The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
BE
Diserahkan Langsung Oleh :
Dewan PeRS
0 13
ST O
Berwawasan dan Berkepribadian
LuLus verifikasi faktuaL Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ARD
GOLD WINN E
W IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
AP F SU MATERA NEWSP
sEnIn, 11 dEsEMbER 2017 M 22 RabiuL awaL 1439 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Kasus HAM Masih Jadi PR
Laporan Pelanggaran Paling banyak Soal Polisi-Pemda
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas diselesaikan pemerintah. Termasuk pula masalah pelanggaran HAM masa lalu.
PERInGATAn HARI HAM sEdUnIA - Sejumlah warga membubuhkan tanda tangan di atas spanduk saat kampanye tolak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Car Free Day Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/12). Kegiatan itu untuk memperingati Hari Hak asasi Manusia (HaM) Sedunia. (antara)
Saya menyadari masih ba nyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal pe negakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM JOkO WIdOdO Presiden Ri
"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM," kata Jokowi dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12). Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih Baca..... hal 7
AksI bELA PALEsTInA - Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengikuti aksi bela Palestina di depan Kedutaan besar amerika Serikat, Jakarta, Minggu (10/12). (antara)
'Takbir Pertama Agar Trump Stroke'
JAKARTA - Ribuan massa dari berbagai organisasi masyarakat dan partai politik berunjuk rasa bertajuk aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Se-
latan, Jakarta Pusat, Minggu (10/12). Mereka memprotes kebijakan Presiden AS, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Ribuan orang berpakaian putih itu mulai berda-
tangan sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam aksinya, mereka membawa bendera Indonesia dan bendera Palestina, serta mengenakan keffiyeh, selendang rajut khas Palestina juga berbagai atribut lain.
Tin Jadi Staf ahli Menpan
Pernah Buang Duit Rp1,7 M Saat Digeledah KPK JAKARTA - Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida menjadi Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan KURS
TRANSAKSI BI
jumat, 8 Desember 2017
uSD auD SGD HKD JPY MYR EuR CNY
13,624.00 10,226.17 10,076.18 1,744.88 120.1941 3,333.50 16,031.36 2,057.45 Sumber www.bi.co.id
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Tin dikenal publik saat rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Baca..... hal 7
欺人是祸， 饶人是福 Qī rén shì huò, ráo rén shì fú
Menipu orang adalah sebuah bencana, mengampuni orang adalah sebuah kebahagiaan.
"Pemerintah Indonesia perlu bertindak lebih jauh untuk bicara dengan pimpinan negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) demi memperjuangkan nasib Palestina sebagai negara merdeka dan ber-
daulat," ujar seorang orator dari atas panggung. Sementara itu, takbir massal menggema dari peserta unjuk rasa. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Baca..... hal 7
Novanto Mundur Sebagai Ketua DPR
Penunjukan Aziz Disebut Cacat Prosedur
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tersebut merekomendasikan Aziz Syamsuddin untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua DPR. Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Ace Hasan Syadzily menyebut sikap Novanto yang menunjuk Aziz sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, menurutnya, hal itu bisa diabaikan. "Sebenarnya bolehboleh saja Pak SN (Setya
Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam rapat DPP Partai Golkar yaitu rapat pleno," kata Ace, Minggu (10/12). Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan 'Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya Ketum melainkan bersifat kolektif. Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com