliki skill yang sangat membanggakan dalam berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Menejerial beliau dalam memimpin cukup bagus. Kita lihat selama beliau menjadi sekda banyak skill beliau yang membanggakan, dan patut jadi teladan. Kita tentunya sangat ingin beliau yang menjadi pemimpin di Kabupaten Kampar ini,” katanya.

Saat Zulham Hamid dikonfirmasi soal dukun-

gan sejumlah pihak kepada dirinya, dia mengaku kaget dengan informasi tersebut. Namun demikian, Sekda Kampar ini mengatakan siap melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat tersebut kepada dirinya.

“Kalau memang dukungan dari masyarakat demikian antusiasnya, dan kalau saya memang dipercaya memimpin Kampar nantinya, saya berjanji akan memegang amanah ini dengan baik, dan tidak akan mengecewakan masyarakat,” ucapnya. (rls/vi)

BERI BANTUAN - Zulfan Hamid memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Maju Lestari. (ist)

LAYOUT: WAWAN

SPORTAIMENT

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

Linda Tak Akan Sia-siakan Kesempatan

4

JAKARTA - Linda Wenifanetri memenangkan perebutan tiket ke Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brasil setelah bertarung dengan Maria Febe Kusumastuti setahun ini. Linda bertekad tak menyia-nyiakan kesempatan itu. dengan berada pada urutan ke-22 dunia dan peringkat ke-15 Olimpiade. Sementara Febe terhenti di peringkat ke-24 dunia.

Perjalanan dua tunggal putri papan atas nasional itu memang hampir berimbang. Linda mendapatkan tambahan poin signifikan setelah meraih perunggu di Kejuaraan Bulutangkis Dunia di Jakarta bulan Agustus 2015. Linda pun tak akan membuang kesempatan.

“Saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade.

Semoga saya bisa member-

RAFAEL NADAL

Cemaskan Permainan Kohlschreiber

com, Kamis (12/5).

Menurut Nadal, permainan Kohlschreiber di tanah liat sangat baik.

“Saya sekarang sangat mengkhawatirkan dia,” ujar Nadal.

Buat Nadal turnamen di Italia ini menjadi ajang pemanasan sebelum berlaga di Perancis Terbuka. Walau gagal di Madrid, petenis Spanyol itu sedikitnya mempunyai modal bagus ketika menjadi juara di Monte Carlo dan Barcelona.

“Permainan saya sangat bagus di tiga turnamen dengan dua meraih gelar dan satu sampai semifinal. Turnamen hebat, kemenangan luar biasa dan pertandingan yang bagus,” kata Nadal.

Sementara itu sejumlah pertandingan babak pertama dan kedua sudah digelar. Tidak banyak kejutan berarti dimana beberapa petenis unggulan melenggang ke babak selanjutnya. (int/efi)

Jl. Sultan Syarif Qasim, Telp. 33138 www.holiday88.com

[12.30] [15.20] [18.10] [21.00] WIB

REDAKTUR: DELFI

donesia.org)

(int/efi)

BARCELONA - Pembalap Formula One (F1) kebanggaan rakyat Indonesia, Rio Haryanto merasa optimistis jelang bergulirnya GP Spanyol pada akhir pekan ini.

Dia menyatakan sudah mengambil banyak pelajaran dari hasil yang kurang memuaskan dalam empat seri awal FO 2016.

Rio masih menghuni posisi terbuncit di klasemen sementara dengan raihan nol poin. Pembalap berusia 23 tahun tersebut dua kali gagal menyentuh garis finis, sementara prestasi terbaiknya adalah finis dengan urutan ke-17 kala mengaspal

di Bahrain International Circuit.

Rintangan besar yang menanti Rio saat ini adalah Circuit de Barcelona-Catalunya, yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi. Akan tetapi, pembalap kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini yakin bisa tampil baik lantaran sudah cukup akrab dengan sirkuit ikonik di Barcelona tersebut.

“Saya merasa senang dengan musim sejauh ini.

Saya mengalami sedikit nasib buruk, tapi umumnya beberapa balapan pertama berjalan positif bagi saya. Saya merasa cukup senang dengan cara belajar

dan berkembang di setiap balapan, khususnya dalam hal kecepatan,” ujar Rio, seperti dilansir dari okezone.com, Kamis (12/5).

“Anda belajar untuk mengesampingkan kekecewaan dan menggunakannya sebagai tambahan semangat untuk seri berikutnya. Jadi, saya siap untuk menghadapi balapan akhir pekan di sini. Ini adalah trek yang saya kenal dengan sangat baik sehingga kami seharusnya tidak kesulitan membangun kecepatan dan bisa mendapatkan kesan yang baik tentang bagaimana paket kami bekerja di sini,” kata Rio. (int/efi)

METRO BISNIS

Untuk Informasi Pemasangan Iklan

FILM HARI INI

HOLIDAY 88

HOLIDAY 1 (2D)

LINDA Wenifanetri ketika menjalani latihan di Pelatnas PP PBSI. (badmintonin-

Rio Optimis Balapan di Spanyol

Rafael Nadal

ROMA - Rafael Nadal menyatakan siap bertarung di turnamen tenis Roma Masters 2016. Ia pun langsung menunjuk lawan terberatnya bukanlah Novak Djokovic melainkan Philipp Kohlschreiber.

Nadal sudah melupakan soal kekalahan dari Andy Murray di semifinal pekan lalu di Madrid.

Ia fokus jelang pertarungannya di babak kedua melawan Kohlschreiber.

Petenis asal Jerman itu memang tidak masuk dalam daftar unggulan. Namun menurut Nadal permainan petenis 32 tahun itu tak bisa dipandang remeh.

“Saya tak akan melawan Djokovic di turnamen ini. Saya akan melawan Kohlschreiber.

Permainannya sangat bagus. Dia menang di Muenchen beberapa pekan lalu dan melaju sampai semifinal di Barcelona,” ucap Nadal, seperti dilansir dari sindonews.

ikan hasil terbaik di Rio de Janeiro nanti,” kata Linda, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (12/5).

“Sampai saat ini kendala tidak ada. Doakan kami sampai ke Olimpiade nanti tidak ada masalah. Saya ambil positif tidak dikirim ke Piala Uber jadi waktu persiapan ke Rio lebih banyak,” ujar Linda.

Sesuai aturan BWF, negaranegara peserta hanya bisa mengirim satu wakil jika hanya satu pemain yang masuk 16 besar.

RIO HARYANTO

“Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.

Setahun belakangan kan selalu balapan dengan Maria Febe dan kami berdua berada dalam jarak yang tipis. Malah saya yang sering ada di bawah peringkat Febe. Situasi itu saya jadikan motivasi sebab setahun belakangan ini sungguh terasa untuk mendapatkan tiket Olimpiade tidak mudah,” sebut Linda.

Linda akhirnya finis lebih baik ketimbang Febe dalam perebutan poin Olimpaide 2016 Rio de Janeiro. Linda menutup perebutan poin Olimpiade

STUDIO STUDIO88 88

Jl.Pepaya, Plaza Citra LantaiLantai 5, Telp.

0761-28411 Jl.Pepaya, Plaza Citra 5, Telp.

0761-28411

HOLIDAY 2 (2D) [12.00] [14.50] [17.40] [20.30] WIB

HOLIDAY 3 (2D)

[12.45] [15.15] [17.45] [20.15] WIB

HOLIDAY 4 (2D)

[12.45] [14.55]/ [17.05] [18.55]/ [20.45] WIB

STUDIO 1 (2D) [13.15] [16.30] [19.45] WIB

STUDIO 2 (2D) [13.00] [15.25] [17.50] [20.15] WIB

STUDIO 3 (2D)

[12.45] [15.10] [17.35] [20.00] WIB LAYOUTER:ERWIN S

metrostriker PERSIJA JAKARTA

VS

METRO RIAU JUMAT, 13 MEI 2016

5

PERSELA LAMONGAN

PANTANG ANGGAP REMEH JAKARTA – Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 memasuki pekan ke-3 saat Macan Kemayoran (julukan Persija Jakarta) menjamu Laskar Joko Tingkir (julukan Persela Lamongan), Jumat (13/5) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Persija pantang menganggap enteng tim yang pernah dua kali mereka kalahkan.

Persija Jakarta yang kini diasuh Paulo Camargo bertekad meneruskan kemenangan mereka atas tim asuhan Stefan Hansson (pelatih Persela Lamongan). Namun, kapten Persija, Ismed Sofyan enggan meremehkan Persela meskipun dari dua kali pertandingan yang sudah dijalani, Persela tidak pernah meraih kemenangan.

“Yang harus kami waspadai dari Persela adalah motivasi mereka. Meskipun mereka mengalami dua kali kekalahan, pastinya saat menghadapi kami motivasi mereka akan berbeda,” ujar Ismed, seperti dikutip dari bola.net, Kamis (12/5).

Hasil buruk yang dialami tim Laskar Joko Tingkir tersebut memang sangat berbeda dengan Persija.

Pasalnya, dari dua kali laga yang sudah dijalani Macan Kemayoran tidak pernah terkalahkan. Namun, Ismed tetap mengingatkan rekanrekannya untuk mewaspadai Choirul Huda (kiper Persela) dkk. Sebab, bek berusia 36 tahun itu menilai Persela akan menyulitkan Persija.

“Yang penting kami jangan anggap remeh mer-

REDAKTUR: DELFI

eka,” tambahnya.

Jelang laga ini, Persija belum terkalahkan dalam dua laga dengan sekali seri dan sekali menang. Dengan nilai empat poin persija nangkring di posisi lima klasemen sementara TSC 2016. tim juru kunci Persela Lamongan tampak percaya diri melakoni laga tandang melawan Persija Jakarta.

Pasalnya, mereka enggan dipermalukan untuk yang ketiga kalinya. Persela optimis bisa meraih kemenangan perdananya di TSC. Meskipun laga ini dinilai akan sangat berat.

“Saya akui pertandingan Jumat ini cukup berat bagi kami, apalagi Persija sudah mendapatkan empat poin dari dua pertandingan. Akan tetapi kami siap merebut poin di sini,” ujar Stefan Hansson.

Pelatih asal Swedia itu juga tak ingin meremehkan Persija. Sebab Hansson menilai, Macan Kemayoran termasuk lawan yang sulit dikalahkan di kandangnya.

“Untuk pemain saya waspadai seluruh pemain, saya tidak memberikan perhatian khusus untuk satu pemain. Mereka banyak pe-

main muda, kuat dan saya lihat juga mereka sangat fit,” ucap Hansson.

Pernyataan Hansson didukung asisten pelatih, Didik Ludiyanto yang menegaskan bahwa Persela tidak boleh tergelincir untuk ketiga kalinya dari Persija.

“Persela harus bangkit. Kami tak mau meraih hasil buruk lagi. Memang tak mudah. Tapi tak ada yang tak mungkin kalau

mau bekerja keras. Semoga kami mendapatkan poin di Jakarta,” harap Didik.

Pada pertandingan pertamanya di TSC, Persela dikalahkan Persegres Gresik United 0-1 di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (30/4). Kemudian pada pekan kedua, Choirul Huda dkk harus menelan kekalahan dari PSM Makassar 1-2 di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Sabtu (7/5) lalu. (int/efi)

Ismet Sofyan

LIVE Jumat (13/5) Pukul 21.00 WIB

LAYOUTER: JONI

jurnalis warga

JUMAT, 13 MEI 2016

TOPIK HARI INI

TOPIK BESOK

Pendapatan Daerah

Bisakah Pariwisata Gantikan DBH?

Pendapatan Daerah (Bagian-2)

Pemerintah Provinsi Riau sedang menggiatkan pembangunan di sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor ini diharapkan menjadi primadona untuk menggantikan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang selama ini diandalkan Riau. Maklum saja, pendapatan DBH migas kini terus turun seiring dengan anjloknya harga minyak bumi dunia. Tapi infrastrukur pendukung pariwisata di Riau masih minim. Saran Anda?

Muhammad Ridwan Saya berharap buat pipinan Riau ingat anak cucu masih menunggu untuk makan di hari depan.

SYAFRI LAZIANO Kalau di lihat dari niat pemprov mau mengembangkan pariwisata itu sangat bagus untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di luar minyak dan gas tapi kalau kita telusuri riau tidak memiliki objek wisata religius yang dapat di jual secara permanen kepada wisatawan yang berkunjung ke Riau.

Adapun yang dapat di jual contoh Pacu jalur itupun tidak permanen atau Bono Kampar itupun tidak punya nilai jual yang baik karena sarana dan prasarana di lokasi sangat tidak memadai seperti jalan ke lokasi yang di tuju tidak sempurna Hotel ataupun home stay itupun tidak mendukung dan tidak memiliki nilai jual. Benahi semua sarana dan prasarana baru kita bisa memasarkan pariwisata di Riau agar laku dan punya nilai jual yang bagus.

Mawar Merah Bangun dunia pariwisata Riau, syaratnya infrastuktur jalan lintas kabupaten benahi dulu mas.

Ar Az Bagaimana pariwisata Riau mau maju, sementara jalan/infrastruktur banyak yang rusak serta listrik. Ketinggalan pembangunan Riau bila dibandingkan dengan Sumbar adalah Jalan dan listrik, kalau sudah libur, masyarakat Riau berwisata ke Sumbar. Kalau pembangunan pisik / bangunan gedung bagus, tapi tidak terawat. Betul buk, Mawar Merah, lihat jalan ini yang sudah putus total 8 tahun, tak pernah dijamah, dalam kota Pekanbaru ini.

6

METRO RIAU

Dozi Susanto Kadang banyak teori dan rencana aja, tanpa ada action, kadang malu awak jd orang Melayu Riau Arthy Mustafa Noor Kurang sosialisasi padahal dana adaaa.

Abraham Larman SE niat itu baik bagi kita warga riau tetapi jangan hanya sekedar wacana saja wujudkan dengan cepat & berkualitas.

Revo Thanacool Sebenarnya bisa menjadi aset buat menambah PAD kalau pemerintah daerah betul-betul mau berupaya semaksimal mungkin, tapi kalau dilihat dari survey di lapangan banyak tempat wisata di Riau ini yang belum benar-benar dikelola den-

gan baik oleh pemerintah daerah, bagaimana mau menarik pengunjung wisatawan dari luar kalau pengembangan dan pengelolaan nya masih sembrawut apa perlu anggota dewan kita melakukan kunjungan kerja buat hal ini, saya rasa tidak, karna hanya menghabiskan anggaran dan tidak kelar- kelar juga tu.

Tengku Lukman Jaafar Kalau menurut pendapat dan pengalaman saya, kalau dijual eceran bisa saja tetapi kalau dijual obralan, tak bisa yang ada wisatawan lokal. Pekanbaru tidak akan tenggelam, yang tenggelam adalah tempat2 yang rendah/rawa-sejak tempo dulu sudah banjir.

Gustian Hulubalang Kalau tokoh Riau pemuda Riau dan pejabat Riau kompak besar PAD MIGAS kita ko tidak cobak bayang kn berapa ke pusat hasil migas kita. mana yg lantang suara kr pusat dan taak kompak.

sibuk ngurus ke pentinngan masing2.Kalau becekau sesamo kito bagak msing2 Itu namo nyo bagak kandang ke Pusat keok bila perlu suarakan Riau Merdeka!! Ko tidak di sungkah samo pusat.

Kalau PAD parawisata tu dah pasti buat faedaerah. Pekanbaru banjir di mana2,kalau lambat Pemko brbenah pekanbaru berapa tahun ke depan akan tenggelam.

Akan ada Tol laut Pekanbaru'' maaf melenceng dri tema!!

Ahmad Ramadhan Boleh2 saja klw pemerintah benar2 ingin mengembangkan pariwisata di Riau khusus nya walawpun program ini agak terlambat direncanakan yg trpenting yg pertama sekali dibaguskn lg sarana infrastuktur y biar mudah bgi masyarakat maupun org asing brkunjung karna diriau ni bnyak potensi wisata y diplosok2 daerah yg sangat sulit dijangkau krna jalan yg blm memungkinkan utk dilalui kendaraan,dan rencana ini harus nya diawasi dengan ketat apa bila Riau ingin memajukan pariwisata.

DIALEKTIKA

Bisakah Pariwisata Gantikan DBH? (Bagian-3) PEMERINTAH Provinsi Riau sedang menggiatkan pembangunan di sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor ini diharapkan menjadi primadona untuk menggantikan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang selama ini diandalkan Riau. Maklum saja, pendapatan DBH migas kini terus turun seiring dengan anjloknya harga minyak bumi dunia. Tapi infrastrukur pendukung pariwisata di Riau masih minim. Saran Anda?

Saran dan kritikan Anda akan dimuat di Harian Pagi Metro Riau. Edisi Sabtu (14/5) Rebut terus peluang hadiahnya. Terimakasih JIKA Anda memilki foto menarik dan unik terkait masalah lingkungan dan sosial menarik akan mendapat bingkisan.

Anda ingin berpartisipasi, kami persilahkan bergabung ke facebook: MetroRiau Pers dalam Metro Riau Forum (e-mail: metroriau.redaksi@gmail.com).

Terimakasih.

PENGUMUMAN PEMENANG SELAMAT KEPADA: Syafri Laziano, atas saran dan komentar terbaik di Jurnalis Warga dengan topik: "Pendapatan Daerah. Bisakah Pariwisata Gantikan DBH?" (bagian-2). Hadiah dapat diambil pada Hari Rabu- Jumat, jam kerja 8.00 - 14.00 Wib di Redaksi MetroRiau Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru.

FASILITAS UMUM RUSAK - Banyak fasilitas umum yang rusak oleh tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.

Terlihat salah seorang warga duduk tengah menikmati fasilitas umum yang telah rusak disalah satu bangku taman berbahan kayu yang rusak dikawasan Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, belum lama ini. (yudi)

Engineer Teknik Sipil dan Permasalahannya PROFESI seorang Engineer, baik dalam dunia teknik sipil, struktur ataupun geoteknik, mengalami banyak sekali permasalahan dan hambatan (Worsak, 2000; Chiang A.,2003 dalam Gouw Tjie Liong, 2016), diantaranya: Produk seorang Engineer sangat unik. Sangat sukar untuk membandingkan karya dua orang Engineer secara adil dan objektif. Namun seringkali pekerjaan atau proyek didapat melalui ‘koneksi’. Seorang engineer yang dapat bersikap ’manis dan menyenangkan’ mendapatkan kesempatan dan proyek yang lebih banyak daripada Engineer yang bersikap tegas dan objektif. Faktor keamanan yang tinggi dan penerapan peraturanperaturan konstruksi (code) membantu ‘menyembunyikan’ engineer yang berkemampuan kurang. Teori/teknik canggih dan terbaru sangat jarang diterapkan dalam praktek.

Peraturan (code of practice),

METRO

keterbatasan waktu dan peralatan canggih mematikan kreativitas, sering kali Engineer hanya menjadi operator yang hanya mengulang apa yang sudah pernah ada dan sudah pernah dikerjakan. Banyak Engineer, terpaksa ataupun tidak, menjadi �yesman� yang melakukan segala permintaan para investor/pemilik proyek. Sering kali Engineer hanya menjadi ‘alat’ sang investor, (dengan terpaksa atau tidak) merencanakan dan membangun proyek yang sesungguhnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tatanan kehidupan sosial. Engineer tidak mampu mempresentasikan aspirasi dan pengetahuannya terhadap para investor. Sebaliknya, sang Arsitek dan/atau Pemilik Modal jauh lebih mampu mempresentasikan kehendaknya, sekalipun hal itu diluar pengetahuannya. Engineer bekerja, orang lain yang mendapatkan pujian.

Karir seorang Engineer di

DUMAI EXPRESS

negara berkembang membanting tulang, berumur pendek. Katetapi juga banting tanya: Tidak ada yang membanting harga tidak dapat dikerjadan sering kali kualkan Engineer kecuali itas terpaksa menjatetap bekerja dalam di korban. Pemilik bidang Engineering! perusahaan terpaksa (Nothing under the menekan honor Ensun engineers cannot gineer. Pada gilirando, except continuing IR.RONY ARDIANSYAH,MT,IP-U. nya suasana ini akan to do engineering!). Pengamat Perkotaan dan Dosen mematikan KreativPekerjaan lain lebih itas dan Etika sang Magister Teknik Sipil UIR menjanjikan, mengaEngineer. Atau palpa tidak? Diluar Ening tidak, memaksa gineering, pengetahuan Engineer sebagian besar Engineer mensering kali sangat terbatas. Di inggalkan dunia Engineering. era gobalisasi ini pengetahuan Singkatnya, kecuali kita selaku akan Engineering saja tidaklah Engineer bersedia berubah, mencukup! Proses tender yang sela- gubah sikap kita terhadap perlu mencari penawaran terendah masalahan ini, maka pada akhmembawa dampak yang meru- irnya kita hanya menjadi komodsak. Sistem tender yang men- iti dalam dunia konstruksi dan ciptakan suasana sangat-sangat tidak lagi sebagai Engineer yang kompetitif itu membuat Engi- bernilai dan ber-kredibilitas tingneer bergulat demi mempertah- gi apalagi sebagai Pilar Pembanankan kelangsungan profesi dan gunan Bangsa dan Negara. perusahaannya.

Dan, yang lebih menyediSang Engineer tidak hanya hkan, kata-kata sejenis ini ter-

dengar dari mulut beberapa engineer yang notabene cukup punya nama: “Kalau aku tahu profesi ini akan seperti ini jatuhnya, mendingan aku jualan bakmi saja dari dahulu. Aku sudah bilang anak-anak, jangan sekolah teknik sipil, cari bidang lain sajaâ€?. Nah loh‌., kalau demikian bukankah nantinya Engineer akan sulit dicari? “Bagus, dong.

Dengan demikian harga Engineer akan naik.� Demikian kata sebagian Engineer. Apa kita harus menunggu hal seperti itu terjadi untuk menaikkan nilai (value / harkat) seorang engineer?

Kelangkaan proyek, ketiadaan lapangan kerja yang menarik dan memadai, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, perubahan dalam tatanan kehidupan nasional dan dunia dengan laju yang sangat cepat, tuntutan kebutuhan materi yang semakin meningkat, mengakibatkan banyak Engineer yang meninggalkan profesinya. Dunia pro-

fesi dan berbisnis dalam bidang lain nampak lebih menjanjikan.

Rumput di rumah tetangga nampak lebih hijau ‌‌..

Mungkin tidak salah kalau dikatakan bahwa semasa sekolah dahulu, kita yang bersekolah dalam bidang Ilmu Pasti dan kuliah dalam bidang teknik, pada umumnya, sadar atau tidak, merasa lebih ‘pandai’ dari teman-teman yang bersekolah dibidang ilmuilmu sosial dan ekonomi. Kini, dalam kenyataannya, banyak engineer yang ramai-ramai exodus keluar dari dunia teknik dan mencari nafkah di bidang yang jauh dari ilmu-ilmu teknik yang notabene telah ditekuninya bertahun-tahun.

Sementara yang tetap bertahan, baik karena cinta pada profesinya ataupun karena tidak punya pilihan lain, terpaksa berkecimpung dengan segala realitas permasalahan non teknis yang sering terasa tidak enak untuk dihadapi.***

Layanan Iklan dan Langganan

0765-439600 (Percayakan Usaha Anda dengan paket Iklan cepat & tepat) Moslem Centre

Iklankan usaha anda

di Halloriau 081371760777 Iklan Online Hemat & Smart

MULTAZAM Melengkapi Sarana Ibadah Anda Menyediakan:

2 )%) / , ( % ( %

((#, # " 1 1#%+# #( & # ." #1 + / " & "#+ -& , && 2 ., ( .,&#' / , ( % ( %

)0.,#( (# *)1 2 +' ' ' ' #& & ( (!

2 +& (!% * ( $# (#- %# & %# 2 ,)+# , ,& '# #(0 % / (!# , #" $ " ( % # )*# +), (, Discount 20 % Juga Melayani Grosir & Eceran

klik...kami di....

www.halloriau.com

Hubungi: Moslem Centre MULTAZAM JL. Pangeran Hidayat/JL. Baru No.72 Dumai. Telp. (0765) 38589.

HP. 081268614033

Apabila koran anda tidak diantar atau terlambat hub. Kantor METRO RIAU Perwakilan Dumai REDAKTUR: CHERRY

LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

Sambungan Johar pekerjaan Johar sebelum menjadi anggota DPRD Riau. “Dia (Johar) pernah jadi dosen. Dia juga ditanya perasaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” ucap Razman.

Razman yang juga pengacara Suparman menegaskan, kedua kliennya siap diperiksa kembali. “Kita akan kooperatif dan menghadirkan klien pada pemeriksaan berikutnya,” kata bekas pengacara Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan itu.

Razman juga menyampaikan tentang keinginan Johar. Menurut dia, Johar tak ingin disidang di Pekanbaru, tapi di Jakarta. “Saya berbicara dengan Pak Johar. Beliau ingin agar proses persidangan dilakukan di Jakarta, bukan di Pekanbaru karena beliau mensinyalir ada kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi majelis hakim untuk

mengambil keputusan,” jelasnya. Razman tak menjelaskan secara gamblang soal ‘kekuatan lain’ itu.

Kalau Suparman, tambah Razman, siap disidang di mana saja.

“Pak Suparman nothing to lose saja. Tidak masalah, di Jakarta boleh, Pekanbaru juga boleh,” ucapnya.

KPK pada Jumat, 8 April 2016, menetapkan Johar Firdaus dan Suparman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD-P Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015. Keduanya diduga telah menerima hadiah atau janji berupa uang dalam pembahasan RAPBD Riau.

Suparman dan Johar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah den-

gan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Dua orang sebelumnya adalah bekas Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun dan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 Ahmad Kirjauhari. KPK mengumumkan keduanya sebagai tersangka pada Selasa, 20 Januari 2015.

Annas Maamun yang dalam kasus ini sebagai tersangka dugaan pemberi suap masih menjalani proses penyidikan di KPK. Sementara Kirjauhari telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap.

Suparman seusai diperiksa pada Selasa lalu membantah telah menerima uang suap. Dia pun yakin akan dibebaskan oleh pengadilan nantinya. (lda)

officer) asal Sorong, Papua Barat; Dede Irfan Hilmi (second officer) asal Ciamis, Jawa Barat; dan Samsir (ABK) asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Mereka dibebaskan dalam keadaan selamat pada Rabu (11/5) dinihari.

Bantah Pakai Tebusan Kemenlu membantah isu adanya pembayaran uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14,2 miliar dalam pembebasan keempat WNI dari Abu Sayyaf. “Yang saya bisa sampaikan, seperti yang telah disampaikan Menlu (Retno Marsudi), bahwa baik pembebasan 10 WNI yang sebelumnya dan empat WNI ABK yang sekarang, pemerintah tidak ada kebijakan untuk melakukan pembayaran kepada penyandera,” kata Arrmanatha Nasir.

Pembebasan keempat ABK WNI itu sebelumnya diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu petang. “Akhirnya empat ABK WNI yang disandera sejak 15 Maret lalu sudah dapat dibebaskan. Keempat WNI tersebut dalam keadaan baik,” kata Presiden Jokowi.

Menurut presiden, operasi pembebasan ini merupakan salah satu hasil dari implementasi pertemuan trilateral, yang diikuti oleh Menlu RI dan Panglima TNI, Menlu dan Panglima Malaysia dan Menlu dan Panglima Filipina, di Yogyakarta, pada 5 Mei lalu.

Arrmanatha menolak membeberkan secara detail operasi pembebasan itu, dengan alasan menyangkut keselamatan orang-orang

yang membantu proses pembebasan. Namun, Arrmanatha menjelaskan, proses pembebasan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, tetapi juga unsur non-pemerintah atau masyarakat sipil.

“Sejak awal, fokus pemerintah adalah keselamatan ABK Indonesia. Presiden dan Menlu sudah menyampaikan, bahwa ini adalah hasil kerja sama berbagai unsur dari Indonesia dan Filipina, termasuk dengan melibatkan unsur non-pemerintah,” tegas Arrmanatha.

Sebelumnya, media asing, Inquirer, menyebut pembebasan empat WNI itu terjadi setelah adanya negosiasi dan pemberian uang tebusan. Inspektur Junpikar Sittin dari Kepolisian Kota Jolo mengatakan, empat WNI yang disandera Abu Sayyaf dibebaskan pada Rabu dinihari dan dititipkan di luar rumah Gubernur Sulu, Abdusakur Tan II. Empat WNI itu kemudian dibawa ke Rumsah Sakit Teodulfo Bautista di Barangay Bus-Bus, Jolo, untuk pemeriksaan kesehatan.

Mereka disebutkan telah dibebaskan, setelah terjadi negosiasi antara kelompok Abu Sayyaf dengan Kepala Urusan Politik dari milisi Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Samsula Adju. Selain dengan negosiasi, empat WNI itu juga dikatakan telah dibebaskan setelah Abu Sayyaf menerima uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekira Rp14,2 miliar.

Keempat WNI itu disebut disandera kelompok Abu Sayyaf faksi Alden Bagade. Faksi ini yang dahulu pernah menyandera warga Malaysia. (mr/fjr)

gos Zulkifli pada 12 April 2016 lalu, telah mengirimkan pemberitahuan kepada enam perusahaan yang berbasis di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan itu diminta untuk segera mengambil tindakan mitigasi untuk mengurangi Karhutla dan mengembangkan rencana untuk mencegah terulangnya bencana asap.

Dalam pidatonya bulan lalu, Masagos berjanji, pemerintah Singapura akan mengambil langkah untuk menegakkan THPA. Perintah pengadilan untuk menangkap direktur perusahaan Indonesia sebagai wujud janji Masagos.

Sementara itu, Indonesia langsung melancarkan protes keras atas kebijakan Singapura itu. “Kita Indonesia sudah melakukan protes keras melalui

duta besar. Kita menekankan aturan yang diterapkan Singapura, jangan sampai merugikan perdagangan dan kerjasama yang baik saat ini khususnya perusahaan kita,” jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha Nasir.

Hal itu dikatakan Nasir dalam briefing dengan media di Gedung Kemlu, Jalan Pejambon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, kemarin. “Pemerintah kita sudah sejak awal menyampaikan keberatan dari aturan yang rencananya akan diterapkan di Singapura. Kita terus berkonsultasi, masih berkonsultasi agar penerapan aturan ini tidak merugikan perusahaan Indonesia dan kerjasama perdagangan kedua negara secara umum,” tegasnya. (mr/fjr)

Soal direktur itu berada di Singapura.

“NEA telah memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengamankan dia ketika memasuki Singapura, yang sesuai dengan ketentuan hukum THPA. Ini berarti jika direktur itu memasuki Singapura, ia bisa ditahan oleh petugas NEA untuk tujuan investigasi,” kata Juru Bicara NEA di Channel News Asia seperti dilansir detikcom, Kamis (12/5).

Pada September dan Oktober 2015 lalu, Karhutla menyebabkan wilayah Singapura diselimuti kabut asap. Perusahaan yang diduga bertanggung jawab menimbulkan asap itu dipercaya adalah perusahaan pulp dan kertas.

Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, MasaREDAKTUR: FAJAR W

JUMAT, 13 MEI 2016

 BPK Temukan Kunker dan Tiket Fiktif DPR

4 WNI ke Jakarta. Kemenlu mempersilakan pihak keluarga menjemput keempatnya di Kantor Kemlu setibanya di Jakarta.

Pemerintah sempat memperkirakan keempat WNI tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Kamis sore. Namun, berdasarkan informasi dari internal Tentara Nasional Indonesia (TNI), kemarin sore empat WNI tersebut masih belum sampai di Tarakan. Proses pemindahan dari kapal Filipina ke KRI Surabaya diinformasikan juga baru berlangsung pada sore kemarin.

Molornya waktu pemulangan disebabkan untuk alasan keamanan dan keselamatan. Pihak TNI tidak mau mengambil risiko menjemput empat WNI dengan helikopter dari KRI Surabaya ke Tarakan pada malam hari.

Melani, orang tua salah seorang sandera yang bernama Aryani mengkonfirmasi hal tersebut. “Informasinya besok (hari ini sampai Jakarta),” kata Melanie, malam tadi, seperti dilansir detikcom.

Melanie sudah berkomunikasi dengan Kemenlu. Malam tadi dia memilih untuk bertahan di rumahnya di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Keempat WNI itu adalah anak buah kapal (ABK) Tug Boat Henry yang menarik Kapal Tongkang Cristi dan disandera Abu Sayyaf sejak 15 Maret lalu. Kapal mereka dibajak saat melintas di perairan sekembali dari Filipina menuju Tarakan.

Keempat WNI tersebut adalah Moch Aryani (master) asal Bekasi Timur, Jawa Barat; Loren Marinus Petrus Rumawi (chief

7

METRO RIAU

Potensi Kerugian Nyaris Rp1 Triliun

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Potensi kerugian negara dari dugaan kunker fiktif itu mencapai lebih Rp945 miliar.

Soal dugaan kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR. PDIP meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses.

“BPK melakukan audit terhadap DPR, lalu menemukan sejumlah kekurangan terkait kunjungan kerja anggota dewan,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR, Hendrawan Supratikno, Kamis (12/5).

Dugaan kunker fiktif ini berlaku untuk seluruh fraksi, bukan hanya PDIP. Namun PDIP berinisiatif untuk menagih laporan kunker anggotanya.

PDIP mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK itu. Dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR, Setjen DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunker anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp945.465.000.000.

PDIP lalu berinisiatif menagih laporan kerja anggota fraksinya. Setiap anggota, setelah melakukan kunjungan, baik itu

kunjungan reses ataupun ke luar negeri, wajib menyetorkan laporan secara mendetail disertai buktibukti kunjungan.

Tiket Pesawat Fiktif Rp2,05 M BPK tak hanya menemukan dugaan kunker fiktif, tapi juga menemukan dugaan tiket pesawat fiktif senilai Rp2,05 miliar. Hal itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 BPK atas 666 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Di Tabel 1.7. Permasalahan Utama Kerugian Negara pada KL di halaman 53 IHPS itu, seperti dilansir detikcom, salah satunya disebutkan bahwa BPK menemukan adanya biaya tiket pesawat fiktif senilai Rp2,05 miliar.

“Biaya transport tidak sesuai data manifest maskapai penerbangan Rp2,05 miliar,” begitu tertulis dalam IHPS I 2015 BPK. Belanja tiket pesawat itu, menurut IHPS BPK, tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. “Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak

cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku,” tulis BPK dalam rekomendasinya di IHPS tersebut.

BPK juga merekomendasikan bahwa sanksi juga perlu diberikan kepada pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetor ke kas negara.

BPK membenarkan ada audit terhadap keuangan DPR itu. Namun audit belum selesai, sehingga belum bisa disebutkan ada tidaknya potensi kerugian negara.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengatakan, jika ada potensi kerugian negara dalam audit laporan keuangan DPR tersebut, maka harus dikembalikan ke negara.

“Kan kalau betul ada kerugian negara harus dikembalikan kepada negara selama 60 hari sesuai undang-undang. Itu kalau ada kerugian negara, kalau tak ada ya tak apa-apa,” ucap Harry.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari temuan BPK itu. “KPK akan melihat hasil temuan itu dulu karena sejauh ini baru melihat dari pemberitaan saja,” ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menegaskan, secara sistem, tak mungkin ada kegiatan fiktif di DPR. “Seluruh penggunaan alokasi anggaran DPR, disusun oleh BURT. BURT itu ada yang namanya Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (Akupa). Khusus untuk DPR dan pejabat eksekutif setingkat menteri, formatnya secara lumpsum, bukan at cost. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan,” paparnya.

Dengan sistem anggaran lumpsum, maka anggota DPR mendapat dana sekaligus, tidak dirinci peruntukannya. Pertanggungjawabannya pun per paket anggaran. Anggota DPR tak melapor secara individu, tapi dikoordinir oleh fraksi.

Basis laporan kunker anggota DPR adalah kegiatan, bukan rincian penggunaan anggaran. Untuk menunjukkan kegiatan dilaksanakan, anggota DPR perlu melampirkan bukti. Nah, biasanya, anggota DPR kurang tertib soal pelampiran bukti ini.

“Saya sudah klarifikasi ke Sekjen DPR, jadi tidak dalam konteks kunker fiktif. Yang ada itu masih ada beberapa anggota yang belum melengkapi. Itu adalah otonomi fraksi, kalau fraksi tidak menyerahkan ke Setjen tidak ada masalah.

Karena sudah sesuai dengan Akupa di BURT yang disetujui pemerintah,” tuturnya. (mr/fjr)

Maret 2015. “Pembentukan Satgas ini juga sebagai tindak lanjut dorongan KPAI itu,” jelas Syarifuddin yang kala itu juga mendampingi Kak Seto di Pekanbaru.

Hukuman Kebiri Tak Berlaku Bagi Anak Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan pemerintah akan menerapkan hukuman tambahan terhadap pelaku pemerkosa anak.

Hukuman tambahan itu bisa berupa kebiri atau pemasangan chip terhadap pelaku.

Khofifah menjelaskan, hukuman kebiri hanya berlaku terhadap orang dewasa. Adapun pelaku pemerkosa yang masih termasuk anak-anak hanya dikenakan hukuman sesuai dengan sistem peradilan anak. “Hukuman untuk anak-anak maksimum 10 tahun,” katanya di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Hukuman kebiri, menurut Khofifah, telah diterapkan di Korea Selatan.

Pengebirian dilakukan dengan menggunakan bahan kimia yang memiliki batas waktu hingga 25 tahun.

Sehingga, pelaku masih mungkin memiliki keturunan. “Di Korea Selatan, kebiri dengan bahan kimia bisa dilakukan dengan cara disuntik, menggunakan tablet yang diminum, atau dioleskan,” ujarnya seperti dilansir tempo.co.

Adapun pemasangan chip pada pedofilia, Khofifah menambahkan, juga sudah diterapkan di Korea Selatan. Hal ini memudahkan polisi melacak jejak pelaku.

“Ketika pelaku pedofilia berada di dekat sekolah, otomatis langsung ada sinyal yang bisa mengidentifikasi,” ujarnya.

Selain Korea Selatan, penerapan hukuman kebiri sudah diterapkan di sejumlah negara antara lain Inggris, Australia dan Jerman.

Khofifah menyatakan cara ini efektif menekan angka perkosaan terhadap anak.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo Rabu lalu, dibahas rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) tentang hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual.

Hukuman tambahan itu di antaranya hukuman kebiri dan penerapan hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan seksual terutama pada anak.

Ihwal pemasangan chip, Kepala Kepolisian RI Jendral Badrodin Haiti mengatakan tak bisa dilakukan sembarangan. “Untuk pemasangannya secara teknis nanti dibahas, tidak bisa dilakukan terhadap sembarang orang,” katanya.

Badrodin menuturkan, di beberapa negara lain, tidak semua narapidana dipasangi chip. Menurut dia, pemasangan chip hanya diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual yang dianggap berpotensi membahayakan anak-anak setelah dibebaskan dari penjara.

KPAI mendorong agar Perppu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual harus segera diterbitkan. Alasannya karena kondisi yang sudah mendesak. Banyak anak-anak menjadi korban. “Perppu harus sudah diterbitkan, ini sudah darurat,” jelas Ketua KPAI, Asrorun Niam. (mr/fjr)

dan Dulmatin yang masuk daftar pencarian orang kasus terorisme, serta terlibat pelatihan militer kelompok teroris di Ambon, Maluku.

Shibghotulloh sendiri ditangkap Imigrasi Malaysia saat bersama 11 Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya saat hendak berangkat ke Suriah. Mereka diduga hendak berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Ferdinand mengatakan, rencana pemindahan

kedua terpidana tersebut masih dipersiapkan, terutama terkait persoalan teknis proses pemindahan mereka. Termasuk pola pengamanan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Ferdinand menjelaskan, pemilihan Lapas Kelas II A Pekanbaru sebagai tujuan pemindahan kedua napi tersebut, merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah memindahkan lokasi penahanan ke seluruh Lapas di Indonesia.

Meski begitu, kata Ferdinand, Kanwil Kemen-

kumham Riau punya teknis penilaian tersendiri dalam menentukan Lapas tujuan penempatan napi terorisme.

“Kita lakukan pemantauan dan pengamanan internal Lapas, situasi kondusif dan pengawasan,” ucapnya.

Menurutnya, kedua napi tersebut akan ditempatkan di sel terpisah dengan napi lainnya. Hal itu untuk memutus mata rantai doktrinisasi keduanya kepada warga binaan lain. “(Mereka) akan ditempatkan di sel tersendiri,” jelas Ferdinand.

Riau akan menjadi Satgas Perlindungan Anak masih dalam bahasan. Ia mencontohkan, di Kementerian Sosial ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program Kemensos untuk menggerakkan masyarakat. “Apakah nantinya melibatkan TKSK atau bagaimana akan dibicarakan bersama,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi alias Kak Seto mendorong Riau sebagai provinsi pertama yang membentuk Satgas Perlindungan Anak. Ini mengingat anak-anak sering jadi korban kekerasan, eksploitasi dan dimanfaatkan untuk melakukan tindak kriminal.

Kak Seto mengemukakan hal tersebut saat mengunjungi dua anak baru gede (ABG) yang ditangkap karena terlibat dalam sindikat penjualan narkoba, EP (15) dan AP (15), di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Senin, 28

2 Napi CIMB Niaga Medan, Sumatera Utara yang baru bebas pada 2011. Dugaan saat itu perampokan yang dilakukannya untuk aktivitas pendanaan gerakan teroris atau faiq.

Shibghotulloh kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Markas Besar Polri karena diduga menyembunyikan buron kasus terorisme pada akhir Desember 2014. Saat itu, Polri menyebutkan pria kelahiran Magetan 3 Juli 1982 itu diduga turut menyembunyikan Umar Patek

(lda)

LAYOUTER: ERWIN S

parlemen pelalawan

8

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PELALAWAN 2014-2019

NASARUDDIN KETUA DPRD

SUPRIYANTO WAKIL KETUA I

INDRA KAMPE WAKIL KETUA II

ABDUL MUZAKIR

ABDULLAH

ADE IRAWAN

AFRIZAL AMRIZALL

BAHARUDDIN

BENI ILHAM

EKA PUTRA

ELIMAN MANURUNG

EPI ZULPIAN

FAIZAL

FATMA LENA

HHINDRA INDRA MANSYUR MANSIUR

H SANIMAN

HABIBI HAPRI

IMUSTIAR

JUNAIDI PURBA

KASYADI

MAEDEMIS

MONANG PASARIBU

MUKHLIS ALI

NAZARUDIN ARNAZ

NURUL HADI

OERPAN

RAHMAN WIJAYANTO

REFLITA

RINTO

RUSTAM SINAGA

SAID MASHUDI

SUDIRMAN

SUPRI YANTO AGUSTINUS

SYAFRIZAL

T.KHARIL

Pemerintah Jawab Pandangan Umum Fraksi

ANGGOTA DPRD Pelalawan dari Fraksi PDIP, Saniman SE menerima jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD Pelalawan terhadap LKPj Pelalawan tahun 2015.

WAKIL Bupati Pelalawan, Drs H Zardewan MM saat membacakan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Pelalawan terhadap LKPj tahun anggaran 2015.

B

upati Kabupaten Pelalawan, HM Harris diwakili Wakil Bupati Pelalawan, Drs H Zadewan MM menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi di DPRD Pelalawan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) Kabupaten Pelalawan tahun 2015, Senin (9/5), di Gedung DPRD Pelalawan.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk pertanyaan maupun saran. Pendapat serta informasi yang dinilai dari keseluruhan tanggapan tersebut pada hakikatnya mengandung nilai-nilai yang sangat konstruktif untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara.

"Dengan disertai penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi tingginya, kami haturkan kepada anggota DPRD Pelalawan, pandangan fraksi yang disampaikan kami nilai mengandung hakikat yang sangat konstruktif untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara," kata Zardewan mengawali sambutannya.

Kemudian Zardewan menjawab pertanyaan satupersatu, baik berupa saran dan masukan dari masing masing fraksi. Dimulai pertanyaan dari Fraksi Golongan Karya, yang sebelumnya disampaikan oleh Rinto S Sos yang mempermasalahkan pelaksanaan pendidikan gratis. Kemudian tidak maksimalnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih, percaloan di pengurusan administrasi kependudukan.

Hal penting lainnya yang REDAKTUR: WISLI

menjadi perhatian serius fraksi partainya pohon beringin tersebut terkait penataan pegawai honorer di setiap SKPD Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan gratis dalam upaya mendukung kebijakan Pelalawan Cerdas. Hal ini diindikasikan dengan masih adanya pungutan-pungutan dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB), baik di tingkat SD, SMP dan SMA, terutama di Kota Pangkalan Kerinci.

Menurut Zardewan, sepengetahuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tidak dibenarkan adanya pungutan, karena sudah ditanggung oleh dana penyelenggaraan sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat. Melalui Dinas Pendidikan, pihaknya akan melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang disinyalir melakukan pungutan.

"Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan akan melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap sekolah sekolah yang disinyalir melakukan pungutan," tegasnya.

Terkait peningkatan kinerja RSUD Selasih, Pemerin-

tah Daerah sudah melakukan berbagai upaya maksimal peningkatan kinerja agar lebih mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada masyarakat. Peningkatan pelayanan RSUD Selasih dilakukan juga melalui koordinasi SKPD terkait, sesuai bidang tugas masing-masing. Antara lain, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan.

"Khusus untuk masalah kerusakan akses jalan menuju RSUD Selasih, pihak pemerintah belum dapat melakukan perbaikan, dikarenakan ruas jalan tersebut berada pada kawasan town site dua PT RAPP. Berbagai upaya dan kesepakatan sudah dilakukan bersama PT RAPP, namun sejauh ini belum terealisasi, pada tahun 2016 akan dilakukan peningkatan jalan dengan konstruksi lapis base C," terangnya.

Terkait informasi adanya pungutan biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan, ditegaskan Zardewan, berdasarkan UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi negara pelayanan kependudukan dan kesejahteraan, semua pelayanan administrasi kependudukan, yaitu penerbitan dan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

"Disebabkan pengaduan adanya praktek percaloan, yang telah berulang kali diterima, maka ke depannya akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil. Sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat diantisipasi dan kinerja pelayanan bisa lebih cepat dan baik," tambahnya.

Dan isu terhangat yang menjadi bahasan pokok Fraksi Golkar, tentang penataan pegawai honorer di setiap SKPD. Dijelaskannya, bahwa pemerintah daerah sudah membentuk tim evaluasi pegawai honorer dalam rangka evalusi kinerja sekaligus mengevaluasi kebutuhan real masing masing SKPD. Terdapat beberapa catatan, di antaranya sebagian besar pegawai honorer belum menunjukkan kinerja maksimal dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan fungsi SKPD. Menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra Plus yang disampaikan oleh Ir Rustam Sinaga mengenai aset daerah yang belum terdata. Dijelaskan Wabup, berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah pada pasal 27, disebutkan pengelola dan peng-

guna barang melakukan sensus barang milik daerah setiap lima tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk barang beserta rekapitulasi.

Dari pandangan umum Fraksi PAN Plus yang disampaikan Mardemis, berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif masyarakat. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, telah melakukan pembinaan terus menerus. Fraksi PAN Plus sendiri memandang, penyalahgunaan narkoba dan pergaulan menjadi masalah bersama yang harus dicarikan solusi sesegera mungkin.

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah beberapa kali melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba mulai tahun 2013 sampai 2015.

"Setiap tahun jumlah peserta penyuluhan terus bertambah, disamping itu bekerja sama dengan BNNK melakukan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tes urine kepada 1.378 PNS di lingkungan Pemkab Pelalawan," jelasnya.

Seterusnya, jawaban dari pandangan umum Fraksi Madani Pelalawan yang disampaikan Junaidi Purba yang terdiri dari tiga poin, di antaranya sulitnya pasien yang menggunakan fasilitas BPJS dalam pengurusan administrasi persyaratan untuk pasien kontrol ulang. Zardewan menjelaskan, RSUD Selasih dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS mengacu kepada Permenkes nomor 28 tahun 2014 dan Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan nomor 52 tahun 2015 tentang penggunaan identitas tambahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. "Pasien BPJS diharuskan membawa persyaratan yang diminta setiap kali berobat," ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan yang paling banyak memberikan catatan kepada pemerintah daerah yang disampaikan dalam pandangan umum melalui juru bicaranya Saniman SE. PDIP mencatat ada 17 poin yang harus dijawab pemerintah daerah. Di antaranya standar pelayanan minimal sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, program dinas PU yang banyak mubazir, rendahnya serapan APBD, transportasi BBM dari Kepulauan Riau menuju kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pelalawan, kinerja BLH yang tidak maksi-

WAKIL Bupati Pelalawan, Drs H Zardewan MM bersalaman dengan anggota DPRD Pelalawan, Imustiar saat LKPj Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2015.

(KI-KA): Wakil Bupati Pelalawan, Drs H Zardewan MM, Ketua DPRD Pelalawan, Nasaruddin SH didampingi dua Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Suprianto dan Indra Kampe. mal terkait keberadaan udara yang dinilai tidak sehat.

Kemudian permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan, pemberdayaan perempuan, tenaga kerja asing, tidak berfungsinya balai adat, kegiatan O2SN, penyelamatan dan penataan serta pelestarian kearsipan, adanya oknum yang bermain di lapangan saat penyaluran bantuan di Kuala Kampar, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang kehutanan, gangguan aliran lsitrik PLN dan BUMD, potensi wisata Bono di Kuala Kampar, dan terakhir pembinaan desa eks transmigrasi.

Untuk 17 poin pertanyaan dari juru bicara Fraksi PDI-P, Wabup menjelaskan satu-persatu secara gamblang. Menurutnya, mengenai standar pelayanan minimal sekolah yang ada di daerah ini, dapat dijelaskan sekolah yang berada di ibukota kecamatan rata-rata telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

Menanggapi tentang sinyalemen adanya program Dinas Pekerjaan Umum yang mubazir terutama dengan pekerjaan pemeliharaan jalan Km 55 Simpang Kualo, dapat dijelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang sangat vital di Pangkalankerinci, yang juga menjadi wajah daerah. Untuk itu, perlu

dilakukan pemeliharaan yang ekstra, sehingga fungsinya tetap terjaga.

Sedangkan besaran penawaran yang bervariasi, di bawah 10 persen, 15 persen atau lebih besar dari 20 persen, dalam Perpres pengadaan barang/jasa, hal ini belum diatur secara tegas. Karena dalam prinsip lelang itu harus menguntungkan negara. Penawaran yang turunnya lebih besar dari 20 persen akan dilakukan klariďŹ kasi kewajaran harga satuan.

"Sedangkan untuk bantuan rumah gratis memang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkannya. Hal ini disebabkan adanya persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh si penerima, antara lain status kepemilikan lahan dan luasannya, di samping terbatasnya anggaran pemerintah daerah," ungkapnya.

Kemudian tentang pengangkutan BBM dengan menggunakan transportasi air dari kabupaten lain (Kepri) ke kecamatan--kecamatan, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pemda melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi hanya berwenang mengeluarkan veriďŹ kasi jumlah angkutan dan kebutuhan BBM untuk transportasi di desa-desa yang tidak dapat dilayani oleh SPBU sesuai dengan

Surat Bupati Pelalawan Nomor 541/UM/2012/181 tanggal 9 April 2012, perihal pemanfaatan jenis bahan bakar minyak bersubsidi. Namun semenjak dua tahun terakhir tidak lagi dilakukan karena aturan tidak mengizinkan. b. Mengenai informasi adanya pungutan liar sejauh ini, Pemda melalui Dishubkominfo tidak pernah mendapat laporan resmi dari pemilik kapal, namun informasi ini akan kami jadikan bahan evaluasi terhadap petugas di lapangan dan juga bahan koordinasi dengan institusi lain.

Menanggapi tentang keberadaan udara yang terkadang kurang baik, namun selama ini tidak pernah melakukan penelitian tentang udara yang kurang baik tersebut, tentu hal ini harus menjadi fokus di masa yang akan datang.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pelalawan memang belum pernah melakukan penelitian tentang udara yang kurang baik di Kota Pangkalankerinci, kecuali memeriksa kualitas udara di industri/perusahaan khususnya emisi gas buang dari cerobong pabrik dan genset serta udara ambien di sekitar areal pemukiman karyawan karena cerobong pabrik dan genset tersebut dianggap berpotensi sebagai sumber pencemar. (adv/ ndy)

LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

otonomi

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

Menggali Potensi Memacu Prestasi

9

ADVERTORIAL

BANTUAN - Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil baru-baru ini.

Pemerintah Kota Pekanbaru mempermudah pengurusan Izin Usaha Kecil Mikro (IUMK) dengan mendelegasikan pengurusannya ke pemerintah kecamatan. (humas)

Pengurusan IUMK Dipermudah

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mempermudah pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomo 96 Tahun 2015, pengurusan IUKM tidak lagi di kantor Walikota Pekanbaru, tapi dilimpahkan ke pemerintah kecamatan.

Menurut Walikota Pekanbaru, Firdaus, pelimpahan pengurusan IUMK merupakan upaya pemerintah menguatkan usaha kerakyatan dan koperasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan. Dia berharap pelimpahan ini didukung dengan peningkatan pelayanan oleh aparatur di kecamatan. “Karena tugas pemerintah juga membina, memberdayakan, dan melindungi,� tutur Walikota Firdaus baru-baru ini.

Seluruh usaha kecil dan mikro serta koperasi, lanjut Firdaus, harus mengantongi IUMK. Pasalnya, segala bantuan serta penyaluran kred-

it memerlukan izin ini. “Penyaluran kredit sudah menggunakan informasi teknologi. Ke depan, koperasi tidak perlu lagi menggunakan uang kas, cukup dengan kartu IUMK saja,� katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menjelaskan konsep ini sudah lama diinginkan Walikota Firdaus, namun baru terwujud di tahun 2015 lalu. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro Kecil.

Respon masyarakat sangat positif. Hingga enam bulan terakhir, sudah tiga ribuan pelaku usaha mengurus IUMK di kecamatan. Apalagi pengurusannya tidak dipungut biaya. “Pengurusannya cukup di kantor camat dan gratis,� kata Ingot.

Ingot menambahnya, pihaknya terus mendorong masyarakat menggunakan fasilitas ini mengingat pent-

Jln. Wan Dahlan Ibrahim / Merdeka No.19 Telp. (0765) 32550 - 33312 Fax (0765) 32558 Dumai - Riau

' ! ( ' $( ! / !! $$" % ' ( ' & # / ( # $$" % ' ( ' & # " % ' ( ' & # / '( )& #( / $. $% ! / '' ) 01

& 4 / )# &- &* * 2 3 2 % / , &*

/ & ( & / "% ( & & " # # !) ' & " # # !) '

% ( # & '% ' ! & + # )" ( () # # )

ingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. “Waktu pengurusannya hanya satu hari. Camat harus menjawab ditolak atau diterima,� katanya.

Kalau ditolak, lanjutnya, berarti ada dokumen yang belum lengkap. “Kita bisa memantau prosesnya secara online. Berapa yang diajukan, berapa yang ditolak, dan berapa yang diterima,� imbuhnya.

Selain aspek legalitas, IUMK merupakan syarat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan. Usaha kategori mikro bisa mengakukan KUR maksimal Rp50 juta, kategori kecil bisa sampai Rp500 juta. “Perwako ini merupakan keinginan Pak Walikota mengubah paradigma bahwa usaha wajib ada izin, menjadi pelaku usaha berhak mendapat izin. Izin itu hak bukan kewajiban, sehingga prosesnya harus mudah dan gratis,� tutur Ingot. (adv/humas)

PROMO RATE

IDR. 297.000,Include Breakfast 2 Pax

Telp. 0761 - 36777 Hp. 081378760949 Hp. 081378531976 Jl. Sisingamangaraja No. 32 Pekanbaru

PLAZA R p Restoran Untuk S emua Orang

Ayo ....!!!!!

MAKAN NASI PADANG

Dapatkan 1 (Satu) Lembar VOUCHER KOPI ESPRESSO/TEH BOTOL SOSRO

SECARA GRATIS

Reservasi: Jl. Sultan Syarif Qasim No. 11 A-B-C Pekanbaru - Riau Telp. 0761-848183 REDAKTUR: KRISMAN

Untuk Pembelian 1 (Satu) Porsi Nasi Padang

Berlaku Februari 2016 s/d 31 Mei 2016

Selama Persediaan Masih Ada, Setiap Hari Senin, Selasa & Rabu

5 7 6 9 57 5 7 5 7 8 LAYOUTER: M. YUSUF

ZONA RIAU

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

10

Kampus IPDN Terancam Tutup

P

ENULIS, DORIS M YAHYA, Pekanbaru

PEKANBARU - Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Riau terancam ditutup dan ditarik kembali ke pusat. Ancaman ini bakal diwujudkan jika proses pemindahan kampus dari Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, tidak bisa dituntaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Ancaman ini disampaikan langsung Rektor IPDN, Prof Ermaya Suradinata, dalam rapat bersama di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (12/5). Rapat ini diikuti tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertahanan Nasisonal (BPN) Provinsi Riau, perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, serta pengelola IPDN Riau di Rohil.

Ermaya mengatakan letak kampus IPDN di Ujung Tanjung perlu dievaluasi secara manusiawi. Pasalnya, jaraknya terlalu jauh dari pusat kota, terutama akses dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.

“Banyak masalah yang tak bisa disebut satu persatu.

Masalah jarak tempuh yang terlalu jauh itu perlu dipertimbangkan secara manusiawi dalam menempatkan praja di sana,” kata Ermaya.

Selain itu, Eryama juga mengaku tidak tahu pertimbangan apa yang membuat Ujung Tanjung terpilih sebagai lokasi kampus IPDN Riau. “Itu saya tidak tahu.

Namun, setelah berjalan, ditemukan permasalahannya. Dalam proses pembelajaran, karena terlalu jauhnya,” katanya.

Karena itu, Eryama

mengancam mengusulkan pemindahan kampus IPDN Riau kembali ke Jakarta selama tidak ada titik temu di Riau dalam pemindahan kampus dari Ujung Tanjung, Rohil. “Silahkan di mana saja, asalkan masih di Riau, lahannya tidak bermasalah, dan jarak tempuhnya tidak jauh,” terang Eryama.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Kemendagri, W Sigit, saat melakukan evaluasi keberadaan kampus IPDN Riau di Rohil, dia menemukan ternyata lahan kampus itu masih dalam status sengketa. Dia menegaskan, pembangunan dengan uang negara tidak boleh dilakukan di atas lahan sengketa.

Dikatakan, tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas produknya.

Sigit mengaku kedatangnnya bukan semata mengecek persoalan tanah.

“Harusnya Pemkab Rohil mengetahui legalitas status lahan sebagai syarat utama pembangunan IPDN sejak disepakati tahun 2009, mau dihibahkan, tetapi kenyataanya sampai tahun 2013 belum tuntas,” tegasnya, Selasa (10/5) lalu.

Ia menyayangkan kelambanan pemerintah daerah menanggani persoalan tersebut. Akibatnya, permasalahan ini menjadi salah indikator penilaian tersendiri oleh Kemente-

Pembebasan Lahan Kereta Api Tahap Sosialisasi PEKANBARU- Pembangunan jalur kereta api di Provinsi Riau masih tahap sosialisasi pembebasan lahan. Jalur kereta itu merupakan bagian dari jalur kereta api Trans Sumatera.

“Saat ini masih dalam proses sosialisasi.

Masyarakat kita sosialisasikan bahwa lahan mereka akan menjadi jalur kereta api nantinya,” sebut Asisten II Setdaprov Riau, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Masperi kepada Metro Riau di Pekanbaru, Kamis (12/5).

Jalur kereta api di Riau tersebut merupakan jalur kereta trans Sumatra. Yang membentang mulai dari provinsi Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan.

Rencananya jalur kereta api di Riau akan mele-

wati beberapa kota yakni Pekanbaru, Duri, Dumai, dan Rengat. Jadi akan sangat banyak lahan yang akan dibebaskan nantinya.

“Nantinya akan ada tim pembebasan lahan yang turun ke lapangan. Tim ini akan menilai kewajaran harga dari lahan yang akan diganti rugi oleh pemerintah,” katanya.

Masperi berharap tim penilai ini dapat mematok harga yang sesuai. Sehingga masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan atas pembangunan jalur rel kereta api ini.

“Bila nantinya ditemui sengketa dengan masyarakat maka kita akan berembuk.

Penolakan masyarakat biasa ditemui dalam proses pembebasan lahan,” sebutnya. (yfi)

rian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Habiskan Anggaran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil, Nasrudin Hasan, bertekad mempertahankan kampus IPDN tetap berada di Rohil. Karena itu, DPRD Rohil tidak akan mencoret berapa pun anggaran yang diusulkan untuk IPDN dalam Anggaran Pendapa-

tan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil.

Menurutnya, hingga saat ini dana yang digelontorkan dari APBD Rohil untuk IPDN mencapai Rp472 miliar. “Meski saat ini anggaran kami sedang defisit, namun kalau ada usulan dari IPDN, DPRD Rohil tak mencoretnya.

Lihatlah kami dengan hati,” kata Hasan di hada-

pan tim Kemendagri, Selasa (10/2) lalu.

Pada awalnya, kata Hasan, DPRD Rohil keberatan dengan pendirian kampus IPDN di Ujung Tanjung. Apalagi, gedung yang dipakai adalah gedung DPRD Rohil yang lebih nyaman dari gedung saat ini. “Tapi demi gengsi daerah dan merasa terpanggil, DPRD akhirnya menyetujui

serta menghibahkan lahan 200 hektar,” katanya.

Namun, Leonarad Situmorang, Anggota DPRD Rohil, menilai keberadaan kampus IPDN itu hanya menghabiskan APBD Rohil saja. Dia menentang kampus itu tetap dipertahankan di Rohil. “Kalau belum mampu mengapa daerah harus memaksakan. Alhasil anggaran ratusan mil-

iar terserap hanya untuk IPDN,” kata Leo. Leo menilai berdirinya IPDN Kampus Rohil tidak banyak memberikan keuntungan bagi daerah karena dinilai sebagai proyek mercusuar saja. “Apalagi, tiap tahun hanya satu putera daerah yang masuk.

Kebanyakan yang kuliah di sana anak pejabat,” tegasnya. (yfi/ris)

RUANG TERBUKA - Pembangunan ruang terbuka publik di bawah Jembatan Siak III, hampir rampung. Anggaran taman bersantai keluarga itu mencapai Rp1 miliar. (del)

Ruang Terbuka Publik Hampir Rampung PEKANBARU - Pembangunan ruang terbuka publik di bawah Jembatan Siak III, hampir rampung. Anggaran taman bersantai keluarga itu mencapai Rp1 miliar.

Kepala Satker Peningkatan Kawasan Pemukiman (PKP) Riau, Ir Robinson Ferly Pamusu MT mengatakan, program pembangunan ruang terbuka publik

disalurkan kepada wilayah yang masuk kategori kawasan kumuh.

Sebelumnya, ada sembilan kelurahan mengajukan ke Provinsi Riau. Setelah diseleksi, hanya tujuh yang lolos untuk diajukan ke pusat. Dari tujuh yang diajukan kepusat hanya satu ang lolos untuk mendapatkan yaitu, Kelurahan Kam-

pung Bandar.

“Dana tersebut langsung diberikan ke masyarakat setempat melalui LKM yang akan mengelola dan membangun ruang terbuka publik,” terang Robinson kepada Metro Riau di Pekanbaru, Kamis (12/5).

Menurut Robinson, ketika dana tersebut diserahkan pada masyarakat

dan masyarakat langsung yang membangun maka hasilnya akan terlihat jauh lebih bagus dan kokoh.

Itu terjadi karena mereka merasa bangunan tersebut miliknya, maka perlu dibangun dengan baik dan dipelihara dengan baik.

Bantuan pemerintah tidak disia siakan.

Team leader, Ir Mu-

hammad Irfan menyebut, pihaknya menargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Pekanbaru. Dia juga menyebut, silahkan saja masyarakat melaporkan jika masih ada kawasan kumuh untuk dikelola.

“Tidak ada lagi kawasan kumuh. Adanya kawasan ini, masyarakat juga diuntungkan,” imbuhnya. (del)

PEKANBARUCalon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau sudah melewati Ujian Kompetensi, sejak 9-11 Mei 2016. Sebanyak 19 orang Calon Sekda ini sudah diuji kemampuan manajerial.

“Para calon Sekda ini dinilai oleh Tim Penilai Kompetensi dari Ba-

dan Kepegawaian Negara (BKN),” sebut Asrizal selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau.

Adapun Tim Penilai dari BKN ini terdiri dari 8 orang assesor dan 2 orang narasumber. Mereka menilai dan menggali bagaimana kapa-

sitas dan kemampuan manajerial dari 19 Calon Sekda yang sebelumnya telah lolos seleksi administrasi. “Uji kompetensi terdiri dari serangkaian tes. Meliputi tes psikometri, tes tertulis, tes potensi kepemimpinan dan wawancara mendalam.

Saat ini tim dari pusat penilaian Kompetensi ten-

gah bekerja untuk menilai kemampuan manajerial calon Sekda. Rencananya pengumuman kelulusan hasil uji Kompetensi akan dikeluarkan tanggal 18 Mei 2016 mendatang.

“Jika sudah lolos tes kompetensi ini,maka calon Sekda tersebut akan melewati tes berikutnya.

Berupa pembuatan karya tertulis,”jelas Asrizal.

Pada tanggal 23-24 Mei 2016 nanti akan dilaksanakan presentasi dan wawancara. Ini akan dilakukan oleh panitia seleksi.

“Saat ini kita masih menunggu hasil oleh Tim Penilaian Kompetensi “ jelas Asrizal. (yfi)

Calon Sekda Dinilai BKN

Tuntut Beasiswa, IKAMIHU Demo di DPRD Riau

PEKANBARU - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indragiri Hulu (IKAMIHU) menggelar aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Kamis (12/5). Aksi itu terkait penghapusan anggaran beasiswa untuk mahasiswa Inhu.

Ketua Umum IKAMIHU Satrio Rahman menyampaikan hingga saat ini pemerintah diwakili oleh DPRD Riau maupun Kabupaten sudah tidak memperhatikan nasib para mahasiswa Inhu. Hal ini dirasakannya selama Yopi Arianto terpilih menjadi Bupati Inhu.

“Mahasiswa tidak pernah mendapatan dana pendidikan atau beasiswa seREDAKTUR: KRISMAN

lama Yopi Arianto menjadi Bupati Inhu,” tuturnya.

Menanggapi demo, Wakil Ketua DPRD Riau, H Sunarto mengatakan akan tetap memproses seluruh tuntuan yang disampaikan oleh mahasiswa. Sebab, ini merupakan masalah pendidikan dan mahasiswa juga sebagai tumpuan yang kembali akan membawa nasib bangsa selanjutnya.

“Tentunya kita terima tuntutan ini bahkan kita juga sepakat. Namun tetap akan ada proses yang dilakukan. Dalam waktu dekat ini kita akan menyampaikan surat resmi kepada anggota DPRD dari Dapil tersebut agar duduk bersama mahasiswa membahas masalah ini,” pungkasnya. (asl)

GORO - Prajurit TNI gotong royong (Goro) program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai bentuk bakti sosial TNI secara terprogram dan terpadu lintas sektoral dengan pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. (ist) LAYOUTER: M. YUSUF

Rokan Hulu HMI Desak Saut Situmorang Mundur

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

11

ADVERTORIAL PEMKAB ROKAN HULU

PASIRPENGARAIAN - Puluhan Kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar aksi damai di Simpang Empat Taman Kota Pasir Pengaraian, Kamis (12/5) sore. Massa mendesak Saut Situmorang mengundurkan diri dari Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyuarakan ‘KPK Tanpa Saut Situmorang’.

Aksi mahasiswa terhadap Saut Situmorang ini masih terkait pernyataannya di acara talkshow di salah satu acara televisi swasta yang menyebutkan kader HMI adalah kader korupsi.

Ketua HMI Rohul, Syukri mengatakan ucapan ‘kotor’ saut tentang HMI di salah satu stasiun televisi swasta itu membuat HMI se-nusantara marah. “Mulut Saut perlu disekolahkan. Saut harus banyak belajar tentang sejarah HMI,” tegas Syukri dalam orasinya.

Syukri mengakui, usai aksi demontrasi itu, HMI Rohul akan melaporkan Saut Situmorang ke Kepolisian Resor (Polres) Rohul. Hal serupa juga sudah dilakukan HMI di berbagai daerah di Indonesia.

“Kita minta Saut dinonaktifkan, atau mengundurkan diri dari Komisioner KPK. KPK tanpa Saut juga tetap berjalan,” pungkas orator HMI Rohul lainnya.

Usai berorasi di Simpang Empat Taman Kota Pasirpengaraian, para demonstran ini melanjutkan orasinya ke Polres Rohul dengan tujuan untuk melaporkan Saut Situmorang. (mr/sri)

POSKO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membangun Pos Koordinasi (Posko) induk di depan kantor BPBD Komplek Bina Praja, Pasir Pengaraian, Rabu (11/5). Posko ini sebagai persiapan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (hms)

Jelang Ramadan

Diskoperindag Awasi Harga Sembako

PASIRPANGARAIAN - Jelang Ramdahan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akan menerjunkan Tim Pengawasan Barang Beredar. Tim ini bertugas mengkontrol dan mengawasi harga sembilan bahan pokok (sembako).

Demikian dikatakan Kepala Diskoperindag Rohul, H Tengku Rafli Armien SSos di Pasirpengaraian, Kamis (12/5). Menurutnya, Tim Pengawasan Barang Beredar akan diterjunkan ke lapangan dari Unit Pelak-

ORASI - Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Rohul menggelar aksi damai mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK), Saut Situmorang dipecat. (ist)

sana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, yakni dari Rayon I Kecamatan Rambah, Rayon II Kecamatan Ujungbatu, dan Rayon III Kecamatan Tambusai.

“Sudah seperti tradisi, menjelang Ramadhan

dan Idul Fitri, harga sembako mengalami kenaikan di pasaran. Mengatisipasi kenaikan harga menjelang Ramadhan besok, kita akan turunkan tim pengawasan.

Mereka (Tim Pengawasan) tetap melaporkan harga Sembako secara periodik sebulan sekali,” ujar Tengku Rafli.

Selain itu, kata Tengku Rafli, Tim Pengawasan Barang Beredar juga akan memantau produk-produk

pasi Tim Pengawasan Barang Beredar,” terang Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Rohul ini.

Tengku Rafli menambahkan Diskoperindag Rohul baru punya Tim Pengawasan yang bisa memeriksa barang, belum bisa menindak jika ditemukan barang kadaluarsa. Untuk itu, segala temuan barang kadaluarsa di pasaran akan dilaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. (adv/hms)

kadaluarsa di daerah yang dianggap rawan, seperti di Kecamatan Rambah dan Kecamatan Ujungbatu.

Menjelang Idul Fitri, tim juga akan diturunkan kembali untuk memantau harga sembako di pasaran. Ia mengindikasi penimbunan Sembako dilakukan oknum distributor kebanyakan beras. Selain penimbunan, ada indikasi beras oplosan yang dijual di pasaran.

“Ini yang akan diantisi-

Perumahan Pesona Berdikari

Meeting Package

Hunian Minimalis Eksklusif

Mulai

Rp. 35.000,- nett/pax

Tipe 45 Tipe 50

( Min 30 pax )

HARGA MULAI RP.

225.000,-

Jl. Berdikari - Rumbai Azky - 08129469574 | Rahmat - 082318300800 Surni - 085210845860

Jl. Taskurun No.100 Pekanbaru Riau-Indonesia

Tlp: 0812 6109 9222

Lebih Panjang Umurnya, Lebih Banyak Variannya...

HINO DUTRO 110 SDL (Empat (Emp (E mpat at R Rod Roda) oda) a)

HINO DUTRO 130 MDL

(Enam Ro Roda) oda a)

PROMO DAHSYAT

DP Ringan Bunga

0%

*

Program P m kredit khusus supported by

Hino Dutro Call Center : 0800 100 4466 (Bebas Pulsa)

www.hino.co.id

PT. GITA RIAU MAKMUR

*Syarat dan Ketentuan Berlaku REDAKTUR: SRI

Authorized Dealer Tunggal untuk Wilayah Riau : Pekanbaru (0761) 673357, Pkl Kerinci (0761) 493830, Duri (0765) 92127, Ujung Batu (0762) 61404, Belilas (0769) 324444 LAYOUTER: ANOT

METRO HUKUM

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

12

Narkoba Rp1,3 Miliar Dimusnahkan P enulis : LINDA - Pekanbaru PEKANBARU - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Barang bukti itu senilai Rp1,3 miliar.

Pemusnahan dilakukan di halaman markas Polres-

ta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani, Kamis (12/5). Sabu

dicampur dengan air dan dibuang sedangkan ganja dibakar dalam sebuah tong besar.

Kepala Polresta Pekanbaru, Kombes Pol Aries Syarif Hidayat mengatakan, barang bukti itu merupakan

hasil tangkapan saat Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) 2016, beberapa waktu lalu. Pemusnahan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Aries menjelaskan, sabu yang dimusnahkan seberat

800 gram dari hasil pengungkapan di Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, awal Mei lalu. Sementara ganja seberat 22 kilogram disita dari tangan seorang ibu rumah tangga, Karmila, di Kecamatan

Tampan pada April lalu.

Tersangka Karmila ditangkap setelah polisi mengamankan anaknya yang masih berusia 12 tahun. Anak tersebut disuruh mengantar satu kilogram ganja kepada seorang pembeli.

“Kita terus berupaya maksimal memutus mata rantai peredaran narkoba.

Pemberantasan dilakukan berkesinambungan guna menimbulkan efek jera terhadap para pelaku,” tutup Aries. *

 Korupsi Pembangunan SDN 025 Rengat

Lima Tersangka Belum Ditahan

MUSNAHKAN SABU - Kepala Polresta Pekanbaru, Kombes Pol Aries Syarif Hidayat bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kompol Iwan Lesmana, memasukkan sabu-sabu ke dalam blender berisi air saat pemusnahan di markas Polresta Pekanbaru, Kamis (12/5). Selanjutnya, barang haram itu dibuang ke selokan. (yud)

PEKANBARU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 025, Kelurahan Sekip Hilir, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Kelima tersangka belum ditahan.

“Penyidik telah melengkapi berkas kelima tersangka sesuai petunjuk jaksa dan segera dikembalikan ke kejaksaan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, di Pekanbaru, Kamis (12/5).

Guntur mengatakan, rencananya berkas P19 tersangka yang sudah disempurnakan akan dikembalikan ke kejaksaan pada Senin (16/5) nanti.

Selanjutnya, berkas itu kembali diteliti jaksa peneliti, apakah sudah lengkap atau belum.

Terkait penahanan, kata Guntur, merupakan kewenangan penyidik. “Yang jelas, Penyidik terus berupaya melengkapi berkas perkara para tersangka,” pungkas Guntur.

Kelima tersangka dalam

kasus ini adalah AS SSos selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, AS dan AK selaku pelaksana kegiatan (pemberi dan penerima pengalihan pekerjaan), AS alias Am selaku penerima pengalihan pekerjaan serta S dan MFA selaku konsultan pengawas.

Kasus berawal ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu menganggarkan dana Rp5,2 miliar untuk pembangunan SDN 025 Sekip Hilir pada 2014 lalu. Proyek dikerjakan PT Inhu Pratama Mandiri. Selanjutnya, proyek disubkan ke perusahaan lain hingga pekerjaan terbengkalai.

Dari penghitungan yang dilakukan, capaian pekerjaan sekitar 27 persen. Namun, dari penelitian yang dilakukan tim teknik dari Universitas Islam Riau, pekerjaan tersebut hanya 20 persen dan tak sesuai bestek.

Akibatnya terdapat kelebihan pembayaran sebesar 7 persen. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau terjadi kerugian negara sebesar Rp317 juta. (lda)

Satu Pembunuh Junjungan Ditangkap Polisi PEKANBARU Tim Gabungan Kepolisian Sektor (Polsek) Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan terhadap Junjungan Br Marpaung. Tiga pelaku lainnya masih buron.

Pelaku adalah Adipe Hulu (28), Buruh PT Raka Afdeling IV, Desa Pauh, Kecamatgan

Bonai itu diciduk ditempat persembunyiannya di Kilometer 32, Desa Pauh, Rabu (11/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Tanpa perlawanan, Adipe digiring ke Posek Guntur Aryo Tejo Bonai. Kepada penyidik, dia mengakui telah berhenti

membunuh korban. Tindakan itu dilakukan bersama tiga rekannya, Tito Gea, Sukur Gea, Detarius Hulu).

“Menurut tersangka, dia sakit hati dengan korban yang menyebabkan dia bekerja. Tersang-

ka bersama rekannya merencanakan membunuh korban,” ujar Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, di Pekanbaru, Kamis (12/5).

Dijelaskannya, Tito Gea dan Sukur Gea berperan sebagai eksekutor, Detarius Hulu sebagai pengawas keadaan luar sebelah kiri rumah korban.

S

Sementara Adipe Hulu sebagai pengawas keadaan luar rumah sebelah kanan rumah korban.

Adipe menyebutkan, Tito Gea membunuh korban dengan pisau gagang kayu pada 5 Mei 2016 di Kilometer 32, Desa Pauh. “Saat ini, tim yang dipimpin Kepala Polsek Bonai Darussalam, Ipda H Ali Amran, masih memburu tiga pelaku lainnya,” kata Guntur. (lda)

BEGAL DITANGKAP - Kepala Polresta Pekanbaru, Kombes Pol Aries Syarif Hidayat memperlihatkan tersangka begal sadis, EP (21), saat ekspos di markas Polresta Pekanbaru, baru-baru ini. Tersangka menikam Genta Maulan Akbar hingga kritis. (yud)

Kini, Tenaganya Sudah Kembali Seperti Dulu

epintas, seperti tak ada yang sakit di dalam tubuh Anasri.

Badannya kekar dan pembawaannya tegap.

Namun, setelah diajak mengobrol, pria 48 tahun ini berujar bahwa sebelumnya siknya tak seperti itu. Dari setahun yang lalu, delapan bulan lamanya jantungnya berdebar-debar setiap saat. Selain itu, kakin- Anasri ya susah dibawa berjalan kalau ia mengalami kedinginan.

“Mungkin rematik,” ujarnya, saat ditemui 5 Juni 2015 lalu.

Hanya itu? Tidak. Matanya berair, badannya lemas, tengkuknya kaku, dan perutnya kerap kembung lantaran penyakit maag yang juga menderanya.

Untuk berobat ke rumah sakit, ia tak sanggup karena profesinya hanyalah buruh lepas di Pasar Teluk Kuantan.

Untunglah, 4 bulan sebelum wawancara ini dilakukan, istrinya membelikannya Madu Bima 99. Ayah lima anak ini pun mencoba meminumnya.

Ternyata, tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan manfaat madu hitam pahit itu.

“Baru habis satu botol dada saya tidak berdebar-debar lagi, mata saya tidak berair lagi, dan gangguan di kaki serta tengkuk tadi tidak muncul lagi,” ungkapnya. Karena telah merasakan betul manfaat-

nya, hingga sekarang Anasri terus rutin meminum Madu Bima 99. “Sebelumnya, membongkar barang satu ton saja saya sudah ngosngosan. Tapi, siang tadi, baru saja saya membongkar barang seberat 9 ton dari sebuah truk,” lanjut penduduk Kampung Topan Atas, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, ini.

Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat untuk mengatasi pelbagai penyakit.

Di dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad.

Kemudian, beberapa abad setelah itu, kajian tentang madu secara ilmiah dilakukan oleh beberapa saintis muslim terkemuka, antara lain Ibnu Sina (890-1037).

Karena memahami manfaat madu, dalam kehidupannya Ibnu Sina banyak mengonsumsi madu sehingga ia awet muda, sehat, dan berumur panjang.

Ibnu Sina menyatakan, madu dapat mengatasi penyakit dari yang ringan hingga yang berat.

Contoh yang ringan adalah demam panas, pegal-pegal, atau batuk-batuk.

Sedangkan contoh yang berat adalah rematik, asam urat, osteoporosis, kolesterol, dia-

betes, hipertensi, kanker, dan gangguan jantung.

Saat ini beberapa merek madu pahit telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, karena manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi UI dan Sucondo September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam berbahaya, dan zat berbahaya lainnya.

Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi @madubima99, www.madubima.com, dan w w w. f a c e b o o k . c o m / M a d u Bima 99.

Info Lebih Lengkap, Hubungi: Pekanbaru: 081378543484, 085356709214, Kampar: 08126871222, Pelawan: 081371616901, Tembilahan: 081378998725, Dumai-Duri: 08127679453, Kuansing: 081213660414, Rokan hilir: 081268417847, Indragiri hulu: 08126852101.

REDAKTUR: LINDA

LAYOUTER: WAWAN

pekanbaru

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

13

Kasihpapa Tak Digubris Aparatur

PEKANBARU - Program Kamis Bersih Tanpa Polusi Asap (Kasihpapa) yang diluncurkan Walikota Pekanbaru, Firdaus MT ternyata belum digubris aparatur di lingkungan Pemko Pekanbaru. Terbukti, gerakan yang meminta aparatur ke kantor tanpa kendaraan ini tak diterapkan.

Berbagai alasan pun terus dilontarkan aparatur seperti jauhnya perjalanan dari rumah menuju ke Kantor Walikota Pekanbaru. Meski walikota sudah meminta agar aparatur yang melanggar diberikan sanksi, namun sampai saat ini sanksi tersebut tak pernah diberikan.

Setiap Kamis, sekitar pukul 08.00 WIB, halaman Kantor Walikota Pekanbaru mulai dari depan hingga belakang masih dipenuhi kendaraan roda empat dan roda dua. Para pejabat pun terlihat santai dan seolah-olah tidak tahu bahwa setiap hari Kamis, aparatur dilarang menggunakan mobil dinas selain menggunakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, HM Noer MBS saat dikonfirmasi membenarkan program Kasihpapa belum sepenuhnya didukung aparatur di lingkungan Pemko Pekanbaru. “Ini yang kami sayangkan. Harusnya program ini bisa sama-sama kita dukung dan jangan dibiarkan kesannya dibiarkan dan seolaholah tidak tahu ada program yang telah dicanangkan Pak Walikota,” kata M Noer di pekanbaru, Kamis (12/5).

Dikatakan M Noer, pihaknya memang telah melalukan rapat evaluasi terkait dengan program untuk menjaga lingkungan tersebut. “Hasilnya masih belum dilaporkan. Jadi

kita pun masih menunggu sudah sampai sejauh mana hasil evaluasi itu,” ujarnya.

Pihaknya akan menunggu hasil evaluasi program Kasihpapa sebelum ataupun sesudah Ramadhan. “Kita tunggu sajalah, apakah ada perubahan atau tetap sama dari hasil evaluasi itu. Yang jelas kita liat dulu hasil rapat kemarin.

Kami pun sangat berharap aparatur bisa mendukung program ini biar terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Salah seorang pecinta lingkungan, Andien mengapresiasi program Kasihpapa yang digagas Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus MT. “Program itu bagus.

Walaupun hanya dilaksanakan satu kali seminggu, tapi kalau semua konsisten maka memberi dampak yang cukup besar terhadap lingkungan,” ujarnya.

Andien menilai tidak maksimalnya penerapan gerakan ini karena tidak adanya ketegasan dari Pemko Pekanbaru. “Pemko harus konsisten menjalankan gerakan ini. jangan hanya diberlakukan kepada pegawai dan staf saja. Pejabat juga harus patuh pada gerakan ini. Termasuk walikota. Kalau memang dilaranag menggunakan kendaraan, ya memang tidak menggunakan kendaraan ke kantor. Pimpinan harus memberikan contoh dulu kepada bawahan,’ cibir Andien. *

MACET - Kemacetan saat jam sibuk di kawasan Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru, Kamis (12/5). Macet yang terjadi di sejumlah titik kota Pekanbaru disebabkan volume kendaraan yang semakin meningkat. (yudi)

PALANTIKAN - Sekretaris daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, HM Noer MBS, melantik 45 pejabat eselon III dan IV. Salah seorang di antaranya adalah putri kandungnya (berjilbab dua dari kiri). (del)

45 Pejabat Eselon III dan IV Dilantik PEKANBARU - Sebanyak 45 pejabat eselon III dan IV dilantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer MBS, di Aula Kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (12/5).

Seyogyanya pelantikan dilakukan terhadap 47 pejabat, namun dua orang tidak datang.

Berdasarkan data yang dihimpun, rincian pejabat yang dilantik, empat di antaranya pejabat eselon IIIA, tujuh pejabat eselon IIIB, 23 pejabat eselon IVA, dan 13 pejabat eselon IVB. Dari 45 yang hadir, satu di antaranya merupakan anak kandung Sekretaris

Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer MBS, Raisah Vinora Putri.

Raisah Vinora Putri, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki, kemudian dilantik menjadi Sekretaris Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Sekda Pekanbaru, M Noer MBS mengakui memang ada dua pejabat yang tidak hadir saat pelantikan. Dua pejabat ini tidak hadir lantaran sedang sakit.

“Ada yang tidak hadir karena ada halangan.

018 Komite Akreditasi Nasional

PEKANBARU - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Azharisman Ro-

SMK HASANAH

MENERIMA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017

zie mengaku akan menindaklanjuti 49 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang ketahuan tidak hadir pasca libur panjang awal Mei lalu.

Pihaknya saat ini tengah mendata aparatur yang nambah libur tersebut.

“Nanti kita klarifikasi dulu dengan yang bersangkutan, kenapa tidak hadir. Kita tentu tidak langsung berikan surat peringatan sebelum mengetahui apa alasan mereka tidak hadir,” kata Azharisman Rozie di Pekanbaru, Kamis (12/5).

Sejauh ini pihaknya belum melakukan klarifikasi terhadap 49 pegawai yang bolos kerja pasca libur panjang tersebut. Namun data siapa-siapa saja 49 yang tidak hadir saat apel pagi tersebut sudah dikantongi pihaknya.

“Ini akan kita tindak lanjuti. Kemarin kita sibuk mempersiapkan pelantikan

+

Gedung permanen berlantai 2 dan 3 Labor Computer dan Internet Labor Bahasa, dan Perpustakaan Digital Bengkel Mekanik Otomo�f Roda 2 dan 4 Ruang Mul�media Bengkel Elektronika Audio Vidio Lapangan Bola Kaki, Basket dan Volly Ball Kan�n Sekolah, Mushalla dan Poliklinik Labor Perakitan Komputer Lapangan Futsal Sendiri “ZIDAN FUTSAL”

Pendaftaran April - Agustus 2016 Daftar April Free 1 Bulan SPP

Jalan Cempedak No.37, Telp/FAX (0761) 38004 Marpoyan Damai Pekanbaru - Riau website : www.smkhasanahpekanbaru.net - Email. smk_hasanah_pku@yahoo.co.id

REDAKTUR: SRI LESTARI

pejabat eselon III dan IV jadi belum sempat memprosesnya lebih lanjut,” sebutnya.

Rozie membenarkan, belakangan ini memang kedisiplinan aparatur di beberapa SKPD rendah. Fakta tersebut terungkap dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan di sejumlah SKPD beberapa waktu lalu. Di antaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru. Saat BKD Kota Pekanbaru melakukan Inspeksi Mendadak ke SKPD tersebut kehadiran pegawai hanya berkisar 67 persen saja.

“Tingkat kehadiran pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, cukup rendah sekali,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer meminta BKD untuk memberikan surat peringatan kepada 49 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Surat peringatan pertama tersebut menyusul ditemukanya ASN yang kedapatan tidak masuk kerja usai libur panjang awal Mei lalu.

“Saya sudah instruksikan agar aparatur yang tidak hadir kemarin

Dia juga menyebutkan, rotasi yang dilakukan sebagai penyegaran di struktur pemerintahan.

Pelantikan ini, sebagai keseriusan pemko untuk menjalankan beban kerja yang merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko.

“Diharapkan jadi semangat baru menjalankan aktivitas pemerintahan ke arah yang lebih baik. Jadi jabatan ini sangat strategis dan penting dalam menjalankan kinerja SKPD dan bermuara kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. (del)

FREE HOTSPOT

itu segera dibuatkan surat tegurannya dan langsung diberikan ke masing-masing mereka,” kata M Noer.

M Noer mengharapkan dengan diberikannya surat peringatan tersebut, para ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru juga jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang sudah melanggaran aturan ASN. “Kalau sudah diberikan surat peringatan itu mudah-mudahan ASN bisa jera dan tidak mengulangi kembali.

Yang jelas kita akan bagikan ke masing-masing ASN yang tidak masuk kerja itu,” sebutnya.

Berdasarkan data dari bagaian pembinaan dan kedisiplinan BKD Kota Pekanbaru, tingkat kehadiran ASN di lingkungan sekretariat Kota Pekanbaru hanya 88 persen. “Jumlah tersebut sudah valid berdasarkan hasil absensi. Tingkat kehadirannya 88 Persen. Harusnya dan wajib mereka itu ikut apel. Dari 400 itu, jadi yang hadir dan masuk bekerja ya hanya 351 orang saja. Sebelihnya yakni 49 ASN tidak masuk,” imbuhnya. (del)

PRAMANTIKA AVIATION SCHOOL

Izin dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru No. 420/BID.PAUDNI.KEB2/III/2016/3445

DIBUKA PENDAFTARAN UNTUK TAMATAN SMA/SMK/UMUM Jurusan : • Ground Staff • Pramugari / Pramugara • Perhotelan Fasilitas Seragam: Setiap Siswa / Siswi disediakan perlengkapan • Seragam 2 pasang • Pakaian Olahraga • Sespatu & Tas • Make up set • Wings, name plate, scraft/dasi

KOMPETENSI KEAHLIAN 1. Keperawatan 2. Teknik Komputer & Jaringan 3. Rekayasa Perangkat Lunak 4. Mul�media 5. Teknik Kendaraan Ringan 6. Teknik Sepeda Motor FASILITAS

• • • • • • • • • •

nilaian. Teman-teman seangkatanya malah sudah ada duluan jadi seklur.

Jadi tidak ada masalah, sudah sesuai dengan pendidikan dan sudah dianggap mampu,” terangnya.

Menurutnya, kondisi yang terjadi itu murni karena prestasi dan kemampuan. Tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan praktik nepotisme.

“Kalau memang tidak mampu tidak akan diberikan jabatan, tidak ada KKN. Sebagai pembina kepegawaian saya juga salah kalau ada pegawai yang punya potensi tapi tidak kita angkat,” sebutnya.

BKD Segera Panggil 49 ASN Bolos

YAYASAN AMIL HASANAH

ISO 9001 : 2008

Ada dua orang, kami dapat kabar yang bersangkutan sedang sakit. Yang tak hadir Sekretaris Camat (Sekcam) Pekanbaru Kota dan Sekcam Senapelan.

Dalam waktu dekat yang tidak hadir ini akan diambil sumpahnya,” terangnya.

M Noer tidak memampik ada anaknya di jajaran pejabat yang dilantik.

Menurutnya itu tidak menjadi permasalahan. Alasannya, Raisyah sudah memenuhi syarat untuk memegang jabatan itu.

“Dia kan sudah eselon IV, jadi tidak pindah eselon, hanya pindah posisi saja, sesuai dengan pe-

Fasilitas Pendidikan n: • Lokasi Kampus dekat at Stadion Utama Pekanbaru • Ruang Kelas Sejuk dan nyaman • Instruktur Praktisi dariri ara maskapai & bandara ti • Infocus dan wifi gratis • Simulasi praktik interview • Kunjungan langsung ke bandara Praktik Kerja Lapangan

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

6

Gelombang I Tanggal 07 April - 01 Mei 2016 Gelombang II Tanggal 03 Mei - 01 Juni 2016

Kampus : Jl. SM.Amin Nomor 89 bb Pekanbaru- Riau - Indonesia Telp : 0822 8847 7774/ (0761) 8419 543 / 0813 7860 7798 email : pramantika_avschool@yahoo.co.id LAYOUTER: WAWAN

DUMAI P

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

14

Pemko Sampaikan 9 Ranperda ENULIS, BAMBANG

DUMAI - Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE menyampaikan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Dumai 2016. Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai di Gedung DPRD, Rabu (11/5) sore.

Paripurna dipimpin Gusri Effendi Ketua DPRD Dumai didampingi wakilnya Idrus dihadiri anggota DPRD Dumai lainnya. Hadir pada kesempatan itu Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Camat dan Lurah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan undangan lainnya.

Sambutan Eko mengatakan, Pemko Dumai telah merampungkan sebanyak sembilan Ranperda. Adapun Ranperda diajukan adalah Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Ranperda Cagar Budaya Kota Dumai, Ranperda Pengelolaan Pasar Tradisional.

Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima, Ranperda Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ranperda Restribusi Pelayanan Tera Ulang, dan Ranperda Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

“Berkaitan dengan pengajuan sembilan Ranperda tersebut, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal pokok sehubungan dengan dasar pemikiran dan pertimbangan diajukannya Ranperda tersebut,” jelas Eko. Menurut Eko, Ranperda Kawasan Bebas Rokok disusun berdasarkan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009

tentang kesehatan. Tujuannya agar terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk asap rokok baik langsung maupun tidak langsung dan lainnya.

Selanjutnya, tamah Eko, Ranperda tentang LAMR Kota Dumai diajukan bertujuan menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai – nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.

Ranperda Cagar Buda-

ya Kota Dumai, jelas Eko, diajukan untuk melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya yang berada di daerah sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan.

Ranperda tentang pengelolaan pasar tradisional, kata Eko, diajukan untuk menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan. “Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik

pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat,” sebut Eko. Sementara, Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, jelas Eko, dimaksudkan memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh mandiri.

Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol, jelas Eko, dilakukan seba-

gai amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol.

“UU tersebut telah mengakomodir beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Parpol serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Parpol,” terang dia.

Eko menjelaskan, Ranperda tentang restribusi Pelayanan Tera Ulang disusun dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 ten-

tang Pajak Daerah da Restribusi Daerah.

Terakhir, kata Eko, diajukannya Ranperda tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan bertujuan melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia dan lain sebagainya.

“Demikian penjelasan singkat terkait diajukannya sembilan Ranperda. Penjelasan yang lebih rinci lagi akan kami sampaikan pada pembahsan perumusan tingkat selanjutnya melalui pejabat yang kami tunjuk,” pungkas Eko.*

Disnakertrans Gelar Pelatihan BKOL

DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai mengelar pelatihan Penggunaan Sistem On Line (BKOL/ Bursa Kerja On Line). Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari 11-13 Mei 2016 diikuti 25 peserta terdiri dari siswa SMK Dumai serta perusahaan.

Pelatihan BKOL dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi pencari kerja dan standart pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) serta memberikan Bimbingan Kerja (BK) di setiap level pendidikan dan pelatihan yang berkaitan erat antara BKK dan BK terhadap penyelarasan antara dunia kerja dan pendidikan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Bursa Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Dumai, Soufandy Souhand

SE, Kamis (12/5). Menurutnya pelatihan Bursa Kerja On Line (BKOL), bursa kerja khusus di sekolah kejuruan dan perusahaan di Kota Dumai terkoneksi dengan bursa kerja di di Disnakertrans Kota Dumai.

“Pelatihan BKOL dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi pencari kerja dan standart pelayanan BKK serta memberikan Bimbingan Kerja di setiap level pendidikan dan pelatihan yang berkaitan erat antara BKK dan BK terhadap penyelarasan antara dunia kerja dan pendidikan,” kata Soufandy.

Lanjut Soufandy, kepada pihak sekolah juga kami minta agar memberikan informasi tentang jumlah siswa yang lulus dan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. “Dengan demikian, jumlah pencari kerja di kota Dumai dapat diketahui,” sebut dia. (bam)

PARIPURNA - Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE menyerahkan dokumen Ranperda kepada Ketua DPRD Gusri Effendi pada Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD, Rabu (11/5) sore. (bam)

Iklan MINI HEPI Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.

DINAMO ELECTRIC RENTAL GENSET

LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.

• Rental Genset Open & Silent • Jual Beli Genset Baru & Bekas 20 KVA s/d 3000 KVA

LGG

R U PA - R U PA

Menerima Service Genset dan Gulung Dinamo Jl. Soekarno Hatta No. 08 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 7056408 (Kantor) - 61303, 0811 752 853, 0853 5551 5591, 0812 6016 9196 Cab. Duri : Jl. Hang Tuah No. 257 - 0852 7809 7259

BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota.

Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA

LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor.

Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

LGG

SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187.

LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG

REDAKTUR: DORIS

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489

LO W O N G A N

PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp.

0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL, Tembilahan: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

LGG

LOWONGAN KERJA, Part time 5-6 jam perhari, min 18 th, Pria/Wanita, Memiliki Kendaraan Sendiri,Penghasilan 500rb-5Jt perbulan, Lamaran diantar ke : Jl. Setia Budhi. No.138 D - E (Up. Martini).

LGG

PENJAHIT

MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@yahoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062 LGG

PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25

PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soekarno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688

LGG

LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka

S A LO N

SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribond-

ing, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian LGG

PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165 LGG

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 76250018 LGG

DISEWAKAN, 1 unit rumah type 70 di perumahan pondok mutiara blok i 2 no.3, Fasilitas: 2KT, 2KM, dapur, pompa air, baru selesai renovasim, parkir 2 mobil, security 24jam. Hub: 0853 7411 1866

TRMA KOS, Putra/i Jl Kuras 3 No. 38 blkg mal Ciputra, Fas: AC/ Non AC, Springbed, TV, lmr, kipas, karpet, KM dalam. Dijual/kntrkn 1 unit rumah, kulkas, kursi tamu, Jl Duyung Prm Putri Dyung No. F5.

0812 7086 5380 201115

TANAH DIJUAL TANAH, Kira2 2Ha Jl Rambutan 400rb\m nego, SHM, tinggal bangun & luas 50x 200m, hrg 350rb/m nego, SHM, Jl Pertanian Delima. Hub: 0812 7050 4014/ 0822 8519 3706 201115

DIJUAL TANAH, Ukuran 15,5x20m(310m2) di Jl. Bhakti Jaya Ujung RT RW 03 kurang lebih 100m sblm Jl M. SM Amin(Jl Arengka 2) masuk dr Jl Sido Rukun Gg Hadis Tiro Kec. Payung Sekaki. Hub: 0812 7552 316/ 0813 7552 309 201115

KOST

DIJUAL TANAH, Jl. Suka Karya Panam, Simp Tarai, Tnh kavling uk 15,5x20m, L 320m, dpn perum BKD III. Hub: 0821 7314 0453/ 0812 6877 4689

FARISKA KOST, Eksklusif fast hotel bintang 1,parkir luas,laundry,AC,TV Kabel,lemari/meja,KM shower,cleaning service alamat jl hidayah sari no 05 blkg awal bros sudirman.

081270093301/081221792020

DIJUAL TANAH, Siap bangun ditengh kota kurang lebih 300m dr Jl Sudirman Pekanbaru, lokasi di Jl Pandan, luas tanah 27\67m, SHM hrg 200Jt, Hub: 0811 7578 050

070815

201115

RUMAH KOST, Eksklusif di Pku Bintara Boarding House di jtg kota dekat mall pku,psr pst, masjid agung. fas: Ac,s.bed,meja,kursi,lemari,lcd tv,dll. keamanan terjamin,parkir luas.

Hub: 08127523942/0 82390923692 201115

CEMARA HOUSE, terima kost karyawan pria, bln/ mingguan. Fas: lgkp km shower, tv, springbed, lemari, meja, kursi, ac/kipas angin, free wifi, cctv, musholah, dpr umum, r.tamu, halaman. 0813 6531 2409/ 0812 7637 286 201115

TERIMA KOST PUTRI, Jl. sapta taruna 1 no.1, 150 m dr jl harapan raya, bangunan baru, AC & non AC, Fas:lngkp KM dalam kmr, parkir motor luas.

Hub:0822 8527 8222 201115

201115

201115

DIJUAL TANAH, Di Jl Kelapa Sawit Gg Keluarga luas 384m (16x24) 150jt nego. Hub: 08113 7265 9801 201115

DIJUAL TANAH, Jl Irkab 100m dr Arifin Ahmad luas 700m2, Lok strategis di hook lahan sudah siap bangun, harga nego, Hub: 0811 752 141/ 0821 7124 2775 201115

DIJUAL TANAH, Di Jl Mandiri Rimbo Panjang KM 17, lokasi dekat dekat perumahan, masuk ke lokasi 600m, luas tanah 4Ha. Hub: 0821 3390 0123 201115

DIJUAL TANAH, 3,6Ha Lok 300m dr Jl. Hangtuah KM 8,harga 120rb/m,surat SKGR dsr Tebas Tebang.

Dijamin Kepemilikan 100%. Hub: Arian - 0852 6543 4344 201115

Contact Person Andy 0761-7865002/003

AN Elektronik AC

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id DIJUAL TANAH, yang terletak di Jl Rambutan 3 belakang perumahan Royal Mension ukuran 15x30 dgn harga 180jt net surat SKGR Hub: 0812 6887 2740 201115

DIJUAL TANAH, Ukuran 203x30m=600m2, SKGR,Jl Madura, 500m dari jalan Rimbo PanjangPanam. Hub: 0853 7661 9309/0812 3727 550. Harga 75Jt bisa nego 201115

DIJUAL TANAH, Lok 150m dari Dharma Sakti Arengka I, luas kurang lebih 2000m dan 1Ha, Shm, sdh di timbun. Siap bangun. Hub: 0852 1952 1952 201115

201115

DIJUAL CEPAT SEBIDANG TANAH, Ukuran 20x100m2, Jl Guna Karya dekat RS Aulia depan Giant , Panam Pekanbaru. Bs buat Rmh Kost. hub: 0821 7354 0834 dan 0812 6865 8910 201115

Harian Pagi

METRO RIAU

Berwawasan dan Berkepribadian

Mau pasang Iklan...?

Hubungi kami ya....

DIJUAL TANAH, Di Jl Lintas Timur , pkl kerinci uk 35x200, srt SKGR, hrg 50rb/meter. Hub: 0812 7069 6210 201115

DIJUAL TANAH, 2000m, PLN siap bangun 100m dr Jl PKU-BKN Kualu Nenas Rimbo Panjang P Baru & tnh 1Ha & kavling 15x20=300m2 pinggir Jl Sungai Pinang Rimbo Panjang Pku. 0852 4442 3752/0852 6580 0600 201115

DIJUAL TANAH, Luas 343m2, surat Sertifikat Hak Milik lokasi Jl Senantiasa(Sigunggung) Labuh Baru Barat. Hub: 0813 7871 4870

192387:7711 192387::757 192387:91662 193396479955 LAYOUTER: ANOT

siak sri indrapura

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

15

Terminal Pendukung Damri Diresmikan

P

ENULIS, DIANA SARI: Siak

MINAS - Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi meresmikan pemakaian dua terminal dan satu pelabuhan di Kabupaten Siak, Kamis (12/5). Dua terminal itu dibangun untuk mendukung operasional bus Damri di Kabupaten Siak.

Dua terminal yang diresmikan tersebut yaitu, Terminal Datuk Bathin Soi Bulan, Kecamatan Minas dan Terminal Mempura Jata di Kecamatan Mem-

pura. Sedangan Pelabuhan Siak Sri Indrapura berada di Kecamatan Siak, ibukota Kabupaten Siak. Acara peresmian yang dipusatkan di Kecamatan Minas itu di-

Siak dan Mempura Pilot Project UPZ

SIAK - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak memilih Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura sebagai pilot project atau daerah proyek percobaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan mushalla. Dua kecamatan itu dinilai memiliki potensi besar dalam menghasilkan zakat melalui masjid dan mushalla.

"Kami minta pengurus masjid atau mushalla yang terpilih bisa memilih lima orang perwakilannya menjadi pengurus UPZ. Mereka diberikan bimbingan teknis dalam mengoperasikan sistem manajemen informasi BAZNas atau SIMBA," kata Ketua BAZNas Kabupaten Siak, Drs H Alfedri MSi dalam sambutannya ketika membuka acara sosialisasi pembentukan UPZ masjid dan mushalla di aula Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Selasa (10/5).

Alfedri yang menjabat Wakil Bupati Siak ini berharap dengan terbentuknya UPZ masjid dan mushalla ini muzaki atau pembayar zakat bertambah dan potensi zakat meningkat. "Semoga dengan terbentuknya pilot project UPZ ini dana yang terkumpul bisa lebih banyak dan lebih memaksimalkan penyalurannya kepada mustahik atau penerima zakat," kata Alfedri.

Sementara itu, Ketua Pengumpulan BAZNas Kabupaten Siak yang juga Ketua Panitia Sosialisasi Pembentukan UPZ Masjid atau Mushalla, Jon Samora mengatakan, tujuan dari terbentuknya UPZ masjid atau mushalla ini adalah agar pengumpulan dana zakat lebih maksimal.

"Kami akan terus berupaya menggali potensi dimana sumber-sumber dana zakat yang besar melalui UPZ masjid dan mushalla," ujar Jon. (din)

hadiri sejumlah pejabat di antaranya, Direktur Perum Damri, Salmedri Usman, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rahmad Rahim, Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, Kaharuddin dan Kepala Jasa Raharja Kabupaten Siak.

Bupati mengatakan, bus Damri beroperasi dengan rute Kecamatan SiakKecamatan Kandis. Pengadaan layanan transportasi publik ini dimaksudkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat daerah sekaligus memfasilitasi minat wisatawan untuk datang ke Kota Siak Sri Indrapura.

“Mudah-mudahan dengan adanya bus Damri ini, tidak ada lagi yang tidak bisa ke Siak dan melihat-lihat Istana Siak Sri Indrapura,” kata Bupati.

Keberadaan bus Damri tidak hanya secara khusus melayani masyarakat di Kecamatan Siak dan Kecamatan Kandis saja. Tapi, kata Bupati, bus Damri juga akan memanjakan masyarakat yang tinggal di sepanjang rute tersebut, seperti di Kecamatan Minas, Tualang, Koto Gasib dan Dayun, dengan berbagai kenyamanan fasilitas yang ditawarkan.

“Keunggulan bus Damri

ini selain jadwal keberangkatannya yang teratur setiap pukul tujuh pagi dan pukul tiga sore, adalah kenyamanan dan keamanan yang diberikan. Karena, setiap armadanya dilengkapi pendingin udara serta setting bangku yang nyaman,” katanya.

Bupati mengatakan, bila dibandingkan dengan pengeluaran menggunakan jenis angkutan lain, ongkos yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa bus Damri ini juga jauh lebih murah. “Dari pada menyewa mobil untuk berangkat ke Kota Siak Sri Indrapura, lebih baik naik bus

Damri yang tarifnya hanya Rp18.000,” ujar Bupati.

Agar pelayanan transportasi ini berdampak jangka panjang bagi aktivitas perekonomian masyarakat, Syamsuar berharap semua pihak berperan aktif menjaga dan merawat keberadaan fasilitas transportasi publik ini. Ia juga minta mutu pelayanan juga harus menjadi perhatian bersama.

“Semoga semua pihak nantinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terlebih dalam menjaga keamanan dan keselamatan penumpang,” kata Bupati.

Sementara itu, Direktur Perum Damri, Salmedri Us-

man mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh upaya daerah dalam membangun sistem transportasi yang nyaman dan aman di Provinsi Riau dan Kabupaten Siak, melalui pelayanan terbaik.

“Saat ini sudah ada tiga armada bus berkapasitas 25 penumpang yang akan melayani rute Siak-Kandis.

Setiap pukul tujuh pagi, armada tersebut akan berangkat melayani penumpang dari Siak dan Kandis dan sore harinya pukul tiga sore akan kembali melayani penumpang dengan tujuan kembali ke pangkalan,” sebut Salmedri.*

PERESMIAN - Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi menggunting pita pertanda diresmikannya dua terminal dan satu pelabuhan di Kabupaten Siak, Kamis (12/5). Dua terminal yang diresmikan Bupati dibangun untuk mendukung operasional bus Damri. (humas)

MERANTI Data Usulan Program SKPD Harus Akurat P

ENULIS, ALI IMRON: Selatpanjang

SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengadakan menu data yang tepat untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat.

Dengan begitu peluang merebut Dana Alokasi Khusus (DAK) di pusat bisa lebih besar.

“Buat menu usulan yang tepat dan terbaik untuk bisa diajukan kepada kementerian terkait. Bila akurat, peluang kita merebut DAK semakin besar,” kata Wakil Bupati ketika memimpin rapat tentang tata cara penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK sebagai dasar pengalokasian DAK fisik tahun anggaran 2017, di aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (11/5).

Dia menjelaskan lagi, usulan tersebut harus terencana, input dan output

wujudkan dengan nyata bahwa kita bisa merebut DAK tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Me-

ranti, M Azza Faroni meminta SKPD untuk menyampaikan usulannya ke Bappeda dengan akurat dan tepat waktu.

“Saya minta seluruh SKPD tanggal 23 Mei 2016

sudah menyampaikan usulan–usulan ke Bappeda agar kami bisa menyelesaikan dan merekapnya. Dengan tepat waktu, kita bisa cepat pula mengajukannya ke Pemerintah Pusat yang

dijadwalkan akhir bulai Mei ini sudah harus disampaikan kepada kementerian terkait,” kata Azza.

Azza mengharapkan usulan tersebut haruslah sesuai dengan fakta di la-

pangan yang diminta oleh masyarakat banyak. Seperti, insfrastruktur jalan dan jembatan. “Sehingga apa yang diharapkan nantinya mendapat hasil yang memuaskan,” katanya.* RAPAT USULAN DAK - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim memberi arahan ketika memimpin rapat tentang tata cara penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK sebagai dasar pengalokasian DAK fisik tahun anggaran 2017, di aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (11/5). (ali)

harus akurat datanya. Dan kita harus turun ke lapangan agar usulannya nanti tepat sasaran dan jelas fakta aktualnya. Mantan Sekdakab Siak ini mengharapkan ke depannya daerah ini harus bisa mendapatkan dana DAK yang cukup besar sekali.

“Saya minta kepada seluruh SKPD harus memahaminya dan bisa merebutnya. Karena, DAK di pusat ini cukup besar dan sebagai penambah untuk APBD Kabupaten Meranti sehingga apa yang kita harapkan selama ini bisa terwujud dan

Pansus DPRD Minta Kinerja Dinas Pendidikan Harus Maksimal SELATPANJANG - DPRD Kepulauan Meranti melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2015, Kamis (12/5).

Dalam laporannya, pansus meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk betul-betul serius menangani dan meningkatkan sektor pendidikan.

Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SE dan dihadiri sejumlah anggota DPRD. Laporan pansus LKPj itu disampaikan oleh Pansus B DPRD KeREDAKTUR: DELFI

pulauan Meranti dengan juru bicaranya, Edi Masyudi.

Dalam penyampaiannya, Edi mengatakan, banyak hal yang menjadi catatan pansus dari berbagai program yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Di antaranya, pelaksanaan urusan wajib di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan oleh 32 satuan kerja (satker) dimana satker yang melaksanakan urusan wajib terdapat 26 satker dan telah diatur sesuai dengan PP No.3 Tahun 2007.

Pansus menggunakan tolak ukur kurang atau lebih 75 persen realisasi anggaran sebagai dasar acuan evaluasi

penyelenggaraan urusan desentralisasi berdasarkan warning Menteri Keuangan RI dimana kriteria penahanan dana transfer ke daerah jika serapan anggaran kurang dari 75 persen.

“Setelah melakukan kalkulasi dan pendataan maka hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemda berdasarkan satker yang berada di bawah 75 persen terdapat 10 satker dari total 32 satker,” katanya.

Hal ini berarti ada 22 satker yang berhasil merealisasikan anggaran lebih dari 75 persen. Sementara tujuh urusan wajib dari 26 urusan wajib tidak berhasil mencapai realisasi ang-

garan sebesar 75 persen.

Hal ini mengindikasikan jika 19 urusan wajib telah berhasil direalisasikan lebih dari 75 persen.

“Secara umum urusan wajib pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut terkait dengan besaran alokasi anggaran salah satunya dinas pendidikan dan kebudayaan,” sebut Edi. Adapun yang menjadi catatan dan rekomendasi pansus terhadap pendidikan adalah memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya strategi meningkatkan

profesionalisme dan pemerataan distribusi guru. Pansus menemukan fakta bahwa masih terjadi kesenjangan antar sekolah, dimana lebih banyak guru menumpuk di sekolah-sekolah dalam kota dari pada di sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan. Demikian juga kebijakan mutasi para guru yang sering menimbulkan persoalan kesenjangan, ditambah lagi dengan status guru-guru honorer yang kerap terabaikan kesejahteraannya, maka pansus merekomendasikan agar pemda perlu segera membenahi kebijakan terkait persoalan-persoalan ini demi perbaikan sektor pendidikan ke depan.

Selanjutnya fakta lapangan membuktikan bahwa terdapat beberapa pekerjaan fisik infrastruktur sekolah di lapangan yang belum dapat diselesaikan sepanjang tahun anggaran 2015.

Untuk itu, pansus memberikan catatan agar pekerjaan-pekerjaan infrastruktur tersebut segera diselesaikan secepatnya agar dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Terhadap beberapa kegiatan di bidang pendidikan yang tidak direalisasikan realisasinya 0 persen, pansus memberikan catatan agar hal seperti ini jangan lagi terjadi di kemudian hari. Pansus mendesak pemerintah dae-

rah agar memberikan penegasan kepada SKPD terkait supaya melakukan perencanaan program dan kegiatan dilakukan secara cermat dan bertanggung-jawab dan hal ini dapat dijadikan salah satu indikator evaluasi terhadap kinerja SKPD bersangkutan.

“Pansus merekomendasikan kepada pemerintah perlu dipertimbangkan kembali masalah tingkat kesejahteraan guru honor, yang mana pansus merekomendasikan agar pembayaran gajinya berdasarkan jenjang pendidikan, kondisi daerah terpencil dan daerah yang tingkat kesulitannya tinggi,” ucap Edi. (ali) LAYOUTER: ANOT

Pelalawan

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

16

 Atasi Pemadaman Selama Ramadan

Persiapan Jaringan Listrik Sudah 70 Persen

P

ENULIS, ANDY, Pangkalan Kerinci

PELALAWAN - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata telah melakukan sejumlah persiapan dalam mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik pada Ramadan 1437 hijriah. Hingga saat ini persiapan jaringan listrik sudah 70 persen.

Hal ini dikatakan Direktur BUMD Tuah Sekata, Sanusi Ariyanto, di Pangkalan Kerinci, Kamis (12/5). Katanya, persiapan antisipasi dilakukan, di antaranya perbaikan jaringan, perawatan trafo dan gardu, serta mengganti jaringan yang tidak layak pakai.

“Saat ini, persiapan

kita sudah 70 persen. Tim BUMD sudah jauh-jauh hari bergerak agar kerusakan jaringan yang akan mengakibatkan pemadaman listrik dapat dihindari,” ujar Sanusi.

Menurutnya, sisa 30 persen lagi, yakni pemotongan dahan-dahan dan ranting pohon yang mengganggu jaringan. “Untuk

pemotongan dahan akan dilakukan pada akhir bulan ini. Soal dahan ini sangat fatal, karena bisa terjadi tripdown yang menganggu perangkat jaringan. Kita meminta masyarakat agar tidak menghalang-halangi petugas saat bekerja. Makanya, kami minta perhatian dari masyarakat,” paparnya lagi.

Sanusi menambahkan, upaya pemadaman listrik tidak terjadi saat Ramadan telah dilakukan BUMD dengan semaksimal mungkin. Namun demikian, jika terjadi hal-hal di luar dugaan tentu pihaknya tak bisa berbuat banyak.

“Intinya, persiapan sudah kita lakukan maksimal. Kalaupun harus di-

lakukan pemadaman, kita akan memilih waktu di saat umat Muslim tidak sedang melaksanakan ibadah, seperti waktu Maghrib hingga sahur.

Semoga Semuanya lancar dan arus sebesar 4,5 mega watt (mw) yang dikelola BUMD melalui suplai arus RPE tidak mengalami masalah,” tukasnya. *

Pemugaran Istana Sayap Segera Tuntas

PELALAWAN - Proses pemugaran pembangunan Istana Sayap Pelalawan dalam waktu dekat akan segera tuntas. Diperkirakan dalam Mei ini diserahterimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pelalawan.

Pembangunan replika istana ini dilaksanakan setelah terjadi kebakaran hebat yang meluluh lantakan seluruh bagian istana yang terbuat dari kayu tersebut beberapa tahun lalu.

Kepala Dinas PU Pelalawan, Hasan Tua Tanjung, mengatakan, kontrak pembangunan Istana Sayap Pelalawan akan berakhir dalam bulan ini.

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp19 miliar itu merupakan satu dari 12 proyek multiyears yang dikerjakan Dinas PU Pelalawan. Pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2014 silam hingga tahun 2016 ini be-

rakhir.

“Tahap finishing sudah dilakukan. Tinggal menurunkan tim Provisional Hand Over (PHO), untuk mengecek ke lapangan,” kata Hasan Tua Tanjung.

Dia menambahkan, proses pembangunan kembali istana yang terbakar tiga tahun lalu, melibatkan lembaga adat serta keluarga sultan. Sehingga bangunan hingga arsitekturnya tidak hilang, meskipun sudah menjadi duplikat. Setelah dipastikan tuntas, bangunan akan dimanfaatkan kembali sebagai mana awalnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Tengku Khairil Chonex. Hal ini sesuai kunjungannya beberapa saat yang lalu ke lokasi istana di Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan.

Tengku Khairil menga-

takan, wujud replika Istana Sayap yang baru selesai dibangun sesuai dengan gambar awal sebelum hangus dilalap api. Demikian juga dengan nuansa dan warna bangunan, masih membawa unsur kerjaan Pelalawan.

Dua bulan lalu, kontraktor dan dinas PU mengundang lembaga adat, serta kesultanan dalam menentukan warna cat, sekaligus meninjau bangunan.

“Semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya ikon sejarah peninggalan Kerajaan Pelalawan kembali berdiri, setelah ditunggu lama. Ini suatu kebanggaan bagi kita,” beber anggota dewan Pelalawan asal dapil II ini.

Politisi besutan Partai Hanura ini mengakui, ada unsur dan sentuhan modern pada bangunan itu. Seperti bentuk serta bahan jendela dan pintu istana. Hal itu tak menjadi persoalan dan dianggap wajar. (ndy)

BUKA SELUBUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Pelalawan, Drs HT Mukhlis, buka selubung papan nama saat peresmian Rumah Keluarga Indonesia (RKI) beberapa waktu lalu. (mr/dok)

Indragiri Hulu

Bupati Resmikan Kantor Kades Termegah

P enulis : DASMUN, Indragiri Hulu RENGAT - Bupati Indragiri Hulu (Inhu), H Yopi Arianto, meresmikan Kantor Kepala Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kamis (12/5). Kantor Desa Seresam ini dibangun dengan arsitektur mirip Istana Negara Jakarta, dan merupakan salah satu kantor desa termegah di Indonesia.

Usai peresmian, Bupati Yopi mengajak Kepala Desa Seresam, Ahmad Soqowi, dan seluruh undangan yang hadir untuk berfoto bersama di tangga Kantor Kepala Desa Seresam, seperti presiden bersama para menteri.

Selain meresmikan Kantor Kepala Desa Seresam, bupati juga meresmikan Kantor Koperasi Usaha Manunggal, serta Musala An Nur SDN 010 Desa Seresam. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, serta penandatangan prasasti oleh bupati.

“Ini merupakan salah satu kantor kepala desa termegah di Indonesia. Sedangkan kantor koperasi, ini merupakan yang kedua bagi saya meresmikannya. Sebab yang pertama saat saya masih menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau,” ujar Bupati Yopi.

Menurutnya, Kantor Kepala Desa Seresam yang megah ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung. Sehingga keberadaan kantor desa yang megah ini sejalan dengan pelayanannya.

Bupati Yopi juga mengapresiasi masyarakat Desa Seresam yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dia berharap, apa yang telah dilakukan masyarakat dapat terus ditingkatkan. “Silahkan masyarakat menilai REDAKTUR: VIVI

sendiri bagaimana perkembangan Desa Seresam dari tahun ke tahun. Kemudian, bagaimana pembangunan dan kepemimpinan kepala desanya,” tutur bupati.

Selain meresmikan Kantor Kepala Desa Seresam, Kantor Koperasi Usaha Manunggal serta Mushalla An Nur SDN 010 Desa Seresam, Bupati Yopi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada perwakilan pelajar, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat yang berasal dari Kecamatan Seberida, Batang Cenaku dan Batang Gangsal.

Sementara Kepala Desa Seresam, Ahmad Saqowi, mengatakan, pembangunan kantor kepala desa ini dua tahap, pertama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tahap kedua dari dana provinsi, serta swadaya masyarakat.

“Total anggaran yang dibangun mencapai Rp600 juta,” katanya.

Sokowi menambahkan, Koperasi Sawit Usaha Manunggal menggunakan pola KKPA yang sejauh ini mampu meningkatkan perekomomian masyarakat Desa Seresam. Bahkan, piutang yang telah diberikan koperasi kepada anggota mencapai Rp9 miliar.

“Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat yang telah bersama-sama membangun Desa Seresam,” ucapnya.*

FOTO BERSAMA - Bupati Indragiri Hulu (Inhu), H Yopi Arianto, bersama Kepala Desa Seresam, Ahmad Soqowi, dan undangan lain berfoto di depan Kantor Kepala Desa Seresam yang mirip istana negara saat peresmian, Kamis (12/5). (mun)

Wabup Kukuhkan Marlinawati Jadi Bunda PAUD RENGAT - Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hulu (Inhu), H Khairizal, mengukuhkan Hj Marlinawati sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Inhu masa bakti 2016-2021. Dia resmi dilantik bersama pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Inhu lainnya.

Menurut Wabup Khair-

izal, pihaknya mendukung keberadaan PAUD. Apalagi, anak usia 0-4 tahun merupakan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kepada anak.

“Khusus kepada orang tua, kita harapkan dapat memberi dukungan, serta perhatian yang lebih untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini,” ujarnya, dalam acara pengukuhan ini

dilakukan di Gedung Dang Purnama Rengat, Kamis (12/5).

Sementara Bunda PAUD Provinsi Riau, Sri Wahyuni, mengatakan, pengembangan PAUD menjadi tanggung jawab semua pihak. “Dengan keberadaan PAUD, kita harapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang

berkualitas,” katanya.

Hj Marlinawati mengucapkan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Ia mengatakan, PAUD menjadi sebuah lembaga pendidikan yang sangat penting sebagai pondasi pendidikan anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.

“Kita berharap ke depan tenaga pendidik di Inhu

semakin mampu memberikan yang terbaik bagi anakanak didiknya,” ucapnya.

Dalam acara ini, Wabup Khairizal bersama undangan lain juga mengikuti senam otak yang dipandu oleh guru PAUD. Turut hadir pada acara itu sejumlah kepala dinas, badan, kantor di lingkungan Pemkab Inhu, camat, serta guru PAUD Inhu. (mun)

RENGAT - Sebanyak 328 petugas melakukan pendataan penduduk dalam Sensus Ekonomi (SE) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Sensus ekonomi ini merupakan program nasional selama 30 hari yang dimulai pada 1 Mei 2016 lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Inhu, Morhan Tambunan, mengatakan, 328 petugas yang terlibat dalam sensus ekonomi

ini terdiri dari 282 orang pencacah dan 46 orang pengawas. “Sejauh ini belum kendala berarti dalam pencacahan. Di mana sesuai agenda nasional pelaksanaannya dimulai 1 Mei 2016 dan berlangsung selama 30 hari ke depan,” ujar Morhan, di Rengat, barubaru ini.

Untuk Inhu, terangnya, sudah dimulai sesuai jadwal dan diharapkan dap-

at berjalan dengan lancar.

Selama pelaksanaan pencacahan kepada penduduk sebagai pelaku ekonomi, petugas turun ke lapangan mendatangi satu persatu rumah penduduk. Hal ini dilakukan agar data pelaku ekonomi sesuai data sesungguhnya.

“Ketika turun lapangan, kepada petugas kita harapkan dapat menghimpun semua data pelaku usaha se-

cara lengkap. Mulai dari nama pemilik, tahun berdiri, tenaga kerja, hingga penghasilan rata-rata dan lainnya,” paparnya lagi.

Melalui sensus ekonomi ini, nantinya akan dapat membantu mengetahui potensi ekonomi sesuai wilayah, hingga basis ekonomi. Selain itu, juga akan dapat diketahui jenis usaha yang ada untuk struktur ekonomi bangsa.

“Kepada petugas kita harapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan materi yang disampaikan selama pelatihan. Kepada semua warga yang didatangi petugas, agar dapat memberikan data yang diminta petugas. Sensus ekonomi yang dilakukan ini bukan untuk mendata pemberian bantuan, tetapi untuk mengetahui potensi ekonomi di daerah,” jelasnya. (mun)

BPS Terjunkan 328 Petugas Sensus

LAYOUTER: M. YUSUF

Indragiri Hilir

17

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

Berjaya dan Gemilang 2025

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Inhil

P

Angka Kemiskinan di Inhil Tertinggi

ENULIS: ANDANG YUDIANTORO, Inhil

TEMBILAHAN - Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersumber dari data statistik sektoral 2014 cukup baik. Namun bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), karena menempatkan Inhil dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau.

Hal itu terungkap saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2016 dan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun anggaran 2015, Rabu (11/5) malam.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Inhil bersumber dari data statistik sektoral 2014 cukup baik. Namun bertolak belakang dengan data BPS, karena menempatkan Inhil dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau,” kata Wakil Ketua DPRD, Syahrudin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dalam Rapat Paripurna dilansir kapurnews.com, Kamis (12/5).

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahrudin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam ini, dan dihadiri Bupati HM Wardan, unsur Forkopimda, anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Juru Bicara (Jubir) Pansus I, M Sabit dalam laporannya menyampaikan, dari

pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hasil kunjungan kerja dan kajian dengan target acuan indikator penilaiannya berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil tahun 2013-2018, terdapat beberapa catatan strategis, di antaranya gambaran umum daerah.

Selanjutnya kebijakan umum daerah, dengan menjadikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan Program dan Kegiatan dalam Renstra dan Renja SKPD sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 tidak mencantumkan indikator dan target kinerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tambah M Sabit.

Selain itu, time schudule Perencanaan dan Penganggaran harus disusun tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang dimulai dari Musrenbang Desa pada bulan Januari, Musrenbang Kecamatan pada Bu-

lan Januari Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Bulan Maret, penetapan RKPD bulan Mei pembahasan dan kesepakatan KUA PPAS pada bulan juni penyusunan RKA SKPD dan RAPBD pada bulan Ju-

li-September, pembahasan dan persetujuan RAPBD dengan DPRD pada Bulan Oktober-November.

“Evaluasi Perda APBD dan penyusunan DPA SKPD pada bulan desember dan Pelaksanaan APBD

pada bulan januari pada tahun berikutnya,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Wardan menyatakan, saran dan masukan yang disampaikan Pansus I akan menjadi catatan penting

bagi Pemkab Inhil, khususnya dalam penyempurnaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Negeri Seribu Parit.

Dengan kebersamaan

yang yang telah terbangun selama ini antara Legislatif dan Eksekutif serta semua pihak, mudah-mudahan secara bertahap akan mampu membawa mencapai visi Kabupaten Inhil Berjaya dan Gemilang 2025.*

KAMPUNG KB Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mencanangkan Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka sebagai kampung KB (Keluarga Berencana), Kamis (12/5). (ist)

Bupati Wardan Resmikan Kampung KB

TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mencanangkan Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka sebagai kampung KB (Keluarga Berencana), Kamis (12/5).

Kegiatan ini juga diselaraskan dengan pencanangan Bulan Bakti IBI-KB Kese-

hatan dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan 2016.

Hadir kegiatan tersebut Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, Ketua TP PKK, Zulaikhah Wardan, Sekretaris Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau dan pejabat eselon di ling-

kungan Pemkab Inhil.

Acara diselenggarakan BP3AKB Inhil ditandai dengan pembukaan selubung tugu kampung KB oleh Bupati yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Prasasti Pencanangan KB-KES 2016.

Dalam sambutannya, Bu-

ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, melalui program kependudukan. Serta membangun sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas," tukas HM Wardan dilansir goriau.com, Kamis (12/5). (mr/dor)

pati mengungkapkan dengan pencanangan kampung KB ini bukan berarti semua masyarakat harus ber-KB tapi inti dari pencangan ini dikatakannya untuk merealisasikan nawacita yang ke-3 yang merupakan program Presiden Republik Indonesia.

"Adanya program

PROGRAM STUDI DILUAR DOMISILI

POLITEKNIK NEGERI PADANG AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PELALAWAN Izin Kemendikbud Republik Indonesia No. 179/P2013

PROGRAM STUDI: 1. MANAJEMEN INFORMATIKA Kelas Reguler Pagi dan Malam

2. ELEKTRO INDUSTRI Kelas Reguler Pagi

WAKTU PENDAFTARAN: Gel

Waktu Pendaftaran

test

Pengumuman & Registrasi Ulang

25 Juli 2016

28 s/d 30 Juli 2016

I

01 Maret s/d 23 Juli 2016

II

01 s/d 20 Agustus 2016 29 Agustus 2016

01 s/d 03 September 2016

BIAYA PERKULIAHAN: Uang semester Baju Almamater, baju praktek, baju orientasi, biaya pembuatan KTM Asuransi dan Tabungan

Rp. 750.000,Rp.1.250.000,-

PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2016/2017

S TdIaftaran A n R e

Gbiaya p

Rp.2.000.000,-

Kampus AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PELALAWAN (AKNP) JL. Maharaja Indra - Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Telp. 0813 9823 7189 - 0852 7274 2788 email: aknp_pelalawan@yahoo.com website: akn-pelalawan.com

PERSADA BUNDA

MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM D III & STRATA 1 (S1) ASM (AKADEMI SEKRETARI & MANAJEMEN

STISIP (SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK)

SK.MENDIKBUD RI No. 250/DIK/KEP/1992 Terakreditasi : SK. NO : 017/BAN-PT/AK-XI/DPI-III/X/2011 Jurusan: 1. Sekretaris Eksekutif (D3) 2. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (D3)

SK.MENDIKNAS RI No.173/D/0/2000 Terakreditasi : SK. NO : 004/BAN-PT/AK-XV/S1/IV/2012 Jurusan : 1. Admintrasi Negara (S1) 2. Administrasi Niaga (S1) 3. Ilmu Komunikasi (S1)

ABA (AKADEMI BAHASA ASING)

Terakreditasi : SK.No.027/BAN-PT/AK-XII/S1/XI/2009 Jurusan : 1. Ilmu Hukum (S1) 2. Hukum Bisnis (S1) 3. Hukum Udara (S1)

SK.MENDIKBUD RI No. 62/D/1998 Terakreditasi : SK. NO : 001/BAN-PT/AK-X/DPI-III/IV/2010 Jurusan : 1. Bahasa Inggris (D3)

STIE (SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI) SK.MENDIKNAS RI No. 62/D/1998 Terakreditasi : SK. NO : 049/BAN-PT/AK-XIII/S1/III/2010 Jurusan : 1. Manajemen (S1) 2. Manajemen Pemasaran (D3) 3. Akuntansi (D3)

STIH (SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM)

STAI (SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM)

SYARAT PENDAFTARAN

1. Berijazah SMU/SMK/MAN atau sederajat 2. Pria/Wanita yang sehat jasmani dan Rohani 3. Mengisi Formulir Pendaftaran 4. Foto Copy Ijazah/STTB atau sederajat, di legalisir (3 lbr) 5. Foto Copy NEM/Nilai, dilegalisir (3lbr) 6. Pas Foto 3 x 4 = 4 lbr 7. Membayar Uang Pendaftaran Rp. 500.000,8. Mengikuti Ujian Saringan Masuk

Kampus : Jl. Diponegoro No. 42 Pekanbaru - 28116

DK. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM No.DJ.1/495/2007 Telp. (0761) 23181 Fax. (0761) 40218 Jurusan : 1. Pemikiran Islam (S1) Cell : 0812 755 3848 / 0761-7082525 2. Ekonomi Islam 3. Perbankan Syriah Home Page : http://www.persadabunda.or.id

Ketua Yayasan H. HAZNIL ZAINAL, SE, MM

STIBA (SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING)

Sekretaris DIDI. Y. FIKRI, SE

Dewan Pembina Prof. Drs. H. ZAINAL ZEIN

SK.MENDIKNAS RI No. 042/BAN-PT/AK-XV/S1/XI/2012 Jurusan : 1. Bahasa dan Sastra Inggris (S1)

Metro Swara JUMAT

OWN & MANAGED BY

Ska Mal Lt 3 Jl. Soekarno -Hatta, Pekanbaru 28294

1. 05:30 - 06:00 MUTIARA HATI Telp. (0761) 864088, Faks. (0761) 864278 2. 06:00 - 09:00 CENDANA IN THE MORNING E L J O H N e - mail : cendanafm@ eljohn.co.id 3. 09:00 - 10:00 ALL ABOUT ASIA MULTIMEDIA & BROADCAST Www.cendana-fm.com 4. 10:00 - 13:00 100% INDONESIA 5. 13:00 - 14:00 INSPIRASI BISNIS (IN BIS) 6. 14:00 - 15:00 ZONA CENDANA 7. 15:00 - 17:00 CENDANA WORDS AND MUSIC 8. 17:00 - 19:00 AFTERNOON SPIRIT 9. 19:00 - 22:00 MANDARIN LAND 10. 22:00 - 24:00 ALL NIGHT LONG

REDAKTUR: DORIS

Hotline Iklan Harian Pagi

METRO RIAU Berwawasan dan Berkepribadian

Layanan Iklan

• 08127696600

sempurna hari bersama robbani

Jl. Khayangan No. 46 Rumbani Telp. (0761) 554444, Fax (0761) 554455

• 085265817697

• 08127699646 • 085265256344

Layanan anan kor koran

2 • 085355488582

• 082169826469

LAYOUTER: ANOT

Rokan Hilir

METRO RIAU

Negeri Seribu Kubah

Empat Kepenghuluan Butuh Infrastruktur Fisik KUBU Empat kepenghuluan di Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam (Kuba), sangat mendambakan akses infrastruktur fisik. Minimnya sarana infrastruktur di dua kecamatan itu menjaAbu Khoiri di kendala terbatasnya akses menuju antar kepenghuluan.

“Persoalan ini sering kali bahkan setiap tahunnya saat melakukan reses menjadi salah satu tuntutan masyarakat. Dalam catatan saat reses yang paling urgen itu adalah semenisasi menuju Jalan Abu Bakar, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil), Abu Khoiri di Bagansiapiapi, Kamis (12/5).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Aboy ini mengatakan tiga kepenghuluan lainnya yakni Kepenghuluan Sungai Pinang, Rantau Panjang Hilir, dan Tanjung Leban juga menyampaikan keinginan yang sama yaitu membutuhkan insfraruktur fisik berupa jalan dan jembatan.

Keinginan masyarakat atas ketersediaan jalan dan jembatan adalah agar lebih mudah mengeluarkan hasil perkebunan. Karena lokasi kebun masyarakat jalannya yang rusak parah itu sekitar 5 kilometer dari pusat ibukota Kecamatan Kubu dan Kuba.

“Saya menilai kebutuhan yang disampaikan masyarakat di dua kecamatan itu sudah sangat mendesak. Untuk itu Pemkab Rohil melalui instansi terkait diharapkan secepatnya merealisasikan keinginan warga tersebut,” pungkasnya. (zal)

Pelatihan Kerja Untuk Hadapi MEA BAGANSIAPIAPI - Guna menghadapai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diminta memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat. MEA menuntut masyarakat mampu bersaing.

“Apa itu MEA harus disosialisasikan ke masyarakat. MEA hanya diketahui sekitar 10 persen masyarakat saja. Masyarakat juga harus diberikan pelatihan dan keterampilan agar mampu bersaing dengan masyarakat negara lain yang berada di bawah naungan Asean,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil, Edison Jamil SAg di Bagansiapiapi, Kamis (12/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai Rohil belum siap menghadapi MEA. Masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat terutama mengenai etos kerja yang dinilai masih lemah dan rendah. Di sisi lain MEA menuntut masyarakat mempunyai bekal yang cukup agar nantinya mampu bersaing.

Ia memberikan contoh negara-negara yang telah memiliki keterampilan dan keahlian dan siap menghadapi MEA yakni Filipina dan Thailand.

Masyarakat di dua negara ini pemerintahnya telah melakukan training kepada masyarakatnya.

“Di Filipina itu pemerintahnya melakukan semacam kursus bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Minang. Sementara kita di Rohil ini apa yang telah dipersiapkan untuk masyarakat dalam menghadapi MEA,” tanya Edison.

“Kalau di Rohil ini jangankan untuk mengembangkan keterampilan di tengah masyarakat agar bisa merebut pasar yang ada di Filipina, untuk merebut pasar lokal saja kita masih diragukan,” tambahnya. (zal)

TELEPON PENTING EKA HOSPITAL PEKANBARU 0761-6989999 KANTOR BUPATI ROHIL 0767-24287 KANTOR DPRD ROHIL 0767-24567 AMBULANCE 0767-21040 PEMADAM KEBAKARAN 0767-21130 RSUD BAGANSIAPIAPI 0767-21731 POLSEK BANGKO 0767-21110 KANTOR CAMAT BANGKO 0767-21010 KANTOR DISKES 0767-21710 KANTOR DISDIK 0767-23277 BAWASDA 0767-24960 BAPPEDA 0767-24918 PLN BAGANSIAPIAPI 0767-21280 HOTEL BAGAN 0767-21888 HOTEL KADES 0767-23138 REDAKTUR: SRI LESTARI

JUMAT, 13 MEI 2016

18

ADVERTORIAL PEMKAB ROHIL

CENDRAMATA - Bupati Rohil, H Suyatno Amp, memberikan cendramata kepada nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) di sela-sela meresmikan kantor Kas BNI di Bagansiapiapi, beberapa waktu lalu. Keberadaan BNI di Rohil diharapkan mampu menggesa geliat ekonomi masyarakat. (zal)

Pendaftaran Bujang Dara Secara Online P

“Sudah mulai ada yang mendaftar. Tujuan membuka pendaftaran secara online ini agar peserta lebih banyak

dan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Sementara syarat mendaftar harus putra-putri Rohil yang dibuk-

tikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pelajar,” kata Ketua Panitia Seleksi Bujang Dara Rohil, Marta Yulianto SE di Bagansiapiapi, Kamis (12/5).

Persyaratan lain adalah persyaratan normatif yakni peserta harus menarik secara fisik dan tingkah laku. “Kita mencari yang Brain, Beauty, dan Bahavior (3B) atau cerdas, cantik dan memiliki kepribadian yang baik,”

BAGANSIAPIAPI - Program seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) harus se-

ENULIS, AFRIZAL - Bagan Siapiapi

BAGANSIAPIAPI - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Rokan Hilir (Rohil) membuka pendaftaran calon Bujang dan Dara Rohil 2016 secara online. Pelajar atau mahasiswa yang berminat mengikuti kontes ini diminta segera mendaftarkan diri.

ujarnya.

Ditambahkan, selain itu peserta diminta juga harus paham dan mengerti bahasa Inggris. Mengenai tinggi tubuh untuk bujang minimal 170 centimeter dan Dara 165 centimenter.

Ia menjelaskan pendaftaran telah dibuka beberapa waktu lalu dan berakhir 31 Mei mendatang. “Pendaftaran sangat mudah. Cukup dengan mengirimkan bio-

data dan foto yang diambil fotografer (seluruh tubuh dan Close-Up). Kemudian biodata itu dikirim ke inbox halaman facebook (FB) “Bujang dan Dara Rohil”,” terang Marta.

Dilanjutkan, untuk seleksi nantinya panitia akan mengambil sebanyak 15 finalis bujang dan 15 finalis dara. Pihaknya juga membuka layanan hot line 081214123536. *

Program Harus Mengacu Visi Misi Bupati

TINJAU SEKOLAH - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rohil, H Surya Arfan didampingi Asisten Kesra Setdakab Rohil, Ali Asfar dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Rohil, Amiruddin meninjau salah satu sekolah di Bagansiapiapi, Senin (9/5) lalu. Pemkab Rohil terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. (zal)

dan program sesuai jalan dengan dengan visi misi buvisi misi Bupati Rohil terpati terpilih. visi dan misi bupati itu dinpilih periode taranya pengemban2016-2021. gan sektor kepariSKPD harus wisataan dalam segera menyusun rencana rangka menggenjot Pendapatan Asli kerja (renja) di Surya Arfan Daerah (PAD), perSKPD masingcepatan pembangunan inmasing.

“Penyusunan rencana frastruktur dan lain sebakerja dan membuat program gainya.

“Ingat kita sudah besangat penting dilakukan SKPD agar program yang rada di minggu pertama ada sejalan dengan visi dan Maret. Untuk itu janganmisi kepala daerah,” ujar lah berleha-leha lagi dan Pelaksana Tugas (Plt) Sek- segeralah laksanakan proretaris Daerah Kabupaten gram yang sudah disusun.

(Sekdakab) Rohil, Drs H Pemangkasan anggaran Surya Arfan MSi, di Bagan- Rp812 miliar jangan samsiapiapi, beberapa waktu pai membuat SKPD tidak bersemangat untuk menlalu.

Dirinya mengingatkan jalankan program,” pesanSKPD agar membuat renja nya. (mr/sri)

Gagasan Pemekaran Rohil Dinilai Prematur PEKANBARU - Gakomunikasi melagasan pemekaran Kalui handphome atau bupaten Rokan Hilalat elektronik lainir (Rohil) yang dinya. Komunikasi dihembuskan kelomlakukan dengan cara pok masyarakat dinilai yang sangat sederprematur. Rohil dinilai hana. Dari kampung belum layak dan beke kampung dengan lum memenuhi permengandalkan perasyaratan untuk dimehu,“ kata Devkal Yakarkan menjadi kabunie. paten/kota baru.

Maka apapun arDemikian dikagumen yang diusung Devkal Yanie takan Sekretaris Parsejumlah pihak untai Ikatan Pendukung Kemerde- tuk melakukan pemekaran di Kakaan Indonesia (IPKI) Provinsi bupaten Rohil, Devkal tetap meRiau, Devkal Yanie di Pekanbaru, nilai, hal itu sesuatu yang masih Kamis (12/5). Menurutnya, Ka- sangat prematur. Harus dilihat, tubupaten Rohil yang saat ini su- juan pemekaran itu sendiri adalah dah berusia 17 tahun adalah hasil agar masyarakat bisa dekat denperjuangan sejumlah tokoh yang gan pimpinanannya. Pemimpin ingin masyarakat Rohil sampai juga dekat dengan rakyat yang pada kondisi yang dicita-citakan dipimpinnya dan dapat denyakni masyarakat sejahtera dan gan mudah memahami aspirasekaligus menikmati kemerdeka- si masyarakatnya. “Maka tentu an bangsa. akan janggal jika di sebuah kabu“Kita harus mampu mem- paten misalnya, tidak terjalin kobayangkan kondisi saat gagasan munikasi yang harmonis antara pemekaran Kabupaten Rohil dari rakyat dengan pemimpinnya.

Kabupaten bengkalis digerakkan Kami melihat, perjuangan Rodahulu. Semua fasilitas sangat hil selama ini dalam memenuhi minim, jauh dari kondisi semacam fungsinya sebagai otonomi daersekarang. Kita belum mengenal ah, terutama dalam mensejahter-

akan masyarakatnya, masih belum maksimal,“ ungkap Devkal Yanie.

Hal ini menurut Devkal Yanie menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati Rohil terpilih, H Suyatno Amp. Suyatno harus mem-

pou membawa perubahan Rohil ke arah yang lebih baik lagi. “Suyatno harus kreatif dan inovatif dalam membuat kebijakan di daerahnya agar mampu mengangkat taraf hidup masyarakatnya.

Karena berhasil tidaknya suatu daerah ditentukan pemimpinnya. hal ini tidak terlepas karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengikuti pemimpinnya,” ungkap Devkal Yanie. (rls/mkr)

BANTUAN - Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Siswaja Muldjadi menyerahkan bantuan kepada masyarakat di Yayasan Budhasasana beberapa waktu lalu. (zal) LAYOUTER: WAWAN

Kuantan singingi Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Kuansing

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

19

100 Siswa Ikut Beasiswa Tanoto Foundation TELUKKUANTAN - Sebanyak 100 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hulu (Inhu) mengikuti psikotes, Kamis (12/5) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Benai.

Riset tersebut merupakan tahapan seleksi untuk Regional Champion Scholarship (Beasiswa Unggulan Regional) Tanoto Foundation - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 2016.

Menurut Manager PT RAPP Estate Cerenti, Rudiyanto, yang diwakili oleh Community Development Officer (CDO) PT RAPP Estate Cerenti, Ismed Inono, berharap semua siswa peserta tes untuk semangat dan sungguh-sungguh dalam mengikuti jalannya tes.

“Agar mereka menjadi yang terbaik dan lulus dalam seleksi tes beasiswa ini, sehingga bisa mengikuti kuliah ikatan dinas di Tanoto Foundation dan nantinya bekerja di perusahaan milik Sukanto Tanoto,” ujar Ismet.

Sebelumnya, dari ribuan siswa yang mendaftar, sebanyak 258 dari 9 kabupaten kota di Provinsi Riau dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademis. Kemudian mereka berhak mengikuti tingkat seleksi berikutnya yakni psikotest dan 100 siswa diantaranya mengikuti tes di Kuantan Singingi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh CDO PT RAPP Estate Cerenti, M Idris, CDO PT RAPP Estate Baserah, Emisba Datuk Bagindo Ratu dan RPO Tanoto Foundation, Indra Setiawan. (idi)

HPN, 80 Mahasiswa UNIKS Dibekali Jurnalistik TELUK KUANTAN Salah s a t u rangkaian keg i a t an sempena Hari Pers Nasional (HPN) 2016, sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Kuantan Singingi (Kuansing), pihak panitia melaksanakan pelatihan jurnalistik ‘Road Jurnalistik To Campus,’ diikuti 80 peserta dari mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Sementara rangkaian kegiatan lainnya adalah, Safari Jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Gerak Jalan santai, malam resepsi peringatan HPN akan dilaksanakan 19 Mei 2016 di Aula SMA Pintar Kuantan Singingi.

Hal itu dikatakan Ketua Seksi Seminar HPN, H Maisir, pada pembukaan pelatihan jurnalistik dibuka Bupati H Sukarmis diwakili Asisisten Tata Pemerintahan Umum H Erlianto MM, ketika membuka pelatihan jurnalistik, Kamis (12/5) di Balai Diklat Telukkuantan.

Menurutnya, digelarnya pelatihan jurnalistik ini untuk lebih memperkenalkan tradisi jurnalistik dan media massa secara umum kepada berbagai kalangan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.

Agenda road show tersebut menjadi salah satu kegiatan rutin HPN baik tingkat nasional maupun provinsi di mana saja.

“Sasaran ingin dicapai melalui pelatihan ini, sejak awal kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus dan harapan bangsa sudah mengenal tradisi jurnalistik dan media massa, sehingga dapat memanfaatkan potensi keunggulan jurnalistik dan media massa untuk pengembangan diri ke depannya,” katanya.

Hadir sebagai pemateri, Sekretaris PWI Riau, Eka PN, Wakil Ketua PWI Riau, Satria Utama Batubara dan Penasehat PWI Kuansing, Said Mustafa Husin.

Konteks HPN Riau 2016, mengangkat pemberdayaan sektor pariwisata Kuansing, mahasiswa memiliki bekal upaya mempromosikan potensi yang dimiliki Kuansing, baik dalam bentuk tulisan dan gambar agar semakin dikenal dalam berbagai ranah dan media yang ada.

Sementara itu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Asisten I Setdakab Kuansing Erlianto saat membuka secara resmi pelatihan jurnalistik ini mengapresiasi kegiatan Panpel HPN Riau 2016.

“Sebagai pemerintah, kami sangat mengapresiasi Panpel HPN yang bisa menularkan ilmu jurnalistik kepada generasi muda Kuansing,” ujar Erlianto.

Dikatakan Erlianto, Kuansing memiliki banyak sumber daya berbagai bidang. Seperti sektor pariwisata, Kuansing sudah terkenal hingga tingkat internasional.

“Nah, susunlah kalimat yang baik untuk mempublikasikan kekayaan Kuansing ini,” ujar Erlianto.

Pelatihan ini, PWI Kuansing sengaja mendatangkan pemateri dari PWI Riau, Eka PN serta wartawan senior Kuansing, Said Mustafa Husin. (idi) REDAKTUR: DORIS

TINJAU UN - Sekda Kuansing, Drs H Muharman MPd, bersalaman dengan sejumlah guru, saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP dan sederajat, di SMPN 1 Kecamatan Gunung Toar Selasa (10/5). (humas)

Sekda Pantau Pelaksanaan UN SMP

TELUK KUANTAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi (Kuansing), Drs H Muharman MPd, Selasa (10/5) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. Saat meninjau, Muharman didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kuansing, Drs Jupirman.

Sejumlah sekolah yang ditinjau Muharman terdapat di Kecamatan Gunung Toar.

Selain meninjau siswa yang sedang mengikuti UN, Muharman juga berbincang-bincang dengan guru di SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Toar tersebu.

Sekda mempertanyakan kepada guru dan pengawas yang hadir saat itu kendala yang mereka temui selama pelaksanaan UN SMP hari

MUSRENBANG Bupati Sukarmis dan Kapolres Kuansing, AKBP Edy Sumardi Priadinata, makan siang sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi di Lapangan upacara Komplek Perkantoran Pemkab Kuansing, barubaru ini. (humas)

pertama.

Begitu juga kepada siswa, Sekda mempertanyakan persiapan mereka mengikuti UN dan berharap mempersiapkan diri dengan maksimal agar dapat mengikuti UN hingga berjalan sukses.

“Alhamdulilah pelaksanaan UNI berjalan dengan SUkses, Kita harapkan , Kita minta nanntinya hasilnya juga sukses,” ujar Sekda Muharman. (Ids)

14 Siswa SMA Pintar Lulus di PT Favorit

TELUK KUANTAN - Hasil pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016, lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Pintar Kuantan Singingi (Kuansing), kembali diterima di Perguruan Tinggi (PT) ternama di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan masyarakat Kuansing.

Dari 49 orang memenuhi persyaratan mendaftar, 14 orang diterima dan dinyatakan Lulus. Untuk di Institut Teknologi Bandung (ITB), atas nama Oktavia Dea Monica lulus di Prodi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB).

Di Institut Pertanian Bogor (IPB), atas nama Noviar Muar-

rifin Lulus di Fakultas Ekonomi Sumber Daya Lingkungan.

Di UPN Veteran Jatim, atas nama Dwi Aprian Lulus di Prodi Agroteknologi, di IUN Malang atas nama Fatimah Ratna Wulandari Lulus di Prodi Kimia, di Unand atas nama Alpendra dan Yogi Yolanda Lulus diprodi Teknik Pertanian.

Kemudian di Unri, atas nama Dwifa Nursuci Danti lulus di Prodi Pendidikan Dokter.

Selanjutnya, Atika Safitri dan Elda Juwiyatri Lulus di Prodi Kimia, Meilisa Catur Putri Sari dan Miftahul Jannah lulus di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Nurul Aini Lulus di Prodi Akuntansi,

Resti Ananda Putri Lulus di Prodi Ilmu Keperawatan dan Suci Wahyu Ningsih Lulus di Prodi Bahasa Jepang.

Kepala SMAN Pintar Familus MPd bersyukur atas keberhasilan peserta didiknya. Apalagi, lulus dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi merupakan visi misi sekolah.

“Tentu saja ini sudah menjadi tujuan kita bersama, bahwa peserta didik kita harus melanjutkan ke perguruan tinggi favorit di Indonesia dan bahkan di luar negeri sekali pun,” ujar Familus didampingi Waka Humas Suhelmon.

“Mereka tidak hanya mampu bersaing di daerah, tapi juga

mampu di tingkat nasional.

Yang lebih mengharukan lagi, sebagaian peserta didik ini, lulus dengan beasiswa bidik misi,” ujar Familus.

Disamping lulus pada jalur SNMPTN, beberapa peserta didik juga telah lulus di beberapa perguruan tinggi dengan Beasiswa. Seperti M. Asroy Almisbah lulus di INSTIPER Jogjakarta, Afdhal Syafi’i lulus di Universitas Esa Unggul Jakarta, M Sidik, lulus di Universitas Muhammadiyah Yogjakarta (UMY).

“Sembari itu, kita masih menunggu pengumuman kelulusan peserta didik melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan Universitas

Gajah Mada (PBUKUGM), Penelusuran Minat dan Kemampuan Politekni Negeri PMDK PN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), Penelusuran Bibit Unggul Daerah Universitas Riau (PBUD-Unri), Jalur Undangan Mandiri UIN Suska Riau dan beberapa jalur kedinasan seperti IPDN, STAN dan STIS,” terang Familus.

Ia berharap, semoga ini awal yang baik bagi peserta yang akan melanjutkan studi dan menajadi motivasi bagi pendidik dan peserta didik untuk terus meningkatkan kompetensi. (ids)

Dana Hibah Rp16,1 Miliar Disorot

RAPAT HPN - Pemkab Kuansing bersama Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuansing rapat persiapan pelaksanaan HUT PWI ke-70 dan Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Provinsi Riau tahun 2016, baru-baru ini. (dok)

TELUKKUANTAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) mengalokasikan dana hibah sebesar Rp16,1 miliar kepada KPU Kuansing, 2015 lalu.

Dana untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, kini disorot Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing.

Rapat Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun anggaran 2016, Rabu (11/5), menyoroti realisasi penggunaan dana hibah tersebut.

Seluruh instansi di lingkungan Pemkab Kuansing mendapat saran, masukan dan rekomendasi soal LKPj tahun 2015, termasuk pula penggunaan

dana hibah dari pemerintah kepada KPU Kuantan Singingi itu.

Juru bicara DPRD Kuansing, Musliadi SAg menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kuansing segera meminta laporan dari KPU. Kuansing mengenai realisasi penggunaan anggaran tersebut, tentunya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

"Terkait pelaksanaan bantuan anggaran hibah melalui APBD Kuansing tahun 2015, bil khusus hibah untuk KPU. Kami sudah menghearing mereka dan pemerintah daerah perlu meminta laporan penggunaannya, karena anggarannya besar," ujar Musliadi kepada Metro Riau, Rabu (11/5). (idi) LAYOUTER: ANOT

Bengkalis

METRO RIAU

Negeri Junjungan

Sejumlah Nama Layak Menjadi Sekdakab

BENGKALIS - Sejumlah nama pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis maupun pejabat dari luar daerah dinilai layak menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkalis. Posisi ini perlu ‘penyegaran’ pasca ditahannya Sekda, Burhanudin, dalam kasus korupsi penyertaan modal ke PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp300 miliar.

Nama-nama yang dianggap layak menduduki pos strategis orang nomor satu di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) itu antara lain, Arianto (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkalis), Arman AA (Kepala Badan Lingkungan Hidup Bengkalis), Hermizon (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Bengkalis), Emri Juliharnis (Kepala Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Bengkalis), serta Suheiri Zein dan Bustami, keduanya pejabat fungsional.

Anggota Presidium Komite Masyarakat Bukitbatu-Siak Kecil (KOMBS), Wan Sabri, mengatakan, nama-nama tersebut sudah selayaknya menempati pos strategis sekretaris daerah. Nama-nama itu dinilai sudah berpengalaman, memahami karakter, dan geografis Kabupaten Bengkalis, serta memiliki kedekatan ASN di Pemkab Bengkalis sejak dahulu.

“Pejabat seperti Arianto, Arman, Hermizon, Emri, Suheiri dan Bustami sudah tidak asing lagi dikalangan ASN Bengkalis. Tidak ada salahnya kalau bupati memilih salah satu dari nama-nama tersebut, karena mereka selama ini sudah membuktikan totalitas dan loyalitasnya untuk pembangunan di Negeri Junjungan,” kata Wan Sabri, di Bengkalis, Kamis (12/5).

Di antara nama tersebut sambungnya, sosok Bustami memang di sebahagian ASN kurang dikenal, karena sebelumnya beliau menjadi pejabat eselon di Kabupaten Kampar, kemudian di Kota Pekanbaru sebagai pejabat eselon II. Tapi sebelum ke Kampar dan Pekanbaru, Bustami pernah menjadi pejabat eselon III di Pemkab Bengkalis dalam waktu yang cukup lama.

Sedangkan nama Arianto, Arman, Hermizon maupun Emri dan Suheiri Zein adalah pejabat yang memang sejak dahulu berdinas di Kabupaten Bengkalis pernah menempati sejumlah jabatan di eselon III dan II. Sedangkan Suheiri Zein, saat ini merupakan pejabat fungsional yang di-non job mantan Bupati Herliyan Saleh, sejak dua tahun lalu, dan pernah menjadi Kadispenda, Kadistamben serta Kadisperindag.

“Kita harapkan bupati secepatnya menunjuk pelaksana tugas (Plt) sekda.

Karena untuk jabatan sekda definitif harus melalui proses panjang mulai dari assessment hingga persetujuan dari Plt Gubernur Riau. Harapan kita Plt sekda tidak jauh dari nama-nama tersebut,” harap Wan Sabri. (zul)

Kejari Terus Selidiki Proyek Bioethanol Balitbangda BENGKALIS - Proyek penelitian pengembangan Bioethanol menjadi bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Bengkalis masih terus dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Penetapan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah tersebut hanya tinggal menunggu waktu.

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis, Rahman Dwi Saputera SH MH, di Bengkalis, Kamis (12/5). Katanya, sejumlah pengambil kebijakan dalam proyek yang diduga bermasalah, serta meleset dari peruntukan itu hampir dipastikan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Saat ini kita masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari program penelitian tersebut. Begitu hasil audit BPKP keluar, maka kita akan langsung tetapkan, serta umumkan para tersangkanya ke publik. Jadi, tinggal menunggu waktu saja,” papar Rahman.

Meskipun diduga program tersebut berpotensi merugikan negara, sambungnya, namun legalitas hasil audit ada di BPKP. Untuk itu, lanjutnya, Kejari Bengkalis masih menunggu turunnya hasil audit dahulu, walau proses penyidikan sudah ditingkatkan ke penyelidikan.

Disinggung soal siapa bakal calon tersangka di Balitbangda Bengkalis terkait proyek bioethanol, pihak kejaksaan belum dapat menyebutkan identitasnya. Program bioethanol yang digulirkan sejak tahun 2012 lalu diduga kuat bermasalah, karena diduga kuat hanya dijadikan bahan disertasi doktor oleh kepala badan tersebut bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru.

“Sabar saja dahulu, kita tunggu hasil audit BPKP baru kita tetapkan dan umumkan para tersangkanya. Yang jelas, proyek penelitian dan pengembangan bioethanol itu masih kita dugakan bermasalah, dari sisi anggaran maupun azas manfaat,” tambah Rahman.

Proyek pengembangan dan penelitian bioethanol dimulai sejak tahun 2012 lalu dan dilaksanakan selama beberapa tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis. Diperkirakan dana APBD yang sudah tersedot untuk penelitian serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar bioethanol di depan kantor Balitbangda Jalan Pertanian melebihi Rp3 miliar.(alf) REDAKTUR: VIVI

JUMAT, 13 MEI 2016

20

ADVERTORIAL PEMKAB BENGKALIS

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Bappeda Teken MoU Dengan UR P

ENULIS, ZULKARNAIN, Bengkalis

BENGKALIS - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis meneken Memorandum of Undestanding (MoU) dengan Universitas Riau (UR). Kerja sama ini terkait evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Rapat Rektorat Kampus UR Panam, Pekanbaru, Kamis (12/6). Kegiatan ini disak-

sikan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yudo Winanda Priyadi,

dan Rektor Universitas Riau, Prof Dr Aras Mulyadi.

Penandatanganan MoU dilakukan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Jondi Indra Bustian, dan Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UR, Prof Dr Usman M Tang. Turut mendampingi dari Bappeda Bengkalis, Sekretaris, Imam Hakim, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana, Tajul Mudarris, dan Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana dan Prasarana

Aparatur, Erri Ibrahim.

Kepala Bappeda Bengkalis, Jondi Indra Bustian, mengatakan, MoU ini untuk membangun komitmen bersama antara bappeda dengan bappenas untuk melakukan penguatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar memperhatikan program strategis nasional.

“Kabupaten yang saat sedang menyusun RPJMD, termasuk Bengkalis, diminta memperhatikan program strategis nasional. Harus ada sinkronisasi antara

RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan RPJM provinsi yang sedang dilaksanakan,” papar Jondi.

Dia menambahkan, Universitas Riau merupakan mitra bappenas di Provinsi Riau, dalam hal ini sebagai tim yang akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Sementara substabsi evaluasi adalah proses penyusunan dokumen RPJMD dan pelaksanaan program strategis nasional di daerah. (adv/hms)

TEKEN MoU- Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Jondi Indra Bustian, menandatangani MoU disaksikan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas, Yudo Winanda Priyadi, dan Rektor Universitas Riau, Prof Dr Aras Mulyadi, di Ruang Rapat Rektorat Kampus UR Panam, Pekanbaru, Kamis (12/6). (hms)

Peresmian Kantor Lurah

Masyarakat Balik Alam Minta Bupati Hadir

BENGKALIS - Masyarakat Kelurahan Balai Makam, Duri, Kecamatan Mandau, berharap Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dapat hadir sekaligus bersilaturahim sempena peresmian Kantor Lurah Balik Alam. Kegiatan ini akan digelar Kamis (26/5) mendatang.

Keinginan itu disampaikan Lurah Balik Alam, Fitrianita Eka Putri, saat ditemui di ruang Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Bengkalis, Kamis (19/5). Perempuan berjilbab dan berkaca mata kelahiran

1972 ini mengatakan, selain meresmikan Kantor Lurah Balik Alam, kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis ini, sekaligus bersilaturahmi menyambut bulan Ramadan 1437 hijriah.

“Tadi kami menyampaikan undangan dan harapan masyarakat Kelurahan Balik Alam melalui bagian umum agar Bupati Bengkalis dapat hadir sekaligus meresmikan dan bersilaturahmi dalam menyambut datangnya bulan puasa,” ujarnya.

Dia menambahkan, Kantor Lurah Balik Alam yang

bakal diresmigaran tahun 2015. kan tersebut berJaraknya hanya lokasi di Jalan sekitar 500 meter KH Ahmad Dahldari kantor sekaan, Duri. Bukan rang,” kata Fitri, di Jalan Mawar, seraya menamDuri, tempat di bahkan bangunan mana saat ini peyang akan diresmilayanan kepada kan itu dibangun masyarakat didi atas lahan sekilakukan jajaran Fitrianita Eka Putri tar 22x60 meter.

Lurah Balik Alam.

Meski sementara su“Kantor sekarang masih dah ditetapkan Kamis mendi ruko. Kantor yang akan dir- datang, namun kapan wakesmikan itu untuk dana loka- tu peresmian tersebut, samsi pengadaannya tahun 2014. bung Fitri, sepenuhnya disSedangkan pembangunan- erahkan pada Bupati Bengnya dilakukan melalui ang- kalis. Namun sesuai keingi-

nan warga, diharapkan Kantor Lurah Balik Alam tersebut sudah dapat difungsikan sebelum Ramadan 1437 hijriah. Harapan warga lain, yang meresmikannya Bupati Bengkalis sebagaimana juga Kantor Lurah Duri Barat.

“Ini harapan warga.

Meskipun kami tahu beliau sangat sibuk, namun warga sangat merindukan kehadiran beliau untuk meresmikan Kantor Lurah Balik Alam. Mudah-mudahan beliau dapat memenuhi hajat warga Balik Alam ini,” ucapnya. (adv/hms)

Forum Koordinasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Digelar BENGKALIS - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Provinsi Riau menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di aula Hotel Marina, Bengkalis, Kamis (12/5). Kegiatan ini upaya pembentukan lembaga ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

Acara dibuka Kepala Badan Kesbangpol Riau, Ardi Basuki, sekaligus menjadi narasumber bersama dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Arta Mulia Bengkalis, Sri Sudarno.

Turut hadir Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, diwakili Sekretaris, H Dahen Tawakkal, dan puluhan peserta dari berbagai instansi.

Menurut Ardi Basuki, mengapa kesbangpol saat ini mengurus ketahanan ekonomi.

Karena, saat ini ada perubahan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU Nomor 17 tahun

2012 tentang Perkoperasian yang mengurusi tentang perekonomian dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kerja kesbangpol.

Dengan aturan itu, terangnya, peran kesbangpol semakin memiliki kapasitas.

Karena kesbangpol memiliki ideologi politik dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan mengingat bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi, apalagi saat ini ekonomi di tanah air semakin merosot, dan bisa berdampak pada tantib.

“Untuk itu, kita harapkan agar peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengikuti dengan baik. Dengan harapan, dapat membuka wawasan dalam membangun ketahanan ekonomi di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis ini,” katanya.

Sementara Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, H Dahen Tawakkal, menjelaskan, kegiatan ini dilak-

BUKA ACARA - Kepala Badan Kesbangpol Riau, Ardi Basuki, membuka acara Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di aula Hotel Marina, Bengkalis, Kamis (12/5). (zul) sanakan guna menguatkan dan membentuk lembaga ekonomi di seluruh kabupaten/kota, khususnya di Bengkalis. Selain itu, untuk menyamakan persepsi para stakeholder tentang tanggung jawab, selaku instansi terkait yang berkewajiban membentuk dan me-

maksimalkan potensi lembaga ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat.

“Acara ini diikuti lebih dari 60 orang peserta dari beberapa satuan kerja (satker), di antaranya kesbangpol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM ser-

ta Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Siak,” sebutnya.

Dia berharap, peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik. Sehingga dapat menyamakan persepsi dalam membentuk dan menguatkan ekonomi, terutama di Kabupaten Bengkalis. (zul) LAYOUTER: M. YUSUF

®

Potensa

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

21

Penjualan All New Pajero Sport Capai 9.385 Unit

PRESIDEN Direktur PT Asialand, Jemmy Rahim bersama Vice president Development Asia Pasific, Nancy Cs Ning memperlihatkan bukti kerjasama setelah ditandatangani oleh kedua bilah pihak. (arl)

Gandeng PT Asialand

Melia Hotel International Kembangkan Sayap di Pekanbaru P enulis : SYAHRUL, Pekanbaru PEKANBARU - Grup hotel terkemuka dunia, Melia Hotel International mengembangkan sayapnya di Bumi Lancang Kuning. Komitmen ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara PT Asialand yang merupakan pengembang The Peak Pekanbaru & Apartment, Kamis (12/5).

Regional Vice President Asia Pacific Melia Hotel, Bernardo Cabot usai penandatanganan kerjasama mengatakan, perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan potensi industri pariwisata dan perhotelan di Pekanbaru.

"Pembukaan Melia Pekanbaru tentunya semakin menambah daya tarik Pekanbaru sebagai salah satu

DP

kota yang layak diperhitungkan di Indonesia.

Sebuah hotel berkelas di tengah masyarakat Kota Pekanbaru," jelasnya.

Dijelaskannya, perjanjian kerjasama dengan The Peak Pekanbaru mempertegas komitmen pihaknya untuk pengembangan pariwisata dan perhotelan Indonesia. "Kita tetap menjaga hubungan baik kepada para

pemilik hunian apartement The Peak. Tak perlu khawatir, kita akan lebih maksimalkan pertumbuhan dan profititabilitas yang tinggi atas unit-unit yang telah mereka miliki di gedung tertinggi di Riau ini," jelasnya.

"Properti teranyar Melia Hotel akan tersaji secara eksklusif di gedung tertinggi di Riau, The Peak pada kuartal pertama tahun 2017 mendatang. Setelah penandatangan kerjasama kita akan pacu lagi kinerja untuk finishing. Target kita Bulan Maret 2017 sudah grand opening," terangnya.

Sementara itu, GM The Peak Apartment & Perhotelan, Ari Mustari menam-

JAKARTA - Setelah diperkenalkan pada akhir Januari 2016 kemarin, sambutan hangat langsung didapatkan All New Pajero Sport.

Hingga 8 Mei 2016, Mitsubishi langsung menerima pemesanan 9.385 All New Pajero Sport melebihi prediksi awal.

Hal itu disampaikan Group Head MMC Sales Group MMC Marketing Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Imam Choeru Cahya dilansir detik.com.

"Hingga 8 Mei 2016, kami sudah menerima sekitar 9.385 SPK All New Pajero Sport," ujar Imam.

Dirinya juga menambahkan hingga saat ini Mitsubishi masih memiliki tanggung jawab sekitar 3.200 unit yang harus dikirim ke tangan konsumen.

"Sekitar 7.680 unit sudah kami kirimkan dalam bentuk wholesales, untuk

retail sekitar 6.157 unit sudah kami kirimkan ke tangan konsumen. Sehingga kurang lebih kami masih memiliki utang ke konsumen sekitar 3.200 unit.

Kami rencanakan pada awal Juni 2016 semua permintaan ini akan terpenuhi semuanya," terangnya. (int/wsl)

bahkan penandatanganan kerjasama merupakan salah satu jawaban yang memang ditunggu-tunggu selama ini, khususnya bagi para pemilik unit apartement The Peak. "Para konsumen telah lama menunggu kepastian pembukaan The Peak," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Melia Hotel semakin mempertegas posisi dan daya tarik Pekanbaru sebagai pusat perekonomian dan bisnis di Provinsi Riau. "Ini merupakan kebanggaan bagi Pekanbaru, khususnya bagi The Peak. Mudah-mudahan kerjasama semakin membawa Pekanbaru menjadi kota tujuan investasi dunia," singkatnya.*

5 Jtan*

atau Angsuran Rp 107 Ribu Perhari

Pick Up

*Syarat & Ketentuan Berlaku

Jl. H.R.Subrantas No. 23, KM 12 Panam

REDAKTUR: WISLI

Terlaris di Indonesia*

(0761) 589788 0822109001 00

LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

22

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

ADVERTORIAL

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

23

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) D

D

P

ENYUSUNAN Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2015 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat� dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

A.GAMBARAN UMUM DAERAH 1.KONDISI GEOGRAFIS DAERAH Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter dengan luas wilayah luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² dan ini berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 30,50C33,70C dengan suhu udara minimum berkisaran antara 21,60C-23,90C. curah hujan antara 26,1341,4 mm/tahun, kelembaban maksimum berkisar antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7% .

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Penduduk Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2015 sebesar 1.084.261 jiwa. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jumlah Penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan akhir Desember 2015 sebanyak 1.084.261 jiwa. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebesar 1.659 jiwa/Km2.

3.KONDISI EKONOMI Kota Pekanbaru banyak memiliki objek wisata yang cukup menarik, daya tarik kepariwisataan ini dititik beratkan pada beberapa komoditi unggulan diantaranya wisata belanja pasar bawah, danau buatan, taman rekreasi Alam Mayang, kemudian pusat pusat perbelanjaan seperti Mal yang berdiri megah serta wisata belanja buah durian yang seakan menjadi maskot kota.

Disamping itu Kota Pekanbaru juga memiliki beberapa objek wisata sejarah dan tempat rekreasi lainnya yang cukup menarik. Diantaranya masjid objek wisata sejarah yang menjadi andalan Kota Pekanbaru adalah Masjid Raya Kota Pekanbaru. Keberadaannya sebagai awal berdirinya Kota Pekanbaru patut untuk dilestarikan dan juga patut untuk diketahui oleh orang banyak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Untuk peningkatan investasi perlu senantiasa diciptakan iklim usaha yang kondusif yang dalam hal ini merupakan elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perijinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan-peraturan daerah berikut aturan pendukungnya termasuk dalam pengimplementasiannya, sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam mendorong pertumbuhan investasi di kota Pekanbaru.

Adanya perkembangan kondisi perekonomian tersebut tentunya akan menimbulkan suatu tantangan untuk dapat memposisikan kota Pekanbaru sebagai kota yang benar-benar mampu memberikan suatu kondisi lingkungan yang tidak hanya kondusif namun juga kompetitif bagi perkembangan kota itu sendiri ketika harus dihadapkan pada perkembangan kota-kota lainnya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, terutama negara-negara yang berada di wilayah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle Zone) SIJORI. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Data empat tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kota Pekanbaru.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru REDAKTUR: WISLI

KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

M pada tahun 2014 sebesar 9,05 %. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini merupakan perpaduan pertumbuhan masing-masing sektor yang ada dan Perbandingan PDRB Kota Pekanbaru dengan PDRB Provinsi Riau akan dapat dilihat perbandingan kontribusi sektor-sektor dan pertumbuhannya dapat dilihat struktur ekonomi Kota Pekanbaru yang tergambar melalui kontribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor terhadap total PDRB Pekanbaru. Dari tabel 1.4 terlihat bahwa struktur ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2014 kontribuasi didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,6 %, industri dan pengolahan sebesar 17,2%, dan sektor bangunan 27, 72%.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya perkembangan beberapa indikator perekonomian Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan diatas adalah perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru pada saat ini terutama dipengaruhi oleh sektor sekunder, dalam hal ini konstruksi. Namun kedepan perkembangan kota dipekirakan akan lebih dipengaruhi oleh sektor tersier yang meliputi bidang perdagangan dan jasa. Hal ini selaras dengan keterbatasan Kota Pekanbaru akan sumberdaya alam, baik yang terperbaharui (renewable natural resources) maupun tidak terperbaharui (unrenewable natural resources). Namun Kota Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, sebagai centre bagi daerah sekitarnya yang merupakan daerah penghasil minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain yang bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Kota Pekanbaru harus dapat berkembang menjadi kota yang mempunyai kemampuan menyediakan jasa dan pelayanan yang optimal dengan biaya yang relatif murah, sehingga mampu bersaing dengan kota-kota lain yang juga akan berkembang ditingkat lokal maupun regional.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2012 – 2017, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 sebagai acuan operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan, yaitu : TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG MADANI Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut : Kota Metropolitan, adalah Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan warga kota.

Kota Pekanbaru juga sebagai Kota Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Madani, adalah :Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Visi ini mendukung visi jangka panjang Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu. Aspek-aspek pembangunan dalam perwujudan Kota Metropolitan yang Madani sejalan dengan visi jangka panjang Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka disusun Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 20122017 sebagai berikut : 1.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2.Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai 3.Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

4.Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 5.Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Dalam Misi Walikota Pekanbaru Periode 2012-2017 terdapat 6 (enam) misi, berdasarkan analisis bahwa misi 1 (satu) dan 2 (dua) memiliki makna yang sama yaitu pengembangan sumber daya manusia, maka untuk itu dalam analisis misi RPJMD di jadikan 5 (lima) analisis.

Kelima Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2012-2017 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi

tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun. Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki skil (hard dan soft skil ) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di tengah masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik.

Disamping itu pembangunan SDM juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparatur pemerintah baik formal maupun non formal yang memiliki kompetensi dan tingkat kesehatan yang baik, berbudi luhur yang didasari keimanan dan ketaqwaan sehingga mampu bersaing serta menciptakan prinsipprinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

MISI 2 : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan miniatur kebudayaan Melayu, pembangunan kebudayaan Melayu di Kota Pekanbaru juga memberi peluang kepada kebudayaan lain untuk tumbuh dan ikut berkembang, sehingga perhatian khusus yang diberikan kepada kebudayaan Melayu dapat disinergikan dengan kebudayaan lainnya.

Menjalankan kehidupan beragama dan memiliki iman dan taqwa. berkeadilan, rukun, dan damai adalah dengan menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.

Mengingat heterogennya pendudukan kota pekanbaru baik dalam konteks etnis, budaya, suku dan agama, sangat berpotensi terjadinya gesekan dalam interaksi sosial.

MISI 3 : Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana, jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, Pekanbaru harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, pasokan energi listrik serta penanganan limbah yang berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan pada daerah di pusat kota melainkan juga pada daerah pinggiran dan daerah industri pada daerah pinggiran untuk terwujudnya pemerataan pembangunan di semua wilayah sehingga pekanbaru dapat berkembang menjadi kota Metropolis.

MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Penataan ruang yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan yang terpadu.

Model grid dan cluster yang terkendali dengan arah bangunan yang naik ke atas sebagai ganti konsep pengembangan bangunan dan tataruang yang tidak lagi meluas tidak terkendali.

MISI 5 : Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.Disamping itu, keterlibatan masyarakat secara umum dalam menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, melalui sistem ekonomi kerakyatan, akan mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat.

C. URUSAN DESENTRALISASI Belanja Langsung APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015, yang merupakan pelaksanaan dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sementara alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2,628,845,267,978,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,067,092,524,181,00.

I. Tataran Pengambil Kebijakan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Lampiran II.1, maka tingkat pencapaian kinerja, yang meliputi 13 ASPEK, 35 FOKUS dan 44 IKK, dapat dipaparkan sebagai berikut : a.Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah a.1- Peraturan tentang ketertiban penataan ruangan : Keberadaan PERDA IMB; Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur Ijin Mendirikan Bangunan dengan PERDA Kota Pekanbaru yaitu Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Retribusi IMB. Rasio Rumah Ber IMB; Sebagai pelaksanaan PERDA IMB tersebut, sampai dengan akhir tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Pekanbaru telah menerbitkan IMB sebanyak 31.314. untuk beberapa unit rumah, khususnya pada wilayah perumahan. Jumlah seluruh rumah di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 118.314 unit.

Keberadaan Perda RTRW; Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan penertiban penetaan ruang melalui IMB, berpedoman pada PERDA No. 4 Tt. 1993 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. a.2 Peraturan tentang kependudukan : Pengurusan e-KTP; Penduduk Kota Pekanbaru yang telah terekam e-KTP adalah 551.155 orang dari jumlah penduduk yang wajib rekam eKTP sebanyak 758.245 orang, dengan tingkat.

Biaya KTP; Biaya KTP dalam pelaksanaannya sesuai dengan PERDA No. 02 Th. 2012 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan

Akta Catatan Sipil.

a.3 Personil Satpol PP : Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk; Jumlah Personil Pol PP Kota Pekanbaru sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 141 personil, dengan jumlah penduduk 1.084.261 jiwa. Dengan demikian Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk di Pekanbaru adalah 1,12 per 8.000 penduduk. a.4 Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS : Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS; Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban PSK, PKL atau PMKS berpedoman pada PERDA Kota Pekanbaru PERDA No. 5 Th. 2002 tentang pembinaan PKL. a.5 Peraturan Tentang Kebersihan Kota : Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kota; Dalam pelaksanaan kebersihan Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada PERDA Kota Pekanbaru Perda No.10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kebersihan. b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah. b.1 Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah : Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007; Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan LPPD tahun 2014 kepada Gubernur Riau adalah pada bulan Februari tahun 2015. Dengan demikian pengiriman LPPD Kota Pekanbaru kepada Gubernur Riau adalah tepat waktu sesuai PP Nomor 3 tahun 2007. Sedangkan LPPD tahun 2015 telah disampaikan pada bulan Maret 2015. b.2 Penyampaian Laporan Keuangan: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan PP 8 Tahun 2006; Pengiriman Laporan Keuangan tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru sedang dalam proses penyusunan. b.3 Penyampaian Laporan Kinerja : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006; Pengiriman Laporan Kinerja tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru sedang dalam proses penyusunan. b.4 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah; di Kota Pekanbaru sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 15 urusan, yaitu : 1.Urusan Pendidikan; 2.Urusan Kesehatan ; 3.Urusan Lingkungan Hidup; 4.Urusan Sosial; 5.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6.Urusan KB/KS; 7.Urusan Pekerjaan Umum; 8.Urusan Komunikasi dan Informasi; 9.Urusan Ketahanan Pangan; 10.Urusan Kesenian; 11.Urusan Perhubungan; 12.Urusan Penanaman Modal; 13.Urusan Perumahan Rakyat; 14.Urusan Kesenian; dan 15.Pemerintahan Dalam Negeri.

13.Hubungan antar Daerah; Adapun Daerah yang telah melakukan kerjasama diantarnya 3 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang bertetangga dengan Kota Pekanbary melalui Kerjasama yang di beri nama PEKANSEKAWAN (Pekanbaru Kampar Siak dan Pelalawan) bekerjasama disegala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti jalan air dan Transportasi serta Pendidikan. Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru juga tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang rutin dalam menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

C. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah : c.1 Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Kesesuaian prioritas pembangunan; Jumlah bidang program pembangunan daerah pada tahun 2015 adalah sejumlah 7 program dari 11 program prioritas pembangunan nasional, atau mencapai 81,82 %. c.2 Kewenangan : Urusan wajib yang diselenggarakan Daerah; Pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan 26 urusan wajib dari yang diamanatkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Pekanbaru, atau mencapai 100 %. c.3 Keuangan : Waktu Penetapan PERDA APBD ; PERDA Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015.

Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005; PERDA No. 13 Th. 2008 ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja untuk pelayanan dasar; Jumlah belanja untuk pelayanan dasar pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.271.981.399.503 dari total Belanja APBD tahun 2015 sejumlah Rp. 1.859.634.402.843.

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan; Jumlah belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 348.305.962.990 dari total Belanja APBD tahun 2015 sejumlah Rp. 1.859.634.402.843 . c.4 Pelayanan Publik : Keberadaan Perda tentang standar pelayanan publik; Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. c.5 Kepegawaian : Keberadaan PNS terhadap penduduk; PNS Pemerintah Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2015 berjumlah 9.445 orang sedangkan jumlah penduduk sebanyak 1084261 orang dengan capaian rasio 0,87 %.

Sistem Informasi Kepegawaian; Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru adalah SIM Kepegawaian dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). c.6 Kelembagaan : Penataan SKPD berdasarkan PP 41/2007; Pemerintah Kota berdasarkan PP 41 Tahun 2007, Perda No.8 Th. 2013 telah menetapkan 44 SKPD. d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD d.1 Produk Peraturan Perundangan : Perda yang ditetapkan; pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD menetapakan sebanyak 6 PERDA. d.2 RAPERDA yang diajukan tahun berjalan : RAPERDA yang disetujuan DPRD pada tahun 2015; adalah sebanyak 7 RAPERDA, dari 16 RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, atau mencapai 21,42 %. e. Efektivitas Prores Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti : Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti ; pada tahun 2015 terdapat 15 keputusan DPRD yang ditindaklanjuti sebanyak 15 keputusan dengan capaian 100 %. f. Efektivitas Proses Pengambian Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindaklanjut Pelaksanaan Keputusan f.1 Tindaklanjut Keputusan Walikota : Keputusan Walikota Pekanbaru yang ditindaklanjuti; adalah sebanyak 452 Keputusan dari 452 Keputusan di tahun 2015, atau mencapai 100 %. f.2 Tindaklanjut Peraturan Walikota : Peraturan Walikota Pekanbaru yang ditindaklanjuti; adalah 36 PERWALI dari 36 Peraturan Walikota di tahun 2015, atau mencapai 100 %. g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan PERDA yang dibatalkan Pemerintah : Jumlah PERDA yang dibatalkan; dalam tahun 2015, tidak ada Perda yang dibatalkan atau dengan presentase 0 %. h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah. h.1 PERDA tentang konsultasi publik : Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang Konsultasi Publik; Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki PERDA/ PerWalkot tentang konsultasi publik. h.3 Media informasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat diakses oleh publik Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik; Media informasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat diakses oleh publik antara lain website : www.Pekanbaru.go.id, dengan fasilitas HOT SPOT, Sarana/Pelayanan Informasi Bagian Humas, Buletin PEMKOT serta acara Talkshow di Televisi. i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil i.1 Serapan Dana Perimbangan : Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan; pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.085.977.598.521,-dari dana perimbangan yang direncanakan sesuai APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 1.103.301.044,- atau yang terserap mencapai 98,43 %. i.2 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU : Belanja publik terhadap DAU; jumlah belanja publik (belanja langsung) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 776.411.106.000,- terhadap DAU sebesar Rp. 1.527.887.930.867,-. i.3Alokasi Belanja pada APBD : Belanja langsung terhadap total APBD; belanja publik/belanja langsung dari total APBD tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.527.887.930.867,- dari total Belanja APBD sebesar Rp. 2.538.356.663.705 atau mencapai persentase alokasi 60,2 %. j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman Obligasi Daerah Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Besaran PAD terhdap seluruh pendapatan dalam APBD; pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.067.092.524.181 dari total Pendapatan APBD sebesar Rp. 482.243.738.239 atau mencapai angka persentase 23,84 %. k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan APBD k.1 Kewajaran Laporan Keuangan : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru; untuk tahun anggaran 2013 Kota Pekanbaru memperoleh opini WDP dan tahun 2015 masih dalam proses audit. k.2 Besaran SILPA : Rasio SILPA terhadap total pendapatan; pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki SILPA sebesar Rp. (15.448.408.947) dari total pendapatan sebesar Rp.2.067.092.524.181 atau mencapai persentase -0,74 %. k.3 Realisasi Belanja : Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja; Realisasi belanja APBD tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.538.356.663.705 dari total anggaran Belanja APBD tahun 2015 sebesar Rp. 3.093.390.463.789,- atau sebesar 82,05 %. k.4 Pengawasan Inspektorat Kota : Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti; pada akhir tahun 2015 sebanyak 209 kasus temuan dari 118 kasus temuan BPK RI telah ditindaklanjuti, atau mencapai persentase 56 %. l. Pengelolaan Potensi Daerah l.1 Peta Potensi Daerah : Rasio realisasi PAD tahun 2015 terhadap potensi PAD 2015; adalah sebesar Rp. 554.863.814.574 dari potensi PAD tahun 2015 sebesar Rp. 482.243.738.239,- atau mencapai persentase 95 %. l.2 Peningkatan PAD : Peningkatan PAD; realisasi PAD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 482.243.738.239 sedangkan realisasi PAD tahun 2014 adalah sebesar Rp. 430.009.187.026 atau mencapai persentase 12 %

m. Torobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. m.1 Penghargaan : Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015; adalah sebanyak 3 penghargaan m.2 Pengadaan Barang dan Jasa : Keberadaan e-Procurement; Pemerintah Kota Pekanbaru telah ada memiliki E-procurement yang diterapkan sejak bulan 20 januari tahun 2009 sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 8/2009 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. m.3 Daya saing Daerah : Jumlah persetujuan investasi; jumlah realisasi izin investasi dalam tahun 2015 adalah sejumlah 14 izin.

II. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Lampiran II.2, maka tingkat pencapaian kinerja, meliputi 8 ASPEK, 17 FOKUS, dan 21 IKK , dapat dipaparkan sebagai berikut : a. Aspek Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Terdiri dari 2 fokus dengan perincian sebagai berikut : 1. Fokus Program nasional yang harus dilaksanakan oleh SKPD dinilai dari Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) , bahwa RKP menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). RKPD Kota Pekanbaru tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 yang memuat sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan dan program pembangunan serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan rencana kerja beserta pendanaan indikatif baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal pelaksanaan program yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2015 telah melaksanakan hampir semua program nasional.

2. Fokus kedua adalah Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen /LPND yang dinilai dari Keberadaan SOP SKPD pada Pemerintah Kota Pekanbaru rata-rata sudah memiliki SOP untuk pelaksanaan tugas yang ditetapkan baik oleh Walikota maupun Kepala SKPD . b] Aspek kedua adalah Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan fokus Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut peraturan menteri yang dinilai dari Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen Pelaksanaan kebijakan teknis dari pemerintah pusat telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang didukung dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Peraturan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 7 PERDA. c.] Aspek ketiga Penataan Kelembagaan Daerah dengan fokus pengisian struktur jabatan yang dinilai dari 2 Indikator yaitu : D Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Sebagai tindak lanjut dari penetapan Perda kelembagaan sesuai PP 41 Tahun 2007 kemudian dilaksanakan penataan personil untuk menduduki jabatan yang ada.

DKeberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Keberadaan jabatan fungsional di Pemerintah Kota Pekanbaru, sebarannya tidak merata pada setiap SKPD. Hanya pada SKPD tertentu keberadaan jabatan fungsional ini berada. d] Aspek keempat adalah Pengelolaan Kepegawaian dengan fokus tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait, dinilai dengan 3 indikator kinerja kunci sebagai berikut : DRasio PNS Kota Salah satu penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud diatas harus didukung dengan personil/ pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru didukung dengan 9445 PNS. D Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Dari sisi pendidikan pelatihan, pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagian besar telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. e] Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan pemerintah mengenai kelembagaan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa konsekwensi pada penerapannya di tiap SKPD. Secara keseluruhan setiap SKPD telah mempunyai Renstra, Renja, RKA hingga DPA. Dari aspek perencanaan pembangunan daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Fokus Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki SKPD dinilai dari keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan RKA SKPD, kecuali bagi SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan, maka dokumen RENSTRA merupakan satu kesatuan dari seluruh urusan yang dilaksanakan oleh SKPD. 2. Fokus kedua aspek ini adalah sinkronisasi Program Renja dengan Program RKPD dengan indikator Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Sebagian besar Program RKPD telah diakomodir dalam RENJA SKPD. 3. Fokus Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program Renja SKPD, dinilai dari Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Seluruh Program RENJA SKPD telah diakomodir dalam RKA SKPD .

4. Fokus Perencanaan pelaksanaan Program dan Anggaran dengan indikator Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Seluruh Program RENJA SKPD telah diakomodir dalam DPA SKPD. f. Aspek Pengelolaan keuangan daerah .

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

5. Fokus Laporan Keuangan SKPD,dengan indikator keberadaan laporan keuangan SKPD .

Setiap akhir tahun anggaran, masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru wajib menyusun laporan keuangan yang berupa : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) g. Aspek Pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, azas kepaqstian hukum, azas transparansi,azas efisiensi,azas akuntabilitas, azas kepastian nilai .

Pengukuruan indikator kinerja kunci pengelolaan barang milik daerah dalam suplemen LPPD ini difokuskan pada 2 hal, yaitu: 1. Fokus Manajemen asset SKPD yang dinilai dari Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Dalam pengelolaan asset SKPD, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset yang dimiliki/ dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun anggaran kepada Walikota Pekanbaru lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

2. Fokus Penggunaan asset SKPD dinilai dari jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Pengertian asset disini adalah tanah, bangunan dan barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang dalam kondisi baik yang tidak dipergunakan oleh SKPD. Sebagian besar asset yang dikuasai oleh SKPD dipergunakan untuk menunjang kegiatan SKPD. h. Apek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan baik dari , kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan pemerintah Kota Pekanbaru. Fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

Terkait aspek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat difokuskan pada 2 hal yaitu : 1. Fokus Bentuk bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat , dinilai dari Jumlah fasilitas/prasarana informasi Sebagai wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan berbagai fasilitas/prasarana untuk menjaring masukan, kritik, saran dan aspirasi dari masyarakat sebagai sarana komunikasi dan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Pemerintah. Bentuk bentuk fasilitas/ prasarana informasi yang tersedia berupa : Papan pengumuman yang hampir di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersedia dan memberikan pengumuman sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Leaflet, dibuat dalam rangka menyampaikan informasi-informasi tertentu agar dapat langsung diterima oleh masyarakat dan mengefektifkan peran/partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Mobil keliling yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adanya mobil perpustakaan keliling, mobil puskesmas keliling dan mobil patroli dari Satpol PP. Pengumuman di media massa baik cetak maupun elektronik dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain penyampaian informasi tersebut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, SKPD menyampaikan informasi melalui media massa serta kegiatan kegiatan lain.

Bentuk fasilitasi/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan telah disediakan Pos Pengaduan, baik di masing-masing SKPD terutama SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pos pengaduan yang ditujukan kepada Walikota melalui website www.Pekanbaru.go.id. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media cetak maupun media elektronik.

Dan media- media lain seperti Baliho dan Spanduk.

2. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, yang dinilai dari keberadaan survey kepuasan masyarakat Untuk memperoleh umpan balik serta mengetahui respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) kepada 140 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan hasil yang baik.

janya adalah = 100 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A adalah 100577 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 104719 orang, maka capaian kinerjanya adalah = 96 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/ MTs/Paket B sebanyak 32199 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun sebanyak 42351 orang, maka pencapaian kinerja sebesar = 76 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/MA/Paket A Merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 32264 orang dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 50007 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 64 %.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI sebanyak 65 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 100577 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,06 %.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs sebanyak 55 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 32.199 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,17 %.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/ MA Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/ MA sebanyak 68 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/ MA sebanyak 32264 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 35,69 %.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 16908 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 16952 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,74%.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 14332 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/ MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14338 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,96 %.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 14763 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14879 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,22 %.

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya sebanyak 13653 siswa dengan jumlah siswa baru pada jenjang SD/MI sebanyak 16908 siswa, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 35 %.

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK/MA sebanyak 17203 orang dengan jumlah siswa baru SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14332 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 118,78 %. Hal ini karena adanya siswa baru SMA/SMK/MA yang berasal dari lulusan SMP/MTs luar Kota Pekanbaru.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Merupakan perbandingan antara jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV keatas sebanyak 10188 orang dengan jumlah Guru SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 13328 orang, maka pencapaian kinerja= 76 %.

2) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, meliputi : Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 86,75 %.

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 14,20 %.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 34,05 %. (hanya pasien yang mendapatkan rujukan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut pada sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi).

III. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Cakupan kunjungan bayi, dengan pencaTingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan paian kinerja pelayanan minimal = 103,11 %.

Pilihan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci dalam 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan Lampiran II.3, maka tingkat pencapaian kinerja minimal urusan lingkungan hidup yang dilaksanpenyelenggaraan masing-masing urusan wajib akan oleh BLH dan DKPP, meliputi : di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun Penanganan sampah, dengan pencapa2015, yang meliputi 26 URUSAN WAJIB dengan ian kinerja pelayanan minimal = 58,88 %.

78 IKK, dapat dipaparkan sebagai berikut : Kebersihan, antara jumlah pasar tradis1) Capaian Kinerja urusan pendidikan yang ional tergolong baik dengan jumlah seluruh pasar diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pe- tradisonal, dengan pencapaian kinerja pelayanan kanbaru, meliputi : minimal = 35,69 %.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat pembuangan sampah (TPS) per Pada tahun 2015 jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ satuan penduduk, dengan pencapaian kinerja pePenitipan anak adalah sebesar 13201 orang apabila layanan minimal = 6000 per 1000 penduduk. dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal sebanyak 60831 orang, maka capaian kinerja untuk = 5,73 %.

PAUD adalah = 21 %.

Penegakan hukum lingkungan, dengan Penduduk yang berusia > 15 ta- pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %. hun melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tu- 4) Tingkat pencapaian standar pelayanan lis adalah 710728 orang dan bila dibandingkan minimal urusan pekerjaan umum yang dilaksandengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas akan oleh Dinas PU dan Dinas Tata Kota dan Pesebanyak 710728 orang, maka capaian kiner- rumahan, meliputi :

REDAKTUR: WISLI

Panjang jalan kota dalam kondisi baik, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 68,51 %.

Rumah tangga bersanitasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,47 %.

Kawasan kumuh, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,07 %.

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan tata ruang yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Tata Kota dan Perumahan, meliputi : Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 24,76 %.

6) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERDA yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2011-2016.

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

7) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Kota dan Permukiman, meliputi : 35. Rumah tangga pengguna air bersih, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 92 %.

Lingkungan permukiman kumuh, dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal = 0,07 %.

Rumah layak huni, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 96,99 %.

8) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi : Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,02548 (Kota Pekanbaru memiliki 6 unit gelanggang remaja).

Lapangan olah raga, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,23074 (Pekanbaru memiliki 279 unit lapangan olah raga).

9) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi : 10) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, meliputi : Koperasi aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 39,94 %.

Usaha Mikro dan Kecil, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 95,08 %.

15) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan KB dan KS yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdataan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi : Prevalensi peserta KB aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 73,02 %.

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 2,15 %.

=

= %

16) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi : Angkutan darat, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 11,18 %.

17) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, dan Bagian Humas Setda Kota Pekanbaru, meliputi : Web site milik pemerintah daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada : www.Pekanbaru.go.id Pameran/Expo, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 7 kali yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

18) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perkotaan Setda Kota Pekanbaru bersama Kantor Pertanahan Pekanbaru, meliputi : Luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 28,48 % .

Penyelesaian kasus tanah negara, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Penyelesaian ijin lokasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

19) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesbang dan politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kerbang dan Politik Kota Pekanbaru, meliputi : Kegiatan pembinaan politik daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 2 kali kegiatan pembinaan politik daerah.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 2 kali kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP. 20) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekanbaru, meliputi : Sistem informasi manajemen Pemda, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 4 buah yang antara lain terdiri dari : SIPKD (Pelayanan BPKAD), SIMDA BMD (Pelayanan BPKAD), Electronic Paperless Office (Pelayanan Bagian Organisasi), Aplikasi Absensi Sisik Jari (Pelayanan Absensi Bagian Organisasi), SIMPEG Guru (Pelayanan Kepegawaian BKD), SIMPATDA (Pelayanan Pajak Daerah Dispenda), POSPBB (Pelayanan PPB Dispenda),

=

=

=

=

%

=

=

=

% = =

=

%

= %

=

= %

= %

=%

=

%

= %

=

11) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi : Kepemilikan KTP, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 65,27 %.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 35,69 % penduduk yang memiliki akta kelahiran 360848 jiwa dari = 1.084.621 jiwa penduduk Kota Pekanbaru.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Sudah diterapkan NIK Nasional sesuai PP 26/2009 dan PP 32/2010.

12) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan Ketenaga kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial , meliputi : Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 % (pekerja/ buruh peserta program jamsostek aktif 76.010 orang dengan jumlah pekerja/buruh 76.010 orang).

Tingkat partisipasi angkatan kerja, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 122,18 %.

D

= %

= %

= %

%

=

= %

=

=

%

13) Tingkat pencapaian standar pelayanan = minimal urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Peri- kanan serta Bagian Perekonomian Setda Kota Pe= % kanbaru, meliputi : = Regulasi ketahanan pangan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 188.45-239/2010 tentang Susunan Personil Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Ketersediaan pangan utama, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 1065 kg kali 1.084 orang penduduk per jum= lah penduduk 1.084.261 orang.

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan pembedayaan perempuan dan = perlindngan anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdataan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi : Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 3,97 %.

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, dengan tingkat pencapaian kinerja

pelayanan minimal = 99,99 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 5,05 %.

=

= %

=

=

=

=

WA KO APEKANBARU

= %

=

H

U M LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

22

ADVERTORIAL

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

23

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

D H DU M

P

ENYUSUNAN Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Pekanbaru Tahun 2015 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat� dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

A.GAMBARAN UMUM DAERAH 1.KONDISI GEOGRAFIS DAERAH Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter dengan luas wilayah luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² dan ini berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 30,50C33,70C dengan suhu udara minimum berkisaran antara 21,60C-23,90C. curah hujan antara 26,1341,4 mm/tahun, kelembaban maksimum berkisar antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7% .

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Penduduk Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2015 sebesar 1.084.261 jiwa. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru jumlah Penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan akhir Desember 2015 sebanyak 1.084.261 jiwa. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebesar 1.659 jiwa/Km2.

3.KONDISI EKONOMI Kota Pekanbaru banyak memiliki objek wisata yang cukup menarik, daya tarik kepariwisataan ini dititik beratkan pada beberapa komoditi unggulan diantaranya wisata belanja pasar bawah, danau buatan, taman rekreasi Alam Mayang, kemudian pusat pusat perbelanjaan seperti Mal yang berdiri megah serta wisata belanja buah durian yang seakan menjadi maskot kota.

Disamping itu Kota Pekanbaru juga memiliki beberapa objek wisata sejarah dan tempat rekreasi lainnya yang cukup menarik. Diantaranya masjid objek wisata sejarah yang menjadi andalan Kota Pekanbaru adalah Masjid Raya Kota Pekanbaru. Keberadaannya sebagai awal berdirinya Kota Pekanbaru patut untuk dilestarikan dan juga patut untuk diketahui oleh orang banyak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Untuk peningkatan investasi perlu senantiasa diciptakan iklim usaha yang kondusif yang dalam hal ini merupakan elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perijinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan-peraturan daerah berikut aturan pendukungnya termasuk dalam pengimplementasiannya, sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam mendorong pertumbuhan investasi di kota Pekanbaru.

Adanya perkembangan kondisi perekonomian tersebut tentunya akan menimbulkan suatu tantangan untuk dapat memposisikan kota Pekanbaru sebagai kota yang benar-benar mampu memberikan suatu kondisi lingkungan yang tidak hanya kondusif namun juga kompetitif bagi perkembangan kota itu sendiri ketika harus dihadapkan pada perkembangan kota-kota lainnya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, terutama negara-negara yang berada di wilayah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle Zone) SIJORI. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Data empat tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kota Pekanbaru.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru REDAKTUR: WISLI

pada tahun 2014 sebesar 9,05 %. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini merupakan perpaduan pertumbuhan masing-masing sektor yang ada dan Perbandingan PDRB Kota Pekanbaru dengan PDRB Provinsi Riau akan dapat dilihat perbandingan kontribusi sektor-sektor dan pertumbuhannya dapat dilihat struktur ekonomi Kota Pekanbaru yang tergambar melalui kontribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor terhadap total PDRB Pekanbaru. Dari tabel 1.4 terlihat bahwa struktur ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2014 kontribuasi didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,6 %, industri dan pengolahan sebesar 17,2%, dan sektor bangunan 27, 72%.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya perkembangan beberapa indikator perekonomian Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan diatas adalah perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru pada saat ini terutama dipengaruhi oleh sektor sekunder, dalam hal ini konstruksi. Namun kedepan perkembangan kota dipekirakan akan lebih dipengaruhi oleh sektor tersier yang meliputi bidang perdagangan dan jasa. Hal ini selaras dengan keterbatasan Kota Pekanbaru akan sumberdaya alam, baik yang terperbaharui (renewable natural resources) maupun tidak terperbaharui (unrenewable natural resources). Namun Kota Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, sebagai centre bagi daerah sekitarnya yang merupakan daerah penghasil minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain yang bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Kota Pekanbaru harus dapat berkembang menjadi kota yang mempunyai kemampuan menyediakan jasa dan pelayanan yang optimal dengan biaya yang relatif murah, sehingga mampu bersaing dengan kota-kota lain yang juga akan berkembang ditingkat lokal maupun regional.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2012 – 2017, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 sebagai acuan operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan, yaitu : TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG MADANI Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut : Kota Metropolitan, adalah Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan warga kota.

Kota Pekanbaru juga sebagai Kota Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Madani, adalah :Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Visi ini mendukung visi jangka panjang Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu. Aspek-aspek pembangunan dalam perwujudan Kota Metropolitan yang Madani sejalan dengan visi jangka panjang Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka disusun Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 20122017 sebagai berikut : 1.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2.Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai 3.Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

4.Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 5.Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Dalam Misi Walikota Pekanbaru Periode 2012-2017 terdapat 6 (enam) misi, berdasarkan analisis bahwa misi 1 (satu) dan 2 (dua) memiliki makna yang sama yaitu pengembangan sumber daya manusia, maka untuk itu dalam analisis misi RPJMD di jadikan 5 (lima) analisis.

Kelima Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2012-2017 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi

tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun. Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki skil (hard dan soft skil ) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di tengah masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik.

Disamping itu pembangunan SDM juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparatur pemerintah baik formal maupun non formal yang memiliki kompetensi dan tingkat kesehatan yang baik, berbudi luhur yang didasari keimanan dan ketaqwaan sehingga mampu bersaing serta menciptakan prinsipprinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

MISI 2 : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan miniatur kebudayaan Melayu, pembangunan kebudayaan Melayu di Kota Pekanbaru juga memberi peluang kepada kebudayaan lain untuk tumbuh dan ikut berkembang, sehingga perhatian khusus yang diberikan kepada kebudayaan Melayu dapat disinergikan dengan kebudayaan lainnya.

Menjalankan kehidupan beragama dan memiliki iman dan taqwa. berkeadilan, rukun, dan damai adalah dengan menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.

Mengingat heterogennya pendudukan kota pekanbaru baik dalam konteks etnis, budaya, suku dan agama, sangat berpotensi terjadinya gesekan dalam interaksi sosial.

MISI 3 : Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana, jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, Pekanbaru harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, pasokan energi listrik serta penanganan limbah yang berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan pada daerah di pusat kota melainkan juga pada daerah pinggiran dan daerah industri pada daerah pinggiran untuk terwujudnya pemerataan pembangunan di semua wilayah sehingga pekanbaru dapat berkembang menjadi kota Metropolis.

MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Penataan ruang yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan yang terpadu.

Model grid dan cluster yang terkendali dengan arah bangunan yang naik ke atas sebagai ganti konsep pengembangan bangunan dan tataruang yang tidak lagi meluas tidak terkendali.

MISI 5 : Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

Untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.Disamping itu, keterlibatan masyarakat secara umum dalam menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, melalui sistem ekonomi kerakyatan, akan mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat.

C. URUSAN DESENTRALISASI Belanja Langsung APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015, yang merupakan pelaksanaan dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sementara alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2,628,845,267,978,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,067,092,524,181,00.

I. Tataran Pengambil Kebijakan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Lampiran II.1, maka tingkat pencapaian kinerja, yang meliputi 13 ASPEK, 35 FOKUS dan 44 IKK, dapat dipaparkan sebagai berikut : a.Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah a.1- Peraturan tentang ketertiban penataan ruangan : Keberadaan PERDA IMB; Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur Ijin Mendirikan Bangunan dengan PERDA Kota Pekanbaru yaitu Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Retribusi IMB. Rasio Rumah Ber IMB; Sebagai pelaksanaan PERDA IMB tersebut, sampai dengan akhir tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Pekanbaru telah menerbitkan IMB sebanyak 31.314. untuk beberapa unit rumah, khususnya pada wilayah perumahan. Jumlah seluruh rumah di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 118.314 unit.

Keberadaan Perda RTRW; Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan penertiban penetaan ruang melalui IMB, berpedoman pada PERDA No. 4 Tt. 1993 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. a.2 Peraturan tentang kependudukan : Pengurusan e-KTP; Penduduk Kota Pekanbaru yang telah terekam e-KTP adalah 551.155 orang dari jumlah penduduk yang wajib rekam eKTP sebanyak 758.245 orang, dengan tingkat.

Biaya KTP; Biaya KTP dalam pelaksanaannya sesuai dengan PERDA No. 02 Th. 2012 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan

Akta Catatan Sipil.

a.3 Personil Satpol PP : Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk; Jumlah Personil Pol PP Kota Pekanbaru sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 141 personil, dengan jumlah penduduk 1.084.261 jiwa. Dengan demikian Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk di Pekanbaru adalah 1,12 per 8.000 penduduk. a.4 Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS : Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS; Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban PSK, PKL atau PMKS berpedoman pada PERDA Kota Pekanbaru PERDA No. 5 Th. 2002 tentang pembinaan PKL. a.5 Peraturan Tentang Kebersihan Kota : Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kota; Dalam pelaksanaan kebersihan Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada PERDA Kota Pekanbaru Perda No.10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kebersihan. b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah. b.1 Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah : Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007; Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan LPPD tahun 2014 kepada Gubernur Riau adalah pada bulan Februari tahun 2015. Dengan demikian pengiriman LPPD Kota Pekanbaru kepada Gubernur Riau adalah tepat waktu sesuai PP Nomor 3 tahun 2007. Sedangkan LPPD tahun 2015 telah disampaikan pada bulan Maret 2015. b.2 Penyampaian Laporan Keuangan: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan PP 8 Tahun 2006; Pengiriman Laporan Keuangan tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru sedang dalam proses penyusunan. b.3 Penyampaian Laporan Kinerja : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006; Pengiriman Laporan Kinerja tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru sedang dalam proses penyusunan. b.4 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah; di Kota Pekanbaru sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 15 urusan, yaitu : 1.Urusan Pendidikan; 2.Urusan Kesehatan ; 3.Urusan Lingkungan Hidup; 4.Urusan Sosial; 5.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6.Urusan KB/KS; 7.Urusan Pekerjaan Umum; 8.Urusan Komunikasi dan Informasi; 9.Urusan Ketahanan Pangan; 10.Urusan Kesenian; 11.Urusan Perhubungan; 12.Urusan Penanaman Modal; 13.Urusan Perumahan Rakyat; 14.Urusan Kesenian; dan 15.Pemerintahan Dalam Negeri.

13.Hubungan antar Daerah; Adapun Daerah yang telah melakukan kerjasama diantarnya 3 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang bertetangga dengan Kota Pekanbary melalui Kerjasama yang di beri nama PEKANSEKAWAN (Pekanbaru Kampar Siak dan Pelalawan) bekerjasama disegala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti jalan air dan Transportasi serta Pendidikan. Selanjutnya Pemerintah Kota Pekanbaru juga tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang rutin dalam menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

C. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah : c.1 Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Kesesuaian prioritas pembangunan; Jumlah bidang program pembangunan daerah pada tahun 2015 adalah sejumlah 7 program dari 11 program prioritas pembangunan nasional, atau mencapai 81,82 %. c.2 Kewenangan : Urusan wajib yang diselenggarakan Daerah; Pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan 26 urusan wajib dari yang diamanatkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Pekanbaru, atau mencapai 100 %. c.3 Keuangan : Waktu Penetapan PERDA APBD ; PERDA Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015.

Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005; PERDA No. 13 Th. 2008 ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja untuk pelayanan dasar; Jumlah belanja untuk pelayanan dasar pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.271.981.399.503 dari total Belanja APBD tahun 2015 sejumlah Rp. 1.859.634.402.843.

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan; Jumlah belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 348.305.962.990 dari total Belanja APBD tahun 2015 sejumlah Rp. 1.859.634.402.843 . c.4 Pelayanan Publik : Keberadaan Perda tentang standar pelayanan publik; Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. c.5 Kepegawaian : Keberadaan PNS terhadap penduduk; PNS Pemerintah Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2015 berjumlah 9.445 orang sedangkan jumlah penduduk sebanyak 1084261 orang dengan capaian rasio 0,87 %.

Sistem Informasi Kepegawaian; Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru adalah SIM Kepegawaian dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). c.6 Kelembagaan : Penataan SKPD berdasarkan PP 41/2007; Pemerintah Kota berdasarkan PP 41 Tahun 2007, Perda No.8 Th. 2013 telah menetapkan 44 SKPD. d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD d.1 Produk Peraturan Perundangan : Perda yang ditetapkan; pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD menetapakan sebanyak 6 PERDA. d.2 RAPERDA yang diajukan tahun berjalan : RAPERDA yang disetujuan DPRD pada tahun 2015; adalah sebanyak 7 RAPERDA, dari 16 RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, atau mencapai 21,42 %. e. Efektivitas Prores Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti : Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti ; pada tahun 2015 terdapat 15 keputusan DPRD yang ditindaklanjuti sebanyak 15 keputusan dengan capaian 100 %. f. Efektivitas Proses Pengambian Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindaklanjut Pelaksanaan Keputusan f.1 Tindaklanjut Keputusan Walikota : Keputusan Walikota Pekanbaru yang ditindaklanjuti; adalah sebanyak 452 Keputusan dari 452 Keputusan di tahun 2015, atau mencapai 100 %. f.2 Tindaklanjut Peraturan Walikota : Peraturan Walikota Pekanbaru yang ditindaklanjuti; adalah 36 PERWALI dari 36 Peraturan Walikota di tahun 2015, atau mencapai 100 %. g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan PERDA yang dibatalkan Pemerintah : Jumlah PERDA yang dibatalkan; dalam tahun 2015, tidak ada Perda yang dibatalkan atau dengan presentase 0 %. h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah. h.1 PERDA tentang konsultasi publik : Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang Konsultasi Publik; Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki PERDA/ PerWalkot tentang konsultasi publik. h.3 Media informasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat diakses oleh publik Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik; Media informasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat diakses oleh publik antara lain website : www.Pekanbaru.go.id, dengan fasilitas HOT SPOT, Sarana/Pelayanan Informasi Bagian Humas, Buletin PEMKOT serta acara Talkshow di Televisi. i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil i.1 Serapan Dana Perimbangan : Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan; pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.085.977.598.521,-dari dana perimbangan yang direncanakan sesuai APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 1.103.301.044,- atau yang terserap mencapai 98,43 %. i.2 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU : Belanja publik terhadap DAU; jumlah belanja publik (belanja langsung) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 776.411.106.000,- terhadap DAU sebesar Rp. 1.527.887.930.867,-. i.3Alokasi Belanja pada APBD : Belanja langsung terhadap total APBD; belanja publik/belanja langsung dari total APBD tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.527.887.930.867,- dari total Belanja APBD sebesar Rp. 2.538.356.663.705 atau mencapai persentase alokasi 60,2 %. j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman Obligasi Daerah Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Besaran PAD terhdap seluruh pendapatan dalam APBD; pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.067.092.524.181 dari total Pendapatan APBD sebesar Rp. 482.243.738.239 atau mencapai angka persentase 23,84 %. k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan APBD k.1 Kewajaran Laporan Keuangan : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru; untuk tahun anggaran 2013 Kota Pekanbaru memperoleh opini WDP dan tahun 2015 masih dalam proses audit. k.2 Besaran SILPA : Rasio SILPA terhadap total pendapatan; pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki SILPA sebesar Rp. (15.448.408.947) dari total pendapatan sebesar Rp.2.067.092.524.181 atau mencapai persentase -0,74 %. k.3 Realisasi Belanja : Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja; Realisasi belanja APBD tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.538.356.663.705 dari total anggaran Belanja APBD tahun 2015 sebesar Rp. 3.093.390.463.789,- atau sebesar 82,05 %. k.4 Pengawasan Inspektorat Kota : Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti; pada akhir tahun 2015 sebanyak 209 kasus temuan dari 118 kasus temuan BPK RI telah ditindaklanjuti, atau mencapai persentase 56 %. l. Pengelolaan Potensi Daerah l.1 Peta Potensi Daerah : Rasio realisasi PAD tahun 2015 terhadap potensi PAD 2015; adalah sebesar Rp. 554.863.814.574 dari potensi PAD tahun 2015 sebesar Rp. 482.243.738.239,- atau mencapai persentase 95 %. l.2 Peningkatan PAD : Peningkatan PAD; realisasi PAD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 482.243.738.239 sedangkan realisasi PAD tahun 2014 adalah sebesar Rp. 430.009.187.026 atau mencapai persentase 12 %

m. Torobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. m.1 Penghargaan : Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015; adalah sebanyak 3 penghargaan m.2 Pengadaan Barang dan Jasa : Keberadaan e-Procurement; Pemerintah Kota Pekanbaru telah ada memiliki E-procurement yang diterapkan sejak bulan 20 januari tahun 2009 sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 8/2009 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. m.3 Daya saing Daerah : Jumlah persetujuan investasi; jumlah realisasi izin investasi dalam tahun 2015 adalah sejumlah 14 izin.

II. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Lampiran II.2, maka tingkat pencapaian kinerja, meliputi 8 ASPEK, 17 FOKUS, dan 21 IKK , dapat dipaparkan sebagai berikut : a. Aspek Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Terdiri dari 2 fokus dengan perincian sebagai berikut : 1. Fokus Program nasional yang harus dilaksanakan oleh SKPD dinilai dari Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) , bahwa RKP menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). RKPD Kota Pekanbaru tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 yang memuat sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan dan program pembangunan serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan rencana kerja beserta pendanaan indikatif baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal pelaksanaan program yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2015 telah melaksanakan hampir semua program nasional.

2. Fokus kedua adalah Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen /LPND yang dinilai dari Keberadaan SOP SKPD pada Pemerintah Kota Pekanbaru rata-rata sudah memiliki SOP untuk pelaksanaan tugas yang ditetapkan baik oleh Walikota maupun Kepala SKPD . b] Aspek kedua adalah Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan fokus Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut peraturan menteri yang dinilai dari Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen Pelaksanaan kebijakan teknis dari pemerintah pusat telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang didukung dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Peraturan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 7 PERDA. c.] Aspek ketiga Penataan Kelembagaan Daerah dengan fokus pengisian struktur jabatan yang dinilai dari 2 Indikator yaitu : D Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Sebagai tindak lanjut dari penetapan Perda kelembagaan sesuai PP 41 Tahun 2007 kemudian dilaksanakan penataan personil untuk menduduki jabatan yang ada.

DKeberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Keberadaan jabatan fungsional di Pemerintah Kota Pekanbaru, sebarannya tidak merata pada setiap SKPD. Hanya pada SKPD tertentu keberadaan jabatan fungsional ini berada. d] Aspek keempat adalah Pengelolaan Kepegawaian dengan fokus tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait, dinilai dengan 3 indikator kinerja kunci sebagai berikut : DRasio PNS Kota Salah satu penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud diatas harus didukung dengan personil/ pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru didukung dengan 9445 PNS. D Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Dari sisi pendidikan pelatihan, pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagian besar telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. e] Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan pemerintah mengenai kelembagaan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa konsekwensi pada penerapannya di tiap SKPD. Secara keseluruhan setiap SKPD telah mempunyai Renstra, Renja, RKA hingga DPA. Dari aspek perencanaan pembangunan daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Fokus Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki SKPD dinilai dari keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan RKA SKPD, kecuali bagi SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan, maka dokumen RENSTRA merupakan satu kesatuan dari seluruh urusan yang dilaksanakan oleh SKPD. 2. Fokus kedua aspek ini adalah sinkronisasi Program Renja dengan Program RKPD dengan indikator Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Sebagian besar Program RKPD telah diakomodir dalam RENJA SKPD. 3. Fokus Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program Renja SKPD, dinilai dari Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Seluruh Program RENJA SKPD telah diakomodir dalam RKA SKPD .

4. Fokus Perencanaan pelaksanaan Program dan Anggaran dengan indikator Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Seluruh Program RENJA SKPD telah diakomodir dalam DPA SKPD. f. Aspek Pengelolaan keuangan daerah .

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

5. Fokus Laporan Keuangan SKPD,dengan indikator keberadaan laporan keuangan SKPD .

Setiap akhir tahun anggaran, masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru wajib menyusun laporan keuangan yang berupa : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) g. Aspek Pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, azas kepaqstian hukum, azas transparansi,azas efisiensi,azas akuntabilitas, azas kepastian nilai .

Pengukuruan indikator kinerja kunci pengelolaan barang milik daerah dalam suplemen LPPD ini difokuskan pada 2 hal, yaitu: 1. Fokus Manajemen asset SKPD yang dinilai dari Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Dalam pengelolaan asset SKPD, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset yang dimiliki/ dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun anggaran kepada Walikota Pekanbaru lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

2. Fokus Penggunaan asset SKPD dinilai dari jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Pengertian asset disini adalah tanah, bangunan dan barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang dalam kondisi baik yang tidak dipergunakan oleh SKPD. Sebagian besar asset yang dikuasai oleh SKPD dipergunakan untuk menunjang kegiatan SKPD. h. Apek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan baik dari , kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan pemerintah Kota Pekanbaru. Fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

Terkait aspek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat difokuskan pada 2 hal yaitu : 1. Fokus Bentuk bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat , dinilai dari Jumlah fasilitas/prasarana informasi Sebagai wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan berbagai fasilitas/prasarana untuk menjaring masukan, kritik, saran dan aspirasi dari masyarakat sebagai sarana komunikasi dan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Pemerintah. Bentuk bentuk fasilitas/ prasarana informasi yang tersedia berupa : Papan pengumuman yang hampir di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersedia dan memberikan pengumuman sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Leaflet, dibuat dalam rangka menyampaikan informasi-informasi tertentu agar dapat langsung diterima oleh masyarakat dan mengefektifkan peran/partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Mobil keliling yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adanya mobil perpustakaan keliling, mobil puskesmas keliling dan mobil patroli dari Satpol PP. Pengumuman di media massa baik cetak maupun elektronik dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain penyampaian informasi tersebut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, SKPD menyampaikan informasi melalui media massa serta kegiatan kegiatan lain.

Bentuk fasilitasi/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan telah disediakan Pos Pengaduan, baik di masing-masing SKPD terutama SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pos pengaduan yang ditujukan kepada Walikota melalui website www.Pekanbaru.go.id. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media cetak maupun media elektronik.

Dan media- media lain seperti Baliho dan Spanduk.

2. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, yang dinilai dari keberadaan survey kepuasan masyarakat Untuk memperoleh umpan balik serta mengetahui respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) kepada 140 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan hasil yang baik.

janya adalah = 100 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A adalah 100577 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 104719 orang, maka capaian kinerjanya adalah = 96 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/ MTs/Paket B sebanyak 32199 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun sebanyak 42351 orang, maka pencapaian kinerja sebesar = 76 %.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/MA/Paket A Merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 32264 orang dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 50007 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 64 %.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI sebanyak 65 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 100577 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,06 %.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs sebanyak 55 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 32.199 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,17 %.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/ MA Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/ MA sebanyak 68 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/ MA sebanyak 32264 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 35,69 %.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 16908 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 16952 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,74%.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 14332 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/ MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14338 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,96 %.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 14763 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14879 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,22 %.

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya sebanyak 13653 siswa dengan jumlah siswa baru pada jenjang SD/MI sebanyak 16908 siswa, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 35 %.

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK/MA sebanyak 17203 orang dengan jumlah siswa baru SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14332 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 118,78 %. Hal ini karena adanya siswa baru SMA/SMK/MA yang berasal dari lulusan SMP/MTs luar Kota Pekanbaru.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Merupakan perbandingan antara jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV keatas sebanyak 10188 orang dengan jumlah Guru SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 13328 orang, maka pencapaian kinerja= 76 %.

2) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, meliputi : Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 86,75 %.

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 14,20 %.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 34,05 %. (hanya pasien yang mendapatkan rujukan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut pada sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi).

III. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Cakupan kunjungan bayi, dengan pencaTingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan paian kinerja pelayanan minimal = 103,11 %.

Pilihan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci dalam 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan Lampiran II.3, maka tingkat pencapaian kinerja minimal urusan lingkungan hidup yang dilaksanpenyelenggaraan masing-masing urusan wajib akan oleh BLH dan DKPP, meliputi : di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun Penanganan sampah, dengan pencapa2015, yang meliputi 26 URUSAN WAJIB dengan ian kinerja pelayanan minimal = 58,88 %.

78 IKK, dapat dipaparkan sebagai berikut : Kebersihan, antara jumlah pasar tradis1) Capaian Kinerja urusan pendidikan yang ional tergolong baik dengan jumlah seluruh pasar diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pe- tradisonal, dengan pencapaian kinerja pelayanan kanbaru, meliputi : minimal = 35,69 %.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat pembuangan sampah (TPS) per Pada tahun 2015 jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ satuan penduduk, dengan pencapaian kinerja pePenitipan anak adalah sebesar 13201 orang apabila layanan minimal = 6000 per 1000 penduduk. dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal sebanyak 60831 orang, maka capaian kinerja untuk = 5,73 %.

PAUD adalah = 21 %.

Penegakan hukum lingkungan, dengan Penduduk yang berusia > 15 ta- pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %. hun melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tu- 4) Tingkat pencapaian standar pelayanan lis adalah 710728 orang dan bila dibandingkan minimal urusan pekerjaan umum yang dilaksandengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas akan oleh Dinas PU dan Dinas Tata Kota dan Pesebanyak 710728 orang, maka capaian kiner- rumahan, meliputi : REDAKTUR: WISLI

Panjang jalan kota dalam kondisi baik, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 68,51 %.

Rumah tangga bersanitasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,47 %.

Kawasan kumuh, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,07 %.

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan tata ruang yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Tata Kota dan Perumahan, meliputi : Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 24,76 %.

6) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERDA yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2011-2016.

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

7) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Kota dan Permukiman, meliputi : 35. Rumah tangga pengguna air bersih, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 92 %.

Lingkungan permukiman kumuh, dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal = 0,07 %.

Rumah layak huni, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 96,99 %.

8) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi : Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,02548 (Kota Pekanbaru memiliki 6 unit gelanggang remaja).

Lapangan olah raga, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,23074 (Pekanbaru memiliki 279 unit lapangan olah raga).

9) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi : 10) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, meliputi : Koperasi aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 39,94 %.

Usaha Mikro dan Kecil, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 95,08 %.

11) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi : Kepemilikan KTP, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 65,27 %.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 35,69 % penduduk yang memiliki akta kelahiran 360848 jiwa dari 1.084.621 jiwa penduduk Kota Pekanbaru.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Sudah diterapkan NIK Nasional sesuai PP 26/2009 dan PP 32/2010.

12) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan Ketenaga kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial , meliputi : Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 % (pekerja/ buruh peserta program jamsostek aktif 76.010 orang dengan jumlah pekerja/buruh 76.010 orang).

Tingkat partisipasi angkatan kerja, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 122,18 %.

H D

15) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan KB dan KS yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdataan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi : Prevalensi peserta KB aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 73,02 %.

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 2,15 %.

=

= %

16) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi : Angkutan darat, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 11,18 %.

17) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, dan Bagian Humas Setda Kota Pekanbaru, meliputi : Web site milik pemerintah daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada : www.Pekanbaru.go.id Pameran/Expo, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 7 kali yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

18) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perkotaan Setda Kota Pekanbaru bersama Kantor Pertanahan Pekanbaru, meliputi : Luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 28,48 % .

Penyelesaian kasus tanah negara, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

Penyelesaian ijin lokasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

19) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesbang dan politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kerbang dan Politik Kota Pekanbaru, meliputi : Kegiatan pembinaan politik daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 2 kali kegiatan pembinaan politik daerah.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 2 kali kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP. 20) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekanbaru, meliputi : Sistem informasi manajemen Pemda, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 4 buah yang antara lain terdiri dari : SIPKD (Pelayanan BPKAD), SIMDA BMD (Pelayanan BPKAD), Electronic Paperless Office (Pelayanan Bagian Organisasi), Aplikasi Absensi Sisik Jari (Pelayanan Absensi Bagian Organisasi), SIMPEG Guru (Pelayanan Kepegawaian BKD), SIMPATDA (Pelayanan Pajak Daerah Dispenda), POSPBB (Pelayanan PPB Dispenda),

=

=

=

=

%

=

=

=

% = =

=

%

= %

=

= %

= %

= %

=

%

= %

=

=

= %

=

= %

= %

=

= %

=

= %

=

=

%

13) Tingkat pencapaian standar pelayanan = minimal urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Peri- kanan serta Bagian Perekonomian Setda Kota Pe= % kanbaru, meliputi : = Regulasi ketahanan pangan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 188.45-239/2010 tentang Susunan Personil Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Ketersediaan pangan utama, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 1065 kg kali 1.084 orang penduduk per jum= lah penduduk 1.084.261 orang.

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal urusan pembedayaan perempuan dan = perlindngan anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdataan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi : Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 3,97 %.

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, dengan tingkat pencapaian kinerja

pelayanan minimal = 99,99 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 5,05 %.

%

=

=

=

WAL KOTA PEKANBARU

= %

=

H

U M LAYOUTER: RIKI SETIAWAN

METRO RIAU

JUMAT, 13 MEI 2016

WINSTAR HOTEL

Ex Staling East & Additional Tals..

Ex Longest & Be Happy Staying...

Countdown Check-In

Bussines to Bussiness

(Starting From Rp. 300.000/net)

(Starting From RP. 300.000/net)

(starting From Rp. 240.000/net) Staying Maximal 4 Hours

Bonus Local Newspaper

Check-In Starts From 02.01 am Free Laundry 4 pcs Including Breakfast 2 pax

Bonus Extrabed 1 pc

C/O Next Day (Stay 2 Day)

Customer Global Bonus

Jl. M. Ali No. 118 Pekanbaru 28155 Riau - Indoneisia

(Room Package)

Phone +62 761 23588

WINSTAR

Bonus Laundry 4 pcs/room

Email ; reservation@winstar-hotel.com

HOTEL

Bonus Breakfast 3 pax

info@winstar-hotel.com Winstar Hotel

@WinstarHotel

24

Winstar Hotel

(Room Package)

Partime Staying By You..

(Room Package)

Room Only

WWW.WINSTARHOTEL.COM

Maju Bersama Anda START FROM

242.2 JT*

KUNJUNGI SHOWROOM KAMI SETIAP S ETIAP S SENIN ENIN - S SABTU ABTU 0 08.00-17.00 8.00-17.00 dan dan MINGGU M INGGU 1 10.00-16.00 0.00-16.00 (khusus (khusus penjualan) penjualan)

*Dapatkan Discount Jasa Service s/d 50% Bagi Unit KIA yang Sudah Tidak Warranty

Syarat & Ketentuan Berlaku

ANGSURAN

MULAI

5JUTA*

DP MULAI

10 JT*

DP MULAI

15JT*

BUNGA

0%

/1 TAHUN

PT. KERTAJAYA UTAMA GROUP MENJANGKAU SELURUH RIAU

•HONDA SOEKARNO HATTA Jl. Soekarno Hatta No. 168 Pekanbaru: Telp. (0761) 588900, 589888, 858589, Fax. (0761)31519 Booking Service : 0813 7171 4402 Hotline : (24 jam) 0761-3038668 •HONDA SM. AMIN Jl. SM.Amin No. 168 pekanbaru: Telp (0761) 8418517 / 8419517 Booking Service : 0811 7515 288 Hotline : (24 jam) 0813 8141 1510 •HONDA SOEKARNO HATTA DURI Jl. Hangtuah No.168 A & B (Depan Mesjid Arafah) Telp. 0823 8726 9111 / 0852 7457 1994

PT. SEDAYU Jl. Soekarno Hatta No. 78 Pekanbaru,Telp (0761) 39016 Fax (0761) 39017